Edisi Senin 29 Juli 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 29 JULI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 113 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

’’Suara NTB’’ Raih Penghargaan dari Kementerian LHK HARIAN Suara NTB meraih penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Penghargaan diterima Penanggung Jawab Suara NTB, H.Agus Talino, diserahkan langsung Menteri LHK, Dr.Ir.Siti Nurbaya Bakar di Jakarta, Kamis (25/7).

Suara NTB adalah satu-satunya media cetak yang meraih penghargaan untuk kategori media massa cetak daerah terproduktif memberitakan penegakan hukum dan lingkungan. Penghargaan serupa untuk katagori media cetak nasional dan media online, diberikan kepada Harian Kompas dan mediaindonesia.com.

Penanggung Jawab Suara NTB, H.Agus Talino mengucap syukur dan berterima kasih telah mendapatkan penghargaan ini. ‘’Penghargaan ini memotivasi dan menyemangati kami untuk terus bekerja dan berkarya guna menjaga lingkungan hidup dan hutan,’’ ujarnya. Menurut Agus Talino, tanggung jawab menjaga lingkungan hidup dan hutan adalah tugas

kita semua. Termasuk media. ‘’Karenanya, kami menempatkan pemberitaan tentang lingkungan hidup dan hutan sebagai salah satu prioritas,’’ tegasnya.

Ditambahkan Agus Talino bahwa persoalan lingkungan hidup dan kehutanan adalah persoalan masa depan kita semua. ‘’Kalau lingkungan hidup dan hutan kita rusak. Maka yang akan merasakan dampaknya adalah kita semua.’’Sekarang ini, pilihan kita hanya satu, kita bersama-sama menjaga dan menyelamatkan lingkungan hidup dan hutan yang kita miliki.

Menteri LHK, Dr.Ir.Siti Nurbaya Bakar, pada kesempatan itu mengatakan, penghargaan yang diberikan, sebagai bentuk apresiasi kepada media dan jurnalis yang dinilai terproduktif dalam memberitakan prestasi maupun mengontrol kinerja penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang dilakukan oleh KLHK. Penghargaan ini juga sekaligus untuk mengapresiasi kinerja jurnalistik, Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/humasklhk)

PENGHARGAAN - Penanggung Jawab Suara NTB, H.Agus Talino saat menerima penghargaan dari Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar

Dampak Buruk Disorot Internasional

DPR RI Desak Aparat Tindak Tegas Aktivitas Penambangan Liar

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) ini, progres pembangunan 1234567890123456789012345678901212 Kementerian Energi dan smelter baru 13,7 persen.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Sumber Daya Mineral Direktur Pembinaan Pe1234567890123456789012345678901212 (ESDM) mengawal ketat ngusahaan Mineral Ditjen 1234567890123456789012345678901212 pembangunan smelter PT. Minerba, Ir. Yunus Saefulhak, 1234567890123456789012345678901212 Amman Mineral Nusa Teng- MM mengatakan PT. AMNT 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 gara (AMNT) di Kabupaten punya waktu dua tahun 1234567890123456789012345678901212 Sumbawa Barat (KSB). Saat Bersambung ke hal 11 1234567890123456789012345678901212

Smelter di KSB Harus Tuntas Januari 2022

Mataram (Suara NTB) Dampak buruk akibat penambangan emas ilegal di Sekotong menjadi sorotan internasional. Anggota Komisi VII DPR RI, Dr. H. Kurtubi mengatakan, saat kunjungan ke Jenewa Swiss, salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) membeberkan data-data hasil penelitian soal dampak buruk penggunaan merkuri di tambang emas ilegal Sekotong terhadap ibu hamil dan balita yang lahir cacat.

Melihat bahaya penggunaan merkuri bagi kesehatan dan lingkungan ini, Komisi VII DPR RI telah mendesak aparat menindak tegas aktivitas penambangan liar yang ada di NTB. Bukan hanya Sekotong, Lombok Barat.

Tetapi juga tambang emas ilegal di Gunung Prabu, Lombok Tengah. ‘’Bukan hanya mendengar (dampak buruknya). Waktu saya kunjungan ke Jenewa, itu ada LSM dunia memberi-

TO K O H

Kisah Sedih Purnama Hadi

Pernah Mati Suri dan 18 Tahun Hanya di Tempat Tidur

Jaga Keutuhan NKRI

SETIAP mata yang melihatnya, terasa ingin menangis. Sedih karena melihat badannya, kakinya, tangannya makin kurus. Tulang punggungnya pun sudah terlihat tak lagi lurus. Meski

KETUA Umum Dewan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW), Dr. TGH. M. Zainul Majdi, mengajak jemaah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bersambung TGH. M. Zaniul Majdi ke hal 11

(Suara NTB/yon)

Atasi Kekeringan Butuh Rp2,6 Triliun

Purnama Hadi terlihat kurus dan berharap bisa berobat.

PAWAI - Para santri mengikuti pawai ta’aruf dengan membawa poster Keluarga Besar Nahdlatur Wathan (NW), Sabtu (27/7). Pawai digelar serangkaian Hultah NWDI ke-84 dan Haul ke-22 Almagfurullahu Maulana Syaikh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid yang berlangsung di Pancor, Lombok Timur (Lotim), Minggu (28/7). Pawai diikuti oleh seluruh santri NW dan Pengurus Cabang NW di berbagai daerah di Indonesia. Berita selengkapnya di halaman 10.

Tinggalkan PETI, Berharap Pekerjaan Pengganti Wedha Magma Ardhi

Namanya Zaenal. Ayah delapan orang anak ini lahir di Desa Tatar, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun 1975. ‘’Dulu, saya penambang emas. Sekarang pekerjaan itu sudah saya tinggalkan sejak empat bulan lalu,’’ ujarnya mengawali perbincangannya dengan Suara NTB, Selasa (23/7) lalu di Mataram.

LAKI-LAKI yang hanya mengenyam pendidikan di bangku Sekolah Dasar (SD) ini, sebelumnya adalah ‘’bos’’ Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah perbukitan

SP 2 Tatar, Teluk Punak, Tongo, KSB. Ia mulai menekuni pekerjaan ini sejak tahun 2013 yang lalu. Pekerjaan menambang emas secara ilegal, terpaksa ia lakoni karena tidak ada pilihan. ‘’Saya tidak punya pekerjaan tetap. Hanya sebagai kuli,’’ tuturnya.

Tuntutan biaya hidup termasuk untuk biaya anak-anak sekolah, memaksa Zaenal putar otak untuk mencari pekerjaan alternatif. Berbekal pengalaman pernah mengikuti tim survei melakukan eksplorasi kandungan mineral (termasuk emas) PT.Newmont Nusa Tenggara di perbukitan SP2 Tatar, Teluk Punak, akhirnya Zaenal menjatuhkan pilihannya menambang emas.

Dan pilihan Zaenal pun

menambang emas langsung di perbukitan SP2 Tatar. ‘’Tahun 2001, saya pernah melihat tim survei Newmont melakukan eksplorasi di sana (perbukitan SP2 Tatar). Saya ikut-ikut waktu itu. Dari survei di wilayah itu, disebutkan kandungan emasnya ada,’’ katanya.

Nah, berbekal tekad dan modal nekad, mulailah Zaenal masuk ke wilayah perbukitan menelusuri hutan mencari jejak logam mulia di perbukitan SP2 Tatar, Teluk Punak.

Mengawali pekerjaannya sebagai Penambang Emas Tanpa Izin (PETI), ternyata tidak mudah. Untuk mengais aurum dari perut bumi, ternyata tidak mudah. Selain dibutuhkan tenaga kuat juga kesabaran ekstra. Tenaga kuat dibutuhkan

untuk menggali perbukitan berbatu dengan alat seadanya. Kesabaran ekstra juga penting. Karena ternyata logam mulai tidak dengan mudah bisa ditemukan di antara bongkahan bebatuan.

Waktu itu katanya, pertama kali kali ia baru menemukan logam mulia di kedalaman 12 meter. Penemuan pertama itu, memantik semangatnya untuk terus menggali dengan keyakinan bahwa di perut perbukitan SP2 Tatar itu, ada banyak emas yang akan menjamin hidup dan masa depan keluarganya.

Bersambung ke hal 11

Zaenal

(Suara NTB/039)

PEMPROV NTB telah menyiapkan langkah jangka panjang untuk menangani persoalan krisis air bersih akibat kekeringan yang terjadi tiap tahun. Solusi jangka panjang mengatasi krisis air bersih yang dirancang adalah membangun Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) regional Pulau Lombok.

Berdasarkan feasibility study (FS) yang dilakukan 2018 lalu, Bersambung ke hal 11

demikian, harapannya juga harapan keluarganya tetap semangat ingin melanjutkan hidup. Berharap ada pertolongan medis dan hadirnya sebuah keajaiban.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/yon)

(Suara NTB/rus)

KO M E N TTAA R

kan gambar anak-anak cacat, ibu-ibu cacat di Sekotong,’’ kata Kurtubi ketika dikonfirmasi di Mataram, Sabtu (27/7).

Kurtubi menceritakan, LSM dunia tersebut menunjukkan dampak penggunaan merkuri di tambang emas ilegal Sekotong. Ia mengaku cukup prihatin melihat dampak buruk tambang emas ilegal tersebut bagi kesehatan warga setempat.

Bersambung ke hal 11

SUARA NTB Senin, 29 Juli 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pembangunan RTG di Mataram Dipercepat Anak Muda Harus Berprestasi SEBAGAI anak muda sudah seharusnya bisa menyumbang prestasi untuk daerahnya baik dalam kegiatan sosial, akademik, dan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Salah satu program unggulan dari karang taruna yang ada di Kelurahan Monjok Mataram ialah selalu bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Dengan memajukan minat anak muda dalam berorganisasi, Lurah Monjok, M. Nur terus berusaha melatih anak muda untuk memajukan daerahnya.

“Anak-anak muda sudah seharusnya berkegiatan. Kita terus lakukan pembinaan agar mereka bisa berkontribusi di kelurahan. Dan alhamdulillah, mereka sudah sampai Papua, juga ke Bali, ikut kegiatan,” tutur M. Nur, Minggu (28/7).

Pada Jumat (26/7), karang taruna di kelurahan Monjok mampu meraih juara tingkat NTB. Nantinya para pemuda ini akan akan mengikuti lomba lanjutan ke tingkat nasional mewakili NTB. Lurah Monjok ini sedang mempersiapkan mental karang taruna agar dapat tampil dan menang pada lomba di Jakarta dalam waktu dekat ini.

“Alhamdulillah kemarin kita karang taruna Monjok juara satu di NTB, sekarang (karang taruna Monjok) akan ikut lomba mewakili NTB di Jakarta dalam waktu dekat ini,” pungkas Nur, sapaannya.

Karang taruna menurut Nur adalah ajang untuk anak muda tampil eksis dan terus berkarya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Ia pun menilai, dari berbagai kegiatan sosial yang ada di karang taruna yang ada di kelurahan Monjok nantinya dapat membawa nama baik NTB. Lomba tersebut ungkap Nur, bisa menambah semangat anak muda untuk berkegiatan. “Iya kita harap semua anak muda NTB mampu melakukan itu semua, karena memang anak muda harus bisa,” terangnya.

Ia berharap melalui semua program karang taruna di kelurahan Monjok bisa memberikan contoh pada anak muda yang ada di Mataram khususnya untuk terus berprestasi. “Harapan ke depan, artinya kalau karang taruna ini bisa eksis terus, untuk memperjuangakan kepentingan masyarakat secara umum dan kegiatannya bisa berlanjut dan ditingkatkan,” tuturnya.

Nur memberikan semangat agar anak muda dapat memperjuangkan aspirasi remaja dan pemuda dalam bidang sosial kemasyarakatan. “Yang muda harus tetap didukung agar kegiatan yang dilakukan terus berkesinambungan dan mampu berprestasi,” tutupnya. (viq) M. Nur (Suara NTB/dok)

Inovasi Dana Perimbangan DALAM Pidato Pengantar Nota Keuangan dan RAPBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2019, disebutkan bahwa pendapatan daerah direncanakan mengalami peningkatan sebesar Rp60,551 miliar lebih. Di mana, dari anggaran semula Rp1,415 triliun lebih. Sehingga, kata anggota Fraksi Gerakan Nurani Bangsa, Hj. Kartini Irwarni, SP.d., pekan kemarin, setelah perubahan menjadi Rp1,476 triliun lebih.

Dengan adanya peningkatan pendapatan daerah tersebut, diharapkan akan dapat terwujud suatu pola pembangunan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, segala sumber pembiayaan yang dibutuhkan oleh Pemkot Mataram harus diformat dan dikelola secara TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif).

Ini mencerminkan suatu sistem tata kelola keuangan yang teratur, terarah dan menyeluruh. Selain itu, memberikan dampak yang sangat luas bagi kemajuan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di daerah.

Terhadap Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan diperlukan peningkatan, lanjut anggota Komisi I DPRD Kota Mataram ini, koordinasi dengan pemerintah pusat, serta terus melakukan terobosan/inovasi terkait dana perimbangan/transfer yang bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dimana dana tersebut sangat dipengaruhi oleh capaian kinerja fisik dan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, kata dia, dengan adanya penambahan Belanja sebesar Rp109,757 miliar lebih. Dari anggaran semula Rp1,446 triliun lebih. Sehingga setelah perubahan menjadi Rp1,556 triliun lebih. Untuk itu, Pemkot Mataram diharapkan lebih memperkuat di tataran implementasi. Yaitu, dengan mengedepankan sikap dan tindakan pejabat yang lebih transparan, efisien dan akuntabel dalam mengelola anggaran.

Sehingga, hasil dari perencanaan pembangunan tersebut akan terwujud masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing. ‘’Sejalan dengan hal tersebut, serta mencermati Penyampaian Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang telah disampaikan oleh Walikota Mataram, Fraksi Gerakan Nurani Bangsa dapat menerima dan menyetujui Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang telah ditetapkan,’’ pungkas politisi PKB ini. (fit) Hj. Kartini Irwarni (Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) Pembangunan rumah tahan gempa (RTG) di Kota Mataram dipercepat. Progres hingga akhir Juli mencapai 80 hingga 85 persen. Rehab rumah masuk surat keputusan (SK) Walikota menunggu anggaran dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, H. M. Kemal Islam dikonfirmasi pekan kemarin menyampaikan, kondisi fisik maupun penyerapan keuangan perbaikan rumah tahan gempa di Kota Mataram telah mencapai 80 hingga 85 persen. Sisanya sekitar 15 persen diharapkan selesai pada pertengahan Agustus mendatang.

Akan tetapi, menjadi persoalan adalah perbaikan ru-

mah lainnya khusus rusak sedang dan ringan yang masuk SK VIII dan IX diusulkan ke pemerintah pusat senilai Rp20 miliar masih menunggu direalisasikan. “Kalau yang sebelumnya saya yakin pertengahan Agustus ini sudah selesai,” kata Kemal.

Sebagian masyarakat ada yang belum diperbaiki rumahnya. Ini disebabkan perubahan status dari rusak kategori berat turun menjadi ringan.

Turun statusnya dikarenakan warga menolak rumah dibongkar. Sementara, salah satu persyaratan mendapatkan bantuan Rp50 juta dilakukan pembongkaran.

Pertimbangan warga rumahnya terlalu besar dengan anggaran demikian tidak sebanding dengan luas tanah dan nilai bangunannya.

“Mereka ikhlas turun kelas.

Mereka inilah yang masuk SK VIII dan IX,” sebutnya.

Secara teknis disampaikan Kemal, percepatan pembangunan rumah instans sederhana sehat (Risha) maupun rumah instans konvensional (Riko) adalah persoalan tukang. Sementara, material telah terpenuhi.

Bahkan, menumpuk di pinggir jalan sehingga menyebabkan kemacetan arus lalu lintas.

Kemal memahami masyarakat mempercepat membeli bahan untuk mengejar pencairan keuangan. Warga tidak ingin uang yang telah masuk ke rekening dikembalikan ke kas negara.

Camat Sandubaya, Saharuddin menambahkan, sebagian besar warga di Lingkungan

Pengempel Indah, Kelurahan Bertais dan Lingkungan Tegal, Kelurahan Selagalas telah menempati rumahnya. Di dua kelurahan tersebut hampir 85 sampai 90 persen rumah warga telah selesai. Pun, ada sebagian masih tahap proses pengerjaan.

“Hampir semua sudah menempati rumahnya,” jawabnya.

Rencananya, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh akan menyerahkan secara simbolis rumah yang telah selesai direhab. Namun mantan Lurah Ampenan Utara ini tidak mengetahui pasti kapan waktunya. Kemungkinan kata dia, akhir masa pemulihan pada 25 Agustus mendatang. (cem)

Jadi Kota Layak Anak

Pemkot Mataram Kembali Terima Penghargaan Kategori Madya

(Suara NTB/cem)

DIPERSIAPKAN - Puskesmas Karang Pule merupakan salah satu Puskesmas di Kota Mataram dipersiapkan menjadi badan layanan umum daerah. Dikes mendorong Puskesmas mempersiapkan reakreditasi sebagai persyaratan MoU dengan BPJS Kesehatan.

Tetapi hingga kini proses sebelas Puskesmas menjadi BLUD ditunda.

Puskesmas di Mataram Ditunda Jadi BLUD Mataram (Suara NTB) Dinas Kesehatan menunda sebelas Puskesmas menjadi badan layanan umum daerah (BLUD). Proses reakreditasi sedang dipersiapkan. Puskesmas didorong untuk lebih mandiri.

Wacana Puskesmas menjadi BLUD bergulir sejak tahun 2017 lalu. Dinas Kesehatan menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pelibatan auditor negara khusus pendampingan dari sisi manajerial, keuangan serta sumberdaya manusia.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr.

H. Usman Hadi menegaskan, pihaknya tidak membatalkan sebelas Puskesmas menjadi BLUD. Saat ini, Puskesmas sedang didorong untuk reakreditasi. Reakreditasi sebagai persyaratan menjalin kerjasama dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sehingga, dua Puskesmas dipaksakan dulu reakreditasi.

“Puskesmas Tanjung Karang dan Cakranegara kita paksa. Bukan batal, tapi kita tunda dulu,” kata Usman dikonfirmasi pekan kemarin.

Reakreditasi dijelaskan Usman, dinilai

penting. Jika tidak sama halnya dengan melayani masyarakat tanpa menggunakan BPJS Kesehatan. Di tahun 2019 ini, lima Puskesmas didorong mempersiapkan reakreditasi yakni Puskesmas Cakranegara, Ampenan, Pejeruk, Cakranegara dan Karang Taliwang. “Lima Puskesmas ini dulu kita push,” tambahnya.

Dikes mendorong agar Puskesmas menjadi BLUD tujuannya untuk meningkatkan mutu pelayanan serta keamanan, sehingga Puskesmas tidak mendapatkan hambatan dalam pemenuhan kebutuhan. Seperti obat – obatan maupun penyediaan alat kesehatan.

Pemerintah mendorong agar Puskesmas mandiri, pelayanan lebih bagus. Fungsi koordinasi tetap berada di instansi teknis, termasuk subsidi kebutuhan anggaran.

Sementara, perekrutan pegawai jadi kewenangan Puskesmas. Tetapi tetap dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan. Persyaratannya ditentukan oleh Puskesmas sebagai pengguna jasa. “Misal mereka butuh akunting sepanjang mempunyai kemampuan bisa langsung direkrut,” demikian kata Usman. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram kembali mendapatkan penghargaan kategori madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai kota layak anak. Peran organisasi perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa dibutuhkan.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri PP dan PA, Yohana Yambise pada puncak peringatan Hari Anak Nasional di Makassar pekan kemarin. Selain mempertahankan predikat kategori madya, pemerintah pusat juga memberikan penghargaan kepada Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh sebagai pembina forum anak terbaik tahun 2019.

“Kita dapat dua penghargaan sebagai kota layak anak kategori madya dan Pak Wali juga dapat penghargaan sebagai pembina forum anak terbaik tahun 2019,” kata Kepala DP3A Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany dikonfirmasi pekan kemarin.

Disampaikan, penghargaan diperoleh sebagai kota layak anak tidak jauh berbeda di tahun 2017 lalu. Hal ini tidak terlepas dari komitmen kepala daerah untuk mewujudkan pemenuhan hak anak.

Lima klaster yakni hak sipil dan kebebasan, lingkungan

keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang serta perlindungan khusus anak.

Untuk naik satu peringkat menjadi nindya membutuhkan kerja keras dan kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, dunia usaha, media massa dan masyarakat. Terutama mengurangi iklan, promosi dan sponsor rokok.

“Dulu, kita naik dari pratama menjadi madya karena iklan rokok hampir tidak ada,” tambahnya.

Di satu sisi, mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah ini mengakui, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan oleh Pemkot Mataram untuk menjadi kota layak anak seperti Bogor dan Solo. Di antaranya, kelurahan dan kecamatan harus diperkuat layak anak, sekolah harus ramah anak, harus ada pusat pembelajaran keluarga dan di dinas perlu ada unit pengelolaan teknis dinas.

Komitmen ini secara bertahap akan dipenuhi. Tentu tidak lepas dari kerjasama lintas sektor, dunia usaha dan media massa. “Karena dalam undang – undang media massa juga memiliki tanggungjawab. Tidak saja semua diserahkan ke pemerintah,” tandasnya. (cem/*)

Fasilitasi Penyandang Disabilitas

Pemkot akan Data Karyawan Perusahaan Mataram (Suara NTB) Peraturan Walikota Mataram Nomor 36 Tahun 2018 Pasal 10 mengatakan Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan kuota paling kurang 1% (satu persen) tenaga kerja bagi penyandang disabilitas pada Perusahaan Swasta, Lembaga Sosial dan Badan Hukum yang menggunakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang pekerja. Namun, hal tersebut belum bisa diterapkan.

Sebagai penyandang disabilitas tentunya memiliki hak untuk mendapat pekerjaan. Hal itu merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikannya. Perusahaanperusahaan yang berbentuk BUMD di Kota Mataram belum terlihat melaksanakan Perwal yang dikeluarkan sebagai acuannya mempekerjakan disabilitas.

Menurut Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Mataram, Hariadi, Sabtu (27/7), ia sudah menyampaikan dan menghimbau kepada semua perusahaan yang ada di kota Mataram untuk mematuhi peraturan sesuai dengan perwal Nomor 36 Tahun 2018.

“Kita sudah menghimbau kepada semua perusahaan untuk memberlakukan perwal tersebut,” katanya.

Hariadi mengaku perusahaan-perusahaan yang berbentuk BUMD yang ada di Kota Mataram masih banyak yang belum memenuhi syarat terkait jumlah pekerja. Sehingga, belum bisa untuk dilakukan penindakan. “Belum bisa kita tindak. Kita akan melakukan pendekatan dulu.

Kita juga akan melihat perusahaan di Mataram rata-rata

karyawan masih di bawah 100 aram terkait data pegawai (Suara NTB/ist) dalam beberapa minggu ke PENGHARGAAN - Kepala DP3A Kota Mataram, Hj. Dewi orang,” pungkasnya.

Darmawan (26), pemuda depan. “Dalam beberapa Mardiana Ariany menunjukkan piala serta piagam yang difabel asal Ampenan ini men- minggu kedepan kita akan diterima dari Menteri PP dan PA, Yohana Yambise sebagai gungkapkan ketidaktahuan- melakukan pendataan terkait kota layak anak kategori madya dan penghargaan kepada nya tentang Perwal tersebut. itu, saat ini memang kita be- Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh sebagai pembina terbaik Ia berpendapat, peraturan itu lum bisa tau berapa jumlah- forum anak tahun 2019 pada Puncak Hari Anak Nasional di belum sampai di telinga nya,” kata Hariadi. (viq) Makassar, Selasa (23/7) malam. masyarakat umum. Peraturan tersebut, menurut Darmawan sangat bisa Alamat : Jl. Flamboyan No. 1 Mataram membantu Wa : 081239023160 jika sudah diberlakukan Email : bpmp2t.mataram@gmail.com kepada penWebsite : www.dpmptsp.mataramkota.go.id yandang disabilitas. b. Kemudian Login ke sistem OSS dengan mengGusti Mahindra di Punia Mataram Perwal gunakan User-id yang sudah dibuat Pertanyaan : tersebut diPerkenalkan, saya Indra dari Punia Kota Mataram, c. Mengisi data untuk memperoleh NIB (Nomor Innilai Darduk Berusaha) saya ingin membuka usaha. Menurut informasi yang mawan mamsaya dengar sekarang pengurusan izin usaha di Kota d. - Untuk usaha baru : melakukan proses untuk mempu dalam peroleh izin dasar, izin usaha, dan/atau izin komerMataram menggunakan sistem Online Single Submismenyetarasial atau operasional berikut dengan komitmennya sion (OSS). Berkenaan dengan hal tersebut maka saya kan penyanyang dapat diajukan di DPMPTSP Kota Mataram. ingin menyampaikan pertanyaan sebagai berikut : dang disabili1. Bagaimana prosedur pengurusan izin dengan meng- - Untuk usaha yang telah berdiri : melanjutkan prostas dengan es untuk memperoleh izin berusaha (Izin Usaha gunakan sistem Online Single Submission (OSS) ? mereka yang dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, 2. Di mana saya bisa menagajukan pengaduan tennormal. Dia memperpanjang izin usaha, memperpanjang izin tang layanan perizinan di Kota Mataram? berharap agar berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaMohon Bapak /Ibu dari DPMPTSP Kota Mataram nantinya perha, mengubah data perusahaan. untuk menjawab pertanyaan saya. Atas perhatian wal itu dapat Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih. diterapkan di 2. Untuk pertanyaan kedua: semua peruDi mana saya bisa menagajukan pengaduan tenJawaban : s a h a a n tang layanan perizinan di Kota Mataram?

Yth. Bapak Gusti Mahindra di Punia Mataram BUMD yang Memang benar informasi yang Saudara dengar, sekarang Jawab : ada di Kota pengurusanizinusahadiKotaMataramsudahmenggunakan a. Meggunakan surat dapat ditujukan ke Dinas PenMataram. anaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PinSistem Online Single Submission (OSS) mengacu pada PP Terkait tu (DPMPTSP) Kota Mataram, Jl. Flamboyan No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintehal demikiNo.1 Mataram grasi Secara Elektronik. Membalas pertanyaan Saudara an, Kadisb. Menggunakan WA dengan Nomor 081 239 023 160 maka dapat Kami jawab sebagai berikut : naker mengac. Mengunjungi Website DPMPTSP Kota Mataram takan akan (www.dpmptsp.mataramkota.go.id) 1. Untuk pertanyaan pertama : melakukan Bagaimana prosedur pengurusan izin dengan meng- d. Melalui email (bpmp2t.mataram@gmail.com) pendataan e. Mengisi lembar pengaduan langsung di loket Ingunakan sistem Online Single Submission (OSS) ? perusahaanformasi Kantor DPMPTSP Kota Mataram.

Jawab : perusahaan Terimakasih semoga bisa menjawab a. Langkah pertama Saudara harus membuat Useryang ada di pertanyaan Saudara. id dengan mengunjungi situs: www.oss.go.id Kota Mat-

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567

POJOK DPMPTSP MATARAM

Senin, 29 Juli 2019

SUARA NTB

470 Magister Ikuti Seleksi Dosen Tetap UINMA Mataram (Suara NTB) Sebanyak 470 peserta mengikuti tes seleksi dosen tetap non PNS di UINMA. Mereka berdatangan dari berbagai provinsi se-Indonesia yang telah mengirimkan lamarannya ke UIN Mataram. Dari jumlah tersebut, hanya 330 pelamar yang dinyatakan lulus administrasi dan berhak mengikuti seleksi Kemampuan Dasar. Hasilnya sebanyak 88 orang lulus passing grade.

“Perlu diketahui, bahwa sebagian peserta berasal dari luar daerah. Mereka memiliki kesempatan yang sama, tidak dibeda-bedakan,” ucap Rektor UIN Mataram Prof. Dr. H. Mutawalli saat meninjau pelaksanaan tes akhir pekan lalu. Rektor menyampaikan ucapan selamat berkompetisi kepada semua calon Dosen Tetap Non PNS yang telah sukses melewati seleksi tahap awal dan mengikuti seleksi tahapan berikutnya.

Ditanya tentang kemungkinan ada titipan-titipan, rektor dengan tegas mengatakan kalau ada titipan pihaknya tidak segan mencoretnya. Seleksi kata dia, harus dilakukan secara fair, makanya seleksi TPA kita pakai sistem CAT. ”Peserta yang memenuhi syarat akan melalui perangkingan berdasarkan perolehan nilai yang diperoleh,” Kata rektor.

Berbagai jenis tes diterapkan pada peserta. Diantaranya mulai seleksi TKB dengan beberapa rangkaian tes yaitu Tes Wawancara dan Microteaching. Semuanya dilakukan secara fair dan diseleksi oleh SDM yang berkompeten dibidangnya. (dys)

Halaman 3

Jaksa Hentikan Penyidikan TPPU Kredit Modal Kerja Dompu

(Suara NTB/ist)

Tim lesson study di kelas Pengajaran Mikro dengan dosen pengajar Hikmawati dan mahasiswa Fani, Nunung, Mila, Suqia, Hijah, Ari, Mega, Mulya, Mala, Nurma, Khulaifi.

Mata Kuliah Pengajaran Mikro

Tim Pengajar Prodi Pendidikan Fisika FKIP Unram Terapkan ”Lesson Study” Mataram (Suara NTB) Tim Pengajar mata kuliah Pengajaran Mikro di Program Studi (Prodi) Pendidikan Fisika FKIP Unram menerapkan lesson study pada semester genap 2019. Tim tersebut adalah Hikmawati, M.Pd., Dra. Hj. Haerunisyah Sahidu, M.Pd., dan Dr. rer.nat. Kosim, M.Si. Salah satu anggota Tim Pengajar Prodi Pendidikan Fisika Unram, Hikmawati, M. Pd menjelaskan lesson study (LS) merupakan model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan. Berlandaskan prinsip-prinsip kolegialitas yang saling membantu dalam belajar untuk membangun komunitas belajar.

Pelaksanaan lesson study dilakukan dalam tiga tahapan dalam setiap siklusnya.

Tahapan dalam satu siklus lesson study terdiri atas tahap plan (merencanakan), tahap do (melaksanakan), dan tahap see (merefleksi). Tiga tahap tersebut (satu siklus) dilaksanakan secara berkelanjutan.

Ia menjelaskan praktik LS pada mata kuliah Pengajaran Mikro dengan jumlah mahasiswa 12 orang dilakukan dengan

cara sebagai berikut. Mahasiswa dibuat per kelompok tiga orang, diberi tema berbeda untuk tiap kelompok. Ada kelompok bertema “Mekanika”, “Listrik Magnet”, “Gelombang Optik”, “Fluida”, “Termodinamika”.

“Tiap kelompok ada tiga orang mahasiswa, tujuannya mereka bertiga dapat berfungsi sebagai grup diskusi baik tentang materi, model pembelajaran, metode pembelajaran, maupun media pembelajarannya,” ujarnya kepada Suara NTB, Sabtu (27/7).

Dikatakan, saat salah satu harus tampil dari kelompok tersebut, maka salah satu menjadi guru model dan dua orang menjadi observer. Sedangkan mahasiswa lainnya berperan sebagai siswa, begitu seterusnya. Penentuan siapa yang akan menjadi guru model diundi sebelumnya.

Alokasi waktu untuk setiap pertemuan adalah 100 menit.

Setiap pertemuan, terdapat dua mahasiswa yang praktik mengajar, dengan alokasi praktik mengajar setiap mahasiswa adalah 35 menit untuk tahap do, dan 15 menit untuk tahap see. “Tahap plan dilakukan sebelum hari perkuliahan,” ujarnya. (nas/*)

Mataram (Suara NTB) – Jaksa menutup penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari indikasi korupsi pemberian kredit modal kerja kepada PT Pesona Dompu Mandiri. Aliran dana yang menjadi aset diklaim sudah dipulihkan. Karenanya, TPPU tak perlu dilanjutkan.

Demikian dijelaskan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati NTB Ery Ariansyah Harahap, akhir pekan lalu. “Kalau asetnya bisa kembali, kenapa harus lanjut TPPU-nya,” ucapnya.

Jaksa penyidik Kejati NTB dalam kasus TPPU itu sudah menetapkan dua orang tersangka. Yakni, Direktur PT Pesona Dompu Mandiri Surahman, berdasarkan Sprindik tertanggal 13 November 2018.

Kemudian dengan berbekal Sprindik tertanggal yang sama, ditetapkan tersangka Komisaris PT Pesona Dompu Mandiri, Tegoeh Soedarmanto.

Jaksa awalnya menindaklanjuti dugaan TPPU itu berdasarkan hasil penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Aliran dana tidak sehat yang tercium antara lain Rp3 miliar, Rp1,5 miliar, Rp1 miliar, Rp500 juta, dan Rp200 juta.

Dana itu diduga masuk ke-

(Suara NTB/dok)

Ery Ariansyah Harahap pada oknum pejabat Bank NTB Cabang Dompu maupun pihak ketiga yang berperan sebagai mitra perbankan.

Modus pencairannya diduga tidak prosedural dan prinsip kehati-hatian perbankan.

Ery berdalih bahwa dalam penanganan korupsi termutakhir, tujuannya untuk memulihkan kerugian negara yang timbul dari perbuatan pidana korupsi. Apabila sudah terpulihkan, maka aspek pidana tidak ditindaklanjuti.

Kepala Kejati NTB Arif menjelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak lanjut dari

penelusuran aliran dana diduga hasil korupsi. Khususnya dalam kasus TPPU Bank NTB Cabang Dompu dan PT Pesona Dompu Mandiri ini.

“Kemana larinya buang (aliran uang), itu perlu di lacak.

Kalau ada bukti yang cukup jelas, pastinya akan kita tindak lanjuti,” tegasnya.

Penanganan TPPU tersebut berangkat dari dugaan korupsi pemberian kredit modal kerja dari Bank NTB Cabang Dompu kepada PT Pesona Dompu Mandiri sebesar Rp6,2 miliar. Total perjanjiannya sebesar Rp10 miliar.

Jumlah kredit yang disalurkan tersebut sebesar Rp6,2 miliar dihitung sebagai kerugian negaranya. Dalam kasus itu, telah ditetapkan dua tersangka yakni mantan Pimpinan Bank NTB Cabang Dompu, Syarifudin Ramdan dan Direktur PT Pesona Dompu Mandiri, Surahman.

Tutupnya penyidikan kasus itu menjadi perhatian peneliti pada Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi NTB) Johan Rahmatulloh.

Menurutnya, penghentian perkara yang sudah di tahap penyidikan membuat publik meragukan profesionalitas kejaksaan dalam menangani perkara. (why)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 29 Juli 2019

Halaman 4

Tak Sesuai Pola Penataan Ruang Tertibkan Parkir Pasar PARKIR Pasar adalah salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar. Jika dikelola dengan maksimal, maka miliaran rupiah bisa diperoleh untuk menambah PAD bagi Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Hanya saja pengelolaannya belum di bawah Dinas Perhubungan (Dishub).

Kepala Dishub Lotim, M. Zaini berharap parkir pasar ini bisa dikelolanya dan pihaknya siap akan menertibkan parkir-parkir pasar. Pihaknya menilai, masih banyak lokasi parkir yang belum tertib tata kelolanya, sehingga diperlukan perbaikan sistem.

Menjawab Suara NTB, Zaini menguraikan, berdasarkan undang-undang yang berlaku, lalu lintas dan perparkiran dan angkutan itu berada di bawah perhubungan, sehingga dianggap kurang pas jika berada di bawah dinas lain.

Bicara PAD, di Dishub Lotim ini menargetkan tahun 2019 ini Rp 1,8 miliar untuk PAD. Dari perhubungan laut ditarget Rp730 juta, yakni dari retribusi izin sewa Pelabuhan Kayangan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Sisanya dari retribusi perhubungan darat seperti parkir di luar pasar Rp 650 juta, uji kendaraan Rp 400 juta.

Jika parkir di pasar ini dikelola oleh Dishub, maka diyakini PAD yang diperoleh bisa lebih besar. Bisa tembus lebih dari Rp 2,5 miliar targetnya. Karenanya, sangat diharapkan pengelolaan parkir ini bisa dikelola sendiri oleh Dishub. “Kita kan bekerja sesuai aturan, jangan ada pemelesetan kewenangan,” paparnya.

Selanjutnya diterangkan, praktik parkir liar sejauh ini di Lotim masih banyak terjadi. Termasuk praktik pungut biaya melebihi ketentuan Peraturan Daerah (Perda). Dalam Perda disebut Rp 1 ribu untuk sepeda motor dan Rp 2 ribu untuk roda empat.

Akan tetapi, acap kali lebih dari ketentuan tersebut. Hal ini coba akan ditertibkan agar tidak menjadi masalah dan keluhan masyarakat. “Perda Rp 1 ribu, tapi praktik lapangannya memang acap kali beda,” akui Zaini.

Kepada para petugas parkir, Zaini mengatakan juga akan coba ditertibkan pakaiannya. Seluruh petugas parkir akan diberikan rompi parkir. Saat ini, dari seluruh petugas parkir baru separuh yang menggunakan atribut petugas parkir. “50 persen yang belum memakai atribut, ke depan kita pingin semua petugas parkir ini berpakaian seragam lengkap,” demikian.

M. Zaini (rus) (Suara NTB/rus)

Proses Lelang 100 Persen

ULP Pastikan DAK Tak Kembali ke Pusat Tanjung (Suara NTB) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Kasa di Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah menginput 100 persen kegiatan lelang dari APBD murni 2019. Dengan demikian, dipastikan tidak ada dana alokasi khusus (DAK) yang akan kembali ke pusat - sebagaimana dikhawatirkan.

Hal itu disampaikan, Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan Setda KLU, Lalu Majemuk, Minggu (28/7). Ia menjelaskan, proses lelang seluruh kegiatan fisik dan pengadaan barang dan jasa sudah diproses 100 persen. Dari jumlah itu, 85 persennya sudah menghasilkan pemenang tender.

“Sudah persen tayang, tapi yang sudah ada pemenangnya 85 persen. Sisa 15 persen sedang dirawat,” kata Majemuk.

Majemuk menyebut, seluruh paket kegiatan yang ditender melalui ULP sebanyak 135 kegiatan. Dari jumlah itu, sekitar 13 sampai 14 kegiatan sedang dalam proses lelang. Di antara sisa kegiatan yang dilelang, termasuk di dalamnya 6 paket kegiatan yang ada di RSUD dan Dikpora. Paket tersebut berupa pengadaan barang dan jasa yang didanai oleh pusat melalui DAK. “Ke enam paket itu nilainya sekitar Rp 22 miliar, terdiri dari Rp 16 miliar di RSUD dan Rp 5-6 miliar di Dikpora. Insya Allah Minggu depan sudah tuntas semua. Jadi uangnya tidak akan kembali,” jelas Majemuk.

Majemuk menambahkan, di sisa proyek lelang itu terdapat paket yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Untuk paket kegiatan tersebut, ULP sejatinya tidak dikejar deadline waktu. Berbeda dengan paket dana DAK, di mana input data kontrak harus sudah terlapor ke pusat pada tanggal 21 Agustus. Tanggal ini pun berlaku mundur, karena Lombok Utara merupakan daerah terdampak gempa. Di daerah lain, batas laporan input data kontrak berlaku sampai 21 Juli lalu. “Tinggal bagaimana kita bersinergi dengan OPD pengelola dengan kita sebagai pengendali agar sama-sama mendorong optimalisasi pelaksanannya,” tandas Majemuk. (ari)

Banyak Permohonan Perizinan dari Investor Ditolak

Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) menolak banyak permohonan perizinan dari investor yang mau membangun di wilayah Lobar. Alasan penolakan ini sangat mendasar, karena dinilai tak sesuai dengan pola penataan ruang di Lobar.

Pihak investor pun diarahkan agar membangun di wilayah lain yang sesuai dengan aturan penataan pola ruang.

Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar, I Made Artadhana ditemui di ruang kerjanya akhir pekan kemarin. “Banyak yang kita tolak permohonan izin, karena murni akibat tak sesuai atau melanggar pola penataan ruang yang ada,” tegas dia.

Seperti beberapa titik seperti permohonan pembangunan di wilayah Gerung persisnya di jalur dua dekat kantor pemda. Hasil kajiannya, pihaknya pun memberikan solusi dengan mengarahkan agar pembangunan dialihkan ke lokasi lain seperti di daerah Tempos. Kawasan ini kata dia bisa dipakai untuk

pengembangan kampus. Akses jalan ini pun sudah dibangun. Selain itu, alternatif lain di Desa Babussalam dan jalur Lombok International Airport (LIA) II masuk segmen 2.

Lebih lanjut Made menjelaskan, dalam pengurusan izin ini melalui tahapantahapan salah satunya kajian pola penataan ruang. Ketika pemohon meminta izin berupa IMB ke DPMPTSP secara satu pintu. Dinas terkait sebelum mengeluarkan izin bersurat dulu ke Dinas PUPR untuk dibuatkan rekomendasi. Setelah masuk ke PU, dilihat permohonannya apa dan menyangkut dinas mana yang akan terkait. Kalau hasil kajian membolehkan, maka baru

Made Artadhana

Usai Pilkada, Kedekatan Sukiman Azmy dan Syamsul Luthfi Harus Dijadikan Contoh Selong (Suara NTB) Mantan Pejabat sementara, (Pjs) Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik, S.Sos, MH., mengapresiasi kedekatan rival politik antara H. M. Sukiman Azmy dan H. M. Syamsul Luthfi. Persahabatan dan komunikasi yang baik terbangun di antara keduanya pantas dijadikan contoh dan pelajaran, terutama usai pelaksanaan pesta demokrasi. Kedekatan antara Sukiman dan Luthfi yang juga merupakan mantan kepala daerah tahun 20082014 ini terlihat jelas waktu pelaksanaan pengajian umum Hultah NWDI ke-84 di Pancor Lombok Timur (Lotim).

“Saya melihat itu sebagai sebuah pelajaran yang baik bagi kita semua, bahwa sesungguhnya kepentingan yang lebih besar itu adalah kepentingan atas nama daerah dan masyarakat, karena menjadi pimpinan daerah tidak akan memiliki makna apa-apa kalau kita hanya mementingkan kelompok dan pribadi saja,”Ahsanul Khalik, dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (28/7).

Menurutnya, persoalan-persoalan yang dapat memperenggang silaturahim ada saat ke semuanya itu dikesampingkan. Sudah semestinya bergerak bersama, minimal membangun komunikasi yang menjadi teladan bagi masyarakat, sehingga masyarakat juga melebur tanpa sekat kepentingan dan dukungan politik, karena hal itu sudah berlalu saat pesta demokrasi.

Terlebih dalam proses pem-

(Suara NTB/yon)

BERBINCANG - H. M. Sukiman Azmy, dan H. M. Syamsul Luthfi, berbincang saat menghadiri Hultah NWDI ke-84 di Pancor, Lombok Timur, Minggu (28/7). bangunan di suatu daerah, seperti mewujudkan Kabupaten Lombok Timur yang lebih baik dan bisa maju membutuhkan kebersamaan. Kebersamaan dapat dijadikan tonggak perbaikan birokrasi juga ke depan, sehingga semua potensi yang ada terpakai semata-mata untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Pak Bupati (Sukiman,red)) sangat faham itu dan saya sebagai putra Lotim juga berharap agar beliau juga mem-

RTG Pokmas Telok Kodeq Dibangun Ulang menyangkut kualitas RTG, maka akan diselesaikan dengan musyawarah di tingkat bawah. Musyawarah tentunya melibatkan kepala dusun, pokmas dan aplikator.

“Bahkan keputusan itu, semua tertuang dalam Berita Acara rapat yang dihadiri oleh LSM AMPELU,” imbuhnya.

Sementara itu, aktivis AMPELU, Wira Maya Arnadi, mengamini pihaknya pada pertemuan tersebut meminta kepada Pemerintah Lombok Utara untuk tegas memberi pengawalan kepada warga korban gempa. Pada proses rehab rekon saat ini, cukup banyak keluhan yang disampaikan warga, terutama menyangkut kualitas RTG. Pihaknya berharap, ke depan masyarakat lebih diberikan ruang untuk menyuarakan keluhannya. AMPELU menyayangkan apabila masyarakat dengan caranya-misalnya mengunggah kualitas RTG yang buruk di media sosial, menjadi objek yang dipersalahkan.

“Apalagi sampai diintimidasi untuk dikeluarkan dari anggota pokmas, itu kan tidak logis.

Pokmas di SK-kan oleh bupati

sainnya dulu. Kemudian kuburan di mana, ini harus dipastikan,” tegas dia. (her)

(Suara NTB/her)

Tak Sesuai Spesifikasi

Tanjung (Suara NTB) Anggota kelompok masyarakat (pokmas) 14 Dusun Telok Kodeq, Desa Malaka Kecamatan Pemenang, akhirnya bisa bernafas lega. Keluhannya terhadap kualitas Rumah Tahan Gempa (RTG) yang tidak sesuai spesifikasi ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kecamatan dengan keputusan konstruksi rumah dibangun ulang.

Camat Pemenang, Suhadman, S.Sos., kepada Suara NTB, Minggu (28/7) mengungkapkan, pihaknya sudah memfasilitasi pertemuan antara warga (pokmas), TPK Provinsi, Kades Malaka, Kepala Dusun Telok Kodeq. Di samping itu, dihadirkan pula aplikator PT. Merah Putih Alam Lestari, LSM Aliansi Masyarakat Peduli Lombok Utara (AMPELU) yang mendampingi warga, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.

“Hasil pertemuan pada intinya memutuskan, aplikator PT. Merah Putih bersedia memperbaiki/membongkar rumah yang tidak sesuai dengan spek,” kata Suhadman.

Ia menyebut, apabila di kemudian tsedapat keluhan

turun rekomendasi, sebaliknya jika tidak boleh, maka tidak dikeluarkan rekomendasi dan tidak boleh dikeluarkan izin.

Tidak itu saja, pemohon diminta membuat advice planning, melalui kajian OPD terkait. Advice planning ini untuk sinergi antar-OPD terkait pada tahap pembangunan hingga pascapembangunan.

Kalau pembangunan perumahan maka advice planningnya dari Dinas Perumahan dan Pemukiman menyangkut aturan pembangunan rumah baik subsidi maupun non subsidi. “Sehingga begitu izin keluar, mereka start membangun, sudah ada Perkim yang punya kewenangan terutama pengendaliannya,”jelas dia.

Dalam hal pengendalian ini lah peranan Disperkim, menyangkut bagaimana fasilitas umum, seperti kuburan, tempat ibadah dan tempat pembuangan sampah. Terkait kondisi lemahnya pengendalian dibuktikan banyak perumahan belum menyiapkan TPS, Made tidak mau berkomentas sebab bukan ranahnya. Namun menurut dia, menyangkut penngendalian ini bisa diketahui dari site plan. Jika tidak ada disiapkan fasum 30 persen, maka bisa dihentikan pembangunan sebelum desain diubah.”Kalau fasum tidak sampai 30 p e r s e n maka bisa dihentikan pemb a n gunan, ubah d e -

(Suara NTB/ist)

DIPERMASALAHKAN - Kondisi rumah yang dibangun di Kecamatan Pemenang yang dipermasalahkan korban gempa, karena tidak sesuai spek. kok,” cetusnya.

Pihaknya berharap pula, pemerintahan di kecamatan lebih responsif mengawal isu RTG. Selain di Pemenang, diduga ada banyak kasus serupa di kecamatan lain.

Terpisah, Kepala Desa Akar-Akar, Akarman, S.Sos., melalui WhatsApp, berharap adanya pendampingan aktif saat proses pembangunan RTG.

Di wilayah Desa Akar-Akar, kata dia, bukan tidak mungkin terjadi hal serupa. Rumah warga korban gempa tidak terbangun maksimal oleh motif ekonomi oknum aplikator.

“Usul saya, harus ada evaluasi fasilitator, karena tugas mereka yang mendampingi hal teknis(seolah belum sebanding), gaji mereka ‘kan besar,” cetusnya. (ari)

bangun komunikasi yang sama dengan semua pihak,”harap Khalik yang juga Kepala Pelaksana BPBD NTB ini.

Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhamadiyah NTB, mengatakan panggung politik dalam kacamatanya masih lebih menonjolkan kepentingan.

Hal itu dapat dilihat dalam banyaknya praktik politik sebagai sebuah persaingan, politik sebagai sesuatu yang membuat sejumlah elemen masyarakat terkotak-kotak

dan saling menghujat. Padahal, kata dia, politik ini hanya sarana dan cara atau strategi untuk mewujudkan impian bersama yang lebih baik. Dalam konteks kenegaraan politik ini harusnya adalah kesejahteraan yang melahirkan keamanan dan kenyamanan.

Sementara dalam konteks Islam politik sebagai kekuasaan dipandang hanya sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah sebagaimana dalam sejarahnya

Maulana Syeikh, TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid mengajarkan hal itu dan saat ini TGB juga mendorong dan mengajarkan hal yang sama.

Kabag Humas dan Protokol Setda Lotim Drs. Iswan Rakhmadi, menjelaskan, pada momentum Hultah ini kedua tokoh dipertemukan sebagai ajang untuk mempererat silaturahmi. Perbedaan pandangan dan pilihan politik dalam pilkada merupakan suatu hal yang lumrah terjadi. (yon)

Nasrudin Direkomendasikan sebagai Calon Ketua DPRD Tanjung (Suara NTB) Teka teki siapa calon Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) periode 2019-2024, terjawab. Setelah dalam rapat Partai DPC Gerindra yang melibatkan 5 Ketua PASC di 5 kecamatan di KLU, menggelar rapat.

Hasilnya, rapat partai merekomendasikan Sekretaris DPC Gerindra KLU, sekaligus Anggota Komisi III DPRD KLU, Nasrudin, SH.I., sebagai calon Ketua Dewan.

Ketua DPC Gerindra KLU, Sudirsah Sujanto, S.Pd.B. SIP., kepada Suara NTB, Minggu (28/ 7) mengatakan, rapat partai yang berlangsung di Lesehan Sasak Narmada, Tanjung, memutuskan Nasrudin sebagai calon Ketua DPRD periode 5 tahun mendatang. Nasrudin digodok bersama dengan 2 nama lain, yakni Artadi, S.Sos., dan Rianto.

“Kami menggodok tiga nama, dan disepakati saudara Nasrudin. Keputusan rapat ada di berita acara yang dihadiri lengkap oleh Ketua PAC dari 5 kecamatan,” ujar Sudirsah.

Adapun kelima Ketua PAC yang hadir antara lain, Ketua PAC Pemenang, Hilmiatun SH.I., Ketua PAC Tanjung, Surtanto, Ketua PAC Gangga, M. Alfat, Ketua PAC Kayangan, Seriwadi, dan Ketua PAC Bayan, Singgati.

Rapat partai itu sendiri dilakukan Sudirsah menimbang adanya arahan partai yang tertuang dalam AD/ART Partai.

Dimana pada anggaran dasar partai pasal 22 huruf e, mengajukan usulan pimpinan dewan, pimpinan fraksi dan alat kelengkapan DPRD Kabupaten/

(Suara NTB/ist)

RAPAT - Rapat DPC Partai Gerindra KLU bersama PAC Gerindra untuk memutuskan figur yang cocok sebagai Ketua DPRD KLU. Kota ke Dewan Pimpinan Pusat.

Berdasarkan keputusan itu, sambung Sudirsah, maka hasil rapat akan dikirim ke DPP melalui DPD Gerindra NTB, Minggu sore. Diharapkan, berita acara dapat dilanjutkan ke DPP pada Senin (hari ini).

“Sebagai Ketua DPC, saya pandang perlu mendapatkan masukan dari pengurus DPC dan Ketua-ketua PAC,” imbuhnya.

Setidaknya, penunjukan Nasrudin sebagai calon Ketua Dewan KLU, dilatarbelakangi oleh sejumlah pertimbangan. Antara lain disebutkan Sudirsah, bahwa Nasrudin ikut membesarkan Partai Gerindra dengan menduduki jabatan Sekretaris DPC sejak 2009 2014, dan 2017- sekarang. Ia juga sebagai Ketua OKK DPC Partai Gerindra 2014-2017.

Pertimbangan selanjutnya, Nasrudin terpilih sebagai anggota DPRD KLU periode 2014-2019 dan menunggu dilantik sebagai

anggota DPRD periode 2019-2024.

Selain itu, ia juga mempunyai kapasitas dan pengalaman, karena selama 2014-2019 memimpin di Fraksi Merah Putih.

“Arahan dari DPP waktu kami dikumpulkan pada tanggal 22 juli yang lalu di DPP, bahwa usulan atau rekomendasi dari DPD tidak boleh berbeda dengan rekomendasi DPC karena rekomendasi DPC adalah dasar DPD membuat rekomendas,” jawab Sudirsah saat ditanya potensi nama calon Ketua Dewan berubah di tangah jalan.

Dengan demikian, disimpulkannya, masyarakat Lombok Utara sudah tidak perlu bertanya mengenai siapa Ketua DPRD KLU periode berikutnya.

Sebagai partai pemenang Pileg, ia berharap Nasrudin mampu mengemban tugas sebaik mungkin, utamanya dalam menjaga nama baik partai dan marwah lembaga legislatif. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 29 Juli 2019

Halaman 5

Tekan Peredaran Mercuri Luas Hutan Terus Menyusut LUAS area hutan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dari tahun ke tahun terus menyusut. Di mana saat ini luas tutupan hutan di Loteng tinggal sekitar 18 persen saja dari luas wilayah Loteng. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Loteng, L. Rahardhian, saat membuka audisi Duta Lingkungan Hidup Loteng, Sabtu (27/7).

“Kalau luas kawasan hutan kita memang luas.

Tapi yang masih berupa hutan dan masih ada pepohannnya hanya sekitar 17 sampai 18 persen saja,” (Suara NTB/dok) terangnya.

L. Rahardhian Artinya, luas hutan yang sudah rusak di Loteng jauh lebih luas, ketimbang luas hutan yang masih baik kondisinya. Padahal idealnya, sesusi standar yang ada harusnya luas hutan yang ada minimal 30 persen dari total luas wilayah. Untuk bisa mengejar standar minimal luasan hutan, Loteng harus mengejar 12 persen luas tutupan hutan yang baru.

Di satu sisi, untuk bisa meningkatkan luas tutupan hutan saja bukan perkara mudah. Butuh kerja keras yang lebih ekstra, karena perkara menjaga dan memelihara hutan tidak mudah, sementara persoalan yang paling utama yang harus dihadapi ialah soal penebangan liar di kawasan hutan yang sampai saat ini masih saja terjadi.

Masih adanya kasus penebangan hutan secara liar, tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang sadar dan peduli dengan kondisi hutan. “Perilaku masyarakat sangat berpengaruh kondisi hutan kita. Karena memang masih saja ada masyarakat kita yang menebang pohon secara liar,” ujarnya.

Hal itu juga tidak lepas dari persoalan ekonomi. Di mana, banyak masyarakat yang nekat menebang pohon, karena memang terdesak kebutuhan ekonomi, sehingga programprogram pemberdayaan masyarakat pinggir kawasan hutan saat ini terus digalakkan.

Upaya pemberdayaan bukan hanya oleh pemerintah pusat saja, tapi pemerintah daerah turut membantu, karena pemerintah juga sadar dampak kerusakan hutan sangat dirasakan oleh masyarakat di daerah. “Akibat hutan kita rusak, sering kali bencana alam terjadi. Apakah itu tanah longsor dan yang paling sering banjir pada musim penghujan,” sebutnya.

Karena memang air hujan sudah tidak tertampung lagi, lantaran pohon sudah berkurang. Di musim kemarau, kekeringan melanda dan dirasakan oleh hampir sebagian besar wilayah di daerah. “Dampak dari rusaknya hutan kita, saat musim hujan banjir melanda. Tapi saat musim kemarau, justru kekeringan yang dirasakan,” ujarnya.

Untuk itu, diperlukan satu gerakan bersama, bagaimana bisa mengembalikan kondisi hutan di daerah ini, bukan hanya melalui gerakan penghijauan dan sebagainya. Tetapi juga melalui gerakan penyadaran di tengah masyarakat. ‘’Bila perlu, untuk menekan kasus penebangan liar masyarakat diajak untuk tidak lagi menggunakan bahan bangunan dari kayu.

Tetapi bahan bangunan yang lebih ramah lingkungan. Kalau masyarakat sudah tidak lagi menggunakan kayu untuk bahan bangunan atau yang lainnya, maka dengan sendirinya kasus penebangan liar bakal berkurang,’’ ujarnya. (kir)

PWLT Gelar Audisi Duta Lingkungan Hidup Praya (Suara NTB) Para awak media yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Lombok Tengah (PWLT) menggelar audisi Duta Lingkungan Hidup tahun 2019. Event yang diikuti puluhan peserta tersebut digelar sebagai salah satu upaya membangun kesadaran di kalangan generasi muda di daerah ini khususnya. Supaya mau peduli terhadap kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya terus menurun.

“Lingkungan jadi rusak karena ulah manusia sendiri. Sehingga penting untuk terus membangun kesadaran akan kepedulian terhadap kondisi lingkungan,” tegas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Loteng, L. Rahardhian, saat membuka audisi Duta Lingkungan Hidup di kantor Bupati Loteng, Sabtu (27/7).

Dikatakannya, saat ini kualitas lingkungan hidup di Loteng pada khususnya terus mengalami degradasi. Peningkatan jumlah sampah, utamanya sampah plastik menjadi salah satu faktor utama penyebabnya. Dan, itu semua terjadi karena kekurangsadaran masyarakat akan arti penting keseimbangan lingkungan.

Masyarakat masih terbiasa untuk membuang sampah sembarangan. Padahal, pemerintah daerah sudah menyiapkan fasilitas pembuangan sampah. Namun tetap saja, kebiasaan buang sampah sembarangan itu ada. “Di banyak tempat pembuangan sampah sementara (TPS) masih banyak kita temukan sampah dibuang begitu saja. Padahal fasilitas sampahnya sudah ada,” keluhnya.

Itulah yang menjadi tugas berat ke depan. Untuk bagaimana bisa terus mendorong kesadaran masyarakat akan arti penting menjaga keseimbangan alam dengan terus menjaga kebersihan serta mengurangi volume sampah.

“Event-event pemilihan seperti ini penting untuk terus digalakkan. Sebagai wadah untuk memberikan penyadaraan akan arti penting keseimbangan lingkungan,” terangnya. Belum lagi jika bicara soal hutan dan sektor-sektor yang terkait dengan lingkungan lainya.

Terpisah, Ketua Paguyuban Duta Lingkungan Hidup Loteng, L. Sofyan Ardi, mengatakan, kalau peserta audisi adalah remaja usia sekolah serta mahasiswa. Untuk menjadi duta lingkungan para peserta sebelumnya harus menjalani pembekalan. Tidak hanya wawasan soal lingkungan, tetapi juga aspek lainnya. Terutama yang berkaitan dengan anak remaja.

“Ini penting supaya para duta lingkungan hidup itu nantinya punya wawasan yang luas. Bukan hanya soal lingkungan dan bagaimana cara menjaganya. Tetapi juga soal-soal dunia remaja. Bekal ilmu tersebut kemudian bisa disebar luaskan kepada yang lain. Minimal dimulai dari lingkungan keluarganya dulu,” terangnya.

Puncak dari kegiatan audisi ini nantinya, para peserta akan diajak untuk melakukan penghijauan di kawasan penyangga dan sumber mata air di wilayah Loteng bagian selatan. “Untuk tahun ini, penghijauan kita laksanakan di Desa Karang Sidemen, tanggal 24 dan 25 Agustus mendatang sekaligus grand final,” pungkasnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

PEMBEKALAN – Pembekalan peserta audisi duta lingkungan hidup, Sabtu (28/7).

KLHK akan Bentuk Tim Giri Menang (Suara NTB) Anggaran penanganan pencemaran lingkungan di Lombok Barat (Lobar) minim sekali. Bidang yang menangani masalah ini hanya dianggarkan Rp 5 juta. Bahkan tahun ini, anggaran untuk penanganan pencemaran khusus mercuri tidak ada. Ditambah lagi, alat pengecekan pencemaran limbah mercuri juga belum dimiliki oleh dinas terkait.

Untuk meneliti kandungan mercuri ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengirim sampel ke provinsi. Padahal hasil dari uji tersebut, pencemaran lingkungan sudah di atas ambang batas.

Untuk penanganan limbah ini, ujar Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Lobar Halimah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan membentuk tim untuk menekan dan mengurangi peredaran mercuri. “Tahun ini di bidang saya belum ada anggaran untuk penanganan mercuri, bidang saya saja khusus seksi pencemaran Rp5 juta setahun,” jelas dia, Sabtu (27/7).

Dengan anggaran ini, pihaknya hanya bisa turun untuk penertiban, uji dan sosialisasi ke lapangan. Itupun belum bisa menyentuh wilayah Sekotong. Untuk pengecekan lapangan pun hanya bisa sebatas air, sebab pusat tetap

meminta data untuk laporan kondisi air sungai di 11 titik.

Menurut dia dari dulu kondisi anggaran di dinas terkait memang minim, padahal pekerjaannya berat, seperti menangani pencemaran. “Belum harus turun, ngecek laboratorium dan lain-lain,” jelas dia.

Dijelaskan, pengecekan dampak pencemaran dilakukan tahun 2018 lalu. Hanya saja sebatas pengecekan di sungai, hasilnya ada yang masih di ambang normal, di bawah ambang dan di atas ambang. Itupun untuk pengecekan mercuri dikirim ke provinsi, sebab pihaknya belum memiliki alat mercury analizer. ‘’Sedangkan untuk pengecekan pencemaran di tanah belum dilakukan. Termasuk belum melakukan uji penelitian terhadap dampak mercuri ke padi, air laut dan ikan,” ujarnya Untuk langkah penceghan pencemaran lingkungan ini, pihaknya sudah melakukan sosialisasi, pembinaan kepada

(Suara NTB/dok)

PENAMBANG LIAR - Penambang liar di Sekotong tengah masuk lubang untuk mengambil batu emas. Pengolahan bongkahan batu emas yang menggunakan mercuri sangat berbahaya bagi lingkungan. masyarakat tentang bahaya mercuri. Pihaknya turun sosoalisasi dan memasang imbauan tentang bahaya mercuri. Hanya saja terkadang masyarakat menganggap mercuri tidak berbahaya, kalau dipegang. Pada-

Tagana Lobar Juara Umum Tingkat Provinsi Giri Menang (Suara NTB) Taruna Siaga Bencana (Tagana) Lombok Barat (Lobar) berhasil menjadi juara umum dalam HUT Tagana ke 15 tingkat provinsi yang diadakan beberapa waktu lalu di Kota Bima. Peringatan HUT yang digelar secara bergilir di kabupaten/kota ini diadakan berbagai macam lomba. Dari sejumlah lomba yang diadakan ini, Tagana Lobar memperoleh juara I sehingga dinobatkan sebagai juara umum.

Kabid Linjamsos Dinsos Lobar Baiq Aprina Rohmawiyati, S.KM., mengatakan, pada HUT Tagana tingkat provinsi dengan peserta 10 kabupaten/kota diadakan baksos dan berbagai lomba. “Ada baksos dan lombalomba, seperti pasang tenda, manajemen shelter dan mars serta yel-yel tagana. Dari berbagai lomba ini kita dapat I di dua lomba makanya kita jadi juara umum tingkat provinsi NTB,” jelas dia akhir pekan kemarin.

Lobar kata dia menjadi daerah yang memiliki Tagana paling banyak, di samping itu

(Suara NTB/ist)

JUARA - Tagana Lobar yang raih juara umum tingkat provinsi pada HUT Tagana yang diadakan di Kota Bima. dinilai paling aktif. Di level provinsi, Tagana Lobar dikenal solid dan aktif, karena memang kompak, sehingga gampang diarahkan ketika ada lomba. Untuk meningkatkan kapasitas mereka, ada program yang dinamakan Bimtek supaya kemampuan mereka meningkat. Tahun depan jelas dia ada program mendukung TMS (Tagana Masuk Sekolah).

“Tagana masuk sekolah ini kita akan adakan tahun depan,

ini salah satu cara kita meningkatkan kapasitas SDM Tagana kita”jelas dia.

Selain itu ada juga sahabat Tagana yang sudah dikembangkan. Semua lapisan bisa masuk menjadi sahabat Tagana.

Dari sisi honor, menurut dia karena Tagana ini relawan tidak ada gajinya. Mereka hanya sebatas diberikan insentif dari pemda. Kalau di Lobar, insentifnya mencapai Rp 300 ribu per bulan. (her)

Polres Usut Kasus Penyiksaan TKW Asal Lembar Giri Menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat (Lobar) mengusut kasus penganiayaan terhadap Sri Wahyuni, TKW asal Dusun Serumbung Desa Lembar Selatan. Pihak polres telah menerima aduan terkait kasus ini dan segera ditindaklanjuti dengan meminta klarifikasi para piha kterkait yang terlibat. Untuk tahap pertama, pihak polres akan mengklarifikasi pelapor yang melaporkan kasus ini.

“Sudah ada aduannya (kasus dugaan penganiayaan TKW), baru kita mau klarifikasi,” jelas Kasatreskrim polres Lobar, AKP Priyo Suhartono, Minggu (28/7).

Setelah menerima aduan itu pihaknya pun menindaklanjuti dengan dengan upaya klarifikasi atau pemanggilan terhadap pihak terkait. Apakah pihak PTKI atau tekong akan diklarifikasi? Menurut dia belum sejauh itu, sebab pihaknya akan mengklarifikasi dari pelapor dulu. Rencana klarifikasi ini secepatnya akan dilakukan penyidik.

Mahmudah dari Lembaga Advokasi Rakyat Untuk Demokrasi (LARD) yang

(Suara NTB/dok)

Priyo Suhartono melakukan pendampingan terhadap Sri Wahyuni mengatakan, pihaknya bersama pihak dusun setempat berupaya membantu keluarga untuk mendapatkan kejelasan soal keadaan TKW Sri. Di samping itu, langkah pendampingan dilakukan dengan membantu keluarga melaporkan kasus ini ke aparat berwajib dalam hal ini kepolisian. “Awalnya kami melapor polda tapi diarahkan ke polres, kami pun sudah melapor

ke polres,” tegas dia.

Namun dalam proses pelaporan ini ia menyayangkan kurang responsifnya aparat, baik di pemda maupun polres. Hampir sepekan lalu, pihaknya sudah melayangkan surat laporan terkait penganiayaan ini ke polres.

Setelah surat itu diterima pihak polres di bagian penerimaan aduan saat itu menyampaikan akan mengontak kembali keluarga terkait perkembangan laporan tersebut. Namun sekian lama menunggu, belum ada kabar dari pihak terkait. Pihaknya pun kembali lagi ke polres untuk menanyakan laporan tersebut.

Sementara itu Kadisnaker Lobar Rusditah mengatakan persoalan ini sudah dilaporkan ke polres. Pihak keluarga kata dia sudah melaporka ke polda. Namun ditangani polres. “Dalam laporannya sudah keluarga sebut nama siapa yang berangkatkan, tinggal sekarang polres yang punya kewenangan mengusut kasus ini,” tegas dia. Menurut dia kasus ini harus diusut, karena menjadi pelajaran bagi oknum yang bermain-main dalam proses pemberangkatan TKI ini. (her)

hal menurut dia dampak mercury akan dirasakan dalam jangka panjang. “Waktu kita kasih tahu, kadang masyarakat ada yang paham, ada yang ndak.

Dan ada juga kurang mau tahu,”tegas dia.

Selain itu, pihaknya sudah ada bantuan dari pusat untuk pertambangan non mercury. Tahun 2018 lalu sudah dipasang alat pertambangan tanpa mercuri di Desa Pelangan Sekotong. (her)

Lindungi Anak dari Jerat Narkoba Praya (Suara NTB) Kasus peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini sudah sangat mengkhawatirkan.

Karena sudah merambah hampir semua lini kehidupan di daerah ini. Termasuk di kalangan remaja bahkan hingga anak-anak. Untuk itu, peran para orang tua sangat diharapkan untuk menangkal pengaruh narkoba di kalangan generasi muda di daerah ini.

“Mari kawal anak-anak kita. Lindungi mereka, jangan sampai terjerumus ke dalam jeratan narkoba dan melakukan hal-hal yang merugikan anak-anak kita,” ajak Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., saat peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2019 di Bencingah Adiguna Praya, Minggu (28/7).

Menurutnya, anak-anak saat ini merupakan generasi mendatang yang akan mengisi dan melanjutkan pembangunan di daerah ini, sehingga harus dikawal sejak awal. ‘’Jangan sampai rusak karena pengaruh narkoba. Karena kalau anak-anak sekarang sudah rusak karena narkoba, maka generasi mendatang juga bakalan rusak,’’ ujarnya.

Kalau generasinya sudah rusak, tidak akan bisa terbayangkan bagaimana jalannya pembangunan di masa yang akan datang. “Generasi kita ke depan adalah anak anak kita sekarang. Merekalah yang

akan mengisi pembangunan di Loteng. Maka orang tua harus mendidik anak-anaknya dengan baik,” terangnya.

Pathul menekankan, tidak akan cukup kalau pendidikan hanya diserahkan ke lembaga pendidikan. Orang tua dalam hal ini justru memegang peran penting untuk bisa membentuk generasi yang akan datang. “Orang tua mempunyai kewajiban untuk mendidik anak-anak hingga menuai pendidikan yang lebih tinggi,” imbuhnya.

Dengan modal pendidikan yang tinggi tersebut, maka akan menjadikan anak-anak zaman sekarang bisa berguna nusa dan bangsa. Jangan justru sebaliknya, sehingga penting untuk menjaga dan mengawal perilaku serta pendidikan anak-anak saat ini oleh para orang tua. Dan, tentunya akan jadi satu kebanggaan kalau kemudian anak-anak di daerah ini bisa berkontribusi besar bagi pembangunan.

Pada kesempatan itu, Wabup Loteng, membagikan alat permainan kepada perwakilan anak-anak di Loteng dan melakukan pelepasan balon sebagai simbolik peringatan HAN tahun 2019. Tidak hanya itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) juga meluncurkan Kartu Identitas Anak (KIA) serta pemberian vitamin A oleh Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng. (kir)

(Suara NTB/kir)

LEPAS BALON - Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, memandu pelepasan balon pada peringatan HAN 2019, Minggu (28/7).

Pemalsuan Dokumen TKW di Lobar Diduga Libatkan Sindikat Giri Menang (Suara NTB) Kasus pemalsuan dokumen kependudukan TKW asal Sekotong Lombok Barat (Lobar) akhirnya dipidanakan. Pihak yang keberatan akibat pemalsuan ini melaporkan kasus ini ke Polda NTB untuk diproses hukum. Langkah ini pun didukung penuh oleh Pemda Lobar dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memberikan efek jera bagi oknum pelaku yang berani memalsukan dokumen.

Hal ini sebagai langkah cegah yang dilakukan instansi terkait terhadap praktik penjualan manusia yang menimpa para pahlawan devisa dari Lobar.

Di samping itu, pihak terkait ingin membongkar adanya dugaan keterlibatan sindikat dalam pemalsuan dokumen kependudukan pahla-

wan devisa di wilayah Lobar. Demikian ditegaskan Kepala Dinas Dukcapil melalui Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk (Dafduk) pada Dukcapil Lobar, Hamdi akhir pekan kemarin. jelaskan kasus dugaan pemalsuan ini sudah dilaporkan oleh pihak PJTKI ke pihak berwajib. Melalui pelaporan kasus ini, pihaknya bersama PJTKI ikut andil ingin mengungkap sindikat pemalsuan ini. Pihaknya i tidak bisa melarang pihak terkait melaporkan kasus ini, sebab bukan PJTKI yang melakukan ini melainkan oknum petugas lapangan. Pihaknya sudah melakukan pengecekan keabsahan dokumen kependudukan tersebut. Hasil pengecekannya tersebut sudah jelas dokumen tersebut palsu.

Menurut dia, kalau sudah masuk ke ranah hukum, maka pi-

hak kepolisian yang punya kewajiban untuk mengungkapnya.

Atas kejadian ini lanjut dia, ia berharap agar para pihak yang bersinggungan dengan pengiriman TKI tetap berhatihati, jangan sampai kata dia terulang lagi. Sebab tindakan oknum ini sudah masuk pemalsuan dokumen negara. “Ini shock therapy buat mereka, sebab ini sudah berkali-kali bukan ini saja sebenarnya. Cuma kita kita tidak pernah melanjutkan ke ranah hukum. Apalagi ini kami melihat ada sindikat yang menerbitkan pemalsuan dokumen ini”tegas dia.

Lebih lanjut soal laporan pemalsuan dokumen ini, pihaknya sudah diberitahu melalui surat tembusan ke Dukcapil. Ia berharap ada tindak lanjut dari aparat untuk mengusut kasus ini. Sebab

menurut dia, langkah ini untuk membongkar sindikat yang terlibat yang rata-rata ada sangkut pautnya dengan TKI. “Ini juga upaya mencegah penjualan manusia, apalagi ini dia (calon TKW) mau ke Brunei,”ujar dia. Sebelumnya kasus ini dilaporkan ke APH, pihknya menemukan adanya dokumen yang dipalsukan milik TKW. Dokumen yang dipalsukan seperti KK, akte kelahiran dan surat keterangan (Suket) pengganti E KTP Terbongkarnya pemalsuan dokumen ini jelas dia berawal ketika sehari sebelum lebaran ketupat yang lalu ada pihak perusahaan yang datang ke Dukcapil untuk meminta legalisir salah seorang TKW bernama Rehani kelahiran tanggal 1986. Rencananya TKW ini akan diberangkatkan

ke Brunei Darussalam. ”Namun setelah dicek ternyata dokumen yang dibawa palsu, sebab dari bentuk KK dan akte serta tandatangannya di Suket tersebut tidak seperti biasa,”jelas dia.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Lobar, Rusditah mengakui sudah menerim surat pemberitahuan dari polda terkait penanganan dugaan kasus pemalsuan dokumen tersebut.

Menurut dia, dalam persoalan ini belum masuk kewenangannya, sehingga yang berhak keberatan adalah pihak korban dan Dukcapil. Langkah koordinasi terus dilakukan dengan Dukcapil mencegah adanya kasus semacam ini.

“Kami sudah terima surat dari polda, yang jelas ini harus diusut sebagai pembelajaran juga,”tegas dia. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 29 Juli 2019

Sumbawa Targetkan Penurunan Angka Kemiskinan 1 Persen Lebih Sumbawa Besar (Suara NTB) Berdasarkan data terakhir, angka kemiskinan di Kabupaten Sumbawa masih berada pada angka 14,08 persen. Di tahun 2020 mendatang, Pemkab setempat menargetkan penurunannya 1 persen lebih.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabuapaten Sumbawa, Ir. H. Junaidi, M.Si menyebutkan, angka kemiskinan Sumbawa tahun 2014 lalu 16,87 persen atau sebanyak 73.860 jiwa. Kemudian pada tahun 2018, berhasil diturunkan menjadi 14,08 persen atau sebanyak (Suara NTB/ind) 63.765 jiwa. Pihaknya meH. Junaidi nargetkan di tahun 2020 mendatang penurunannya sebesar 1 persen lebih. “Kalau tahun 2018 angkanya 14,08 persen, di 2020 mendatang kita targetkan atau rencanakan turun menjadi 13,18 persen. Sekitar 1 persen lebih turunnya,” imbuhnya kepada wartawan baru-baru ini.

Disampaikannya, selain penurunan angka kemiskinan, pihaknya juga fokus menurunkan angka stunting dan pengangguran serta berbagai isu lainnya. Tentunya berbagai program prioritas akan dilakukan dalam upaya percepatan.

Disamping juga mendorong adanya peningkatan investasi.

“Ada beberapa program kegiatan prioritas untuk menangani itu. Tidak hanya fokus menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, termasuk juga stunting dan lainnya. Semua ini juga tidak semata-mata hanya anggaran pemerintah yang didorong, tetapi juga kita meningkatkan investasi,” terangnya. (ind)

Sementara, Batubara PLTU Kertasari Lewat Pelabuhan Badas Taliwang (Suara NTB) Pengiriman pasokan batubara untuk kebutuhan operasi PLTU Tambora Kertasari akhirnya menemukan jalan baru. Pihak PLTU sementara waktu akan memanfaatkan pelabuhan Badas sebagai lokasi pembongkarannya pasca rusaknya dermaga Labuhan Lalar milik pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Informasi dipindahkannya aktivitas bongkar batubara PLTU Kertasari tersebut diperoleh dari kepala Dinas Perhubungan (Dishub) KSB, Ir. Irhas. R. Rayes, M.Si. Di mana ia menyatakan, sesuai hasil kesepakatan bersama antara manajemen PLTU dan Pemda KSB demi kelangsungan kinerja PLTU Kertasari maka sementara waktu kegiatan pembongkaran dipindahkan ke dermaga di Kabupaten Sumbawa tersebut. “Ya sementara dipindah ke sana (pelabuhan Badas),” ungkapnya kepada wartawan.

Ia menjelaskan, upaya pihaknya untuk meyakinan

masyarakat Kertasari terkait pemanfaatan terminal khusus (pelabuhan) PT Bumi Pasir Mandiri (BPM) tidak membuahkan hasil. Bahkan setelah bupati turun tangan, masyarakat tetap menolak aktivitas bongkar batubara PLTU di dermaga yang berada di sekitar perairan pemukiman warga itu. “Ya alasannya mereka (warga) khawatir akan berdampak pada tanaman rumput laut mereka. Dan mereka tidak juga memberi syarat kepada kita, makanya opsinya ya kita setuju PLTU pindahkan ke Badas saja,” timpalnya.

Irhas mengatakan, pemindahan tunjuan pembongkaran

batubara PLTU Kertasari ke pelabuhan Badas itu hanya sementara. Bahkan informasi yang diperoleh pihaknya, PLTU hanya mendapatkan jatah dua kali pengiriman dengan total jumlah batubara sebanyak 10.000 ton saja. Setelahnya dibutuhkan lokasi baru atau menunggu selesainya perbaikan dermaga Labuhan Lalar.

“Di awal kan mereka (PLTU Kertasari) sempat dapat pasokan lewat Badas. Nah mungkin masih ada sisa kontraknya dengan ekspedisi sehingga sementara bisa lewat Badas lagi. Tapi katanya itu hanya untuk 10 ribu ton saja atau dua kali pengiriman,” beber Irhas.

Diduga Miliki Sabu, Warga Menala Diciduk Taliwang (Suara NTB) Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Sumbawa Barat kembali berhasil mengamankan terduga pelaku memiliki, menyimpan dan mengedar narkoba jenis sabu wilayah hukum Polres setempat. Bahkan dari tangan pelaku yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka tersebut, Polisi berhasil mengamankan lima poket sabu dengan berat sekitar 5,0 gram.

Kapolres KSB, melalui Kasat Narkoba Iptu Wahyu Indrawan S.Sos kepada Suara NTB membenarkan terkait kasus tersebut, pada saat diamankan, pelaku ini diduga baru selesai menggunakan barang haram tersebut dirumahnya di kecamatan Taliwang. Terduga pelaku yang diketahui berinisial WD alias Davin (41) tidak lagi bisa berkutik karena pada saat diamankan ada barang haram tersebut. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa lima poket sabu yang disembunyikan dibawah kasur.

Selain itu, dari tangan WD polisi berhasil menyita uang tunai sekitar Rp200 ribu. Selain barang tersebut, Polisi juga berhasil menemukan alat timbang sabu serta beberapa clip kosong. Jika melihat dari jumlah barang bukti, petugas mengindikasikan bahwa pelaku merupakan pengedar. Pihaknya juga masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka, untuk pengembangan ke pelaku lain.

“Saat ini tersangka masih kita lakukan pemeriksaan secara intensif untuk pengembangan lebih lanjut. Karena diindikasikan, pelaku ini merupakan pengedar dan pasti ada bandar tempat dia mengambil barang itu,” ungkapnya. (ils)

(Suara NTB/ist)

GELEDAH - Satres Narkoba Polres Sumbawa Barat saat menggeledah terduga pengguna sabu di di KecamatanTaliwang.

Karena itu lanjut dia, pihaknya bersama PLTU Kertasari masih mencari opsi lain untuk mendapatkan lokasi pembongkaran baru setelah dermaga Badas. “Ini masih kita cari-cari cara ya. Dan kami juga terus upaya juga dermaga BPM karena di sana yang memang paling pas karena dekat dengan PLTU lokasinya,” timpalnya.

Sementara itu, pemanfaatan kembali dermaga Labuhan Lalar masih memerlukan waktu lama. Dishub KSB sebelumnya lewat APBD Perubahan tahun ini mengajukan anggaran perbaikan sekitar Rp 1,2 miliar tetapi hanya disetujui Rp 400 juta. Menurut Irhas dengan anggaran sebesar itu sulit mengembalikan dermaga Labuhan Lalar seperti kondisi semula. Karena kerusakan yang dialami dermaga cukup signifikan teruta-

(Suara NTB/bug)

Irhas R. Rayes ma pada bagian-bagian struktur utamanya. “Kita masih nego dengan TAPD ya supaya bisa dipenuhi anggarannya,” sebutnya. Ia juga menambahkan, ke depan pemanfaatan dermaga Labuhan Lalar harus dimanajemen lebih baik lagi untuk menghindari kerusakan seperti sebelumnya. (bug)

Pilkades Serentak di Sumbawa Berpeluang Digelar Sebelum Pilkada 2020

Masih Minim, PJU di Wilayah Selatan KSB Taliwang (Suara NTB) Masyarakat Desa Tongo, Kecamatan Sekongkang mengeluhkan minimnya fasilitas lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) ketika malam hari. Akibat kondisi tersebut salah seoarang wisatawan mengaku menjadi korban perampokan orang yang tidak dikenal saat melintas di jalan Sekongkang Tongo tersebut.

Camat Sekongkang, Syarafuddin kepada Suara NTB, Belum lama ini mengatakan, ada sekitar 1 kilometer jalan yang tidak memiliki lampu PJU, sehingga kondisinya sangat menyeramkan pada saat malam hari. Kondisi seperti ini sudah berlangsung sejak lama dan sampai dengan saat ini belum ada tindakan lebih lanjut.

Pihaknya sangat berharap kondisi ini segera ditangani.

Sehingga hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir, apalagi belum lama ini sempat ada perampokan wisatawan. Pihaknya juga mengimbau masyarakat tidak berpergian di malam hari. Upaya lain yakni berkoordinasi dengan Polsek setempat agar bisa melakukan patroli.

Menanggapi masalah tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ferial S.KM tidak menampik masih banyaknya persoalan terhadap lampu PJU baik yang mati setelah terpasang akhir tahun 2016 lalu masalah lainnya. Bahkan saat ini ada sekitar 600 titik lampu yang dilaporkan terutama jalan utama ke ibukota Kabupaten (Taliwang).

Terkait kondisi tersebut pihaknya tetap berupaya maksimal untuk memecahkan masalah ini salah satunya dengan melakukan penggantian lampu yang mati. Selain itu, pihaknya juga meminta masyarakat segera melapor ketika ada PJU yang tidak berfungsi. Hanya saja, untuk lokasi jalan ke Desa Tongo belum bisa dilakukan intervensi lebih jauh. Sebab, lampu yang digunakan di lokasi tersebut menggunakan tenaga surya dan tidak bisa diintervensi dengan jaringan PLN. Dalam waktu dekat ini pihak terkait akan kembali memanggil kontraktor pelaksana PJU untuk segera dilakukan perbaikan. “Memang hasil inventalisir tim yang berada di lapangan ada sekitar 600 unit lampu PJU yang sudah mati. Sementara untuk wilayah selatan, kita sudah meminta agar kontraktor pelaksana melakukan perbaikan, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir,” ungkapnya. (ils)

Halaman 6

(Suara NTB/ist)

TITIK NOL - Asisten dan Dandim serta sejumlah pejabat bersama para bikers dan anakanak yang diberikan bantuan foto bersama di belakang tugu jam gadang usai peletakan baru pertama tugu titik nol Sumbawa.

Tugu Jam Gadang Jadi Titik Nol Sumbawa

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa melalui Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya, S.T,M.T, menandai peletakan batu pertama tugu titik nol Sumbawa, Sabtu sore (27/7) di Area Central (titik 0) Tugu Jam Gadang Sumbawa Besar.

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh BSB (Bikers Sumbawa Bersahabat) yang sekaligus menggelar kegiatan Sumbawa Bikers Day 2019.

“Hal lain yang sungguh membuat saya merasa bahagia pada hari ini, bahwaimage/citra negatif yang selama ini identik dengan anggota geng motor, lenyap seketika dengan inisiasi penyelenggaraan kegiatan bikers day 2019 ini. Terlebih kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peletakan batu pertama tugu titik nol Sumbawa yang sudah sejak lama menjadi keinginan saya dan sejatinya juga menjadi kebutuhan kita semua,”

ucap Bupati.

Dikatakan, keberadaan titik nol ini sendiri sangat penting sebagai pusat atau point dari suatu kota untuk menentukan jarak dari kota ke kecamatan atau ke desa-desa. Dan bagi para bikers atau traveler, titik nol adalah point untuk menyelesaikan suatu misi perjalanan, dan kemudian memulai perjalanan baru.

Sebelumnya, Dandim 1607 Sumbawa Letkol Inf. Syamsul Huda, SE., M.Sc menyampaikan apresiasi atas ide yang telah dicetuskan dan dilaksanakan oleh panitia kegiatan. Hal tersebut sudah mewujudkan satu kegiatan yang mencerminkan ke-Bhinnekaan. Mengingat penduduk Kabupaten Sumbawa terdiri dari beragam suku, agama dan ras. Namun dapat membaur menjadi satu sebagai warga Sumbawa, salah satunya dengan ditampilkannya kesenian lintas etnis yaitu flobamora dan reog dalam

kegiatan tersebut.

Kapolres Sumbawa AKBP Tunggul Sinatrio, SIK.,MH juga salut dengan berbagai kegiatan positif yang dilaksanakan BSB. “Selama ini, BSB juga turut serta membantu Kepolisian, menjadi pelopor keselamatan dalam berkendara, dan kegiatan positif yang telah dilakukan contohnya membagi kacamata dan kursi roda, dapat merubah mind set negatif masyarakat tentang anak motor,”ucapnya.

Dalam kegiatan tersebut, Senior Manager Social Responsibility PT AMNT H. Ir. Syarafuddin Djarot, M.PM menyerahkan bantuan peralatan untuk bakti sosial bikers Sumbawa dan diterima secara simbolis oleh Sukarman Djayadi selaku Ketua BSB. BSB juga bantuan berupa 500 kacamata minus bagi anak-anak yang duduk di bangku Sekolah Dasar dan diterima secara simbolis oleh 3 siswi SDN Kerato Kecamatan Unter Iwes. (arn)

Hendak Transaksi, Terduga Pengedar Sabu Ditangkap Sumbawa Besar (Suara NTB) Pengedar narkotika jenis sabu berinisial IS (39) warga Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir berhasil diringkus polisi. Yang bersangkutan ditangkap saat hendak melakukan transaksi di pinggir Jalan Osap Sio, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Sabtu (27/7) sekitar pukul 23.00 Wita. Dari tangannya, diamankan barang bukti berupa satu poket sabu ukuran sedang.

Kapolres Sumbawa melalui Kasat Narkoba, IPTU Faisal Afrihadi, S.H membenarkan penangkapan tersebut. Pengungkapan kasus ini berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di lokasi setempat kerap dijadikan tempat transaksi narkoba.

Setelah memastikannya, tim opsnal kemudian melakukan penggerebekan dan pengeledahan terhadap IS. Di dalam switer yang dikenakan ditemukan sebungkus rokok Marlboro yang didalamnya terdapat satu poket sabu yang terbungkus klip obat warna bening. Kepada tim ia mengakui barang tersebut miliknya yang sebelumnya dibeli dari Haji LW. ”Dia ditangkap saat antar sabu. Saat digeledah dia mengakui bahwa sabu tersebut miliknya. Pengakuannya sabu tersebut dibeli dari Haji

(Suara NTB/ist)

INTEROGASI - Kasat Narkoba Polres Sumbawa dan anggota saat menginterogasi terduga pengedar sabu yang diamankan saat hendak melakukan transaksi di Jalan Osap Sio, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Sabtu (27/7).

LW,” ujarnya.

Dijelaskannya, IS dikategorikan sebagai pengedar dan sudah melakukan bisnis haram ini sudah setahun leb-

ih. Selain mengedarkan sabu, lanjutnya, IS juga sebagai pengguna. Dari hasil tes urine yang dilakukan, diketahui positif mengandung Amfetamin. (ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Skema pertama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa rencananya Pilkades serentak terhadap 120 desa dilaksanakan sebelum Pilkada. Untuk itu, Dinas PMD telah menggelar rapat koordinasi untuk mendapatkan masukan dari sejumlah pihak terkait.

Hasil dari Rakor itulah yang nantinya akan disampaikan kepada Bupati sebagai pengambil kebijakan.

“Rapat koordinasi untuk meminta pandangan dari teman kepolisian maupun dari Kodim dan juga saran masukan dari KPU maupun Bawaslu mengenai pelaksanaan ini. Kemudian juga kita masukan dari BPKAD mengenai anggarannya dan juga Bappeda. Semua masukan dari instansi terkait kita rangkum. Kami akan buat inti sarinya kami ajukan ke Pak Bupati sebagai pengambil kebijakan,” sebut Kepala Dinas PMD Sum-

bawa, Varian Bintoro.

Menurut Varian, jika pelaksanaan Pilkades serentak sebelum Pilkada, maka sosialisasi akan mulai dilaksanakan mulai Oktober tahun ini. Apalagi dari 120 desa yang akan melaksanakan Pilkades, rata-rata masa jabatan kadesnya berakhir dari bulan September 2019 hingga Februari 2020. Pihaknya pun sudah melakukan persiapan, baik mengatur perencanaan tahapan pilkades, juga sudah mengajukan skema anggaran. Anggarannya dibagi dua, untuk bantuan kepada desa yang melaksanakan Pilkades direncanakan Rp 15 juta perdesa. Kemudian untuk tim kabupaten sekitar Rp 129 juta diajukan untuk tahapan persiapan sebelum Pilkades.

“Jadi ada dua skema anggarannya. Anggaran untuk pelaksanaan Pilkades, itu yang akan disalurkan langsung ke desa. Kemudian anggaran kami tim kabupaten melakukan sosialisasi kepada semua,” tukasnya. (ind)

(Suara NTB/arn)

H. Iskandar

(Suara NTB/arn)

M. Irfan

Bangun Jejaring

Pokdarwis di Sumbawa Mulai Siapkan Paket Wisata SumbawaBesar(SuaraNTB)– Setelah mendapatkan pembekalan yang cukup selama pelatihan awal Juli lalu, Pokdarwis di Sumbawa, kini mulai menunjukkan geliatnya. Dengan membentuk forum komunikasi bersama, agar bisa saling memberikan input terhadap destinasi di wilayah masing masing. Sekaligus membangun jejaring antar pokdarwis. Paling penting mulai menyiapkan paket wisata yang bisa dijual kepada wisatawan.

Sebagaimana disampaikan Kabid Pengembangan Destinasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Sumbawa, M. Irfan S.P, M.M, Pokdarwis yang ada di Sumbawa bisa saling mengunjungi, untuk memberikan input sesasama Pokdarwis. Tentang destinasi wisata yang dikelola dan paket wisata yang disajikan setiap Pokdarwis.

“Pokdarwis ini saling mengunjungi. Mereka berperilaku seperti wisatawan. Supaya ada cecks and balances juga input kepada Pokdarwis pengelola bagaimana seharusnya melayani tamu dan sebagainya. Jadi saling memberi masukan,”terangnya.

Hal ini untuk mengukur sejauh mana penerapan ilmu yang diperoleh selama pelatihan hampir dua minggu awal Julai lalu. Kini saatnya, semua Pokdarwis harus bergerak dan mempersiapkan paket-paket wisata masing-masing. Untuk kemydian nantinya menjadi event dalam Sail Indonesia dan Festival Moyo 2019. “Gerakan sederhana, tetapi langsung berdampak kepada pemahaman teman-teman bagaimana sebenarnya memandu,” jelas Epun, panggila akrab birokrat muda Sumbawa ini.

Setiap ada tamu, Pokdarwis yang dikunjungi wisatawan juga menginformasikan tentang destinasi yang dikelola Pokdarwis lainnya. “Tidak mesti umpamanya Pokdarwis yang ada di Batudulang hanya menginformasikan Batu Dulang saja. Dia punya PR juga untuk mempromosikan objek wisata yang ada di desa yang lain. Jadi pokdarwis ini nyambung semua,” tukasnya.

Kepala Dispopar Sumbawa, Ir. H. Iskandar D. M.Ec., Dev, menambahkan, pengembangan jaringan antar sesama Pokdarwis dalam satu forum komunikasi menjadi penting, agar bisa saling mendukung dan melengkapi. Sehingga nanti ketika Pemkab membentuk semacam koridor wisata, mereka bisa menyiapkan jadwal yang mereka rembuk bersama suatu saat nanti.

“Jangan sampai kita bikin koridor wisata, atraksi di Pokdarwis satu, sementara di Pokdarwis sana kosong. Padahal itu masuk dalam koridor. Sampai ke sananya, jadi harus fungsional forum yang sudah mereka coba gagas. Orientasinya harus kepada forum kerja. Bukan hanya forum tukar fikiran atau anjangsana, tetapi harus ke forum konsep kerja,”ujarnya.

Atraksi yang disiapkan sesuai dengan khas masing-masing. Kemudian membuka ruang publik yang seluas-luasnya untuk orang berpartisipasi membangun sektor riil ekonomi. Lalu bersama-sama dengan masyarakat dan pemerintah daerah serta pemerintah desa setempat untuk memelihara kawasan-kawasan destinasinya. Sehingga masyarakat nanti bisa ikut nimbrung berpartisipasi. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 29 Juli 2019

Dompu Kehabisan Blangko EKTP Dompu (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dompu, dua pekan terakhir tak punya lagi blangko EKTP. Akibatnya, ratusan pemohon kini terpaksa harus menerima Surat Keterangan (Suket) sebagai pengganti dokumen penduduk tersebut. Minimnya pengadaan bahan baku dari pusat disinyalir pemicu utamanya.

Sekretaris Disdukcapil Dompu, A. Nazib dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (26/7) membenarkan terjadinya kekosongan blangko EKTP itu. Ini bukan saja dialami pihaknya melainkan merata di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. “Iya memang sudah dua minggu ini kita kekosongan blangko karena stok di nasionalnya yang sudah tidak ada. Jadi bukan di Dompu saja,” kata dia.

Atas kosongnya persediaan blangko EKTP itu, lanjut dia, pihaknya bersama pimpinan SKPD terkait di NTB langsung mendatangi pemerintah pusat. Namun, hasil yang diperoleh masingmasing instansi hanya kebagian 500 keping blangko dari ribuan yang dibutuhkan. Jatah itupun sudah habis terpakai dalam jangka waktu dua hari saja. (jun) A. Nazib (Suara NTB/jun)

Pengedar Ditangkap, 2.390 Butir Tramadol Disita Bima (Suara NTB) – Jajaran Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bima menangkap pengedar obat keras jenis tramadol, inisial R, di kediamannya di Desa Rabakodo Kecamatan Woha, Sabtu (27/7). Dari tangannya, petugas menyita 2.390 butir Tramadol.

Kasubbag Humas Polres Bima, Iptu Hanafi mengaku penangkapan perempuan berusia 40 tahun tersebut, usai pihaknya menindaklanjuti laporan masyarakat. Petugas langsung ke TKP untuk melakukan pengecekan.

“Setelah dicek dan diselidiki, oknum R diduga mengedarkan atau menjual obat-obatan jenis tramadol tanpa ijin edar,” katanya.

Pada saat penangkapan oknum R, lanjutnya, di TKP juga ditemukan dua orang pemuda berinisial I dan S. Keduanya dicurigai dan diduga baru saja membeli tramadol kepada R. “Setelah digeledah, anggota menemukan beberapa butir tramadol pada dua orang ini,” katanya.

Sementara dari tangan R, petugas tim juga menyita barang bukti sebanyak 163 strip tramadol Hcl 50 jenis tablet (1.630 butir), 55 strip jenis kapsul (550 Butir ) dan 21 klip berisi tramadol (210 Butir). “Totalnya ada 2.390 butir yang disita,” kata Hanafi.

Hanafi menambahkan, untuk saat ini oknum R dan dua pemuda yang diamankan beserta barang bukti saat ini, berada di Mapolres setempat untuk diproses hukum lebih lanjut. “Oknum R akan dikenakan UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/Ist)

BARANG BUKTI - Barang bukti tramadol yang disita dari pengedar R, saat penangkapan di kediamannya di Desa Rabakodo Kecamatan Woha, Sabtu (27/7).

Kekeringan, Petani Terpaksa Bergilir Sedot Air Sungai Dompu (Suara NTB) Debit air saluran irigasi pertanian dari Dam Laju, tak lagi bisa diharapkan pada musim kemarau pertengahan tahun ini. Terutama, oleh sejumlah petani di So Cumpa Kelurahan Kandai II dan sekitarnya.

Mengantisipasi gagal panen karena sudah terlanjur menanam, mereka terpaksa melakukan penyedotan air sungai secara bergilir.

Salah seorang petani, H. Abdullah Ali kepada Suara NTB mengungkapkan, ratusan hektar lahan sawah yang ada sebagian besar mengandalkan pasokan air dari mesin pompa bantuan pemerintah ini. Akan tetapi, setiap kali penyaluran dilakukan mereka harus mengeluarkan beban biaya bahan bakar untuk operasional mesin tersebut. Besarannya tergantung jarak dan luas area lahan yang diairi.

“Kami yang dekat ini saja sampai Rp230 ribu untuk biaya solar, apalagi yang jauh kemungkinan Rp500 ribu. Itu hanya untuk satu kali penyaluran air saja,” kata dia.

Tak hanya dihadapkan biaya operasional mesin yang terbilang tinggi. Petani kadang terbentur kebutuhan air diwaktu yang bersamaan. Karenanya, tak heran sebagian petani khususnya mereka yang memiliki lahan diatas satu hektar lebih memilih memasang sumur bor dengan kedalaman 10-20 meter untuk mempermudah pasokan air.

(Suara NTB/jun)

SEDOT AIR – Petani terpaksa menyedot air sungai untuk kebutuhan lahan pertaniannya, Minggu (28/7).

Bercocok tanam disaat musim kemarau, diakui H. Abdullah Ali, memang memerlukan biaya yang cukup besar.

Tetapi mau tidak mau ini harus dilakukan agar lahan miliknya tetap mengeluarkan hasil untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

“Kami mau cepat tapi harus tunggu giliran dulu kan bisa rusak nanti tanamannya, jadi terpaksa bor sendiri,” jelasnya.

Dikatakan, keberadaan mesin bantuan pemerintah ini memang dirasakan betul manfaatnya oleh petani. Ter-

(Suara NTB/jun)

BERLUBANG – Tampak ruas jembatan kayu di Kandai II patah dan berlubang, Minggu (28/7).

utama saat musim kemarau.

Namun, mengingat operasionalnya memerlukan biaya yang cukup besar, menurutnya, penanggulangan kekeringan permanen jauh lebih efektif jika memungkinkan dilakukan pemerintah. Seperti misalnya

mengembalikan kondisi hutan di wilayah hulu Sungai Laju yang habis dibabat warga.

“Kalau seperti ini terus kita keluarkan biaya sudah pasti kecil pengasilan, apalagi ketika harga gabahnya turun,” pungkasnya. (jun)

Tembakau Virginia Dikembangkan di Dompu Dompu (Suara NTB) Tembaku jenis virginia mulai banyak dibudidayakan di Kabupaten Dompu, seiring adanya pola kemitraan petani dengan perusahaan. Luas area tanaman tembaku jenis virginia mencapai 520 ha tahun 2019 dan diperkirakan akan terus bertambah di tahun mendatang. Perluasan area tanaman tembaku ini akan mengancam luas area tanaman jagung yang menjadi produk unggulan daerah.

Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Abdul Khaer, S.Hut kepada Suara NTB, Minggu (28/7) mengungkapkan, tembaku yang sedang dikembangkan petani di Dompu jenis virginia. Budidaya tembaku super ini, petani ber-

mitra dengan PT Sadana Arif Nusa. Ketika masa produksi, tembaku petani langsung dibeli perusahaan.

“Tembaku ini sangat menjanjikan bagi petani. Disamping itu, mereka (petani) juga punya mitra (perusahaan),” katanya.

Tembaku jenis virginia memiliki kualifikasi harga tersendiri antara daun tanah, daun tengah, dan daun pucuk atau super. Daun tanah dalam kondisi kering antara Rp19 ribu – Rp22 ribu per kg, daun tengah antara Rp27 ribu – Rp28 ribu per kg kering, dan daun super antara Rp37 ribu – Rp40 ribu.

“Kebanyakan yang super itu dari pemupukan. Terpengaruh PH tanah,” ungkapnya.

Abdul Khaer mengaku, memfasilitasi budidaya tembaku melalui dana bagi hasil cukai

tembaku. Sesuai peraturan Menkeu untuk penggunaan DBHCT, untuk pengurangan angka kemiskinan dan membantu petani tembaku. Dinas Pertanian dan Perkebunan Dompu memfasilitasi untuk sarana infrastruktur, termasuk sumber dalam. Karena tanaman tembaku ditanam pada musim kemarau (MK) 1 antara Mei – September. “Mereka kecenderungan di lahan biasa (tadah hujan), cuman mereka mengatur tata airnya melalui pompa air yang difasilitasi DBHCT,” terangnya.

Sementara untuk tanaman jagung di MK1, dari data laporan terdampak kekeringan 10 Juli 2019 seluas 3.529 ha.

Pada musim hujan, luas area tanaman jagung sekitar 40an ribu ha. Pengurangan luas area tanaman pada komoditi ter-

Warga Kandai II Butuh Jembatan Permanen Dompu (Suara NTB) Warga Kandai II di Kecamatan Woja, genap 15 tahun sudah memanfaatkan jembatan kayu. Sebagai penghubung jalan ekonomi, kondisinya cukup memperihatinkan. Bahkan, tak sedikit dari mereka termasuk anak-anak terperosok ke sungai akibat beberapa ruas jembatan patah dan berlubang.

Fadli, warga sekitar kepada Suara NTB menegaskan, jembatan ini merupakan satu-satunya akses penghubung terdekat yang bisa dimanfaatkan petani untuk pengangkutan hasil pertaniannya. Baik menggunakan kendaraan roda dua maupun empat.

Namun mengingat usianya sudah belasan tahun, kondisinya kini sangat memperihatinkan dan mengancam keselamatan jiwa pengguna jalan yang melintas. “Bagaimana tidak jebol jembatan ini kayunya sudah lapuk. Hampir tiap hari dilalui kendaraan, apalagi saat musim panen truk-truk besar melintas disini,” kata dia sambil menunjuk jembatan dari kediamannya.

Upaya meminta bantuan pemerintah daerah untuk perbaikan jembatan ini, lanjut dia, sudah seringkali disampaikan. Bahkan, Bupati bersama jajaran pernah berkunjung menyaksikan sendiri kondisi jembatan tersebut.

Namun demikian, dari beberapa kali kunjungannya itu tak ada satupun yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses perbaikan. Warga hanya mendapati janji. “Mereka bilang gampang-gampang saja tapi nyatanya sampai sekarang tidak diperbaiki juga,” keluhnya.

Sebagai akses penghubung warga dengan ratusan hektar lahan pertanian yang ada di So Cumpa dan sekitarnya. Perbaikan segera jembatan kayu ini menjadi permanen jadi harapan besarnya. Karena ketika dibiarkan terus berlarut khawatirnya korban kecelakaan yang sampai terperosok ke sungai akan bertambah. Bahkan jika melihat beberapa ruas jembatan saat ini banyak yang patah dan berlubang maka potensi tertelannya korban jiwa sangat mungkin terjadi.

“Kalau kecelakaan tetap di sini, selain pengendara kadang perabotan rumah tangga yang dibawa ke sawah jatuh ke sungai. Mau bilang apalagi jembatannya memang sudah seperti itu,” pungkasnya. (jun)

Halaman 7

(Suara NTB/ist)

TEMBAKAU - Anggota Komisi 3 DPRD Dompu, Nasruddin saat melihat tanaman tembakau di Desa Woko Kecamatan Pajo beberapa waktu lalu. tentu pasti terjadi sebagai konsekwensi dari pengembangan budidaya tanaman pertanian.

Karena luas lahan pertanian

tidak bertambah, tapi justru berkurang akibat peralihan fungsi lahan untuk bangunan perumahan dan lainnya. (ula)

Kredit Macet BPR NTB Dompu Mulai Dicicil

(Suara NTB/Ist)

BERTEMU - Perwakilan warga Kecamatan Wera dan Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri bertemu dengan Gubenur NTB, Zulkieflimansyah, di Mataram, Jumat (26/7).

Soal Jalan Tawali-Sape, Warga Wera dan Bupati Bima Temui Gubernur Bima (Suara NTB) Sejumlah warga Kecamatan Wera dan Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, menemui Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah SE, di Mataram, Jumat (26/7), membahas persoalan jalan lintas Tawali-Sape.

Perwakilan warga Kecamatan Wera, Fahri S.Pd mengatakan pertemuan tersebut memastikan realisasi hak masyarakat Wera yang selama ini menginginkan jalan lintas TawaliSape diperbaiki. “Tuntutan kita direspon baik oleh pak Gubernur NTB,” katanya kepada Suara NTB, via seluler akhir pekan kemarin.

Fahri mengaku, perbaikan jalan tersebut akan dialokasikan pada APBD tahun 2020 mendatang. Namun pada tahun 2019 ini akan diperbaiki awal dengan menggunakan anggaran perubahan. Namun hanya untuk jalan yang berlubang. “Ini yang disepakati dari pertemuan kemarin,” katanya.

Sementara Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, menegaskan, Gubernur akan tetap memperhatikan aspirasi warga Kecamatan Wera dengan mengalokasikan angga-

ran tahun 2020 mendatang. “Tidak hanya di Kabupaten Bima, namun semua daerah di NTB akan diatensi oleh Gubernur,” katanya.

Selain itu, Bupati yang akrab disapa Umi Dinda ini mengaku, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) juga sudah melakukan survey atau pengecekan lapangan terhadap ruas jalan Tawali-Sape. “Hal ini menunjukkan bahwa jalan Tawali-Sape akan segera diperbaiki,” katanya.

Pada kesempatan tatap muka, Bupati mengaku menyampaikan permohonan maaf kepada Gubernur, lantaran ada masyarakatnya yang menyampaikan aspirasi dengan cara menutup jalan. “Soal ini tetap kami himbau warga agar menyampaikan apsirasi dengan elok. Tanpa mengganggu aktivitas masyarakat lainnya,” katanya.

Untuk itu Bupati berharap kepada masyarakat untuk sama-sama menjaga kemanan dan kondusivitas daerah. Tidak lagi menyampaikan aspirasi dengan cara memblokade jalan.

“Keamanan daerah akan berdampak bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB Dompu yang menyerahkan penagihan kredit macet ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu mulai melakukan penagihan. Dari pemanggilan yang dilayangkan, kreditur mulai menyicil tunggakan secara bertahap. Bahkan PD BPR NTB Dompu kembali menyerahkan 55 surat kuasa khusus (SKK) kepada Kejaksaan setelah 61 SKK diserahkan tahap pertama.

Kajari Dompu, Edhi Nursapto, SH beberapa waktu lalu mengungkapkan, pihaknya kembali menerima 55 SKK baru dari PD BPR NTB Dompu terkait kredit macet dari sebelumnya 61 SKK. SKK ini menjadi dasar bagi pihaknya untuk melakukan penagihan kepada nasabah kredit macet. Ketika proses penagihan di luar pengadilan tidak memberikan hasil maksimal, tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan penagihan melalui persidangan di pengadilan.

Kasi Datun Kejari Dompu, Zulkarnaen, SH kepada Suara NTB mengungkapkan, 61 nasabah yang diserahkan kepada pihaknya untuk ditagih kreditnya sudah semua dilakukan pemanggilan. Namun belum setengahnya mulai melakukan pembayaran.

Tapi pada prinsipnya, ke 61 kreditur macet ini siap membayar tunggakan. “Mereka bersedia mengembalikan. Minta waktu intinya, karena mereka punya aset yang akan dijual. Karena untuk menjual aset itu, mereka butuh waktu,” katanya.

Zulkarnaen menegaskan, SKK yang diterima pihaknya memiliki batas waktu hingga setahun. Pihak BPR NTB meminta secepatnya uang kreditnya dikembalikan.

Karenanya, setiap 2 pekan proses pemanggilan terhadap kreditur bermasalah dilakukan evaluasi. “Sekarang ada tambahan SKK dari BPR Monta

sebanyak 50 SKK (kreditur macet), tapi kita belum melakukan pemanggilan,” katanya.

Direktur Utama PD BPR NTB Dompu, Hj. Erma Suryani, SE yang dikonfirmasi di ruang kerjanya mengakui ada kemajuan yang dicapai dalam pengembalian dari kreditur macet yang diserahkan ke Kejaksaan untuk melakukan penagihan sesuai MoU yang ditandatangani. Pihaknya juga menyerahkan 55 SKK baru dari PD BPR NTB Dompu cabang Monta ke Kejaksaan untuk dilakukan penagihan. “Alhamdulillah ada progres yang baik,” ungkapnya.

Hj. Erma juga berharap keterlibatan aktif pemerintah daerah (Pemda) untuk mengenalkan PD BPR NTB Dompu kepada masyarakat. Karena PD BPR NTB Dompu masih dikenal sebagai Lumbung Kredit Pedesaan (LKP) dan keberadaannya tidak beda jauh dari koperasi. Padahal BPR NTB Dompu ini merupakan bank yang mengikuti regulasi Bank Indonesia (BI), di bawah pengawasan OJK dan usaha simpan pinjamnya dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Kita cukup intens menyampaikan ke masyarakat. Secara perlahan, nasabah dari pedagang di pasar mulai masuk setelah mengenal kita. Kita berharap bantuan dari pemda untuk ikut mensosialisasikan ke masyarakat,” harap Erma. (ula)

Hj. Erma Suryani (Suara NTB/ula)

POLHUKAM

SUARA NTB Senin, 29 Juli 2019

Halaman 8

Pilkada Bima

Nasdem Isyaratkan Merapat ke Golkar Usung IDP

(Suara NTB/ist)

PUKUL GONG - Presiden PKS, Sohibul Iman, didampingi Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, Ketua DPW, Abdul Hadi, dan Caleg DPR RI PKS terplih, Johan Rosihan, memukul gong pembukaan acara dalam silaturahim tokoh dan kader PKS di NTB, Sabtu (27/7).

PKS Panaskan Mesin Politik Jelang Pilkada Mataram (Suara NTB) Jelang Pilkada serentak 2020 yang akan digelar di tujuh daerah kabupaten/kota di NTB. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai memanaskan mesin politiknya melalui kegiatan orientasi dan penandatangan pakta sebagai wakil rakyat dari PKS, Sabtu (27/7). Presiden PKS, Sohibul Iman hadir langsung untuk memberikan pengarahan.

Pada kesempatan itu, Sohibul Iman memaparkan kesiapan PKS untuk hadapi kontestasi politik Pilkada serentak 2020 nanti. Ia meminta jajaran pengurus di daerah untuk memastikan partai sudah sangat siap menyambut gelaran Pilkada serentak 2020.

Sohibul Iman juga mendorong agar pengurus daerah memastikan dapat menjaring kader terbaik untuk diturunkan bertarung. Ia juga mengingatkan agar PKS harus menjadikan Pilkada ini sebagai momentum relaksasi politik nasional pascapolarisasi politik yang terbangun pada saat Pilpres 2019. Pilkada jangan dibuat tegang, dan harus dibuat reliks.

“Tujuan agar kita bisa membaca secara baik kader umat tanpa melihat latar belakang yang sudah terlanjur terpolarisasi akibat ketegangan politik nasional,” ungkap Ketua Fraksi PKS di DPRD NTB, Johan Rosihan menirukan pernyataan Presiden PKS tersebut.

Selain membahas persiapan menyambut Pilkada, pada kesempatan itu, ia memberikan pembekalan kepada caleg terpilih PKS, menjelang pelantikan anggota DPRD terpilih hasil Pemilu 2019. Shihobul Iman meminta kepada caleg terpilih setelah dilantik nanti. Supaya bekerja sebaik-baiknya dengan kualitas lebih baik dibandingkan dengan parpol lainnya.

“Prinsipnya, sebagai caleg terpilih, kita diminta bekerja sebaik-baiknya dalam memperjuangkan dan bela kepentingan rakyat yang kita wakili,” sambung Johan.

Diketahui pada Pemilu 2019 kemarin di NTB, PKS berhasil menempatkan 46 kadernya duduk dikursi wakil rakyat untuk lima tahun ke depan di semua tingkatan. Yakni 37 kader sebagai di 10 DPRD kabupaten/kota, 7 kader di DPRD Provinsi dan 2 kader di DPR RI dapil NTB. Caleg DPR RI terpilih dari Dapil Pulau Sumbawa itu juga menyampaikan bahwa ada tiga hal yang jadi poin pengarahan Presiden PKS. Pertama bahwa para caleg merupkan etalase terdepan PKS dalam penilaian di tingkat publik. Karena itu setiap caleg PKS dituntut bekerja sebaiksebaiknya dan harus memiliki kesadaran, yaitu sadar diri, sadar posisi dan sadar kompetensi.

Kedua, caleg PKS harus tetap bekerja dengan berpegang teguh pada dasar negara dan platform bernegara. Yakni, Undang-undang Dasar 45 dan Pancasila. Ketiga, tetap menjaga semangat dan spirit perjuangan partai, meliputi militansi, kreativitas, soliditas, advokasi dan konsistensi. “Kader partai terpilih diingatkan tidak lupa dengan jati diri partai, saat sudah duduk di parlemen semua tingkatan,” pungkasnya. (ndi)

Jaring Balon Kepala Daerah

DPP Minta Demokrat NTB ’’Jemput Bola’’ Mataram (Suara NTB) Jelang Pilkada serentak 2020 yang akan digelar di tujuh kabupaten/kota di NTB, Partai Demokrat mulai memanaskan mesin politiknya. Bagaimana persiapan partai berlambang bintang mercy tersebut dalam menghadapi Pilkada, menjadi salah satu agenda penting yang dibicarakan dalam kegiatan konsolidasi DPD Partai Demokrat NTB, Sabtu (27/7) kemarin.

Sekjen DPP Partai Demokrat, Hinca IP Panjaitan yang langsung memimpin kegiatan konsolidasi tersebut menyampaikan bahwa pihaknya juga membahas terkait persiapan menghadapi Pilkada serentak di tujuh daerah di NTB tersebut.

“Dalam konsolidasi ini, selain memastikan soliditas lader, kami juga langsung bicara persiapan Pilkada. Kalau September hari pencoblosannya, maka kerja politiknya mulai dari satu tahun sebelumnya. Jadi sekitar September bulan depan juga kita sudah mulai melakukan kerja politik,” ujar Hinca.

Ia telah meminta pengurus DPD untuk memlaporkan kondisi peta politik di tujuh daerah yang akan menggelar Pilkada.

Dengan demikian, Demokrat bisa mengambil langkah politik yang tepat dalam mengusung pasangan calon. Termasuk dalam membangun koalisi dengan partai politik lainnya.

“Ketua DPD sudah kami minta untuk melaporkan tujuh Pilkada itu. Bagaimana peta kekuatan kita di daerah-daerah tersebut. Berapa persentase koalisi dalam mengusung calon dan berapa kursi yang kita miliki. Misalnya di Mataram dengan empat kursi tentu ndak bisa sendiri. Jadi inilah yang harus mulai diperbincangkan. Bagaimana kita siapkan dulu perahunya, baru kita bicara siapa yang akan kita usung,” jelasnya.

Ditegaskan Hinca, pada Pilkada serentak 2020, termasuk yang akan digelar di tujuh daerah di NTB itu, Partai Demokrat akan mengutamakan mengusung kadernya. Namun demikian, Demokrat juga tidak menutup diri kepada figur non kader untuk mengendarai Demokrat sebagai kendaraan politiknya maju bertempur di Pilkada 2020.

“Partai ini dibuat untuk kadernya, jadi yang utama harus didorong adalah kadernya. Karena itu Ketua DPD harus mencari kader terbaik, untuk dipersiapkan bertanding. Tapi tentu tidak semua di daerah harus kader. Barangkali kader kami belum siap, tentu kami akan buka peluang kepada putra-putri daerah terbaik untuk kita usung,” tegasnya.

Pilkada serentak 2020 akan diikuti oleh 270 daerah se-Indonesia. Terdiri dari sembilan provinsi dan 261 kabupaten/kota.

Dari 270 daerah yang akan menggelar Pilkada tersebut, akan melibatkan pemilihan lebih dari 2/3 pemilih pada Pilpres 2019 kemarin. Demokrat pun memasang targer kemenangan cukup tinggi. Karena itu Demokrat NTB juga ditekan untuk bekerja keras memenangkan Pilkada di tujuh daerah tersebut.

“Karena itu saya sudah langsung perintahkan kepada Ketua DPD, agar mulai hari ini jemput bola. Jangan menunggu di kantor dalam melakukan persiapkan Pilkada ini. Kita harapkan, hal-hal mengenai kepanitiaan Pilkada agar diselenggarakan dengan seksama dalam tempo yang sesingkat -singkatnya,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Ketua DPD Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri mengaku akan segera melakukan persiapan tahapan Pilkada serentak 2020 di NTB. Apa yang menjadi arahan dari DPP akan dilakukan dalam waktu dekat. Ia juga siap untuk memenangkan Pilkada serentak di tujuh daerah sesuai harapan DPP. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Partai Nasdem di Kabupaten Bima mengisyaratkan bakal bergabung dengan Partai Golkar dalam menghadapi Pilkada serentak 2020 di daerah tersebut. Nasdem siap berkoalisi dengan Golkar untuk kembali mengusung balon petahana, Indah Damayanti Putri (IDP) untuk periode keduanya.

Hal itu disampaikan Ketua DPD Nasdem Kabupaten Bima, Raihan Anwar saat dikonfirmasi wartawan pekan kemarin.

Menurutnya, Nasdem paling besar peluangnya untuk membangun koalisi dengan Golkar.

Karena hubungan Nasdem dengan Golkar terjalin sangat baik mulai dari tingkat pusat.

“Golkar dengan Nasdem itu kecenderungannya di nasional itu jadi sahabat dekat, koalisi.

Sehingga kemungkinan kami di daerah, khususnya di Bima peluang berkoalisi dengan Golkar

itu paling besar,” ujarnya.

Raihan mengungkapkan, kecenderungan Golkar dengan Nasdem itu selalu bersamasama dalam satu gerbong koalisi dapat dilihat pada tren Pilkada serentak 2018 lalu. Dari semua daerah yang menggelar Pilkada serentak 2018 lalu, sebagian besar koalisi Nasdem dibangun dengan Partai Golkar.

“Pilkada 2018 kemarin di NTB, yakni tiga kabupaten/kota dan satu Gubernur. Nasdem selalu berkoalisi bersama Golkar, dan di tiga daerah itu

kami menang, hanya Pilgub saja yang kalah. Nah di Pilkada serentak 2020 ini kemungkinan besar pola koalisinya juga akan sama,” jelasnya.

Namun demikian, terlepas dari kecenderungan pola koalisi nasional tersebut. Kemungkinan untuk tidak bersama dengan Golkar juga masih sangat terbuka. Pasalnya dinamika politik dalam penjajakan membangun koalisi saat ini masih berlangsung sangat dinamis. Lebih-lebih Pilkada 2020 akan digelar satu tahun lagi. Sehingga semua

kemungkinan bisa terjadi.

“Karena proses politik saat ini masih berlangsung sangat dinamis, meskipun sudah bangun komunikasi berbulan-bulan, bisa berubah hanya dalam waktu dua jam. Sehingga kita bisa saja tidak bersama dengan Golkar kalau ada kader kami yang akan maju, karena itu prioritas kami,” katanya.

Akan tetapi untuk Pilkada Bima, kemungkinan besar Nasdem akan tetap bersama dengan Golkar. Hanya saja, Nasdem akan mencoba untuk menawarkan kadernya sebagai kandidat balon wakil untuk mendampingi IDP. Lanjut disampaikan anggota DPRD Provinsi NTB dari Dapil VI (Bima, Dompu dan Kota Bima) itu bahwa pihaknya

(Suara NTB/ndi)

Raihan Anwar saat ini sudah mulai intens membangun komunikasi dengan Golkar dan IDP. (ndi)

PPP Siapkan Akri di Pilkada Loteng

(Suara NTB/kir)

AMANKAN - Polisi mengamankan seorang pelaku pencurian ternak di Desa Sengkol, Sabtu (27/8) kemarin.

Polisi Gagalkan Pencurian Ternak, Pelaku Nyaris Dihakimi Massa Praya (Suara NTB) Seorang terduga pelaku pencurian hewan ternak, Su, warga Desa Tumpak Kecamatan Pujut, Sabtu (27/7) pagi, nyaris dihakimi warga. Su tepergok mencuri hewan ternak milik Amaq Sam, asal Desa Sengkol Pujut. Beruntung aparat kepolisian sigap. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak sampai terjadi.

Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK.M.H., Sabtu siang mengatakan, kasus pencurian ternak tersebut berlangsung sekitar pukul 03.00 wita. Kala itu korban yang tengah tidur di kamarnya terbangun setelah mendengar suara berisik dari arah kandang sapi miliknya. Korban yang curiga lantas ke luar rumah untuk mengecek kondisi hewan ternak miliknya.

Begitu ke luar rumah, dari

jarak sekitar 10 meter korban melihat dua ekor sapi miliknya tengah digiring ke luar oleh pelaku. Sontak korban langsung berteriak maling. Sadar aksinya diketahui pemilik ternak, pelaku yang diperkirakan berjumlah tiga orang langsung kabur dengan membawa serta hewan ternak curiannya.

Mendengar teriakan korban, warga langsung berhamburan datang dan langsung melakukan pengejaran. Aparat kepolisian yang mendapat laporan tersebut juga turut langsung melakukan pengejaran ke arah Desa Pengembur.

Upaya pengejaran pun ternyata tidak sia-sia. Setelah berusaha sekitar satu jam lamanya, seorang pelaku Su berhasil dikepung untuk kemudian ditangkap. Sedangkan dua pelaku lainnya berhasil kabur dari kepungan warga. Namun warga

Penyidik Buru Dua Rekanan Proyek BBGRM Bima

(Suara NTB/dok)

Syarif Hidayat Mataram (Suara NTB) – Pengusutan tersangka lain kasus pengadaan baju Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Bima tahun 2014 belum selesai.

Dua rekanan, Yasin dan Muhammad Jaelani masih diburu. Persidangan membuktian dua rekanan itu menikmati duit hasil korupsi.

“Iya dua orang itu masih kita panggil sebagai saksi,” beber Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat akhir pekan lalu.

Dia menyebutkan, penyidik menemui kendala dalam hal pemanggil saksi lainnya. “Yang satunya ini, Jaelani belum pernah datang memenuhi panggilan. Kita

coba panggil lagi,” jelasnya. Putusan banding Pengadilan Tinggi NTB menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram atas terdakwa H Rusydi. Mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMDes) Kabupaten Bima ini dihukum penjara selama satu tahun dengan denda sebesar Rp50 juta subsider.

Vonis itu juga memutuskan penggantian kerugian negara sebesar Rp166 juta dibebankan kepada rekanan, Yasin dan M Jaelani. Hakim menyebutkan dua orang tersebut yang mendapat keuntungan dari proyek pengadaan baju.

Uang sejumlah Rp120 juta yang pernah dititipkan Rusydi diperintahkan untuk dikembalikan lagi. Hakim banding beralasan terdakwa tidak patut dibebani uang pengganti. Rusydi terbukti tidak ikut menikmati uang hasil korupsi.

Yang seharusnya dibebankan untuk membayarkan uang kerugian negara yakni pihak rekanan, yakni Yasin dan Muhammad Jaelani.

Uang proyek senilai Rp 692 juta masuk ke rekening dua rekanan tersebut.

Dari persidangan yang menghadirkan 18 orang saksi dan dua orang ahli itu terungkap, proyek dengan pagu anggaran Rp 729 juta itu dimenangkan PT Jaya Priangan dengan nilai penawaran Rp 692 juta. (why)

kala itu tidak menemukan hewan ternak yang dicuri pelaku.

Upaya pencarian kembali dilakukan. Dan, sekitar pukul 06.00 wita, dua ekor sapi yang diduga sengaja dilepas oleh pelaku guna menghindari upaya pengejaran akhirnya ditemukan di Dusun Siwang Desa Pengembur. “Jadi setelah menangkap pelaku, warga kemudian mencari hewan ternak yang dicuri oleh pelaku,” terangnya.

Pelaku yang ditangkap nyaris jadi bulan-bulanan warga yang emosi. Tetapi berkat kesigaan anggota Polres Loteng, pelaku berhasil diamankan untuk kemudian digeladang ke Mapolres Loteng. Kasus itu pun kini masih terus dikembangkan aparat Polres Loteng. “Dua pelaku yang kabur lainnya, identitasnya sudah kita kantongi. Untuk saat ini tengah kita lakukan pengejaran,” tandas Budi. (kir)

Mataram (Suara NTB) Sekretaris DPW PPP NTB, Muhammad Akri, menjadi salah satu kader parpol berlabang Ka’bah itu yang digadang-gadang sebagai bakal calon kepala daerah di kontestasi Pilkada Lombok Tengah (Loteng) 2020 mendatang. Namanya juga sudah cukup ramai jadi perbincangan publik.

Namun demikian, Akri yang dikonfirmasi mengaku sampai saat ini belum berani memberikan kepastian, apakah dirinya bakal maju atau tidak di kontestasi Pilkada Loteng 2020. “Untuk Pilkada Loteng, saya salah satu kader sedang dinilai oleh partai. Tapi saya masih mempertimbangkannya,” kata politisi muda PPP itu.

Ada banyak hal membuat dirinya cukup bimbang. Terutama terkait regulasi mewajibkan anggota dewan maju di Pilkada harus mundur. Sementara dirinya baru saja terpilih sebagai caleg DPRD NTB dan belum dilantik.

Meski demikian, pihaknya masih akan melihat dan memantau ke depan terkait kemungkinan ada perubahan regulasi di Pilkada. Perubahan regulasi dimaksud, yakni kemungkinan tidak perlu mundur anggota dewan maju di Pilkada. Cukup mengajukan cuti selama ikut berkompetisi di Pilkada. “Kita perlu cermati juga regulasi Pilkada ini ke depan seperti apa. Apakah tetap regulasi lama atau ada perubahan,” tandasnya.

Tetapi, sebagai kader parpol, tentu dirinya juga akan menunggu instruksi dan arahan dari partai siapa bakal calon diusung di Pilkada. Karena tentu pihaknya akan tunduk dan patuh terhadap apapun menjadi garis kebijakan partai terkait arah dukungan di Pilkada.

Dia mengungkapkan, dalam pelaksanaan Mukernas pada awal Juli lalu di Bogor, salah satu rekomendasi adalah PPP harus memprioritaskan kader internal untuk didukung dan diusung di Pilkada 2020 nanti. Oleh karena itu, dalam komunikasi politik parpol berlambang ka’bah itu tentu akan menyodorkan kader terbaik ke calon mitra koalisi. “Salah satu poin rekomendasi di Mukernas lalu, kader harus diprioritaskan di Pilkada 2020,” ungkapnya.

Pilkada Loteng, ujarnya, menjadi salah satu yang diberikan prioritas bagi PPP. Lantaran, Pada Pileg 2019 lalu, PPP berhasil meraih lima kursi di DPRD Loteng, dan menjadi salah satu unsur pimpinan. Dengan raihan kursi tersebut, menjadi modal cukup signifikan bagi PPP untuk membangun dan menjajaki koalisi dengan parpol lainnya.

Tidak hanya dirinya, kader sedang dinilai dan peluang diusung di Pilkada Loteng, PPP juga masih memiliki kader lainnya. “Tak hanya saya, ada kader lain juga sedang ditimbang partai,” imbuhnya. Sementara itu, Ketua Bappilu DPW PPP NTB, Muzihir menyatakan, Sekretaris DPW PPP NTB, Muhamamd Akri jadi salah satu kader yang diproyeksikan sebagai bakal calon Bupati atau bakal calon Bupati di Pilkada Loteng. Mereka diproyeksikan di Pilkada 2020 sedang dilakukan penilaian dan pencermatan oleh partai.

Namun, hingga saat ini parpol belum menentukan siapa bakal calon diusung di Pilkada Loteng. “Tetapi partai akan berikan prioritas bagi kader,” pungkasnya. (ndi)

SUARA NTB

Senin, 29 Juli 2019

Halaman 9

SMA di NTB akan Diberi Bantuan Komputer Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan memberikan bantuan sarana penunjang Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) kepada SMA negeri dan swasta. Saat ini sudah ada pemenang tender untuk penyaluran komputer UNBK. Kepala Bidang Pembinaan SMA, Dinas Dikbud NTB, H. Muhammad Fauzan, pada akhir pekan lalu mengatakan,

pihaknya akan menyalurkan bantuan komputer penunjang UNBK ke beberapa sekolah negeri dan swasta. “Bantuan berupa komputer, sekarang sudah ada pemenang tendernya. Disalurkan ke sekolah negeri dan swasta,” katanya.

Menurutnya bantuan itu akan tersebar ke daerah seluruh NTB. Bantuan ditujukan untuk melengkapi kekurangan komputer selama pelaksanaan UNBK. dengan begitu

UNBK tahun 2020 nanti bisa berjalan lebih baik.

Pada tahun 2019 ini, tercatat seluruh SMA di NTB melaksanakan UNBK. jumlah SMA yang akan mengikuti UNBK sebanyak 314 sekolah, di mana 155 sekolah merupakan sekolah negeri dan 159 sekolah merupakan sekolah swasta. Sedangkan, untuk MA, sebanyak 510 sekolah akan mengikuti UNBK, di mana 17 sekolah merupakan sekolah negeri, dan 493 sekolah merupakan sekolah swasta.

Sebagian sekolah pada UNBK lalu masih kekurangan komputer. Seperti di SMAN 7 Mataram pada UNBK tahun lalu, ketika persiapan baru ada sekitar 32 komputer, padahal pihaknya memerlukan 120 komputer untuk UNBK tahun 2019. Kepala SMAN 7 Mataram, Drs. H. Sapri, M.M.Pd.,

diwawancarai saat itu mencari jalan keluar dengan meminjam laptop siswa dan guru.

Begitu juga disampaikan Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti, S.Pd., mengatakan komputer untuk UNBK di sekolah yang dipimpinnya masih kurang sebelum UNBK lalu Oleh karena itu, pihaknya meminjam laptop milik siswa. Saat sebelum UNBK, Suprapti menyebutkan setidaknya membutuhkan 110 komputer client.

Saat itu baru ada 55 komputer, dan masih kekurangan 65 unit.

Oleh karena itu kekurangan akan dilengkapi dengan meminjam ke siswa. (ron)

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DIJUAL TANAH DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

q

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 29 Juli 2019

Halaman 10

Puncak Hultah NWDI Ke-84 di Pancor

Dihadiri Ulama Besar dan Komitmen NW Mantapkan Pengkhidmatan bagi Negeri Selong (Suara NTB) Ribuan jemaah menghadiri Hultah Nahdlatul Wathan Diniah Islamiah (NWDI) ke-84 dan Haul ke-22 Almagfurullahu Maulana Syaikh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid di Pancor Lombok Timur (Lotim), Minggu (28/7).

Pada momentum Hultah yang dihadiri oleh puluhan ulama besar/masyaikh dari berbagai negara itu, bertemakan Hultah NWDI ke-84 Momentum Memantapkan Pengkhidmatan Bagi Negeri.

Beberapa ulama-ulama dari Mesir dan Mekkah yang hadir pada Hultah NWDI ke-84 ini, Wakil Rektor Universitas Al Azhar Prof. Zaid Abu Hamid, Syaikh Usamah Sa’id Mansi Al Maliki Al Hasani, Al Habib Jindan bin Novel Salim bin Jindan dan Syaikh Shalih Abbas Deputi Grand Syaikh Al Azhar, Mesir. Hadir pula, Pembina Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW), Ummi Hj. Sitti Rauhun Zainuddin Abdul Madjid, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc, Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah,M.Pd, Kapolda NTB, Irjen Pol. Nana Sujdana, Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy,MM, Bupati Kabupaten Lombok Utara, Dr. H. Najmul Ahyar, Ketua Pengurus Daerah (PD) PBNW, H. M. Syamsul Luthfi, Kakanwil Kemenag NTB, H. Nasrudin, serta sejumlah tamu undangan lainnya dari kalangan pejabat Setda Lotim dan provinsi maupun swasta.

KetuaUmumDewanTanfidziyahPBNW,Dr.TGH.M.Zainul Majdi, atau Tuan Guru Bajang (TGB) bersyukur pada Allah SWT, dikarenakan momentum Hultah yang diperingati setiap tahun selalu dihadiri oleh ulama-ulama besar dari berbagai daerah dan luar negeri. Hal ini, ujarnya, menunjukkan bahwa jalan perjuangan Almagfurullahu Maulana Syaikh diakui oleh para ulama yang berjuang di jalan yang baik dan benar sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW. Jalan yang benar dalam memahami Islam hingga menjalankan dan mengamalkannya sebagaimana tuntunan-tuntunan Islam.

TGB menerangkan bahwa NW bagian dari dakwah Ahlussunnah Waljamaah (Aswaja) yang ajaran di dalamnya berpegang kepada sunnah Rasullullah SAW, yakni bagaimana secara ilmu fiqih diajarkan tata cara salat, sedekah, haji dan menghormati orang lain. Di samping itu, TGB juga menjelaskan bagaimana belajar untuk saling

Sementara Habib Jindan Nauval bin Salim Jindan, dalam tausyiahnya, menegaskan, mendamaikan orang yang sedang berselisih pahala seperti orang menunaikan ibadah haji. Bahkan sedekah paling afdol apabila diberikan kepada kerabat dan keluarga yang membenci.

Langkah itu lebih mulia karena dapat mempererat persaudaraan.

“Berprasangka buruk kepada orang lain harus dihindari. Itu derita paling dusta.

Ilmu yang luas apabila dicemari dengan hawa nafsu maka akan hancur. Mari ciptakan hati bersih atas dasar kecintaan kepada Allah,” pesannya.

Deputi Grand Syaikh AlAzhar, Mesir, Syaikh Shalih Abbas diterjemahkan oleh, TGH. Solah Sukarnawadi, mengungkapkan jika organisasi NW berkembang sebagaimana Universitas Al Azhar dan penyebar ajaran Islam sesuai dengan namanya yaitu Nahdlatul Wathan (NW) yang berarti kebangkitan tanah air. Maka dari itu ia mengimbau untuk kepada benih-benih NW untuk membentengi diri dengan ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. “Ilmu tidak mungkin bersanding dengan kemaksiatan,”tegasnya.

Di samping itu, ilmu adalah cahaya dan cahaya itu tidak akan mungkin diturunkan kepada orang-orang yang suka berbuat maksiat. Maka sungguh mulia orang yang cerdas menghabiskan harta bendanya untuk memperoleh ilmu.

Syaikh Shalih Abbas, mengatakan siap menunggu dan menyambut santri NW yang ingin menuntut ilmu di Universitas Al Azhar dengan harapan alumni mengikuti perkembangan zaman namun tidak melupakan proses menuntut ilmu secara klasik. Saat ini, katanya, Universitas Al Azhar membuat program ke-

menghargai antar sesama dan menghargai ilmu pengetahuan dengan cara mengamalkannya. “Apabila ingin dihargai, maka terlebih dahulu harus menghargai orang lain,” pesannya.

Ketua Organisasi Ikatan Alumni Al Azhar, Kairo-Mesir ini, mengajak supaya tetap satukan jiwa dan menegakkan Aswaja, sehingga santri-santri yang saat ini masih menimba ilmu di Yayasan Pendidikan Hamzanwadi-Pondok Pesantren Darunnahdlatain (YPH-PPD) NW Pancor menjadi generasi penerus yang baik dengan memantapkan pengkhidmatan kepada negeri.

Ketua YPH-PPD NW Pancor, H. M. Djamaludin, M.Kom, menyampaikan Almagfurullahu Maulana Syaikh melalui organisasi NW telah mengajarkan ketaqwaan dan perjuang dalam Islam. Organisasi NW mengingat masa lalu dan menatap masa depan dengan didirikannya NWDI, NBDI dan madrasah-madrasah lainnya sebagai sumber ilmu dan peradaban. “Mari kita jadikan momentum Hultah untuk berpikir lebih cepat dan cermat berbalut ilmu pengetahuan untuk menerangi bangsa dan dunia,” ujarnya.

Wakil Rektor Universitas Al. Azhar, Prof. Zaid Abu Hamid, diterjemahkan oleh, TGH. Salimul Jihad, mengucapkan selamat kepada TGB sebagai Ketua Umum Alumni Al Azhar Cabang Indonesia. Ini sebagai bentuk dukungan untuk memajukan agama dan negara. Ucapan selamat kepada Pemerintah Indonesia atas terselenggaranya Hultah NWDI ke-84. Ulama terkemuka ini berpesan kepada jemaah untuk saling menjaga dan dilestarikan dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya memelihara agama, memelihara kehidupan, memelihara harta benda dan memelihara kehormatan.

Sementara untuk pengijazah doa dilakukan oleh, ulama besar Mekkah, Syaikh Usaman Sa’id. Mansi AlMaliki Al Hasani, yang diterjemahkan oleh TGH. Abdul Aziz, menyampaikan, orang yang melakukan tradisi yang mulia akan mendapatkan balasan kemuliaan dari Allah SWT. Peringatan Hultah NWDI merupakan tradisi mulia yang di mana setiap hultah, seperti ini dilakukan pengijazahan doa-doa. “Pengijazahan doa semakin memperkuat hubungan dengan ulama-ulama,” ujarnya.

masyarakatan (rumah keluarga Mesir) untuk mengokohkan persatuan dan mengumpulkan tokoh-tokoh agama baik Islam maupun Nasrani.

“Perbedaan pendapat merupakan suatu hal yang lumrah. Namun dalam perbedaan itu saling menjaga, menghormati dan menghargai satu sama lain,” pesannya.

Di hadapan para santri, Syaikh Shalih Abbas, menyampaikan Universitas Al Azhar menambah kuota beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Hal itu dikarenakan mahasiswa Indonesia ada di hati masyaikh di Mesir.

“Saat ini sekitar 5.000 lebih mahasiswa Indonesia dari berbagai bidang ilmu yang menuntut ilmu di Mesir,” jelasnya. (yon/*)

Ulama-ulama luar negeri yang hadir di acara Hultah NWDI ke 84 di Pancor.

Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah, Kapolda NTB, Irjen ,Nana Sudjana dan tamu undangan lainnya hadir di Hultah NWDI ke 84.

Al Habib Jindan bin Novel Salim bin Jindan memberikan tausyiah.

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Pembina PB NW Hj. Sitti Rauhun Zainuddin Abdul Madjid, Ketua Umum Dewan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW), TGH. M. Zainul Majdi saat doa bersama.

Ketua Umum Dewan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW), TGH. M. Zainul Majdi, memberikan sambutan.

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Ketua Umum Dewan Tanfidziyah PBNW TGH. M. Zainul Majdi, memberikan penghargaan pada beberapa pemenang yang menjadi juara serangkaian Hultah NWDI ke 84.

Santri dan jemaah yang memadati lokasi Hultah NWDI ke 84 di Pancor.

(Suara NTB/ist)

Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnahdlatain (YPH-PPD) NW Pancor, H. M. Djamaluddin, M.Kom., memberikan sambutan.

Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah tampil pada Pentas Kebangsaan dan Pahlawan bersama kelompok musik The Datu.

(Suara NTB/ist)

Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy (kanan), Bupati Kabupaten Lombok Utara H. Najmul Akhyar (kiri) bersama Ketua PD NW NTB H. Syamsul Luthfi.

Peserta pawai taaruf serangkaian Hultah NWDI ke 84.

RAGAM

SUARA NTB Senin, 29 Juli 2019

DPR RI Desak Aparat Tindak Tegas Aktivitas Penambangan Liar Dari Hal. 1 Kurtubi mengatakan, dirinya sudah menyampaikan hasil temuan LSM dunia tersebut kepada Gubernur NTB yang saat itu dijabat Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Anggota DPR RI Dapil NTB ini mengatakan, sudah cukup lama Komisi VII memperhatikan masalah illegal mining yang ada di NTB khususnya Sekotong dan Gunung Prabu.

Komisi VII DPR RI sudah beberapa kali melakukan kunjungan lapangan dan sudah meminta agar segera dihentikan illegal mining tersebut. ‘’Sebab, sangat-sangat berbahaya bagi kesehatan, lingkungan hidup dan merugikan negara. Karena kekayaan di perut bumi ini milik negara.

Negara tak memperoleh pajak sedikitpun dari kegiatan penambangan liar ini,’’ ucapnya.

Pihaknya berharap Polda NTB segera menindak tegas para penambang liar dan pemodal yang ada di belakangnya.

Karena sekarang, gubernur dan bupati sudah sepakat menutup tambang ilegal tersebut. ‘’DPR RI dari dulu sudah mengatakan harus ditutup. Yang selama ini terkesan ‘’abu-abu’’.

Kita minta dilarang, tetapi setiap saya ke Desa Prabu misalnya, alat-alat berat masih beroperasi. Ini saya minta kepolisian menindak tegas terhadap penambang liar,’’ tegasnya.

Menurutnya, penertiban tambang ilegal kuncinya adalah ketegasan aparat. Jangan sampai aktivitas tambang ilegal yang berada di depan hidung terkesan dibiarkan.

Politisi Partai Nasdem ini menegaskan, tidak bisa aktivitas tambang ilegal dibiarkan

begitu saja. Karena itu termasuk melanggar hukum.

Sehingga perlu penegakan hukum karena melihat dampaknya yang sangat berbahaya dari sisi kesehatan, lingkungan dan merugikan negara.

Apalagi NTB sebentar lagi menjadi tempat pelaksanaan event internasional balap MotoGP 2021. Di dekat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang menjadi lokasi pelaksanaan balap MotoGP secara kasat mata kelihatan tambang emas ilegal. ‘’Pemda harus tegas.

Saya di DPR RI sejak dulu minta ditutup,’’ tandasnya.

Hal yang sama dikatakan Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba, Ir. Yunus Saefulhak, MM. Ia mengatakan, persoalan illegal mining di NTB butuh ketegasan pemerintah dan pemerintah daerah.

Ia mengatakan, illegal mining ada dua. Pertama, illegal mining yang berada di kawasan yang sudah punya izin. Dan kedua, illegal mining yang berada di luar kawasan yang sudah punya izin. Untuk illegal mining yang berada di kawasan punya izin, pemilik IUP tinggal bekerjasama dengan aparat untuk menindak. ‘’Kalau illegal mining di luar izin, itulah yang harus diselesaikan dengan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Kemudian ada izin pertambangan rakyat.

Aturannya sedang digodok oleh pemerintah. Sehingga mereka patuh terhadap good mining practise,’’ tandasnya. (nas)

Aruna Senggigi Gelar Acara ’’Children’s Day Carnival’’ Giri Menang (Suara NTB)Untuk meningkatkan peminat pengunjung, Aruna kembali melakukan inovasi dan gebrakan baru dengan mengadakan acara children’s day carnival, suatu acara yang bertujuan untuk menghibur anak-anak. Acara ini bertujuan untuk memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli lalu, akan tetapi dilaksanakan pada Minggu (28/7).

Acara dengan tema children’s day carnival yang bertujuan agar anak-anak lebih mandiri dalam melaksanakan tugasnya. Adapun kegiatan yang dihadirkan di sana ada kids cooking class bertujuan untuk mendidik anak-anak membuat sandwich dengan bahan-bahan yang tersedia di rumahnya. Itupun dikompetisikan, coloring atau mewarnai bukan dalam bentuk gambar, tapi menghias pot dengan pilihan tanaman kaktus karena mampu bertahan lama dalam kondisi apapun dan boleh di bawa pulang.

Dikompetisikan juga story telling (dongeng) mendongeng cerita anak-anak, badut sulap, hiburan anak-anak agar tidak

bosan, fun game aktivitas anak-anak untuk bekerjasama. Bagian dari hiburan dan yang terakhir adalah istana balon. Pesertanya pun tidak hanya dari area Senggigi dan Mataram, tapi juga terlihat wisatawan luar negeri yang mengikuti kegiatan ini. ‘’Pesertanya sebanyak 250 anak, termasuk anak panti asuhan 75 orang. Agar mereka bisa menikmati dan merasa terhibur dengan adanya carnival ini. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan bahwa Lombok atau Senggigi ini ada kegiatan baru, khususnya Aruna Senggigi hotel & Convention ini selalu menghadirkan acara-acara inovasi baru yang mengundang wisatawan lokal maupun luar,’’ tutur Weni Kristanti selaku GM Aruna Senggigi Hotel & Convention.

Terlihat di sana hadir pula wisatawam luar negeri, dan bahkan mengikuti acara tersebut. ‘’Kegiatan ini meningkatkan daya tarik untuk mengunjungi daerah Senggigi terutama Aruna Hotel Senggigi & Convention, dan juga dapat menghibur anak-anak yang membutuhkan,’’ demikian Weni. (r)

proyek penanganan kekeringan jangka panjang tersebut akan menelan anggaran sekitar Rp2,6 triliun. Pemprov NTB melalui OPD terkait telah melakukan ekspose ke Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP mengatakan, hasil tindaklanjut dari ekspose tersebut adalah penyusunan Detailed Engineering Design (DED).

Karena anggaran yang dibutuhkan cukup besar, mencapai Rp2,6 triliun. Maka konsep pembangunannya melalui kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). ‘’Nanti itu akan kita usulkan ke Bappenas dengan pola KPBU,’’ terang Ardhi dikonfirmasi di Mataram, pekan kemarin.

Mantan Kepala Dinas PUPR NTB ini mengatakan, Pemprov sudah berbicara dengan salah satu direktur di Bappenas yang menangani KPBU. Kemungkinan nantinya ada pejabat Pemprov yang akan magang ke Bappenas untuk menyusun dan mengkaji kelayakan fiskal terkait KPBU. ‘’Kalau FS sudah layak pembangunan SPAM regional itu,’’ katanya.

Sesuai hasil FS, kata Ardhi, air baku untuk SPAM regional cukup potensial. Selain dari sumber-sumber mata air yang ada di Pulau Lombok. Juga direncanakan membangun water treathment plant atau instalasi pengolahan air. ‘’Ada water treathment plant, dari air sungai, danau juga bisa menjadi air bersih,’’ terangnya.

Dengan pembangunan SPAM regional ini, kata Ardhi, diharapkan menjadi solusi mengatasi krisis air bersih

yang terjadi setiap tahun di Pulau Lombok. Berdasarkan data BPBD NTB, jumlah desa dan masyarakat terdampak kekeringan di NTB terus bertambah.

Pada awal Juli saja sebanyak 301 desa yang dilanda kekeringan di NTB. Dari jumlah desa tersebut sebanyak 183.250 KK atau 658.759 jiwa yang terkena dampak kekeringan. Sembilan kabupaten/kota di NTB telah dilanda kekeringan yang tersebar di 68 kecamatan.

Masyarakat terdampak kekeringan di Pulau Lombok cukup banyak. Misalnya, Lombok Barat 6 kecamatan, 25 desa dengan jumlah 16.246 KK atau 64.985 jiwa terdampak. Kemudian Lombok Tengah 9 kecamatan, 83 desa dengan jumlah 69.380 KK atau 273.967 jiwa terdampak.

Lombok Timur sebanyak 7 kecamatan, 37 desa dan dengan jumlah 42.546 KK atau 128.848 jiwa terdampak. Lombok Utara sebanyak 5 kecamatan, 20 desa dan 9.388 KK atau 28.136 jiwa terdampak.

Selanjutnya, Sumbawa Barat sebanyak 3 kecamatan, 13 desa dan 2.660 KK atau 10.084 jiwa terdampak. Sumbawa sebanyak 17 kecamatan, 42 desa dan 20.189 KK atau 80.765 jiwa terdampak.

Dompu sebanyak 8 kecamatan, 33 desa dan 15.094 KK atau 48.717 jiwa terdampak. Bima sebanyak 9 kecamatan, 35 desa dan 1.732 KK atau 5.660 jiwa terdampak.

Serta Kota Bima sebanyak 4 kecamatan, 13 kelurahan dan 6.014 KK atau 17.597 jiwa terdampak. (nas)

Dari Hal. 1 Dialah Purnama Hadi, warga Dusun Timba Ekek, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Usia Purnama Hadi memang tak lagi anakanak. Usainya sudah remaja, namun badan kecil dan kurus.

Warga menyebut remaja ini mengalami gizi buruk.

Pengakuan Inaq Mahnim, ibu Purnama Hadi bahwa anaknya yang keenam itu kini sudah berusia 18 tahun. Selama itu pula, putra kesayangan Inaq Hanim ini hanya bisa di pembaringan. Sesekali digendongnya saat makan. “Purnama masih bisa mengunyah makanan,” ucap Inaq Mahnim.

Purnama Hadi sebenarnya lahir normal. Pertumbuhannya pun normal. Diusianya yang ke sembilan bulan, Purnama sudah bisa bicara dan mulai belajar berjalan. Kisah pilu Purnama ini tutur Inaq Mahnim berawal pascadisuntik campak oleh petugas kesehatan di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Setelah suntik, Purnama mengalami kejangkejang dan demam tinggi.

Purnama pun waktu itu dikira sudah meninggal. Anak malang yang lahir tahun 2000 itu, sehari semalam tak bergerak. Tidak ada nafas. Sudah banyak warga yang datang

Dari Hal. 1 untuk menyelesaikan kewajibannya membangun smelter.

Smelter harus tuntas dibangun Januari 2022. ‘’Pemerintah akan awasi terus, perkembangan progres smelter ini. Karena ini wajib jadi di NTB dan wajib selesai.

Harapannya pada Januari 2022, itu selesai semua,’’ kata Yunus dikonfirmasi usai sosialisasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Mataram, Sabtu (27/7).

Berdasarkan laporan yang diterima Kementerian ESDM, progres pembangunan smelter AMNT di KSB baru 13,7 persen. Pada September mendatang, progres pembangunan smelter ditargetkan 17,5 persen.

Yunus mengungkapkan, investasi pembangunan smelter AMNT sekitar Rp14 triliun. Pihaknya menyambut baik Tim Percepatan Pembangunan Smelter yang dibentuk Pemprov NTB dan Pemda KSB. Dengan sisa waktu yang tinggal dua tahun lebih, pembangunan smelter harus digenjot. ‘’Sekarang posisinya desain gambar, kontrak-kontrak konsultan. Pemda sedang mendorong dengan tim percepatan,’’ ucapnya.

Awalnya, lahan untuk pembangunan smelter seluas 100 hektare. Sekarang, kawasan pembangunan smelter dan industri turunannya bertambah menjadi 850 hektare. ‘’Kemarin saya mengawasi itu sampai lapangan. Amdalnya

Dari Hal. 1

(Suara NTB/ist)

Suasana children’s day carnival yang digelar serangkaian memperingati Hari Anak Nasional berlangsung Minggu (28/ 7) kemarin.

Jaga Keutuhan NKRI Dari Hal. 1 Menjaga keutuhan NKRI, merupakan salah satu pokok dalam beragama.

Demikian disampaikan TGH. M. Zainul Majdi yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB), saat mengisi pengajian umum dalam Hultah NWDI ke-82 dan Haul ke-22 Almagfurullahu Maulana Syaikh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid, di Pancor, Lombok Timur (Lotim), Minggu (28/7).

Pada kesempatan itu, mantan Gubernur NTB dua priode ini juga mengingatkan kepada para santri dan jemaah NW supaya tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat memisahkan perjuangan Islam dan pembangunan bangsa. ‘’Menjaga negara agar tetap utuh salah satu pokok dalam beragama. Suatu jalan ber-Islam dan beragama hukumnya wajib. Adanya negara maka kita bisa ber-Islam dengan baik,’’ ujar ulama kharismatik ini.

Maka dari itu, Ketua Organisasi Alumni Al-Azhar Cairo,

Mesir ini menegaskan bahwa adanya organisasi NW yang berarti kebangkitan tanah air dan kemajuan negara bertujuan untuk meneguhkan ke-Islam-an untuk membangun negara dengan terlebih dahulu menanamkan pada diri keimanan dan ketaqwa’an serta sifat ikhlas dan istiqomah. ‘’Umat yang terbaik adalah umat yang terus mengajak dalam kebaikan,’’ pesan TGB. Dalam menjaga keutuhan NKRI inilah yang mendasarkan Almagfurullahu Maulana Syaikh, TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid mendirikan NWDI, NBDI dan NW hingga saat ini. Yayasan Pendidikan Hamzanwadi-Pondok Pesantren Darunnahdlatain (YPHPPD) NW Pancor menaungi ribuan madrasah. Melalui madrasah-madrasah itu, para santri diajarkan untuk saling menghargai satu sama lain dan mengamalkan ilmu salah satu cara untuk menghargai ilmu. ‘’Jika ingin dihargai, maka kita harus menghargai orang lain dan menghargai ilmu,’’ pesan TGB. (yon)

Pernah Mati Suri dan 18 Tahun Hanya di Tempat Tidur untuk melayat karena Purnama dikira sudah tutup usia.

Namun ibunya terus menyusui anaknya. Inaq Mahnim meyakini buah hatinya masih hidup. Ia pun tak mengizinkan orang-orang memandikannya.

Keyakinannya terbukti, Purnama selang beberapa saat kemudian bernafas.

Inaq Mahnim mengaku sudah banyak upaya pengobatan tradisional yang tempuh untuk menyembuhkan anaknya. Ia pun sampai menjual piring dan perabotan rumah tangga untuk menambah biaya pengobatan.

Pengobatan medis, diakui belum banyak ditempuh karena tak ada biaya. Suami yang didamba bisa menjadi pemberi solusi sudah lama pergi meninggalkannya. Suami Inaq Hanim ini menghilang dan tak pernah ada kabar sampai sekarang. Ia pun berjuang sendiri mencoba bertahan hidup bersama dua orang anaknya.

Purnama Hadi dan saudaranya Murah Hati. ‘’Suami saya menghilang sejak Purnama berusia tiga minggu,’’ tuturnya.

Sejauh ini, yang ditempuh hanya fisioteraphi.Yakni sekitar 1,5 tahun lamanya namun tak ada perubahan. Sedangkan pengobatan lainnya dilakukan terakhir sekitar 2007 lalu.

Pernah dibawa ke rumah sakit namun tidak ada yang mengurus.Ia sudah merasa tak ada

Smelter di KSB Harus Tuntas Januari 2022 sudah selesai,’’ terangnya.

Yunus menambahkan dengan adanya smelter, akan menghasilkan dua produk.

Yakni, katoda tembaga dan anoda slime. Dengan adanya dua produk yang dihasilkan tersebut, maka perlu industri turunan lainnya seperti pabrik kabel, baterai, pupuk dan semen. Sehingga hilirisasi pertambangan berjalan dari hulu sampai hilir. ‘’Tidak hanya intermediet produk, katoda tembaga saja.

Tapi sampai ke hilir, barang jadi. Sehingga akan memberikan manfaat bagi masyarakat NTB. Baik manfaat ekonomi, tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi NTB,’’ katanya.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI, Dr. H. Kurtubi mengatakan pembangunan smelter di KSB sudah pasti.

Karena tidak mungkin perusahaan pertambangan mengelak atau menghindar. Karena adanya UU yang melarang mengekspor konsentrat. ‘’Sejauh ini, sudah ada kepastian rencana dari PT. AMNT untuk membangun smelter di Pulau Sumbawa.

Dan saya mendukung penuh, bahkan saya sudah lama menginginkan agar kapasitas smelter yang dibangun bisa lebih besar,’’ katanya.

Kurtubi berharap PT. Freeport dan AMNT bekerjasama membangun smelter di KSB. Sehingga kapasitasnya besar. Sebagai anggota Komisi VII DPR RI, ia tak setuju jika Freeport mem-

bangun smelter di Gresik.

Apabila Freeport membangun smelter di Gresik, maka akan membutuhkan biaya yang mahal. Karena lokasi pembangunannya merupakan tanah urug. Jika Freeport membangun smelter bekerjasama dengan AMNT di KSB, maka bisa menghemat biaya.

Di samping lokasinya merupakan tanah gunung, juga ada pelabuhan khusus pertambangan di sana. Sehingga biaya yang dikeluarkan akan lebih kecil.

“Kedua, bahan baku konsentrat yang akan diolah oleh smelter ini, diangkut dari Papua ke Gresik, lebih jauh.

Dibandingkan dari Papua ke Sumbawa,” katanya.

Kurtubi mengatakan, apabila mereka bergabung bangun smelter di Sumbawa. Akan menguntungkan ke dua belah pihak. Baik AMNT maupun Freeport. Karena biaya pembangunan smelter dan pengoperasiannya lebih efisien.

“Negara diuntungkan juga.

Karena pajak yang dibayar oleh perusahaan-perusahaan ini akan lebih banyak daripada kalau dipaksakan di Gresik. Karena cost akan mengurangi kewajiban pajak mereka,” jelasnya.

Mengenai masih rendahnya progres pembangunan smelter di KSB, Kurtubi mengatakan semua pihak harus mengawal bahkan mengkritisinya. Agar smelter tersebut betul-betul terwujud sesuai waktu yang telah ditetapkan. (nas)

’’Suara NTB’’ Raih Penghargaan dari Kementerian LHK

Atasi Kekeringan Butuh Rp2,6 Triliun Dari Hal. 1

Halaman 11

harapan untuk anaknya. Kondisi perekonomiannya yang sulit tak mampu untuk melakukan pengobatan lanjutan.

Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) memang sudah diberikan oleh pemerintah. Biaya medis mungkin gratis saat pengobatan, namun biaya hidup sehari-hari nantinya selama pengobatan Inaq Mahmin merasa tak mampu.

Di samping itu, karena memang ia merasa sudah tak ada yang peduli. Berulang kali ia melapor kepada para penentu kebijakan, namun acap kali Inaq Mahnim disebut sudah tak waras. Kepada anak-anaknya yang sudah besar, ia merasa sungkan. Malu karena lima anaknya yang sudah besar sudah berkeluarga semua. Belakangan baru kemudian ada Kepala Dusun (Kadus), M. Isnaeni yang melaporkan kasusnya kepada salah satu anggota DPRD Lotim, Baiq Nurhasanah. Politisi PDIP daerah pemilihan I Kabupaten Lotim.

Pengakuan Kadus, ia baru tahu ada warganya yang mengidap penyakit sudah sangat lama namun seperti tak terurus. Kadus ini pun meminta bantuan Baiq Nurhasanah untuk mencoba membantu setidaknya untuk pengobatan.

Baiq Nurhasanah me-

nyatakan siap akan memfasilitasi biaya pengobatan dari Purnama Hadi. “Saya siap fasilitasi berapapun nanti biayanya. Nanti lewat dana aspirasi setidaknya bisa membantu,’’ ucapnya. Politisi PDIP yang kembali terpilih menjadi anggota DPRD Lotim pada Pemilu 19 April 2019 lalu ini mengaku heran. Dia pertanyakan kenapa kasus Purnama Hadi ini dibiarkan sampai sekarang tak terurus.

Pengalamannya selaku kader di kampungnya, Baiq Nurhasanah selalu mendampingi warga yang kondisi ekonominya kurang mampu untuk berobat. “Saya dikabari oleh Kadus, dan saya kaget setelah melihatnya,” ucapnya. Menjadi tugas kader di masing-masing desa dan dusun memang harus melapor. Dulu itu ada kegiatan Posyandu yang mana kader-kadernya harus bersikap cekatan jika menemukan kasus-kasus seperti yang diderita Purnama Hadi.

Kepala Dinas Kesehatan Lotim, dr. Hasbi Santosa yang dikonfirmasi terkait hasus Purnama mengutarakan pihaknya siap membantu untuk pengobatan. Biaya pengobatan akan disiapkan hingga rujukan ke tingkat provinsi bahkan jika ke RSUP Sanglah, Denpasar, Bali maupun ke rumah sakit yang ada di Jakarta. (rus)

para jurnalis media massa yang telah menjadi salah satu bagian penting yang mendukung kerja penegakkan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia. ‘’Di samping memberikan penghargaan atas dukungan pihak Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan PPATK serta para ahli, kami merasa perlu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh media massa yang telah membantu kami dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Juga para profesional lainnya seperti aktivis, hingga kepada para artis,’’ ujar Menteri LHK dalam sambutannya pada penyerahaan penghargaan yang dirangkai dengan penutupan Festival Gakkum 2019 yang berlangsung di Auditorium Dr. Soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, (25/7).

Pada kesempatan tersebut Menteri LHK menjelaskan bahwa kondisi lingkungan hidup dan kehutanan kita saat ini membutuhkan banyak perbaikan, namun waktu yang tersedia tidaklah banyak lagi. ‘’Diibaratkan, jika ada waktu 30 hari, maka kondisi lingkungan kita sudah sampai di hari ke 29. Sehingga hanya tersisa satu hari lagi untuk memperbaikinya,’’ katanya. Namun, semua masih mungkin berubah dengan kerja bersama semua pihak. ‘’Termasuk media massa untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lebih baik yang akan bermuara pada terwujudnya kesejahteraan rakyat,’’ harapnya.

Menteri LHK juga memin-

ta kerja jurnalistik dari media massa terkait isu penegakkan hukum lingkungan hidup dan kehutanan terus diperkuat. Pemberitaan oleh media massa diharapkan Menteri LHK, akan menjadi pemacu kerja KLHK dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan lebih baik lagi.

Bagaimanapun juga menurut Siti Nurbaya, publik masih terus mengharapkan aktualisasi kerja KLHK pada pemberantasan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. ‘’Tekanan pemberitaan kadang-kadang bahkan cercaan atau cacian, kita jadikan pemicu untuk semakin giat menyelesaikan permasalahan-permasalahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan,’’ imbuh Menteri LHK. Festival Gakkum 2019 mengambil tema ‘’Hentikan Kejahatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Untuk Kesejahteraan Rakyat’’. Terkait penghargaan kepada jurnalis dan media massa diberikan kepada pertama, katagori media massa cetak nasional terproduktif : Harian Kompas.

Ke dua, katagori media massa cetak daerah terproduktif: Harian Suara NTB. Tiga, katagori media massa online terproduktif diberikan kepada mediaindonesia.com. Penghargaan juga diberikan kepada jurnalis media cetak terproduktif diberikan kepada Ichwan Susanto (Kompas) dan jurnalis media online terproduktif, Dhika Kusuma Winata (Media Indonesia).

Pada kesempatan tersebut Menteri LHK juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada unsur internal penegakkan hukum lingku-

ngan hidup dan kehutanan di KLHK. ‘’Saya sampaikan terimakasih juga pada jajaran penegakan hukum di internal KLHK seperti Polhut, SPORC, PPNS, PPLH dan yang di garis belakangannya yaitu di bidang administrasi seperti di sekretariat direktorat jenderalnya,’’ pungkasnya.

Pada laporan penyelenggaraan Festival Gakkum, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum), Rasio Ridho Sani menyampaikan, dalam mendukung penanggulangan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, peran media sangat besar. Yaitu sebagai media exposure (Diseminasi Informasi dan Kinerja Gakkum KLHK). Kemudian sebagai kontrol kinerja Gakkum. Sebagai saluran pengaduan masyarakat. Media juga memberikan masukan kebijakan serta data dan informasi, juga sebagai influencer untuk penguatan dukungan atau opini publik.

Acara Festival Gakkum tahun 2019 ini juga dimeriahkan oleh penampilan Iwan Fals yang menyanyikan lagulagu terkait lingkungan hidup dan kehutanan untuk memberikan dorongan motivasi kepada pada Polhut, SPORC, PPNS, PPLH yang bekerja di lapangan agar semakin baik bekerja menanggulangi kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.

Acara penutupan ini juga dihadiri Sekretaris Jenderal KLHK, Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK, Direktur Jenderal PSKL. Jajaran Pimpinan Tinggi Pratama KLHK, Polhut, SPORC, PPNS dan PPLH dari seluruh Indonesia. (*)

Tinggalkan PETI, Berharap Pekerjaan Pengganti Dari Hal. 1 ‘’Saya yakin kandungan emasnya ada di SP2 Tatar. Karena itu kan wilayah konsesi Newmont (sekarang milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara),’’ ujarnya. Zaenal pun terus menggali dan menggali. Dari menggali di kedalaman 12 meter, bertambah menjadi 20 meter dan terakhir sampai kedalaman 45 meter. Semakin dalam menggali, semakin menjanjikan logam mulai yang diperolehnya. ‘’Untuk enam-tujuh karung bebatuan, saya bisa mendapatkan 5-6 gram emas,’’ katanya.

Hasil PETI yang mendadak membuatnya sejahtera, membangkitkan semangat Zaenal untuk menggali tidak hanya di satu lubang. ‘’Saya punya tiga lubang (istilahtempat menggali emas para penambang liar),’’ katanya bangga. Sebagai pemilik tiga lokasi galian, menempatkan Zaenal sebagai ‘’bos’’ PETI di SP2 Tatar. ‘’Untuk satu lubang saya punya tujuh orang karyawan, ada juga yang 10 karyawan.

Karyawan saya sudah termasuk ada tenaga ahli. Saya rekrut dari Tasikmalaya, Jawa Barat,’’ katanya.

Sebagai pemilik tiga lubang galian di wilayah SP2 Tatar, Zaenal juga melengkapi usahanya dengan gelondongan (alat pemecah bebatuan mengandung emas). ‘’Saya punya 54 gelondongan,’’ sebutnya.

Alat ini ia operasikan di dalam hutan, tak jauh dari lubang galian. Di dalam hutan itu juga, bebatuan yang sudah dihancurkan, dipisahkan tanahnya dan ‘’dipetik’’ emasnya.

Zaenal menggunakan mercuri untuk mengikat logam mulia. Untuk memperoleh mercuri baginya tidak sulit.

Ia bisa membelinya di banyak tempat dan dengan mudah di wilayah KSB. ‘’Dulu saya membelinya Rp 1,7 juta per Kg. Sekarang malah turun Rp 300 per Kg.’’ Tertibkan Penjual Mercuri Kini, setelah enam tahun menyandang predikat sebagai ‘’bos’’ PETI, Zaenal memutuskan untuk ‘’pensiun’’. Pilihannya ‘’pensiun’’ bukan tanpa alasan. ‘’Saya memilih berhenti karena PETI mulai gencar ditertibkan. Saya sudah berhenti sejak empat bulan yang lalu,’’ akunya.

Setelah ‘’pensiun’’, kini Zaenal belum punya pekerjaan. ‘’Saya menunggu kebijakan Pemerintah KSB untuk menyiapkan kami para PETI, pekerjaan alternatif,’’ harapnya. Jika penambang ilegal ditertibkan, tanpa ada solusi pekerjaan pengganti, menurut Zaenal itu akan siasia. Diyakini, para PETI akan kembali masuk hutan dan menambang lagi.

Di wilayah KSB menurut Zaenal, ada tiga lokasi penambangan ilegal. Selain SP2

Tatar, ada perbukitan Tabeso dan Tongo Loka. Di tiga lokasi itu ada 70 ‘’bos’’ pemilik lubang, dengan tenaga kerja masing-masing minimal lima orang bahkan ada yang lebih.

Jadi penambang liar di tiga lokasi sekitar 350 orang lebih. ‘’Jika ditertibkan, jadi sebanyak itu menunggu pekerjaan pengganti,’’ katanya.

Setelah penertiban, diakuinya sebagian besar bahkan 95 persen sudah turun gunung dan kembali ke rumah. ‘’Kalaupun masih ada yang menambang, paling tinggal 5 persen. Mereka juga akan berhenti jika pekerjaan alternatif sebagai pengganti sudah ada.’’

Zaenal dan juga kawankawannya sedang menunggu pekerjaan pengganti itu.

Menurutnya, pekerjaan pengganti semakin cepat, akan lebih baik. ‘’Sejak penertiban, teman-teman saya yang turun gunung sudah ada yang mendapat pekerjaan pengganti. Di Desa Tatar ada 30 orang sudah dapat pekerjaan. Mereka bekerja di subkon PT.AMNT,’’ katanya.

Selain pekerjaan pengganti, saran Zaenal, cara menghentikan PETI adalah menertibkan penjual mercuri. ‘’Penjual mercuri harus ditertibkan.

Sepanjang barang ini (mercuri) bisa dibeli dengan mudah, apalagi harganya murah, maka PETI akan sulit ditertibkan,’’ katanya. (039)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 29 Juli 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

NTB Tuan Rumah Jamnas IMI 2019 Mataram (Suara NTB) Pengurus Pusat (PP) Ikatan Motor Indonesia (IMI) menunjuk NTB sebagai tuan rumah Jambore Nasional (Jamnas) IMI, 22-25 Agustus 2019. Ajang pertemuan sekitar 2.500 pencinta motor (bikers) se- Indonesia ini akan dimanfaatkan sebagai upaya pemulihan pariwisata Lombok pascagempa.

Acara itu akan dipusatkan di lokasi eks Bandara Selaparang Mataram. Selanjutnya acara puncak Jamnas di gelar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika 25 Agustus.

Di lokasi titik kumpul para bikers nantinya akan dihadirkan bazar aneka kuliner dan oleh-oleh khas Lombok.

Selain bazar, acara juga akan dirangkai dengan festival musik, bhakti sosial, menanam pohon dan pameran otomotif. Kemudian akan digelar Touring Merah Putih, Kejurnas Time Rally dan fun Rally wisata,Trail adventure, Malam puncak JAMNAS , Eksplore wisata Lombok, Kejuaraan Mini GP dan Adventure off-road.

“Ketua IMI se Indonesia akan hadir di acara ini,’’ ujar Ketua Pengprov IMI NTB, M. Nur Haedin kepada Suara NTB di Mataram, Minggu (28/ 7). M. Nur Haehadin yang biasa disapa Edo menjelaskan, penunjukan NTB sebagai tuan rumah Jamnas 2019 di Rak-

(Suara NTB/ist)

Ketua IMI NTB, M. Nur Haedin dan Ketua Panitia Jamnas IMI 2019, H. Faurani Sibawae silaturahmi dengan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah belum lama ini.

(Suara NTB/ist)

Ketua IMI NTB M Nur Haedin dan Ketua Panitia Jamnas IMI 2019, H. Faurani Sibawae silaturahmi dengan para ketua asosiasi, klub dan komunitas di RM Raja Taliwang Mataram belum lama ini. Hadir, Ketua IOF NTB dr. Jack, Sekretaris HDCI Lombok Idrus, Ketua IOX NTB Bambang Suhermanto.

ernas IMI yang dihelat di Balikpapan tahun 2019.

Dalam kegiatan touring nanti, masing-masing peserta akan keliling tempat wisata yang ada di kabupaten/kota di Lombok. Acara touring yang diberi nama touring merah putih nantinya akan dibagi empat etape. Masing-masing peserta akan dibagi menjadi empat rute dengan mengunjungi destinasi yang ada di Pulau Lombok.

Touring itu juga mendapat dukungan penuh dari Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah. Kabarnya Gubernur NTB yang juga penghobi mo-

tor itu akan ikut touring. Setelah melakukan touring, peserta akan mengakhiri touring di KEK Mandalika, yang saat ini tengah bersiap menyambut pergelaran event MotoGP 2021. Para bikers juga diharapkan mempromosikan Lombok melalui akun media sosial masing-masing.

“Kita ingin mempromosikan KEK sebagai sirkut penyelenggaraan MotoGP tahun 2021,” jelas Edo sembari menyampaikan terima kasih atas arahan dan dukungan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah untuk suksesnya Jamnas IMI. (fan)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257