Edisi Sabtu 29 Pebruari 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 29 FEBRUARI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 291 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kasus Asrama Haji Ditingkatkan ke Penyidikan

Banjir Susulan Terjang Sambelia Selong (Suara NTB) Korban banjir di Dusun Malempo, Desa Obel-Obel, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kembali diterjang banjir susulan, Jumat (28/2) sore sekitar pukul 16.30 Wita. Kejadian yang terjadi di tempat yang sama ini membuat masyarakat panik. Meski tak ada kerusakan, namun masyarakat kembali diungsikan.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Lalu Rusnan, mengatakan banjir susulan terjadi karena hujan turun sejak Jumat siang. Air deras membuat tanggul kembali jebol sehingga meluber ke pemukiman warga. “Banjir yang terjadi debitnya lebih kecil dibandingkan banjir pertama,”terangnya.

Sementara masyarakat yang sebelumnya sudah kembali ke rumahnya pada Kamis lalu, terpaksa harus diungsikan kembali dengan lokasi pengungsian saat inid Mesjid setempat. Sehingga lokasi pengungsian saat ini berada di dua tempat yaitu di Mesjid dan Musala. ‘’Kemarin hanya sebagian masyarakat kita kembalikan ke rumahnya untuk mengantisipasi banjir susulan. Dan prediksi kita ternyata benar,’’ujar Lalu Rusna yang saat dikonfirmasi sedang menuju ke TKP. Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi NTB akhirnya meningkatkan status kasus dugaan korupsi proyek Asrama Haji Embarkasi Lombok ke tahap penyidikan. Dasar penetapan ini setelah penyidik Jumat (28/2) kemarin melakukan gelar perkara. ‘’Keputusan ekspose (gelar perkara) hari ini (kemarin), Kajati NTB menandatangani keputusan peningkatan status kasus Asrama Haji menjadi penyidikan,’’ ujar juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH Jumat pagi kemarin.

G e l a r perkara oleh tim penyidDedi Irawan ik Pidsus

Kejati NTB dipimpin Aspidsus Gunawan Wibisono, SH.,MH, dihadiri sejumlah jaksa lainnya. Setelah keluar kesimpulan peningkatan status kasus, Kejati NTB Nanang Sigit Yulianto, SH.,MH langsung meneken surat persetujuan peningkatan status kasus ke penyidikan. Status penyidikan masih sifatnya umum, sehingga belum menyebut calon atau nama tersangka.

Dijelaskan Dedi Irawan, ditemukan unsur indikasi tin-

dak pidana pada kasus tersebut, setelah penyidik menggali tiga item kegiatan dan pengadaan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Ahji Embarkasi Lombok. Sejumlah saksi sudah pernah dimintai keterangan pada tahap penyelidikan sebelumnya. Mereka diantaranya, Kepala UPT Asrama Haji, H. Abdurrazak Alfakir, rekanan pelaksana asal Malang Jawa Timur, panitia pengadaan hingga bendahara pengeluaran.

Menurut Dedi, ada tiga item yang jadi bidikan penyidik sejak mendalami kasus ini Januari 2020 lalu. Item temuan pertama terkait dana rehabilitasi gedung bersumber dari Badan Pengelola

Keuangan Haji (BPKH) dan dana pemeliharaan gedung dari sumber sama. ‘’Total anggarannya Rp7 miliar,’’ sebut Dedi Irawan. Tapi belum dapat dijelaskannya bentuk indikasi penyimpangan pada dua item ini.

Item ketiga terkait dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mulai tahun 2017 hingga 2019. Kaitan ini, Dedi belum dapat menyebut nilai anggarannya karena sedang dalam pendalaman. ‘’Tapi yang sedang didalami soal besar penerimaannya, kemudian berapa targetnya. Untuk berapa indikasi penyimpangannya, belum saya dapatkan informasi,’’ ujar Dedi Irawan.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/dok)

Eksportir Mengeluh, Pesanan Luar Negeri Anjlok

(Suara NTB/yon)

(Suara NTB/bul)

BANJIR - Masyarakat Desa Obel-Obel saling membantu saat terjadi banjir susulan pada, Jumat (28/3).

Mataram (Suara NTB) Ekonomi global belum membaik. Dampaknya dirasakan oleh para eksportir. Dalam beberapa bulan terakhir, pesanan dari luar negeri anjlok. Untuk seluruh jenis kerajinan. Keadaan diperparah lagi dengan merebaknya wabah virus Corona yang mengancam seluruh negara di dunia.

Ketua Asosiasi Pengusaha Eksportir (Apex) Provinsi NTB, H. Anhar Tohri mengatakan, pesanan kerajinan kayu dari Timur Tengah yang seyogiyanya akan dipenuhi, sementara ini diminta dihentikan.

Dalam empat bulan terakhir ini, rata-rata para eksportitr di Lombok tidak mendapatkan pesanan dari luar negeri. bahasanya, eksportir tengah gigit jari.

Bersambung ke hal 11 H. Anhar Tohri

Tunjukkan NTB Bangkit Pascabencana

HUT Satpol PP dan Satlinmas akan Dihadiri 3.000 Peserta Mataram (Suara NTB) NTB dipercaya sebagai tuan rumah Hari Ulang Tahun (HUT) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) ke - 70 dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ke - 58 tahun 2020. Kegiatan skala nasional ini diperkirakan bakal dihadiri 3.000 peserta dari seluruh Indonesia.

Kepala Satpol PP NTB, Drs. H. Lalu Dirjaharta, M. Si menjelaskan Provinsi NTB dipercaya sebagai tuan rumah HUT Satpol PP dan Satlinmas berdasarkan hasil Rakornas tahun 2019. ‘’Momen ini kita tunjukkan bahwa NTB ini sudah

TO K O H

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/nas)

H. Lalu Dirjaharta

TURUN - Wisatawan mancanegara (Wisman) tiba di Dermaga Bangsal, Kabupaten Lombok Utara menuju kapal cepat yang membawa mereka berwisata ke Gili Trawangan. Sampai Februari 2020, jumlah kunjungan wisman ke Trawangan dan dua gili lainnya, Meno dan Air terus menurun. Data Syahbandar, sebelum isu virus Corona merebak, kunjungan menembus 1.500 orang per hari.

Belakangan turun menjadi 1000 orang, dengan trip enam kapal.

NTB Bisa Ekspor Beras PERUM Bulog menempatkan pembangunan salah satu pusat industri penggilingan dan pengemasan beras terbesar di Indonesia di Pulau Sumbawa. Saat ini, pusat industri itu tengah proses penyelesaian untuk beroperasi.

Mesin penggiling ini bisa menjadi masa depan NTB sebagai daerah eksportir beras.

Direktur Utama Perum Bulog, Drs. Budi Waseso (Buwas) menegaskan hal itu saat inspeksi mendadak (sidak) ke gudang Bulog di Praya Lombok Tengah dan Sweta Kota Mataram, Jumat (28/2) kemarin.

Bersambung ke hal 11

bangkit kembali dari bencana gempa,’’ kata Dirjaharta saat memberikan keterangan di Mataram, Jumat (28/2) sore.

Dengan menjadi tuan rumah, tentunya banyak hal yang diharapkan dari kegiatan yang acara puncaknya akan dilaksanakan 3 Maret mendatang. Acara puncak HUT Satpol PP dan Satlinmas tahun 2020 akan di pusatkan di eks Bandara Selaparang.

Direncanakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), H. Tito Karnavian akan menjadi inspektur upacara. Perwira Upacara Kasatpol PP Lombok Tengah dan Komandan Upacara, Kasatpol PP Kabupaten Sumbawa.

Bersambung ke hal 11

Budi Waseso (Suara NTB/bul)

Cegah Kontraktor Bermasalah UNIT Layanan Pengadaan (ULP) NTB menegaskan penawaran terendah dari rekanan bukan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pemenang tender proyekproyek Pemprov NTB tahun 2020. ULP akan menggunakan sistem nilai tertinggi yang memperhatikan aspek teknis dan biaya dalam menentukan kontraktor yang akan menjadi pemenang tender. ‘’Kalau kita lelangnya pakai sistem nilai. Jadi, baik teknis maupun biaya jadi bahan pertimbangan. Jadi, skor terbaik yang jadi pe(Suara NTB/dok) menang. Supaya betul-betul H. Sadimin dapat rekanan yang baik yang menang. Bukan rekanan dengan penawaran terendah yang menang. Tapi skor tertinggi yang menang, pakai sistem nilai.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ars)

WWF Soroti Zona Pemanfaatan untuk Wisata Glamping Rinjani Mataram (Suara NTB) Wisata glamor camping (glamping) yang diwacanakan di Segara Anak, Gunung Rinjani masih dalam proses pembahasan. Sementara aktivis lingkungan menyoroti soal rencana investasi di zona pemanfaatan sekitar Danau Segara Anak.

Dalam tujuh poin masukan yang disampaikan World Wildlife Fund for Nature (WWF). Diantaranya, membahas soal zona pemanfaatan yang akan jadi dudukan penginapan dengan konsep glamping. Ini jadi sorotan karena sepengetahuan pihak WWF, sekitar Danau Segara Anak masuk kawasan zona inti.

Direktur WWF NTB, Ridha Hakim dalam keterangan tertulis yang diterima Suara NTB Jumat (28/2) kemarin mengatakan, kalau pun masuk zona pemanfaatan, disarankan harus dikaji lebih mendalam. Karena pengelolaannya pun akan terbatas. ‘’Kata ‘terbatas’ tersebut, apalagi pada zona yang berdekatan dengan zona inti TNGR (se-

kitar Danau Segara Anak), mengisyaratkan banyak hal yang perlu dibatasi,’’ jelas Ridha.

Zona pemanfaatan TNGR menurutnya, harus dilihat dalam Renstra, bagaimana pengelolaan pariwisata kawasan tersebut, kesesuaian dengan rencana yang sedang berkembang atau sebaliknya. Sebab menurut dia, hingga saat ini peta zonasi terbaru tersebut belum dipublikasikan. ‘’Saya sudah mengecek melalui web TNGR, justru yang ada adalah Zonasi TNGR yang lama,’’ katanya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.76/Menlhk-Setjen/ 2015 tentang kriteria zona pengelolaan taman nasional dan blok cagar alam diatur bahwa zona pemanfaatan adalah bagian dari Taman Nasional (TN) yang ditetapkan karena letak, kondisi dan potensi alamnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi

lingkungan lainnya.

Apa saja kriteria zona pemanfaatan? Menurut Ridha, penting dijelaskan lebih detail, yakni meliputi wilayah yang memiliki keindah-

Ridha Hakim

an alam atau daya tarik alam atau nilai sejarah dan/atau wilayah dengan aksesibilitas yang mampu mendukung aktivitas pemanfaatan.

Sementara kegiatan yang dilakukan di zona pemanfaatan TN, meliputi perlindungan dan pengamanan, inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya. Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi satwa liar hingga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Selain soal zonasi, pihaknya memberi masukan agar investor mempertimbangkan dari sisi ekologi dan daya dukung Rinjani sebagai kawasan konservasi.

Bersambung (Suara NTB/dok) ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 29 Februari 2020

Halaman 2

Kerjasama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

Pengukuhan Pengurus IPeKB Indonesia Cabang Mataram

Akan Selidiki Pembuang Sampah MARAKNYA warga yang membuang sampah di kali pinggir Jalan Bung Hatta di Lingkungan Pajang akan diselidiki pihak kelurahan. Pasalnya, tumpukan sampah di pinggir kali di Lingkungan Pajang kelurahan Pejanggik ini sudah menggunung.

Dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (28/2), Lurah Pejanggik, Rahmat Fakhrurrozi mengatakan ketidaktahuannya akan hal tersebut. Menurut Rozi, sapaannya, selama ini warga sudah diimbau untuk membuang sampah di TPS (tempat pembuangan sementara) sampah yang telah disediakan Pemkot Mataram.

“Mungkin beberpa warga yang membuang sampah di sana belum ter-back up oleh roda tiga (Tosa) yang sudah kita siapkan. Makanya mereka membuang ke sana,” klaim Rozi kepada Suara NTB. Dari informasi yang didapat Suara NTB, Selasa lalu, ada juga petugas roda tiga membuang sampah ke pinggir kali tersebut.

Rozi mengaku, selama ini sudah mengimbau warga terlebih lagi petugas roda tiga harus membuang sampah ke TPS. “Agar tidak membuang secara sembarangan, kita tugaskan petugas roda tiga untuk jemput bola. Tapi kalau begini kasusnya nanti kita akan selidiki, siapa saja yang membuang ke sana (kali) akan kita tegus,” pungkasnya.

“Jadi mekanismenya (buang sampah) itu warga mengumpulkan sampah di depan rumahnya. Setelah itu datang roda tiga yang akan angkut sampahnya. Jadi begitu terus,” jelasnya. Khusus warga di Lingkungan Pajang pinggir Jalan Pejanggik jelas Rozi, biasanya sampah dikumpulkan di pinggir jalan Pejanggik setelah dibungkus plastik atau karung.

“Kalau sudah ditaruh di pinggir jalan utama kan ada truk dari dinas kebersihan kota Mataram yang akan angkut nanti. Jadi tidak ada alasan membuang ke kali,” paparnya. Rozi pun mengaku, selama ini tidak ada iuran terkait masalah kebersihan di Lingkungan. Katanya, tidak boleh pihak kelurahan memungkut biaya kebersihan sepeserpun karena melanggar SOP. Ia pun menyebut, masalah sampah, warga diminta komunikasi dengan pihak petugas sampah terkait waktu pembuangan sampah.

“Kita larang memungut biaya untuk kebersihan sampah. Jadi, silakan komunikasikan dengan pihak petugas.

Nanti dia angkut di mana ambil sampahnya sesuai dengan kesepakatan dengan petugas,” katanya. Khususnya seperti kasus perihal tadi kata Rozi, pihaknya akan selidiki dan usut siapa warga yang berani membuang sampah Rahmat Fakhrurrozi di kali. (viq) (Suara NTB/viq)

Siapkan Sanksi SPBE PANSUS SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) terus melakukan penyempurnaan raperda yang sedang mereka godok di dewan. Sebab, kata Ketua pansus SPBE DPRD Kota Mataram, Rino Rinaldi, SH., di daerah lain, mereka cukup berbekal SK kepala daerah. ‘’Cukup dengan SK Walikota, mereka sudah bagus,’’ katanya menjawab Suara NTB kemarin.

Sementara, lanjut dia, Kota Mataram sedang menyiapkan Perda dan Perwal (Peraturan Walikota) terkait SPBE. ‘’Makanya harus lebih baik. Mereka saja cukup dengan SK Walikota sudah baik, seperti Denpasar, Surabaya,’’ sebutnya. Dalam rapat terakhir Pansus SPBE bersama OPD (Organisasi Perangkat Daerah) seperti Dinas Kominfo dan bagian Hukum, Pansus menambahkan beberapa item.

Salah satu item yang ditambahkan dalam raperda itu, lanjut Rino, adalah soal sanksi. ‘’Sanksi di sini biasanya sanksi administratif.

Misalnya, ketika ini bermasalah, akan dianulir oleh Diskominfo,’’ cetusnya. Dia mencontohkan ketika DPMPTSP mengeluarkan aturan atau produk tanpa melalui SPBE, maka hal ini dapat dianulir. ‘’Tetapi ini kalau dianulir, itu kerugian hanya terjadi kepada masyarakat, hanya kepada pemohon izin, tanpa ada sanksi bagi yang lalai,’’ ujar anggota Fraksi Partai Golkar ini. Seharusnya, kata Rino, kelalaian semacam ini harus mendapatkan sanksi sesuai sanksi ASN. Bersamaan dengan itu, Pansus SPBE juga mempertanyakan kesiapan OPD melaksanakan perda ini nantinya.

Mencermati apa yang disampaikan Diskominfo, Rino menilai, persiapan yang dilakukan OPD dalam rangka menyambut Perda SPBE ini, cukup bagus. Mereka (OPD, red), katanya, sudah melaksanakan sebagian rangkaian persiapan yang seharusnya mereka laksanakan.

Pansus juga sempat melakukan simulasi panggilan ke call center 112 milik Pemkot Mataram. Pansus ingin melihat response time dari call center yang katanya ada tiga line tersebut. ‘’Jadi dua kali kita coba, ndak terjawab. Jangankan menyoal response time, dijawab saja tidak,’’ sesalnya. Untuk itu, anggota dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini mendorong supaya OPD terus berbenar. ‘’Okelah mendapat penghargaan, alhamdulillah itu bagus, tapi penghargaan itu harus sesuai dengan kondisi yang ada. Jangan sampai, sekarang dapat penghargaan, seminggu lagi jeblok. Bagusnya hanya seminggu. Kita ingin ini bagus terus,’’ pungkasnya. (fit) Rino Rinaldi (Suara NTB/fit)

Penyuluh Harus Mampu Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram, Sudirman, mengukuhkan pengurus Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Indonesia Cabang Mataram periode 2020 – 2025. Para penyuluh diharapkan bekerja profesional dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kepengurusan IPeKB Indonesia Cabang Kota Mataram yang baru dinakhodai Latifah Hanun, S.Pd., menggantikan Baiq Dwi Hastuti, SH. Hanun terpilih melalui proses pemilihan langsung dengan perolehan 19 suara mengalahkan dua kandidat lainnya.

Sudirman mengapresiasi terbentuknya IPeKB. Organisasi ini sebagai wadah bagi kader untuk mempererat silaturahmi antarpenyuluh. “Penyuluh tidak saja ahli dalam bidangnya, tetapi juga pandai berorganisasi,” kata Sudirman, Jumat (28/2).

Terbentuknya kepengurusan baru memiliki tanggungjawab dalam rangka melaksanakan amanat masyarakat mengenda-

(Suara NTB/cem) (Suara NTB/cem)

DIKUKUHKAN - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram, Sudirman mengukuhkan pengurus Ikatan Penyuluh KB Indonesia Cabang Mataram periode 2020-2025, Jumat (28/2). likan kependudukan dan mengendalikan keluarga. Di samping itu sambungnya, penyuluh harus lebih meningkatkan hidup masyarakat. Mantan Camat Selaparang ini melihat kasus stunting di Kota Mataram cukup tinggi atau mencapai 4.600.

Meski permasalahan itu menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, namun setelah ditelaah, juga erat dengan pekerjaan

DPPKB. Oleh karena itu, penyuluh khususnya tidak saja cepat dan unggul. Tetapi harus memperhatikan empat prinsip yang ditularkan kepada masyarakat.

Pertama, tidak boleh muda.

Resiko menikah terlalu muda berkaitan dengan masalah kesehatan. Untuk pelayanan kesehatan pihaknya membentuk kampung keluarga berencana. “Indikator pembentukan kampung KB tidak

BERSAMA - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram, Sudirman bersama Ketua DPD IPe KB Indonesia NTB, Syaiful Anugerah Abdi beserta Ketua IPe KB Kota Mataram, Latifah Hanun dan mantan Ketua IPe KB Kota Mataram, Baiq Dwi Hastuti usai pengukuhan pengurus, Jumat (28/2). terlepas dari keterbelakangan dari sisi infrastruktur dan pasti ekonominya rendah,” jelasnya. IPeKB diminta juga harus menekan angka stunting di Kota Mataram.

Kedua, terlalu tua. Kasusnya akan sama jika menikah terlalu tua berdampak pada kesehatan. Ketiga, terlalu sering.

Terakhir, terlalu banyak.

Sementara itu, Tim Formatur IPeKB Indonesia Cabang Mat-

aram, Dedi Ista Amijaya menyampaikan, proses pemilihan pengurus dilakukan secara selektif dan sesuai prosedur. Yakni, melalui pengumuman pendaftaran, penjaringan bakal calon sampai pemilihan.

Pemilihan menjunjung asas jujur, adil dan transparan. Terdapat 24 anggota yang memiliki hak suara. “Ibu Latifah Hanun terpilih dengan perolehan 19 suara,” sebutnya. (cem/*)

Pusat akan Bangun Rusunawa di Mataram Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram bisa bernafas lega. Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) batal membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Kabupaten Lombok Tengah. Anggaran pembangunan dialihkan untuk membangun rusunawa nelayan di Bintaro, Ampenan.

Ikhtiar Pemkot Mataram merealisasikan pembangunan rusunawa bagi nelayan tidak meleset lagi. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh kata Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura, telah bertemu dengan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR di Jakarta.

Dari penjelasan Dirjen Perumahan di tahun 2020, tidak ada anggaran yang disediakan untuk membangun rusunawa khusus di Kota Mataram.

Tetapi pembangunan rusuna-

wa di Kabupaten Lombok Tengah tidak jadi atau batal dikerjakan, sehingga Kementerian PUPR mengalihkan pembangunan rusunawa ke Mataram. Pemerintah pusat memberi persyaratan bahwa lahan telah siap.

“Memang awalnya tidak ada anggaran disediakan untuk Kota Mataram. Secara kebetulan pembangunan rusunawa di Lombok Tengah batal maka anggaran dialihkan ke Kota Mataram,” jelas Mahmuddin

Tura ditemui, Jumat (28/2).

Selain persyaratan ketersediaan lahan, pemda juga diminta memastikan bahwa akses masuk ke lokasi pembangunan rusun memudahkan alat berat untuk mobilisasi. Pembangunan harus mengacu grand design bersama Satker untuk penataan kota tanpa kumuh.

Mahmuddin menambahkan, sesuai permintaan awal mengenai grand design dimaksud mulai dari kawasan depo Pertamina sampai Kali Meninting,

Lombok Barat. Desain telah dikerjakan oleh Dinas PUPR berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim). “Bukan rusunawa saja.

Tetapi penataan lingkungan termasuk penanganan gelombang pasang,” jelasnya.

Sedangkan,dari aspek Kotaku menata masalah kawasan pemukiman, IPAL komunal dan lainnya. Kementerian PUPR sambungnya, rencananya membangun satu twin blok di atas lahan seluas 2,3 hektar.

Kepala Dinas Perkim Kota Mataram, H. M. Kemal Islam tidak memberikan gambaran secara detail kapan proyek itu dilaksanakan. Menurutnya, pemkot telah berikhtiar dan membangun komunikasi dengan pemerintah pusat dan disetujui.

(Suara NTB/cem)

H. Mahmuddin Tura “Kita sudah berikhtiar. Insya Allah, saya akan undang untuk peletakan batu pertamanya,” demikian kata Kemal. (cem)

(Suara NTB/cem)

KERAJINAN MUTIARA - Sejumlah pedagang kerajinan emas dan mutiara duduk di dekat pagar halaman Kantor Walikota Mataram, baru-baru ini menunggu tamu yang studi banding ke Pemkot Mataram. Para pedagang menggantungkan nasib dari wisatawan. Menjamurnya art shop tak sebanding dengan minat beli wisatawan.

Pemkot Potong 32 Reklame Ilegal Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram terus mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD). Pajak reklame menjadi salah satu sektor memiliki kontribusi selain potensi pendapatan lainnya. Sebanyak 32 reklame dipotong karena tak memiliki izin (ilegal).

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Mataram, H. M. Kemal Islam menyampaikan, laporan diterima 32 papan reklame telah

dipotong sampai bulan Februari 2020. Reklame dipangkas tanpa ada permintaan dari Badan Keuangan Daerah (BKD) karena memang tidak ada pemiliknya.

“Memang ini tugas saya dari sisi penertiban dan penataan,” kata Kemal dikonfirmasi, Jumat (28/2). Reklame dipotong merata di semua wilayah di Kota Mataram. Kecuali sebut Kemal, reklame menunggak pajak tapi tetap beroperasi ini harus dikoordinasikan dengan BKD dan Dinas Pen-

anaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Dijelaskan, sebelum peralihan kewenangan izin reklame ke DPMPTSP, pengelolaan berada di Dinas Pertamanan (sekarang Dinas Perkim, red).

Praktis, data reklame telah dikantongi. Pemasangan reklame baru pun dicocokkan dari laporan yang masuk ke DPMPTSP. Selanjutnya, izin terbit dicocokkan dan cek di lapangan.

“Saya tidak tahu mana yang

bodong. Salah satunya diminta ke perizinan mempertanyakan itu,” tambahnya. Reklame yang dipasang sebutnya, apakah izinnya sedang berproses atau sengaja dipasang tanpa mengurus izin.

Ditegaskan Kemal, penertiban reklame sebagai upaya memaksimalkan PAD. Dalam catatan BKD tidak membayar pajak selama dua tahun akan dipotong.

“Kenapa harus takut. Kalau sudah dua tahun tidak bayar pajak, dipotong saja,” tegasnya.

Khusus reklame di Perempatan Karang Jangkong sebut Kemal, salah satu reklame bakal dipotong. Senin (24/2) sebenarnya timnya turun membongkar.

Tetapi ada keinginan dari pemiliknya mau membayar tunggakan pajak. Sampai saat ini, belum ada kabar sehingga diberikan toleransi sampai hari Minggu (1/3) untuk melunasi kewajibannya. “Kalau tidak bayar kita akan potong,” demikian kata dia. (cem)

Pemkot akan Beli Mobil Derek Mataram (Suara NTB) Dinas Perhubungan Kota Mataram menganggarkan pengadaan mobil derek senilai Rp1,7 miliar pada tahun 2020.

Dishub tengah menyiapkan proses lelang pengadaan kendaraan yang disiapkan untuk menderek kendaraan roda empat yang parkir sembarangan di kawasan tertib lalulintas (KTL).

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, M. Saleh mengatakan, pengadaan mobil derek ditargetkan pada triwulan kedua tahun 2020. Saat ini ujar Saleh, pihaknya sedang menyiapkan berbagai administrasi pelelangan mobil derek. “Sekarang kami sedang siapkan berbagai administrasi tender, apa saja kelengkapan kita tengah siapkan,” katanya, Jumat (28/2).

Perihal pengadaan mobil derek kata Saleh, bertujuan untuk mengatasi pelanggar parkir liar di KTL kota Mataram. Pasalnya, selama tahun 2019 pelanggaran parkir liar di KTL seperti di jalan Pejanggik dan Majapahit kerap memicu kemacetan arus lalu lintas. “Jika mobil derek tersebut sudah ada, maka penerapan sanksi penderekan bagi kendaraan yang parkir sembarang tempat kita berlakukanefektifdanmenggunakansanksi tilang maksimal,” pungkasnya.

Saleh mengatakan, mobil derek ini memiliki kualitas dan kekuatan tinggi. Sehingga mampu mengangkat bobot seberat 5 ton hingga 6 ton bobot maksimal.

Selain menyiapkan tender pengadaan mobil derek, Dishub kota Mataram juga sedang menyiapkan area parkir yang berlokasi di

Taman Sangkareang atau di Kantor Dishub Kota Mataram. Katanya, parkir dengan model pool itu, bisa representatif ketika ada kendaraan yang melanggar lalu lintas di KTL. “Parkir pool kan bisa di mana-mana, di kantor Dishub Kota Mataram juga bisa. Untuk lokasi persisnya kami masih kaji dulu,” bebernya. Dishub juga melakukan persiapan perangkat lunak berupa peraturan daerah dan peraturan Walikota sebagai payung hukum untuk mencegah adanya penyimpangan. Dishub kota Mataram juga sedang lakukam penyiapan infrastruktur pendukung lainnya.

Salah satu infrastruktur pendukung kata dia, seperti pemasangan CCTV di beberapa persimpangan di KTL. Untuk

tahap pertama, CCTV akan dipasang di simpang empat Cakranegara guna mendukung penataan kawasan bisnis Cakranegara (KBC) lebih tertib. Sebab, selama ini, pada KBC, setelah dipantau petugas, pasti akan kembali semrawut.

“Jika terpantau dari CCTV ada yang parkir sembarangan, tim akan turun langsung memberikan teguran. Apabila tidak diindahkan, mobil derek akan turun mengangkut kendaraan tersebut ke parkir pool yang sudah disiapkan untuk menyelesaikan berbagai administrasi tilangnya,” jelasnya.

Ia pun menjelaskan, pengadan mobil derek, area parkir pool, serta pembuatanPerdadanPerwalhingga Pemasangan CCTV menjadi komitmen Pemkot Mataram. “Kita

kan tujuannya mewujudkan KBC sesuai konsep awal, yakni menjadikannya seperti halnya kawasan Malioboro di Kota Yogyakarta sekaligus menjadikan kota ini steril dari parkir liar,” ujarnya.

Pada Perda nanti kata Saleh, akan diatur juga besaran denda bagi pelanggar parkir sembarangan. Pada Perda yang telah dibahas bersama DPRD kota Mataram, akan ditetapkan denda cukup tinggi sekitar Rp500 ribu untuk kendaraan roda empat yang melanggar. Sementara, untuk pelanggar parkir dari pengguna kendaraan roda dua, akan diberlakukan tilang saja tanpa melakukan penderekan ke parkir pool. “Kami bekerjasama dengan PPNS Dishub dan aparat kepolisian dari Satlantas kota Mataram untuk menilangnya,” kata Saleh. (viq)

(Suara NTB/viq)

KAWASAN TERTIB - Jalan Pejanggik merupakan salah satu kawasan tertib lalu lintas (KTL) di Mataram. Di ruas jalan ini, pengendara tak boleh parkir sembarangan. Pemkot akan menerapkan denda maksimal senilai Rp500 ribu.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Sabtu, 29 Februari 2020

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Penurunan Harga Tiket Pesawat Tidak Pengaruhi MICE Mataram (Suara NTB) Penurunan harga tiket pesawat hingga 50 persen untuk mengantisipasi dampak penyebaran virus corona dinilai tidak akan berpengaruh banyak terhadap peningkatan kunjungan wisatawan di NTB. Khususnya untuk kegiatan Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) di hotel-hotel.

Ketua Indonesian Congress and Convention Association (INCCA) NTB, M. Nur Haedin, menerangkan bahwa sebagian besar kegatian MICE yang ada di NTB merupakan kegitaan-kegiatan yang berasal dari pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Penurunan harga tiket pesawat itu tidak ada pengaruhnya kalau untuk MICE,” ujarnya, Jumat (28/2), saat dikonfirmasi Suara NTB. Ada beberapa alasan untuk situasi tersebut. Di antaranya anggaran yang terbatas bagi pemerintah untuk melaksanakan MICE di luar daerah yang sangat dipengaruhi sistem pelaporan dan administrasi, dan fasilitas MICE di NTB yang masih tergolong minim.

“Kita ini tidak punya hall (aula). Yang paling besar itu di Lombok Raya untuk 2.000 orang. Kalau di luar itu sudah sampai 4.000 orang (kapasitas ruang pertemuannya),” ujar Haedin. Di sisi lain, untuk pasar MICE dari perusahaan disebut Haedin lebih cenderung memilih kegiatan di luar negeri seperti Malaysia atau daerah lainnya seperti Bandung,Surabaya,danBali.“Kitainimasihtergolongmahal,”sambungnya.

Diterangkan Haedin, dengan turunnya harga tiket pesawat tidak serta merta membuat pelaku usaha pariwisata dapat menurunkan harga untuk akomodasi lainnya. “Teman-teman tidak bisa juga serta-merta membanting harga, karena dampak corona ini memang cukup besar. Terlebih ini masih low season,” ujarnya.

Untuk mendongkroak kunjungan wisatawan, terutama untuk kegiatan MICE, disebut Haedin perlu usaha-usaha khusus, yaitu kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku industri parwisisata. Selain itu, target pasar diharapkan bukan lagi menyasar kegiatan dari pemerintah dan BUMN, melainkan dari perusahaan-perusahaan.

“Kalau dari pemerintah dan BUMN itu sebenarnya pelaku usaha susah mencari untung, karena anggaran mereka memang terbatas. Kalau bicara MICE, harusnya ya korporasi-korporasi swasta,” ujarnya. Untuk itu pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov NTB, diharapkan dapat mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang dapat memancing peningkatan MICE di NTB. Sepanjang 2020, kegiatan MICE di NTB disebut masih pada persentase 30 persen. Jumlah tersebut tergolong kecil jika dibandingkan persentase sebelum gempa 2018 yang mencapai 65 persen.

“Kita berharap pemerintah segera membuka regulasi yang menarik investor masuk ke NTB (membangun fasilitas MICE),” ujarnya.

Bagi Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Anita Achmad, menerangkan penurunan harga tiket pesawat tidak bisa dijadikan komponen utama untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Hal itu butuh dukungan dari komponen lainnya seperti hotel dan agen perjalanan.

“Kalau cuma tiket pesawatnya yang turun, tapi hotel-hotel masih mahal, tidak bisa juga,” ujar Anita, Jumat (28/2). Di sisi lain, untuk memberikan harga yang representatif pihak hotel disebut membutuhkan dukungan dari pemerintah, khususnya untuk keringanan pajak. Dicontohkan Anita seperti harga kamar hotel di Kota Mataram yang belum dapat bersaing dari segi penawaran jika dibandingan di daerah lain. (bay)

Penggunaan Kontainer Diproyeksikan Meningkat Mataram (Suara NTB) Sepanjang tahun 2020 ini, Pelindo III Cabang Lembar memproyeksikan terjadi kenaikan penggunaan kontainer untuk pengiriman barang melalui jalur laut. General Manajer Pelindo III Cabang Lembar, Baharuddin bahkan menghitung kenaikannya sampai 5.000 kontainer akan ke luar masuk dari Pelabuhan Lembar. “Tahun 2019 ada 40.000 box ke luar masuk pelabuhan. Tahun ini bisa mencapai 45.000 box,” katanya.

Proyeksi kenaikan jumlah penggunaan kontainer ini, di(Suara NTB/bul) hitung pengaruh pembanBaharuddin gunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, pembangunan sejumlah infrastruktur perumahan, gedung, kantor dan pembangunan yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Kontainer atau disebut peti kemas adalah peti atau kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ISO sebagai alat atau perangkat pengangkutan barang yang bisa digunakan di berbagai moda, mulai dari moda jalan dengan truk peti kemas, kereta api dan kapal peti kemas laut.

Berat maksimum peti kemas muatan kering 20 kaki adalah 24,000 kg, dan untuk 40 kaki (termasuk high cube container), adalah 30,480 kg. Sehingga berat muatan bersih/payload yang bisa diangkut adalah 21,800 kg untuk 20 kaki, 26,680 kg untuk 40 kaki.

Berbagai variasi bentuk peti kemas digunakan untuk barang-barang yang spesifik namun menggunakan ukuran yang standar untuk mempermudah handling dan perpindahan moda angkutan.

MenurutBaharuddin,penggunaankontaineruntukangkutbarangbarang dari dan ke NTB didominasi dari dan ke Surabaya, Jawa Timur.

Namun menjadi persoalan, penggunaan kontainer ini tak balance kata Baharuddin. “Yang dari Surabaya datengnya berisi penuh. Baliknya hanya 10-15 persen terisi, bisa disebut ngosong,” paparnya. Saat ini ada tiga jasa penyedia kontainer. Harapannya, dengan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Gili Mas, Lembar, jumlah penggunaan kontainer akan terus naik. Penggunaan kontainer memberikan jaminan lebih efisien, keamanan barang, dan 24 jam nonstop. (bul)

(Suara NTB/bul)

BERAS - Dirut Perum Bulog, Budi Waseso didampingi Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Supriyanto menunjukkan ketahanan beras yang disimpan, salah satunya di gudang Sweta untuk menghadapi puasa Ramadhan 2020 ini

Dirut Bulog Sidak Kesiapan NTB Menghadapi Puasa

Mataram (Suara NTB) Direktur Utama Perum Bulog, Komisaris Jenderal Budi Waseso (Buwas) melakukan kunjungan mendadak ke gudang-gudang beras Bulog di Lombok. Sidak dilakukan dalam rangka memastikan kesiapan menghadapi puasa. Dua gudang Bulog NTB yang dicek adalah Gudang Ubung di Praya Lombok Tengah dan Gudang Sweta, di Kota Mataram.

Di gudang-gudang ini, Buwas sekaligus memastikan kualitas beras yang disimpan Bulog Wilayah NTB. satu persatu karung beras ditusuk secara acak. Dari beberapa karung beras, ia menunjukkan, dan meyakinkan bahwa beras yang diserap dari petani di NTB cukup berkualitas. Sidak dilakukan Jumat (28/2) kemarin. Didampingi Pimpinan Wilayah (Pinwil) Bulog NTB, Supriyanto.

“Bulog menjamin ketersediaan pasokan beras aman di seluruh tanah air selama bulan Ramadhan dan Lebaran. Saya sendiri berkeliling ke tujuh provinsi yang menjadi lumbung beras nasional guna melihat langsung kesiapan jajaran Bu-

log dan kualitas beras yang akan didistribusikan,” kata Buwas kepada wartawan. Sehari sebelumnya, Buwas juga melakukan sidak ke gudang Bulog Kanwil DKI dan Banten di kawasan Kelapa Gading.

Mantan Kabareskim ini juga menggilir meninjau kesiapan gudang-gudang beras Bulog di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatra Selatan serta Sulawesi Selatan.

Dijelaskannya, stok beras nasional yang ada di gudang Bulog di seluruh Indonesia saat ini mencapai 1,7 juta ton, sehingga masyarakat di seluruh Indonesia tidak perlu khawatir dalam menyambut Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2020 ini.

Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian NTB, Nuryanti, menerangkan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan permesinan yang dibutuhkan untuk mewujudkan kampung unggas sebagai penopang swasembada telur dan daging ayam di NTB. Mesin yang disiapkan antara lain mesin pakan dan mesin penetas telur.

“Kami dari dinas perindustrian mempersiapkan terkait ketersedian permesinan untuk mendukung peningkatan produksi bahan baku maupun olahan,” ujar Nuryanti, Jumat (28/2).

Dalam prosesnya, program tersebut dikolaborasikan dengan stakeholder terkait, yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, dan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB. Diterangkan Nuryanti pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. H. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd, untuk mematangkan rencana tersebut. Antara lain membahas kesiapan STIP Lombok Barat un-

to menegaskan, cadangan beras Bulog saat ini disimpan tidak saja dalam bentuk beras.

Bulog NTB menyiasasti kualitas beras dengan menyimpan dalam bentuk gabah yang dapat digiling sewaktu-waktu.

Manajemen penyimpanan seperti ini menurutnya lebih meyakinkan kualitas beras NTB tersimpan lebih lama.

Kendati proses perawatannya lebih ketat dibanding beras.

“Kalau mau minta kapanpun beras berkualitas, siap kita gilingkan. Rata-rata beras yang tersimpan di gudang masih berusia baru. Tidak ada yang tersimpan sampai musim panen kembali,” ujarnya. Karena itu, kuanitas dan kualitas beras Bulog dijamin untuk menghadapi puasa hingga lebaran. Apalagi panen raya akan berlangsung pada April, masih ada kesempatan untuk menyerap beras dan gabah petani besar-besaran. (bul)

Hindari Rentenir, UKM Bisa Akses Permodalan Lewat BUMDes Mataram (Suara NTB) – Minimnya akses permodalan bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di NTB diakui memerlukan solusi. Pasalnya, akses untuk mendapatkan bantuan dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Umi hanya bisa dinikmati oleh segelintir pelaku usaha, dimana sisanya masih mengakses permodalan dari rentenir.

Kepala Dinas Koperasi (Diskop) NTB, H. Lalu Saswadi, menerangkan tren pinjaman modal dari rentenir masih susah ditinggalkan oleh pelaku UKM. Sedangkan untuk penertiban diakui cukup sulit dilakukan. “Ada beberapa daerah memang belum terakses perbankan, seperti di Sumbawa.

Itu masih menggunakan rentenir,” ujarnya, Jumat (28/2).

Pinjaman modal pada rent-

enir sendiri diakui tidak dapat dihentikan begitu saja.

Dalam penanganannya, Diskop NTB hanya bisa mendorong agar pinjaman modal berbunga tinggi dapat dikurangi oleh pelaku usaha sendiri. Dicontohkan Saswadi seperti kebutuhan tergesa-gesa yang sering dialami oleh UKM. “Ini yang harus kita hentikan dengan adanya BUMDes. Karena itu terdekat dengan masyarakat,” ujarnya. Dengan memanfaatkan BUMDes, masyarakat ataupun pengusaha kecil diharapkan dapat memberikan akses modal yang lebih dekat dan efisien.

Diterangkan Saswadi, untuk pemanfaatan BUMDes pihaknya telah memulai kerjasama dengan DPMPD Dukcapil NTB sejak beberapa waktu lalu. “Kenapa tidak bisa (memberikan pinjaman). Justru

Pemerintah Siapkan 23 Kelompok Peternak Wujudkan Swasembada Telur dan Daging Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mematangkan rencana program swasembada telur dan daging ayam, diantaranya dengan mempersiapkan lokasi, permesinan dan ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan. Program tersebut ditargetkan terwujud pada 2023 mendatang.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Ir. Hj. Budi Septiani, menerangkan program swasembada telur dan daging ayam merupakan bagian dari rencana industrialisasi Pemprov NTB yang tertuang dalam RPJMD. Di sisi lain, mengingat NTB sampai saat ini masih mengalami inflasi produksi telur dan daging, maka Disnakeswan NTB mengarahkan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mewujudkan produksi mandiri.

Program kampung unggas sendiri telah dimulai Disnakesswan NTB sejak 2014 lalu. Untuk 2020, program tersebut direncanakan berkembang hingga menjadi satelit ayam lokal. “Sudah teralokasi anggarannya dan sudah ada sebanyak 23 kelompok (peternak) yang nanti tersebar di seluruh NTB,” ujarnya, Jumat (28/2).

Khusus untuk Bulog NTB, Budi Waseso mengatakan, bahwa posisi NTB menjadi strategis sebagai daerah yang menjadi penjamin pasokan beras Lebaran dengan stok beras yang dikuasai sebesar 48 ribu ton dan dengan kualitas beras lokal ke provinsi non produsen beras.

Beras NTB sudah lama dikenal sebagai provinsi yang mampu memproduksi beras lokal dengan kualitas terbaik.

Untuk menjaga stabilisasi harga beras medium Perum Bulog melalui Kantor Wilayah NTB terus aktif melaksanakan Program KPSH (Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga) Beras Medium. Realisasi pelaksanaan KPSH sejak Januari -

27 Februari 2020 sebanyak 14 ribu ton. “Kegiatan KPSH kami laksanakan setiap hari secara masif melalui pengecer di pasar tradisional, retail modern, jaringan Sahabat Rumah Pangan Kita (RPK), sinergi BUMN serta distributor sehingga mampu menahan laju kenaikan harga beras hampir selama tahun 2019,” tegas Buwas.

Selain itu Perum Bulog juga sudah turut serta dalam mensuplai beras untuk Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Penyaluran beras BPNT dilakukan Bulog dengan mensuplai melalui ewarong dan agen Himbara (Agen Brilink dan Agen 46) serta melalui RPK (Rumah Pangan Kita). Sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 BULOG secara keseluruhan telah menyalurkan beras BPNT sebanyak 43 ribu ton.

Sementara itu, Pimpinan Wilayah Bulog NTB, Supriyan-

tuk mempersiapan mesin yang dibutuhkan.

Permesinan untuk program swasembada daging dan telur telah mulai dipersiapkan sejak 2019 dan dinyatakan lulus test report atau uji kelayakan. “Jadi menuju ini NTB swasembada telur dan daging pada 2023. Kemudian 2020 Insya Allah sudah dimulai sinergi antar OPD,” ujar Nuryanti. Terkait sinergi yang dibangun antar OPD, dicontohkan Nuryanti seperti penyediaan bahan pakan dari lamtoro yang akan difasilitasi oleh LHK NTB dan bahan pakan lainnya secara umum yang disiapkan Distanbun NTB. “Jadi semuanya dilibatkan untuk menjalankan

program industrialisasi. Salah satunya swasemda telur dan daging,” ujarnya. Sebagai informasi, program swasembada telur dan daging telah menjadi salah satu target industrialiasi di NTB. Dimana Dinakeswan NTB melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 telah menyiapkan anggaran mencapai Rp4 miliar untuk mewujudkan program tersebut. (bay)

Hj. Budi Septiani

harapan kita untuk anggota masyarakat, kalau bisa jangan kasi pengusaha kecil pinjaman di bank. Arahkan mereka untuk ke BUMDes,” ujarnya.

Menurutnya pembagian program pinjaman modal telah memiliki mekanismenya sendiri. Dimana KUR diarahkan bagi pengusaha kecil hingga menengah untuk mengembangkan usaha. Sementara untuk UKM kecil diarahkan untuk menggunakan dana yang dikelola BUMDes. “Perlu diingat dari 600 ribu UKM

yang ada, 90 persennya merupakan pengusaha mikro. Jadi tidak semua usaha mikro aksesnya KUR,” ujarnya.

Terpisah Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Farid Faleteha, menerangkan pelaku usaha dalam mengakses permodalan tidak hanya dari KUR dan UMi saja. Tetapi ada banyak lembaga keuangan yang ikut menggelontorkan dana bantuan. “Ada PNM itu nasabahnya 200 ribu, kemudian Bank BPR nasabah dan kredit bank umum di luar KUR juga bany-

ak,” ujar Farid, Jumat (28/2).

Menurutnya, realisasi KUR di NTB memang cukup banyak digunakan pelaku UKM. Selain itu, Farid menyatakan telah banyak pelaku usaha yang memilih pinjaman dari beberapa lembaga keuangan lainnya. Sehingga akses permodalan dari rentenir diperkirakan cukup kecil jumlahnya. “Masih ada (rentiner), tapi pelaku usaha ini sudah banyak meminjam melalui lembaga keuangan yang ada,” pungkasnya. (bay)

SUARA NTB Sabtu, 29 Februari 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Arab Saudi Hentikan Penerbitan Visa

Akibat Rendahnya Kualitas Kinerja RENDAHNYA Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Timur (Lotim) menjadi sorotan wakil rakyat. Posisi Lotim berada pada urutan 9 dari 10 Kabupaten Kota se NTB ini sesuai kesimpulan Badan Pusat Statistik (BPS), karena dari sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga masih rendah.

Ketua DPRD Lotim Murnan kepada Suara NTB, Jumat (28/2) mengatakan indikator penyumbang IPM Lotim memang tetap naik setiap tahun. Akan tetapi kalah cepat dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di NTB. Politisi PKS ini pun menyebut salah satu penyebabnya, karena masih rendahnya kinerja (Suara NTB/rus) pimpinan Organisasi PerMurnan angkat Daerah (OPD) yang bersinggungan langsung dengan IPM OPD dimaksud adalah di bidang pendidikan, sosial dan kesehatan. Kedua, masyarakat Lotim katanya harus diedukasi terus menerus agar menjadi masyarakat modern. Yakni menjadi masyarakat yang memiliki pola pikir maju.

Menciptakan pola pikir masyarakat maju ini diakui dilakukan tidak saja oleh pemerintah tapi oleh semua pihak dan stakeholder. “Kita harus akui dengan penduduk terbesar di NTB mestinya harus mendapat perhatian lebih besar dari provinsi karena ini berpengaruh terhadap IPM NTB,” ungkapnya.

Selanjutnya kata Murnan, Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JLN-KIS) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan baru mencapai 81,81 persen dari 1,293 juta jiwa. Angka ini katanya menunjukkan masih ada sekitar 235.287 penduduk belum memiliki kartu JKN-KIS. Diduga, ratusan ribu warga Lotim ini tidak mendapat akses layanan kesehatan. Belum lagi sambungnya, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau sekarang berubah sebutan dengan nama Bantun Sembako Murah (BSM). Semuanya kata Murnan masih sedikit dan tidak tepat sasaran.

Khususnya di sektor pendidikan juga dinilai masih amburadul bahkan semakin mundur. Pekerjaan rumah pemerintah daerah sangat besar dan butuh kepala OPD yang punya kemampuan manajemen yang baik dan bisa bekerja sama dengan OPD leading sector. “Inilah saat bupati harus mengganti kepala OPD yang gagal mencapai target,” demikian. (rus)

Berkurang Lagi, Dokter Desa Tersisa 14 Orang Tanjung (Suara NTB) Program Satu Dokter Satu Desa kembali mengalami pengurangan jumlah personel. Dari 33 desa yang ada di Kabupaten Lombok Utara, jumlah dokter menyisakan 14 orang, berkurang dari angka sebelumnya 16 orang.

Pengurangan jumlah dokter desa itu diakui Kepala Dinas Kesehatan KLU, dr. H. L. Bahrudin, kepada wartawan Jumat (28/2). Ia menyebut, berkurangnya jumlah dokter karena berakhirnya masa kontrak dua orang dokter pada akhir (Suara NTB/ari) Februari ini. Kedua orang H. L. Bahrudin itu tidak memperpanjang masa pengabdiannya di Lombok Utara.

“Barusan saya dapat informasi, yang sudah selesai lagi ada 2 orang. Jadi turun lagi menjadi 14 yang awalnya 16 orang,” ujarnya.

Menurut dia, jumlah dokter desa di KLU dinamis.

Mereka yang berakhir kontrak satu tahunan, ada yang melanjutkan dan tidak melanjutkan kontrak. Kekosongan kuota dokter desa, disikapi optimisme dengan kehadiran beberapa orang dokter lainnya.

Menanggapi dorongan evaluasi dokter desa dari dewan dan LSM, Bahrudin tidak mempersoalkan. Ia dengan senang hati melakukan evaluasi, apalagi jika dilakukan bersama antara stakeholder.

“Intinya saya setuju untuk melakukan evaluasi ini. Tetapi kebijakan itu ‘kan ada di Pemda. Kalau saya dan teman-teman ini hanya melakukan secara teknis apa yang menjadi program pemerintah,” ujarnya. “Bahwa program ini masih kurang manfaatnya ayok kita evaluasi bersama,” imbuhnya.

Kendati demikian, Bahrudin berpendapat bahwa dokter desa cukup berhasil jika dinilai dari tolok ukur indikator capaian dinas. Misalnya pada pendataan dan angka-angka mortalitas, morbiditas, stunting, gizi buruk, sakit malaria dan sebagainya, keberhasilan itu tidak lepas dari peran dokter desa.

“Kita tidak bisa menampik, karena kegiatan yang dilakukan teman-teman desa dan timnya, indikator berhasil diperbaiki,” klaimnya.

Sebaliknya jika diasumsikan tidak berhasil, maka menurut Bahrudin, disebabkan jumlahnya yang masih kurang.

Secara kecukupan, jumlah dokter yang menandatangani kontrak belum sepadan dengan jumlah desa. “Setelah kita lakukan evaluasi, itulah yang menjadi titik poin kita untuk lebih mengaktifkan dan mengoptimalkan teman-teman ini di desa.” “Bahwa mereka harus tinggal di desa, kita sih tidak ada masalah. Bahkan kemarin kita sudah cerita bahwa kita mau sediakan rumah di desa. Hanya saja pascagempa, rumah di desa-desa itu hancur,” akunya. (ari)

Penyedia Jasa Haji dan Umrah Khawatir Merugi Selong (Suara NTB) Kebijakan penghentian penerbitan visa umrah yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi membuat para penyedia jasa haji dan umrah di Lombok Timur (Lotim) kelimpungan. Travel Haji dan Umrah khawatir merugi, karena beberapa jemaahnya sudah ada yang diberangkatkan dan berada di Surabaya.

H. Mustafa Al. Bakri, dari Travel Fidya Tour, mengaku tidak menduga adanya penghentian visa dan penutupan pemberangkatan ke Arab Saudi. Sementara jemaah umrah yang berangkat melalui travelnya sudah siap. Begitu pun untuk travel sudah mempersiapkan semuanya berupa tiket, visa, dan hotel di Arab Saudi.

Akan tetapi, katanya, ia sangat mensyukuri jemaahnya mengerti atas kondisi demikian. Di mana pembatalan maupun penundaan pemberangkatan dari jadwal yang

sudah ditentukan itu bukan semata-mata dilakukan oleh pihak travel, melainkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Disebutkannya, jumlah jemaah yang akan diberangkatkannya sebanyak tiga bus atau 130 jemaah calon umrah yang rencananya diberangkatkan per tanggal 13 Maret 2020. Bahkan sudah melakukan manasik haji pada tanggal 23 Maret di Asrama Haji, NTB. Akan tetapi, lanjutnya, apabila pemasangan anti virus Corona dapat dilakukan makan proses pemberangkatan cepat dilakukan.

“Apabila tidak, maka pemberangkatan dilakukan penjadwalan ulang,” terangnya.

H. Mustafa Al. Bakri, memastikan untuk keamanan keuangan jemaah dipastikan aman. Meski pada dasarnya travel merugi, karena di beberapa travel yang lain ada jemaahnya yang berangkat hingga Surabaya kemudian dilakukan penyetopan. “Untuk biaya umrah saat ini sebesar Rp29,5 juta untuk paket bulan Maret khusus di Fisya Tour. Tapi kita menjamin uang masyarakat tidak hilang meskipun ada

Waspadai Virus Corona

Disnakertrans Tunda Pemberangkatan CPMI ke Sejumlah Negara

(Suara NTB/ist)

BANTUAN - Bupati Lotim H M. Sukiman Azmy didampingi Kepala Dinas Kesehatan Lotim Hasbi Santosa dan Direktur RSUD Selong, Tantowi berpose bersama Pinca BRI Selong Bayu Adityo usai penyerahan CSR mobil ambulans di Pendopp Bupati Lotim, Jumat (28/2).

BRI Selong Serahkan Ambulans ke Pemkab Lotim Selong (Suara NTB) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Selong memberikan bantuan pada Pemkab Lombok Timur (Lotim) berupa satu unit mobil ambulans. Bantuan dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) diserahkan Pimpinan Cabang (Pinca) BRI Selong, Bayu Adityo kepada Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy di Pendopo, Jumat (28/2).

Pinca BRI Selong, Bayu Adityo, CSR BRI berupa mobil ambulans ini diberikan untuk

Pemda Lotim dengan harapan bisa membantu dalam menangani masalah kesehatan di Kabupaten Lotim. ‘’Pilihan mobil ambulans dikarenakan salah satu kebutuhan masyarakat di Lombok Timur. Adanya bantuan BRI ini bisa menambah jumlah fasilitas umum di bidang kesehatan.

BRI siap terus membantu pemerintah daerah,’’ ujarnya.

Bayu menerangkan, pihaknya mengajukan bantuan untuk diserahakan kepada mitra kerja, dalam hal ini RSUD Selong.

Ia berharap bantuan ini dapat bermanfaat dan meringankan beban masyarakat Lotim.

Mengutip penyampaian Bupati Lotim, H M. Sukiman Azmy, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Lotim Iswan Rakhmadi berterima kasih pada pihak BRI. Bantuan ambulans dari BRI ini akan menambah armada dalam penanganan kesehatan dan bantuan ini sangat dibutuhkan Pemkab Lotim. Terlebih, masalah kesehatan di Lotim masih cukup berat. (rus)

Hadapi Tantangan Dunia Maya Selong (Suara NTB) Perkembangan era globalisasi belakangan menjadi salah satu tantangan berat. Tantangan hidup saat ini tak lagi pada dunia nyata semata tapi juga dunia maya. Dunia maya dimaksud adalah jejaring internet dan alat telekomunikasi.

Hal ini diungkapkan Kapolres Lotim, AKBP Tunggul Sinatrio saat menggelar Jumat keliling bersama Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy di Masjid Nururrasyid Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji, Jumat (28/2). Dikatakan banyak kasus tindak kejahatan terjadi akibat penyalagunaan teknologi informasi tersebut.

Gangguan keamanan dan ketertiban di suatu daerah bahkan keamanan negara bisa terjadi, karena imbas informasi melalui dunia maya tersebut. Muncul banyak berita hoaks atau berita fitnah. Masyarakat diminta tidak mudah percaya dengan berita hoaks dan diminta tidak saling menjelekkan dan saling menzalimi melalui media.

Kesempatan bersilaturahmi dengan warga melalui momentum Jumat keliling yang dilakukan Kapolres diisi juga dengan penyampaian pesan

tersebut, Hirsan mengakui jika animo masyarakat masih kurang, sehingga perlu dilakukan sosialisasi kembali mengingat Disnakertrans menargetkan jumlah pelamar mencapai angka seribu lebih. “Untuk pendaftaran sampai tanggal 15 Maret 2020. Sehingga kita harapkan masyarakat memanfaatkan peluang kerja ini,” harapnya, Jumat (28/2).

Adapun dalam pelaksanaan job fair ini, sebanyak 43 perusahaan hadir dengan waktu pelaksanaan job fair dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal 16 hingga 18 Maret 2020. Sementara untuk pelamar sejauh ini didomina-

si oleh pelamar tamatan SMU. Hal tersebut dikarenakan 43 perusahaan yang ikut serta dalam job fair bergerak di bidang niaga.

Hirsan menambahkan, tujuan pelaksanaan job fair dalam rangka mengurangi angka pengangguran di daerah ini. Pasalnya, Kabupaten Lotim merupakan angka yang cukup besar angka penganggurannya yakni sebesar 3,8 persen dari standar 2,0 persen. “Intinya job fair ini kita laksanakan untuk memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat kita, sehingga angka pengangguran berkurang,” ujarnya. (yon)

Selong (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menunda pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke sejumlah negara akibat merebaknya penyebaran virus Corona.

Ditemui Suara NTB, Jumat (28/2), Kepala Bidang PPTK pada Disnakertrans Lotim, Moh. Hirsan, mengungkapkan jika pihaknya hanya mengeluarkan surat keputusan dan merekomendasikan pembuatan paspor bagi calon PMI, sementara untuk pengurusan visa menjadi tanggung jawab perusahaan. Sementara untuk negara-negara, seperti Hong Kong dan Taiwan dilakukan penundaan pemberangkatan untuk mengantisipasi virus Corona. “Pengawasan terutama persyaratan memang diperketat,” jelasnya.

Kendati demikian, proses pelayanan tetap berjalan terhadap CPMI ke Hong Kong maupun Taiwan tetap normal. Di mana untuk pengiriman ke dua negara itu TKW dengan pekerjaan pembantu rumah tangga (PRT) maupun pengasuh orang tua dan anak. Akan tetapi pihaknya tetap menunggu sampai virus Corona tidak ada lagi.

Menurut Moh. Hirsan, sejauh ini masyarakat sudah memahami kondisi yang terjadi hampir di seluruh dunia, sehingga CPMI

yang semula berangkat ke Hong Kong maupun Taiwan mengalihkan ke pemberangkatan ke Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura.

Disnakertrans Lotim terus melakukan koordinasi dengan KBRI maupun KJRI dalam mendeteksi keberadaan WNI khususnya Lotim yang ada di luar negeri. Dipastikan, sampai saat ini tidak ada WNI atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Lotim yang bekerja di negara China menyusul merebaknya virus Corona dari Wuhan China. “Bisa kami pastikan tidak ada karena tidak ada job ke negara China. Akan tetapi kami tidak tahu kalau ada tenaga kerja kita di sana yang berangkat secara ilegal,” terangnya.

Selama ini, lanjutnya, untuk negara-negara Asia yang menjadi lokasi penempatan, di antaranya Malaysia, Singapura, Brunai Darussalaman, Taiwan, Hong Kong, Papua Nugini, dan Jepang dengan penempatan secara mandiri dan program government to government.

Sementara untuk negara di Eropa yaitu Polandia. Terkait penempatan negara-negara Asia lainnya inipun, pihaknya berkoordinasi dengan pemerintah terkait dan secepatnya mengurus pemulangan maupun kebijakan lainnya untuk menjaga keamanan dan keselamatan PMI. (yon)

Lomba Teater Tingkat Nasional

SMAN 1 Gangga Masuk 10 Besar (Suara NTB/ist)

JUMAT KELILING - Kapolres Lotim Tunggul Sinatrio saat menghadiri Jumat Keliling di Masjid Teros, Jumat (28/2).

Pesan lainnya diingatkan jaga kamtibmas. Kapolres yang baru beberapa pekan di Lotim orang nomor satu di lingkup ini menjadikan kegiatan kegia- Polres Lotim ini agar masyatan bernuansa religius dalam rakat tidak menyalahgunakan penyampaian pesan pesannya. narkoba. Narkoba katanya sanKapolres menyatakan ia gat berbahaya. Kepolisian tersudah intruksikan kapolsek us mencari resep menekan dan melakukan hal yang sama. Di memberantas peredaran narkomana selain Jumat keliling di- ba. Tidak bisa sendiri, polisi lakukan pula sholat kunjungan pun melibatkan para pendakke masjid masjid setiap hari. wah di desa desa untuk terus “Setiap hari saya berkeliling ke syiarkan perangi penyalahgunaan narkoba. (rus) masjid-masjid,” tuturnya.

43 Perusahaan Dipastikan Ramaikan ’’Job Fair’’ Lotim Selong (Suara NTB) Persoalan pengangguran di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjadi salah satu atensi pemerintah setempat. Salah satu langkah yang dilakukan saat ini berupa pelaksanaan Job Fair 2020. Di mana job fair ini diikuti sebanyak 43 perusahaan yang sebagian besar bergerak di niaga.

Kepala Bidang PPTK pada Disnakertrans Lotim, Moh. Hirsan, mengatakan jumlah pendaftar dalam job fair hingga tanggal 27 Februari 2020 sebanyak 335 orang selama dua minggu dibuka. Melihat angka

(Suara NTB/yon)

BARANG - Koper milik jemaah umrah yang ada di kantor salah satu penyedia jasa haji dan umrah di Lotim. nag Lotim sebanyak 365 jemaah. penundaan ini,” tegasnya.

Sementara, Kepala Kemenag Sementara untuk pemberian reLotim, H. Azharuddin, MSy, jum- komendasi apakah tetap jalan lah travel di NTB sebanyak 31 atau dihentikan terkait penyetotravel dan 1 cabangnya di Kabu- pan pemberangkatan jemaah paten Lotim. Sementara jumlah umrah, Kemenag Lotim masing jemaah umrah yang sudah menunggu instruksi dari Kanwil direkomendasikan oleh Keme- Kemenag NTB. (yon)

(Suara NTB/yon)

SERAHKAN - Sejumlah pelamar kerja dalam rangka job fair 2020 menyerahkan berkas di petugas yang ada di Disnakertrans Lotim, Jumat (28/2).

Tanjung (Suara NTB) Meski tidak meraih juara, prestasi non akademik siswa SMAN 1 Gangga Kabupaten Lombok Utara (KLU) patut diacungi jempol. Betapa tidak, dalam Lomba Teater Tingkat nasional yang diadakan Kemendikbud di Lampung, September 2019 lalu, siswa delegasi Provinsi NTB ini mampu bersaing dengan ratusan SMA dari seluruh Indonesia.

Prestasi yang diraih itu bukan tanpa alasan. Siswa berhasil menampilkan performa Monolog mengesankan. Adalah Septian Paradesa, siswa kelas XII asal Dusun Karang Anyar, Desa Gondang ini, mampu membawakan Monolog berjudul Kayon karya Artur S. Nala. “Kayon bercerita seorang pemuda yang menyukai pewayangan. Suatu ketika lat pewayangan hilang, pemuda itu mencarinya sampai ketemu,” ujar Septian menceritakan garis besar Kayon, Jumat (28/2).

Sebelum tampil di tingkat nasional, Septian yang membawa nama sekolah harus berjuang melewati persaingan dengan sekolah lain. Di tingkat Kabupaten, Teater SMAN 1 Gangga menjadi juara I. Ada 6 mata lomba monolog yang diikuti. Empat mata lomba juara pertama, antara lain, teater, gitar solo, vocal putri, dan cipta puisi. Sedangkan dua mata lomba, menduduki peringkat tiga yaitu baca puisi dan tari. “Saat lomba di provinsi, teater SMA 1 Gangga meraih juara I dan menjadi wakil di tingkat nasional. Di sana gagal juara, tapi masuk 10 besar.

Kalau tidak salah antara peringkat 4 atau 6,” sambungnya.

Menyadari potensi yang di-

(Suara NTB/ari)

Septian Paradesa miliki, Septian yang bercitacita menjadi seorang seniman ini ingin mengembangkan bakatnya. Usai menamatkan studi di SMA 1 Gangga nanti, ia berniat melanjutkan kuliah di Institut Seni Yogyakarta.

Selain itu, Ia berharap kegiatan ekstrakurikuler SMAN 1 Gangga dapat kembali mencuri perhatian publik melalui proses regenerasi anak didik.

“Organisasi teater sendiri baru terbentuk 2018. Karena prestasi kemarin, sekarang hampir semua kawan-kawan kelas X ikut teater,” sebutnya.

Kegiatan non akademik ini berperan penting dalam menumbuhkan karakter anak didik.

Penggalian bakat dan minat setidaknya diketahui setelah siswa menggeluti ekstrakurikuler tersebut. “Dukungan sekolah sudah optimal, walaupun panggung teater belum standar dan masih terbuka, tapi minimal sudah ada,” tandasnya. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 29 Februari 2020

Halaman 5

KETUA Bale Mediasi NTB, H.L. Mariyun, mendorong Pemkab Lombok Tengah (Loteng) segera membentuk Bale Mediasi. Bale Mediasi ini sebagai salah satu wadah untuk membantu menyelesaikan perkara hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Karena pada hakekatnya, tidak semua persoalan hukum harus diselesaikan melalui pengadilan.

“Ada kasus-kasus hukum yang sesungguhnya bisa diselesaikan secara keluargaan di bawah tanpa harus melalui proses peradilan. Di sinilah Bale Mediasi tersebut berperan,” ungkap H.L. Mariyun, usai bertemu Bupati Loteng, Jumat (28/2).

Menurutnya, pembentukan Bale Mediasi itu sudah diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 tahun 2016.

Di mana sengketa hukum boleh diselesaikan di luar peradilan.

Ia menjelaskan, keberadaan Bale Mediasi tidak hanya berperan serta tempat mediasi untuk menyelesaikan perkara hukum. Tetapi juga bisa menjadi wadah pembelajaran hukum, sehingga masyakat di daerah ini bisa melek hukum.

“Kasus-kasus ringan seperti kasus maling ayam, perdata atau kasus lainnya kan tidak mesti diselesaikan melalui proses peradilan. Bisa melalui Bale Mediasi,” terangnya.

Selain akan lebih meringankan tugas hakim dan aparat kepolisian, keberadaan Bale Mediasi juga bisa menghemat anggaran negara untuk menangangani kasus hukum yang terjadi. Karena negara tidak harus mengeluarkan anggaran hanya untuk mengurusi kasus-kasus ringan, karena sudah bisa diselesaikan di tingkat bawah di Bale Mediasi.

“Bayangkan berada anggaran yang harus dikeluarkan aparat kepolisian menangani satu perkara saja. Belum lagi di tingkat pengadilan. Tapi kalau ada Bale Mediasi, tidak perlu harus mengeluarkan anggaran segala,” imbuhnya.

Belum lagi ketika harus melakukan penanahan terhadap pelaku kejahatan, maka negara harus menanggung biaya makan pelaku kejahatan selama masa penahanan. Tetapi kalau ada Bale Mediasi, negara bisa lebih hemat.

Potensi gesekan ditengah masyarakat, akibat dari penanganan hukum juga bisa diminimalisir, karena persoalan sudah bisa diselesaikan di tingkat bawah. “Banyak keuntungan yang bisa diperoleh dengan adanya Bale Mediasi ini. Baik itu dari sisi masyarakatnya maupun negara. Dan, Loteng kita berharap bisa mewujudkan hal tersebut,” harapnya.(kir) H. L. Mariyun

Praya (Suara NTB) Seluruh proyek bermasalah dan gagal tuntas di tahun 2019 lalu, bakal dievaluasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dari pemerintah daerah dalam menyikapi persoalan yang terjadi dalam pengerjaan sejumlah proyek gagal tuntas di daerah ini.

Demikian diungkapkan Sekda Loteng, Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (28/2).

Dikatakannya, ada beberapa proyek yang memang tidak bisa dituntaskan sampai akhir tahun 2019 lalu. Namun oleh pengguna anggaran (PA) sudah memberikan kesempatan kepada pihak rekanan bersangkutan. Dan, tentunya itu sudah melalui prosedur dan mekanisme yang ada. “Soal kemudian

ada kekeliruan, nanti akan kita evaluasi,” terangnya.

Rencananya, OPD terkait yang proyeknya ada bermasalah atau tidak tuntas akan dipanggil dan dimintai keterangan terkait penanganan proyek yang tidak tuntas tersebut. Hasilnya, akan menjadi dasar pertimbangan dalam menyikapi proyekproyek tersebut ke depan.

Beberapa proyek yang tidak tuntas di antaranya pemba-

ngunan tiga kantor camat dan beberapa puskesmas. Ia pun memastikan, semua proyek yang tidak tuntas anggarannya tidak akan dibayar penuh. Tetapi harus disesuaikan dengan aturan yang ada. “Seperti apa tindaklanjut nantinya, tunggu hasil evaluasi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng, L. Firman Wijaya, mengatakan, khusus untuk proyek pem-

bangunan tiga kantor camat, yakni Kantor Camat Jonggat, Kopang serta Pujut statusnya sudah putus kontrak, karena sampai batas akhir pemberian kesempatan, proyek senilai Rp 8,2 miliar tersebut tidak kunjung tuntas. “Prinsipnya kita jalankan aturan yang ada.

Kalau memang proyek tidak bisa diselesaikan, ya kita putus kontrak,” imbuhnya.

Selain pemutusan kontrak, CV. Total Karya Utama selaku rekanan proyek kantor camat juga bakal dikenakan sanksi lain, berupa sanksi denda keterlambatan pengerjaan serta sanksi pengusulan masuk dalam daftar blacklist, sehingga ke depan rekanan tersebut

(Suara NTB/kir)

Proyek Bermasalah di Loteng akan Dievaluasi

Bentuk Bale Mediasi

H. M. Nursiah tidak akan bisa ikut dalam tender proyek di daerah ini. (kir)

Tak Terima Hasil Verifikasi

PJU Banyak Mati

Jalur ’’Bypass’’ Bandara Rawan Aksi Pendukung H. L. Saswadi Datangi KPU Loteng Kejahatan dan Kecelakaan

(Suara NTB/kir)

Pedagang di Pasar Kuripan Ditertibkan

(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) Pedagang di Pasar Kuripan Desa Kuripan Selatan ditertibkan lantaran mengganggu lalu lintas di jalur tersebut. Pedagang yang didominasi pedagang sayur ini jualan di bagian depan dan badan jalan, sehingga sehingga mengakibatkan kemacetan.

Kepala Desa Kuripan Selatan Hasbi yang dikonfirmasi, Jumat (28/2), mengaku, pedagang sayur semuanya mau berjualan di depan pasar, sehingga pedagang lain pun ikut jualan di depan. Menyikapi ini, pihaknya bersama camat dan tim kecamatan turun sejak dua minggu lalu melakukan sosialisasi kepada pedagang sebelum dilakukan penertiban.

Setelah dilakukan pendekatan kekeluargaan, pedagang pun atas kesadaran sendiri pindah secara bertahap. Meski belum semua pindah ke bagian dalam. Ia pun berharap pedagang pindah tanpa melalui penertiban oleh tim. Pihaknya pun memberi waktu hingga hari minggu nanti bagi pedagang yang mau pindah.

Dijelaskan, sejauh ini pedagang di Pasar Kuripan sebanyak 85 orang. Khusus pedagang sayur yang jualan di depan sebanyak 40-50 orang. Pihaknya pun memindahkan pedagang ke bagian belakang, Namun mereka jualan di los sementara.

Di samping ada pasar yang sudah dibangun pasar untuk menampung mereka. Akan tetapi ada pedagang yang enggan menempati los pasar yang ada, karena bangunan tak sesuai.

Sebab tempat jualan pasar ini seperti tempat jualan daging.

Sementara itu Camat Kuripan Banu Harli mengatakan pihaknya didatangi mandor pasar bersama bagian pajak menyampaikan penertiban pasar tersebut. Pihaknya pun menggelar rapat dengan Bapenda, Dinas Perhubungan dan Disperindag membahas masalah ini. Sebab di Pasar Kuripan menjadi prioritas masalah penertiban pedagang. “Karena pasar jangan sampai tidak ditempati, sayang bangunan sudah dibangun. Kami pun melakukan pendekatan kekeluargaan. Sehingga sekarang sudah mulai bergeser pedagang,” jelas dia. (her)

TERTIBKAN - Camat Kuripan Banu Harli bersama Kades Kuripan Selatan Hasbi turun menertibkan pedagang di pasar yang menyebabkan kemacetan.

Sengketa SDN 2 Bengkel, Pemda Pegang Bukti Baru Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) bakal menempuh langkah hukum Peninjauan Kembali (PK) dalam sengketa lahan SDN 2 Bengkel Kecamatan Labuapi. Pihak pemda tengah mengumpulkan bukti-bukti pendukung untuk melakukan upaya PK tersebut.

Terkait hal ini, Kabag Hukum Setda Lobar Ahmad Nur Alam, menjelaskan, Pemda Lobar pun sudah berkonsultasi dan menyampaikan rencana tersebut ke pihak DPRD. Apalagi sekarang pihak pemda pun telah memegang bukti baru untuk mengajukan PK ke MA. “Kita mau ajukan PK, dan masih proses. Kita sudah konsultasi dan kita sampaikan kepada DPRD (untuk PK). Dan penanganan sengketa ini kita lakukan bersama Aset (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah – BPKAD),” ujarnya, Jumat (28/2).

Sementara itu, Kepala BPKAD Lobar, H. Fauzan Husniadi mengaku sudah menemukan bukti baru yang akan diajukan untuk PK.”Kami sudah temukan data bahwa tanah itu milik Kementerian Sosial. Datanya jelas, dan yang membangun itu Kabupaten Lombok Barat,” bebernya.

Lahan itu sendiri sebelumnya milik Kementerian Sosial yang diberikan kepada Pemkab Lobar dan pembangunan sekolah itu dilakukan oleh Pemkab Lobar atas izin kementerian.

Menurutnya data tersebut tidak terungkap dalam persidangan, sehingga menyebabkan pemda kalah. Pihaknya tidak mengetahui pasti mengapa lahan itu bisa diklaim milik warga. “Itu (lahan) masih tercatat di kami pembangunannya,” klaimnya.

Kepala Desa Bengkel, H M Idrus yang dikonfirmasi kabar itu membenarkannya. Hanya saja pihak desa tidak tahu pasti kronologi awal kejadian lahan itu bersengketa. Pihaknya hanya mengetahui ketika putusan pengadilan sudah keluar. Bahkan dari putusan pengadilan yang dimenangkan oleh ahli waris lahan itu, Pemkab Lobar diminta untuk memberikan ganti rugi sekitar Rp 1 miliar. “Kalau kejadian pastinya kami tidak tahu,” bebernya pekan lalu. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Kondisi jalur bypass Bandara Internasional Lombok (BIL) I dan II di banyak titik gelap gulita lantaran lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)nya mati dan tertutup dahan pohon. Akibat kondisi gelap gulita, jalan negara ini rawan terjadi aksi kejahatan, seperti penjambretan dan pencurian dengan kekerasan.

Pantauan koran ini pada Kamis malam lalu, banyak titik di jalur BIL ini gelap.

Banyak lampu PJU mati, dan tertutup oleh dahan pohon.

Ada juga lampunya kedap kedip, seperti lampu disko. Kondisi ini bahkan dimanfaatkan oleh para muda mudi sebagai tempat berpacaran. Di samping itu, hampir semua ornamen PJU yang terbuat dari tembaga hilang dicuri.

Khususnya di jalur BIL 2, hampir semua ornamen sudah tidak ada. Tidak itu saja, pembatas jalan pada trotoar minim sekali, sehingga hal ini menyebabkan warga semaunya berbelok arah kendaraan.

Tak jarang, aksi nekat warga memotong jalur melalui trotoar ini menyebabkan kecelakaan. Bahkan merusak taman yang ada di jalur tersebut.

Hal ini pun menjadi sorotan Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi.

Berdasar hasil sidaknya ke jalur bandara tersebut, di bypass BIL 1 dan 2 yang masuk wilayah Lobar. Dari panjang Jalan sekitar 5 kilometer, hanya 36 PJU yang menyala.

Malah di antara itu, ada 6 titik lampu yang nyala sebelah.

Sedangkan untuk Bypass BIL 2, hanya 28 titik PJU yang tidak menyala. Dari total PJU 381, terdiri dari PJU pada bagian tengah sebanyak 127 tiang PJU, dan sisanya PJU di lajur kiri dan kanan.

Ditemui di kesempatan terpisah, Kepala Bidang Tata Kota pada Dinas Perumahan dan Permukiman H. Saifullah menjelaskan di Bypass BIL 1 ada 140 titik lampu, namun lebih dari seratus yang mati. “Problemnya ada di jaringan kabel bukan lampu. Ada konsleting di box panel di Sedayu. Kalau kita mau perbaiki, kita harus membongkar 1,5 kilo meter paving block karena itu jaringan bawah tanah,” terangnya.

(Suara NTB/her)

GELAP - Jalur BIL ini gelap akibat lampu PJU mati. Kondisi menyebabkan jalur ini rawan aksi kejahatan dan kecelakaan.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Lobar Iptu I Made Sugiarta mengatakan, terkait kondisi bypass yang gelap dan minim pembatas jalan menyebabkan terjadi kerawanan baik kecelakaan dan aksi kejahatan. “Di sana rawan kecelakaan dan kejahatan lainnya,” tegas dia. Sejauh ini tren kasus kecelakaan di jalur itu meningkat. Sejauh ini sudah terjadi lima kali kecelakaan tahun lalu.

Selain itu, kondisi jalan gelap menyebabkan kerawanan

kejahatan. Pihaknya pun sudah menyampaikan semua persoalan ini. Untuk mencegah kerawanan ini harus didukung fasilitas memadai, seperti lampu jalan harus terang dan dipasang pembatas di akses jalan tersebut. Kaitan dengan itu, pihaknya sudah bersurat kepada Balai jalan Nasional agar segera memasangkan pembatas jalan.

Surat itu ditembuskan Juga ke Dinas Perumahan dan Pemukiman agar dipasangkan lampu jalan. (her)

Nurul Adha Perjuangkan Pemberdayaan Ekonomi hingga Penanganan Kesehatan Rakyat Giri menang (Suara NTB) DPRD Lombok Barat (Lobar) sedang melakukan kegiatan reses di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Reses atau jaring aspirasi masyarakat (Jaring Asmara) ini bertujuan menyerap aspirasi kebutuhan masyarakat untuk selanjutnya diperjuangkan dan diadvokasi agar bisa direalisasikan oleh pemerintah.

Seperti reses yang dilakukan Wakil Ketua DPRD Lobar Hj. Nurul Adha. Selama sepekan turun reses, banyak menyerap aspirasi dan keluhkan masyarakat. Beberapa aspirasi yang banyak diserap dan fokus diperjuangkan ke depan, kaitannya dengan permasalahan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemuda melalui pelatihan dan bantuan-bantuan untuk menunjang mereka. ‘’Di samping itu, masyarakat banyak mengeluh terkait permasalahan ritel modern, pembangunan perumahan dan sampah,’’ akunya di sela-sela turun reses di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Jumat (28/2).

Di samping itu, ujarnya, ada juga desa mengusulkan ambulans desa untuk pelayanan kesehatan masyarakat.

Pihaknya pun akan mencari

celah apakah bisa diusulkan melalui dana pokok pikiran (pokir) atau pemda langsung yang turun tangan.

Menindaklanjuti hasil reses ini, catatan-catatan aspirasi warga masyarakat akan dituangkan dalam laporan reses yang nanti akan diparipurnakan. Terpenting kata dia, berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat tersebut berupaya diperjuangkan dan diadvokasi agar bisa masuk dalam

penyusunan APBD 2021.

Kemudian menindaklanjuti terkait keluhan masyarakat seperti di Labuapi sebagaimana hasil resesnya di Desa Karang Bongkot, terkait pembangunan perumahan yang menganggu irigasi pertanian dan ritel modern. Pihaknya akan berkoordinasi dengan lintas komisi untuk menindaklanjuti berbagai keluhan tersebut, termasuk dengan memanggil para OPD terkait. (her)

(Suara NTB/ist)

RESES - Wakil Ketua DPRD Lobar Hj. Nurul Adha saat turun reses ke Labuapi, Jumat (28/2).

Praya (Suara NTB) Puluhan massa pendukung bakal calon pasangan kepala daerah perseorangan, Drs. H.L. Saswadi, M.M., - H. L. Dahrun, Jumat (28/2) mendatangi gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng). Aksi ini dilakukan karena tidak terima hasil verifikasi berkas syarat dukungan oleh KPU Loteng.

Mereka menduga telah terjadi permainan dalam proses verifikasi tersebut yang menyebabkan syarat dukungan pasangan H. L. Saswadi – H. L. Dahrun, banyak berkurang. Padahal saat penyerahan berkas awal, pasangan ini sudah menyerahkan berkas syarat dukungan melebihi syarat dukungan minimal yang ditentukan. Namun setelah dicek, syarat dukungan justru banyak berkurang.

“Saat penyerahan awal dukungan yang diserahkan sebanyak 59 ribu lebih. Tetapi kenapa kemudian justru dalam berita acara penerimaan berkas syarat dukungan hanya 54.707 yang diakui oleh KPU Loteng,” ujar L. Zuprihatin, koordinator aksi.

Pihaknya menduga ada permainan dalam proses terbitnya berita acara penerimaan berkas syarat dukungan tersebut. “Berita acara dukungan yang dikeluarkan KPU Loteng ini kita nilai cacat hukum.

Karena tidak melalui prosedur yang ada serta kuat dugaan permainan,” tandasnya.

Datang sekitar pukul 15.00 wita, massa pendukung bakal pasangan calon warga langsung menggelar orasi di depan kantor KPU Loteng di bawah pengawalan ketat aparat Polres Loteng, massa aksi mengungkapkan kekecewaannya atas kinerja KPU Loteng yang dinilai buruk dan syarat kepentingan.

Massa pun mendesak Bawaslu Loteng turun tangan dengan segera merekomendasikan pembatalan berita acara penerimaan berkas dukungan yang dinilai cacat hukum tersebut.

Tidak hanya itu, mereka meminta aparat kepolisian melakukan penyelidikan kepada KPU Loteng atas dugaan pemalsuan dokumen serta penyalahgunaan wewenang.

Usai melakukan orasi sejumlah perwakilan masa aksi kemudian diterima oleh komisioner KPU Loteng. Dalam pertemuan ini, perwakilan massa kembali menyuarakan tuntutan dan menolak hasil verifikasi berkas syarat dukungan pasangan calon kepala daerah perseorangan, karena disinyalir banyak bermasalah.

Menjawab tuntutan massa, Ketua KPU Loteng, L. Darmawan menegaskan kalau pihaknya sudah bekerja sesuai aturan yang ada, sehingga pihaknya siap mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya.

Terkait proses verifikasi berkas syarat dukungan pasangan calon perseorangan. Kalaupun kemudian massa mau menempuh jalur hukum, pihaknya tidak mempermasalahkannya.

Di akhir pertemuan, situasi sempat berjalan panas, karena massa aksi tidak puas dengan penyampaian KPU Loteng. Sempat terjadi ketegangan yang melibatkan massa aksi dengan komisioner KPU Loteng. Beruntung aparat kepolisian bisa dengan sigap mengendalikan situasi, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak sampai terjadi. Tidak puas di KPU Loteng, massa aksi kemudian bergerak ke Bawaslu Loteng untuk melaporkan dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh KPU Loteng. (kir)

(Suara NTB/kir)

AKSI - Aksi pendukung paslon perseorangan H. L. Saswadi – H. L. Dahrun di KPU Loteng, Jumat (28/2).

Capaian PAD Sektor Perizinan Baru 7,4 Persen Giri Menang (Suara NTB) Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perizinan di Lombok Barat (Lobar) sampai saat ini masih rendah. Dari target Rp 3,9 miliar hingga 20 Februari tahun ini baru terealisasi sekitar 7,4 persen. Capaian PAD ini bersumber dari tiga, yakni ITPMB, IMB dan izin trayek. ‘’Dari tiga sumber ini yang paling besar realisasinya bahkan tahun lalu melampaui target, yakni ITPMB. Berbeda dengan restribusi IMB mengalami kendala akibat penurunan sejak pascagempa,’’ aku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lobar H. Ahmad Subandi, Jumat (28/2).

Dijelaskan, yang menjadi kendala retribusi dari IMB. Pasalnya dampak gempa menyebabkan penurunan pengurusan izin, termasuk yang membangun. Jalan keluarnya, jelas dia, berdasarkan hasil rapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Untuk menggenjot PAD dari IMB rencananya akan dibuat tim. Tim ini jelas dia akan membuat semacam kajian tek-

nis, terutama bangunan tak berizin dan melanggar roi jalan yang berada di jalan raya, baik itu jalan kabupaten, provinsi dan negara akan disisir.

Tim ini akan turun mengecek dan mengukur bangunan tersebut, selanjutnya tim akan ada semacam kebijakan. “Kalau bangunan itu melanggar 1-2 meter, maka akan diberi garis merah, maka bangunan yang tak melanggar roi akan diterbitkan izin. Pemilik akan mengurus izin dan uang retribusi bisa masuk ke daerah,” jelas dia.

Pemilik bangunan Juga akan diminta membuat surat pernyataan, bahwa pemilik bersedia pada saatnya ketika tim Pemda menertibkan bangunan yang tak sesuai roi jalan.

Sejauh ini lanjut dia, ada beberapa pemohon izin yang belum berani diterbitkan izinnya karena melanggar roi jalan dan bertentangan dengan perda.

Kalau ini dibiarkan jelas dia maka Pemda melanggar Perda.

Akan tetapi kalau melalui pola pengukuran tersebut maka Pemda tidak melanggar aturan, pemilik bangunan juga bisa memiliki IMB sebagai dasar mengajukan pinjaman. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 29 Februari 2020

Halaman 6

PKS Tarik Diri, Bupati Husni Tak Tahu Ada Koalisi Sumbawa Besar (Suara NTB) Belum lama ini, PKS memutuskan untuk menarik diri dari koalisi dengan PDIP di Pilkada Sumbawa 2020. Keputusan PKS ini lantaran memperhatikan banyak aspek terkait dinamika politik di Sumbawa belakangan ini.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc enggan berkomentar banyak.

Karena sebagai kader senior partai, ia tidak mengetahui bagaimana sebelumnya koalisi terbangun.

“Koalisi terbangun bagaimana bentuknya, dan kemudi-

an PKS menarik koalisi khusus Sumbawa, apa maknanya, apa sebabnya dan kedepan menjadi apa saya tidak paham,” kata Husni kepada wartawan, Jumat (28/2).

Menurutnya, dirinya tidak pernah berkomunikasi terkait koalisi dengan PKS. Dirinya juga tidak ada kaitan dengan

koalisi tersebut. “Sebenarnya saya tidak bisa berkomentar, karena tidak ada kaitan dengan saya. Saya tidak pernah berkoalisi dengan PKS. Tanya saja kepada PKS. Kalau dia (PKS) menarik diri khusus Sumbawa kapan koalisinya,” tanya Husni.

Seharusnya, kata Husni, di-

rinya sebagai calon Bupati dalam Pilkada Sumbawa harus mendapatkan pemberitahuan terkait koalisi. Apalagi dirinya sebagai kader di PDIP. “Sementara saya calon mesti diberi tahu dong. Saya juga kader. Jangan kemudian saya tidak menjadi pengurus kemudian diabaikan. Saya kader dan bupati dari PDI Perjuangan. Patut dan wajib tahu. Karena saya tetap masih kader,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu

Wilayah (TPPW) DPW PKS NTB, Sembirang Ahmadi yang dikonfirmasi Suara NTB membenarkan kabar pecahnya koalisi yang sudah dibangun dengan PDIP di Sumbawa itu. “Insya Allah begitu,” kata Sembirang via WhatsApp, Kamis (27/2).

Dijelaskan Sembirang, alasan partainya memutuskan menarik diri dari koalisi dengan PDIP murni dengan pertimbangan stabilitas dan kondusivitas daerah. Dimana saat ini diketahui di internal PDIP tengah bergejolak dengan kadern-

ya sendiri, yang tak lain Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril.

“Mencermati dinamika konflik internal PDIP yang sangat potensial menimbulkan kegaduhan dan ketidaknyamanan sosial. Bagi kami prinsipnya dalam politik itu mari kita kedepankan kepentingan stabilitas dan kondusivitas daerah daripada kegaduhan yang tidak produktif,” ungkapnya.

Ditegaskan Sembirang, PKS tak menghendaki untuk ikut diseret dalam pusaran konflik dalam internal PDIP,

hanya gara-gara karena PKS menjadi mitra koalisi dari PDIP. PKS tak menginginkan ada kesan yang terbangun bahwa ia ikut berada di balik konflik di internal PDIP. “PKS memilih keluar dari pusaran konflik tersebut dan kami menghormati seluruh proses, mekanisme, dan apapun keputusan PDIP. Silahkan PDIP berproses hingga tuntas di internalnya. Kami sangat menghormati proses dan mekanisme internal masing-masing partai,” tegasnya. (ind/ndi)

Telat Perpanjang SKTT, Dua WNA Kena Denda Taliwang (Suara NTB) Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menjatuhkan sanksi denda kepada dua Warga Negara Asing (WNA). Sebabnya, kedua WNA yang selama ini berdomisili di KSB itu dinyatakan lalai melakukan perpanjangan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).

Kepala Dinas Dukcapil KSB, H. Ibrahim, S.Sos mengatakan, batas waktu berlaku SKTT kedua WNA tersebut berakhir di awal bulan ini. Hanya saja, hingga tanggal berakhirnya, mereka tak segera melakukan perpanjangan. “Mereka datangnya lapor untuk memperpanjang, tapi sudah telat karena SKTT-nya sudah kadaluarsa. Jadi kami denda mereka,” katanya kepada Suara NTB, Jumat (28/2).

Sesuai ketentuan, bagi setiap WNA yang mendapat izin tinggal sementara dari pihak imigrasi. Minimal 14 hari setelah mendapatkan izin kantor imigrasi selanjutnya harus segera mengurus pula SKTT di wilayah administrasi tempat mereka akan berdomisili. Demikian pula jika akan melakukan perpanjangan SKTT diwajibkan mengurus sebelum dokumen SKTT terkini dinyatakan kedaluwarsa.

“Aturannya sudah tegas. Dan ada sanksi kita siapkan berupa denda kalau telat,” tegasnya.

Menurut dia, pengurusan SKTT di KSB sangat mudah. Seorang WNA yang akan berdiam diri sementara waktu hanya perlu datang langsung ke kantor Dinas Dukcapil. Atau dapat pula WNA tersebut diwakilkan. Prosesnya pun diklaim Ibrahim tidak ribet, karena syaratnya hanya berupa seluruh dokumen yang diterbitkan oleh pihak keimigrasian. “Dan yang terpenting pelayanan kami tidak dipungut biaya, alias gratis” cetusnya.

Dengan mudahnya proses pembuatan dan perpanjangan SKTT itu, Ibrahim menyebutkan, jika ada WNA yang telat melakukan pengurusan hal itu murni disebabkan kelalaian mereka. Sebab umumnya oleh pihak imigrasi, setelah seorang WNA diberikan izin tinggal selalu diinfokan mengenai ketentuan kewajiban mengantongi SKTT. “Oleh imigrasi mereka tetap diarahkan ke kami. Jadi kalau tidak ngurus mereka pasti lalai,” tandasnya.

Sementara itu, ditanya mengenai WNA yang mendapat izin tinggal menetap, mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) ini memaparkan, prosedurnya hampir sama. Hanya saja bagi WNA dengan status menetap oleh Dinas Dukcapil akan diterbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Biasanya yang izin tinggal tetap karena WNA bersangkutan ke sini ada keterikatan langsung dengan warga lokal. Misalnnya lewat perkawinan. Mereka ini kita masukkan dalam KK dan dibuatkan KTP tapi status kewarganegaraannya tetap WNA,” H. Ibrahim imbuhnya. (bug) (Suara NTB/ist)

Kelebihan Bobot, Atlet Tinju PON NTB Fokus Latihan Fisik Taliwang (Suara NTB) Para atlet tinju PON NTB yang sedang menjalani kegiatan Pelatda di Sasana Tinju Notorius Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) saat ini belum memasuki tahap pelatihan teknik. Di tahap awal ini pelatih memfokuskan mereka pada aktivitas latihan fisik.

“Untuk latihan teknik kita belum sampai ke situ. Kita sekarang masih fokus genjot fisiknya dulu,” terang Indah Dugi Cahyono, salah satu pelatih Pelatda Atlet Tinju PON NTB, kepada Suara NTB, Jum’at (28/2).

Selain baru memulai tahapan pemusatan latihan, menurut Dugi, ada alasan lain mengapa sementara ini para atlet digenjot fisiknya. Ia mengungkapkan, di awal latihan para atlet yang disiapkan turun di sejumlah kelas di PON Papua tahun ini, setelah dilakukan penimbangan berat badan. Beberapa diantaranya mengalami kelebihan berat badan atau over weight. “Mungkin karena sebelum pemusatan latihan ini mereka tidak rutin menjaga berat tubuhnya dan tidak intens latihan sehingga tidak terkontrol,” urainya.

Namun fokus kegiatan latihan fisik ini diyakini Dugi tidak akan berlangsung lama. Dirinya memperkirakan dalam waktu sepekan ke depan para anak asuhnya tersebut sudah bisa mencapai berat badan ideal sesuai nomor kelas yang akan diikutinya. “Kami sudah punya tekniknya (bagaimana menurunkan berat badan). Jadi pasti cepat fisik atlet menyesuaikan,” timpal Dugi yang juga merupakan pemilik Sasana Tinju Notorius KSB ini.

Sanjutnya untuk latihan teknik sendiri. Para atlet yang tediri dari 9 orang itu, diyakini Dugi, rata-rata tinggal pemantapan dengan intensitas latihan maksimal. “Mengapa saya yakin dengan atlet-atlet kita. Karena delapan dari mereka adalah anak asuh Notorius. Jadi saya sudah tahu persis kemampuan tiap atlet,” pungkasnya. (bug)

(Ist/dok dugi)

Suasana persiapan latihan para atlet tinju PON NTB di Sasana Tinju Notorius KSB saat ditinjau oleh kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTB, Ir. H. Husnidiaty Nurdin belum lama ini.

Gili Kalong (Suara NTB/ist)

Gili Kalong Keluar dari Hak Pengelolaan PTESL Taliwang (Suara NTB) Gili Kalong, salah satu pulau di gugusan Gili Balu’, kecamatan Poto Tano ternyata saat ini tidak lagi berada di bawah hak pengelolaan PT Eco Solution Lombok (PTESL).

Pulau yang terletak di perbatasan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Kabupaten Sumbawa itu kini dikelola sendiri oleh investor tunggal.

Di tangan investor tunggal itu, pulau Kalong kini di bawah naungan bendera PT Gili Kalong Lestari (GKL). Di mana perusahaan tersebut tetap memiliki konsen mengembangkan pulau menjadi salah

satu destinasi wisata bahari di KSB. “Konsep pengembangannya sama yang akan dilalukan ESL. Cuma memang tidak lagi di bawah ESL,” terang sekretaris Bappeda Litbang KSB, Mars Anugerainsyah, S.Hut., M.Si kepada Suara NTB, Jumat (28/2).

Ia menjelaskan, investor yang bersedia mengelola Gili Kalong itu sebelumnya merupakan salah satu bagian pemodal PTESL. Namun sejak akhir tahun 2018 lalu, investor tersebut kemudian lebih memilih fokus ke Gili Kalong dan meninggalkan PTESL. “Nama investornya Mr. Nicklas Adler

dan dia sudah ketemu dengan pak bupati menyampaikan keseriusannya itu,” timpalnya.

Mars mengakui, sebelum memulai investasinya di Gili Kalong, PTGKL masih membutuhkan sejumlah izin untuk dilengkapi. Dan untuk itu, Pemda KSB siap memfasilitasinya terutama perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten siap dipercepat. “Pak bupati sampaikan ke Mr. Niclas siap memfasilitasi izin-izin yang dibutuhkan,” ujarnya.

Dengan keluarnya, Gili Kalong dari manajemen PTESL maka kini ada 3 perusahaan pengelola yang siap menan-

Inspektorat KSB Masih Kekurangan Auditor Taliwang (Suara NTB) Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat, I Made Budi Artha, S.Sos, MM mengaku ketersediaan tenaga pengawas internal pemerintah (APIP) yang dimiliki saat ini belum maksimal. Bahkan jumlah tenaga pangawas yang disyaratkan di Kabupaten/Kota sekitar 45 orang di KSB hanya ada 10 orang saja. Akibatnya, penanganan kasus serta laporan pengaduan masyarakat terutama dari desa belum bisa ditangani dengan cepat.

“Harus diakui memang ketersediaan tenaga APIP kita masih belum belum maksimal dan terbatas. Kendati demikian, kami tetap berupaya supaya laporan pengaduan yang telah dilayangkan dan kasus lainnya tetap akan kami selesaikan. Karena sebagai pengawas internal pemerintah kita juga dituntut untuk menyelesaikan semua perkara yang sebelum ditangani Aparat Penegak

Hukum (APH),” ungkapnya kepada Suara NTB, Jumat (28/2).

Dikatakannya, saat ini Inspektorat memiliki peranan penting dalam tatanan penegakan hukum. Dimana Aparat Penegak Hukum (APH) tetap akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Inspektorat dalam penanganan tindak pidana korupsi khususnya. Tidak bisa APH langsung masuk begitu saja ke kasus tersebut tanpa melalui Inspektorat. Apalagi, sudah dilakukan penandatanganan MoU yang dilaksanakan di Mataram belum lama ini.

Hal ini menjadi salah satu celah agar pengawasan internal dimaksimalkan di KSB. Meskipun sampai dengan saat ini penanganan laporan pengaduan dan kasus lain tidak sampai molor, tapi jika kasusnya banyak pasti akan kelabakan juga nanti. Makanya disamping harus ada penambahan tenaga baru se-

bagai pengawas, kualitas pegawai yang ada juga akan terus dimaksimalkan.

Untuk itu, pihaknya berharap dengan adanya tambahan tenaga 17 auditor baru yang dibuka pada saat penerimaan CPNS bisa memberikan angin segar untuk memaksimalkan fungsi Inspektorat itu sendiri.

Hal ini tentu sangat beralasan, karena kondisi saat ini Inspektorat diminta sebagai leading sektor penanganan kasus yang ada di Pemerintahan sebelum berlanjut ke APH. Jika APIP sudah selesai, maka APH baru bisa masuk itupun harus ada rekomendasi dari APIP. “Pengawasan Internal saat ini semakin diperkuat perannya dalam penanganan semua masalah di Pemerintahan khsusunya tindak pidana korupsi. Untuk itu, kita minta SDM yang ada saat ini juga bisa ditambah supaya kami bisa lebih maksimal dalam bekerja,” tandasnya. (ils)

amkan investasinya di gugusan pulau Gili Balu’. Selain PTESL dan PTGKL ada PT Nusantara Oriental Permai (NOP) yang mendapat hak pengeloaan di pulau Belang.

Selanjutnya diungkapkan Mars, baru-baru ini bupati melaui Bappeda Litbang telah melayangkan surat peringatan kepada PTESL selaku pengelola Gili Balu’. Dalam suratnya tersebut Pemda KSB intinya menagih janji kejelasan realisasi investasi pariwisata yang sudah dijanjikan sejak 7 tahun silam itu.

Menurut dia, pemerintah merasa wajar mengingatkan

kembali komitmen perusahaan. Sebab sejak awal Pemda KSB telah memberikan dukungan maksimal kepada perusahaan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Mulai dari memuluskan seluruh izin yang menjadi kewenangan Pemda KSB, memfasilitasi perusahaan dalam mengurus izin di tingkat provinsi hingga pusat.

“Mereka juga sampai saat ini belum melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama, terutama terkait dengan realisasi investasinya itu sendiri,” tukasnya. (bug)

Revitalisasi Posyandu, Sumbawa Bangun Kesepahaman dengan Provinsi Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Sumbawa telah menandatangani MoU atau perjanjian kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB. Terkait revitaliasi posyandu melalui percepatan pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA), penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak menuju ketahanan keluarga.

Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas P2KBP3A Sumbawa, Tri Karyati S.Sos, dengan adanya MoU tersebut, beberapa kegiatan provinsi terkait program KLA, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan ketahanan keluarga akan dilaksanakan di Sumbawa. Termasuk pola pengasuhan keluarga. Tujuan perjanjian kerjasama ini, adalah pengembangan kapasitas kader Posyandu. Percepatan dan pengembangan KLA dan

(Suara NTB/ist)

Tri Karyati peningkatan kualitas penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Ruang lingkupnya, perencanaan dan penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan monitoring dan evaluasi. “Kita berharap dengan adanya MoU ini, bisa makin mempercepat progam kita di ddaerah untuk pnecapaian target,”tukasnya singkat. (arn)

Dermaga Labuhan Lalar Belum Layak Disandari Pedagang Kecil dalam Kota

Taliwang (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mengaku dermaga Labuhan Lalar belum layak untuk kembali digunakan meski perbaikan sudah rampung. Hal tersebut terjadi lantaran timbunan batu pengaman dermaga tergerus hingga ke dalam kolam labuh sehingga berbahaya bagi kapal yang akan bersandar. Bahkan hasil pengecekan di lokasi, terdapat tiga batu besar yang hingga saat ini belum diangkat sehingga akan sangat berbahaya jika kapal dipaksa untuk bersandar dengan kondisi arus bawah yang kuat.

“Memang setelah dermaga tersebut diperbaiki masih belum layak untuk digunakan kembali karena masih ada sisa pekerjaan yang belum dirapikan. Makanya kita minta dinas PUPRPP untuk bisa segera melakukan pembenahan sesuai dengan kondisi awal agar dermaga bisa layak digunakan.

Jika tidak kunjung diperbaiki juga, dikhawatirkan dermaga

ini akan kembali mati suri dan tidak akan bisa memberikan manfaat,” ujar Kepala UPTD Kepelabuhanan Pelabuhan Lalar Muhammad Amin, kepada Suara NTB, Jumat (28/2).

Dikatakannya, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim dan agen kapal dinyatakan dermaga dengan kondisi tersebut belum layak untuk digunakan kembali. Sehingga perlu dilakukan perbaikan sarana yang masih belum aman supaya dermaga ini bisa kembali beroperasi. Upaya untuk mempercepat pemulihan dermaga ini sengaja dilakukan karena kontrak PLTU Kertasari dengan Dermaga Labuhan Badas akan segera berakhir di akhir bulan Februari.

Jika dermaga ini tidak bisa juga dibenahi sesuai dengan standar keselamatan, dikhawatirkan dermaga ini akan kembali mati suri dan tidak akan memberikan manfaat apapun bagi daerah. Untuk itu, pihaknya berharap supaya Dinas PUPRPP sebagai pelaksa-

na perbaikan dermaga Labuhan Lalar agar masalah itu bisa segera diselesaikan. Sehingga asas manfaat dari keberadaan dermaga ini bisa kembali dirasakan dan tidak lagi mangkrak seperti tahuntahun sebelumnya.

Selain persoalan itu, pihaknya juga akan mencoba membangun kordinasi dengan management PLTU supaya tetap menggunakan dermaga Labuhan Lalar sebagai lokasi bongkar batu bara. Hal ini dilakukan supaya pendapatan asli daerah bisa terus meningkat lebih nya lagi dermaga yang terbangun dengan anggaran ratusan miliar bisa kembali digunakan.

“Kami sangat berharap agar DPUPRPP bisa segera merapikan pekerjaan yang ada dan menambah fasilitas yang belum dilengkapi supaya bisa digunakan kembali. Jika tidak kunjung diperbaiki, dikhawatirkan dermaga ini kembali mangkrak dan tidak memberikan manfaat lagi bagi daerah,” pungkasnya. (ils)

Sumbawa Butuh Sentuhan

Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Mohamad Ansori, menyatakan perlunya pemberdayaan masyarakat kota yang masih kurang mampu. Terutama pada pedagang kecil, dengan bantuan modal usaha untuk menggerakkan usaha ekonomi mereka.

“Ini sektor riil yang perlu kita berdayakan. Para pedagang kecil, bakulan, penjual jajanan keliling, penjual jamu, penjual sayur, rombong dan lainnya. Apalagi untuk sektor ini ddidominasi oleh kaum Ibu Ibu yang perlu dibantu dari sisi modal usaha ataupun pinjaman lunak dari Perbankan,” kata Ansori, kepada Suara NTB, Jumat (28/2). Setelah meleihat realitas sosial dan ekonomi masyarakat miskin kota.

Menurutnya, bantuan bagi pedagang kecil ini mungkin nilainya kecil, namun berpengaruh besar bagi ekonomi mereka. Sehingga sentuhan speerti inilah yang

(Suara NTB/ist)

M. Ansori dibutuhkan, termasuk dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Dengan sedikit bantuan, maka bisa mendorong pningkatan pendapata bagi mereka.

“Saya juga mengusulkan kepad Pemkab, agar Kredit Sahabat (Kerabat) peruntukkannya bisa diperluas. Tidak hanya bagi petani, tetapi juga pedagang kecil dan bakulan,” tukas Ansori. (arn)

SUARA NTB Sabtu, 29 Februari 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Lima Desa Ajukan Pemekaran, Keputusan Tergantung Kajian Teknis dan Gubernur (Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Lima Desa di Kabupaten Dompu mengajukan pemekaran Desa.

Usulan ini akan dikaji tim tingkat Kabupaten sebelum diputuskan memenuhi syarat atau tidak dilanjutkan ke Gubernur. Keputusan pemekaran Desa diputuskan Gubernur dengan rekomendasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Hairuddin

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu, Hairuddin, SH kepa-

da Suara NTB, Jumat (28/2).

“Ada lima Desa yang sudah ajukan proposal pemekaran Desa.

Desa Oo, Desa Sukadamai, Desa Lanci Jaya, Desa Doromelo, dan

Desa Pekat,” kata Hairuddin.

Dikatakan Hairuddin, ada beberapa indikator suatu Desa bisa dimekarkan. Diantaranya terkait jumlah KK dan penduduk, luas wilayah, dan potensi Desa. “Tapi yang paling utama, pemekaran Desa untuk pendekatan pelayanan pada masyarakat,” katanya.

Untuk memutuskan usulan ini memenuhi indikator yang ditentukan atau tidak, kata

Hairuddin, akan dibahas bersama tim yang dibentuk Bupati. Tim hanya memutuskan memenuhi syarat atau tidak.

Ada juga yang memenuhi syarat, tapi harus diperbaiki usulannya. Usulan ini akan dibahas kembali oleh Gubernur dan sebelum keputusan dikeluarkan, harus ada rekomendasi Mendagri. “Rekomendasi Mendagri itu jadi dasar Gubernur keluar SK,” ungkapnya.

Terkait peran DPRD Kabupaten dalam pemekaran Desa, Hairuddin mengatakan, sesuai ketentuan tidak lagi dibahas di Dewan. Tapi DPRD Kabupaten bisa saja mengajukan usulan ke DPRD Provinsi melalui fraksinya. “Karena keputusannya ada di Gubernur, rekomendasi DPRD Provinsi bisa saja menjadi salah satu pertimbangan sebelum keputusan dikeluarkan,” jelasnya. (ula)

Pilkades Serentak, Bupati Imbau Masyarakat Tetap Jaga Kekompakan

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Sumbawa Besar (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Lima bakal calon Bupati/Wakil Bupati dari Partai 12345678901234567890123456789012 Demokrat Sumbawa telah menuntaskan penyam12345678901234567890123456789012 paian visi dan misinya. Dari penyampaian visi dan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 misi tersebut, terlihat seberapa jauh pada kandidat 12345678901234567890123456789012 mendiagnosa persoalan di Sumbawa. Selanjutnya, 12345678901234567890123456789012 kelima bakal calon akan menjalani fit and proper test 12345678901234567890123456789012 di DPD Partai Demokrat NTB. 12345678901234567890123456789012 Sebagaimana disampaikan Sekretaris Tim Penjarin12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 gan DPC Partai Demokrat Sumbawa, Muhammad Iqbal 12345678901234567890123456789012 S.Sos, Jumat (28/2). Usai penyampaian visi misi kandi12345678901234567890123456789012 dat terakhir, H. M. Husni Djibril. Setelah sebelumnya, 12345678901234567890123456789012 penyampaian visi misi juga dilakukan oleh empat bakal 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 calon lainnya. Yakni, Syukri Rakhmat, Nurdin Ranggaba12345678901234567890123456789012 rani, H. Syarafuddin Jarot dan Arahman Alamudy.

12345678901234567890123456789012 “Satu orang bakal calon, Andy Tirta memutuskan 12345678901234567890123456789012 tidak ikut pemaparan visi misi atau mundur dari pen12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 calonan,” terangnya.

12345678901234567890123456789012 Penyampaian visi dan misi targetnya untuk menge12345678901234567890123456789012 tahui seperti apa gagasan dan ide para bakal calon 12345678901234567890123456789012 untuk Sumbawa. Sekaligus menyajikan ke publik, pros12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 es penyampaian visi dan misi yang dilakukan Tim Pen12345678901234567890123456789012 jaringan. Agar masyarakat mendapatkan informasi 12345678901234567890123456789012 tentang konsep dan gagasan yang dimiliki calon terse12345678901234567890123456789012 but. Sehingga publik bisa menilai. Bakal calon juga 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mesti bisa menyakinkan publik tentang pola fikir dan 12345678901234567890123456789012 cara mendiognosa masalah yang ada di Sumbawa.

12345678901234567890123456789012 “Tentu saja, yang paling penting ini silaturahmi 12345678901234567890123456789012 politik antar kandidat dan antar kader Parpol. Saling 12345678901234567890123456789012 mendukung, untuk kepentingan Sumbawa yang lebih 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 baik,”kata Iqbal.

12345678901234567890123456789012 Dari penyampaian visi misi, Tim Penjaringan juga 12345678901234567890123456789012 bisa menilai siapa calon yang betul betul memahami 12345678901234567890123456789012 persoalan Sumbawa dan solusi apa yang ditawarkan.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Kemudian siapa bakal calon yang masih bermimpi atau 12345678901234567890123456789012 mengkhayal. “Kita bisa menakar siapa calon yang betul 12345678901234567890123456789012 punya diagnosa masalah Sumbawa dan problematika 12345678901234567890123456789012 apa yang terjadi di Sumbawa. Siapa yang bekerja sung12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 guh sungguh dan siapa yang masih bermimpi,” ujarnya.

12345678901234567890123456789012 Nantinya, Tim Penjaringan akan memberikan skor 12345678901234567890123456789012 atau bobot penilaian dari paparan visi misi. Hasilnya 12345678901234567890123456789012 akan disampaikan ke DPC Partai Demokrat untuk 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 diteruskan ke DPD Partai Demokrat NTB. Kelima bakal 12345678901234567890123456789012 calon selanjutnya akan mengikuti fit and propert test 12345678901234567890123456789012 di DPD Demokrat NTB. (arn) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 M. Iqbal 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012

Lima Kandidat dari Partai Demokrat Tuntas Sampaikan Visi Misi

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/Polres Dompu)

DIRINGKUS - Ar alias Arif salah seorang jaringan pencurian kendaraan bermotor diringkus Timsus Polsek Manggelewa, Jumat (28/2).

Jaringan Curanmor Diringkus Polisi Dompu (Suara NTB) – Salah seorang jaringan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) berhasil diringkusTimsus Polsek Manggelewa, Jumat (28/2) Pukul 14.30 Wita. Ia Sy alias Arif asal Dusun Palia Desa Soriutu. Dari tangannya disita satu unit Honda

Beat dengan Nopol DR 3691 CY milik korban Fiska Mamona dari Ampenan, Mataram.

Paur Kasubag Humas Polres Dompu, Aiptu Hujaifah dikonfirmasi wartawan menyampaikan, tertangkapnya satu dari dua pelaku pencurian kendaraan ini buah pengembangan

keterangan dari saksi kejadian.

Di mana sekitar Pukul 4.00 dini hari saksi melihat dua orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor berhenti di gerbang kos milik korban.

“Salah satu pelaku masuk dalam kos-kosan tersebut dan beberapa saat kemudian ke-

RSUD Dompu Putus Kontrak Pengolahan Limbah Medis Dompu (Suara NTB) – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dompu, memutus kontrak kerjasama pengolahan limbah medis dengan PT. Pria asal Jawa Timur. Hal itu dikarenakan beberapa hal, salah satunya beban biaya terlalu tinggi dipatok perusahaan. Atas keputusan tersebut limbah yang dihasilkan kini terpaksa ditampung untuk sementara waktu.

Kasi Pemasaran dan Humas RSUD Dompu, Ida Fitriani, S. Keb., Bd., kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (28/2) menjelaskan, tak dilanjutkannya kerjasama yang sudah dibangun setahun terakhir ini menyusul beban biaya yang dipatok lebih tinggi jika dibading penawaran baru dari beberapa perusahaan yang mengajukan permohonan tahun 2020 ini.

“Karena kita ini BLUD, harus efektif efisiensi penggunaan anggaran juga. Jadi mungkin yang lama harga

(Suara NTB/jun)

Ida Fitriani perkilonya lebih tinggi dibanding penawaran yang baru,” ungkapnya.

Terhadap sejumlah perusahaan baru yang kini mengajukan penawaran, RSUD tengah menelaah MoU-nya. Pun proses ini akan dilakukan juga ketika memang PT. Pria kembali mengajukan permohonan kerjasama.

Untuk finalisasi ditargetkan secepatnya agar limbah medis

yang dihasilkan dan tertapung digudang segera dimusnahkan.

“Kita inikan pasti ada penilaian kinerja, manjemennya sedang menelaah semua. Lagi dibanding-bandingkan mana yang lebih baik,” ujarnya.

Jika sebelumnya gudang penampung sementara tak bisa dioperasikan, dengan diterapkannya cara baru berupa pemilahan limbah saat ini sehingga aman untuk difungsikan kembali. Meski demikian, karena tak adanya insinerator, pengolahan penanganannya terpaksa dipihakketigakan.

Kendati belum berbahaya dan mengancam kesehatan lingkungan, lanjut Ida Fitriani, penanganan limbah yang sudah tertampung selama tiga bulan secepatnya dilakukan.

“Harus secepatnya karena inikan berurusan dengan limbah.

Limbah tetap berjalan, pelayanan tetap berjalan jangan sampai akumulasinya banyak nanti,” pungkasnya. (jun)

Bupati Resmi Hibahkan Lahan untuk Pelabuhan Nusantara Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu resmi menyerahkan hibah lahan seluas 25 ha untuk rencana pembangunan pelabuhan Nusantara di Desa Mbuju kecamatan Kilo.

Penyerahan hibah dilakukan langsung oleh Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin kepada Dirjen Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan RI yang diwakili oleh Sekretaris Dirjen, Arif Toha, Kamis (27/2) di kantor Dirjen Perhubla Kementrian Perhubungan RI. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin melalui Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Dompu, Muhammad Iksan, MM kepada Suara NTB, Kamis (27/2) malam mengatakan, penyerahan sertifikat hibah tanah untuk rencana pembangunan pelabuhan Nusantara di Desa Mbuju Kecamatan Kilo dilakukan langsung oleh Bupati Dompu dan didampingi jajarannya. Penyerahan hibah tanah ini sebagai bentuk keseriusan Pemda terhadap rencana pembangunan pelabuhan yang bisa dikembangkan menjadi pelabuhan berskala nasional, bahkan internasional.

Keberadaan pelabuhan ini

(Suara NTB/Humas Dompu)

PENYERAHAN - Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin bersama Sekretaris Dirjen Perhubla Kementerian Perhubungan RI usai penyerahan sertifikat tanah seluas 25 ha yang dihibahkan Pemda Dompu ke Dirjen Perhubungan Laut untuk rencana pembangunan pelabuhan Nusantara Kilo di kantor Kementrian Perhubungan RI, Kamis (27/2). akan sangat mendukung kemajuan Kabupaten Dompu yang saat ini sedang membangun daerahnya dengan komoditi pertanian seperti jagung dan lainnya. Kabupaten Dompu yang kini dikenal sebagai daerah penghasil jagung, direncanakan jagungnya tidak hanya dijual dalam bentuk pipilan, tapi bisa diolah seperti pakan ternak dan lainnya.

“Syarat dibangunnya pabrik pakan, diantaranya ketersediaan pabrik yang memiliki kapasitas besar. Di lokasi rencana pelabuhan Nusantara ini

mampu untuk itu (dikembangkan pelabuhan berskala besar),” katanya.

Masyarakat Kabupaten Dompu juga sangat menanti keberadaan pelabuhan Nusantara Kilo. Karena pelabuhan ini akan menjadi pintu masuk untuk semakin mempercepat pembangunan Kabupaten Dompu. Selain sebagai daerah tempat mengirim barang dari Dompu, juga akan menjadi pintu masuknya barang dari luar ke Dompu. Sehingga harga jauh lebih murah dan berkembangnya sektor jasa. (ula)

luar dengan terburu-buru sambil mendorong sepeda motor,” ungkapnya.

Setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor korban, Ar dan rekannya Us alias Beti langsung menuju arah barat wilayah Kempo. Namun, saat itu satu motor digeret karena dalam kondisi mati.

Berbekal ketarangan saksi ini, lanjut Hujaifah, Timsus Polsek Manggelewa kemudian melakukan pengecekan CCTV sebuah tokoh yang tak jauh dari lokasi kejadian. Sehingga terungkap siapa kedua pelaku pencurian itu. “Dari petunjuk rekaman CCTV tersebut terli-

hat terduga pelaku sesuai yang diterangkan saksi. Kemudian pelaku langsung ditangkap di rumahnya,” ujar dia.

Dalam upaya pengungkapan kasus ini polisi baru mendapati satu dari dua pelaku, yakni Ar alias Arif. Sementara Us alias Beti masih dalam penyelidikan Timsus Polsek Manggelewa.

Untuk barang bukti sendiri hanya satu unit sepeda motor milik korban yang sempat digadaikan pelaku pada warga Desa Soro Barat Kecamatan Kempo. “Terduga pelaku lain atas nama Us alias Beti masih dilanjutkan penyelidikannya,” pungkas dia. (jun)

Rancangan Kegiatan FPT Belum Final Dompu (Suara NTB) – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Dompu, telah merancang sejumlah kegiatan untuk even Festival Pesona Tambora (FPT) April 2020 mendatang. Meski demikian, rancangan tersebut belum final dibahas pada tingkat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD).

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Dompu, H. Khairul Insyan, M.Si., kepada wartawan menyampaikan, ada banyak kegiatan pada even tahunan yang dirangkai HUT Dompu ke 205 ini.

Terbagi dalam empat item utama, yakni Dompu Eksbisi dengan delapan kegiatan seperti parade dan pawai budaya. Kemudian Tambora Main Event yang akan diisi gowes lintas tambora, tambora off road, jelajah kaldera, tradisi cera labu dan tiga kegiatan menarik lainnya.

Sementara untuk item ketiga, lanjut dia, ada Tambora Suporting Event dengan kegiatan lomba menembak, Dompu Fun Fishing, festival layang-layang, panen jagung masal dan sebagainya. “Kemudian malam puncak tanggal 11 itu diisi api unggun dan renungan suci, mungkin di pos I jalur pendakian,” ungkapnya.

Selain karena memasuki tahun kelima, agenda

ini akan dibuat semarak karena bertepatan juga dengan masa akhir kepemimpinan Bupati Dompu, Drs. H Bambang M Yasin.

Untuk dukungan anggaran sendiri, tegas Khairul Insyan, tetap bergantung pada APBD II, sementara dari provinsi dan pusat pihaknya tidak menaruh harapan besar.

“Karena tahun-tahun sebelumnya juga dukungan anggaran tidak terlalu banyak. Provinsi hanya urusan panggung saja, beban kita semua walaupun itu namanya kalender nasional.

Saya selama jadi Kadisbudpar disini ndak pernah dapat dukungan dana dari pusat, satu sen pun ndak ada untuk kegiatan FPT. Ndak tahu dia titip lewat provinsi atau apa,” ujarnya.

Dalam even tahunan dengan berbagai kegiatan yang akan digelar, Disbudpar belum berani memasang target kunjungan. Prinsipnya, ini masih pada tataran promosi pariwisata untuk dirasakan dampaknya satu atau dua tahun kedepan.

Dan itu terbukti pasca beberapa kali even ini dilaksanakan tren kunjungan ke tambora terus meningkat.

“Sekali lagi ini baru rancangan kami, nanti akan kita finalkan di rapat forum pimpinan daerah,” pungkasnya. (jun)

H. Khairul Insyan

(Suara NTB/jun)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 119 desa di Kabupaten Sumbawa akan berlangsung pada 4 Maret 2020. Terhadap hal ini, masyarakat diimbau tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan. Meskipun berbeda pilihan jangan sampai menimbulkan perpecahan.

Hal ini disampaikan Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc saat diwawancarai wartawan, Kamis (27/2).

Bupati mengharapkan partisipasi masyarakat untuk peduli terhadap Pilkades ini. Terutama dalam menentukan hak pilihnya. “Terhadap warga masyarakat, biasanya ada yang menarik tentang hitungan-hitungan hasil Pilkades itu. Ini yang harus dijaga, kekompakan, kebersamaan. Karena tujuan kita satu, yakni memilih pemimpin (kades) yang bisa berada di posisi terdepan dalam rangka membangun masyarakatnya sendiri. Kepada masyarakat yang berbeda pilihan, tidak boleh juga karena berbeda, kemudian seolaholah semuanya berbeda,”pesan Bupati.

Menurut Bupati, dari lima calon kades di masing-masing desa, masyarakat harus betul-betul memilih yang terbaik. Dilihat dari rekam jejak, cerdas, serta cermat. Betubetul bekerja keras dan bermanfaat untuk memajukan desa. Karena kemajuan desa merupakan simbul kemajuan pemerintah kabupaten.

“Kalau ini yang dipilih oleh rakyat, maka betapa bahagia saya sebagai Bupati Sumbawa memimpin kepala desa yang Insya Allah akan menjadikan Sumbawa ini betul-betul Hebat dan Bermartabat. Karena itu target akhir kita,” terangnya.

Bupati juga mengimbau, bagi yang tidak terpilih agar legowo dan pasrah atas pilihan rakyat. Begitupula bagi yang terpilih agar tidak bangga berlebihan. Adapun setelah terpilih kades juga harus memberikan pelayanan yang sama kepada masyarakat.

“Makanya saya imbau di awal pemilihan agar kita semua siap. Kalah menang sama saja. Hanya tinggal nasib yang akan menentukan siapa yang unggul dan siapa yang menjadi pejabat kepala desa,” tandasnya. (ind)

SUARA NTB Sabtu, 29 Februari 2020

Keamanan Pilkada Mataram

Kuncinya, Aparat dan Penyelenggara Netral Mataram (Suara NTB) – Tantangan Pilkada Serentak 2020 bukan hanya dari luar. Tetapi paling besar potensinya gangguan dari dalam, yakni penyelenggara Pilkada yang berpihak main banyak ‘kaki’. Pengamanan yang direncanakan sedemikian rapinya bisa langsung sirna. “Karena ketidaknetralan ini yang bisa menimbulkan riak-riak,” tegas Kapolresta Mataram Kombes Pol Guntur Herditrianto, Jumat (28/2) kemarin.

“Kuncinya aparat dan penyelenggara itu netral,” tambahnya. Dia enggan meremehkan potensi kerawan(Suara NTB/why) an. Sebagaimana Bawaslu Guntur Herditrianto RI yang menyebut skor Indeks Kerawanan Pemilu-nya mencapai 48,55. Polresta Mataram bakal mengeratkan koordinasi dengan TNI, KPU, dan Bawaslu.

Tahapan pra-Pilkada ini dimanfaatkan Polresta Mataram untuk menggiatkan penyuluhan dan pencegahan. Operasi Cipta Kondisi terus diperketat sampai nanti puncak pengamanan pada hari pencoblosan 23 September mendatang.

“Tujuannya ini untuk menurunkan eskalasi. Sifatnya pencegahan.

Nanti kalau sudah hari-H baru kita penempatan personel,” ucapnya.

Polresta Mataram mendapat anggaran pengamanan Pilkada sebesar Rp5 miliar. “Ini bukan angaran yang sedikit. Mudahan bisa kita manfaatkan dengan maksimal,” ujar Guntur. Anggaran itu untuk membiayai penggelaran pasukan dan peralatan yang sampai 2/3 dari total personel Polresta Mataram. Bahkan nanti akan ada tambahan dukungan dari Polda NTB dan Polres Lombok Barat.

Penempatan personel nantinya akan merata di setiap TPS. Untuk TPS rawan, penambahan personel dimungkinkan. Jumlah TPS diperkirakan antara 690 sampai 700 TPS. “Kita upayakan satu TPS satu anggota. Mudahan apa yang dikhawatirkan bisa ditangani,” kata Guntur. (why)

POLHUKAM

Halaman 8

Pilkada Serentak

Dukungan Golkar Berpeluang Dikocok Ulang Setelah Musda

Mataram (Suara NTB) – Masing-masing DPD II Partai Golkar di tujuh kabupaten/kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak, sudah menyerahkan usulan hasil penjaringan nama bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusung, ke DPD I Partai Golkar NTB. DPD I Golkar NTB kemudian juga sudah mengirim usulan nama-nama figur kandidat yang diusulkan oleh masingmasing DPD II. Akan tetapi usulan tersebut nantinya akan dikembalikan lagi oleh DPP setelah Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Golkar NTB. “Semua usulan dari DPD II itu sudah dikirim ke Jakarta.

Kemudian nanti DPP akan mengembalikan lagi setelah musda selesai untuk difinalisasi oleh DPD I,” ujar Ketua Harian DPD I Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi yang dikonfirmasi wartawan di DPRD

NTB, Jumat kemarin.

Dijelaskan Misbach, mengapa DPP akan mengembalikan usulan tersebut, karena untuk usulan resminya akan ditandatangani oleh Ketua DPD I Golkar NTB yang baru. Pengiriman ke DPP tersebut dilakukan lantaran akan digelar musda, dan sambil menunggu hasil survei. Sehingga usulan yang sudah masuk ke DPP tersebut belum menjadi usulan resmi terkait yang direkomendasikan untuk didukung.

“Karena yang menandatangani usulan itu nanti adalah ketua baru, sehingga apa yang

sudah dikirim ke DPP saat ini masih belum fix, karena nanti setelah musda akan dikembalikan lagi ke DPD I,” jelasnya.

Dengan alur proses pengusulan rekomendasi dukungan di Pilkada serentak 2020 di NTB tersebut, maka membuka peluang usulan arah dukungan Golkar bisa dikocok ulang oleh Ketua DPD I Golkar yang baru.

Karena itu, Musda Golkar NTB ini sangat strategis bagi penentuan arah dukungan Golkar dalam Pilkada 2020.

“Soal apakah ada perubahan atau tidak, jawabannya, bisa ya dan juga bisa tidak,

kan begitu. Karena kita belum tahu nanti apa instruksi dari DPP, apakah akan melanjutkan yang sudah ada, atau ini diubah,” ungkapnya.

Pelaksanaan Musda yang digelar beririsan dengan proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah 2020 di tujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB itu Maka dinamika politik Musda juga dinilai akan sangat kental diwarnai dengan tarik menarik arah dukungan Golkar dalam Pilkada 2020 mendatang.

Hal itu juga diungkapkan oleh pemerhati politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Ihsan Hamid. Menurutnya, hasil Musda diprediksi akan memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap peta dukungan Partai Golkar di Pilkada serentak 2020.

“Ketika Musda ini digelar

sebelum pilkada, maka tiket pilkada ini jadi barang jualan mahal dalam konstelasi politik perebut Ketua DPD Golkar.

Itu jadi barang mahal, tiket pilkada ini adalah emas politiknya musda,” kata Ihsan.

Diketahui Pilkada serentak 2020 di NTB akan digelar di tujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB. Menguasai suara tujuh DPD II yang akan melaksanakan Pilkada itu sudah cukup sebagai modal untuk menguasai kursi Ketua DPD I Golkar NTB. Sebab itu sudah setengah dari total 14 suara yang akan diperebutkan.

“Meskipun keputusan arah dukungan ada di DPP, tapi bagaimanapun juga Ketua DPD lah yang akan memastikan rekomendasi dukungan pilkada ke DPP. Karena bagaimanapun DPP biasanya akan merujuk rekomendasi daerah,” pungkasnya. (ndi)

Gugatan Arbitrase

Penyelidikan Dermaga Senggigi Berlanjut Mataram (Suara NTB) – Polda NTB enggan mundur menyelidiki dugaan penyimpangan proyek Dermaga Senggigi yang tidak selesai dikerjakan tahun 2019 lalu. Penyidik Subdit III Tipikor sudah turun cek lapangan. Meski demikian belum sampai melangkah ke klarifikasi saksi-saksi. “Saya belum terima hasil analisa dari tim yang turun ke lapangan. Nanti saya cek lagi,” ungkap Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana, Jumat (28/2) kemarin.

Tim sudah turun ke (Suara NTB/dok) lapangan mengecek kondiI Gusti Putu Gede Ekawana si proyek. Hasil analisa penyelidik belum disampaikan. “Saya belum terima hasil analisa mereka yang turun ke lapangan. Nanti saya minta ke tim,” jelasnya. Proyek yang menelan anggaran Rp8,74 miliar itu ditutup kontraknya. Kontraktor pelaksana CV Cipta Anugerah Pratama gagal menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Bahkan dengan deviasi yang minus.

“Sejak putus kontraknya kita sudah bisa mulai masuk. Kalau proyek yang masih berjalan kan kita harus tunggu selesai dulu. Kalau yang ini bisa,” terangnya. Proyek tersebut sebelumnya didampingi Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Kendati demikian proyek tersebut mengalami deviasi cukup tinggi. TP4D merekomendasikan untuk putus kontrak. Proyek tersebut dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Perhubungan Lombok Barat tahun 2019. Jumlahnya Rp 8,74 miliar. CV Cipta Anugerah Pratama memenangkan tender dengan penawaran Rp 8,3 miliar.

Pengerjaan proyek molor sampai batas akhir waktu kontrak. Progresnya hanya sampai 60 persen. Belakangan, kontraktor tersebut mengklaim progresnya sudah 70 persen. Sengketa itu berlanjut. Kontraktor menggugat PPK ke Badan Arbitrase. Eka menjelaskan, gugatan itu tak memengaruhi penyelidikan yang sudah dimulainya. “Kita tetap jalan. Tidak mungkin kita tunggu proses perdatanya selesai,” tandasnya. (why)

PPP Sumbawa Tak Bisa Paksakan Nurdin Segera Tetapkan Pasangan Mataram (Suara NTB) – Ketua DPC PPP Kabupaten Sumbawa, Rusli Manawari mengaku pihaknya tak bisa mengintervensi terlalu jauh, apalagi sampai memaksakan Nurdin Ranggabarani selaku kandidat bakal calon Bupati yang akan didukung pada Pilkada serentak Sumbawa 2020.

Menurut Rusli, soal siapa figur yang akan digandeng Nurdin sebagai wakilnya, sudah diserahkan kepada Nurdin untuk memutuskan. Sebab PPP sudah komitmen untuk memberikan keleluasaan kepada Nurdin untuk memutuskan calon wakilnya dan juga partai yang akan jadi mitra koalisi PPP dalam menghadapi Pilkada Sumbawa.

“Ndak mungkin kita akan keluarkan sikap tanpa ada komunikasi, inikan persoalan masih dalam proses penjajakan, dan belum ada yang sudah final,” ujar Rusli yang dikonfirmasi wartawan di DPRD NTB. Soal figur pasangan Nurdin, pihaknya akan mengajak Nurdin untuk berdiskusi terkait dinamika politik yang terjadi dalam penentuan calon wakil tersebut. Mereka tentu akan menghitungnya dengan sangat matang. “Kalau soal Nurdin akan berpasangan dengan Andi Tirta, ya sah-sah saja, tapi kita sampai saat ini belum ada informasi tentang itu. Karena itu kita akan panggil Nurdin untuk duduk bersama, kira-kira bagaimana,” ujarnya.

Bagaimana kemudian dengan kebijakan dari DPW PPP yang memberikan deadline waktu kepada Nurdin untuk memutuskan pasangannya, paling lambat sampai Sabtu (29/2) hari ini.

“Kalau soal deadline dari DPW, itu sah-sah saja, tapi kita (DPC) tdak punya hak kita untuk mendeadline, yang jelas kita sudah bersurat ke DPW menyampaikan usulan,” jelasnya.

Sebelumnya Nurdin diberikan deadline waktu oleh DPW PPP NTB untuk mengajukan pasangannya paling lambat sampai tanggal 29 Februari ini. Batas waktu itu diberikan kepada Nurdin karena sesuai tahapan, PPP NTB juga didesak selambat-lambatnya sampai akhir Februari ini sudah mengirimkan usulan paket pasangan calon yang akan diusung.

“Kita sampai tanggal 29 bulan ini, deadline cabang untuk segera serahkan paket pasangan calon dan koalisi, termasuk di Sumbawa,” ujar Sekretaris DPW PPP NTB, Muhammad Akri kepada Suara NTB. Diakui Akri, untuk DPC PPP Sumbawa memang sudah menyerahkan ke DPW PPP NTB usulan calon, namun belum lengkap dengan pasangan dan juga partai politik yang bakal jadi mitra koalisi PPP. Karena itu, DPW PPP NTB meminta Nurdin untuk segera memastikan pasangannya dan koalisi. “Kepada Nurdin juga segera putuskan dengan siapa dia berpasangan dan mana partai koalisinya. Karena kita sendiri tidak cukup, butuh lima kursi lagi dan itu kita berikan kesempatan pada dia untuk membangun komunikasi dengan partai lain,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/why)

DIGIRING - Tiga pelaku pencurian kotak amal masjid digiring aparat Polsek Ampenan, Jumat (28/2). Para pelaku ini mencuri untuk membeli narkoba.

Gara-gara Sabu

Pemuda Putus Sekolah Keliling Masjid Curi Kotak Amal Mataram (Suara NTB) – Narkoba membuat pecandunya rela berbuat apa saja.

Sabu sudah memengaruhi DD (15). Pria tidak tamat SMP ini keliling masjid-masjid. Bukannya beribadah. Tapi, menguras isi kotak amalnya. Duit tabungan akhirat jamaah itu dipakainya untuk membeli sabu.

Kapolsek Ampenan AKP Nasrullah mengatakan DD

sudah sembilan kali mencuri kotak amal masjid. Termasuk yang terakhir dilakukan DD di Masjid Lebai Sandar, Dayan Peken, Ampenan, Mataram.

“Memang spesialis kotak amal,” ucapnya, Jumat (28/2).

DD tidak mau beraksi sendiri.

Dia mengajak kawannya, JM (15) yang dijadikannya sebagai mata-mata. Berbekal motor yang dipinjam dari FR (13).

Mereka sama-sama dari Dayan Peken sehingga hapal benar dengan situasi sasarannya.

JM bertugas menunggu di luar pagar masjid. Sementara DD masuk ke dalam. Dia membongkar kotak amal yang terkunci gembok. DD sebenarnya sadar kamera CCTV memantau gerakgeriknya. Tapi dia cuek saja. Belakangan, rekaman CCTV itulah yang mengantarkannya ke sel

tahanan. Polsek Ampenan mengidentifikasi DD yang tengah membongkar kotak amal malam hari Kamis (27/2) kemarin. Tidak sulit akhirnya bagi Polsek Ampenan menangkap DD. “Uang kotak amal yang diambil Rp165 ribu. Hasilnya dipakai untuk membeli narkoba di Karang Bagu,” kata Nasrul. Dari interogasi, DD sudah dua tahun ini kecanduan

sabu. Sementara JM pelajar salah satu SMP Negeri di Kota Mataram ini tergolong masih coba-coba. Nasrul mengimbau agar anak-anak usia remaja dikawal ketat pergaulannya.

“Anak-anak jangan sampai terjerumus narkoba. Ini adalah salah satu contoh kasus.

Mereka ini mencuri uang hanya untuk membeli narkoba,” imbaunya. (why)

KPU Siap Hadapi MA Putuskan Jaksa Gugatan Paslon Kembalikan Uang Syahmat Independen

Parsel Lotim 2014

Mataram (Suara NTB) – Syahmat bakal makin lega menghirup udara bebas. Mahkamah Agung RI menguatkan putusan bebas terdakwa korupsi pengadaan paket lebaran Lombok Timur 2014 ini. Hakim kasasi juga memerintahkan jaksa penuntut umum mengembalikan uang titipan Syahmat. Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan mengatakan pihaknya belum menerima salinan putusan kasasi tersebut.

“Kalau nanti (salinan putusan) turun, jaksa Kejari Lotim yang akan melaksanakannya,” kata dia dikonfirmasi Jumat (28/2) kemarin. Majelis hakim kasasi yang diketuai Prof Mohamad Askin serta anggota majelis Dr Leopold Hutagalung dan Prof Surya Jaya menyatakan putusan dengan terdakwa Syahmat pada 24 Februari 2020 lalu. Mereka memutuskan untuk menguatkan vonis bebas pengadilan tingkat pertama.

Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Fathurrauzi, mengungkapkan, putusan MA tersebut menolak permohonan kasasi jaksa penuntut umum atas vonis bebas Syahmat.

“Artinya putusan sudah dianggap benar. Bahwa parsel diadakan maupun dibagikan kepada PNS sudah melalui mekanisme pembahasan,” terangnya.

Poin penting dari putusan kasasi itu, imbuh Ojik, bahwa jaksa penuntut umum harus mengambalikan uang titipan pengganti kerugian negara.

“Majelis (kasasi) memerintahkan jaksa mengembalikan uang titipan Rp175 juta kepada terdakwa (Syahmat),” jelasnya. Sebelumnya, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

(Suara NTB/dok)

BEBAS - Terdakwa pengadaan parsel Lotim 2014, Syahmat saat mengikuti persidangan di PN Tipikor Mataram. Vonis bebas Syahmat dikuatkan majelis hakim kasasi Mahkamah Agung RI. Negeri Mataram memvonis Syahmat dari tuduhan jaksa.

Majelis hakim pengadilan tingkat pertama itu menimbang diskresi pengalihan tunjangan kinerja daerah (TKD) PNS Pemda Lotim tahun 2014 menjadi pengadaan parsel lebaran tak menyalahi aturan.

Meskipun parsel itu juga turut dibagikan kepada PNS vertikal non Pemda Lotim.

Anggaran TKD telah disahkan pada APBD murni 2014 sebesar Rp4 miliar. Tetapi diubah menjadi pengadaan parsel lebaran sebesar Rp2,5 miliar. sebabnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lotim kala itu sedang mengatur pengetatan anggaran karena defisit. Syahmat pun mengeksekusi anggaran itu.

Daftar penerima disusun Kabag Umum kala itu. Namun Syahmat tak menuruti semuanya.

Dia membuat kebijakan sendiri karena parsel lebaran untuk masyarakat miskin sudah ter-

salurkan sebelumnya.

Hakim menilai tidak ada aturan yang menyatakan, mengubah anggaran TKD menjadi sandang pangan dilarang. Pengalihannya menggunakan mekanisme pembahasan. Parsel lebaran yang dibagikan Syahmt itu sebanyak 13.500 paket diadakan CV Restu Laksa Utama dengan anggaran Rp2,5 miliar. Paket itu berisi makanan ringan, sirup, gula, minyak goreng, sarung, dan kartu ucapan. Rinciannya 12.358 paket untuk CPNS dan PNS daerah Lotim.

Kemudian 781 paket untuk PNS dan non PNS instansi pusat.

Sebanyak 361 paket dibagikan untuk swasta yakni 45 paket untuk Selaparang TV, empat paket untuk klinik kesehatan, Bazda sebanyak 12 paket, dan yayasan Nurul Falah 298 paket. Paket itu diadakan sebagai pengganti TKD ke-13 tahun 2014 yang tidak dibayarkan kepada PNS dan non PNS daerah Lotim. (why)

Mataram (Suara NTB) – Dua pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah yang maju dari jalur perseorangan, yang ditolak KPU berencana akan melayangkan gugatan sangketa Pemilu ke Bawaslu. Dikabarkan kedua paslon sudah berkonsultasi ke Bawaslu terkait persiapan gugatan sangketa Pemilu yang akan mereka layangkan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, Abdul Hanan yang dikonfirmasi membenarkan bahwa dua paket balon kepala daerah dari jalur independen melalui timnya, sudah berkonsultasi dan berkomunikasi dengan Bawaslu Loteng terkait kemungkinan akan melayangkan aduan gugatan sengketa Pemilu. “Iya, mereka (dua paket balon independen.) sudah berkonsultasi terkait kemungkinan akan melakukan aduan sengketa,” ucapnya, saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (28/2) kemarin.

Dituturkan Hanan, bahwa dalam konsultasi tersebut, pihaknya sudah menyampaikan terkait hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam mengajukan aduan sengketa ke Bawaslu. Karena sesuai dengan aturan, jika paket balon independen tidak puas dan merasa dirugikan oleh keputusan KPU. Mereka diperbolehkan mengajukan aduan sengketa kepada Bawaslu.

Aduan sengketa diajukan dalam 3 x 24 jam, sesudah keputusan KPU ditetapkan. Oleh karena itu, batas terakhir aduan sengketa disampaikan Sabtu malam, sampai pukul 24.00 Wita. Jika lewat dari waktu tersebut, tentu pihaknya tidak akan bisa menerima aduan sengketa tersebut. “Tentu tetap kita mengacu kepada aturan tenggat waktu,” terangnya.

Hanan memastikan, pihaknya siap memproses dan men-

indaklanjuti aduan sengketa diajukan balon independen tersebut. “Prinsipnya, kita siap terima dan tindaklanjuti aduan sengketa tersebut,” imbuhnya. Sementara itu, Divisi Teknis KPU NTB, Zuriati yang dikonfirmasi mempersilahkan dua paket balon independen yang tidak menerima keputusan KPU Loteng tersebut untuk mengajukan aduan sengketa kepada Bawaslu.

Karena memang UU Pilkada sudah menjamin hak paket balon independen untuk menyampaikan aduan sengketa tersebut jika mereka tidak puas dengan keputusan KPU. “Jika tidak puas. Silahkan ajukan aduan sengketa,” imbuhnya. Dalam kesempatan itu, Zuriati memastikan KPU siap menghadapi aduan sengketa disampaikan paket balon independen tersebut. “Jika ada sampaikan aduan sengketa, KPU tentu siap hadapi,” ungkapnya Sedangkan Bakal calon Bupati dari jalur independen, Lalu Saswadi membenarkan bahwa pihaknya sudah berkonsultasi Bawaslu terkait kemungkinan aduan sengketa tersebut. Diungkapkannya, pihaknya sedang mempersiapkan dokumen diperlukan untuk aduan sengketa Pemilu. Jika tidak ada kendala dan hambatan. Pihaknya akan menyampaikan aduan sengketa ke Bawaslu. “Aduan sengketa sedang kita persiapkan,” katanya.

Dua paslon perseorangan yang ditolak KPU Kabupaten Lombok Tengah tersebut adalah pasangan Muhammad AminTGH. L. Farhan dan pasangan kedua, Lalu Saswadi-Dahrun.

Kedua pasangan calon perseorangan itu ditolak KPU lantaran dukungan yang mereka serahkan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan minimal, yaitu sebesar 57.037 dukungan. (ndi)

SUARA NTB

Sabtu, 29 Februari 2020

Halaman 9

Guru dan Orang Tua Pinjamkan Laptop untuk UNBK Mataram (Suara NTB) Tahun ini SMPN 14 Mataram untuk pertamakalinya akan menggelar UNBK. Berbagai persiapan digelar pihak sekolah untuk mematangkan segala sesuatu jelang pelaksanaan UNBK. (Suara NTB/viq)

PERIKSA KESEHATAN - Salah satu warga Karang Pule sedang mengecek kondisi anaknya di ruang IGD Puskesmas Karang Pule, Kamis (27/2). Dari informasi yang diberikan warga Karang Pule ini, diduga anaknya mengalami demam berat.

Tak Ada Warga Mataram Meninggal karena DBD Mataram (Suara NTB) Sampai akhir bulan Februari 2020, sebanyak 176 warga Mataram menderita kasus demam berdarah dengue (DBD). Kendati penanganan Pemkot dinilai lemah oleh beberapa pihak, namun kasus DBD akibat gigitan nyamuk itu belum ada yang meninggal.

Kepada Suara NTB, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, Dr H Usman Hadi membenarkan tingginya kasus DBD yang menjangkit warga Mataram. Kata Usman, semua usia penduduk Mataram bisa saja terjangkit DBD. Penderita DBD di Mataram terbanyak di dua kelurahan yakni kelurahan Monjok dan Karang Baru. “Masih tertinggi di dua kelurahan itu. Tapi sejauh ini belum ada sampai mengalami kematian,” katanya, Kamis (27/2).

Usman berharap kasus DBD tidak mengalami peningkatan.

Selain itu lanjut dia, masyarakat juga diminta ketika ada gejala yang merujuk pada indikasi demam setelah digigit nyamuk untuk segera mendatangi fasilitas kesehatan (Faskes) terdekat. “Kita menghimbau untuk semua warga, jika ada indikasi demam setelah digigit nyamuk untuk segera ke Faskes. Karena trombosit itu harus segera ditangani supaya tidak kena DBD,” pungkasnya.

Kepala Puskesmas Karang Pule Kecamatan Sekarbela, dr. Indrajati Achmad mengatakan, selama dua bulan terakhir, dari bulan Januari hingga Februari, pihaknya sudah menangani sebanyak 22 kasus DBD positif. Pihak Puskesmas sudah menangani semua kasus DBD ketika ada laporan warga Sekarbela. Ia pun menjelaskan, sampai saat ini pihaknya sudah lakukan pemeriksaan jentik nyamuk di rumah penderita DBD. “Nanti ada tim kita yang turun secara bersama-sama ke lapangan,” jelasnya.

“Pas turun, paling bagus kita cek PSN (pemberantasan sarang nyamuk). Sering kita dengar adanya fogging. Tapi sejauh ini, fogging tidak terlalu selektif,” katanya. Biasanya kata Indrajati, jika warga ingin melakukan PSN, mereka bisa bersurat ke puskesmas. “Kita akan tindaklanjuti, petugas kita langsung turun,” pungkasnya.

Ia mengaku, sejauh ini kasus DBD di Sekarbela khususnya, memang ada peningkatan. Peningkatan itu kata dia, kemungkinan akibat cuaca ekstrem yang melanda Mataram. “Ini kan kadang hujan kadang tidak, cuaca ekstrem ini kan tidak menentu,” katanya.

Lanjut dia, dari data penderita DBD yang dibawa ke Puskesmas, mayoritas penderita berada di usia dewasa.

“Kalau secara umur belum digolongkan, yang jelas kebanyakan orang dewasa,” pungkasnya.

Untuk melihat peningkatan kasus DBD, perlu juga diperhatikan kasus yang sama di bulan yang sama di tahun yang berbeda. Untuk tahun 2019 kata Indrajati, penderita DBD di Karang Pule berjumlah 100 kasus. “Itu terhitung dari bulan Januari sampai Desember, tahun 2019,” katanya.

“Tapi rata-rata setalah di Puskesmas kita rujuk ke rumah sakit kota atau provinsi,” bebernya. Ada pun faktor utama rentan terkena kasus DBD kata Indrajati, murni karena gigitan nyamuk.

“Secara teori memang begitu, murni karena gigitan nyamuk. Tapi kan butuh upaya serius untuk membunuh jentik ini,” katanya.

Ia pun memaparkan, selama ini pelayanan kasus DBD dan pelayanan lainnya di Puskesmas Karang Pule tidak membedakan penderita. “Harus sesuai dengan SOP semua. Tapi kan kalau distresing untuk menuyikapi kasus DBD ini, harus lebih selektif lagi menyiapkan logistiknya,” tutupnya. (viq)

Kepala SMPN 14 Mataram Hamim Tohari mengaku senang pihaknya pada tahun ini akan melaksanakan UNBK seperti halnya sekolah-sekolah lainnya di Kota Mataram. Tentunya ini menandakan ada perbaikan di sekolah yang terletak di Seganteng ini. “UNBK tahun pertamakali di SMPN 14 Mataram kami sudah siap,” ujarnya.

Salah satu bukti kesiapan pihaknya ialah dibuktikan

pada saat simulasi pertama kali. Pada simulasi pertama waktu itu sangat lancar dan tidak ada kendala teknis apapun. Dia pun berharap agar pada simulasi dan gladi bersih berikutnya tidak ada kendala apapun. “Mudahan nanti pada gladi bersih pada 2-4 Maret UNBK simulasinya bisa berjalan lancar,” jelasnya.

Dikatakan Hamim Tohari bahwa jumlah peserta UNBK

tahun ini sebanyak 208 orang.

Di samping itu juga ditambah dengan siswa SMP menggabung yakni SMPIT Nurul Quran semuanya gabung disana. “Kami menyediakan dua

ruang kegiatan UNBK satu ruang berisi 40 klien dan satu 39 klien total kpmputer yang dibutuhkan 85,” jelasnya.

Dukungan keluarga besar SMPN 14 Mataram juga tidak kalah. Dukungan dari teman teman guru dan pegawai juga sangat luar biasa. Ada sekitar 30 orang sudah menyumbang laptop untuk UNBK, kemudi-

an dari sekolah ada 12 laptop dan sisanya sudah berembuk dengan orang tua siswa dan mereka bersedia menyambut baik untuk digunakan untuk simulasi UNBK tahap satu dan dua. “Kami sudah dari awal bekerjasama dengan teman proktor kota mataram, tinggal kita nanti mengumpulkan komputer itu,” jelasnya. (dys)

SALON

RUPA-RUPA

SALON

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

Ada Sekolah Masih Kesulitan Sarana UNBK Mataram (Suara NTB) – Gladi bersih Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMP/MTs akan dilaksanakan pada Senin (2/3) sampai dengan Rabu (4/3). Namun ada SMP negeri di Kota Mataram yang masih kesulitan melengkapi sarana UNBK berupa komputer klien, pihak sekolah mengupayakan dalam waktu yang singkat bisa melengkapi kekurangan sarana penunjang itu.

SMPN 9 Mataram masih mengalami kekurangan komputer klien untuk UNBK. Kepala SMPN 9 Mataram, Imam Purwanto, S.Pd., pada Jumat (28/2) mengatakan, pihaknya masih khawatir dan kesulitan untuk melengkapi sarana komputer penunjang UNBK. Kekurangan komputer mencapai 30 unit dari 90 unit yang seharusnya tersedia.

“Kami masih khawatir dan puyeng hingga H-3 jumlah laptop atau PC masih kurang 30 unit dari keseluruhan yang kami butuhkan 90 unit,” ujar Imam.

Imam menyampaikan pihaknya mengharapkan adanya pinjaman laptop dari orang tua siswa, dengan jumlah siswa kelas IX sebanyak 260 orang.

Namun laptop yang terkumpul dari meminjam ke orang tua siswa sekitar 15 unit. Sementara pinjaman dari guru sebanyak 30 unit. “Kami masih bergerilya untuk memenuhinya, semoga ada jalan sampai besok Sabtu (29/2),” katanya.

Terkait persiapan gladi ber-

sih, Imam menyampaikan sudah mempersiapkan tiga ruangan. Guru juga sudah siap mengikuti uji coba tes asesmen kompetensi minimum karena sudah didata. Di Jenjang SMP/ MTs, gladi bersih akan dilaksanakan pada Senin (2/3) untuk ujian bahasa Inggris SMP/MTs dan paket B, hari Selasa (3/3) untuk ujian matematika dan asesmen kompetensi minimum SMP/MTs, dan Rabu (4/3) ujian asesmen kompetensi minimum untuk guru-guru SMP/MTs. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., yang dikonfirmasi Jumat (28/ 2) siang, mengatakan pihaknya belum melakukan evaluasi. Nantinya pada Senin (2/3) baru akan dilakukan evaluasi kesiapan sekolah. “Kita akan evaluasi besok hari Senin,” jawabnya singkat.

Sementara itu, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian, Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Mataram, Syarafudin, pada Jumat (28/2) mengatakan, masing-masing sekolah sedang melakukan persiapan.

Sinkronisasi akan dilaksanakan pada Sabtu (29/2). “Insya Allah semua sekolah siap.

Sekarang ini (kemarin), sedang persiapan oleh masing-masing sekolah,” ujarnya.

Syarafudin menyebutkan 7.790 siswa SMP/MTs negeri dan swasta di Mataram akan mengikuti UNBK tahun 2020, dengan rincian, 6.028 siswa SMP/MTs negeri dan 1.762 siswa SMP/MTs swasta. Sementara itu terkait jumlah sekolah, sebanyak 27 SMP/MTs negeri akan menggelar UNBK, dan 40 SMP/MTs swasta menggelar UNBK. (ron)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.5526 CL NOKA/NOSIN : MHIJBP117TK229992/ JBFIE-1227675 AN.ZAENAL ABIDIN HLG SKTR MATARAM KOTA MATARAM

RUPA-RUPA DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

SUARA NTB

Sabtu, 29 Februari 2020

Halaman 10

RUKO - VILA - KOST RUPA-RUPA DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2 PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDI DAPUR,GARASI LOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS URUS LAPORAN PAJAK NAMA HAJJAH MUSLIHATI SPT TAHUNAN, PPN, HP.087881754089 PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 TANAH KEBUN LUAS 1850 AGATAR PIZZA, Kami dr M2 PINGGIR JL.AHMAD Agatar Pizza mengeluarkan YANI - SELAGALAS HUB. Produk pizza yg berkualitas 087840252288 dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan DIJUAL TANAH LOK.KR melayani Pemesanan Pizza PULE SEKARBELA MTR Via Delivery,Lokasi :KekeriL T . 3 3 5 M 2 ,Kec.Gunung Sari.WA:08133HUB:087755533273 8661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 29 Februari 2020

Frekuensi Gempa Menurun

Bocah SMP dan Oknum Security Diamankan

Razia Motor Dapatnya Narkoba Mataram (Suara NTB) – Kegiatan razia kendaraan bermotor ternyata juga membuahkan hasil lain. Selain menemukan pelanggar lalulintas, razia Polda NTB di Jalan Sriwijaya, Pagesangan Timur, Mataram ini mendapati pengendara yang membawa sabu.

Dua oknum security pusat perbelanjaan dan bocah SMP diamankan.

Mereka yakni RH alias MN (29) seorang petugas keamanan salah satu pusat perbelanjaan di Kota Mataram, dan IR (15) bocah pelajar SMP yang hendak pulang ke rumahnya di Pagesangan Timur, Mataram.

Direktur Lalulintas Polda NTB Kombes Pol Amin Litarso menerangkan, dua orang yang diberhentikan karena tidak memakai helm itu diduga memiliki narkoba jenis sabu. “Sebelum diberhentikan petugas, salah satunya membuang sesuatu,” ujarnya, Jumat (28/2).

Dua pengendara yang menumpang Honda Vario merah bernomor polisi DR 2976 CP itu gelisah. Mereka sempat berhenti dulu sebelum mendatangi razia gabungan Polda NTB, Bappenda NTB, Dishub NTB, Brimob, dan POM TNI pada pagi Kamis (27/2) lalu.

Kelakuan dua kakak adik itu meningkatkan kecurigaan.

Mereka gagal kabur karena langsung diamankan. Petugas kemudian mencari barang yang dibuang di saluran pembuangan air di tepi jalan. “Setelah diperiksa, ditemukan satu bungkus plastik kecil berisi serbuk putih, kita duga itu adalah sabu. Sudah sisa habis dipakai,” beber Amin. Dua orang itu sudah dibawa ke Ditresnarkoba untuk penyelidikan lebih lanjut. (why)

Halaman 11

Mataram (Suara NTB) Aktivitas kegempaan di wilayah NTB kecenderungan menurun. Periode 21 sampai 28 Februari 2020, setidaknya terjadi gempa bumi sebanyak 116 kejadian yang didominasi gempa relatif kecil. Catatan BMKG Stasiun Geofisika Mataram, frekuensi gempa kejadian dengan Magnitudo kurang dari 3,0 dan kedalaman dangkal kurang dari 60 Kilometer. ‘’Dari 116 kejadian tersebut, terdapat 2 gempa bumi yang dirasakan sekitar wilayah NTB,’’ kata Kepala BMKG Stasiun Geofisika Mataram, Ardhianto Septiadhi, S.Si, Jumat (28/ 2). Kejadian gempa bumi dominan yang dirasakan di Wilayah Pulau Lombok, untuk Intensitas III MMI satu kali kejadian. Selain itu terdapat juga gempa bumi dirasakan di Pulau Sumbawa dengan Intensitas II MMI dengan satu kali kejadian.

Gempabumi yang dirasakan di Wilayah Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa tersebut meru-

pakan gempa bumi dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 Kilometer.

Analisa gempa bumi di wilayah NTB dan sekitarnya pada periode 21 sampai 28 Februari 2020, dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu gempa berdasarkan magnitudo, frekuensi kejadian dan kedalaman tiap kejadian. Dijelaskan Ardhianto, berdasarkan frekuensi kejadian, gempa bumi pada Periode 21 – 28 Februari 2020, terbanyak pada tanggal 25 dan 27 Februari 2020 dengan 20 kejadian.

Sementara berdasarkan besar magnitudonya, gempa dengan Magnitudo < 3 sebanyak 79 kejadian, gempa dengan 3 d” dan Magnitudo d” 5 sebanyak 37 kejadian dan tidak terdapat gempa dengan Magnitudo > 5 kejadian.

Sementara berdasarkan kedalaman, dengan kedalaman < 60 kilometer sebanyak 89 kejadian, gempa bumi dengan 60 kilometer d” dan d” 300 kilometer se-

(sumber : BMKG)

Infografis kegempaan di NTB Selama Februari banyak 25 gempa bumi dan terdapat 2 kejadian untuk kedalaman > 300 kilometer. Ardhianto mengimbau, agar tetap tenang

Desa, Atmaja Gumbara, Jumat (28/2), mengakui sebanyak 12 Desa yang sudah mencantumkan APBDes dapat diajukan pencairan DD-nya kepada Kementerian melalui DJPB. Di saat bersamaan pihaknya perlu mempercepat terbitnya Perbup Perubahan yang menyesuaikan dengan juklak terbaru pencairan DD.

“Kita akan hearing dulu kaitan denganperubahanpenyalurandana desa, karena perubahan ini kita terima di Januari. Jadi substansi dari perubahan ini adalah penyaluran anggaran yang dulu masuk ke Kas daerah, sekarang langsung ke Kas desa,” ujar Atmaja.

Pada syarat pencairan, dijelaskan Pemdes dan Pemda

Eksportir Mengeluh, Pesanan Luar Negeri Anjlok Dari Hal. 1

(Suara NTB/why)

Kasus Asrama Haji Ditingkatkan ke Penyidikan Dari Hal. 1 Diklaimnya, proses penyelidikan ini termasuk cepat.

Hanya butuh waktu dua bulan sejak pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan hingga ke tahap penyelidikan umum. Sampai dengan pertengahan Februari, penyidik sudah menemukan indikasi tindak pidana korupsi. Sehingga diputuskan status naik ke tahap penyidikan. ‘’Ini yang diharapkan oleh pimpinan. Agar setiap penanganan perkara lebih cepat, efektif dan ada kejelasan,’’ pungkasnya.

Catatan Suara NTB, penyelidikan kasus ini diawali 14 Januari 2020 lalu, ditandai dengan ditemukannya in-

dikasi penyimpangan pada dana rehabilitasi gedung asrama haji pascagempa.

Nilai bantuan dari BPKH sebesar Rp1,1 miliar. Namun dalam pelaksanaannya jadi temuan BPK kemudian direkomendasikan ke BPKH untuk dipulihkan.

Dari masalah ini, jadi pintu masuk penyidik Pidsus Kejati NTB mengungkap dana pemeliharaan gedung dan PNBP yang nilainya diperkirakan lebih besar.

Saat rekanan pelaksana diperiksa, terungkap dana pemeliharaan dan rehabilitasi juga terindikasi bermasalah. Begitu juga dengan PNBP yang terus didalami menjadi satu paket penyidikan Pidsus. (ars)

Banjir Susulan Terjang Sambelia Dari Hal. 1 Akan tetapi dalam insiden banjir yang terjadi kemarin, Lalu Rusnan mengungkapkan jika tidak memiliki dampak yang cukup signifikan. Artinya, air hanya mengalir pada jalan raya dan halaman rumah warga tanpa masuk ke dalam rumah.’’Alhamdulillah tidak sampai masuk ke pe-

mukiman warga. Akan tetapi kita tetap waspada,’’ terangnya.

Untuk mengatasi bencana banjir ini, dari BPBD Lotim Sabtu hari ini akan mengirim alat berat untuk mengatasi penyebab-penyebab terjadinya banjir bandang. Terutama tersumbat dan dangkalnya saluran irigasi di lokasi tersebut. (yon)

HUT Satpol PP dan Satlinmas akan Dihadiri 3.000 Peserta Dari Hal. 1 Tema yang diangkat dalam HUT Satpol PP dan Satlinas tahun 2020, kata Dirjaharta adalah “Peningkatan Profesionalisme Satpol PP dan Satlinamas untuk Indonesia Maju”. Tema ini diangkat karena tugas Satpol PP dan Satlinmas pada tahun ini sangat berat. Karena menyambut Pilkada serentak tahun 2020.

Dan juga menyiapkan anggota Satlinmas dalam gelaran Pilkada 2020. ‘’Tugas Satpol PP dan Satlinmas menjadi sangat berat. Itulah kenapa tema ini diambil,’’ jelasnya.

Diharapkan, ke depan adanya peningkatan profesionalisme Satpol PP dan Satlinmas dalam mendukung NTB Gemilang menuju Indonesia maju. Satpol PP juga harus bersikap aktif mencermati ketertiban di daerahnya dan menjaga stabilitas keamanan jelang pesta demokrasi Pilkada serentak 2020.

Sebelum acara puncak pada 3 Maret mendatang, Dirjaharta menjelaskan sudah dilakukan prakegiatan.

Pada 21 Februari lalu, Satpol PP menggelar aksi bersih-bersih di eks Bandara Selaparang. Kemudian pada 28 Februari, Satpol PP melakukan aksi bersih-bersih di Pan-

tai Melase Senggigi bersama ASN Lombok Barat dan semua instansi vertikal.

Kegiatan yang dilakukan ini juga untuk mendukung program NTB Zero Waste. Kegiatan tersebut dilakukan di kawasan Sengggigi, untuk membangkitkan kembali kawasan pariwisata tersebut. Selain menumbuhkan kesadaran masyarakat setempat supaya cinta lingkungan. ‘’Seperti diketahui, wilayah Senggigi terkesan seperti tidak seperti 10 tahun yang lalu. Sehingga kita membangun dan membangkitkan kembali,’’ jelasnya.

Dirjaharta menyebutkan, pihaknya menargetkan jumlah peserta yang menghadiri HUT Satpol PP dan Satlinmas sebanyak 3.000 orang. Hingga saat ini, jumlah peserta yang sudah konfirmasi sebanyak 1.936 orang.

Selain itu, sebelum acara puncak, tanggal 1 Maret akan dilakukan Rakornas yang dihadiri Kasat Pol PP Kabupaten/Kota se-Indonesia. Sedangkan tanggal 2 Maret akan dilakukan bakti sosial donor darah yang akan bertempat di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB. (nas)

hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi,’’ ujarnya. (ars)

Pemda Percepat Perubahan Perbup Pencairan DD Tanjung (Suara NTB)Mekanisme penyaluran Dana Desa (DD) yang diubah mewajibkan daerah untuk mengubah Peraturan Bupati (Perbup) terkait penyaluran DD. Pasalnya, hingga akhir Februari ini sudah ada 12 Desa yang mencantumkan APBDesnya dalam Siskeudes.

Kepala Bidang Administrasi

Petugas razia lalu lintas gabungan Polda NTB di Jalan Sriwijaya, Pagesangan, Mataram menemukan pengendara yang membawa sabu.

dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. ‘’Pastikan informasi resmi

“Dampak ekonomi global ini sangat lesu. Ditambah corona yang dampaknya ke mana-mana. Semua distop,” kata H. Anhar kepada Suara NTB, Jumat (28/2) kemarin.

Jikapun ada kiriman ke luar negeri, menurutnya hanya untuk memenuhi pesanan yang sudah masuk empat bulan lalu. Karena sepinya permintaan luar negeri ini, aktivitas produksi bagi seluruh perajin terhenti sementara. Pekerja dihentikan sementara sampai situasi kembali pulih.

“Apa mau dikerjakan. Tidak ada pesanan. Dalam dua bulan ke depan belum ada gambaran yang pasti tentang

pemulihan situasi,” ujarnya.

H. Anhar mengatakan, NTB sendiri mendapat banyak pukulan. Dimulai dari gempa tahun 2018 lalu, kemudian kelesuan ekonomi, dan terakhir terkait corona yang membuat aktivitas ekonomi dunia melambat. Tidak ada pilihan para pengusaha sementara ini, selain menyandarkan harapan kepada pemerintah.

Menurutnya, pemerintahlah yang paling besar perannya untuk membuka kembali jaringan pasar luar negeri dalam situasi ini dan mendukung kegiatan-kegiatan pameran.

Baik pameran dalam luar negeri, bahkan luar negeri.

Kementerian Koperasi pada awal Maret 2020 ini akan men-

gumpulkan ratusan UMKM di Mataram dan Lombok Timur.

Salah satunya untuk mengevaluasi dampak gempa pada semester II tahun 2018 lalu. Kendati dalam situasi seperti ini, masih ada harapan pemulihan ekonomi bagi eksportir. Setelah adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk memberikan diskon harga tiket pesawat dan pembebasan pajak-pajak kepada hotel dan restoran dalam beberapa bulan ke depan. “Kita akan manfaatkan keringanan pajak dan diskon-diskon dari pemerintah ini untuk dipromosikan ke jaringan-jaringan yang ada di luar negeri. ke Dubai, Abu Dhabi, Jeddah dan Maroko. Ini salah satu harapan kita,” demikian H. Anhar Tohri. (bul)

Cegah Kontraktor Bermasalah Dari Hal. 1 Kombinasi antara teknis dan biaya,’’ ujar Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, H. Sadimin, ST, MT dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (28/2) kemarin.

Sadimin menjelaskan, untuk mencegah kontraktor bermasalah, pihaknya akan cermat dan hati-hati dalam menentukan pemenang tender.

Kontraktor atau rekanan yang mengajukan penawaran akan dilihat pengalamannya. Selain itu, calon rekanan juga akan dilihat peralatan yang dimiliki. ‘’Kita harus upayakan nyari yang terbaik, orang-orang yang kredibel. Bukan hanya melihat penawarannya terendah,’’ tegasnya.

Sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB berharap rekanan yang akan mengerjakan proyek percepatan jalan dan jembatan tahun jamak adalah kontraktor bermodal. Sehingga kejadian pengerjaan proyek pembangunan jembatan na-

sional yang mandek seperti di Lombok Utara akibat kontraktor tak bonafide, jangan sampai terjadi di dalam pelaksanaan proyek percepatan jalan tahun jamak.

Selama tiga tahun, sejak 2020 - 2022, Pemprov akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp750 miliar untuk perbaikan jalan dan jembatan yang rusak khususnya di Pulau Sumbawa. Tahun 2020, Pemprov NTB mulai mengalokasikan anggaran sebesar Rp125 miliar untuk program percepatan jalan tahun jamak.

Sekretaris Dinas PUPR NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1 mengatakan, Dinas PUPR sudah mengajukan lelang untuk proyek percepatan jalan tahun jamak tahun 2020 sejak Januari lalu.

Proses lelang diperkirakan selama dua bulan. Sehingga diperkirakan, pengerjaan konstruksi proyek perbaikan jalan dan jembatan akan mulai dilakukan Mei - Juni mendatang.

Diharapkan ULP dapat melakukan pemilihan kontraktor yang benar-benar bonafide.

Sebab, jika kontraktornya tak bonafide, tak bermodal maka pengerjaan proyek bisa menja-

di tidak lancar. ‘’Kalau kontraktor tak punya uang, apa yang bisa dilakukan. Menyewa alat tak bisa, beli bahan tak bisa, bayar ongkos tukang juga tidak bisa. Banyak kontraktor begitu,’’ katanya.

Bisa saja kontraktor kelihatan bermodal, tetapi kadangkadang akibat terlalu banyak proyek yang ditangani menyebabkan mereka kekurangan modal. Sehingga harus benar-benar cermat dan teliti dalam menentukan kontraktor yang akan melaksanakan proyek percepatan jalan tahun jamak. Apalagi, proyek percepatan jalan ini dikerjakan selama tiga tahun anggaran.

Berdasarkan data BAPP dan LPBJP Setda NTB, jumlah paket proyek yang menggunakan penyedia dalam APBD NTB 2020 sebanyak 3.690 paket senilai Rp932 miliar. Kemudian untuk swakelola sebanyak 8.536 kegiatan dengan pagu Rp9322,6 miliar lebih. Sehingga total paket dan kegiatan dalam APBD 2020 sebanyak 12.286 paket dengan pagu Rp1,85 triliun. (nas)

harus melengkapi diri dengan tiga poin persyaratan. Yakni APBDes, Perbup dana desa, dan kuasa pemindah bukuan sebagai pengantar dari daerah.

Pada perubahan berikutnya, hanya menyangkut masalah teknis pencairan. Sebelumnya, pencairan DD ditetapkan melalui mekanisme (persentase tahapan) masing-masing 20-40-40. Dengan aturan baru, porsinya menjadi 4040-20. Dengan porsi away yang lebih besar, efektivitas anggaran diharapkan berdampak signifikan terhadap realisasi dan dampak ekonomi masyarakat.

“Insa Allah tidak ada keterlambatan. Malahan kita sudah 12 desa yang tuntas posting APBDes di siskeudes, dan itu yang tahap pertama kita ajukan dan mudahan Minggu depan bisa kita proses,” sambungnya.

Pihak DP2KBPMD KLU juga menjadikan pelaksanaan 2019 sebatas evaluasi. Kelemahan dan kendala tahun sebelumnya di tingkat Pemdes dibenahi agar pelaksanaan tahun ini tidak menemui hambatan. “Sejauh ini kami pantau, sudah jalan pelayannya.

Tinggal koordinasi saja yang perlu dilakukan,” tandasnya. (ari)

NTB Bisa Ekspor Beras Dari Hal. 1 Dalam perjalanan sidaknya, Buwas melihat hamparan padi yang dilihatnya dari Lombok Tengah, Lombok Barat hingga Kota Mataram.

Menurutnya, padi-padi di Pulau Lombok sangat bagus.

Saat ini, padi-padi itu tengah menunggu waktu dipanen. Perum Bulog menurutnya, akan berusaha maksimal menyerap untuk menyelamatkan petani dari spekulan.

Salah satu persiapannya adalah melihat kemampuan gudang untuk penampungan serapan. Selain untuk pemenuhan kebutuhan beras dalam negeri, Perum Bulog juga telah merencanakan untuk ekspor. ‘’Dalam waktu dekat ini salah satu tujuan ekspor beras adalah Arab Saudi. Saat ini dalam proses penyelesaian administrasi, ‘’ ujar mantan Kabareskrim Polri ini. ‘’Barangnya sudah siap semua. Untuk tahap awal ini 10.000 ton ke Arab Saudi. Tapi nanti yang berikutnya Arab Saudi akan meminta lagi bahkan mereka meminta kontrak sama kita perbulan 100 ton,’’ tambah Buwas.

Ekspor ini akan jalan terus. Meski saat ini negaranegara di dunia telah membatasi penerbangan antar negara karena virus Corona, kata Buwas untuk pengiriman barang tidak ada kaitannya dengan pembatasan lalu lalang manusia saat ini.

Ekspor beras ke Arab Saudi yang dipilih adalah beras dari daerah Sulawesi. Harganya Rp15.000/Kg. Sementara beras dari NTB sedang ditawarkan untuk konsumsi di Bangkok, Thailand. ‘’Di sana banyak masyarakat

kita. Sudah kita jajaki. Tapi yang pertama ini sudah menyetujui dengan kualitas dan harga adalah Arab Saudi,’’ jelas Buwas.

Dengan ekspor beras ini, Indonesia menurutnya sudah bisa membuktikan negeri ini tidak lagi mengimpor beras, justru sebaliknya mengekspor.

Ini menurutnya membuktikan bahwa beras dalam negeri cukup berkualitas dan banyak peminat dan diterima di luar negeri. ‘’Kalau sudah bisa ekspor, berarti berlebihan berasnya. Kita surplus. Yang lalu kita sempat impor, setelah dua tahun ini tidak impor, bahkan ekspor. Ini suatu kebanggaan,’’ ujarnya.

Jenis beras dari NTB masuk kelas medium untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Jika serapan CBP telah terpenuhi, selanjutnya Bulog akan menyerap beras kualitas premium untuk komersil.

Termasuk untuk ekspor.

Ada lima negara yang potensial jadi tujuan ekspor. Beras yang diekspor adalah beras kemasan, ditentukan sendiri oleh calon importir.

Untuk Arab Saudi, kemasan yang dipesan dari 5 Kg, 10 Kg, dan beras renceng (sachet).

Buwas juga berbicara stok.

Di dalam negeri cadangannya saat ini sebanyak 1,7 juta ton, di NTB sudah mencapai 48.000 ton. Karena itu, beras NTB dikirim ke beberapa daerah , salah satunya ke NTT. ‘’Iya-iya, nanti saya tawarkan beras di seluruh Indonesia keluar negeri. Kalau yang dipilih dari NTB, kita berangkatnya (ekspor) dari sini (NTB). Kan biayanya lebih murah. Dan ini kebanggaan dari NTB, bukti NTB bisa ekspor,’’ demikian Buwas. (bul)

WWF Soroti Zona Pemanfaatan untuk Wisata Glamping Rinjani Dari Hal. 1 Hal lain disampaikan lembaga pemerhati lingkungan internasional tersebut, agar jadi pertimbangan investor PT. Rinjani Glamping Indonesia ke Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), sebagai pertimbangan sebelum memberi ruang investasi.

Pertama, TNGR adalah taman nasional yang sangat cocok untuk dijadikan wahana wisata alam bagi yang menyukai tantangan, memiliki daya tarik tertinggi dari objek kaldera dan Danau Segara Anak dengan anak gunungnya yang sangat menakjubkan. ‘’Meskipun demikian, konservasi sangat penting dilakukan di wilayah TNGR karena wilayah ini berpotensi memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi mengingat wilayah ini berada di sebelah barat Garis Wallace,’’ kata Ridha Hakim.

Berdasarkan data tahun 2019 menunjukan bahwa, 12.639 wisatawan mancanegara dan 4.532 wisatawan lokal telah mendaki di TNGR. Tingginya minat wisatawan mancanegara dan lokal mendaki TNGR juga ditunjukan hasil penelitian WWF tahun 2017.

Hasilnya menunjukan, bahwa

pendakian Gunung Rinjani merupakan tujuan dan pilihan kedua selama berkunjung ke Pulau Lombok. ‘’Rinjani sudah sangat terkenal, jadi kalau dinyatakan oleh investor bahwa dengan caranya akan mengenalkan Rinjani ke dunia luar, saya kira keliru. Siapa yang tidak kenal Rinjani,” tanyanya.

Kedua, adanya kegiatan kepariwisataan alam yang sangat mengandalkan kualitas sumber daya alam, menyebabkan perlu ditetapkan suatu kriteria atau kesesuaian dalam pengelolaan pengembangan fasilitas ekowisata yang memadai. Sehingga nantinya dapat diketahui keberadaan dan berbagai paradigma yang berkembang di daerah tersebut. Ini menjadi bahan dasar d a l a m menentukan arah pembangunan berkelanjutan. ‘’Menjadi sangat penting untuk memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya. Saat ini berapa daya tampung dan daya dukung lingkungan di sekitar kawasan tersebut,’’ tanyanya lagi.

Ditambahkannya, pengembangan pariwisata alam di taman nasional sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perlindun-

gan Hutan dan Konservasi Alam nomor : P.3/IV-SET/2011 ditetapkan di zona pemanfaatan. Desain tapak diperlukan dalam tahapan perencanaan pariwisata alam untuk menentukan zona pemanfaatan taman nasional akan diperuntukkan untuk ruang publik atau ruang usaha.

Ketiga, ditekankannya, agar hati-hati dalam memberikan ijin pemanfaatan dengan menggunakan fasilitas helikopter dan lainnya di zona pemanfaatan yang notabene berada di bibir Danau Segara Anak.

Sebab pendaratan helikopter perlu memperhatikan struktur tanah di sekitar danau dan aturan yang berlaku. Yaitu, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP40, Tahun 2015, tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil – Bagian 139 Volume II Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter. ‘’Sewaktu proses evakuasi karena gempa bumi tahun 2018, pendaratan dilakukan dengan pertimbangan emergency. Sehingga harus dibedakan dengan situasi normal,’’ ungkapnya mencontohkan.

Keempat, masyarakat lokal yang bermukim di lokasi wisata menjadi salah satu

pemain kunci dalam pariwisata. Karena masyarakat lokal yang akan menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata. Sumber daya wisata berupa air, tanah, hutan dan lanskap yang dinikmati oleh wisatawan dan pelaku wisata lainnya berada di tangan masyarakat lokal.

Kesenian dan keunikan budaya lainnya yang menjadi salah satu daya tarik wisata juga sepenuhnya berada pada masyarakat lokal. ‘Oleh sebab itu, berbagai perubahan yang terjadi di lokasi wisata akan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat lokal. Penerimaan dan persepsi positif dari masyarakat lokal terhadap kegiatan wisata menjadi salah satu kunci keberhasilan pengelolaan wisata alam Zona Pemanfaatan TNGR,’’ jelasnya.

Setidaknya ada tiga rekomendasi disampaikan WWF sebagai rujukan rencana dua jenis investasi ini. Pertama, kegiatan wisata alam kawasan zona pemanfaatan TNGR akan dapat berkelanjutan apabila para wisatawan dan penyedia jasa wisata memperhatikan kegiatan – kegiatan yang mendukung pada seluruh dimensi pariwi-

sata berkelanjutan, yaitu ekonomi, ekologi, sosial, dan budaya.

Dua, perlu lebih memperkuat argumentasi dan alasan sebelum memberikan rekomendasi lebih jauh, dengan tingginya minat kunjungan pada tahun lalu dan tahuntahun sebelumnya. ‘’Saran kami adalah perlu adanya penelitian di zona pemanfaatan TNGR dengan tujuan untuk mengetahui jenis dampak terhadap lingkungan khususnya terhadap flora dan fauna, serta bagaimana persepsi wisatawan tentang kesesuaian fasilitas dan nilai penting fasilitas ekowisata tersebut,’’ sarannya.

Ketiga, TNGR dan pemerintah harus memiliki kajian strategis dalam rangka mengkaji kelayakan kebijakan, rencana atau program pembangunan di sebuah wilayah dalam kerangka prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kepala Balai TNGR Dedy Ashriady sebelumnya menegaskan, lahan seluas sekitar empat hektar yang akan dimanfaatkan untuk berdirinya glamping, dipastikan ada di luar kawasan atau zona inti.

“Kawasan yang diajukan itu masuk zona pemanfaatan,” jawabnya. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 29 Februari 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kampus Unram Dituntut Perbanyak Pendapatan di Luar SPP Mataram (Suara NTB) Dalam dunia pendidikan saat ini dikenal setidaknya ada tiga jenis status Perguruan Tinggi Negeri (PTN), PTN Satker Murni, PTN Satker BLU dan PTNBH. Khusus PTN Satker BLU terdapat dua dasar hukum yang sering menjadi rujukan satker jenis ini, yaitu Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Universitas Mataram merupakan salah satu kampus yang berada dalam jenis ini.

Dalam praktiknya perguruan tinggi jenis Satker BLU dituntut untuk bisa memperoleh

pendapatan sebanyak-banyaknya dari berbagai sektor yang bisa digarap kampus. Sebagaimana halnya kini Unram mengizinkan ritel modern Indomaret untuk masuk kampus.

Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama Unram, Yusran Saadi, menjelaskan jika Unram telah berstatus Satker BLU yang berarti kampus ini bisa atau diberikan peluang untuk menambah pendapatan kampus lewat berbagai sektor seperti pemberian izin dibukanya ritel modern Indomaret. “Unram itu adalah satker kedua dari perguruan tinggi itu adalah BLU dibenarkan untuk mencari PNBP di luar SPP,” ujarnya.

Meski dibenarkan mencari

pendapatan kampus dengan menggarap sektor swasta, namun kampus katanya harus menjalankan aturan sesuai dengan aturan yang benar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

“Tapi itu tetap prosedural, penyewaan aset itu tetap ada akte notaris dan mengikuti permenkeu itu ada aturan-aturannya. Indomaret sudah ada itu sudah dibenarkan loh untuk BLU, bukan Satker,” jelasnya.

Selain itu pola pengelolaan

Inovasi Sosialisasi Program di Dua Kecamatan Lombok Tengah Mataram (Suara NTB) Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (Inovasi) melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di Lombok Tengah. Kegiatan itu berlangsung di SDN Arjangka, Pringgarata, Rabu (19/2) dan UPT Praya Timur, Senin (24/2).

Inovasi mempromosikan program Inovasi yang telah terselenggara tidak hanya di Lombok Tengah tetapi juga di lima kabupaten dampingan Inovasi lainnya di Provinsi NTB. Pada pembukaan kegiatan di UPT Praya Timur, Kepala Dinas Pendidikan Lombok Tengah, H. Sumum, S.Pd, SH, M.Pd, mendorong para guru untuk terus berinovasi dan memaksimalkan wadah KKG (Kelompok kerja Guru) untuk meningkatkan kompetensi guru. Sumum mencontohkan KKG online yang telah diterapkan di beberapa gugus.

“Hasil kajian singkat Inovasi menunjukkan kalau guruguru kita mau meningkatkan kompetensi. Penguasaan mere-

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Kepala Dinas Pendidikan Lombok Tengah, H. Sumum (tengah) saat menyampaikan arahan pada kegiatan sosialisasi Inovasi kepada para pemangku kepentingan di Lombok Tengah. ka terhadap IT juga cukup tinggi. Ada kemauan ingin belajar dan kompetensi mereka di bidang IT juga ada. Kenapa ini tidak kita dorong. Ini peluang yang dilihat teman-teman Inovasi sehingga ada wadah KKG. KKG online hadir dan sedang diujicoba,” jelas Sumum.

Ke depannya, para peserta yang sebagian besar adalah pengurus gugus berniat untuk menyebarluaskan program-program rintisan Inovasi seperti Guru BAIK (Belajar-AspiratifInklusif-Kontekstual), program peningkatan pendidikan inklusif, dan asesmen formatif untuk dilatihkan kepada para guru dengan pendanaan dari BOS dan kerjasama dengan Dinas Pen-

didikan Lombok Tengah.

Dalam kesempatan ini perwakilan peserta menyampaikan harapan mereka untuk para peserta didik. “Mimpi saya, supaya kelak anak-anak murid saya bisa menjadi anak yang berguna di bidang pembangunan, khususnya di Lombok Tengah ini. Putraputri Lombok Tengah yang bekerja di segala bidang. Itu mimpi saya,” ujar Jamilah, Kepala Sekolah SDN 2 Mujur.

Melalui kemitraan erat antara Inovasi dengan Dinas Pendidikan Lombok Tengah, program rintisan bertujuan untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa telah dilaksanakan di kabupaten ini. Beberapa di antaranya adalah program rintisan Guru BAIK, program peningkatan pendidikan inklusif atau biasa dikenal dengan SETARA, dan program terbaru yang dilaksanakan adalah program penguatan mutu pendidikan inklusif dengan kemitraan bersama FKIP Unram. (ron)

BLU memberikan keleluasaan untuk menerapkan bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahtaraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sesuai dengan pasal 2 PP No 23 Tahun 2005, terdapat 2 cara untuk menerapkan praktek diatas, yaitu dengan fleksibilitas dalam pengelolaaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomis, efisien, efektif dan produktif serta menerapkan praktek bisnis yang sehat.

Prinsip-prinsip pokok yang tertuang dalam undang-undang tersebut menjadi dasar kampus

untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLU. BLU diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

“Kalau Unram masih Satker, tidak boleh. Kalau BLU kita membuat revenew generating unit, kita buat lembaga-lembaga yang bisa mendatangkan uang. Semuanya akan kembali ke Unram uang itu. Jadi kalau selama ini kita mengandalkan UKT SPP itu kan uangnya gak cukup. Kita harus mencari upaya lain dan itu dibenarkan secara aturan,” ungkapnya. (dys)