HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SABTU, 29 DESEMBER 2018
Pengemban Pengamal Pancasila
12 HALAMAN NOMOR 243 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Prestasi Mendunia dan Fenomena Atlet Hengkang TAHUN 2018 akan berlalu. Ada banyak cerita manis beserta sekelumit persoalan menghiasi catatan olahraga di NTB. Namun, terlepas dari persolan itu, ke depan, prestasi olahraga NTB harus kembali bangkit dan tetap gemilang. Berita manis tentang prestasi olahraga di NTB ad-
alah lahirnya sejumlah olahragawan berprestasi di level dunia selama tahun 2018. Seperti diketahui, dari sejumlah kisah atlet berprestasi asal NTB yang berprestasi dunia, satu diantaranya menjadi sensasi dan benar-benar mampu membanggakan bangsa Indonesia. Yaitu, ketika atlet asal
Kabupaten Lombok Utara (KLU), Lalu Muhammad Zohri sukses menjuarai Kejuaraan Dunia Atletik U-20 tahun di Tampere, Finlandia, Juli 2018. Prestasi Zohri ini tidak saja membanggakan bangsa Indonesia, namun juga menjadi perhatian dunia. Prestasi Zohri
menjadi fenomenal lantaran Zohri menjadi orang Indonesia pertama yang sukses mendulang medali emas di lari 100 meter atletik level dunia. Tak sampai di situ, atlet NTB lainnya, Fadlin juga sukses membela tim Atletik Indonesia di Asian Games 2018. Fadlin bersama Zohri dan dua
atlet Indonesia lainnya sukses mempersembahkan medali perak di nomor estafet 4x100 meter putra. Selain Zohri dan Fadlin juga muncul beberapa atlet asal NTB yang sukses mendulang medali di Asian Games 2018. Bersambung ke hal 11
BPBD Distribusikan 145 Ton Beras
Korban Gempa Kesulitan Logistik (Suara NTB/ars)
PROGRES - Progres pembangunan Huntap jenis rumah instan kayu (Rika) yang direkomendasikan sesuai Inpres nomor 5 tahun 2018. Sayangnya percepatan penyelesaian Rika tak dimbangi ketersediaan bahan dasar kayu. Guna memenuhi kebutuhan itu, NTB akan mendatangkan dari berbagai daerah di Sulawesi dan Kalimantan.
BNPB Cairkan Rp2,6 Triliun untuk Huntap
TO K O H Belum Ada Kepastian PENGUMUMAN hasil seleksi CPNS 2018 untuk Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota hingga saat ini belum ada kepastian. Pemprov menegaskan, validasi data peserta atau pelamar yang dinyatakan lolos menjadi CPNS sudah tuntas dilakukan di tingkat pusat. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si menyebutkan, saat ini baru 50 instansi yang sudah mengumumkan hasil seleksi CPNS 2018. Dari 50 instansi tersebut belum ada satupun dari NTB. ‘’Kita belum ada. Baru 50 instansi yang diumumkan Panselnas. Mungkin ada tahapantahapan. Bersambung H. Fathurrahman ke hal 11
KO M E N TTAA R
nanti dicairkan cepat, ndak ada akuntabilitas, kena lagi,’’ katanya sembari menambahkan terus dilakukan rapat koordinasi untuk mempercepat pembangunan Huntap di lapangan. Di tempat yang sama, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ir. Mohammad Rum, MT menyebutkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mentransfer dana pembangunan Huntap sebesar Rp2,6 triliun lebih. Dari jumlah tersebut sebesar Rp1,47 triliun dana Huntap telah ditransfer dari BPBD ke masyarakat. Sisa dana Huntap yang masih berada di BPBD kabupaten/kota terdampak bencana gempa sebesar Rp1,18 triliun. Jumlah penerima dana Huntap sebanyak 58.333 KK. Dengan rincian rusak berat 37.543 KK, rusak sedang 7.547 KK dan rusak ringan 13.243 KK. Rum menambahkan, Pokmas yang sudah terbentuk sebanyak 1.802 Pokmas dengan jumlah anggota 21.863 KK. Bersambung ke hal 11
‘’Informasi yang kami dapat, korban bancana memang agak kesulitan logistik. Itu jadi alasan kita keluarkan stok beras untuk mereka,’’ kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD NTB, Agung Pramuja Jumat (28/12). Dengan droping beras itu,
setidaknya diharapkan membantu meringankan beban masyarakat, khususnya yang masih bertahan di pengungsian. Proses distribusi dilakukan sejak Senin (24/12) lalu. Diantaranya diperuntukkan ke Lombok Barat 12 ton, Mat-
aram 5 ton, Lombok Tengah 7,5 ton, Lombok Timur 25 ton, Lombok Utara 65 ton, Sumbawa Barat 10 ton dan Sumbawa 15 ton. ‘’Kami juga sisakan 5,9 ton untuk persediaan di gudang logistik BPBD NTB,’’ ujarnya. Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/ist)
KORBAN GEMPA- Beras dikeluarkan dari gudang Badan Ketahanan Pangan untuk dikirim ke korban gempa di tujuh kabupaten dan kota.
(Suara NTB/nas)
Rika Paling Banyak MINAT masyarakat korban gempa membangun rumah instan kayu (Rika) cukup tinggi. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB sebanyak 5.897 unit Rika menjadi pilihan masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si mengatakan saat ini masyarakat menebang kayu kebun secara besar-besaran di NTB. Kayu kebun jenis Sengon banyak yang ditebang masyarakat memenuhi permintaan kayu untuk membangun hunian tetap (Huntap). Bersambung ke hal 11
Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menanggapi terhambatnya pencairan dana pembangunan hunian tetap (Huntap) tahap dua sebesar Rp1,1 triliun lebih. Gubernur mengatakan prosedur pencairan dana Huntap meskipun sudah ditransfer ke BPBD kabupaten/kota gampang-gampang susah. ‘’Jadi macetnya di BPBD kabupaten/kota. Ada prosedurnya itu, gampanggampang susah,’’ kata gubernur dikonfirmasi usai acara Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi di Rumah Sakit Mata NTB, Jumat (28/12). Gubernur menjelaskan, dalam pencairan dana bantuan pembangunan Huntap ke masyarakat memang sudah ada prosedurnya. Meskipun dana sudah ditransfer ke masing-masing rekening masyarakat yang rumahnya rusak akibat gempa. Namun pencairan dana harus lewat kelompok masyarakat (Pokmas). Sehingga penggunaan dana menjadi lebih akuntabel. Dan untuk mencegah persoalan hukum di kemudian hari. ‘’Karena kalau
Mataram (Suara NTB) Kondisi korban terdampak gempa di Pulau Lombok dan Sumbawa belum membaik meski sudah melewati fase tanggap darurat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengeluarkan stok beras 145 ton dari gudang dan dikirim ke korban bencana di tujuh daerah.
Belum Difungsikan, Gubernur Kembali Soroti Terminal Haji Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc kembali menyoroti pemanfaatan aset-aset daerah yang tidak optimal, salah satunya terminal haji yang berada di areal Lombok International Airport (LIA). Gubernur tidak ingin asetaset daerah seperti terminal haji, rumah dinas yang berdiri di tengah kota menjadi kumuh. ‘’Banyak sekali aset-aset kita yang belum optimal. Saya lihat banyak rumah-rumah dinas kita jadi rumah kumuh di tengah kota. Juga saya lihat bangunan di bandara,’’ kata gubernur saat acara Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi di Rumah Sakit Mata NTB, Jumat (28/12) siang. Terkait dengan terminal haji, gubernur secara
khusus meminta Kepala Dinas Perhubungan agar memfungsikan aset daerah tersebut. Ia mengatakan, sangat disayangkan jika aset daerah yang sudah dibangun dengan dana negara miliaran rupiah tersebut tak bisa dimanfaatkan. ‘’Kalau ndak dipakai nanti menjadi kumuh, rusak, tempat sampah. Sayang dana negara menguap begitu saja. Mudah-mudahan dicari cara, supaya menjadi tempat apa. Apakah sekretariat bersama, agar bisa dimanfaatkan,’’ saran gubernur. Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan NTB, Drs. L. Bayu Windia, M. Si yang dikonfirmasi mengatakan terminal haji akan tetap dimanfaatkan untuk kepentingan jemaah haji. Bersambung ke hal 11
Madani Mukarom (Suara NTB/nas)
(Suara NTB/dok)
TERMINAL HAJI -Terminal haji yang berada di areal Lombok International Airport. Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah menyoroti keberadaan terminal ini agar segera difungsikan.
(Suara NTB/nas)
DIRESMIKAN - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat acara Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi yang dirangkaikan dengan peresmian RS Mata NTB, Jumat (28/12) kemarin.
NTB akan Kirim Tenaga Kesehatan ke Korsel Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zukieflimansyah, SE, M. Sc mengungkapkan rencana pengiriman tenaga kesehatan asal NTB untuk belajar sambil bekerja di Korea Selatan (Korsel). Hal tersebut diungkapkan gubernur pada acara peresmian beroperasinya Rumah Sakit Mata NTB di eks RSUP NTB, Jumat (28/12) siang. Beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, MPH, Direktur RSUP NTB, dr. H. L. Hamzi Fikri, MM, MARS dan Dekan Fakultas Kedokteran Unram berkunjung ke Korsel. ‘’Saya semalam cek kepada Dekan Fakultas Kedokteran Unram tentang rencana mengirimkan tenaga kesehatan kita ke Korea Selatan. Bersambung ke hal 11
SUARA MATARAM
SUARA NTB Sabtu, 29 Desember 2018
Halaman 2
DPRD Kota Mataram Usulkan Tiga Raperda Hak Inisiatif Dewan Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram, Jumat (28/12) menggelar paripurna penetapan prolegda (program legislasi daerah) yang dirangkaikan dengan penyampaian usulan tiga buah Raperda hak inisiatif Dewan. Rapat paripurna terakhir di tahun 2018 ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., dihadiri oleh Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang. Anggota Bapperda DPRD Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugiarta dalam pidatonya mengatakan, pengajuan usul tiga buah Raperda Hak Inisiatif Dewan tersebut dalam rangka memperkuat kerangka acuan dan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, serta pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan membentuk Peraturan Daerah sebagai amanat/pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun alasan pengajuan dan intisari dari paket Raperda tersebut, yaitu: 1. Raperda tentang Sistem Keamanan Lingkungan Keamanan lingkungan haruslah dijaga dan dipelihara demi ketentraman dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Budaya menjaga keamanan lingkun-
(Suara NTB/ist)
KONSEP KEPUTUSAN - Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma BS, SH., membacakan konsep keputusan DPRD Kota Mataram.
(Suara NTB/ist)
TETAPKAN - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., menetapkan usulan tiga buah Raperda hak inisiatif Dewan gan tersebut, telah menjadi kebiasaan masyarakat sejak dahulu yang merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab segenap elemen masyarakat serta merupakan kebutuhan dasar manusia. Dewasa ini penyelenggaraan keamanan dan ketertiban lingkungan masih dianggap menjadi tugas pokok dan tanggungjawab pihak Kepolisian semata, sedangkan peran serta masyarakat dirasakan sangat minim. Meskipun di beberapa lingkungan masih aktif melakukan ronda malam dan di kawasan perumahan telah menyediakan petugas satuan pengamanan (Satpam), namun jumlahnya masih sangat kecil sehingga dampaknya juga hanya dirasakan oleh masyarakat di sekitar saja, sedangkan di wilayah/lingkungan yang tidak melakukan ronda malam atau tidak menyediakan petugas satuan pengamanan, gangguan keamanan masih marak terjadi seperti pencurian, perampokan dan bahkan ulah remaja yang bersikap kurang baik terutama pada malam hari sehingga berpotensi mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, sehingga memerlukan penanganan yang tepat dan serius oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat. 2. Raperda tentang Pemberdayaan Koperasi
Koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipertegas lagi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, di mana pembangunan Koperasi termasuk Koperasi Syariah diarahkan untuk mengembangkan demokrasi ekonomi yang adil dan beradab melalui demokrasi ekonomi yang dapat mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat. Selama ini, Koperasi dihadapkan pada tekanan untuk melaksanakan penyelenggaraan perkoperasian berdasarkan logika investasi yang rasional serta sistem dan prosedur pengelolaan yang lebih efisien. Di mana Koperasi yang tidak menghasilkan nilai tambah ekonomi, tidak akan dapat bertahan dan melanjutkan kegiatan usahanya. Maka sesuai perkembangan kebutuhan dan tantangan pembangunan ekonomi tersebut, diperlukan keberpihakan kebijakan ekonomi yang memberikan kesempatan, dukungan dan pengembangan ekonomi rakyat berbasis Koperasi. 3. Raperda tentang Pengembangan Perpustakaan Berbasis Digital Setiap orang berhak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang layak guna membantu ke-
berlangsungan kehidupannya, seiring dengan masih rendahnya tingkat pengetahuan dan kualitas pendidikan di setiap jenjang dan satuan pendidikan dianggap sebagai salah satu permasalahan dan tantangan saat ini. Selain itu, mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata, salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya keseimbangan dalam memperhatikan input, proses, dan output pendidikan yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana pendidikan, seperti manajemen dalam layanan khusus yang memiliki tugas untuk mendukung keberhasilan proses belajar mengajar yang ditunjang dengan ketersediaan pusat sumber belajar dengan layanan perpustakaan berbasis digital. Dewasa ini, tingkat minat dan kegemaran membaca sangat rendah dan pemanfaatan media komunikasi hiburan tidak mendukung tumbuhnya minat baca masyarakat serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang dengan sangat cepat yang ditandai dengan semakin mudahnya memperoleh informasi dari berbagai penjuru dunia dalam hitungan detik, sehingga informasi tersebut tidak akan dapat tertampung dalam satu perpustakaan atau pusat dokumentasi dan informasi manapun.(fit/*)
(Suara NTB/ist)
PIDATO - Anggota Bapperda DPRD Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugiarta menyampaikan pidato pengantar usulan tiga buah Raperda hak inisiatif Dewan.
Puluhan Liter Miras Dimusnahkan MESKI perayaan tahun baru di Kota Mataram akan digelar sederhana, namun animo masyarakat dari luar kota dipastikan tinggi. Keamanan dan kondusivitas perlu dijaga terutama di lingkungan. Lurah Kekalik, H. Fathurrahman menegaskan, perayaan pergantian tahun tidak ada yang dipersiapkan secara khusus. Arahan dari kepala daerah bahwa lurah dan camat diminta memantau wilayah masing - masing. Arahan ini kata Fatur, sapaan (Suara NTB/dok) akrab Lurah Kekalik, ditindaklanH. Fathurrahman juti dengan membuat posko pemantauan melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas. “Kita sudah rapat dengan pak camat, Kapolsek dan Danramil. Fokus memantau keamanan wilayah masing - masing,” kata dia. Dia mengakui, wilayahnya ramai kos - kosan. Tak menutup kemungkinan masyarakat luar Kota Mataram mengunjungi sanak - keluarga dan kerabat mereka. Ini juga perlu diantisipasi. Kepala lingkungan termasuk ketua RT rutin mengontrol kos - kosan. Termasuk induk semang ditekankan membantu mengawasi. “Itu juga jadi perhatian kita,” tambahnya. Masyarakat dipastikan akan menyambut pergantian tahun baru dengan euphoria masing-masing. Terutama diantisipasi pesta minuman keras di kos - kosan. Termasuk aktivitas lain disinyalir memicu permasalahan di masyarakat. Fatur tak melarang masyarakat merayakan tahun baru. Tetapi menghiasi dengan kegiatan - kegiatan positif. Makna tahun baru sebenarnya, harus dijadikan bahan introspeksi diri. “Yang paling baik itu dimanfaatkan untuk kegiatan positif saja,” serunya. Terhadap perubahan cuaca tambahnya, Pemkot Mataram juga telah mengeluarkan imbauan ke masing - masing kelurahan. Intinya masyarakat diminta mengantisipasi hal - hal yang tidak diinginkan. Termasuk menghindari pantai mengingat anomali cuaca seperti saat ini. (cem)
Walikota dan Bupati Lobar Bahas Rencana Pembangunan Ruas Jalan ke Gunung Sari Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mulai membuka komunikasi dengan Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid. Komunikasi ini terkait keinginan pembangunan ruas jalan dari ruas Bung Hatta Kelurahan Rembiga menuju ruas jalan Gunung Sari. Dikonfirmasi usai apel HUT Satpam pada Jumat (28/12), Walikota mengakui, pertemuannya dengan Bupati Lobar. Salah satu yang dibahas rencana membangun jalan dari Bung (Suara NTB/cem) Hatta ke Gunung Sari. “Iya, kaH. Ahyar Abduh lau sama Bupati Lobar kan dari dulu saya kenal,” kata Walikota. Prinsipnya Bupati Lobar demikian kata dia, sepakat dengan konsep ditawarkan oleh Pemkot Mataram. Akan tetapi, ia meminta waktu memikirkan. Karena, lahan serta anggaran dibutuhkan sangat besar. Sementara, Pemkot Mataram kata Walikota, siap dari segi penganggaran. Luas jalan perlu dibebaskan sekitar satu kilometer. Nantinya, pembangunan jalan meminta anggaran ke pemerintah pusat. “Belum sih ada kesepakatan. Dia juga harus berpikir karena luas juga lahan dibuka,” tandasnya. Selain pembebasan lahan, dia juga membicarakan batas wilayah. Termasuk gerbang yang mendapatkan apresiasi dari Pemkab Lobar. Secara teknis disampaikan Kepala Dinas PUPR, Ir. H. Mahmuddin Tura, pembangunan jalan terusan Bung Hatta menuju Bukit Korea Gunung Sari, tujuannya mengurai kemacetan di Jalan DR. Wahidin, Kelurahan Rembiga. Estimasi kebutuhan anggaran belum dihitung. Jika mengacu perhitungan anggaran dari Balai Jalan Nasional (BJN) per satu kilometer membutuhkan anggaran Rp 10 miliar. “Paling tidak kita butuh Rp 10 miliar,” sebut Mahmuddin. Mahmuddin belum berani memastikan kapan pembangunan jalan itu dikerjakan. Hal itu sebatas keinginan yang disampaikan oleh kepala daerah. “Kalau anggaran 2019 ndak mungkin. Karena, sudah ada penganggaran lain,” demikian kata dia. (cem)
Pemusnahan tersebut dipimpin Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh didampingi Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana, Kapolres Mataram AKBP Syaiful Alam, Dandim 1606 Lombok Barat Letkol CZI Djoko Rahmanto, perwakilan Kejari Mataram Dedi Irawan dan pimpinan OPD lingkup Pemkot Mataram. Walikota mengatakan, pemusnahan minuman keras merupakan hasil sitaan Polres Mataram dari razia di sejumlah titik. Selain ilegal, pedagang diduga melanggar aturan karena menjual miras tanpa izin. “Ada temuan, ada bebera tempat yang liar tidak pakai izin, ada standar ada peratu-
ran-peraturan yang mengatur tentang minuman keras. Jadi tidak bisa sembarangan tapi kita operasi secara bertahap,” ujarnya, Jumat (28/12). Menjelang tahun baru, Walikota mengharapkan, aparat keamanan melakukan operasi di tempat-tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin. Biasanya momen - momen tahun baru dimanfaatkan untuk hal - hal yang berlebihan. “Saya minta untuk diantisipasi,” pinta Walikota. Sementara, Kapolres Saiful menambahkan, pemusnahan barang bukti miras dari hasil KKYD (Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan) di sekitar wilayah hukum Polres Mat-
(Suara NTB/mhj)
DIMUSNAHKAN - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh bersama Wakil Walikota H. Mohan Roliskana, Kapolres Syaiful Alam dan Ketua DPRD H. Didi Sumardi memusnahkan minuman keras ilegal di halaman Kantor Walikota, Jumat (28/12). aram. Dari hasil operasi, diamankan puluhan liter miras ilegal. “Ada minuman keras yang memang tidak sesuai dengan peraturan, baik itu ketentuan hukum maupun
Pembangunan Gerbang Lingkar Selatan Jadi Pro - Kontra Mataram (Suara NTB) Bukan saja keterlambatan pengerjaan disorot masyarakat. Desain, kekuatan serta pilihan warna gerbang Lingkar Selatan Kota Mataram dari Lombok Barat menjadi pro - kontra. Pro - kontra terkait tampilan warna merah, kuning, putih dan biru pada rangka baja. Gerbang ini jadi viral di media sosial. Foto yang diposting salah satu media online disukai oleh 21.829 orang dan 485 komentar. Komentar para netizen beragam, dari yang mendukung hingga sedikit sadis. Selain mengkritik soal pemilihan warna, netizen juga mempertanyakan kekuatan proyek yang dikerjakan dua kali penganggaran 2017 dan 2018 dan menghabiskan sekitar Rp8 miliar. Menanggapi komentar masyarakat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ir. H. Mahmuddin Tura menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir kekuatan dari rangka baja yang dipasang sebagai bahan pembangunan gerbang. Konsultan telah menghitung kekuatan rangka baja. Demikian pula, perusahaan
(Suara NTB/cem)
GERBANG KOTA - Pekerja masih terlihat mengerjakan gerbang di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong Baru, Jumat (28/12). Proyek yang dikerjakan dua tahun anggaran di 2017 dan 2018 senilai Rp8 miliar menuai pro - kontra karena desain dan kombinasi warnanya. tempat memesan material rangka baja tersebut menghitung kembali. Pabrik kata Mahmuddin, berani memberikan garansi. “Pabrik juga ndak mungkin sembarangan. Mereka tidak mau bermasalah di lapangan,” tegas Mahmuddin dikonfirmasi, Jumat (28/12). Standar keamanan gerbang telah dipikirkan matang - matang. Yang jelas aman dilalui oleh pengendara. Dijelaskan, kombinasi warna di gerbang menunjukan keberagaman
masyarakat di Kota Mataram. Dan, konsep warna, desain dan lain sebagainya murni berasal dari pemikiran Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. “Filosofis pemilihan warna nanti dan desain nanti dipasang di bawah gerbang. Pak Wali juga langsung akan mengekspose,” tandasnya. Menurut Mahmuddin, gerbang itu memiliki filosofis mendalam. “Biar nanti Pak Wali yang jelaskan,” demikian kata Mahmuddin. (cem)
Izin Hotel Diduga Disalahgunakan Mataram (Suara NTB) Satpol PP Kota Mataram melakukan penertiban tempat hiburan malam. Ditemukan indikasi pengelola menyalahgunakan izin hotel. Penertiban hiburan malam, Kamis (27/12) malam, melibatkan TNI bersenjata lengkap. Tim mulai bergerak pukul 20.30 Wita. Aparat penegak Perda ini menyisir beberapa hotel di Cakranegara. Ditemukan, wanita penghibur di dalam kamar serta ruang karaoke. Tim kembali bergerak menyisir tempat hiburan lainnya. Diamankan puluhan botol minuman keras tradisional dan pabrikan dari sembilan lokasi hiburan malam. Petugas menemukan kejang-
galan di salah satu hotel di Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram. Pemilik hotel terindikasi menyalahi izin. Karena, izin usaha hotel, namun dilengkapi tempat karaoke. Selain itu, patner song disediakan tempat di belakang hotel. “Izinnya hotel, tapi kok ada tempat karaoke. Kita kaget partner song (PS)-nya ternyata ditempatkan di belakang hotel,” jelas Kasat Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati, Jumat (28/12). Dijelaskan Bayu, penertiban ini merupakan langkah pemerintah menjaga kondusivitas menjelang tahun baru. Pihaknya menyisir sembilan tempat hiburan malam. Dan, mengamankan puluhan botol miras. Pemandu lagu atau part-
ner song-nya hanya didata. “PS - nya kita data. Kalau miras langsung kita amankan,” kata Bayu. Langkah tersebut sebagai bentuk peringatan bagi pengelola hiburan malam di Kota Mataram. Pengusaha diingatkan tidak mengulangi kembali. Karena, sewaktu waktu tim akan turun kembali. “Ini sebagai peringatan ke mereka. Kita tetap turun melakukan pengawasan,” tandasnya. Terkait hotel di Kelurahan Pagutan, akan direkomendasikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, agar tidak memberikan izin. Pasalnya, pengelola telah menyalahi izin yang dikeluarkan oleh Pemkot Mataram. (cem/mhj)
Perda (peraturan daerah),” ujar Saiful Alam. Penindakan terhadap peredaran miras ilegal terus dilakukan. Kepolisian bakal menyisir titik - titik disinyalir menjual
dan atau mengedarkan minuman beralkohol. “Kita akan melakukan kegiatan terus menerus, ini menjelang tahun baru sehingga ini kita musnahkan dulu,” katanya. (mhj)
Ampenan Masih Tertinggal SEKRETARIS Komisi IV DPRD Kota Mataram, Fuad Sofian Bamasaq, SH., menyambut baik rencana penataan kembali kota tua Ampenan, termasuk bekas Pelabuhan Ampenan. Karena memang sampai saat ini, penataan kota tua Ampenan belum juga rampung. Khusus untuk penataan bekas Pelabuhan Ampenan, membutuhkan keterlibatan masyarakat. Di sisi lain, Pemkot Mataram diharapkan tegas kepada masyarakat. ‘’Jadi masyarakat itu harus mau diatur, jangan semaumaunya sendiri,’’ demikian Fuad kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Jumat (28/12). Karena bagaimanapun, penataan itu jelas akan membawa implikasi positif bagi masyarakat. Seperti meningkatnya taraf hidup masyarakat sekitar. ‘’Intinya sekarang kan masyarakat harus bisa bekerjasama dengan pemerintah,’’ pintanya. Fuad mengaku sering melihat ketika dilakukan penertiban oleh aparat Satpol PP di sana, sering terjadi miskomunikasi. Padahal Camat dan Lurah sudah mensosialisasikan bagaimana agar pada PKL di sana berjualan dengan tertib sesuai aturan yang ada. Oleh karena itu, anggota Dewan dari dapil Ampenan ini mendorong adanya upaya konkret dari Pemkot Mataram agar perekonomian masyarakat Ampenan bisa setara dengan masyarakat yang ada di Cakranegara. Fuad menyebut, Ampenan sudah lama tertinggal setelah Pelabuhan Ampenan dan Bandara Selaparang tidak aktif lagi. Politisi PDI Perjuangan ini tidak menyangkal bahwa geliat perekonomian di Ampenan jauh berbeda dengan di Cakranegara. Untuk itu, sambung Fuad, Ampenan harus menjadi prioritas Pemkot Mataram. Apalagi Ampenan dapat dikatakan sebagai cikal bakal sejarah berdirinya Kota Mataram. ‘’Orang-orang di luar sana kan tahunya Lombok setelah ada gempa. Karena dari dulu orang tahunya Lombok itu ya Ampenan,’’ demikian Fuad. Dengan dianggarkannya lagi penataan kota tua Ampenan, dia berharap Ampenan dapat kembali kejayaannya. Dia menyarankan agar Pemkot Mataram melalui OPD terkait agar memaksimalkan keberadaan pantai sepanjang 9 kilometer di Kota Mataram. Karena, menurut Fuad, Ampenan sesungguhnya memiliki potensi yang luar biasa. Hanya saja belum ditata dan dikelola secara maksimal. Oleh karena itu, OPD-OPD terkait seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan harus bersinergi melakukan penataan itu. (fit) Fuad Sofian Bamasaq
(Suara NTB/fit)
Jaga Kondusivitas
Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram bersama Polres, Kodim, Kejaksaan dan pengadilan negeri memusnahkan puluhan liter minuman keras (miras). Minuman haram itu merupakan barang bukti hasil operasi yang digelar Polres Mataram beberapa waktu lalu.
EKONOMI DAN BISNIS
SUARA NTB Sabtu, 29 Desember 2018
Survei Batan, Koresponden Tak Setuju PLTN Dibangun di NTB
Dishub akan Buka Jalur Laut Rintisan LombokBadas-Goa-Moyo dan Pulau Medang
Mataram (Suara NTB) Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) melakukan survei rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Provinsi NTB. Hasilnya, PLTN belum menjadi pilihan.
(Suara NTB/bul)
Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan membuka jalur rintisan melalui laut yang menghubungkan beberapa titik di Pulau Lombok dan Sumbawa. Rencananya akan dimulai pada Februari 2018 mendatang. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Drs. L. Bayu Windia, MM di Mataram, Jumat (28/12) kemarin menegaskan, jalur laut dimaksud akan menghubungkan beberapa tempat-tempat strategis pariwisata L. Bayu Windia yang ada di Pulau Sumbawa. Mengambil titik pemberangkatan dari Labuan Lombok menuju Badas, lalu ke Goa, ke Moyo, dan titik koneksi terakhir ke Pulau Medang. Pemerintah daerah akan menyediakan subsidi untuk membuka rute laut ini. Kepala dinas mengatakan, sebagai jalur rintisan, direncanakan sarana transportasi lautnya akan menggunakan kapal cepat berkapasitas penumpang 100 orang. “Kita siapkan subsidinya. Paling tidak seminggu tiga kali pelayanannya,” demikian L. Bayu. Pemerintah daerah tertarik membuka rute laut menuju titik-titik yang disebutkan, mengingat potensi pariwisatanya yang cukup menarik, bahkan diantaranya telah sangat tersohor di mancanegara. “Sebut saja Pulau Moyo. Pulau yang terkenal karena pernah didatangi Lady Diana (Puteri Kerajaan Inggris). Banyak yang hanya tahu-tahu saja, tapi tidak pernah ke sana. Karena itu kita bukakan fasilitasnya,” kata L. Bayu. Ia memastikan, pembukaan rute rintisan ini telah siap. Terutama dari sisi dermaga sandar kapal. Dengan rencana pembukaan jalur laut rintisan ini, Dishub Provinsi NTB mengharapkan, tinggal pelaku pariwisata mengelola/menjual paket-paket pariwisata ke rute-rute dimaksud. Pemerintah daerah selanjutnya akan melihat efektivitasnya secara berkelanjutan. Untuk darat, L. Bayu juga menyinggung soal subsidi untuk BRT (Bus Rapid Transit) yang dioperasikan oleh Perum Damri. Tahun 2018 ini, BRT – BRT ini dioperasikan dengan cara disubsidi. Tahun 2019 mendatang, rencananya pemerintah daerah akan mendorong operasionalnya tanpa disubsidi. “Kita akan bicarakan dengan Damri. Apakah mau mengoperasikannya tanpa disubsidi,” demikian kepala dinas. (bul)
Budidaya Madu Trigona akan Dikembangkan Secara Massif Mataram (Suara NTB) Bappeda berencana akan mendukung pengembangan madu trigona secara massif. Menyusul potensi produksi dan pasarnya yang cukup terbuka. Untuk tahap awal, Bappeda bekerjasama dengan Dewan Riset Daerah sedang melakukan kajian untuk mengembangkan madu trigona ini dari hulu ke hilir. Dalam keterangannya, Kepala Bappeda Provinsi NTB, H.Ridwan Syah mengatakan, untuk tahap awal ini, H.Ridwan Syah fokus programnya ke pembudidaya madu trigona di Kabupaten Lombok Utara. “Inovasi kelompok pembudidayanya di sana cukup bagus. Bahkan menjadi nominasi mendapat penghargaan nasional. Karena itu kita fokus dulu di KLU,” jelas mantan Kepala Dishubkominfo Provinsi NTB ini. Lombok Utara dikenal sebagai penghasil madu terigona budidaya yang tidak kecil potensinya. Sayangnya, tidak cukup massif masyarakat mengembangkannya. Karena itu, pemerintah daerah akan masuk melaksanakan programnya untuk dikembangkannya lebih besar. Madu trigona dikenal memiliki khasiat yang cukup kaya untuk kesehatan. Melebihi madu biasa. Produksi madu trigona inipun tidak sebesar produksi madu oleh lebah biasa. Karena itulah, madu trigona ini tergolong spesial. “Kita belum sampai tahap teknis pengembangannya. Masih dilakukan kajian awal terlebih dahulu,” demikian Ridwan Syah. Sementara itu, salah satu pengusaha madu, Ir. Bing Gianto juga mengapresiasi keinginan pemerintah untuk mendukung pengembangan madu di daerah. Ia termasuk salah satu pihak yang diilibatkan pada kegiatan Focus Group Discussion ( FGD) Pengembangan Klaster Inovasi Lebah Madu Trigona pada 19 Desember kemarin. Ia menyebut rencana pemerintah untuk mendukung pengembangan budidaya madu untuk hilirisasinya. Tetapi pemerintah daerah diharapkan benar-benar serius menggarap potensi ini. Bing Gianto mengatakan, NTB memiliki potensi yang cukup besar sebagai daerah produksi madu. Tetapi pemerintah daerah belum cukup serius menggarapnya. “Akibatnya, pasar-pasar madu yang terbuka cukup lebar di Indonesia, diisi oleh madu-madu luar negeri yang kualitasnya lebih rendah dibanding madu yang kita miliki. Padahal, harga madu luar negeri itu harganya jauh lebih mahal,” jelasnya. Beberapa kelemahan yang dilihat di daerah. Misalnya, instansi terkait masing-masing punya binaan (ego sektoral). Karenanya, disarankan sebaiknya dibentuk tim terpadu yang terdiri dari instansi terkait, pemerhati, kampus dan komunitas. Sosialisasi tentang manfaat dan ciri-ciri madu murni secara nasional belum dilakukan. Sehingga, masyarakat masih kurang memahami manfaat madu. Kurangnya tim terhadap pemahaman tentang strategi pemasaran “Belum adanya database tentang jumlah produk madu dan jumlah pembudidaya madu. Kurangnya promosi yang dilakukan. Harapan kita semoga pemerintah benar-benar serius menggarap potensi besar ini,” demikian Bing Gianto. (bul) Bing Gianto (Suara NTB/bul)
Halaman 3
Batan melakukan ekspose hasil survei di Kantor Dinas ESDM Provinsi NTB, Jumat (28/12) kemarin. Survei dilakukan sebulan pascagempa di Lombok. Kepala Batan, Djarot Sulistio Wisnubroto memaparkan, sebanyak 474 responden dimintai pendapatnya. Tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB. Beragam pekerjaan, latar pendidikan, laki maupun perempuan. Dinyatakan bahwa ketika pemerintah berencana membangun PLTN di Indonesia, umumnya koresponden setuju. Sebaliknya, ketika PLTN direncanakan dibangun di NTB, koresponden menyatakan menolak atau tak menjadikannya prioritas. Djarot menyebut, justru yang diinginkan koresponden, NTB dibangunkan pembangkit listrik alternatif tenaga surya, air, kemudian angin, barulah nuklir. “Jadi secara
terbuka kami juga katakana, itu PR kalau kita ingin bangun PLTN di NTB,” ujar Djarot. Dalam ekspose kemarin, hadir juga, anggota Komisi XII DPR RI, Dr. Kurtubi, Kepala Dinas ESDM, M. Husni dan stakeholders terkait. Djarot mengatakan, dari hasil survei juga didapat informasi publik masih alergi dengan alternatif pembangunan pembangkit listrik dengan sumber tenaga nuklir ini. Karena itu, lanjut Djarot, toh ketika pemerintah ingin membangun PLTN di NTB, perlu sosialisasi lebih massif. Sebab bisa jadi, belum tertariknya publik lantaran pemahamannya masih sangat kurang tentang PLTN terhadap dampak positif negatifnya. Sementara itu, Dr. Kurtubi merespon hasil survei yang dilakukan oleh Batan. Menurutnya, sah-sah saja masyarakat tak setuju. Teta-
pi oleh pemimpin daerah sebelumnya, sangat mendukung jika pemerintah membangun PLTN di NTB. Sebagai wakil di Komisi VII DPR-RI, ia menegaskan keinginan kuatnya mendorong pemerintah membangun PLTN didasarkan banyak pertimbangan. Pertama, masukan dari pengusaha,yang mengelola tambang Batu Hijau Sumbawa Barat. Masukan PT. AMNT ini, menyusul rencana pembangunan smelter untuk melakukan pemurnian konsentrat. Dimana, kebutuhan akan sumber listrik menjadi sangat strategis untuk menunjang operasional smelter. “Ini baru kebutuhan smelter saja. belum industri ikutan lainnya yang juga membutuhkan energi listrik yang tidak kecil,” kata Ketua Kaukus PLTN di Senayan ini. Ia juga menghargai penda-
(Suara NTB/bul)
EKSPOSE - ekspose hasil survei Batan di Dinas ESDM kemarin terkait rencana pembangunan PLTN pat masyarakat dari hasil survei tersebut. Tetapi secara nasional, legislatif tetap akan mendorong pemerintah membangun PLN. “Kalau tidak di NTB, mungkin di Kalimantan dulu kita dorong dibangun,” ujarnya. Dr. Kurtubi mengatakan, tentu sangat mustahil membangun PLTN di NTB dalam lima tahun ke depan, menyusul pembangunan smelter
yang harus sudah dibangun sebagai amanat pemerintah kepada perusahaan tambang. Setidaknya, PLTN nantinya untuk memenuhi kebutuhan industri ikutan smelter yang diproyeksikan kebutuhan listriknya juga tidak kalah kecil. Karenanya, ia mendorong sosialisasi terus dilakukan secara massif, agar masyarakat paham tentang pembangkit listrik tenaga nuklir. (bul)
SUARA NTB Sabtu, 29 Desember 2018
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Stunting di Lotim Dihadapkan Persoalan Berat PDAM Kabupaten Lombok Utara (KLU) dihadapkan pada persoalan berat dalam proses recovery pelayanan air bersih pascabencana gempa. Pasalnya PDAM KLU melaporkan kerugian akibat bencana sebesar Rp 25 miliar, dengan tingkat kerusakan ikut mengarah pada prasarana layanan air bersih di pelanggan SR (sambungan rumah). Direktur PDAM Lombok Utara, Raden Waliadin, SE., di sela - sela pembahasan RKA PDAM 2019 men(Suara NTB/ari) Raden Waliadin gungkapkan pihaknya tetap berupaya maksimal untuk memberi pelayanan air bersih kepada masyarakat. Tahun 2019 mendatang, pihaknya fokus pada beberapa kendala pelayanan yang dialami pascagempa. Antara lain, menambah cakupan air baku, perbaikan jaringan (IPA) rusak, dan mengganti rekening meter pelanggan SR. “Estimasi sementara SR rusak sekitar 7 ribu pelanggan, itu sama dengan 50 persen dari jumlah pelanggan kita sebanyak 14 ribu pelanggan,” ujar Waliadin. Ia menyebut, jumlah kerugian PDAM akibat gempa yang dilaporkan ke KAP (Konsultan Akuntan Publik) dan BPKP sebanyak Rp 25 miliar. Kerugian itu muncul akibat kerusakan aset (gedung, perpipaan dan meter air), serta akibat mandeknya tagihan masyarakat. PDAM Lombok Utara mengalami penurunan drastis pada penerimaan bulanan. Dari sebelum gempa, PDAM menerima setoran pelanggan antara Rp1 miliar - Rp1,4 miliar lebih menjadi hanya Rp 100 juta per bulan saja. Tahun 2019, PDAM harus bisa memastikan adanya tambahan sumber air di setiap cabang baik Bayan, Kayangan dan Pemenang. Di Cabang Bayan sumber air diketahui merosot pascagempa. Demikian juga di Kayangan. Dua mata air di Kayangan masih harus berbagi dengan masyarakat untuk irigasi dan Pamdes. “Untuk menambah air baru, harus ada DED dulu untuk syarat ajukan ke Satker. Tidak bisa serta merta kita pasang sumber air tanpa DED,” imbuhnya. (ari)
Bupati : Penyebabnya adalah Pernikahan Dini Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) adalah salah satu daerah yang warganya banyak terpapar kasus stunting. Menurut Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy penyebab utama terjadinya kasus stunting ini adalah kasus pernikahan dini. Untuk itu, bupati mengajak masyarakat Lotim untuk memerangi pernikahan dini. Diakuinya, banyak anak-anak yang masih kelas 2 SMP sudah diajak untuk menikah. Dalam usia seperti itu, ujarnya, tidak mungkin rahim anak-anak yang masih belia siap untuk mengandung. Untuk itu, pihaknya mengingatkan seluruh desa di Lotim bisa membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang Penanganan Stunting. Apalagi, stunting ini adalah masalah masa depan generasi. Jika banyak yang stunting, ujarnya, generasi menjadi tidak bermutu. Selain itu, harapnya, kepala desa harus membuat Perdes tentang Pernikahan Dini. Ketika sudah ada larangan keras di
tingkat desa tentang pernikahan dini, maka tidak mungkin akan terjadi. Kasus pernikahan dini ini menurutnya pasti diketahui oleh kepala dusun dan RT yang ada di desa. Dalam penanganan stunting, ujarnya, dalam waktu dekat tutur bupati akan diadakan Rumah Sakit Gizi Buruk dan Stunting. Rumah sakit ini sudah pernah dilakukan pada era kepemimpinan Bupati Sukiman periode sebelumnya. Di mana warga-warga yang terpapar kasus gizi buruk dikumpulkan jadi satu dalam satu tempat dan diberikan perawatan dan penanganan kesehatan secara insentif.
Menurutnya, bidang kesehatan, adalah salah satu masalah serius yang harus diatensi, terutama dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Beberapa indikator untuk peningkatan IPM, seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi menjadi perhatian pihaknya. ‘’Buka kulitnya. Kesehatan kita sudah gratiskan masyarakat,’’ terangnya. Tidak hanya itu, ujarnya, pada masalah pendidikan, banyak ditemukan kasus putus sekolah. Jika perlu, ujarnya, kegiatan belajar bagi yang masih buta aksara harus dilakukan. Bupati juga mengingatkan, agar
Program Kotaku di Lotim Tertunda Selong (Suara NTB) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) tahun 2018 di Lombok Timur (Lotim) terpaksa tertunda sampai dengan tahun 2019 mendatang. Hal ini dikarenakan para petugas yang menjadi pelaksana teknis program Kotaku saat ini ditugaskan menjadi fasilitator penanganan percepatan penanganan gempa. Hal ini disampaikan Koordinator Kota Program Kotaku Lotim, H. Afifuddin pada Suara NTB, Jumat (28/12). Menurutnya, jumlah tenaga pelaksana program yang dulu disebut Program Nasional Mandiri (PNPM) Perkotaan ini sebanyak 40 orang. Mereka ditugaskan sebagai fasilitator dalam upaya menangani percepatan penanganan gempa, sehingga apa yang menjadi tugasnya khususnya di Kotaku tidak bisa terselesaikan. Diakuinya, jumlah total anggaran tahun 2018 ini sebesar Rp 17,3 miliar lebih. Anggaran tersebut sebagian besar saat ini berada di Kelompok Badan Kesewadayaan Masyarakat (BKM) yang tersebar di 15 desa se Kabupaten Lotim. “70 Persen anggarannya sudah masuk di rekening BKM,” ucapnya. Adapun lokasinya antara lain di Kelurahan jobalit, Kelayu Utara, Labuhan Haji, Peneda Gandor. Sekarteja, Rarang, Lando dan lainnya. Pilihan desa-desa tersebut dikarenakan luasan kumuh tinggi. “Tahun 2019 pasti akan mulai,” imbuhnya. Diketahui, Program Kotaku adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia. Hal ini upaya mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Arah kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas). Program Kotaku akan menangani kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. (rus)
belajar bagi buta aksara ini diutamakan anak anak dan bukan orang-orang yang sudah tua. ‘’Kegiatan Paket A setara SD,
Jelang Akhir Tahun, 23 ASN KLU Dimutasi
MA Kabulkan Kasasi Kejari Lotim Selong (Suara NTB) Mahkamah Agung (MA) dikabarkan mengabulkan kasasi yang diajukan jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim) atas putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Mataram. Di mana dalam putusan itu, lima terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan membebaskan lima terdakwa dalam kasus penerbitan 31 sertifikat hak milik di dalam kawasan hutan lindung Sekaroh. Dari putusan Pengadilan Tinggi Mataram itu, majelis hakim memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Lotim untuk membebaskan seluruh terdakwa dari statusnya sebagai tahanan kota. Setelah putusan Pengadilan Negeri Tipikor Mataram nomor 32/PID.SUS.TPK/ 2017/PN.Mts pada tanggal 5 Desember 2017 juga dinyatakan gugur atas putusan Pengadilan Tinggi Mataram. Namun dari putusan itu, Kejari Lotim melakukan kasasi yang kemudian MA mengabulkan kasasi Jaksa. Dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (28/12), Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lotim, Wasita Triantara, mengungkapkan jika hasil kasasi itu sudah putus oleh MA. Namun secara resmi Kejari Lotim belum mengetahui secara detail dan menerima hasil putusannya. Melainkan informasi itu diterimanya dari website MA. “Kita memang melakukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Mataram. Dari website MA, kasasi yang diajukan jaksa dikabulkan,” ujarnya. Untuk itu, posisi dari Jaksa saat ini masih menunggu salinan putusan yang belum diterima untuk mengetahui secara detail isi putusannya untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya terhadap 6 terdakwa yang terbagi dalam dua berkas terpisah. “Nanti terlebih dahulu kita baca hasil putusannya. Apapun isi putusan dari MA itu harus kita laksanakan,”terangnya. Dari website Mahkamah Agung RI, kasus dugaan Tipikor dengan 5 terdakwa yang merupakan eks pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lotim yang terangkum dalam satu berkas, yakni Jalamudin, mantan Kasi Hak Atas Tanah, Ramli, mantan Kasubsi Pemberian Hak Atas Tanag, Mustafa Maksum, mantan Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, Muhammad Na’im, mantan Kasubsi Penataan, Penguasaan, dan Pemilikan Tanah, dan Fathur Irfan, mantan Kasi Pengaturan Penguasaan Tanah pada BPN Lotim. Berkas kasus ini dengan nomor register: 2352 K/PID.SUS/ 2018, nomor perkara pengadilan tingkat 1:32/Pid.Sus.Tpkk/ 2017/PN Mtr, nomor pusat pengantar:W25.U1/4004/HK.07/07/ 2018, dengan pengadilan pengaju: Mataram dan jenis permohonan K dan jenis perkara PID.SUS, klasifikasi: korupsi. Pengajuan kasasi yang masuk tanggal 17 September 2018 ini dengan pemohon Jaksa Penuntut Umum Kejari Lotim dengan termohon/terdakwa H. Jamaludin, SH,MH,MKn, dkk. Mahkamah Agung dalam amar putusannya mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Kejari Lotim dengan tanggal putus 20 Desember 2018. “Sementara berkas kedua dengan terdakwa yakni Kades Pemongkong, Maksam Mawall belum ada putusannya,” pungkas Wasita. (yon)
(Suara NTB/dok)
H. M. Sukiman Azmy
paket B setara SMP dan Paket C setara SMA sederajat ini harus dilakukan lagi. Jika suatu tempat diperlukan SMP, maka adakan satu atap dengan sekolah dasar (SD),” ujarnya. Sementara upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bupati mengaku, potensi pertanian juga sangat luar biasa. Menurutnya, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini menjadi salah satu yang sangat penting dan bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di masing-masing desa. Bupati tidak menginginkan ada aktivitas bisnis di Lotim yang bersifat kapitalis di Lotim. “Saya Sukiman tidak akan perpanjang Iagi izin dari mart-mart itu, jika izinnya berakhir tahun 2020 maka berhenti sampai di situ,” tegasnya. (rus)
(Suara NTB/yon)
BONGKAR MUAT - Satu kapal penyeberangan di Pelabuhan Kayangan yang sedang bongkar muat penumpang.
Isu Gelombang Tinggi, Penumpang di Pelabuhan Kayangan-Poto Tano Sepi Selong (Suara NTB) Penumpang kapal penyeberangan dari arah Pelabuhan Kayangan Lombok Timur (Lotim) menuju Pelabuhan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat sepi. Kondisi itu diduga disebabkan akan terjadi isu gelombang tinggi yang terjadi perairan Lombok maupun Sumbawa. Supervisor Operasional PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Kayangan-Lotim, I Made Sukarta, yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (28/12) tidak menampiknya. Menurutnya, kondisi cuaca di perairan Pelabuhan Kayangan normal, meski angin kencang terjadi di darat. “Kondisi jalur penyeberangan normal. Hanya saja penumpang yang sepi,” ungkapnya. Pihak ASDP Kayangan sebe-
lumnya menargetkan penumpang meningkat 5 persen pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Namun fakta di lapangan saat ini situasi lengang baik penumpang peorangan maupun kendaraan roda dua dan empat. Bahkan penumpang yang menyeberang dari arah Pelabuhan Kayangan, kapal hanya membawa 5-7 unit kendaraan truk. Kendati demikian kapal tetap jalan sesuai jadwal, kesepakatan, dan komitmen yang disepakati dan tidak mesti menunggu kapal penuh. Dari kondisi ini, Made Sukarta mengungkapkan peluang merugi sudah tentu. Namun itu sudah menjadi risiko pihak perusahaan ketika penumpang sepi. Diakuinya, sepinya penumpang terjadi mulai hari
Rabu lalu dari sebelumnya penumpang membeludak saat peringatan liburan Natal pada 25 Desember lalu. “Kemarin penumpang membeludak saat liburan Natal. Kondisi sangat jauh berbeda dengan kondisi yang sekarang,” jelasnya. Kalaupun terjadi cuaca buruk dan gelombang tinggi pada jalur penyeberangan. Made Sukarta mengungkapkan bahwa itu akan menjadi tanggung jawab syahbandar dengan hasil koordinasi apakah kapal diperbolehkan untuk tetap melayani penyeberangan ataupun dilakukan penundaan. Adapun jumlah kapal yang beroperasi saat ini sebanyak 20 kapal baik dari arah pelabuhan Kayangan maupun sebaliknya. (yon)
Bangun Infrastruktur, Lotim Harus Kerja Keras Selong (Suara NTB) Lombok Timur (Lotim) masih berkutat pada masalah infrastruktur dasar. Jalan, jembatan, air dan listrik. Mengatasi masalah tersebut, Lotim memerlukan upaya yang sangat keras. Direncanakan mulai tahun 2019, Pemkab Lotim mulai dengan sistem tahun jamak dengan menganggarkan Rp80 miliar dan tuntas sampai dengan tahun 2021 mendatang. Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin, menegaskan, pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan, irigasi, air minum, sanitasi layak dan perumahan merupakan prioritas utama. Pemerintah daerah bersama DPRD telah sepakat yang di-
tuangkan dalam nota kesepakatan penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan, irigasi serta air minum melalui penganggaran tahun jamak. Selain melalui penganggaran tahun jamak, dialokasikan juga jalan poros desa sebesar Rp235 miliar. Penyediaan air minum bagi masyarakat khusus wilayah selatan Lotim, yang selalu krisis air bersih dan air minum layak setiap musim kemarau dengan alokasi Rp 45 miliar, serta jaringan irigasi sebesar Rp50 miliar. Ditambahkan Rumaksi, untuk mensejahterakan masyarakat, peran perekonomian daerah sangat penting. Saat ini Lotim masih ketergantungan pada dana transfer pemerintah yang
Pemda KLU Larang Kembang Api, Imbau Ramaikan Masjid Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) bersikap tegas menyikapi gelaran tahun baru 2019. Menyambut malam pergantian tahun, Pemda KLU mengeluarkan edaran perihal anjuran menyambut tahun baru. Sesuai Surat Edaran Bupati No. 64/1584/Bupati/2018 tanggal 20 Desember 2018, bupati menegaskan beberapa hal. Pertama, dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban menjelang malam Tahun Baru 2019, Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., memerintahkan kepada seluruh kepala OPD untuk ikut mengawal sesuai tupoksi kerja. Bupati mengimbau kepada masyarakat agar memelihara dan meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masingmasing. Masyarakat diimbau untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan penyakit masyarakat, seperti hura-hura, kebut-kebutan/bala-
pan liar, judi, narkoba, minuman keras, maksiat, dan perbuatan lain yang merugikan diri sendiri dan orang lain. “Memantau dan mengantisipasi potensi lonjakan harga sembako/kebutuhan di pasar, meningkatnya parkir liar, mengatur penjual terompet/petasan yang berjualan di pinggir jalan yang dapat mengakibatkan kelancaran lalu lintas terganggu,” sebut Plt. Kabag Humas Setda Lombok Utara, Mujaddid Muhas, MA., Jumat (28/12). Selain itu, bupati mengimbau warganya agar tidak menyalakan kembang api, menyulut mercon/ petasan serta membuang puntung rokok di sembarang tempat yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. “Khusus masyarakat Muslim diimbau untuk melaksanakan zikir dan tausyiah di masjid atau di musala pada malam pergantian tahun. Sedangkan bagi umat lainnya menyesuaikan,” tambahnya. (ari)
sangat besar, yakni berada pada kisaran 92 persen. Untuk itu, pihaknya akan berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar Lotim tidak selalu bergantung pada pusat. Apalagi, ujarnya, yang menjadi salah satu tolok ukur kemajuan perekonomian daerah adalah PAD. ‘’Sebagaimana misi ke tiga, pengembangan ekonomi daerah, akan diupayakan melalui pembinaan ekonomi kerakyatan, dan ekomomi kreatif yang berbasis potensi lokal dengan memanfaatkan komoditas yang dihasilkan bumi Patuh Karya ini,’’ ujarnya. (rus)
Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., melakukan pergeseran di lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon III, Jumat (28/12). Dari 23 orang yang dimutasi, 1 orang pejabat eselon III mendapat promosi sebagai kepala dinas. Mutasi dilakukan di kantor sementara Pemkab Lombok Utara di Tanjung. Sesuai Surat Keputusan Bupati No. 448/332/ BKD-PSDM/2018, terdapat 23 ASN eselon III dan IV yang digeser, naik pangkat, dan mengalami penurunan pangkat. Beberapa di antaranya yang mendapat promosi antara lain, Drs. H. Faisol, sebagai Kepala Dinas Sosial PPPA (eselon II) dari jabatan sebelumnya sebagai Camat Pemenang. Ia satu-satunya yang mendapat kenaikan eselon pada mutasi akhir tahun ini. Sementara pergeseran dialami oleh beberapa pejabat, antara lain, Adi Wibawa menjabat sebagai Sekban BPKAD dari jabatan sebelumnya Kabid Sosbud di Bappeda KLU. Sementara, Sekban BPKAD sebelumnya, Drs. H. Saprinadi, bergeser sebagai Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggantikan Wartawan, S.Sos., yang ditunjuk sebagai Irban Wilayah III pada Inspektorat KLU. Mantan Plt. Sekda di era baru berdirinya Lombok Utara yakni, Intiha, SIP., ikut mendapat promosi. Dari staf pada Dinas P2KB PMD KLU, ia dipercaya sebagai Camat Bayan. Sedangkan Camat Bayan sebelumnya, Musrifin, S.Sos., digeser sebagai Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Disnaker PMPTSP. Selanjutnya pada posisi Camat Pemenang, dipercayakan kepada Suhadman, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
Dalam sambutannya, bupati menegaskan penyegaran pada jabatan ASN murni kebutuhan daerah dan merupakan hal yang lumrah dalam birokrasi. Secara substantif tidak ada hal yang luar biasa dari mutasi yang dilakukan pemerintah. “Bagaimanapun dinamika itu terjadi, ada yang sakit, pensiun, ada juga yang mungkin kita lihat potensinya lebih untuk mengisi pada jabatan baru,” katanya. Selain itu, pergeseran pegawai juga dilakukan karena faktor adanya beberapa jabatan strategis pelayanan masyarakat yang lowong karena pensiunnya pegawai. Misalnya disebutkan, Kadis Sosial sebelumnya, Hadari, SP., pensiun pada 31 Desember ini. Begitu juga jabatan Sekretaris DPRD KLU lowong pascameninggalnya Sekwan, Drs. H. Akhmad Sujanadi. Khusus untuk pengisian jabatan Kadis Sosial, penunjukan Faisol tidak lepas dari hasil pansel yang dilakukan sebelumnya. Secara nilai pansel, Faisol berada di bawah Hadari. “Pergeseran dua orang saja, itu mempengaruhi yang lain sehingga ini murni kita lakukan sebagai tuntutan di pemerintahan,” imbuhnya. Bupati juga melantik beberapa pejabat fungsional untuk mengisi kekosongan pada pelayanan kesehatan, seperti perawat dan guru. Sesuai aturan baru, sebut Najmul, tidak hanya jabatan struktural saja yang harus dilantik tetapi pejabat fungsional. Berkenaan dengan pelayanan pascagempa, Najmul mengingatkan agar ASN dapat bekerja secara maksimal. Kinerja ditunjukkan secara terukur demi mendukung kinerja pemerintah kabupaten secara keseluruhan. Lebih-lebih dalam proses percepatan penanganan rehab rekon perumahan warga. (ari)
(Suara NTB/ari)
LANTIK - Bupati KLU H. Najmul Akhyar melantik pejabat lingkup Pemda KLU, Jumat (28/12).
SUARA NTB Sabtu, 29 Desember 2018
SUARA PULAU LOMBOK
Pemkab Lobar Tak Anggarkan Pembayaran Lahan SMPN 2 Gunungsari
Tunggu Tahun Depan
(Suara NTB/kir)
GOTONG ROYONG - ASN lingkup Pemkab Loteng melakukan gotong royong di lokasi pembangunan Pasar Jelojok Kopang, Jumat (28/12).
Pembangunan Pasar Jelojok Dimulai Praya (Suara NTB) Proses pembangunan pasar Jelojok Kopang Lombok Tengah (Loteng), akhir tahun ini dimulai. Pasar dengan konsep semi modern diperkirakan bakal menghabiskan anggaran hingga Rp.79 miliar. Demikian diungkapkan Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada wartawan, Jumat (28/12). Sebagai tanda dimulainya pembangunan pasar yang dananya bersumber dari hasil pinjaman pemerintah daerah pada PT. Sarana Multi Infrstruktur (SMI), Jumat pagi kemarin, Pemkab Loteng menggelar zikir dan doa bersama di lokasi pembangunan pasar sekaligus gotong royong dengan melibatkan aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemkab Loteng. “Pembangunan Pasar Jelojok Kopang sudah kita dimulai,” sebutnya. Ia menjelaskan, proses tender proyek sudah tuntas dan bisa berjalan dengan lancar, sehingga kegiatan fisik sudah bisa dimulai awal tahun 2019 mendatang dan diharapkan bisa tuntas dalam satu tahun. Untuk para pedagang sudah disiapkan tempat relokasi sementara sampai proses pembangunan Pasar Jelojok selesai dilaksanakan. “Bisa dikatakan semua persiapan sudah tidak ada masalah lagi. Soal pedagang juga sudah sepakat untuk direlokasi sementara waktu,” jelasnya. Pasar Jelojok itu diharapkan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat Loteng secara umum dan bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah ini. (kir)
Puluhan Warga Kuta Terancam Digusur Praya (Suara NTB) Puluhan kepala keluarga (KK) yang saat ini masih mendiami lahan-lahan di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, kini terancam digusur. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan pun sudah melayangkan surat peringatan kepada warga, agar segera mengosongkan lahan yang ditempati paling lambat hingga 14 hari ke depan. General Affair The Mandalika, I Gusti Lanang Bratasuta yang dikonfimasi Suara NTB, membenarkan kalau pihaknya sudah melayangkan surat peringatan kepada warga yang menempati lahan KEK Mandalika untuk segera mengosongkan lahan-lahan tersebut. Menurutnya, lahan-lahan ini akan segera dikembangkan, salah satunya lahan di HPL 47. “Di lahan ini (HPL 47, red) akan dibangun beberapa fasilitas penunjang kawasan. Sehingga kita minta warga yang menempati lahan tersebut segera mengosongkannya,” jelasnya. Kalau tidak, maka proses pembangunan fasilitas penunjang tidak akan bisa dilaksanakan. Belum lagi, lahan tersebut juga akan ditawarkan ke investor untuk dikembangkan, sehingga kalau belum dikosongkan, tentunya lahan initidak akan bisa dikembangkan. Selaku pihak yang diberi kewenangan oleh negara untuk mengelola kawasan The Mandalika, pihaknya berharap bagaimana lahan-lahan yang ada bisa dikembangkan secepat mungkin. Dengan begitu, kawasan The Mandalika bisa segera berkembang seperti yang diharapkan dan bisa segera mendatangkan manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Terkait persoalan tersebut, Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., Jumat (28/12) mengaku akan segera bertemu dengan pihak ITDC guna membahas persoalan ini. Pemerintah daerah, ujarnya, berharap pihak ITDC bisa memberikan waktu bagi warga untuk mengosongkan lahan-lahan yang ditempati tersebut. “Kalau sekarang warga diminta pindah, sementara warga belum punya tempat tinggal yang lain tentu itu bisa menimbulkan persoalan baru. Sehingga kita berharap pihak ITDC bisa memberikan waktu bagi warga untuk pindah sampai ada kejelasan soal tempat tinggal yang baru,” terangnya. Terhadap warga yang menempati lahan-lahan di kawasan The Mandalika tersebut, ungkap Nursiah, pemerintah berencana membangun rumah susun sewa sederhana (rusunawa). Warga yang tinggal di rusunawa ini adalah warga yang tidak punya tempat tinggal. (kir)
(Suara NTB/her)
BUAT GARAM - Warga sedang membuat garam di Sekotong. Dalam mengentaskan kemiskinan, khususnya kalangan petani garam, Pemkab Lobar melakukan sejumlah intervensi kebijakan.
103.770 Warga Lobar Masih Miskin Giri Menang (Suara NTB) – Beberapa persoalan yang menjadi prioritas pembangunan di Lombok Barat (Lobar) ke depan, masih menyangkut kemiskinan, pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi dan IPM serta keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Dari ke empat isu ini, kemiskinan dan pengangguran berhasil ditekan. Kemiskinan bisa ditekan sebesar 1,26 persen dari angka 16,46% di Tahun 2017 menjadi 15,20% di tahun 2018 ini. ‘’Meskipun berhasil ditekan, angka ini masih terbilang tinggi, karena jika melihat jumlah warga yang masih hidup miskin di Lobar mencapai 103.770 jiwa. Sedangkan pengangguran terbuka tersisa 11 ribu. Untuk mengatasi sejumlah persoalan ini, Pemkab Lobar akan menggenjot sektor pemberdayaan masyarakat melalui intervensi program garam rakyat dan gula aren,’’ ujar Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat refleksi akhir tahun, Jumat (28/12). Bupati mengatakan berdasarkan data sensus BPS tahun 2018, angka kemiskinan di Lobar menurun dari tahun 2017 sebesar 16,46 persen atau setara 110 ribu jiwa lebih. Mengalami penurunan penduduk miskin mencapai 67 ribu jiwa menjadi 103.770 jiwa tahun 2018. Akan tetapi diakuinya, jika kemiskinan 15,20 persen ini dikonversi, maka jumlah penduduk miskin di Lobar masih tinggi. “Penduduk miskin di Lobar sebanyak103.770 jiwa, lumayan banyak ini,” aku bupati. Capaian penurunan kemiskinan ini, klaimnya, melampaui target RPJMD sebesar 16,59 persen. Menurutnya, posisi tingkat kemiski-
nan Lobar masih di bawah rata-rata nasional dan provinsi. Untuk menangani kemiskinan ini, pemda terus menggenjot program intervensi. Di antaranya, program perbaikan rumah kumuh yang dari tahun ke tahun terus meningkat, baik sumber anggaran dari daerah, provinsi dan pusat. Selain itu, pihaknya menggenjot program diversifikasi melalui intervensi program pemberdayaan masyarakat. Pihaknya mengintervensi program garam rakyat dan gula aren sejak tahun 2017. Rencananya bulan Agustus lalu direncanakan dilakukan ekspor gula aren dan gula semut ke luar negeri, namun karena gempa ekspor pun batal padahal sudah disiapkan 2 kontainer gula semut untuk dikirim ke Malaysia. ”Tapi karena terjadi gempa, ekspor pun batal tapi kelompok tetap berproduksi,” imbuhnya. Untuk program garam rakyat, pemda ingin agar ke depan bisa mandiri. Artinya bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Saat ini sudah ada 10 hektare lahan pengembangan garam di Sekotong. Tahun depan, pihaknya menargetkan perluasan lahan pengembangan garam rakyat seluas 25
hektare. Keseriusan pemda mengembangkan garam ini, pemda bersama tokoh masyarakat dan petani garam studi banding ke Madura. Sejauh ini, kata dia, banyak warga yang kurang mampu bisa diserap di sektor pengembangan garam rakyat tersebut. Ke depan, potensi pasar garam ini sangat besar dari pihak PDAM. Setiap tahun pihak PDAM membutuhkan 500 kilogram per hari untuk pembersih air. Selain dikembangkan sebagai sentra produksi garam, kawasan ini juga ke depan akan dijadikan wisata. Sedangkan untuk angka pengangguran terbuka di Lobar tidak terlalu tinggi. Secara umum angka pengangguran bisa ditekan dari 3,28 persen tahun 2017 menjadi 3,24 persen di tahun 2018 . jika diangkakan pengangguran mencapai 11 ribu jiwa. “Ini PR kami ke depan,” jelasnya. Berbagai upaya untuk menekan angka pengangguran ini pun sama seperti pada kemiskinan. Pemda juga fokus mengundang investor, menciptakan entrepreneur dan mendorong peranan BUMDes. Diakui warga Lobar banyak sekali bekerja ke luar negeri dan dilayani melalui layanan terpadu satu atap. (her)
123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 LOMBOK Barat (Lomenjeput program untuk re123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 bar) kehilangan potensi konstruksi dan rehabilitasi 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ekonomi selama tahun pasar. Diakui dampak dari 123456789012345678901234567890121234567890123456789 2018 sebesar Rp 7 triliun itu, pertumbuhan ekonomi 123456789012345678901234567890121234567890123456789 akibat dampak bencana selama tahun ini mengala123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 gempa yang melanda. Bemi pelambatan. Diakui wak123456789012345678901234567890121234567890123456789 lum lagi ditambah kerugian tu gempa melanda Agustus 123456789012345678901234567890121234567890123456789 materil yang diakibatkan lalu, ia mengaku sangat pes123456789012345678901234567890121234567890123456789 rumah, infrastruktur dan imis pertumbuhan ekonomi 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 fasilitas umum yang rusak bisa positif, mengingat se123456789012345678901234567890121234567890123456789 mencapai Rp3 triliun. Hal mua sektor perekonomian 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ini berdampak terhadap masyarakat hampir mati 123456789012345678901234567890121234567890123456789 pertumbunan eknomi di diakibatkan gempa. “Tapi 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 daerah setempat melamAlhamdulillah hasil sensus 123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234 BPS tahun ini, pertumbat. Tahun 2018 ini, per123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234 H. Fauzan Khalid bunan ekonomi kita 2,6 per123456789012345678901234 tumbuhan ekonomi hanya 123456789012345678901234567890121234567890123456789 2 persen lebih. Pertumbusen. Jauh dari kekhawatiran 123456789012345678901234567890121234567890123456789 han ini tak sesuai yang di- merintah pusat dan provinsi kami,” klaimnya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 harapkan Pemda Lobar Meski dampak gempa terhadap dampak kerugian 123456789012345678901234567890121234567890123456789 “Berdasarkan hitungan nyaris mematikan hampir yang dialami khusus Lobar 123456789012345678901234567890121234567890123456789 pemerintah pusat untuk Lo- dari sisi ekonomi mencapai Rp semua sektor, namun tidak 123456789012345678901234567890121234567890123456789 bar kehilangan potensi 7 triliun yang berasal dari us- sampai mengakibatkan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ekonomi dampak gempa aha ekonomi masyarakat pertumbunan ekonomi stag123456789012345678901234567890121234567890123456789 mencapai Rp 7 triliun, keru- yang mati, mata pencaharian nan dan negatif (defisit). 123456789012345678901234567890121234567890123456789 gian materil Rp 3 triliun. Tapi hilang dan mobilitas pen- Namun diakui pertumbu123456789012345678901234567890121234567890123456789 yang paling parah ekses yang duduk. Di samping kerusakan han ekonomi 2 persen lebih 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ditimbulkan, termasuk keru- infrasturktur perekonomian. ini jauh dari harapan. Akan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 gian ekonomi,” tegasnya. Diakui banyak pasar-pasar tetapi capaian ini termasuk 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Bupati menjelaskan, yang rusak dampak gempa. Pi- baik di tengah kondisi ben123456789012345678901234567890121234567890123456789 berdasarkan hitungan pe- hak pemda sendiri berupaya cana yang melanda. (her) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789
Pertumbuhan Ekonomi Melambat
Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat seolah pasrah lahan SMPN 2 Gunungsari akan dieksekusi. Pasalnya, Pemda tak punya anggaran untuk membeli lahan itu menyusul di APBD 2019 tak ada alokasi dana untuk pembelian. Pemda akan berupaya melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemenang sengketa agar mau memberikan kelonggaran. Jika pun mentok, pihak pemda mempersiapkan langkah merelokasi siswa di SMP tersebut ke sekolah lain. Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar, H. Moh Taufiq yang dikonfirmasi terkait eksekusi itu mengaku kalaupun akan dieksekusi pemda akan mencari solusi lain.”Kalau itu keputusan (eksekusi), karena kita tidak menganggarkan untuk pembelian tanah di sana (SMPN 2 Gunungsari, red),” ujarnya, kemarin. Menurutnya belum ada pembahasan lebih lanjut terkait kemungkinan pembayaran lahan tersebut. Termasuk kemungkinan metode pembayaran dengan cara menyicil setiap tahunnya. Pihaknyapun akan segera melakukan diskusi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar. Terkait langkah yang akan diambil, jika lahan itu akan dieksekusi, mengingat terdapat ribuan pelajar yang ada di sekolah itu akan terdampak. “Akan didiskusikan dengan Dikbud apakah akan dipindahkan ke sekolah sebelahnya atau gi mana,” sambungnya. Tidak ingin kembali kasus seperti SMPN 2 terulang kembali, pihak Pemkab tengah serius menata administrasi
seluruh aset yang dimiliki. “Sertifikasi aset itu ada datanya di BPKAD, yang selama ini tidak punya (sertifikat). Supaya tidak terulang kasus-kasus seperti ini,” pungkasnya. Lahan SMPN 2 Gunungsari terancam dieksekusi oleh Pengadilan Negeri (PN). Menyusul pihak pemenang sengketa di tingkat Mahkamah Agung (MA) bersikeras akan mengeksekusi lahan itu berdasarkan putusan MA. Langkah ini diambil karena pihak Pemkab Lobar belum juga mau membayar lahan tersebut. Sementara itu, pihak pemda sendiri mengaku defisit anggaran untuk membayar lahan. Sementara pemilik lahan, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra, menilai Pemkab tidak mementingkan skala prioritas penanganan. Jika alasannya, karena kondisi pascagempa, menurutnya sudah ada bantuan dari pemerintah pusat. ”Sebagai pemerintah harus segera memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. Terutama untuk anak-anak ini (SMPN 2 Gunungsari). Bayangkan bagaimana jika di eksekusi,” ujarnya. Diakuinya, ia sebelumnya sudah memberikan penawaran harga lahan kepada Pemkab Lobar sekitar Rp12 miliar. Hanya saja Pemkab Lobar belum ada kesepakatan apakah akan membayar secara bertahap atau cara lainya. Pihaknya pun tidak merasa keberatan jika Pemkab mau melakukan pembayaran dengan cara multiyear.”Saya murni permintaan saya Rp 12 miliar itu yang kami sampaikan saat pertemuan itu,” ujar anggota DPRD Kota Mataram ini. (her)
Pergantian Tahun di Lobar dan Loteng Diisi Zikir dan Doa Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid mengatakan menutup tahun 2018 ini Pemkab Lobar meniadakan perayaan tahun baru seperti tahun-tahun sebelumnya. Orang nomor satu di Lobar ini mengajak segenap jajaran dan masyarakat agar mengisi tahun baru dengan bermuhasabah (introspeksi diri) dan memperbanyak kegiatan keagamaan. “Tidak ada kegiatan yang bentuknya perayaan tahun baru dengan hura-hura, karena itu justru melupakan kenikmatan yang Allah (Tuhan) berikan kepada kita. Saya sudah buat SE ke semua instansi, organisasi masyarakat dan kades supaya menyambut tahun baru dengan kegiatan muhasabah,” katanya saat menggelar refleksi akhir tahun, Jumat (28/12). Pemda pun, kata bupati memulai dengan kegiatan refleksi dan para camat mengadakan kegiatan serupa di kantor masing-masing. Ia berharap agar imbauan ini bisa disambut oleh para kepala desa untuk memfasilitasi dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kegiatan semacam ini, kata bupati, sangat penting, lebih-lebih tahun 2018 ini banyak ujian yang dialami oleh daerah Lobar, sehingga banyak target pemda yang tak tercapai. Mungkin saja dari sisi kuantitatif tercapai akan tetapi dari sisi kualitas banyak yang melenceng dari prediksi. Hal ini akunya paling banyak disebabkan berbagai musibah yang menimpa daerah. Mulai dari awal tahun 2018, banyak terjadi bencana banjir dan longsor lalu pertengahan tahun terjadi gempa yang maha dahsyat sehingga menyebabkan
pemda berada pada titik nadir dan pesimisme. Tak hanya bencana gempa, namun longsor dan banjir juga melanda daerah Lobar. Sementara Kepala Desa Senteluk Kecamatan Batulayar, Fuad Abdulrahman mengharapkan masyarakatnya untuk tidak terlalu berlebihan merayakan malam tahun baru. Selain itu tetap waspada dengan cuaca ekstrem yang terjadi akhir-akhir ini. “Kita harapkan jangan sampai terlalu berhura-hura merayakannya,” ujarnya. Bahkan diakuinya, pihaknya sudah menggelar zikir bersama dan pengajian se Kecamatan Batulayar. Acara itu akan dipusatkan di Desa Senteluk. Di Lombok Tengah (Loteng), Pemkab Loteng memastikan tidak ada perayaan khusus yang digelar pada malam pergantian tahun besok, seperti yang sebelum-sebelumnya. Masyarakat didaerah ini pun diminta untuk lebih memperbanyak kegiatan ibadah di malam pergantian tahun besok. Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos. M.Si., Jumat (28/12), menegaskan, Pemkab Loteng tahun ini tidak akan menggelar perayaan pada malam pergantian tahun. Mengingat kondisi masyarakat sekarang ini masih dalam suasana berduka setelah musibah gempa yang terjadi beberapa bulan yang lalu, sehingga kegiatan-kegiatan ibadah disarankan lebih diperbanyak. Kalaupun masyarakat ingin menggelar perayaan pergantian tahun, hendaknya jangan berlebihan. ‘’Tapi akan lebih baik kalau perayaan pergantian tahun diisi dengan kegiatan-kegiatan positif, seperti kegiatan ibadah,’’ sarannya. (her/kir)
Menikmati Malam Pergantian Tahun di Pool Garden Aruna Hotel MOMEN pergantian tahun merupakan sebuah perayaan yang dinantikan. Setelah menutup tahun 2018 dengan beragam kesuksesan dan pencapaian, maka menyambut tahun 2019 akan lebih optimis dan patut dimeriahkan. Aruna Senggigi Resort & Convention managed by Topotels menjadi salah satu resort yang menawarkan perayaan tahun baru yang tak kalah seru. Beragam hiburan atraktif siap memanjakan para tamu seperti DJ performance, Live Music, Fire Dance & Firework. Atraksi ini akan dikemas dalam acara bertajuk Wonderland New Year Party dan akan digelar di area Pool Garden. Dibanderol dengan harga Rp 300.000nett/orang, pengunjung juga dapat menikmati diskon 30% apabila melakukan reservasi langsung melalui hotel. Harga tersebut sudah termasuk free soft drink atau small beer. Bagi para tamu yang ingin menikmati makan malam, Aruna Senggigi menyediakan buffet dinner all you can eat yang akan dibuka di Pandan All Day Dining, tepat bersebelahan dengan acara Wonderland New Year Party di Pool Garden. Makan malam
hanya dibanderol dengan harga Rp 150.000nett/orang dengan banyak pilihan menu yang dapat dinikmati. Bagi tamu yang membeli paket makan malam juga akan mendapat kesempatan memeangkan doorprize spesial. Tak hanya keseruan hiburan, Aruna Senggigi Resort & Convention managed by Topotels juga menyediakan doorprize yang tak kalah menarik. Banyaknya doorprize yang disediakan siap menanti untuk dimenangkan oleh tamu yang beruntung. Sebagai Grand Doorprize bahkan Aruna Senggigi akan memberikan Trip Liburan ke Bali untuk dua orang sudah termasuk tiket pesawat PP Lombok-Bali-Lombok dan voucher menginap di Ramada Encore Bali Seminyak. Aruna Senggigi selalu berkomitmen memberikan yang terbaik bagi para tamu. Selain lokasi acara yang telah dipilih dengan cermat, kesiapan lain juga telah dilakukan oleh managemen hotel. Kekhawatiran yang mungkin dirasakan oleh para tamu telah dipikirkan dengan baik karena managemen Aruna Senggigi memiliki Crisis Management Team (CMT) yang
(Suara NTB/ist)
PEMKAB Lombok Barat (Lobar) masih menunggu hasil keputusan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS untuk mengumumkan siapa yang berhak lulus. Dari informasi yang diperoleh hitungan Badan Kepegawaian Daerah dan Pemberdayaan SDM (BKD dan PSDM) Lobar, jika pengumuman hasil CPNS dilakukan tahun 2019 mendatang. Saat ini, panselnas masih menginventarisir hasil rekonsiliasi data dari seAgus Rahmad Hidayat luruh Indonesia. Demikian disampaikan Kabid Pengadaan Penempatan Fasilitas Purna Tugas BKDPSDM Lobar, Agus Rahmad Hidayat, Jumat (28/12). Diakuinya, peserta yang lolos CPNS yang bisa memenuhi formasi diperkirakan hanya 201 dari 219 formasi. Sedangkan sisanya 18 formasi lowong, karena 16 formasi dari K2 tidak lolos, ditambah 1 formasi tranfusi darah dan 1 formasi guru BK dari jalur disabilitas. Kekurangan formasi ini akan diusulkan lagi tahun 2019 mendatang. Diakui pihaknya sudah mengusulkan ke pusat hasil kajian kebutuhan ASN selama 5 tahun ke depan mulai dari tahun 2019 sampai 2024. Total kebutuhan ASN yang diusulkan sebanyak 1.800 orang. Baru bisa terpenuhi 201 formasi sedangkan sisanya 1.600 formasi harus diusulkan kembali. “Dari hitungan kami sesuai kebutuhan Lobar masih butuh 1600 ASN, artinya kita masih defisit ASN sebanyak itu,” ujarnya, Jumat (28/12). Menurutnya, data pemetaan ASN ini belum terlalu selesai, namun dari prediksi dengan acuan jumlah ASN yang pensiun per bulan mencapai 200 orang per tahun, ditambah ASN yang pindah. Tingginya kekurangan ASN di Lobar diakibatkan kebijakan moratorium atau pemberhentian sementara perekrutan CPNS selama 5 tahun terakhir. Sementara, setiap tahun banyak ASN yang pensiun dan pindah, sehingga ASN di Lobar pun berkurang. Untuk mengatasi defisit ini pihak BKD akan mendorong agar tenaga honor dan kontrak masuk prioritas tahun depan. Di samping mengusulkan agar dilakukan perekrutan CPNS tahun depan. (her)
Halaman 5
Pool Garden Aruna Senggigi Resort & Convention. selalu siap sedia dalam kondisi apapun. Lokasi yang dipilih untuk merayakan pesta akhir tahun juga merupakan lokasi yang aman, sehingga para tamu pun dapat tenang menikmati ac-
ara pergantian tahun. Aruna Senggigi Resort & Convention managed by Topotels senantiasa mengedepankan kenyamanan dan keamanan bagi setiap tamu yang berkunjung. (r)
SUARA NTB Sabtu, 29 Desember 2018
Mutasi 31 Desember, PNS KSB Dilarang Keluar Daerah Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin, ST melarang seluruh jajaran ASN keluar daerah jelang akhir tahun dengan alasan apapun. Larangan bagi PNS ini ditegaskan Wabup dikarenakan pada tanggal 31 Desember atau sehari jelang tutup tahun 2018, pemerintah akan menggelar mutasi pegawai. “Saya ingatkan ya kepada seluruh PNS tanpa terkecuali. Jangan ada yang keluar daerah dengan alasan apapun. Apalagi mau liburan. Karena hari Senin (31 Desember) kita akan melaksanakan mutasi,” tandas Wabup di sela pidatonya saat acara rutin Forum Yasinan, Kamis malam (27/12). Wabup mengungkapkan, mutasi terakhir di penutup tahun ini akan digelar secara besar-besaran. Rotasi akan dilaksanakan di seluruh tingkatan eselon dalam rangka penyegaran sekaligus pengisian jabatan lowong yang selama ini masih terjadi di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Makanya kami larang keluar daerah siapa tahu ada nama kalian yang masuk dalam mutasi nanti. Jadi wajib hadir saat acara mutasi tanpa terkecuali,” katanya. (bug)
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Proyek Air Bersih di Senawang Belum Dimanfaatkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Proyek air bersih di Dusun Harapan Jaya, Desa Senawang, Kecamatan Orong Telu dipersoalkan. Proyek yang dikerjakan tahun 2016 dengan nilai ratusan juta tersebut hingga kini belum bisa dimanfaatkan. Persoalan ini sudah disampaikan kepada pihak Inspektorat melalui surat pengaduan oleh sejumlah masyarakat setempat, Jumat (28/12). Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri yang dikonfirmasi wartawan membenarkan adanya pengaduan tersebut. Dimana masyarakat memasukkan pengaduan terkait proyek air bersih yang berlokasi di Dusun Harapan Jaya, Desa Senawang. Proyek tersebut dianggarkan tahun 2016
sekitar Rp149 juta, kemudian tahun 2017 Rp 22 juta. Namun sampai saat ini belum bisa dimanfaatkan. “Ada pengaduan dari masyarakat Dusun Harapan Jaya tentang proyek air bersih yang sampai hari ini belum bisa dimanfaatkan. Kami sudah terima surat pengaduannya secara tertulis,” ujarnya.
Dijelaskannya, masyarakat mengharapkan proyek air bersih ini bisa dimanfaatkan. Makanya diminta kepada pihaknya untuk melakukan pemeriksaan. Karenanya, pihaknya berencana menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan khusus (riksus). Riksus tersebut direncanakan pada bulan Januari mendatang.
“Insya Allah nanti bulan januari kita akan turunkan tim untuk mengecek. Nanti kita prioritaskan desa senawang ini untuk kita lakukan pemeriksaan. Kita akan melakukan Riksus lah nanti,” terangnya. Nantinya, dalam pemeriksaan pihaknya akan mengecek apa kendala yang dihadapi sehingga proyek tersebut belum dimanfaatkan. Apakah secara teknis proyeknya belum memenuhi standar atau masih ada yang perlu dikerjakan. Jika memang masih ada item yang harus dikerjakan, maka akan disarankan dan direkomendasikan untuk di-
lanjutkan pengerjaannya. “Intinya kita nanti akan melihat dimana tempat kurangnya sehingga belum dimanfaatkan. Jangan sampai nanti sudah keluar anggaran tetapi tidak bisa dimanfaatkan. Kalau memang dengan anggaran yang ada itu mungkin belum cukup, kita rekomendasikan untuk dilanjutkan. Jangan-jangan belum bermanfaat karena ada yang tidak memenuhi standar, bisa jadi seperti itu. Itulah nanti jelasnya akan kita lihat seperti apa. Intinya masyarakat menginginkan agar bisa dimanfaatkan,” pungkasnya. (ind)
Kesempatan Warga Masuk Data Terdampak Gempa Berakhir Taliwang (Suara NTB) Bagi warga terdampak gempa yang tidak masuk dalam pendataan calon penerima bantuan rehabilitasi rumah dari pemerintah tampaknya harus bersabar. Pasalnya, proses pendataan untuk pengajuan sebagai calon penerima sudah berakhir. Penutupan kegiatan pendataan warga yang rumahnya terdampak gempa itu diungkap Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fus Syaifuddin, ST, Kamis malam (27/12), di acara rutin Forum Yasi(Suara NTB/dok) nan. Di sela pidatonya, Fud Syaifuddin Wabup menyampaikan harapannya kepada seluruh Pokmas Plus yang hadir telah memastikan mendata seluruh warganya yang terdampak bencana gempa. Sebab hari itu merupakan waktu terakhir memasukkan data untuk kebutuhan pengajuan permohonan bantuan rehabilitasi ke pusat. “Mudah-mudahan semua warga yang rumahnya rusak sudah didata ya di seluruh peliuk (Pokmas Plus),” harapnya. Usai acara, kepada wartawan Wabup mengaku, bahwa pendataan warga yang rumahnya rusak terdampak gempa saat ini telah ditutup. “Informasinya hari ini (Kamis) terakhir. Makanya tadi saya sangat berharap kepada Pokmas semuanya (warga yang rumahnya rusak) sudah dipastikan di data,” cetusnya. Masih dari informasi yang diperolehnya, Wabup mengatakan, proses pendataan warga terdampak gempa untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi hanya diberikan batas waktu hingga akhir tahun ini. Sementara jika masih ada warga yang tidak masuk dalam pendataan secara otomatis tidak dapat diajukan sebagai penerima program. “Ini terakhir. Karena tahun depan sudah tidak ada pengajuan lagi, tinggal eksekusi kegiatan rehabilitasinya saja yang digenjot,” timpalnya. Sementara itu ditanya mengenai percepatan kegiatan rehabilitasi yang sedang berjalan saat ini? Wabup menyatakan, Pemda KSB secara khusus sangat bersyukur. Karena jika dibanding dengan daerah lain di NTB, KSB termasuk progresnya yang paling pesat. “Kita tadi juga diapresiasi oleh ibu wakil gubernur. Artinya apa yang kita upayakan untuk masyarakat kita sudah sangat optimal sejauh ini,” paparnya. Meski begitu, Wabup mengaku, percepatan rehabilitasi yang dilaksanakan pemerintah saat ini tetap perlu dukungan penuh ke depannya. Terutama soal anggaran yang sejauh ini proses pencairan dari pusat belum sepenuhnya diterima oleh daerah. “Progres kita yang tahap pertama sudah melebihi anggaran yang dicairkan pusat. Kalau kita mau percepat lagi yang tahap satu atau mulai tahap-tahap berikutnya ya kita mesti tunggu dananya lagi dicairkan,” urainya seraya menambahkan jika sementara ini Pemda KSB terus mengupayakan agar pencarian dana rehabilitasi segera direalisasi pusat. “Katanya sekarang polanya dirubah lagi. Pencairan tidak langsung ke rekening BPBD kabupaten/kota tapi lewat provinsi. Dan saya kira itu bagus ya. Dengan begitu kan provinsi bisa lihat daerah mana yang pesat progresnya pastinya dananya akan didahulukan (dicairkan),” demikian Wabup. (bug)
Wagub Minta Urus Ponpes Sungguh-sungguh Sumbawa Besar (Suara NTB)Kemajuan sebuah madrasah atau pondok pesantren (ponpes) sangat ditentukan oleh cara mengelolanya. Pondok yang baru akan berkembang dengan baik apabila diurus dan diatur dengan sungguh-sungguh. Dikatakan pula, madrasah dengan bangunan mewah tidak akan ada artinya tanpa didukung kurikulum berkualitas. Pesan itu disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, saat meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Raudlatul Jannah, Ponpes Al Majidiyyah NWSumbawa, Jumat (28/12) di jalan Lintas Sumbawa – Moyo. Menurut Wagub, cita cita pendiri Nahdlatul Wathan, TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, adalah menyinari seluruh alam dengan kebaikan. Keberadaan NW harus bermanfaat bagi umat, bangsa dan agama. Dikatakan, apapun yang diikhtiarkan atau dibangun harus berawal dari niat, yaitu niat untuk membangun umat, bangsa dan agama. Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, menyampaikan NW Sumbawa selama ini telah banyak berkiprah mendukung Pemerintah Daerah dalam pembangunan khususnya di bidang pendidikan, humaniora dan religi. Dibuktikan dengan cukup banyaknya berdiri lembaga pendidikan maupun pondok pasantren NW di Tana Samawa termasuk ponpes Al Majidiyyah tersebut. (arn)
(Suara NTB/arn)
BATU PERTAMA - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat meletakkan batu pertama Masjid Ponpes Al Majidiyyah, Jumat (28/12).
(Suara NTB/Uki)
DIRUSAK - Kantor Desa Monta yang dirusak massa, yang diduga tidak menerima hasil Pilkades serentak, Jumat (28/12).
Tolak Hasil Pilkades, Kantor Desa Monta Dirusak Bima (Suara NTB) – Gedung dan fasilitas kantor Pemerintah Desa Monta Kecamatan Monta, dirusak massa. Aksi perusakan itu buntut dari kekecewaan massa yang menilai hasil Pilkades pada Kamis, 20 Desember 2018 diduga terjadi kecurangan. Pj. Kepala Desa Monta Jakariah, S.Sos, mengatakan aksi perusakan kantor Desa mendadak terjadi. Bahkan, pihaknya terkejut tiba-tiba ada puluhan orang yang datang ke kantor setempat dengan membawa balok dan palu.
“Saat itu kondisinya ramai karena ada pembagian gas elpiji gratis kepada masyarakat. Tapi puluhan orang langsung melakukan perusakan,” katanya. Ia mengaku bersama dengan staf Desa sempat melarang dan meminta agar tidak menahan aksi tersebut. Hanya saja tidak mampu dibendung. Bahkan sejumlah staf mengamankan diri, karena takut jadi sasaran pelampiasan kelompok massa tersebut. Menurutnya, perusakan tersebut menyebabkan gedung kantor jebol akibat dihantam palu dan banyak inventaris
yang ada di dalam kantor rusak parah. Diperkirakan, kerugian akibat aksi perusakan ini mencapai ratusan juta. “Kami berharap pelaku pengrusakan dapat diproses secara hukum,” kata Jakariah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima, Drs. Sirajuddin, MM yang dikonfirmasi Suara NTB, tidak mengetahui adanya kejadian tersebut. Pasalnya, ia tengah mengikuti ujian kompetensi di luar daerah. “Saat tidak tahu informasinya. Saya lagi mengikuti ujian
Denda Pelayanan BPJS Bertambah Dompu (Suara NTB) Kepala Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Dompu, M. Jainuddin mengakui masih banyak peserta BPJS Mandiri yang menunggak iuran per bulan. Bahkan, tunggakan tersebut sampai bertahun-tahun lamanya. Kendati begitu, ia menegaskan tidak pernah memiliki tunggakan klaim dari pusat pelayanan kesehatan terutama rumah sakit. Tagihan Rp3,5 Miliar/bulan bisa ditutupi dengan bantuan anggaran dari pemerintah serta beberapa peserta BPJS yang masih sadar akan tanggung jawabnya. Sementara, untuk mereka yang masih menunggak iuran hingga saat ini terpaksa harus
menanggung risiko, yakni denda pelayanan bagi mereka yang menjajalani rawat inap bertambah menjadi 24 bulan dari 13 bulan sebelumnya. “Denda ini hanya berlaku untuk mereka yang rawat inap, sedangkan diluar itu hanya membayar iuran maksimal 24 bulan saja,” kata dia saat dihubungi Suara NTB. Penambahan denda yang sudah mulai diberlakukan 18 Desember kemarin mengacu pada peraturan pemerintah pusat yang dikeluarkan baru-baru ini. Hanya saja, alasan mendasarnya tidak diketahui jelas. Yang pasti, lanjut M. Jainuddin, dengan adanya perubahan tersebut diharapkan tingkat kesadaran masyarakat khususnya peserta BPJS
Mandiri akan pembayaran iuran per bulan bisa meningkat signifikan. “Alasannya apakah karena peserta banyak yang menunggak dan sebagainya kita tidak tahu, yang jelas kita tetap menaati peraturan tersebut,” ungkapnya. Sementara itu, disinggung tindak lanjutnya atas harapan beberapa pihak agar ditambahnya kuota penerima Jamkesda untuk peserta BPJS yang kurang mampu, M. Jainuddin menegaskan, sudah mengindahkannya namun kebutuhan tersebut langsung terenuhi oleh mereka yang lebih awal mengajukan berkas. “Penambahan memang ada tapi sudah ditutupi lagi oleh mereka yang sudah masukan berkasnya,” tandas dia. (jun)
Dipasok ke Sumbawa, Ratusan Botol Brem Diamankan Taliwang (Suara NTB) Kepolisian Resort ( Polres ) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali berhasil menggagalkan pengiriman ratusan botol Minuman Keras (Miras) ke Pulau Sumbawa. Miras jenis brem tersebut, diduga akan digunakan jelang malam pergantian tahun 2018. Kapolres KSB melalui Kasat Reskrim AKP. Muhaemin, SH., SIK kepada Suara NTB, Jumat (28/12) mengatakan, Miras jenis brem tersebut berhasil diamankan di Poto Tano dengan total mencapai 115 botol ketika melakukan operasi lilin gatarin. Bahkan, barang bukti yang juga sudah menjadi barang sitaan tersebut berasal dari Pulau Lombok dan akan dijual bebas di
Pulau Sumbawa. Selain di pintu masuk Pulau Sumbawa (Poto Tano), operasi miras juga terus gencar dilakukan di beberapa wilayah di KSB. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa semakin ditekan, karena tindak pidana yang terjadi berawal dari Miras. “Operasi Miras tetap akan terus kita lakukan jelang pergantian tahun karena kita indikasikan akan ada banyak pesta Miras yang terjadi sehingga angka kriminalitas juga meningkat,” sebutnya. Dikatakannya, terhadap ratusan botol miras yang telah diamankan saat ini, dipastikan berasal dari luar daerah baik dari pulau Lombok. Karena hingga saat ini pihaknya masih belum menemukan produsen Miras apakah itu Brem, Arak, maupun jenis
yang lain. Bahkan para tersangka yang telah diamankan sebelumnya juga mengakui miras ini dipesan dari Pulau Lombok. Untuk menyikapi hal itu, pihaknya akan semakin mengintensifkan patroli di Poto Tano sebagai pintu masuk KSB dan Pulau Sumbawa. Tentu upaya untuk menekan peredaran miras ini bukan tanggung jawab Kepolisian saja melainkan warga masyarakat juga harus terlibat. “Kami tidak bisa bekerja sendiri menekan peredaran miras ini, untuk itu kita berharap masyarakat bisa mengambil peran untuk memberikan informasi. Karena berawal dari Miras, maka gangguan Kamtibmas juga akan terjadi,” tandasnya. (ils)
kompetensi,” katanya. Terpisah, Kapolsek Monta, Iptu Edy Prayitno, mengakui kejadian pengrusakan fasilitas kantor pemerintahan Desa tersebut. Aksi pengrusakan lantaran diduga massa kecewa dengan hasil Pilkades serentak. “Yang memang betul ada kejadiannya. Informasinya persoalan Pilkades,” katanya. Diakuinya, persoalan tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh pihaknya dengan dibantu aparat TNI. Edy meminta masyarakat tetap tenang serta tidak terpancing dengan isu-isu
yang memanaskan suasana. “Jika ada persoalan kami berharap agar dikomunikasikan atau dilaporkan kepada kami. Tidak melakukan perusakan yang akan merugikan masyarakat banyak,” harapnya. Informasi yang dihimpun Suara NTB, protes penolakan hasil Pilkades serentak serentak 53 Desa di Kabupaten Bima itu juga terjadi di Desa Mandala Kecamatan Wera. Sekelompok massa melakukan aksi unjuk rasa, memblokade jalan dan membakar ban bekas di kantor Camat Wera, Jumat (28/12). (uki)
Cegah Abrasi, Tanam Mangrove di Omo Sumbawa Besar (Suara NTB) Untuk mengindari ancaman abrasi pantai, dilakukan penanaman pohon mangrove di Dusun Omo desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara. Sekaligus kedepannya, hutan mangrove bisa dijadikan obyek wisata. Demikian disampaikan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, usai melakukan penanaman pohon mangrove di Omo kerjasama Universitas Samawa dengan BI Perwakilan Provinsi NTB melalui program beasiswa kepada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta seluruh Indonesia, Kamis lalu. Penanaman pohon melibatkan mahasiswa dan masyarakat setempat. Menurut Wabup, pohon Mangrove ini mempunyai banyak kelebihan. Seperti mempunyai akar yang banyak dan bisa mencegah abrasi air laut. Sehingga nantinya akan dapat juga untuk pengembangbiakan atau bertelurnya hewan hewan laut. Dan ini berguna untuk masyarakat di sekitar. Apalagi sudah menjadi tanggung jawabbersama memelihara kesestari-
an panta kedepan agar lebih bermanfaat. “Ini adalah tantangan kita kedepan agar kita jaga apa yang sudah kita laksanakan sekarang ini. Sehingga ke depannya hutan mangrove ini kita jadikan sebagai obyek wisata yang akan menjadi kebanggan kita di masa-masa yang akan datang dan ini sangat diperlukan dukungan dari masyarakat,” terangnya. Sebelumnya, Wakil Rektor UNSA, Salahuddin, M.Si menyampaikan ada 50 mahasiswa UNSA Sumbawa yang terpilih melalui seleksi yang dilakukan Bank Indonesia melalui program Generasi Baru Indonesia (GenBI). Salah satu hakekat dari program ini adalah bagaimana menciptakan generasi masa depan bangsa Indonesia yang mampu berpikir kreatif, mampu melakukan inovasi ditengah tengah masyarakat sehingga mereka memiliki nilai manfaat yang bukan hanya untuk diri mereka tetapi untuk orang lain dan lingkungan. (arn)
(Suara NTB/arn)
PENANAMAN MANGROVE - Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah bersama pimpinan UNSA dan masyarakat melakukan penanaman pohon mangrove di Dusun Omo desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa.
Jendela Sastra
SUARA NTB Sabtu, 29 Desember 2018
Halaman 7
CERPEN
Suling Pemikat dan Misteri Hilangnya Para Bocah Riyana Rizki
Anak-anak di desa Burudandang menghilang secara misterius. Sampai magrib tiba, tidak ada satu pun anak yang kembali pulang. Para bapak mendatangi rumah Bugupraja. Anak Buguprajalah yang dilihat warga menjemput para bocah sore tadi. Rupanya, anak Bugupraja pun tidak pulang. BUGUPRAJA bergabung dengan rombongan. Mereka berkeliling. Membuktikan teori salah satu orang dalam rombongan. “Semua anak yang ke lapangan menghilang.” Mereka mendatangi satu persatu rumah. Menanyai keberadaan anak pemilik rumah. Hampir setiap rumah kehilangan anak. Dan rombongan itu terus membesar. Warga berkumpul di balai desa. Wajah mereka ganar. Dada mereka gusar. Para orang tua kehilangan bocah mereka yang belum baliq. Malam itu setiap indra terjaga. Warga berpencar dalam kelompok kecil. Menjelang subuh, jerit para ibu menambah sesak dada para bapak yang kembali tanpa hasil. Mereka telah menyusuri setiap titik di desa, bahkan masuk ke hutan. Nihil. Malam kedua, anak-anak belum kembali. Warga terus mencari. Tidak ada yang mengurus sawah, ternak, apalagi rumah. Warga yang tidak kehilangan anak turut bersimpati: para ibu menguatkan sesamanya; para bapak ikut mencari. Malam ketiga, lagi-lagi para bapak kembali hanya dengan diri mereka sendiri. Beragam kemungkinan keluar. Mulai dari penculikan, tidak tahu jalan keluar dari hutan, membuat kesalahan dan takut pulang, sampai…. “Disembunyikan makhluk halus.” Ada yang tidak biasa dengan waktu senja di desa Burudandang. Warga meyakini hal buruk terjadi di waktu itu. Niat jahat jadi lebih kuat. Sihir dengan mudah terkirim. Makhluk halus berseliweran mencari tubuh. Warga mulai menyambung kejadian. Mulai dari warna senja yang lebih merah hingga hanya yang belum baliq-lah yang menghilang. Kejadian ini bukan hal asing di desa Burudandang. Sejak kecil warga diperdengarkan tentang ceritacerita menghilangnya anak-anak yang masih bermain di waktu senja. Tidak ada yang tahu kebenarannya. Mereka hanya percaya seperti percaya bahwa Tuhan ada tanpa pernah melihat wujudnya. Karena keyakinan itu, waktu senja di desa Burudandang menjadi berbeda. Di waktu itu, para bapak bergegas pulang meski pekerjaan belum selesai di sawah, para ibu akan memanggil anak-anak untuk segera masuk rumah, para anak berlari pulang agar tidak kena marah. Lepas itu, Desa Burudandang seolah mati. Bugupraja menolak kemungkinan itu. Jika para bocah disembunyikan makhluk halus, harusnya mereka sudah kembali. Seperti dalam cerita. Ada yang ditemukan di tengah sawah, di tumpukan jerami, pinggir hutan, atau di kolong kasur mereka sendiri. Kebanyakan ditemukan dalam keadaan tertidur pulas. Itu pun tidak sampai bermalam-malam dan bersamaan seperti ini. Ia percaya ini adalah kasus penculikan massal. Jika memang anak mereka diculik, mengapa sampai sekarang tidak ada yang meminta tebusan. Begitu bantah warga. “Kita melupakan kasus Giri.” seorang warga buka suara. Warga kompak memandang Bugupraja. Ingatan warga beralih pada bocah 9 tahun yang hidup dengan neneknya. Tidak akan ada yang menyadari sudah 10 tahun ia menghilang jika tidak ada yang menghitungnya.
Tetangganyalah yang pertama kali mengetahui kalau Giri menghilang. Rantang yang ia taruh untuk makan malam bocah itu masih utuh di tempatnya. Salah satu warga melihatnya bermain di batas desa. Warga sempat mencari. Ketika hari ketiga pencarian tidak membuahkan hasil, warga memutuskan berhenti. Kemudian warga melupakannya. Lagi pula tidak ada yang benarbenar ingin menemukan bocah itu. Warga hanya melakukan kewajiban. Hanya sebuah atas nama. Warga justru senang karena bocah pengganggu itu menghilang. Setelah neneknya meninggal, Giri mencuri sayur di pekarangan warga. Awalnya warga menerima karena melihat kondisi ia butuh makan dan masih terlalu kecil untuk bekerja. Meski sudah dikirimi makanan, Giri tetap saja mencuri sayuran warga. Yang paling tidak bisa diterima warga adalah bocah itu mengarang cerita tentang Bugupraja. Bagi warga, Bugupraja adalah penyelamat. Usaha tembakaunya memberi banyak kebaikan bagi warga. Bugupraja sering mendatangkan mantri untuk memeriksa warga, juga nenek. Tidak pernah ada yang tahu mengapa anak baik dan pendiam itu tiba-tiba berubah begitu jauh. Malam ketiga, warga hilang sabar. Mereka menuntut Bugupraja bertanggung jawab atas hilangnya para bocah. Menurut warga, karena diajak bermain oleh anak Buguprajalah bocah mereka ikut menghilang. Sebagian lagi beranggapan hilangnya para bocah ada hubungannya dengan kejadian di masa lalu, dengan pengakuan Giri. Para bapak pun berbodong-bondong mendatangi rumah Bugupraja. Mereka sadar, yang mereka lakukan ini tidak benar. Tapi di kondisi seperti ini mereka butuh tumbal untuk dipersalahkan. Tentu saja Bugupraja tidak terima, Bugupraja menuduh balik para bapak berkomplot dengan bocah mereka untuk menculik anaknya kemudian meminta tebusan untuk menguras hartanya. Sementara kaitannya dengan Giri, Bugupraja juga mengelak. “Kalian sendiri yang menuduh anak itu berbohong.” Sebuah batu melayang mengenai jendela rumah Bugupraja. Dua batu, tiga batu, bergantian melayang. Penjaga rumah menarik masuk Bugupraja. Sementara anak buah Bugupraja yang lain menghalau para bapak. Bugupraja meneriaki nama istrinya. Istrinya datang bersama Salek, jongos kesayangan si istri. Salek tidak bisa berkomunikasi dengan semua orang. Telinganya sunyi. Mulutnya tidak tidak berbunyi. Kaki kirinya lebih panjang dari kaki kanan. Sehingga ia sulit kalau harus bekerja yang membutuhkan gerakan cepat. Ia diasuh sejak bayi. Awalnya sebagai pancingan agar si istri lekas hamil. Begitu besar dan diketahui memiliki kekurangan, Bugupraja berpikir berkali-kali. Tapi tidak mungkin membuang Salek begitu saja. Ia harus menjaga nama di masyarakat. Ketika mengetahui istrinya hamil, Bugupraja memutuskan Salek menjadi jongos si istri. Istri Bugupraja yang suka sekali bicara tentu menyetujui. Ia bisa banyak bicara pada Salek tanpa perlu mendengar bocah itu bicara. Bugupraja menyuruh istrinya
(Flickr/Koen Jacobs)
mengemasi barang berharga saja. Mereka harus pergi sebelum amukan warga masuk ke dalam rumah. Salek menggerakan tangan. Istri Bugupraja menjawab dengan gerakan mulut yang jelas mengatakan, “Warga mengamuk.” Salek kembali bertanya. “Anak mereka hilang.” Salek kembali bertanya. Bosan dengan perbincangan kasat mata itu, Bugupraja membentak mereka. Menyuruh keduanya cepat. Tapi Salek menarik tangan istri Bugupraja. Sembari telinganya mendengar omel Bugupraja, mata istri Bugupraja memperhatikan gerak tangan Salek. Dongkol bukan main Bugupraja melihat istrinya yang lebih khusuk menonton gerakan tangan Salek dibandingkan membantu suami mengemasi barang berharga mereka. “Me-reka-tidak-hi-lang.” eja istrinya. “Me-reka-di-bawa-Pa-manGi-ri.” Bugupraja diam. Kericuhan di luar tiba-tiba tidak tertangkap telinganya. * Jika ada yang sakit, warga segera ke rumah Bugupraja untuk minta dipanggilkan mantri. Mantri tetap datang jika Bugupraja yang memanggil. Berbekal pengamatan itu, Giri melakukan hal yang sama ketika nenek sakit. Persetujuan Bugupraja ber-
syarat. Giri bersedia meski tidak mengerti. Nenek harus kembali sehat. Setelah melakukan semua instruksi Bugupraja, Giri pulang dengan janji akan didatangkan mantri dan sakit di bagian bawah tubuhnya. Sampai larut malam mantri tidak juga datang. Nenek mengerang. Giri berlari sambil menahan sakit ke rumah Bugupraja. Sekuat tenaga bocah itu mengetuk. Istri Bugupraja yang membuka pintu. Giri menerobos masuk sembari meneriaki nama Bugupraja. Bugupraja keluar dari salah satu kamar dengan mata merah dan muka yang tak ramah. Ia membentak Giri dan menyeret bocah itu. Giri berontak. Mulutnya menagih janji. Matanya sudah basah sejak tadi. Tapi Bugupraja malah menendangnya keluar. Sakit di bawah tubuh Giri naik ke hatinya. Nenek sudah jadi mayat ketika Giri sampai di rumah. Dadanya ingin meledak. Tapi ada yang menyumbat. Giri tidak menangis. Di depan tubuh nenek, ia hanya duduk memeluk lutut. Ketika Bugupraja datang, duduk di dekatnya, mengelus punggungnya, turun hingga ke pinggang, Giri masih diam. Di depan semua pelayat, Bugupraja menyerahkan sebuah amplop. Lepas pemakaman nenek, Giri
mengambil sayuran, khususnya tomat, milik warga. Ia menyimpannya beberapa hari sebelum ia lemparkan ke rumah Bugupraja pada dini hari. Tidak ada yang tahu. Sebab sebelum subuh, pembantu di rumah itu telah membersihkannya. Warga malah mengirimi Giri makanan karena mengira ia mencuri karena kelaparan. Tidak mendapat tanggapan, Giri melanjutkan aksinya. Hingga suatu hari tetangga yang biasa memberinya makanan mengajak bocah itu bicara. Giri menceritakan perbuatan Bugupraja padanya. Betapa marah si tetangga. Cerita menyebar. Tapi Giri disangka mengarang cerita. Bugupraja yang bak penolong tidak mungkin melakukan perbuatan menjijikkan itu, pikir warga. Tapi mereka juga tidak bisa menemukan alasan mengapa bocah itu harus mengarang cerita. Maka warga berpura-pura bahwa cerita itu tidak pernah mereka dengar. * Giri kembali ke desa Burudandang beberapa hari lalu. Ia menjadi penjual gulali di lapangan tempat anak-anak bermain. Tak ada yang mengenalinya. Ia pun melarang anak-anak bercerita pada orang tua mereka. Dan anak-anak itu patuh padanya. Anak-anak memanggilnya Paman Giri. Di sela berjualan Giri mendongeng untuk anak-anak.
Salek pun ikut dalam rombongan, meski tidak mengerti apa yang ditertawakan atau ditakuti atau tangisi bocah-bocah itu. Hari itu, hari ketika anak-anak menghilang. Salek melihat Giri mengeluarkan sebuah suling. Begitu suling menempel di mulutnya, anak-anak seperti tersihir. Mereka mengikuti ke mana Giri berjalan. Salek pun mengikuti. Bukan karena tersihir. Telinganya tidak menangkap apapun. Ia hanya mengikuti yang dilakukan anakanak lain, seperti biasanya. Karena lambat, Salek tertinggal jauh. Begitu ia sampai di batas desa, Giri dan anak-anak sudah menghilang ke dalam hutan. Takut tidak bisa menyusul, ia memilih pulang. Ia akan benar-benar melupakan kejadian itu jika Bugupraja tidak terlihat panik. Bugupraja terduduk di lantai. Tidak mungkin membiarkan warga terus mengamuki rumahnya. Tidak mungkin membiarkan warga berpikir bocah-bocah mereka hilang dibawa makhluk halus dan berakhir dengan anaknya dipersalahkan karena mengajak anak-anak bermain sampai senja tiba. Tidak mungkin pula menceritakan soal Giri.(*) Riyana Rizki dosen dan penulis. Berkegiatan di ARAH TENGAH.
PUISI M. Arfani Budiman
Wajah Mawar :Ardisa Nadilestari percik senja merambat seperti kuntum bunga lalu doa-doa pecah menuju lingkaran waktu wajah mawar itu membangkitkan rindu yang telah jadi abu dalam keheningan ada tangan-tangan cinta memeluk kehilangan begitu sempurna kesedihan tergambar dalam ledakan cahaya 2017
Mawar Bulan
Mata Senja
mendekatlah segala detak rindu yang menjadi tetesan cahaya hitam langit dengan aroma sabit seperti tajam matamu mampu menjadi tafsir bagi pincang perjalanan menuju sari-sari kata hingga doa pecah menuju retakan waktu bersujud dalam rakaat angin menjemput tajamnya maut di setiap dinding kesunyian
sepasang cahaya memantul di daun jendela membuka lembaran rindu pecah menuju retakan waktu lalu sumbu doa menembus guratan musim menciptakan getar cinta pada kelopak senja dari matamu mengalir sebuah lubuk luka tersimpan rapi dalam lembar usia dan kesedihan tunduk pada percik air mata
2017
2017
Pecahan Bulan kembara malam mengucuri detak rindu detik-detik seperti percik api merambat dalam peluk waktu mata langit mengembara dalam rimba luka mengasah ribuan takdir yang menyalakan setetes lilin dimatamu lalu serupa kuntum mawar merambat dalam taman dadaku bulan terbit di matamu membuka gerbang cinta menuju muara kesunyian 2017
M. Arfani Budiman tinggal di Bandung, Jawa Barat.
SUARA NTB Sabtu, 29 Desember 2018
POLHUKAM
Halaman 8
Pemilu 2019, Momentum Evaluasi Kinerja Wakil Rakyat Mataram (Suara NTB) Pemilu 2019 akan menjadi ajang “peradilan” bagi para anggota wakil rakyat atas kinerjanya dalam mengemban amanat rakyat dalam kurun waktu empat tahun terakhir ini setelah diberikan pada Pemilu 2014 lalu.
(Suara NTB/dok)
Hj. Baiq Isvie Rupaeda
Jika rakyat menilai mereka berhasil menyampaikan aspirasi, maka tentu mereka akan berpeluang kembali dipilih. Namun jika dianggap gagal, mereka akan “dihukum” rakyat dengan tidak lagi dipilih untuk periode berikutnya. Namun sampai sejauh ini, para wakil rakyat di DPRD NTB menilai dirinya, bahwa telah bekerja dengan maksimal baik secara kelembagaan maupun
12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 DPW PAN NTB menegaskan tetap solid dalam bar12345678901234567890123456789012 isan koalisi untuk mendukung dan memenangkan 12345678901234567890123456789012 pasangan Capres/Cawapres Prabowo Subianto-Sandi12345678901234567890123456789012 aga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi) di NTB. 12345678901234567890123456789012 Hal itu ditegaskan karena di sejumlah daerah PAN 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 dilanda gonjang ganjing terkait kader dan pengurus 12345678901234567890123456789012 yang tidak dukung capres/cawapres Prabowo - Sandi. 12345678901234567890123456789012 Namun tidak dengan PAN NTB, dipastikan total dan 12345678901234567890123456789012 konsisten mendukung dan memenangkan Prabowo 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Sandi di Pilpres 2019. 12345678901234567890123456789012 “Kita konsisten dukung Prabowo Sandi,” kata ketua 12345678901234567890123456789012 DPW PAN NTB, Muazzim Akbar, kemarin. 12345678901234567890123456789012 Ia menegaskan, seluruh jajaran kader, pengurus dan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 caleg PAN berkomitmen dan konsisten dukung dan me12345678901234567890123456789012 menangkan Prabowo Sandi. Pihaknya pun hingga saat 12345678901234567890123456789012 ini belum melihat dan menemukan ada kader, pengu12345678901234567890123456789012 rus dan caleg PAN mbalelo dengan mendukung capres 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 cawapres selain Prabowo Sandi di Pilpres. 12345678901234567890123456789012 Ia memastikan pihaknya siap memberikan sanksi te12345678901234567890123456789012 gas, jika ada kader dan pengurus mbalelo dengan garis kebi12345678901234567890123456789012 jakan partai. “Saat ini PAN total mendukung Prabowo San12345678901234567890123456789012 di,” ucap mantan anggota DPRD Provinsi NTB tersebut. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Muazzim juga menilai, dalam Pemilu Presiden 2019 12345678901234567890123456789012 mendatang, provinsi NTB diyakini akan tetap menjadi 12345678901234567890123456789012 lumbung raihan suara bagi Prabowo Subianto ber12345678901234567890123456789012 pasangan Sandiago Uno di Pemilu Presiden 2019. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Baginya, selama ini NTB dikenal sebagai basis 12345678901234567890123456789012 suara Prabowo. Ini terbukti pada Pemilu Presiden 2014 12345678901234567890123456789012 lalu, saat Prabowo Subianto berpasangan dengan Hat12345678901234567890123456789012 ta Radjasa, suara pasangan itu mencapai 72,6 persen. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 “Sampai sekarang kita masih yakin Prabowo-Sandi 12345678901234567890123456789012 menang di NTB. Terlebih pascagempa masyarakat se12345678901234567890123456789012 makin tidak percaya kepada pemerintah, karena ban12345678901234567890123456789012 yak janji pemerintah tidak terealisasi kepada 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 masyarakat korban gempa,” ungkapnya. 12345678901234567890123456789012 Karena itu, Muazzim optimis dan yakin Prabowo sandi 12345678901234567890123456789012 akan menang telak di NTB. Kendatipun, TGB menjadi 12345678901234567890123456789012 ketua tim Pemenangan. “Kami tetap optimis Prabowo 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Sandi akan tetap menang telak di NTB,” pungkasnya. (ndi) 12345678901234567890123456789012
personal untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, yang dikonfirmasi menyampaikan kinerja lembaga yang ia pimpin dalam empat tahun terakhir ini cukup baik, khusus dalam pelaksanan tiga fungsi pokok DPRD NTB. Menurutnya, pelaksaaan tiga fungsi pokok wakil rakyat tersebut telah dapat terlaksa-
na dengan baik, melalui berbagai kegiatan program seperti rapat kerja, pembahasan raperda, kunjungan kerja oleh alat kelengkapan dewan. Isvie menyampaikan secara detail kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para wakil rakyat melalui alat kelengkapan dewan, yakni pimpinan DPRD NTB telah melaksanakan kegiatan sebanyak 50 kali. Kemudian Badan Musyawarah
(Banmus) sebanyak 40 kegiatan, Badan Kehormatan (BK) sebanyak 10 kegiatan, kemudian Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) 10 kegiatan. Selanjutnya Badan Anggaran (Banggar) sebanyak 14 kegiatan, Panitia Khusus (Pansus) sebanyak 60 kegiatan, Komisi-Komisi sebanyak 75 kegiatan, fraksi-fraksi sebanyak 30 kegiatan. “Sementara kegiatan rapat paripurna sudah berlangsung sebanyak 55 kali, serta dalam menerima aspirasi masyarakat melalui kegiatan penerimaan hearing dan demo sebanyak 21 kegiatan,” paparnya.
Dalam satu tahun terakhir ini, menurut politisi Golkar ini, DPRD juga telah menujukkan kinerja yang cukup baik. Hal itu diperlihatkannya dengan banyaknya peraturan daerah yang dilahirkan dari prakarsa DPRD NTB. Sebanyak enam buah Perda telah ditetapkan dan kemudian empat buah Raperda prakarsa tengah dalam pembahasan. “Banyaknya perda prakarsa yang dilahirkan, tidak lepas dari produktivitas para anggota,” katanya. “Atas prestasi pembentukan Perda inisiatif dari para wakil rakyat tersebut, telah mendap-
atkan apresiasi dari pemerintah pusat. NTB kemudin tercatat secara nasional sebagai DPRD yang paling produktif melahirkan Perda inisitiaf dari pemerintah pusat,” kata Isvie. Namun terkait menurunnya kinerja anggota dewan belakangan ini setelah memasuki masa kampanye. Isvie tidak menampik hal itu. Ia juga memaklumi jika para anggota dewan cukup sibuk setelah memasuki masa kampanye ini. “Ya maklumlah, kan anggota juga sudah mulai kampanye,” katanya.Meskipun demikian, hal itu tidak sampai mengganggu kegiatan DPRD NTB. (ndi)
Parpol Enggan Pasang APK dari KPU
PAN NTB Solid Dukung Prabowo-Sandi
(Suara NTB/why)
VONIS - Terdakwa kasus BOS SMKN 1 Lunyuk, Awaludin menghadapi sidang vonis dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Kamis (28/12) lalu.
Korupsi BOS SMKN 1 Lunyuk 2015
Mantan Bendahara Divonis 18 Bulan Penjara Mataram (Suara NTB) Mantan Bendahara SMKN 1 Lunyuk, Awaludin A Rahim dihukum penjara selama 1,5 tahun atau setara 18 bulan. Akibat terbukti bersalah korupsi dana BOS tahun 2015 sebesar Rp60,9 juta. Terdakwa pasrah menerima vonis hakim. Terdakwa Awaludin dihukum karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. “Oleh karenanya menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Awaludin selama satu tahun dan enam bulan,” ucap ketua majelis hakim, Anak Agung Ngurah Rajendra membacakan amar putusan pada sidang Kamis (28/12) lalu. Terdakwa Awaludin juga
dibebankan untuk membayar denda sebesar Rp50 juta. Apabila tidak dibayar, maka wajib diganti dengan kurungan selama 1 bulan. Menanggapi putusan hakim, terdakwa tanpa basa-basi langsung menerima. Sementara jaksa penuntut umum, Rahajeng Dinar mengaku masih pikirpikir. Sebab sebelumya, jaksa menuntut Awaludin agar dihukum penjara selama 2 tahun berikut denda Rp50 juta dan pengganti dua bulan. Hal yang memberatkan terdakwa, menurut majelis hakim, yakni terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Berupa uang sebesar Rp60,9 juta yang tidak dapat dipertangunggjawabkan penggunaannya. Terdakwa terbukti korupsi
saat menjadi bendahara SMKN 1 Lunyuk, dan mengelola dana BOS termin pertama Januari-Juni 2015. Besarnya Rp102 juta. Dihitung dari jatah Rp600 ribu masingmasing untuk 170 siswa. Dari total anggaran itu, Awaludin hanya mampu membuat pertanggungjawaban untuk penggunaan sebesar Rp6 juta. Diantaranya biaya transportasi tim asesor uji kompetensi. Sisanya sebesar Rp60,9 juta tidak ada pertanggungjawaban. Dana BOS digunakan tak tentu tujuan. Seperti dipakai membuat talud yang ternyata menjadi temuan Inspektorat lantaran ada kelebihan pembayaran ke rekanan. Begitu juga dipakai untuk melunasi pembelian sepeda motor pada tahun 2014 sebesar Rp30 juta. (why)
Mataram (Suara NTB) KPU sangat menyayangkan sebagian besar partai politik peserta pemilu 2019 belum juga memasang Alat Peraga kampanye (APK) yang difasilitasi. Padahal sudah di bagikan dari jauh-jauh hari. “Kita sesalkan, APK sudah dibagikan KPU, sebagian besar tidak dipasang. Hanya sebagian kecil Parpol sudah memasang APK difasilitasi KPU,” kata ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lombok Timur, Retno Srinopati, kepada wartawan Jumat (28/12) kemarin. Seharusnya, kata Retno, dari awal Parpol peserta Pemilu harus sudah memasang APK yang sudah difasilitasi dan dibagikan penyelenggara Pemilu KPU. Namun kenyataanya sebagian besar Parpol peserta Pemilu hingga saat ini tidak kunjung melakukan pemasangan APK tersebut. Menurutnya, Parpol harus memasang APK yang sudah difasilitasi dan dibagikan tersebut. Bagaimanapun, publik harus tahu siapa calon wakil rakyat yang akan mereka pilih. “Diluar APK yang sudah ditetapkan, tidak diperkenankan untuk dipasang peserta Pemilu, kecuali bahan kampanye seperti stiker dan sebagainya” terangnya. Baginya, pemasangan APK dibagikan KPU tersebut sangat penting dilakukan Parpol
peserta. Dikarenakan pemasangan APK itu adalah bagian dari pendidikan politik dan masyarakat harus tahu. Oleh karena itu, diharapkan semua Parpol agar memasang APK sudah difasilitasi dan dibagikan KPU tersebut. “Apapun alasannya, kami harapkan APK tersebut dipasang,” tandasnya. Ia menuturkan, dalam berbagai rapat koordinasi dengan Parpol peserta Pemilu, Bawaslu sudah mengimbau kepada Parpol, agar memasang APK sudah dibagikan KPU tersebut. Namun, Parpol selalu berdalih dengan mengatakan, belum saatnya memasang APK tersebut. Pasalnya, masa kampanye relatif masih berlangsung lama. Dikhawatirkan, jika saat ini dipasang oleh Parpol peserta Pemilu, maka APK tersebut akan cepat rusak. “Ini selalu menjadi dalih Parpol. Sehingga belum mau memasang APK sudah dibagikan KPU,” tandasnya. Ditempat terpisah, Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi NTB, Yan Marli mengakui, banyak Parpol peserta Pemilu di tingkat kabupaten kota mengabaikan APK sudah difasilitasi dan dibagikan KPU kepada peserta Pemilu. Meski dibagikan APK, namun banyak Parpol peserta Pemilu yang enggan memasang APK tersebut. (ndi)
SUARA NTB
Sabtu, 29 Desember 2018
Halaman 9
TNI Polri Gelar Karya Bakti di Dua Desa yang Berdamai Sumbawa (Suara NTB) Pascabentrokan antar dua kelompok yang terjadi di dua desa di Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa belum lama ini, TNI Polri bersama masyarakat Kamis (27/12), melaksanakan karya bakti gotong royong membersihkan tempat ibadah. Karya bakti yang dihadiri Kasdim 1607/Sbw Mayor Arh Huwairi. ST, Kabag Ops Polres Sumbawa AKP.Burhanudin, Danramil 1607-07/Lunyuk Kapten Inf I Wayan Suledra,
Danki Brimob Sumbawa Iptu Nurdin, Kapolsek Lunyuk AKP Legiman Wyn Matias. M dan Danton Kompi B Yonif 742 Lettu Inf Mahfud serta seluruh masyarakat di dua desa tersebut. Kegiatan berjalan penuh kekompakan serta tali persaudaraan. Dalam karya bakti tersebut, nampak terlihat kebersamaan TNI Polri bersama masyarakat bergotong royong. Mereka bahu membahu melakukan pembersihan di tempat peribadatan,
baik itu tempat peribadatan Umat Islam di Masjid AlIkhsan Desa Padasuka dan di Pura Dalem Suka Maju, Kecamatan Lunyuk. Kabag Ops Polres Sumbawa AKP.Burhanudin seusai karya bakti tersebut di tengah warga Desa Suka Maju memberi apresiasi, terutama kepada semua pihak yang ikut andil dalam menciptakan rasa tenteram dan nyaman serta aman khususnya di wilayah Lunyuk. ‘’ Sebelumnya saya telah memberikan pengarahan kepada
masyarakat Desa Padasuka juga kepada masyarakat Desa Sukamaju, Alhamdulillah semua berjalan dengan baik,’’ jelasnya. Demikian juga di Masjid Al Ihksan desa Padasuka Kecamatan Lunyuk, Kabag Ops berharap kepada seluruh Masyarakat padasuka, apa yang terjadi belum lama ini agar jangan lagi terulang. ‘’Tidak ada untungnya bagi kita semua, mari kita lupakan hal kemarin mari kita berbaur lagi seperti biasa,’’ ajaknya. (ars/*)
HILANG
(Suara NTB/Penrem)
KARYA BAKTI - Kegiatan karya bakti TNI Polri di desa yang sudah berdamai di Sumbawa.
HLG STNK R2 HONDA DR 5612 CV NOKA/NOSIN : MH1JZ210HK146745/ JFZ2E-115058 AN.AZIZ HLG D’SKTR JL.LAMGKO KOTA MATARAM HLG BPKB R4 TOYOTA AVANZA DR 1714 DC NOKA/ NOSIN :MHFFMRGK35K042841/D464810 NO.BPKB 2453943.0 AN.MOH.ABDUL H.ZAIN HLG D’SKTR DUSUN L I M B U N G A N KEC.GUNUNG SARI LOBAR
RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
q
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
HILANG HLG STNK R2 SUZUKI DR 3781 AR NOKA/NOSIN : MH8BF13BL4J785055/ F1251D785089 AN.HERAWATI HLG D’SKTR JL.LANGKO KOTA MATARAM HLG STNK R2 VESPA DR.2523 AC NOKA/NOSIN :VBXIT-274090/VBX1M186889 AN. Drg.SRI HAYATI ABDULLAH MT HLG D’SKTR JL.KOKOK SEGARA RAYA KEKALIK KOTA MATARAM HLG STNK R2 SUZUKI THUNDER DR.3903 BI NOKA/NOSIN : MH8EN125A8J-560445/F405-1D560945 AN.SUKMA PRAMUDYA HLG D’SKTR JL.AIR LANGGA MENUJU JL.GIRI LAYAR GRIYA PAGUTAN HLG STNK R2 HONDA BEAT DR.6187 CU NOKA/ NOSIN : MH1JFZ215HK122473/JFZ2E-112473 AN.SAPRIADI,SKM HLG D’SKTR JL.TERUSAN BUNG HATTA KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA BEAT DR.4979HV NOKA/NOSIN : MH1JFS1177K123355/JFS1E121454 AN.RAMLI,S.AG HLG D’SKTR MATARAM MENUJU LABUAPI HLG STNK R2 HONDA DR.3590 MF NOKA/NOSIN : MH1JBC114AK628070/JBC1E162272 AN.SUPARMAN HLG D’SKTR JL.SUDIRMAN KOTA MATARAM
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Sabtu, 29 Desember 2018
Halaman 10
RUKO - VILA - KOST
500.000
Rp. 995 Jt
RAGAM
SUARA NTB Sabtu, 29 Desember 2018
Korban Gempa Kesulitan Logistik Dari Hal. 1 Beras itu diakuinya bersumber dari Badan Ketahanan Pangan yang dikeluarkan dari gudang untuk para korban terdampak gempa. Tentu saja jumlah 145 ton diakuinya tidak cukup jika dibanding jumlah terdampak gempa. Dicontohkan, jumlah korban terdampak di Lombok Barat mencapai 72.222 dan Lombok
Utara 49.853 KK berdasarkan jumlah penerima bantuan Huntap. Jika dibagi rata tetap saja tidak cukup. Sehingga ia meminta bantuan BPBD masing masing daerah, koordinasi dengan apparat kecamatan hingga ke tingkat desa. Bantuan sifatnya skala prioritas. Dikhususkan kepada masyarakat yang paling membutuhkan. (ars)
Prestasi Mendunia dan Fenomena Atlet Hengkang Dari Hal. 1 I Gusti Bagus Saputra meraih medali perak di balap sepeda BMX, kemudian Ahmad Zigi Zaresta Yuda meraih perunggu di kelas Kata cabor karate, serta Putu Dini Jasita, Dita Juliana Desi dan Danangsyah sukses meraih dua medali perunggu di cabor voli pasir. Di cabor tinju, atlet NTB, Huswatun Hasanah meriah medali perunggu di kelas 60 Kg. Itu artinya, medali keseluruhan yang diraih atlet asal NTB di Asian Games 2018 sebanyak dua perak dan empat perunggu. Selain di level Asian Games, atlet silat PPLP NTB asal Lombok Barat, Yuliana juga sukses menorehkan medali di level dunia. Atlet remaja itu sukses meraih medali emas di kejuaraan dunia pencak silat di Thailand April 2018. Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto, kepada Suara NTB belum lama ini mengatakan, keberhasilan atlet NTB mendulang prestasi di level internasional tidak lepas dari pola pembinaan atlet yang telah dilakukan oleh cabor dan KONI NTB secara berjenjang dan terukur. Pasalnya sebelum mengikuti event internasional para atlet NTB sudah mempersiapkan diri dengan baik. Salah satunya melaksanakan Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Mayung. ‘’Proses tidak akan mengkhianati hasil. Itu artinya atlet-atlet NTB yang berprestasi dunia telah melalui proses latihan berjenjang dan terukur,’’ ucap Andy. Dijelaskannya, pembinaan atlet di NTB sejauh ini telah menunjukan peningkatan. Hal itu bisa dilihat dari intensitas event di NTB mulai tumbuh,
serta kegiatan Pelatda atlet NTB telah dilaksanakan cukup panjang dari Pelatda sebelumnya. Bukti intensitas event yang mulai tumbuh yakni telah digelarnya multi event tingkat daerah oleh masingmasing cabor. Diakui Andy, sejumlah cabor unggulan maupun potensial telah melaksanakan Kejurda. Selain itu ditambah lagi dengan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB X tahun 2018 semakin menambah gairah KONI dan cabor kabupaten/kota di NTB untuk mempersiapkan atlet lebih baik lagi. Selain melahirkan atletatlet berprestasi dunia, dunia olahraga NTB di tahun 2018 juga meninggalkan catatan pahit. Salah satu catatan pahit yang terjadi di tahun 2018 yakni masih adanya beberapa atlet NTB yang hengkang ke luar NTB. Misalnya, atlet atletik NTB, Fifit Marlena telah resmi hengkang ke Jawa Barat (Jabar) di tahun 2018 lantaran tak puas dengan perhatian Pemprov NTB. Selain itu, Yuliana, atlet peraih medali perunggu di cabor beladiri kempo pada PON 2016 juga dikabarkan hengkang ke Yogyakarta lantaran tak puas dengan perhatian Provinsi NTB. Sekelumit catatan olahraga di tahun 2018 tentu harus menjadi evaluasi KONI, cabor dan Pemprov NTB. Dalam hal ini perhatian kepada atlet berprestasi harus lebih baik lagi agar ke depan prestasi atlet NTB terus gemilang sesuai maskot Porprov NTB prestasi Olahraga NTB Gemilang. (fan)
Dialog Warga, Upaya Strategis Mobilisasi Sosial untuk Mengakhiri Perkawinan Anak PERKAWINAN anak, atau yang biasa disebut sebagai perkawinan dini secara umum dikenal sebagai salah satu penyebab kemiskinan. Berbagai studi menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang nyata antara tingginya angka kemisikinan suatu wilayah dengan tingginya angka kemiskinan. Dari sisi kesehatan, perkawinan anak juga ikut berkontribusi pada resiko kehamilan resiko tinggi yang berdampak pada meningkatkatnya potensi kematian ibu melahirkan, naiknya resiko stunting, hingga resiko kancer serviks. Perkawinan anak juga memberikan dampak buruk bagi pembangunan karena panjangnya masa reproduksi yang mengkibatkan ledakan populasi dan ikut menyumbang pada angka putus sekolah. Provinsi NTB dalam satu dekade ke depan akan menghadapi suatu fase dimana proporsi penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan penduduk tidak produktif. Jika permasalahan kemisikinan, kesehatan, dan pendidikan yang disebabkan oleh perkawinan anak ini dapat diatasi maka provinsi ini akan mendapatkan bonus demografi. Sebaliknya, jika permasalahan ini gagal ditanggulangi maka yang akan terjadi adalah bencana demografi seperti yang dialami negara-negara di benua Afrika. Tentunya hal ini tidak dapat dibiarkan dan perlu strategi jitu untuk segera mengatasinya. Pemerintah Daerah Provinsi NTB sejak tahun 2014 sudah memberikan perhatian besar pada permasalahan perkawinan anak ini. Hal ini tertuang dalam RPJMD periode kedua gubernur TGB yaitu meningkatkan usia kawin pertama perempuan menjadi 21 tahun. Upaya ini selaras dengan perhatian berb-
Bahkan, kata Madani, NTB mendatangkan kayu dari Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. ‘’Ada penebangan kayu besar-besaran di kebun masyarakat, seperti jenis Sengon,’’ katanya dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (28/ 12) siang. Madani tak memungkiri kayu-kayu yang banyak di tempat pengolahan kayu merupakan hasil illegal logging. Namun untuk pembuktiannya butuh waktu lama. Untuk mencegah adanya kayu hasil illegal logging di tempat-tempat pengolahan kayu, pihaknya menerjunkan petugas ke lapangan. ‘’Semua kita gerakkan. Kita juga periksa kayu yang masuk dari Kalimantan, Sulawesi dan Ambon Maluku,’’ ujarnya. Ia mengatakan, belum mengetahui berapa jumlah kayu asal Kalimantan, Sulawesi dan Maluku yang sudah masuk ke NTB. Namun Madani mengatakan, sudah banyakkayuyangberasaldaridaerah tersebut masuk ke NTB melalui Pelabuhan Kayangan Lombok
Timur dan Pelabuhan Lembar Lombok Barat. Untuk penggunaan kayu membangun Rika, kata Madani ada syaratnya. Yakni, kayu yang digunakan harus legal, bukan hasil illegal logging. ‘’Kayu Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Banyak yang sudah masuk lewat Lombok Timur dan Pelabuhan Lembar. Kita sedang pastikan berapa jumlahnya. Petugas sedang diterjunkan mengecek ke lapangan,’’ ucapnya. Data BPBD NTB, sebanyak 5.897 unit Rika yang menjadi pilihan masyarakat tersebar di enam kabupaten. Yakni Lombok Barat 20 unit, Lombok Utara 4.315 unit, Lombok Tengah 9 unit, Lombok Timur 977 unit, Sumbawa Barat 105 unit dan Sumbawa 471 unit. Rika yang sedang proses pembangunan 565 unit. Terdapat di Lombok Utara 104 unit, Lombok Timur 275 unit, Sumbawa Barat 94 unit dan Sumbawa 92 unit. (nas)
NTB akan Kirim Tenaga Kesehatan ke Korsel Dari Hal. 1 Kata beliau, akhir Januari ini yang siap berangkat sekitar 31 orang,’’ sebut gubernur. Doktor Zul mengatakan, tenaga kesehatan yang akan dikirim ke Korsel tersebut harus ditambah. Karena permintaan dari Korsel cukup banyak. Banyak orang lanjut usia di Korsel yang membutuhkan perawat. ‘’Yang lanjut usia tidak ada yang merawat, jadi butuh perawat. Bidan yang berasal dari Indonesia lulusan D3 disekolahkan sampai S1. Kemudian mereka akan belajar sambil bekerja dan mungkin ini jadi solusi kelebihan tenaga kesehatan kita mungkin yang ada di sini yang tidak bisa diakomodir sebagai pegawai negeri,’’ katanya. Dengan belajar sambil bekerja di luar negeri, kata gubernur, mereka akan punya pengalaman internasional. Dengan kemampuan pendidikan yang lebih baik, ia berharap NTB Gemilang bukan hanya wacana di masa yang akan datang. Terkait dengan kehadiran RS Mata NTB, Gubernur mengharapkan banyak hal atau penderita penglihatan mata bisa dapat pelayanan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, MPH mengatakan, setelah 18 tahun menempati gedung di wilayah Cakranegara dan melayani ratusan ribu pasien kelainan mata, Balai Kesehatan Mata Masyarakat
(BKMM) dijadikan RS Mata. Hal ini untuk meningkatkan pelayanan kesehatan mata masyarakat NTB. Rumah Sakit Mata NTB menempati gedung yang baru di eks RSUP NTB, samping Kantor Gubernur. Eka mengatakan, penderita katarak di NTB cukup tinggi, sekitar 4 persen dari total penduduk di daerah ini. Data Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, sebanyak 4.000 penderita katarak yang dioperasi tiap tahun. Ia menyebutkan 70 persen operasi mata yang dilakukan di NTB akibat katarak. Kalaupun tiap hari dilakukan operasi katarak, masih banyak masyarakat NTB yang menderita penyakit tersebut. Tahun depan, RS Mata mendapatkan dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp12 miliar. Anggaran tersebut nantinya akan diperuntukkan melengkapi alat-alat kesehatan di RS Mata. ‘’Tahun depan RS Mata dapat Rp12 miliar, RSJ Rp9 miliar. Karena ambulans sudah ada (bantuan swasta), kita fokus untuk alat operasi. Kita ingin RS Mata jadi rujukan sehingga alatnya kita lengkapi,’’ terangnya. Tahun 2018 sudah dilakukan rehabilitasi gedung lantai I. Rehab gedung akan dilakukan secara bertahap. (nas)
Oleh : Siti Muzakarah, SKM (Plt. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB) agai lembaga swadaya masyarakat. Berbagai program dan inovasi telah dilakukan untuk menanggulangi permasalahan ini. Sayangnya hingga tahun 2018 ini, target 21 tahun belum bias dicapai oleh seluruh kabupaten/kota yang ada di NTB. Meski demikian beberapa pencapaian yang didapatkan oleh daerah ini tetap perlu diapresiasi. Salah satu pencapaian itu adalah adalah diterbitkanya Surat Edara Gubernur NTB untuk Pendewasaan Usia Perkawinan pada tahun 2014 yang merupakan kebijakan pertama di Indonesia untuk menanggulangi perkawinan anak ini. Meski oleh berbagai pihak, kebijakan ini dianggap lemah karena kurang mengikat, tetapi melalui kebijakan ini telah melahirkan beberapa program inovasi daerah yang mempercepat penurunan angka perkawinan anak. Hingga tahun 2018, data UNICEF dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan bahwa NTB saat ini sudah tidak lagi berada dalam peringkat 10 besar daerah dengan angka perkawinan anak yang tinggi di Indonesia. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) merupakan institusi pemda yang paling besar perhatiannya pada isu ini. Salah satu program andalannya adalah Dialog Warga. Dialog warga merupakan suatu upaya peningkatan kesadaran masyarakat ditingkatan paling bawah yang menyasar anak pe-
rempuan dan laki, orang dewasa, hingga tokoh kunci di masyarakat yang bertujuan untuk melahirkan suatu gerakan/ aksi bersama dan memunculkan suatu mobilisasi sosial berdasarkan potensi dan kapasitas masyarakat setempat untuk mengakhiri perkawinan anak ini. Lebih jauh, program ini mendorong terjadi transformasi nilai-nilai yang ada di masyarakat tingkat bawah untuk secara aktif dan konsisten menolak perkawinan anak. Strategi yang menarik dari program ini adalah menggunakan pendekatan apresiatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada kekuatan dan potensi komunitas baik itu potensi SDM, social, fisik, bahkan financial dan bukan berfokus pada masalah. Selain memunculkan aksi sinergi berbagai elemen masyarakat ditingkat dusun dan desa, program ini juga mampu mendorong pemerintah desa untuk menyusun berbagai kebijakan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak melalui Perdes ataupun awig-awig. Hingga saat ini, terdapat lebih dari 60 desa yang diintervensi oleh DP3AP2KB sudah memiliki awig-awig pencegahan perkawinan anak. Lebih jauh lagi, program dialog warga ini diadopsi oleh LSM setempat seperti Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang bersama Aliansi Yes I Do Lombok Barat ikut mendorong pencegahan perkawinan anak. Hasil baik dari dialog warga di Lombok Barat adalah memunculkan in-
isiatif baru di 4 Desa (Kediri Induk, Jagaraga Indah, Lembar Selatan, dan Sekotong Timur) berupa Posyandu Remaja. Posyandu remaja adalah suatu upaya mendekatkan akses informasi kesehatan reproduksi yang diinisiasi oleh Kader Remaja desa dan difasilitasi oleh polindes dan puskesmas setempat. Melalui Posyandu remaja ini diharapkan, anak dan remaja setempat dapat menghindari berbagi perilaku beresiko yang akan menjerumuskan mereka pada perkawinan anak. Dialog warga di Lombok barat ini juga berhasil merevitalisasi Belas. Belas adalah upaya memisahkan calon pengantin yang dikenal dalam adat Sasak. Belas ini dilakukan oleh kelompok dialog warga jika calon pengantin masih dalam usia anak. Data DP2KBP3A Lombok Barat menunjukkan bahwa angka perkawinan anak dalam dua tahun berhasil diturunkan dari 52% menjadi 26%. Tentunya ini hasil yang baik dan perlu ditingkatkan lagi. Program dialog warga ini dapat mencapai hasil yang cukup baik ini tidak lepas dari pendekatan yang digunakan. Pendekatan berbasis kapasitas masyarakat mendorong setiap pihak untuk mendayagunakan segala potensi yang ada untuk mencapai tujuan bersama komunitas yaitu kesejahteraan. Dukungan pemerintah mulai dari desa, kabupaten hingga provinsi memberikan andil yang sangat besar. Selain itu, proses transformasi nilai dalam masyarakat juga menjadi
kekuatan keberhasilan dialog warga. Yang tidak kalah pentingnya, sinergi berbagai pihak termasuk LSM dan Institusi pendidikan dan layanan kesehatan memang tetap harus didorong dan dijaga keberlangsungannya Melihat perkembangan upaya pencegahan perkawinan anak di NTB melalui dialog warga, setiap perlu memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah khususnya DP3AP2KB yang secara konsisten terus mendorong perluasan program ini. Meski hingga tahun 2018 ini usia kawin pertama perempuan belum mencapai target (masih dibawah 21 tahun) bukan berarti dialog warga ini gagal. Upayaupaya untuk lebih memasifkan gerakan/mobilisasi social ditambahkan dengan sinergi yang lebih apik lintas sector tentunya akan dapat memberikan hasil yang lebih memuaskan lagi. Harapannya, Pemerintah kedepan masih terus mendorong berbagai institusi untuk ikut berkontribusi pada pencegahan perkawinan anak. Program Dialog Warga ini sendiri, menurut penulis masih perlu digiatkan dan digalakkan dengan tetap memperhatikan potesi yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya, pemerintah desa diharapkan dapat segera mengadopsi dan melanjutkan program yang sudah diinsiasi pemerintah provinsi ini. Integrasi berbagai program dan kegiatan dimasyarakat juga harus didorong bersama seperti program Kampung KB, PATBM, Sekolah Perempuan, Karang Taruna, Posyandu Keluarga, serta program lainnya yang berkaitan dengan kabupaten/kota layak anak. Dengan demikian, bukan tidak mungkin pada tahun 2025 Provinsi NTB sudah dapat mencapai angka kawin anak nol. (*)
Hari Ini Universitas 45 Mataram Gelar Wisuda
Rika Paling Banyak Dari Hal. 1
Halaman 11
(Suara NTB/dys)
Dr. Ir. H. Evron Asrial
Mataram (Suara NTB) Sebanyak 64 mahasiawa Universitas 45 Mataram kembali diwisuda. Proses wisuda dilakukan melalui Rapat Senat Terbuka Wisuda Sarjana S1 ke XXXI Periode Tahun 2018, yang akan dilangsungkan pada Sabtu (29/12) pagi. Rektor Universitas 45 Mataram, Dr. Ir. H. Evron Asrial, M.Si., menjelaskan ke 64 orang peserta wisuda tersebar di seluruh fakultas dan program studi. Sebanyak 27 wisudawan berasal dari Fakultas Hukum, sebanyak
11orang wisudawan dari Fisipol, sebanyak 20 orang dari Fakultas Perikanan dan 6 orang wisudawan dari Fakultas Pertanian. Diungkapkan Evron Asrial, bahwa seperti biasa pada proses wisuda kali ini salah seorang mahasiswa lulus dengan predikat cumlaude. Yang bersangkutan berasal dari Fakultas Perikanan dengan IPK 3,77. ‘’Tiap fakultas ada cumlaude, paling tinggi 3,77 dari Fakuktas Perikanan,’’ ungkapnya. Mengingatkan para
wisudawan yang kini resmi jadi alumni Universitas 45 Mataram, Evron Asrial mengingatkan bahwasanya perkembangan dunia perguruan tinggi di era disrupsi mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Untuk itu, alumni harus menangkap semangat perubahan tersebut. Salah satu caranya ialah alumni harus menguasai teknologi, banyak membaca, kemudian meningkatkan kapasitas diri dengan banyak ikut pelatihan-pelatihan tingkat nasional dan interna-
sional, dan juga harus pandai berbahasa Inggris. ‘’Itu yang paling utama dikuasai,’’ imbuhnya. Dengan cara itu, alumni Universitas 45 Mataram yang kini berjumlah lebih dari tiga ribu orang akan semakin banyak lagi yang terserap ke dunia kerja. Meski saat ini, pihaknya mengklaim sebagian besar alumni sudah terserap di dunia kerja. ‘’Alumninya sebagian besar sudah bekerja ada yang berusaha dan sebagiannya sudah jadi pejabat,’’ tutupnya. (dys)
BNPB Cairkan Rp2,6 Triliun untuk Huntap Dari Hal. 1 Sedangkan Pokmas yang sudah mendapatkan SK kepala daerah sebanyak 1.197 Pokmas dengan jumlah anggota 14.012 KK. Sementara itu, rekening Pokmas yang terbentuk sebanyak 1.056 Pokmas atau 13.878 KK. Rekening Pokmas yang sudah terisi baru 476 Pokmas dengan jumlah anggota 7.019 KK. Ia menyebutkan, masyarakat yang berminat bangun
Risha sebanyak 4.212 unit, Rika 5.897 unit, Riko 5.119 unit dan RCI 40 unit. Ia menyebutkan sebanyak 3.186 unit huntap sedang proses pembangunan dan ada juga yang sudah jadi. Dengan rincian Risha 1.714 unit, Rika 565 unit, Riko 850 unit, RCI 8 unit dan pembangunan secara individu 51 unit. ‘’Kendala utama masalah material bangunan, fasilitator, aplikator, itu saja memang. Termasuk tenaga kerja,’’ kata Rum.
Berkaitan dengan material bangunan dan percepatan pembangunan Huntap, Rum mengatakan dirinya sudah membahas dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Pusat. Masalah penyediaan material termasuk keterlibatan pengusaha dalam pembangunan Huntap sekarang diambil alih Kadin Pusat. ‘’Kemarin saya bahas dengan Kadin Pusat akan turun. Sekarang Kadin NTB ditarik kewenangannya ke pusat. Langsung pusat yang ambil
alih,’’ jelasnya. Terkait dengan percepatan pencairan dana pembangunan Huntap, Rum mengatakan masyarakat perlu proaktif dalam pembentukan Pokmas. ‘’Jangan hanya dari kita tapi masyarakat adem ayem ndak bergerak. Bolanya ada di masyarakat. Karena masyarakat yang menerima dananya,’’ katanya. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, Ir. IGB. Sugihartha, MT mengharapkan pendamping
masyarakat di desa seperti Babinsa, Bhabinkamtibmas, kepala desa hingga kepala dusun dapat lebih awal mendampingi masyarakat terdampak bencana membentuk Pokmas. Sehingga, ketika fasilitator masuk, mereka tidak mulai dari nol lagi mendampingi masyarakat. ‘’Masyarakat sudah punya pilihan model rumah. Sehingga ketika fasilitator mendampingi masyarakat tak mulai dari nol. Tapi langsung bekerja mendampingi administrasinya,’’ katanya. (nas)
Belum Ada Kepastian Dari Hal. 1 Di sana juga ada validasi data dan sebagainya terutama sertifikat pendidikan,’’ kata Fathurahman dikonfirmasi Suara NTB di kantornya, Jumat (28/12). Meskipun pengumuman hasil seleksi CPNS untuk NTB belum keluar. Namun ia memastikan validasi data sudah selesai di Panselnas. Bahkan para operator yang semula dipanggil ke Jakarta sudah kembali ke daerah masing-masing. Ia mengatakan, pengumuman hasil seleksi CPNS tiap Pemda akan dilakukan secara bertahap oleh Panselnas. Bisa jadi pengumuman akan dilakukan secara bertahap per wilayah. ‘’Kita menunggu saja. Kapanpun dia jadi, ndak
masalah. Yang penting mereka dapat NIP (Nomor Induk Pegawai),’’ tandasnya. Dalam rakor tingkat nasional belum lama ini kata Fathurrahman, tahun depan juga ada rencana pembukaan rekrutmen CPNS. Karena kekurangan PNS secara nasional masih jutaan orang. ‘’Rencananya (pembukaan CPNS 2019). Intinya memang dilihat. Karena kebutuhan secara nasional yang dilihat sekian juta disesuaikan kondisi kementerian/lembaga dan daerah,’’ ungkapnya. Berkaitan dengan hasil seleksi CPNS 2018, sebanyak 381 pelamar dipastikan lolos menjadi PNS Pemprov NTB. Sementara, puluhan formasi yang lowong alias tak terisi. Berdasarkan hasil seleksi kompetensi bidang (SKB) beberapa waktu lalu, dari 433
formasi yang diperoleh Pemprov tahun ini sebanyak 381 formasi yang terisi. Sisanya, 52 formasi dipastikan lowong. Jumlah peserta yang berhak untuk mengikuti SKB pada waktu itu sebanyak 823 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 22 orang yang tak hadir tes SKB. Dari hasil simulasi yang dilakukan BKD NTB sesuai Permenpan 61/ 2018, dengan metode integrasi nilai SKD dan SKB terjaring 381 formasi terisi dari 433 formasi. Sehingga ada 52 formasi dipastikan tidak terisi karena tidak ada pelamar. Formasi yang tak terisi tersebut, terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga pendidik atau guru. Untuk tenaga kesehatan sebanyak 43 formasi. Dengan rincian 37 dokter spesialis ahli pertama, 1 orang dok-
ter gigi, sanitarian ahli pertama 1 orang, sanitarian terampil 1 orang, teknis elektromedis ahli pertama 1 orang, teknisi transfusi darah 2 orang. Kemudian untuk formasi tenaga guru sebanyak 9 orang. Dengan rincian guru Agama Katholik ahli pertama dan guru nautika kapal penangkap ikan ahli pertama 8 orang. Meskipun sebanyak 381 pelamar sudah dipastikan berhasil lolos menjadi PNS Pemprov NTB, namun masih menunggu pengumuman dari Panselnas. Setelah diumumkan, maka akan dilakukan pemberkasan bagi mereka yang lolos jadi PNS Pemprov tahun 2018. Untuk pengisian formasi yang lowong Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota sudah meminta kebijakan pemerintah
pusat. Namun penekanan dari pemerintah pusat, formasi yang lowong akan diisi P3K yang akan dibuka rekrutmennya dalam waktu dekat. Rekrutmen P3K masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat. Diharapkan, seluruh Pegawai Tidak Tetap (PTT) terutama tenaga kesehatan diharapkan bisa dimasukkan menjadi P3K. Begitu juga tenaga honorer lainnya seperti guru honorer SMA/SMK/SLB. Menurut Fathurahman P3K dan PNS sebenarnya sama. Yang membedakannya hanya jaminan pensiun. Ia menyebut jumlah tenaga honorer yang ada di Pemprov NTB sekitar 9.000 orang. Sebanyak itulah formasi P3K yang akan diajukan ke Kementerian PANRB. (nas)
Belum Difungsikan, Gubernur Kembali Soroti Terminal Haji Dari Hal. 1 Ia mengatakan, mulai musim haji tahun depan, bangunan yang sudah lama tak difungsikan tersebut akan digunakan oleh jemaah calon haji NTB. ‘’Pelaksanaan haji itu kan berlangsung 1-2 bulan. Di luar itu nanti kita pikirkan (penggunaan terminal haji). Ada beberapa skema yang coba kita mau usulkan. Mungkin nanti kerjasama dengan swasta di luar yang penggunaan dua bulan untuk pelaksanaan haji,’’ kata Bayu. Ia mengatakan, fungsi utama bangunan tersebut sebagai terminal haji. Ia memas-
tikan tak ada tukar guling terminal haji dengan Kantor Imigrasi. Untuk pemanfaatan terminal haji, pihaknya akan membangun koordinasi dengan pihak bandara dan Kanwil Kemenag NTB. Dikatakan, pemberangkatan JCH NTB dari asrama haji menuju pesawat tidak langsung naik. Tetapi JCH menunggu di dalam bus dalam jangka waktu yang lama. Di sisi lain, jika JCH sudah di dalam bus maka tidak boleh lagi keluar masuk. ‘’Terhadap yang mau menunaikan hajat, salat subuh, selama ini tak bisa dibuka lock dari Imigrasi. Kecuali kalau sudah
naik pesawat. Ini menurut kami kurang nyaman jemaah haji. Dengan adanya terminal haji, mereka berhenti di situ. Kalau mau salat, buang hajat, masih bisa,’’ katanya. Bayu mengatakan, pada musim haji 2019, terminal haji sudah dapat digunakan sebagai ruang tunggu penumpang sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. ‘’Sudah fungsional,’’ katanya. Proyek Terminal Haji LIA mulai dikerjakan kembali pada 2017 dan 2018. Beberapa item pekerjaan yang dikerjakan dalam proyek rehabilitasi terminal haji/TKI ini seperti perbaikan plafon, rumah
jaga, tembok keliling. Termasuk juga memasang jaringan listrik dan air bersih. Sebelum proyek ini berjalan, kondisi terminal haji memang sangat memprihatinkan. Kondisi bangunan utama, plafon dan jendela banyak yang pecah. Tahun 2015 lalu tidak ada paket pekerjaan yang dilaksanakan untuk proyek terminal haji/TKI. Begitu juga tahun 2016. Pembangunan gedung terminal haji LIA sempat terhambat pada tahun 2014. Pasalnya, pembangunan gedung itu sedang dalam penanganan aparat penegak hukum. Selain itu, pembangunannya
juga terhambat lantaran adanya gangguan dari masyarakat sekitar yang masih mengklaim persoalan terminal haji. Proyek terminal haji LIA dimulai sejak tahun anggaran 2011, dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp16,63 miliar lebih. Pada 2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp8,81 miliar lebih. Pada 2012 dialokasikan lagi sebesar Rp1,09 miliar lebih dan pada 2013 sebesar Rp 1,73 miliar lebih. Pada tahun 2014 lalu, anggarannya sebesar Rp650 juta untuk pembangunan sayap kiri dan kanan terminal haji. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Sabtu, 29 Desember 2018
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Inovasi Mempermudah Layanan Pajak Kendaraan
Pertama di Indonesia Ada ’’Samsat Delivery’’
Kapolda NTB menyerahkan hadiah kepada pemenang utama jalan sehat Gebyar Pajak Kendaraan Bermotor Mataram (Suara NTB) Povinsi NTB pada ujung tahun 2018 meluncurkan program Samsat Delivery, Minggu (23/12) di kawasan wisata Pantai Kuta, The Mandalika, Lombok Tengah (Loteng). ‘’Dengan launching ini maka Samsat Delivery resmi diberlakukan. Program inovatif yang baru pertama kali di Indonesia ini kami harapkan dapat meningkatkan tingkat pembayaran pajak kendaraan di wilayah NTB,’’ kata Kapolda NTB, Irjen Pol Achmat Juri, saat melakukan launching program Samsat Delivery, di kawasan wisata Pantai Kuta, Kapolda NTB melepas balon sebagai tanda dimulainya The Mandalika. peluncuran Samsat Delivery Pada peluncuran ini juga di
Kepala Bappenda NTB bersama Asisten III Setda NTB, Hj.Hartina
Pihaknya menargetkan, paling lambat bulan Maret mendatang izin tersebut sudah turun dari pemerintah pusat. Sehingga pada tahun ajaran baru mendatang, pihaknya sudah bisa menerima calon mahasiswa baru. Dengan begitu, proses aktivitas belajar mengajar pun sudah bisa dimulai. Untuk program studi (prodi) direncananya ada tiga prodi yang akan dibuka. Yang kesemuanya berkaitan dengan sektor pariwisata. Dan, masih langka didaerah ini. Masing-masing program studi Kepariwisataan, Ekonomi Kreatif serta Maintenance Kepariwisataan. “Jadi kita ingin ITB Loteng ini nantinya bisa menjadi perguruan tinggi yang mampu mencetak tenaga ahli di bidang kepariwisataan. Dan, mampu menjawab kebutuhan akan tenaga handal kepariwisatan. Khususnya di KEK Mandalika,” timpalnya. Sehingga kedepan tidak perlu lagi ada tenaga dari luar masuk ke Loteng. Karena semua kebutuhan SDM-nya sudah tersedia di dalam daer-
bok Epicentrum Mall, kemudian ingat mau bayar pajak, bisa langsung order melalui aplikasi Samsat Delivery. Petugas kami akan langsung datang membawa notice pajaknya. Jadi semudah isi pulsa,’’ kata Amin Litarso. Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB, H. Iswandi mengatakan, terobosan inovasi Samsat Delivery ini merupakan upaya peningkatan pelayanan yang terus menerus dilakukan Pemprov NTB dan jajaran stakeholders terkait. ‘’Di era millenial ini, kami juga melakukan terobosan yang milenial lewat Samsat Delivery. Jadi kita sambut 2019 dengan semangat baru, sehingga ada layanan semakin inovatif yang memudahkan layanan masyarakat,’’ kata Iswandi. Iswandi menjelaskan, inovasi ini juga dilakukan untuk mendorong kesadaran membayar pajak di NTB terutama pajak kendaraan bermotor. Sebab, saat ini NTB benar-benar harus berjuang melakukan recovery di berbagai sektor pembangunan, pasca bencana gempa bumi JuliAgustus lalu. ‘’Tuntutan pembangunan kita termasuk untuk recovery ke depan makin meningkat. Sehingga kita juga dituntut semakin giat juga untuk pendapatan daerah,’’ katanya. Tahun 2019, target PAD dari sektor PKB di NTB tercatat sebesar Rp403 miliar atau meningkat sekitar Rp40 miliar dari tahun 2018. Kepala Cabang Jasa Raharja NTB, Amiruddin Zein mengatakan, peluncuran Samsat Delivery merupakan bagian dari kesiapan NTB menjawab tantangan global, terutama di era revolusi industri 4.0. ‘’Peluncu-
Peserta memadati kegiatan jalan santai Gebyar Pajak Kendaraan Bermotor
Muhammadiyah Dirikan ITB di Loteng Praya (Suara NTB) Organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah berencana akan membangunan Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) di Lombok Tengah (Loteng). Guna mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) masyarakat di daerah ini, khususnya di bidang kepariwisatawan. Untuk mendukung dan mengantisipasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Ketua DPC Muhammadiyah Loteng, Ir. H.L.M. Amin, yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (28/12) mengatakan kalau pengajuan izin pendirian ITB tersebut sudah dilakukan. Dan, kini pihaknya tinggal menunggu turunnya izin pendirian perguruan tinggi tersebut. “Kalau izin sudah terbit, maka pihaknya sudah bisa melakukan penerimaan mahasiswa baru untuk angkatan pertama tahun itu juga,” ujarnya.
hadiri oleh pembina Samsat NTB antara lain Direktur Lalu Lintas Polda NTB, AKBP Amin Litarso, Kepala Cabang Jasa Raharja NTB, Amiruddin Zein dan Kepala Bappenda NTB, Ir. H. Iswandi. Kelebihan dari platform aplikasi berbasis digital ini adalah memastikan masyarakat bisa menikmati kemudahan layanan membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di wilayah Provinsi NTB. Kapolda NTB, Achmat Juri menjelaskan, selain mempermudah masyarakat membayar pajak, Samsat Delivery juga memudahkan proses verifikasi kepemilikan kendaraan bermotor. ‘’Jadi ada dua hal. Yang pertama memudahkan verifikasi (kepemilikan) kendaraan bermotor dan yang ke dua sangat memudahkan bagi masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraannya,’’ kata Irjen Achmat Juri. Kapolda menambahkan, peluncuran aplikasi Samsat Delivery ini merupakan hadiah untuk NTB di akhir tahun 2018 dan menyongsong tahun 2019. Harapannya, agar NTB bisa benar-benar bangkit dan semakin maju serta berdaya saing dalam segala aspek pembangunan. Dirlantas Polda NTB, AKBP Amin Litarso menjelaskan, aplikasi Samsat Delivery menyediakan sistem pembayaran pajak secara online yang bisa diakses dengan mudah melalui smartphone berbasis android dan I-Phone. Masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan bisa melihat tagihan pajak, dan bisa melakukan pembayaran melalui aplikasi ini. ‘’Misalnya masyarakat sedang bersantai di Lom-
ah. Tidak kalah penting, masyarakat di daerah ini hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Tetapi justru bisa ikut terlibat dalam proses pengembangan sektor pariwisata Loteng kedepan. Untuk kampusnya sendiri, pihaknya sudah mengajukan permohonan ke Pemkab Loteng agar bisa memanfaatnya bangunan SMP Negeri 7 Praya. Bahkan jika memang dimungkinkan, pihaknya siap mengajukan usulan tukar guling dengan lahan milik Muhammadiyah dengan Pemkab Loteng. “Kita punya asset berupa lahan yang jika dimungkinkan kita siap tukar dengan aset milik Pemkab Loteng,” tegasnnya. Terpenting ITB Loteng bisa berdiri dan beroperasi. Sehingga harapan untuk bisa mendidik SDM handal di bidang kepariwisataan didaerah ini bisa segera terwujud. Yang pada akhirnya bisa mendukung percepatan pembangunan di daerah ini. (kir)
ran Samsat Delivery yang menekankan pelayanan dengan sistem digital ini membuktikan bahwa NTB sudah menjawab tantangan global di era revolusi industri 4.0,’’ katanya. Launching program Samsat Delivery di Pantai Kuta, The Mandalika, Loteng, dilakukan bersamaan dengan kegiatan Gebyar Pajak Kendaraan 2018 yang diselenggarakan Bappenda NTB
bersama Ditlantas Polda NTB dan Jasa Raharja NTB. Menurut data pelaksana kegiatan Jalan Sehat Gebyar Pajak Kendaraan Bermotor 12.000 masyarakat NTB yang punya kupon undian yang bisa ikut diundi, para wajib pajak, ikut ambil bagian dalam kegiatan jalan sehat dengan doorprize utama satu unit mobil. (*)
Samsat Delivery mulai diluncurkan
Kapolda NTB bersama Kepala Bappenda NTB