Edisi Rabu 30 Januari 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 30 JANUARI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 269 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pemprov Turunkan Petugas Cek Warga Selengen Konsumsi Air Hujan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Sosial (Disos) mengaku baru mengetahui warga yang mengkonsumsi air hujan di Desa Selengen Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara (KLU) dari pemberitaan media. Disos langsung menurunkan petugas ke lokasi untuk mengecek kondisi masyarakat setempat. “Tadi setelah baca Suara NTB baru kita tahu, karena dari kabupaten belum ada laporan masuk. Dan saya sudah perintahkan staf kebencanaan

untuk melakukan pengecekan lokasi dan kondisi sebenarnya,” kata Kepala Disos NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH., dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (29/1) siang. Khalik mengatakan Disos merencanakan akan mengerahkan tiga armada mobil tangki untuk mendroping air bersih ke warga Desa Selengen. Nantinya, tiga armada mobil tangki tersebut akan mendroping air bersih dua kali dalam seminggu. Berkaitan dengan hal ini, pihaknya akan berkoordinasi

dengan BPBD dan Dinas Sosial KLU. Termasuk juga menyisir daerah-daerah yang warganya mengalami krisis air bersih akan dikoordinasikan dengan BPBD setempat. “Kita akan koordinasikan bersama BPBD, dan tentu kita akan minta laporan dari kabupaten/kota. Karena kalau belajar dari tahun-tahun sebelumnya, bulan-bulan ini biasanya tidak ada permintaan air bersih dari masyarakat kecuali wilayah selatan Lombok Timur dan kejadian khusus seperti Selengen KLU ini,” kata Khalik. Belum Terima Bantuan Warga Selengen krisis air bersih akibat tertimbunnya Bendungan Sambik Jengkel

Timur, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan. Saat bendungan tersebut tertimbun longsor kedua kalinya, warga benar-benar berada dalam situasi krisis air. Baik untuk konsumsi, maupun irigasi persawahan. Sementara Sekretaris Desa Selengen, Sudiarti, mengaku belum mendapat kiriman air bersih. Ia bahkan pesimis, akan adanya langkah penanganan cepat tanggap dari pemerintah atas kondisi warga tersebut. “Sampai saat ini belum ada,” jawab Sudiarti singkat saat ditanya apakah sudah ada distribusi air bersih dari Pemda KLU, Selasa (29/1). Ia hanya bisa pasrah, sebab meski sudah dikorankan belum ada tanda-tanda “pertolongan”

dari pemangku kebijakan. Sikap pesimis dinyatakan pula oleh Ketua Komisi III DPRD KLU, Narsudin, S.Sos. Di hadapan wartawan, Narsudin, secara langsung mengontak Kepala Pelaksana BPBD dan meminta keterangan penanganan Pemda perihal kondis krisis air di kalangan warga. “Nah, denger sendiri ‘kan. Di telepon anggota DPRD, masih dicueki, apalagi yang nelepon warga,” gerutunya. Sejatinya ditelepon yang diperdengarkan ke media, politisi PPP itu menanyakan tindaklanjut distribusi air menggunakan tangki-tangki milik Pemda yang saat ini menganggur. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

PIPA PUTUS - Inilah pipa warga Selengen yang putus dan tertimbun akibat longsoran kedua di bendungan setempat. Akibat tidak ada saluran air yang mengalir ke perkampungan, warga terpaksa mengkonsumsi air hujan.

Pemprov NTB Tandatangani LoI dengan Chodang University Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan Chodang University Korea Selatan. Penandatanganan LoI tersebut dilakukan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., bersama President Chodang University Prof. Park, Jong Koo, Ph.D ., di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa (29/1).

TO K O H Desa Harus Mandiri WAKIL Gubernur (Wagub) NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., meminta kepada seluruh perangkat desa dan pendamping desa yang hadir untuk tetap berpikir maju dan mandiri. “Jangan sampai desa berpikir hanya bisa maju dengan bantuan suntikan dana, kita tidak akan mandiri, desa harus berpikir bisa maju dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh desanya sendiri,” ujarnya saat menghadiri penandatanganan kontrak kerja tenaga pendamping profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Gerung, Selasa (29/1). Bersambung ke hal 15 Hj. SItti Rohmi Djalilah

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ist)

Hilirisasi Pertanian Diperkuat KEPALA Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si menyadari betapa sektor pertanian dan perkebunan sangat berperan penting menopang ekonomi provinsi ini, setelah ekspor tambang belum bisa diharapkan, demikian juga sektor pariwisata pascagempa. Sektor pertanian dan perkebunan adalah sektor strategis. Sumbangannya terhadap PDRB NTB sebesar 24 persen dari total nilai PDRB sebesar Rp100 triliun. Share-nya tidak kecil. Karena itulah, kontribusinya menopang ekonomi NTB dapat diperkuat dengan memaksimalkan hilirisasi. (Suara NTB/bul) Dari sisi produksi, kata Husnul Fauzi Husnul, sektor Pertanian dan Perkebunan telah dilakukan secara paripurna. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

TANDATANGANI - Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah dan President Chodang University menandatangani LoI di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (29/1).

Penandatanganan disaksikan rombongan dari Chodang University, Perwakilan Universitas Mataram, para Asisten Gubernur, Staf Ahli, dan kepala OPD Provinsi NTB serta hadirin lain yang hadir di kegiatan tersebut. LoI yang ditandatangani menjadi awal kerjasama antara kedua belah pihak di bidang kesehatan dan pendidikan. Direncanakan pemerintah akan mengirimkan putra putri terbaik NTB untuk berkuliah dan mengenyam pendidikan pada bidang Kesehatan di Chodang University. Gubernur yang kerap disapa Bang Zul berpesan agar utusan yang dikirimkan benar-benar serius dan mampu mengelola ekspektasi seluruh warga NTB nantinya. “Saya harap adik-adik yang berangkat nanti bukanlah diniatkan untuk liburan, tapi untuk memanage ekspektasi se-

luruh warga NTB. Meretas jalan baru bagi kerja sama di bidang lain, menjadi pasukan khusus yang kami harapkan dapat menyelesaikan masalah, berkontribusi dalam pemikiran untuk NTB dan Indonesia yang kita cintai,” ucap Bang Zul Orang-orang yang berani untuk mengikuti ini, ujarnya, adalah orang-orang yang akan mengubah banyak hal di masa yang akan datang. Bang Zul juga berpesan agar utusan yang dikirim mampu memanfaatkan kesempatan belajar di Negeri Gingseng dengan sebaikbaiknya. “Saya selalu mengatakan, Perjalanan panjang tidak mungkin kita lalui jika tidak diawali dengan langkah pertama. 39 putra putri ini adalah orang-orang terbaik, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya” tutup Gubernur Bersambung ke hal 15

BPKP Ingatkan Dana Disayangkan, Rp900 Miliar Bencana Mengendap Dana APBN Tak Mampu Jelang Masa Transisi Mataram (Suara NTB) Badan Pengawsasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB mengingatkan soal dana idle atau dana nganggur jelang masa transisi penanganan bencana Lombok – Sumbawa yang berakhir tanggal 25 Februari mendatang. Sementara progres pembangunan hunian tetap (huntap) masih minim, sejalan dengan kecilnya nilai pencairan anggaran dari total Rp 3,6 triliun yang sudah ditransfer. Kepala BPKP NTB Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo, SE, MBA, PhD kepada Suara NTB, Selasa (29/1) kemarin menegaskan, persoalan pencairan anggaran yang belum maksimal menjadi catatan pihaknya, dalam laporan keuangan disebut dana idle. Dalam sejumlah rapat dengan Gubernur NTB, Bersambung Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo ke hal 15

Dibelanjakan

Mataram (Suara NTB) Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB menyayangkan hampir Rp900 miliar dana APBN 2018 tak mampu dibelanjakan oleh satuan kerja (satker) di NTB. Hingga 31 Desember 2018, serapan dana APBN di NTB hanya mampu tercapai 93,4 persen. Kepala Kanwil DJPB NTB, Syarwan, SE, MM., menyebutkan secara nasional realisasi APBN sebesar 99,2 persen. Sementara di NTB, realisasi dana APBN hanya tercapai 93,4 persen. “Kita sayangkan, hampir Rp900 miliar tidak (Suara NTB/nas) (Suara NTB/nas) terserap. Artinya ada beberaSyarwan Suntono pa program mungkin yang kurang optimal,” kata Syarwan dikonfirmasi usai tasyakuran Kan- liun, belanja barang Rp3,8 triliun, belanja modal Rp1,9 triliun, belanja bantuan soswil DJPB NTB, Selasa (29/1) siang. Syarwan merincikan dana APBN untuk ial Rp18 miliar, DAK Fisik Rp1,9 triliun NTB pada 2018 dengan pagu Rp11,6 triliun dan dana desa Rp980,8 miliar. lebih. Terdiri dari belanja pegawai Rp2,9 tri- Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

Wapres Harapkan Umat Hindu Guyub Jakarta (Suara NTB) Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Selasa (29/ 1) kemarin menerima kunjungan Panitia Dharma Santi Nyepi Nasional yang dipimpin Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat Wisnu Bawa Tenaya. Selain Wisnu Bawa Tenaya, turut hadir Ketua Panitia I Wayan Gigin Samudra serta Penasihat Panitia Nyepi Nasional 2019 Satria Naradha. Dalam kunjungannya, panitia mengundang Wapres JK untuk menghadiri kegiatan Dharma Santi Nyepi Nasional yang akan dipusatkan di Bali. Selain Wapres JK, Presiden RI Joko Widodo juga diharapkan kehadirannya pada acara itu. Wisnu Bawa Tenaya menjelaskan, panitia mendapat sejumlah arahan dari Wakil Presiden. Di antaranya Wapres meminta agar umat Hindu hidup rukun antara satu dengan yang lain. ‘’Sebagai umat beragama disampaikan supaya kita guyub semuanya jadi betul-betul bangsa

ini ke depan guyub,’’ jelas Wisnu Bawa Tenaya. Pada pertemuan dengan Wakil Presiden, Wisnu melaporkan bahwa hari raya Nyepi jatuh pada tanggal 7 Maret 2019. Sehari sebelum hari raya Nyepi tepatnya 6 Maret akan dilakukan kegiatan ritual di Candi Prambanan, Yogyakarta. Rangkaian hari raya Nyepi akan ditutup dengan Dharma Santi Nasional. Untuk Dharma Santi Nasional kali ini, Bali menjadi tuan rumah. ‘’Kemudian dharma santinya tadi kami laporkan, ancer-ancer (rencananya) tanggal 5 April di Bali, di Art Center dengan beberapa kegiatan,’’ urai Wisnu. Salah satu pertimbangan mengapa Bali sebagai lokasi Perayaan Nyepi Nasional, karena waktunya yang berdekatan dengan perhelatan pemilu serentak 2019. Ia pun mengajak seluruh umat Hindu mampu menjaga situasi aman karena perayaan Nyepi berdekatan dengan perhelatan pemilu serentak 2019 yang akan dilaksanakan pada 17 April. (kmb)

(Suara NTB/kmb)

POSE BERSAMA - Wapres Jusuf Kalla berpose bersama Panitia Dharma Santi Nyepi Nasional 2019, Selasa (29/1).

SUARA NTB Rabu, 30 Januari 2019

Belum Ada Solusi AKTIVITAS pedagang kaki lima (PKL) di jalan bebas hambatan menuju Bandara Internasional Lombok - Mataram, cukup mengganggu arus lalulintas. Penertiban PKL belum ada solusi. Lurah Jempong Baru, Moh. Yusuf mengatakan, pedagang sudah diberikan izin untuk berjualan. Dengan catatan lapak tidak dibuat permanen dan terlihat kumuh. Setelah beraktivitas pedagang diminta membersihkan tempat berjualan mereka. “Selesai berjualan mereka sapu sendiri,” kata Yusuf dikonfirmasi (29/1). Keberadaan PKL diakuinya mengganggu lalu lintas. Mereka berjualan di pinggir jalan dan secara otomatis pembeli parkir di bahu jalan. Aktivitas ini tentu sangat membahayakan bagi pengendara dan pedagang. Berbagai upaya dilakukan bersama Satpol PP menertibkan PKL. Namun sampai saat ini, belum ada solusi permanen. Dia menambahkan, rencana pembangunan taman oleh Pemkot Mataram diharapkan mengurai permasalahan di tempat tersebut. “Pemkot mau bangun taman. Mudah- mudahan bisa jadi solusi,” tandasnya. PKL di jalan bebas hambatan setelah didata kebanyakan berasal dari Lombok Barat. Ini juga jadi kendala jika dibangunkan lapak oleh pemerintah. Pemerintah tambah Yusuf, posisi dilematis. Di satu sisi, pemerintah tidak bisa serta - merta melarang masyarakat mencari rejeki. Di sisi lain, keselamatan serta keindahan kota perlu dijaga. Yang hanya bisa dilakukan kata dia, adalah pedagang diimbau menjaga ketertiban. Artinya, tidak menggunakan bahu jalan untuk membuka lapak. (mhj)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Investor Ingin Bangun Hotel di Pasar Kebon Roek Mataram (Suara NTB) Investor asal Jakarta menawarkan diri untuk mengelola Pasar Kebon Roek. Investasi ditawarkan mencapai Rp 200 miliar. Pembahasan tersebut digelar secara tertutup di Pendopo Walikota, Selasa (29/1). Pertemuan itu dipimpin oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh didampingi Sekretaris Daerah, Ir. H. Effendi Eko Saswito, Asisten II Ir. H. Mahmuddin Tura dan Kepala Dinas Perdagangan H. Amran M. Amin. Mahmuddin dikonfirmasi usai rapat tertutup menjelaskan, investor asal Jakarta menawarkan kerjasama dengan Pemkot Mataram, untuk mengelola Pasar Kebon Roek selama 30 tahun. Mereka akan membangun fasilitas pasar dengan nilai investasi Rp200 miliar. “Mereka membangun dan setiap tahun ada retribusi ke pemerintah,” katanya. Investor berencana membangun pasar di atas lahan yang telah dibebaskan oleh Pemkot Mataram. Mereka melihat pangsa pasar cukup bagus dan strategis. Konsep pasar dibangun sangat representatif. Dan, tetap mengakomodir pedagang di Kebon Roek dan ACC.

Mahmuddin menambahkan, investor telah melakukan studi kelayakan. Bahkan, menawarkan diri mengelola Pasar Cakranegara. Namun demikian, pemerintah tidak bisa serta - merta mengamini permintaan pengusaha. Harus ada mekanisme yakni melalui sistem lelang terbuka. Artinya, semua pengusaha bersaing jika ingin mengelola Pasar Kebon Roek. “Sistem sekarang tidak bisa penunjukan langsung. Harus diadakan beauty contest,” terangnya. Dari sisi rekam jejak, pengakuannya mereka telah memiliki pengalaman selama sembilan tahun mengelola pasar di Lampung. Walikota Mataram H. Ahyar Abduh lanjut Mahmuddin, merespon positif dengan meminta dibentuk tim untuk mengkaji. Untuk penataan Pasar Kebon Roek, tidak bisa mengandalkan APBD. Apalagi banyak program strategis

(Suara NTB/mhj)

POTENSI INVESTASI - Aktivitas pedagang Pasar Kebon Roek di Ampenan Utara hingga Selasa sore kemarin masih terlihat ramai. Potensi inilah yang dilirik oleh investor asal Jakarta ingin mengelola pasar terbesar di Kota Mataram tersebut, dengan menyiapkan modal Rp200 miliar. seperti pembangunan kantor walikota dan perluasan RSUD. “Sehingga, ini menarik karena tidak perlu mencari anggaran untuk membangun pasar,” tandasnya. Dan, menjadi keuntungan pemerintah

pasca kontrak berakhir selama 30 tahun. Fasilitas yang telah terbangun menjadi aset pemerintah. Selain membangun pasar sambungnya, pengusaha tersebut juga akan memba-

ngun hotel. Walikota kata Mahmuddin, menawarkan lahan Pasar Kebon Roek dijadikan lokasi membangun hotel. Termasuk pengelolaan terminal dan nantinya jadi sumber pendapatan daerah. (cem)

Moh. Yusuf (SuaraNTB/mhj)

Harus Ada Jaminan Pelayanan ANGGOTA Pansus penyertaan modal daerah pada DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., mengungkapkan Pansus terus mendalami perubahan perda penyertaan modal daerah kepada sejumlah BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Salah satunya adalah penyertaan modal di PDAM Giri Menang. ‘’Pansus dalam hal ini ingin mengetahui menyangkut tentang kebutuhan riil di PDAM sendiri yang harus segera karena mereka membutuhkan penambahan modal itu,’’ ujarnya menjawab Suara NTB kemarin. Dari kunjungan Pansus (Suara NTB/dok) Penyertaan Modal daerah ke I Gede Wiska Kantor PDAM Giri Menang, terungkap, memang ada pengembangan-pengembangan dari PDAM. Misalnya menyangkut tentang kebutuhan peremajaan pipa dan sumber-sumber mata air. ‘’Itu belum bisa mencukupi untuk mengcover Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. Untuk itu, PDAM Giri Menang rencananya akan mengembangkan pengolahan air permukaan, sehingga menjadi air bersih. Termasuk, potensi beberapa sungai yang melewati Kota Mataram. ‘’Itu sedang mereka kaji,’’ cetusnya. Dalam kesempatan itu, Pansus, kata Wiska menekankan penambahan modal dalam penyertaan modal ke PDAM Giri Menang harus dijamin bahwa peremajaan pipa yang menjadi keluhan dari masyarakat di beberapa tempat yang kerap tidak mendapatkan air, harus teratasi. PDAM sendiri, sambung Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini mengklaim, bahwa sebagian besar kawasan di Kota Mataram sudah tertangani. ‘’Ada memang di beberapa tempat yang sulit atau masih tersendat airnya,’’ kata Wiska. Seperti di BTN Babakan Permai yang topografi wilayahnya lebih tinggi. Sehingga dibutuhkan beberapa mesin lagi untuk mendistribusikan air ke sana. PDAM menyanggupi apa yang menjadi penekanan Pansus Penyertaan Modal Daerah. Anggota Dewan dari dapil Sandubaya ini mengingatkan, jangan sampai penambahan modal justru tidak berdampak pada pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. PDAM Giri menang menurut Wiska, sudah memberikan garansi, bahwa penambahan modal daerah ke perusahaan plat merah itu, akan berbanding luruh dengan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya di Kota Mataram. Lagipula, katanya, bahwa sebagian besar pelanggan di Kota Mataram sudah tertangani dengan baik. ‘’Kita sampaikan jangan sampai karena nila setitik rusak susu sebelanga. Artinya jangan karena masalah di satu titik seperti sering diekspose di medsos, di koran, akhirnya memperburuk citra pelayanan PDAM yang sebagian besar sudah baik,’’ demikian Wiska. (fit)

23 Warga Terserang DBD Mataram (Suara NTB) Sedikitnya 23 warga Kota Mataram terserang deman berdarah dengue (DBD). Mereka tersebar di beberapa kelurahan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi mencatat, di bulan Januari dilaporkan 23 warga terserang DBD. Lima di antaranya positif dan 18 warga lainnya suspect. “Baru ada 23 orang yang terjangkit DBD. Itu semua belum positif,” sebut Usman. Menurut Usman, gigitan nyamuk aedes aegepty sangat rawan di tengah peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Dikes telah mengantisipasi dengan melakukan sosialisasi dan pembagian bubuk abate ke masyarakat. Termasuk membasmi jentik nyamuk yang bersarang di penampungan air. Pola ini dilakukan agar mencegah dan mengantisipasi peningkatan kasus DBD. “Kita sudah lakukan sosialisasi keliling sekaligus membagikan abate,” jelasnya. Permintaan fogging juga dilakukan jika ada masyarakat yang melapor. Seperti di Kelurahan Rembiga dan Mataram Barat. Paling penting menurut Usman, masyarakat menjaga pola hidup bersih. Artinya, tidak membiarkan tumpukan sampah, mengubur botol bekas dan menjaga pola makan serta rajin berolahraga. Langkah ini dinilai sebagai alternatif agar tidak terserang penyakit deman berdarah dengue. (cem)

(Suara NTB/cem)

KOSONG - Tenda didirikan sebagai posko di halaman Pendopo Walikota Mataram, tampak sepi Selasa (29/1). Tak ada satupun petugas yang bersiaga untuk mengantisipasi cuaca ekstrem saat ini.

PTT Berharap Gaji Sesuai UMK Mataram (Suara NTB) Pegawai Tidak Tetap dan Kategori Dua (K2) berharap penyesuaian gaji sesuai upah minimun kota. Harapan itu, jika penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dibatalkan. Ari, pegawai tidak tetap Kota Mataram, berharap pengangkatan P3K tidak sekadar wacana. Menurut dia, ini salah satu alternatif untuk mengakomodir pegawai non PNS yang telah lama mengabdi. “Segera realisasikan, bukan hanya wacana saja,” timpalnya dikonfirmasi, Selasa (29/1). Kebijakan pengangkatan P3K sebelumnya menjadi angin segar bagi PTT dan K2. Kalaupun dibatalkan tambahnya, ia berharap Pemkot Mataram menyesuaikan honor atau gaji yang layak minimal sesuai upah minimun kota (UMK). “Andai tidak terealisasi, kita berharap kasih honor yang layak,” harapnya. Menurutnya, beban kerja PTT tidak jauh beda dengan pegawai negeri sipil. Hal senada disampaikan Abdullah. PTT Dinas Perhubungan ini, juga mengharapkan

ada peningkatan kesejahteraan terhadap pegawai non PNS. Pendapatan Rp1,2 juta per bulan dinilai tidak cukup bila dibandingkan tingginya tingkat kebutuhan saat ini. “Belum biaya sekolah. Kebutuhan dapur. Jujur saja jauh dari kata cukup,” ujarnya. Pengangkatan sebagai P3K menurutnya, merupakan alternatif setelah tidak ada peluang melamar calon pegawai negeri sipil. Dikonfirmasi terpisah, Asisten III Setda Kota Mataram Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia mengatakan, untuk menaikkan gaji atau honor PTT tergantung dari anggaran. Pemkot Mataram tidak bisa memaksakan dengan postur anggaran saat ini. “Sebenarnya, miris juga kita dengar,” kata Evi. Pembebanan anggaran untuk pengangkatan P3K ke daerah menjadi pertimbangan. Pemkot Mataram tak mengalokasikan anggaran pelaksanaan maupun penggajian. Tindaklanjut nasib PTT dan K2, tetap bekerja sepanjang dibutuhkan oleh organisasi perangkat daerah. “Sekarang ini kan diminta PTT mengisi formulir. Di sana mereka menjelaskan tugas mereka,” demikian kata Evi. (cem)

PAD Turun, OPD Harus Tunjukkan Inovasi Mataram (Suara NTB) Penurunan target pendapatan asli daerah (PAD) di 2019, dimaklumi oleh para wakil rakyat Lingkar Selatan. Meski demikian, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) diminta tidak berleha leha. Demikian ditegaskan Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram H.M. Zaini dikonfirmasi, Selasa (29/1). Politisi Partai Demokrat memaklumi penurunan target PAD tahun ini, disebabkan oleh factor bencana. Tetapi OPD penghasil PAD harus berinovasi. Salah satu contoh, retribusi parkir diduga masih ada kebocoran - kebocoran. Inovasi pengelolaan tidak boleh memberatkan masyarakat.

“Iya, kita maklumi kan sudah terjadi bencana. Tapi pimpinan OPD harus bangkit. Tidak boleh berleha - leha,” tandasnya. Peluang perubahan target PAD dari Rp339 miliar di APBD perubahan dimungkinkan saja terjadi. Apalagi kata Zaini yang kembali mencalonkan diri sebagai calon legislatif dapil Selaparang ini, Perda RTRW Kota Mataram akan diundangkan. “Nanti kita lihat,” ucapnya. Tetapi, Pemkot Mataram sejak lama didorong membentuk perusahaan daerah (perusda) parkir dan pasar. Ini diterapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta dan berhasil meningkatkan PAD.

Target PAD terdiri dari pajak daerah Rp156,2 miliar. Meliputi pajak hotel, restauran, hiburan, reklame dan lain sebagainya. Retribusi daerah Rp22,3 miliar meliputi pelayanan kesehatan, persampahan, perparkiran PKB, dan lain - lain. Retribusi jasa usaha Rp1,2 miliar, sektor perizinan Rp2,5 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp8,1 miliar dan penyertaan modal Rp8,1 miliar serta lain - lain pendapatan asli daerah yang disahkan Rp153,2 miliar. Sementara realisasi PAD di 2018 mencapai 101 persen dari target Rp354 miliar terealisasi Rp358 miliar. (cem)

Dishub Optimalkan Penggunaan Karcis Parkir Mataram (Suara NTB) Dinas Perhubungan Kota Mataram tengah mencari cara meningkatkan pendapatan dari retribusi parkir. Polanya dengan mengoptimalkan penggunaan karcis. Ditemui di ruang kerjanya, Selasa (29/1), Kepala Dinas Perhubungan, Drs. M. Saleh menjelaskan, persoalan parkir ada dua aspek. Pertama, menyangkut ketertiban lalu lintas yang sub sistemnya adalah, kehadiran parkir untuk mempelancar arus lalu lintas. Dan, ini menjadi tugas utama Dinas Perhubungan. Kedua, aspek pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi tugas tambahan. Tetapi, seolah - olah persepsi masyarakat bahwa PAD ini menjadi pokok utama. Saleh mengakui, pengelolaan parkir di Mataram menjadi hal pelik, dan karenanya perlu diatasi. Sehingga, harus ada perubahan sistem pengelolaan parkir. Di antaranya, mendisiplinkan penggunaan karcis. “Saya kira tidak hanya jukir. Tapi konsumen juga harus aktif,” kata Saleh. Selain mengoptimalkan penggunaan karcis, Dishub juga akan memasang spanduk di beberapa titik. Tagline spanduk bahwa jukir yang tak memberikan karcis berarti

parkir gratis. “Tagline-nya begini, tidak ada karcis, parkir gratis,” pungkasnya. Selain itu, karcis parkir akan diundi. Masyarakat mengumpulkan dan akan mendapatkan hadiah. Saleh menegaskan, tidak ada alasan jukir tidak lagi memberikan karcis ke konsumen. Terhadap jukir nakal menarik lebih dari ketentuan, akan ditindak. Termasuk jukir ilegal yang tak menyetor pendapatan ke daerah. Tim sapu bersih pungutan liar bisa saja dilibatkan menertibkan jukir liar. Akan tetapi, Saleh menegaskan, masyarakat harus mampu membedakan mana pajak parkir dan retribusi. Jika berkaitan dengan pajak parker, di luar kewenangan Dishub. “Jadi ada 72 titik parkir dikelola instansi lain. Kalau ada persoalan berarti jadi kewenangan mereka,” ucapnya. Stigma yang berkembang di masyarakat terhadap indikasi lahan parkir dikuasai oleh oknum tertentu? Disampaikan Saleh, kaidah ruang publik tidak boleh dikuasai perorangan, kecuali pajak parkir. Dugaan lahan parkir dikuasai preman akan jadi atensi. Meskipun, perlu mempertimbangkan dampak ke depannya. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 30 Januari 2019

Halaman 3

TNI Kawal Penyerapan Beras dan Gabah di NTB Mataram (Suara NTB) TNI akan all out mendukung pencapaian serapan beras di Provinsi NTB. Babinsa akan menjadi ujung tombak agar serapan beras tercapai sebanyak 141.000 ton tahun 2019 ini. Selasa (29/1) kemarin, tim Serap Gabah (Sergab) melakukan rapat koordinasi percepatan serap gabah/beras di Wilayah NTB. Pertemuan dilakukan di Kantor Perum Bulog Divre NTB. Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han, Kepala Divre Bulog NTB, Ramlan UE, dinas terkait, serta stakeholders. Tim Sergab hadir lengkap. Pembahasan utamanya adalah upaya memaksimalkan serapan beras/gabah di dalam daerah. Dimana, target bintang pencapaian serapan pada Maret 2019 ini terpenuhi sebanyak 112.000 ton dari total target setahun. Danrem menegaskan pihaknya hingga di akar rumput berkomitmen mendukung penuh dengan program pemerintah. Apalagi yang berkaitan langsung dengan serapan pangan. Target serapan beras tahun ini menurutnya cukup tinggi. Karena itu, diperlukan adanya langkah-langkah quantum, tidak lagi langkah biasa untuk pemenuhan target tersebut. Karena itu, diperlukan sinergi yang baik, antara TNI, Perum Bulog, Pemda, termasuk swasta. Saat ini, kata Danrem, sedang berlangsung proses re-

(Suara NTB/ist)

CITILINK - Pesawat Citilink saat mengangkut penumpang dari Bandara Internasional Lombok.

Citilink Indonesia akan Kenakan Tarif Bagasi untuk Penerbangan Domestik Mataram (Suara NTB) Maskapai Citilink Indonesia akan segera memberlakukan kebijakan baru terkait penambahan biaya bagasi pada setiap penerbangan domestik. Rencananya, diberlakukan mulai 8 Februari 2019 mendatang. “Citilink di tengah ketatnya persaingan di industri transportasi udara, akan memberlakukan ketentuan baru mengenai tarif bagasi tercatat,” kata Direktur Niaga Citilink Indonesia Benny Rustanto dalam keterangan resmi melalui tim manajemennya di NTB, Selasa (29/1) kemarin. Ketentuan bagasi ini hanya akan diberlakukan untuk penerbangan domestik, khusus penumpang Citilink Indonesia rute internasional serta penumpang yang telah menjadi member Supergreen dan Garudamiles atau penumpang yang membeli “Green Seat” dipastikan akan tetap mendapatkan gratis bagasi 10kg. Kata Benny, bagi seluruh penumpang yang telah membeli tiket penerbangan Citilink Indonesia sebelum tanggal 8 Februari 2019, masih berhak mendapatkan fasilitas bagasi hingga 20Kg, meskipun dijadwalkan untuk terbang melewati tanggal yang dimaksud. Penumpang juga tetap diperbolehkan membawa satu buah barang bawaan ke dalam kabin dengan berat maksimal 7 Kg dan dimensi maksimal 58cm x 46cm x 23cm tanpa biaya tambahan. Sedangkan bagi member Citilink Citisport akan mendapatkan gratis 20 Kg untuk perlengkapan olah raga (sports equipment) dan gratis tambahan 10 Kg untuk bagasi tercatat. Benny menambahkan sesuai Pasal 22 butir C PM 185 Tahun 2015, bahwa Citilink Indonesia termasuk dalam kategori maskapai dengan pelayanan “no frills” (pelayanan dengan standar minimum) yang dapat mengenakan biaya untuk pengangkutan bagasi tercatat. Dalam tahap awal ini Citilink Indonesia akan melakukan sosialisasi secara intensif mengenai kebijakan baru bagasi tercatat mulai dari tanggal 25 Januari hingga 7 Februari 2019. Dalam menerapkan kebijakan ini, Citilink Indonesia telah melakukan langkah sosialisasi baik kepada pihak internal dan eksternal melalui berbagai media. Citilink Indonesia mengharapkan bahwa ketentuan terbaru terkait bagasi tercatat ini dapat berjalan dengan baik dengan terus menjaga kualitas pelayanan penerbangan yang selalu mengedepankan faktor keselamatan dan keamanan bagi seluruh penumpangnya. (bul)

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Giri Menang 12345678901234567890123456789012 (Suara NTB) – 12345678901234567890123456789012 Puluhan buruh 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 di daerah Lombok 12345678901234567890123456789012 Barat khususnya 12345678901234567890123456789012 Senggigi Kecama12345678901234567890123456789012 tan Batulayar di 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 PHK mulai bebera12345678901234567890123456789012 pa hari setelah 12345678901234567890123456789012 gempa hingga saat 12345678901234567890123456789012 ini. Bahkan jumlah 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 pekerja yang di 12345678901234567890123456789012 PHK bertambah 12345678901234567890123456789012 sebanyak 100 or12345678901234567890123456789012 ang. Tak sedikit 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 buruh yang di PHK 12345678901234567890123456789012 mengeluhkan pe12345678901234567890123456789012 sangon yang diberi12345678901234567890123456789012 kan pihak perusa12345678901234567890123456789012 Sahwan haan tak sesuai 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 dengan hak. Pihak perusahaan pun diminta mem12345678901234567890123456789012 berikan hak para pekerja. Pihak Pemda diminta 12345678901234567890123456789012 melakukan langkah mencegah PHK massal yang 12345678901234567890123456789012 bisa merugikan para Pekerja. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Hal ini ditegaskan Ketua DPC Serikat Pekerja Na12345678901234567890123456789012 sional Lobar, Sahwan kemarin di Batulayar. Aktivis 12345678901234567890123456789012 buruh tersebut mengatakan, sejumlah pola yang di12345678901234567890123456789012 lakukan pihak perusahaan untuk mem PHK pekerja. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Termasuk memanfaatkan gempa. 12345678901234567890123456789012 Ia juga mempertanyakan langkah PHK yang diam12345678901234567890123456789012 bil atas alibi penghasilan menurun akibat gempa. 12345678901234567890123456789012 Menurutnya, pihak perusahaan sebenarnya punya sav12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ing (dana simpanan) untuk kebutuhan ke depan, seh12345678901234567890123456789012 ingga tidak serta merta memutus pekerja. 12345678901234567890123456789012 Pihaknya konsen mengupayakan fasilitasi agar 12345678901234567890123456789012 tidak di PHK. Kalaupun di PHK mereka harus menda12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 patkan hak yang sesuai. Diakui banyak pekerja di 12345678901234567890123456789012 PHK, namun mengeluh karena hak pesangon yang 12345678901234567890123456789012 diberikan pihak perusahaan tak sesuai. Dia kecewa 12345678901234567890123456789012 Disnaker yang dinilai kurang memperjuangkan hak 12345678901234567890123456789012 pekerja. Contoh kasus, ada pekerja yang di PHK den12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 gan masa kerja 25 tahun namun diberikan pesangon 12345678901234567890123456789012 hanya Rp20 juta. Sementara dalam aturan seharusn12345678901234567890123456789012 ya mencapai Rp50 juta. Hal ini kata dia merugikan 12345678901234567890123456789012 pekerja. “Sebenarnya Pemda harus netral, ada di dua 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 sisi (pengusaha dan pekerja),” jelas dia. 12345678901234567890123456789012 Ia juga mengkritisi pola yang dilakukan pihak 12345678901234567890123456789012 perusahaan dalam mempekerjakan pekerja mela12345678901234567890123456789012 lui system kontrak. Pasalnya kata dia, sistem kon12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 trak ini bertentangan dengan aturan pasal 112 UU 12345678901234567890123456789012 nomor 13. Sebab pekerjaan buruh ini bersifat kon12345678901234567890123456789012 tinyu, bukan sesaat. 12345678901234567890123456789012 Sementara itu Pengelola Hotel Batulayar, Indra 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 jaya mengaku kondisi sepinya pariwisata tidak lantas 12345678901234567890123456789012 membuat dirinya memPHK pegawainya. Meski bany12345678901234567890123456789012 ak hotel yang memilih pola untuk merumahkan atau 12345678901234567890123456789012 memberlakukan shift kerja. Ia berusaha tidak meru12345678901234567890123456789012 mahkan pegawainya. (her) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012

Pemkab Lobar Diminta Cegah PHK Massal

hab dan rekonstruksi pascagempa. Dimana, rata-rata yang terkena dampak langsung bencana ini adalah petani. Momentum untuk melakukan komunikasi yang baik dengan petani agar bersedia menjual beras/gabahnya kepada pemerintah melalui Bulog. Karena pemerintah memberikan bantuan untuk pembangunan rumah bagi para korban gempa. Babinsa akan dikerahkan di lapangan, dikendalikan oleh Danramil dan Dandim untuk mengoptimalkan serapan. Kata Danrem, berapapun target serapan pemerintah, TNI akan mengikuti dan mendukungnya penuh untuk pencapaian. “Soal harga, kita tidak masuk di situ. Kita intinya membantu secara penuh mencarikan gabah dan beras di petani untuk disetor ke Bulog,” tegasnya.

Lainnya lagi yang menjadi pembahasan soal penjualan beras ke luar daerah oleh pengusaha. Danrem mencontohkan salah satu kebijakan yang dilakukan daerah di Sulawesi. Kebijakan tersebut dengan diterbitkannya Perda yang melarang penjualan beras dan gabah ke luar daerah. Terkecuali atas rekomendasi Pemda setempat. “Kita akan diskusikan dengan gubernur. Contoh itu bisa kita adopsi. Kita dorong NTB juga membuat Perda yang sama kalau memungkinkan,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Perum Bulog Divre NTB, Ramlan UE mengatakan, kerjasama dengan TNI dalam tim Sergab ini telah berlangsung sejak tahun 2014 lalu. Sinergi yang kuat, termasuk dengan seluruh stakeholders di daerah diharapkan dapat mempercepat sera-

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

Ahmad Rizal Ramdhani

Ramlan UE

pan dan pengadaan tahun 2019. “Target tahun 2019 sebanyak 141.000 ton beras terserap. Dan target meraih bintang pada Maret 112.000 ton. Harapan kita dengan sinergi yang baik, semoga target ini bisa di raih,” harapnya. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M.Si mengatakan turut memperkuat sinergi dengan mengerakan lebih dari 900 penyuluh di lapangan untuk mengajak masyarakat mendukung pengamanan cadan-

gan pangan pemerintah. Target 112.000 ton dalam waktu hanya tiga bulan menurutnya bukan perkara mudah. Karena itu, dibutuhkan kerja keras semua pihak. Lainnya dilakukan dengan mengevaluasi kelompok-kelompok tani yang menerima bantuan RMU dari pemerintah. Intervensi kita kepada petani, pertama evaluasi RMU (Rice Milling Unit) atau mesin penggiling padi yang dibantu pemerintah, minimal 10 persen produksi dijual kepada Bulog. (bul)

(Suara NTB/bul)

LAPAK PKL - Lapak PKL yang dibangun di seberang drainase dekat Kantor Imigrasi Mataram hingga kini belum difungsikan. Kabarnya, pedagang enggan menempatinya lantaran posisinya yang sulit dijangkau pembeli.

Santunan untuk Korban Lakalantas Pelatihan Kewirausahaan Persit KCK Resmi Ditutup Membengkak Rp8 Miliar Mataram (Suara NTB) PT. Jasa Raharja (Persero) Wilayah NTB menggelontorkan lebih dari Rp40 miliar santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Nilai ini lebih besar dari penyaluran santunan tahun sebelumnya. Pembengkakan terjadi salah satunya akibat tingginya kecelakaan di jalan raya. Korbannya adalah pelajar dan mahasiswa. “Pada 2017 lalu, santunan diserahkan sebesar Rp32,4 miliar. Tahun 2018 naik menjadi Rp40,1 miliar lebih. Atau

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/her)

Mulyadi

naik Rp8 miliar,” kata Kepala Cabang Jasa Raharja NTB, Mulyadi. Terjadi kenaikan penyerahan santunan sebesar 23,63 persen. Menurut Mulyadi, penyebabnya karena adanya kenaikan besaran santunan per 1 Juni 2017 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 15/PMK.010/ 2017 dan 16/PMK.010/2017. Berdasarkan laporan kinerja Jasa Raharja NTB, penyerahan santunan tahun 2018 dikelompokkan berdasarkan profesi korban. Terlihat, kata Mulyadi di kantornya, Selasa (29/1) kemarin, pelajar dan mahasiswa menempati peringkat pertama dengan persentase 32,69 persen. “Masih banyak nyawa sia sia di jalan. Di dominasi pelajar dan mahasiswa,” jelas Mulyadi. Karena itu, dalam kegiatan pencegahan Jasa Raharja NTB juga bekerjasama dengan Kepolisian dan menginisiasi pembentukan Kampus Pelopor Keselamatan (KPK) berlalu lintas bekerjasama dengan Unram. Para mahasiswa diharapkan dapat menjadi penyambung lidah kepada masyarakat, dan menjadi agent of change (perubahan) untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas.

Untuk penyerahan santunan dan penanganan korban lalu lintas, Mulyadi juga mengatakan Jasa Raharja bekerjasama dengan 29 Rumah sakit di semua kabupaten/kota di NTB. Petugas Jasa Raharja melakukan monitoring secara rutin terhadap laporn laporan korban lakalantas yang masih dari setiap rumah sakit. Berdasarkan ketentuan PMK, nilai santunan yang diserahkan oleh Jasa Raharja, korban meninggal dunia Rp50 juta, cacat tetap maksimal Rp50 juta, biaya perawatan rumah sakit maksimal Rp25 juta, penggantian biaya ambulance Rp500.000, dan biaya penguburan Rp4 juta. Secara keseluruhan, tahun 2018 Jasa Raharja NTB menyalurkan Rp28,9miliar untuk korban meninggal dunia (ahli waris), luka-luka Rp13 miliar, cacat tetap Rp447 juta, penguburan Rp28 juta dan penggantian biaya ambulance dan P3K sebesar Rp777,3 juta. Penyerahan santunan, lanjut Mulyadi, dilakukan secepat mungkin. Selama korban memiliki dokumen lengkap. Terutama surat keterangan dari Kepolisian. “Asal ada surat keterangan Polisi. Santunan langsung diproses, dan dikirim langsung ke rekening,” demikian Mulyadi. Sementara untuk Bulan Januari 2019 ini, tercatat 35 korban lakalantas dilaporkan selama 28 hari. Artinya, dalam sehari ada 1,25 orang menjadi korban meninggal akibat lakalantas. (bul)

Selong (Suara NTB) Selama empat hari, Ibu-Ibu persit Cabang XXIX Lombok Timur melaksanakan pelatihan kewirausahaan berbasis kompetensi di Balai Kerja Internasional Lombok (BLK) Desa Lenek Daya Kecamatan Lenek Kabupaten Lotim. Penutupan pelatihan dihadiri Ketua Persit KCK Koorcab 162 Kirana Rizal Ramdhani. Pada kesempatan tersebut, Ketua Persit Cabang Kodim 1615 Lotim Arum Agus menyampaikan, anggota Persit KCK Cabang Lotim telah melaksanakan pelatihan selama empat hari, mulai hari Kamis (24/1). “Dengan modal pelatihan yang sudah dilaksanakan, diharapkan kepada peserta latihan bisa membuka usaha rumah tangga sendiri di rumah dan berbagi ilmu dengan masyarakat se-

kitarnya,” kata Arum. Kepala Balai Latihan Kerja Internasional Lombok menyampaikan bahwa para instruktur sudah memberikan bimbingan dan pelatihan selama empat hari secara terus menerus. “Untuk menghilangkan kejenuhan, kami berupaya untuk memberikan motivasi dan ide-ide yang dapat menambah ilmu pengetahuan bagi para peserta latihan,” ujar Sabar, S.Pd. Ketua BLK Interasional Lombok berharap apa yang sudah diperoleh di Lembaga BLK agar dimanfaatkan dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat pelatihan oleh Kepala Balai. Selain itu penyerahan pelakat dari Persit kepada Balai. (ars/*)

(Suara NTB/ist-Penrem)

Penutupan pelatihan kewirausahaan berbasis kompetensi di BLK Desa Lenek Daya Kecamatan Lenek Kabupaten Lotim.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 30 Januari 2019

Halaman 4

Verifikasi CPCL

(Suara NTB/rus)

Masih Jadi Persoalan Serius GIZI buruk nampak masih menjadi persolan serius di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Catatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lotim, jumlah kasus terakhir yang ditangani sebanyak 75 kasus. Melalui sentuhan program yang sudah dilakukan, sebagian besar sudah bisa disembuhkan. Kepala Dinas Kesehatan Lotim, drg. Asrul Sani mengemukakan, anak yang terpapar gizi buruk akan mudah disembuhkan ketika murni hanya masalh gizi. Cukup dengan melakukan penanganan gizi, maka cepat akan pulih. Menurutnya, gizi buruk terjadi karena persoalan asupan gizi yang kurang baik. Ketika sudah ada asupan gizi yang baik, maka akan mudah penanganannya. Penanganan menjadi sulit saat anak gizi buruk ini ada penyakit penyerta, seperti kelainan jantung, hydrocepalus dan penyakit lainnya. Bagi yang mengalami gizi buruk penanganan sudah cukup maksimal dengan melakukan pemberian makanan tambahan yang bergizi. Munculnya kasus gizi buruk ini, katanya, disebabkan masalah yang kompleks. Bisa ekonomi dan pola asuh. Tetapi paling dominan dan langsung adalah rendahnya asupan gizi. Asupan gizi berkurang memang karena ekonomi, sosial dan budaya. “Makanannya bergizi atau tidak, tidak pernah disusui atau tidak,” terangnya. Dalam hal ini, ujarnya, Air Susu Ibu (ASI) itu sangat berperan untuk menjaga gizi anak. Para orang tua diharap mengutamakan memberikan ASI pada bayinya. Orang tua, khususnya para ibu diminta tidak mudah menyerah hanya karena alasan ASI-nya tidak bisa keluar lalu memberikan susu formula. “Itu bukan karena tidak mampu, tapi karena pola asuh. Atau orang tuanya mampu lalu menitip anaknya ke neneknya,” terangnya. Selain gizi buruk, masalah nasional yang menjadi atensi saat ini adalah stunting. Saat ini Dikes Lotim sedang melakukan pendataan seluruh anakanak di Lotim. Anak stunting, selain menggambarkan anak tersebut mengalami kekurangan gizi juga paling dikhawatirkan adalah akan mengganggu kecerdasan pada anak. “Kalau gizi buruk itu secara umum, bisa pendek dan kurus, stunting fokus pada otak dan kecerdasan,” demikian ungkapnya. (rus) H. Asrul Sani

Lotim Dinilai Kurang Informatif Selong (Suara NTB) Berdasarkan hasil penilaian dari Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mendapat peringkat ke sembilan dari 10 kabupaten/kota se NTB. Data tersebut menandakan Lotim dinilai kurang informatif. Demikian disampaikan Ketua KI NTB, Hendriadi usai bertemu Wakil Bupati Lotim H. Rumaksi Sjamsuddin di Selong, Selasa (29/1). Penilaian itu, ujarnya, berisi catatan tingkat pelayanan informasi dan penyediaan informasi serta pengelolaan website. Untuk itu, Pemkab Lotim diminta untuk mendorong peningkatan pelayanan informasi, karena dinamika pelayanan informasi terus berkembang. Sekarang ini, ujarnya, orang sudah tidak menuntut dilayani informasi, tapi dituntut lebih cepat. ‘’Dulu minta informasi tiga hari masih sabar. Namun sekarang, kalau sudah tidak hari tidak dilayani maka dinilai kurang baik,’’ ujarnya. Catatan dan evaluasi sudah disampaikan ke Lotim. Seperti website, pelayanan informasi dan penyediaan informasi. Berkaitan dengan akses yang cepat mendapatkan informasi. Caranya, ruang layanan harus diperbaiki, begitu juga dari sisi anggaran juga harus ditingkatkan. “Kalau daerah lain ada sampai Rp 750 juta, kalau Lotim kan hanya Rp 50 juta,” terangnya. Harapannya, bagian anggaran Pemkab Lotim ini bisa mengindahkan hal ini. Anggaran ini penting, pasalnya segala sesuatu itu tidak mungkin akan baik tanpa dukungan anggaran. Jika anggaran mencukupi, maka segala masalah di Lotim ini akan dapat diperbaiki, seperti ruang layanan, kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin mengatakan dirinya bersama Bupati baru 3 bulan menjadi kepala daerah. Saat dilantik, langsung dihadapkan pada musibah gempa bumi. Menyangkut layanan informasi ini pihaknya akan terus berbenah memperbaiki diri. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sudah membuat Sistem Informasi Pangkalan Data Base (Sipadat). “Semua tidak bisa dengan kun fayakun, jadi maka jadilah,” terangnya. Menurutnya, semua butuh proses. Namun sejauh ini Pemkab Lotim sudah banyak berbuat untuk memperbaiki kualitas layanan informasi. Bahkan, wabup menginginkan melalui ruang kerjanya bisa melihat langsung data lengkap mengenai Lotim dan data yang diminta bisa ter-update dengan baik. Tidak hanya itu, ujarnya, data semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berikut dengan keberadaan para pejabatnya bisa diketahui langsung dengan monitor di ruang kerja wabup. Di mana, data tersaji dengan baik hanya lewat layar monitor. ‘’Semisal data di Dinas PUPR. Berapa data luas jalan yang sudah mantap dibangun? Berapa yang belum dibangun. Berapa areal irigasi yang belum dan sebagainya. Dalam melakukan update data, akan dibuatkan peraturan bupati agar seluruh OPD ini wajib melakukan update datanya,’’ ujarnya. Di sisi lain, Kepala Diskominfo, H. Ridatul Yasa menambahkan, Lotim sudah punya aplikasi mobile berisi data dan informasi mengenai Lotim. Termasuk mengenai website. Hanya saja diakui masih belum semua OPD yang memiliki website. Selanjutnya, selain Sipadat, Lotim juga sedang mempersiapkan Sistem Pengaduan Terpadu (Sipepadu). Melalui sistem ini, Bupati akan menyapa langsung warga Lotim. Bupati menerima semua pengaduan dan laporan warga melalui sistem tersebut. (rus)

(Suara NTB/rus)

TERIMA – Wabup Lotim H. Rumaksi Sjamsuddin menerima komisioner KI NTB di ruang kerjanya, Selasa (29/1).

300 Hektare Lahan Fiktif di Sembalun Ditemukan

Selong (Suara NTB) Tahun 2019 ini di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kembali mendapatkan bantuan bibit untuk budidaya bawang putih di atas lahan selus 1.642 hektare (ha). Seluas 1.100 ha ada di Sembalun dan 542 di bawah Sembalun yang potensial sebagai tempat menanam bawang putih. Sebelum penyerahan bantuan, ditemukan fakta seluas 300 ha lahan di Sembalun diduga fiktif. Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi yang juga ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) NTB. Disebut sesuai hasil verifikasi seluas 1.100 ha di Sembalun ditemukan yang riil ada lahannya dan jelas pemiliknya sebanyak 800 ha. Sisanya tidak diketahui datangnya. Calon Petani dan Calon La-

han (CPCL) sebelum diberikan bantuan bibit bawang putih untuk ditanam di atas lahan seluas 1.642 ha itu terlebih dahulu diverifikasi. Langkah ini dilakukan dengan melibatkan aparat TNI dan Polri. Temuan ratusan ha fiktif ini katanya bisa menyelamatkan keuangan negara. “Kalau sampai diberikan berapa miliar itu yang menguap,” ucapnya. Penananam bawang putih

mulai tahun 2019 ini diinginkan bisa dilakukan dengan kejujuran. Data menjadi lebih valid. Karenanya dalam penentuan lokasi ini ditetapkan dangan melihat titik koordinat langsung dan diketahui jelas keberadaan dari para petaninya. “Jadi saat dilakukan verifikasi, pemilik lahan yang tercatat di 300 ha itu tidak ada yang datang jadi tidak mu-

ngkin kita bisa berikan bantuannya,” ungkap Rumaksi menambahkan. “Masa mau dibakarkan kemenyan kalau tidak ada,” candanya. Munculnya lahan fiktif itu diduga kesalahan dalam pendataan. Terlepas dari adanya indikasi permainan agar dapat bantuan atau tidak. Keinginan Wabup, hasil budidaya bawang putih ini bisa lebih jelas dari mana dan dan kemana produksi nantinya. “Bisa iya bisa tidak tergantung manusianya,” ungkap Rumaksi saat diminta tanggapannya ada dugaan permainan di balik pengadaan bibit bawang putih tersebut. Untuk itu, ia menegaskan

kepada Dinas Pertanian untuk bisa lebih berhati-hati dan tidak main-main dalam pendataan. Sumber data bisa datang dari bawah yang dilaporkan ke Dinas Pertanian. Karena itu diperlukan proses verifikasi agar data yang dihasilkan bisa lebih riil dan jelas. Kepada semua petani pemilik lahan sudah diminta untuk melampirkan bukti Surat Penagihan Pajak Terhutang (SPPT) atas lahan yang diklaim sebagai lahan tempat menanam bawang putih tersebut. “Itulah yang dipersyaratkan dengan melampirkan SPPT. Semua supaya lengkap datanya, ada CPCL tapi sawah tidak punya,” demikian Rumaksi. (rus)

Puluhan Hektare Sawah Warga Terancam Gagal Tanam Tanjung (Suara NTB) Pascalongsoran Bendungan Selengen di Dusun Sambik Jengkel Timur, Selasa (22/ 1) malam lalu, menyebabkan penumpukan sedimentasi bendungan dan menutup jaringan irigasi warga. Akibat longsoran itu, warga Selengen terancam gagal tanam pada musim kali ini. Diakui Sekdes Selengen, Sudiarti, Selasa (29/1) jumlah warga Selengen yang terdampak longsoran sebanyak 1.462 KK atau setara 4.671 jiwa. Warga umumnya kesulitan air bersih karena akses perpipaan terputus. Di samping itu, jaringan irigasi membuat warga terancam tidak bisa menanam. “Sawah warga terancam tidak bisa ditanami. Jumlahnya puluhan hektare, karena dusun yang terdampak sebanyak 9 dusun di Desa Selengen,” ujarnya. Dikuatkan Kepala Dusun Sangiang, Sudiar, saat ini masyarakat dusunnya tidak bisa berbuat banyak karena akses irigasi terputus. Padahal pihaknya sudah menyemai bibit dan siap tanam. “Masyarakat sudah ada yang menyemai bibit padi untuk ditanam. Bulan ini seharusnya kami sudah menanam, tapi karena kondisi, kami tidak bisa berbuat apa-apa,” ujar Sudiar. Ia mencontohkan, dirinya juga telah menyemai bibit padi yang saat ini berumur 18 hari. Sedangkan warga lain, usia bibit padi antara 21 hari sampai siap tanam. “Makanya sekarang ini kami lagi bin-

(Suara NTB/ist)

PERSAWAHAN - Areal persawahan warga terancam gagal tanam pascalongsoran Bendungan Selengen menutup jaringan irigasi. Pemerintah harus bergerak cepat mengatasi bekas longsoran. gung, mau tanam padi, air tidak ada. Kalau jumlah lahan, mencapai puluhan hektare. Rata-rata warga kami adalah petani,” ujarnya. Warga berharap, Pemda KLU maupun Pemprov NTB segera mengambil sikap membantu warga menormalisasi bendungan warga berikut jaringan irigasi. Terlebih lagi, longsoran kedua akibat hujan disertai puting beliung mengakibatkan material longsoran menutup badan Bendungan. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KLU, Ir. H. Melta, mengaku belum turun melihat kondisi areal pertanian warga Selengen. Tak dipungkirinya, terganggunya jaringan irigasi menyebabkan petani mundur dari jadwal tanam atau bahkan terancam gagal tanam. “Menyangkut tanaman dan

lain sebagainya, kita akan lihat untuk kita ambil solusinya seperti apa. Mudahan besok saya bisa masuk, kita akan lihat di sana,” ujar Melta yang mengaku sedang izin karena sakit. Pihaknya juga berharap, instansi teknis terkait penanganan material longsoran dapat diselesaikan. Mengingat batas kewenangan tiap instansi dalam menangani infrastruktur pertanian sudah jelas. “Kalau irigasi primer itu ranah PU, dari bendungan ke tersier ranah kita Dinas. Kalau memang terkait dengan kita, nanti kita akan carikan solusi, kita akan lihat masalahnya,” terangnya. “Memang dulu sempat kita lihat. Tapi karena di areal bendungan menjadi tugas PU, maka tugas kita di pertanian bergantung penanganan oleh Dinas PU,” tambahnya. (ari)

Tolak SPK Dinas

KKB Enggan Tarik Retribusi Tiket Masuk Tiga Gili Tanjung (Suara NTB) Jajaran manajemen Koperasi Karya Bahari (KKB) yang beroperasi di wilayah Bangsal, menolak Surat Perintah Kerja (SPK) yang disodorkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara (KLU). KKB mengkhawatirkan legalitas SPK tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga rawan menyeret KKB dalam proses hukum persoalan penarikan retribusi tiket masuk kawasan wisata. Sekretaris KKB, Mauludin, kepada wartawan Selasa (28/ 1) mengakui, pascagempa 5 Agustus lalu, pihaknya sudah tidak lagi memungut retribusi masuk kawasan wisata sesuai Perda 5 tahun 2010. Di mana sesuai Perda itu, wisatawan asing dikenakan Rp 5 ribu per orang, dan wisatawan lokal dikenakan Rp 2 ribu per orang. “Sejak gempa kami sudah tidak lagi menarik retribusi jasa masuk kawasan rekreasi. Semua karcis yang dititipkan sudah kami kembalikan ke Dinas Pariwisata,” ujarnya. Mauludin menyebut, alasan KKB menolak SPK pungutan retribusi, karena tidak ada komitmen kerjasama yang jelas antara KKB dan Pemda KLU melalui Dispar. Pada konteks SPK yang disodorkan, KKB tegas mengatakan lembaga koperasi nelayan itu bukan pihak ketiga layaknya kontraktor. Sehingga KKB bersikeras, harus ada MoU yang jelas antara kedua pihak. KKB bahkan membandingkan, pola kerjasama antara Pemda dengan KKB masih lebih baik di era Dishub Pariwisata Kominfo KLU. Pola kerjasama yang dilakukan sangat transparan. Bahkan keinginan KKB dalam proses melancarkan pungutan keadaan wisatawan diakomodir. “Sekarang mereka (Dispar)

(Suara NTB/ari)

PENYEBERANGAN - Situasi penyeberangan di Bangsal Pemenang. KKB menolak menarik retribusi tiket masuk ke tiga Gili. hanya titip, datang menagih saja, dan tidak pernah memperhatikan hal-hal yang menjadi kebutuhan KKB. Untuk membeli stepless saja Dispar tidak berikan,” keluhnya. Mauludin menegaskan, pada prinsipnya KKB tidak berhitung dalam hal pembagian dana retribusi yang ditarik. Namun pada biaya-biaya tak terduga yang murni merupakan beban akibat penarikan, tidak ditalangi oleh dinas. Sementara di sisi lain, KKB sebagai lembaga milik anggota kerap dikeluhkan anggota, karena menanggulangi biaya yang sejatinya beban instansi pemerintah. KKB lanjut dia, sejak awal sudah menyuarakan untuk tidak memungut lagi atau dititipi karcis retribusi. “Tetapi karena bupati yang mengeluarkan surat perintah tahun 2018 soal penarikan, jadi kami laksanakan. Namun sekarang kita tidak mau lagi dengan (SPK) Kepala Dinas melainkan dengan bupati langsung,”pungkasnya. Menanggapi itu, Kepala

Bidang Destinasi Wisata pada Disbudpar KLU, Bratayasa, tak membantah retribusi jasa masuk kawasan wisata tidak dipungut oleh KKB. Antara Dinas dan KKB belum terjalin kesepakatan. Hanya saja, Brata enggan bicara lebih jauh. Sementara, data yang dihimpun menyebut jumlah target retribusi jasa masuk kawasan wisata sebesar Rp 2,5 miliar. Hanya saja, sepanjang 2018 lalu, realisasinya sangat minim, sebesar Rp 274 juta (11 persen). “Dilihat dari manifest wisatawan yang masuk ke tiga gili, dalam satu bulan mencapai puluhan ribu. Sangat berbanding terbalik dengan pendapatan yang dihasilkan oleh Dispar,” klaim Kabid Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KLU, Arifin. Pihaknya pernah menawarkan solusi, salah satunya penarikan retribusi PAD itu dialihkan ke Bapenda. Hanya saja, usulan itu ditolak Dispar. (ari)

Pemberhentian Perangkat Desa Korleko Masih Jadi Polemik Selong (Suara NTB) Mediasi pemberhentian perangkat Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Lombok Timur (Lotim) belum menemukan titik terang. Pemerintah desa dengan masyarakat kokoh adu argumen dengan difasilitasi oleh Inspektorat, Dinas PMD, Bakesbangpoldagri, dan Camat Labuhan Haji. Kepala Desa Korleko, Wildan, menyampaikan pada dasarnya pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa sesuai aturan dengan mengacu kepada ke empat kepala dusun (kadus) yang diberhentikannya, yakni Kadus Gubuk Masjid, Ibnu Arwan, Kadus Pedaleman, Mulyadi, Kadus Gubuk Pande, Nasir dan Kadus Gubuk Timuq, M. Rofi’i yang pada tanggal 14 September berakhir masa jabatannya. Undang-undang itu berakhir sesuai dengan pengangkatannya, untuk itu tindakan yang dilakukannya. Dari empat kadus yang diberhentikan itu, katanya, hanya satu kadus yakni Kadus Gubuk Timuq, atas nama M. Rofi’i yang di SK-kan dan dikukuhkan kembali berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang diajukan oleh yang bersangkutan. “Kalau yang lain tidak bisa, karena dari aturan gugatan itu bisa diterima apabila belum lewat 90 hari. Sementara hanya Kadus Gubuk Timuq yang menggugat,” ujarnya. Sementara untuk kadus yang kosong saat ini masih ditunjuk Plt, untuk kemudian akan dilakukan perekrutan. Terlebih Pemerintah Desa Korleko masih kekurangan delapan perangkat desa, di antara kadus empat orang, yakni Gubuk Pande, Gubuk Masjid, Gubuk Pedaleman, dan Gubuq Lauk maupun kekurangan staf di bagian dalam. “Sebelumnya mereka kita berhentikan karena habis masa jabatannya. Kita mengacu pada UU Nomor 83 tahun 2015,” jelasnya. Sementara, Kasi Fasilitasi Penyelenggara Pemerintahan Desa Dinas PMD Lotim, Agus Wardana, menjelaskan dalam

pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sudah ada aturannya. Dalam aturan ini ada yang puas dan tidak puas, dirugikan dan diuntungkan. Untuk itu, di dalam tatanan undang-undang pemerintah, diakomodir ketentuan ketika tidak sesuai. Sehingga, katanya, sangat tepat ketika di Desa Korleko ini dibawa ke proses hukum. Maka dari itu, dari pemerintah daerah akan taat kepada putusan hukum dan sesuai dengan mekanisme yang ada. Disampaikan lebih jauh, terkait dengan pemberhentian pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, perangkat desa diberhentikan, di antaranya karena meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan. Untuk aturan diberhentikan ini ada lima poin yang terdapat didalamnya, yakni yang bersangkutan genap usia 60 tahun, tidak proses hukum minimal 25 tahun, berhalangan tetap dan tidak bisa menjalan tugas, tidak memenuhi syarat syarat perangkat desa dan melanggar larangan-larangan menjadi perangkat desa. Sehingga dalam hal pelaksanaan yang tidak sesuai dengan mekanismenya, ada jalur hukum yang harus ditempuh. Termausk putusan nanti dikeluarkan oleh PTUN. Maka dari itu, terganting dari pemerintah untuk menjalankan putusan dari PTUN tersebut. Marwan, salah satu masyarakat Desa Korleko, mempertanyakan alasan kepala desa memberhentikan perangkat desa, dan melanggar aturan Permendagri tersebut. Persoalan itu dapat diselesaikan secara baik-baik supaya Desa Korleko aman, tenteram seperti desa-desa yang lain. Camat Labuhan Haji, Rusno, mengungkapkan, dengan adanya pertemuan tersebut, ia menyimpulkan bahwa harus menunggu dan menghormati putusan hukum dari hukum terkecil sampai tertinggi. Sedangkan untuk di tingkat kecamatan menurutnya sudah selesai. (yon)

(Suara NTB/yon)

MEDIASI - Proses mediasi antara Pemerintah Desa Korleko dengan masyarakat dan sejumlah kadus yang sebelumnya diberhentikan. Proses mediasi ini belum menemukan titik terang pascaunjuk rasa beberapa waktu lalu.

SUARA NTB Rabu, 30 Januari 2019

Loteng Gelontorkan Rp90 Miliar untuk Penurunan Kemiskinan Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun ini akan menggelontorkan anggaran tidak kurang dari Rp90 miliar untuk mengintervensi program pengentasan kemiskinan. Dengan dukungan anggaran tersebut, Pemkab Loteng menargetkan bisa menurunkan angka kemiskinan sebesar 2 persen pada tahun 2019 ini. “Berat memang menurunkan angka kemiskinan sebesar 2 persen. Tapi kita tidak boleh pesimis. Dengan dukungan anggaran yang ada, target yang ada optimis bisa diraih,” ungkap Ketua Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Loteng, H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., Selasa (29/1). Wabup Loteng ini mengaku kalau menurunkan angka kemiskinan bukan perkara mudah. Khususnya lagi bagi Loteng. Dengan luas wilayah yang cukup luas dan jumlah penduduk yang begitu besar, tidak akan mudah menurunkan angka kemiskinan. “Tahun lalu saja kita harus tertatih-tatih untuk bisa menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,4 persen. Sehingga angka kemiskinan di Loteng bisa menyentuh angka 13,8 persen. Apalagi kalau sampai sebesar 2 persen,” ujarnya. Tapi tidak lantas Pemkab Loteng pesimis. Dengan dukungan anggaran yang ada, target 2 persen harus semaksimal mungkin diusahakan bisa dicapai. Terlebih sekarang, upaya penanganan kemiskinan tidak hanya melibatkan beberapa SKPD saja. Tetapi ada sekitar 16 SKPD yang dilibatkan secara langsung untuk mendukung upaya pemenuhan target penurunan kemiskinan sebesar 2 persen. Karena semakin banyak yang terlibat, tentu upaya pengentasan kemiskinan akan semakin optimal. “Jadi nanti anggaran pengentasan kemiskinan akan disebar di SKPD yang terlibat. Untuk memperkuat programprogram pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh SKPD tersebut,” tegas Pathul. Jika upaya pengentasan kemiskinan di Loteng bisa konsisten, tentunya pihaknya berharap diakhir periode kepemimpinan Suhaili-Pathul tahun 2021 mendatang, angka kemiskinan di Loteng sudah berada dibawah dua digit. “Harapan besar kita tentu bagaimana bisa menekan angka kemiskinan bisa dibawah 10 persen,” timpal mantan Wakil Ketua DPRD Loteng ini. (kir)

Penanganan Sampah Tak Perlu Saling Lempar Tanggung Jawab Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid menanggapi adanya OPD yang saling lempar tanggung jawab atas penanganan sampah yang sejauh ini masih menjadi keluhan publik di daerah setempat. Ia menegaskan bahwa penanganan sampah adalah tugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH). OPD diminta jangan saling lempar tugas yang menjadi tanggung jawabnya di dinas terkait. Bupati juga menekankan agar OPD jangan menjadikan alasan kurangnya armada sehingga tidak maksimal melakukan tugas. “Jadi tidak ada OPD yang saling lempar tanggung jawab itu, hanya DLH kan itu,” tegas Bupati. Dikatakan, DLH seolah melempar tanggung jawab terkait penanganan sampah ini. Ia menegaskan, dalam melaksanakan tugas OPD jangan menjadikan kekurangan sebagai alasan kendala. Seperti kekurangan armada pengangkutan sampah jangan dijadikan alasan. Sebab bicara kekurangan kata dia, tidak ada yang cukup. Termasuk uang, gedung, kendaraan tidak ada yang cukup. Menurutnya tidak pas jika kekurangan ini menjadi alasan kinerja kurang maksimal. Diakuinya, armada memang kurang di DLH. Hanya saja dengan armada seharusnya OPD terus bergerak melakukan penanganan. Untuk penanganan sampah ini, ia meminta OPD melakukan inovasi. OPD harus melakukan identifikasi terhadap titik sampah yang menurutnya tidak terlalu banyak di Lobar. Kemudian OPD konsen melakukan penanganan disana. Selain itu, ia memerintahkan OPD keliling melakukan pengecekan ke tempat lain yang memiliki potensi tumpukan sampah. Lebih jauh kata dia, desa juga didorong membuat bank sampah. Menurutnya jika bank sampah ini ada di masingmasing desa maka bisa meminimalisir TPS sehingga persoalan sampah bisa diatasi. Ia juga aka mendorong para kades baru yang segera dilantik agar memperioritaskan hal ini. “Saya akan dorong semua kades termasuk kades terpilih yang akan dilantik membuat bank sampah akan bisa ditangani,”jelas dia. Sementara itu, Kepala DLH Lobar, H. Lalu Surapati mengatakan, terkait penanganan sampah pihaknya bukan tidak serius. Akan tetapi setiap hari ada pengangkutan sampah. Namun diakuinya, volume sampah semakin tinggi menyusul angin kencang beberapa hari terakhir. Sampah di Kediri pun terus diangkat bertahap, termasuk di semua daerah. Persoalan kendala anggaran, diakui sejauh ini sudah ada. “Kalau soal Sarpras, armada angkutan Insya Allah pak bupati akan mengupayakan tambahan tahun ini. Kemungkinan ada tambahan dua unit,” jelas dia. Pihaknya juga berupaya merelokasi TPS yang ada di bahu jalan. Sebab keberadaannya menimbulkan keluhan. Beberapa titik yang menjadi fokusnya di Kediri, BIL, dan BTN serta kawasan wisata. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB

Reses Pertama Tuntas

Petani Dambakan Dam Mujur Bisa Terwujud Praya (Suara NTB) Terbangunnya Dam Mujur menjadi salah satu harapan bagi masyarakat di daerah untuk bisa segera terwujud. Karena dengan adanya Dam Mujur, bisa mendukung pengembangan sektor pertanian di daerah ini. Terutama dalam hal peningkatan produksi padi di wilayah Loteng pada khususnya dan NTB pada umumnya. “Dari hasil reses yang kita lakukan, masyarakat utamanya para petani sangat berharap Dam Mujur bisa segera terbangun. Karena itulah salah satu solusi untuk bisa mendorong produksi padi di daerah ini,” ungkap Wak-

il Ketua DPRD Loteng, Ahmad Ziadi, S.IP., belum lama ini. Dengan adanya Dam Mujur nantinya, maka puluhan ribu hektar lahan pertanian di wilayah Loteng bagian selatan khususnya kecamatan Pujut ditambah Kecamatan Praya Timur akan bisa terairi. Sehingga secara otomatis bisa mendongkrak produksi padi di wilayah tersebut. Karena dengan adanya Dam Mujur, petani di wilayah itu bisa menanam padi paling tidak dua kali setahun. Karena petani tidak hanya berharap air hujan saja untuk bercocok tanam. Tapi bisa memanfaatkan air dari irigasi teknis. “Memang untuk bisa mewujudkan

Dam Mujur bukan perkara mudah. Tetapi kalau bisa terwujud, manfatanya akan begitu besar,” sebut Ziadi. Dampak positifnya bukan hanya bagi sektor pertanian saja. Tetapi akan banyak sektor lainnya yang juga akan bergerak, dengan adanya Dam Mujur. Yang pada ujungnya nantinya bisa memacu pertumbuhan ekonomi di Loteng secara lebih luas. Jika bicara kendala, tentu setiap pembangunan pasti ada hambatan. Tapi yang penting sesungguhnya bagaimana hambatan tersebut bisa dijadikan tantangan sekaligus motivasi untuk bersungguh-sungguh memperjuangkan

terbangunnya Dam Mujur. Menurutya, kunci terbangunnya Dam Mujur ada di tangan pemerintah daerah. Artinya pemerintah daerah harus punya kemauan dan keseriusan untuk mewujudkan Dam Mujur. Soal anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan Dam Mujur, begitu besar semua ada solusinya. Terpenting ada keseriusan. Dan, pemerintah pusat pastinya tidak akan tinggal diam begitu saja. “Kuncinya sekarang kemauan. Kalau sudah ada kemauan, jalan pasti ada,” tegas Ketua DPC Partai Demokrat Loteng ini. (kir/*)

(Suara NTB/kir)

Ahmad Ziadi

Penanganan Korban Gempa di Lobar Belum Tuntas Giri Menang (Suara NTB) – Penanganan korban gempa di Lombok Barat (Lobar) hingga saat ini belum tuntas. Dari masalah korban gempa yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah, hingga sebagian warga korban gempa bahkan mengembalikan buku rekening, sebab saldonya tidak sesuai dengan kualifikasi kerusakan rumahnya. Informasi yang diperoleh Suara NTB, Selasa (29/1) menyebutkan, penyebab munculnya persoalan di atas karena ada miskomunikasi dari pihak pemda dengan fasilitator yang melakukan pendataan. Selain itu ada usulan tambahan yang belakangan masuk sehingga menunggutahapselanjutnya.Bahkan ada dua dusun yang terdampak gempa tak satupun nama warganya mendapatkan buku rekening. Selain itu, korban gempa di salah satu desa mengeluh lantaran dana yang diperoleh rata yakni Rp10 juta dan Rp25 juta padahal di daerah itu 1.200 KK rusak berat. Warga pun mengembalikan buku tabungan yang diterima sebab khawatir dana tidak ditambah sesuai haknya. Kepala Desa Sekotong Tengah, Lalu Sarapudin mengatakan pihaknya memasukkan data kerusakan sebanyak 1.500 KK lebih, namun yang keluar SK hanya 431 KK. Mengacu data pihak Bank, 500 KK lebih yang memperoleh rekening, hanya saja ada sebagian warga bukan warga setempat sehingga harus dikeluar-

kan. “Kurang dari setengah korban gempa di wilayah kami yang dapat rekening bantuan,” kata dia. Diakui, kebanyakan di wilayahnya rusak sedang. Pihaknya sudah melaporkan hal ini ke Pemda untuk mendapatkan solusi, hanya saja belum ada kejelasan dari pemda. Pihaknya berharap pemda melakukan pendataan dan validasi ulang. Selain itu, ada juga penerima yang salah sasaran. Artinya rumahnya hanya rusak sedikit namun mendapatkan bantuan, sementara yang rusak cukup parah tidak keluar namanya. Persoalan lainnya ada dua dusun di desanya masing-masing Dusun Serero dan Lebah Suren tak satupun nama warganya keluar. “Ada Dua dusun yang tak keluar namanya satu pun,”jelas dia. Kades Batu Putih, Fajrin mengakui korban gempa yang sudah mendapatkan rekening bantuan di desanya sebanyak 500 KK lebih dari 875 KK yang diusulkan. Ia berharap agar ada validasi lagi agar semua korban gempa terdampak bisa terakomodir, sebab warga sering kali menanyakan ban-

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

Ichsan

Lalu Saparudin

Fajrin

tuan tersebut. “Banyak yang salah sasaran (kamar) juga bantuan ini,”jelas dia. Di Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari, sebagian besar korban gempa belum menerima rekening bantuan. Menurut Kades Taman Sari, Ichsan, dari 2.600 KK korban gempa, terdapat 1.200 lebih KK rusak berat sisanya sedang dan ringan. “Yang belum keluar tabungannya 1.000 KK lebih,”jelas dia. Di desanya timbul polemik lantaran semua korban gempa yang telah terima rekening ratarata mendapatkan bantuan Rp10 juta dan Rp25 juta, sedangkan tidak ada yang memperoleh bantuan Rp50 juta untuk kategori rusak berat. Sementara kata dia banyak rumah rusak berat dan dibanding desa lain banyak

yang mendapatkan Rp50 juta. “Banyak warga yang komplain, bahkan tidak mau buku tabungan. Tapi kami langsung konfirmasi pihak bank, akhirnya warga menerima dengan catatan bantuan ditambah,” tegas dia. Warga mengembalikan buku tabungan karena khawatir dananya tidak ditambah dan tak sesuai dengan ketentuan yang diterima. Pihaknya juga mempertanyakan, sebanyak 45 KK rusak berat yang sudah dua bulan lalu diterima dananya belum mulai dikerjakan. Ia tak tahu di mana kendalnya. Padahal kata dia sudah dibentuk pokmas. “Tapi lama sekali ini, sementara desa lain sudah ada yang mulai,” imbuhnya. Sementara itu Wakil Gubernur NTB, Hj Rohmi Djalilah men-

gaku sudah menerima laporan terkait kendala itu dari Bupati Lobar. Namun menurutnya data penerima bantuan itu sedang dilakukan validasi ulang. “Namun yang jelas untuk Lobar ini sudah masuk rekening semua 100 persen. Sekarang bagaimana masyarakat Lobar membentuk pokmas dan memilih tipe rumah yang dibangun,” ungkapnya. Meski ada kendala rekening yang salah kamar, Rohmi tidak mempermasalahkannya. Sebab nantinya saat perbaikan akan terlihat kondisi rumah tersebut. Terlebih lagi rekening tersebut tidak dapat dicairkan sendiri. “Rekening itu hanya bisa cair kalau sudah dalam bentuk rekening pokmas dan didampingi fasilitator. Jadi tidak bisa dicairkan sendiri,” jelasnya. (her)

Wagub NTB Dorong Bupati dan Walikota Serius Tangani Sampah Giri Menang (Suara NTB) – Wakil Gubernur NTB, Dr Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan Pemprov serius mewujudkan NTB zero waste. Langkah awal yang dilakukan, mulai dari diri sendiri dan penerapan di semua kantor OPD. Ia juga sudah keliling ke semua kabupaten/ kota menemui para bupati dan wakil menyampaikan komitmen mewujudkan program bebas sampah tersebut. Respon para kepala daerah pun jelas dia setuju dan mendukung. Ia pun mendorong kepala daerah serius mengelola sampah dengan baik. Ditemui di sebuah acara di Giri Menang, Umi Rohmi, sapaan akrab Wagub NTB ini, mengatakan zero waste merupakan tujuan bersama, baik pemprov, pemkab dan pemkot serta masyarakat. Step by step pun mulai dilakuka untuk mewujudkan itu, mulai dari diri sendiri. Misalnya di lingkungan provinsi sudah menerapkan kebijakan agar semua OPD melaksanakan zero waste di semua kantor.

(Suara NTB/her)

SAMPAH - Tumpukan sampah memenuhi kawasan wisata pesisir pantai di Lobar. ‘’Saya jalan ke kabupaten/ kota, bicara sama Bupati dan walikota. Mereka setuju untuk menuju zero waste dengan mengeolola sampah dengan baik dan serius,” kata Rohmi. Tinggal katanya pemprov, pemda dan pemkot menggerakkan

masyarakat, melalui sekolahsekolah, dunia usaha dan masyarakat. Termasuk ia mendorong para Kades hingga perangkat terbawah melakukan pengelolaan sampah dengan baik. Ia mendorong agar pemilahan sampah mulai dilakukan di tingkat bawah, RT,

dusun dan desa sehingga kabupaten. Untuk mendukung ini ia meminta agar semua desa menyiapkan bank sampah, di mana sampah anorganik hasil pemilahan dijual ke bank sampah. Sedangkan sampah organik diolah menjadi pupuk untuk memupuk tanaman yang di-

tanam di masing-masing daerah. Pupuk yang dihasilkan bank sampah ini nantinya bisa juga dipakai di masing-masing pemda untuk keperluan di kantor. Menyoal persoalan sampah yang pelik di Lobar, menurut Hj. Rohmi pemda dalam hal ini Bupati sudah mulai melakukan penanganan. Yang jelas kata dia, penanganan tersebut memang butuh komitmen dan keseriusan. Sementara itu Bupati H. Fauzan Khalid yang dikonfirmasi terkait hal ini mengatakan pihak Pemda terus berupaya serius menangani sampah. Persoalan sampah yang menjadi sorotan publik, diakui Fauzan butuh penanganan bersama, mulai dari pemda, kecamatan, desa hingga masyarakat. Ia pun mendorong perlunya dibuat semacam bank sampah dan TPS di masingmasing desa. “Saya sudah lama mendorong agar di desa membuat bank sampah dan TPS, jika semua desa membuat bank sampah maka 50 persen persoalan sampah Insya Allah bisa selesai,’ jelas dia. (her)

Kasus Marbot Naik ke Penyidikan Warga Gerung Keluhkan Pelayanan PDAM Praya (Suara NTB) Polres Lombok Tengah (Loteng) telah menaikkan status kasus dugaan penyelewengan dana insentif marbot masjid di Kecamatan Praya Barat Daya, dari penyelidikan ke penyidikan. Setelah minimal dua alat bukti bisa dipenuhi. Polisi pun kini fokus untuk melengkapi kembali berkas yang ada untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., kepada wartawan, Selasa (29/1) mengatakan, pihaknya sudah mengantongi alat bukti lengkap dalam kasus tersebut. Sehingga penyidik menyimpulkan kasus itu bisa dinaikkan statusnya ke penyidikan. “Keputusan ini diambil dalam gelar perkara pada Senin (28/1),” terangnya. Setelah perubahan status tersebut, pihaknya kini akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap semua saksi yang sudah dimintai keterangan sebelumnya. Baik itu dari marbot, termasuk Camat

Praya Barat Daya serta dari Pemkab Loteng. “Pada tahap penyelidikan kemarin total ada 54 orang saksi yang kita mintai keterangan. Mereka inilah yang akan dipanggil kembali pada tahap penyidikan ini,” jelas Rafles. Untuk mempercepat proses penyidikan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan. Terkait apakah perlu atau tidak dilakukan audit kerugian negara dalam kasus tersebut, maka pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Inspektorat Loteng untuk dilakukan audit. Hanya saja, aku Rafles jika melihat posisi kasusnya, audit bisa tidak dilakukan. Karena nominal dana yang diduga diselewengkan sudah jelas. “Tapi kembali lagi itu tergatung jaksa. Kalau jaksa meminta dilakukan audit, kita audit. Tetapi kalau tidak, cukup dengan dasar keterangan para saksi yang ada saja,” timpalnya. Disinggung soal tersangka dalam kasus tersebut, Rafles mengaku belum bisa dipas-

tikan. Namun kalau dari sisi jumlah, kemungkinan hanya satu orang. Tetapi siapa yang jadi tersangka, masih belum bisa disimpulkan. Karena pihaknya masih butuh pemeriksaan kembali, baru kemudian bisa menetapkan tersangka. Pihaknya akan berupaya secepatnya melengkapi semua berkas, bukti dan keterangan yang dibutuhkan. Supaya penetapan tersangka juga bisa segera dilakukan. “Kita berupaya secepatnya. Kalau para saksi kooperatif, kasusnya bisa segera dituntaskan,” ujarnya. Lebih lanjut mantan Kasat Narkoba Lombok Barat (Lobar) ini menambahkan, dalam kasus tersebut pihaknya sudah menyita uang sebesar Rp11,8 juta dari para marbot. Uang itu merupakan uang pengembalian dana dari oknum Camat ke para marbot begitu kasus tersebut mencuat. Dari sekitar Rp91,8 juta dana marbot yang diduga diselewengkan oleh oknum Camat. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) – Warga Gerung Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mengeluhkan air PDAM yang hampir setiap hari macet pada jam-jam tertentu. Warga terpaksa bergadang sampai tengah malam menunggu air mengalir untuk ditampung. Tak hanya kerap macet, air PDAM yang diterima pun kurang layak karena keruh. Warga berharap agar ada perbaikan pelayanan dari pihak PDAM terhadap warga. Seperti diungkap Made, salah seorang warga BTN Pemda Kelurahan Dasan Geres. Diakui, kondisi macetnya air PDAM terjadi setiap hari pada jam tertentu. “Masih macet ini air PDAM, sampai tengah malam kami bergadang baru kami bisa tamping air,”tutur Made. Diakuinya kondisi air PDAM ngadat sudah berlangsung lama, sejak sebelum gempa hingga saat ini terhitung sudah delapan bulan lamanya. Pihaknya sudah menyampaikan kepada petugas setiap kali membayar tagihan, han-

ya saja belum ada tindaklanjut. “Selama ini tidak ada tindaklanjutnya dari pihak PDAM,” jelas dia. Diakui kondisi ini sangat mengganggu aktivitas sehari, baik untuk memasak, mandi dan mencuci pakaian. Ia berharap ada perbaikan dan peningkatan pelayanan dari pihak PDAM bagi warga. Sebab bagaimana pun pelanggan tetap membayar tarif PDAM, ketika warga terlambat membayar justru dibebankan denda. Namun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak maksimal. Sementara itu, Muhazzam salah seorang mantan pengawas PDAM menilai kurang pas ketika pelayanan publik buruk namun pemda memperpanjang masa jabatan Dirut dan direksi PDAM. Ia juga mempertanyakan perpanjangan masa jabatan dirut dan direksi PDAM sebab dinilai melanggar Perda nomor 4 tahun 2012 tentang perusahaan daerah air minum Giri Menang.

“Memang ada Permendagri sebagai acuan, tetapi kenapa tidak jauh hari sebelumnya Permendagri ini dijadikan dasar merubah perda yang ada,” kata dia. Permendagri ini sendiri belum diturunkan dalam bentuk Perda. Sebab perubahan Perda PDAM menjadi perseroan terbatas (PT) ini sendiri baru dibahas di DPRD. Sedangkan jabatan Dirut sendiri berakhir tanggal 5 Januari. Sehingga menurutnya tidak bisa menjadi acuan Perda yang belum jadi. “Perpanjangan ini bentuk pemasungan ke Bupati,” jelas dia. Ia menduga dengan upaya mempercpat perda ini sebagai upaya memuluskan kebijakan. Ia juga mempertanyakan sejauh mana peran pengawas PDAM yang belum terukur. Hal ini dampak dari rekrutmen yang dilakukan kurang transparan, karena seolah ditunjuk oleh Bupati dan Walikota. Sementara itu, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid

mengatakan, dari aspek bisnis PDAM sudah bagus, tinggal membenahi aspek pelayanan sosial kemasyarakatan. Ia pun meminta PDAM membuat pusat pengaduan dan batas waktu penyelesaian aduan. Menyoal perlunya pejabat baru di PDAM, menurut Fauzan sulit mencari orang bisa menyelesaikan pengelolaan di PDAM. “Kan sulit kita cari, nanti kalau baru nanti tidak tahu apa-apa, kan lagi bermasalah,” jelas dia. Terkait informasi adanya jabatan Direksi yang melebihi usia, menurutnya Direksi tersebut masuk pensiun sehingga diganti. Fauzan menegaskan, ia tak akan melakukan perpanjangan jabatan jika melanggar aturan. Sebab keluarnya permendagri tersebut menyebabkan Perda PDAM secara otomatis jika bertentangan dengan aturan diatasnya. Menurut dia Permendagri baru keluar, sedangkan Perdanya dibuat sebelum keluar Permnendagri. (her)

SUARA NTB Rabu, 30 Januari 2019

DPPP KSB Klaim Belum Ada Keluhan Terkait Pupuk Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengklaim, para petani yang menjalankan musim tanam perdananya tahun ini belum ada yang mengeluhkan adanya kekurangan ketersediaan pupuk. “Soal pupuk sejauh ini belum ada keluhan dari petani kepada kami,” sebut kepala DPPP KSB, Suhadi, SP., M.Si kepada wartawan. (Suara NTB/bug) Ia mengatakan, untuk Suhadi kebutuhan pupuk masa tanam Oktober - Maret (Okmar) pihaknya telah menyalurkannya di bulan Desember tahun lalu. Pupuk yang didistribusikan tersebut termasuk pupuk bantuan dari program Bariri Tani dan subsidi pemerintah pusat lainnya. “Kenapa belum ada keluhan ya mungkin yang kita distribusikan di akhir tahun lalu memang sudah memenuhi kebutuhan petani sementara ini,” katanya. Menurut dia, kebutuhan petani akan pupuk selama ini tidak bisa dipenuhi secara pasti. Pemerintah pusat dalam menyediakan pupuk disesuaikan dengan Rencana Detail Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan petani setiap tahunnya. Hanya saja di tingkat lapangan pemakaian pupuk yang tidak terkontrol oleh petani terkadang membuat stok yang telah disediakan menjadi kurang. Belum lagi kondisi distribusi dan hal teknis lainnya kerap membuat proses sampainya pupuk ke tangan petani menjadi tidak tepat waktu. “Biasanya petani teriak mengatakan pupuk kurang itu hal teknis. Tapi dasarnya cukup kok,” timpalnya. Meski memastikan sejauh ini belum ada keluhan terkait ketersediaan pupuk di tingkat petani, Suhadi menyatakan, pihaknya tetap melakukan pemantauan. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi kemungkinan sewaktu-waktu dapat terjadi kekurangan, mengingat petani tidak serempak melakukan kegiatan tanam. “Kalau ada kekurangan kami akan berupaya secepatnya merespon. Jadi harapan kami kepada petani kalau ada kekurangan segera lapor ke kami dan kami akan cari solusi secepatnya,” harapnya. Pada tahun 2019 ini, Pemda KSB melalui program Bariri Tani masih mengeluarkan bantuan bibit dan pupuk bagi para petani. Meski jumlahnya tidak sebanyak dua tahun sebelumnya, Suhadi menyatakan, program tersebut akan sangat membantu petani memastikan kegiatan tanamnya berjalan lancar. “Program bantuan Bariri Tani masih ada untuk benih dan pupuk,” imbuhnya. (bug)

Disbudpar KSB Rancang Pembentukan Sanggar Budaya Daerah Taliwang (Suara NTB) Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan membentuk sanggar budaya daerah. Sanggar ini nantinya akan menjadi wadah bertemunya pegiat budaya “Samawa Anorawi” dalam menularkan kemampuannya kepada para generasi muda. Kabid Kebudayaan Disbudpar KSB, Ajad Sajadah Amir mengakatan, pemben(Suara NTB/bug) tukan sanggar budaya daerAjad Sajadah ah ini sangat penting dalam rangka merangkul semua pegiat budaya. Menyatukan visi misinya dalam satu wadah untuk tujuan melestarikan kebudayaan daerah dengan cara mengajarkannya kepada para generasi muda. “Jadi sanggar ini wadahnya para budayawan kita istilah sederhananya,” terangnya kepada wartawan, Selasa (29/1). Sanggar ini nantinya akan dikoordinir oleh Bidang Kebudayaan Disbudpar KSB selaku perpanjangan tangan pemerintah. Menurut Ajad sapaan akrabnya, dalam menjalankan sanggar itu pihaknya akan mengajak seluruh pegiat budaya KSB dan memberikan ruang kepada mereka mengajarkan setiap keahliannya kepada anak-anak binaan dari seluruh wilayah kecamatan. “Apa saja (keahliannya). Menari kita akan buka les menari, begitu juga yang punya keahlian balawas dan sekeco. Bahkan yang ahli me-nesek (tenun) kami akan buka juga jadwalnya. Jadi apa saja selama itu berbau budaya kita tau samawa, akan diakomodir di sanggar ini,” cetusnya. Meski masih berbentuk wacana, Ajad meyakini, sanggar budaya daerah ini akan mendapat respon positif dari para pegiat budaya dan masyarakat. Pasalnya selama ini kegiatan pelestarian budaya di tengah masyarakat masih dilakukan secara mandiri dan parsial. Padahal untuk memastikan kebudayaan itu benar-benar lestari diperlukan gerakan secara paripurna (menyeluruh). “Saya yakin responnya akan positif karena di sana para pegiat budaya bisa mengajar dan saling bertukar pikiran antar mereka. Dan kami ingin interaksi itu membuat terciptanya satu visi dan misi dari mereka,” timpalnya. Sebagai langkah awal pembentukan sanggar budaya daerah ini, Bidang Kebudayaan terlebih dahulu akan mengundang seluruh para sesepuh budaya samawa anorawi (KSB). Pihaknya kata Ajad, akan meminta sumbang saran dari mereka dan memformulasi agenda-agenda yang dapat dijalankan sanggar di awal-awal nanti. “Kita akan libatkan mereka sejak awal. Artinya agar mereka punya rasa memiliki atas keberadaan sanggar itu nantinya,” sebutnya. Terkait biaya operasional sanggar, mantan Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan Dinas Arpus KSB ini menyatakan, pihaknya akan mengajukan alokasi anggaran kepada pemerintah. Ajad bahkan telah memikirkan akan menyiapkan honor bagi para pegiat budaya yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengajari anak-anak yang tergabung dalam sanggar nantinya. “Kami akan jadikan ini pilot project bidang kebudayaan. Dan saya akan perjuangan karena ini menjadi cara kita agar bisa melestarikan kebudayaan samawa anorawi ke generasi penerus kita berikutnya,” tandasnya. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA Suara Disnakeswan Sumbawa

Sosialisasi Bahaya Rabies dan Vaksinasi Kucing Gratis Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Peternakan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sumbawa dan Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) kini gencar melakukan sosialisasi pencegahan dan bahaya rabies. Sejak munculnya kasus penyakit rabies di Kabupaten Dompu. Untuk menyakinkan tidak ada keluar masuk hewan yang tertular rabies dari Dompu ke Sumbawa. Sebagaimana disampaikan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Disnakeswan Sumbawa, dr. Rini Handayani, Selasa (29/1) kemarin, di sela sela vakinasi kucing secara gratis di Kelurahan Lempe, bersama PDHI Sumbawa. Memang Sumbawa bahkan NTB bebas rabies. Namun, munculnya kasus di Dompu

belum lama ini, menjadi pertanda munculnya potensi baaya akan penyakit ini. Makanya kini dilakukan sosialisasi akan bahaya rabies. Bahkan Kepala Disnakeswan, Ir. Thalifuddin M.Si, saat ini sedang melakukan sosialisasi di Kecamatan Empang. Untuk menyakinkan, tidak ada keluar masuk hewan yang tertular rabies dari Dompu. Terutama anjing liar yang berpotensi menularkan penyakit dimaksud. “Anjing liar ini sulit dipantau. Beda dengan anjing peliharaan yang bisa dipantau, namun anjing liar ini berpotensi menularkan ke anjing peliharaan. Makanya, penting dilakukan sosialisasi pencegahan rabies ke masyarakat,” terang Rini. Sejak kemunculan Rabies di

Dompu, keluar masuk hewan di perbatasan Sumbawa dengan Dompu diperketat. Disnakeswan juga mengantispasinya dengan eliminasi dan vaksinasi. Sayangnya, stok strichnin (bahan kimia) untuk membunuh anjing liar hewan pembawa rabies sangat terbatas. Harganya pun cukup mahal. Untuk itulah, pihaknya telah bersurat ke Bupati untuk penambahan anggaran pengadaan strichnin. “Kita ingin memastikan jangan ada keluar masuk hewan pembawa rabies,” tegas Rini yang juga Ketua PDHI Sumbawa dan Sumbawa Barat ini. Untuk pencegahan penyakit menular dari hewan, PDHI juga memberikan vakinasi gratis untuk kucing peliharaandi Keluarahan Lempe. Kerjasama dengan komunitas Sumbawa Cat Lover,

sebagai salah satu bentuk ikhtiar kita untuk mempercepat proses penanganan pasca gempa. Jika tahap kedua tuntas, SK dari tahap ketiga dan seterusnya juga akan terus kita tagih agar dipercepat penyalurannya,” sebut Kepala pelaksana BPBD KSB, Ir. Lalu Muhammad Azhar MM, kepada Suara NTB, Selasa (29/1). Dikatakannya, total penerima bantuan yang masuk dalam SK tahap kedua ini mencapai angka 3. 838 unit rumah di seluruh wilayah KSB. Rinciannya, 450 rumah rusak berat, rusak sedang 1.318 dan rusak ringan 2.070 unit. Jumlah ini yang

sebuah komunitas pencinta kucing. Sebagai bentuk kepedulian PDHI terhadap hewan peliharaan yang bisa berdampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. “Pada hari ini (kemarin,red) kita kastrasi seteril kucing jantan dan vaksinasi kucing secara gratis,”terangnya. Sekaligus pihaknya ingin membetahukan kepada masyarakat, bahwa hewan peliharaan juga dapat menularkan penyakit ke pemiliknya. Sehingga mesti dilakukan pemeriksaan secara rutin. Sehingga penyayang kucing juga mesti tahu cara menjaga kesehatan kucingnya. Apalagi dengan kemunculan rabies di Dompu, tidak menutup kemungkinan masuk ke Sumbawa, manakala tidak menangkal hewan yang tidak tertular.

Ketua Sumbawa Cat Lover, Didi Darsani, A.Pt, yang juga Asisten II Setda Sumbawa, menambahkan, saat ini sednag turun tim survei dari Indonesian Cat Asosiation (ICA) untuk menilai kelayakannya sebagai penangkar (pengembangbiakan) resmi kucing peliharaan atau catry. Mengingat cukup banyak syarat yang harus dipenuhi. “Saya sudah ikut pelatihan dasar tentang pengembangbiakan dan persilangan catry ini. ICA datang survei ke Sumbawa, melihat kelayakan untuk mendapatkan sertifikat sebagai penangkar. Sekaligus vaksinasi dari PDHI, untuk menyadarkan orang, kalau memelihara hewan harus bertanggung jawab akan kesehatan hewan peliharannya,”pungkasnya. (arn/*)

(Suara NTB/ist)

VAKSINASI GRATIS - dr. Rini dan tim dari PDHI melakukan vaksinasi gratis untuk kucing peliharaan (foto kiri). Kepala Dinas dan Tim Disnakeswan usai melakukan sosialisasi bahaya rabies di Empang (foto kanan)

203 Unit Randis Pemkab Sumbawa Resmi Dilelang Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 203 unit kendaraan dinas (randis) milik Pemkab Sumbawa resmi dilelang, Selasa (29/1), di halaman Parkir Kantor Bupati Sumbawa. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Sumbawa Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd ketika membuka proses pelaksanaan lelang menyatakan proses pelelangan yang dilaksanakan sudah melalui proses dan persyaratan yang ditentukan. Mulai dari perencanaan, pengadaan barang, pengelolaan barang. Pada hari ini disaksikan bersama pemindahtanganan atau beralihnya barang dari milik daerah menjadi milik perorangan. Asisten berharap agar proses lelang

ini dapat diikuti dengan tertib, dan seluruh persyaratan dapat terpenuhi dengan baik, yang tentunya akan menjamin transparansi. Sehingga siapapun yang

menawar lebih tinggi maka akan jadi pemenang, karena semua peserta lelang mempunyai kesempatan yang sama untuk menang. Kepala Bidang Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah selaku Pejabat Penjual Barang Milik Daerah (BMD), Khaeruddin, SE.,M.Si menyampaikan kegiatan pelelangan Tahun 2019 dilaksanakan sesuai dengan Permendagri nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah. Dimana proses pelelangan harus dilakukan secara terbuka, dan proses pelelangan ini sudah dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Adapun jumlah total kendaraan yang dilelang sebanyak 203 unit, yang terdiri dari 120 unit kendaraan roda dua dalam bentuk rongsokan, 66 unit kendaraan roda dua dalam bentuk satuan lengkap. Selain kendaraan roda dua terdapat 4 unit kendaraan roda 4 yang dilelang yaitu 2 unit kijang, 1 unit phanter, dan I unit pick-up. Dengan jumlah pendaftar lelang sebanyak 218 orang. (arn)

Awal 2019, Dua Kasus DBD Desa Mulai Gelar Musrenbang Secara Ditemukan Taliwang (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumbawa Barat, mencatat sekitar dua kasus DBD berhasil ditemukan di awal tahun 2019. Kasus tersebut ditemukan di wilayah kecamatan Maluk dan saat ini korban masih dalam penanganan intensif. Kepala Dikes, H. Tuwuh S. Ap kepada Suara NTB, Selasa (29/1) mengatakan, munculnya kasus DBD terjadi karena perubahan iklim yang terjadi di wilayah setempat. Selain itu, faktor kebersihan juga menjadi permasalahan sehingga kasus ini tetap muncul setiap musim penghujan. Kendati demikian, jumlah kasus ini, sebenarnya sudah berhasil diturunkan. Sebut saja di tahun 2016 mencapai 74 kasus, 2017 menjadi 51 kasus dan di tahun 2018 mencapai 14 kasus. Penurunan ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan sangat tinggi. “Alhamdulillah

kasus ini sudah berhasil kita turunkan setiap tahunnya. Kamijuga akan berupaya menurunkan angka kasus ini di tahun 2019,” ungkapnya. Dikatakannya, jika melihat trend kasus ini tahun 2018, maka kasus ini banyak ditemukan di kecamatan Maluk dengan delapan kasus. Disusul Taliwang empat kasus, Brang Ene, Brang Rea masing-masing satu kasus dan desa Tongo satu kasus. Sementara kecamatan lain, sudah berhasil ditekan penyebarannya sehingga tidak ada kasus. Tetapi yang jelas semua kasus yang ditemukan itu, sudah ditangani semua sehingga tidak terdampak ke yang lain. Bahkan untuk tingkat fatalitas (korban yang meninggal dunia) bisa semakin ditekan. Selain itu, para petugas medis juga diminta untuk tetap intens turun ke masyarakat. “Kita akui memang untuk sementara kasus DBD banyak kita temukan di Maluk. Angka ini juga kita prediksi akan terus naik, makanya langkah

antisipasi yang harus kita lakukan dengan tetap intens turun ke masyarakat,” ungkapnya. Ia mengingatkan, kepada semua masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan. Apalagi saat ini sudah mulai masuk musim penghujan sehingga dikhawatirkan jentik-jentik nyamuk ini akan terus berkembang biak. Selain itu, pihaknya juga sudah menyiapkan tim khusus untuk melakukan pemantauan jentik sekaligus pemberantasan. Tapi upaya yang paling jitu, yakni kesadaran diri dari masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan. Bahkan budaya gotong royong juga harus dimaksimalkan agar tidak muncul lagi kasus DBD tersebut. “Kita sudah siapkan tenaga pemantau jentik nyamuk di masing-masing wilayah Puskesmas untuk terus turun ke masyarakat. Sehingga angka DBD ini bisa semakin ditekan di Sumbawa Barat,” tandasnya. (ils)

Korban Gempa Tahap Kedua Mulai Terima Buku Tabungan Taliwang (Suara NTB) Para korban gempa yang masuk dalam Surat Keputusan (SK) penerima tahap kedua mulai menerima buku tabungan. Penyerahan buku ini sengaja dilakukan untuk terus mempercepat penanganan rumah rusak akibat gempa. Dimana di SK tahap kedua ini terdapat sekitar 3.838 unit rumah dengan total anggaran mencapai angka Rp 64,3 miliar. “Hari ini (kemarin) kita sudah serahkan buku tabungannya yang diwakili camat masing-masing wilayah. Penyerahan ini kita lakukan

Halaman 6

akan terus digenjok pelaksanaan di lapangan karena anggarannya sudah siap tinggal digunakan. Sehingga pola penanganan rumah yang rusak akibat gempa ini bisa semakin dipercepat dan target penyelesaian rumah ini juga bisa tercapai di bulan Maret mendatang. Kendati demikian, pihaknya juga masih menemui kendala di lapangan, karena masih belum maksimalnya fasilitator di masing-masing desa. Kendala lainnya yakni ASN pendamping yang sengaja dilibatkan Pemerintah juga dikeluhkan oleh masyarakat. Hal tersebut terjadi karena selalu tidak ada

ditempat pada saat dibutuhkan. “Target kita memang, untuk penanganan pasca gempa ini tuntas bulan Maret. Makanya kita akan terus dorong Pokmas dan fasilitator untuk mempercepat penyerapan dana ini,” imbuhnya. Ditambahkannya, jika tahap kedua ini sudah tuntas, maka pihaknya kembali mengusulkan pembiayaan untuk SK di tahap tiga sampai enam. Untuk empat tahap tersebut kebutuhan anggarannya ditaksir mencapai Rp190 miliar. Karena untuk dua tahap saja, anggaran yang sudah digelontorkan mencapai angka Rp109,3

miliar. Oleh karena itu, pihak terkait sangat berharap supaya sisa dana yang belum ditransfer untuk bisa segera. Karena jika anggarannya tidak siap, penanganan rumah yang rusak ini juga akan molor. Kendati demikian, pihak terkait tetap optimis di tahun 2019 semua pembiayaan penanganan gempa tuntas. “Kita berharap supaya sisa anggaran yang masih berada di pusat bisa ditransfer. Sehingga upaya percepatan penanganan gempa di KSB bisa tuntas sesuai target,” tandasnya. (ils)

Marathon

Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kaubupaten Sumbawa Barat (KSB) menyampaikan, saat ini seluruh desa mulai menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa. Musrenbang desa di bawah arahan DPMD ini secara marathon digelar dan dimulai sejak 28 Januari hingga 1 Februari mendatang. “Sudah mulai dari kemarin (Senin). Dan sesuai jadwal akan dilaksanakan sampai hari Kamis nanti,” terang Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat Sosbud dan Pemberdayaan Gotong Royong DPMD KSB, Slamet Riadi, SP, Selasa (29/1). Pada hari pertama, DPMD menyasar kecamatan Taliwang. Di wilayah kota ini, serempak 15 desa/keluarahan menggelar musyawarah tahunan untuk menyusun dan menyepakati rencana kerja pembangunan (RKP) desa tersebut. Sementara di hari kedua, Selasa kemarin, Slamet menjelaskan, pihaknya mengarahkan desa di dua kecamatan, masing-masing kecamatan Seteluk dan Poto Tano. “Hari ini kita dua kecamatan, Poto Tano dan Seteluk. Berikutnya Brang Rea dan Brang Ene, dan hari terakhir Jereweh, Maluk dan Sekongkang,” urainya. Ia menyebutkan, pihaknya sengaja mengarahkan desa menggelar Musrembang Desa secara marathon. Pasalnya pada tanggal 4 Februari mendatang, tahapan musyarawah pembangunan secara berjenjang ini mulai akan dijadwalkan di tingkat kecamatan. “Selasa depan sudah pra untuk kecamatan. Jadi kita punya waktu sedikit menyiapkan desa menyusun rencana-renca-

na pembangunannya yang akan diajukan sampai ke tingkat kabupaten nantinya,” cetusnya. Slamet mengatakan, dalam Musrembang Desa tahun ini pihaknya mengarahkan desa agar memastikan RKP yang mereka susun benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan desa dan masyarakatnya. Mulai dari infratruktur yang belum terpenuhi, program pemberdayaan yang paling dibutuhkan masyarakatnya, termasuk memprioritaskan pembentukan lembaga-lembaga desa yang belum ada di desa selama ini. “Terutama desa yang belum ada BUMDes, kita arahkan agar mereka memulainya tahun ini,” sebutnya. Selanjutnya ia menyampaikan, desa juga didorong untuk turut mendukung program kabupaten melalui kegiatan pembangunannya. Salah satu program Pemda KSB itu adalah Progam Daerah Pemberayan Gotong Royong (PDPGR). “Ada agenda-agenda PDPGR yang juga harus menjadi bagian kegiatan pembangunan desa. Misalnya soal perlindungan masyarakat miskin. Harapan kita desa juga punya agenda sama yang dibuat dalam programnya,” urainya. Terakhir Slamet berharap, seluruh desa dapat menentukan program-program prioritasnya setiap tahun dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa yang telah dibuatnya. Termasuk terus melakukan sinkronisasi program dengan kabupaten. “Arah pembangunan desa yang bagus itu kan punya kesinambungan dengan yang di atas, tingkat kabupaten, provinsi dan bahkan sampai pusat,” pungkasnya. (bug)

SUARA NTB Rabu, 30 Januari 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

BPBD Imbau Nelayan Waspadai Gelombang Tinggi Dompu (Suara NTB) – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, Drs. Imran M. Hasan mengatensi khusus ancaman bencana alam ditengah cuaca ekstrem saat ini, terutama ancaman gelombang tinggi bagi warga dan nelayan yang tinggal di wilayah pesisir. Karenanya, mereka dihimbau untuk tetap menaruh kewaspadaan, bila perlu menghentikan aktivitas melaut sementara waktu. “Khusus nelayan dan warga yang bermukim dipersisir pantai kita himbau agar waspada terhadap angin dan gelombang tinggi yang cukup ekstrem ini,” harapnya menjawab Suara NTB, Selasa (29/1). Cuaca ekstrem yang mengakibatkan terjadinya gelombang tinggi hampir ditemukan di semua wilayah perairan Dompu, bahkan sebelumnya beberapa nelayan di Huu menjadi korban terbaliknya perahu setelah dihatam gelombang. Beruntung mereka berhasil menyelamatkan diri dengan pelampung tradisional yang sengaja dibawa. Insiden tersebut, ungkap Imran M. Hasan, mesti jadi pelajaran masayarakat khususnya nelayan agar tidak gegabah melaut. Karena jangan sampai niat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga justru berujung maut. “Apalagi sekarang cuaca kita tidak menentu, angin, hujan dan petir ini tidak bisa kita prediksi datangnya,” jelas dia. Belum diketahui pasti sampai kapan cuaca ekstrem melanda wilayah ini, terpenting ialah masyarakat waspada dan bila perlu menghentikan sementara aktivitas melaut sampai cuaca kembali normal. Terhadap nelayan yang tidak memiliki pekerjaan sampingan, Imran M. Hasan menekankan agar pemerintah desa setempat berinisiatif mencari solusi terbaiknya, apakah dengan memberi bantuan pangan atau membuat lapangan kerja baru agar mereka tetap bisa menghidupi keluarganya meski tidak tidak melaut. Selain ancaman gelombangn tinggi, cuaca ekstrem ini juga berpotensi menimbulkan tanah longsor yang sewaktu-waktu mengancam keselamatan jiwa, terutama bagi pengguna jalan yang melintasi tebing tinggi seperti di tanjakan Nanga Tumpu Desa Manggelewa. “Sekarang memang belum ada kejadian longsor di Nanga Tumpu. Sebetulnya menurut saya ancaman longsor di sana itu karena kesalahan dalam pembuatan tebing untuk membangun jalan, itu kan terlalu curam sehingga mudah material gunung itu turun kalau datang hujan,” pungkasnya. (jun)

Bendahara Desa Soriutu Belum Penuhi Panggilan Jaksa Dompu (Suara NTB) – Semenjak dilayangkan surat pemanggilan untuk proses klarifikasi terkait dugaan penyimpangan ADD tahun 2017 oleh oknum Plt. Kades Soriutu, Senin (20/1) lalu, bendahara desa nyatanya belum memenuhi panggilan tersebut. Alasanya beragam, mulai dari menghadiri kegiatan lain hingga adanya agenda pembahasan Perdes di desa. Kasi Pidsus Kejari Dompu, M Isa Asyori, SH., mendapati hal tersebut kepada Suara NTB menegaskan, dengan tenggat waktu yang sebetulnya diminta bendahara sendiri tapi tidak juga diindahkan itu, pihaknya langsung melayangkan surat panggilan kedua untuk dihadiri, Rabu (30/1) ini. “Kita lihat besok (hari ini), mudah-mudah dia datang,” katanya. Pada saat pemanggilan awal, ungkap dia, bendahara desa yang akan diklarifikasi soal penggunaan anggaran sekitar Rp60-Rp70 juta itu menolak hadir dengan alasan tengah menghadiri kegiatan lain. Di hari berikutnya sesuai kesepakatan ia malah tidak juga mengindahkan surat panggilan tersebut. Kalaupun dalam pemanggilan kedua itu tidak juga dipenuhi, M. Isa Ansyori, memastikan akan berusaha mencari tahu alasannya sebelum kemudian menentukan langkah lain. “Kita tanya dulu apa alasannya,” tandas dia. Sementara informasi yang dihimpun Suara NTB sebelumnya, dugaan penyalahgunaan ADD oleh oknum Plt. Kades Soriutu awalnya dilaporkan masyarakat melalui Seksi Intel, namun karena tidak kunjung digarap oleh Pidsus kemudian diambil alih untuk ditindak lanjuti. Berdasarkan Laporan Pengaduan (Lapdu) awal, ungkap M. Isa Ansyori, penyimpangan tersebut diduga dilakukan oknum Plt Kades yang merupakan PNS di Camat Manggelewa dengan meminta uang kurang lebih Rp60Rp70 juta. Tetapi sayangnya, pengunaan uang tersebut untuk apa justru di luar sepengetahuan bendahara. “Makanya kita panggil bendahara ini, pasti ada pekerjaan yang tidak terselesaikan karena ada uang diambil diluar peruntukannya, semua uang itukan penggunaannya harus jelas,” tegasnya. Rencana klarifikasi bendahara desa ini tidak sebatas untuk mengidentifikasi berapa total anggaran yang dikelola serta program yang pernah dijalankan, tetapi akan menggali lebih jauh dugaan penyimpangan ADD maupun DD yang ada di desa tersebut. (jun)

Saldo Puluhan Nasabah BNI Raib Kota Bima (Suara NTB) – Puluhan nasabah mendatangi kantor BNI Cabang Bima, Selasa (29/1). Mereka melaporkan telah kehilangan sejumlah dana pada saldo ATM secara misterius, meski tidak pernah melakukan transaksi penarikan tunai. Kepala Bank BNI Cabang Bima, H. Amir Muhammad mengakui hal itu. Sejak Selasa (29/1) pagi tercatat ada sekitar 23 nasabah yang kehilangan dana jutaan rupiah di dalam saldo ATM secara misterius. “Kita terima laporannya tadi, sudah ada 23 nasabah. Mereka melapor kehilan(Suara NTB/Uki) gan dana Rp5 hingga Rp10 Amir Muhammad juta,” katanya saat dikonfirmasi sejumlah awak media massa di ruang kerjanya. Amir menduga terkuras atau hilangnya saldo para nasabah tersebut diduga menjadi korban kejahatan Skimming card. Mengapa ? Menurut Amir, karakteristiknya kartu ATM masih dikuasai atau dipegang oleh nasabah. “Maka dari itu persoalan ini kita lakukan tahap verifikasi dan investigasi,” katanya. Tahap investigasi yang dilakukan yakni memeriksa dan memantau seluruh tempat ATM BNI. Sementara tahap verifikasi lanjutn dia, mendata jumlah nasabah yang melapor kehilangan dana serta nominal kerugian yang dialami. “Persoalan ini akan menjadi tanggungjawab kami. Hanya saja butuh waktu untuk verifikasi dan investigasi,” katanya. Tidak hanya itu, kartu ATM para nasabah yang melapor tersebut akan langsung dinonaktifkan dan diganti dengan baru. Pergantian kartu baru itu kata dia, untuk menghentikan aksi oknum penjahat agar tidak melakukan penarikan yang berkelanjutan. “Kita blokir ATM lama dan diganti dengan yang baru,” katanya. Amir menghimbau para nasabah BNI pada saat menarik dana di ATM untuk tetap memperhatikan tempatnya. Memastikan tidak ada alat perekam dan kamera tersembunyi yang dipasang oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. “Jangan sampai ada alat yang dipasang untuk merekam data dan mengetahui nomor pin,” pungkas Amir. (uki)

(Suara NTB/jun)

DIKERINGKAN - Cabai busuk terpaksa dikeringkan sejumlah pedagang di Pasar Induk Dompu. Ini salah satu alternatif mereka untuk meminimalisir kerugian di tengah sepinya pembeli saat ini, Selasa (29/1).

Tak Laku, Sejumlah Pedagang Terpaksa Keringkan Cabai Busuk Dompu (Suara NTB) – Harga bahan pokok, khususnya cabai sebulan terakhir mengalami penurunan. Akibatnya, sejumlah pedagang terpaksa melakukan pengeringan cabai busuk yang tidak laku terjual. Salah seorang pedagang di Pasar Induk Dompu, Rukaya kepada Suara NTB mengaku, terpaksa mengeringkan cabai busuk yang tidak laku terjual untuk meminimalisir kerugian, sebab dengan begitu cabai tersebut masih akan memiliki nilai ekonomis. “Kalau kita buang begitu saja rugi,

makanya kita jemur untuk bisa dijual lagi,” kata dia ditemui, Selasa (29/1). Harga cabai kering memang tidak seperti cabai segar, hanya berkisar Rp20-Rp25 ribu/Kg, tetapi dengan hasil itu dirasa mampu meminimalisir kerugian yang timbul. Kalaupun tidak juga laku terjual bi-

asanya bumbu dapur tersebut dimanfaatkan sejumlah pedagang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Pengeringan cabai semacam ini, ungkap Rukaya, sudah menjadi hal biasa ketika menurunnya kebutuhan masyarakat, terkadang cabai ini juga bisa menjadi rebutan

konsumen saat harga cabai segar melonjak drastis. “Cuma sekarang harganya sedang turun,” ujarnya. Disinggung harga cabai segar sepanjang cuaca ekstrem akhir-akhir ini, ia mengaku tengah mengalami penurunan. Untuk cabai rawit dari Rp35 ribu/Kg kini turun menjadi Rp20 ribu/Kg. Sedangkan cabai keriting Rp30 ribu/Kg dari Rp40-Rp45 ribu/Kg. Kondisi tersebut berbeda halnya dengan harga kebutuhan pokok lain yang justru

masih tetap stabil, bahkan mengalami kenaikan harga dari biasanya. Seperti yang diakui pedagang lain, Nurjanah. Ia menyebutkan, untuk tomat saat ini Rp18 ribu/Kg dari Rp8 ribu/Kg, bawang putih tetap stabil dengan harga Rp25 ribu/Kg. Sedangkan bawang merah bervariasi, jika dijual bersama ampas kisaranya Rp25 ribu/Kg. “Kalau sudah dikupas beda dia bisa Rp30-Rp35 ribu per kilonya,” pungkas dia. (jun)

Perbanyak Bank Sampah untuk Edukasi Perilaku Bersih Dompu (Suara NTB) Kebersihan lingkungan masih menjadi masalah di Kabupaten Dompu. Untuk mewujudkan lingkungan bersih harus didukung kesadaran hidup bersih. Memperbanyak bank sampah sebagai media edukasi perilaku bersih, dukungan SDM tenaga kebersihan menjadi keharusan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Dompu, H. Albukhairum, S.Sos, M.Si kepada Suara NTB di kantor Bupati kemarin mengungkapkan, memperbanyak bank sampah menjadi satu – satunya cara mengedukasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dari sampah plastik. Dengan adanya bank sampah, pemilahan sampah plastik akan dimulai dari lingkungan rumah tangga karena memiliki nilai saat dibawa ke bank sampah. “Bank sampah kita baru dua, di Karijawa dan Dorotangga. Kita berharap semakin banyak bank sampah yang kita miliki,” ungkapnya.

Edukasi pengelolaan sampah, lanjut H Albukhairun, paling efektif dimulai dari lingkungan sekolah. Anak – anak dididik sedini mungkin memilah sampah dan menangani sampah pribadinya. Ketika terbiasa membuang sampah pada tempatnya, itu akan terbawa ke lingkungan rumah dan tempat pergaulan. “Ini akan menjadi perhatian kita kedepan,” katanya. H. Albukhairum juga mengungkapkan, jumlah armada 10 unit dum truk, 3 unit ambrol (mobil angkut kontainer), dan 2 unit pik up. Dengan armada ini, DLH baru melayani pengangkutan sampah di 30 Desa/Kelurahan di Kecamatan Pajo, Dompu, Woja dan Manggelewa. “Kita berharap ada tambahan armada 2 dum truk, sehingga kita bisa melayani pengangkutan sampah sampai di Kecamatan Kempo,” katanya. Ketika ada tambahan armada, juga akan diikuti dengan tambahan tenaga dan setiap dum truk diikuti 5 orang tenaga. Tambahan juga diarahkan

untuk tenaga penjaga kebersihan di jalanan, sehingga bisa memperluas jangkauannya. Ia juga mendorong pemilik pertokoan di Dompu untuk melakukan pembersihan sampah dari dalam toko pada malam hari. Sehingga bisa disapu dan dibersihkan pada pagi serta sore hari. “Malamnya bisa diangkut oleh tenaga kita,” harapnya. Begitu juga dengan warga yang masih ada di dalam perkampungan, H. Albukhairum mengharapkan, sampah rumah tangganya dikeluarkan di pinggir jalan umum yang dapat diangkut petugas atau dimasukan di kontainer. Sehingga sampah yang tercecer bisa diminimalisir. Saat ini, jumlah tenaga kebersihan di DLH Kabupaten Dompu sebanyak 100 orang, termasuk petugas angkutan sampah. Insentif yang diberikan pemerintah sebesar Rp700 ribu per bulan untuk gaji dan ditambah insentif khusus Rp100 ribu. “Tambahan kesejahteraan mereka ini perlu dipertimbangkan juga,” harapnya. (ula)

Terduga Pelaku Penggelapan Dana KPM Dipecat Bima (Suara NTB) – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bima mengambil langkah tegas terhadap seorang Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) inisial SD, yang diduga menggelapkan dana Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Langkah tegas yang dilakukan selain melaporkan ke pihak berwajib. Dinsos setempat juga memecat Pendamping PKH wilayah Desa Karampi dan Sarae Ruma Kecamatan Langgudu tersebut. Kepala melalui Kasi Bimbingan Kelembagaan Sumbangan dan Bantuan Sosial Dinsos, Kabupaten Bima, Ismud, S.Sos mengatakan, oknum SD resmi dipecat lantaran melanggar dengan mengambil dana milik keluarga yang berhak menerima. “Sudah dipecat. Surat pemecatan sudah dikeluarkan kemarin,” kata Ismud kepada Suara NTB, Selasa (29/1). Sebelum diambil keputusan pemecatan, yang bersangkutan telah dibina. Serta diminta untuk mengembalikan dana KPM yang digelapkannya tersebut. Namun sampai belum juga dikembalikan. “Kita sudah panggil. Membina serta membuat kesepatan bersama soal dana yang digelapkan. Tapi justru tidak di-

(Suara NTB/Uki)

Ismud indahkan sekarang,” katanya. Bahkan sebelum resmi keluarnya surat pemecatan, Ismud mengakui pihaknya mengedepankan langkah persuasif. Karena kemungkinan yang bersangkutan punya itikad baik. “Sesuai prosedur yang ada, kita layangkan surat teguran 3 kali. Tapi tidak ada itikad baik,” katanya. Ismud menambahkan, selain pemecatan, oknum SD juga dilaporkan ke Polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia berharap kasus tersebut menjadi pelajaran bagi pendamping PKH lain agar tidak

menyalahgunakan jabatan. “Ini menyangkut integritas KPH. Kita berharap kasus SD ini merupakan terakhir yang terjadi,” terangnya. Seperti diketahui oknum Pendamping PKH wilayah Desa Karampi dan Sarae Ruma Kecamatan Langgudu, inisial SD (30 tahun) diduga menggelapkan dana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tahap III tahun 2018. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bima, Salahuddin S.Sos, mengakui hal itu. Kata dia, dana bantuan tersebut seharusnya disalurkan kepada sebanyak 150 KPM yang tersebar di Desa Karampi dan Sarae Ruma. “Iya benar. Jumlahnya mencapai Rp75 juta untuk 150 KPM di Desa Karampi dan Sarae Ruma Kecamatan Langgudu,” katanya kepada Suara NTB, Jum’at (25/1). Dikatakannya, modus dugaan penggelapan yang dilakukan oknum SD, yakni tidak membagikan 150 kartu kredit (ATM) kepada KPM. Karena proses pencairan bantuan dana langsung masuk rekening ke penerima manfaat. “Masingmasing satu KPM menerima dana bantuan Rp 500 ribu. Kakau 500 dikalikan sebanyak 150 KPM jumlahnya ada Rp75 juta,” katanya. (uki)

(Suara NTB/Uki)

PELANTIKAN - Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri mengambil sumpah 22 pejabat di ruang rapat kantor Bupati Bima, Senin (28/1) sore.

Sehari Dilantik Bupati, Sekcam Madapangga Mundur Bima (Suara NTB) – Sebanyak 22 pejabat struktural lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, di ruang rapat kantor Bupati Bima, Senin (28/1) sore. Pelantikan 22 pejabat tersebut berdasarkan Lampiran SK. Bupati Bima Nomor : 821.2 /27/07.2/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural. Usai pelantikan, Bupati mengatakan jabatan yang diemban tersebut merupakan amanah dan bentuk kepercayaan dari pimpinan yang harus dijaga serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. ”Rotasi dan mutasi pejabat hal yang biasa dalam suatu organisasi pemerintahan. Merupakan tuntutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat,” katanya. Ia berharap amanah yang diberikan itu dapat memberikan motivasi dan terus berkiprah mengabdikan diri sebagai ASN. Melayani masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. “Jabatan yang diberikan harus disyukuri dan hendaknya dapat dijaga dan diimbangi dengan kejujuran, keikhlasan, serta prestasi dalam bekerja,” katanya. Namun seorang dari 22 pejabat tersebut yakni H. Sahrul S.Ag, MH, yang dilantik sebagai Sekretaris Camat (Sekcam) Madapangga, Selasa (29/1) pagi justru mengembalikan SK pengangkatan ke Camat. Sahrul yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubag Kelembagaan OPA Setda Kabupaten Bima ini menyerahkan SK tersebut karena memilih mengundurkan diri sebagai Sekcam. “Ada berbagai pertimbangan kenapa saya mundur,

(Suara NTB/Uki)

Sahrul salahsatunya karena sakit. Saya tidak bisa perjalanan jauh menggunakan kendaraan roda dua. Tadi pagi SKnya saya serahkan ke Camat,” kata Sahrul kepada Suara NTB. Tidak hanya itu, pengajuan pengunduran diri tersebut lantaran sudah lama ingin pindah tugas ke Pemerintah Kota Bima. Hanya saja, sampai diangkat sebagai Sekcam Madapangga tidak disetujui oleh pimpinan. “Dari bulan Oktober 2018 kemarin saya ajukan pindah. Tapi belum disetujui,” katanya. Menurut dia, pertimbangan utama ingin pindah karena istri dan anak berdomisili di Kota Bima. Walaupun dirinya merupakan asli warga Rade Kecamatan Madapangga dan memiliki rumah. “Tapi aktivitas keluarga di Kota. Apalagi istri saya mengajar juga di Kota Bima,” ujarnya. Ia berharap pengunduran diri tersebut untuk dapat dipahami oleh pimpinan. Pasca mengundurkan diri, Sahrul mengaku statusnya saat ini hanya sebagai staf pemerintah Kabupaten Bima. “Saya berharap agar secepatnya dikeluarkan SK pemindahan,” harapnya. (uki)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 30 Januari 2019

Halaman 8

Terlibat Politik Praktis, Pidana Pemilu Menanti Perangkat Desa

(Suara NTB/dok)

JAWAB PERTANYAAN - Baiq Nuril Maknun menjawab pertanyaan wartawan usai sidang pemeriksaan berkas permohonan PK di Pengadilan Negeri Mataram, 3 Januari 2019 lalu.

PN Mataram Kirim Berkas PK Nuril ke MA Mataram (Suara NTB) Upaya hukum terpidana kasus ITE Baiq Nuril Maknun mencari keadilan maju selangkah demi selangkah. Berkas permohonan Peninjauan Kembali (PK) mantan pegawai honorer SMAN 7 Mataram ini dikirim ke Mahkamah Agung (MA) RI. Juru Bicara Pengadilan Negeri Mataram, H. Didiek Jatmiko mengungkapkan, berkas PK Nuril dikirim ke MA RI pada Jumat (25/1) lalu. “Iya berkasnya sudah dikirim,” ujarnya Selasa (29/1). Dia menambahkan selanjutnya MA RI setelah menerima berkas akan menetapkan majelis hakim PK. Majelis PK tersebut nantinya yang akan memeriksa permohonan PK Nuril. “Ya sekarang tinggal menunggu. Majelis memeriksa PK nanti putusannya apakah menerima atau menolak,” kata Didiek. Sebelumnya diberitakan, Nuril yang dihukum majelis kasasi MA RI mengajukan PK pada Rabu (3/1) lalu. Permohonan PK diajukan setelah MA RI menghukum Nuril bersalah di tingkat kasasi. Hakim kasasi menjatuhi Nuril vonis penjara 6 bulan dan denda Rp500 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka wajib diganti dengan kurungan selama 3 bulan. Hakim kasasi menilai Nuril terbukti bersalah melanggar pasal 27 ayat 1 juncto pasal 45 ayat 1 UU RI No 11/2008 tentang ITE. Nuril lantas memohon PK. Isinya antara lain memohon MA untuk mengabulkan PK dan memohon pembatalan putusan kasasi MA dengan membebaskan Nuril dari dakwaan serta memulihkan hak kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. Nuril menganggap hakim kasasi keliru dengan tidak menguraikan alternatif unsur perbuatan mana yang dianggap terbukti sehingga dia dipersalahkan. Putusan kasasi MA disebutnya tidak memperhatikan nilai pasal 27 ayat 1 UU ITE yang mencegah agar orang tidak melakukan perbuatan asusila. Fakta persidangan bahwa yang melakukan perbuatan asusila adalah saksi H Muslim terhadap bawahannya, Nuril. Kala itu, H Muslim menjabat Kepala SMAN 7 Mataram sementara Nuril sebagai honorer pada Bagian Tata Usaha. Saksi H Muslim menceritakan perbuatan asusila tentang hubungan badan dengan seorang perempuan bernama Landriati di Hotel Puri Sharon Senggigi, yang direkam Nuril. (why)

Selong (Suara NTB) Pemerintah desa dalam hal ini kepala desa beserta perangkatnya diingatkan untuk tidak terlibat politik praktis. Pasalnya, dalam aturan sudah ditentukan bahwa mereka tidak diperbolehkan terlibat atau melibatkan orang. Ketentuan tersebut sudah diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Apabila aturan itu tidak diindahkan, maka pidana pemilu menanti yang bersangkutan. “Apabila bisa dibuktikan, maka kepala desa beserta perangkatnya bisa kena tindak pidana pemilu,” terangnya. Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Bawaslu Lotim, Sahnam, SH, Selasa (29/1). Maka dari itu, seluruh kepala desa (Kades) di Kabupaten Lotim diingatkan untuk tidak terlibat dalam politik praktis, mengingat tahun ini sudah memasuki tahun politik Pemilu 2019. Apabila terdapat Kades terlibat dalam politik praktis, maka Bawaslu akan melakukan tindaklanjut dengan berkoordinasi dengan Kejaksaan. “Jadi jika sudah ada bukti yang

cukup ketika ada kepala desa beserta perangkatnya terlibat politik, maka mereka bisa kena,” ujarnya. Sebelumnya, Kepala Dinas PMD Lotim, H. M. Juaini Taufik, kepada Suara NTB, mengatakan bahwa Kades dilarang untuk terlibat dalam politik praktis sebagaimana aturan yang tertuang dalam pasal 29 undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang mengatur tentang larangan kepala desa untuk terlibat dalam politik praktis tersebut. “Sudah ada aturan yang melarang Kades terlibat dalam politik praktis,” sebutnya.

Jikalau ada ditemukan adanya Kades yang terlibat dalam politik praktis, terangnya, tentunya akan diproses sebagaimana aturan yang berlaku. Misalnya jika ada laporan maka akan ditangani oleh Bawaslu, bahkan Kades yang bersangkutan juga dapat diusulkan pemberhentian. “Jika pejabat publik atau Kades melanggar larangan, maka dapat diusulkan untuk dilakukan pemberhentian,” tegasnya. Adanya larangan itu, tentunya para Kades diharapkan betul-betul dapat menjalankan amanah yang diembannya secara baik serta bersikap adil

Sahnam (Suara NTB/yon)

di tengah-tengah masyarakat di wilayahnya masing-masing. Termasuk melakukan pendekatan dengan masyarakat untuk mendekati salah satu pasangan calon tertentu pada pemilu sangat dilarang. Dengan demikian, ke depan

diharapkan lahir pemimpinpemimpin yang berasal dari hati nurani rakyat yang tentunya mengharapkan pemimpin yang amanah dan kebijakankebijakannya berpihak pada rakyat. “Intinya itu sebuah larangan yang sudah diatur dalam undang-undang, bahwa Kades dilarang terlibat dalam politik praktis,” tegasnya lagi. Diingatkan juga bahwa larangan Kades untuk menjadi pengurus Parpol. Berdasarkan regulasi sangat tidak diperbolehkan karena Kades merupakan jabatan publik dan awal masuk bukan dari partai politik. Berbeda dengan jabatan kepala daerah yang awalnya memang berasal dari parpol meskipun sama-sama jabatan publik. “Kalau Kades memang milik masyarakat, berbeda dengan Bupati dan Gubernur yang memang pintu masuknya adalah Parpol,” ujarnya. (yon)

Pertanyakan Pencairan Hibah/Bansos

Masyarakat Mengadu ke DPRD NTB

(Suara NTB/ndi)

MENGADU - Salah satu ketua kelompok penerima hibah bansos tahun anggaran 2018 yang tidak cair mengadu ke DPRD NTB.

(Suara NTB/why)

Korupsi Anggaran 2014

Mantan Kasatpol PP Bima Dituntut Paling Berat Mataram (Suara NTB) Tiga terdakwa korupsi pengelolaan anggaran Satpol PP Kabupaten Bima tahun 2014 menjalani sidang tuntutan Selasa (29/1). Mantan Kasatpol PP Kabupaten Bima, Iskandar dituntut paling berat yakni pidana penjara selama 3 tahun serta denda Rp100 juta. Sementara dua terdakwa lainnya, mantan Bendahara Satpol PP Bima, Samsul Bahri, dan mantan Kabag TU Satpol PP Bima, Kadrin masing-masing dituntut sepadan, yakni pidana penjara 1 tahun 3 bulan. Tuntutan tersebut dibacakan jaksa penuntut umum Wayan Suryawan dalam persidangan di Pengadilan Tip-

ikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Sidang dipimpin ketua majelis hakim Suradi. Wayan juga menuntut terdakwa Iskandar untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp141,3 juta, selain tuntutan membayar denda Rp100 juta subsidair 4 bulan. Dalam kondisi Iskandar tidak membayar, maka harta bendanya disita untuk dilelang. “Apabila terdakwa tidak punya harta untuk dilelang maka terdakwa wajib mengganti dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan,” tegas Wayan. Tuntutan tersebut, sambung dia, didasarkan pada pembuktian unsur pidana

pada pasal 3 juncto pasal 18 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/ 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto pasal 64 KUHP. Demikian juga tuntutan pidana penjara terhadap terdakwa Kadrin, yang menurut jaksa terbukti turut serta korupsi. Kemudian jaksa menuntut Kadrin untuk dipenjara selama 1 tahun 6 bulan. “Membebankan pidana denda sebesar Rp50 juta dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan,” ucap Wayan. Kadrin sebelumnya sudah menitipkan uang pengganti

kerugian sebesar Rp100 juta. Uang tersebut dituntut dirampas untuk negara. Terdakwa Samsul Bahri dituntut penjara 1 tahun 6 bulan, denda Rp50 juta subsidair 2 bulan. Juga dibebankan membayar pengganti Rp90,4 juta. Di tahap penyidikan, Samsul sudah menitipkan uang tunai Rp110 juta. “Karena beban uang pengganti lebih kecil nanti sisanya akan dikembalikan kepada terdakwa Samsul Bahri,” sebut jaksa. Para terdakwa terbukti menyelewengkan anggaran Pol PP Kabupaten Bima tahun 2014. Satpol PP Kabupaten Bima mengelola anggaran Rp2,2 miliar yang ber-

sumber dari APBD. Penyimpangan berupa pengeluaran fiktif dan mark up. Diantaranya, kegiatan operasi pemberantasan perladangan liar dan illegal logging, Operasi penertiban dan pembinaan terhadap pelanggaran perda dan pencegahan penyakit sosial. Operasi penertiban PNS, operasi identifikasi dan pemetaan daerah rawan trantibum dan pengurangan risiko bencana, serta pengadaan kain dinas lapangan training dan pakaian dan baret provost. Penyelewengan itu menurut perhitungan auditor BPKP Perwakilan NTB merugikan negara sebesar Rp 431,85 juta. (why)

Surat Suara akan Sudenom Ajak Bawahan untuk Minta Uang Berobat Didistribusikan Pertengahan Februari Sidang Pungli Kepala SD/SMP Kota Mataram

Mataram (Suara NTB) Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H Sudenom mengaku tidak pernah memaksa orang lain untuk menyetorkan sejumlah uang. Meski demikian dia mengaku meminta bawahannya di dinas untuk mencarikan uang. Dalihnya pinjaman untuk berobat sebab kondisi kesehatannya pada tahun 2017 lalu semakin memburuk. Hal itu diungkapkannya menjawab pertanyaan hakim dalam sidang pemeriksaan terdakwa, Selasa (29/1) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. “Saya minta tolong kepada Ibu Sri Winarni untuk mencari pinjaman uang kepada sekolah SD,” ujarnya ketika ditanya ketua majelis hakim Suradi. Sri Winarni yang dimaksud adalah Kabid Ketenagaan pada Disdik Kota Mataram. Kala itu pada suatu waktu di tahun 2017, Sudenom tidak mengingat, memanggil Sri ke ruangannya. Pada secarik kertas tertulis daftar 16 SD. “Saya tidak ingat siapa saja 16 kepala SD itu. Yang tentukan 16 kepala sekolah itu dari Ibu Sri Winarni. Bukan saya,” kilah Sudenom. Permintaan itu berangkat dari kondisinya yang sedang sakit. Dia berseloroh berobat sampai ke luar daerah. Meski dia menyebut rinci rumah sakit mana saja yang didatanginya berobat. Baik yang di Surabaya, Jawa Timur maupun di Jakarta. “Saya tidak ingat,” jawab Sudenom singkat. Setelah itu sejumlah kepala SD, seperti dalam sidang saksi sebelumnya, berbondong menyetor ke rumah pribadi terdakwa di Sayang-Sayang, Cakranegara, Mataram. Ada yang

(Suara NTB/why)

PEMERIKSAAN TERDAKWA - Terdakwa pungli SD/SMP Kota Mataram, H Sudenom menjawab pertanyaan majelis hakim dalam sidang pemeriksaan terdakwa, Selasa (29/1). datang langsung. Ada yang menitip ke sesama kepala sekolah. “Saya menerima delapan amplop. Rp2 juta dikali delapan,” ucapnya. Lalu Sudenom tidak ingat lagi berapa duit yang pernah diterimanya. Setoran dari kepala SD tidak hanya dikumpulkan lewat Sri Winarni saja. Kepala SDN 41 Mataram Maraeni bersama kepala SD lainnya mengumpulkan Rp40,5 juta, seperti dalam dakwaan jaksa. Sudenom membantah. “Saya tidak pernah perintahkan Maraeni untuk mencari pinjaman uang. Jumlah yang saya terima juga saya tidak ingat. Banyak orang datang ke rumah saya jenguk,” ungkapnya. Lain lagi setoran dari para kepala SMP yang melalui Kabid Dikdas, H LM Sidik dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dimotori

Lalu Suwarno dan H. Tahir. Suwarno Kepala SMPN 2 Mataram dan H Tahir Kepala SMPN 10 Mataram. “H. Tahir pernah datang ke rumah saya membawa uang. Dua kali. Satu kali bawa Rp5 juta,” jawabnya. “Saya tidak tahu H. Tahir kumpulkan MKKS di SMP 10 untuk minta uang.” Sudenom mengaku sudah mengembalikan sejumlah uang diduga hasil pungutan itu pada saat kasus masih di penyidikan. Totalnya Rp56 juta. Sidang kemudian ditunda untuk dilanjutkan pada Jumat (8/2) pekan depan dengan agenda tuntutan jaksa. Terdakwa Sudenom didakwa memungut uang dari 37 kepala SD dan 21 kepala SMP di Kota Mataram sejak Juli sampai September 2017 sebesar total Rp117,2 juta. (why)

Mataram (Suara NTB) Surat suara pemilu serentak 2019 sedang dalam proses percetakan secara nasional dan akan selesai pada pertengahan Februari mendatang. Sehingga dapat dipastikan proses distribusi surat suara ke daerah akan berlangsung pada pertengahan Februari ini. Demikian disampaikan Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud kepada Suara NTB, ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (29/1). “Untuk logistik surat suara sudah dicetak secara nasional, dan akan didistribusikan ke daerah kabupaten/kota kemungkinan pada pertengahan Februari ini,” katanya. Selain surat suara, juga akan dicetak berbagai jenis formulir. Sementara untuk kebutuhan logistik lainnya, seperti kotak suara dan sebagainya sebagian besar sudah didistribusikan dan telah disimpan dalam Suhardi Soud gudang. “Nanti kita akan cek kesiapan gudang penyimpanan surat suara di masing-masing kabupaten/kota. Sehingga dapat dipastikan tempat penyimpanan aman sebelumnya didistribusikan ke tiap-tiap TPS (Tempat Pemungutan Suara),” katanya. Disebutkan Suhardi, bahwa kebutuhan surat suara untuk Provinsi NTB, sebagai 3,67 juta pemilih yang sudah terdaftar di DPT. Namun sebelum itu pihak akan melakukan deteksi terhadap potensi pemilih yang akan pindah memilih. Sehingga dapat dipastikan akan bisa terjadi pergeseran surat suara. “Kita ada waktu 30 hari untuk mendeteksi pemilih yang akan pindah lokasi memilih. Dengan adanya perpindahan pemilih ini akan diikuti oleh distributor surat suara juga tentunya,” ujarnya. (ndi)

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Kelompok masyarakat penerima hibah bansos mendatangi Kantor DPRD NTB untuk mengadu terkait kejelasan pencairan dana hibah bansos alokasi tahun anggaran 2018 yang sampai saat ini tak kunjung cair hingga memasuki tahun anggaran 2019. Padahal kelompok penerima hibah bansos tersebut telah menerima Surat Keputusan (SK) penerimaan. Selain itu mereka juga telah menandatangani kwitansi pencairan. ”Kami tidak tahu kenapa sampai sekarang tidak cair. Padahal semua syarat telah dipenuhi, kami sudah menerima SK, sudah tandatangan kwitansi, tapi entah ada apa kenapa tidak cair,” kata salah satu Ketua Kelompok penerima hibah bansos, Taufik Hidayat, Selasa (29/1). Dalam SK penerimaan hibah bansos tahun anggaran 2018, ada 27 kelompok penerima yang terdaftar di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Dari 27 kelompok tersebut, 15 kelompok sudah dicairkan dan 12 kelompok belum cair. “Ini menunjukan faktanya ada unsur tebang pilih dalam pencairan. Seharusnya dalam pencairan berdasarkan nomor urut SK, tapi kenapa dipilih secara acak, ini tidak tertib. Kalau alasan yang mendahulukan yang kecil itu juga keliru, karena ada beberapa yang besar nilainya sudah cair,” katanya. Dikatakan Taufik, pihaknya telah menanyakan hal itu ke dinas yang bersangkutan. Namun ia tak mendapatkan jawaban yang tidak pasti. Sehingga iapun mengadukan hal tersebut ke DPRD NTB. Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD NTB, Ruslan Turmudzi mendesak agar pemerintah provinsi segera memberikan jawaban kepada masyarakat atas persoalan tersebut secara tertulis. Jika tidak, hal ini bisa menjadi blunder di tengah masyarakat. “Ini bisa dianggap penipuan, artinya kwitansi sudah terima uang, tapi kenyataannya tidak ada. Nah harusnya pemerintah tegas, sampaikan kepada masyarakat secara tertulis. Buat imbauan di media massa menyatakan bahwa Pemda provinsi belum dapat dibayar dengan nilai sekian, supaya ini transparan semuanya,” kata Ruslan. “Tapi jangan dijawab dengan lisan, buat surat utang, untuk dapat di bayarkan pada APBD 2019. Karena surat utang itulah yang bisa jadi dasar untuk bisa dianggarkan, sepanjang belum ada itu, ndak bisa dianggarkan,” sambungnya. Diketahui jumlah total alokasi hibah bansos yang berasal dari pokok pikiran (pokir) anggota dewan sebesar Rp8,5 miliar. Karena belum terbayarkan, hal tersebut kemudian telah merusak nama baik anggota dewan kepada konstituennya. Lebih-lebih di tahun politik menjelang pemilu 2019 ini. Dikonfirmasi terpisah, Kadispora Provinsi NTB, Husnanidiaty Nurdin, mengakui beberapa kelompok penerima hibah bansos yang tidak cair di bawah instansinya. Namun terkait pencairan, bukan ranahnya, melainkan di BPKAD. “Hibah sepenuhnya keputusan di BPKAD setelah ada SK Gubernur, kami di OPD hanya membantu prosesnya mulai verifikasi sampai kuitansi. Yang tahun ini memang ada beberapa yang tidak cair karena tidak tersedia dana. SPJ Kwitansi dan lainnya utuh lengkap dan sudah diserahkan ke BPKAD,” katanya. “Nah cair tidaknya kami sedang kumpulkan data karena harus kami cek apa sudah dilaksanakan atau belum dan minta laporannya. Jadi Harap maklum ya dana nggak ada. Sabar,” sambungnya. (ndi)

TUNTUTAN - Mantan Kepala Satpol PP Kabupaten Bima, Iskandar menjalani sidang tuntutan, Selasa (29/1). Iskandar dituntut jaksa dengan pidana penjara selama 3 tahun.

SUARA NTB

Rabu, 30 Januari 2019

Halaman 9

Percepat Penyelesaian Kasus Kedelai

Jaksa Persempit Ruang Lingkup Penyidikan Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) terus berupaya menuntaskan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pada program bantuan benih kedelai tahun 2017. Guna mempercepat proses penyidikan, Kejari Loteng berencana akan mempersempit ruang lingkup penyidikan. Dengan membagi berkas perkara perkecamatan. Dimulai dari kecamatan dengan indikasi kerugian terbesar. Kajari Loteng, Ely Rah(Suara NTB/dok) mawati, SH., MM., MH., Ely Rahmawati melalui Kasi Pidsus, Agung Kunto Wicaksono, S.H., kepada Suara NTB, Senin (28/1) kemarin, mengatakan, program bantuan benih kedelai tersebut meliputi enam kecamatan. Sehingga cukup banyak saksi yang harus dimintai keterangan. Untuk itu, agar proses penyidikan bisa cepat, maka penanganan perkaranya akan dilakukan secara bertahap. “Untuk tahap awal kita akan upaya penyelesaian di dua kecamatan dulu. Baru kemudian kecamatan yang lain,” terangnya. Nantinya di mana kecamatan yang indikasi kerugian negara paling besar itulah yang akan ditangani lebih dulu. Dengan begitu diharapkan, proses penyelesain kasus tersebut bisa lebih cepat. Karena kalau ditangani seluruhnya, maka butuh proses panjang seperti yang terjadi sekarang ini. Mengingat banyaknya saksi yang harus dimintai keterangan. “Bayangkan ada enam kecamatan dengan jumlah saksi lebih dari 100 orang, jadi wajar kalau prosesnya lama,” timpalnya. Tapi kalau ditangani perkecamatan, maka prosesnya akan lebih cepat. Karena tidak akan terlalu banyak saksi yang diperiksa. Proses audit kerugian negara oleh BPK RI juga bisa lebih cepat. Lantaran penyidikan terfokus pada dua kecamatan saja. “Nantinya kalau penyidikan di dua kecamatan sudah selesai. Maka tinggal kita lanjutkan dengan kecamatan yang lain. Berkasnya kan tinggal kita copy paste aja, untuk kemudian disesuaikan dengan lokasi kecamatan yang ditangani,” ujar Agung. Disinggung kecamatan mana saja yang akan ditangani lebih dulu, Agung mengaku masih menunggu petunjuk pimpinan. Tapi pihaknya sudah membagi masing-masing kecamatan sesuai indikasi besaran kerugian negaranya. “Prinsipnya kasus kedelai ini harus tuntas. Walaupun meski bertahap,” tandasnya. (kir)

BPBD Pangkas Birokrasi Pencairan Dana Bencana Mataram (Suara NTB) Masyarakat terdampak gempa bisa bernafas lega. Pasalnya, birokrasi yang panjang dalam pencairan dana bencana dipangkas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Ini menindaklanjuti instruksi Gubernur NTB yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 360-12 Tahun 2019 Tertanggal 16 Januari 2019 Tentang Juknis Rehab Rekon rumah korban gempa NTB. Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, H. Mohammad Rum, ST, MT, langsung melakukan langkah-langkah taktis. Setidaknya ada empat langkah konkret yang dilakukan. Salah satunya, menetapkan mekanisme pembuatan rekening Kelompok Masyarakat (Pokmas). Menurut HM Rum hal itu sangat krusial. Mengingat didasarkan data lapangan, ada gap besar antara dana yang cair ke rekening korban dengan yang ditransfer lanjut ke rekening Pokmas. “Setelah kami evaluasi. Ada perlambatan yang signifikan, antara dana masuk ke rekening masyarakat dengan yang diteruskan ke rekening Pokmas. Karena itu, sesuai amanat Pak Gubernur, untuk mempercepat proses Rehab/Rekon, ami menetapkan untuk pembuatan Rekening Pokmas cukup dengan melampirkan SK Kepala Desa Tentang Struktur Pengurus Pokmas,” ujar HM Rum. Bukan hanya itu, langkah cepat juga dilakukan oleh Rum dalam pencairan dana dari rekening Pokmas. Sebelumnya harus melampirkan tujuh lampiran formulir, dipangkas menjadi hanya cukup membawa satu rekomendasi yang formatnya bisa diperoleh pada fasilitator. “Demikian juga dengan pencairannya dana dari rekening Pokmas. Kita buat simpel, dengan tetap mengacu pada Juklak dan Juknis yang ada. Sebelumnya, harus melampirkan tujuh form isian, sekarang cukup dengan satu surat rekomendasi pencairan yang ditandatangani oleh Ketua Pokmas dan PPK BPBD kota/kabupaten setempat,” imbuh HM. Rum. Sementara itu, untuk meningkatkan kinerja fasilitator di lapangan, HM Rum membuat mekanisme kontrol langsung. Setiap fasilitator wajib memberikan progres report harian. Baik berupa laporan tertulis maupun bukti fisik kehadiran fasilitator di lapangan. “Semua fasilitator, Korwil dan Tim Pengendali Kegiatan (TPK) BPBD wajib membuat progress report harian. Harus ada pergerakan data. Baik tentang terbentuknya rekening masyarakat, Pokmas, Pencairan, dan pengerjaan rehab dan rekon,” ujar Rum. Lebih lanjut dikatakan Rum, meminta fasilitator dan jajaran BPBD Provinsi NTB menunjukan bukti kehadiran di lapangan, dengan mengirimkan foto digital menggunakan aplikasi open camera. Sehingga, diharapkan tidak bisa memanipulasi kehadiran timnya di lapangan. “Kalau pakai absen manual, masih bisa dipalsukan tanda tangannya. Dengan aplikasi kamera biasa pun, masih bisa mengirim foto yang sama berulang pada hari yang berbeda. Tapi dengan aplikasi open camera tidak bisa dimanipulasi, karena ada tertera tanggalnya,” terangnya. Rum pun meminta jajarannya untuk tidak menggunakan pola birokrasi yang kaku dalam kegiatan rehab dan rekon, termasuk mengurangi rapat-rapat di kantor. “Rapat gak harus bertemu, apalagi menyangkut isu dan masalah-masalah di lapangan yang butuh segera dieksekusi. Kalau bisa cukup menggunakan diskusi via WhatsApp, kenapa harus pertemuan langsung?,” tandasnya. (ars)

(Suara NTB/ist_humas Lobar)

POSE BERSAMA - Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid didampingi Kepala DPMD L. Edi Sadikin berpose dengan para petugas pendamping

Belasan Desa di Lobar Masih Tertinggal Giri Menang (Suara NTB) Kinerja para pendamping di Lombok Barat menuai keluhan dari kepala desa, sebab belum maksimal melakukan pendampingan terhadap desa untuk penyusunan APBdes dan laporan lain. Hal ini menjadi bahan evaluasi pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lobar. Sebab keberadaan mereka harusnya lebih mendorong desa menjadi desa yang maju dan mandiri. Sementara faktanya di Lobar sendiri masih ada 14 desa yang berstatus tertinggal. Demikian ditegaskan kepala DPMD Lobar L. Edi Sadikin usai kegiatan Penandatangan Kontrak Kerja Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di Giri Menang. Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid. Edi menyebutkan dari 119 desa di Lobar, katagori tertinggal sebanyak 14 desa, berkembang 84 desa dan maju 21 desa. “Ada 14 desa kategori tertinggal. Hal ini menja-

di perhatian kita ke depan,” jelas Kepala Dinas PMD ini. Dijelaskan, pihaknya terus mendorong agar desa lepas dari status tertinggal agar memenuhi kriteria penilaian status desa, dari tertinggal menjadi maju, berkembang dan mandiri. Disini, jelas dia, peran para pendamping sangat diperlukan untuk samasama mendorong. Termasuk pihaknya mendorong agar pendamping tidak saja ansih melakukan pendampingan

dalam pelaporan saja. Namun lebih kepada bagaimana desa mengembangkan dan menggali potesi di desa menjadi sebuah inovasi. Menurutnya, dengan didukung dana desa (DD) yang begitu besar maka pengembangan potensi desa ini bisa lebih cepat. Seperti yang diarahkan Bupati dan Wagub jelas dia, desa juga didorong memafaatkan para pemuda yang memiliki terobosan dan masih idealis. “Mereka ini harus dirangkul dan

DIRAWAT - Pasien DBD yang dirawat di RSUD Tripat Gerung. Pasien DBD di Lobar terus bertambah

Sementara itu, Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, indeks potensi desa berdasarkan data BPS 2018 bahwa desa di NTB 90 persen lebih masuk kategori berkembang, 0,9 desa masuk kategori tertinggal, selain itu 87 desa mandiri. “Saya berikan semangat kepada kades supaya bisa menjadi desa mandiri,” jelas dia. Untuk mengentaskan desa tertinggal ini jelas dia, dengan DD yang ada diharapkan mandiri. SDM di desa juga harus bagus sebab dana yang banyak tanpa SDM yang bagus juga tidak bisa mengelola dana itu dengan baik dan efektif. Karena itu kades harus merangkul para pemuda di desa setempat untuk diajak mengembangkan potensi desa baik dari semua bidang. (her)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) tentang rehab rekons,” kata 1234567890123456789012345678901212 Sebagai bentuk pelay- Alumni Akmil 93 tersebut. 1234567890123456789012345678901212 anan informasi kepada Dijelaskannya, press re1234567890123456789012345678901212 masyarakat, BPBD NTB lease nanti dari Posko Ter1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dan Korem 162/WB mem- padu BNPB setiap tiga hari 1234567890123456789012345678901212 bentuk Media Center. Se- sekali untuk mengupdate 1234567890123456789012345678901212 hingga akses informasi ju- berita. Sehingga informasi 1234567890123456789012345678901212 rnalis lebih mudah terkait di masyarakat tidak terja1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 penanganan gempa Lom- di simpang siur, semua ber1234567890123456789012345678901212 bok dan Sumbawa. ita satu pintu dan update 1234567890123456789012345678901212 Danrem 162/WB Kolo- data setiap hari. 1234567890123456789012345678901212 nel Czi Ahmad Rizal Menurutnya, khusus un1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Ramdhani, S.Sos. SH. tuk progres yang rusak rin1234567890123456789012345678901212 M.Han., didampingi Kepa- gan dan sedang sudah mas1234567890123456789012345678901212 la Pelaksana BPBD sif dibangun oleh para fasil1234567890123456789012345678901212 Provinsi NTB H. Muham- itator, baik dari Babinsa 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 mad Rum, ST. MT mulai dan sipil bersama Pokmas. 1234567890123456789012345678901212 kemarin memanfaatkan “Alhamdulillah untuk no1234567890123456789012345678901212 Media Center untuk mem- mor rekening BRI sudah 1234567890123456789012345678901212 berikan penjelasan ten- banyak terdistribusikan ke1234567890123456789012345678901212 tang kondisi terkini rehab pada masyarakat khususn1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 rekons rumah rusak rin- ya rumah rusak ringan dan 1234567890123456789012345678901212 gan dan sedang. sedang,” sebutnya. 1234567890123456789012345678901212 Danrem 162/WB kepaInformasi dari BRI Mat1234567890123456789012345678901212 da sejumlah media men- aram, lanjutnya, pada hari 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 yampaikan, pihaknya Senin kemarin sudah terd1234567890123456789012345678901212 akan melibatkan peran istribusikan, sedangkan 1234567890123456789012345678901212 media, sehingga bisa untuk rusak berat masih 1234567890123456789012345678901212 memberikan informasi ada verifikasi lagi. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 yang benar kepada Selain itu, Danrem juga 1234567890123456789012345678901212 masyarakat agar tidak menjelaskan waktu pelak1234567890123456789012345678901212 terhasut isu hoax. sanaan rehab rekons rumah 1234567890123456789012345678901212 “Mulai hari ini Media rusak ringan dan sedang, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Center untuk proses rehab sesuai petunjuk pimpinan, 1234567890123456789012345678901212 rekons di gedung ini bisa di- last limit pembangunan 1234567890123456789012345678901212 gunakan. Sehingga kede- sampai tanggal 12 April 1234567890123456789012345678901212 pan rekan-rekan media 2019 menjelang Pilpres. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 bisa mengupdate data tan- Dengan harapan, rumah 1234567890123456789012345678901212 pa harus ke lapangan dan rusak ringan dan sedang 1234567890123456789012345678901212 juga bisa masuk group seluruhnya sudah tersele1234567890123456789012345678901212 khusus untuk informasi saikan. (ars/*) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 JUMPA PERS - Jumpa pers Danrem 162 WB Kol. CZI 1234567890123456789012345678901212 Ahmad Rizal Ramadhani. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

BPBD dan Korem 162/WB Siapkan Media Center

(Suara NTB/ist_Penrem)

SERGAB - Rapat Sergab yang dihadiri Danrem 162/WB di Kantor Bulog NTB.

Korem 162/WB Dukung Percepatan Sergab di NTB Mataram (Suara NTB) Korem 162/WB akan mendukung penuh program-program pemerintah khususnya terkait dengan serapan gabah (Sergab) oleh Badan Urusan Logistik (Bulog). Hal itu diungkapkan Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han usai menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian RI dan Bulog NTB di Kantor Bulog NTB jalan Langko Nomor 110 Kota Mataram, Selasa (29/1). Menurutnya, target yang diberikan untuk Bulog NTB

cukup tinggi. Maka perlu adanya langkah-langkah sinergitas baik dari Bulog, TNI maupun Pemda dan swasta. “Kebetulan saat ini sedang dilaksanakan proses rehab rekons dimana para Babinsa sebagai Fasilitator yang sebelumnya juga sebagai pendamping operasi khusus swasembada pangan, sehingga nantinya akan ikut berperan aktif membantu sosialisasi masalah serap gabah di desa binaannya untuk memenuhi target serapan gabah dari pusat,” kata Kolonel Ahmad Rizal. Terkait dengan harga gabah, lanjut perwira kelahiran Jakar-

ta tersebut, nanti akan disesuaikan dengan harga pokok penjualan (HPP) yang ditetapkan dari Bulog. Pihaknya tidak bisa menentukan harga namun bisa membantu mencarikan gabah dari petani untuk diserahkan kepada Bulog. Selain itu, Danrem juga akan mendorong Pemerintah Daerah untuk membuat Perda tentang ketentuan penjualan gabah keluar daerah. “Penjualannya harus melalui satu pintu yang ditentukan pemerintah daerah sehingga bisa menjamin ketersediaan logistik di wilayah NTB,” pungkasnya. (ars/*)

Penderita DBD Bertambah 67 Orang

(Suara NTB/her)

diberikan kepercayaan,” imbuhnya. Diakuinya, kinerja sejumlah tenaga pendamping saat ini memang belum maksimal, terutama di daerah Sekotong. Ia sendiri telah mendapatkan laporan itu. Pihaknya sudah menindaklanjuti, berkoordinasi dengan tenaga ahli. Pihaknya menggelar pertemuan sebulan sekali dengan agenda mengevaluasi pendamping. Apa yang dikeluhkan desa, jelas dia langsung disampaikan kepada para pendamping agar yang belum maksimal bekerja bisa memperbaiki kinerjanya. Ia menambahkan, jumlah pendamping di Lobar ada 64 orang. Terdiri dari tenaga ahli, pendamping lokal desa, pendamping desa. “Kedepan mereka lebih kita dorong untuk maksimal dalam mendampingi desa ini,” ujarnya.

Giri Menang (Suara NTB) Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tripat Gerung bertambah. Dari awalnya 49 pasien meningkat menjadi 67 pasien yang sudah dirawat. Pasien tersebut berasal dari sejumlah kecamatan di Lobar. Diantaranya Sekotong, Lembar, Kuripan, Labuapi, Kediri dan Gunungsari. Bahkan sembilan orang pasien di antaranya berasal dari Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dan satu pasien dari Palu Barat Provinsi Sulawesi. “Hari ini bertamah 2 orang. Jadi totalnya 67 orang sudah masuk rumah sakit Tripat,” ungkap Dirut RSUD Tripat,

drg H. Arbain Ishak, kemarin. Menurutnya pasien tersebut baik dari anak-anak, remaja hingga orang tua. Sejauh ini belum ada pasien yang kritis atau sampai menimbulkan korban jiwa. Sebab penanganan langsung dilakukan pihak RSUD. Bahkan beberapa pasien sudah ada yang dipulangkan. “Sudah ada yang membaik dan dipulangkan, sisa beberapa orang yang masih dirawat,” ujarnya. Menurutnya perubahan kondisi cuaca akhir-akhir ini diduga menjadi penyebab berkembang biaknya nyamuk aedes aegypti. Terlebih dengan kebersihan lingkungan masyarakat yang mungkin kurang baik. “Kita arahkan

masyarakat untuk menjaga kebersihan dan mengatisipasi tempat berkembang biaknya nyamuk penyebab DBD ini,” imbaunya. Sementara itu salah satu orang tua pasien yang diserang DBD, Budi mengaku jika anaknya sudah beberapa hari dirawat di RSUD Tripat. Menurutnya sebelumnya dirinya sudah menyadari adanya tanda DBD di anaknya yang bernama Rian. “Sejak Kamis itu panas turun naik, terus hari Sabtu saya bawa ke UGD, Senin Ke Puskesmas baru dirujuk ke sini,” ungkapnya. Menurutnya kasus DBD di Jembatan Gantung Lembar tidak terlalu sering terjadi. “Ada tapi tidak terlalu banyak,” ujarnya. (her)

(Suara NTB/ist_Penrem)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 30 Januari 2019

Tingkatkan Anggaran Pendidikan SEBAGIAN besar SMP negeri (SMPN) di Kota Mataram dipastikan tidak mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2019. Minimnya sarana penunjang UNBK dijadikan alasan SMPN di Kota Mataram masih belum melaksanakan UNBK. Dewan Pendidikan Kota Mataram meminta kepada pemerintah Kota Mataram untuk meningkatkan anggaran pendidikan, agar lebih banyak lagi SMPN yang mengikuti UNBK. Dari data yang diperoleh di Dinas Pendidikan Kota Mataram, Dari total 24 SMP negeri, (Suara NTB/dok) hanya Sembilan SMP negeri di H. Adnan Muchsin Kota Mataram yang akan melaksanakan UNBK. Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram (DPKM), H. Adnan Muchsin , menyayangkan kondisi ini. Terlebih lagi Kota Mataram bisa disebut sebagai barometer pendidikan di NTB. “Iya memang kita sayangkan, tapi kenyataan seperti itu, tidak bisa dipaksakan. Memang begitulah kondisinya hanya sembilan yang sudah memenuhi jumlah peserta dan komputer yang ada. Tadinya saya perkirakan semua sekolah bisa ikut, karena UNBK SMP belakangan, bisa meminjam di SMA dan SMK, tapi ternyata meleset perkiraan saya,” sesalnya. Menurutnya, sebenarnya semua sekolah diarahkan untuk UNBK, tetapi anggaran pendidikan di Kota Mataram belum memenuhi untuk bisa melakukan pengadaan komputer dan sarana pendukung UNBK lainnya. “Sudah berkali-kali diminta untuk dinaikkan anggaran pendidikan, tapi kan anggaran pendidikan di Mataram belum bisa naik secara signifikan, anggaran 20 persen juga belum terpenuhi,” katanya. Dari data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), alokasi anggaran urusan pendidikan di luar transfer daerah atau APBD murni di Kota Mataram hanya 11,04 persen atau Rp1.433,12 M. Adnan berharap tahun depan semua SMP negeri bisa diupayakan melaksanakan UNBK. pemerintah pusat juga diminta tidak tinggal diam, karena pemerintah daerah juga membutuhkan bantuan. “Semoga tahun mendatang bisa diupayakan semua SMP negeri bisa melaksanakan UNBK,” harapnya. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Dra. Hj, Suhartini, ditemui sebelumnya juga mengakui pihak sekolah yang belum bisa melaksanakan UNBK karena belum ada sarana. Diakuinya sekolah-sekolah itu sulit untuk bisa melaksanakan UNBK karena sarana yang belum ada dan cukup mahal seperti pengadaan server. Dari data yang diperoleh di Disdik Kota Mataram, sebanyak sembilan SMP negeri di Kota Mataram akan melaksanakan UNBK. sementara itu 13 SMP swasta juga akan melaksanakan UNBK. Sedangkan untuk MTs, sebanyak tiga MTs negeri mengikuti UNBK dan 21 MTs swasta akan mengikuti UNBK. Sementara itu, 15 SMP negeri di Kota Mataram akan tetap melaksanakan UN Kertas Pensil (UNKP). Dan, sebanyak 6 SMP swasta di Kota Mataram juga akan melaksanakan UNKP. (ron)

STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Yudisium bagi Lulusan S2 Prodi Pendidikan Agama Hindu Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram menggelar yudisium dan samawartana bagi lulusan Program Studi (Prodi) S2 Pendidikan Agama Hindu. Kegiatan itu dilaksanakan di Pura Saraswati STAHN Gde Pudja Mataram, Selasa (29/1). Sebanyak 16 lulusan Prodi Magister Pendidikan Agama Hindu mengikuti kegiatan yudisium dan samawartana ini. Prodi S2 Pendidikan Agama Hindu STAHN Gde Pudja ini telah terakreditasi B. Ketua STAHN Gde Pudja, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd., dalam sambutannya menyampaikan doa bagi lulusan magister angkatan pertama ini. “Semoga kalian diberikan peluang untuk tempat kalian mengabdikan diri, untuk formasi yang kalian cita-citakan, semoga Sang Hyang Widhi Wasa merestui doa kami pimpinan di STAHN Gde Pudja,” katanya Menurutnya, yudisium merupakan momentum yang penting dalam proses akademik. Acara yudisium memberikan legalitas lulus magister dan sudah boleh menerima ijazah. Para lulusan magister ini akan mengikuti wisuda pada bulan Juli mendatang. Nyoman Wijana menjelaskan, yudisium di STAHN Gde Pudja dirangkaikan dengan tradisi Hindu yang disebut samawartana yang merupakan tradisi Aguron-guron dari zaman Hindu kuno. Saat memulai satu pelajaran dimulai dengan ritual upanayana. Dan di akhir proses pembelajaran diadakan upacara samawartana. “Esensinya merupakan ucapan terima kasih kepada Tuhan, dan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada guru. Kita adopsi dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi atau sekolah berbasis agama,” jelas Nyoman Wijana. Ia menekankan, yudisium merupakan hari kelulusan, tapi bukanlan tahapan terakhir dalam proses Aguron-guron, tapi akan terus belajar di masyarakat. Ia juga mengatakan bahwa akhir dari lulusan seorang magister dapat dianggap tahap awal menuju proses pendidikan yang lebih tinggi, bukan hanya pendidikan formal, tapi pendidikan yang diterima di masyarakat. “Baik sekali kalau kalian bisa sinergikan antara pendidkan yang diperoleh di masyarakat dan pendidikan formal berikutnya,” katanya. Menurutnya, jika lulusan magister bisa menempuh gelar doktor, maka mereka tidak perlu melamar pekerjaan. Karena sekarang negara sedang membutuhkan SDM yang berkualitas baik dari segi jenjang pendidikan, maupun keterampilan. Kesarjanaan di tingkat magister sudah sebagai modal sosial sekaligus modal budaya untuk hidup di masyarakat. “Sekali lagi selamat untuk seluruh peserta yudisium, semoga yudisium hari ini (kemarin,red) sebagai momentum untuk mengembangkan diri, baik di pendidikan maupun masyarakat di lingkungan masing-masing,” harap Nyoman Wijana. Sementara itu, Ketua Panitia Yudisium yang juga Ketua Prodi S2 Pendidikan Agama Hindu, Dr. Ni Wayan Rasmini, SE., M.Ag., mengatakan sebanyak 16 orang mahasiswa angkatan tahun akademik 2015/2016 dan 2016/2017 mengikuti yudisium kali ini. Yudisium baru dilakukan, karena menunggu akreditasi prodi. Saat ini Prodi S2 Pendidikan Agama Hindu memperoleh akreditasi B. “Kegiatan ini untuk meluluskan mahasiswa, mereka sudah lulus dan sudah bisa menggunakan gelar yang melekat dengan dirinya,” ujar Rasmini. (ron)

(Suara NTB/ron)

YUDISIUM - Ketua STAHN Gde Pudja, I Nyoman Wijana, saat memberikan sambutan di hadapan peserta peserta yudisium Program Studi (Prodi) S2 Pendidikan Agama Hindu.

Halaman 10

Industri 4.0 Tuntut Perubahan Pola Pikir Mahasiswa Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) menggelar kuliah umum dengan tema “Peran Mahasiswa Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0”, Selasa (29/1). Hadir sebagai narasumber Staf Ahli Bidang Kerjasama Dalam dan Luar Negeri, Kemenristekdikti, Dr. KH. Abdul Wahid Maktub. Abdul Wahid Maktub, dalam paparannya menyampaikan bahwa bangsa Indonesia dan dunia secara umum tengah mengalami perubahan luar biasa dalam semua lini kehidupan. Revolusi industri membuat perubahan itu sangat cepat. “Kita sedang dihadapkan dengan realitas baru dengan adanya revolusi industri yang intinya cepat, kecepatan, se-

mua cepat berubah sehingga lahirnya disrupsi yang merusak sistem sebelumnya,” kata Maktub menjelaskan. Sebagai contoh, kata dia, temuan teknologi smartphone saat ini mengalami perkembangan luar biasa pesat. Berbagai teknologi smartphone muncul setiap saat. Berbagai kebaruan ini buah dari kecanggihan teknologi. “Kita alami perubahan

tinggi. Dulu mal-mal ramai, kini bergeser ke online. Masa depan harus di tangan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan?” ungkapnya. Dia pun meminta mahasiswa agar mau dan mampu membangun jejaring komunikasi dan kolaborasi antar sesama. “Kita harus sharing berbagi, bersama sama tidak hanya domestik tapi juga global,” ingatnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

KULIAH UMUM - Mahasiswa Unram mengikuti kuliah umum yang disampaikan Staf Ahli Bidang Kerjasama Dalam dan Luar Negeri, Kemenristekdikti, Dr. KH. Abdul Wahid Maktub, Selasa (29/1).

Simulasi Dilakukan agar Siswa Terbiasa Menghadapi UNBK Mataram (Suara NTB) – Simulasi dilakukan untuk menyiapkan siswa menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Simulasi kedua tahap pertama dilaksanakan pada Senin (28/1) sampai dengan Kamis (31/1). SMAN 8 Mataram mengikuti simulasi ini meskipun masih meminjam sejumlah laptop di orang tua siswa. Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti, S.Pd., pada Selasa (29/1) mengatakan, simulasi ini langsung diberikan oleh pemerintah pusat. Pihaknya sudah bersurat ke orang tua siswa untuk meminjam laptop siswa selama simulasi, dan malah laptop yang terkumpul lebih dari cukup. “Pelaksanaannya lancar dari hari pertama Senin kemarin. Komputer lengkap dan listrik juga aman. Rencananya simulasi dilaksanakan empat hari dari Senin kemarin sampai dengan Kamis besok,” katanya. Suprapti menjelaskan, tujuan dilaksanakan simulasi

(Suara NTB/ist)

SIMULASI - Siswa SMAN 8 Mataram mengikuti simulasi UNBK pada Selasa (29/1). Simulasi dilaksanakan agar siswa terbiasa menghadapi soal UNBK. UNBK agar nantinya siswa terbiasa dalam menghadapi UNBK. Juga untuk melihat

potensi siswa dalam menjawab soal-soal online, sebagai acuan dalam mengambil kebi-

jakan pengembangan program selanjutnya. “Terutama dalam pengayaan yang selama ini

sudah berjalan,” jelasnya. Siswa kelas XII di SMAN 8 Mataram sebanyak 284 siswa. Sebelumnya, Suprapti menyebutkan setidaknya SMAN 8 Mataram membutuhkan 110 komputer client. Di sekolah ada sebanyak 55 komputer, dan masih kekurangan 65 unit. Oleh karena itu kekurangan dilengkapi dengan meminjam ke siswa. Meski demikian pihaknya tetap menyiapkan siswa untuk UNBK. Pengayaan bagi mata pelajaran yang akan diujikan sudah dimulai sejak awal bulan ini. Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) UN yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), jadwal UN SMA/MA dilaksanakan pada tanggal 1, 2, 4, dan 8 April 2019. Dengan mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan satu mata pelajaran jurusan yang diujikan. UN Program Paket C/Ulya pada tanggal 12-16 April 2019. (ron)

Rektor Ummat Lantik Sejumlah Permudah Peternak Ayam Mahasiswa Teknik Elektro Pejabat Struktural Baru Rancang Sistem Berbasis

Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat), Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd melantik sejumlah pejabat struktural lingkup kampus, Senin (28/1) lalu. Selain pengisian jabatan lama, Rektor juga mengukuhkan jabatan baru. Pejabat yang dilantik di antaranya tiga kepala lembaga yang membawahi delapan divisi. Dilantik juga tiga kepala biro dan sembilan kepala bagian. Pelantikan juga dilakukan untuk empat kepala UPT dan 10 kepala seksi serta tujuh Kepala Tata Usaha (KTU) Fakultas dan satu KTU Badan Pertimbangan Harian (BPH). Rektor Ummat menjelaskan, ada sejumlah jabatan struktural baru yang dibentuk. Salah satunya Biro Kerjasama, Humas dan Protokol. Jabatan ini tergolong menjadi terobosan di lembaga yang dipimpinnya. “Sebab kami memerlukan humas yang akan menjadi corong lembaga,” ujar Rektor. Ada juga lembaga pengkajian pengembangan pendidikan. Dibentuk juga UPT promosi, pemerimaan mahasiswa dan wisuda. “Posisi posisi baru ini diisi or-

’’Internet of Things’’

(Suara NTB/ist)

LANTIK - Rektor Ummat, H. Arsyad Abdul Gani saat melantik dan mengukuhkan pejabat struktural lingkup Ummat, Senin (28/1). ang orang berkompeten,” ujarnya. Pada kesempatan itu ia berpesan agar pejabat yang dilantik segera bekerja sesuai tupoksi masing masing. Tahun 2019 para pejabat struktural yang sudah dikukuhkan agar bekerja dengan semangat baru. “Ini tahun 2019, harus dengan start baru dan semangat baru,” sarannya. Terlebih mereka yang dilantiknya punya kualifikasi gelar dan kapasitas mumpuni. Sebe-

lum memutuskan menempatkan sejumlah jabatan itu, rektor sebelumnya sudah melakukan identifikasi, khususnya dosen dan pejabat yang sudah bergelar doktor. Karena diyakini kualifikasi pendidikan akan menentukan kualitas individu yang akan menempati jabatan jabatan strategis tersebut. Harapan Rektor, akan ada perubahan drastis tahun 2019 hingga 2020 mendatang. (ars/*)

Siapkan USBN, SDN 15 Mataram Berikan Tambahan Pelajaran

(Suara NTB/ron)

BELAJAR-Murid kelas VI di SDN 15 Mataram tengah serius belajar di kelas, pada Selasa (29/1). Pihak sekolah memberikan tambahan pelajaran dan latihan soal guna menyiapkan murid menghadapi USBN. Mataram (Suara NTB) – SDN 15 Mataram memberikan pelajaran tambahan bagi murid kelas VI untuk mempersiapkan diri menghadapi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Pemberian latihan soal juga terus dilakukan agar siswa terbiasa menghadapi soal USBN maupun ujian sekolah. Kepala SDN 15 Mataram, Drs. Lalu Akhmad, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (29/1) mengatakan, untuk menyiapkan murid mengikuti USBN beserta uji coba atau try out USBN, maka pihak sekolah

memberikan pelajaran tambahan. Kegiatan itu dilaksanakan sepulang sekolah sampai pukul 15.00 Wita. “Mata pelajaran yang diberikan adalah mata pelajaran yang diujikan di USBN, yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Juga mata pelajaran yang diujikan di ujian sekolah,” katanya. Pemberian tambahan pelajaran dilakukan sejak awal bulan Januari lalu. Pemberian kisi-kisi soal USBN sudah dilakukan oleh guru. Murid juga diberikan latihan soal setiap harinya. Akhmad mengatakan, setidaknya ada 10 soal yang

diberikan kepada murid setiap harinya untuk melatih mengikuti USBN. “Bagaimana caranya kita mendapatkan nilai bagus, kita latih terus, paling tidak setiap hari 10 soal, tanya jawab sebelum dan mau pulang juga dilakukan untuk mempertajam pengetahuan siswa,” katanya. Soal-soal dari Lembar Kerja Siswa (LKS) juga diminta dikerjakan oleh masing-masing murid di rumah. Menurut Akhmad, persiapan USBN tidak hanya cukup dengan pemberian tambahan pelajaran, latihanlatihan menjelang uji coba juga perlu diberikan. “Tidak cukup hanya dengan les,” katanya. Sebanyak 54 murid kelas VI di SDN 15 Mataram yang dibagi menjadi dua rombongan belajar akan mengikuti USBN tahun 2019 ini. Soal USBN tahun ini sama dengan tahun lalu, di mana selain pilihan ganda, ada juga soal isian. Untuk mempersiapkan itu, kisi-kisi sudah lebih awal disampaikan agar guru lebih siap memberikan materi. Apalagi uji coba akan dilaksanakan pada 11 Februari sampai dengan 13 Februari mendatang. “Agar murid dapat nilai lebih baik. Harapannya bisa dapat prestasi yang baik,” harap Akhmad. (ron)

Mataram (Suara NTB) Beternak ayam khususnya ayam petelur merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat NTB yang banyak diminati. Namun cara pemberian pakan masih dilakukan secara manual oleh peternak, sehingga waktu pemberian pakan takarannya belum tepat. Hal itu berpengaruh pada tingkat produktivitas. Vionna Wedhariny, Sarjana Teknik Elektro, menemukan cara mudah bagi peternak ayam. Melalui penelitian selama lima bulan, Vienna merancang dan membangun sebuah sistem yang mampu mengatur secara otomatis waktu pemberian pakan dan dengan takaran yang tepat. Berkat hasil penelitian tersebut, Vionna kini resmi menyandang status Sarjana Teknik Elektro. Ujian skripsi atas temuannya itu dilakukan pada Selasa (29/1/2019) pagi. Di hadapan tiga orang dosen penguji, yaitu Muhammad Syamsu Iqbal, I Made Budi Suksmadana, Budi Darmawan, dan dua orang dosen pembimbing yaitu Dr. Misbahuddin, ST., MT., dan A. Sjamsjiar Rachman, ST., MT., Vienna berhasil mempertahankan hasil penelitiannya. “Penelitian ini sejak bulan Augustus, tapi karena gempa mulai efektif September sampai Januari,” ujarnya. Perempuan kelahiran Jember, 29 Juli 1996 ini menjelaskan, temuannya itu diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ayam petelur dapat meningkat. Sementara untuk mengetahui agar sistem ini telah bekerja dengan tepat, maka sistem ini

juga dapat dipantau dari mana saja melalui smartphone dengan memanfaatkan teknologi internet of things. Lebih jauh dikatakan Vionna, sistem ini bekerja dengan memanfaatkan dua buah sensor load cell untuk mengukur berat pakan yang tersedia pada wadah penampung dan berat pakan yang dituang pada wadah pakan. Selanjutnya wadah penampung digerakkan oleh motor DC dengan buka tutup kran pakan yang digerakkan oleh motor Servo. “Pakan dituang ke masingmasing wadah pakan dengan takaran yang tepat dengan mengukur berat pakan oleh sensor load cell pada sisi wadah pakan,” ujarnya. Sementara itu gerakan kedua motor, pembacaan kedua sensor load cell, dan waktu pemberian pakan serta takarannya, semuanya dikendalikan oleh Raspberry Pi. Selain itu, Raspberry Pi juga menyediakan sebuah web yang terhubung ke internet, sehingga sistem ini dapat dipantau secara jarak jauh dari titik mana saja menggunakan smartphone. “Sistem ini telah diuji pada laboratorium. Waktu pemberian pakan diatur sebanyak dua kali dalam sehari dengan takaran sebesar kurang lebih 50 gram di setiap ruang kandang, “ jelasnya. Sistem ini dapat diterapkan bagi pengembangan desa digital di NTB, khususnya bagi peternak milenial. Selain itu, sistem ini diharapkan dapat menarik lebih banyak lagi masyarakat yang ingin berprofesi sebagai peternak ayam. (dys)

(Suara NTB/dys)

TUNJUKKAN - Vionna Wedhariny, mahasiswa Fakultas Teknik Elektro Unram sedang menunjukkan hasil penelitiannya di hadapan dosen pembimbing dan penguji, Selasa (29/1).

SUARA NTB

Rabu, 30 Januari 2019

Halaman 11

Korban Meninggal Diduga Akibat Rabies di Dompu Bertambah Dompu (Suara NTB) Kasus gigitan anjing yang terdata di Kabupaten Dompu sudah mencapai 402 orang dan tiga di antaranya sudah meninggal dunia. Samsiah warga Torowuwu Desa Soro Kecamatan Kempo menjadi korban ketiga, meninggal pukul 01.30 wita, Senin (28/1/2019) dini hari. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Hj. Iris Juita Kastianti, SKM, M.Mkes., kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (29/ 1/2019) kemarin mengatakan, Samsiah warga Soro Kecamatan Kempo meninggal dunia pada Senin dini hari di RSUD Dompu. Ia meninggal setelah beberapa hari dirawat di Puskesmas Kempo dan dirujuk ke RSUD Dompu. Samsiah diduga meninggal karena terjangkit rabies. “Berdasarkan gejala klinisnya, sudah menunjukan (rabies). Karena pasiennya takut

air, takut udara, takut cahaya,” kata Hj. Iris Juita. Meninggalnya Samsiah, kata Hj. Iris Juita, menambah korban meninggal diduga akibat rabies. Walaupun hingga saat ini belum ada hasil laboratorium memastikan ketiga warga Soro Kecamatan Kempo tersebut positif rabies. Ia pun meminta warga untuk tetap hati – hati dari gigitan anjing. Ketika terjadi gigitan anjing, korban harus segera mencuci selama 15 menit hingga ¾ sabun batangan dengan air mengalir. Setelah dicuci dengan air mengalir, baru

dilakukan perawatan luka dan suntikan vaksin. Dengan cucian air mengalir, secara medis akan membunuh virus hingga 80 persen dan 20 persen lagi dengan vaksin. Untuk kekurangan 92 dosis vaksin bagi 402 korban gigitan anjing, dikatakan Hj. Iris Juita, sudah dipesan dan diyakininya pada pemberian vaksin ketiga sudah tersedia stoknya. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Rahmat, SKM menambahkan, Samsiah memiliki riwayat digigit anjing 28 November 2018 lalu di kedua len-

gannya. Selama dirawat di RSUD Dompu, ia menunjukan gejala klinis mengarah pada penderita rabies. Yaitu takut air, takut udara, dan takut cahaya merupakan gejala klinis umum penderita rabies. “Dia ini sudah diberi juga vaksin, 18 Januari (tahap pertama), 25 Januari tahap kedua. Belum sempat diberi tahap ketiga, orangnya sudah meninggal,” katanya. Kendati sudah diberi vaksin, diduga virusnya sudah menyebar dan menyerang otak. Sehingga dampaknya tidak bisa diobati. Tapi ketika pasiennya langsung mendapat penanganan medis pasca digigit anjing, ia pasti bisa diselamatkan. “Dengan dicuci lukanya, itu akan menghilangkan virus 80 persen. Tapi karena masyarakat men-

ganggap biasa gigitan itu, mungkin dirawatnya tidak ke (sarana kesehatan) sana, tapi dirawatnya secara tradisional saja,” katanya. Rahmat mengaku, berdasarkan SOP penanganan pasien rabies dari Kementrian Kesehatan, pasien gigitan anjing harus dilakukan perawatan terhadap lukanya dan dilakukan pemberian vaksin empat dosis. Sementara masa inkubasi gigitan anjing terpapar rabies dua pekan hingga dua tahun. “Jadi kita harus pantau terus selama itu. Kalau misalnya kita melakukan penangan secara cepat terhadap kasus gigitan, kayak mencuci. Mencuci itu secara ilmu, 80 persen dapat menghilangkan virusnya. Sedangkan pemberian vaksin 20 persen, berarti

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

Rahmat 100 persen jadinya. Bisa kita katakan bahwa orang ini 100

Hj. Iris Juita Kastianti persen sudah tertangani,” ungkap Rahmat. (ula)

Hadapi Pra-PON, PSSI NTB Panggil 30 Pemain Mataram (Suara NTB) Jadwal Prakualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) sepak bola memang belum keluar. Namun pihak Asprov PSSI NTB memastikan akan memanggil sebanyak 30 pemain yang dipersiapkan mewakili NTB mengikuti babak Prakualifikasi PON tahun 2019. Wakil Sekretaris Asprov PSSI NTB, H. Sarfan Ahman yang dihubungi Suara NTB via ponselnya, Selasa (29/1) kemarin mengatakan sebanyak 30 atlet yang akan dipanggil memperkuat tim Pra-PON NTB nantinya adalah atlet yang tampil sebagai finalis di Porprov NTB 2018. “Para pemain yang akan perkuat tim sepak bola NTB di Pra-PON 2019 adalah pemain porprov. Khususnya pemain yang merupakan finalis Porprov NTB akan diprioritaskan,” ucapnya. Pernyataan ini dilontarkan oleh Sarfan menjawab pertanyaan beberapa atlet yang menanyakan jadwal seleksi atlet Pra-PON sepak bola NTB. Menurut Safran seleksi pemain Pra-PON sepak bola NTB sudah dilakukan lewat Porprov NTB 2018, sehingga tak perlu lagi ada seleksi kembali. Ajang Porprov NTB diakui Sarfan sebagai ajang seleksi atlet sepak bola Pra-PON NTB sebab event itu melibatkan semua atlet Kabupaten /kota di NTB. Dan pihak PSSI NTB telah menurunkan tim pemantau bakat atlet di multi event itu, mereka mengaku telah mengantongi sedkitnya 30 pemain berbakat yang dapat dipersiapkan mengikuti Pra-PON sepak bola 2019. Ditanya siapa saja nama-nama atlet Pra-PON sepak bola NTB, Safran belum bisa membeberkan. Pasalnya semua nama-nama atlet itu masih dirahasikan hingga menunggu jadwal Pra-PON dikeluarkan oleh PSSI Pusat. “Tunggu jadwal Pra-PON keluar dulu baru dilakukan pemanggilan atlet,” jelasnya. Sementara itu beberpa atlet Kota Bima yang sukses meraih juara saty dipertandingkan sepak bola Porprov NTB 2018 mempertanyakan kapan pemanggilan atlet Pra-PON sepak bola. (fan)

Inspektorat Audit Khusus Pengelolaan DD Denggen Timur Selong (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini tengah melakukan pemeriksaan terhadap pengelola keuangan dana desa (DD) yang dikelola oleh Pemerintah Desa Denggen Timur Kecamatan Selong. Dalam pemeriksaan ini, pihak Inspektorat melakukan audit khusus terhadap pengelolaan DD tahun 2018 tersebut. Menurut Inspektur pada Inspektorat Lotim, Drs. Haris, M.AP, pihaknya saat ini menangani sejumlah tunggakan kasus pada tahun 2018 lalu. Sementara yang ditangani laporan masyarakat pada awal tahun 2019 ini yakni terkait dugaan penyelewengan pengelolaan DD tahun 2018 Desa Denggen Timur. “Untuk Denggen Timur sudah dilakukan, tinggal tunggu hasil audit pemeriksaan khusus,” ujarnya. Terkait hasil audit khusus ini, Haris mengungkapkan jika pihaknya belum dapat menyampaikan ke publik, terkait nominal anggaran yang dikelola serta berapa nilai yang diselewengkan. Pastinya, katanya, dugaan penyelewengan DD Denggen Timur yang dilaporkan langsung oleh BPD desa setempat saat ini tinggal menunggu hasil audit. “Kasus yang masuk untuk tahun 2019 hanya Denggen Timur saja. Sementara untuk kasus 2018, baik pelimpahan dari APH, pelimpahan dari bupati maupun laporan langsung dari masyarakat tetap berjalan,” terangnya. Terkait dengan dugaan penyelewengan DD Denggen Timur ini, masyarakat setempat sebelum melakukan unjuk rasa di kantor desa setempat. Masyarakat meminta pertanggungjawaban Kades Denggen Timur, Jamaluddin, atas DD yang dikelolanya baik pada tahun 2017 maupun 2018 yang bernilai ratusan juta rupiah. Di mana DD yang diterima oleh Desa Denggen Timur setiap tahunnya sekitar Rp1,6 miliar. (yon)

Haris

(Suara NTB/yon)

(Suara NTB/ist)

PERBAIKAN SEMENTARA - Jembatan Tempoak Renok di Orong Telu, Kabupaten Sumbawa saat dilakukan perbaikan sementara beberapa waktu lalu.

Sempat Rusak, Dua Jembatan di Orong Telu Tertangani Sumbawa Besar (Suara NTB) Dua jembatan lintas di Kecamatan Orong Telu yakni Tempoak Renok dan Brang Punik kini sudah tertangani. Jembatan tersebut diperbaiki sementara untuk memperlancar akses transportasi masyarakat setempat. Mengingat sebelumnya kondisi jembatan rusak parah akibat dihantam banjir. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Bina Marga, M. Ihsan Imanuddin, S.T men-

gakui kedua jembatan setempat sudah tertangani. Pihaknya sudah membuatkan beronjong untuk perbaikan sementara. “Jembatan Tempoak Renok dan Brang Punik sudah kami lakukan perbaikan sementara. Dengan dibuatkan beronjong untuk kedua jembatan. Sekarang sudah kami selesaikan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (29/1). Dijelaskannya, perbaikan sementara ini dilakukan untuk memperlancar akses transportasi masyarakat setempat yang sebelumnya ter-

ganggu. Mengingat kondisi kedua jembatan rusak dan sulit dilalui kendaraan. “Kemarin kan seakan-akan putus aksesnya, karena memang sulit dilalui. Sekarang, itu sudah kita tangani. Meskipun bersifat sementara, paling tidak bisa memperlancar arus transportasi di wilayah setempat sambil menunggu perencanaan kedepan,” terangnya. Nantinya, pihaknya juga akan berupaya mengusulkan perencanaannya melalui APBD Perubahan. Sete-

Kembali Berulah, Residivis Narkoba Diringkus Polisi Sumbawa Besar (Suara NTB) MD alias Kancil, warga Tarusa, Kecamatan Buer, terpaksa kembali merasakan mendekam di jeruji besi. Residivis kasus narkoba ini kembali terjerat kasus yang sama setelah ditangkap bersama rekannya berinisial MZ (25) oleh pihak Sat Res Narkoba Polres Sumbawa pada Senin (28/1) malam lalu. Dari tangan yang bersangkutan, polisi mengamankan barang bukti 46 gram sabu. Kapolres Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasat Res Narkoba, Iptu Faizal Afrihadi, S.H membenarkan adanya pengungkapan kasus narkoba ini. Awalnya pihaknya mendapatkan informasi bahwa Kancil yang diketahui residivis kasus narkoba masih melakukan kegiatan serupa. Ia kemudian bersama 5 anggotanya langsung meluncur ke Dusun Tarusa Kecamatan Buer dan melakukan penggerebekan di sebuah rumah. Saat melakukan penggeledahan, polisi menemukan satu kresek kecil yang berada di ruang tamu dan diletakkan di bawah kasur. Setelah dicek, ternyata berisi sabu dengan berat sekitar 46 gram. Selain itu polisi juga menemukan satu buah bong dan satu bandel plastic klip warna bening. Di hadapan ketua RT dan kadus yang ikut menyaksikan penggeledahan, kancil mengaku barang tersebut miliknya. “Kancil mengakui dihadapan ketua RT dan Kadus bah-

(Suara NTB/ist)

PENGGELEDAHAN - Tim Sat Res Narkoba Polres Sumbawa saat melakukan penggeledahan di TKP, Senin (28/1) malam lalu. wa paket tersebut adalah miliknya,” ujarnya. Dijelaskannya, pihaknya juga mengamankan seorang lainnya yang berinisial MZ yang saat penangkapan sedang bersama Kancil.Terhadap keduanya kemudian dibawa ke Polres Sumbawa untuk ditindaklanjuti dan dilakukan pengembangan. Untuk sementara MZ

diduga sebagai pengguna dan pembeli. Sedangkan Kancil diduga sebagai pengedar. Berdasarkan hasil tes urine yang dilakukan, keduanya dinyatakan positif. Akibat perbuatan yang dilakukan yang bersangkutan terancam Pasal 112 ayat (2), jo Pasal 114 ayat (2) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (ind)

lah itu, pihaknya akan mengusulkan untuk peningkatan. Karena dilihat dari kondisinya, jembatan tersebut sudah harus ada peningkatan. “Kita sekarang sedang menyusun untuk perencanaannya. Mudah-mudahan di APBD Perubahan kita usahakan masuk DED atau perencanaannya. Sehingga di tahun 2020 bisa kita anggarkan untuk peningkatannya,” pungkasnya. Seperti diberitakan, kondisi dua jembatan limpas di wilayah Kecamatan Orong

Telu yakni Tempoak Renok dan Brang Punik cukup memprihatinkan. Jembatan yang menjadi satu-satunya akses ke kecamatan setempat ini, rusak berat diterjang banjir akibat intensitas hujan yang cukup tinggi pada Desember lalu. Kondisi tersebut mengganggu mobilisasi masyarakat, sehingga mendesak untuk dilakukan perbaikan. Adapun jembatan Tempoak Renok jebol, dan jembatan Brang Punik bagian tengahnya patah dan nyaris roboh. (ind)

Polisi Dalami Kasus Dugaan Pembakaran Rumah Direktur Walhi NTB Praya (Suara NTB) Kasus dugaan pembakaran rumah Direktur Walhi NTB, Murdhani, di Desa Menemeng Kecamatan Pringgarata, masih terus didalami jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng). Sejumlah alat bukti sudah diamankan dari lokasi kejadian. Hal itu disampaikan Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK, kepada wartawan, Selasa (29/1). Meski sudah mengumpulkan alat bukti dan melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara), namun sampai sejauh ini pihak kepolisian masih belum bisa menyimpulkan penyebab kebakaran tersebut. Apakah ada unsur kesengajaan atau ada unsur tindak pidana dalam kasus itu. “Kan semua kemungkinan masih bisa terjadi,” tegasnya. Rafles mengaku, pihaknya kemungkinan bakal butuh waktu cukup panjang dalam mengungkap kasus tersebut. Mengingat minimnya saksi serta alat bukti pendukung. Mengingat, kejadian berlangsung pada dini hari. Dan, pada saat kejadian lokasi kejadian sedang sepi. “Untuk saksi saja kita baru memeriksa tiga orang. Pemilik rumah, korban serta warga sekitar,” jelasnya. Dari keterangan para saksi, sementara belum ada yang menjurus kepada pelaku. Sehingga pihaknya belum bisa mengambil kesimpulan awal

terkait kasus tersebut. Namun yang pasti, pihaknya akan terus berupaya mengungkap kasus tersebut. Ditanya soal adanya dugaan teror dalam kasus itu, Rafles mengaku belum bisa mengarah ke sana. Karena saat diperiksa, korban juga tidak mengungkap hal itu. “Saat dimintai keterangan, korban tidak mengungkap adanya upaya teror. Tapi itu juga akan coba ditelurusi,” tambahnya. Sebelumnya, pada Senin (28/1) dini hari kemarin, sekitar pukul 03.00 wita, rumah Direktur Walhi NTB diduga terbakar. Ada empat titik api dalam kasus itu. Yakni di mobil avanza, truk, bangku serta pintu rumah korban. Dalam kejadian itu, Direktur Walhi NTB, Murdhani bersama keluarga berhasil selamat. Pada saat dilakukan oleh TKP, polisi menemukan kecurigaan kalau kejadian itu disengaja. Pasalnya, di masing-masing titik api ditemukan sisa bahan bakar minyak jenis premiun. “Saat polisi melakukan olah TKP saya ikut langsung, dan ditemukan ada sisa bahan bakar di lokasi kejadian,” terang Sekretaris Desa Menemeng, Supyandi. Terhadap kasus tersebut, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian. Dan, berharap kasusnya bisa segera terungkap. Pelakunya pun jika memang ada bisa segera ditangkap. (kir)

SUARA NTB

Rabu, 30 Januari 2019

Halaman 12

Semangat Willy Kurniawan Harus Dicontoh Generasi Muda Kita Jakarta (Suara NTB)Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) menyatakan kebanggaan dan dukungannya untuk Willy Kurniawan, pemuda terbaik Indonesia yang berhasil meraih satu kursi dalam ekspedisi penjelajahan Kutub Utara, “Fjallraven Pollar 2019”. Kebanggaan dan dukungan tersebut disampaikan HBK saat menerima kunjungan kehormatan Willy Kurniawan, Senin (28/1), di mana Willy juga meminta waktu untuk dapat bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, H. Prabowo Subianto. “Mentalitas, fighting spirit dan semangat pantang menyerah dari Willy Kurniawan ini harus menjadi contoh tauladan

bagi generasi millennial Indonesia”, tegas HBK. Fjallraven Pollar merupakan ekspedisi Kutub Utara paling ekstrem yang diselenggarakan setiap tahun sejak 1996. Hanya ada 20 kursi disediakan bagi orang-orang tangguh dan terpilih dari seluruh dunia untuk menjadi peserta event ini. Willy Kurniawan merupakan satu-satunya putra Indonesia dari 20 peserta Fjallraven Pollar 2019 di Kutub Utara, yang akan dimulai pada pertengahan April mendatang. Untuk meraih satu kursi dari 20 peserta ekspedisi paling ekstrem di dunia itu, Willy Kurniawan sudah berhasil menjadi yang

terbaik dari 6.605 orang kontestan lainnya dari 196 negara. “Ini sesuatu yang luar biasa. Willy Kurniawan adalah orang pertama Indonesia yang berhasil lolos dalam event dunia yang bernama Fjallraven Pollar,” katanya. HBK mengatakan, bagi bangsa Indonesia yang hidup di daerah tropis, ikut kompetisi atau event ini, yang diselenggarakan di daerah dingin Kutub Utara, pastinya akan sangat berat sekali tantangannya. Penjelajahan akan menempuh rute 300 KM, menembus hutan belantara Arktik di Kutub Utara, melintasi medan dingin bersalju di negara-negara Skandinavia,

dengan sebuah kereta luncur yang ditarik dengan enam ekor anjing Siberian Rusky di atas salju di Kutub Utara dengan suhu rata2 minus 35° Celcius. “Mari sama-sama kita dukung dan do’akan, mudah-mudahan perjuangan dan kerja keras Willy Kurniawan mendapatkan kemudahan serta keberhasilan dari Allah SWT,” ujarnya . “Kerja keras, kesungguhan, dan keberanian yang ditunjukkan Willy Kurniawan, telah menginspirasi kita semua dalam merebut kembali kejayaan-kejayaan bangsa Indonesia,” sambung HBK bangga. HBK menekankan, semangat pantang menyerah yang ditunjukkan Willy Kurniawan bisa menjadi contoh bagi generasi muda Indonesia saat ini. Fjallraven Pollar akan diselenggarakan pada tanggal 8 April sampai dengan 15 April 2019, dengan venue start di negara Norwegia kemudian venue finishnya di negara Swedia, yang ada di wilayah Eropa Utara. Sementara itu, Willy Kurniawan mengapresiasi dukungan dan semangat yang diberikan HBK dan seluruh masyarakat Indonesia. “Saya sangat berterimakasih atas dukungan pak HBK, dan duku-

(Suara NTB/Ist)

HBK dan Willy Kurniawan di kantor Badan Pengawas dan Disiplin ( BPD) Partai Gerindra, Jakarta. ngan masyarakat Indonesia. Saya akan sangat bangga bisa membawa nama harum Indonesia di pentas dunia”, katanya. Pemuda asal Sumatera Barat yang tinggal di Bekasi dan juga mantan jurnalis sebuah surat kabar ini maju dan berhasil meraih tiket mengikuti Fjallraven Pollar melalui kelompok pencinta alam yang ia tekuni selama ini. Willy mengatakan, setelah melewati ekspedisi ekstrim di Fjallraven Pollar nantinya, ia berniat untuk membukukan pengalamannya tersebut supaya berguna bagi siapa saja

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

q

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

yang ingin mengenal bagian lain bumi tak berpenghuni di wilayah Kutub Utara. (038/*)

HILANG HLG STNK R2 HONDA EA 4136 XD NOKA/NOSIN : MHTNB61170K323009/ H B 6 1 E - 1 3 2 5 0 8 5 AN.ABDURRAHMAN HLG D’SKTR UNRAM HLG STNK R2 HONDA DR.5153 MK NOKA/NOSIN : MH1JM1114JK760888/ JM11E-1743087 AN.AGUS SUGIANTO HLG D’SKTR JL RAYA SENGGIGI HLG STNK R2 HONDA DR.6090 MH NOKA/NOSIN : MHIJFX111HK312180/ JFX1E-1310642 AN.INDRA LESMANA HLG D’SKTR JL.RAYA SENGGIGI

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 30 Januari 2019

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Rabu, 30 Januari 2019

Jangan Asal Investor KEINGINAN investor untuk berinvestasi mengelola salah satu pasar di Kota Mataram, yakni Pasar Kebon, membuktikan bahwa investasi di Kota Mataram mulai menggeliat pascagempa. Apalagi, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh telah meneken Perda RTRW Kota Mataram. Meski Kota Mataram membutuhkan banyak investor, namun terhadap tawaran investasi yang masuk, Pemkot Mataram perlu waspada. Ini berkaca dari pengalaman Pemkot Mataram sebelumnya. Beberapa investor yang masuk ke Kota Mataram beberapa tahun sebelumnya, diketahui memiliki sejarah kurang baik. Bahkan Pemkot Mataram terkesan kelabui oleh investor. Beberapa investor yang pernah menawarkan diri menanamkan modalnya di Kota Mataram, tidak jelas kelanjutannya. Bahkan, tidak sedikit yang kandas di tengah jalan. Seperti rencana pembangunan Ampenan harbor pada tahun 2012 lalu. Investor Ampenan Harbour itu bahkan sempat meyakinkan Walikota Mataram dan jajarannya dengan melakukan presentasi di hadapan mereka kala itu. Yang lebih meyakinkan, peletakan batu pertama pembangunan Ampenan harbor telah dilakukan. Demikian pula dengan penanaman beberapa tiang pancang. Ulah investor ‘’abal-abal’’ ini sempat memberi harapan kepada masyarakat. Terutama masyarakat Ampenan. Dengan hadirnya Ampenan harbor diyakini akan mengubah wajah Ampenan yang setiap malam bagai kota mati, menjadi jaya kembali. Ampenan harbor juga memberi harapan masyarakat untuk dapat bekerja di sana. Nyatanya, setelah peletakan batu pertama itu, tidak pernah ada lagi kegiatan apapun. Yang lebih memprihatinkan, investor Ampenan harbor itu kabur dan tak pernah kembali. Berikutnya adalah pembangunan hotel di TWLB (Taman Wisata Loang Baloq). Investornya, PT Mas Murni Sejahtera, telah mendapatkan rekomendasi dari DPRD Kota Mataram untuk membangun hotel di sana dengan view pantai. Entah kendala apa yang dihadapi investor asal Balikpapan itu, kerjasama investasi dengan Pemkot Mataram diputuskan sepihak. Praktis, tidak pernah ada kegiatan apapun di atas lahan milik Pemkot Mataram itu. Dua pengalaman pahit ini seharusnya cukup membuat Pemkot Mataram menjadi lebih waspada terhadap investor. Belum lagi, katanya banyak investor yang melirik pengelolaan MWP (Mataram Water Park) di kawasan Udayana. Namun, kabar inipun tidak jelas juntrungannya. Oleh karena itu, kalaupun ada keinginan dari Pemkot Mataram untuk mempihakketigakan pengelolaan aset daerah, harus menjunjung asas kewaspadaan. Bukan berarti Pemkot Mataram takut atau menolak investasi. Justru investasi masih sangat dibutuhkan di Kota Mataram. Oleh karena itu, terhadap tawaran investasi yang datang ke Kota Mataram, ada baiknya Pemkot Mataram mengkaji baik buruknya. Demikian pula rekam jejak investor bersangkutan maupun kerjasama serupa yang pernah dilakukan investor itu di daerah lain. Juga perlu dicari tahu bagaimana tingkat keberhasilan investor itu di daerah tempat dia berinvestasi sebelum di Kota Mataram. Jangan sampai, kejadian gagalnya investasi di Kota Mataram terulang kembali dalam kasus investasi Pasar Kebon Roek. Apalagi investor yang sama juga menawarkan diri mengelola Pasar Cakranegara. (*)

RADIO

OPINI

Halaman 14

Sudah Sampai Manakah Pendidikan Karakter Kita? ENDAHULUAN Temuan dari Badan Cyber Crime Indonesia menyebutkan bahwa setiap hari lebih dari 37.5 juta masyarakat Indonesia terpapar berita bohong (hoaks) setiap hari, dan penyumbang utama hoaks adalah media sosial. Lebih mencengangkan, bahwa penyebaran hoaks yang dilakukan melalui media sosial bermotif iseng, usil, dan mencari sensasi. Mereka tidak menyadari bahwa dampak penyebaran hoaks sangat besar terutama dilihat dari sisi sosial, ekonomi, moral, karakter, dan peradaban suatu masyarakat. Kasus yang terbaru terkait hoaks adalah berita 7 kontainer surat juara tercoblos di Tanjung Priok. Sehingga memaksa KPU, Bawaslu, Kapolri langsung inspeksi ke lokasi dan kesimpulannya adalah bohong. Siapa penyebar berita hoaks tersebut? Penyelidikan Polri menemukan bahwa penyebar hoaks tersebut adalah oknum guru. Meskipun dilakukan oleh oknum, namun profesi pelaku sebagai guru tentunya mencoreng dunia pendidikan. Bayangkan seorang guru saja bisa melakukan hal tersebut, apalagi siswa-siswinya, ibarat pepatah Guru Kencing Berdiri maka Anak Kencing Berlari. Pembangunan karakter (character building) sebagai upaya mengembalikan kekuatan akhlak anak-anak generasi bangsa yang saat ini semakin menghadapi tantangan hebat. Globalisasi, kemajuan TI dan liberalisasi telah merangsek memasuki dimensi ruang dan waktu anak-anak Indonesia. Perilaku pragmatis, konsumerisme dan hedenoisme menjadi gaya hidup generasi penerus bangsa kita. Kita sangat prihatin, bagaimana anak remaja demi mendapatkan uang Rp50.000,- sanggup menyebarkan berita hoaks yang mampu memecah belah bangsa. Postingan yang berbau SARA juga dengan mudah muncul di media sosial dan pelakunya adalah anak remaja kita. Sampai pada titik ini kita semua harus menarik nafas dalam-dalam untuk mengambil kangkah konkret solusi apa yang efektif untuk meredam perilaku destruktif moralitas dan anomal karakter masyarakat? Pendidikan karakter masih sebatas retorika. Mengapa demkian? Pertama jika sekolah menjadi basis pembangunan dan pengembangan karakter anak, maka sudahkan sekolah memiliki visi dan misi yang sejalan dengan misi visi pendidikan karakter nasional sesuai dengan rumusan konstitusi dasar kita? Sudahkah sekolah memiliki program aksi konkret mewujudkan ketercapaian pendidikan kar-

Oleh: Agus Sadid, M.Pd (Pemerhati Pendidikan) akter? Sudahkah sekolah memiliki perencanaan pengembangan sekolah berkarakter? Kedua adalah banyak hal yang muncul di sekolah bersifat formalitas, sebatas slogan namun miskin perbuatan nyata. Karakter terkait dengan mental, jiwa, dan nilai-nilai (values), jika program dan kurikulum sekolah tidak mampu membaca arah pendidikan karakter kita maka jangan harap sekolah mampu mencapai karakter yang baik. Satu contoh kecil saja, sekolah menyebutkan bahwa salah satu karakter di sekolah adalah kejujuran, namun realitanya banyak hal yang tidak mencerminkan kejujuran di sekolah seperti pengelolaan BOS, penilaian pembelajaran. Kalau sudah demkian, apa yang diharapkan dari pendidikan karakter kita. Regulasi terkait dengan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), pelatihan revolusi mental dan bimbingan teknis bagi pemimpin pendidikan telah dilakukan, namun kembali itu masih manis di tataran konsep belum pada praktik. Sulit para pemimpin pendidikan, mengharapkan pendidikan karakter berhasil jika dalam diri para pemimpin pendidikan tidak tercermin perilaku yang menjunjung karakter mulia. Kita sering meminta kepada siswa-siswa kita jangan korupsi, jangan berbohong, tetapi di sisi lain, berapa banyak para pemimpin pendidikan mulai dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah sampai dengan Pengawas/penilik sekolah yang ditangkap dan dijebloskan dalam penjara karena perilaku koruptifnya. Temuan kasus di atas semakin menguatkan bahwa pengembangan karakter masih sebatas retorika, manis dimulut pahit dipraktek. Mengapa sekolah sebagai wadah mencetak anak-anak berkarakter hingga saat ini masih belum maksimal hasilnya? Dalam pandangan saya karena dua hal yaitu (1) kegagalan sekolah dalam membuat perencanaan pengembangan pendidikan karakter. Kita menginginkan menjadi apa anakanak kita? Kita menginginkan nilainilai apa yang diutamakan? Kita ingin mencapai karakter tersebut dengan cara apa� bagaimanakah srateginya dan kita apakah sudah menyiapkan alat ukurnya?. Pendidikan karakter di sekolah harus direncanakan dengan matang, dan integral karena pada saat penyusunan program akan melibatkan semua warga sekolah. Selanjutnya adalah (2) keterlibatan orang tua dan

atau masyarakat. Sekolah hanya membutuhkan orang tua pada saat membahas iuran komite, atau minta sumbangan, atau ingin membangun fasilitas belajar. Akan tetapi tidak pernah orang tua dilibatkan di sekolah sebagai pengajar atau tutor dalam kelaskelas inspiratif, kelas inovatif dan kelas kreatif. Menghadirkan orang tua siswa yang sukses dalam usaha, orang tua yang berprofesi sebagai pemulung, pedagang asongan, bahkan orang fua yang difabel ke dalam kelas, akan bermanfaat bagi siswa. Siswa akan belajar banyak dari beragam pengalaman kisah sukses orang tua siswa dan tentunya hal itu akan membentuk karakter yang kuat kepada anak. Sudah saatnya sekolah-sekolah memiliki perencanaan yang matang tentang pendidikan karakter dan melibatkan orang tua dalam setiap proses pembelajaran. Sekolah membuka kelas inspiratif dan kelas kreatif. Kemitraan dengan orang tua anak akan menguatkan ikatan psikologis antara sekolah-anak-orang tua. Saya ingin mengingatkan bahwa manakala jalur pendidikan formal (baca: sekolah) sudah tidak bisa dihaapkan sebagai pilar utama dalam pendidikan karakter kita maka tinggal satu benteng terakhir yaitu keluarga. Keluarga merupakan instrument yang masih relative bersih dari pengaruh-pengaruh jahat yang merusak moral anak. Keluarga merupakan pendidik utama dan pertama, ayah-ibu adalah guru utama. Keluarga menegakan nilai-nilai karakter yang mulia. Kejujuran, kesalehan hati, spiritualitas, kemandiran, kebersamaan. Sekolah dan keluarga seharusnya berjalan seiring seirama, sehingga pihak sekolah akan lebih mudah dalam memandu dan membimbing siswanya mengembangkan karakter yang kuat. Robert M Diamond (hal.140-199: 2001) dalam bukunya Field Guide to Academic Leaderships menyindir keras bahwa banyak para pemimpin pendidikan justru tidak paham dengan pembangunan karakter itu sendiri. Kepemimpinan sebagai faktor kunci dalam mengembangkan sekolah berkarakter tidak dimliki oleh pemimpin pendidikan sehingga sekolah tidak memliki figur dan grand design yang jelas tentang pendidikan karakter itu sendiri. Rumusan visi dna misi yang susun seolah seharusnya menjadi pedoman sekolah dalam mencapai tujuan anak didik berkarakter, namun hingga saat ini sekolah belum terbiasa

mengejawantahkan visi misi ke dalam langkah konkret pengembangan karakter anak. Sindiran tersebut bisa jadi terasa hingga ke wilayah sekolahsekolah kita, dan tentunya kita semua harus instrospektif-refleksi untuk terus mengevaluasi sudah sampai di mana pendidikan karakter kita, sudah berhasilkah, sudah adakah bukti-bukti keberhasilan dunia pendidikan kita telah mampu mencapai pendidikan karakter yang diharapkan? Kesimpulan Pendidikan harus memberikan fondasi kuat pengembangan karakter anak, sehingga anak didik tidak begitu mudah terpapar hoaks, mudah menyebarkan konten-konten ujaran kebencian dan SARA. Pendidikan karakter harus konkret diterapkan disekolah. Sekolah wajib memiliki perencanaan program sehingga dapat diukur tingkat ketercapainnya. Pendidikan karakter sekali lagi bukan hanya ranahnya sekolah tetapi keluarga dan lingkungan juga bertanggung jawab atas pengembangan karakter anak-anak kita. Jangan pendidikan karakter sebagai retorika atau slogan atau simbol-simbol, mari kita wujudkan dalam realita. (*)

POJOK Investor ingin bangun hotel di Pasar Kebon Roek Harus cepat direalisasikan

*** Gaji Perangkat Desa Setara PNS Dibebankan ke APBD Jangan sampai daerah semakin terbebani

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 30 Januari 2019

BPKP Ingatkan Dana Bencana Mengendap Jelang Masa Transisi Dari Hal. 1 BPBD NTB, termasuk dari unsur TNI, selalui disampaikan soal upaya percepatan. Ia mendorong semua pihak bekerja keras untuk memaksimalkan perangkat, sehingga anggaran bisa terserap maksimal. “Ini yang menjadi hal yang harus dikerjakan bersamasama. Ini (pencairan) sudah menjadi masalah strategis, membutuhkan peran pimpinan untuk ambil keputusan,” kata Kepala BPKP. Dengan berakhirnya masa transisi per tanggal 25 Februari mendatang, artinya masa penggunaan anggaran Dana Siap Pakai (DSP) harus dihentikan. Sebab jika dilanjutkan, akan menjadi masalah ketika “dipaksakan” pencairan anggaran tanpa dasar aturan. Maka opsi yang harus dilakukan, disebutnya, menerbitkan aturan baru atau memperpanjang masa transisi. ”Apa mau di-extend (perpanjang) atau tidak. Ini kan membawa konsekuensi. Harus dipertimbangkan juga,” sarannya. Menggunakan aturan aturan baru untuk pencairan atau perpanjangan masa transisi, sama sahnya sesuai aturan. Terpenting, kata dia, DSP yang sudah ditransfer pusat, bisa tetap dicairkan ke masyarakat terdampak gempa untuk huntap. Perpanjangan pun harus dipertimbangkan agar efektif agar realisasi anggaran ke Pokmas bisa terserap maksimal. “Jangan sampai. Sebab kalau extend terlalu sering tidak terlalu efektif. Tapi kalau tidak extend, apa langkah yang harus diubah. Jadi ini butuh pemecahan masalah,” tandasnya. Catatan tersebut sejauh ini barudiingatkankeGubernurNTB, BPBD NTB, Dinas PUPR serta stakeholder lain berhubungan dengan penanganan bencana gempa Lombok dan Sumbawa. Namun tidak sebatas di daerah, karena kebijakan ada di BNPB. Sementara Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP NTB, Teguh Prihandono yang melakukan aksistensi pada penanganan bencana juga mengingatkan sama. Lebih rinci diungkapnya, penyebab lambannya penanganan bencana akibat validasi data korban yang tidak maksimal. Klasifikasi rumah rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat belum lengkap. Temuannya, validasi sering berubah sehingga kepastian masyarakat penerima dana melalui Pokmas belum juga klop. “Jadi validasi terkesan buruburu. Sehingga jadi masalah pada saat proses pencairan,” jelasnya. “Jadi salah satu keterlambatan bentuk Pokmas adalah validasi data,” jelasnya. Diungkapkannya, dana transfer saat ini sudah masuk mencapai Rp 3,6 triliun. Namun dari proses pencairan, masih relatif minim atau mencapai 3 persen. Dipastikanya, target untuk

mengejar masa transisi tidak akan tercapai, sebab dana masih Rp 3,5 triliun mengendap di rekening. Masalah tidak itu saja. Meski pun perpanjangan, rentan waktu untuk pencairan berikutnya akan panjang, jika dibandingkan dengan realisasi yang masih terus minim seperti sebelumnya. “Kebutuhan transfer (ke rekening Pokmas) masih panjang. Ini masih minim penggunaan,” tandasnya. Menurutnya, proses pencairan harus maksimal, agar tidak jadi dana idle atau anggaran nganggur. “Kalau tidak ditaransfer, nanti banyak anggaran idle. Jangan terlalu lama dibuat mengendap, karena peruntukannya sudah jelas,” jelasnya. Rekomendasi disampaikan untuk hasil asistensi, agar dana DSP tersebut tidak menganggur terlalu lama. Selebihnya, rekomendasi atau catatan catatan itu sudah disampaikan saat rapat koordinasi. Dihubungi terpisah, Kabid Kedaruratan BPBD NTB Agung Pramuja memastikan sudah mengkaji antisipasi berakhirnya masa transisi. “Bisa perpanjangan, bisa juga dengan langkah lain,” kata Agung. Perpanjangan sesuai SOP akan diberlakukan selama dua bulan, agar anggaran DSP yang mengendap bisa dilanjutkan pencairannya. “Kalau tidak perpanjangan, ada aturan yang membolehkan pencairan tetap dilakukan. Pencairan anggaran dalam keadaan darurat,” kata Agung, namun belum bisa menyebutkan aturan dimaksud, karena masih dalam proses pengkajian. Sementara data per Jumat 25 Januari 2019 realisasi dana rekonstruksi untuk rumah rusak berat masih relatif kecil. Sesuai data BPBD NTB, data rumah rusak berat terverifikasi mencapai 70.421 unit, sedangkan yang sudah di-SKkan 65.421 unit. Total anggaran yang dibutuhkan Rp3.830. 740. 000. 000, sementara yang sudah direalisasikan atau disetujui Rp 1.543.115.000.000. Minimnya realisasi anggaran terlihat dalam catatan terbaru tersebut. Dana masuk ke rekening Pokmas baru mencapai Rp198. 697. 300.000. Dana dicairkan ke aplikator Rp 44.203.370.790, sedangkan dana dicairkan ke toko Rp 32.913.874.462. Dana dicairkan untuk ongkos tukang Rp 8.877.246.800. Sementara pokmas yang dibutuhkan 5.899 kelompok, yang sudah terbentuk 3.006 kelompok, sedangkan yang sudah kontrak 2.516 KK. (ars)

Disayangkan, Rp900 Miliar Dana APBN Tak Mampu Dibelanjakan Dari Hal. 1 Sampai 31 Desember 2018, realisasi belanja pegawai Rp2,7 triliun lebih atau 95 persen, belanja barang Rp3,4 triliun atau 89,8 persen, belanja modal Rp1,8 triliun atau 92,08 persen, belanja bantuan sosial Rp17,9 miliar atau 99,04 persen, DAK Fisik Rp1,85 triliun atau 96,06 persen dan dana desa Rp980,4 miliar atau 99,96 persen. Syarwan mengatakan tak terserapnya anggaran ratusan miliar tersebut tak dipungkiri masih banyak program atau kegiatan yang dilaksanakan menjelang akhir tahun anggaran. Untuk itu, ia meminta seluruh satker, setelah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) agar melihat kembali. Jika ada perubahan segera dilakukan revisi dan satker membuat rencana kegiatan dalam satu tahun. “Supaya kami juga bisa merencanakan kasnya. Supaya dalam menyediakan kas bisa efisien. Jangan ada idle cash (dana menganggur). Kesempatan investasi hilang, idle cash tinggi,” ucapnya. Ia juga meminta satker mengkomunikasikan kendala yang dihadapi dalam eksekusi anggaran sejak awal. Jika berkaitan dengan juklak dan juknis di kementerian/lembaga, maka akan dikomunikasikan ke pusat. Untuk mencegah banyaknya anggaran yang tak terserap, Syarwan mengatakan pihaknya akan rutin mengirim realisasi anggaran seluruh satker yang ada di NTB ke gubernur. Karena sangat disayangkan apabila banyak anggaran yang tak mampu dibelanjakan padahal anggarannya sudah ada.”Setiap bulan akan kami share ke pak Gubernur. Karena sayang dana sebesar itu tak dipakai,” katanya. Kepala BPKAD NTB, Drs. H. Supran, MM mengatakan salah satu persoalan yang menghambat realisasi anggaran seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), akibat regulasi berupa juklak

dan juknis yang sering berubah-ubah. Untuk itu, pihaknya berharap agar semua regulasi, persyaratan yang dipenuhi untuk penyaluran DAK sedini mungkin dikoordinasikan secara internal dengan Kanwil DJPB. “Tapi kalau tidak kita lakukan, kesiapan dana yang sudah muncul di dalam Perda APBD kabupaten/kota dan provinsi akan terhambat dalam hal realisasinya,” katanya. Supran mengatakan hampir setiap tahun terjadi perubahan regulasi dari pusat. Terutama yang berkaitan dengan persyaratan dicairkannya DAK. Sebelumnya, Kepala BPS NTB, Suntono, SE, M. Si mengatakan belanja pemerintah berkontribusi sekitar 21 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pertumbuhan ekonomi NTB. Artinya, seperempat PDRB NTB digerakkan oleh belanja pemerintah. “Kalau belanja pemerintah terganggu, pasti dampaknya kemana-mana termasuk ke aktivitas ekonomi. Apalagi hampir Rp900 miliar tak sempat dieksekusi. Padahal tinggal telan, ibarat makan,” katanya. Suntono mengatakan efektivitas penggunaan anggaran dampaknya sangat luas. Perkembangan hargaharga kebutuhan pokok yang terpotret dari tingkat inflasi. Sampai aktivitas ekonomi masyarakat NTB. Jika belanja pemerintah dieksekusi sejak dari awal tahun anggaran maka akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Jika pendapatan meningkat maka konsumsi juga akan meningkat. “Maka kemiskinan akan tereduksi. Asal tepat penggunaan. Sehingga Pemda harus mengawal realisasi anggaran, belanja pemerintah,” sarannya. (nas)

Halaman 15

Percepat Penurunan Kemiskinan

Pemprov Harus Gempur Tiga Kabupaten Kantong Kemiskinan Mataram (Suara NTB) Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, Pemprov NTB disarankan “menggempur” tiga kabupaten yang menjadi kantong kemiskinan di NTB. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Suntono, SE, M. Si menyebutkan tiga daerah kantong kemiskinan yang perlu dikeroyok Pemprov dan Pemda kabupaten adalah Sumbawa, Lombok Timur (Lotim) dan Lombok Tengah (Loteng). “Karena kemiskinan itu kantongnya di beberapa kabupaten. Ada di Lombok Timur, Sumbawa, Lombok Tengah dan sebagian Lombok Barat,” kata Suntono dikonfirmasi di Mataram, Selasa (29/1) siang. Suntono mengatakan penurunan kemiskinan di NTB periode Maret - September 2018 sebesar 0,12 persen, memang banyak heran. Karena sebelumnya, Bappenas memprediksi, kemiskinan di NTB akan meningkat menjadi 15,88 persen akibat gempa bumi beruntun yang melanda tujuh kabupaten/ kota pada 2018 lalu. Suntono mengatakan bahwa memang Lombok Utara merupakan daerah terdampak bencana cukup parah. Angka kemiskinan di Lombok Utara secara persentase paling tinggi di

antara kabupaten/kota lainnya di NTB. Tetapi dari sisi jumlah populasi, angkanya sedikit. “Persentase kemiskinan di KLU tinggi, tapi populasinya sedikit. Kalau Lombok Timur itu naik sedikit, dampaknya besar bagi NTB. Karena Lombok Timur itu tiga perempat persen penduduk NTB ada di situ. Harus komprehensif melihatnya,” tuturnya. Untuk itu, ia mengaku sudah memberikan masukan ke Wakil Gubernur NTB yang juga Ketua Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) NTB. Jika mau mereduksi kemiskinan maka tiga daerah yang menjadi kantong kemiskinan harus digarap habis-habisan. Maksudnya, sinergi program antara Pemprov NTB dan tiga Pemda yang menjadi kantong kemiskinan harus diperkuat. “Kalau tiga kabupaten itu digarap, sinergi dengan kabupaten, kelar kemiskinan di NTB,” kata Suntono. Sebelumnya, Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP mengatakan penurunan angka kemiskinan NTB pada posisi September 2018 menjadi 14,63 persen, menunjukkan berhasilnya sinergitas program penanganan

kemiskinan yang dilaksanakan bersama-sama dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, NGO dan stakeholders lainnya. Penurunan angka kemiskinan di tahun 2018 menunjukkan bahwa penanganan bencana gempa bumi berhasil dilakukan pemerintah dengan baik. Pascaterjadinya gempa bumi, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran dalam APBD Perubahan 2018 untuk pemulihan sektor ekonomi dan sosial sebesar Rp75 miliar. Ia menyebut keberhasilan penanganan gempa bumi ini tak terlepas dari keterlibatan semua stakeholders dalam memulihkan sektor ekonomi dan sosial. Disebutkan, pada 2018 ada enam kabupaten/kota yang angka kemiskinannya di bawah angka kemiskinan provinsi. Yakni, Kota Mataram 8,9 persen, Kota Bima 8,79 persen, Dompu 12,40 persen, Lombok Tengah 13,87 persen, Sumbawa 14,08 persen dan Sumbawa Barat 14,17 persen. Secara proporsional, jumlah masyarakat miskin paling tinggi di Lombok Timur 26,69 persen, Lombok Tengah 17,63 persen, Lombok Barat 14,07 persen, Bima 9,71 persen, Sumbawa 8,64 persen, Lombok Utara 8,52 per-

sen, Kota Mataram 5,77 persen, Dompu 4,17 persen,Sumbwa Barat 2,76 persen, dan Kota Bima 2,01 persen dari total penduduk miskin NTB. Meskipun KLU memiliki persentase kemiskinan paling tinggi sebesar 28,83 persen. Namun memiliki jumlah penduduk terkecil dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Sehingga kontribusinya terhadap angka kemiskinan provinsi NTB tak begitu besar. Kondisi terkini kemiskinan di pedesaan dan perkotaan di NTB. Pada September 2017, angka kemiskinan di pedesaan sebesar 14,06 persen, turun menjadi 13,69 persen pada September 2018. Sedangkan di perkotaan, pada September 2017, angka kemiskinan sebeaar 16,23 persen, turun menjadi 15,66 persen pada September 2018. Selama September 2017 September 2018, garis kemiskinan naik sebesar 5,92 persen. Yaitu, dari Rp352.690 per kapita per bulan menjadi Rp373.566 per kapita per bulan. Peran komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peran komoditi bukan makanan. Pada September 2018, komoditi makanan menyumbang sebesar 74,40 per-

sen pada garis kemiskinan. Garis kemiskinan NTB saat ini sebesar Rp373.566 per kapita per bulan. Sementara garis kemiskinan di perkotaan sebesar Rp384.479 per kapita per bulan. Sedangkan pedesaan, garis kemiskinannya sebesar Rp363.755 per kapita per bulan. Alokasi anggaran untuk mendorong percepatan penurunan kemiskinan pada 2019 sebesar Rp1,37 triliun lebih. Jika dibandingkan 2018, terjadi penurunan. Pada 2018, alokasi anggaran kemiskinan mencapai Rp1,8 triliun lebih. Berdasarkan hasil rakor TKPKD akhir tahun lalu, pada 2019, Pemprov akan fokus menurunkan kemiskinan lewat 13 program. Yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), jamban keluarga, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), Kelompok Usaha Bersama (KUBe), Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Selanjutnya, bank sampah, penyediaan air bersih, pengembangan desa wisata, pertanian konservasi, sambungan listrik murah dan hemat, desa mandiri pangan. Kemudian budidaya udang bagi nelayan miskin di halaman rumah dan bantuan pangan non tunai bersyarat (BPNT). (nas)

Walhi Nasional Investigasi Dugaan Gaji Perangkat Desa Setara PNS Dibebankan Pembakaran Rumah Murdani Mataram (Suara NTB) Dugaan pembakaran rumah Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB, Murdani mendapat respons luas. Walhi Nasional Selasa (29/1) turun ke TKP untuk memulai investigasi peristiwa yang diperkirakan terkait advokasi kasus tambang ilegal itu. Tim investigasi dipimpin Ronald M. Siahaan, SH.MH. sebagai Manager Hukum Lingkungan dan Litigasi Eksekutif Nasional (Eknas) Walhi. “Eknas Walhi membentuk tim investigasi dan pendampingan hukum yang terdiri dari beberapa lembaga nasional dan internasional termasuk Eksekutif Nasional Walhi. Karena melihat peristiwa kebakaran ini, bukan peristiwa biasa,” kata Ronald kepada Suara NTB, Selasa sore. Alasan kuat dilakukan investigasi, karena ada dugaan hubungannya dengan tindak pidana kejahatan yang dilakukan secara terencana terhadap Murdani selaku aktivis lingkungan hidup. Hasil investigasi itu akan dilaporkan ke Polisi sebagai bahan mendorong penyelidikan. Selain menerjunkan tim investigasi, Walhi juga mengajukan permohonn perlindungan hukum pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Alasannya, potensi ancaman dan teror masih ada. “Ini dalam rangka menjamin keamanan dan per-

lindungan korban beserta keluarganya,” tandasnya. Dorongan juga akan dilakukan Walhi bersama jaringan dengan melakukan hearing ke Polda NTB Rabu (30/1) hari ini. Dengan harapan segera mengungkap pelaku dugaa pembakaran. Selain itu, pihaknya meminta perlindungan hukum. “Kami akan mengajukan laporan dugaan tindak pidana dan rencana pembunuhan yang dilakukan secara terencana terhadap ak-

tivis lingkungan hidup Murdani dan keluarga, sebagaimana yang diatur dalam KUHP,” jelasnya. Atas peristiwa itu, sikap kritis tidak akan kendor. Walhi mendorong komitmen pemerintah dalam upaya penegakan hukum dan HAM, terhadap aktivis lingkungan hidup yang terancam dalam melakukan aktivitas perlindungan, penyelamatan dan penegakan hukum untuk lingkungan hidup. (ars)

(Suara NTB/Walhi NTB)

INVESTIGASI - Tim investigasi Walhi saat turun mengecek TKP rumah Murdani Selasa (29/1) yang diduga dibakar orang tak dikenal.

Pemprov Turunkan Petugas Cek Warga Selengen Konsumsi Air Hujan Dari Hal. 1 Tidak hanya tangki, ia juga mempertanyakan tandon yang menumpuk di kantor bupati dan tidak dibagikan ke masyarakat. “Saya sudah ke Dinas PU, dan dijawab PU akan turun menggarap Selengen, tapi sementara ini alat berat PU masih mengerjakan material yang menghubungkan Gumantar - Selengen,” sebutnya. Terhadap persoalan itu, Kepala Pelaksana BPBD KLU, M. Iwan Maret Asmara, S.Sos., yang dikonfirmasi mengungkap-

kan pihaknya selaku pelaksana akan meminta petunjuk dari koordinator BPBD Lombok Utara. Dalam hal dimaksud, Sekda Lombok Utara selaku pejabat yang mengambil keputusan. “Kita koordinasikan, kota lapor Pak Sekda dulu. Mudahan ada solusi secepatnya, terkait langkah apa yang harus kita lakukan,” ujar Iwan. Ia mengklaim, koordinasi dengan atasan tidak lepas dari belum bisa dicairkannya DPA BPBD pada APBD 2019, sehingga menjadi kewenangan Sekda Lombok Utara selaku unsur pimpinan untuk men-

gambil keputusan perihal pembiayaan selama operasional distribusi air bersih kepada warga. “Untuk saat ini anggaran BPBD belum bisa cair, jadi kita lapor Pak Sekda. Terkait armada, tangki kita banyak. BPBD punya 5 unit, belum di LH, Pemadam, PDAM, dan PU,” tandasnya. Sementara, Kadis Sosial PPPA KLU, H. Faisol, yang dikonfirmasi belum memberi tanggapan. Pesan pertanyaan yang via WA hanya dibaca saja. Saat ditelepon pun, Faisol tidak merespon. (nas/ari)

Hilirisasi Pertanian Diperkuat Dari Hal. 1 Demikian juga hasilnya. Salah satu contoh, target produksi padi tahun 2018 lalu sebanyak 2,644,616 ton Gabah Kering Giling (GKG), tercapai sebesar 2,549,716 ton. Demikian juga jagung, targetnya 2,084,935 ton, terpenuhi 2,059,222 ton. Demikian juga komoditas perkebunan dan hortikultura lainnya. “Pertanian dan perkebunan memberi kontribusi terhadap PDRB pergerakannya sangat massif. Bahwa kita paripurna dalam produksi, khususnya pangan pokok. Karena itu yang perlu sekali, kami harus bersinergi dan terintegrasi dengan sektor lain. Dalam rangka memberikan nilai tambah kepada petani,” kata H. Husnul kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (29/1) kemarin. Sinergi yang kuat salah satu contohnya dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan), bagaimana pengembangan kampung-kampung unggas di-

lakukan secara massif. Sehingga produksi jagung dapat terserap untuk memenuhi kebutuhan pakan. Oleh karena itu, dilakukan program terintegrasi antara Dinas Pertanian Perkebunan dengan Disnakeswan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, termasuk dengan Perum Bulog dan stakeholders lainnya. Dengan Dinas Perindustrian, diharapkan melalui UPTnya, Science Technology Industrial Park (STIP) Banyumulek, dapat melahirkan SDM-SDM yang siap melakukan hiliriasi terhadap seluruh potensi produksi sumber daya alam di dalam daerah. Apalagi pimpinan daerah, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, memberikan perhatian penuh terhadap kegiatan hilirisasi produk di dalam daerah. Dengan mengembangkan industri skala rumahan. Saat ini dibutuhkan investasi untuk seluruh usaha turunan produksi pertanian

dan perkebunan. Misalnya, untuk padi dibutuhkan RMU yang modern agar hasil produksi beras dari NTB dapat dikemas dan langsung mengisi pasar. Tanpa harus dikirim terlebih dahulu keluar daerah. Demikian juga pengembangan hasil produksi jagung menjadi pakan ternak, H. Husnul mengatakan dalam beberapa kesempatan menawarkan investor untuk masuk. Soal program, untuk 2019 ini secara umum tetap mengarahkan kepada peningkatakan produksi, kualitas dan produktivitas. Koordinasi dengan kabupaten kota intens dilakukan untuk mencapai target-target produksinya. Di NTB jumlah petani mencapai 43 persen, dari total 4,7 juta jiwa penduduk NTB. Ketergantungan terhadap sektor ini sangat besar. Karena itulah, tidak ada cara lain untuk memberikannya nilai tambah selain dengan bersama-sama memperkuat hilirisasi. (bul)

ke APBD

Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat melalui Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB memastikan tak ada tambahan alokasi anggaran dari APBN untuk kenaikan gaji perangkat desa setara PNS golongan II. Kenaikan gaji perangkat desa dibebankan kepada APBD delapan kabupaten yang ada di NTB. Kepala Kanwil DJPB NTB, Syarwan, SE, MM mengatakan kenaikan gaji perangkat desa setara PNS golongan II tergantung Pemda masingmasing. Syarwan mengatakan gaji perangkat desa bukan diambilkan dari dana desa (DD). “Di samping dana desa, ada alokasi dana desa dari APBD masing-masing. Mungkin dilihat dari kemampuannya itu. Nggak ada alokasi dari pusat. (Gaji perangkat desa) dibebankan ke APBD,” kata Syarwan. Dikatakan, dana desa tak akan dikurangi untuk membayar gaji perangkat desa. Untuk gaji perangkat desa akan diambilkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang se-

lama ini dialokasikan Pemda kabupaten untuk desa. Syarwan menambahkan, dana desa untuk NTB tahun 2019 bertambah dibandingkan tahun sebelumnya. Dana desa tahun 2018 untuk 995 desa di NTB lebih dari Rp1 triliun. “Tolonglah dioptimalkan dana yang di dapat dari pusat, baik DAK Fisik maupun dana desa untuk kemakmuran rakyatnya. Walaupun bagus serapannya NTB untuk dana desa dan DAK fisik di atas 97 persen. Tapi saya masih berharap kalau bisa 99 persen lebih. Sayang dana sebesar itu kalau tak digunakan,” katanya. Diketahui, dana desa untuk delapan kabupaten di NTB tahun 2019 berjumlah Rp1,18 triliun. Dana desa paling besar diperoleh Lombok Timur, sebesar Rp307,3 miliar. Disusul Lombok Tengah Rp193,1 miliar, Kabupaten Bima Rp185,6 miliar, Lombok Barat Rp155,59 miliar. Kemudian Sumbawa Rp144 miliar, Dompu Rp70,7 miliar, Lombok Utara Rp64,3 miliar dan Sumbawa Barat Rp60,4 miliar. (nas)

Pemprov NTB Tandatangani LoI dengan Chodang University Dari Hal. 1 Senada dengan Gubernur, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. Nurhandini Eka Dewi, S.PA., dalam kesempatan ini juga menjelaskan pihak Pemprov telah selesai melakukan rekrutmen untuk memberangkatkan tenaga kesehatan khususnya perawat ke Chodang University Korea. “Kami telah melakukan test dan rekrutmen dan alhamdulillah terpilih 39 orang yang mewakili 9 kabupaten/ kota di NTB hanya KSB yang tidak terwakilkan. Insya Allah ke depannya bisa terwakili,” jelas dr. Eka. Pada test yang sudah dilaksanakan, ujarnya, pihaknya melihat prestasi akademik dan hasil psikotest. Untuk itu, pihaknya berharap tenagatenaga kesehatan yang hadir pada adalah duta Korea pertama, khususnya di Chodang University di bidang kesehatan. ‘’Semoga kegiatan yang diawali dengan niat yang baik ini berjalan lancar dan apa yang dicita-citakan dapat tercapai,” tutup dr. Eka.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi NTB akan memberangkatkan Tenaga Kesehatan khususnya Perawat D3 dari NTB untuk belajar dan menyelesaikan program S1 di Chodang University. Kegiatan diakhiri foto bersama dan pemutaran video dari Chodang University, kemudian dilanjutkan diskusi bersama yang dipimpin langsung oleh gubernur. Rombongan Chodang University yang turut hadir pada kegiatan penandatanganan LoI antara lain Prof. Park, Jong Koo, Ph.D. (President Chodang Univ.), Prof. Im, Jin Ho, Ph.D. (Director of International Exchange and Education), Prof. Jeong, Hang Jun, Ph.D. (General Manager of Public Relations Division), Prof. Joo, Jongwon, Ph.D. (Former Joongbu Univ. Professor), Mr. Kim, Joo Myung (Korean Lecturer of NW College) dan Mr. Lee, Kang Hae (English Tree Academy Korea). Pada kesempatan itu, gubernur menjamu rombongan Chodang University dengan sarapan Khas Lombok. (nas)

Desa Harus Mandiri Dari Hal. 1 Menurutnya, banyak sekali contoh-contoh desa yang tertinggal bisa bangkit dan maju dengan berbekal kemampuan yang dimiliki sendiri dan kemampuan kepemimpinan kepala desanya. “Ada desa yang tadinya minus, berubah menjadi desa yang sangat maju karena potensi kepala desanya yang sangat tinggi,” ungkap Hj. Rohmi. Dalam akhir sambutannya, Hj. Rohmi tidak henti-hentinya mengingatkan agar seluruh masyarakat NTB memperhatikan kebersihan lingkungan agar kesehatan masyarakat tetap terjaga dengan baik. Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid yang turut ha-

dir dalam acara tersebut mengungkapkan bahwa dana desa pada tahun 2019 ini mendapat tambahan sebesar 26 milyar, dengan adanya tambahan dana desa ini diharapkan dapat memajukan desa dalam sektor prioritas pendidikan, kesehatan, lingkungan dan ekonomi atau BUMDes. Kepala Dinas PMPD dan Dukcapil Provinsi NTB, Dr. H. Azhari, SH.,MH memperingatkan perangkat desa agar berhati-hati membuat suatu kebijakan, ia mengharapkan desa dapat membuat kebijakan yang reaponsif namun tidak bertentangan dengan aturan di atasnya agar tidak tersandung hukum mengingat peraturan desa sudah masuk ke dalam sistem hukum nasional. (r)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 30 Januari 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 SAMBUTAN - Rektor Unram Prof. Lalu Husni saat KULIAH UMUM - KH. Abdul Wahid Maktub 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 memberikan sambutan. memberikan kuliah umum. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Universitas Mataram (Unram) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 menggelar kuliah umum dengan tema 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 “Peran Mahasiswa Dalam Menghada1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 pi Era Revolusi Industri 4.0”, Selasa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 (29/1). Hadir sebagai narasumber Staf 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Khusus Bidang Kerjasama Dalam dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Luar Negeri, Kemenristekdikti, Dr. KH. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Abdul Wahid Maktub. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Abdul Wahid Maktub mengingat1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 kan agar Unram terus meningkatkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 daya saingnya. Dia optimis melihat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 perkembangan Unram saat ini. Walau 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 pascagempa, namun cepat bangkit. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Dikatakan Abdul Wahid Maktub, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 saat ini semua aspek terkoneksi. Ini 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 menuntut adanya kolaborasi antarper1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 guruan tinggi. Bahkan perkembangan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 yang sebelumnya tak pernah ada, beber1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 apa kelas di kampus melakukan pem1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 belajaran tanpa harus bertatap muka, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 sional di Jawa. Hal itu dapat dilaku- harus perbaharui visi pandangan kita,” tapi melalui pembelajaran virtual. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 kan tentu dengan melakukan inovasi- tambahnya. “Ini fenomena baru. Ini yang menjadi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Rektor Unram, Prof. Lalu Husni, inovasi dan membangun kolaborasi. fenomena kita. Dulu tidak ada nama1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Abdul Wahid Maktub mengingat- menyambut baik kuliah umum Staf nya PTN kalah dari PTS, tapi sekarang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 kan agar setiap orang harus melaku- Ahli Menristekdikti ini. Apa yang diada PTN kalah sama PTS. Kampus 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 kan self reform atau perubahan diri. sampaikan Abdul Wahid Maktib, Jawa juga kalah sama kampus daerah. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 ‘’Apa bedanya kita dengan Singapura sangat penting memberi semangat agar Ini tergantung dari bagaimana cara kita 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 dan Thailand. Tapi ternyata yang tidak tertinggal di masa mendatang. berkompetisi,” ungkapnya. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 membedakannya ialah visinya, mind- “Harus kreatif, inovatif, agar bisa berTidak menutup kemungkinan juga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 set-nya, keinginannya,’’ katanya. saing dan menjadi pemain di tengah dengan Unram. Kedepan akan mam1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 “Jawaban terhadap fenomena ini ialah persaingan ketat,” ungkapnya. (dys/*) pu mengalahkan kampus-kampus na1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 (Suara NTB/dys)

Kerjasama Universitas Mataram dengan Harian Suara NTB

Staf Khusus Menristekdikti Beri Kuliah Umum di Unram

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257