SUARA NTB
HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SELASA, 29 JANUARI 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 268 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Krisis Air
Warga Selengen Konsumsi Air Hujan Tanjung (Suara NTB) Bendungan Sambik Jengkel Timur, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU), merupakan urat nadi ribuan jiwa warga Desa Selengen. Saat bendungan itu tertimbun longsor kedua kalinya, warga benar-benar berada dalam situasi krisis air. Baik untuk konsumsi, maupun irigasi persawahan. Kepala Dusun Dompo, Kordi, kepada Suara NTB, Senin (28/1) mengakui, warganya dan warga dusun lain mengalami krisis air bersih. Terutama sejak material longsoran menutup Bendungan Selengen pas-
cahujan disertai puting beliung pada Selasa (22/1) malam. Bendungan ini, kedua kalinya tertutup tanah tebing di bahu bendungan. Pertama pascagempa 5 Agustus. Namun saat itu, BWS dan TNI mengeluarkan sumber daya dan berhasil mengalirkan kembali air irigasi warga. Pada longsoran kedua ini, sudah satu minggu berjalan belum ada tanda-tanda penanganan yang diberikan oleh Pemda KLU. Kordi menegaskan, 215 KK atau 652 jiwa warga di Dusun Dompo, krisis air bersih. Mereka hanya bisa menadah air hujan yang ditampung dengan ember, gentong, drum bekas dan lainnya. ‘’Untuk konsumsi rata-rata warga meng-
gunakan air hujan. Ada juga yang memanfaatkan kendaraan roda 3 milik desa. Itu kami pinjam, mengangkut air dari sumur bor Tampes sejauh 4 Km,’’ kata Kadus. Untuk mengangkut air, Kadus memberanikan diri menggunakan kas dusun untuk keperluan membeli BBM roda 3. Ia tidak tega menarik warga yang saat ini berada dalam kesusahan pascagempa. Pascagempa, warga Dompo dan warga dusun lain di Desa Selengen dibantu air bersih oleh TNI. Selain TNI, PMI juga tercatat 3 bulan mendistribusikan air untuk warga setempat. Kini, mereka seolah tak tahu harus ke mana mengadukan persoalan ini. ‘’Ke BPBD belum (minta bantuan), kadang-kadang prosedurnya terlalu lama,’’ imbuhnya pesimis. Tidak hanya di Dompo, pengakuan Kordi, di dusun lain seperti di Gubuk Baru dan
Sambik Jengkel Perigi, bahkan kondisinya lebih parah. Kedua dusun ini tak miliki akses air sama sekali, selain air dari saluran irigasi yang berasal dari Bendungan Selengen. ‘’Yang paling kritis itu di Gubuk Baru dan Sambil Jengkel Perigi. Di sana sudah seperti terisolasi. Untuk wudhu saat Jumatan saja kesulitan,’’ katanya. Diamini Kadus Sangiang, Sudiar bahwa warga di dusunnya juga kesulitan air bersih untuk konsumsi, mandi dan mencuci. Sejak irigasi terputus, mereka memanfaatkan air hujan. Air yang ditadah, dimasak untuk diminum. Air yang sama juga digunakan untuk memasak. ‘’Saat tidak ada hujan, air kami ambil di pinggir dam. Kami bikin sumur di bagian tepi untuk menyaring. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
AIR HUJAN - Warga Dompo Indah, memperlihatkan air hujan yang ditampung untuk kebutuhan konsumsi.
(Suara NTB/ist)
LONGSOR - Jalur pusuk Sembalun tepatnya di bawah taman bunga Desa Sembalun Bumbung yang kembali longsor, Senin, (28/1) sekitar pukul 10:00 wita setelah diguyur hujan lebat disertai angin kencang. Berita selengkapnya halaman 15
Rumah Direktur Walhi NTB Dibakar Orang Tak Dikenal
Jangan Dipotong SEBANYAK 1500 fasilitator dari unsur sipil dan TNI sudah mulai bekerja. Dana miliaran rupiah dikucurkan dari Dana Siap Pakai (DSP) sudah dikucurkan, baik untuk operasional maupun pembangunan rumah terdampak gempa. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir.H. Mohammad Rum, MT menjelaskan, saat ini tim fasilitator sedang bekerja. Memfasilitasi kegiatan Pokmas dengan aplikator, menyusun RAB dan kegiatan lainnya untuk pembangunan rumah korban gempa khusus yang rusak ringan dan rusak sedang. Bersambung ke hal 15
KO M E N TTAA R
Mataram (Suara NTB) Rumah Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB, Murdani dibakar orang tak dikenal, Senin (28/1) dinihari. Mobil dan sebagian rumah korban di Dusun Gundul, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah hangus. Untungnya korban dan keluarganya selamat. Kasus ini masih diselidiki polisi. Murdani dihubungi Suara NTB petang kemarin menduga, pembakaran rumahnya dikaitkan dengan aktivitasnya bersama Walhi NTB yang terus mengkritisi aktivitas pertambangan di Provinsi NTB. ‘’Saya menduga, dilakukan oleh oknum pengusaha tam-
H. Mohammad Rum (Suara NTB/dok)
60 Jenazah TKI Dipulangkan BALAI Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi NTB mencatat sebanyak 60 jenazah TKI asal NTB dipulangkan tahun 2018 lalu. ‘’Korban yang meninggal karena sakit, ada juga yang mengalami kecelakaan di lingkungan kerja, maupun luar lingkungan kerja,’’ kata Plt. Kepala BP3TKI NTB di Mataram, Noerman Adhiguna, Senin (28/1). Tahun 2018 lalu, total sebanyak 910 orang dipulangkan dari berbagai negara penempatan. Sebanyak (Suara NTB/bul) 847 TKI diantaranya non Noerman Adhiguna prosedural (ilegal) dan sebanyak 63 orang adalah TKI prosedural (legal). Pemulangan dilakukan, sebagian besar atau 90 persen karena dideportasi oleh negara tempatnya bekerja. Bersambung ke hal 15
lelap di lantai dua rumahnya. Tiba-tiba terbangun melihat ada kobaran api dari garasi rumah. Melihat api berkobar, Murdani bergegas menyelamatkan diri menuju lantai satu rumahnya. Namun begitu turun dari tangga rumahnya, Bersambung ke hal 15
bang yang bermasalah dan selama ini saya kritisi bersama lembaga,’’ katanya. Dugaannya itu semakin diperkuat karena sebelumnya sudah diawali ancaman ancaman diarahkan kepadanya. Kronologi kejadiannya, sekitar pukul 03.00 dini hari , Murdani dan istrinya tertidur
BPKP Serahkan ke Inspektorat BADAN Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyerahkan sepenuhnya ke Inspektorat untuk audit keuangan PT. GNE. Namun demikian, jika ditemukan indikasi tindak pidana, maka BPKP bisa tindaklanjuti untuk perhitungan kerugian negara. Sementara ini BPKP mendukung proses audit yang dilakukan Inspektorat Provinsi NTB. Sebab PT. GNE sudah mengajukan permintaan langsung ke Inspektorat selaku
Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP). ‘’Artinya, kami serahkan dulu ke APIP untuk penanganannya. Karena ada proses nanti di sana. Jika memang temuannya administrasi, maka diserahkan untuk proses pengembalian,’’ kata Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP NTB, Teguh Prihandono menjawab soal kemungkinan audit keuangan PT. GNE. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
DIBAKAR - Mobil milik Direktur Walhi NTB Murdani yang diduga dibakar orang tak dikenal Senin dinihari. Polisi masih menyelidiki pelaku dan motif pembakaran.
Dugaan Bocornya Keuangan PT.GNE
Jika Tak Dikembalikan, Pemprov Ambil Langkah Hukum
(Suara NTB/dok)
TO K O H
Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan mengambil langkah hukum apabila kebocoran keuangan PT. Gerbang NTB Emas (GNE) sebesar Rp3,1 miliar tak dikembalikan oleh salah satu mantan manajer di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut. Dugaan kebocoran keuangan PT. GNE sebesar Rp3,1 miliar tersebut merupakan hasil Sistem Pengendalian Internal (SPI). Saat ini, Direktur PT. H. Wirajaya Kusuma
GNE telah meminta Inspektorat melakukan audit investigatif mengenai temuan tersebut. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah meminta Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si., segera menyelesaikan audit investigatif. Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH mengatakan sudah memanggil Direksi PT. GNE. Informasi yang diperoleh, salah satu manajer PT. GNE yang diduga bertanggung jawab atas dugaan kebocoran Rp3,1 miliar telah diberhentikan. Bersambung ke hal 15
Staf Ahli Salurkan Bantuan Gubernur untuk Korban Angin Puting Beliung KLU Mataram (Suara NTB) Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan, Ir. H. Azhar, MM dan Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Sosial Kemasyarakatan, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah menyerahkan bantuan gubernur kepada korban angin puting beliung di Desa Gondang Kabupaten Lombok Utara (KLU), Jumat (25/1). Pemprov NTB memberikan bantuan beras, selimut dan lainnya kepada warga yang terkena dampak bencana angin puting beliung yang diterima Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Gondang. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist)
Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan, H. Azhar menyerahkan bantuan gubernur kepada korban bencana angin puting beliung di Masjid Karang Bedil Desa Gondang.
Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan, H. Azhar dan Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Sosial Kemasyarakatan, T. Wismaningsih Drajadiah bersama jajaran Pemda KLU foto bersama usai memberikan bantuan kepada warga korban bencana angin puting beliung.
SUARA MATARAM
SUARA NTB Selasa, 29 Januari 2019
Halaman 2
Target PAD Kota Mataram Menurun Rusunawa Jadi Solusi PEMBANGUNAN rumah susun sewa sederhana (rusunawa) nelayan di Kelurahan Bintaro Jaya, dinilai sebagai solusi jangka panjang untuk merelokasi warga di pesisir Pantai Ampenan. Cuaca ekstrem yang setiap tahun datang seperti saat ini membuat masyarakat mulai waspada. Camat Ampenan, Zarkasyi mengatakan, Pemkot Mataram sudah membebaskan lahan untuk pembangunan rusunawa di Bintaro. Lahan seluas dua hektar dibebaskan pada tahun anggaran 2018 lalu. Sementara pembangunan(Suara NTB/mhj) nya tengah diupayakan oleh DiZarkasyi nas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. “Rusunawa itu tanahnya sudah kita bebaskan tahun anggaran yang kemarin 2018,” kata Zarkasyi. Kewenangan kecamatan dan kelurahan sifatnya mem-back up persoalan sosial dikhawatirkan timbul. Sedangkan, pemindahan warga menjadi perannya pemerintah. Zarkasyi mengaku,masyarakat sudah siap untuk dipindahkan ketika program rumah susun sudah di bangun. “Yang pertama kita ingin memastikan bahwa kawasan itu kawasan tidak boleh ada pemukiman sepanjang pantai, yang kedua kawasan itu kan rawan bencana alam seperti yang sekarang ini musim hujan, musim angin,” katanya Menurutnya, untuk menyelesaikan bencana-bencana sosial, ada persoalan sosial yang segera diatasi bagimana memberikan warga tempat hidup yang lebih nyaman dan lebih layak. Ini sebagai tanggungjawab pemerintah. Zarkasyi menilai pembangunan rusunawa nelayan jadi solusi jangka panjang. Artinya, masyarakat tidak perlu khawatir bilamana cuaca ekstrem seperti saat ini. “Makanya solusinya adalah harus mereka ditempatkan pada tempat yang layak juga, masyarakat juga sangat berharap karena mereka sudah lelah dengan pemukiman di pinggir pantai,” ujarnya. (mhj)
Mataram (Suara NTB) Target pendapatan asli daerah (PAD) Pemkot Mataram di tahun 2019 menurun. Penurunannya cukup drastis, dari sebelumnya Rp350 miliar menjadi Rp339 miliar. Menurunnya target PAD menurut Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi, dipengaruhi terjadinya penurunan target dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) akibat perubahan kebijakan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Termasuk sebagian unit layanan rumah sakit rusak akibat bencana gempa Juli lalu. “Target yang seharusnya Rp150 miliar, turun menjadi Rp 130 miliar,” sebut Syakirin, Senin (28/1). Target PAD terdiri dari pajak daerah Rp156,2 miliar. Meliputi pajak hotel, restauran, hiburan, reklame dan lain sebagainya. Retribusi daerah Rp22,3 miliar meliputi pelayanan kesehatan, persampahan, perparkiran PKB, dan lain - lain. Retribusi jasa usaha Rp1,2
miliar, sektor perizinan Rp2,5 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp8,1 miliar dan penyertaan modal Rp8,1 miliar serta lain - lain pendapatan asli daerah yang disahkan Rp153,2 miliar. Sedangkan, dari sektor pajak dan retribusi cenderung naik. Tidak dirinci sektor mana saja kenaikan dari pajak dan retribusi. Syakirin mengklaim, pendapatan dari sektor pajak tercapai 100 persen. Meskipun ada beberapa item tak memenuhi target. Demikian pula, dengan retribusi. “Kalau data pasti ndak hafal saya. Yang jelas, target keseluruhan 100 persen,” ucapnya. Dalam rapat tertutup bersama Sekda, lanjut Syakirin, khusus retribusi parkir tepi jalan umum diminta untuk
(Suara NTB/cem)
RETRIBUSI PARKIR - Seorang tukang parkir di Cakranegara mengatur kendaraan yang mau keluar, Senin (28/1). Retribusi parkir tepi jalan umum tak pernah mencapai target. mengoptimalkan pendapatan. Beberapa tahun terakhir, tidak pernah mencapai target. Kepala Dinas Perhubungan yang baru diminta memikirkan pola meningkatkan retribusi. Misalnya, karcis parkir dikelola diundi untuk mendapatkan hadiah. Atau, memasang plang imbauan ke masyarakat. “Tulisannya ka-
lau tidak dikasih karcis jangan bayar,” katanya mencontohkan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa menyampaikan, dari target perizinan dipatok Rp2,5 miliar. Ada penurunan dari tahun sebelumnya. Ini disebabkan oleh
belum rampungnya Perda RTRW Kota Mataram. “Kita kan masih menunggu Perda RTRW,” kata dia. Disampaikan, informasi diundangkannya Perda tersebut menjadi angin segar. Investor telah diminta mengurus persyaratan administrasi, sehingga lebih cepat penerbitan izin mereka. (cem)
Perpustakaan Kelurahan DPRD Kota Mataram memberikan atensi khusus terhadap masih rendahnya minat baca masyarakat. Inisiasi DPRD Kota Mataram membentuk perpustakaan digital dianggap sebagai pilihan yang cukup tepat. Pansus perpustakaan pada DPRD Kota Mataram terus mengintensifkan pembahasan Raperda itu. ‘’Dalam rangka menumbuhkan budaya membaca, perlu dilakukan pengembangan dan pedayagunaan perpustakaan,’’ ujar Ketua Pansus Perpustakaan, Abdul Malik, S.Sos., kepada Suara NTB, Senin (28/1). Untuk memberi kemudahan bagi perpustakaan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat dan memberikan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan yang cepat sesuai dengan kemajuan teknologi dan informasi saat ini, Pansus memandang Pemkot Mataram perlu mengembangkan perpustakaan berbasis digital. ‘’Maka untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perpustakaan digital, perlu adanya regulasi yang mengatur terkait penyelenggaraan perpustakaan digital di daerah,’’ ungkapnya. Dengan adanya perpustakaan digital, memungkinkan masyarakat membaca langsung dari ponsel. Karena sesuai ketentuan undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan disebutkan bahwa perpustakaan merupakan institusi pengelola karya tulis. Selain itu, lanjut Malik, karya cetak dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, pemelitian, informasi dan rekreasi para pemustakaan. ‘’Dalam undang-undang itu juga disebutkan, bahwa setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi,’’ katanya. Untuk memperdalam Raperda perpustakaan ini, sambung Malik, pansus kembali melakukan studi komparasi ke Pemkot Surabaya. Pemkot Surabaya, katanya, sudah memiliki perda perpustakaan digital. Terkait pendalaman raperda ini, kata politisi Golkar ini, pansus juga telah mengadakan konsultasi ke perpustakaan nasional RI pada tanggal 16 – 19 Januari lalu. ‘’Kami juga ke DPRD Provinsi DKI Jakarta,’’ cetusnya. Perpustakaan berbasis digital ini, kata Malik, akan dikelola oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan. Tugasnya antara lain, menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata berbasis digital. Menjamin kelangsungan pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan pengembangan keterampilan masyarakat. Pemkot Mataram juga akan menyelenggarakan perpustakaan berbasis digital di tingkat keamatan dan kelurahan. Dimana, penyelenggara perpustakaan wajib mengembangkan sistem layanan perpustakaan sesuai dengan perkembangan informasi dan Abdul Malik komunikasi. (fit) (Suara NTB/ist)
Pengelola Parkir RSUD Minta Diganti Mataram (Suara NTB) Lahan parkir di rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Mataram mesti dikelola secara transparan dan profesional. Jika sebaliknya, pengelola parkir minta diganti. Ancaman penggantian pengelola parkir disampaikan Direktur RSUD dr. H. Lalu Herman Mahaputra ditemui, Senin (28/1). Penegasan tersebut karena sebelumnya pengelola parkir terindikasi tidak transparan mengelola pajak parkir. Temuan Badan Keuangan Daerah (BKD), diduga ada kecurangan pihak pengelola yang sengaja mematikan mesin. Terhadap temuan itu, tercatat ada tunggakan Rp600 juta yang mesti dikembalikan oleh pengelola parkir. Pengembalian pun sambung dr. Jack, melibatkan Kejaksaan. “TP4D sudah membantu menyelesaikan. Uangnya sudah dikembalikan,” tandasnya. Pengelolaan parkir diserahkan ke pihak ketiga, karena manajemen rumah sakit tidak mau ribet. Menurut dia, persoalan dihadapi rumah sakit sangat kompleks. Sehingga, tidak mungkin harus memikirkan pengelolaan parkir. “Ngurus rumah sakit saja udah ribet. Lagi mau ngurus parkir,” cetusnya. Temuan itu jadi catatan bagi pengelola parkir tahun ini. Dia meminta pengelolaan lebih transparan dengan tetap menghidupkan mesin. BKD juga diminta terus memonitor. Terkait sistem penghitungan bagi hasil, secara detail tidak diketahui oleh dr. Jack. Dia mengaku, sudah ada perhitungan persentase disetor ke BKD, rumah sakit dan bagi pengelola. (cem)
(Suara NTB/mhj)
TIDAK MELAUT – Nelayan di Bintaro Jaya memarkir perahunya di pantai, Senin (28/1). Cuaca ekstrem membuat para nelayan enggan melaut, kendati masih ada nelayan yang nekad melaut untuk menghindari pinjaman dari rentenir.
Absen Melaut, Nelayan Enggan Berurusan dengan Rentenir Mataram (Suara NTB) Nelayan di pesisir Pantai Ampenan absen melaut sejak beberapa hari terakhir. Meski demikian, mereka enggan dijerat rentenir. Warga lingkungan Pondok Perasi Kelurahan Bintaro menuturkan, mereka tidak melaut akibat gelombang pasang. Para nelayan trauma jika sewaktu waktu gelombang tinggi membahayakan nyawa mereka.
“Sekarang lagi nganggur karena lagi nggak berani melaut karena cuaca buruk. Ombak sedang besar,” ujar Yusuf, seorang warga kepada Suara NTB, Minggu (27/1). Meskipun kesehariannya diam di rumah atau menganggur selama cuaca ekstrem, mereka tidak mau berurusan dengan rentenir maupun ‘’bank rontok’’. Karena, jauh jauh sebelum cuaca ekstrem
telah menyimpan sebagian uang di bank. Selain takut terjerat hutang, bunga di rentenir memberatkan bagi nelayan. “Kayaknya nggak ada yang terjerat rentenir kalau di sini, kalau untuk nelayan ndak ada. Kita nelayan seperti ini memang kita siapkan dari jauhjauh hari sebelum datang bulan ini,” ujar Yusuf. Penuturan sama disam-
Penerimaan P3K Terancam Batal Mataram (Suara NTB) Penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) terancam batal. Belum ada kesepakatan terhadap penganggaran, sementara pemkot tidak memiliki anggaran untuk menggaji mereka. Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito yang baru pulang menghadiri rapat koordinasi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara di Batam mengatakan, penerimaan terancam tidak bisa dilaksanakan (batal), karena tidak anggaran disiapkan daerah. Secara keseluruhan di nasional sistem pembiayaan diminta agar ditanggung oleh pemerintah pusat. “Kita tidak ada kejelasan. Kemungkinan batal,” jawab Sekda ditemui Senin (28/1). Pemkot Mataram sambung Eko, tidak menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 itu. Lagipula, sosialisasi peraturan tersebut seharusnya sebelum penetapan APBD. “APBD sudah ditetapkan. Alokasi pelaksanaan saja tidak ada,” tandasnya. Sekda menjelaskan mekanisme penerimaan hampir sama seperti penerimaan calon pegawai negeri sipil. Masing - masing daerah mengusulkan formasi dan dilaksanakan tes. Khusus P3K batas usia minimal 20 tahun dan maksimal satu tahun sebelum pensiun. Prioritasnya penerimaan P3K khusus pegawai kategori
satu (K1) dan kategori dua (K2) serta tenaga penyuluh. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ahmad Mujahiddin mengatakan hal sama. Belum ada titik temu antara kebijakan pemerintah pusat dengan sistem penganggaran di daerah. Kabupaten/ kota kata Muja, meminta pemerintah pusat yang menyediakan anggaran untuk penggajian serta pelaksanaan. “Masih terjadi deadlock kemarin,” jawab Muja.
Seorang pegawai K2 Kota Mataram, Ozy mengharapkan, ada pengangkatan sebagai pegawai pemerintah. Belasan tahun, ia mengabdi tapi tidak ada kejelasan status. Apalagi usainya telah menginjak kepala empat. “Iya, mudah - mudahan saja ada kebijakan pengangkatan,” harapnya. Dia menginginkan, penerimaan P3K tidak melalui proses tes. Pengalamannya sudah berulangkali tidak lulus. “Sampai kartu ujian saya simpan di rumah,” ucapnya. (cem)
(Suara NTB/cem)
BERHARAP DIANGKAT - Para sopir yang merupakan pegawai tidak tetap dan K2 duduk di depan lobi Kantor Walikota, Senin (28/1). Mereka berharap ada kebijakan pengangkatan sebagai P3K.
paikan Sahman. Gelombang pasang, ia fokus memperbaiki perahu miliknya. Berbeda dengan nelayan lainnya, Sahnam tetap nekad melaut, walaupun hasilnya minim. Cara itu dilakukan agar tidak terjerat rentenir. “Kita ndak ada ambil pinjaman,” cerita Sahman. Dirinya tetap nekad melaut karena tidak ada profesi lainnya yang bisa dikerja-
kan. Salah satu cara menutupi biaya hidup dengan menangkap ikan. Setiap harinya dia harus melawan arus gelombang, hasil tangkapannya sangat jauh dari sebelumnya. Harga ikan tongkol dijual hanya seharga Rp2.500 per ekor. “Setiap hari, kita dapat tergantung kalau cuaca seperti ini ada dapat 25 ekor ada yang dapat 30 ekor,” tutupnya. (mhj)
Penataan Pelabuhan Ampenan Rampung Tahun Ini Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan melakukan penataan di kawasan destinasi wisata eks Pelabuhan Ampenan. Penataan didukung kebijakan anggaran. Dan, diharapkan tahun ini bisa rampung. Soal rencana penataan eks Pelabuhan Ampenan, pada Senin (28/1), Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana memanggil Kepala Dinas Pariwisata I Made Swastika Negara. Mohan ingin memastikan rencana ke depan terhadap pengelolaan destinasi wisata di Mataram. Usai pertemuan tertutup, Mohan menyampaikan, ada kesamaan pandangan dirinya dengan Kadis Pariwisata yang baru terkait penanganan titik destinasi wisata di Kota Mataram. Khusus penataan Ampenan, telah memiliki masterplan. Tetapi penataannya dilakukan secara keseluruhan mulai dari Sungai Jangkok hingga bangunan tua. “Sekarang ini bersepakat menyelesaikan eks Pelabuhan Ampenan dulu biar terlihat hasilnya,” kata Mo-
han. Dinas Pariwisata telah menyiapkan anggaran untuk penanganan eks Pelabuhan Ampenan. Mohan mengakui, sebelumnya Dinas Pariwisata NTB, telah mengintervensi di tahun 2017 lalu, tetapi belum selesai. “Iya, tahun ini kita targetkan bisa selesai,” tegasnya. Terhadap penataan bangunan tua, Dispar NTB sambung Mohan, kembali mengajukan anggaran ke bank dunia untuk merealisasikan bantuan penanganan bangunan tua yang terdampak gempa. Bangunan yang roboh akan dibangun kembali. Meskipun, arsitekturnya tidak sama seperti sebelumnya. “Yang penting kasat mata bagian depan menandai sebagai kota tua,” tandasnya. Mohan menegaskan, terhadap perubahan bangunan tua menjadi toko modern dinilai tidak masalah. Pemkot Mataram, sengaja mendorong agar kawasan tersebut sebagai pusat bisnis. Pengusaha diberikan keleluasan untuk berusaha. (cem)
EKONOMI DAN BISNIS
SUARA NTB Selasa, 29 Januari 2019
Halaman 3
(Suara NTB/bul)
PADI REBAH - Angin kencang mengakibatkan padi milik petani rebah. Padahal, padi-padi ini telah berisi dan siap panen. Namun demikian, Pemprov NTB melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB mengaku sejauh ini belum menerima laporan adanya padi rebah atau terdampak angin kencang. Nampak dalam gambar, padi milik petani di Kota Mataram rebah akibat angin.
Pelayanan PDAM Giri Menang Dinilai Buruk Giri Menang (Suara NTB) – Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Menang menuai keluhan dari masyarakat, khususnya pelanggan. Tidak saja mengeluhkan air kerap kali macet, kualitas air yang diterima pelanggan juga sangat buruk. Disatu sisi pelayanan sering dikelukan, posisi jabatan Direktur Utama justru diperpanjang hingga lima tahun kedepan. Direktur saat ini dijabat HL. Ahmad Zaini pun terhitung sudah 10 tahun memimpin perusahaan daerah itu. Sehingga dengan ditambah satu periode lagi menjadi 15 tahun. Perpanjangan masa jabatan Dirut inipun menuai polemik.
Permintaan Pupuk Urea Melampaui Alokasi Mataram (Suara NTB) Permintaan pupuk subsidi, khususnya pupuk jenis Urea mengalami lonjakan. Bahkan melebihi dari alokasi yang telah ditetapkan setiap bulan oleh pemerintah. Pada Januari 2019 ini, PT. Pupuk Kaltim (PKT) bahan telah menyalurkan sebanyak 30.737 ton dari alokasi 25.454 ton di awal tahun ini. “Permintaan cukup tinggi. Bahkan masih besar kemungkinan realisasi bertambah, masih ada permintaan,” kata Slamet Mariyono, Kepala Kantor Pemasaran Wilayah NTB PT. Pupuk Kaltim (Persero). Bergesernya masa tanam diperkirakan sebagai sebab akibat tingginya permintaan pupuk. Puncak permintaan juga diperkirakan hingga Maret 2019 ini. Pada bulan Februari, alokasi pupuk Urea subsidi untuk seluruh kabupaten/kota sebanyak 14.395 ton. Dan alokasi Maret sebanyak 9.674 ton. “Tapi tidak perlu khawatir petani. Karena kami sudah siapkan stoknya sejak akhir tahun 2018 lalu,” tambah Slamet. Ditemui di kantornya, Senin (28/1) kemarin disebutkan, tahun 2019 ini, NTB dari Kementerian Pertanian RI telah menjatahkan 161.000 ton dari jatah tahun 2018 sebanyak 179.815 ton. Mengalami penurunan jatah. Meskipun harapannya akan ada realokasi (penyesuaian) kembali jatah pupuk untuk seluruh wilayah di Indonesia. Memungkinkan jatah pupuk subsidi untuk NTB akan ditambah. Slamet mengatakan, meski permintaan pupuk diawal tahun 2019 ini, melebihi kebutuhan awal tahun 2018 lalu, tetap ia tegaskan agar petani tak risau. Saat ini stok pupuk di semua lini sebesar 24.484 ton. Disamping itu, tambahan dari pabrikan sedang bongkar di pelabuhan dan dalam perjalanan masuk NTB sebanyak 13.000 ton. Artinya, jika ditotal ada 37.484 jumlah stok. Sangat melimpah untuk sekedar memenuhi kebutuhan Bulan Februari dan Maret 2019. Slamet juga menjelaskan soal pemenuhan kebutuhan pupuk untuk wilayah timur NTB, Dompu Bima. Menurutnya, masyarakat petani tak perlu panik kekurangan pupuk. Sebab ketersediaannya cukup tinggi hingga lini III (kios pengecer). “Tidak ada kekurangan pupuk, apalagi stok langka. Saudara-saudara kita di Dompu, Bima tak perlu khawatir, tak perlu panik. Pupuk kita masih banyak cadangannya,” demikian Slamet. Baru-baru ini, ia juga mengikuti rapat pelaksanaan program dengan seluruh direksi Pupuk Kaltim dan jajaran. Dalam kesempatan tersebut, direksi juga memberikan arahan agar petani tak boleh mengalami kesulitan mendapatkan pupuk. “Arahan direksi tidak boleh ada keluhan kekurangan pupuk petani. Bagi yang namanya tidak masuk dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), disiapkan pupuk non subsidi sebanyakbanyaknya yang diminta. Kita akan tetap penuhi,” demikian Slamet memberi penegasan. (bul) Slamet Mariyono
(Suara NTB/her)
Adnan Salah seorang tokoh masyarakat asal Kediri, H. Saepul Ahkam termasuk yang mengkritisi pelayanan publik
yang dilakukan di PDAM. Menurut Ahkam, penting pihak PDAM melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sebab bagi masyarakat air sangat vital sebagai sumber kehidupan. Manusia, kata dia tidak bisa hidup tanpa air, sehingga jika air saja tidak diperhatikan bagaimana pemerintah memperhatikan yang lain. Ditegaskan salah seorang Pembina Ponpes Nurul Hakim Kediri ini, kalau PDAM peduli terhadap keluhan masyarakat, maka tentu setiap ada keluhan mereka segera tindaklanjuti dengan langsung turun ke lapangan mengecek jaringan atau sumber airnya. Kemudian hasil pengecekan itu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Sehingga masyarakat menjadi paham kenapa mendapatkan pelayanan seperti itu (buruk red). Se-
lama ini kata dia, tidak ada interaksi antara masyarakat selaku konsumen dengan penyedia pelayanan. Lebih jauh dia mengkritisi pelayanan PDAM di Lobar, meskipun jumlah pelanggan lebih sedikit dibanding Kota Mataram namun jangan dilupakan bahwa sumber air ada di Lobar. Mestinya ada kolaborasi utuh antara masyarakat, Pemda, Pemkot dan DPRD memperkuat PDAM agar mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Jangan sampai kata dia, air PDAM terlalu banyak ke Kota, sebaliknya masyarakat Lobar hanya kebagian sekedarnya. Namun demikian ia meyakini ada juga pelanggan di kota juga mengalami nasib serupa dengan di Lobar. Sementara itu, anggota komisi II DPRD Lobar, Hj Nurhidayah mengaku siapapun Dirut asalkan pelayanan kepada masya-
(Suara NTB/bul)
PUTERI INDONESIA - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah dan jajaran beserta Dekranasda saat menerima kunjungan dari Puteri Indonesia 2018 dan panitia pemilihan Puteri Indonesia 2019.
Gubernur dan Dekranasda Beri Lampu Hijau
Tema Pemilihan Puteri Indonesia 2019 Angkat Kearifan Lokal NTB Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menyambut dengan tangan terbuka, ditetapkannya tema pemilihan Puteri Indonesia 2019 menggunakan kearifan lokal daerah ini. Bak gayung bersambut, Pemprov NTB bahkan menyambut baik hajatan nasional ini sebagai momentum untuk memperkankan kearifan lokal NTB di mata nasional, bahkan internasional. Senin (29/1) kemarin, panitia pemilihan Puteri Indonesia melakukan audiensi dengan Gubernur NTB, dan Dekranasda NTB. Puteri Indonesia tahun 2018, Sonia Fergina Citra, didampingi Puteri Indonesia NTB terpilih, Paradila Anisa Saphira dan hadir langsung Senior Corporate Communication Mustika Ratu, Mega Angkasa, MM dan serta Ikatawan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi). Diterima langsung oleh Gubernur, Dr. Zulkieflimansyah, Ketua Dekranasda NTB, Hj. Niken Zulkieflimansyah, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, Kepala Dinas
Perindustrian NTB, Andi Pramaria di Kantor Gubernur. Seperti diketahui, Yayasan Puteri Indonesia dan Mustika Ratu memberikan perhatian pada NTB, pascaterjadinya guncangan gempa 2018 lalu yang mengakibatkan kerugian moril dan materil tidak kecil. Untuk mendukung kebangkitan ekonomi dan pariwisata daerah ini, panitia pemilihan Puteri Indonesia menetapkan tema besar pemilihan Puteri Indonesia tahun 2019 ini menggunakan seluruh atribut menggunakan kain tenun lokal NTB. Tidak itu saja, untuk kegiatan pemotretan dan syuting video, seluruhnya mengambil latar objek wisata di Pulau Lombok. “Rencananya kita akan syuting video di Lombok Timur dan Lombok Barat dan Pak Gubernur sangat mendukung dan siap memberikan support,” kata Mega Angkasa dihubungi Suara NTB usai bertemu gubernur. Mega mengatakan panitia sangat senang ketika Gubernur NTB menyatakan kesanggupannya. Bahkan akan mem-
berikan disposisi khusus kepada Dinas Pariwisata. Tinggal di follow up, kata Mega. Demikian juga Ketua Dekranasda NTB juga memberikan apresiasi atas penetapan tema menggunakan kearifan lokal NTB. “Bahkan Bu Hj. Niken (Ketua Dekranasda) mendorong remaja puteri dan wanita di Nusa Tenggara Barat untuk memberikan dukungan. Ini menurut kami luar biasa respon pemerintah daerah,” imbuhnya. Tahapan selanjutnya yang paling dekat, tanggal 13 sampai 16 Ferbuari 2019 ini, syuting akan dilakukan. Puteri Indonesia 2018 rencananya akan didatangkan ke Lombok untuk pengambilan video berlatar Lombok (NTB) dengan official TV Puteri Indonesia 2019. Selain itu, seluruh desainer yang terlibat di ajang bergengsi ini, tambah Mega Angkasa mulai mengeksplore kain produk khas NTB untuk digunakan. “Dan ini promosi gratis bagi NTB. Karena itu, semua juga diharapkan mengambil peran nengangkat nama daerah,” demikian Mega. (bul)
rakat yang utama. “Apalagi musim hujan ini saya setiap hari minta air sumur ke tetangga untuk minum dan masak karena keruh sekali,” kritiknya. Politisi Gerindra ini mengkritisi kedua Pemda terutama Bupati yang seharusnya mengetahui keluhan masyarakat tetang kinerja PDAM. Tentunya dalam mengambil keputusan ini, ada dasar-dasar untuk memperpanjang masa jabatan. Salah satunya perda PDAM ada pasal pengangkatan Dirut yang dibuat periode sebelumnya. Ia sendiri belum mendapatkan aturan permendagri yang diklaim sebagai salah satu dasar dilakukannnya perpanjangan masa jabatan tersebut. Politisi PDIP, Adnan menegaskan publik secara luas sudah mengetahui belum maksimalnya pelayanan PDAM. “Bicara pelayanan PDAM bagi masyarakat Lobar sangat belum maksimal,” jelas dia. Ia mempertanyakan kebijakan Bupati mempertahankan Dirut di tengah kondisi pelayan-
(Suara NTB/her)
Hj Nurhidayah an buruk tersebut. Menurutnya kalau saja Bupati berani dan tegas mengganti Dirut, diyakininya pelayanan akan lebih baik. Menurutnya kurang elok dan pantas ketika pelayanan buruk justru jabatan diperpanjang. (her)
Bupati Klaim Jabatan Dirut PDAM Layak Diperpanjang Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid menanggapi polemik terkait perpanjangan masa jabatan Dirut PDAM HL. Ahmad Zaini. Orang nomor satu di Lobar ini mengklaim mengacu aturan, perpanjangan masa jabatan Dirut tidak masalah. Bahkan mengacu Permendagri, perpanjangan masa jabatan tersebut dinilai layak. Sejauh ini kata dia, belum ada yang mengusulkan calon Dirut baru kepada dirinya. Menurutnya mengelola urusan PDAM tidak semudah yang dibayangkan, sehingga butuh orang berpengalaman. Ia menilai dari sisi internal dan bisnis PDAM sudah bagus. Pihak PDAM sudah memperoleh opini WTP dan mendapatkan banyak penghargaan. Begitu juga dari sisi capaian bisnis, selalu melebihi target yang ditetapkan. “Yang masih banyak kekurangan dalam hal tugas dan fungsi sosial ke masyarakat. Misalnya pelayanan ke masyarakat,” tegas Bupati. Ia meminta agar PDAM membuat semacam tempat pengaduan bagi masyarakat, namun bukan sekedar tempat pengaduan. Pihak PDAM harus membuat batas waktu tindaklanjut aduan tersebut. Apakah dalam jangka waktu satu, dua atau tiga hari. “Sekarang sudah ada pusat pengaduan tapi tidak ada batas waktu tindaklanjut, itu saya minta dibuat,” tegas Bupati. Sementara itu Dirut PDAM HL. Ahmad Zaini mengatakan terkait perpajangan masa jabatannya sudah sesuai dengan Permendari nomor 37. Pemendagri ini jelas dia memberikan amanah untuk dilakukan evaluasi. Kemudian dilakukanlah evaluasi oleh Pemerintah dengan berbagai krteria. Seperti disampaikan Bupati, ada beberapa kriteria yang dinilai. Seperti pencapaian binis, pihaknya selalu melampui target realisasi rencana binis, RKAP, dan kontrak kinerja. Selain itu dari kteria opini WTP beturut-turut
minimal 3 kali. Sedangkan pihaknya sudah mempertahankan WTP 6 tahun berturutturut. Pihaknya juga sudah menindaklanjuti semua temuan-temuan audit internal. Sehingga penilaian inilah masa jabatan dapat diperpanjang (masa jabatan). “Berdasarkan hasil itu maka seluruh direksi (tiga pejabat) ini diperpanjang, saya diperpanjang,” jelas dia. Masalah perpanjangan masa jabatan ini jelas dia, dalam pasal 51 berbunyi bahwa anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan kecuali mencapai kriteria penilaian tersebut, maka dapat diangkat untuk ketiga kalinya. “Jadi dapat diangkat untuk direksi itu tiga kali (periode),” tukasnya. Namun dalam aturan peralihan, dewan pengawas, komisaris dan direksi yang telah diangkat sebelum PP mengenai BUMD diundangkan tidak termasuk dalam periodesasi, artinya periodesasi yang dihitung adalah sejak tahun 2017. “Itu artinya masa jabatan saya sudah masuk periode kedua,” aku dia. (her)
HL. Ahmad Zaini
(Suara NTB/her)
Mataram (Suara NTB) Kawasan Agro Eduwisata yang terintegrasi dengan Saint Technologi Industrial Park (STIP) di Banyumulek, Lombok Barat masih membutuhkan anggaran hingga 30 miliaran untuk terwujud. Anggaran sebesar yang disebut Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Iskandar Zulkarnain untuk memenuhi sarana dan prasarana pendukung yang direncanakan. Di Kawasan Agro Eduwisata Banyumulek saat ini memiliki beberapa fasilitas, diantaranya Balai Inseminasi Buatan (BIB), Balai Rumah Sakit Hewan, dan Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ruminansia. Pemprov NTB telah berencana akan melengkapi sarana dan prasarana di sana. Misalnya, rencana pembangunan kandang untuk sapi. Dengan kapasitas sekitar 150 ekor, atau tiga kandang masing-masing dengan kapasitas tampung 50 ekor. Lalu ada rencana pembangunan pedok, atau tempat penanaman rumput unggul. “Sebagai sarana edukasi kita nanti ada disana,” jelas Iskandar. Termasuk juga disebut untuk pembebasan lahan kurang lebih 3 hektar di dalam kawasan. Biaya yang dibutuhkan untuk pembebasan sampai Rp6 miliar. Ada juga rencana pembangunan jalan-jalan dalam kawasan, pemagaran, dan tempat penampungan air bagi ternak. Untuk itu, koordinasi dilakukan dengan BPKAD untuk penganggaran pembebasan lahan warga. Beberapa kegiatan telah dilaksanakan oleh Dinas Nakeswan Provinsi NTB melalui balainya di sana. Diantaranya produksi semen beku (mani beku ternak) yang telah ber SNI. Hasil produksinya telah dijual ke berbagai daerah yang membutuhkan di Indonesia. Tahun 2018 lalu, Disnakeswan ditarget menyetorkan PAD dari penjualan semen beku ini sebesar Rp600 juta. Terpenuhi sebesar 84 persen. Dan 2019 ini naik mejadi Rp625 juta. “Karena itu, kebutuhan sarana dan prasarananya penting juga untuk ditambah. Misalnya, dibutuhkan laboratorium yang lebih bagus. Dan penambahan SDM,” kata Iskandar. Untuk kebutuhan anggaran yang disebutkan di awal, pengajuan penganggaran telah dilakukan. Meskipun, alokasinya terjun bebas. Mengingat pemerintah daerah juga cukup fokus menangani recovery pascagempa. “Penganggaran kita agak berkurang untuk pengembangan ketiga UPT itu,” katanya lagi. Sementara dari pusat, tahun-tahun sebelumnya Kementerian Pertanian melalui Dirjen Peternakan memberikan dukungan dalam bentuk pembelian sapi. Untuk tahun ini, bantuan dari pemerintah pusat kata Iskandar juga nihil. (bul) Iskandar Zulkarnain
(Suara NTB/bul)
(Suara NTB/bul)
Agro Eduwisata Butuh Anggaran Rp30 Miliar Lebih
SUARA NTB Selasa, 29 Januari 2019
SUARA PULAU LOMBOK
54 Persen Pemilik Kendaraan Belum Bayar Pajak
DINAS Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Utara (KLU), hingga kini belum optimal mengelola sampah di Gili Trawangan. Pasalnya, bangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) belum selesai 100 persen dan belum pula diserahterimakan ke daerah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman, H. Rusdi, ST. MM., Senin (28/1) mengakui, pengelolaan sampah Gili Trawangan dan Gili Air sampai H. Rusdi saat ini masih dilakukan secara konvensional seperti sebelumnya. Di mana sampah sebatas diangkut ke TPA sementara Gili Trawangan di lahan yang telah dibeli. Sementara untuk sampah Gili Air, pengendaliannya dilakukan dengan cara diangkut ke daratan Lombok via Pelabuhan Ombak Beleq, Dusun Sire, Desa Sigar Penjalin. “Sampah Trawangan tetap kita angkut. Tetapi sementara masih di tampung di lahan milik Zainal Tayib (pengusaha). Karena kemarin kita beli lahan tempat membangun TPST dari dia, jadi nanti sampah tinggal digeser sedikit ke TPST,” ujar Rusdi. Bangunan TPST yang dibangun oleh pemerintah pusat, ujarnya, sampai sekarang belum final. Masih ada sebagian kecil sarana dan prasarana yang belum dikerjakan. Hingga saat ini Pemda KLU masih menunggu kepastian bangunan tersebut untuk dapat mengolah sampah secara simultan dan menyeluruh. “Bangunan TPST belum selesai 100 persen, apalagi kemarin kontrak gagal. Harapan kita bisa cepat, agar sampah yang menumpuk di TPA sementara bisa langsung diolah,” sambungnya. Sebagai persiapan pengelolaan TPST, pihaknya kata Rusdi telah menyiapkan perangkat pendukung pengelola sampah. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Gili Trawangan telah dibentuk, sembari Pemda KLU mematangkan Perbup. Perbup Pengelolaan Sampah itu nantinya memberi ruang kepada masyarakat untuk terlibat. KSM di Gili Trawangan nantinya bisa mengatur sendiri bentuk pengelolaan sampah. Mereka diberi kewenangan menarik dana dari masyarakat/pengusaha sesuai petunjuk Perbup. Dari dana yang ditarik, KSM harus menyetorkan sekian persennya ke daerah sebagai PAD. Dana itu pula dikelola untuk anggota KSM dalam mengelola sampah. “Khusus untuk Gili Air, kita masih menerapkan pola lama. Sampah dikumpulkan di dermaga dan diangkut dengan tongkang ke Ombak Beleq,” katanya. Untuk saat ini, cuaca kurang mendukung diakui.menjadi kendala kelancaran proses pengangkutan sampah. Namun demikian, dipastikan dalam sehari tongkang harus mengangkut sampah minimal 2 kali. “Kita sudah berkomunikasi dengan warga di Gili Air, limbah bangunan yang ada di sana akan ditimbun di lahan warga yang bersedia. Sisanya limbah kayu itulah yang kita angkut ke darat,” tandasnya. (ari)
Selong (Suara NTB) Potensi pajak kendaraan bermotor (PKB) di Lombok Timur (Lotim) cukup besar. Akan tetapi jumlah yang melaksanakan kewajiban membayar pajak masih terbilang rendah. Para pemilik kendaraan hanya 46 persen saja yang taat pajak. Sisanya masih 54 persen para wajib pajak ini belum membayar pajak. Menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Selong, H. M. Taufik, masih rendahnya tingkat ketaatan warga Lotim bayar pajak bermotor ini diduga karena tempat bayar pajak yang jauh. Menyadari hal itu, Samsat Selong mendirikan beberapa tempat pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Meski dari segi persentase masih sulit mendekati angka
Giri Menang (Suara NTB) – Warga Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung mengancam akan melakukan aksi nekat memblokir jalan menuju objek vital, PLTU Jeranjang. Langkah ini bakal diambil jika aspirasi mereka agar dipasangkan PJU tak dikabulkan oleh pihak pemda dan PLN. Warga akan melakukan komunikasi lebih lanjut lagi dengan pihak pemda terkait kepastian pemasangan PJU. Anggota DPRD Lobar H. L. Muhammad, mengatakan, terkait pemasangan PJU pihaknya akan bicarakan baik-baik dengan pemda terkait solusi yang akan dilakukan. Formulasi PJU ini, jelasnya, perlu dibahas selama dua pekan ke depan. “Kalau tidak ada kejelasan ya kita coba jalan seperti itu (blokir jalan),”tegas Muhammad diamini oleh warga yang ada di daerah setempat. Menurutnya langkah nekat perlu dilakukan agar aspirasi warga bisa didengarkan, sebab sejauh ini warga sudah sering mengeluh melalui media terkait gelapnya kawasan setempat. Kalau didanai dari dana aspirasi, menurutnya untuk tahun ini dana aspirasi akan diarahkan kepada masyarakat. Sedangkan pemasangan PJU diupayakan melalui bantuan PLN dan pemda. Sementara itu, Kades Taman Ayu terpilih, Tajuddin mengatakan PJU sepanjang jalan Desa Taman Ayu- PLTU Jeranjang kerap kali dikeluhkan, namun pihak PLN maupun Pemkab Lobar seakan tak kunjung merealisasikan aspirasi warga. “Padahal jalur tersebut, selain dipergunakan oleh warga desa setempat. Namun juga kerap dilalui truk pengangkut batu bara milik PLTU Jeranjang dan para karyawan di PLTU,’’ jelas dia. Diakuinya, adanya saran untuk menggunakan dana desa (DD) tidak pas dilakukan untuk pengadaan PJU. Selain karena ruas jalan yang panjang, kemudian biaya pengadaan yang malah. Hal itu juga menjadi kewenangan antara pemerintah dengan PLN. Terlebih lagi masih banyak program yang dibutuhkan masyarakat untuk pemberdayaan dari DD itu.”Masalah PJU itukan bukan ranah kita, itu hitungan Pemda dengan PLN. Yang kami inginkan wilayah kami terang, kalau kami menunggu di atas kan susah,” keluhnya. Pemerintah Desa (Pemdes) melihat adanya kurang komunikasi antara Pemkab dengan PLN. Bahkan melibatkan pemerintah desa untuk membahas hal itu.”Kan bisa dibicarakan, ayo dong, ajak kita duduk bareng untuk memecahkan masalah ini,” harapnya. (her)
bisa tembus Rp68 miliar. Sesuai arahan dari Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB, di Selong sudah dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan NTB. Selanjutnya dari pendapatan kendaran bermotor ini, sebesar 30 persen dikembalikan ke kabupaten/kota masing-masing. Lotim memiliki wilayah
yang cukup luas. Sebanyak 254 desa dan kelurahan yang tersebar di 21 kecamatan. Kantor pelayanan dinilai selama ini mungkin terlalu jauh, sehingga banyak yang tidak bisa datang membayar pajak. “Jadi bukan karena malas,” ujarnya. Samsat pun hanya bisa melakukan pendekatan pelayanan dengan membuat kantor unit dan melakukan pelayanan di desa-desa. Baik dengan cara keliling dan membuat samsat desa di beberapa desa di Lotim. Juga menggelar pelayanan samsat di pasarpasar. “Kasihan masyarakat jauh mendatangi kantor pelayanan pembayaran pajak,
sehingga Samsat sendiri yang datang melayani,” tegasnya. Didatanginya langsung masyarakat dengan maksud mempermudah pelayanan terhadap para wajib pajak agar bisa menunaikan kewajibannya sebagai warga negara. Disebut saat ini sudah ada 11 unit pelayanan untuk memudahkan masyarakat, yakni di UPTB Selong, Corner Pancor, Drive Thru Aikmel, Drive Thru Paokmotong, Drive Thru Sepapan, Samdes Terara, Samkel 1, 2 dan 3 Selong, Samdes Sakra, outlet Pasar Masbagik, Samsat Pasar Pringgabaya, Samsat Wisata Kotaraja. (rus)
Kecil, Jumlah Wisman yang Menginap di Lotim Selong (Suara NTB) Jumlah wisatawan asing yang menginap di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dalam setahun, yakni kurun waktu 2018 dicatat hanya 22.128 orang. Jumlah ini terbilang sangat kecil. Apalagi dibandingkan dengan data angka kunjungan ke NTB yang terlapor mencapai 4 juta wisatawan. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Lotim, Moh. Juhad saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (28/1), dilihat dari klaim kunjungan ke Lotim sebenarnya bisa mencapai jutaan. Klaim ini, katanya, didasari dari fakta setiap event besar yang digelar di Lotim, jumlah wisatawan yang datang cukup besar, seperti Rinjani 100 beberapa waktu lalu bisa mencapai 1.500 orang dalam sehari. Adapun jumlah wisatawan domestik yang menginap di Lotim dilaporkan hanya 71.186 orang pada tahun 2018. Data tahunan ini juga memperlihatkan angka yang relatif kecil jika melihat banyaknya arus kunjungan wisatawan. “Itu kan yang menginap saja, kalau yang sekadar berkunjung pasti jauh lebih banyak,” ungkapnya. Jumlah yang menginap kecil dikarenakan Lotim tidak memiliki banyak hotel berbintang, seperti daerah lain. Jumlah hotel di Lotim hanya 58 unit dan hanya 8 hotel di antaranya yang berbintang, yakni ada di Sembalun dan Jerowaru. Lainnya, hanya hotel kelas melati. Tempat menginap yang terbanyak, ujarnya, adalah homestay. Jumlah homestay di Lotim sudah mencapai 95
Hasil Observasi Kejiwaan, Penyidik Surati RSJ Mutiara Sukma
Warga Taman Ayu Ancam Blokir Jalan PLTU
100 persen, perolehan pajak kendaraan bermotor di Lotim cukup siginifikan. Sesuai data tahun 2018, ditarget Rp57 miliar dan terealisasi sebanyak Rp62 miliar. “Capaian melampaui hingga 102 persen,” ucapnya, Senin (28/1). Memasuki tahun 2019 ini ditarget perolehan PKB ini Rp 63 miliar. Sedangkan BPNKB 2018 mencapai Rp61,3 miliar targetnya dan mampu diraih Rp66 miliar. Target BPNKB ini tahun 2019 diharapkan
(Suara NTB/ist)
MENGUNJUNGI - Sejumlah wisatawan asing mengunjungi tempat pengomprongan tembakau di Sikur Kabupaten Lotim beberapa waktu lalu. unit. Jumlah ini terus menjamur, khususnya di wilayah Tetebatu, Kembang Kuning dan Lendang Nangka. Adapun jumlah usaha jasa yang mendukung pariwisata antara lain travel di Lotim sebanyak 46 unit, kafe yang ber-
izin sebanyak 7 unit, Lesehan sebanyak 27 unit dan rumah makan sebanyak122 unit. Ditambahkan, mengingat fakta masih belum banyaknya hotel di Lotim membuat Dispar Lotim hanya bisa memasang target yang tidak ter-
lalu besar. Tahun 2018 ditarget jumlah tamu menginap sebanyak 12 ribu orang dan tahun 2019 ini meningkat menjadi 25 ribu orang. Lotim sambungnya merupakan daerah yang kaya potensi wisata. Dari 254 desa dan
kelurahan, sebanyak 25 desa sudah dinobatkan sebagai dsa wisata. Semua kelompok sadar wisata masing-masing desa sudah terbentuk dan sudah banyak desa yang berkreasi membangun objek wisata yang dimiliki. (rus)
Jembatan Darurat Sangiang - Lokok Mandi Terancam Putus
(Suara NTB/rus)
(Suara NTB/ari)
Tunggu Serah Terima Bangunan
Selong (Suara NTB) Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga (IRT) Huriani (36) terhadap anak kandungnya, M. Ridwan (13 bulan) alamat Dusun Tunjang Utara Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik masih bergulir. Dalam proses penyelidikannya, penyidik, Senin (28/1) melayangkan surat ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma Mataram meminta hasil observasi terhadap terduga pelaku. “Pelaku masih di rumah sakit jiwa untuk dilakukan observasi. Kita sudah bersurat ke RSJ untuk meminta hasil rekam medisnya,” terang Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Lotim, Ipda. I Made Dwi Putrayasa, SH, dikonfirmasi Suara NTB, Senin (28/1). Dikatakannya, yang bersangkutan masuk menjadi pasien di RSJ Mutiara Sukma, karena sebelumnya pernah dirawat di tempat tersebut. Kendati demikian, pihaknya meminta untuk dilakukan visum apabila hasil observasi tak kunjung dilakukan atau didapatkan. “Dari RSJ menjanjikan bisa tidak rekam medis, namun berupa surat keterangan,” jelasnya. Apabila berdasarkan rekam medis pelaku tidak mengalami gangguan kejiwaan. Maka proses hukum tetap berlanjut. Di mana pelaku dijerat dengan undang-undang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. “Kita sudah bawa ke RSJ untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Posisi kita masih menunggu hasilnya,” terangnya. Di samping itu, katanya, pemeriksaan terhadap sejumlah saksi mulai dilakukan. Saksi pertama yang dimintai keterangan oleh penyidik yaitu, mantan suami pelaku yang merupakan ayah kandung korban. Termasuk selaku pelapor. Dari hasil pemeriksaan ini, nantinya akan dikembangkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain yang mengetahui pertama kasus pembunuhan bocah 13 bulan dengan cara digorok pada bagian lehernya oleh ibu kandungnya sendiri. (yon)
Halaman 4
KOTOR - Pantai Pidana di Pringgabaya harus dibersihkan, karena banyak sampah ditemukan di tempat ini.
Objek Wisata Pantai Kumuh Selong (Suara NTB) Obyek wisata, utamanya pantai pantai di wilayah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) banyak yang terlihat kumuh. Pemandangan pantai yang seharusnya memperlihatkan keelokan menjadi terganggu karen tumpukan sampah. Realita itu diakui Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Lotim, Muhir. Muhir tidak menampik sebagian besar pantai-pantai di Lotim ini menjadi tempat tempat bersarang sampah-sampah kiriman. Kondisi ini jelas sangat tak mencerminkan sapta pesona, utamanya pada aspek kebersihan. Objek wisata yang tidak berorientasi pada sapta pesona akan membuat pemasaran wisata terganggu dan tidak mungkin memasarkan objek wisata yang kotor. Menurut Muhir, pembangunan pariwisata itu sangat luas. Pariwisata haruas ada gerakan bersama semua dinas dan Dinas Pariwisata jelas tidak bisa sendiri. ‘’Semisal Pantai Labuhan Haji. Di dalamnya ada Dinas Kelautan. Soal kebersihan ada Dinas Lingkungan Hidup. Mengenai masyarakatnya, ada Pemerintah Desa Labuhan Haji sendiri,’’ terangnya, Senin (28/1). Tidak hanya itu, tambahnya, diperlukan upaya untuk
menumbuhkan kesadaran kultural dalam membangun wisata. Wisata yang juga memperhatikan kearifan lokal dan kultural dan tidak dinodai dengan perilku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Untuk itu, sapta pesona ini harus terus disosialisasikan. Salah satu cara mewujudkannya adalah membangun pariwisata yang berbasis kemasyarakatan dan membangun bersama secara partisipatif. Dalam hal ini, semua bisa mengambil peran. Menyambut hal itu, Dispar Lotim mencoba membangun konsep pembangunan pariwisata berbasis kemasyarakatan tersebut dengan bergandengan tangan dengan dinas terkait. “Kita akan coba dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD),” ungkap Muhir. Dinas PMD sebagai leading sector desa. Desa-desa yang memiliki objek wisata dan ada kelompok-kelompok sadar wisata di dalamnya, bersama dengan masyarakat membangun pariwisata. Dalam pengembangan kerajinan, seperti di Loyok misalnya, pariwisata akan bergandengan tangan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sudah banyak desa yang siap untuk memulai. Desa-desa
juga sudah banyak menyulap daerahnya dengan menata desa menjadi obyek wisata yang memiliki daya tarik, seperti Ketapang Raya, Tanjung Luar, Dasan Borok dan desadesa lain dengan konsep yang berbeda-beda. Mengenai kebersihan, menjadi ranah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Kepala DLHK, Mulki sebelumnya mengakui realita belum maksimalnya dalam penanganan sampah. Kekurangan armada dan personel menjadi salah satu kendala besar. Saat ini dengan 8 armada yang dimiliki DLHK ditambah 2 tambahan baru bisa menjangkau tujuh kecamatan dari 21 kecamatan se Kabupaten Lotim. Mulki, dapat segera terwujud satu desa satu tempat pengelolaan sampah. Pasalnya, menjadi tidak mungkin bisa menyentuh 254 desa dengan kekuatan armada yang ada. Soal sampah-sampah di pantai diakui sebagian besar merupakan sampah kiriman. Beberapa upaya sudah dilakukan, di antaranya memasang jaring. Namun tidak bisa efektif, sampah masih ditemukan menumpuk. Pihaknya mengharapkan masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. (rus)
Tanjung (Suara NTB) Warga Dusun Sangiang, Desa Selengen, kecamatan Kayangan, ketar - ketir akibat infrastruktur jembatan penghubung dusun yang terancam putus. Warga berharap, Pemda Lombok Utara cekatan memperbaiki akses penghubung satu-satunya warga Sangiang. Kadus Sangiang, Sudiar, kepada Suara NTB, Senin (28/1), mengungkapkan jembatan permanen tersebut sejatinya sudah ambrol pascabencana gempa skala 7.0 magnitudo 5 Agustus 2018. Sejak itu, jembatan sudah ditanggulangi dengan jembatan darurat terbuat dari batang pohon kelapa. Warga khawatir, pohon kelapa sebagai penyangga beban tidak mampu bertahan lama. “Kondisi saat ini kami anggap darurat, termasuk jembatan. Kalau ada yang sakit, susah. Jembatan tidak bisa dilewati roda 4 lagi, terpaksa yang sakit kami pikul untuk sekadar bisa melewati jembatan,” ujar Sudiar. Jembatan Di Dusun Sangiang itu menjadi urat nadi transportasi warga setempat ke dusun - dusun lain. Sejak akses jalan dibuka dan mendapat program burda dari Pemda KLU, jalur tersebut semakin ramai. Sayangnya, jembatan yang sudah dibangunkan tidak ber-
tahan lama karena roboh akibat bencana gempa. Sekarang pun kondisinya lebih parah lagi. Jembatan tersebut sudah goyang, karena struktur penyangga dari batang dikhawatirkan mulai lapuk. Struktur bagian bawah jembatan juga berubah seiring datangnya musim hujan. “Waktu itu, jembatan kami bangun dari batang kelapa. Kami khawatir sekarang sudah lapuk. Kondisi saat ini, jembatan hanya bisa dilewati kendaraan roda dua, itu pun sudah goyang-goyang,” akunya. Sejauh upaya yang dilakukan Kadus, dirinya telah berkomunikasi dengan pihak Kecamatan Kayangan untuk mendapat penanganan jembatan. Pihaknya juga berharap, Dinas PU Kabupaten segera turun memeriksa dan mencari solusi untuk memudahkan akses transportasi warga. “Saya sudah melapor di kecamatan, rencana sore ini (kemarin, red) langsung ke PU meminta bantuan penanganan,” tandasnya. Tak hanya soal jembatan, warga Sangiang juga kesulitan mengatasi banyaknya titik-titik jaringan irigasi yang jebol di dusun itu. Meskipun saat ini jaringan irigasi tidak teraliri air, namun ke depan jaringan itu diharapkan sudah normal. (ari)
(Suara NTB/ist)
MULAI LAPUK - Kondisi jembatan darurat Sangiang dan Lokok Mandi yang sudah mulai lapuk. Warga berharap pemerintah membangun jembatan permanen di tempat ini.
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Selasa, 29 Januari 2019
Target Tuntas Setahun PENANGANAN rumah rusak terdampak gempa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diakui masih berjalan lamban. Dengan kondisi seperti sekarang ini, maka paling tidak dibutuhkan waktu setahun untuk bisa menuntaskan rehab dan rekon rumah-rumah yang rusak terdampak gempa di daerah ini. Hal itu diungkapkan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng, Drs. H. Muhammad, kepada Suara NTB, Senin (28/1). Ditemui di ruang kerjanya, Muhammad mengaku persoalan yang dihadapi di dalamnya terkait penanganan rumah rusak terdampak gempa sangat kompleks. Bukan hanya soal alur birokrasi pencairan dana yang cukup panjang, banyak juga persoalan non teknis yang dihadapi di lapangan. “Jadi kalau melihat progres yang ada, penanganan rumah rusak terdampak gempa di daerah ini tidak bisa cepat,” sebutnya. Untuk itu, pihaknya menargetkan penanganan rumah rusak terdampak gempa di Loteng baru akan tuntas akhir tahun 2019 mendatang. Mengingat, total rumah rusak yang harus ditangani cukup banyak, yakni mencapai 25 ribu lebih unit rumah. Penanganan rumah ini terdiri dari 2.855 rumah rusak berat, 5.470 rumah rusak sedang dan rusak ringan sebanyak 17.294 rumah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 401 miliar. Itu pun belum seluruhnya masuk ke rekening korban terdampak gempa. Masih ada ada sekitar Rp 51 miliar yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat. “Jadi pemerintah pusat masih punya utang transfer dana penanganan gempa bagi korban gempa di Loteng sebesar Rp51 miliar,” jelasnya. Utang tersebut bersumber dari sisa transfer dana penanganan dampak gempa untuk tahap pertama bagi 2.056 rumah rusak berat akhir tahun lalu. Di mana pemerintah pusat baru mentransfer setengahnya saja atau Rp25 juta per rumah dari Rp50 juta yang semestinya ditransfer. Untuk itu, BPBD Loteng sudah bersurat ke pemerintah pusat dan diharapkan dalam waktu yang tidak lama lagi, utang transfer tersebut sudah bisa dilunasi oleh pemerintah pusat. Karena penanganan rumah terdampak gempa untuk tahap pertama sudah mau selesai. Ia menjelaskan, secara umum sampai saat ini untuk rumah rusak berat baru sekitar 824 rumah yang sedang ditangani dengan total dana yang sudah dicairkan sebesar Rp23 miliar dari Rp26 miliar. Artinya masih ada sisa sekitar Rp2 miliar yang belum dicairkan. Dari jumlah rumah yang ditangani tersebut baru sekitar 17 unit rumah yang sudah selesai dikerjakan dengan sekitar 300 rumah di antaranya targetkan tuntas awal bulan Februari mendatang. Adapun untuk penanganan rumah rusak sedang dan ringan, saat ini masih tahap pembentukan kelompok masyarakat (pokmas). “Di sinilah kendalanya juga, bahwa ternyata untuk membentuk pokmas bukan perkara mudah. Karena harus menyatukan banyak keinginan di tengah masyarakat,” terangnya. Belum lagi pihaknya harus berhadapan dengan banyak masyarakat yang ingin beralih status. Ada yang dari rusak sedang ingin dimasukkan kategori rusak berat. Bahkan ada masyarakat yang ingin beralih status dari rusak berat ke sedang, karena tidak mau rumahnya dirobohkan. Tapi hanya ingin diperbaiki saja. (kir)
H. Muhammad (Suara NTB/kir)
Warga Satu Dusun Tak Masuk Data Penerima Bantuan Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah korban gempa mendatangi kantor Desa Babussalam, Senin (28/1). Kedatangan warga ke kantor desa untuk mempertanyakan perihal korban gempa di satu dusun di desa itu tak masuk data penerima bantuan. Akibatnya, mereka tak kebagian buku tabungan saat pembagian beberapa hari lalu di kantor desa. Pihak desa pun mengarahkan warga agar mempertanyakan langsung ke pihak Pemda sebab desa sudah mengusulkan semua data korban gempa ke pihak pemda. Warga pun meminta agar dilakukan verifikasi ulang ke daerah setempat. Kepala Desa Babussalam M. Zaini yang dikonfirmasi wartawan mengatakan terkait kedatangan warga ke kantor desa dan Dinas Perumahan Permukiman untuk mempertanyakan korban gempa di satu dusun yakni Bremi Karang Dalem Barat tak keluar namanya satupun pada saat pembagian buku tabungan. Diakuinya, hal ini terjadi akibat miskomunikasi terkait pendataan, sehingga ada korban gempa di satu dusun yang tidak terdata sama sekali. Diakui selaku desa dengan jumlah penduduk paling besar di Kecamatan Gerung, akan tetapi jumlah rekening yang diberikan paling kecil. Di satu sisi data korban gempa yang keluar ada yang layak memperoleh bantuan, namun tidak terdata sebagai penerima. Sehingga pihaknya pun membuat usulan baru untuk mengakomodir warga yang belum masuk data tersebut. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Pemda Lobar terkait solusi apa yang harus dilakukan ke depan supaya persoalan ini tidak meruncing di bawah dan tidak terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat. Diakuinya, masyarakat berebutan ingin mendapatkan bantuan. Di satu sisi pendataan yang dilakukan di dusun maupun desa harus betul-betul valid. Dalam persoalan ini, jelas dia, ia tak mempersalahkan pemda, namun hal ini harus menjadi agenda untuk perbaikan dan pembenahan.”Kami di desa sudah sangat kewalahan menahan warga, jadi gempa alami itu biasa tapi gempa yang sekarang ini paling berbahaya, karena terjadi gempa sosial ditengah masyarakat,” jelas dia. Sementara masyarakat sendiri, jelas dia, ada paradigma terkait bantuan jika satu dapat maka semua ingin dapat bantuan. Sedangkan ketika membangun rumahnya sendiri mereka enggan membantu. Hal ini pula jelas dia perlu menjadi perhatian bersama. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman H. L. Winengan mengatakan, terkait warga yang belum masuk dipastikan akan masuk jika datanya valid. Menurutnya persoalan adanya protes tidak masalah. “Tidak masalah ada demo, kami berharap masyarakat dan para tokoh dalam hal ini kades bersabar karena yang ditangani ini tidak sedikit tapi puluhan ribu,”jelas Winengan. Kabid Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman, L Ratnawi menambahan, pihaknya bersama tim fasilitator yang melakukan pendataan dan verfikasi lagi. Semua warga yang sudah mendapatkan rekening akan divalidasi lagi untuk memastikan benar tidak dengan kondisi riil di lapangan. “Termasuk yang belum terdata dan belum mendapatkan buku tabungan, kalau layak dipastikan dapat bantuan,”jelas RatM. Zaini nawi. (her) (Suara NTB/her)
Halaman 5
Bupati Perintahkan OPD Segera Tertibkan Bangunan Bodong Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid angkat bicara terkait keberadaan bangunan vila dan hotel bodong yang ada di wilayahnya. Bupati memerintahkan jajaran OPD segera melakukan tindakan tegas. Ia memerintahkan agar bangunan tersebut ditertibkan sebab keberadaannya merugikan daerah, sebab bangunan bodong ini tidak memberikan pemasukan ke daerah. ‘’Vila yang tidak memiliki izin ini harus ditindak, OPD, termasuk Satpol PP harus aktif turun patroli,” perintah bupati saat ditemui, Senin (28/1). Bupati meminta agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) lebih aktif melakukan patroli di sejumlah wilayah kawasan pariwisata di Lobar. Lebih penting lagi, kata dia Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Perizinan Ter-
padu Satu Pintu (DPMP2TSP) Lobar harus rajin turun melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan hotel dan vila yang Lobar. Adanya temuan sekitar 34 vila dan hotel yang tidak berizin ini, ujarnya, sekaligus menjadi tugas dari Dinas Perizinan dan Satpol PP Lobar untuk bersinergi agar segera melakukan penindakan terhadap vila dan hotel ilegal tersebut .
Sementara Kasat Pol PP Lobar Mahnan, SSTP., mengatakan terkait pemintaan bupati menertibkan bangunan bodong pihaknya akan segera melakukan koordinasi lebih lanjut. Diakuinya, praktik semacam ini sudah diketahui oleh OPD, namun hal ini harus dibuktikan dengan cara turun ke lapangan. Selain ada legal, ada juga yang menyalahi izin, sehingga men-
gakibatkan potensi PAD bocor. “ Kalau dibiarkan PAD tak tertarik (bocor) akibat vila dan hotel tak berizin ini,” katanya. Jika ada bukti bahwa bangunan itu bodong, pihaknya memiliki tim pengawasan dan pengendalian kerjasama dengan OPD terkait untuk turun melakukan penertiban. Namun sebagaimana SOP jelas dia, lebih dulu dilakukan teguran yang dilakukan OPD terkait, jika tidak diindahkan barulah Satpol PP yang menutup atau menyegel sampai adanya legalitas yang dimliki pengelola.” Harus ada tegur dulu dari perizinan setelah itu baru kita turun, sesuai SOP,” jelasnya. (her)
(Suara NTB/dok)
H. Fauzan Khalid
Cuaca Buruk
Dua Truk Terbalik di Kapal Penyeberangan Lembar-Padangbai Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah kecelakaan atau insiden di tengah laut terjadi di lintasan Padangbai-Lembar sejak cuaca buruk melanda perairan selatan Lombok sepekan terakhir. Sebelumnya sejumlah insiden truk terbalik di dalam kapal akibat gelombang tinggi, Minggu (27/1) sekitar pukul 18.30 Wita insiden kembali terjadi di lintasan tersebut. Kapal KMP Salindo Mutiara I yang berangkat sekitar pukul 16.30 Wita dihantam gelombang tinggi setinggi 2-2,5 meter, sehingga menyebabkan muatan berupa dua truk terguling dalam kapal. Dua truk berukuran sedang tersebut menimpa tiga unit kendaraan roda empat, akibatnya dua unit mengalami kerusakan sangat parah, sedangkan satunya kendaraan pick up tidak mengalami kerusakan parah. Koordinator Satuan Pelayanan Penyeberangan BPTD wilayah Lembar Nelson Dalo, Senin (28/1), mengatakan, KMP Salindo yang berangkat dari Pelabuhan Padangbai menuju Lembar mengalami insiden setelah dua jam lebih dalam perjalanan menuju Pelabuhan Lembar. Lepas dari Padangbai sekitar pukul 16.30 Wita, di saat dalam perjalan-
(Suara NTB/her)
RUSAK - Kendaraan yang rusak ditimpa truk yang terguling di dalam kapal akibat diterjang gelombang tinggi, Minggu (27/1) malam. an kurang lebih 2 jam 30 menit terjadi ombak besar. Menurut informasi pihak kapal tinggi
gelombang 2-2,5 meter. “Akibatnya tali lasing (pengikat) kendaraan putus, se-
Cuaca Ekstrem
Nelayan di Loteng Diminta Tidak Melaut Praya (Suara NTB) Para nelayan di pesisir Lombok Tengah (Loteng) bagian selatan diminta untuk tidak melaut sementara waktu. Menyusul kondisi cuaca ekstrem yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga beberapa ke depan dan bisa memicu gelombang tinggi. Jika pun tetap melaut, para nelayan diingatkan untuk waspada bahaya gelombang tinggi yang bisa mengancam kapan saja. “Sebaiknya untuk sementara nelayan tidak melaut dulu. Karena kondisi cuaca yang masih belum bersahabat,” pinta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng, Drs. H. Muhammad, kepada Suara NTB, di ruang kerjanya, Senin (28/1). Ia menjelaskan, saat ini ketinggian gelombang laut antara 2 sampai 4 meter. Kondisi tersebut cukup berbahaya bagi nelayan, sehingga tidak direkomendasikan bagi nelayan untuk melaut sampai tanggal 30 Januari besok sebagaimana batas prediksi cuaca ekstrem berakhir untuk wilayah Loteng dan sekitarnya. Muhammad mengatakan, saat ini memang musim angin barat. Di mana angin bertiup cukup kencang, sehingga bisa memicu puting beliung di darat serta gelombang tinggi di laut. “Jika memang tidak begitu mendesak, jangan pak-
(Suara NTB/kir)
BANTUAN STIMULAN - Warga yang rumahnya rusak akibat cuaca ekstrem mengambil bantuan stimulan di BPBD Loteng, Senin (28/1). sakan untuk melaut. Tapi kalau harus melaut, tetap waspada,” tegasnya. Rumah Rusak Sementara itu, terkait dampak cuaca ekstrem yang berlangsung sejak beberapa hari yang lalu, Muhammad mengatakan sampai saat ini tercatat ada hampir seratus rumah yang rusak. Baik itu karena angin kencang maupun banjir dan tersebar di beberapa kecamatan, seperti di Kecamatan Pujut, Praya Timur, Praya Barat Daya dan Kecamatan Batukliang. Terhadap rumah-rumah yang rusak tersebut, BPBD Loteng sudah menyalurkan bantuan stimulan perbaikan rumah berupa material bangunan, sep-
erti semen, atap asbes, kayu hingga paku. “Bantuan ini bentuknya hanya stimulan. Untuk meringankan beban warga yang rumahnya rusak akibat cuaca ekstrem,” jelasnya. Mantan Kabag Aset Setda Loteng ini menegaskan, bantuan tersebut khusus bagi rumah rusak yang terdampak cuaca ekstrem saja. Kalau yang terdampak gempa tidak masuk bagian, karena sudah ada dana penanganan khususnya. Tapi kalau ada rumah warga yang terdampak gempa sudah diperbaiki kemudian rusak lagi akibat cuaca ekstrem, maka itu bisa memperoleh bantuan dari BPBD Loteng. “Intinya yang di luar yang terdampak gempa,” tegasnya. (kir)
hingga dua kendaraan truk sedang terbalik menimpa tiga unit kendaraan roda empat. Dua unit
parah, sedangkan satunya ndak parah,” jelas Nelson. Tiba di Pelabuhan Lembar dal0am waktu normal sekitar pukul 21.50 dan nyandar di dermaga III. Barulah diberikan kesempatan untuk mengevakuasi kendaraan yang terbalik tersebut. Lalu masuk lagi kapal tersebut untuk bongkar tiga unit kendaraan yang tertimpa truk. Untuk penggantian dan perbaikan kendaraan sendiri jelasnya sudah ada asuransi yang bertanggung jawab. “Kami sudah komunikasi dengan pihak asuransi,” jelas dia. Terkait pelayanan penyeberangan sendiri sudah normal, hanya saja penyeberangan Kapal Legundi ditunda sejak sepekan lalu. Penundaan pemberangkatan, karena cuaca ekstrem, mengingat lintasan Kapal Legundi sendiri cukup jauh. Rencananya, Selasa ini Kapal Legundi akan diberangkatkan. Diakui sejauh ini ada lonjakan penumpang terjadi di Pelabuhan Lembar, menyusul para wisatawan yang biasanya menyeberang dari dermaga Pemenang KLU beralih ke Pelabuhan Lembar. Terdapat puluhan penumpang fast boat memilih melalui Pelabuhan Lembar. (her)
Penyelidikan Kasus Alsintan Jalan Lagi Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) kembali melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pada program bantuan Alat Sistem Pertanian (Alsintan) tahun 2017. Koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB juga sudah dilakukan kembali dan akan dilakukan audit investigasi guna menemukan indikasi penyimpangan pada program bantuan alsintan ini. “Pihak BPKP (Perwakilan NTB) sudah meminta beberapa berkas ke kami terkait kasus alsintan ini,” aku Kasi Pidsus Kejari Loteng, Agung Kunto Wicaksono, S.H., kepada Suara NTB, Senin (28/1). Sebelumnya, pada tahun 2018 lalu pihaknya sudah meminta BPKB Perwakilan NTB untuk melakukan audit investigasi dalam kasus tersebut. Namun karena terkendala anggaran, pihak BPKP Perwakilan NTB urung melakukan audit investigasi dan baru bisa melakukan audit investigasi pada tahun ini. Proses audit investigasinya belum dilakukan, karena BPKP Perwakilan NTB baru mengumpulkan data dan keterangan dari pihaknya. Untuk itu, alur pemeriksaan yang dilakukan pihak Kejari Loteng nantinya akan searah dengan data dan keterangan yang dibutuhkan oleh BPKP Perwakilan NTB.
(Suara NTB/kir)
Agung Kunto Wicaksono “Beberapa waktu lalu BPKP Perwakilan NTB membutuhkan keterangan dari pihak provinsi. Maka kami sudah tindaklanjuti dengan memeriksa pihak provinsi. Hasilnya pun sudah diserahkan ke BPKP Perwakilan NTB,” lanjutnya. Agung mengatakan, hasil audit investigasi oleh BPKP Perwakilan NTB tersebut penting untuk mengetahui apakah ada indikasi penyimpangan dalam program. Jika ada, barulah kasusnya bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Kalau tidak ada indikasi penyimpangan, apa yang mau diperiksa. “Prinsipnya kasus yang masuk ke kami harus jelas. Apakah bisa dilanjut atau tidak,” ujarnya. (kir)
Aset Tersangka Dugaan Korupsi ADD Diusut Praya (Suara NTB) Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) saat ini tengah mengusut keberadaan aset-aset milik tersangka kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pengembur tahun 2017. Pengusutan dilakukan sembari melengkapi berkas perkara kasus dugaan korupsi yang merugikan negara hingga Rp825 juta ini. Demikian diungkapkan Kasi. Pidsus Kejari Loteng, Agung Kunto Wicaksono, S.H., kepada Suara NTB, Senin (28/ 1). Menurutnya, hasil dari penelusuran yang dilakukan pihaknya, baru dua aset yang berhasil diidentifikasi. Masing-
masing tanah di wilayah Desa Mekar Sari serta rumah milik tersangka, SY yang ada di Desa Pengembur. “Baru dua aset yang kita temukan. Dan, masih kita lakukan penelusuran atas asetaset lainnya,” jelas Agung. Terhadap aset-aset tersebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan bagian Intel untuk segera dilakukan penyitaan supaya memudahkan proses pengembalian kerugian Negara, jika tersangka tidak mampu mengembalikan kerugian negara yang menjadi tanggung jawabnya. Menurutnya, tersangka sendiri sampai saat ini baru bisa mengembalikan kerugian negara sekitar Rp30 juta dari
total kewajiban Rp630 juta yang harus dikembalikan. Adanya aset-aset tersebut bisa menjadi jaminan bahwa tersangka mampu mengembalikan kerugian negara yang ada. Untuk itu, pihaknya terus berupaya semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan asetaset milik tersangka. Kalau sudah ada, jika memang diperlukan aset-aset tersebut akan dilelang untuk menutupi kekurangan pengembalian negara yang menjadi beban tersangka. “Kecuali tersangka bisa mengembalikan seluruh kerugian negara secara langsung, maka asetnya tidak akan disita,” ujarnya menjamin.
Disinggung proses penanganan perkaranya sendiri, Agung menegaskan masih berproses. Pihaknya masih butuh beberapa kali pemeriksaan lagi, sebelum menyatakan berkas perkara tersebut lengkap dan bisa dilimpahkan ke pengadilan untuk proses peradilan. Diakuinya, pihaknya belum mengambil langkah penahanan terhadap tersangka, karena pihaknya fokus untuk bisa menuntaskan pengembalian kerugian negara terlebih dahulu. “Soal penahanan itu tergantung kebijakan penyidik. Tentu ada pertimbangan tersendiri kenapa kemudian penyidik tidak menahan tersangka,” sebutnya.
Tersangka sendiri sejauh ini cukup kooperatif dan tidak ada upaya untuk menghilangkan alat bukti. Itu yang mungkin jadi salah satu pertimbangan, kenapa kemudian penyidik belum menahan tersangka, karena ditahan atau tidak tersangka, kasusnya tetap akan tuntas. Dalam hal ini, tidak ada istilah kasus dihentikan. Apalagi kasusnya sudah naik tahap penyidikan dan tinggal melengkapi berkas perkara saja. “Kasusnya sudah terang kok, tidak ada istilah dihentikan. Masalah penahanan tersangka itu hanya soal waktu saja. Pada saatnya nanti, tersangka pasti ditahan,” pungkas Agung. (kir)
SUARA NTB Selasa, 29 Januari 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Musim Hujan, Dinas LH Siap Antisipasi Tumpukan Sampah Sumbawa Besar (Suara NTB) Di musim penghujan ini Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Sumbawa sudah siap mengantisipasi adanya tumpukan sampah. Selain truk pengangkut, tim gerak cepat juga disiapkan untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat. “Jadi di musim penghujan ini kami stand by 24 jam dengan peralatan. Apalagi saat ini angin kencang. Jika ada pohon tumbang, penebangan dilakukan oleh Dinas PRKP dan sampahnya kami yang angkut. Tapi kalau sampah (Suara NTB/ind) yang ada di saluran, kami Abdul Malik yang langsung angkut. Misalnya ada saluran tersumbat dan lain sebaginya, tim kami langsung bergerak. Sehingga kita harapkan di musim penghujan ini tidak ada sampah yang menumpuk sampai dua atau tiga hari,” kata Sekretaris Dinas Lingkingan Hidup Kabupaten Sumbawa, Abdul Malik, S.Sos, Senin (28/1). Dijelaskannya, pihaknya menyiapkan satu truk pengangkut untuk mengantisipasi sampah yang menumpuk di musim penghujan. Tim gerak cepat yang sudah dibentuk juga siap bekerja. Tentunya untuk mendukung upaya ini, pihaknya berharap masyarakat dapat menghubungi pihaknya melalui call center (037123629). Karena tidak semua tempat bisa dipantau. “Tidak selamanya kami bisa memantau secara keseluruhan di mana tempat sampah menumpuk. Untuk itu saya selalu menghimbau kepada masyarakat, kalau ada sampah menumpuktolong informasikan melalui call center kami. Supaya bisa kita tangani dengan cepat. Malam pun walaupun petugas sampahnya tidak ada, tapi penjaga malam sudah saya izinkan untuk menerima telepon. Kalau sudah tercatat laporannya, paginya langsung kita tangani,” terangnya. Menurutnya, adanya sampah yang menyumbat saluran dimungkinkan karena masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Selain itu dimungkinkan juga sampah ini datangnya dari hulu. Namun pihaknya tidak melihat persoalan yang ada. Karena ketika ada sampah yang menumpuk, maka pihaknya siap bekerja untuk membersihkan. “Ketika ada sampah yang menumpuk tim kami siap membersihkan. Selain menindaklanjuti setiap informasi masyarakat, kami juga tetap keliling melihat kondisi,” pungkasnya. Bekas Jualan Di samping Pasar Seketeng masih terdapat sampah-sampah bekas berjualan para pedagang juga kerap kali tidak tertangani. Untuk itu, sampah tersebut akan mulai dibersihkan dalam minggu ini. Abdul Malik membenarkan hal tersebut. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Bapenda untuk bekerjasama melakukan pembersihan. Terutama terhadap sampah di pinggir jalan yang berada di samping Pasar Seketeng. “Senin ini mulai. Tadi sudah saya telpon Kabid Pasar. Kami siap bekerjasama dengan tenaga kebersihan pasar itu untuk membersihkan. Tetapi bukan yang di dalam pasarnya, melainkan sampah yang di pinggir jalan. Kami sekarang siap membersihkan,” ujarnya. Dijelaskannya, saat ini pihaknya juga sudah menyediakan dua kontainer di lokasi Stadion Pragas. Dimana lokasi itu menjadi tempat sementara bagai para pedagang yang sebelumnya berada di Pasar Seketeng. Bahkan pihaknya juga siap mengoperasikan truk setiap sore hari untuk mengangkut sampah yang tidak tertampung di kontainer. “Kalau di Pasar Seketeng dulu ada tiga kontainer. Tetapi di Stadion, tempat pedagang sekarang kami sudah tempatkan dua kontainer. Sisanya yang tidak tertampung, jam 3 sore kami angkut dengan truk,” tandas Malik. (ind)
Masyarakat Tetap Diminta Waspadai Cuaca Buruk Sumbawa Besar (Suara NTB) Hujan lebat disertai angin kencang melanda Kabupaten Sumbawa dalam beberapa hari ini. Untuk itu masyarakat tetap diminta waspada, mengingat puncak musim penghujan masih berlangsung hingga awal Februari mendatang. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sumbawa, Endriyono, S.P menjelaskan, adanya hujan lebat disertai angin kencang akhir-akhir ini karena pengaruh dari pertumbuhan siklon tropis riley. Dimana siklon tropis ini, menarik (Suara NTB/ind) pusaran angin dari wilayah Endriyono Indonesia menuju Australia. “Minggu kemarin memang bergerak menuju Indonesia. Tetapi sekarang posisinya sudah masuk Australia. Jadi agak sedikit lebih baik dibandingkan minggu kemarin,” ujarnya. Meskipun demikian, pihaknya menghimbau masyarakat tetap waspada. Mengingat puncak musim penghujan masih akan berlangsung hingga awal Februari mendatang. Dimungkinkan hujan lebat, angin kencang dan petir masih akan terjadi. Meskipun intensitasnya tidak seperti minggu lalu. “Posisi dari siklon tropis riley sekarang sudah menjauhi wilayah kita. Jadi mungkin tidak seintens minggu kemarin. Tetapi tetap harus diwaspadai dari sekarang sampai awal Februari. Karena puncak musim penghujan daripada Sumbawa itu sampai dengan awal Februari,” jelasnya. (ind)
Dispopar Sumbawa Fokus Bekali Pokdarwis Sumbawa Besar (Suara NTB) Pada tahun ini, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Sumbawa fokus memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan membekali pengetahuan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) melalui berbagai macam pelatihan. Demikian disampaikan Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata (Dispopar) Sumbawa, M. Irfan, SP, MM, keada Suara NTB, Senin (28/1). Terdapat sekitar 40 Pokdarwis yang terdata cukup aktif di Sumbawa. Merekalah yang nantinya akan diberikan pelatihan. Dengan menghadirkan para pakar dan praktisi yang selama ini bergelut di bidang pengembangan destinasi dan industri parwisata. “Mulai Maret, Pokdarwis ini kita berikan pelatihan, seterusnya hingga akhir tahun,” terangnya. Beberapa materi yang akan diberikan ke Pokdarwis, tentang manajemen destinasi, paket ekowisata, manajemen homestay dan kelembaagaan ekowisata. Dengan menghadirkan praktisi Nurdin Razak, pengelola ekowisata Baluran sekaligus pendiri ekotourisme insitute. Ada pula Oka Dwi Prihatmoko, praktisi lainnya yang lama bergelut dengan manajemen destinasi. Galih Donikara, seorang pendaki gunung everest dan puncak Jaya Wijaya, untuk membekali materi tentang trekking. Serta praktisi praktisi lainnya hingga materi selam bagi Pokdariwis di Labuan Jambu. (arn)
(Suara NTB/ils)
MENUMPUK - Nampak tumpukan sampah didominasi kayu dan sampah plastik menumpuk di pinggir pantai desa Benete,Senin (28/1).
Pantai Jadi ”Pelabuhan” Sampah Setiap Musim Hujan Maluk (Suara NTB) Gelombang tinggi disertai banjir yang melanda desa Benete, di Kecamatan Maluk, membuat sampah menumpuk di pinggir pantai. Bahkan penumpukan sampahsampah kayu dan plastik di pinggir pantai itu sudah sering terjadi setiap musim hujan. Tetapi hingga saat kini belum ada solusi terkait persoalan tersebut. Kades Benete Syirajudin kepada Koran ini, Senin (28/1) tidak menampik sangat kotornya pantai yang menjadi destinasi utama masyarakat setempat tersebut. Kotornya pantai ini terjadi karena banjir yang membawa sampah-sampah ini ke pinggir pantai. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya sungai di wilayah setempat se-
hingga sampah-sampah ini langsung terbawa ke pinggir pantai. Masalah penumpukan sampah ini juga bisa dipastikan terjadi setiap tahunnya. Hanya saja, untuk tahun ini, belum bisa ditanggulangi dengan maksimal karena masih terkendala sarana pengangkutan sampah. Kendati demikian, pihaknya tetap
akan mencari jalan keluar supaya sampah ini bisa ditanggulangi dengan cepat. Sehingga tidak lagi membawa kesan kumuh terhadap pantai tersebut sebagai ikon desa. “Masalah sampah yang menumpuk ini pasti terjadi setiap musim penghujan tiba, karena banyak sungai yang menjadi TPA masyarakat,” ungkapnya.
Berita Hoaks Soal Bencana Jangan Dianggap Enteng Kota Bima (Suara NTB) – Berita Hoaks atau informasi palsu harus ditangkal, terutama Informasi tentang kebencanaan. Tidak boleh dianggap enteng karena akan menimbulkan dampak traumatis bagi masyarakat. Demikian disampaikan Walikota melalui Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesra Setda Kota Bima, Drs. H. Farid, M.Si saat membuka Seminar UU ITE dan Anti Hoaks yang digelar Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT), di Paruga Nae Convention Hall, Kota Bima, Senin (28/1). Farid mengungkapkan, cukup banyak insiden penyebaran hoaks yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Mulai topik SARA, politik hingga tentang kebencanaan. “Soal berita kebencanaan tidak boleh dianggap enteng, karena bisa berdampak buruk bagi masyarakat,” katanya. Ia mengapresiasi semiar tersebut lantara sangan relevan dengan dinamika sosial saat ini. Farid berharap seminar tersebut dapat menggugah kesadaran semua pihak untuk bersikap proaktif melawan hoaks. “Masyarakat terutama pengguna media sosial harus mencerna informasi yang
(Suara NTB/Uki)
SEMINAR - Asisten Walikota, H. Farid saat membuka seminar UU ITE dan Anti HOAKS di Paruga Nae Convention Hall, Senin (28/1). diterima,” katanya. Farid menambahkan, informasi palsu atau hoaks harus diwaspadai. Konten pemberitaan atau informasi yang beredar luas di sosial media dicek kebenarannya sebelum disebarluaskan. “Jangan sampai kita jadi pelaku atau korban dari postingan yang berbahaya,” ujarnya. Ketua FKPT Kota Bima, Diah Citra Pravitasi mengaku seminar yang digelar oleh pihaknya tersebut untuk memberikan pemahaman dan wasasan kepada masyarakat
agar bisa membedakan informasi yang benar dan palsu. “Kegiatan ini juga sekaligus memberikan pengetahuan kepada kita untuk menangkis informasi palsu yang beredar di tengah masyarakat,” katanya. Narasumber dalam seminar tersebut antara lain Pakar Komunikasi UI, Efendi Ghazali Ph.D, Anggota Dewan Pers, Dr. Agus Sudibyo dan Kasubidt Cyber Polda NTB, AKPB Nyoman Supartana. Serta dihadiri para jurnalis, akademisi, ormas, tokoh agama dan tokoh masyarakat. (uki)
Kebutuhan Pupuk Musim Tanam Awal 2019 Aman Sumbawa Besar (Suara NTB) Kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sementara ini di Musim Tanam awal 2019 relarif tercukupi. Bahkan hingga akhir Januari ini sebagian telah didistribusikan ke petani sesuai Rencana Detail Kebutuhan Kelompok (RDKK). Demikian disampaikan Kepala Dinas Pertanian Sumbawa, Tarunawan S.Sos S.P, Kepada Suara NTB, Senin (28/1). Ada peningkatan alokasi pupuk bersubsidi khususnya Urea untuk Sumbawa pada tahun ini. Januari ini, Sumbawa sudah mendapatkan alokasi 30 ribu ton Urea. Bandingkan dengan awal tahun lalu, Sumbawa hanya diberikan 25 ribu ton. Kemudian pertengaan tahun hingga akhir tahun sehingga total alokasi 2018 sebesar 31 ribu ton. “Sekarang baru awal kita sudah diberikan 30 ribu ton. Meski itu jatah untuk ssetahun. Kita perkirakan akan
(Suara NTB/arn)
Tarunawan ada penambahan lagi pada pertengahan tahun,”terangnya. Dengan alokasi 30 ribu ton, rinci Tarunawan, maka setiap hektarnya mendapatkan 130 kilogram Urea untuk total areal tanam 2019 secesar 230
ribu ton. Baik itu areal padi, jagung, kedelai, bawang merah dan lainnya. “Prediksi kita untuk 2019, kita bisa dapat jatah pupuk Urea hingga 40 ribu ton. Dari 57 ribu ton Urea kebituhan riel kita. Jadi minimal 70 persen dari kebutuhan riel pupuk kita tahun ini bisa terpenuhi. Kita distrubusikan perbulannya ke petani, sesuai tingkat kebutuhan pada bulan dimaksud,”harap Tarunawan. Terbatasnya alokasi pupuk, menurut Tarunawan bisa dipahami mengigngat keterbatasan kemampuan negara. Namun, pihaknya akan terus berupaya ke pusat, agar setiap tahunnya ada penambahan alokasi pupuk untuk Sumbawa. Mengingat luas areal tanam semakin tahun juga semakin bertambah. Target areal padi tahun ini sekitar 112.279 hektar dan jagung sekitar 125.000 hektar. Belum lagi untuk tanaman komoditi lainnya. (arn/*)
Ditambahkannya, selain karena faktor cuaca, penanganan sampah ya desa Benete menjadi tidak maksimal karena minimnya sarana penunjang. Baik itu ketersediaan sarana pengangkutan sampah maupun fasilitas yang lainnya. Kalaupun ada bantuan dari pihak yang lain, maka hasilnya tidak maksimal. Karena rata-rata bantuan yang akan diberikan tidak hanya untuk satu desa melainkan harus berbagi dengan desa yang lain. Akibatnya, pola penanganan sampah yang dilakukan di desa Benete men-
jadi tidak maksimal. Pihaknya dalam waktu dekat akan segera membangun kordinasi dengan Pemkab untuk bisa diberikan bantuan. Pemerintah Desa juga bersedia untuk melakukan sharing anggaran jika tidak cukup anggaran dari daerah. Hal ini dilakukan, supaya pola penanganan sampah di Benete bisa lebih maksimal lagi. “Kalau sarana yang kita miliki saat ini memang sangat terbatas. Makanya kita akan mencari jalan keluar lain agar masalah ini bisa segera ditangani dan sampah-sampah tidak menumpuk lagi, “ tandasnya. (ils)
Kendalikan Informasi, Bupati Minta Pemberitaan Rabies Satu Pintu Dompu (Suara NTB) Status Kejadian Luar Biasa (KLB) rabies di Kabupaten Dompu kini menjadi topik nasional dan akan berdampak pada berbagai sektor kehidupan. Untuk mengendalikan informasi, pemberitaan soal rabies akan dilakukan melalui satu pintu dan dikoordinasikan. Petugas pun diminta untuk tidak mempublikasikan hasil kerja ke media sosial yang dapat berdampak pada interprestasi yang keliru. Hal itu disampaikan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin saat memimpin rapat tim penanggulangan rabies Kabupaten Dompu yang dihadiri juga oleh Dandim, Kapolres, Kajari Dompu, Balai Karantina Sumbawa, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB serta jajaran lain di ruang rapat Bupati, Senin (28/1/2019) kemarin. “Kepada rekan – rekan media/pers, saya juga meminta dukungan untuk materi dan berita yang terkait dengan persoalan ini, kalau anda merasa ragu tentang persoalan yang ada, tentang apa yang anda sampaikan, saya minta berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Dompu sebagai Ketua Tim Penanggulangan Rabies Kabupaten Dompu,” kata H. Bambang M. Yasin. Tujuannya, kata H. Bambang, untuk mengendalikan publikasi informasi. “Karena yang kita inginkan ketenangan masyarakat. Yang kita cegah adalah kegaduhan, polemik dan sebagainya,” katanya. Karena bagaimanapun, lanjut H. Bambang, masalah rabies sudah menjadi topik nasional dan ini akan berdampak pada berbagai sektor kehidupan yang lain. Ia pun mencontohkan sektor pariwisata, perdagangan hewan, mobilitas orang yang akan datang dan pergi dari wilayah kabupaten Dompu. “Karena itu bapak ibu, saya menyampaikan permintaan kepada rekan – rekan saya, saudara – saudara saya wartawan, supaya sekali lagi, berita tentang ini supaya saling berkoordinasi,” kata H. Bambang.
Untuk penanganan rabies di Kabupaten Dompu akan dibentuk tim pengendali pupulasi anjing. Tim ini diketuai Camat di masing – masing wilayah dan beranggotakan Kepala Desa dan Lurah. Tim ini akan melakukan eliminasi anjing liar dan anjing peliharaan yang terindikasi terpapar rabies selama 30 hari ke depan. Dalam bekerja, tim diingatkan untuk tidak mengambil gambar dan mempublikasikannya. Hal ini untuk menghindari kegaduhan dan interpretasi yang berbeda – benda di tengah masyarakat. “SOP (penanganan KLB rabies) kita di Dompu. Jika bergerak, tidak boleh membawa HP android. Cukup dengan HP jadul saja, tidak ada foto – fotoan. Bila perlu ketika ada masyarakat yang memotret korban atau apapun yang kita lakukan itu, sebaiknya kita eliminasi fotonya,” harapnya. Bupati juga meminta kepada Dinas PUPR yang bertugas menyiapkan lubang untuk mengubur anjing, Dinas LH yang mengangkut bangkai anjing, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang bertugas mengeliminasi anjing liar, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu yang bertugas menangani korban gigitan anjing untuk tidak saling menyalahkan. Tapi harus saling berkoordinasi dalam bekerja, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. “Dinas Kesehatan sesuai tupoksinya melakukan koordinasi dengan pemerintah atasan dan memastikan stok vaksin yang dibutuhkan untuk penanganan masalah ini, tersedia sepanjang waktu di Kabupaten Dompu,” katanya. Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Hj Iris Juwita Kastianti, SKM, MMKes menyampaikan stok vaksin untuk suntikan ketiga bagi 402 orang korban gigitan anjing di Kabupaten Dompu sebanyak 310 dosis. “Masih kurang 92 dosis. Karena suntikan vaksin bagi korban gigitan anjing ini minimal 4 dosis yang disuntik sebanyak 3 kali setelah digigit,” katanya. (ula)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Selasa, 29 Januari 2019
Halaman 7
Rencana Audit Setwan, Inspektorat Belum Terima Perintah (Suara NTB/Uki)
LANTIK - Bupati Bima, Indah Dhamayanti Putri melantik Kades terpilih serentak di halaman kantor Bupati Bima, Senin (28/1).
Lantik 53 Kades Terpilih, Bupati Ingatkan Tata Kelola Dana Desa Bima (Suara NTB) – Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, melantik 53 Kepala Desa (Kades) terpilih hasil Pilkades serentak di halaman kantor Bupati setempat, Senin (28/1). Usai pelantikan, Bupati mengingatkan Kades agar mengelola Dana Desa (DD) dengan baik. Bupati yang akrab disapa Umi Dinda ini mengatakan DD merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat untuk dikelola dengan baik. Bertujuan mewujudkan pembangunan Pemerintah Desa berdasarkan program prioritas. “Pengelolaan DD harus tetap mengutamakan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi serta efisiensi,” katanya. Dikatakannya, pengelolaan keuangan desa yang dikucurkan tersebut harus tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2014. “Melalui DD ini pembangunan yang direncanakan di Desa dapat dilaksanakan untuk kemakmuran masyarakat,” katanya. Sebagai Kepala Daerah, Umi Dinda mengaku tidak ingin ada satupun Kades terjerat hukum karena bermasalah mengelola DD. Ataupun hal lain yang bertentangan dengan regulasi tugas, fungsi maupun kode etik Kades. “Saya berharap Kades yang dilantik hari ini menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh. Penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugas,” katanya. Selain pengelolaan DD, pada kesempatan itu Bupati juga meminta Kades untuk menjadi pelayan masyarakat desa. Memimpin serta menjalankan amanah yang diberikan dengan baik. “Tuntutan dan harapan masyarakat desa untuk peningkatan pelayanan serta kesejahteraan tergantung kinerja sejak hari ini hingga enam tahun kedepan,” katanya. Dalam menjalankan kepemimpinan dan mengambil kebijakan. Kades juga dituntut untuk lebih kreatif dan inovasi. Karena seorang Kades mempunyai kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat desa yang dituangkan dalam peraturan desa (Perdes). “Dengan kewenangan yang ada, Kades harus bisa lebih kreatif untuk mewujudkan harapan masyarakat. Menunjukkan dedikasi peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Umi Dinda. (uki)
Dompu (Suara NTB) – Rencana audit khusus keuangan tahun 2018 di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Dompu belum bisa dieksekusi. Pasalnya, Inspektorat sampai saat ini belum menerima perintah tertulis dari pemerintah daerah. Akibatnya, pembayaran gaji 140 honorer Setwan terancam molor. Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, H. Soehartomo, SKM, MPPM kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (28/1) kemarin mengaku, belum bisa turun melakukan audit investigasi atas indikasi penyimpangan keuangan di tubuh Setwan DPRD tersebut lantaran terkendala perintah tertulis Bupati. “Dasar kita melakukan audit itu adanya perintah Bupati, tapi sampai saat ini Inspektorat belum mendapat perintah itu secara tertulis,” katanya. Audit investigasi baru bisa dilakukan ketika perintah tertulis tersebut dikeluarkan. Jika tidak, dipastikan gaji 140 honorer selama empat bulan tahun 2018 lalu tetap belum bisa terbayar. Untuk mengaud-
it atas inisiatif sendiri dengan melihat persoalan yang ada, ditegaskan H. Soehartomo, tidak bisa dilakukan terkecuali ada pengaduan langsung ke Inspektorat. “Itupun tetap harus kita konsultasi dulu ke Bupati, minta izin untuk melakukan audit,” jelasnya. Pemeriksaan reguler sebetulnya sudah dilakukan tahun 2018 lalu, namun karena sifatnya yang masih sangat umum membuatnya sulit untuk proses pendalaman. Hasilnya pun sudah tidak lagi diingatnya. Selain menunggu perintah tertulis Bupati Dompu, Drs. H Bambang M Yasin, rencana audit investigasi ini juga sedang dikoordinasikan bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB di
Mataram. “Sekarang sedang dikonsultasikan ke BPK provinsi, kalau memang perlu dilakukan audit bagaimana solusinya, kita tunggu hasil konsultasi itu juga,” jelasnya. Sementara salah seorang honorer Setwan DPRD Dompu, Alamsyah menanggapi ancaman molornya pembayaran gaji akibat proses audit yang belum bisa dilakukan itu menyayangkan sikap pemerintah daerah. Ini akan menjadi bahan evaluasinya bersama ratusan honorer untuk menentukan langkah selanjutnya. Diaudit atau tidaknya pengelolaan keuangan di Setwan, menurut dia, bukan urusan honorer, terpenting ialah haknya selama empat bulan terakhir harus segera dibayar pe-
merintah. “Kalau tidak ditanggapi serius seperti ini, ya kita akan bergerak kembali, karena ini menyangkut hak,” tegasnya. Dalam gerakannya menuntut hak yang terindikasi diselewengkan itu bukan atas kepentingan oknum kelompok tertentu, ini murni kepentingan 140 honorer yang memang tidak bisa memperoleh haknya. “PNS tidak keluar gaji setengah bulan saja sudah berkoar-koar, apalagi kita yang empat bulan ini, logikanya kan begitu,” pungkasnya. Informasinya, gaji 140 orang honorer di Setwan DPRD Dompu tahun 2018 dalam DPA-nya dianggarkan hanya 8 bulan. Kekurangan 4 bulan tersebut sedianya akan dianggarkan melalui APBD perubahan 2018. Molornya pengesahan APBD perubahan 2018 sehingga pemerintah provinsi (Pemprov) menolak untuk dilakukan evaluasi. Akibatnya, tidak boleh ada tambahan
(Suara NTB/dok)
H. Soehartomo anggaran dalam APBD kecuali terkait anggaran transfer yang sudah ada peruntukan, dan pembayaran yang menjadi utang daerah hasil audit. Itu semua dituangkan dalam Perbup dan tidak melalui Perda APBD perubahan 2018. (jun)
Dompu Masih Andalkan Pasokan Ikan Nila dari Lombok Dompu (Suara NTB) – Program pengembangan budidaya ikan Nila di Dompu rupanya belum berpengaruh signifikan, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan pasar. Pedagang sampai saat ini masih mengandalkan pasokan ikan Nila dari Pulau Lombok. Salah seorang pedagang di Pasar Wodi, Jubaida kepada Suara NTB, Senin (28/1) mengungkapkan, alasan mendasarnya masih bertahan menerima pasokan ikan Nila dari Lombok tidak lain karena kualitas dan bobot ikannya yang sesuai kebutuhan pelanggan, apakah itu pengusaha lalapan atau masyarakat umum. “Kalau ikan Nila dari sini jarang ada yang besar jadi sulit kita bisa dapat keuntungan kalau dijual,” kata dia. Kalaupun ada, lanjut dia, jumlahnya tidak bisa menjawab tingkat kebutuhan pasar yang kini lumayan besar, terlebih masa panen pembudidaya lokal juga sangat tidak menentu. Berbeda halnya dengan ikan Nila yang dipasok pengepul dari Lombok, yang mana hampir tiap hari bisa dijumpai ratusan kilogram diturunkan di Pasar Wodi. Terkadang sejumlah pedagang pun harus berebut untuk bisa mendapat jatah pasokan ikan yang masuk. “Kalau tidak cepat kadang ndak dapat kita jualan, berbeda dengan ikan Bandeng kebanyakan dari Tambak Mumbu,” ujarnya. Disinggung keuntungan dari penjualan ikan Nila, Jubaida mengaku sangat bervariasi. Dengan harga Rp40-Rp50 ribu/ Kg ia bisa meraup untung Rp8-Rp12 ribu dalam 1 Kg-nya. Itu belum termasuk keuntungan pada penjualan ikan dengan bobot tertentu per ekornya. Hal serupa juga diakui pedagang lain, Maani. Hanya saja ia dalam beberapa hari terakhir tidak lagi mengambil ikan Nila dalam jumlah yang besar, sebab masih disibukan untuk mengurus lahan tanaman jagungnya. Sementara itu, Kabid Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Dompu, Abdurrazak yang berusaha dikonfirmasi terkait kendala pengembangan ikan Nila diwilayah ini, saat dihubungi via telefon masih belum bisa tersambung. (jun)
(Suara NTB/ist Kasat Reskrim Polres KSB)
PENERTIBAN - Aparat gabungan melakukan penertiban PETI di Gunung Desa Tongo Loka, Kecamatan Sekongkang, KSB.
Penertiban PETI Wilayah Selatan KSB Terus Berlanjut Taliwang (Suara NTB) Tim gabungan Polri kembali melakukan penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah selatan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Penertiban tersebut merupakan yang kedua kalinya di daerah Sekongkang yakni di Gunung Tubeso, Desa Tongo Loka. Di lokasi ini terdapat sekitar lima lubang PETI dan 15 orang penambang berhasil dimintai keterangan dan dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas penambangan lagi. “Upaya penertiban PETI tetap akan kita lanjutkan dan sudah dimulai lagi tahun 2019 di wilayah sekongkang.
Meskipun tidak sampai melakukan upaya represif dengan mengamankan para pelaku di lokasi penambangan. Tetapi langkah tegasnya tetap kita tutup dan tidak ada lagi aktivitas yang dilakukan. Jika masih tetap membandel nantinya, baru akan kita proses secara hukum para pelaku tambang,” tegas Kapolres KSB, AKBP Mustofa S.IK., MH kepada Suara NTB, Senin (28/1). Dikatakannya, dari hasil kesepakatan bersama yang telah dilakukan bersama Pemprov bahwa Peti harus ditertibkan. Karena di aturan undang-undang yang berlaku
sangat melarang aktivitas dari penambangan ilegal ini. Jadi upaya ini (penertiban) bukan kemauan dari Polri saja, melainkan aturan yang melarang hal tersebut. Bahkan di aturannya, bagi setiap orang yang sengaja melakukan usaha penambangan tanpa ijin dapat di pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp10 miliar. Selain itu, dari segi lingkungannya juga sudah sangat meresahkan. Dimana penggunaan zat berbahaya (mercuri) sudah diambang batas baku mutu air dan lubang sisa penggalian juga sangat berbahaya terjadi bencana longsor.
“Apa yang kita lakukan (penertiban PETI), karena kita melihat dari bahaya yang diakibatkan dari aktivitas tersebut. Makanya kita tetap akan fokus melakukan penertiban tambang ilegal ini,” ungkapnya. Ditambahkannya, memang untuk saat ini, penertiban terhadap PETI baru bisa dilakukan di dua kecamatan Maluk dan Sekongkang. Hal itu terjadi, karena di lokasi tersebut masuk dalam wilayah konsesi PT AMNT. Sedangkan untuk lokasi PETI yang lainnya, pihak terkait masih menunggu kesiapan dari pemerintah daerah untuk menyiapkan solusi bagi para penambang.
Pada prinsipnya, Polisi siap saja untuk menertibkan. Tapi dampak lainnya dari masalah tersebut akan mengganggu kondusivitas wilayah. Karena jika harus berbicara penertiban PETI akan bicara juga dapur masyarakat yang harus tetap mengepul. Jika mata pencaharian dari PETI mati, maka kasus pencurian dan masalah lainnya bisa jadi akan marak. “Kita bisa saja melakukan penertiban secara paksa terhadap Peti di lokasi lain. Tapi kita masih menunggu momen yang tepat karena jika kita paksakan saat ini, akan ada muncul masalah yang baru,” tukasnya. (ils)
Kasus Pembunuhan Belum Terungkap, Keluarga Korban Kembali Desak Polisi (Suara NTB/jun)
LAYANI PELANGGAN - Salah seorang pedagang di Pasar Wodi saat melayani pelanggan ikan Nila, Senin (28/1).
Kota Bima (Suara NTB) – Keluarga korban pembunuhan Amar Ramadhan (22 tahun) dan puluhan warga
Cuaca Ekstrem, Empat Jalur Pendakian Tambora Ditutup Dompu (Suara NTB) – Cuaca ekstrem yang melanda sebagian besar wilayah Kabupaten Dompu sebulan terakhir tidak saja mengganggu aktivitas nelayan di wilayah pesisir. Tetapi, empat jalur pendakian di Gunung Tambora pun terpaksa ditutup. Keputusan itu diambil pengelola lantaran mengancam keselamatan jiwa pendaki. Humas Balai Taman Nasional Tambora (BTNT) setempat, Dedi Aminudin kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (28/1) kemarin mengaku, terpaksa menutup sementara waktu empat jalur pendakian karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, juga didukung laporan beberapa pendaki yang terpaksa harus berbalik arah setelah diterpa hujan lebat dan angin kencang.
“Januari ini memang banyak yang naik, tapi mereka terpaksa turun karena cuaca di atas sangat berbahaya, hujannya lebat disertai angin kencang,” kata dia. Berdasarkan informasi perkiraan cuaca Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) yang diterima pihaknya, diperkirakan penutupan jalur pendakian Pancasila, Piong, Doro Ncanga dan Kawinda Toi tersebut akan berlangsung 1-2 bulan kedepan. Namun ketika perkembangan cuaca dirasa aman meski belum sesuai perkiraan, maka jalur-jalur tersebut akan kembali dibuka untuk aktivitas pendakian. Diakui, penutupan jalur ini memang berdampak pada pencapaian target kunjungan, tapi karena masih berada di awal tahun dianggapnya belum begitu memberi dampak yang signifikan. “Sudah pasti mempengaru-
hi pencapaian target kunjungan kita, tapi mungkin karena awal tahun tidak terlalu signifikan,” ujarnya. Beberapa ancaman serius bagi pengunjung ketika melakukan pendakian ditengah cuaca ektstrem seperti ini, sebut Dedi Amunudin, diantaranya rawan tergerus tanah longsor, banjir gunung dan diterjang angin kencang. Tak terkecuali tersesat karena jalur pendakian tertutup kabut tebal. Pengunjung yang ditemukan terpaksa berbalik arah atau dilarang untuk mendaki cukup bervariasi, kebanyakan pengunjung nusantara dari luar NTB dan wisatawan mancanegara. “Kita tidak berani memaksa untuk membuka jalur karena keselamatan jiwa pendaki harus kita utamankan,” jelasnya. (jun)
kembali melakukan aksi unjuk rasa di Mapolres Bima Kota, Senin (28/1). Mereka mendesak pengungkapan kasus tersebut. Pantauan Suara NTB, selain mendesak pengungkapan kasus tersebut. Massa aksi sempat membakar ban bekas di perempatan jalan Soekarno-Hatta. Yang jaraknya tidak jauh dari Mapolres Bima setempat, sebagai titik aksi. Pihak keluarga korban mempertanyakan kinerja aparat Kepolisian, karena hingga saat ini belum berhasil mengungkap atau menangkap para pelaku pembunuhan sadis tersebut. “Kami mendesak Kapolres agar menuntaskan persoalan ini,” kata keluarga korban, Munawir saat menyampaikan orasi. Kasat Reskrim Polres Bima Kota Iptu Akmal Novian Reza, S.IK menegaskan proses pengungkapan kasus tersebut masih dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan. Bahkan sudah banyak hal yang dilakukan pihaknya. “Kami sudah memeriksa sejumlah saksi dan mengolah TKP. Perkembangan kasusnya juga tetap kami sampaikan kepada pihak keluarga korban,” katanya. Akmal meminta masya-
(Suara NTB/Uki)
TUNTUT - Aksi unjuk rasa keluarga korban pembunuhan di Mapolres Bima Kota, Senin (28/ 1). Massa aksi mendesak kasus tersebut segera diungkap. rakat khususnya keluarga korban untuk bersabar. Berpartisipasi dalam mengikuti perkembangan proses penyelidikan serta mendukung kinerja Kepolisian. “Percayakan kepada kami, yakin kepada kami, kasus ini akan segera terungkap,” katanya. Seperti diketahui seorang pemuda ditemukan tak bern-
yawa dengan kondisi mengenaskan bersimbah darah di rumah, H. Yakub, warga Lingkungan Lewi Sape Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat, Senin (21/1) pagi. Informasi yang dihimpun Suara NTB, korban tersebut diketahui bernama Amar Ramadhan (22 tahun) warga Lingkungan Tolobali Kelurah-
an Sarae. Korban terluka parah pada bagian leher, yang diduga terkena senjata tajam. Mayat pemuda tersebut ditemukan pertama kali oleh pemilik rumah, yang saat itu hendak berangkat ke Mesjid untuk menunaikan ibadah shalat sbubuh. Ia sangat kaget sehingga langsung memanggil tetangga. (uki)
POLHUKAM
SUARA NTB Selasa, 29 Januari 2019
Halaman 8
KPU Deteksi Warga Potensial Pindah Lokasi Memilih
Tak Serius Tangani Sampah PERMASALAHAN sampah masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot Mataram yang sampai saat ini masih belum bisa dipecahkan. Padahal sampah merupakan persoalan yang sudah sejak lama menjadi momok di ibu kota Provinsi NTB ini. Sejumlah pihak pun menyampaikan rasa prihatin atas kondisi sampah yang terkesan belum ditangani dengan serius oleh pemerintah kota. Salah satunya yakni wakil rakyat DPRD NTB dari dapil Kota Mataram, Lalu Darma Setiawan. (Suara NTB/ndi) “Terus terang saya seLalu Darma Setiawan bagai warga kota juga sangat prihatin dengan sampah ini. Sudah berkali-kali permintaan warga tentang sampah ini juga, tapi kenyataannya belum bisa diatasi. Saya harapkan pemerintah berpikir serius tentang sampah ini, jangan main-main,” ujar Lalu Darma Setiawan kepada Suara NTB, Senin (28/1). Disebutkan Darma, sampah merupakan persoalan sederhana, namun butuh komitmen dari pemerintah untuk menanganinya. Tapi karena tidak ada upaya yang serius, maka tidak heran sampah kemudian menjadi sulit diatasi lantaran dibiarkan tidak diatasi. “Masa pemerintah tidak bisa mengatasi sampah. Apalagi bisa menyelesaikan pekerjaan yang lebih sulit dari sampah akan sanggup. Kalau benar ada usaha dari pemerintah, kenapa sampai sekarang ndak ada perubahan, sampah masih saja seperti dulu,” sesalnya. Lebih jauh disampaikan politisi Partai Golkar ini, persoalan sampah sudah mulai mengusik ketenteraman masyarakat. Karena sampah sudah mulai mengudang berbagai persoalan lainnya seperti sosial, kesehatan, kenyamanan dan pemandangan. “Jadi saya minta dengan hormat supaya Pemkot serius atasi sampah ini, karena sudah mengusik kenyamanan dan kesehatan warga, sudah sangat memprihatinkan. Setiap kali saya turun reses, selalu masalah sampah disampaikan masyarakat, karena memang sampah ini mengancam ketenteraman warga,” katanya. Ia pun menyarankan agar Pemkot Mataram melakukan sebuah trobosan yang bersifat jangka panjang untuk mengatasi permasalah sampah ini. Bisa dengan mengundang para ahli untuk melakukan kajian cara mengatasi sampah dengan baik. “Bila perlu gelar seminar secara ilmiah, ndak usah malumalu minta pandangan dari para ahli dari luar. Karena permasalahan sampah ini sudah mengecam ketenteraman warga. Pemerintah harus berani mengalokasikan anggaran untuk mengatasi sampah ini,” katanya. (ndi)
Mataram (Suara NTB) KPU Provinsi NTB tengah mendeteksi penduduk yang berpotensi akan pindah lokasi memilih pada pemilu serentak 2019. Hal itu dilakukan untuk memastikan semua warga negara dapat menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 17 April mendatang, meskipun pada saat itu yang bersangkutan sedang tidak berada di lokasi alamat ia terdaftar sebagai pemilih. Diketahui penduduk yang paling potensial untuk pindah lokasi memilih yakni para mahasiswa dan penduduk dengan profesi yang tingkat mobilitasnya tinggi. “Kita sedang mulai melakukan deteksi orang yang berpotensi pindah memilih, seperti mahasiswa di perguruan tinggi, IPDN. Nah kita akan koordinasi dengan perguruan tinggi,” kata Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud kepada Suara NTB, Senin (28/1) kemarin. Pendataan terhadap warga yang potensial untuk pindah lokasi menyalurkan hak pilih-
nya tersebut dilakukan juga untuk memastikan estimasi jumlah surat suara yang akan didistribusikan di masingmasing kabupaten/kota. “Kenapa 30 hari untuk pendataan pergeseran pindah memilih itu, biar pergeseran surat suara juga sudah bisa ditentukan dari sejak awal,” katanya. Lebih lanjut dijelaskan Suhardi bahwa dalam hal seseorang pindah lokasi memilih terdapat ketentuan surat suara yang bisa dicoblos oleh pemilih yang bersangkutan. Ia menyebutkan jika pemilih
tersebut pindah memilih dalam lintas provinsi, maka tidak semua jenis kertas surat suara dapat dicoblos. “Kalau yang pindahnya lintas provinsi, maka yang bisa dipilih hanya satu, yakni pilpres saja. Kalau masih dalam satu provinsi, pindahnya antar daerah kabupaten/kota, maka yang bisa dipilih tiga yakni Pilpres, DPR RI, dan anggota DPD,” jelasnya. “Kalau pindahnya antar daerah tapi beda dapil, misalnya seperti dapil Lombok dan Sumbawa, maka tidak bisa pilih DPR RI, hanya presiden dan DPD saja. Kalau antar
daerah tapi masih dalam satu dapil, misalnya dapil II Provinsi NTB, yakni Lobar-KLU, dan Dapil VI, Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima, itu bisa pilih emap suara suara, kecuali anggota DPRD Kabupaten/kota,” sambungnya. Ketentuan pergeseran pemilih tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada warga yang tidak bisa menyalurkan hak pilihnya hanya karena pindah lokasi pada saat hari H pemungutan suara. Karena hal tersebut berkaitan dengan tingkat partisipasi. Diketahui pengalaman pada Pilkada serentak 2018 lalu, terdapat ribuan masyarakat yang tidak bisa menyalurkan hak pilihnya karena tidak sedang berada di lokasi ia terdaftar
sebagai pemilih pada saat hari H pemilihan berlangsung. (ndi)
Suhardi Soud (Suara NTB/ndi)
PLEDOI - Terdakwa kasus fee alokasi dana perbaikan sekolah, H Muhir anggota DPRD Kota Mataram berjalan meninggalkan ruang sidang dengan mata sembab usai membacakan nota pembelaannya, Senin (28/1).
Mataram (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram mempersilahkan peserta Pemilu mengambil alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) sudah ditertibkan jika ingin menggunakannya kembali. ”Jika ada mau mengambil APKnya, kita persilahkan,” kata ketua Bawaslu kota Mataram, Hasan Basri. Menurut Hasan, APK dan BK yang sudah ditertibkan tersebut boleh dipasang di lokasi yang tidak dilarang, seperti di rumah atau di posko pemenangan. Namun jika nanti, APK diambil tersebut kembali dipasang di lokasi yang dilarang, maka pihaknya akan kembali menertibkan APK tersebut, dan akan memanggil yang bersangkutan untuk diminta klarifikasi. Baginya, tidak ada persyaratan khusus bagi peserta Pemilu untuk mengambil APK sudah ditertibkan tersebut. Dan APK sudah ditertibkan itu disimpan di gudang kantor Bakespoldagri Kota Mataram. “APK ada disimpan di gudang Kantor Bakespoldagri,” imbuhnya. Seperti diketahui terdapat puluhan APK hasil penertiban tahap pertama Tim Terpadu bersama Bawaslu. “APK kita tertibkan ada puluhan dan masih tersimpan,” katanya. Ia menyebutkan, tidak ada persyaratan khusus bagi peserta Pemilu untuk mengambil kembali APK sudah ditertibkan tersebut. Pihaknya hanya akan membuat berita acara, jika nanti ada peserta Pemilu mengambil kembali APK ditertibkan tersebut. Namun, jika ada caleg berhalangan dan mewakilkan pengambilan APK kepada timnya atau orang lain, diharapkan untuk membawa surat kuasa dari caleg bersangkut a n . (ndi) Hasan Basri (Suara NTB/ndi)
(Suara NTB/why)
Bawaslu Persilakan Caleg Ambil APK yang Ditertibkan
Muhir Sampaikan Pledoi Sambil Menangis Mataram (Suara NTB) Terdakwa korupsi fee alokasi dana perbaikan sekolah terdampak gempa Kota Mataram, H Muhir menjalani sidang pembacaan nota pembelaan, Senin (28/1). Anggota DPRD Kota Mataram itu berurai air mata membacakan pledoinya. Dia yakin dirinya tidak bersalah. “Ini bukan OTT, tapi kriminalisasi,” ujar Muhir lemah sambil sesenggrukan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Dia membaca sendiri tambahan nota pembelaan yang disusunnya. Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram ini merasa dijebak. Melalui operasi tangkap tangan (OTT), dia mendekam sendiri di penjara. Padahal menurutnya, saat digerebek pada Jumat (21/ 9/2018) lalu juga turut serta orang lain sebagai pemberi. Yakni mantan Kadis Pendidikan Kota Mataram, H Sudenom dan Kasi Sarpras pada Bidang Pembinaan Dikdas Disdik Kota Mataram, Tjatur Totok Hadianto. “Pantaskah saya didakwa
dengan cara memaksa meminta uang? Sementara saya dipaksa menerima amplop oleh Sudenom dan Totok,” sesal Muhir. Sesekali dia mengusap matanya dengan tisu. Bahkan, lanjut dia, pagi hari itu dia sedianya hanya akan berada di rumah bersama putranya. Seketika datang saksi Sudenom yang menurut memaksa dia untuk sarapan di warung Encim, Cakranegara Barat, Cakranegara, Mataram. “Sudenom menarik lengan baju sampai saya bilang pelanpelan, nanti baju saya robek. Sudenom bilang kalau saya tidak ikut saya dianggap tidak menghargai dia,” paparnya. Muhir yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Mataram ini juga berdalih. Bahwa barang bukti uang tunai tidak ada padanya ketika petugas Kejari Mataram datang menggerebek. “Saya mendengar Sudenom berucap ‘terlalu cepat datang’. Ini menandakan ada komunikasi sebelumnya. Saya ini korban kriminalisasi, penjebakan,” tuturnya.
Kasus OTT Dana Perbaikan Masjid
Penyidik Agendakan Periksa Ahli Pidana Mataram (Suara NTB) Penyidik melengkapi penyidikan kasus dugaan pungutan dana bantuan perbaikan masjid pada Kanwil Kemenag NTB tahun 2018. Penyidik akan memanggil ahli pidana untuk menjelaskan unsur per-
Saiful Alam (Suara NTB/why)
buatan melawan hukum. Tiga orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. “Akan ada kita periksa ahli. Ya ahli pidana, ya ahli lainnya,” kata Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam dikonfirmasi Senin kemarin. Dia menjelaskan, pemeriksaan saksi yang berkaitan dengan dugaan pungutan sudah mencapai 12 orang. Mereka diantaranya pejabat pada Kanwil Kemenag NTB. Meski demikian, penyidik belum sampai pada langkah pemeriksaan kuasa pengguna anggaran. Masih sebatas saksi yang berkaitan langsung dengan proses dugaan pungutan. “Saksi yang mengetahui, yang mendengarkan, yang melihat,” kata Saiful. Dana perbaikan masjid sebesar Rp6 miliar untuk 58 masjid di tujuh daerah terdamak gempa diduga
dipungut sebagian. Kasus tersebut terungkap lewat operasi tangkap tangan (OTT). Sampai kini, penyidik sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Staf KUA Gunungsari, Lombok Barat Lalu Basuki Rahman tertangkap tangan sedang mengambil pungutan dari pengurus Masjid Baiturrahman Limbungan, Gunungsari, Lombok Barat pada Senin (14/1) sebesar Rp10 juta. Basuki diduga memungut dari empat antara lain, masjid Masjid Nurul Huda mendapat Rp100 juta dipotong Rp20 juta, Masjid Al-Ijtihad menerima bantuan Rp50 juta dan dipotong Rp10 juta, serta Masjid Quba’ dimintai kembali Rp9 juta dari total Rp50 juta yang diterima. Pungutan berupa potongan antara 10 persen sampai 20 persen untuk 13 masjid yang tersebar di Gunungsari, Lingsar, dan Batulayar, Lombok Barat. Penyidikan kemudian berkembang. Unit Tipikor Satreskrim Polres Mataram kemu-
dian menetapkan dua tersangka lain yakni Kasubbag TU Kemenag Lobar, Muhamad Ikbaludin, dan Kasi Ortala dan Kepegawaian Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag NTB, H Silmi, Tersangka Ikbal diduga memungut dana bantuan yang diberikan kepada empat masjid di Kecamatan Lingsar, dan lima masjid di Kecamatan Batulayar, Lombok Barat. Hasil pungutan itu disetor bertahap. Selain itu, Ikbal juga mendapat setoran dari tersangka Basuki, yang memungut dari empat masjid di Gunungsari, Lombok Barat. Dari bukti yang disita penyidik, duit pungutan Basuki disetor ke Ikbal yakni sebanyak Rp55 juta. Tersangka Basuki menyetor ke Silmi sebanyak dua kali. Yakni pada Sabtu (5/1) sebesar Rp25 juta. Uang diantar langsung ke rumah tersangka Silmi. Selanjutnya pada Senin (7/1) sebesar Rp30 juta dimasukkan lewat setoran tunai langsung. (why)
Sementara penasihat hukum Muhir, Burhanudin menjelaskan aspek yuridis pembelaan Muhir. Intinya, barang bukti uang tunai tidak ada sangkut paut dengan uang negara. Alihalih mengkorup dana bencana. “Anggaran belum diketok sehingga bagaimana dana bisa dieksekusi,” ucap Burhan. Malahan, sambung dia, uang tunai tersebut merupakan uang pribadi saksi Totok. Duit Rp30 juta itu, kata Burhan, ditemukan di saku celana sebelah kanan Totok. Uang di dalam amplop warna cokelat. “Saya penggeledahan, petugas hanya menemukan HP, dom-
pet, dan kunci kontak sepeda motor terdakwa,” terangnya. Anggota tim penasihat hukum lainnya, Achmad Ernadi menyimpulkan berdasarkan proses persidangan. “Bahwa jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan dakwaan yang diajukan pada diri terdakwa. Maka kami memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan terdakwa H Muhir dibebasskan dari dakwaan,” tegasnya. Sebelumnya, terdakwa Muhir dituntut jaksa agar dihukum penjara selama delapan tahun. Mantan politisi Partai Golkar ini, menurut jaksa, terbukti me-
minta duit fee proyek rehabilitasi pascabencana sekolah terdampak gempa Lombok sebesar Rp30 juta. Jaksa mengajukan tuntutan atas dasar pembuktian unsur pasal 12e UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu jaksa juga menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp250 juta, apabila tidak dibayarkan maka wajib diganti dengan kurungan selama enam bulan. Sementara barang bukti uang tunai sejumlah Rp30 juta dirampas untuk negara. (why)
Jaksa Siap Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Bibit Jagung 2018 Mataram (Suara NTB) Kejati NTB siap mengusut dugaan penyimpangan proyek pengadaan bibit jagung Tahun 2018 di Kabupaten Bima. Masyarakat diminta melapor dengan disertai bukti. Selanjutnya jaksa akan menilai laporan dan mulai menyelidiki. Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan ditemui Senin (28/1) mempersilakan masyarakat untuk memasukkan laporan. “Kalau memang ada indikasi penyimpangannya, silahkan lapor saja. Tapi karena locus delicti-nya ada di Kabupaten Bima, laporkan saja ke Kejari setempat,” ujarnya. Masyarakat pun bisa mengajukan laporan pengaduan ke Kejati NTB. Laporan tetap akan diterima. Laporan yang memenuhi syarat akan ditindaklanjuti dengan pengumpulan bahan keterangan dan bukti. “Sesuai prosedur, tetap kita terima dan tindak lanjut. Misalkan mereka (DPRD Kabupaten Bima) ada bentuk pansus untuk menelusuri permasalahan ini, ada temuan, hasilnya itu bisa juga diserahkan ke kita, nantinya bisa sebagai acuan kita di lapangan,” kata Dedi. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bima, Edi Muhlis sebelumnya mengungkap indikasi penyimpangan pengadaan bibit jagung. Bahkan dia mensinya-
lir terjadi sejak tahun 2016. “Pada prinsipnya ini sudah ada gejala, dugaan penyimpangan sudah terlihat di depan mata. Ini harus jadi atensi jaksa, saya minta dilakukan audit investigasi, karena ini menyangkut masyarakat kecil,” kata Edi saat dihubungi terpisah dari Mataram. Menurutnya, indikasinya berkaitan dengan pendistribusian varietas bibit jagung yang berbeda dari usulan masyarakat petani. Program pengadaan bibit jagung, sambung Edi, bisa terealisasi setelah adanya usulan masyarakat petani melalui dinas pertanian. Kemudian dari dana APBN, nominal anggaran yang telah disahkan oleh pusat langsung dikucurkan ke dinas pertanian terkait. Dinas Pertanian Bima kemudian membeli bibit jagung sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pusat. “Dalam petunjuknya, pemerintah pusat meminta agar pengadaan dilakukan pihak ketiga supaya terhindar potensi KKN. Kemudian meminta agar pengadaan jagung sesuai dengan varietas usulan masyarakat,” terangnya. Dia mengungkap, varietas bibit jagung yang didistribusikan Dinas Pertanian Bima kerap berbeda dengan usulan masyarakat petani. Pengadaan terakhir di tahun 2018, masyarakat petani sebelumnya mengusulkan varietas bibit jagung jenis BISI 18. Namun yang didistribusikan jenis
Premium 919, Biosed, BISI 2, Bima Uri, dan Bima Super. Petani merasa dirugikan yang lantas mengadu ke dewa. Dewan lalu meminta agar dinas pertanian mengubah varietas bibit jagung sesuai dengan usulan dari masyarakat. “Kami layangkan peringatan ke kadis agar persoalan ini disikapi secara tepat. Kami panggil dinas pertanian, tapi sayangnya kabid TPH yang menangani program ini tidak pernah hadir,” ujarnya. Proyek pengadaan di tahun 2018 diduga bermasalah pada pengadaan bibit jagung yang sudah terlaksana dan didistribusikan ke masyarakat petani. “Jadi pengadaannya sudah terlanjur,” ucap Edi. Terpisah, Kabid Ketahanan Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Bima Mansur mengaku belum mendengar keluhan dari masyarakat petani atau menerima laporan terkait penyimpangan dimaksud. “Mohon maaf, daerah mana yang ada penyimpangan. Karena belum ada saya dengar,” kata Mansur saat menjawab telepon. Pun demikian dengan laporan terkait varietas bibit jagung yang tidak sesuai dengan usulan masyarakat petani. “Tidak ada varietas bibit jagung yang tidak sesuai dengan BAST (Berita Acara Serah Terima),” pungkasnya. (why)
SUARA NTB
Selasa, 29 Januari 2019
Halaman 9
Imigrasi Mataram Pasti AKTUAL Mataram (Suara NTB) – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram memeringati Hari Bhakti Imigrasi ke-69, Senin (28/1). Keimigrasian telah menapakkan kaki selama 69 tahun menjaga pintu gerbang negara. Pelayanan keimigrasian terus berkembang. Demikian juga tantangan pengawasan warga negara asing. Kepala Kantor Imigrasi
Kelas I TPI Mataram Kurniadie menjelaskan Hari Bhakti Imigrasi dimaknai dengan peningkatan pelayanan publik. Contohnya Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Simkim) 2.0. “Pemohon paspor diverifikasi data kependudukannya mengacu pada data Dukcapil,” ucapnya kala ditemui di ruang kerjanya. Selanjutnya dalam hal penga-
wasan orang asing, imigrasi memiliki tim khusus yang melibatkan berbagai instansi di dalam Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora). “Tim ini untuk mengawasi keberadaan orang asing, berfungsi sebagai deteksi dini dan penindakan,” jelasnya. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTB, Wilopo menjelaskan penindakan Timpora harus tepat sasa-
ran. Seperti ditegaskan Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly. “Penindakan orang asing jangan grasa-grusu, jangan sampai menganggu investasi dan pembangunan,” terangnya. Hari Bhakti Imigrasi ke-69 mengangkat moto Imigrasi pasti AKTUAL yakni Aktif, Kreatif, Tangguh, Unggul, Amanah, dan Logis. Sement-
ara slogan Pasti merupakan singkatan Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Mewujudkan itu, Kantor Imigrasi Mataram telah menerapkan pelayanan paspor berdimensi ramah HAM yang diresmikan tahun 2018 lalu. Rangkaian kegiatan Hari Bhakti Imigrasi ke-69 meliputi pelayanan paspor simpatik
di akhir pekan selama bulan Januari 2019, donor darah, bhakti sosial di panti jompo dan panti asuhan, serta penyebaran informasi keimigrasian di mal Lombok Epicentrum. Kemudian Jalan Sehat Imigrasi Mataram pada Minggu (27/1) dengan hadiah utama paket ibadah umrah, sepeda gunung, paket perjalanan pulang pergi Jakarta-
Thailand, voucher menginap di hotel berbintang, voucher makan malam, sampai peralatan rumah tangga. Selanjutnya kunjungan purna imigrasi, upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Majeluk, upacara peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke69 yang dipimpin Kepala Kanwil Kemenkumham NTB Andi Dahrif Rafied. (why/*)
Aplikasi Layanan Paspor Online dapat didownload di Google Playstore (Android) dan App Store (ios), atau bisa diakses secara langsung melalui halaman http ://antrian.imigrasi.go.id/Layanan/
(Suara NTB/Imigrasi Mataram)
Pejabat struktural dan pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram mengikuti Upacara Hari Bhakti Imigrasi Ke-69 di Kanwil Kemenkumham NTB, Senin (28/1).
(Suara NTB/Imigrasi Mataram) (Suara NTB/Imigrasi Mataram)
(Suara NTB/Imigrasi Mataram)
Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Imigrasi Kelas I Kakanwil Kemenkumham NTB Andi Dahrif Rafied memotong tumpeng dalam rangka syukuran Hari Bhakti TPI Mataram dan Kanwil Kemenkumham NTB Imigrasi ke-69, Senin (28/1). memberikan bantuan kepada penghuni Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika Mataram.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Kurniadie menjadi pemateri kegiatan Immigration Goes to School di SMAN 1 Mataram, Selasa (22/1). Informasi seputar keimigrasian disampaikan kepada para siswa dan dilanjutkan tanya jawab.
(Suara NTB/Imigrasi Mataram) (Suara NTB/Imigrasi Mataram) (Suara NTB/Imigrasi Mataram) (Suara NTB/Imigrasi Mataram)
Sebanyak 37 pendonor menyumbangkan darahnya dalam Donor Darah Hari Bhakti Imigrasi Ke-69 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Jumat (25/1).
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Kurniadie menaburkan bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Majeluk Mataram, Senin (28/1). Kegiatan tersebut dalam rangka Hari Bhakti Imigrasi Ke-69.
Pegawai dan keluarga Kantor Imigrasi Kelas ITPI Mataram dan UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham NTB mengikuti jalan sehat dalam rangka Hari BhaktiImigrasi Ke-69, Minggu (27/1). Peserta menyusuri Jalan Udayana dengan menempuh rute kurang lebih 4 km.
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram membuka Layanan Paspor Simpatik dalam rangka Hari Bhakti Imigrasi Ke-69. Kegiatan diselenggarakan sejak akhir Desember 2018 hingga 19 Januari 2019 setiap hari Sabtu. Masyarakat sangat antusias memanfaatkan layanan paspor akhir pekan tersebut.
Unram Jadi Kampus Pelopor Keselamatan Berlalulintas Mataram (Suara NTB) Polda NTB menunjuk Unram sebagai Kampus Pelopor Keselamatan Berlalulintas. Launching dilakukan Senin (29/1), dihadiri Polda NTB, Brigjen Pol Drs. Achmat Juri, dan Rektor Unram Prof. H. Lalu Husni. Acara juga dirangkai dengan seminar dan penampilan Polisi Cilik binaan Polres Lotim. Prof. Husni, menyambut baik adanya kegiatan launching Unram sebagai kampus pelopor keselamatan berlalulintas. “Ini sangat penting mengingat Indonesia sebagai negara dengan tinggi data kelecakaannya. Banyak nyawa melayang begitu saja di jalan raya,” ungkap
Husni dalam sambutannya. Prof. Husni, berharap agar mahasiswa dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan kepada narasumber agar bisa disampaikan materimaterinya ke mahasiswa agar nantinya mereka bisa sampaikan juga ke keluarga, tetangga dan masyarakat sekitar. “Karena mahasiswa adalah agen perubahan, kaum intelektual yang mampu mengambil bagian untuk edukasi agar selamat di jalan dan mengutamakan kesemalatan diri dan orang lain di jalan raya agar memberi manfaat kepada sesama,” kata Husni Sementara Kapolda NTB, menyebut launching kampus
pelopor keselamatan berlalulintas bertujuan agar mahasiswa sebagai generasi milenial dapat menyadari pentingnya berkendara aman di jalan raya. Dikatakan pula bahwa generasi milenial saat ini berdasarkan data, memiliki karakteristik beragam sebagai penerus bangsa. Selain itu, generasi milenial memiliki rasa kepercayaan diri yang baik, mereka terbuka dalam berekspresi, optimis dalam ide ide. Mereka pun harus didorong sebagai aktivis pelopor keselamatan berlalulintas. Sementara data kecelakaan di Indonesia setiap tahun menunjukkan 179.608 orang kelecakaan.
Mereka didominasi kaum muda produktif di atas 56 persen. “Memang sangat memperihatinkan. Ini jadi perhatian kita bersama. Tingginya kecelakaan dialami kaum milenial berpengaruh pada angkatan kerja,” sambungnya. Oleh karenanya, kita harus tanamkan ke mereka agar stop kelecakaan, jangan sekali kali bermain di jalan raya, karena jalan raya sangat berbahaya. Oleh karena itu gunakan jalan raya sebagai fasilitas untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jangan berkendaraan di luar kapasitasnya. “Nanti bisa lahir aktivis aktivis pelopor keselamatan di jalan raya,” jelasnya. (dys/*)
(Suara NTB/dys)
Rektor dan Kapolda NTB usai menandatangani MoU
(Suara NTB/dys)
Rektor dan Kapolda foto bersama Polisi cilik
PENDIDIKAN
SUARA NTB Selasa, 29 Januari 2019
Gelar Mutasi Guru PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) NTB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan melakukan mutasi atau pemindahan tempat bertugas kepada sekitar 200an guru. Berbagai alasan dijadikan pertimbangan untuk memutasi para guru itu. Rencananya mutasi itu akan dilaksanakan awal tahun 2019 ini. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd.. Menurutnya mutasi guru ini merupakan tahap ketiga setelah tahun kedua pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan luar biasa dikelola Pemprov NTB. “Sekitar 200(Suara NTB/ron) an guru akan dimutasi,” ujarnya. H. Aidy Furqon Aidy menjelaskan, berbagai alasan yang guru dimutasi itu antara lain untuk memenuhi jam kerja guru itu, atau untuk mendekatkan tempat mengajar dan tempat tinggal guru, dan pertimbangan kesehatan. “Mutasi itu di seluruh NTB,” katanya. Sekolah di NTB memang mengalami kekurangan guru, terutama guru bertatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Oleh karena itu, Pemprov NTB juga melaksanakan Uji Kompetensi Guru (UKG) Non PNS untuk memenuhi kebutuhan guru di NTB. Sekitar 1000 guru Non PNS yang memenuhi syarat akan diberikan SK Penugasan sebagai guru kontrak daerah. Pada UKG Non PNS normatif-adaptif , pesertanya sebanyak 5.837 orang. Peserta yang memperolah nilai di atas 60,00 sampai dengan 100 hanya sebanyak 593 orang. Pada UKG Non PNS lalu, ada tiga kategori tes, yaitu Tes Potensi Akademik atau materi umum. Tes kedua yaitu kompetensi pedagogik yang merupakan kompetensi yang dimiliki oleh guru untuk strategi pembelajaran. Dan, ketiga yaitu tes Profesional atau tes yang secara spesifik mengarah ke kompetensi mata pelajaran. Sementara UKG Non PNS produktif dan SLB dilaksanakan bulan Desember 2018 lalu yang diikuti sebanyak 1.132 peserta. Sebelumnya, ditargetkan, guru Non PNS yang memenuhi syarat akan memperoleh SK Gubernur pada akhir tahun 2018 lalu. Penempatan bagi mereka akan dilaksanakan pada awal tahun 2018 ini. Suruji mengakui, dengan sudah adanya guru Non PNS yang direkrut, angka kekurangan guru masih tetap tinggi. Terutama kekurangan guru produktif yang mengajar di SMK. “Sangat kekurangan guru, terutama guru produktif,” katanya. (ron)
Halaman 10
Sebagian Besar SMP Negeri di Mataram Belum Bisa Gelar UNBK Mataram (Suara NTB) Pada pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2019 ini dipastikan sebagian besar SMP negeri di Kota Mataram tidak bisa melaksanakan UNBK. dikarenakan masih minimnya sarana penunjang UNBK. Dari total 24 SMP negeri, hanya sembilan SMP negeri yang akan melaksanakan UNBK. Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Dra. Hj, Suhartini, didampingi Kasi Kurikulum dan Penilaian Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Mataram, Syarafudin, ditemui akhir pekan kemarin. Menurutnya, pihak sekolah yang belum bisa melaksanakan UNBK, karena belum ada sarana. Diakuinya sekolah-sekolah itu sulit untuk bisa melaksanakan UNBK, karena sarana yang belum ada dan cukup mahal seperti server. “Mereka memakai yang ada saja, agak susah
karena harus menyiapkan server,” ujar Suhartini. Dari data yang diperoleh di Disdik Kota Mataram, sebanyak sembilan SMP negeri di Kota Mataram akan melaksanakan UNBK. sementara itu 13 SMP swasta juga akan melaksanakan UNBK. Sedangkan untuk MTs, sebanyak tiga MTs negeri mengikuti UNBK dan 21 MTs swasta akan mengikuti UNBK. Sementara itu, 15 SMP negeri di Kota Mataram akan tetap melaksanakan UN Kertas Pensil (UNKP). Dan, se-
banyak 6 SMP swasta di Kota Mataram juga akan melaksanakan UNKP. Syarafudin menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan rangkaian UN bagi SMP negeri dan swasta di Kota Mataram. Uji coba atau try out akan dilaksanakan pada 11 sampai dengan 14 Februari 2019. Uji coba pada tahun ini dipastikan hanya sekali karena ada banyak hari libur dan jadwal UN yang relatif mepet. Pelaksanaan UN SMP/MTs dijadwalkan pada 22 sampai dengan 25 April 2019 dengan
mengujikan mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Sementara UN susulan bagi SMP/MTs akan dilaksanakan pada 29 dan 30 April 2019. Penyerahan hasil UN ke Provinsi pada 25 Mei 2019. Dan pengumuman hasil UN SMP/MTs pada 27-28 Mei 2019. Sebelumnya, sejumlah kepala SMP di Mataram mengakui tidak bisa melaksanakan UNBK karena sarana yang masih minim. Kepala SMPN 16 Mataram, Suraji, S.Si., mengatakan, SMPN 16 Mataram sama sekali tidak memiliki komputer untuk UNBK dan sarana pendukung UNBK lainnya. Pihaknya memutuskan tetap melaksanakan UNKP, karena akan sangat kesulitan mulai melak-
sanakan UNBK dengan sarana yang tidak ada. “Sarana UNBK belum ada sama sekali. Kami tidak berani UNBK, kalau mau paksakan siapa yang mau biayai,” ujarnya. Suraji mengatakan, jika ada bantuan dari pemerintah atau pihak tertentu yang melengkapi seluruh kebutuhan UNBK, barulah pihaknya bisa melaksanakan UNBK pada tahun 2019. “Bagaimaan pengadaan segitu banyaknya? Kecuali ada pihak yang memberikan komputer, server, dan jaringan baru kita bisa UNBK,” ujarnya. Hal sama juga dirasakan SMPN 17 Mataram. Kepala SMPN 17 Mataram, Woody Heksana, S.Pd., mengatakan pada UN tahun 2019, SMPN 17 Mataram masih melaksanakan UNKP. (ron)
Tangani Persoalan Sampah
Universitas Hamzanwadi Bentuk Tim Selong (Suara NTB) Persoalan sampah saat ini sudah menjadi sesuatu yang cukup pelik. Pasalnya, merebaknya sampah menjadi sumber masalah, berupa banjir, timbulnya penyakit, dan dampak negatif lainnya. Menyikapi hal ini, Universitas Hamzanwadi Lombok Timur membentuk tim yang dinamakan Badan Inovasi Hamzanwadi. ‘’Tim Badan Inovasi Hamzanwadi ini, salah satu programnya adalah zero waste (bebas sampah) baik di lingkungan kampus maupun di tengah-tengah pemukiman warga khususnya di wilayah Pancor,’’ tutur Direktur Kerjasama dan Humas Universitas Hamzanwadi, Dr. Muhammad Halqi,M.Pd, Senin (28/1). Diakuinya, tim ini sudah berjalan sekitar tiga bulan. Program ini melibatkan mahasiswa, dosen, dan masyarakat termasuk Lurah. “Jadi Badan Inovasi Hamzanwadi dengan salah satu programnya zero waste ini sudah masuk ke masyarakat khususnya ke Lingkungan Pancor,” ujarnya. Menurutnya, sampah yang diangkut kemudian dipilah. Selanjutnya sampah-sampah yang dinilai tidak dapat diolah dan didaur ulang kemudian dimasukkan ke dalam tungku yang dimiliki terletak di Lingkungan Sanggeng dengan kapasitas 14 ton. Disampaikan lebih lanjut, lingkungan bebas sampah baik di lingkungan kampus atau lembaga pendidikan lainnya maupun di lingkungan masyarakat tidak akan terwujud tanpa kerjasama yang teritengrasi, baik dari seluruh civitas akademika dengan kelompok swadaya masyarakat ataupun lurah dan kepala desa. Untuk itu, koordinasi lintas sektoral sangat dibutuhkan untuk mencapai zero waste, terlebih Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemipinan Dr. Zulkieflimansyah dan Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah., M.Pd, memiliki program NTB bebas sampah pada tahun 2023. (yon)
(Suara NTB/ron)
TRADISI – Murid SDN 10 Cakranegara saat mengikuti kegiatan ekskul gendang beleq di selasar sekolah. Pemberian ekskul seni tradisi diyakini dapat mengembangkan bakat dan menghaluskan akal budi murid.
Kembangkan Bakat Anak Lewat Ekskul Mataram (Suara NTB) SDN 30 Mataram mengembangkan bakat murid melalui berbagai ekstrakurikuler (ekskul) yang disediakan sekolah. Ekskul yang mengedepankan seni tradisi juga diperkuat oleh sekolah agar murid bisa mengenal tradisi mereka. Hal itu disampaikan Kepala SDN 30 Mataram, Hj. Baiq Muliasih, S.Pd., didampingi Guru Kelas VI, Hj. Rosalina, S.Pd., dan Guru Kelas V, Baiq Faizah, S.Pd., ditemui belum lama ini. Menurut Muliasih, pihak sekolah
menyediakan berbagai ekskul bagi siswa, antara lain pramuka gendang beleq, tari tradisional Lombok dan Bali, dan drum band. “Ini untuk mengembangkan bakat anak,” katanya. Baiq Faizah menjelaskan, untuk ekskul pramuka diikuti oleh semua siswa, karena sudah merupakan bagian dari kurikulum. Untuk gendang beleq juga diikuti oleh semua kelas. Begitu juga dengan drum band. Selain itu, untuk ekskul tarian, kata Faizah, diikuti oleh murid yang mampu. Mereka di-
ajarkan tarian dari Bali dan Lombok, karena sebagian murid merupakan keturunan Bali dan Lombok, dua kebudayaan itu diperkenalkan. Selain ekskul kesenian, ekskul olahraga juga diberikan kepada para murid. Menurut Faizah, melalui ekskul, seperti pramuka, mereka bisa belajar baris berbaris dan nantinya bisa menjadi petugas upacara. “Untuk kesenian tradisional kita bisa mengembangkan tradisi kita, kita harus memiliki. Karena tidak boleh tidak ada
2.726 Mahasiswa Unram Ikuti KKN Tematik (Suara NTB/ist)
KOORDINASI - Tim Badan Inovasi Hamzanwadi saat melakukan koordinasi dengan Lurah Sekarteja terkait penanganan sampah.
KLU Diminta Percepat Penuhi Syarat Politeknik Negeri Mataram (Suara NTB) Program Vokasi atau Pendidikan di luar Domisili (PDD) di Kabupaten Lombok Utara (KLU di bawah pengelolaan Universitas Mataram (Unram) tak menunjukkan perkembangan berarti. Hingga kini, tidak ada progres Program Vokasi itu akan berubah jadi Politeknik Negeri KLU. Pemda KLU pun dituntut untuk segera memenuhi seluruh persyaratan agar lepas dari Unram dan segera berubah menjadi Politeknik Negeri KLU. Rektor Unram, Prof. H. Lalu Husni, S., M.Hum., meminta Pemda KLU mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dosen dan lahan sebagai syarat perubahan menjadi Politeknik Negeri KLU. “Mengapa belum bisa berdiri sendiri, karena belum memenuhi syarat SDM-nya,” terang Lalu Husni, Senin (28/1). Pihaknya selalu mengingatkan agar syarat-syarat segera dipenuhi sehingga perubahannya tidak berlarut-larut. Namun tuntutan itu belum direspons Pemda KLU. “Saya sering ingatkan ayo sediakan dosen non kontrak yang penting mereka punya NIDN dulu. Terutama dari Pemda di samping penyediaan lahan. Begitu juga Vokasi Bima ayo siapkan syarat syaratnya,” pintanya. Unram pun mengancam jika tak ada keinginan melanjutkan proses menuju terbentuknya Politeknik Negeri KLU, Unram akan menarik kembali jika tidak menemui kejelasan. “Kalau nggak bisa jadi, Unram menarik kalau dibiarkan statusnya tidak jelas. Siapkan SDM-nya, siapkan lahannya,” ujarnya. Untuk tenaga pengajar, katanya, Pemda KLU bisa merekrut dosen dari tenaga profesional yang dimiliki. Sehingga pada dasarnya tak ada alasan bagi lambannya memenuhi proses ini. “Padahal Pemda bisa menarik dosen dari profesional tinggal kita uruskan nomor induknya saja,” tutupnya. (dys)
Mataram (Suara NTB) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) melaksanakan Pelepasan Mahasiswa KKN Tematik Universitas Mataram (Unram) Periode Semester Gasal 2019 di Lapangan Rektorat Unram, Senin, (28/1). Acara pelepasan yang di hadiri oleh 2.726 mahasiswa KKN, Dosen Pembimbing Lapangan dan Panitia dari LLPM berjalan dengan khidmat setelah sebelumnya mendapat pembekalan di gedung Auditorium M.Yusuf Abubakar Universitas Mataram (Unram), 21 Desember 2018 lalu. Ketua LPPM Muhammad Ali, Ph.D, berpesan agar mahasiswa menghindari konvoikonvoi menuju desa lokasi. “Setelah sampai langsung
melapor ke kepala desa dan berkoordinasi dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda,” ujarnya. Selain itu, mahasiswa harus berperan di masyarakat dan mengajak masyarakat untuk lebih produktif. “sebagai agent of change, kalian harus bisa berperan di masyarakat, mengajak masyarakat untuk lebih produktif, dan memberdayakan masyarakat terutama desa-desa yang terdampak bencana gempa sesuai dengan tema KKN kita yaitu KKN Pemberdayaan Bidang Kebencanaan,” jelasnya. Wakil Rektor Bidang Akademik Agusdin, SE., MBA., DBA. yang mewakili Rektor Unram melepas Mahasiswa KKN menyampaikan KKN tematik peri-
ode ini di fokuskan pada 275 desa dan dikuti oleh 2.726 mahasiswa yang serta 275 Dosen Pembimbing Lapangan. “jagalah nama baik kampus dan itegritas Universitas Mataram, bangunlah kepercayaan, komunikasi dan selalu bersikap empatik agar program kerja yang telah dirancang dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat, kami atas nama pimpinan dan segenap civitas akademika Universitas Mataram menitipkan salam hormat kepada masyarakat di masing-masing lokasi, semoga semangat dan energi pengabdian selama 45 hari di lokasi KKN dapat membawa kesejukan dan manfaat bagi masyarakat,” pesan Agusdin. (dys)
(Suara NTB/dys)
LEPAS - Ribuan mahasiswa Unram dilepas untuk mengikuti KKN tematik di sejumlah desa yang sudah ditetapkan, Senin (28/1).
kesenian tradisional,” ujarnya. Hal sama dilakukan oleh SDN 10 Cakranegara. SDN 10 Cakranegara mengembangkan permainan tradisi dan musik tradisi bagi murid. Mereka diberikan keleluasaan memainkan permainan tradisional seperti bakiak,juga ada ekskul musik tradisi berupa gamelan. Semua itu dilakukan agar para murid mengenal budayanya, serta mampu menghaluskan akal budi. Kepala SDN 10 Cakranegara, H. Husni Tamrin, S.Pd., ditemui di ruang kerjanya, menga-
takan, pihaknya mengenalkan musik tradisi dan permainan tradisi ke para murid. Langkah itu dilakukan sesuai dengan salah satu visi SDN 10 Cakranegara yaitu berbudaya. Oleh karena itu, Husni menjelaskan, pihaknya berupaya memperkenalkan musik dan permainan tradisional. Cara itu juga dilakukan untuk memperkenalkan budaya sehingga bisa mengurangi permainan gawai atau kegiatan non fisik lainnya. “Supaya anakanak memiliki kegiatan fisik,” katanya. (ron)
Tingkatkan Prestasi Lewat Pembinaan Sikap Siswa Mataram (Suara NTB) SMPN 9 Mataram berupaya meningkatkan prestasi siswa. Pihak sekolah membangun fondasi untuk semua pihak di sekolah, seperti siswa, guru, tata usaha, dan warga sekolah. Pengembangan fisik dan non fisik terus dilakukan. Untuk non fisik, terus dilakukan penguatan sikap siswa. Kepala SMPN 9 Mataram, Imam Purwanto, S. Pd., mengatakan, ia sudah dua tahun membangun pondasi semua elemen di sekolah. Terkait pembinaan sikap siswa, pihaknya berupaya mengurangi kenakalan remaja. “Dari sisi sikap anak-anak, agar lebih masuk ke kegiatan belajar mengajar (KBM),” katanya. Orang tua siswa diminta untuk mendukung pembelajaran anak di sekolah. Anak-anak diarakan untuk disiplin masuk sekolah, KBM haru berjalan dengan tepat. “Harus dilakukan bagi mereka semua, kalau disiplin itu sudah masuk dalam diri mereka dan mereka paham, untuk menerima kegiatan belajar mengajar, tinggal pintunya terbuka,” jelas Imam. Selain itu, untuk menguatkan mental siswa, ke depan siswa didorong untuk mengikuti lombalomba di luar sekolah. Pihak sekolah mendorong agar ekstrakurikuler mengikuti lomba di manapun. Hal ini dilakukan agar mereka tidak asing dengan kompetisi dengan sekolah lain. “Soal prestasi insya Allah akan segera menyusul. Alhamdulilah sudah banyak prestasi, PMR
(Suara NTB/dok)
Imam Purwanto juara umum tahun lalu yang diadakan salah satu perguruan tinggi, MTQ juga masuk. Ternyata kita bisa, dan tidak kalah dengan sekolah lain, rasa minder akan berkurang gampang dapat prestasi,” kata Imam. Selain itu, Imam menjelaskan, SMPN 9 Mataram akan mengikuti sekolah sehat. Taman dan pembenahan yang dilakukan sekolah untuk membuat nuansa yang nyaman. Dengan mengikuti lomba sekolah sehat, makapihaknya mau tidak mau harus siap melengkapi infrastrutur dan sikap warga sekolah. Mulai dari jajanan kantin yang harus sehat, sanitasi, standarisasi kelas untuk sekolah sehat. “Dengan cara ikut lomba sekolah sehat itu, saya rasa titik-titik yang mulanya tidak tersentuh, akan tersentuh jika ingin menjadi yang terbaik. Kalau ada peluang kita akan ikut,” pungkasnya. (ron)
SUARA NTB
Selasa, 29 Januari 2019
Halaman 11
Meluas, Lahan Tanaman Padi Diserang Hama di KSB Taliwang (Suara NTB) Luas pertanian padi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang terserang hama wereng dan blas (penyakit pada tumbuhan padi) kembali bertambah. Bahkan saat ini sudah empat kecamatan yang melaporkan ke dinas, terkait serangan hama tersebut dengan luas lahan ditaksir mencapai 4,7 hektar. Kepala Dinas Pernian Perkebunan dan Peternakan (Tanbunnak) KSB melalui Kabid Produksi Dan Tanaman Pangan, Syaiful Ulum SP, (28/1) tidak menampik mulai adanya laporan dari masyarakat terkait serangan hama dan blas tersebut. Hal ini terjadi karena perubahan iklim yang terjadi dalam beberapa hari ini. Hanya saja dari serangan hama dan penyakit, belum mengakibatkan terjadinya gagal panen (puso). Karena rata-rata padi ini sudah ditangani dengan baik bahkan lahan yang diprediksi akan terdampak sudah ditangani. Kendati demikian pihaknya tetap meminta kepada petani untuk melaporkan ketika ada serangan hama dan blas. Sehingga kerusakan yang ditimbulkan bisa semakin ditekan dan target produksi juga bisa tercapai. “Padipadi yang terserang hama sudah bisa kita tangggulangi. Kita juga sangat bersyukur dilaporkan dengan cepat, jika tidak kerusakaannya juga semakin parah,” ungkapnya. Dikatakannya, serangan hama tersebut sifatnya tidak terlalu besar yakni sekitar tiga hektar di kecamatan Jereweh, lima are di kecamatan Brang Ene, 10 are di kecamatan Brang Rea, dan kecamatan Seteluk sekitar satu hektar (penyakit blas). Tapi jika luas lahan tersebut tidak segera ditangani maka dampak yang akan ditimbulkan nanti bisa mencapai ratusan hektar yang rusak. Tentu akibat lainnya produksi padi tidak akan bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk itu, sebelum gagal panen terjadi, dinas teriait sudah mendistribusikan saprodi berupa pestisida serta 40 liter insektisida untuk membasmi serangan hama dan blas ini termasuk juga obat-obatan lainnya. “Kita antisipasi dengan mengirimkan saprodi ke lokasi yang terdampak. Kita juga sangat berharap tidak ada lokasi lain yang mengalami hal ini. Makanya kita peran serta dari petani untuk bisa melaporkan kejadian yang menimpa padi mereka,” ujarnya. Ia menghimbau agar para petani bisa melaporkan ketika ada indikasi hama dan blas menyerang, sehingga bisa langsung diantisipasi. Jika tidak ada laporan, sedangkan hama ini ada dikhawatirkan akan meluas ke lokasi lainnya dan akan lebih banyak lahan yang terancam gagal panen. Makanya peran serta dari para petani diharapkan bisa terjalin dengan baik sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa semakin ditekan. (ils)
Dompu Ingin Bedakan Seragam Honorer Dompu (Suara NTB) Jumlah pegawai kontrak dan sukarela di Kabupaten Dompu dari tahun ke tahun terus bertambah. Adanya jalur pengangkatan CPNS dari formasi honorer menjadi salah satu pemicu warga menjadi tenaga kontrak atau sukarela. Membedakan seragam pegawai antara PNS dan kontrak akan dipertimbangkan untuk menekan animo menjadi honorer. Kepala Bagian Ortal Setda Dompu, Drs. H. Gaziamansyuri, M.Ap kepada Suara NTB, Senin (28/1/2019) kemarin mengaku, usulan membedakan seragam harian pegawai PNS dan kontrak di lingkup pemerintah daerah (Pemda) Dompu akan dipertimbangkan dan akan dibahas dalam rapat soal perekrutan tenaga P3K beberapa hari kedepan. “Dua hari kedepan kita akan rapat soal perekrutan P3K. Masalah seragam ini akan coba kita bahas juga dalam rapat,” ungkapnya. H. Gaziamansyuri juga menegaskan, perekrutan pegawai kontrak tidak diperbolehkan lagi dalam aturannya. Bupati juga sudah mengingatkan kepada pimpinan SKPD untuk tidak merekrut pegawai sukarela atau pegawai kontrak. “Sekarang tidak boleh lagi rekrut pegawai kontrak. Bupati sudah ingatkan pimpinan SKPD,” katanya. Larangan pengangkatan pegawai honorer ini diatur pemerintah sejak tahun 2005 lalu dan menjadi awal pengangkatan honorer melalui data base honorer. Namun perekrutan honorer masih masih dilakukan di instansi – instansi pemerintah. Terlebih setelah pengangkatan honorer menjadi CPNS melalui data base, kembali ada pengangkatan honorer melalui honorer kategori 1 (K-1) dan K-2. Hal ini memicu warga untuk ingin menjadi honorer, bahkan beberapa oknum menghalalkan segala cara untuk menjadi honorer atau tenaga kontrak. Pemerintah Kota Bima tahun 2019 ini mulai menerapkan kebijakan pembedaan seragam ASN antara PNS dan non PNS. Pembedaan ini untuk mengidentifikasi pegawai dan juga untuk mendorong disiplin pegawai. Ketika tidak ada pembeda, sering kali tugas PNS diambil alih pegawai non PNS karena PNS-nya tidak masuk kantor. (ula)
(Suara NTB/dok)
SAAT PELATDA - Atlet pencak silat NTB, Nur Haedah (kiri) berusaha menahan guntingan lawannya atlet muda NTB, Ni Ketut Suwartini saat mengikuti Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) di Padepokan Silat GOR 17 Desember Turide Mataram tahun 2018.
Regenerasi Terputus, Prestasi Silat Sulit Terulang
Mataram (Suara NTB) Prestasi cabang olahraga pencak silat NTB yang sudah mendunia terancam bakal menjadi kenangan belaka. Sebab, tidak adalagi atlet pencak silat yang bisa diproyeksikan dapat mendulang medali emas di kancah dunia. Jangankan di kancah dunia, di kancah nasional saja, prestasi tampaknya akan sulit dicapai. Lemahnya pembinanaan atlet di tingkat cabor membuat regenerasi atlet silat unggulan NTB terputus. Saat ini, NTB hanya bisa berharap dari beberapa atlet silat hasil binaan Pelatda Mayung 2017 dan 2018 untuk mendulang medali di level nasional. Namun itu pun masih sulit diwujudkan karena memang persiapan atlet-atlet senior kurang maksimal. Demikian disampaikan Juara Dunia Pencak Silat, Mariati ketika diwawancara Suara NTB di Mataram, Jumat (25/ 1). Juara dunia silat tahun
2016 ini mengatakan saat ini NTB hanya memiliki dua atlet silat senior berprestasi nasional, yakni Milasari dan Nur Haedah. Sementara atlet lainnya, seperti Muhammad Iradat dan Muhammad Abin yang dipromosikan sebagai atlet Pelatda Mayung 2018 masih muda dan minim pengalaman di event nasional. Menurut Mariati, Milasari dan Nur Haedah sebenarnya masih bisa diharapkan untuk meningkatkan prestasi di level PON 2020. Hanya saja kedua atlet itu mengalami kendala dalam menghadapi persia-
pan menuju PON 2020. Nur Haedah sedang berada di Kota Bima, sementara Milasari baru saja melahirkan. Kedua atlet itu saat ini luput dari perhatian cabor dan kemungkinan kehilangan kaki untuk berpijak. Padahal mereka butuh dukungan dan sentuhan pembinanaan dari cabor untuk dapat mempertahankan prestasi di level nasional. Kemudian itu dua atlet lagi, Abin dan Iradat masih muda dan butuh proses latihan panjang untuk bisa berprestasi di level nasional. Menurut Mariati, bila NTB
(Suara NTB/ist)
KENAIKAN TINGKAT - Sebanyak 681 atlet KKI NTB mengikuti Ujian Kenaikan Tingkat di Halaman Kantor Gubernur NTB, Minggu (27/1).
kan medali emas,” jelasnya. Menurut Mariati, peran pengurus cabor sangat penting dalam memajukan prestasi atlet. Karena dengan begitu atlet tetap semangat menjalani latihan. Namun saat ini, ia menilai peran pengurus cabor masih kurang sehingga atlet-atlet unggulan NTB harus kembali ke kampung halaman. Hingga berita ini ditulis Ketua IPSI NTB, Agus Hidayatullah yang dikonfirmasi via ponselnya belum bisa dihubungi. Akibatnya belum ada tanggapan dari pengurus cabor, sementara Nur Haedah saat ini masih berada di Kota Bima dan mengaku tak lagi fokus latihan. “Saya lagi fokus belajar agama. Masa mikirin dunia terus,” tuturnya tanpa ingin membahas kegiatan latihannya di Bima. (fan)
Penanganan Kebersihan akan Diperkuat Lagi
Ratusan Atlet Karate Ikuti Ujian Kenaikan Tingkat Mataram (Suara NTB) Ratusan atlet karate mengikuti ujian kenaikan tingkat di Halaman Kantor Gubernur NTB, Minggu (27/1) kemarin. Ujian yang dibuka oleh Ketua Harian Pengprov KKI NTB, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra itu sebagai ajang evaluasi atlet setelah menjalani latihan dimasing-masing Dojo yang ada di Pulau Lombok. Ketua Harian Pengprov KKI NTB, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra dihubungi Suara NTB, mengatakan ujian kenaikan tingkat itu melibatkan 681 atlet dari Pulau Lombok. Para atlet diuji oleh Ketua Dewan Guru melalui Surat Keputusan (SK) Pengprov KKI NTB. “Kegiatan ujian kenaikan tingkat KKI NTB diikuti oleh 681 orang di bawah kendali Ketua Dewan Guru beserta jajarannya. Penguji adalah yang sudah memegang minimal DAN II dan dinyatakan layak sebagai Team Penguji kemudian di SK-kan oleh Pengprov KKI NTB,” ucapnya. Ujian kenaikan tingkat melibatkan para atlet dari pemegang sabuk tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Peserta ujian melaksanakan ujiannya bertempat di halaman Kantor Gubernur NTB, Minggu (26/1) kemarin dimulai pukul 08.00 pagi hingga jam 16.00 wita. Selain melibatkan atlet, para para orang tua atlet juga antusias mendampingi atlet mengikuti ujian. “Kami berharap para peserta ujian ini akan tetap dan terus berlatih utk kami persiapkan melanjutkan estafet kepengurusan serta estafet atlet yg sudah memberikan yang terbaik bagi perguruan KKI, organisasi karate bagi daerah dan negara,” harap I Gusti Bagus Hari Sudana Putra yang biasa disapa Gus Ari. Sebagai unsur pimpinan KKI NTB, pada kesempatan itu Gus Ari berpesan kepada atlet agar mengikuti ujian dengan sungguhsunguh, sebab ujian kenaikan tingkat yang di gelar tiap semester (enam bulan sekali-ref) itu sebagai ajang evaluasi atlet yang sudah menjalani latihan di Dojo masing-masing. (fan)
masih mengharapkan prestasi cabor silat berjaya di kancah nasional hingga dunia. Pengurus cabor harus dari sekarang memberikan wadah untuk latihan atlet-atlet unggulan itu, sehingga aktivitas latihan atlet terpantau. Dalam hal ini IPSI NTB harus memperhatikan pembinanaan atlet-atletnya. “Sayangnya sampai saat ini belum ada sikap resmi IPSI NTB yang baru untuk membina atlet atlet-atlet unggulan. Buktinya Nur Haedah masih di Bima, sementara Milasari masih sibuk ngurus anak,” jelasnya. Mariati menceritakan pengalamannya saat menjadi juara dunia, bahwa selama persiapan menghadapi PON 2020, ia tak pernah putus latihan. “Meski Pelatda berhenti, dulu saya tetap latihan di GOR. Karena memang saya ditarget-
(Suara NTB/ist)
MASUKKAN GELANG - Peserta Famili Gathering Dispora NTB berusaha memasukan gelang di titik tertentu dalam permainan outbound yang digelar di Kuta Lombok Tengah (Loteng), Sabtu (27/1) lalu.
Dispora NTB Tingkatkan Kepercayaan Diri Atlet Mataram (Suara NTB) Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi NTB menggelar acara Family Gathering di Pantai Kuta, 25-26 Januari lalu. Kegiatan itu dalam rangka mempererat silaturahmi atlet, pelatih dan pihak Pengelola PPLP NTB dalam rangka meningkatkan percaya diri atlet remaja dalam mengejar prestasi di kancah nasional hingga level dunia. Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin dalam sambutannya diacara tersebut mengatakan acara Family gathering Dispora NTB bukan sekedar ajang silaturahmi. Namun melalui kegiatan para atlet diajarkan bagaimana meningkatkan kepercayaan diri meraih prestasi di bidang olahraga. Pasalnya pihak panitia melibatkan motivator profesional untuk memotivasi para atletatlet binaan PPLP NTB.
Pantauan Suara NTB d ilokasi, kegiatan Family gathering tersebut melibatkan sebanyak 70 orang terdiri dari atlet, pelatih dan pihak Dispora NTB selaku pengelola PPLP NTB. Kegiatan itu dikoordinir oleh Event Organizer (EO) Yankes dan dipimpin langsung oleh Kadispora NTB. Dalam kegiatan itu para atlet pelatih mengikuti berbagai kegiatan, diantaranya permainan outbound. Dalam permainan outbound itu para peserta disuguhkan permainan yang efektif yang tujuan melatih ketangkasan dan memaksimalkan pengetahuan atlet. Salah satu permainan itu yakni memasukan gelang ke satu titik tertentu, permainan itu diyakini dapat mengembangkan kepercayaan diri atlet dan daya tahan serta kreativitas. Maklum beberapa permainan dalam outbound menggabungkan antara intele-
gensia, fisik dan mental. Melalui kegiatan Family gathering itu, Husnanidyati Nurdin yang biasa disapa Eni mengharapkan dapat menumbuhkan rasa percaya diri atlet dalam melakukan segala aktifitas sehari-hari. Serta menambah semangat atlet dalam mengejar prestasi. Maklum manfaat dari kegiatan itu cukup banyak yakni menjalin silaturahmi, melepas penat dari kejenuhan rutinitas. Selain itu para peserta mendapatkan ilmu dari materi yang disisipkan dalam kegiatan outbound. Dalam hal ini atlet akan lebih mengenal lingkungan serta mampu menganlisa kemampuan seseorang untuk keperluan manajemen dan lainnya. Khususnya atlet dituntut percaya diri dalam melakukan aktifitas, baik itu dalam latihan dan tanding. (fan)
Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengaku akan memperkuat kembali penanganan kebersihan di tahun 2019. Pada 2014 lalu, Pemda Dompu bersama para kepala Desa dan Lurah sudah mendeklarasikan Dompu berbenah yang orientasinya pada kebersihan, kerapian, dan kesehatan lingkungan. “Kita akan lakukan paling tidak di kantor kita masing – masing. Mungkin nanti saya akan buat imbauan atau perintah ke SKPD – SKPD,” kata Drs H. Bambang M. Yasin kepada Suara NTB, Senin (28/1/ 2019) kemarin. Program Jumat bersih, kata H. Bambang akan dihidupkan kembali dan tidak hanya senam bersama atau jalan santai. Tapi pada Jumat bersih, para pegawai akan didorong melakukan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Termasuk juga mendorong kembali lingkungan di Desa – Desa untuk menjaga kebersihan. “Sebenarnya salah satu penyebab banjir ini karena buntunya drainase, sungai, parit dan sebagainya. Itu gara – gara sampah. Ini mungkin yang akan kita perk u a t lagi di
2019,” kata H. Bambang. Untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga lingkungan bersih, kata H. Bambang, yang paling efektif dilakukan mulai tingkat dini di sekolah. Anak sekolah dididik dan dibiasakan menangani sampah dirinya. Seperti sampah makanan dan lainnya. “Inikan sebenarnya terkait dengan penyiapan tempat sampah, terkait kebiasaan kita memisahkan sampah,” katanya. H. Bambang juga mengakui, kesadaran menjaga kebersihan ini masih kurang. Hal ini membuatnya sering turun tangan untuk membersihkan sendiri lantai kantor dan halaman kantor. Karena kebersihan itu ada standarnya dan standar bersih di lantai saat tidak adanya debu, pasir dan lainnya. (ula)
H. Bambang M. Yasin
SUARA NTB
Selasa, 29 Januari 2019
Nelayan di Lotim Masuki Musim Paceklik Selong (Suara NTB)Akibat angin kencang yang sudah berlangsung beberapa hari terakhir ini membuat nelayan tidak bisa melaut. Hal ini dirasakan nelayan-nelayan di Desa Batunampar Selatan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lotim. Fakta alam ini membuat nelayan paling merasakan dampak, karenanya memasuki musim angin kencang menjadi musim pacekliknya para nelayan. Said, salah satu nelayan asal Batunampar menuturkan sudah sebulan ini ia tidak berani melepaskan tali sampannya pergi melaut. Angin kencang yang melanda membuat ia takut terseret arus. Tidak ditampik ada beberapa nelayan yang mencoba mengmbil
keberuntungan dengan pergi melaut. “Hanya yang berani saja, kalau saya tidak berani jadi tidak bisa pergi,” ucapnya. Mencari ikan di musim angin kencang saat ini memang hanya bisa dilkukan bagi yang berani. Itupun tempat mencariya cukup jauh sampi 15 mi dari bibir pantai. Karenanya, untuk situasi saat ini nelayan sebgian besar memilih menganggur dan dijadikan kesempatan memperbaiki perahuperahunya yang rusak. Seperti yang dilakukn Said bersama dengan teman-teman sesama nelayan yang me-
nambatkan perahunya di pantai Batunampar Selatan. Terlihat saat musim angin ratusan perahu-perahu nelayan berjejeran menganggur. Karena masuk masa paceklik, nelayan-kelayan kecil ini hanya bisa menjadi buruh lepas pekerjaan-pekerjaan lain di luar melaut. Seperti menjadi buruh bangunan dan buruh tambak. Pasalnya, jika tidak ada aktivitas lain tidak ada masukan untuk bisa menghidupi keluarga. Ditambahkan, angin kencang ini membuat banyak nelayan jatuh dan terseret arus.
Beberapa waktu lalu tuturnya, pernah terjadi nelayan asal Batunampar Selatan ini terjatuh dan terseret arut laut. “Syukurnya bisa diselamatkan,” tuturnya. Dalam sistem penanggalan yang difahami Said, saat ini masuk bulan Sembilan. Angin kencang diprediksi akan berakhir nantinya pada bulan dua. Artinya, akan terjadi angin kencang hingg empat bulan ke depan. Masih lama sekali angin laut ini akan kembali normal dan nelayan bisa leluasa menangkap ikan. Menangkap ikan di perairan Lotim bagian selatan ini tidak bisa dapat banyak di pinggir-pinggir. Butuh melaut ke arah yang lebih jauh hingga belasan bahkan puluhan mil jauhnya. Pasalnya, menangkap ikan di pinggir-pinggir hanya mendapat ikan-ikan kecil yang tidak terlalu banyak nilainya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga. (rus)
Halaman 12
Pendopo Bupati Loteng akan Dirombak Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berencana akan merombak total pendopo atau rumah dinas Bupati tahun ini. Nantinya bangunan yang sudah ada akan dirobohkan dan diganti dengan bangunan baru. Demikian diungkapkan Kabag Umum Setda Loteng, H. Lalu Zaenudin, S.E., saat dihubungi Suara NTB, Senin (28/1). Dikatakannya, kondisi rumah dinas Bupati Loteng yang ada sekarang ini dinilai sudah tidak representatif. Karena termasuk bangunan tua dengan konstruksi mengikuti konsep bangunan zaman Belanda. Belum lagi, banyak bagian bangunan yang atapnya sudah bocor. “Sebenarnya rencana perombakan rumah dinas atau pendopo Bupati Loteng ini akan dilakukan pada awal kepemimpinan Bupati Loteng periode kedua yang lalu. Tapi baru tahun ini bisa terlaksana,” ujarnya. Ia menjelaskan, untuk area pendopo Bupati Loteng nanti akan diperluas. Sehingga ada beberapa kantor milik pemerintah yang akan dirobohkan. Seperti kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) Loteng, kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Loteng serta beberapa rumah milik warga yang berada di sekitar pendopo Bupati Loteng yang sekarang. Selain rumah dinas, di area pendopo Bupati Loteng nantinya akan dibangun ruang pertemuan serta rumah tinggal bagi keluarga Bupati yang terpisah. Sehingga privasi keluarga Bupati Loteng bisa benar-benar terjaga. Ada juga beberapa fasilitas tambahan lainnya, lengkap dengan taman. Hanya saja untuk proses pembangunannya dilakukan secara bertahap. Untuk tahun ini fokus pada rumah dinas saja. Sedang fasilitas tambahan lainnya, akan dibangun ditahun berikutnya. “Rumah dinas ini nanti akan dibangun di tengah-tengah area pendopo Bupati Loteng,” sebutnya. Jika tidak ada halangan berarti, kemungkinan Bulan Maret mendatang proses pembangunan pendopo Bupati Loteng sudah dimulai. “Untuk proses pembangunannya ditangani langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng. Tetapi untuk penggunaannya nanti akan diserahkan ke Bagian Umum Setda Loteng,” ujar Zaenudin. (kir)
RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
q
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
HILANG HLG STNK R4 DAIHATSU DR.9261 DC NOKA/NOSIN :MHKBA1JCKO13866/ MA01813 AN.DR.LALU BAHRUDIN HLG D’SKTR LOMBOK UTARA
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Selasa, 29 Januari 2019
Halaman 13
RUKO - VILA - KOST
500.000
Rp. 995 Jt
SUARA NTB Selasa, 29 Januari 2019
PAD Seharusnya Meningkat TARGET PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Mataram tahun 2019 ini menurun drastis. Dari Rp350 miliar pada tahun 2018, menjadi Rp339 miliar untuk target tahun 2019. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi berargumen bahwa menurunnya target PAD ini dipengaruhi oleh penurunan target capaian BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Seperti diketahui, RSUD Kota Mataram merupakan satusatunya OPD yang berstatus BLUD. Menurutnya target BLUD RSUD Kota Mataram akibat perubahan kebijakan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Termasuk sebagian unit layanan rumah sakit yang rusak akibat bencana gempa Juli lalu. Target yang seharusnya Rp150 miliar, turun menjadi Rp130 miliar. Target PAD terdiri dari pajak daerah Rp156,2 miliar. Meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame dan lain sebagainya. Retribusi daerah Rp22,3 miliar meliputi pelayanan kesehatan, persampahan, perparkiran PKB (pajak kendaraan bermotor), dan lain - lain. Retribusi jasa usaha Rp1,2 miliar, sektor perizinan Rp2,5 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp8,1 miliar dan penyertaan modal Rp8,1 miliar serta lain lain pendapatan asli daerah yang disahkan Rp153,2 miliar. Sedangkan, dari sektor pajak dan retribusi cenderung naik. Bahkan klaim dari BKD Kota Mataram bahwa pendapatan dari sektor pajak tercapai 100 persen. Meskipun ada beberapa item tak memenuhi target. Perubahan kebijakan BPJS Kesehatan seharusnya tidak menjadi rujukan menurunnya target PAD Kota Mataram. Karena kebijakan rujukan berjenjang dari rumah sakit tipe D ke C dan seterusnya berlaku nasional. Sedangkan RSUD Kota Mataram berstatus rumah sakit tipe B, sama seperti RSUD Provinsi NTB. Menyikapi kondisi ini, mestinya ada inovasi dan terobosan dari OPD-OPD teknis di Kota Mataram. Walaupun satu item penyumbang PAD, potensinya berkurang, Pemkot Mataram dapat menutupinya dari item yang lain. Toh, sumber PAD lainnya, potensinya cukup tinggi. Seperti retribusi parker, retribusi pasar, pajak hotel dan restoran. Hanya saja, selama ini, sumber-sumber PAD yang potensial di Kota Mataram, pengelolaannya belum maksimal. Untuk retribusi parkir misalnya, diharapkan mampu menyumbang PAD dengan nominal yang jauh lebih besar dari target saat ini. Ini sejalan dengan catatan BPK yang mendorong Kota Mataram memaksimalkan pengelolaan parkir. Parkir dianggap sebagai sumber PAD yang sangat menjanjikan. Kalangan anggota DPRD Kota Mataram sepakat dengan apa yang disampaikan BPK. Bahkan, kalkulasi Dewan, retribusi parkir di Kota Mataram seharusnya menembus Rp10 miliar per tahun. Namun kalkulasi ini, bertolak belakang dengan fakta yang terjadi di Mataram. Dimana target parkir yang berkisar antara Rp1,5 miliar hingga Rp3 miliar pada rentang waktu empat tahun belakangan tidak pernah tercapai. Hal ini tentu sangat disayangkan. Bahwa bertambahnya titik parkir di Kota Mataram, ternyata tidak dibarengi dengan meningkatnya penghasilan dari sector parkir. Padahal, Dinas Perhubungan mengaku telah mengambil langkah-langkah strategis menekan kebocoran parkir. Antara lain dengan menertibkan jukir (juru parkir liar). Oleh karena itu, hal-hal seperti ini harus mendapat atensi dari Pemkot Mataram. Sehingga, tren PAD Kota Mataram bukannya menurun, tetapi meningkat. (*)
OPINI
Halaman 14
Bank Syariah NTB dan Arah Kebijakan ke Depan ETELAH resmi menyadangsyariah,BankNTB tampaknya mulai benahbenah dan melakukan terobosan kerja sama dengan berbagai pihak, misalnya dengan Telkomsel dan REI (Suara NTB, 24 Januari 2018). Berbenah dan menciptakan terobosan memang barang wajib di tengah carutmarutekonomiyangtengahdihadapi masyarakat global saat ini. Namun demikian,transaksikeuangankemungkinan akan tetap eksis selama transaksi sektor riil itu ada, walaupun terjadi pola shifting economy dari pasar riil menjadi pasar digital. Tentu saja Bank NTB tidak berharap kehilangan momentum untuk ikut perperan dalam perubahan pembiasaan ekonomi tersebut. Bank syariah secara nasional mengalami pertumbuhan pangsa pasar yang jauh lebih tinggi. Yaitu tumbuh lebih dari 15 persen tahun lalu dibandingkan bank konvesional yang hanya 8 persen. Sungguh-pun pangsa pasar (share market) masih sekitar 5 persen, eksistensi bank syariah tidak bisa lagi dianggap sebelah mata oleh pelaku perbankan dan masyarakat selaku konsumen. Dari gambaran pertumbuhan itu memberi angin segar bahwa bisnis bank syariah dan transaksi syariah terus saja mengepakan sayap. Arah Kebijakan Saifullah dan Shamsudiin (2018) menulis artikel menarik yang dipublikasikan pada Pasific-Basin Finance journal dengan judul Risk in Islamic Banking and Cooperate Governance. Mereka mengambil sampel bank di 28 negara, temuannya menarik bahwa bank syariah paling berisiko dalam bentuk liquiditas, kurang berisiko pada aspek kredit, risiko pada insolvensi rendah, sementara itu risiko operasional serupa dengan bank konvensional. Artinya peluang untuk maju dan bangkrut sama antara bank syariah dan bank konvesional. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam mengurangi risiko kredit dan liquiditas menurut Saifulah dan Shamsudin. Persoalan liquiditas adalah persoalan inti kepercayaan masyarakat terhadap jenis perbankan. Nampaknya perlu semacam obat mujarab untuk menjadikan masyarakat yang mayoritas muslim ini memprioritaskan transaksi berbasis syariah. Di
Oleh: Dr. M. Firmansyah (Ekonom Universitas Mataram)
�
Menghadapi persaingan jasa perbankan yang semakin kompetitif, Bank NTB Syariah perlu terus memperbaiki manajemen (pelayanan) dan menjajaki ruangruang baru bisnis syariah terkini
samping itu, suara-suara miring terhadap praktik syariah pada perbankan syariah yang sebagian kalangan anggap tidak berbeda dengan bank konvensional perlu pula diluruskan. Dalam suatu kesempatan salat Jumat di sebuah masjid, pengurus masjid mengumumkan bahwa saldo sampai Jumat itu adalah melebihi Rp 500 juta. Uang sebanyak itu kemungkinan besar tersimpan di perbankan. Pertanyaannya apakah di bank syariah atau di bank konvensional? Bila bukan bank syariah, khususnya di Bank NTB maka perlu perkencang sosialisasi pada masyarakat di bawah. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah provinsi, Bank Syariah NTB perlu membantu, entah itu pelatihan atau pendampingan supaya masjid-masjid mampu mengembangkan bisnis berbasis syariah dari dana umat yang dipegang. Sehingga pahala umat tetap tersalur dan kembali ke umat, tidak tersimpan sebagai saldo rekening masjid. Tentunya setelah fixed dan variable cost operasional masjid telah disisihkan. Bicara liquiditas juga terkait dengan kecepatan dan kenyamanan pelayanan bank. Terkadang menjadi masalah di beberapa bank adalah kepadatan, menunggu lama bahkan bank (teller) tidak sanggup melayani nasabah yang ingin menyimpan uang di bank tersebut. Bahkan Satpam bank harus mengatakan sudah tutup padahal belum waktunya. Dengan waktu tunggu yang lama, akibat teller tidak cukup mampu melayani
RADIO
sedemikian banyak nasabah menyebabkan nasabah memilih tidak jadi menyimpan uang di bang tersebut, dan berpindah ke bank lain. Oportunity loss macam ini perlu dicarikan jalan keluar segera. Saat ini, alternatif menyimpan uang cukup banyak dan nasabah jarang hanya punya satu rekening tabungan, baik dalam bentuk bank konvesional maupun syariah. Sangat disayangkan ketika orang ingin menyimpan dananya harus dibatalkan karena pelayanan yang kurang memadai, sehingga menyebabkan serapan liquiditas dana masyarakat tidak maksimal. Bank-bank saat ini berlomba-lomba memberi pelayanan prima pada nasabah. Misalnya melalui digital banking maupun laku pandai. Pertanyaannya sejauh mana terpenuhi Bank NTB Syariah. Kebutuhan transaksi ekonomi terjadi hampir 24 jam, sementara beberapa perbankan dengan kriteria buku I hanya mampu layani dengan transaksi langsung diperbankan, ATM atau SMS banking. Layanan tersebut kebanyakan penarikan atau transfer. Fasilitas penyetoran yang disediakan belum terlalu banyak di banding penarikan. Mengatasi masalah itu, salah satu model yang dikembangkan bank-bank besar adalah dengan program laku pandai. Laku Pandai (tanpa bank) di samping dapat melayani nasabah yang jauh dari kantor bank juga menjadi salah satu solusi untuk mengatasi penumpukan nasabah di kantor bank.
Tahun 2017 lalu Bank NTB sempat ditegur OJK untuk serius mengembangkan program Laku Pandai, pasalnya porsi Laku Pandai Bank NTB belum sampai 1 persen. Semoga setalah konversi Laku Pandai menjadi lebih banyak dan diperluas oleh manajemen Bank NTB Syariah. Dengan demikian, menghadapi persaingan jasa perbankan yang semakin kompetitif, bank NTB Syariah perlu terus memperbaiki manajemen (pelayanan) dan menjajaki ruang-ruang baru bisnis syariah terkini. Bentuk kerja sama dengan berbagai stakeholder adalah penting, namun yang lebih penting adalah realisasi kerja sama itu mampu memberi keuntungan maksimal bagi Bank NTB sekaligus bagi perkembangkan transaksi keuangan syariah di NTB.
POJOK Pelayanan PDAM Giri Menang dinilai buruk Manajemennya harus dievaluasi
*** Penataan Pelabuhan Ampenan rampung tahun ini Semoga tak sekadar wacana
***
RAGAM
SUARA NTB Selasa, 29 Januari 2019
Lagi, Jalur Sembalun Longsor
Jangan Dipotong Dari Hal. 1 “Saya ingatkan,dalam seluruh rangkaian proses rehab, tidak dibenarkan adanya pemotongan dana oleh Pokmas, fasilitator, Korwil maupun pihak lain,” tegas Rum, Senin (28/1). Peringatan itu tidak lepas dari upaya mendorong transparansi dan memastikan semua dana untuk korban gempa sampai pada masyarakat penerima. Dengan tegas diingatkannya, merujuk pada sejumlah peristiwa penangkapan terkait dana bencana. Rum meminta agar pihak – pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana bencana, sekecil apapun, tidak main-main. Sebab dalam proses penanganan bencana saat ini, semua pihak terlibat dalam pengawasan, baik itu BPKP, BPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Rum juga menjelaskan ke masyarakat, khususnya korban terdampak gempa, untuk penanganan rumah rusak sedang dan rusak ringan agar memperhatikan sejumlah catatan pihaknya. Pertama, DSP masuk langsung ke rekening KK korban gempa dan hanya bisa dicairkan melalui rekening Pokmas. Kedua, pencairan bisa dilakukan set-
elah rumah terverifikasi, baik RAB dan dokumen lain. Tahapan ini, didukung juga permohonan kepada Bank BRI yang ditanda tangani oleh Ketua Pokmas, fasilitator dan PPK BPBD kota/kabupaten setempat. Ketiga, kegiatan rehab rumah rusak ringan dan rusak sedang dilakukan oleh Pokmas. Keempat, bantuan yang diterima korban untuk rehab rusak ringan dan rusak sedang berupa barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Pokmas. Total dana transfer untuk korban gempa saat ini sudah mencapai Rp3,4 triliun masuk ke rekening penerima. Seluruh anggaran itu untuk penanganan spesifikasi rumah rusak berat, ringan dan sedang. Rinciannya, untuk rumah rusak berat mencapai 75.138, rusak sedang 33.075 dan rusak ringan 108.306. Total keseluruhan 216.519 rumah rusak di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Khusus yang dijelaskan Rum sebelumnya adalah terkait DSP untuk penanganan rumah rusak sedang dan rusak ringan. (ars)
60 Jenazah TKI Dipulangkan Dari Hal. 1 Sedangkan 7 persen yang dipulangkan dalam kondisi meninggal dan 3 persennya dipulangkan karena sakit. Lima negara tertinggi menyumbang pemulangan TKI adalah, Malaysia 365 orang . Kemudian Arab Saudi sebanyak 214 orang. Uni Emirat Arab 199 orang, Qatar 32 orang dan Syiria 29 orang. Lanjut Noerman, berdasarkan grafik pemulangan, tertinggi asal Lombok Tengah sebanyak 195 orang. Menyusul Lombok Timur 193 orang, Sumbawa Besar 161 orang, Lombok Barat 60 orang, Kabupaten Bima 30 orang, Lombok Utara 23 orang. Kemudian Dompu 22 orang, Sumbawa Barat 17 orang, Kota Mataram 11 orang dan Kota Bima 5 orang. Sedangkan berdasarkan kasus yang ditangani BP3TKI Mataram, tercatat sebanyak 1.191 kasus. Status kasus selesai sebanyak 1.111 dan masih proses sebanyak 81 kasus atau 94 persen kasus TKI yang masuk telah diselesaikan tahun lalu. Grafik kasus asal TKI per kabupaten/kota, Lombok Tengah menempati urutan tertinggi sebanyak 337 kasus, menyusul Lombok Timur sebanyak 310 kasus. Sumbawa Besar 159 kasus, Lombok Barat 120 kasus, Kabupaten Bima sebanyak 80 kasus. Sumbawa Barat 72 kasus, Dompu 35 kasus, Lombok Utara 32 kasus, Kota Mataram 31 kasus, dan Kota Bima 16 kasus. Noerman mengatakan, setiap tahun jumlah kasus yang ditan-
gani relatif menurun. Sejalan dengan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri. Dengan keberdaan lima Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di kabupaten / kota, Norman menyebut pelayanan kepada masyarakat lebih dekat sehingga meminimalisir niat berangkat menjadi TKI tanpa mekanisme resmi. ‘’Biasanya ngurus dokumen pemberangkatan di sini, sebagian prosesnya di luar NTB. Sekarang tidak boleh lagi seperti itu, karena LTSA yang ada di NTB sudah lengkap pelayanannya,’’ katanya. Apalagi dengan adanya rencana pemerintah untuk memenuhi seluruh ketentuan pra penempatan TKI dilakukan di dalam daerah. Salah satunya dengan tawaran kepada investor untuk membuka fasilitas Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) bagi calon TKI informal. Menurutnya akan sangat membantu meminimalisir kasus-kasus TKI di luar negeri. “Yang kerap bermasalah, yang informal, harus dilatih tiga bulan di luar daerah. Ternyata tidak jarang karena tidak tahan menunggu, akhirnya memilih berangkat dengan cara ilegal. Itulah yang banyak bermalasah,’’ katanya, seraya menambahkan, BP3TKI juga sangat mendukung tersedianya BLK LN di NTB. (bul)
Staf Ahli Salurkan Bantuan Gubernur untuk Korban Angin Puting Beliung KLU Dari Hal. 1 Infrastruktur dan Pembangunan, Ir. H. Azhar, MM mengatakan turut berbela sungkawa atas kejadian bencana alam puting beliung dan air pasang di Desa Gondang yang terjadi pada 22 Januari lalu. ‘’Bencana demi bencana di daerah kita itu semata karena kita sedang diuji oleh Allah. Karena akan dinaikkan derajat oleh Allah SWT asal kita mampu bersabar,’’ katanya. Azhar mengatakan, pemerintah sedang merampungkan rumah tahan gempa yang rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan di seluruh NTB. Jumlahnya kurang lebih 200 ribu unit dan 73 ribu unit rusak berat, dan dilakukan dengan sistem pemberdayaan masyarakat bukan kontraktual. ‘’Agar masyarakat dapat mengambil peran yang besar,’’ ujarnya. Dikatakan, banyak sekali kendala yang perlu diurai satu persatu. Sehingga pada waktunya dapat selesai sebagaimana yang diharapkan. Setelah gempa bumi, kata Azhar, saat ini NTB menghadapi cuaca ekstrem yang perlu diwaspadai. Berdasarkan data BMKG, cuaca ekstrem akan berlangsung hingga akhir bulan Januari ini. Untuk itu, ia mengajak masyarakat agar senantiasa berdoa memohon kepada Allah SWT, agar kondisi bencana ini segera berlalu. Sehingga masyarakat dapat menata kehidupan yang lebih baik. Pemerintah Provinsi NTB dan Pemda kabupaten menginventarisir semua kerusakan dan permasalahan yang ada. Hadir dalam penyerahan bantuan tersebut, Sekda KLU, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Bantuan diserahkan di masjid Karang Bedil Desa Gondang. Azhar menyebutkan, bantuan gubernur yang diserahkan kepada warga korban bencana
angin puting beliung berupa satu mobil pick up bantuan. Terdiri dari beras 600 Kg, lauk pauk 30 dus, matras 100 lembar, selimut 100 lembar, sarung 50 lembar, handuk 50 lembar, sandal jepit 50 pasang, kaos 50 pcs, kemeja 50 pcs, sabun mandi 50 buah, sikat gigi 50 buah, sabun cuci 50 buah dan odol 50 buah. Berdasarkan data yang dihimpun dari Pusdalop BPBD KLU, hujan dengan intensitas sedang yang turun dari Selasa sore hingga tengah malam, mengakibatkan air pasang di sejumlah dusun. Seperti di Lekok Utara, Desa Gondang. Di tempat ini, 18 KK (41) jiwa mendapati rumahnya terendam air. Begitu juga di Dusun Kerakas, Desa Genggelang, rumah milik 34 KK (117) jiwa, terendam air pasang. Di Dusun Karang Bedil, Desa Gondang sendiri, BPBD mencatat pengungsi di Montong Dewa, sebanyak 71 KK (227) jiwa diporak porandakan angin kencang di sertai hujan lebat. Kondisi pengungsian warga rusak berat, sehingga memaksa warga mengevakuasi diri secara mandiri. Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD KLU, sudah melakukan langkah-langkah penanganan. Antara lain, mengevakuasi barang-barang milik warga ke lokasi yang lebih aman. BPBD dibantu TNI, Polri dan masyarakat sekitar. Selain itu, TRC BPBD juga mengevakuasi pohon tumbang yang menutup jalan utama. Sementara ini, pohon tumang tercatat di 21 titik se KLU. BPBD juga mencatat sejumlah kebutuhan pengungsi, antara lain terpal, logistik pangan dan sandang, serta hunian sementara sebagai pengganti Huntara yang rusak. (nas/*)
Halaman 15
Selong (Suara NTB) Untuk ketiga kalinya, jalur utama Pusuk Sembalun, tepatnya di bawah Taman Bunga Desa Sembalun Bumbung kembali longsor, Senin, (28/1). Kejadian itu sekitar pukul 10.00 Wita pascahujan disertai angin kencang yang tidak kunjung berhenti sejak hari Minggu lalu. Menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Lalu Rusnan, longsor yang ter-
jadi disebabkan struktur tanah yang terdapat pada perbukitan dalam keadaan labil pascagempa bumi yang terjadi pada tahun 2018 lalu. Sehingga ketika hujan turun dengan intensitas yang cukup besar berdampak terhadap tergerusnya bebatuan dan tanah ke bawah. “Longsor yang terjadi disebabkan karena curah hujan yang cukup tinggi. Sementara kondisi tanah yang labil pasca gempa menyebabkan tanah mudah tergerus,”terangnya.
Terlebih, tambah Lalu Rusnan, lubang jembatan yang terdapat di bawah Taman Bunga cukup sempit tepatnya di Kali Dongol. Sehingga kondisi demikian tidak mampu menampung material berupa tanah dan bebatuan, sehingga air meluap ke badan jalan. Namun meluap air tersebut tidak berdampak terhadap pemukiman-pemukinan warga. “Jembatan itu memang sudah sepatutnya diperbesar sehingga ketika terjadi longsor, air dan be-
Anjing Liar di Dompu Dimusnahkan Mataram (Suara NTB) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) mencatat sebanyak 170 ekor anjing liar telah dimusnahkan di Kabupaten Dompu. Wabah rabies yang terjadi di Dompu mirip dengan kasus di Bali. “Sekarang tetap kita melakukan vaksinasi dan eliminasi di Dompu. Sosialisasi ini sudah enam kecamatan, tinggal dua kecamatan,” kata Sekretaris Disnakeswan NTB, H. Iskandar Zulkarnain, S.Pt, M. Si dikonfirmasi di Mataram, Senin (28/1). Iskandar membenarkan kasus rabies yang terjadi di Dompu mirip dengan Bali. Ia mengatakan jika di Flores, NTT, anjing yang menggigit manusia dengan cara menerkam. Sementara di Bali, anjingnya agak jinak. An-
jing hanya menggigit kemudian pergi. “Kalau dikatakan (kasus rabies) di Dompu mirip Bali. Memang mirip Bali,” katanya. Data Disnakeswan, populasi anjing di Dompu mencapai 9.000 ekor lebih. Dari jumlah itu, sebanyak 5.000 ekor merupakan anjing liar. Dari hasil identifikasi lapangan, baru sembilan anjing ditemukan positif rabies. “Yang udah dieliminasi sekitar 160-170 ekor. Datanya 9.000 ekor, kita berusaha mengurangi populasinya. Kita akan kerjasama dengan TNI/Polri,” imbuhnya. Eliminasi dilakukan untuk anjing liar. Sedangkan anjing peliharaan diberikan vaksin. Kendala yang dihadapi saat ini terbatasnya racun untuk eliminasi anjing liar. Iskandar menyebutkan racun
yang ada saat ini hanya satu kilogram. Satu kilogram racun tersebut dapat digunakan untuk eliminasi 1.000 ekor anjing. Untuk itu, Pemprov sedang meminta bantuan tambahan racun anjing ke Kementerian Pertanian (Kementan). Hingga Minggu (27/1), korban gigitan anjing di Dompu terus bertambah menjadi 394 orang. Bupati Dompu telah menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) rabies. Korban gigitan anjing liar, berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, sebanyak dua orang telah meninggal dunia. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah memasok 1.600 vaksin ke Dompu. Sementara sembilan kabupaten/kota lainnya dikirim 200 vaksin untuk antisipasi. (nas)
Dipasok untuk Pembangunan Huntap
Kapal Bermuatan Kayu Ilegal Disita Mataram (Suara NTB) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bersama PPNS Dinas LHK NTB menahan dan menyita satu kapal kayu diduga hasil illegal logging di Pelabuhan Kayangan Lombok Timur (Lotim). Kayu yang dikirim dari Sulawesi Utara (Sulut) tersebut akan dipasok untuk pembangunan hunian tetap (huntap) korban gempa NTB. Kepala Bidang Perlindungan Hutan, Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (PHKSDAE) Dinas LHK NTB, Mursal, SP, M.Si mengatakan kayu untuk pembangunan huntap korban gempa yang berasal dari luar daerah masuk lewat Pelabuhan Kayangan dan Pelabuhan Lembar. Kebanyakan kayu yang masuk ke NTB berasal dari Sulawesi. “Di antara kayu yang masuk dari luar daerah ada yang bermasalah. Saat ini ada satu kapal dengan kayunya disita oleh penyidik. Karena mereka menyalahgunakan izin yang diberikan,” kata Mursal dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Senin (28/1). Modus pengiriman kayu diduga hasil illegal logging tersebut, kata Mursal dengan cara menambah jumlah kayu yang ada dalam izin. Misalnya, dalam dokumen sebuah kapal mengangkut 100 meter kubik kayu. Namun di lapan-
gan ditemukan tak sesuai dengan dokumen. “Kalau ada 100 meter kubik dalam dokumen barcode-nya. Tapi kemudian mereka menampung kayu dari hasil illegal. Sehingga berjumlah 220 meter kubik,” sebutnya. Setelah dilakukan pengecekan oleh petugas Dinas LHK di lapangan ternyata dokumennya tak sesuai dengan jumlah fisik kayu. Sehingga Dinas LHK NTB berkoordinasi dengan Kementerian LHK. “Kami laporkan ke Gakkum Kementerian LHK. Kemudian penyidik Kementerian LHK bergabung dengan penyidik Dinas LHK NTB, melakukan penelusuran asal usul kayu tersebut sampai ke Sulawesi Utara,” tambah Mursal. Ia menyebut satu kapal kayu yang ditahan dan disita di Pelabuhan Kayangan mengangkut kayu sekitar 221 meter kubik. Saat ini masih dalam tahap penyidikan oleh PPNS Kementerian LHK. Dalam kasus ini, PPNS Dinas LHK NTB membantu PPNS Kementerian LHK membongkar kasus pengiriman kayu ilegal tersebut. “Kita mem-back up penyidik Kementerian LHK untuk melacak bala menelusuri asal usul kayu tersebut ke Sulut. Calon tersangka sudah mengerucut ke beberapa orang. Ada yang berlokasi di Buton Sulawesi Utara, ada yang berlokasi di NTB. Kapal dan kayu sudah disita,” pungkasnya. (nas)
Rumah Direktur Walhi NTB Dibakar Orang Tak Dikenal Dari Hal. 1 terlihat juga kobaran api di pintu depan dan pintu dapur sehingga menghalangi Murdani untuk keluar ke pintu utama. Dalam situasi panik, Murdani menggendong anaknya Nadini (4) berusaha menyelamatkan diri melalui pintu kios depan yang terhubung langsung jalan raya. Begitu menyelamatkan anak dan istrinya, kobaran api sudah masuk dalam rumah. Akhirnya jalan satu satunya evakuasi melalui atap depan rumah. Murdani dan semua keluarganya berhasil keluar dari rumah dengan selamat. Diceritakan Murdani, saat bersamaan, terlihat kobaran api yang semakin besar ada di empat titik. Titik pertama ada di bagian depan mobil Avanza, titik kedua ada di depan pintu utama, titik ketiga ada di pintu dapur dan titik ke empat ada di bagian depan dump truck yang berjarak sekitar 7 meter dari mobil Avanza. Sekitar pukul 03.15 Wita, Masyarakat sekitar berdatangan ke rumah korban membantu memadamkan api. Api baru bisa di padamkan sekitar pukul 04.00 Wita. Aparat keamanan dari Kepolisian Sektor Pringgarata yang tiba di lokasi kejadian lang-
sung mengosongkan lokasi dan memasang police line. Pukul 06.00 Wita aparat Kepolisian dari Resort Lombok Tengah tiba di lokasi dan langsung melakukan olah TKP. ‘’Kami langsung olah TKP tadi pagi,’’ kata Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang kepada Suara NTB petang kemarin. Polisi membawa bukti awal yang ditemukan di lokasi kejadian, berupa 1 buah botol plastik yang berisikan bensin, I buah sisa kantong plastik berisikan bensin, 1 buah topi yang digunakan untuk menutup kamera CCTV, sisa bantal yang terbakar di bawah mobil Avanza dan sisa sepatu yang terbakar di depan pintu utama rumah. Pukul 14.00 Wita Murdani dimintai keterangan penyidik Polsek Pringgarata untuk melengkapi BAP kejadian tersebut. Menurut Kasat Reskrim, belum bisa disimpulkan motif kejadian. Dugaan korban terkait aktivitas mengkritisi tambang ilegal juga belum bisa dijadikan rujukan mengidentifikasi pelaku. ‘’Masih dalam pemeriksaan Polres dan Polsek. Jadi belum bisa kami berkesimpulan,’’ ujarnya. Barang bukti yang diambil dari TKP dan keterangan saksi akan dipadukan untuk identifikasi pelaku dan motif aksi
pembakaran. Pengurus Walhi NTB Amri Nuryadi mengecam intimidasi aktivis lingkungan hidup, sebagaimana dialami Murdani. Memprihatinkan karena intimidasi dilakukan dengan cara pembakaran rumah korban. Kejadian tersebut terjadi di tengah komitmen negara untuk melindungi, menghormati dan memenuhi HAM sesuai UU 32 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ‘’Kami mengecam kejadian tersebut. Bayangkan, UU HAM dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjamin HAM setiap warga negara, termasuk aktivis lingkungan hidup. Tetapi masih juga terjadi intimidasi terhadap aktivis lingkungan, apakah negara serius menghormati, melindungi dan memenuhi HAM setiap warga negaranya,’’ sesalnya. Ia mendesak agar pelaku kejadian tersebut segera diungkap polisi. ‘’Kepolisian harus segera mengungkap pelaku pembakaran tersebut. Jika pelakunya tidak sampai terungkap, maka negara tidak memiliki itikad baik untuk melindungi HAM terhadap aktivis lingkungan,’’ kritiknya. (ars)
Jika Tak Dikembalikan, Pemprov Ambil Langkah Hukum Dari Hal. 1 ‘’Informasinya, yang bersangkutan telah dipecat. Tetapi tetap diminta pertanggungjawaban itu. Makanya sekarang pihak Direksi PT GNE sudah meminta investigasi khusus Inspektorat. Harapannya perkara ini bisa cepat selesai,’’ kata Wirajaya dikonfirmasi usai menghadiri rapat paripurna di DPRD NTB, Senin (28/1). Meskipun yang bersangkutan telah diberhentikan, namun harus tetap bertanggung jawab untuk mengembalikan kebocoran Rp3,1 miliar. Apabila tak mengembalikan, maka akan diambil langkahlangkah hukum. ‘’Yang jelas, karena ini menyangkut kerugian daerah harus dikembalikan. Sekarang kita minta inspek-
torat melakukan investigasi khusus. Dari pihak GNE yang meminta,” tambahnya. Wirajaya mengaku sudah melapor ke gubernur dan Sekda mengenai perkembangan PT. GNE. Mengenai dugaan kebocoran keuangan PT. GNE, kata Wirajaya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc meminta pihak yang bertanggung jawab segera mengembalikan. ‘’Kalau memang benar ada kerugian. Kan harus diuji juga itu. Pak Gubernur memanggil juga Inspektur untuk segera menyelesaikan audit investigasi yang diminta Direktur PT. GNE,’’ ujarnya. Wirajaya menyebutkan, jumlah piutang PT. GNE sekitar Rp7 miliar. Dari jumlah piutang tersebut, di dalamnya diduga Rp3,1 miliar yang mengalami kebocoran. Se-
mentara sisanya sekitar Rp4 miliar merupakan piutang. ‘’Saya sudah meminta jajaran direksi untuk mempercepat proses penagihan terhadap rekanan yang belum membayar. Informasinya dari rekanan belum membayar,’’ katanya. Mantan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB ini mengatakan, seharusnya Direksi PT. GNE tegas menagih rekanan yang belum membayar agar tak menjadi piutang. Untuk itu, seluruh direksi sudah diminta bekerja maksimal menagih piutang tersebut. ‘’Harapan saya ini cepat selesai. Artinya yang bersangkutan, ini katanya tunggal. Laporannya seperti itu. Kita harapkan teman Inspektorat segera menuntaskan pemeriksaannya,’’ harapnya. (nas)
batuan turun lewat bawah dan tidak meluap ke badan jalan. Banjir bandang tidak, cuma luapan-luapan saja yang terjadi,” ungkapnya. Untuk menyikapi kejadian yang demikian, Lalu Rusnan, menyebut bahwa saat ini alat berat sudah disiagakan di lokasi. Di mana saat kejadian, alat berat sedang melakukan normalisasi di sungai yang ada di sana. Terkait kejadian itu, sejauh ini tidak ada korban jiwa karena lokasinya
dari pemukiman warga cukup jauh. Sehingga langsung dilakukan penanganan pascakejadian agar jalur tersebut dapat dilalui oleh masyarakat. “Kita juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, Polsek, dan Danramil. Sehingga ketika terjadi bencana seperti ini, pihak-pihak yang bersangkutan dapat terjun langsung untuk melakukan penanganan sebelum kami dari BPBD tiba di lokasi,” pungkasnya. (yon)
Ekspose Kerugian Negara TAHAPAN penanganan kasus Bank NTB Cabang Dompu masuk pada perhitungan kerugian keuangan negara. Senin (28/1) kemarin, dilakukan ekspose bersama, antara penyidik Kejaksaan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ekspose berlangsung di gedung Pidsus. Hadir dari pihak BPKP, Korwas Investigasi Adi Sucipto. Sementara dari Kejaksaan, diwakili Aspidsus Ery Ariansyah Harahap, SH.,MH bersama sejumlah koordinator dan penyidik. Juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH membenarkan kegiatan ekspose tersebut, sebagai tindaklanjut penanganan kasus itu yang sudah naik ke tahap penyidikan. Apalagi kasus ini sudah menetapkan dua tersangka sehingga ditindaklanjuti dengan penentuan kerugian negara. “Ekspose itu sekaligus untuk evaluasi penyidikan kasus, untuk mengetahui perkembangan sejauh mana penanganan oleh penyidik,” terangnya. Dihubungi terpisah, Korwas Investigasi BPKP NTB, Adi Sucipto menyebut, ekspose awal itu untuk memulai tahapan rencana perhitungan kerugian negara. Hasil koordinasinya dengan penyidik, pihaknya memastikan kasus itu dapat ditindaklanjuti dengan perhitungan kerugian negara. “Segera kita terbitkan SK untuk tim audit,” jelasnya. Sejauh ini dokumen dari penyidik sudah diperolehnya sebagai bahan perhitungan kerugian negara. Dipastikan butuh waktu beberapa pekan kedepan untuk proses audit. Dua tersangka yang ditetapkan dalam kasus dugaan kredit fiktif itu adalah Direktur PT. PDM, Sur dan Direktur Cabang Bank NTB Dompu, SR. Sementara ini, dipastikan baru dua tersangka yang sudah ditetapkan adalah SR dan Sur yang paling bertanggung jawab dengan pencairan anggaran Rp6,3 miliar. Itu menurut Dedi, berdasarkan
bukti dan keterangan saksisaksi baru dua orang yang terlibat dan ditetapkan sebagai tersangka. ‘’Tapi nanti kita tunggu pengembangan dari penyidik. Karena penyelidikan masih berjalan,’’ jelas Dedi Irawan. Sebelumnya, Kejati NTB menetapkan tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pencairan kredit dari BPD NTB Cabang Dompu. Dua orang berasal dari Bank NTB dan pihak perusahaan penerima kredit senilai Rp6,2 miliar. Salah satu alat bukti yang mendorong kasusnya ditingkatkan ke tahap penyidikan yakni adanya temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran dana yang tidak sehat senilai Rp6,2 miliar. Dari data yang diperoleh, nominal Rp6,2 miliar muncul dari lima bentuk transaksi yang mengalir ke pihak debitur secara bertahap, mulai dari pencairan Rp3 miliar, Rp1,5 miliar, Rp1 miliar, Rp500 juta, hingga Rp200 juta. Aliran dananya diduga ada yang masuk ke kantong pejabat Bank NTB maupun debitur. Bahkan, terendus modus pencairannya tidak prosedural alias melanggar kesepakatan kontrak peminjaman. Kasus dugaan TPPU ini merupakan hasil pengembangan dari kasus pidana korupsi yang lebih dahulu ditangani penyidik di Kejaksaan. Dalam hal ini, kasusnya berkaitan dengan pencairan kredit yang diajukan pihak debitur senilai Rp10 miliar. Dalam kasus pertamanya yang berkaitan dengan dugaan kredit fiktif, Kejati NTB telah menetapkan dua tersangka yang salah satu di antaranya turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus TPPU. Tersangka merupakan direktur perusahaan PDM, berinisial SUR. Selain dari pihak debitur, Kejati NTB juga menetapkan Kepala Bank NTB Cabang Dompu, berinisial SR, sebagai tersangka. (ars)
Warga Selengen Konsumsi Air Hujan Dari Hal. 1 Kadang kalau banjir besar, sumurnya hilang,’’ ujarnya. Warga Selengen tidak mengetahui sampai kapan kondisi ini akan berakhir. Tanda-tanda tindaklanjut dari Pemda untuk mengeruk sedimentasi longsoran atau membawakan air bersih untuk warga, belum terlihat. Apesnya bagi warga, diantara warga sudah ada yang menyemai bibit dan siap tanam. Mereka mengira normalisasi irigasi pascalongsoran pertama tidak diikuti longso-
ran lanjutan yang lebih parah. Bibit padi yang mereka semai, terancam gagal tanam. Sawah-sawah mereka akan menganggur. ‘’Masyarakat sudah ada yang menyemai bibit padi, usianya berkisar 20 hari sampai dia tanam. Saya sendiri sudah tanam bibit, usianya 17 hari.’’ ‘’Makanya sekarang kami lagi bingung, mau tanam padi, air tidak ada. Sedangkan puluhan hektar sawah di sini, adalah sumber ekonomi satusatunya yang diharapkan warga,’’ tandas Sudiar. (ari)
BPKP Serahkan ke Inspektorat Dari Hal. 1 Namun jika sebaliknya, ada unsur pidana dalam kasus itu, maka akan dilakukan audit sepanjang ada permintaan. Teguh menyinggung soal Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara APIP dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di samping mandat dari Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang Undang 30 tahun 2014, diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional negara. Poinnya, tiap pengaduan masyarakat, akan diproses APIP sebelum diputuskan penyelesaian secara administrasi atau pidana. ‘’Seperti itu memang mekanismenya. Makanya, kami mendukung ketika sekarang APIP melakukan audit investigasi. Jadi sudah tepat yang dilakukan Inspektorat,’’ kata Teguh. Dalam kasus PT. GNE, manajemen mengawali dengan menyerahan laporan ke Inspektorat untuk dilakukan audit investigasi dugaan kebocoran anggaran Rp 3,1 miliar. Menurut Teguh, tidak semua kerugian negara harus diserahkan ke pihaknya untuk dilakukan audit. Kewenangan
sama juga ada pada Inspektorat. Demikian juga APH, baik Kejaksaan maupun Kepolisian, bisa melakukan perhitungan sendiri jika rumusnya sederhana. Ia mencontohkan, jika modusnya fiktif, hanya tinggal menilai uang daerah atau uang negara yang digunakan. Kemudian diperiksa bukti penggunaan anggaran. Jika tidak ditemukan bukti pendukung, maka fiktif dan bisa diputuskan nilainya oleh penyidik. Senada dengan Teguh, Korwas Investigasi BPKP NTB Adi Sucipto menegaskan, pihaknya terikat dengan peraturan dari pusat yang sudah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara APIP dengan APH. Lebih tegas disampaikan Adi, soal larangan audit melayani permintaan audit untuk objek yang sama. ‘’Kalau sudah ditangani Inspektorat, ya tentu kita tidak bisa layani kalau sudah ditangani APIP,’’ jelasnya. Soal kemungkinan akan dilakukan Audit Investigasi (AI) atau Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), menurutnya bisa saja dilakukan. Namun jika ada permintaan dari Inspektorat untuk audit, maka akan dilakukan kajian dan pembahasan lebih awal. (ars)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Selasa, 29 Januari 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
Lombok Astoria Hotel Rayakan Imlek dengan ”Year Of The Pig” Mataram (Suara NTB) Lombok Astoria Hotel menampilkan sesuatu yang berbeda pada perayaan Hari Raya Imlek tahun ini. Dengan konsep “Year of The Pig”, tamu akan dimanjakan dengan sajian menu makanan Chinese, atraksi barongsai dan live music. Menu makanan ditawarkan khusus pada tanggal 4 Februari malam dengan harga sangat terjangkau. General Manager Lombok Astoria Hotel, Moch. Ikhsan menjelaskan, konsep ditawarkan pada tamu tidak berpatokan pada agama. Manajemen hotel menyajikan keberagaman budaya masyarakat di Indonesia. Ini kata dia, sebagai
upaya meningkatkan gairah pariwisata di NTB. “Ini kita lakukan bukan berpatokan ke agama,” kata GM Lombok Astoria Hotel, Sabtu (26/1). Di setiap perayaan Imlek, biasanya dirayakan dengan meriah. Ada tradisi bagi-bagi angpao sebagai bentuk membagikan rejeki. Bagi - bagi angpao kata dia, juga akan dilakukan oleh manajemen hotel yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Rembiga tersebut. “Pahit - manis masa lalu dan baik buruk dilupakan. Dan, mari membuka lembaran baru,” katanya berpesan. Bagi Food and Beverage Director, Suhaedi menambahkan, ada tampilan menu berbeda yang
disajikan langsung oleh para chef berpengalaman. Tamu tidak perlu merogoh kantong dalam-dalam. Harga hanya Rp125.000/nett, tamu sudah dapat menikmati hidangan Mongolian BBQ ditambah dengan live acoustic serta bagi - bagi angpao. “Selain harga yang murah. Ada live acoustic yang menemani makan malam para tamu dan atraksi barongsai. Tidak kalah menariknya ada bagi - bagi angpao bagi para tamu,” katanya. Kegiatan semacam ini adalah tahun ketiga digelar oleh Lombok Astoria Hotel. Tradisinya bahwa ada acara makan bersama keluarga di malam Tahun Baru Imlek
merupakan kewajiban. Malam tahun baru Imlek dikenal sebagai Chuxi. Artinya, menghapus yang lama dan buruk. Juga, berdoa pada malam terakhir sebelum Imlek untuk menyongsong kedatangan tamu baru Imlek yang tidak boleh dilewatkan. Medkom Lombok Astoria Hotel, Adel menambahkan, di malam tanggal 4 Februari itu, dekorasi hotel disulap dengan nuansa chinese. Pesta kembang api disertai atraksi barongsai. Dia menjamin harga ditawarkan terjangkau. Tamu bisa menikmati santapan malam bersama keluarga ditemani live performance acuistik serta mendapatkan hadiah menarik. (cem)
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257