HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
JUMAT, 28 DESEMBER 2018
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 242 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Sektor Pariwisata Terpuruk dan Konflik BPPD yang Tak Berkesudahan DI tengah upaya menggenjot pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan menjadi 4 juta orang tahun 2018, serangkaian bencana gempa bumi terjadi di NTB. Gempa beruntun
yang terjadi, berdampak besar terhadap sektor pariwisata NTB. Apalagi, daerah paling parah yang terkena dampak gempa merupakan salah satu destinasi wisata utama
NTB, yakni Lombok Utara dan sebagian Lombok Barat. Gempa yang mengguncang NTB menyebabkan sektor pariwisata terpuruk. Kunjungan pelancong, baik wisatawan asing mau-
pun domestik turun hingga 70 persen. Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP mengatakan sektor pendidikan, kesehatan, Bersambung ke hal 15
Pencairan Dana Huntap Rp1,1 Triliun Tahap Dua Terhambat Mataram (Suara NTB) Pekerjaan pembangunan rumah tetap (Huntap) terus dihadapkan kendala dalam tiap tahapan. Setelah tahap pertama berangsur selesai, ketika beranjak pada tahap pencairan ke dua, fasilitator menghadapi kendala realisasi. Pasalnya, realisasi harus serentak dengan bangunan lain.
(Suara NTB/ars)
Inf. Farid Makruf, MA ditemui Suara NTB di Lapangan Yonif 742/SWY, Kamis (27/12). Situasi itu terjadi di lapangan dalam proses pembangunan Huntap jenis rumah instan sederhana sehat (Risha) dan rumah instan konvensional (Riko). Dicontohkan Farid Makruf, pekerjaan Pokmas sebenarnya sudah tuntas sampai pembangunan panel Risha, dinding dan jende-
la untuk tahap pertama. Ketika masuk tahap kedua pemasangan atap, dana belum juga masuk ke rekening Pokmas. Alasan PUPR, harus menunggu penyelesaian pembangunan rumah lain dalam satu kelompok. Ketika kondisinya sudah sama-sama tuntas tahap satu, baru bersamaan diajukan tahap kedua. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ars)
HUNTAP RISHA - Huntap jenis Risha di Lombok Barat yang belum bisa dilakukan finishing karena anggaran tahap dua belum bisa dicairkan.
Pencairan tahap kedua ini menjadi salah satu dari sejumlah kendala dihadapi Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) penanganan gempa Lombok – Sumbawa bersama Kementerian PUPR. ‘’Proses pencairan tahap kedua ini terlambat. Ini cukup mengganggu. Tahap kedua ini nilainya sekitar Rp 1,1 triliun,’’ sebut Dansatgas RR Kol.
Mataram (Suara NTB) NTB tergolong rawan bencana tsunami. Namun ironisnya, alat deteksi berupa sirine satu satunya hanya di Ampenan, Kota Mataram. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Mataram mendorong pemerintah daerah di NTB untuk memperbanyak sirene yang disebut Tsunami Early Warning System (TEWS) itu. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Mataram Agus Riyanto membenarkan perangkat EWS sangat terbatas di NTB. ‘’NTB baru ada satu unit di Ampenan. Kalau sembilan kabupaten/kota belum ada terpasang satu pun,’’ kata Agus Riyanto kepada Suara NTB Rabu (26/12). Saat ini alat deteksi di Ampenan terus dilakukan perawatan. Setiap hari dilakukan uji suara, agar ketika dibutuhkan, dipastikan dapat berfungsi dengan baik. Bersambung ke hal 15
TO K O H Mutasi Pejabat Januari GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc memastikan mutasi pejabat sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Januari mendatang. Pemprov sudah mengajukan rekomendasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai rencana merotasi sejumah pejabat eselon II tersebut. ‘’Mutasi biasa-biasa saja. Ndak ada yang non job. Kocok-kocok ulang biasa saja,’’ kata gubernur dikonfirmasi usai menghadiri pelantikan pengurus PKC PMII (Suara NTB/dok) Bali - Nusra di Islamic CenH. Zulkieflimansyah ter NTB, Kamis (27/12). Karena otoritas masih terbatas, dalam mutasi awal tahun 2019 itu hanya dilakukan pada beberapa Kepala OPD. Bersambung ke hal 15
KO M E N TTAA R
SIRINE - Sirine tsunami EWS yang terpasang di Ampenan usai dilakukan uji coba awal pekan kemarin.
(Suara NTB/aan)
DITERIMA- Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Kementerian Dalam Negeri RI, Nelson Simanjuntak diterima Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah.
Pemerintah Dukung Kerjasama NTB dengan Universitas di Luar Negeri Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat menegaskan komitmen untuk mendorong inovasi pemerintah daerah di NTB. Misalnya, melalui kerjasama antara daerah-daerah di NTB dengan daerah atau lembaga di negara lain. Termasuk, dalam hal ini kampus-kampus di luar negeri. Hal itu dikemukakan Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Nelson Simanjuntak, SH,
M.Si, kepada Suara NTB sesaat sebelum bertemu Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, di Kantor Gubernur NTB, Kamis (27/12). Nelson menegaskan, saat ini sudah ada kemudahan yang diperoleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/ kota untuk bekerjasama dengan daerah atau lembaga lain di luar negeri. “Jadi bukan (hanya) pusat yang kerjasama,” ujarnya. Bersambung ke hal 15
Dimulai dari REI NTB
Tingkatkan Kewaspadaan KEPALA Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) NTB, H. Tarwo Kusnarno, SE, M. Si mengatakan, situasi keamanan di NTB pada perayaan Natal dan jelang tahun baru kondusif. Namun, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan jelang perayaan tahun baru 2019. ‘’Situasinya kondusif. Kemarin perayaan Natal juga kondusif. Ancaman gangguan itu bisa dikelola secara baik, bisa dilakukan antisipasinya secara baik. Sehingga gangguan keamanan tidak ada,’’ ujarnya dikonfirmasi di Mataram, Kamis (27/12) siang. Bersambung ke hal 15 H. Tarwo Kusnarno (Suara NTB/nas)
Pengusaha Lokal ’’Hijrah’’ ke Bank NTB Syariah Mataram (Suara NTB) Konversi Bank NTB dari konvensional ke bank syariah penuh menjadi magnet. Kepercayaan publik kepada bank milik daerah dan masyarakat NTB ini makin tinggi. Terbukti dengan komitmen pengusaha lokal, dimulai dari para pengembang yang tergabung dalam wadah Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB menyatakan secara resmi bekerjasama. Ketua REI Provinsi NTB, H. Heri Susanto dan Direktur Utama Bank NTB Syariah, Kukuh Raharjo menandatangani kerjasama (MoU) pembiayaan sektor property pada Jumat (21/ 12) lalu di Hotel Santika Mataram. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/bul)
MoU antara Bank NTB Syariah dan DPD REI Provinsi NTB untuk kerjasama pembiayaan sektor property
(Suara NTB/bul)
Direktur Utama Bank NTB Syariah, Kukuh Raharjo (kiri) dan Ketua DPD REI Provinsi NTB, H. Heri Susanto (Kanan) saat MoU kemarin
SUARA MATARAM
SUARA NTB Jumat, 28 Desember 2018
Halaman 2
Tahun Baru di Mataram
SEJUMLAH destinasi wisata di Kota Mataram dipastikan akan dipadati masyarakat yang ingin menghabiskan waktu untuk menunggu pergantian tahun. Eks pelabuhan Ampenan, menjadi salah satu yang bakal ramai dikunjungi. Potensi kerawanan tetap diantisipasi. Camat Ampenan, Zarkasyi dikonfirmasi Kamis (27/12) menyampaikan, tak ada persiapan khusus dilakukan untuk menyambut pergantian tahun baru. Hasil rapat koordinasi bersama Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh meminta kepala wilayah memastikan keamanan dan kondusivitas selama kegiatan ber(Suara NTB/dok) langsung. Zarkasyi “Kita siapkan tim keamanan mulai dari Babinsa, Bhabinkamtibmas dan FKDM untuk bersiaga di masing – masing wilayah,” katanya. Potensi kerawanan keamanan dipastikan tetap ada. Tetapi, ini coba diminimalisir dengan memaksimalkan pengamanan. Zarkasyi mendeteksi titik – titik rawan tidak saja di eks Pelabuhan Ampenan. Pantai Penghulu Agung, Mujang, Pondok Perasi dan Meninting perlu pengawasan ketat. Petugas harus memaksimalkan pengamanan. Oknum tak bertanggungjawab dikhawatirkan melakukan aksi kriminalitas. “Pemantauan kita mulai dari habis magrib sampai subuh,” katanya. Selain pengamanan dari kecamatan, Pemkot Mataram juga telah mengeluarkan surat imbauan. Imbauan itu diberikan ke masing – masing kelurahan. Khusus eks Pelabuhan Ampenan dipastikan tidak ada pesta kembang api. Lokasi itu sangat riskan karena berdekatan dengan tempat penampungan bahan bakar minyak milik Pertamina. “Dari dulu sampai sekarang tidak boleh ada pesta kembang api,” tambahnya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika telah memberikan peringatan ke masyarakat, agar menghindari pantai di malam pergantian tahun. Ini juga telah disampaikan ke masyarakat. Dikhawatirkan anomali cuaca mengakibatkan gelombang pasang. Oleh karena itu, khusus bagi nelayan agar tidak melaut. Hal ini mengantisipasi hal – hal yang tidak diinginkan. (cem)
Masyarakat Sebaiknya Menjauhi Pantai Mataram (Suara NTB) – Pergantian tahun di Kota Mataram berbeda dari tahun – tahun sebelumnya. Perayaan pergantian tahun masehi ini dilaksanakan secara sederhana. Masyarakat diharap menjauhi pantai, mengingat cuaca yang masih kurang bersahabat. Konsep pergantian tahun baru seperti dijelaskan Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang, dengan mengedepankan nilai – nilai sensitivitas kondisi pascabencana. Terlebih musibah tsunami yang melanda masyarakat di Pandeglang, Banten dan Sumatra. Euforia pergantian tahun dipastikan tetap menyalakan kembang api. Akan tetapi dibatasi daya ledaknya. “Kembang api tetap ada. Tetapi dirayakan sederhana,” kata Martawang.
Pemkot Mataram fokus pada pengamanan tahun baru. Ini telah dibahas bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh sebut Martawang, mengingikan pelaksanaan tahun baru berjalan aman dan kondusif. “ Pak Wali juga ingin memastikan pergantian tahun baru berjalan aman,” ucapnya. Selain kepastian keamanan, Pemkot Mataram juga telah mengeluarkan imbauan yang disebarkan ke masing – mas-
ing kecamatan dan kelurahan. Untuk menjaga kondusivitas, beberapa hal sifatnya kecil agar tidak diabaikan. “Jangan lupa mematikan kompor. Kalaupun meninggalkan rumah dalam waktu lama, supaya melapor ke petugas setempat,” imbuhnya. Bagi Martawang, meski dikemas dengan sederhana, Dinas Pariwisata juga telah diminta menyiapkan hiburan rakyat. Tak dipungkiri destinasi wisata di Kota Mataram, seperti eks Pelabuhan Ampen-
Ismul Hidayat (Suara NTB/fit)
(Suara NTB/mhj)
Lalu Martawang ayakan pergantian tahun baru dengan tidak berlebihan. Ini mengantisipasi hal – hal yang tidak inginikan. (cem/mhj)
Gedung DPRD Kota Mataram Butuh Tangga Darurat
Komisi Surati OPD SEKRETARIS Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat menyoroti kinerja sejumlah OPD lingkup Pemkot Mataram. Kinerja ini dilihat dari serapan anggaran yang masih belum maksimal. ‘’Kalau tidak bisa maksimal mengeksekusi anggaran ya sudah, berarti tidak butuh anggaran. Berikan saja kepada OPD yang memang mau kerja,’’ ujarnya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, pekan kemarin. Komisi III, lanjut Ismul, juga telah mengkonfirmasi soal serapan anggaran. ‘’Jadi masih dengan jawaban yang sama. Secara volume pengerjaan itu sebenarnya sudah 90 persen. Hanya saja proses realisasi anggarannya yang membuat angkanya masih di bawah. Tapi terhadap eksekusinya itu rata-rata sudah 90 persen,’’ katanya menirukan jawaban eksekutif. Oleh karena itu, dia menyarankan agar ada sanksi atau punishment terhadap OPD yang tidak mencapai target. ‘’Jangan pukul rata,’’ pintanya. Pada bagian lain, politisi PKS ini mengaku bahwa Sekda Kota Mataram yang juga ketua Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) memberikan ‘’lampu hijau’’ kepada Dewan, khususnya komisi yang menjadi mitra OPD, untuk bersurat. ‘’Jadi kita di komisi diminta bersurat kalau ada OPD yang tidak cakap, tidak bekerja,’’ katanya. Tetapi, sambung Ismul, seperti halnya Sekda, Dewan juga hanya pada posisi menyarankan. ‘’Karena memang ranah kebijakan itu kan Walikota,’’ imbuhnya. Anggota Dewan dari dapil Selaparang ini menangkap, bawa apa yang disampaikan Sekda tersebut, merupakan penguatan terhadap baperjakat. Dia melihat di beberapa OPD ada kejenuhan. Ismul mencontohkan tidak maksimalnya serapan anggaran Kesra. ‘’Ketika kita coba masuk, ternyata isinya orang-orang lama,’’ katanya. Ia khawatir, tidak maksimalnya serapan anggaran itu, karena mereka jenuh bekerja. Sehingga memang dibutuhkan adanya penyegaran pejabat. Dia tidak menampik memang ada banyak faktor yang menyebabkan tidak tercapainya serapan anggaran. ‘’Ada yang memang karena jenuh atau karena kompetensi SDM-nya,’’ demikian Ismul. Ditanya soal sikap komisi III terkait opsi bersurat yang ditawarkan Sekda, Ismul menjawab pihaknya akan melakukan rapat komisi terlebih dahulu. ‘’Karena biasanya kan kami tidak masuk ke ranah itu. Tetapi lebih pada menerima yang sudah jadi. Tapi kalau ada ruang itu, ya kita sesuaikan,’’ pungkasnya. (fit)
an, Pantai Gading jadi tujuan rekreasi masyarakat. Oleh karena itu, dengan kondisi cuaca seperti saat ini, masyarakat diimbau menjauhi pantai. Terkait pengamanan tahun baru, pihak kepolisian kata Martawang, akan menyisir lokasi – lokasi yang jadi tujuan wisata masyarakat. Termasuk mengatur arus lalulintas yang jadi titik kemacetan. “Polres Mataram sudah menyiapkan operasi Gatarin,” tambahnya. Ditambahkan, posko – posko pelayanan masyarakat seperti pusat kesehatan tetap siaga 24 jam. Selain itu, pimpinan OPD, camat dan lurah juga tetap diminta siaga. Pemkot Mataram terang dia, mengingatkan masyarakat agar mer-
(Suara NTB/cem)
NEGOSIASI - Tim gabungan bernegosiasi dengan pemilik bangunan yang melanggar aturan di Jalan Bung Karno, Pagutan, Kamis (27/12). Tim hanya memberikan teguran meskipun dua tahun melanggar aturan.
Pemkot Turunkan Tim Penertiban Bangunan
Mataram (Suara NTB) – Pemkot menurunkan tim untuk melakukan penertiban bangunan yang melanggar ketentuan. Tim gabungan terdiri dari Pengawasan Bangunan Dinas PUPR, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, TNI dan Polri. Fokus penertiban di jalan Bung Karno, Kelurahan Pagesangan Timur dan Pagutan. Alat berat disiapkan oleh Dinas PUPR sama sekali tidak difungsikan. Tim terlihat masih bernegosiasi dengan pemilik bangunan. Seperti toko di depan SMPN 7 Mataram. Pemiliknya sudah dua tahun diperingati. Tetapi, tim penertiban bangunan masih memberikan tenggang waktu 10 hari untuk membongkar sendiri. Abas, pemilik usaha kebugaran menolak membongkar bangunan miliknya. Alasannya, menunggu pemerintah menert-
ibkan secara serentak. “Sudah lama saya ditegur tapi ndak mau saya datang,” ucapnya ditemui, Kamis (27/12). Tim diakui Abas, memberikannya waktu selama 10 hari untuk membongkar bangunan miliknya. Tetapi bagian atap dibiarkan, karena tak mengganggu. ‘’Yang dibongkar cuma ini saja,” katanya sambil menunjukkan bangunan miliknya yang melanggar aturan. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Mataram, H. Irwan menambahkan, memang sejak lama telah pemilik bangunan. Seperti pemilik usaha kebugaran sejak dua tahun lalu. Pemiliknya tetap membandel. Pihaknya bisa saja membongkar paksa. Namun, kepala daerah meminta penertiban dilakukan secara persuasif. “Kalau saya mau saja bongkar kalau pemiliknya tidak datang. Ini sejak masa Dinas Tata Kota,” jawabnya.
Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh saat apel persiapan penertiban bangunan menyampaikan, penertiban bangunan dinilai penting untuk mengembalikan fungsi area publik. Dan, ini menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. “Ini adalah kewajiban kita bersama menentukan kota ini menjadi kota yang maju, kota yang religius dan berbudaya. Tentu memiliki pengertian yang sangat luas,” ujar Walikota. Dalam penertiban nantinya tim diminta tetap mengutamakan langkah persuasif. Dia menilai penertiban bangunan itu bukan kepentingan siapa – siapa, melainkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dipastikan Walikota, sebelum menertibkan bangunan khususnya fasilitas umum, Pemkot Mataram telah memberikan teguran ke warga. Mungkin saja, teguran tersebut tidak digubris. (cem/mhj)
Data Kependudukan
Dukcapil Jalin Kerjasama dengan OPD Mataram (Suara NTB) – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram, Kamis (27/12), menandatangani nota kesepahaman dengan sembilan organisasi perangkat daerah (OPD). Kerjasama ini berkaitan dengan pemanfaatan data kependudukan. Sembilan OPD yakni, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, RSUD, Dinas Kesehatan, Kecamatan Ampenan, Kecamatan Cakranegara dan Kecamatan Selaparang. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram, Chaerul Anwar menyampaikan, kerjasama pemanfaatan data kependudukan ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang persyaratan ruang lingkup dan tata cara pemberian hak akses serta pemanfaatan nomor induk kependudukan data kependudukan dan kartu tanda penduduk elektronik. Hal itu sesuai dengan instruksi Mendagri Nomor 470/837/SJ/
2018 tentang gerakan sadar administrasi kependudukan. “Kegiatan ini untuk menyamakan persepsi bagi pengambil keputusan di OPD, untuk penggunaan data penduduk semua keperluan. Dan, menguatkan tingkat koordinasi,” kata Chaerul, Kamis (27/12). Pasca penandatanganan MoU sambung dia, ditekankan ke pimpinan OPD,agar pemanfaatan data kependudukan khusus OPD pelayanan publik menggunakan data kependudukan sebagai dasar. Pengaplikasi data kependudukan ini kata mantan Kasat Pol PP ini, tahap penyempurnaan regulasi. Pihaknya akan membenahi melalui pendekatan bersama sembilan OPD. “Nanti sambil disempurnakan regulasinya,” tambahnya. Namun demikian, pemanfaatan data kependudukan tidak serta merta bisa dilaksanakan. Kata Chaerul, ada persyaratannya. Pertama, lembaga pengguna mesti bersurat ke Walikota untuk mendapat izin akses pemanfaatan data kependudukan. Kedua, izin dikeluarkan Waliko-
ta menjadi dasar pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan lembaga pengguna. Ketiga, naskah kerjasama perlu dikoordinasikan dengan Dirjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri. Keempat, naskah yang ditandatangani, Walikota sebelumnya harus bersurat ke Mendagri melalui Dirjen untuk permohonan akses warehouse. Terakhir, lembaga pengguna membentuk tim teknis yang melibatkan instansi terkait. Selanjutnya, pascapelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi. Walikota Mataram H. Ahyar Abduh mengapreasi perjanjian kerjasama tersebut. Kata dia, meskipun kegiatan itu bukan kemauaan pemerintah daerah, tetapi kerjasama penggunaan data kependudukan jadi ketentuan yang harus dilaksanakan oleh OPD. Kegunaannya memanfaatkan data untuk mendapatkan validasi dari lembaga berwenang, sehingga tidak ada lagi yang memanfaatkan data tidak valid. “Jadi, kalau ada data secara tidak resmi didapatkan berarti itu hoaks,” ucapnya. (cem)
Mataram (Suara NTB) Sekretariat DPRD Kota Mataram menggagas pembangunan tangga darurat dari lantai II ke lantai III dan sebaliknya. Pembangunan tangga darurat ini berangkat dari rentetan peristiwa gempa yang melanda Pulau Lombok sejak Juli lalu. Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma BS, SH., kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (27/12) mengungkapkan, terkait rencana pembangunan tangga darurat ini, pihaknya sudah menganggarkan untuk pembuatan gambar tangga darurat dimaksud pada APBD 2019. ‘’Untuk pembangunan tangga darurat ini kan biayanya besar. Ndak mungkin saya penunjukan langsung, itu harus tender. Sehingga harus bertahap. Jadi saya kira gambarnya dulu kita lihat. Jangan sampai asalasalan. Jangan sampai merusak estetika,’’ terangnya. Di lantai III ini, katanya, tidak hanya terdapat ruang sidang utama, tapi juga ruang kerja tiga pimpinan DPRD Kota Mataram. Sedangkan untuk menuju lantai III tidak terdapat tangga darurat. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan di tengah kondisi daerah yang rawan gempa. ‘’Makanya rencana kami di depan itu kami buatkan tangga darurat. Tapi itu nanti tergantung konsultan perencana,’’ katanya. Aria menyebutkan anggaran untuk
perencanaan tangga darurat ini sekitar Rp50 juta. Sedangkan untuk anggaran pembangunannya sendiri belum ditentukan. Karena menurut aturan, antara perencanaan dengan pembangunan harus dilakukan di tahun yang berbeda. ‘’Ini sekarang perencanaannya kita anggarkan di murni. Angka kan belum ke luar (RAB). Otomatis kan tidak bisa kita anggarkan pembangunannya. Kalau sekarang perencanaannya di murni lalu fisiknya di ABT, agak riskan kalau dia tender, bisa habis waktu. Kita memang tidak disarankan tender di ABT,’’ ungkapnya. Pascagempa, Sekretariat DPRD Kota Mataram telah melakukan perbaikan atas kerusakan beberapa item di gedung Dewan itu. ‘’Mungkin sekarang tinggal pengecatan saja,’’ imbuhnya. Bahkan awal tahun depan, pimpinan Dewan mengarahkan supaya rapat paripurna kembali dilakukan di ruang sidang utama yang berada di lantai III. ‘’Pimpinan ingin mengembalikan kondisi kebatinan anggota Dewan. Tetapi seandainya belum siap juga, kita gunakan lahan parkir u n t u k paripurna,’’ demikian Aria. (fit)
Lalu Aria Dharma BS
(Suara NTB/dok)
Antisipasi Kerawanan
Proyek Rehabilitasi Medik dan Gerbang Molor Mataram (Suara NTB) – Dua proyek, masing-masing rehabilitasi medik RSUD Kota Mataram dan gerbang di Lingkar Selatan milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, molor. Rekanan memiliki batas waktu sampai pukul 00.00 Wita tanggal 26 Desember untuk menyelesaikan pekerjaan. Faktanya, pekerjaan belum tuntas. Pantauan Suara NTB, proyek rehabilitasi medik belum keseluruhan kaca terpasang. Pekerja juga terlihat masih mengerjakan bagian partikel di dalam ruangan. Demikian pula, gerbang di jalan by pass lingkar selatan Kota Mataram juga masih dirakit. Seperti diketahui, gedung rawat inap dikerjakan rekanan dengan nilai kontrak Rp16,7 miliar lebih dari pagu anggaran Rp18,2 miliar. Sedangkan, gerbang di Lingkar Selatan dikerjakan dengan nilai kontrak Rp5,9 miliar lebih dari pagu anggaran Rp6 miliar. Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin
Tura mengakui keterlambatan tersebut. “Iya, batasnya sampai pukul 00.00 Wita kemarin malam,” kata Mahmuddin. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, rekanan diberikan waktu perpanjangan selama 50 hari kalender. Dengan konsekuensi dikenakan sanksi denda. “Denda keterlambatan 1:1.000 x sisa pekerjaan. Kalau dihitung sekitar Rp249.000 per hari,” sebutnya. Sementara Dirut RSUD dr. H. Lalu Herman Mahaputra mengatakan hal sama. Ia mengaku ada keterlambatan pengerjaan proyek. “Iya, paling telah satu atau dua hari,” ucapnya. Dia mengklaim, pekerjaan telah mencapai 100 persen. Karena, rekanan tinggal menyelesaikan pemasangan kaca dan membersihkan material tersisa. “Tinggal bersihkan materialnya saja,” klaimnya. Keduanya optimis jika pekerjaan tersebut bisa selesai. Karena, rekanan hanya finishing saja. (cem)
(Suara NTB/cem)
MOLOR - Proyek rehabilitasi medik RSUD Kota Mataram, merupakan satu dari dua proyek yang molor. Rekanan diberikan waktu selama 50 hari untuk menyelesaikan pekerjaan.
SUARA NTB Jumat, 28 Desember 2018
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
Penambang Ilegal Sekotong Disarankan Beralih ke Sektor Kelautan Terintegrasi Pariwisata Hal ini dikemukakan Sekretaris Camat Sekotong, L. Pardita Putra Utama. Ia turut mendampingi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi NTB bersama Satgas Pengawasan Peredaran Merkuri baru-baru ini. Penambangan ilegal di Sekotong telah berjalan sejak lama. Meski, kegiatannya berangsurangsur berkurang. Aktivitas penambangan ini menurutnya dapat menganggu sektor pariwisata di Sekotong yang saat ini gencar dipromosikan melalui tagline #SekotongMendunia. Apalagi dengan mulainya event-event di Mekaki. Penambangan ilegal ini, sejauh yang dipantau pemerintah
Kecamatan Sekotong, tersebar di tiga titik. Di Pelangan, Sekotong Tengah dan di Buwun Mas. Kegiatan ini menurutnya dapat ditekan, jika diperhatikan secara serius pemberdayaannya. L. Dita dijumpai di Mataram, Kamis (27/12) kemarin mengatakan, sebelumnya, konsep pemberdayaan yang dilakukan pemerintah daerah, dengan memberikan masyarakat sekitar kesempatan untuk memanfaatkan seluas 400-an hektar di kawasan sekitar. Lahan tersebut lalu dimanfaatkan oleh mereka yang melakukan penambangan untuk bercocok tanam dan berladang. “Lahan itu sekarang diambil kembali oleh pemerintah. Dulu-
nya sudah banyak yang memanfaatkan lahan ini. memang sih lahan tersebut lahan kehutanan,” ujarnya. L. Dita menambahkan, konsep pemberdayaan sebelumnya, pemerintah kecamatan menggiring penambang – penambang ini menjadi nelayan. Mereka diberikan bantuan. Konsep pemberdayaan ini menurutnya akan sangat efektif, bilamana dilakukan secara intensif. “Kita fokus penanganannya. Mereka harus betul-betul diberdayakan. kita fasilitasi kebutuhannya. Kita gerakkan mereka ke sektor kelautan perikanan, terintegrasi dengan sektor pariwisata. Saya pikir pelan-pelan mereka akan meninggalkannya (menambang),” demikian L. Dita seraya mengajak pihak-pihak terkait. Disamping itu, L. Dita juga menyarankan, pemberdayaan dapat dilakukan berbarengan dengan kegiatan penertiban dari hulu ke hilir oleh pihak-pihak
terkait. “Penertiban juga harus dilakukan. Misalnya, mereka mengaku membeli merkuri seperti membeli barang biasa. Artinya, dari sisi itu juga harus harus ditangani serius. Pada prinsipnya, kami di kecamatan siap mendukung apapun kebijakan winwin solution penambangan ilegal ini,” demikian L. Dita. Disisi lain, sebelumya, Dinas Perdagangan Provinsi NTB bersama tim terpadu Satgas Pengawasan Peredaran Merkuri dan Sianida Provinsi NTB menggelar razia peredaran merkuri pada pertambangan (emas) tanpa izin (PETI) di wilayah Kecamatan Sekotong. Dipimpin langsung kepala dinas, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si. Kegiatan yang sama juga dilakukan sebelumnya di Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa. Dari fakta lapangan, terindikasi aktivitas ini telah merusak lingkungan karena dilakunan
Tingkatkan ’’Capacity Building’’
BLK NTB Siapkan Diri Mengakselerasi Era Industri 4.0 Mataram (Suara NTB) Tahun 2018 memang belum ditutup secara resmi, tetapi yang pasti 2019 sudah di depan mata. Sebagai lembaga pelatihan kerja pemerintah provinsi, BLK NTB harus mampu menempatan diri di garda terdepan dalam mengupayakan terwujudnya tenaga kerja yang terampil, kompeten dan berdaya saing. Tantangan ke depan tidak lebih mudah, bahkan memasuki era industri 4.0 (teknologi berkembang supercepat) menjadi lebih spesifik. Selain berupaya memangkas gap supply and demand tenaga kerja di pasar kerja, ada misi yang lebih strategis yang dampak jangka panjangnya lebih signifikan yaitu mencegah apa yang disebut “reduce the potential risk of generation that occurs” mengurangi potensi risiko generasi yang tercecer, generasi yang harus terpental dari pusaran kemajuan pembangunan, sebagai akibat tidak memiliki keterampilan. Menghadapi tantangan besar itu tidak saja persoalannya pada kesiapan sarana dan prasarana, kesiapan SDM menjadi hal yang mutlak untuk mengakselerasikan perubahan zaman. BLK NTB menyadari, atas dasar itu, manajemen beserta jajarannya ibarat jantung organisasi yang harus selalu berdegup memompa darah kehidupan. Agar tetap prima, harus di tune up melalui rangkaian kegiatan out bond atau peningkatan capacity building dengan tema “bersatu kita teguh bercerai kita runtuh”. Setiap insan BLK NTB Disnakertrans Provinsi NTB yang telah all out melaksanakan tugas tahun 2018 perlu dibang-
(Suara NTB/bul)
Kegiatan peningkatan capacity building kelurga besar BLK NTB Disnakertrans NTB kitkan kembali gairahnya melalui kegiatan olahraga out door, game, simulasi, dan sejenisnya di kehijauan alam pedesaan yang asri. Sehingga mampu merefresh kembali jiwa raga menjadi segar kembali. Out bond BLK NTB ini dilaksanakan pada minggu ketiga Desember 2018. Dari kegiatan ini, insan BLK NTB diingatkan akan pentingnya motto sebagai “jembatan menuju sukses”. Dimana falsah jembatan adalah dari bagian terkecil sampai yang terbesar masing-masing sudah punya peran, fungsi dan tanggung jawab yang sama-sama penting bagi kemaslahatan. “Tidak boleh ada yang merasa paling penting dengan menganggap yang lain kurang penting. Egoisme pribadi, kelompok, seksi harus disingkirkan jauh-jauh diganti dengan semangat persatuan, kebersamaan dan harmonisasi menuju sasaran yang telah ditetapkan,” demikian Kepala BLK NTB, Dra. Hj. Wilujeng me-
nyiratkan makna kegiatan tersebut. BLK NTB memiliki visi mengupayakan terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, beriman dan berdaya saing. Dengan misi, meningkatkan kompetensi dan keterampilan kerja peserta pelatihan melalui berbagai program pelatihan dengan memanfaatkan sarpras yang tersedia. Membangun kemitraan dengan dunia industri dalam rangka mendekatkan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Serta Memberikan pelayanan informasi pasar kerja melalui kios 3 in 1 dalam rangka pemanfaatan tenaga kerja. Era industri 4.0 telah di depan mata. Menghadapi itu, kata Hj. Wilujeng, persiapan teknis dan non teknis sangatlah penting. Karena itu, BLK NTB secara teknis akan menambah paket kegiatan tahun 2018 sebanyak 73 paket, pada tahun 2019 menjadi 89 paket. Termasuk program pelatihan mobile training. Langsung uji kompeten-
si oleh Asesor yang tergabung pada LSP2 BLK Surabaya. Untuk meningkatkan passing grade, alumni BLK NTB akan diikutkan pelatihan lanjutan sistem boarding (menginap) selama 2 bulan, dan untuk kejuruan TIK (teknologi informasi/komputer) dan kejuruan listrik di UPTP BLK Bekasi. Kejuruan Garmen di UPTP BLK Semarang. Tentunya melalui tes terlebih dahulu, gratis, seluruh biaya ditanggung oleh kementerian Tenaga Kerja. Untuk kejuruan las, program boardingnya bertempat di UPTP BLK Serang Banten. BLK NTB melaksanakan beberapa program pelatihan. Diantaranya, TPHP (tehnologi hasil pertanian), TIK, Garmen, Las, Otomotif roda 2, Otomotif roda 4, Listrik (Audio video, Teknisi AC, Pemasangan instalasi otomasi listrik industri), Perhotelan, Bisman (bisnis manajemen), Program Bahasan Inggris, Akutansi, Pelayanan Pelanggan. (bul/*)
Bangun 776 BTS LTE Baru, Telkomsel Siapkan Kapasitas ’’Bandwidth’’ hingga 4,2 Tbps Mataram (Suara NTB) Mengantisipasi lonjakan trafik layanan yang umumnya terjadi pada periode Natal hingga Tahun Baru, Telkomsel telah memperkuat seluruh elemen jaringannya. Sebanyak 88 unit compact mobile base station (Combat) atau mobile BTS dikerahkan di titik-titik dengan trafik komunikasi terpadat untuk menjamin kenyamanan pelanggan menggunakan layanan komunikasi. Selain itu secara khusus, Telkomsel membangun 776 base transceiver station (BTS) multi-band Long Term Evolution (LTE) baru dengan menyiapkan kapasitas bandwidth hingga 4,2 Tbps di seluruh Indonesia untuk menghadirkan layanan yang berkualitas dengan kapasitas yang memadai. Optimalisasi jaringan dilakukan di 628 titik yang diprediksi menjadi pusat keramaian publik pada periode liburan Natal dan Tahun Baru, seperti alunalun, objek wisata, stasiun, terminal, ruas jalan tol, mall dan pusat perbelanjaan. Telkomsel juga telah mengantisipasi kenaikan trafik data dan pengamanan jaringan di lokasi infrastruktur baru seperti jalur tol dan bandara yang sudah beroperasi. Dari seluruh titik tersebut, 13 lokasi yang menjadi prioritas utama pengamanan jaringan adalah Lapangan Merdeka (Medan), Engku Putri (Batam), Benteng Kuto Besak (Palembang), Ancol (Jakarta), Summarecon Mall (Serpong), Kebun Raya Bogor, Pangandaran (Ciamis), Malioboro (Yogyakarta), Wisata Pemandian Gumul (Kediri), Pantai Kuta (Bali), Lapangan Merdeka (Balikpapan), Megamas Mall (Manado),
(Suara NTB/ist)
Telkomsel perkuat seluruh elemen jaringannya untuk mengantasipasi lonjakan trafik layanan pada Natal hingga Tahun Baru, serta penawaran seru program akhir tahun. Lapangan Merdeka (Ambon). Khusus mall dan pusat perbelanjaan, Telkomsel telah mengoptimalkan jaringan 4G untuk mengantisipasi lonjakan trafik data di 49 titik. Direktur Network Telkomsel Bob Apriawan menjelaskan, momen Natal dan Tahun Baru Telkomsel telah meningkatkan kualitas dan menambah kapasitas jaringan untuk memastikan kondisi jaringan tetap prima sehingga pelanggan selalu nyaman berkomunikasi selama menikmati waktu liburannya, bahkan pada kondisi trafik paling padat sekalipun. “Kami juga secara rutin terjadwal melakukan uji jaringan, khusus untuk wilayah yang diprediksi menjadi pusat keramaian kami juga telah melakukan optimalisasi jaringan. Sehingga penggunaan layanan data yang biasanya dimanfaatkan pelanggan untuk mengunggah foto atau video pada aktivitas pergantian tahun dijamin kelan-
carannya,” terangnya. Pada puncak periode Natal dan Tahun Baru kali ini, trafik layanan data atau payload diperkirakan meningkat 20% dibandingkan hari biasa. Kenaikan trafik layanan data ini akan didominasi oleh trafik layanan video sebesar 31%. Di sampimg itu pelanggan memanfaatkan layanan data untuk berkomunikasi dan berinteraksi melalui layanan media sosial, pesan instan, mendengarkan musik secara streaming, serta bermain online games. Selain layanan data, trafik layanan SMS juga diprediksi mengalami kenaikan lebih dari 0,5% pada periode ini. Berbanding terbalik dengan layanan data dan SMS, trafik layanan suara diperkirakan cenderung menurun tipis, sekitar 1,4% dibandingkan hari biasa. Dari sisi pelayanan pelanggan, Telkomsel telah menyiagakan 592 Mobile GraPARI (MoGi) dan 3.779 outlet Siaga
yang menyediakan kartu perdana, layanan isi ulang pulsa, serta aktivasi berbagai layanan digital. Pelanggan pun bisa memperoleh layanan di sekitar 428 GraPARI Siaga di seluruh wilayah Indonesia. Bagi pelanggan yang terbiasa menggunakan layanan pesan instan, layanan self-service GraPARI Virtual siap berinteraksi secara langsung untuk menjawab berbagai permintaan informasi seputar produk dan layanan Telkomsel selama 7 x 24 jam yang dapat diakses melalui LINE, Facebook Messenger, dan Telegram. Pada periode Desember 2018 hingga Januari 2019, Telkomsel juga menggelar beberapa program yang khusus dihadirkan untuk pelanggan. Diantaranya adalah Pesta Akhir Tahun dengan membeli paket dan menukar Telkomsel Poin yang berhadiah Samsung J4, Yamaha NMAX, Honda HRV, hingga Mercy CLA. Selain itu juga ada program Paket Data Deal 25 Gb, Paket Smartphone TAU Lite 6, serta Main Game Seru dengan bertransaksi di GooglePlay berhadiah langsung paket data 500Mb. Info selengkapnya mengenai program-program ini dapat diakses melalui website resmi Telkomsel www.telkomsel.com dan aplikasi MyTelkomsel. Secara keseluruhan, untuk melayani kebutuhan komunikasi pelanggan pada momen Natal dan Tahun Baru ini, Telkomsel telah menggelar lebih dari 184.000 BTS di seluruh Indonesia hingga penjuru Nusantara. Lebih dari 51.000 eNode B (BTS 4G) di lebih dari 500 kota kabupaten juga disiagakan untuk memaksimalkan kenyamanan pelanggan dalam layanan data. (bul)
dengan proses yang tidak sesuai standar. Terutama manajemen pengelolaan limbahnya. Hj. Selly mengatakan, upaya yang dilakukan pemerintah provinsi, mengimbau distributor B2nya untuk tidak menjual merkuri sembarangan, melakukan pengawasan terus – menerus. Ia juga menawarkan, khusus untuk penambangan di Sekotong, karena didapat keterangan masyarakat kegiatan tersebut cukup membantu perekonomiannya. Harus dilakukan konsorsium dengan perusahaan penambang legal yang ada di Sekotong. Dengan manajemen pengelolaan yang baik dari hulu hingga hilirnya, Hj. Selly mengatakan kegiatan penbambangan ini dapat ditertibkan untuk menekan kerusakan lingkungan yang lebih parah. Apalai persoalan lingkungan ini menjadi perhatian cukup serius pemerintah provinsi menangananinya. (bul)
L. Pardita dan Hj. Selly usai melakukan pengawasan PETI di Sekotong baru baru ini. (Suara NTB/bul)
Cegah Pekerja Anak di Lombok, Sampoerna Gelar Kompetisi dan Festival Rumah Pintar Selong (Suara NTB) Sebagai wujud mencegah dan meminimalisir keterlibatan anak-anak dalam perkebunan dan pengolahan tembakau, PT. HM Sampoerna Tbk (Sampoerna) secara konsisten melaksanakan program “Rumah Pintar” di NTB sejak tahun 2016. Rumah Pintar ini merupakan program layanan bagi anak-anak usia 7-18 tahun (SDSMA) dengan kegiatan positif dan edukatif. Program ini juga merupakan upaya Sampoerna mendukung kebijakan pemerintah mencapai “Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022”. Sebagai puncak rangkaian kegiatan, Sampoerna menggelar kompetensi anak di Becingah Loteng pada 26 Desember 2018 bermitra dengan Koalisi Perempuan Indonesia dan Festival Rumah Pintar di Selong, Lotim pada, Kamis (27/12) bermitra dengan Transform. Kedua acara tersebut bertujuan untuk menampilkan hasil pembelajaran dan keterampilan anak-anak yang beraktivitas di Rumah Pintar dalam rangkan memotivasi serta menjauhkan mereka dari aktivitas di ladang tembakau. Hadir pada acara tersebut, Sekda Lotim, H. Rohman Farly, Kadis Dikbud Lotim, Lalu Suandi, kelompok rumah pintar dan tamu undangan lainnya. Kepala Hubungan Daerah dan CSR Sampoerna, Ervin Laurence Pakpahan menjelaskan bahwa pada tahun 2018 terdapat 22 Rumah Pintar di berbagai wilayah di NTB. Dari jumlah itu, 8 Rumah Pintar bermitra dengan Koalisi Perempuan Indonesia dan 14 Rumah Pintra bermitra dengan Lembaga Transform. Kedua acara puncak dilaksanakan untuk menampilkan keter-
(Suara NTB/yon)
CINDERAMATA - Penyerahan cinderamata oleh Sekda Lotim, H. Rohman Farly kepada pihak PT. HM. Sampoerna pada acara puncak Festival Rumah Pintar bertempat di lapangan Sakra Lotim, Kamis, (27/12).
ampilan anak-anak selama mengikuti kegiatan belajar di Rumah Pintar. Ajang tersebut diharapkan dapat memberi motivasi bagi anak-anak untuk secara aktif terlibat kegiatan yang sesuai dengan usianya. Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia NTB, Selly Ester B Sembiring, menyebutkan berdasarkan data Transform, program Rumah Pintar telah menjadi tempat bermain dan belajar bagi 7.037 anak atau 74 persen dari total jumlah anak-anak di 14 desa. Sehingga mereka tidak menggunakan waktu luangnya untuk kegiatan di ladang tembakau. Daerah yang dipilih untuk lokasi program yakni desa penghasil tembakau, diantaranya, Desa Padamara, Stanggor, Jantuk, Kabar, Rumbuk dan Sukadana. Selanjutnya, Desa Montong Baan, Sakra Selatan, Gelanggang, Bungtiang, Senyiur, Batu Putik, Sepapan, dan Jerowaru. Direktur Lembaga Transform, Suyono, menambahkan, dari hasil evaluasi yang dilakukan. Program tersebut mampu mengubah kebiasaan dari 74 persen anak-anak yang dulunya turut beraktivitas di kebun tembakau setelah pulang
sekolah. Saat ini, anak-anak lebih memilih untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Sekda Lotim, H. Rohman Farly, sangat mengapresiasi PT.HM. Sampoerna yang sudah mendidik pelajar di Lotim untuk mengasah bakatnya melalui Rumah Pintar. Apabila keterampilan anak menunjukkan profesionalitasnya. Maka akan terwujud generasi-generasi yang unggul, seperti penguasaan Bahasa Inggris dan kemampuan teknologi melalui rumah pintar di samping PT.HM Sampoerna membedah dengan mengakomodir potensi tembakau yang ada di Lotim. Kadis Dikbud Lotim, Lalu Suandi, sangat mengapresiasi program Rumah Pintar yang dilaksanakan oleh PT. HM Sampoerna dan Transform. Menurutnya, melalui kegiatan ini dapat diketahui bakat anak-anak khususnya di Kabupaten Lotim. Apabila program ini dimanfaatkan, masingmasing anak yang masuk ke Rumah Pintar akan terus berkembang dan tidak bekerja yang dapat mengancam keselamatannya. “Melalui kegiatan ini, maka tercipta generasi-generasi yang unggul,” ungkapnya. (yon) (Suara NTB/yon)
Mataram (Suara NTB) Aktivitas penambangan liar di Sekotong, Lombok Barat sebetulnya bukan cerita baru. Kegiatan ini sebetulnya dapat dihentikan, asal pemerintah daerah melakukan pemberdayaan secara intensif.
FOTO BERSAMA - Foto Bersama Sekda Lotim, H. Rohman Farly bersama pihak PT. HM. Sampoerna dan pejabat dari Kemenaker. Kamis, 27 Desember 2018
SUARA NTB Jumat, 28 Desember 2018
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Prediksi Penurunan Kemiskinan Siap Sibukkan Komisi DIAKUI atau tidak, citra lembaga DPRD Lombok Utara di mata masyarakat sedang diuji. Sejauh mana lembaga ini mampu mengawal aspirasi masyarakat maupun pelaksanaan program kegiatan SKPD. Meski tidak ada penilaian resmi terhadap “rapor” anggota Dewan atau rapor institusi DPRD KLU, namun ketergantungan lembaga DPRD kepada segelintir orang belum hilang. Figur-figur lama masih cukup dominan dalam mengkritisi, menyarankan atau bahkan memberi solusi setiap persoalan (hearing) warga. Se(Suara NTB/ari) dangkan sebagian yang H. Burhan M Nur lain, lebih dominan untuk menjalankan aktifitas dewan menurut aktivitas rutinitas. Menyikapi persoalan itu, Ketua DPRD KLU, H. Burhan M. Nur., mengakui akan memperbaiki kinerja Dewan. Meskipun masa jabatan DPRD KLU tersisa 9 bulan lagi. Mantan Wakil Ketua II DPRD KLU periode 2009- 2014 ini tak menyangkal, di mana lembaga DPRD Lombok Utara memang dikesankan masih kurang bersinergi. Komisi yang satu lebih (dominan) sibuk dari komisi yang lain. Lembaga DPRD juga dianggap belum maksimal dalam melakukan tugas controlling. Hal itu bisa saja dikarenakan tidak adanya jadwal kunjungan dalam daerah, maupun belum berjalannya evaluasi Komisi-komisi ataupun alat kelengkapan Dewan lain oleh pimpinan DPRD. “Mulai Januari 2019 kita coba ubah. Kita susun terjadwal, mulai di masa sidang pertama 2019 dikhususkan untuk kegiatan komisi dalam daerah,” katanya. Analisa koran ini, kunjungan komisi dalam daerah tak banyak dilakukan terkecuali oleh Komisi I. Komisi III hanya turun beberapa kali, namun tidak melibatkan semua anggota. Namun bagi Burhan, kunjungan anggota DPRD tidak terpaku pada agenda institusi saja. Sebagai jabatan politik, anggota DPRD lebih cenderung turun ke masyarakat sesuai kepentingan politik yang melekat pada masing-masing anggota dewan. Hanya saja, pada posisi itu, disuarakannya aspirasi masyarakat secara parsial oleh anggota tidak banyak memberi dampak politis bagi masyarakat itu sendiri. Burhan berharap, setiap anggota DPRD nantinya bisa berjalan bersama secara kompak dalam menyerap aspirasi masyarakat ataupun saat mengontrol kegiatan fisik di lapangan. Kegiatan-kegiatan Komisi dalam daerah agarbl bisa diikuti oleh seluruh anggota Komisi tanpa terkecuali. “Nanti kami pimpinan yang buatkan schedule (jadwal). Ketua Komisi nanti yang mengontrol dan menyerahkan laporannya sebagai bentuk tanggungjawab moril kepada pimpinan DPRD,” ujarnya. Di setiap kunjungan komisi dalam daerah yang dijadwalkan, Pimpinan DPRD nantinya akan mengevaluasi. Ia akan melihat, siapa saja anggota-anggota Komisi yang tidak hadir dan atas alasan apa tidak terlibat dalam agenda resmi Komisi yang diatur pimpinan DPRD. “Pendamping Komisi saat turun lapangan juga harus kita tahu, karena dialah yang nantinya banyak berkomunikasi dengan SKPD yang dituju. Tidak mungkin DPRD yang harus nelpon kepala SKPD bahwa hari ini tujuannya ke mana,” jelasnya. Sebagai wujud pertanggungjawaban ke masyarakat, agenda Dewan itu juga akan dipublikasikan melalui keterlibatan unsur media massa. Ia mewajibkan, setiap Komisi menyertakan jurnalis dalam kunjungannya. “Wartawan harus ada saat mereka turun. Supaya masyarakat mengetahui apa saja sikap politik Dewan terhadap suatu program,” tandasnya. (ari)
Lotim Tetapkan Target Tak Terlalu Optimis
Selong (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lotim, Kamis (27/12) kemarin Melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk lima tahun ke depan. Sesuai visi dan misi Bupati mewujudkan Lotim Adil, Sejahtera dan Aman. Semua program yang dirancang lima tahun ke depan bermuara pada upaya penurunan kemiskinan. Diterangkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim Achmad Dewanto Hadi, saat rancangan awal RPJMD disusun belum ada publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) terkait angka kemiskinan terakhir. Digunakan terakhir 18,28 persen. “Kita akan segera melakukan penyesuaian,” ucapnya.
Terakhir diketahui angka kemiskinan di Lotim tersisa 16,55 persen. Terjadi penurunan cukup ekstrim antara 2017 ke tahun 2018 sebesar 1,73 persen sesui rilis dari BPS. Lonjakan penurunan ekstrim disebut tidak dijadikan dasar. Akan tetapi melihat fakta selama kurun waktu lima tahun terakhir. Data sejak tahun 2013 sampai dengan 2018 rata-rata penurunan 0,5 persen. Pada periode Gubernur sebelumnya, muncul
kesepakatan akan dipasang target penurunan 2 persen pertahun. Akan tetapi, target tersebut tidak pernah terwujud. Tidak diinginkan hal itu terulang sehingga dipasang target tidak terlalu optimis. “Kita pasang target moderat saja,” urainya. Target moderat ini dinilai akan lebih aman. Pasalnya, kalau penurunannya nanti tinggi maka akan menjadi keuntungan buat daerah. Khawatirnya akan terjadi kenaikan ekstrim. “Penu-
runan 2017-2018 sebesar 1,73 persen memang terjadi anomali karena terlihat sangat ekstrim, awalnya kami tidak percaya tapi melihat pembanding daerah lain ada juga yang tinggi sehingga penurunan 1,73 persen ini bisa dipertanggungjawabkan,” imbuh Dewanto Hadi. Data tahun 2018 ini diprediksi memang akan terjadi kenaikan kemiskinan melihat situasi gempa yang melanda. Akan tetapi fakta hasil data dari BPS justru mengalami penurunan. Data Provinsi NTB saja 14,5 persen terjadi prediksi naik namun justru ditemukan turun. Musrenbang RPJMD 20192023 dipasang target penurunan kemiskinan Lotim tersisa 15,01
persen. Dokumen musrenbang yang dibahas sesuai amanah UU 86 tahun 2017 ini sudah dilaksanakan Bappeda Lotim sesuai dengan tahapannya. Sejak pelantikan pimpinan daerah sudah selesaikan naskah teknokratik. Begitu kepala daerah dilantik buat rancangan awal dan difinalisasi rancangan awal. Rancangan awal tersebut segera akan disampaikan ke DPRD Lotim untuk dibahas Raperda RPJMD 2019-2023. “Waktu kita sampai dengan Maret 2019 mendatang, enam Bulan pasca pelantikan kepala daerah akan diselesaikan. Dalam rancangan awal di setting waktu lima tahun tentang prioritas,” paparnya. (rus)
Rampung, Data Penerima Jadup KLU 233.541 Jiwa Tanjung (Suara NTB) Dinas Sosial PPPA Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah merampungkan data calon penerima bansos jaminan hidup (Jadup) untuk korban bencana dari Kementerian Sosial. Tercatat jumlah calon penerima yang diusulkan sebanyak 74.374 KK atau sekitar 233.541 jiwa. Data itu sendiri sudah dikirim oleh Dinsos PPPA pada Rabu (26/12) lalu. Kepala Dinsos PPPA KLU, Hadari, SP., kepada wartawan Kamis (27/12) mengatakan data calon penerima Jadup telah selesai dicetak dalam bentuk hardcopy. Bundelan data ini kemudian akan diangkut ke Jakarta untuk diajukan ke Kemensos RI. “Data Jadup ini baru selesai, bayangkan sebanyak ini yang harus kita cetak. Dan ini sifatnya susulan, karena data softcopynya sudah kita kirimkan pada tanggal 13 Desember lalu,” ujar Hadari. Diakuinya, banyak kesan bahkan penilaian miring yang menyebut Dinsos relatif lelet dalam menghimpun data. Namun ia mempertegas, bahwa pihaknya sudah bekerja keras sejak Jadup
digaungkan oleh pemerintah. Pihaknya tidak langsung menginput data, seiring keluarnya surat - surat kementerian pusat yang mengatur Jadup. Tidak hanya itu, kesan bahwa data dihimpun terlambat tidak lepas dari banyaknya korban terdampak gempa. Seluruh warga di 5 kecamatan di KLU terdampak, sehingga harus didata secara valid. Berbeda dengan Lobar dan Lotim dengan dampak lebih sedikit, sehingga mereka bisa lebih cepat bekerja dan mengusulkan data. Hadari merinci, data calon penerima Jadup di 5 kecamatan di KLU terdiri dari, sebanyak 18.256 kepala keluarga (KK) atau sekitar 53.370 jiwa di Kecamatan Bayan, Kecamatan Kayangan dengan 13.350 KK atau sejumlah 44.565 jiwa, Kecamatan Gangga sebanyak 14.163 KK atau 45.945 jiwa. Selanjutnya di Kecamatan Tanjung berjumlah 16.954 KK atau sekitar 51.553 jiwa, serta di kecamatan Pemenang dengan jumlah calon penerima sebanyak 11.651 KK atau sekitar 38.108 jiwa. “Alhamdulilah ini berkat kegigihan teman-teman di Dinas. Saat
menghimpun data kita tidak bekerja sendiri, tapi melibatkan Kadus, Kades hingga Camat,” jelasnya. Dikatakannya, data calon penerima Jadup yang dihimpun telah sesuain permintaan Kementerian. Data mencakup nama, alamat dan lain sebagainya yang berkenaan dengan data diri warga. Bansos Jadup ini sendiri akan dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui APBN 2019. Sesuai ketentuan, setiap korban bencana akan memperoleh Rp 10 ribu per hari selama 3 bulan. “Yang paling penting data calon penerimanya masuk di Kementerian sosial dan BNPB, maka dari itu data yang akan dikirim itu dua rangkap,” imbuhnya. Usai data ini masuk ke dua lembaga itu, maka lembaga tadi berkoordinasi dengan Kementrian Keuangan untuk menyiapkan dana melaui APBN. “Data yang kita ajukan itu tidak selesai begitu saja, tapi nanti Kementrian akan turun lagi verifikasi. Bappeda KLU juga kita berikan data ini, tujuannya apakah nanti ada sharing anggaran dari APBD untuk warga,” tandasnya. (ari)
(Suara NTB/ari)
Data Penerima Jadup KLU sebanyak 233.541 Jiwa
SUARA NTB Jumat, 28 Desember 2018
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Sejumlah Proyek di Lobar Molor Minta Solusi Terbaik PEMERINTAH Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berharap bisa segera bertemu dengan Pemprov NTB, guna membahas tindak lanjut terkait keberadaan aktivitas tambang emas ilegal di Gunung Prabu Desa Prabu. Dengan begitu diharapkan bisa ditemukan pola dan cara penanganan yang terbaik. ‘’Kita ingin ada solusi terbaik dari persoalan tambang ini. Untuk itu, perlu pemerintah kabupaten dengan provinsi bertemu dan membahas persoalan ini. Su(Suara NTB/dok) paya kita satu persepsi,’’ teH. M. Suhaili, FT gas Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT., kepada wartawan, Kamis (27/12) kemarin. Ia menjelaskan, Pemkab Loteng dalam hal ini tentu tidak bisa bertindak sendiri menyelesaikan persoalan tambang emas ilegal tersebut. Harus ada juga keterlibatan pemerintah provinsi. Mengingat kewenangan soal pertambangan itu ada di tangan pemerintah provinsi. ‘’Tapi kalau kemudian pemerintah provinsi tidak juga mau bersikap, tidak masalah kita yang bertindak sendiri,’’ tegasnya. Karena bagaimana pun secara aturan, aktivitas tambang emas di wilayah tersebut tidak dibolehkan. Tetapi karena yang menambang di kawasan tersebut masyarakat di daerah ini, kebijakan yang diambil tentu tidak bisa asal ambil. Harus ada solusi dan jalan tengahnya. Supaya masyarakat tidak rugi, karena mata pencahariannya hilang akibat area tambang ditutup. ‘’Sekarang tambang emas ilegal ini kita tutup. Masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari tambang mau diapakan setelah itu? Hal inilah yang harus dipikirkan,’’ ujar Suhaili. Sehingga penting pemerintah kabupaten dan provinsi bertemu. Membahas langkah dan kebijakan apa yang diambil. Supaya semua pihaknya sama-sama enak. Tidak ada yang kemudian merasa dirugikan. Yang kemudian berujung konflik. Disinggung kapan penertiban akan dilaksanakan, Suhaili mengaku tahapannya sudah mulai. Dimulai dengan pendataan jumlah penambang dan pihak-pihak mana saja yang terlibat. Kalau itu sudah jelas, baru kemudian bisa diformulasikan kebijakan apa yang akan diambil. Tapi yang pasti, akan ada pembinaan bagi masyarakat eks pelaku tambang. Terpisah, Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos. M.Si., menambahkan, pihaknya sudah merencanakan akan bertemu dengan pemerintah provinsi bulan depan untuk membahas persoalan ini. ‘’Kemungkinan kita yang akan mengundang. Tapi tidak menuntup kemungkinan pihak provinsi yang mengundang. Yang jelas kita akan bertemu membahas soal tambang emas ilegal Gunung Prabu ini,’’ terangnya. Menurutnya, sebagai pemegang kewenangan pemerintah provinsi harus terlibat dalam penyelesaian tambang emas ilegal tersebut. Harapannya, dengan keterlibatan pemerintah provinsi upaya penyelesaian tambang emas ilegal tersebut bisa benar-benar maksimal. (kir)
96 Kades Hasil Pilkades Serentak Dilantik Praya (Suara NTB) Sebanyak 96 kepala desa (Kades) terpilih hasil gelaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Kamis (27/12) kemarin, diambil sumpah jabatannya. Ditambah pejabat Kades antar waktu Desa Bleke Praya Timur. Sehingga total ada 97 kades yang diambil sumpah jabatanya. Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT., memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan para kades tersebut, bertempat di bencingah Adiguna Praya. Pada kesempatan tersebut, Bupati Loteng, mengingatkan kepada para kades akan hakekat sebagai kades ialah pelayan masyarakat dan abdi negara. Untuk itu, para kades diminta agar bersungguh-sungguh menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat. “Ingat sumpah yang anda (Kades,red) sudah ucapkan. Itu bukan hanya disaksikan oleh masyarakat tapi juga Tuhan yang maha kuasa,” tegasnya. Dikatakanya, dalam menjalankan tugasnya ke depan para kades juga diminta tetap rendah hati dan tidak sombong. Semua elemen masyarakat di desa harus dirangkul dengan baik. Dengan begitu, jalannya pembangunan di desa bisa berjalan dengan baik. Bahwa sekecil apapun peran elemen masyarakat didesa, harus bisa diakomodir. Pada kades hendaknya meninggalkan pola-pola politik balas dendam. Karena politik semacam itu tidak akan pernah mendatangkan kebaikan. Justru kemudaratan, bukan hanya bagi kades semata tapi juga desa secara lebih luas. “Kalau ada aparat desa yang pada Pilkades lalu, punya pilihan berbeda. Jangan langsung diberhentikan dan diganti dengan yang baru. Pola itu tidak baik,’’ ujar Suhaili mengingatkan. Lebih baik dirangkul, karena secara pengalaman aparat desa tersebut lebih berpengalaman. “Kalau kita mengangkat aparat desa yang baru. Akan butuh waktu lama untuk penyesuain. Lebih baik maksimalkan yang sudah ada. Jangan kemudian hanya karena ada dendam politik kemudian langsung diberhentikan dan diganti begitu saja,” tambahnya. Terkait gelaran Pilkades serentak sendiri, mantan Ketua DPRD NTB melihat secara umum berjalan aman dan lancar. Kendati sempat ada gejolak di beberapa desa, namun secara umum sudah berjalan sesuai apa yang diharapkan. Karena bagaimanapun juga dalam kontestasi politik, pasti ada saja riak-riak kecil. Dan, itu satu hal yang wajar dan biasa terjadi dimanapun. Namun yang paling penting dalam hal ini bahwa Pilkades yang baru lalu telah memberikan satu bukti. Bahwa masyarakat Loteng sudah sangat dewasa dalam berdemokrasi. Itu bisa dilihat dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkades. ‘’Ke depan hal-hal baik yang diperoleh dalam pelaksaan Pilkades yang baru lalu, diharapkan bisa terus dipertahankan. Demi kemajuan bersama,’’ harap Ketua DPD I Partai Golkar NTB ini. (kir)
(Suara NTB/kir)
LANTIK - Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT., melantik kades baru di Bencingah Adiguna Praya, Kamis (27/12) kemarin.
Kontraktor Dijatuhi Sanksi Denda Giri Menang (Suara NTB) – Sejumlah proyek fisik di Lombok Barat (Lobar) dipastikan molor. Proyek ini molor lantaran proses pembangunan terganggu dampak gempa. Pemda Lobar pun telah menjatuhkan sanksi denda kepada rekanan yang mengerjakan proyek tersebut. Rekanan masih punya waktu di masa perpanjangan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Jika tidak mampu diselesaikan juga maka rekanan terancam dijatuhkan sanksi pemutusan kontrak hingga di-blacklist. Sejumlah proyek yang molor diantaranya dua proyek puskesmas pada Dinas Kesehatan, masing-masing Puskesmas Penimbung dan Perampuan. Pantauan Suara NTB, proyek Puskesmas Perampuan yang dibangun di Desa Perampuan, sebagian pengerjaan proyek belum beres. Seperti pada bagian lobi depan masih belum selesai. Demikian juga bagian dalam gedung masih dilakukan finishing. Sesuai papan pengumman proyek yang terpasang di lokasi, proyek ini bernilai Rp3,9 miliar dengan kontrak tertanggal 3 Mei 2018 dan masa waktu pengerjaan 194 hari. Kepala dinas Kesehatan Lobar H Rachman Sahnan Putra yang dikonfirmasi terkait progres proyek puskesmas yang molor tersebut mengatakan, dua proyek puskesmas tersebut molor dari kontrak disebabkan dampak gempa dan kendala non teknis di lapangan. Selama dua bulan lebih proyek ini pengerjaan
molor, sehingga diperpanjang. ‘’Intinya proyek ini molor, kita kenakan denda,’’ jelas Rachman. Sanksi yang dijatuhkan berupa denda. Semua rekanan jelasnya dijatuhkan sanksi denda tersebut. Diakui sejumlah faktor non teknis juga menjadi penghambat. Ia menargetkan akhir Desember ini pengerjaan puskesmas ini selesai. Setelah proyek selesai, barulah dilakukan relokasi pelayanan puskesmas paling lambat awal tahun depan. ‘’Saya berhitung tanggal 30 Desember harus sudah selesai,’’tegas Rachman. Kalaupun proyek ini tidak selesai juga hingga tahun depan, maka tetap diberikan sanksi denda kepada rekanan. Sementara itu, Kabag Administrasi Pembangunan dan ULP Setda Lobar Heri Ramadhan, M,Si mengatakan, terdapat lima paket proyek yang molor pengerjaannya hingga akhir tahun. Beberapa proyek tersebut tersebar di Dinas Kesehatan diantaranya Puskesmas Penimbung dan Perampuan serta Dinas PUTR. Menurutnya secara aturan rekanan tidak salah mengerjakan proyek terlambat mengingat dampak gem-
(Suara NTB/her)
MOLOR - Proyek Puskesmas Perampuan ini pengerjaannya molor dari kontrak yang telah ditetapkan. pa beberapa bulan lalu. ‘’Tapi rekanan tetap dijatuhkan sanksi denda. Dan hal ini juga jadi catatan bagi rekanan nanti saat memasukkan penawaran,’’ kata Heri. Untuk proyek-proyek terlambat jelas dia, sudah diberikan addendum selama satu bulan. Namun setelah diberikan addendum, proyek ini belum juga diselesaikan oleh rekanan sehingga secara aturan dijatuhkan sanksi denda bagi rekanan.
Rekanan diberikan kesempatan selama 50 hari untuk menyelesaikan pekerjaan dengan konsekuensi denda. ‘’Jika selama 50 hari proyek belum selesai juga maka jaminan pelaksanaan 5 persen dicairkan ke kas negara dan putus kontrak serta terancam di-blacklist,’’ tegasnya. Pihaknya akan melihat selama 50 hari ke depan. Jika rekanan tidak bisa juga menyelesaikan proyek maka Pemda akan melakukan pe-
mutusan kontrak dan memblacklist rekanan tersebut. Semua ketentuan ini jelasnya tertuang dalam kontrak, sehingga mau tidak mau rekanan harus mengikuti. Ia menambahkan proyek yang di addendum namun pengerjaan melewati tahun anggaran terpaksa diutang dulu dan dibayarkan tahun depan. Pemda terpaksa berutang proyek ini karena hilangnya PAD dampak gempa beberapa bulan lalu. (her)
Di Lobar Penderita Stunting Menurun Drastis Pengangkatan P3K Loteng Giri Menang (Suara NTB) – Jumlah balita penderita stunting atau berbadan pendek berhasil ditekan secara drastis oleh Dinas Kesehatan Lombok Barat. Awalnya, hampir 50 persen balita di Lobar mengalami stunting namun bisa ditekan mencapai 28 persen atau hampir setengahnya. Akan tetapi, kasus balita yang mengalami gizi buruk masih saja ditemukan. Terbaru, balita asal Desa Pelangan Kecatam Sekotong mengidap gizi buruk dan tengah dirawat di Rumah Sakit Gerung. Balita penderita gizi buruk yang baru-baru ini ditemukan adalah Arfan Taha Rizki berasal dari Pelangan Sekotong. “Saat ini dirawat di RS Tripat Gerung,” jelas seorang relawan Endr’s Foundation (EF) yang membantu memfasilitasi penanganan balita tersebut. Menurut penjelasan orang tuanya, dari hasil pemeriksaan medis Arfan menderita gizi buruk dan memiliki penyakit ikutan infeksi paru-paru. Orang tua dari balita ini berasal dari keluarga miskin. Ayahnya bernama Wahyudi bekerja sebagai buruh lepas. Sedangkan sang ibu, bernama Nufiatin seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Mataram. Ibu balita ini bisa melanjutkan pendidikan karena mendapatkan beasiswa. Kepala Dinas Kesehatan Lobar, H Rachman Sahnan Putra yang dikonfirmasi terkait penanganan Arfan, mengatakan bahwa pihaknya sudah memerintahkan jajaran untuk memantau perkembangan penanganan Arfan. ‘’Tapi saya belum dapat laporan dari jajaran, kami pantau terus penanganannya. Yang penting tertangani,’’ jelas Rachman. Ia menjelaskan, gizi buruk dialami balita bisa sejak lahir atau dengan penyakit ikutan (penyerta). Balita yang mengalami penyakit ikutan TBC misalnya, jika tak tertangani lama kelamaan akan kurus sehingga mengalami gizi buruk. Pencegahan jelas dia bisa dilakukan dengan pengawalan 1000 hari pertama kehidupan. Mulai sejak ibu hamil, selama kehamilan rutin periksa kemudian ibunya mendapatkan asupan gizi bagus dan lahir di fasilitas kesehatan. Kemudian di masa setelah bayi lahir sampai berusia 2 tahun, diberikan ASI esklusif dan imunisasi. Pada usia setelah 6 bulan balita diberikan makanan pendamping asi sampai usia 2 tahun, jika ini dilakukan maka tidak akan terjadi hal ini. Diakui, balita yang mengalami gizi buruk ini kemungkinan ibunya tidak terdaftar di e-posyandu.
Tunggu Petunjuk Pusat
(Suara NTB/ist)
GIZI BURUK - Arfan Taha Rizki berasal dari Pelangan Sekotong yang mengalami gizi buruk dirawat di Rumah Sakit Gerung. Seharusnya setiap ibu hamil dan bayi lahir didaftarakan oleh desa di posyandu. ia menyebutkan, jumlah balita penderita gizi buruk mencapai 0,12 persen dari 60 ribu balita di Lobar. Diakui jumlah ini terbilang masih tinggi jika dilihat angka secara absolute. Namun jauh lebih bagus dibandingkan capaian angka nasional dimana gizi buruk mencapai 3 persen lebih. Sedangkan balita yang mengalami Bawah Baris Merah (BGM) sebanyak 2,8 persen. Menurutnya balita BGM ini jika tidak dikawal maka rentan menjadi gizi buruk. Sedangkan angka nasional jauh lebih tinggi mencapai 3-5 persen. (her)
Praya (Suara NTB) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini masih melakukan validasi kebutuhan tenaga non-PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Sembari menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) serta petunjuk teknis (juknis) rekrutmen P3K turun dari pemerintah pusat. Hal itu disampaikan Kepala BKPP Loteng, H.M. Nazili, S.Ip., kepada wartawan, Kamis (27/12) kemarin. Ia menjelaskan, untuk rekrutmen P3K sendiri kemungkinan besar akan digelar tahun 2019 mendatang. Hanya saja seperti regulasi rekrutmennya masih harus menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. Termasuk soal pembebanan untuk gaji P3K itu sendiri. Apakah akan ditanggung oleh pemerintah pusat ataukah dibebankan ke pemerintah daerah. ‘’Soal rencana rekrutmen P3K memang akan ada di tahun depan. Namun seperti apa pola dan teknis, kita masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat,’’ jelasnya. Pemerintah daerah dalam hal ini hanya menunggu instruksi saja. Tapi sebagai gambaran awal sesuai penjelasan oleh pemerintah pusat sebelumnya menyebutkan kalau restrutmen P3K akan dilakukan secara terbuka. Dalam artian, siapapun bisa ikut seleksi. Dan, tanpa ada batasa usia. Tetapi tentu sesuai dengan
formasi yang dibuka. ‘’Ini bedanya rekrutmen CPNS dengan P3K, tidak dibatasi usia pelamarnya dan itu terbuka bagi semua orang,’’ imbuhnya. Tidak ada pengkhususan bahwa yang melamar harus sudah berstatus tenaga honor saja. Mau tenaga honor maupun masyarakat umum bisa melamar. Asalnya memenuhi persyaratan sesuai formasi yang tersedia. Hal itu sekaligus menjawab adanya anggapan kalau pembukaan rekrutmen P3K untuk mengakomodir tenaga honorer kategori 2 (K2) seperti yang sejauh ini banyak diberitakan. ‘’Nanti setelah ada rekrutmen P3K tidak ada lagi yang namanya tenaga honor. Karena dalam sistem kepegawaian kita yang diakui hanya PNS serta P3K,’’ tandas Nazili. Soal berapa P3K yang akan direkrutmen, itulah yang saat ini sedang divalidasi oleh pihaknya. Terutama untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan. Karena itulah yang sejauh ini masih kurang. Sehingga kemungkinan untuk rekrutmen P3K mendatang, hanya untuk formasi tenaga kesehatan dan pendidikan yang paling banyak. Ditambah beberapa formasi tenaga teknis lainnya. ‘’Dari hasil validasi ini akan terlihat berapa kekurangan dan kebutuhan pegawai kita. Itulah yang nanti akan dikirim ke pemerintah pusat. Baru kemudian ditentukan formatnya seperti apa,’’ jelasnya. (kir)
Di Balik Viralnya Buwun Mas Hill
Para Fotografer Rela Menginap Demi Dapat View Menarik Lokasi wisata baru muncul. Buwun Mas Hill yang terletak di Dusun Lemer, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat (Lobar) saat ini tengah viral. Ribuan pengunjung berdatangan ingin melihat lokasi wisata yang memiliki pemandangan padang savana dipercantik dengan perbukitan dan laut tersebut. DI balik viralnya lokasi wisata ini, tak lepas dari peranan pemuda kreatif daerah. Selain itu tak kalah penting, peranan para fotografer yang berasal dari berbagai daerah di Lombok . Dari Lobar, Mataram, KLU dan Loteng yang rela menginap di lokasi hanya demi mendapatkan view pemandangan foto yang menarik. M. Paily bersama tiga rekannya masing-masing Adi Nata, Mustafa Zaini, Ihsan Kurniawan memiliki andil besar di balik viralnya Buwun Mas Hill. Bermula dari Adi Nata pertama kali ke lokasi dan meng-up-
load hasil jepretannya mengundang perhatian warga di media sosial. Warganet pun banyak yang bertanya-tanya dan penasaran ingin ke lokasi. Foto hasil jepretan ini pun di-upload di salah satu grup fotografer sehingga mengundang perhatian fotografer lain. Kemudian, ia bersama tiga rekannya sepakat berangkat ke Buwun Mas. ‘’Kami pun menginap di sana, karena ingin mendapat view pemandangan agar hasil foto kami menarik. Hasilnya, sekarang viral,’’ ujar Paily fotografer asal Lingsar. Bahkan saat itu demi ingin ikut memotret lokasi wisata ini, ia rela membatalkan job bersama rekan-rekan lain. Untuk berangkat ke lokasi pun tak mudah, ia bersama rekan-rekannya harus saling tunggu untuk berangkat bersama. Karena masing-masing dari mereka ada yang dari Loteng, KLU dan Mataram. Awalnya mereka ingin mengejar pemandangan pada saat sunrise dan sunset, sebab bisa dibayangkan kata dia begitu indah lokasi wisata tersebut disaat pagi dan sore hari. Untuk dapat pemandangan itu pun ia bersama rekan-rekannya menginap rumah Abdul Majid yang juga inisiator dari Buwun Mas Hill. Tiba lah pagi hari, ia dan kawan-kawan pun
berangkat ke lokasi wisata padang savana dengan membawa berbagai kelengkapan yang sudah dipersiapkan dari rumah. Berupa kain songket, capuk dan kelengkapan lainnya. Sehingga tercetuslah ide bagiamana foto yang dihasilkan memiliki nilai keunikan yang berbeda. ‘’Karena itu kami buat yang berbeda,’’ujarnya. Untuk menggambil foto pun tidak mudah karena harus melalui jalur yang lumayan sulit. Bahkan ada salah seorang rekannya jatuh sakit sepulang dari memotret lokasi wisata tersebut. Setelah mendapatkan foto, ia dan rekan-rekannya pun mulai mengedit foto dan video. Namun ia baru bisa meng-upload ke media sosial sehari setelah itu. Sebab di lokasi sendiri tidak ada sinyal telekomunikasi. ‘’Begitu kami upload semakin banyak yang komentar. Bertanya-tanya bahkan teman-teman fotografer yang dari luar (Jakarta) mau datang ke sana,’’ jelasnya. Bahkan setelah itu aku dia, ada warga yang mau memakai jasanya untuk prewedding di lokasi tersebut. Hal yang memotivasi ia dan rekan-rekannya memviralkan kawasan ini. Dengan niat untuk kemajuan daerah tanpa
(Suara NTB/her)
ANDIL BESAR - Para fotografer memiliki andil besar memviralkan lokasi wisata Buwun Mas Sekotong. meminta balasan atau imbalan. Baginya selama bermanfaat untuk orang lain ia bersama rekan-rekannya akan berupaya membantu. Sementara itu H Abdul Majid pegiat pariwisata di Sekotong yang tinggal di Desa Buwun Mas mengatakan bahwa Buwun Mas Hill diinisiasi oleh Kumpulan Anak Lemer (Kalem) seperti Muhajirin, Saparwadi, Komar, Andi dan lain-lain. Mereka membuat semacam opsi atau pilihan destinasi. Loka-
si wisata ini dibantu diviralkan oleh para fotografer yang tanpa lelah terus membantu promosi Sekotong melalui foto. ‘’Saya minta tolong ke Adinata dan rekan-rekan untuk memotret, dan akhirnya sekarang viral,’’ kata Ketua Pokdarwis Desa Buwun Mas ini. Selang beberapa hari, pengunjung yang datang ke lokasi pun membeludak. Bahkan pada hari libur, pengunjung mencapai 1.700 orang sehingga para pemuda pun menyiapkan tempat parkir kendaraan. (her)
SUARA NTB Jumat, 28 Desember 2018
Bupati Sumbawa Nilai DMB Lebih Baik Dibubarkan Sumbawa Besar (Suara NTB)PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) yang dibentuk tiga daerah yakni Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa dan KSB dinilai lebih baik dibubarkan. Supaya dana hasil penjualan saham bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc kepada wartawan menyampaikan, dibentuknya PT.DMB oleh tiga daerah yakni Sumbawa, KSB dan Provinsi NTB berkaitan dengan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT). Ketika PT.NNT bubar, saham milik tiga daerah tidak ada lagi dan tidak mempunyai nilai. Untuk menggeser saham dari PT. NNT ke PT. AMNT juga tidak dimungkinkan. Mengingat dulunya kerjasamanya dengan PT.NNT. Sehingga disepakati untuk menjual saham tersebut. Itupun atas kesepakatan dari ketiga daerah pemegang saham serta adanya persetujuan dari DPRD terlebih dahulu. “Karena kesepakatan tiga pemerintah daerah itu, ya kita jual saja saham. Agar kita bisa menerima harga kontannya. Supaya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Sepakat kami menjual. Itupun melalui persetujuan DPRD dulu,” ujarnya. Dijelaskannya, dari hasil penjualan saham, KSB dan Provinsi NTB masing-masing mendapatkan 40 persen. Sedangkan Kabupaten Sumbawa mendapatkan jatah 20 persen atau sekitar Rp90 miliar. Saat ini uangnya belum masuk ke rekening pemerintah daerah dan masih berada di rekening PT. DMB. Uang tersebut otomatis masuk ke rekening pemerintah daerah ketika PT. DMB dibubarkan. “Kami sudah jual. Sudah ada uangnya di DMB itu, belum ke kita. Ketika itu dibubarkan otomatis masuk ke rekening pemerintah,” jelasnya. Bupati mengakui, PT. DMB belum dibubarkan. Tetapi ada rencana dilakukan pembubaran karena uang yang ada sudah lama tidak dimanfaatkan. Mengingat PT. DMB hanya menampung saham dan deviden saja. Deviden itulah yang dibagi kepada tiga daerah hasil pekerjaan Newmont dulunya. Dimana sebelumnya saham yang ada mempunyai nilai. Kemudian setiap ada keuntungan Newmont dibagi sesuai nilai saham. Dari situlah pihaknya mendapatkan royalti. Tetapi selama tiga tahun dirinya menjabat tidak ada lagi royalti itu. Sehingga atas pertimbangan itulah saham dijual sehingga nantinya memiliki manfaat untuk masyarakat. Sejauh ini, pihaknya belum melihat usaha yang dilakukan PT.DMB untuk mengelola uang yang ada. Meskipun ada, usaha yang dilakukan tidak memerlukan modal besar. Sehingga alternatifnya PT.DMB dibubarkan, sehingga uang yang berada di rekening DMB bisa kembali ke pemerintah daerah. Tetapi jika tidak dibubarkan, maka uang tersebut tetap akan tersimpan di rekening DMB. “Kalau DMB kira mampu mengelola uang yang sekira ratusan miliar itu malah lebih bagus, karena kita akan mendapat untung. DMB itu apa usaha yang dibangun, kan belum ada. Ada usaha tapi usaha yang tidak perlu modal besar. Sehingga alternatifnya dibubarkan supaya bisa kembali ke kita (uang di rekening DMB),” pungkasnya. (ind)
SUARA PULAU SUMBAWA
Januari, Proyek Beringin Sila Senilai Rp1,7 Triliun Dimulai Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, mengatakan, bendungan Beringin Sila, yang menjadi dambaan masyarakat Kecamatan Utan dan Kabupaten Sumbawa sejak puluhan tahun lalu, akan mulai dibangun pada 3 Januari 2019. Hal tersebut disampaikan pada Sosialisasi Pembangunan Bendungan Beringin Sila dan Pemanfaatan Pasar Utan, Rabu (26/12) di Kantor Desa Karang Tengah Kecamatan Utan. Menurut Bupati, rencana pembangunan Bendungan Beringin Sila dan berbagai fasilitas penunjangnya yang diperkirakan memakan waktu sekitar 2 tahun. Serta pembangunan Pasar Utan yang hampir rampung dan akan selesai pengerjaannya pertengahan tahun 2019 tersebut, merupakan hasil dari komunikasi intens dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan di Pemerintah Pusat. Serta berkat kerjasama yang baik antara Pemerintah dan seluruh masyarakat di Kecamatan Utan. “Kepada seluruh masyarakat, mari sambut proyek besar Beringin Sila ini. Kita harus
siap menerima perubahan dan mengantisipasi megaproyek ini. Masyarakat harus mampu menangkap peluang, persiapkan diri untuk bekerja, untuk bisa jadi pengusaha. Jangan hanya berpikir untuk menjadi buruh. Berdayakan dan geliatkan kembali UMKM seperti usaha kerupuk kulit, urai-urai, sebagai upaya mengentaskan kemiskinan. Sehingga masyarakat di Kecamatan Utan menjadi masyarakat maju, dan mampu bersaing dengan masyarakat dari kecamatan lain di Sumbawa,” ucap Bupati. Nilai proyek Bendungan Beringin Sila sendiri mencapai lebih dari Rp1,7 triliun. Dengan
beroperasinya bendungan tersebut, Bupati berharap,bukan sekedar menghidupkan program pertanian, tetapi bisa memberi multiplier effect bagi pengembangan sektor pariwisata dan sektor-sektor lainnya. Sebelumnya, Camat Utan Muhammad Nur, S.STP dalam laporannya menyampaikan, dukungan Ketua Gabungan P3A, Ketua P3A, Ketua kelompok tani, malar dan masyarakat Kecamatan Utan terhadap pembangunan Bendungan Beringin Sila sangat besar. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan tertulis yang dibuat untuk mendukung dan menga-
(Suara NTB/Ist)
DAMAI - Aksi damai dan doa bersama GMPL di Empang terkait penanganan banjir, Kamis (27/12).
(Suara NTB/arn)
SOSIALISASI - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril bersama pimpinan OPD, Anggota DPRD, Berlian Rayes dan tokoh masyarakat Utan saat Sosialisasi di Kantor Desa Karang Tengah Kecamatan Utan, Rabu (26/12). mankan pembangunan Bendungan Beringin Sila. Upayaupaya yang telah dilakukan untuk meminimalisir permasalahan di Bidang Pertanian yaitu untuk mencukupi ketersediaan air, dengan melakukan rapat pola tanam
dalam penentuan jadwal tanam dan jenis tanaman terhadap luas areal yang diairi dengan melibatkan pemangku kepentingan. Begitu pula untuk mengantisipasi ketersediaan dan kelangkaan pupuk di Kecamatan Utan. (arn)
Jangan Ada Masalah Relokasi RSUD Sumbawa
Pascabanjir, Warga Empang Gelar Aksi Peduli Lingkungan Sumbawa Besar (Suara NTB) Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan (GMPL) Kecamatan Empang menggelar aksi damai dan doa bersama, pascabanjir di wilayah tersebut, Kamis (27/12). Mereka menuntut penanganan kawasan hutan lindung, normalisasi sungai, membangun talut penahan banjir dan lainnya. Aksi yang diinisiasi Pemuda Empang tersebut berlokasi di halaman kantor Camat Empang. Dihadiri sejumlah Kepala Desa di wilayah tersebut dan masyarakat Empang. Aksi tersebut berlangsung damai. Dengan adanya delapan poin tuntutan oleh Ketua GMPL, Dwi Tio Hadiwahyudi, untuk langkah penyelesaian bersama terkait masalah banjir di Empang. Seperti rilis pernyataan sikap yang diterima Suara NTB. Tuntutan tersebut yakni, penanganan kawasan hutan lindung, dari hulu DAS Buas sampai Silli dan lainnya. Normalisasi sungai dari desa Jotang sampai desa Bunga Eja. Membangun talut penahan banjir, pengadaan TPA kecamatan Empang. Kemudian membentuk tim Pansus penanganan banjir, pengadaan tong sampah di masing masing desa, perbaikan pintu air reban Paria dan reban Lagenti. Serta meminta kepada semua pihak terkait, baik itu, pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat, untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut selambat lambatnya satu bulan setelah aksi damai dimaksud. “Dengan aksi damai dan doa bersama ini, diharapkan semua masyarakat sadar dan peduli akan lingkungan. Lebih khusus lagi tidak ada lagipembalakan liar di kawasan hutan. Serta perhatian khusus terhadap DAS yang menyebabkan banjir,” tandas Dwi didampingi Tokoh Pemuda Empang, M. Iqbal Sanggo. Camat Empang, Surianto yang dikonfirmasi Suara NTB, menerima positif aksi damai tersebut. Setelah sebelumnya juga sudah berkoordinasi terkait aksi damai tersebut dengan mengundang unsur Muspika dan Para Kades. Mengingat Empang ini langganan banjir setiap tahunnya. “Ini adalah bentuk kepedulian pemuda terhadap masalah banjir,” terangnya. Terkait beberapa tuntutan GMPL, sambung Camat, seperti pananganan hutan lindung, Januari 2019 mendatang, pihaknya bersama Pemkab Sumbawa dan KPH setempat (Ampang Kambaja) akan menggelar kemah bakti, penanaman pohon Kabupaten pada lahan seluas 75 hektar. Yang dipusatkan di kecamatan Empang. Dalam rangka HUT Kabupaten Ke 60. Kegiatan penanaman dipusatkan di desa Ongko Empang. Selain itu, pihaknya juga menggalakkan Bank Sampah di Empang. Pihaknya mendukung upaya pengumpulan sampah di Empang. Untuk kemudian dikumpulkan di Bank Sampah. Selain menjaga kebersihan, sekaligus warga juga bisa mendapatkan uang dari Bank Sampah. Untuk normalisasi sungai, pihaknya sudah bersurat ke Kabupaten melalui dinas dinas terkait. Mulai dari Dinas PUPR, Bappeda, PRKP, hingga BPBD tembusan ke Bupatii Sumbawa. Agar bisa dilakukan normalisasi sungai sepanjang delapan kilometer pada sungai yang terdampak banjir. Sedangkan terkait tuntuutan saol TPA, Surianto yang baru sekitar satu bulan terakhir menjabat sebagai camat Empang, mendengar informasi soal sudah tersedianya lahan TPA aset milik Pemkab. Namun belum difungsikan masyarakat. Terkait hal ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Aset Pemkab. Kemudian menggelar rapat koordinasi dengan para Kades dan tokoh masyarakat terkait masalah penggunaan TPA ini. Sementara soal tuntutan pembentukan tim Pansus Banjir, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak Kabupaten dan pihak lainnya pada Januari mendatang. Tentu dalam Pansus nanti juga akan melibatkan pemuda dari GMPL. “Kita akan rapat mengundang Kades dan tokoh masyarakat tentang TPA ini. Sekaligus kita akan koordinasi dengan Kabupaten,” tukasnya. Seraya mengatakan, pemerintah tentu akan berupaya menuntaskan persoalan banjir yang ada di Empang. Hanya saja penyelesaiannya membutuhkan waktu. (arn)
Halaman 6
(Suara NTB/arn)
ARAHAN - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah didampingi Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril dan Sekda Sumbawa saat memberikan arahan pada rapat sinkronisasi program pembangunan kepariwisataan.
Wagub NTB Minta Sumbawa Kejar Ketertinggalan Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, mengakui pengembangan destinasi pariwisata di Sumbawa belum maksimal karena terkendala infrastruktur dan akses transportasi. Namun, potensinya menjanjikan. Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah pun meminta Pulau Sumbawa khususnya Sumbawa bisa mengejar ketertinggalan di bidang pariwisata. Hal itu terungkap dalam Rapat kerja singkronisasi program pembangunan kepariwisataan NTB, di kantor Bupati Sumbawa, Kamis (27/12). Sumbawa sudah mulai membenahi pariwisatanya. Dengan melirik pengembangan sejumlah destinasi. Dalam tiga tahun kepemimpinannya, pariwisata Sumbawa terlihat menjanjikan. “liat dari fakta yang ada. Setiap kita terbang, pesawat dari yang dan ke Sumbawa selalu ramai. Hampir tiap hari penuh terisi. Sebagian besar penumpang dengan tujuan wisata. Melihat Pulau Moyo, Samota, Teluk Saleh. Bahkan Samota kini jadi viral. Liat sunset dari Samota indah sekali,” terangnya. Namun, Bupati berharap kepada Gubernur dan Wagub NTB untuk membantu dari sisi infrastruktur jalan. Dalam tiga tahun terakhir Sumbawa memang mendapatkan suntikan dana
dari pusat tak kurang dari Rp250 Miliar untuk pembangunan jalan. Tetapi angka itu belum seberapa, mengingat banyaknya wilayah terutama selatan Sumbawa yang butuh sentuhan. “Saya sudah berupaya bangun jalan hotmix sampai ke Punik (Batulante). Kami lanjutkan lagi mesti dengan pengerasan dulu sampai wilayah selatan. Sumber ekonomi kita di wilayah selatan sangat menjanjikan. Kenapa tidak kita kembangkan. Mudah mudahan infrastruktur jalan ini bisa dibantu (provinsi). Kaitan dengan pembangunan dermaga Teluk Santong kami juga sudah datangi Kementerian Kemaritiman. Mudah mudahan bisa direalisasikan,” sebut Husni, seraya mengeluhkan pula soal kekurangan air bersih dan listrik di daerah wisata. Terkait transportasi, pihaknya berharap ada penambahan frekuensi penerbangan ke Sumbawa. Tidak harus pesawat besar. Cukup pesawat kecil yang penting frekuensinya ditambah. Transportasi laut, memang sudah ada pelayanan kapal cepat dari Pantai Goa. Namun mesti ditambah. Selain itu, promosi pariwisata, Pulau Sumbawa juga tertinggal dari Pulau Lombok. “Saya titip harapan ke Wagub NTB dan Kadis Pariwisata NTB perhatikan sumbawa,” tukasnya. Rohmi pun menegaskan
pariwisata Pulau Sumbawa harus bisa mengejar ketertinggalan Pulau Lombok. Memang butuh pembiayaan besar, nnamun harus dilakukan. Harapan Bupati pun sama dengan harapan Pemprov. Impiannya kedepan, Samota siap untuk dijual kepada masyarakat dunia. Termasuk di dalamnya potensi Teluk Saleh dan Pulau Moyo. Meski diakuinya pula akses transportasi masih susah. Maknya dalam jangka waktu dekat, aksesibilitasi ini harus dipikirkan. “Percuma indah kalau tidak bisa dijangkau. Bupati sendiri sudah berikhtiar. Saya dengan Pak Gubernur juga tidak berhenti (berikhtiar). Sesuatu yang besar memang butuh waktu dan perencanaan yang baik dan matang. Apalagi mengingat keterbatasan anggaran, sehingga mesti dipersiapkan dengan baik,” jelasnya. Kunjungannya ini dengan membawa serta sejumlah Kepala OPD terkait sebagai pembuka. Setelah ini, semua kepala OPD akan berkorodinasi secara berkelanjutan. Dalam mensingkronkan pembangunan. Sebab pembangunan itu sulit dilakukan kalau tidak nyambung. Apalagi pariwisata sebagai salah satu andalan NTB selain pertanian dan perdagangan. Maka, kalau bicara pariwisata, lingkungan juga mesti menjadi prioritas. (arn)
Eksploitasi Penyu Terus Berlanjut Taliwang (Suara NTB) Dinas Kelautan Perikanan (Dislutkan) Sumbawa Barat, menyebutkan tingkat pendaratan penyu di lokasi konservasi Tatar Sepang, Kecamatan Sekongkang terus mengalami penurunan. Parahnya lagi, aktivitas jual beli telur penyu hasil eksploitasi banyak ditemukan di Sekongkang dan kerusakan ekosistemnya juga semakin parah. Akibatnya kini populasi penyu di KSB terus mengalami penyusutan. “Harus kita akui tingkat populasi penyu di tahun 2018 menyusut dibandingkan tahun sebelumnya. Masalah ini sudah kita suarakan provinsi bahkan tim dari BSPL juga sudah turun lapangan guna melakukan pengecekan. Tetapi fakta yang ada, justru masih terus terjadi dan sangat membahayakan. Untuk itu kami minta Provinsi untuk segera mengambil sikap,” ujar kepala DKP malalui Kabid, Sumber Daya Pen-
ingkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PSD -KP) Agusman S. Pt, kepada Suara NTB Kamis (27/12). Dia mengatakan, berdasarkan laporan Kades dan Pokmaswas di wilayah Tatar Sepang sudah sering terdengar dentuman yang berasal dari aktivitas penangkapan ikan yang merusak. Bahkan, hal tersebut terjadi di jalur lintasan penyu. Akibatnya, penyu-penyu yang melintas tidak luput dari dampak pengeboman itu. Bahkan, tingkat pendaratannya (proses bertelur) saat ini hanya 8-12 kali dari pendaratan normal 15-18 ekor per musimnya. Hal lain yang terjadi terhadap penyu yang berada di lokasi konservasi yakni telur-telurnya di jual bebas. Telurnya banyak ditemukan di pasar-pasar, bahAgusman
kan di sekolah-sekolah juga menjadi jajanan dari para siswa. Padahal telur ini sudah sangat jelas dilarang untuk diperjual belikan karena penyu merupakan salah satu hewan yang dilindungi. “Memang aktivitas pendaratan penyu terus mengalami penurunan tiap tahunnya. Kita juga merasa sangat dilema untuk melakukan upaya lanjutan a g a r t e t a p menjaga ekosistem penyu ini,” ujarnya. (ils)
Sumbawa Besar (Suara NTB) PT Bennatin Surya Cipta menyampaikan ekspose perencanaan dan penyusunan Detail Engineering Design (DED) RSUD Sumbawa yang baru di Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (26/12). Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah berharap pembangunan RSUD Sumbawa yang baru nantinya tidak diwarnai masalah. Kegiatan tersebut juga dihadiri Direktur RSUD Sumbawa, dr. Dede Hasan Basri, beberapa OPD lainnya seperti Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dikes Sumbawa, Inspektorat, Bappeda, Bagian Pembangunan, dan lainnya. Menurut Wabup, kondisi RSUD yang ada sekarang sudah tidak memenuhi syarat. Sehingga untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, solusinya dengan melakukan relokasi. “Memang kita ketahui bahwa kondisi Rumah Sakit Umum Daerah yang ada sudah tiak memenuhi syarat. Solusinya adalah kita relokasi. Cuma relokasi ini kita juga tidak ingin ada masalah di sini. Menyelesaikan masalah tentang rumah sakit, tetapi tanpa masalah. Inilah yang kita harapkan,” jelasnya. Sementara itu, Tim Leader dari PT Bennatin Surya Cipta,
Awan memaparkan, dalam perencanaan dan penyusunan DED RSUD Sumbawa ini pihaknya membangun kontrak dengan RSUD Sumbawa yang mewakili Pemda. Bahkan mengikutsertakan pihak Kementerian Kesehatan dalam penyusunannya. “Keinginan ideal Kabupaten Sumbawa supaya RSUD ini representatif baik secara akreditasi, baik secara update teknologi, sehingga kami disarankan aktif berkomunikasi juga dengan Pusat,” terangnya. Dijelaskannya, RSUD Sumbawa yang baru ini rencananya kelas B. Sehingga ada beberapa komponen yang akan dibangun nantinya untuk menunjang pelayanan kesehatan. Seperti pelayanan medik dan perawatan ada ruangan poliklinik, IGD, ICU, instalasi bedah, serta lainnya. Kemudian Penunjang dan operasional, di dalamnya ada ruang farmasi, radiodiagnostik, laboratorium, bank darah, dan lainnya. Termasuk administrasi dan manajemen, seperti ruang pimpinan rumah sakit, pelayanan medik, penunjang medik, keperawatan, dan lainnya. ‘’Ada tiga komponen makro dalam perencanaan rumah sakit itu nantinya. Yang jelas, kita membangun tidak terlalu banyak liku-liku, diusahakan lebih nyaman,” pungkasnya. (ind)
KSB Siap Bebaskan Lahan Akses ke IPA Banjar Taliwang (Suara NTB) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kini dapat bernafas lega. Sebab persoalan akses menuju Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Banjar yang sebelumnya ditutup oleh pemilik lahan kini telah menemui solusi. Di mana Pemda KSB telah menyatakan siap membebaskan lahan warga yang selama ini dijadikan akses oleh pihak PDAM pada tahun 2019 mendatang. “Iya sudah kita bicarakan. Dan solusinya kita akan bebaskan lahan milik warga itu untuk kemudian sepenuhnya digunakan oleh PDAM sebagai akses jalan ke IPA Banjar,” terang Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) KSB, M. Endang Ariyanto, S.Sos. Sekitar bulan November lalu, PDAM KSB telah meminta pemerintah segera membeli lahan milik warga yang selama ini digunakan sebagai akses jalan menuju IPA Banjar yang terletak di desa Banjar, kecamatan Taliwang. Pasalnya warga pemilik lahan melakukan penutupan dengan alasan lahan tersebut merupakan milik pribadi. Sementara PDAM sendiri tidak memiliki jalur alternatif lain untuk menjangkau IPA Banjar, kecuali memanfaatkan lahan milik warga tersebut. Dijelaskan Endang, sebelumnya pihak PDAM KSB telah melaporkan kondisi yang dihadapinya tersebut kepada pemerintah. Selanjutnya pemerintah melakukan peninjauan lokasi dan menemukan fakta bahwa satu-satunya jalur paling representatif untuk menjangkau IPA Banjar adalah melalui lahan warga yang sejak awal sudah digunakan oleh pihak PDAM. “Sudah tahu kronologisnya juga. Jadi memang tidak ada pilihan lain selain membebaskan lahan warga itu,” timpalnya. Atas pertimbangan kondisi yang dihadapi oleh PDAM KSB itu, menurut Endang, pemerintah pun akhirnya setuju mem-
(Suara NTB/bug)
Endang Ariyanto beli lahan warga bersangkutan. Namun demikian, proses pembebasan baru akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang mengingat tahun ini sudah tidak memungkinkan. Selain karena waktu juga keterbatasan anggaran. “Proses pembebasan lahan oleh pemerintah itu kan harus planing (direncanakan) dulu. Tidak bisa langsung beli karena anggarannya harus disiapkan di APBD. Nah makanya tahun depan kita laksanakan,” ujarnya. Untuk sementara waktu, sebelum pembebasan lahan dilakukan tahun depan, ia berharap kepada pemilik lahan tetap memberikan akses jalan ke pada pihak PDAM di lahan miliknya itu. Sambil menungggu proses pembebasan oleh pemerintah pada tahun depan. “Pihak PDAM saya kira bisa membicarakan ini dengan pemilik lahan agar mereka tetap diberi akses. Toh nanti kita juga akan membebaskannya (membelinya juga,” tukasnya. Sebelumnya PDAM KSB mengaku, kesulitan menjangkau fasilitas IPA Banjar. Terutama pada proses mobilisasi bahan-bahan pemurnian air. Pasalnya selama akses jalan ditutup oleh pemilik lahan, petugas PDAM terpaksa mengangkut secara manual bahan-bahan pemurni airnya ke IPA Banjar yang posisinya berada di puncak bukit. (bug)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Jumat, 28 Desember 2018
Halaman 7
Pemkab Dompu Kekurangan Anggaran Kelurahan
Warga Diminta Waspadai Laut Selatan Dompu (Suara NTB) Kapolres Dompu, AKBP Erwin Suwondo, SIK, MIK mengingatkan warga untuk tetap waspada menyusul banyaknya bencana alam dan peringatan BMKG soal cuaca ekstrem di laut selatan. Wisatawan yang berlibur akhir tahun di pantai untuk menghindari mandi di laut, karena dapat membahayakan jiwa saat cuaca ekstrem. “Kalau mandi di pantai agar tidak terlalu dalam. Dikhawatirkan saat cuaca ekstrem gelombang tinggi, bisa membahayakan (Suara NTB/ula) wisatawan,” kata AKBP Erwin Suwondo Erwin Suwondo kepada wartawan di Mapolres Dompu, Kamis (27/12). Kendati demikian, lanjut Erwin, pihaknya memiliki pos polisi pariwisata yang ditempatkan di Lakey untuk pengamanan. Anggota polisi yang berjaga melakukan patroli rutin untuk mengamanan di kawasan wisata Lakey. Pada pengamanan natal dan tahun baru 2019 ini pihaknya juga menyiapkan pos pengamanan di komplek pasar Dompu, terminal Ginte, dan Soriutu Manggelewa, pihaknya juga menyiapkan patroli khusus untuk daerah wisata pantai Lakey. “Kita turunkan sekitar 300an personel untuk pengamanan natal dan tahun baru ini,” katanya. Sebelumnya, beredar perkiraan BMKG soal cuaca ekstrem yang menyebabkan gelombang tinggi di laut selatan mulai dari teluk Sunda hingga NTT, termasuk kawasan wisata Lakey yang berada di sekitar samudra hindia. Gelombang tinggi ini diperkirakan hingga 31 Desember 2018 mendatang. (ula)
Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu baru mendapat alokasi anggaran untuk Kelurahan tahun 2019 sebesar Rp3 Miliar. Dengan sembilan kelurahan di Dompu, masing – masing akan memperoleh anggaran sekitar Rp300 juta. Kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Drs H Muhibuddin, M.Si melalui Kepala Bidang Belanja, Drs. M. Hatta kepada Suara NTB, Kamis (27/12) kemarin mengaku, untuk dana kelurahan di Kabupaten Dompu sebesar Rp3 miliar. Sehingga masing – masing kelurahan akan mendapatkan anggaran sebesar Rp300an juta. “Ini (angga-
ran) masuk di DPA Kecamatan,” kata Hatta. Hatta mengaku, dalam ketentuannya dana kelurahan sebesar dana Desa (DD) terendah di daerah setempat. Di Kabupaten Dompu, DD terendah sebesar Rp709 juta. Sementara anggaran kelurahan untuk Kabupaten Dompu Rp3 M. “Kita masih bahas masalah ini. Mungkin nanti akan
ditambah di APBD perubahan,” ungkapnya. Dana kelurahan ini muncul belakangan ini, karena saat pembahasan hingga pengesahan APBD 2019 tidak terlihat dalam struktur APBD Kabupaten Dompu. Dalam struktur APBD saat diparipurnakan, hanya ada DD sebesar Rp70,794 M dan dana BOS untuk SD, SMP
sebesar Rp38,224 M. Terkait hasil evaluasi Perda dan Perbup APBD tahun 2019 di pemerintah Provinsi NTB, Sekda Kabupaten Dompu, H. Agus Bukhari, SH, MSI menyebutkan, sudah diterima SK Gubernur dan tidak dijumpai catatan krusial dari proses evaluasi tersebut sehingga dapat ditindak lanjuti. Kendati demikian, pemerintah daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Banggar Dewan dapat membahasnya untuk dilaporkan kembali ke Pemprov.
Jumlah pendapatan daerah untuk APBD Dompu tahun 2019 sebesar Rp1,194 triliun dan belanja daerah sebesar Rp1,228 triliun. Pendapatan daerah ini mengalami peningkatan hingga 11,27 persen dibandingkan APBD tahun 2018. Sementara belanja daerah tersendiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp50,39 persen dan belanja langsung sebesar 49,61 persen. Dari total belanja tersebut, untuk benja sektor pendidikan mencapai 23,10 persen, belanja kesehatan 22,29 persen, dan belanja modal sebesar 24,21 persen. (ula)
Balita Dominasi Penderita Gizi Buruk di Dompu Dompu (Suara NTB) – Selama kurun waktu tahun 2018 ini tercatat puluhan orang menderita gizi buruk di Dompu, cukup dominan yakni pasien anak di bawah usia lima tahun atau balita. Jika dibanding tahun sebelumnya, diperkirakan terjadi peningkatan. Kepala Ruang Anak RSUD Dompu, Iin Iskanturani, S. ST., dihubungi Suara NTB, Rabu (26/12) menjelaskan, peningkatan kasus tersebut terjadi bukan karena munculnya gejala baru di lapangan, tetapi murni kesadaran keluarga dalam mengontrol kebutuhan nutrisi anak yang masih belum terbangun dengan baik. “Masalah pemicunya tidak ada faktor baru masih sama seperti tahun 2018 lalu yakni pemenuhan nutrisi anak yang kurang,” kata dia. Selain terjadi peningkatan kasus sekitar 20 persen dari tahun sebelumnya, juga dominasi penderita penyakit ini cederung berubah. Pasien paling banyak tahun ini ditemukan berusia 24-60 bulan atau balita. Sementara di 2017 lalu kebanyakan pasien yang berhasil sembuh ditangani ialah bayi. Parahnya, ungkap Iin Iskanturani, tahun ini terdapat satu pasien gizi buruk yang meninggal akibat tidak mendapat perawatan maksimal karena orang tuanya lebih memilih pulang paksa. “Ada satu pasien yang meninggal. Itupun bukan di sini tapi di ICU. Saat kami rawat, ibunya minta pulang paksa kemudian datang lagi dengan kondisi yang semakin buruk sampai kemudian meninggal,” jelasnya. Mengingat pemicu penyakit ini masih sama seperti tahuntahun sebelumnya, langkah penanganan pun tidak jauh berbeda, yakni tetap fokus pada perbaikan nutrisi pasien serta penyembuhan penyakit penyerta yang dibawanya. (jun)
(Suara NTB/bug)
BELUM SELESAI - Salah satu dari lima bangunan gedung di lingkungan KTC, KSB yang dinyatakan tidak selesai tepat waktu sesuai kontraknya.
Lima Proyek Bangunan Tak Tepat Waktu
Terlibat Kampanye, Delapan ASN Langgar Netralitas
Taliwang (Suara NTB) Sebanyak lima gedung yang dibangun di lingkungan Kemutar Telu Center (KTC) - pusat pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada tahun ini dinyatakan tidak dapat selesai tepat waktu. Hingga berakhir masa kontraknya pada Rabu, 26 Desember kelima gedung tersebut masih menyisakan pengerjaan di beberapa bagiannya. Adapun kelima gedung yang dinyatakan tidak dapat selesai sesuai kontraknya itu, di antaranya, kantor Badan Pendapatan Aset Daerah (BPAD), gedung kantor Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa (ULP), gedung Stasiun Computer Assisted Test (CAT), kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan terakhir gedung kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan
Bima (Suara NTB) – Sebanyak delapan Aparatur Sipil Negara (ASN) ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bima diduga melanggar netralitas. Karena mereka ikut serta terlibat dalam kampanye Calon Legislatif (Caleg). Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bima, Junaiddin S.Pd mengatakan, delapan ASN yang melanggar netralitas tersebut, diproses atau ditangani sejak 27 November 2018. “Pelanggaran delapan ASN ini hasil temuan langsung Bawaslu,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (27/12). Berdasarkan hasil pemeriksaan, dari delapan ASN, ada enam yang diikutsertakan langsung oleh salah seorang Caleg. Sementara dua sisanya terlibat aktif mengkampanyekan Caleg. “Mereka ada yang sengaja menghadiri undangan pertemuan dan juga sebagai pembawa acara Caleg saat bertemu dengan masyarakat,” katanya. Dikatakannya, delapan ASN tersebut hingga saat ini telah direkomendasikan kepada Bupati Bima sebagai atasan, untuk ditindak sesuai aturan berlaku. Bahkan satu kasus telah diserahkan ke Kejari Bima untuk diproses secara hukum. “Kita sudah rekomendasikan ke Bupati dan KASN untuk ditindak sesuai aturan. Serta satu kasus diproses secara hukum. Berkasnya kita kirim kemarin,” katanya. Junaiddin mengaku sejak tahapan kampanye, pelanggaran lain yang menjadi temuan oleh pihaknya lebih banyak administrasi. Yakni banyaknya Caleg yang tidak mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari pihak Kepolisian. “Dari temuan cukup banyak, tapi berkenaan tanpa STTP. Angka ini meningkat secara signifikan,” katanya. Padahal tambah dia, STTP merupakan keharusan dikantongoi setiap Caleg saat akan melakukan pertemuan atau rapat umum. Bahkan sangat penting dan wajib dikantongi selama tahapan kampanye. “Jika terjadi apa-apa di lapangan yang bertanggungjawab siapa ? Gunanya STTP supaya ada pengawalan atau pengontrolan dari pihak keamanan,” pungkasnya. (uki)
sementara waktu karena ratarata pekerjanya dari pulau Lombok yang saat itu banyak terdampak gempa. Akhirnya kita sepakat hentikan dan walaupun sekembali mereka bekerja, kita upayakan kejar waktu tetapi ternyata tidak bisa juga,” cetus Azis. Karena tidak bisa diselesaikan tepat waktu (sesuai kontrak), Pemda KSB melalui Dinas PUPRPP kini telah memberikan tambahan waktu kepada pelaksana. Sesuai ketentuan, Azis mengatakan, pelaksana diberi tambahan waktu selama 50 hari terhitung berakhirnya kontrak mereka. “Mulai hari ini mereka bekerja statusnya sudah penambahan waktu,” ungkapnya. Menurut Azis, pemberian tambahan waktu kepada pelaksana itu bukan berarti tanpa konsekuensi terhadap
Kakek di Manggelewa Diduga Perkosa Menantunya
(Suara NTB/Uki)
Junaiddin
Keluarga Berencana. “Jadi benar lima dari 10 gedung yang kita bangun di lingkungan KTC ini tidak bisa selesai sampai kontraknya berakhir,” kata Kabid Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) KSB, Abdul Azis, ST., M.Eng kepada wartawan, Kamis (27/12). Ia menjelasakan, sejak awal pihaknya dan kontraktor pelaksana telah berupaya menyelesaikan seluruh pembangunan gedung di lingkungan KTC itu tepat pada waktunya. Tetapi di tengah berbagai kondisi terjadi dan salah satunya gempa, yang kemudian membuat proses pengerjaan sempat terhenti beberapa waktu. “Dulu pas bencana gempa terjadi, pelaksana mengajukan permohonan berhenti bekerja
Dompu (Suara NTB) Seorang kakek usia 63 tahun berinisial As warga Napa Desa Nangatumpu Kecamatan Manggelewa harus berurusan dengan aparat Kepolisian karena ketahuan memperkosa menantunya saat suaminya sedang ke ladang. Korban yang sedang hamil lima bulan trauma atas tindakan mertuanya dan mengadukan ke suaminya. Kasus ini menimbulkan kemarahan warga yang mengetahui kejadian. Menyadari kemarahan warga, As melarikan diri sejak Rabu (26/12) siang dan berhasil ditemukan warga pada Kamis (27/12) dini hari sekitar pukul 02.40 wita. “Pelaku diduga telah memperkosa korban selama dua kali saat suaminya tidak ada di rumah,” kata Kapolsek Manggelewa, Ipda Ramli, SH. Dua kejadian pemerkosaan ini, kata Ramli, terjadi berturut – turut pada Senin (24/12) malam dan Selasa (25/12) siang. Berdasarkan pengakuan korban, ia merasa dihipnotis saat kejadian pada Senin malam dan pada Selasa siang pemerkosaan terjadi saat korban sedang tidur. Pemerkosaan kedua, kor-
(Suara NTB/ist)
TERDUGA - As, kakek terduga pelaku pemerkosaan di Nangatumpu Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu. ban diancam akan dibunuh, nya. Saat cerita itu disampaidiguna - guna hingga dicerai- kan didengar warga lain dan kan dengan suaminya bila memicu kemarahan. As menyadari kejahatannya menceritakan kejadian pesudah diketahui warga lain, merkosaan tersebut. Namun korban yang merasa langsung melarikan diri dan trauma, kemudian menceritakan bersembunyi di sekitar pantai kejadian tersebut ke suaminya Nangatumpu. Warga yang menpada Rabu siang. Informasi ini cari pelaku sejak sore, baru memembuat suami korban berini- nemukannya Kamis dini hari di sial AD panik, terlebih pelaku pantai Wadu Wawi Nangatumpu. Kasus ini langsung ditangamerupakan ayah kandungnya. Ia pun memutuskan untuk ni Polres Dompu. “Pelaku langmembawa serta istrinya ke sung diamankan di Polres Domladang. Tapi ia tidak tahan pu guna untuk mempertangdan menceritakan kejadian gungjawabkan perbuatannya,” tersebut pada kakak kandung- kata Ramli. (ula)
mereka. Pelaksana tetap dijatuhi mekanisme denda sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. “Syarat-syarat mereka juga terpenuhi untuk diberikan tambahan waktu 50 hari. Dan yang terpenting mereka telah menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan kewajibannya dalam 50 hari itu sampai gedung itu benar-benar 100 persen,” tegasnya. Selanjutnya ia memaparkan, gedung yang belum selesai pengerjaannya itu sebenarnya progres penyelesaiannya sudah sangat signifikan. Per 26 Desember (batas kontrak), rata-rata progresnnya sudah mencapai 95 persen. Beberapa bagian bangunan yang belum selesai hanya menyisakan tahapan finishing
seperti pemasangan keramik lantai dan pengecatan. “Kalau pekerjaan bagianbagian mayornya sudah selesai semua. Jadi finishingnya saja tersisa sampai akhirnya dinyatakan tuntas 100 persen sesuai kontrak,” urainya. Di sisi lain kontraktor, harus benar-benar bisa memanfaatkan tambahan waktu yang diberikan. Jika tidak, selain mekanisme denda yang diberlakukan setiap harinya sampai pekerjaan selesai dalam 50 hari. Sanksi pemutusan kontrak kerja juga menunggu mereka jika tidak menyelesaikannya dalam tambahan waktu tersebut. “Kalau mereka tidak selesai maka hasil pekerjaan mereka dalam tambahan waktu 50 hari kerja itu tidak dibayarkan dan kontrak mereka juga diputus,” tegas Azis.(bug)
1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Dompu (Suara NTB) haknya belum mengetahui 1234567890123456789012345678901212 Ayu Santika (14) warga pelaku penembakan. Karena 1234567890123456789012345678901212 Mantika Desa Nangakara kejadiannya, Kamis (27/12) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Kecamatan Pekat Dompu pagi sekitar pukul 08.00 Wita, 1234567890123456789012345678901212 diduga meninggal akibat pihaknya masih melakukan 1234567890123456789012345678901212 terkena peluru senapan an- pengumpulan bahan data 1234567890123456789012345678901212 gin di keningnya. Ayu yang dan keterangan. “Kita masih 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 sedang cuci piring di bela- selidiki,” katanya. 1234567890123456789012345678901212 kang rumahnya ditemukan Ayu sendiri diduga men1234567890123456789012345678901212 tergeletak pingsan berlumur inggal saat dibawa ke 1234567890123456789012345678901212 darah di bagian kepala oleh Puskesmas Calabai oleh ke1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 luarga. Apalagi, saat kejadiWawan, adik kandungnya. 1234567890123456789012345678901212 Kapolres Dompu, AKBP an, tidak ada orang yang me1234567890123456789012345678901212 Erwin Suwondo, SIK, MIK lihat dan Wawan, adik kor1234567890123456789012345678901212 kepada wartawan, Kamis ban yang pertama kali meli1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 (27/12) mengungkapkan, hat diduga beberapa saat set1234567890123456789012345678901212 ada dugaan bahwa luka elah kejadian dan tidak lang1234567890123456789012345678901212 pada bagian kening kiri atas sung dibawa ke Puskesmas. 1234567890123456789012345678901212 menjadi pemicu kematian “Saat sampai di Puskesmas, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Ayu. Luka tersebut diduga korban sudah tidak bernya1234567890123456789012345678901212 akibat terkena peluru sena- wa,” jelas Erwin. 1234567890123456789012345678901212 Untuk kepentingan pan angin dan diduga 1234567890123456789012345678901212 ditembak dari jarak dekat. penyelidikan, jasad Ayu 1234567890123456789012345678901212 “Kalau terkena peluru Santika dibawa ke RSUD 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 senapan angin, berarti ditem- Dompu untuk dilakukan 1234567890123456789012345678901212 bak dari jarak dekat. Untuk otopsi. Sementara jajaran 1234567890123456789012345678901212 memastikan, saya sarankan Polres Dompu juga me1234567890123456789012345678901212 dilakukan autopsi,” katanya. lakukan penyelidikan di se1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Kendati kematian Ayu kitar tempat kejadian dan 1234567890123456789012345678901212 diduga terkena peluru sena- melakukan olah Tempat Ke1234567890123456789012345678901212 pan angin, kata Erwin, pi- jadian Perkara (TKP). (ula) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212
Diduga Kena Peluru Senapan Angin, Remaja di Nangakara Meninggal
Jumat, 28 Desember 2018
SUARA NTB
Halaman 8
PT Indonesia Power Bersama LAZ PLTU Jeranjang Gelar Khitanan Massal Ceria Nusantara GiriMenang(SuaraNTB)Lembaga Amil Zakat (LAZ) Indonesia Power (LAZ IP) PLTU Jeranjang dan PT IP UJP Jeranjang menggandeng DASI NTB menggelar kegiatan Khitanan Massal di Kantor Desa Taman Ayu, Kamis (27/12) kemarin. Total 100 anak yang berasal dari Desa Taman Ayu sebagai wilayah ring 1 Pembangkit menjadi sasaran sunatan massal tersebut. Kegiatan yang dirangkai dengan penyerahan berbagai bantuan kepada anak yatim dan siswa ini sangat istimewa bagi masyarakat setempat, karena dihadiri langsung oleh Gubernur NTB Dr. Zulkieflimasyah bersama jajaran kepala OPD. Gubernur NTB mengapresiasi kegiatan tersebut, karena di samping dianggap peduli masyarakat sekitar juga terhadap pendidikan generasi penerus di daerah setempat. Hadir pada kegiatan tersebut, Manajer Unit UJP Jeranjang, Imam Subakti, Direktur DASI NTB, Kepala Dasi NTB Cabang Lobar, Kepala Dinas Kesehatan, anggota DPRD NTB HL. Pattimura Farhan, Anggota DPRD Lobar HL Muhammad Ismail. Hadir pula Camat Gerung, Kepala Desa Taman Ayu terpilih dan tokoh masyarakat yang ada di Lombok Barat. Dalam sambutannya, Imam Subakti menyampaikan selamat datang kepada Gubernur NTB yang berkenan berkunjung ke Desa Taman Ayu dalam kegiatan khitanan massal kali ini. Dihadapan Gubernur, Imam menjelaskan bahwa PT Indonesia Power menjalankan proses Bisnis Jasa O&M Pembangkit PT PLN (Persero) di PLTU Jeranjang sehingga PLTU Jeranjang menjadi tulang punggung dalam Kelistrikan di sistem Lombok. “Adapun kontribusi PLTU Jeranjang terhadap sosial dari program CSR yang telah dijalankan
berbasis Pemberdayaan, yakni Pengelolaan limbah kotoran sapi menjadi pupuk kompos, Budidaya Jamur Tiram dan Pengolahan Ikan Laut menjadi Abon Ikan,” jelas imam disambut tepuk tangan warga. Selain itu, ada kegiatan CSR lain yang sudah dilaksanakan, seperti bantuan sampan atau perahu bagi nelayan, bantuan mesin perontok padi, partisipasi dalam kegiatan masyarakat Desa Taman Ayu, Maulidan, Pengobatan Gratis, Khitanan Ceria yang diselenggarakan hampir setiap tahun kerjasama dengan LAZ IP PLTU Jeranjang dan Dasi NTB. Disamping itu Bantuan Beasiswa, Sarana Fasilitas Sekolah, IP Mengajar, khususnya di SMK Negeri 2 Gerung sebagai sekolah Binaan Perusahaan. “Harapannya ke depan agar PLTU Jeranjang dan Masyarakat sekitar dapat selalu harmonis, saling mendukung dan saling menjaga kondusivitas bersama demi terciptanya Kelistrikan NTB Nusa Terang Benderang,” harap Imam. Sementara itu Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada PT IP atas program-program CSR yang telah diberikan kepada masyarakat Desa Taman Ayu. Salah satu harapannya, semoga para pekerja yang berasal dari Desa Taman Ayu ke depan dapat bekerja dan berkarya juga di luar Lombok. “Mudahan-mudahan dengan kegiatan khitanan massal dengan tema “Khitanan Ceria Nusantara terus berlanjut,” jelas Gubernur NTB ini. Ia mendorong agar Masyakarat setempat meningkatkan taraf pendidikan agar ke depannya bisa bersaing bahkan menjadi petinggi di perusahaan negara seperti PT. IP. Sementara itu Kades Taman Ayu terpilih menyampaikan apresiasi kepada Gubernur NTB dan pihak PT IP serta semua pihak yang menggelar kegiatan di desanya. Untuk maksimalkan peranan semua pihak, terutama dalam hal kegiatan sosial semacam ini pihak desa telah membentuk LAZ Des berkerjasama dengan LAZ IP Jeran-
Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Manajer Unit UJP Jeranjang, Imam Subakti dan pengurus DASI NTB saat penyerahan bantuan pada acara khitanan massal kemarin
Gurbernur NTB Dr,H. Zulkieflimansyah saat memberikan sambutan
Gubernur bersama jajaran PT IP dan anggota DPRD NTB HL Pattimura saat kegiatan khitanan missal. jang dan dasi NTB. “Alhamdulillah sebulan terbentuk laz Des ini mampu terkumpul Rp7 juta dana. Ini kemudian kami gelar kegiatan ini. Alhamdulil-
Manajer Unit UJP Jeranjang, Imam Subakti
Manajer Unit UJP Jeranjang Imam Subakti dan Humas PT IP Angga Pradipta bersama penerima bantuan.
Seorang anak yang dikhitan pada acara khitanan massal LAZ IP Jeranjang.
lah dihadiri langsung oleh Pak Gubernur NTB,” jelasnya. Kedepan ia berharap agar LAZ Des ini akan diperkuat dengan regulasi agar tidak salah dalam
hal pengelolaan untuk membantu masyakarat yang kurang mampu, anak yatim dan jompo. Dalam acara ini, dirangkaikan dengan penyera-
Warga yang hadir dalam acara khitanan massal yang digelar LAZ IP Jeranjang dan PT IP.
han simbolis beasiswa Bimbel Persiapan Masuk STAN oleh Gubernur NTB didampingi Manajer UJP Jeranjang, Imam Subakti kepada anak-anak, di-
lanjutkan dengan penyerahan 25 “PASAY” (Paket Perlengkapan Sekolah Dhuafa & Yatim) serta Santunan 100 Anak Yatim. (her/*)
SUARA NTB
Jumat, 28 Desember 2018
Halaman 9
”Sales Mission” BPPD NTB ke Makassar
Membangkitkan Kembali Pariwisata NTB Pascagempa Makassar (Suara NTB) Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB sukses menggelar Sales Mission Lombok NTB Tourism Board di Aston Inn Hotel Makassar Sulawesi Selatan, Senin (24/12) lalu. Kegiatan yang dihadiri 20 sellers dari NTB dan 50 buyers dari Sulawesi Selatan ini mendapat perhatian dari pelaku pariwisata yang ada di Makassar. Selain itu hadir juga Ketua BPPD NTB Dr. Farid Said, Wakil Ketua BPPD NTB Sahnan M. Rawiya, anggota BPPD lainnya, Lalu
Abdul Hadi Faishal dan M. Nur Haedin serta pelaku pariwisata asal NTB. Dari Sulawesi Selatan hadir Kepala Bidang Pemasaran dan Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Teken, Ketua ASITA Didi Manaba, Wakil Ketua IGHMA, Ketua PHRI dan Ketua GIPI serta pelaku pariwisata lainnya. Meski dalam suasana cuti bersama Natal dan ada agenda Sales Mission dari pelaku pariwisata di Makassar tidak menyurutkan langkah mereka menghadiri kegiatan dari NTB ini. Pelaku pariwisata di Makassar dan jajaran pemerintah daerah di Sulawesi Selatan siap
mendukung upaya Pemprov NTB dan pelaku pariwisata membangkitkan kembali dunia pariwisata yang sempat terpuruk akibat gempa. Ketua BPPD NTB Dr. Farid Said saat memberikan sambutan pada Sales Mission menegaskan, jika pasar Makassar, khususnya dan Provinsi Sulawesi Selatan umumnya merupakan pasar potensial, sehingga perlu terus dipertahankan. Selain itu, ujarnya, perkembangan pariwisata Sulawesi Selatan cukup bagus, sehingga NTB perlu menjalin kerjasama dalam membangun pariwisata secara bersama-sama. Diakuinya, NTB memiliki
potensi besar di bidang pariwisata. Banyak objek pariwisata yang menjadi favorit wisatawan, seperti tiga Gili (Trawangan, Meno dan Air), Senggigi, Sekotong dan beberapa objek wisata menarik di Pulau Lombok. Belum lagi, sejumlah objek wisata di Pulau Sumbawa yang tidak kalah menarik dengan yang ada di Pulau Lombok. Meski demikian, ujarnya, gempa yang terjadi beberapa waktu lalu berdampak pada kunjungan wisatawan ke NTB. Beberapa fasilitas pariwisata rusak dan sekarang ini sedang dilakukan recovery. Namun, saat gempa terjadi beberapa objek wisata
di Pulau Lombok, khususnya di Lombok bagian selatan tidak terdampak. Beda dengan kawasan Lombok bagian utara dan barat yang terkena dampak besar dari gempa yang terjadi. Di sisi lain, ujarnya, pemerintah pusat melalui Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sedang mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika di Lombok Tengah. Menurutnya, sekarang ini sedang dibangun beberapa hotel bertaraf internasional. Salah satunya, hotel yang dimiliki keluarga dari Kerajaan Arab Saudi dan diharapkan bisa segera beroperasi. “Selain itu, di KEK Mandalika
akan dibangun Sirkuit MotoGP dan dalam proses,” ujar dosen di Politeknik Negeri Lombok ini. Untuk itu, pihaknya mengharapkan melalui Sales Mission ini, pelaku pariwisata di kedua daerah mampu menjalin hubungan yang lebih baik dalam membangun pariwisata ke dua daerah. Sementara Kepala Bidang Pemasaran dan Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan Teten, menegaskan komitmen pihaknya yang siap menjalin kerjasama dalam mengembangkan pariwisata dengan pelaku pariwisata NTB. Sulawesi Selatan,
ujarnya, memiliki banyak objek wisata yang menarik minat wisatawan untuk berkunjung, seperti Pantai Losari, Fort Rotterdam, Tana Toraja dan beberapa tempat menarik lainnya. Begitu juga, ujarnya, Makassar sebagai ibukota dengan aktivitas tinggi dan dilanda macet tiap hari memaksa warganya untuk mencari tempat liburan, baik di dalam daerah dan luar daerah. Untuk itu, berwisata ke luar daerah, khususnya ke NTB bisa menjadi alternatif bagi warga Makassar untuk berlibur. (ham/*)
(Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist)
Ketua BPPD NTB Farid Said memberikan sambutan.
Pemberian cinderamata dari Ketua BPPD NTB Farid Said pada Kepala Bidang Pemasaran dan Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan Teken.
Kepala Bidang Pemasaran dan Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan Teken didampingi Ketua BPPD NTB Farid Said, Wakil Ketua BPPD NTB Sahnan M. Rawiya, anggota BPPD NTB L. Abdul Hadi Faishal dan M. Nur Haedin memukul gong sebagai tanda pembukaan Sales Mission BPPD NTB di Aston Inn Hotel Makassar, Senin (24/12).
(Suara NTB/ist)
Suasana Sales Mission BPPD NTB di Makassar
(Suara NTB/ist)
Foto bersama peserta Sales Mission BPPD NTB di Makassar Sulawesi Selatan.
”Sales Mission” BPPD NTB di Malang
Merintis Penerbangan Lombok-Malang SETELAH sukses menggelar Sales Mission Lombok NTB di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (24/12) lalu, Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB menggelar sales mission di Malang Jawa Timur. Kegiatan yang digelar di Ollino Garden Hotel Kota Malang, Rabu (26/12) mendapat sambutan positif dari buyers yang ada di Malang. Kegiatan yang dibuka dengan permainan angklung oleh Wakil Ketua BPPD NTB Sahnan M. Rawiya juga dihadiri anggota lainnya, L. Abdul Hadi Faishal, M. Nur Haedin dan Alfian Yusni. Selain itu hadir juga Ketua BPPD Jawa Timur Dwi Cahyono. Termasuk 20 sellers dari beberapa pelaku pariwisata di NTB. Meski libur Natal ini merupakan masa ‘’panen’’ bagi pelaku pariwisata yang ada di Provinsi Jawa Timur tidak menyurutkan langkah 50 buyers untuk bertransaksi dengan sellers dari NTB. Bahkan saat transaksi di acara table top yang digelar, banyak yang merasa belum puas dengan batasan waktu yang diberikan. Namun, usai table top mereka kembali bertemu untuk membicarakan transaksi yang belum diselesaikan. Bahkan, Ketua BPPD Jawa Timur Dwi Cahyono saat memberikan sambutan memuji jika pariwisata NTB cepat bergerak dalam membangkitkan pariwisata yang terpuruk akibat gempa. Menurutnya apa yang dilakukan NTB ini menjadi barometer bagi daerah di Indonesia yang cepat bangkit pascagempa. Ini jadi motivasi atau pemberi semangat bagi pelaku pariwisata di Jawa Timur untuk tidak menyerah dalam mengelola pariwisata. ‘’Kalau dua tahun bangkit, sungguh sangat luar biasa,’’ pujinya. Selain itu, pihaknya siap bekerjasama dengan pelaku pariwisata NTB mengembangkan potensi pariwisata yang dimiliki kedua daerah. Pihaknya juga siap
sama-sama mengembangkan wisata halal, meski di Jawa Timur, wisata ini masih dianggap asing. ‘’Di Malang masih belum begitu dimengerti. Dan kami siap membicarakan dengan pemerintah daerah,’’ ujarnya. Sementara anggota BPPD NTB Lalu Abdul Hadi Faishal menegaskan, jika satu hal yang paling penting dalam kerjasama pariwisata NTB - Malang adalah adanya penerbangan langsung dari dua daerah. Adanya penerbangan langsung dari Bandara Abdurrahman Saleh Malang dan Lombok International Airport setidaknya mampu mendukung program pengembangan pariwisata kedua daerah. Apalagi hampir 80 persen pelajar dan mahasiswa asal NTB selama ini datang ke Malang lewat Bandara Juanda Sidoarjo. Namun, jika ada penerbangan langsung kedua daerah, selain bisa mempercepat akses, pariwisata juga bisa jalan. ‘’Nanti kami akan mendekati salah satu maskapai untuk membicarakan hal ini,’’ ujarnya. Hal senada disampaikan anggota BPPD NTB lainnya M. Nur Haedin, jika akses penerbangan Malang-Lombok adalah satu hal yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata kedua daerah. Meski selama ini, ujarnya, penerbangan Lombok-Surabaya cukup bagus, penerbangan Malang-Lombok tidak kalah potensialnya. Untuk itu, ujarnya, pihaknya segera mendekati Lion Air Group agar bersedia membuka rute baru Malang-Lombok. Selain itu, ujarnya, pihaknya tetap berkoordinasi dengan pelaku pariwisata yang ada di Jawa Timur. Termasuk mengikuti sejumlah kegiatan yang digelar di Jawa Timur. Hal ini, katanya, merupakan satu cara menjaga dan merawat hubungan antara kedua daerah. Di sisi lain Wakil Ketua BPPD NTB Sahnan M. Rawiya, menjelaskan, jika sales mission yang dilakukan di akhir tahun, karena NTB masih dalam proses recovery. Untuk itu pihaknya mengharapkan dengan sales mission yang digelar mampu membangkitkan kembali pariwisata NTB. Tidak hanya itu, kegiatan yang digelar ini merupakan upaya tetap menjaga hubungan antara pelaku pariwisata Jawa Timur dan NTB. (ham/*)
(Suara NTB/ham)
Wakil Ketua BPPD NTB Sahnan M. Rawiya didampingi pengurus BPPD NTB dan pelaku pariwisata Jawa Timur membunyikan angklung sebagai tanda pembukaan Sales Mission di Ollino Hotel Malang, Rabu (26/12).
(Suara NTB/ist)
(Suara NTB/ham)
Wakil Ketua BPPD NTB Sahnan M. Rawiya menyerahkan cinderamata pada Ketua BPPD Jawa Timur Dwi Cahyono.
Foto bersama sellers dan buyers NTB dan Jawa Timur di Sales Mission yang digelar BPPD NTB.
(Suara NTB/ham)
Pengurus BPPD NTB dan Jawa Timur memberikan keterangan pers pada wartawan.
(Suara NTB/ist)
Transaksi antara sellers dan buyers.
SUARA NTB Jumat, 28 Desember 2018
PENDIDIKAN
Halaman 10
Pelajar Dominasi Penyalahguna Narkoba di KSB Taliwang (Suara NTB) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat (BNNK) menyebutkan bahwa penyalahguna narkoba di tahun 2018 didominasi oleh para pelajar baik SMP maupun SMA. Bahkan, dari total penyalahguna yang telah direhabilitasi sekitar 33 orang 11 orang di antaranya merupakan para pelajar. Kepala BNNK AKBP Hurri Nugroho SH, MH, Kamis (27/ 12) mengatakan, untuk angka penyalahguna memang masih didominasi oleh pelajar. Jumlah ini juga merupakan hasil tes urine mendadak yang dilakukan sekolah masing-masing terhadap siswanya. Sisanya merupakan pengguna yang sengaja melaporkan diri ke BNNK untuk menjalani proses rehabilitasi. Melihat data tersebut, maka bisa diindikasikan penyalahguna ini sudah menyasar para pelajar dan mahasiswa. Jika pelajar sudah terlibat Narkoba, maka generasi yang sudah disiapkan sudah semakin rusak. Sementara wilayah yang paling banyak ditemukan para penyalahguna yakni kecamatan
Taliwang dan Brang Rea. “Harus kita akui penyalahguna narkoba ini banyak terjadi di kalangan pelajar dan mahasiswa. Makanya kita akan berikan atensi serius masalah ini di sekolahsekolah,” ungkapnya. Dikatakannya, selain upaya sosialisasi BNNK juga akan menginisiasi lahirnya kurikulum khusus P4GN di lingkungan pendidikan terintegrasi mulai tingkat SD, SMP dan SMA. Upaya ini sengaja dilakukan, berdasarkan Permendagri nomor 21 tahun 2013 tentang fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika (P4GN) dan Nota Kesepahaman BNN dengan Kemendikbud nomor NK/ 47/ VII/ 2018/BNN.
Selain penguatan P4GN juga dilakukan kepada lembaga lainnya sesuai dengan Instruksi Presiden agar seluruh kementrian/lembaga perangkat daerah untuk mengimplementasikan Inpres nomor 6 tahun 2018. Inpres itu erat kaitannya dengan rencana aksi nasional pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN) tahun 2018-2019. “Kami sudah berkoordinasi dengan Pemkab untuk implementasi tahun 2019 mendatang. Sehingga apa yang menjadi hajat kita bersama bisa kita laksanakan dengan baik dan maksimal,” imbuhnya. Disinggung mengenai loka-
si terbanyak ditemukannya peredaran masalah ini, dia menyebutkan yang paling menonjol berada di lokasi hiburan malam serta masyarakat yang melakukan aktivitas tambang. Sementara kecamatan yang paling banyak ditemukan peredaran barang ini sangat bervariasi yakni di kecamatan Taliwang dan Brang Rea. Sementara itu, upaya untuk menekan merebaknya kasus ini, pihaknya tetap akan memaksimalkan peran dari para satgas P4GN yang selama ini sudah terbentuk. Baik itu di sekolah-sekolah, dunia pendidikan, dan di lingkup pemerintahan. “Lokasi penyebaran barang ini (narkoba) sangat bervariasi, tetapi yang paling banyak kita temukan berada di hiburan malam. Makanya kita akan semakin maksimalkan peran dari satgas P4GN yang sudah terbentuk selama ini,” tandasnya.
Kerjasama Sekolah Jumlah pecandu narkoba di Kabupaten Sumbawa yang masih berusia sekolah cukup banyak. Berdasarkan data pecandu yang direhabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) setempat, terdapat belasan hingga puluhan pemuda usia sekolah. Kepala BNN Kabupaten Sumbawa, AKBP Syirajuddin Mahmud menyampaikan, dalam tahun 2018 ini sebanyak 99 orang yang direhabilitasi. Baik yang mendaftar sendiri maupun yang diserahkan oleh pihak kepolisian. Dimana yang melapor sendiri sebanyak 85 pecandu, terdiri dari 77 pria dan 8 wanita. Kemudian yang diserahkan oleh pihak kepolisian sebanyak 14 orang. Yang berusia 15 tahun sebanyak 15 orang, usia 16 sampai 25 tahun sebanyak 34 orang, 26 sampai 35 tahun sebanyak 36 orang, dan usia 36 sampai 45 tahun sebanyak 10 orang. Para pecandu berasal dari kalangan swasta se-
banyak 40 orang, pengangguran 6 orang, wiraswasta 7 orang, pelajar 27 orang, kalangan PNS 3 orang dan kalangan mahasiswa 2 orang. Dari 85 pecandu ini, diakuinya 50 orang rehabilitasinya selesai dengan baik. Dengan catatan pengobatan sesuai anjuran dokter sangat lancar dan sudah kembali beraktivitas dengan baik. Sisanya tidak lancar, kemungkinan para pecandu ini tidak ingin berhenti. Saat ini delapan orang pecandu juga tengah proses untuk direhabilitasi. Selain itu, terdapat 14 orang merupakan pasien melalui Tim Assesment Terpadu (TAT). Mereka Diserahkan oleh pihak kepolisian karena merupakan pecandu. “Barangkali dia positif tapi buktinya kurang, dilarikan ke sini. Atau buktinya ada, tapi dia patut diduga murni sebagai pecandu,” jelasnya. Dijelaskannya, dari hasil interogasi, setiap pecandu rata-
rata mengaku mengkonsumsi narkoba bersama tiga sampai lima orang temannya. Para pecandu ini merupakan pecandu baru yang belum pernah direhabilitasi sebelumnya. Mereka pun berani melaporkan diri untuk direhabilitasi setelah pihaknya melakukan sosialisasi. “Berarti masih banyak pecandu yang belum melapor diri, jika masing-masing pecandu mengonsumsi narkoba dengan 3 sampai 5 orang temannya,” terang Syirajuddin. Guna menekan jumlah pecandu di kalangan pelajar, pihaknya bekerjasama dengan pihak sekolah. Bahkan sejauh ini sudah melakukan MoU dengan sejumlah sekolah. Begitupula untuk memerangi narkoba ini BNN Kabupaten Sumbawa tidak bisa sendiri. Tetapi perlu keterlibatan semua komponen bangsa, dinas dan instansi juga. Jika semua pihak bergerak, maka peredaran gelap narkoba ini akan bisa ditekan. (ils/ind)
Siswa Diminta Tak Rayakan Tahun Baru Berlebihan Mataram (Suara NTB) Malam pergantian tahun baru biasanya selalu diperingati dengan beragam hiburan musik dan atraksi kembang api sepanjang malam. Tentu saja merayakan malam pergantian tahun baru tak dilarang, namun merayakannya secara berlebihan tentu tidak baik. Wakasek Spenju Mataram, Ahmad Saehu, melarang para siswanya merayakan malam pergantian tahun baru secara berlebihan. Mengingat sesuatu yang berlebihan sangat tidak baik. Dikatakan larangan agar tidak merayakan malam pergantian tahun baru secara berlebihan sebagai upaya mewujudkan siswa sebagai sumberdaya manusia yang unggul, kreatif, religius, dan berdaya saing. “Serta mempersiapkan generasi terbaik yang berbudi pekerti di masa depan,” katanya. Sementara Kepala MA Darun Najah Telagawaru, Hasmuin, mengisyaratkan agar para siswanya sebaiknya mengisi waktu malam pergantian tahun baru dengan kegiatan positif yang sesuai nilai-nilai dan budaya ketimuran Indonesia. “Juga mengimbau orangtua siswa dan wali murid untuk mengajak putra-putri melakukan kegiatan bersama, baik di rumah maupun di luar rumah dengan tidak berlebihan untuk meningkatkan harmonisasi keluarga dan ketahanan keluarga,” paparnya. Orang tua dan masyarakat sebaiknya mengisi malam pergantian tahun baru dengan aksi positif. Tanpa harus menghabiskan dengan begadang di berbagai tempat hiburan yang justeru dapat berbahaya apalagi di tengah cuaca alam yang tidak menentu. Hasmuin meminta agar seluruh perangkat sekolah menanamkan sikap dan perilaku, karakter atau kepribadian siswa, dengan melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia di lingkungan sekolah. (dys)
Mahasiswa Fakultas Dakwah Gelar Pelatihan Pembuatan Mading Mataram (Suara NTB) Puluhan mahasiswa Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Mataram yang tergabung dalam KOHATI (Korps HMI-wati) HMI Komisariat Dakwah UIN Mataram menggelar pelatihan pembuatan mading (majalah dinding). Pelatihan ini sebagai upaya untuk membuktikan bahwa aktivis mahasiswa tidak hanya bisa membaca buku atau pandai berargumentasi dalam sebuah debat ilmiah saja, melainkan juga punya keterampilan lain. Demikian dikatakan Ketua Umum KOHATI Fakultas Dakwah UIN Mataram, Etikayanti. Bagi Etikayanti, KOHATI merupakan lembaga khusus keperempuanan yang dimiliki HMI, yang bertujuan menciptakan perempuan-perempuan berkualitas insan cita sesuai tujuan mulia HMI. Selain mengkaji isu-isu keperempuanan, para mahasiswa yang tergabung dalam organisasi ini harus mampu menciptakan sebuah karya, memiliki pola pikir yang out of the box. “Bahwa kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan kreativitas para anggota. Nanti karya temen-teman sore ini akan kita tempel di etalase kampus,” ucapnya. Ada beberapa konten yang dibuat dalam mading tersebut, di antaranya puisi, opini, lirik lagu, dan sebagainya. Selain isi, tampilan sebuah mading harus dibuat semenarik mungkin dalam menarik minat seseorang untuk mendekati mading kami,’’. Pembelajaran di bangku kuliah saja dirasa tidak cukup, karena keahlian teoritis harus dibarengi dengan kemampuan praktis, sehingga organisasi-organisasi kemahasiswaan seperti KOHATI perlu kiranya membuat wadah-wadah bagi anggotanya dalam mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama bangku kuliah. Masih kata Etikayanti, KOHATI Komisariat Fakultas Dakwah UIN Mataram memang bukan kali ini saja membuat agenda-agenda yang menunjang kreativitas kadernya, Kelompok Tari milik KOHATI Komisariat Dakwah yang beberapa kali tampil di depan publik menunjukkan bahwa pengembangan life skill dirasa penting selain peningkatan intelektual. (dys)
(Suara NTB/ist)
WAWASAN KEBANGSAAN – Kasrem 162/Wira Bhakti, Letkol Inf Endarwan Yansori saat memberikan materi kuliah wawasan kebangsaaan pada mahasiswa KKN Unram.
Mahasiswa KKN Unram Dibekali Wawasan Kebangsaan Mataram (Suara NTB) Untuk menambah wawasan kebangsaan pada mahasiswa peserta KKN Unram, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Unram memberikan bekal sebelum turun ke tengah masyarakat. Mereka diberikan pemahaman terkait dengan wawasan kebangsaan. Kegiatan pembekalan tentang Wawasan Kebangsaan tersebut diikuti oleh 2.750 orang mahasiswa Universitas Mataram, yang akan melaksanakan KKN mulai pada pertengahan
Januari tahun 2019 yang akan datang. Mahasiswa KKN tersebar di seluruh wilayah Pulau Lombok, khususnya di daerah yang tekena dampak bencana alam gempa bumi beberapa bulan yang lalu. Kepala Staf Korem 162/Wira Bhakti, Letkol Inf Endarwan Yansori, yang didaulat memberikan materi kuliah umum mengajak Mahasiswa agar memiliki rasa kebangsaan, memahami tentang kebangsaan dan memiliki semangat kebangsaan.
Dikbud NTB Targetkan 100 Persen UNBK Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB tetap menargetkan 100 persen pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2019. Termasuk untuk wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang mengalami dampak terparah akibat gempa bumi yang mengguncang Pulau Lombok dan sekitarnya medio Agustus lalu. “Kita sudah bertekad untuk UNBK 100 persen. Kalau tahun ini sudah 100 persen, kalau tahun depan tidak 100 persen, malu kita,” ujar Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, ditemui beberapa waktu lalu. Suruji menegaskan, pihaknya sudah berjanji untuk bisa melaksanakan UNBK di semua SMA dan SMK. Oleh karena itu, pada awal Januari 2019 nanti akan diketahui kondisi saat ini. “Nanti diketaui berapa kekuragan kita dari semestinya, karena kita sudah punya anggarannya,” katanya. Sebelumnya, hal senada disampaikan Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Surya Bahari. Ia menyampaikan pelaksanaan UNBK di tahun 2019 akan tetap terlaksana di semua sekolah dengan menggunakan mekanisme berbagi sumberdaya. “Insya Allah bisa melaksanakan UNBK di semua SMA negeri dan swasta,” ujarnya. Pelaksanaan UNBK diyakini akan tetap bisa dilaksanakan
karena pelaksanaan UNBK antara SMA dan SMK tidak berlangsung secara bersamaan. SMA bisa menggunakan SMK yang memiliki sarana, begitupun sebaliknya. “Kenapa bisa yakin? karena SMA dan SMK tidak bersamaan UNBK-nya. Bisa saling numpang, begitu juga saat simulasi bisa menggunakan peralatan secara bergiliran karena tidak dilaksanakan secara bersamaan,” katanya. Pihaknya mencatat sebanyak 96 SMA negeri dan swasta di Pulau Lombok dan Sumbawa terdampak gempa bumi. Dengan rincian, 12 sekolah di Kabupaten Lombok Utara, 15 di Lombok Barat, 10 di Kota Mataram, 25 di Lombok Tengah, 26 di Lombok Timur, tiga di Sumbawa, dan Lima sekolah di Kabupaten Sumbawa Barat. Sekolah-sekolah itu mengalami kerusakan dengan kategori ringan, sedang, dan berat. Anggaran untuk membiayai SMA yang mengalami kerusakan berasal dari APBN dan APBD. Surya menyebutkan pada akhir bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 jadwal pelaksanaan perbaikan sekolah. Nantinya ketika perbaikan sekolah selesai pada bulan Februari, memudahkan persiapan sekolah menghadapi UNBK. “Bahkan sekarang kita menginstruksikan ke sekolah-sekolah untuk ujian semester menggunakan komputer,” katanya. (ron)
Selain itu mahasiswa harus memiliki kewajiban untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI serta menjaga keselamatan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. “Menjaga keutuhan wilayah NKRI bukan hanya TNI, tetapi seluruh warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara,” tegas Yansori. Dikatakan pula bahwa negara kita merupakan negara yang besar dan diisi beraneka ragam, negara kita yang kaya akan segala sumber daya alam, harus
kita jaga dan kita pelihara bersama sama. Mantan Dandim 1604/Kupang tersebut juga menghimbau kepada seluruh mahasiswa agar memegang teguh ideologi Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa, mengamalkan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, mengimplementasikan Bhinneka Tungga Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Kewajiban kita serta dengan segala daya dan upaya untuk menjaga dan mempertahankan NKRI walaupun melalui
profesi yang berbeda beda,” ajaknya. Yansori berpesan agar mahasiswa tampil terdepan sebagai agen perubahan demi kemajuan bangsa dan negara untuk memegang tongkat estapet kepemimpinan dan pengelolaan negara kedepan. Sebagai generasi penerus harus memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan luas, kepribadian yang baik, cinta dan setia kepada bangsa dan negaranya dan karakter dalam menjaga nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. (dys)
Politeknik MFH Mataram Laksanakan P3MD Periode Ke-IV Mataram (Suara NTB) Politeknik Medica Farma Husada (MFH) Mataram melaksanakan Program Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Desa (P3MD) Periode ke-IV di 16 Desa yang terletak di wilayah Kabupaten Bima dan Dompu. Kegiatan ini diikuti oleh 125 mahasiswa Politeknik MFH Mataram. Penyerahan serentak dilaksanakan pada Rabu (26/12), dan akan ditarik pada 26 Januari 2019. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Politeknik Medica Farma Husada Mataram, Edy Kurniawan, S.Si., dihubungi Kamis (27/12) menjelaskan, kegiatan P3MD ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman mahasiswa dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan sumberdaya manusia di NTB. “Tujuannya untuk penguatan dan motivasi mahasiswa membantu masyarakat, pengimplementasian tri dharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian masyarakat, karena
mereka akan kembali ke masyarakat juga,” kata Edy. Di P3MD ke-IV ini pelaksanaannya di kabupaten Bima dan Dompu, setelah pada P3MD sebelumnya dilaksanakan di Pulau Lombok dan ke wilayah Kabupaten Sumbawa. Pelaksanaannya memag fokus di wilayah NTB. “Sekarang fokus di wilayah Bima dan Dompu,” ujar Edy. Peserta P3MD ke-IV ini merupakan mahasiswa semester VI di Politeknik MFH Mataram. Mereka akan
melaksanakan berbagai kegiatan antara lain penyuluhan kesehatan, penyuluhan tentang narkoba, donor darah, dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan. “Kegiatan ini berlangsung selama satu bulan, merupakan program khusus bagi mahasiswa, tetapi tahapannya melibatkan dosen dan praktisi di daerah. Ini merupakan kegiatan tahunan,” jelas Edy. (ron)
(Suara NTB/ist)
BERSAMA – Foto bersama peserta Program Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Desa (P3MD) Periode ke-IV, Kegiatan itu diikuti oleh 125 mahasiswa Politeknik MFH Mataram.
Guru Non PNS yang Lulus UKG Tunggu SK Gubernur
(Suara NTB/dys)
MADING – Mahasiswi yang tergabung dalam korps KOHATI sedang menempel bahan untuk majalah dinding.
Mataram (Suara NTB) Guru Non PNS yang memenuhi syarat dalam Uji Kompetensi Guru (UKG) Non PNS Normatif-Adaptif saat ini sedang diusulkan untuk mendapatkan SK Gubernur. Sekitar 500-an guru Non PNS akan mendapatkan SK Gubernur. Ditargetkan pada awal 2019 sudah bisa ditempatkan. Sementara bagi yang tidak memenuhi syarat, bisa mengikuti UKG tahap kedua di awal 2019.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., ditemui belum lama ini. Menurutnya, saat ini dalam posisi pengusulan penempatan. “Sedang diusulkan untuk mendapatkan SK Gubernur,” katanya. Pada UKG Non PNS normatif-adaptif , pesertanya sebanyak 5.837 orang. Peserta yang memperolah nilai di atas 60,00 sampai
dengan 100 hanya sebanyak 593 orang. Pada UKG Non PNS lalu, ada tiga kategori tes, yaitu Tes Potensi Akademik atau materi umum. Tes kedua yaitu kompetensi pedagogik yang merupakan kompetensi yang dimiliki oleh guru untuk strategi pembelajaran. Dan, ketiga yaitu tes Profesional atau tes yang secara spesifik mengarah ke kompetensi mata pelajaran. Aidy menjelaskan, kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional yang menjadi tolok
ukur paling tinggi untuk menilai keprofesionalan guru. Atau untuk melihat layak atau tidaknya seorang calon guru berhak mendapatkan SK Gubernur. Uji Kompetensi Guru (UKG) Non PNS normatif-adaptif sudah dilaksanakan pertengahan tahun ini. Hasilnya sebagian besar tidak memenuhi standar kelulusan atau passing gradei. Bagi guru non PNS yang tidak memenuhi standar kelulusan bisa mengikuti UKG Non PNS di tahun 2019 nan-
ti, sehingga kekurangan guru bisa dipenuhi secara bertahap. “Terkait yang belum memenuhi standar, kita berikan kesempatan mengikuti ujian lagi, kita usulkan lagi untuk bisa memenuhi kekurangan,” ujar Aidy. Nantinya jika mereka lulus, akan diusulkan mengajar di semester ganjil tahun ajaran baru mendatang. Dengan kenyataan itu, Aidy mengakui tidak bisa sekaligus menyelesaikan kekurangan guru, harus dilakukan secara bertahap. (ron)
Jumat, 28 Desember 2018
12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Pengprov Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) 12345678901234567890123456789012 NTB mengatakan cabang olahraga renang punya peluang 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mendulang medali di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POP12345678901234567890123456789012 NAS) di Papua tahun 2019. Rasa optimis itu muncul sete12345678901234567890123456789012 lah dua atlet renang NTB, Ricky Alexander dan Annisa Nur12345678901234567890123456789012 janah Djaelani dipromosikan sebagai atlet SKO Ragunan. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Dewan Penasehat PRSI NTB, Ahmad Musyofa ke12345678901234567890123456789012 pada Suara NTB di Mataram, Rabu (27/12) mengatakan 12345678901234567890123456789012 dua atlet NTB yang telah dibina di SKO Ragunan Jakar12345678901234567890123456789012 ta, Ricky dan Annisa itu tak bisa dianggap sebelah mata 12345678901234567890123456789012 oleh perenang nasional. Pasalnya, kedua atlet NTB itu 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 telah resmi menjadi atlet SKO Ragunan yang dipersiap12345678901234567890123456789012 kan mewakili indonesia di level internasional. 12345678901234567890123456789012 Itu artinya, selama dibina di SMA Ragunan, kedua at12345678901234567890123456789012 let NTB akan mendapat fasilitas latihan berstandar in12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ternasional, serta dilatih oleh pelatih berlisensi 12345678901234567890123456789012 internasional. Selain itu, atlet di Ragunan juga akan dili12345678901234567890123456789012 batkan di beberapa event nasional hingga internasional. 12345678901234567890123456789012 Melihat dua atlet NTB yang telah masuk di SKO 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Ragunan Jakarta itu, Musyofa optimis kemampuan 12345678901234567890123456789012 perenang NTB akan terus menunjukkan peningkatan 12345678901234567890123456789012 di level pelajar nasional. Terutama di event tingkat 12345678901234567890123456789012 pelajar nasional atlet NTB bakal diperhitungkan. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 “Saya optimis perenang pelajar NTB akan mampu 12345678901234567890123456789012 menyumbangkan medali di POPNAS 2019 di Papua,” 12345678901234567890123456789012 ucapnya. 12345678901234567890123456789012 Musyofa tidak membebankan atlet NTB dengan tar12345678901234567890123456789012 get medali emas di Popnas, namun demikian kata 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Musyofa, bila atlet NTB bisa meraih medali di POP12345678901234567890123456789012 NAS sudah bagus. Pasalnya selama ini atlet NTB be12345678901234567890123456789012 lum pernah mendulang medali di POPNAS. “Tidak 12345678901234567890123456789012 harus meraih medali emas, namun kalau bisa meraih 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 medali perunggu saja sudah bagus,” jelasnya. 12345678901234567890123456789012 Lanjutnya, peluang atlet NTB meraih medali perung12345678901234567890123456789012 gu di level nasional pelajar cukup terbuka. Sebab sejauh 12345678901234567890123456789012 ini, Annisa dan Ricky sudah membuktikan di beberapa 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 event nasional dengan mendulang medali di level pelaja12345678901234567890123456789012 ran nasional. “Atlet NTB sudah mampu meraih peringkat 12345678901234567890123456789012 tiga besar nasional. Di sisa waktu satu tahun ini kemam12345678901234567890123456789012 puan mereka tentu akan lebih baik lagi,” jelasnya. (fan) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Taliwang (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 masih membutuhkan sekitar 200 tenaga fasilitator un12345678901234567890123456789012 tuk membantu menangani rumah terdampak gempa. 12345678901234567890123456789012 Sebab, tenaga fasilitator yang tersedia saat ini masih 12345678901234567890123456789012 sangat minim dan belum mampu untuk mengcover se12345678901234567890123456789012 kitar 16. 000 rumah yang rusak. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Kepala Pelaksana BPBD KSB, Ir. Lalu Muhammad 12345678901234567890123456789012 Azhar M. M kepada Suara NTB, Kamis (27/12) tidak 12345678901234567890123456789012 menampik masih minimnya jumlah fasilitator yang be12345678901234567890123456789012 rada di wilayah setempat. Akibatnya, penanganan ribuan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 rumah yang rusak terdampak gempa dianggap belum 12345678901234567890123456789012 maksimal. Terutama, terkait penanganan ribuan yang 12345678901234567890123456789012 rumah rusak sedang dan ringan. Hal tersebut terjadi kare12345678901234567890123456789012 na adanya perbedaan nilai di dalam penyusunan RAB. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Akibatnya, dari total anggaran untuk perbaikan 12345678901234567890123456789012 rumah yang rusak sedang dan ringan sekitar Rp25 12345678901234567890123456789012 miliar, hanya sekitar Rp10 miliar saja yang sudah bisa 12345678901234567890123456789012 terserap. Sementara sisanya, masih menunggu per12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 setujuan fasilitator untuk proses pencairannya. 12345678901234567890123456789012 “Memang kita masih terkendala masih minimnya 12345678901234567890123456789012 tenaga fasilitator di dalam penanganan rumah terdam12345678901234567890123456789012 pak gempa. Makanya kita minta supaya BNPB bisa 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 memenuhi kebutuhan tenaga fasilitator sehingga pen12345678901234567890123456789012 anganan rumah rusak di KSB bisa cepat,” ungkapnya. 12345678901234567890123456789012 Dikatakannya, kekurangan para tenaga fasilitator 12345678901234567890123456789012 juga terdampak untuk tahap pencairan dana tahap ked12345678901234567890123456789012 ua. Dimana untuk saat ini dari total anggaran Rp 64 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 miliar, masih belum bisa dieksekusi. Ini terjadi karena 12345678901234567890123456789012 anggarannya masih ada di rekening penerima saja be12345678901234567890123456789012 lum bisa dialihkan ke rekening Pokmas, karena masih 12345678901234567890123456789012 belum ada persetujuan dari tim fasilitator. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Untuk itu, pihaknya meminta supaya BNPB bisa segera 12345678901234567890123456789012 menambah jumlah tenaga fasilitator. Sehingga pola penan12345678901234567890123456789012 ganan dampak gempa di KSB, bisa semakin cepat. Jika 200 12345678901234567890123456789012 tenaga ini (fasilitator) belum bisa dilengkapi juga, minimal 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 setengahnya 125 orang sudah dianggap maksimal. 12345678901234567890123456789012 “Kami berharap tenaga fasilitator bisa dilengkapi, jika 12345678901234567890123456789012 tidak sesuai kebutuhan minimal bisa setengahnya sudah 12345678901234567890123456789012 sangat baik. Kita juga berharap mudah-mudahan tena12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ga fasilitator yang baru direkrut bisa juga ditempatkan 12345678901234567890123456789012 di KSB nantinya, supaya penanganan gempa bisa mak12345678901234567890123456789012 simal,” tandasnya. (ils) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Taliwang (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa 12345678901234567890123456789012 Barat (KSB) menyatakan, pada tahun 2019 menda12345678901234567890123456789012 tang pihaknya tidak menyiapkan anggaran atau pro12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 gram penyusunan feasibility study (FS) - studi kelaya12345678901234567890123456789012 kan untuk pembangunan bandara baru. 12345678901234567890123456789012 “Kami tidak ada program FS untuk survei lokasi ban12345678901234567890123456789012 dara baru. Mungkin di Bappeda ya, tapi saya tidak tahu 12345678901234567890123456789012 pasti di sana ada atau tidak,” terang kepala Dishub 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 KSB Ir. H. Muslimin. HMY., M.Si kepada Suara NTB. 12345678901234567890123456789012 Sebelumnya, sesuai hasil penyusunan dokumen Ren12345678901234567890123456789012 cana Induk Pengembangan (RIP) Bandara Sekongkang, 12345678901234567890123456789012 termuat sejumlah rekomendasi rencana pengembangan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 pemanfaatan bandara milik Pemda KSB itu. Dan se12345678901234567890123456789012 lain saran memperpanjang landasan pacu bandara 12345678901234567890123456789012 Sekongkang serta melengkapi fasilitasnya agar dapat 12345678901234567890123456789012 didarati pesawat kapasitas lebih besar, saran lainnya 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 merelokasi bandara tersebut ke tempat lainnya. 12345678901234567890123456789012 Untuk rekomendasi relokasi bandara sendiri, Pem12345678901234567890123456789012 da KSB pun pada pertengahan tahun 2018 ini sempat 12345678901234567890123456789012 mewacanakan akan memindahkannya ke kecamatan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Poto Tano. Informasi yang diperoleh Suara NTB, loka12345678901234567890123456789012 si bandara baru nantinya akan ditempatkan di sekitar 12345678901234567890123456789012 desa Senayan dan Tambak Sari. Di mana di lokasi itu 12345678901234567890123456789012 terdapat lahan lapang yang terbentang dan cocok un12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tuk membangun fasilitas bandara. 12345678901234567890123456789012 Muslimin sebelumnya sempat mengungkap wacana pe12345678901234567890123456789012 mindahan bandara Sekongkang ini ke kecamatan Poto 12345678901234567890123456789012 Tano. Menurutnya hal itu juga sesuai dengan isi rekomen12345678901234567890123456789012 dasai RIP Bandara Sekongkang yang disusun tahun ini. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Namun demikian, rencana itu untuk jangka panjang. Dan 12345678901234567890123456789012 untuk sementara waktu, Pemda KSB akan memaksimal12345678901234567890123456789012 kan keberadaan Bandara Sekongkang yang saat ini lebih 12345678901234567890123456789012 siap digunakan untuk pendaratan pesawat kapasitas kecil. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Untuk diketahui, Pemda KSB sejak beberapa tahun 12345678901234567890123456789012 terakhir telah memimpikan memiliki bandaranya sendi12345678901234567890123456789012 ri. Upaya itu pun dimulai sejak kepemimpinan bupati 12345678901234567890123456789012 pertama KSB, Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM den12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 gan langkah pertama membeli bandara Sekongkang dari 12345678901234567890123456789012 tangan swasta. Sayangnya sejak pembelian bandara 12345678901234567890123456789012 itu hingga kini upaya Pemda KSB belum membuahkan 12345678901234567890123456789012 hasil. Bandara tersebut tak kunjung beroperasi karena 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 belum ada satu pun maskapai yang tertarik untuk me12345678901234567890123456789012 layani rute penerbangan dari dan menuju KSB. (bug) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012
Ricky dan Annisa Ditargetkan Medali
SUARA NTB
Halaman 11
Dispora NTB Targetkan 60 Kompetisi Olahraga Mataram (Suara NTB) Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin mengajak sejumlah pengurus cabang olahraga (cabor) untuk menggelar kejuaraan olahraga di tahun 2019. Pasalnya, pihaknya akan melaksanakan sedikitnya 60 Kompetisi olahraga tingkat pelajar di tahun 2019. Demikian disampaikan Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin kepada Suara NTB di ruang kerjanya belum lama ini. “Kami Dispora NTB akan menggelar 60 kompetisi olahraga tingkat pelajar di tahun 2019. Kami minta masing-masing cabor
agar bersiap-siap melaksanakan pertandingan cabor di kompetisi tahun 2019,” ucapnya. Penyelenggaraan 60 kompetisi olahraga tersebut belum bisa disebutkan secara rinci oleh Husnanidyati Nurdin. Namun demikian Husnanidyati menegaskan pihak-
nya sudah mengusulkan anggaran untuk biaya penyelenggaraan 60 kompetisi olahraga tingkat pelajar tahun depan. Oleh karena itu cabor-cabor diminta menyusun rencana kompetisi yang di gelar ditahun 2019. “Semua cabor bisa melak-
sanakan kompetisi. Asalkan memenuhi kriteria penyelenggaraan cabor,” tegasnya. Dijelaskan, penyelenggaraan kompetisi olahraga tingkat pelajar tersebut dihajatkan untuk mencari bibit-bibit atlet pelajar yang dipersiapkan mewakili NTB di level nasional. Maklum Dispora NTB menginginkan regenerasi atlet pelajar nasional yang dibina di PPLP NTB harus tetap berjalan, sehingga kedepan NTB tidak kesulitan mencari pengganti atlet
yang sudah tamat PPLP NTB. Ditambahkannya, sebagian besar atlet PPLP NTB yang berprestasi nasional akan tamat SMA atau PPLP NTB di tahun 2019. Seperti juara dunia lari Under -20 tahun, Lalu Muhammad Zohri juga telah tamat SMA dan tak lagi menghuni PPLP NTB. Oleh karena itu mulai tahun 2019 pihak Dispora akan menggelar puluhan kompetisi olahraga pelajar guna mencari bibit-bibit atlet berbakat menggantikan seniornya di PPLP NTB. (fan)
KSB Butuh 200 Fasilitator untuk Tangani Rumah Rusak
(Suara NTB/fan)
RENANG - Tampak ratusan atlet ambil bagian di Kejuaraan Renang Tingkat Pelajaran SD dan SMP di Kolam Renang Gebang Mataram, Rabu (27/12).
Ratusan Pelajar Ikuti Kejuaraan Renang Mataram (Suara NTB) Sebanyak 130 atlet pelajar ambil bagian di Kejuaraan Renang Tingkat Pelajar SD dan SMP se-NTB yang berlangsung di Kolam Renang Gebang Mataram, Rabu (27/ 12). Event itu melibatkan pelajar se Pulau Lombok-NTB. Ketua Panitia Lomba, I Gusti Gede Karangasem yang diwawancara Suara NTB
mengatakan kejuaraan renang tingkat pelajar yang melibatkan sedikitnya 130 atlet se NTB itu merupakan event yang di gelar oleh pihak Kogasgab Korem 162/WB, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) NTB ke 60 yang jatuh tanggal 17 Desember 2018. “Penyelenggaraan event ini Kogasgab, dalam rangka me-
meriahkan HUT NTB ke 60,” ucapnya. Semetara itu, nomor yang diperlombakan sebanyak empat nomor, yakni gaya bebas, pugung, dada dan kupu-kupu putra/putri untuk tingkat SMP. Selanjutnya, untuk tingkat SD juga memperlombakan empat nomor yang sama. Namun khusus untuk kategori kelas 1 dan kelas 3 SD mempertand-
ingkan tiga nomor saja yakni gaya bebas 50 meter dan gaya dada 50 meter putra/putri. Adapun peserta yang keluar sebagai juara di event itu, diantaranya Naghata Excelian dari SD Negeri 1 Taman Sari meraih medali emas di kelas 50 meter gaya bebas SD kelas VI putra. Selanjutnya, medali perak diraih I Gede Eka Prabu A dari SDK Antonius Cakra dan medali pe-
runggu diraih oleh Ramanda Putra asal SDN 29 Cakranegara. Sementara itu, medali emas di nomor 50 meter gaya bebas SMP putra diraih oleh Rezho Atmaji asal SMPN Praya, selanjutnya medali perak diraih Zahit Hunafa dari SMPN 2 Mataram dan medali perunggu diraih oleh Bujangga Tridading Datu Laya dari SMP N 1 Mataram. (fan)
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sembuhkan Trauma Lewat Olahraga
Dishub KSB Tidak Siapkan Anggaran FS Bandara Baru
(Suara NTB/bul)
PEMBUKAAN - Suasana pembukaan open tournament badminton Bank NTB Syariah Cup 2018.
Bank NTB Syariah Dinilai Sangat Peduli Kemajuan Olahraga Mataram (Suara NTB) Bank NTB Syariah menjadi perusahaan yang peduli terhadap perkembangan olahraga di NTB. BUMD ini turut mendukung prestasi olahraga daerah dengan menyelenggarakan open tournament badminton. Open Tournament Badminton Bank NTB Syariah Cup 2018 digelar dengan menggandeng Pengprov PBSI Provinsi NTB. Open tournament ini sekaligus merupakan bentuk dukungan Bank NTB Syariah dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Provinsi NTB ke 60. Open Tournament Badminton Bank NTB Syariah Cup 2018 diikuti peserta setingkat SLTA/MA ke bawah seProvinsi NTB. Diselenggarakan selama empat hari, mulai 26- 29 Desember 2018. Dari pelaksanaan tehnical meeting yang dilakukan oleh panitia, tercatat sebanyak 106
peserta/pelajar se NTB ikut bertanding di empat kategori, yakni Kategori Tunggal Putra, Kategori Tunggal Putri, Kategori Ganda Putra dan Kategori Ganda Putri. Memperebutkan Piala Bergilir Bank NTB Syariah, Piala Tetap, dan Total hadiah sebesar 15 Juta rupiah. Kepala Dispora Provinsi NTB, Ir. Hj. Husnanidiaty Nurdin, MM pada kegiatan pembukaan di gelanggang Badminton Rudys Gegutu, Kota Mataram sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan yang dilaksanakan Bank NTB Syariah dalam upaya pembinaan olahraga Badminton sejak dini. Menurutnya, Bank NTB Syariah adalah salah satu perusahaan yang sangat mendukung pengembangan olahraga di NTB. Harapannya, agar evet ini dapat diselenggarakan setiap tahunnya. Ia
juga menerangkan bahwa event ini dapat menjadi event pertama/pemanasan kepada para pelajar/atlet muda sebelum di tahun 2019 nanti mengikuti event Badminton Nasional yang diselenggarakan di Papua, dan untuk pertama kalinya Provinsi NTB akan mengirimkan altet Cabor Badminton. Hadir langsung saat pembukaan, Direksi Bank NTB beserta jajaran, jajaran Ketua PBSI Prov NTB & Kota Mataram, dan unsur Dinas Pemuda & Olahraga Kota Mataram. Mewakili Direktur Utama, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Bank NTB Syariah, H. Ferry Satrio mengatakan bahwa penyelenggaraan event badminton ini akan dilaksanakan setiap tahunnya dan memperebutkan Piala Bergilir Bank NTB Syariah Cup. (bul)
Mataram (Suara NTB) Satgas Rekonstruksi dan Rehabilitasi Gempa Lombok – Sumbawa menggelar sejumlah kegiatan olahraga untuk tujuan trauma healing pascagempa. Jenis olahraga yang dipertandingkan seperti renang, voli dan atletik. Peserta lomba dari tingkat anak anak sampai remaja dari berbagai daerah di Pulau Lombok. “Kami ingin menggerakkan semangat generasi setelah gempa, agar benar benar pulih,” kata Dansatgas RR, Farid Makruf, MA kepada Suara NTB Kamis (27/12) di kolam renang Wira Bhakti. Selain untuk proses pemulihan trauma, Farid melihat dari sisi pembinaan olahraga. Salah satunya renang. Pembinaan menurutnya sudah bagus,namun belum diimbangi dengan lomba lomba. Dengan lomba, akan mengasah mental anak anak dan remaja dalam berkompetisi. “Sehingga pembinaan bisa ber-
kelanjutan,” ujarnya. Farid menambahkan, tiga kategori lomba yang diselenggarakan Satgas juga dalam rangka peringatan HUT ke 60 NTB. Pihaknya ingin ambil bagian dalam kemeriahan perayaan ulang tahun daerah. Sementara lomba renang yang diselenggarakan Kamis kemarin, diikuti 150 orang pelajar dari tingkat SD sampai SMP. Kategori lomba, untuk SD kelas I sampai III, gaya bebas dan gaya dada 50 meter. Untuk SD kelas 4 sampai 6, ada empat gaya, yakni gaya bebas, gaya punggung, gaya dada, gaya kupu kupu. Untuk kategori SMP pun mempertandingkan empat gaya tadi. “Persiapan lomba meski hanya empat hari, peserta cukup tinggi antusiasme. Masyarakat yang jadi korban gempa juga ikut berpartisipasi,” kata penasihat Persatuan Renang Seluruh Indonesia Provinsi NTB, Ahmad Musafa. (ars/*)
(Suara NTB/ars)
HADIAH - Para pelajar yang juara lomba renang mendapat hadiah dan piagam penghargaan dari Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
SUARA NTB
Jumat, 28 Desember 2018
Halaman 12
Danrem 162/WB Pantau Perayaan Galungan dan Kuningan Mataram (Suara NTB) Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., berkunjung ke sejumlah pura di wilayah Kota Mataram dan Lombok Barat, Rabu (26/12). Danrem turun memantau langsung pelaksanaan Hari Raya Galungan umat Hindu dan berkesempatan menyampaikan pesan moral menjaga kedamaian. Pura yang dikunjungi Danrem bersama Dandenpom Mataram, Kasdim 1606/Lobar di antaranya, Pura Mayura, Pura Gunungsari, Pura Lingsar, Pura Suranadi dan Pura Batu Bolong. Kehadiran Danrem bersama rombongan
disambut Pedanda dan Pemangku Pura, Danramil dan Kapolsek. “Kehadiran kami di Pura ini untuk melihat secara langsung kegiatan perayaan Galungan bagi saudara kita umat Hindu di Lombok,” kata Danrem. Menurutnya, proses perayaan Galungan hari itu merupakan rangkaian kegiatan pengamanan kegiatan Natal dan Tahun Baru 2019 di wilayah NTB. “Pengamanan tidak hanya pada Perayaan Natal dan Tahun Baru saja, namun juga pengamanan dilaksanakan terhadap Perayaan Galungan dan Kuningan sehingga bisa berjalan aman dan lancar,”
jelasnya. Terkait dengan Perayaan Natal di wilayah NTB lanjutnya, berjalan aman, damai dan lancar. Demikian juga halnya dengan tahun baru nanti, agar berjalan aman dan kondusif. “Menyambut tahun baru agar dilaksanakan secara sederhana dengan tidak menggunakan kembang api atau petasan karena bisa membahayakan masyarakat, namun menyambut tahun baru diganti dengan ibadah di tempat masing-masing sebagai bentuk rasa syukur bisa bertemu dengan tahun 2019,” harapnya. (ars/*)
(Suara NTB/penrem)
PANTAU - Danrem 162/WB Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat memantau dan berkunjung ke Pura Batu Bolong, Lombok Barat.
DPRD Lotim Soroti Anggaran Infrastruktur Rp300 Miliar Selong (Suara NTB) Mulai tahun 2019 mendatang, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akan memulai pembangunan infrastruktur fisik. Proyek pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan lainnya itu akan menggunakan sistem tahun jamak dengan alokasi anggaran sekitar Rp300 miliar. Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Lotim, Raden Rahadian Soedjono mengaku khawatir sistem pelaksanaan tahun jamak atau multiyears itu akan mengganggu keseimbanngan anggaran di tahun berjalan. Di mana dalam perencanaan pembayarannya Rp80 miliar pada tahun pertama dan tahun kedua, dan ketiga Rp110 miliar. “Ini yang menjadi titik tekan kita,” ungkapnya. Dalam rencana pembangunan jangka mengenah daerah (RPJMD) harus ada penekanan juga mengenai arah atau alokasi anggaran dari program-program prioritas lainnya. Kegiatan di tahun selanjutnya harus disesuaikan dengan RPJMD yang sedang di susun oleh pe-
RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
q
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
merintah daerah saat ini. Diingatkan, RPJMD yang sedang disusun ini harus segera dirancang sesuai dengan konsep tahun jamak dalam pelaksanaannya. Anggaran tahun jamak ini diketahui sebagian besar akan diarahkan untuk infrastruktur fisik di wilayah selatan. Termasuk yang akan menuju objek-objek wisata. Seperti dikemukakan Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy sebelumnya, wilayah selatan sudah cukup lama menunggu untuk dibangunkan infrastruktur jalan. Pemerintah pusat juga kabarnya menjadikan kawasan selatan menjadi salah satu atensi. Akan tetapi, sampai sekarang belum ada kejelasan dari pemerintah pusat mengenai anggaran yang akan digunakan untuk membangun kawasan selatan. Sehingga daripada menunggu, pemerintah kabupaten siap untuk mengalokasikan dari daerah untuk mempercepat pembangunan infrasturktur. Dalam pelaksanaan pembangunan diakui pasti ada sharing dengan provinsi. Ketika sudah ada pasti ada dana provinsi yang masuk, maka dana yang lain menjadi saving dan akan diarahkan untuk pembangunan sarana yang lain yang juga masuk dalam daftar prioritas untuk dikerjakan. (rus)
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Jumat, 28 Desember 2018
Halaman 13
RUKO - VILA - KOST
500.000
Rp. 995 Jt
Jumat, 28 Desember 2018
SUARA NTB
RADIO
Halaman 14
RAGAM
SUARA NTB Jumat, 28 Desember 2018
Halaman 15
Hotel Jayakarta Siapkan Tahun Baru Spesial Mataram (Suara NTB)Malam pergantian tahun tinggal beberapa hari lagi, pastinya sudah banyak yang merencanakan untuk menghabiskan malam pergantian tahun di tempat-tempat yang istimewa, seperti perhotelan yang belakangan ini banyak mem-
punyai program atau kegiatan malam pergantian tahun. Salah satunya Hotel Jayakarta Lombok. Untuk acara tahun baru kali ini Jayakarta mempunyai tema khusus atau spesial. Sales & Marketing Manager Hotel Jayakarta, Ida Bagus Okayana, Senin (24/12)
Pengusaha Lokal ’’Hijrah’’ ke Bank NTB Syariah Dari Hal. 1 Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) REI Provinsi NTB, Drs. Izzat Husein, MM dan H. Miftahuddin Ma‘ruf, SH turut hadir. Jajaran manajemen Bank NTB Syariah juga hadir lengkap. Kerjasama ini sekaligus menjadi penanda, bank yang belum lama dipimpin Kukuh Raharjo ini mulai menunjukkan diri lebih ekspansif menggarap pembiayaan sektor-sektor produktif. Dalam kesempatan ini, Ketua REI Provinsi NTB, H. Heri Susanto mengemukakan komitmen organisasi mendukung penuh Bank NTB Syariah. Sebagai pengusaha lokal, ia mengatakan punya beban moral untuk terus membesarkan bank daerahnya. Saat ini terdapat 72 perusahaan pengembang yang tergabung di REI NTB. Dari jumlah itu, sebanyak 45 perusahaan yang melakukan pembangunan. Tahun 2018 ini, pengembang lokal dihadapkan pada beberapa tantangan. Diantaranya, terlambatnya Perjanjian Kerjasama Operasi (PKO) dari Kementerian PUPR. Selain itu, musibah gempa juga turut mempengaruhi rencana pembangunan para anggota REI. Kendati dihambat beberapa persoalan, nyatanya pengembang lokal mampu membangun sebanyak 5.370-an unit, lebih dari 50 persen dari target 10.000 unit. Artinya, pada situasi berat seperti yang terjadi tahun ini, pengembang lokal masih kuat dan eksis. ‘’Insya Allah ke depan, dengan PKO lebih awal, saya berharap Pak Dirut (Kukuh Raharjo) akan dipanggil ke Jakarta untuk segera PKO dan kami akan siapkan anggota-anggota kami juga,’’ kata H. Heri Susanto. REI NTB katanya, bersedia menyediakan setidaknya 3.000 unit rumah untuk dibiayai Bank NTB Syariah pada tahun 2019. Ia juga menjamin, Bank NTB Syariah tak perlu khawatir, apalagi soal kredit macet (NPL). Keamanan kredit perbankan menurutnya sangat terjamin. ‘’Semoga MoU ini jadi tonggak utamakembalinyapengusahadaerah ke bank daerah, karena tidak sampai1persenanggotainikembali ke bank daerah. Saya berharap semua pengusaha daerah akan kembali kepada bank daerah,’’ demikian H. Heri Susanto. Tiga jenis pembiayaan bagi pengembangdariBankNTBSyariah, kredit konstruksi, Kredit KPR MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/rumah subsidi) dankKredit KPR komersil. Khusus untuk pembiayaan KRP MBR, nantinya akan di bentuk tim verifikasi dari Bank NTB Syariah dan REI untuk bersama – sama turun
dan menentukan anggota REI yang yang mana yang bisa melakukan PKS di tahap pertama. Sementara kredit KPR komersil dan konstruksi, pasca MoU.Proyek-proyekpengusaha lokal telah langsung dapat dibiayai oleh Bank NTB Syariah. ‘’Sekali lagi, saya yakin dengan hijrahnya Bank NTB konvensional ke syariah, hijrah juga semuanya. Optimismenya hijrah, kemampuannya hijrah dan laba juga akan hijrah,’’ harapnya. Pasca diamanahkan menjadipemegangkendaliBankNTB Syariah, Kukuh Raharjo gencar membangun komunikasi dan memetakan kebijakan-kebijakan mengembangkan bank daerah ini. Salah satu potensi besar yang dilihatnya adalah pembiayaan perumahaan yang kebutuhannya dilihat masih cukup besar di NTB. Gayung bersambut, keinginan besar juga datang dari REI Provinsi NTB untuk memajukan pertumbuhan NTB oleh bank lokal. Dengan menyatakan diri oleh pimpinan tertinggi di organisasi REI agar pengusaha lokal berkomitmen kembali ke bank daerah, Kukuh Raharjo memberikan apresiasi tinggi. ‘’Dulunya memang sebagian besar pengusaha lokal ini dibesarkan oleh Bank NTB (sebelum menjadi Bank NTB Syariah). Mudah-mudahan dengan MoU ini, ke depan harapan kita , Bank NTB Syariah menjadi bagian dari pengembang ekonomi lokal,’’ imbuhnya. Dalam konteks MoU dengan REI NTB, Bank NTB Syariah akan menyedian pembiayaan, apapun yang berkaitan dengan property. Kepada pengembang, ia juga tegaskan, besaran pembiayaan juga tergantung kesanggupan pengembang. Ia memberikan kelonggaran. Ada tiga jenis pembiayaan yang disediakan. Pertama untuk pembiayaan FLPP, pembiayaan komersil, dan ketiga pembiayaan modal kerja bagi pengembang. Bisa berupa modal kerja untuk pembiayaan konstruksi, ataupun kerjasama lainnya. Untuk pembiayaan rumah subsidi, ataupun komersil yang umumnya adalah ASN dan sektor informal. Rata-rata adalah pangsa pasar yang juga dibidik oleh Bank NTB Syariah. bahkan telah menjadi nasabahnya. ‘’Pada prinsipnya, paling tidak 3.000 unit rumah FLPP sudahsiapkamibiayai,’’demikian Kukuh Raharjo. (bul/*)
Mutasi Pejabat Januari Dari Hal. 1 Mutasi itupun hanya melakukan penyegaran atau rotasi pejabat dari OPD satu ke OPD lainnya. ‘’Jadi mutasi, ndak ada jabatan non job, biasa-biasa saja. Paling tukar-tukar tempat. Santai saja,’’ ujarnya. Sekitar empat sampai lima Kepala OPD lingkup Pemptov NTB akan kena rotasi. Pasalnya, ada jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) atau Kepala OPD yang akan lowong karena pejabatnya pensiun. Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si mengatakan per 31 Desember ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, H. Wildan sudah pensiun. Artinya, per 1 Januari 2019, jabatan Kepala Disnakertrans NTB sudah lowong. KemudianAsistenIIdanKepala BPKAD masih menunggu Keppres menjadi widyaiswara utama. Biasanya Keppres untuk kedua calon pejabat fungsional tersebut turun 34bulan.Karenaharuslewatpertimbangan teknis BKN. Setelah itu berproses di Sekretariat Negara (Setneg).SetelahitubarukeluarKeppres pengangkatan widyaiswara utama. Setelah keluar Keppres, maka
gubernur menindaklanjutinya dengan melantik kedua pejabat tersebut. Dengan pengangkatan kedua widyaiswara tersebut maka akan berpengaruh terhadap dua jabatan eselon II yang ditinggal. Sebelum melakukan rotasi ada tahapan yang harus dilalui. Yakni meminta rekomendasi Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri)danKomisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Usulan untuk memperolehrekomendasiKemendagri dan KASN sedang dalam proses pengusulan. ‘’Tidak terlalu banyak pengisian. Ada empat, lima OPD. Intinya ada pergeseran, tentu ini juga disesuaikan dengan kebutuhan organisasi,’’ jelas Fathurahman. Ditanya Kepala OPD mana saja yang berpotensi akan dirotasi, Fathurahman tak menyebutkannya. Tetapi, ia mengatakan sekitar empat sampai lima Kepala OPD atau JPTP yang akan kena rotasi. ‘’Dari hasil rekam jejak sudah kita berikan ke pimpinan. Mungkin Jumat atau Senin penyampaian ke Kemendagri,’’ ujarnya, pekan kemarin. (nas)
Tingkatkan Kewaspadaan Dari Hal. 1 Meskipun situasi NTB kondusif, Tarwo mengatakan aparat keamanan tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi-potensi gangguan keamanan. Ia mengatakan situasi NTB menyambut Pemilu 2019 juga kondusif. Bahkan ia menyebut konflik di NTB sejak 2015 hingga 2018 turun drastis. Disebutkan, pada 2015, konflik di NTB berada di atas 200 konflik. Kemudian turun pada 2016 menjadi 170 konflik. Selanjutnya 2017 turun lagi menjadi 150 konflik. Dan terakhir, pada 2018 ini, jumlah konflik di NTB
tercatat di bawah 30 kali. ‘’Meskipun banyak Pilkades tapi konflik turun tajam. Inilah yang meningkatkan indeks keamanan wilayah akan naik. Kita sekarang ini 2018 di bawah 30 konflik,’’ sebutnya. Tarwo mengatakan, turunnya jumlah konflik di NTB tak lepas dari sinergitas aparat keamanan, tokoh masyarakat dengan masyarakat di NTB. ‘’Untuk langkah pencegahan kita mengajak seluruh komponen masyarakat terus bersinergi. Agar pelaksaanaan Pilpres berlangsung aman, lancar dan demokratis,’’ harapnya. (nas)
memaparkan, untuk perayaan pergantian malam tahun baru, Hotel Jayakarta Lombok mengambil tema the rise up of jayakarta, yaitu kebangkitan Jayakarta pascagempa yang melanda Lombok beberapa bulan lalu. ‘’Jadi dalam suasana keprihatinan ini, kita dari Jayakarta menyelenggarakan acara tahun baru untuk memperlihatkan pada masyarakat bahwa Jayakarta itu masih eksis, masih ada, cuma tidak semeriah tahun lalu. Di satu sisi kita lihat pascagempa, di sisi lain kejadian bencana alam di sepanjang tahun ini yang terjadi di Indonesia,” paparnya. Okayana menambahkan meskipun dalam suasana duka yang menimpa Indonesia saat ini, dia ingin membangun keoptimis-
an masyarakat dengan menyelenggarakan pergantian malam tahun baru ini. “Walaupun hotel Jayakarta Lombok tetap menyelenggarakan acara pergantian malam tahun, tetapi tidak akan semeriah
tahun lalu. Jadi walaupun Indonesia sedang berduka, kami ingin masyarakat tidak dihantui ketakutan dan berlarut-larut pada kesedihan,” ungkapnya. Hotel Jayakarta Lombok mem-
punyai harga yang spesial untuk para customer-nya yang akan join pada pergantian malam tahun baru nanti. “Kita mempunyai dua promo khusus untuk acara pergantian tahun. Pertama, kita menawarkan harga spesial yang kita jual dengan harga 350.000 per orgdengandimeriahkanolehBand, Accoustic dan DJ dari para musisi local. Itu sudah include dengan makan malam. Kedua, include kamar yaitu start price-nya dari Rp 2,7 juta itu termasuk 3 hari 2 malam, sudah include breakfast, dinnerdan acara malam tahun baru. Nanti juga akan banyak door price seperti voucher kamar, marchandise hotel dan akan ada games yang akan menghibur para tamu yang sudah join,” ungkapnya. Okayana mengungkapkan un-
tuk persiapan acara ini sudah dua bulan yang lalu karena perlu menyesuaikan dengan permintaan pasar. “Jadi untuk promo acara ini kita coba sebarkan melalui semua media dari radio, cetak, hingga layer. Untuk sementara sudah ada yang join. Persiapan untuk saat ini sudah sekitar 50-60%. Harapannya semoga acara nanti lancar walaupun acara tidak semeriah tahun kemarin, cuma tidak akan menurunkan kualitas acara yang ada. ‘’Semoga kedepannya kita bisa kembali seperti dulu, agar bisa bangkit, kita ingin memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa kontribusi Jayakarta dapat berpengaruh terhadap stakeholder terkait dan tahun depan optimis lebih bagus dari yang sekarang,” harapnya. (r)
BPBD Seleksi 1000 Fasilitator Rumah Tahan Gempa Mataram (Suara NTB) Ribuan fasilitator diperlukan untuk mempercepat penanganan rumah rusak sedang dan rusak ringan akibat terdampak gempa di Lombok dan Pulau Sumbawa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB sejak Senin (24/12) lalu menggelar seleksi untuk mendapatkan 1000 fasilitator yang sesuai kualifikasi. Pantauan Suara NTB, sejak pendaftaran dibuka hingga seleksi, jumlah pelamar mencapai 1.600 orang. Ini belum termasuk pelamar yang diseleksi di Pulau Sumbawa mencapai 500 orang. “Dari 1.600 peserta, yang diambil 1.000 peserta. Pesertayanglolosakanmenjaditenaga fasilitator dan ditempatkan di tujuhkabupatendankota,”kataKabidKedaruratandanLogistikBPBD NTB,AgungPramuja Kamis(27/12). Agung menjelaskan, perekrutan itu diprioritaskan bagi lulusan SMK jurusan bangunan dan sarjana jurusan Teknik. Namun berdasarkan kesepakatan, kualifikasi jurusan lain juga diperlukan.
Sehingga perekrutan diperluas menjadi kebutuhan sarjana ekonomi, Fisipol dan FKIP. “Berdasarkan keputusan konsultan manajemen Muhammadiyah dan evaluasi lapangan, fakta di lapangan itu memang bukan hanya dibutuhkan sarjana teknik saja, teknik sipil saja, tapi juga terkait dengan sospol dan ekonomi,” ujarnya. Tugas fasilitator selanjutnya akan disebar di kabupaten kota khususnya terdampak bencana. Fasilitator akan menjadi sahabat masyarakat dalam penyelesaian pembangunan bersama Pokmas (kelompok masyarakat) dan PPK pembangunan huntap di kabupaten. Tenaga fasilitator yang ditempatkan tidak sendiri-sendiri, melainkan berkelompok atau tim. Dalam satu tim ada delapan orang. Tugas mereka akan melakukan pengawasanpembangunanrumah tahangempamaupunpengawasan administrasi sampai keuangan. “Harapannya, mereka bisa
mendampingi terkait pengawasan, terutama fisik bangunan, administrasi keuangan dan sosialisasi kepada masyarakat,” katanya. Peserta yang lolos ditugaskan ke tujuh daerah terdampak gempa, yakni Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok
Tengah dan Lombok Timur. Fasilitator juga akan dikirim ke Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan juga yang terdampak gempa. “Penempatantiminitidakharus di satu kabupaten tapi mereka harussiapbekerjauntuktujuhkabupaten.Kamimenyederhanakanjuk-
nissesederhanamungkin,sehingga tidak memberatkan pelaksanaan di lapangan,” jelas Agung. Setelah selesai proses seleksi, langkah selanjutnya diberikan pembekalan, yaitu bagaimana proses manajemen penanganan darurat. (ars)
(Suara NTB/ars)
CINDERAMATA - Penanggung Jawab Harian Suara NTB H. Agus Talino menerima cinderamata dari tim relawan Pundi Lombok Bangkit dalam silaturahminya, Senin (24/12). Pundi Lombok Bangkit adalah salah satu lembaga sosial yang sedang membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Lombok – Sumbawa.
Sektor Pariwisata Terpuruk dan Konflik BPPD yang Tak Berkesudahan Dari Hal. 1 perumahan dan pariwisata paling terkena dampak. Dampak gempa, output sektor pendidikan dan kesehatan turun masing-masing 16,8 persen dan 14,5 persen di tahun 2018. Sedangkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu prioritas pembangunan NTB terkena dampak terbesar keempat. Akibat gempa, output sektor pariwisata turun hingga 4,9 persen. Ia mengatakan butuh rencana jangka panjang untuk pemulihan sektor pariwisata. ‘’Tidak bisa memulihkan pariwisata dengan cepat. Tapi bagaimana memulihkan aksesibilitas, amenitas dan atraksi. Belum lagi faktor-faktor lainnya,’’ kata Ridwan, September lalu. Sektor pariwisata turun hampir mencapai 5 persen karena okupansi hotel di NTB turun tajam. Jika hal ini terus berlanjut maka dapat menimbulkan
pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berimbas pada pengangguran. Sehingga, untuk mempercepat pemulihan pascabencana, disusun rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. Bencana gempa bumi yang melanda tujuh kabupaten/kota menyebabkan kerusakan mencapai Rp 12,4 triliun dan kerugian sebesar Rp2,49 triliun. Untuk memulihkan kembali NTB dibutuhkan anggaran sekitar Rp10,19 triliun. Pemerhati Ekonomi Universitas Mataram (Unram), Dr. Firmansyah, M. Si mengatakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi NTB kuncinya ada dua. Pertama, mempercepat pembangunan atau penyediaan rumah bagi masyarakat korban gempa. Kedua, menggeliatkan kembali sektor pariwisata. Geliat sektor pariwisata perlu dibangun. Pasalnya banyak UMKM yang bergerak dalam sektor pariwisata di NTB. Yakni
UMKM yang memproduksi suvenir dan produk-produk sekunder. Pemda perlu melobi kementerian/lembaga untuk mengadakan kegiatan atau pertemuanpertemuan di NTB. Dengan banyaknya kegiatan kementerian/ lembaga yang dibawa ke NTB maka akan kembali menggairahkan sektor pariwisata. Di tengah upaya pemulihan sektor pariwisata yang terpuruk, justru Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB terus dilanda konflik internal. Konflik yang terjadi di BPPD tak berhasil diselesaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2013-2018, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin, SH, M. Si hingga berakhir masa jabatannya 17 September 2018. Sejak kepengurusannya terbentuk awal 2018, internal BPPD NTB terus terjadi konflik. Dalam rapat di ruang rapat Sekda NTB, Rabu, 23 Mei 2018 telah ditetapkan Ketua BPPD NTB, H. Fau-
zan Zakaria, Wakil Ketua L. Abdul Hadi Faishal dan Sekretaris, M. Nur Haidin. Kepemimpinan Fauzan Zakaria di BPPD NTB tak berjalan mulus. Konflikterusterjadi,terkaitdengan posisi Ketua BPPD NTB. Sejumlah pengurus BPPD NTB mempersoalkan posisi Fauzan sebagai Ketua BPPD. Hal ini terkait status Fauzan sebagai Calon Anggota DPRD NTB di Pemilu 2019. Mereka mempersoalkan posisi Fauzan secara etika, meski Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah menegaskan secara hukum Fauzan dapat menjadi caleg dan Ketua BPPD secara bersamaan. Akibat kekisruhan yang terjadi, para pengurus BPPD NTB memberikan keterangan pers mencopot posisi Fauzan sebagai Ketua BPPD NTB. Mereka kemudian menunjuk L. Abdul Hadi Faishal sebagai Ketua BPPD NTB. Sedangkan Sekretaris, M. Nur Haidin. Posisi Hadi Faishal kemudian dipersoalkan.
Anggota BPPD NTB yang menjadi perwakilan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB ini tak lagi menjabat sebagai Ketua PHRI. Hadi Faishal tak menjabat Ketua PHRI lantaran sudah tak menjadi pengelola hotel. Kemudian PHRI Pusat menunjuk carateker Ketua BPPD NTB. Posisi terakhir Ketua BPPD NTB dijabat oleh Dr.Farid Said. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan akan segera membereskan konflik yang terjadi di BPPD NTB. Gubernur mengatakan dirinya akan merombak total kepengurusan BPPD NTB yang ada saat ini. Gubernur memastikan Ketua BPPD NTB yang baru bukan H. Fauzan Zakaria atau Farid Said. Ia mengatakan nama-nama pengurus BPPD NTB unsur penentu kebijakan sudah ada yang defenitif. Pada Januari mendatang, Gubernur NTB akan mengumumkan kepengurusan BPBD NTB yang baru. (nas)
Pencairan Dana Huntap Rp1,1 Triliun Tahap Dua Terhambat Dari Hal. 1 Proses ini sebenarnya menurut Farid sangat menghambat. Hemat dia, pencairan bisa dilakukan sesuai progres. ‘’Artinya, mana rumah yang sudah jadi tahap pertama, beri langsung anggarannya. Supaya lebih cepat jadi dan masyarakat cepat menempati,’’ kata mantan Danrem. Sejauh ini data Huntap yang sudah terbangun pun belum signifikan. Namun demikian tetap ada progresnya. Untuk jenis Risha, tuntas dibangun sebanyak 109 unit, dari total peminat 7.535 KK dan sedang dalam proses pembangunan
1.620 Unit. Sedangkan jenis Riko selesai dibangun 31 Unit dari total peminat 7.124 KK dan sedang dalam proses pembangunan 951 unit. Sementara Huntap jenis Rika peminat 3.808 KK, selesai dibangun 79 unit dan yang sedang dibangun menjadi 533 unit. Farid Makruf juga membeberkan kendala lain penghambat percepatan Huntap. Seperti hasil vertifikasi masih banyak masyarakat yang belum menerima rekening untuk pencairan dana Pokmas. Sehingga ia mendorong bupati dan walikota serta pihak terkait lainnya untuk bekerja lebih maksimal memperce-
pat proses verifikasi, sehingga rekening Pokmas segera terisi. Hal lain, jumlah kerusakan rumah dengan Huntap yang dibangun masih jauh dari harapan. Salah satu hambatannya, jumlah aplikator penyedia panel dan bahan lainnya masih sangat kurang. Bisa dibayangkan, ungkap Farid, jumlah Huntap yang harus dibangun mencapai 32.000 lebih. Sementara aplikator yang menyediakan bahan bangunan hanya 24 aplikator. Itu pun hanya bisa memproduksi satu sampai lima unit bahan Huntap per hari. Masih soal temuan lapangan, banyak masyarakat korban gem-
pa yang sudah dibangunkan Huntap oleh kalangan swasta atau lembaga lainnya. Ketika akan turun program Huntap, masyarakat menolak namun meminta dalam bentuk uang tunai. Sementara dalam juklak juknis, harus dalam bentuk rumah. Sejumlah kendala itu adalah fakta yang ditemukan di lapangan oleh Satgas bersama PUPR. Namun sejalan dengan tugas, terus berusaha diatasi bersama dengan PUPR dan para fasilitator hingga pokmas. Ada empat sasaran disampaikannya dalam laporan harian Kamis kemarin. Pertama, agar tiap aplikator
selain penyiapan stok panel, harus dibarengi penyiapan stok baut, mur dan plat panelnya. Kedua, agar fasilitator di Pokmas Dusun Karang Panasan, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung tidak menerima panel yang tidak sesuai atau retak yang akan didistribusikan ke Pokmas. Ketiga, agar BPBD di tiap wilayah segera mencairkan dana tahap dua 100 persen ke rekening Pokmas, sehingga pekerjaan lanjutan pembangunan tidak terhambat. Keempat, agar fasilitator dan perangkat desa di tiap wilayah terdampak menyegerakan kegiatan verifikasi data yang belum valid. (ars)
NTB Kekurangan Alat Deteksi Tsunami Dari Hal. 1 Secara umum dijelaskan Agus Riyanto, NTB saat ini panjang pantainya mencapai 2.333 kilometer. Terbentang dari Ampenan Kota Mataram hingga Kecamatan Sape Kabupaten Bima di Pulau Sumbawa. Selain itu, NTB terdiri dari 10 kabupaten/kota dan memiliki 278 pulau kecil. Baik garis pantai maupun pulau pulau kecil itu rawan gempa dan
berpotensi tsunami. ‘’Sehingga NTB sangat perlu memiliki sirene tsunami EWS, karena daerah NTB ini kan masuk jalur rawan bencana,’’ sarannya. Dalam catatan sejarah BMKG, Pulau Sumbawa pernah dilanda tsunami pada 1920. Desa Lunyuk di Kabupaten Sumbawa, dan Desa Awang, serta Kuta di Kabupaten Lombok Tengah juga pernah diterjang tsunami pada 19 Agustus 1977. Gelombang ganas
air laut itu memporak-porandakan pemukiman diawali dengan gempa bumi berkekuatan 8,0 SR yang berpusat di Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT). Bencana air bah laut tersebut menghantam Sumba dengan ketinggian 15 meter dan menewaskan 316 orang serta menghancurkan ribuan bangunan. Sedangkan di NTB, sebanyak 198 orang meninggal dunia. Dari catatan itu, NTB menu-
rut Agus Riyanto masuk dalam daerah berpotensi gempa disertai tsunami. ‘’Makanya kami mendorong supaya pemerintah daerah memberi perhatian terhadap kebencanaan,’’ sarannya. Agus kemudian membandingkan dengan Provinsi Bali yang sudah memiliki sembilan unit sirene Tsunami EWS. Dilihatnya pemerintah daerah setempat menyadari bahwa daerahnya banyak dikunjungi wisatawan,
sehingga perlu alat deteksi dini. Dalam rangka itu, BMKG Stasiun Geofisika Mataram menggandeng BPBD NTB untuk bersama-sama mengajak 10 pemerintah kabupaten/kota memasang sirene EWS. Sebab pihaknya tidak bisa sendiri karena berkaitan dengan penyediaan dan pengadaan perangkat peringatan dini tsunami tersebut. ‘’ Harganya mencapai Rp 300 juta per unit,’’ pungkasnya. (ars)
Pemerintah Dukung Kerjasama NTB dengan Universitas di Luar Negeri Dari Hal. 1 Ia menyebutkan, kerjasama ini sudah diregulasi melalui peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2018. “Mulai dari provinsi sampai kabupaten/kota. Kita lahirkan sebuah PP baru, yang jadi payung hukum, PP 28 tahun 2018. Termasuk daerah dengan lembaga di luar negeri, ataupun pemerintah di luar negeri, yang bisa kita sebut kota atau provinsi. Bisa bekerjasama,” ujar Nelson. Hanya saja, ia menegaskan, kerjasama dengan daerah atau lembaga lain seperti universitas di luar negeri harus sepengetahuan pemerintah pusat. Berkaitan dengan rencana kerjasama yang tengah dibangun dengan sejumlah universitas atau
daerah di Polandia, Nelson menegaskan itu bisa melalui mekanisme kerjasama sister city, atau sister province. Bisa pula kerjasama dengan lembaga atau universitas tertentu di daerah tersebut. “Kemarin, Pak Gubernur dengan Polandia, bisa sister city, sister province. Berapa kabupaten/ kota di sini, komandannya Gubernur,” ujarnya. Menurut Nelson, pemerintah pusat nantinya akan melakukan pengawasan terhadap kerjasama yang sudah terbangun. Pengawasan ini menurutnya dilakukan agar kemanfaatan yang diperoleh dari kerjasama itu benar-benar bisa diperoleh oleh daerah. Jika kerjasama tidak berjalan, pihaknya bahkan bisa
menjatuhkan sanksi tertentu. “Kita yang mengawasi, kontrol itu. Bisa kita jatuhkan sanksi, bisa. Apa manfaat kerjasama itu. Intisari kerjasama itu adalah apa keuntungan yang didapatkan. Jadi seperti sekarang, Polandia, silakan. Yang penting lapor pusat dulu. Apa yang ada di kota, provinsi itu, bisa,” tegasnya. Nelson menjelaskan, kerjasama biasanya diawali dengan komitmen awal, berupa letter of intent (LoI), Memorandum of Understanding (MoU), kemudian akan difasilitasi dengan melahirkan perjanjian kerjasama ataupun perjanjian kerja bersama. “Jadi pusat fasilitasi kerjasama. Kalau itu sudah berjalan, silakan. Kita tinggal monitoring dan sebagainya,” ujar Nelson.
Menurut Nelson, keterlibatan pihaknya dalam memfasilitasi persoalan ini akan memberikan kemudahan dalam banyak hal. Misalnya, terkait kemudahan bagi pejabat untuk bepergian ke luar negeri dalam rangka proses penyelesaian kerjasmaa ini. “Sekarang nggak lama lagi ngurus perizinan. Bang, besok selesai, kubilang. Tinggal ke Mendagri, kalau sudah paspor biru itu wah, langsung, well done,” ujarnya. Keuntungan apa yang diperoleh daerah dengan adanya kerjasama dengan daerah atau lembaga lain di luar negeri? Nelson menegaskan, ada banyak contoh sukses keberhasilan kerjasama daerah dengan lembaga atau daerah lain di luar negeri. Ia mencontohkan kerjas-
ama sister city dengan Australia yang memungkinkan para pemuda dari daerah yang menjadi sister city di Indonesia mengenyam pendidikan berkualitas di Australia, dengan gratis. “Australia, anak-anak kita itu dibiayai gratis. Australia bisa melihat apa yang mau diarahkan kemampuan anakanak. Produk, teknologi, dan lain sebagainya,” sebut Nelson. Contoh lain adalah Swis yang kini terkenal dengan komoditas cokelatnya. “Jadi beberapa daerah, yang (mengembangkan) cokelat itu sendiri. Saya melihat kalau tanah di swis tidak ada tempat lagi untuk lahan, cokelat kita yang kita bawa ke sana. Jadi silakan potensi rakyat itu dikembangkan,” ujarnya. (aan)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Jumat, 28 Desember 2018
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
NTB Menangkan Anugerah Kencana Tahun 2018
Mataram (Suara NTB) Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) merupakan program konkuren (program bersama antara pusat dan daerah). Tapi pada kenyataannya, di Provinsi dan Kabupaten/Kota belum sepenuhnya menjadi program prioritas. Oleh sebab itu, BKKBN dipandang perlu memberikan apresiasi Anugerah Kencana tahun 2018 kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota atas komitmen, dedikasi dan dukungan yang diberikan sehingga pengelolaan program KKBPK di Provinsi dan Kabupaten/Kota lebih meningkat. Pemberian Anugerah Kencana kepada penentu kepentingan/pemangku kebijakan yang telah memberi dukungan dan berpartisipasi aktif terhadap program KKBPK sebagai motivasi terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan di daerah masing-masing. Sebagaimana diketahui bukan sekadar upaya rutin yang dilakukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, tetapi komitmen di daerah yang sangat menentukan tercapai atau tidaknya program KKBPK ini. Apresiasi Anugerah Kencana ini
diberikan kepada 5 (lima) Kepala Daerah Provinsi dan 29 Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang berprestasi dan berkomitmen terhadap program KKBPK. Salah satu Provinsi yang memenangkan Anugerah Kencana tahun ini adalah Provinsi NTB yang diterima langsung oleh Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah serta Bupati Sumbawa, H.M. Husni Djibril, B.Sc. BKKBN tidak mungkin mengemban amanat besar ini tanpa dukungan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota serta mitra terkait dalam pengelolaan program KKBPK. Peran pemerintah Daerah dan mitra dalam mendukung sarana dan prasarana, ketenagaan dan dorongan tentunya sangat diharapkan. Dengan kerjasama kita, semua dapat kita selesaikan dengan baik. Sesuai dengan hasil SDKI kita dapat meraih target yang telah ditetapkan di mana TFR (Total Fertility Rate) 2,6 menjadi 2,4. “Semoga dengan apresiasi Anugerah Kencana ini tidak membuat kita terlena dengan pencapaian kita tahun ini,” kata Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek. Dia menambahkan agar lebih ditingkatkan untuk kemajuan Indonesia. (r/*)
(Suara NTB/ist)
Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah dan peraih anugerah lainnya foto bersama dengan Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek.
(Suara NTB/ist)
Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah didampingi Ketua TP PKK NTB, Hj.Niken Saptarini Zulkieflimansyah foto bersama Kepala BKKBN NTB, Dr.Drs.Makripuddin, Bupati Sumbawa H.Husni Djibril
Suasana Penyerahaan Anugerah Kencana Tahun 2018
Catatan Akhir Tahun Pertanian NTB
HBK Siapkan Strategi Naikkan Pendapatan Petani Mataram (Suara NTB) Kemajuan pembangunan di sektor pertanian secara luas di NTB cukup membanggakan dalam beberapa tahun terakhir. Pembangunan infrastruktur irigasi, program bantuan produksi untuk petani cukup mampu meningkatkan produktivitas sejumlah komoditi unggulan pertanian di NTB. Namun, keberhasilan peningkatan produktivitas pertanian itu tetap harus bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat petani dan buruh tani. “Kita bicara soal pertanian, tentu tak lepas dari petani dan buruh tani. Keberhasilan sektor pertanian harusnya selaras dengan kesejahteraan perekonomian petani,” kata Ketua Badan Pengawasan dan Dispilin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono, mengupas catatan akhir tahun 2018 indeks pertanian di NTB, Kamis (27/12 ). HBK menegaskan, jika masyarakat petani sejahtera maka sektor pertanian akan semakin maju dan diminati oleh anak-anak muda NTB. Dan jika sektor pertanian semakin maju di NTB, maka swasembada pangan sebagai program nasional seharusnya bukan lagi menjadi hal yang mustahil. “Nah, kalau sudah berhasil dalam swasembada pangan, maka pasti bermuaranya pada kesejahteraan penduduk. Baik itu di NTB maupun di Indonesia secara keseluruhan,” kata HBK. Caleg DPR RI Nomor Urut 1 dari Partai Gerindra untuk Dapil NTB II/Pulau Lombok itu memuji capaian sektor pertanian di NTB beberapa tahun terakhir, yang dinilainya cukup membanggakan. Hal itu dibuktikan dengan produksi komoditas tanaman pangan seperti padi, bawang merah dan jagung, yang terus meningkat dari tahun ke tahun. “Dari indikator produktivitas, harus diakui bahwa pertumbuhan dan kemajuan pertanian di NTB ini sangat membanggakan. Dan ini tidak terlepas dari bagaimana Pemprov NTB mampu berinovasi dengan program-program pertanian unggulannya,” katanya. Hanya saja, papar HBK, peningkatan produktivitas ini harus diimbangi dengan upaya peningkatan kesejahteraan para petani yang notabene merupakan garda terdepan di sektor pertanian. HBK menyebut salah satu yang dibahas adalah indikator indeks Nilai Tukar Petani (NTP) yang secara resmi dirilis BPS NTB. NTP merupakan salah satu indikator strategis pertanian yang dirilis oleh BPS secara rutin. Mulai Desember 2013, tahun dasar perhitungan indeks NTP adalah tahun 2012 (2012=100). Jika NTP di atas 100 maka petani di daerah itu bisa disebut sejahtera, sedangkan di bawah 100 bisa diartikan belum sejahtera. Data BPS NTB menyebutkan, indeks NTP gabungan Provinsi NTB pada November 2018 tercatat sebesar 111,21 point. Bisa dibilang petani NTB cukup sejahtera, karena hasil panen mereka masih menutupi dan lebih besar dari ongkos produksi yang mereka tanggung. Hanya saja, jika dikelompokan dalam beberapa subsektor pertanian, tidak bisa dianggap seluruh petani sejahtera. Dalam data yang sama, nilai NTP Petani Tanaman Pangan (NTPP) sebesar 117,05, Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 80,02, Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 94,44, Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) 128,43 dan Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) 109,46. “Banyak faktor yang dapat mempengaruhi besaran nilai tukar petani, antara lain inflasi dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan petani untuk memenuhi ongkos produksinya,” kata HBK. Ia menegaskan, seharusnya ongkos produksi pertanian dapat ditekan dengan adanya beragam program bantuan pemerintah untuk petani. Selain itu, papar HBK, diperlukan pula adanya pembi-
(Suara NTB/ist)
BERBAUR – H. Bambang Kristiono (HBK) beserta istri berbaur dengan masyarakat tani dan buruh tani, mendengarkan harapan mereka tentang peningkatan pendapatan petani di masa mendatang. naan kepada petani yang tepat sasaran, sehingga petani dapat menghasilkan produksi pertanian yang optimal. “Penyaluran alat mesin pertanian (alsintan) dan penggunaan teknologi pertanian juga menjadi opsi yang tepat, sehingga petani dapat mempersingkat waktu pengelolaan lahan. Dengan demikian, maka nilai yang diterima petani seharusnya bisa menjadi lebih baik,” kata dia. Bagi HBK, yang tak kalah pentingnya adalah adanya kesungguhan dari petani untuk membantu pemerintah memajukan sektor pertanian, sehingga terjadi hubungan timbal balik. Kesungguhan dari petani dapat dilakukan dengan terus-menerus memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan terkait pertanian. Misalnya dengan terus menambah wawasan dan pengetahuan, bagaimana cara menghasilkan produksi pertanian yang optimal dan berkualitas, mempelajari inovasi dan teknologi terbaru, mempelajari bagaimana menggunakan dan memanfaatkan alat mesin pertanian, dan banyak cara lainnya. “Di sinilah peran Kelompok Tani (Poktan) dapat dimaksimalkan untuk membantu seluruh anggotanya,” kata HBK. Menurutnya, sebagai salah satu sektor kunci dan penopang sektor-sektor lainnya, seharusnya sektor pertanian adalah sektor dengan prospek yang baik dan menjanjikan di NTB dan juga di Indonesia secara umum. “Jika petani sejahtera, sektor pertanian akan semakin maju. Semakin maju sektor pertanian, maka swasembada pangan seharusnya bukan hal mustahil, yang pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan penduduk NTB dan Indonesia,” tegasnya. Ia mengatakan, jika kelak dipercaya menjadi wakil rakyat di DPR RI, maka perjuangan untuk menyelaraskan pembangunan pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani akan menjadi fokus utama yang akan diperjuangkannya. Seperti diketahui, HBK merupakan satu-satunya Caleg DPR RI Dapil NTB yang saat ini benar-benar fokus mengangkat isu pertanian dan kesejahteraan petani. Dalam setiap kunjungannya ke tengah-tengah masyarakat petani Lombok, HBK selalu mendorong semangat para petani untuk terus berinovasi dan menanamkan sikap optimisme. (038/*)