Edisi Rabu 28 November 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 28 NOVEMBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 219 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ist_pamhut)

SITA - Tim Opgab saat menyita kayu hasil pembalakan liar di kawasan hutan lindung So Piri Desa Pajo Kecamatan Ranggo, Dompu. Pembalakan liar di kawasan hutan ini sangat memprihatinkan.

Banyak Formasi CPNS Lowong

Gubernur akan Temui Menteri PANRB

Mataram (Suara NTB) Menyikapi banyaknya formasi CPNS yang lowong atau tak terisi, baik di provinsi dan kabupaten/kota, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menyurati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PANRB). Orang nomor satu di NTB ini juga berencana akan menemui langsung Menteri PANRB di Jakarta. ‘’Kita sedang cari cara (mengisi formasi lowong). Saya semalam kontak Pak Menteri (PANRB). Salah satunya juga bersurat. Tapi mungkin ke sana langsung,’’ ujar gubernur dikonfirmasi usai Rapat Paripurna Penetapan APBD 2019 di Gedung DPRD

TO K O H Di-’’deadline’’ Tuntaskan Appraisal

Ahmad Makchul

PEMKAB Lombok Barat (Lobar) di-deadline segera menuntaskan appraisal lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan Bendungan Meninting. Pasalnya, hingga saat ini seratusan miliar yang dianggarkan pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I belum terserap. Sementara, tahun anggaran 2018 akan segera berakhir. Untuk itu, Pemkab Lobar diberikan batas waktu sampai awal Desember mendatang untuk menuntaskan appraisal lahan Bendungan Meninting. ‘’Kita harapkan sebelum tanggal 5 Desember, mudahan bisa selesai appraisal. Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R Menunggak Rp40 Miliar BIAYA pengobatan korban gempa yang tertunggak di seluruh rumah sakit pada daerah terdampak mencapai Rp40 miliar. Tunggakan biaya pengobatan korban gempa di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB sendiri mencapai Rp3,2 miliar. Direktur RSUP NTB, dr. H. L. Hamzi Fikri, MM, MARS mengatakan, pihaknya melalui Dinas Kesehatan (Dikes) sudah mengajukan klaim biaya pengobatan korban gempa ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Ada sinyal akan ditanggulangi pemerintah pusat untuk biaya pengobatan korban gempa tersebut. Bersambung ke hal 15 H. L. Hamzi Fikri

NTB, Selasa (27/11) siang. Gubernur mengatakan, Pemprov mendapatkan banyak masukan dari Pemda kabupaten/kota berkaitan dengan pelaksanaan rekrutmen CPNS 2018. Di mana, tingkat kelulusan pelamar yang memenuhi passing grade

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sangat minim. Di samping itu, ada pelamar yang memenuhi passing grade, tetapi karena jumlah formasinya sedikit. Ada pelamar yang memenuhi passing grade tak dapat ikut tes tahap selanjutnya, yakni Seleksi

Pencarian Tujuh ABK Hilang ke Pulau Sedapur Mataram (Suara NTB) Memasuki hari ketiga Selasa (27/11), tim SAR gabungan melanjutkan pencarian Anak Buah Kapal (ABK) yang hilang di sekitar perairan pulau Kapoposang Bali, utara perairan pulau Sumbawa, NTB. Radius pencarian mengarah ke Selatan mengikuti arah arus laut. Pencarian hingga sore kemarin melibatkan 18 kru kapal. Rescue Boat 220. Nakhoda Rescue Boat 220 Nurdin menjelaskan, pencarian dilakukan ke arah Selatan di sekitar Pulau Sedapur. ‘’Penyisiran di radius pulau tersebut, mengingat arus dan angin cenderung mengarah ke sana, sehingga pencarian difokuskan di wilayah selatan Pulau Kapoposang Bali,’’ kata Nurdin di-

(Suara NTB/ist_SAR Mataram)

PENCARIAN - Tim SAR saat melanjutkan pencarian tujuh ABK yang hilang ke Pulau Sedapur. hubungi Selasa kemarin. Jika tidak membuahkan hasil, rencana Rabu (28/11) masih melakukan penyisiran sesuai dengan SAR Map yang

diberikan dari Kantor SAR Mataram. Timnya fokus pencarian di sekitar perairan Pulau Sedapur. Bersambung ke hal 15

Kompetensi Bidang (SKB). ‘’Lulus passing grade empat sampai lima orang. Yang jadi PNS cuma satu. Sayang sekali, yang empat orang,’’ katanya. Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si menyatakan, Gubernur NTB telah bersurat ke Menteri PANRB menyikapi pengisian formasi jabatan lowong CPNS 2018. Surat dengan nomor 800/3403/BKD/2018 ditujukan langsung ke Menteri PANRB.

Fathurahman menjelaskan, dalam surat tersebut terdapat tiga poin yang disampaikan. Pertama, mengenai banyaknya formasi jabatan yang lowong di provinsi dan kabupaten/kota akibat passing grade tes SKD yang terlalu tinggi. Kedua, gubernur mengharapkan Menteri PANRB mempertimbangkan sesuai Permenpan No. 61/2018 pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa tata cara pengisian formasi yang belum terpenuhi diberlakukan setelah integrasi nilai SKD dan SKB. Bersambung ke hal 15

Hibah BPPD NTB di APBD 2019 Dicoret Mataram (Suara NTB) Acaman DPRD NTB akan menghentikan kucuran dana hibah kepada Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB beberapa waktu lalu, bukan gertakan belaka. Para wakil rakyat di Udayana tersebut benar-benar membuktikan ucapannya. Di APBD 2019 yang ditetapkan, Selasa (27/11) kemarin, anggaran hibah BPPD dipastikan dicoret. Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB, Johan Rosihan yang dikonfirmasi Suara NTB, membenarkan penghentian pemberian anggaran hibah kepada BPPD mulai tahun 2019. Dikatakan Johan, alasan Banggar menyetop kucuran hibah ke BPPD tersebut tidak lepas dari konflik berkepanjangan yang terjadi di internal lembaga tersebut. ‘’Ya kita hentikan, alasannya pertama karena buat apa kita berikan anggaran untuk lembaga yang berkomflik. Kedua ketuanya juga menjadi caleg,’’ katanya. Alasan selanjutnya sebut Johan, karena juga organisasi induk di pusat sudah dibubarkan. Sehingga menurut pandangan Dewan, BPPD sudah tidak optimal lagi untuk menjadi institusi promosi pariwisata. ‘’Makanya sekarang kita kembalikan dia ke Dinas Pariwisata. Jadi tidak akan mengganggu promosi. Karena yang akan melakukan Dinas Pariwisata,’’ jelas Ketua Fraksi PKS tersebut. Bersambung ke hal 15

Pemprov Tetap Bisa Lanjutkan Proyek Poltekpar Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB disarankan tetap dapat melanjutkan proyek kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok Tengah. Ini setelah kedudukan Pemprov NTB diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permintaan kasasi. ‘’Dalam perkara ini tidak ada eksekusi, karena pihak

Pemprov sebagai tergugat sudah membangun kampus Poltekpar di atas lahan itu. Jadi, sekarang pembangunannya bisa terus dilanjutkan,’’ kata Kasi Perdata Pada Bidang Datun Kejati NTB, Mahsun, SH kepada Suara NTB, Selasa (27/11). Dalam perkara ini pihaknya selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang meladeni gugatan

penggugat Dr. Ainudin, SH.,MH mewakili kliennya Suryo. Penjelasan itu disampaikannya jika memang posisi Pemprov dimenangkan dalam kasasi oleh MA. Secara otomatis, putusan itu akan menguatkan posisi Pemprov NTB sebagai pemilik lahan dan dapat melanjutkan pembangunan gedung senilai. Bersambung ke hal 15

Johan Rosihan

H. Ruslan Turmuzi

Perwujudan NTB Gemilang Dianggarkan Rp564 Miliar

APBD 2019 Merupakan Ujian Konkret Setelah melalui pembahasan maraton, APBD NTB 2019 akhirnya ditetapkan sebesar Rp5,2 triliun lebih. Dalam APBD pertama Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc - Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, untuk perwujudan komitmen NTB Gemilang dialokasikan sebesar Rp564,5 miliar lebih. JIKA melihat tahun anggaran sebelumnya, APBD NTB 2019 turun signifikan sekitar Rp500 miliar lebih. Pasalnya, APBD Perubahan 2018 nilainya mencapai Rp5,7 miliar lebih. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimasnyah, SE, M. Sc menyatakan bahwa memang APBD 2019 turun dibandingkan APBD 2018. Penurunan anggaran daerah ini akibat turunnya pendapatan. Anggaran tahun sebelumnya cukup besar kare-

na ada pemasukan dari PT. Daerah Maju Bersaing (DMB). ‘’Karena ada DMB yang dari tahun ke tahun kontribusinya sangat besar. Tapi dengan tidak adanya DMB apalagi sekarang pertumbuhan pertambangan stagnan bahkan negatif,’’ kata gubernur dikonfirmasi usai rapat paripurna penetapan APBD 2019 di DPRD NTB, Selasa (27/11) siang. Menurut gubernur, APBD 2019, baru merupakan ujian

yang konkret. Karena pada APBD sebelumnya, Pemda dininabobokkan oleh penerimaan yang bersumber dari DMB. Penerimaan dari DMB ini tidak perlu berkeringat banyak, tetapi Pemda mendapat pemasukan yang cukup besar. ‘’Menurut saya, justru ini kesempatan. Karena dana pembangunan itu tak melulu dari APBD,’’ tegas mantan anggota DPR RI tiga periode ini. Sementara itu, Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB, H. Johan Rosihan, ST menyebutkan jumlah pendapatan pada APBD 2019 ditargetkan sebesar Rp5,248 triliun. Terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,682 triliun, dana perimbangan sebesar Rp3,475 trili-

(Suara NTB/nas)

DOKUMEN - Ketua DPRD NTB, Hj. Isvie Rupaeda menyerahkan dokumen Raperda APBD 2019 kepada Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah pada rapat paripurna di DPRD NTB, Selasa (27/11) siang. un, pendapatan daerah yang sah sebesar Rp86,346miliar. Kemudian belanja daerah ditargetkan sebesar Rp5,244 trili-

un. Terdiri dari belanja tidak langsung Rp3,112 triliun, belanja langsung Rp2,132 triliun. Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Rabu, 28 November 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2

Kekurangan Pekerja PERCEPATAN pembangunan rumah instan konvensional (Riko) di Lingkungan Pengempel Indah dan Gontoran bakal terhambat. Ini disebabkan kekurangan tenaga tukang. Lurah Bertais, Lalu Mukhsan menjelaskan, pembangunan Riko selain terkendala minimnya pekerja, kelompok masyarakat (Pokmas) juga terkendala pasokan bahan material. Kebanyakan pengusaha yang mau menyuplai bahan terkendala oleh izin perusahaan. Sebagai contoh, usaha pasir dan bata kecil - kecilan tak mungkin memiliki izin. “Kendala kita sekarang, yang mau bantu bawakan material tidal ada izin,” kata Mukhsan dikonfirmasi Selasa (27/11). Pembangunan Riko sempat terkendala. Permasalahan tersebut dikemukan saat rapat yang dipimpin oleh Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang. Akhirnya mendapat solusi dengan cara dibuatkan izin usaha mikro kecil menengah di kecamatan. Izin UMKM hanya diperuntukkan bagi masyarakat Kota Mataram saja. “Kalau yang luar Kota Mataram ndak bisa,” ujarnya. Disampaikan Mukhsan, tenaga tukang kebanyakan digunakan oleh kontraktor besar untuk mempercepat pengerjaan proyek pemerintah. Apalagi saat ini, memasuki akhir tahun sehingga pekerjaan fisik harus dipercepat. Mempercepat proses pembangunan, pemerintah telah melatih masyarakat di Gontoran dan Pengempel pemasangan panel Risha. Demikian juga, tenaga pendamping juga dilatih. Sedangkan, pembangunan Riko juga terkendala kondisi cuaca. Sebab, Riko harus membuat kolom. “Sekarang sudah masuk musim penghujan. Warga terkendala lagi,” ucapnya. Dia menyebutkan, sebelas Risha di Pengempel sebagian besar akan rampung. Tinggal pengerjaan bagian dinding saja. Bagaimana dengan kondisi masyarakat? Sebagian telah kembali ke lokasi rumah mereka. Kalaupun ada tinggal di tenda karena alasan menunggu rumahnya selesai dikerjakan. Akan tetapi, percepatan pembangunan baik Risha maupun Riko tetap diupayakan oleh Pokmas. Dengan harapan, masyarakat segera menikmati dan menempati rumah mereka. (cem) Lalu Mukhsan (Suara NTB/ist)

Belum Layak Jadi PD ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji SE., memaklumi kalau sampai saat ini keinginan menjadikan pasar dan parkir sebagai perusahaan daerah (PD) tidak kunjung terlaksana. Meskipun kajian ke arah sana sudah dilakukan sejak tiga tahun yang lalu. Melihat kondisi pasarpasar tradisional di Mataram, ia menarik kesimpulan kalau pasar-pasar yang ada di Mataram belum layak dikelola dalam wadah PD. ‘’Kuantitas pengunjung (Suara NTB/fit) belum begitu besar, apabiMisban Ratmaji la dibentuk PD maka habis untuk biaya operasional,’’ katanya. Namun demikian, dalam dua tiga tahun ke depan tetap perlu dipikirkan usulan PD pasar. Melihat PD pasar yang ada di daerah lain seperti Denpasar, selain pasarnya banyak, perputaran uang di sana juga banyak. Sehingga, sangat memungkinkan diubah statusnya menjadi PD. Tujuannya jelas, untuk optimalisasi dan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dapat tercapai. Sementara di Kota Mataram, jumlah pasar hanya 19 unit. ‘’Belum terlalu besar, juga perputaran uangnya,’’ cetusnya. Dasar ini, Pemkot Mataram menunda menjadikan pasar sebagai PD. Misban mengaku, secara pribadi, dirinya setuju kalau Pemkot Mataram menunda pembentukan PD pasar. Karena, kalau dibentuk, lebih banyak biaya operasionalnya ketimbang hasilnya. Politisi PKPI ini menyarankan Pemkot Mataram sebelum membentuk PD pasar, pasar-pasar yang ada harus dibenahi terlebih dahulu. Baik infrastrukturnya maupun fasilitas pendukung lainnya. Sehingga, saat menjadi PD pasar, target yang diharapkan dapat tercapai. Rencana Pemkot Mataram menjadikan tiga pasar menjadi pasar tematik, seperti Pasar Rembiga, Pasar Cakranegara dan Pasar Karang Sukun, Misban mengaku belum terlalu paham. Namun, dia menegaskan, masih rendahnya kunjungan masyarakat ke pasar-pasar tradisional, karena Pemkot Mataram belum mampu menyuguhkan pasar tradisional yang nyaman bagi para pengunjung. ‘’Belum semua orang suka berbelanja di pasar. Pertama, masih kumuh. Ini yang perlu dibenahi agar suasana di pasar tidak lagi ada pedagang yang buka baju,’’ kelakarnya. Semua hal yang berkaitan dengan kenyamanan pengunjung perlu menjadi atensi Pemkot Mataram. ‘’Sehingga nanti semua masyarakat yang mencari kebutuhan sehari-hari, datangnya ke pasar tradisional. Karena dari sisi harga, pasar tradisional diketahui lebih murah,’’ pungkasnya. (fit)

(Suara NTB/cem)

KEMILAU MUTIARA - Seorang pegawai mengunjungi stand penjualan mutiara pada acara launching Kemilau Mutiara Mataram yang dilaksanakan di Halaman Kantor Walikota, Selasa (27/11).

Omset IKM di Mataram Merosot

Mataram (Suara NTB) Omset produksi industri kecil menengah (IKM) di Kota Mataram merosot tajam. Imbas bencana gempa bumi pada bulan Juli dan Agustus lalu hingga saat ini masih kental terasa. Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia menyampaikan, saat ini tatanan perekonomian usaha masyarakat di Kota Mataram memasuki masa recovery. Sebelumnya, omset produksi IKM mengalami penurunan mencapai 40-60 pers-

en. Namun saat ini, sudah mulai bangkit kembali. “Penurunan omset hanya tinggal kisaran 20 persen saja,” sebut Evi saat membuka acara launching Kemilau Mutiara Mataram di halaman Kantor Walikota, Selasa (27/11). Re-

covery ekonomi lebih banyak mengalami kendala. Terutama sektor - sektor usaha non makanan. Sebaliknya, sektor makanan mengalami titik stabil. Menurut dia, mempercepat proses perbaikan kembali ekonomi usaha IKM dan UMKM

Lokakarya Mini di Sandubaya

OPD Diminta Luncurkan Program ke Kampung KB Mataram (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram secara berkelanjutan menggelar lokakarya mini di kecamatan. Pada Selasa (27/11), kegiatan serupa digelar di Kecamatan Sandubaya. Permasalahan digali dari akar rumput diharapkan organisasi perangkat daerah (OPD) meluncurkan program ke kampung keluarga berencana. Kepala DPPKB Kota Mataram, Drs. Sutrisno menjelaskan sosialisasi tersebut sasarannya kepada masyarakat dan mitra kerja sangat penting untuk pemberdayaan masyarakat khususnya di kampung KB. Pemberdayaan masyarakat akan berimbas terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebab, OPD secara terintegrasi memfokuskan kegiatan mereka. “Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat akan lebih mudah terlaksana,” kata Sutrisno. Dijelaskan, lokakarya mini merupakan pola pendekatan dilakukan DPPKB untuk menyamakan persepsi tentang kampung KB kedepannya. Sebab, pihaknya telah men-

(Suara NTB/cem)

LOKAKARYA MINI - Pegawai DPPKB memberikan penjelasan terkait tujuan lokakarya mini yang digelar di Kantor Camat Sandubaya, Selasa (27/11). jaring aspirasi dari tingkat pendidikan dan infrastruktur. lingkungan. Permasalahan “Masyarakat di kampung KB dari lingkungan diharapkan harapannya bisa berubah dibahas di tingkat kecamatan. pola pikir dan kesejahteraanNantinya diusulkan melalui nya,” harapnya. Lokakarya mini yang dihamusyawarah pembangunan diri tokoh agama, tokoh bermitra masyarakat. Permasalahan di akar rum- masyarakat, babinsa dan put diharapkan dapat segera bhabinkantibmas kata Sutristerselesaikan. Sehingga, mulai no, diharapkan Kampung KB dari tingkat kecamatan sampai yang sudah dicanangkan memiOPD teknis. OPD teknis dapat liki progres dapat dilihat secara menangani atau menginterven- nyata terutama peningkatan si masyarakat ke kampung KB. ekonomi dan kualitas keluarga, Intervensi tersebut baik sehingga keluarga di Kampung berupa peningkatan kualitas KB menjadi keluarga yang tangmasyarakat, pemberdayaan guh searah dengan visi misi ekonomi kreatif, kesehatan, Kota Mataram. (cem/*)

di Kota Mataram diperlukan langkah strategis konstruktif. Saat ini, masyarakat berada di era gelombang keempat peradaban yang dicirikan dengan semakin berkembangnya ekonomi kreatif. Di mana unsur penentu daya saing adalah kreatifitas dan inovasi. “Karena memang ekonomi kreatif ditopang oleh tiga pilar utama yaitu budaya kreativitas, daya inovasi, dan kemajuan teknologi,” paparnya. Dikatakan, industri kreatif di

Kota Mataram yang dikenal secara nasional dan internasional yakni kerajinan emas mutiara. Pemkot Mataram akan merevitalisasi Mataram Craft Center (MCC) dengan konsep pariwisata dengan pendekatan hiburan. Serta, menetapkan industri kerajinan emas mutiara sebagai produk unggulan Kota Mataram. “MCC akan dikemas dengan konsep pariwisata dengan pendekatan hiburan,” demikian kata Evi. (cem)

Lima Persen APBD Disiapkan untuk Kelurahan Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram sedang menunggu juklak (petunjuk pelaksana) dan juknis (petunjuk teknis) pemberlakuan dana kelurahan yang bakal diberikan oleh pemerintah pusat. ‘’Hanya memang satu yang ditekankan di situ, bahwa kita harus memenuhi 5 persen dari seluruh APBD sebagai dana yang akan dikelola oleh kelurahan,’’ ungkap Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh di DPRD Kota Mataram baru-baru ini. Kalau dihitung-hitung, setiap kelurahan akan mendapat dana alokasi umum (DAU) yang totalnya mencapai Rp18 miliar. Jika dibagi 50 kelurahan, nominal yang diterima hampir Rp400 juta. ‘’Kalau kita hitung 5 persen, ini nomboknya lebih besar,’’ kelakarnya. Dikatakan Walikota, sejauh ini belum ada kabupaten/kota yang mampu memenuhi 5 persen dari keseluruhan APBD yang dialokasikan untuk kelurahan. Walikota menyebutkan, 5 persen dari APBD Kota Mataram berkisar Rp40 miliar. Namun, setiap kelurahan akan menerima jumlah yang bervariasi. Sesuai dengan jumlah penduduk dan lingkungannya. ‘’Jadi kisarannya antara Rp800 juta sampai dengan Rp1 miliar,’’ cetusnya. Hal ini, lanjut Ahyar, akan menjadi tantangan

(Suara NTB/dok)

H. Ahyar Abduh tersendiri bagi Pemkot Mataram. Bagaimana agar kelurahan benar-benar memanfaatkan sesuai dengan sasarannya, Walikota berjanji akan terus mengawal dana kelurahan ini. Sebelumnya, Ketua TAPD Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., mengungkapkan, untuk dana kelurahan penerimaannya melalui DAU tambahan, telah dialokasikan dalam RAPBD tahun anggaran 2019. Terhadap sifat DAU merupakan dana transfer dari pemerintah pusat. Sesuai dengan Permendagri nomor 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD 2019. Sedangkan apabila kegiatan yang bersumber dari dana transfer terdapat perubahan, akan direvisi menggunakan perubahan peraturan Walikota. (fit)

Jukir Nakal akan Ditertibkan

(Suara NTB/ist)

PAGELARAN SENI - Para penari rudat tampil pada pagelaran seni dan musik yang digelar Badan Promosi Pariwisata Kota Mataram bekerjasama dengan Dinas Pariwisata, Sabtu (24/11) malam.

BP2KM Gelar Pentas Seni dan Musik Mataram (Suara NTB) Badan Promosi Pariwisata Kota Mataram (BP2KM) , menggelar pagelaran seni dan musik. Pagelaran musik dan seni kota Mataram, tanggal 24 November, dimulai jam 16.00 Wita di Taman Bumi Gora Udayana. Peresmian dilakukan Staf Ahli Wali Kota Mataram, H. Saleh. Kegiatan berupa peresean, sendratari dende seleh, zikir zaman, rudat, dan live music. Sekretaris BP2KM, Lalu Yodi Asrianto menjelaskan, pagelaran seni dan musik merupakan kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kota Mataram. Tujuannya adalah meningkatkan kunjungan wisata dan memperkenalkan seni dan budaya Kota Mataram kepada masyarakat maupun wisatawan. “Tujuan kita meningkatkan kunjungan wisata. Apalagi baru - baru ini Lombok khususnya Kota Mataram baru dilanda musibah gempa bumi,”

kata Yodi sesuai rilis diterima Suara NTB, Selasa (27/11). Pentas seni kata dia, melibatkan beberapa pelaku seni dan sanggar seni di Kota Mataram. Banyak talenta - talenta muda yang lahir dari sanggar seni. Sementara itu, Saleh menekankan pengembangan pariwisata harus selaras dengan aspek kelestarian lingkungan. Terutama menjaga kebersihan dan menjaga kelestarian lingkungan. Dia mengapresiasi pagelaran seni dan musik tersebut. Dia melihat banyak talenta muda yang memiliki kemampuan di bidang seni dan musik. Dikatakan, pagelaran ini sangat penting. Apalagi tujuannya meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Mataram. Sebagai ibukota provinsi yang mengandalkan sektor jasa dan perdagangan sangat membutuhkan kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. (cem)

Mataram (Suara NTB) Dinas Perhubungan Kota Mataram akan menertibkan juru parkir (jukir) nakal dan taksi dalam jaringan (daring) yang parkir sembarang tempat. Masyarakat pengguna jalan raya merasa terganggu dengan keberadaan mereka, dan lalu melaporkannya ke Dishub. Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Khalid mengatakan, pihaknya akan turun penertiban jukir dan taksi daring. Penertiban taksi online tersebut dikeluhkan mangkal di badan jalan di mall, pasar modern dan titik lainnya sehingga menyebabkan kemacetan. “Kita tegur lisan dan peringatan tertulis sudah. Sekarang ini penindakan,” katanya ditemui, Selasa (27/11). Penertiban yang melibatkan aparat kepolisian itu selama dua belas kali selama bulan Januari 2019 mendatang. Ini telah dibahas

saat rapat koordinasi. Kedua, Dishub juga bakal menertibkan jukir nakal. Jukir yang telah mendapatkan ketetapan sebagai titik parkir dan harus menyetor pendapatan mereka ke kas daerah tak melaksanakan. Mereka akan digelandang tim untuk mendapatkan sanksi. Seperti di eks Pelabuhan Ampenan Pantai dan Udayana sebut Khalid sudah ada ketetapan, diseragamkan. Tapi mereka tidak menyetor ke kas daerah. “Jukir yang langsung memberikan pelayanan tapi tidak berikan karcis juga akan kita tertibkan,” tandasnya. Tak disetornya penghasilan dari retribusi parkir berpengaruh terhadap target penetapan pendapatan asli daerah (PAD). Jukir yang tertangkap tidak menyetor ke kas daerah akan dikonfrontir. Bersama kepolisian dari sisi hukum nantinya akan diminta menandatangani surat pernyataan. (cem)

(Suara NTB/cem)

TERTIBKAN PARKIR - Seorang jukir tengah mengatur kendaraan di Jalan Pejanggik, Cakranegara Selasa (27/11). Dinas Perhubungan bakal menertibkan jukir nakal yang tak menyetor pendapatan mereka ke kas daerah.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 28 November 2018

Halaman 3

Butuh Promosi Bangkitkan UMKM Pascagempa Selong (Suara NTB) Gempa bumi yang terjadi beberapa waktu lalu berdampak langsung terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Lombok Timur (Lotim). Pasalnya, pendapatan dari usaha UMKM merosot disebabkan oleh menurunnya tingkat kunjungan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Maka dari itu, untuk menggeliatkan kembali UMKM yang ada tersebut, harus diperbanyak promosi. Demikian disampaikan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lotim, Hj. Rasmiah, dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (27/11). Menurutnya, persoalan yang dihadapi oleh UMKM yang ada di Kabupaten Lotim pascagempa sudah dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Dari hasil koordinasi, ujarnya, sudah mendapatkan respon, sehingga salah satu solusi yang diberikan, yakni melakukan pendataan terhadap UMKM dan memperbanyak promosi dengan berbagai cara. “Daftar UMKM sudah kita sampaikan, baik yang terdapat di wilayah terdampak gempa ataupun tidak. Jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Lotim mencapai ribuan. Termasuk di dalamnya kerajinan-kerajinan berupa gerabah, kerajinan bambu dan lain sebagainya,” ungkapnya. Diperbanyaknya promosi dengan berbagai cara, baik melalui teknologi informasi (IT) maupun event-event. Hj. Rasmiah meyakini secara perlahan geliat dari UMKM akan tumbuh kembali dan berkembang

seiring dengan kembalinya kunjungan wisatawan ke daerah ini. Biasanya, setelah penanganan bencana selesai, wisatawan akan kembali mengunjungi objek-objek wisata yang menurutnya sangat layak dan pantas untuk dikunjungi dan Lotim menjadi tujuan wisatawan dunia. “Intinya kita jangan sampai patah semangat. UMKM kita saat ini memang lesu, akan tetapi bukan berarti mata pencaharian yang sudah lahir berpuluh-puluh tahun ini tidak bisa bangkit,” jelasnya. Menurutnya, percepatan pemulihan pascagempa di Lombok khususnya terhadap Koperasi dan UMKM di kabupaten, Kemenkop dan UKM telah mengalokasi pelatihan vocational dengan peserta 60 orang. Langkah itu dilakukan sebagai tindaklanjut PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, Kementerian Koperasi dan UKM mengupayakan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya melalui pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana. (yon)

(Suara NTB/yon)

TERDAMPAK - Salah satu UKM di Kabupaten Lotim yang lesu pascagempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Tampak produk berbagai jenis kerajinan yang terbuat dari bambu khas Desa Loyok membutuhkan perhatian serius pemerintah.

Bursa Efek Tawarkan Alternatif Pembiayaan bagi Daerah

Federal Lubricants Serahkan Bantuan Operasional untuk SFOC & FOC di Lombok Mataram (Suara NTB) Federal Lubricants melalui merek pelumas roda dua andalan Federal Oil, mengadakan acara gathering apresiasi retail dan mekanik untuk area Lombok akhir pekan kemarin. Acara yang rutin digelar setiap bulannya secara bergantian di area Bali dan Nusa Tenggara ini bertujuan, memberikan informasi program kepada bengkel, menjalin silaturahmi, serta memberikan apresiasi kepada retail dan mekanik yang telah berkontribusi terhadap pemasaran produk Federal Oil. Acara yang dilaksanakan Jumat (23/11) di Lesehan Dapur Selaparang, Mataram ini dihadiri oleh perwakilan dari Federal Lubricants, tim sales area dan distributor setempat, serta ratusan perwakilan retail dan mekanik yang ada di wilayah Lombok. Seperti diketahui, Lombok belum sepenuhnya pulih pas-

Mataram (Suara NTB) Bursa Efek Indonesia (BEI) menyodorkan alternatif pembiayaan bagi pemerintah daerah yang anggarannya defisit untuk melanjutkan pembangunan-pembangunan fisik, yakni, pemanfaatan fasilitas yang tersedia di pasar modal. Bagi daerah yang membutuhkan anggaran, produk pasar modal ini tersedia dalam bentuk sukuk, atau obligasi. Obligasi seperti diketahui, adalah istilah dalam pasar modal untuk menyebut surat pernyataan utang. Atau surat pengakuan utang dari perusahaan dengan kesanggupan untuk mengembalikan pokok utang beserta bunganya secara periodik atau pada waktu yang telah ditentukan. Dalam obligasi, dituliskan jatuh tempo pembayaran utang beserta bunganya (kupon) yang menjadi kewajiban penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Jangka waktu obligasi yang berlaku di Indonesia umumnya 1 hingga 10 tahun. Dalam konteks syariah, obligasi disebut dengan nama Sukuk. Berbeda dengan obligasi konvensional, sukuk ritel yang diterbitkan berada di bawah fatwa MUI dengan kendali Dewan Syariah Nasional. Dengan demikian keabsahan Sukuk yang diterbitkan jelas bisa dipertanggungjawabkan secara Syariah. “Sukuk atau obligasi inilah yang dapat dimanfatkan oleh pemerintah daerah jika menginginkan pendanaan untuk pembangunan,” kata Kepala BEI Mataram, I Gusti Ngurah Sandiana Putra. Sukuk/obligasi ini dapat diterbitkan oleh pemerintah daerah. Besarannya, tergantung berapa kebutuhan anggaran dan kesanggupan pemerintah daerah membayarkannya. Penerbitan sukuk/obligasi oleh pemerintah daerah ini nantinya akan ditawarkan di pasar modal. Siapa saja boleh membeli surat utang ini, baik individu maupun perusahaan. Asalkan, siap menyediakan pendanaan yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah berdasarkan nilai sukuk/obligasi yang diterbitkan. “Misalnya, kalau mau bangun bendungan atau bisa juga membangun KEK Mandalika, daerah bisa menerbitkan sukuk kalau merasa kekurangan pendanaan. Kami bisa fasilitasi ke pasar modal,” imbuhnya. Bilamana pemerintah daerah memiliki rencana ke arah itu (penerbitan sukuk/obligasi), Sandiana mengatakan, harus memperjelas arah rencana pemanfaatan dana (untuk apa). Kemudian memperjelas pemenuhan kewajiban daerah nantinya. Misalnya, untuk penerbitan sukuk senilai Rp100 miliar untuk pembangunan KEK Mandalika, dalam perjanjian harus diperjelas. Selama masa hingga jatuh tempo, bagi hasil atas pemanfaatan fasilitas yang harus dibangun diperjelas porsinya. Bila yang diterbitkan adalah obligasi, pemerintah daerah tentu harus siap menganggarkannya untuk pengembalikan saat jatuh tempo (pokok beserta marginnya). Secara detail tentang rencana pemberian margin, khusus untuk obligasi, Sandiana mengatakan, semakin besar tawaran pemberian margin, semakin tinggi minat investor untuk membeli obligasi yang diterbitkan tersebut. (bul)

harap, bantuan operasional ini dapat bermanfaat bagi bengkel rekanan Kami di Lombok untuk beraktivitas dan melayani pengedara bermotor di area Lombok,” ujar Ivan Ally, Head of Corporate Communication PT. Federal Karyatama dalam kesempatan tersebut. Selain memberikan bantuan operasional kepada bengkel rekanan di Lombok, terlebih dahulu Federal Lubricants bersama ExxonMobil telah melakukan donasi atas musibah yang telah terjadi di Palu dan Donggala serta Lombok melalui Lembaga Dompet Dhuafa pada bulan Oktober lalu. PT. Federal Karyatama (FKT) adalah anak perusahaan dari ExxonMobil, merupakan perusahaan consumer goods yang memproduksi pelumas terkemuka di Indonesia dan menyediakan produk dan layanan pelumas berkualitas

(Suara NTB/bul)

GATHERING - Ivan Ally, Head of Corporate Communication PT. Federal Karyatama (dua dari kiri) pada gathering apresiasi retail dan mekanik untuk area Lombok. tinggi yang memahami kebutuhan konsumen, dan memberikan imbal hasil yang berkesinambungan bagi para pemangku kepentingan melalui kapabilitas yang kuat dan sumber daya manusia yang penuh semangat. Federal Oil merupakan merek andalan dari FKT yang

memenuhi kebutuhan pasar konsumen roda dua. Sejumlah pencapaian apresiasi merek telah didapatkan oleh Federal Oil secara berturut-turut dari lembaga survei pemasaran independen, yaitu TOP Brand Award, Best Brand Award, Superbrand Award, dan WOW Brand Award. (bul)

Penguatan 174 KRPL Didukung Anggaran Rp8,4 Miliar Mataram (Suara NTB) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB akan memperkuat keberadaan Kawasan Pangan Rumah Lestari (KRPL) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB. Pemerintah pusat dan daerah telah mendukung penganggaran Rp8,420 miliar untuk tahun 2019. Untuk dukungan APBN, pemerintah pusat telah memberi perhatian cukup besar kepada NTB. sehingga diberikan anggaran penguatan KRPL sebesar Rp5,9 miliar kepada 118 KRPL. Masing-masing KRPL dijatah Rp50 juta. Sementara dari APBD, tahun depan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB diberikan anggaran Rp2,520 miliar. Sasarannya kepada 56 kelompok pengelola KRPL. Masing-masing kelompok dialokasikan Rp45 juta. “Pemerintah pusat memberikan perhatian cukup besar kepada NTB. Bahkan KRPL di NTB dijadikan role model. Kita diperhatikan betul,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani di ruang kerjanya, Selasa (27/11) kemarin. Pada dasarnya, mantan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB ini sangat mengaharapkan pemerintah daerah dapat memberikan perhatian kepada seluruh KRPL di NTB. Mengingat strategisnya peran KRPL terhadap pemenuhan gizi

(Suara NTB/dok)

I Gusti Ngurah Sandiana Putra

cagempa hebat yang terjadi pada Bulan Agustus 2018 lalu. Tercatat ribuan orang menjadi korban dan aktivitas perekonomian belum kembali normal sampai dengan saat ini. Selain itu, tidak lebih dari puluhan bengkel rekanan Federal Lubricants di area Lombok ikut terkena dampaknya. Dalam upaya berpartisipasi memulihkan kembali kegiatan perekonomian di Lombok, pada acara tersebut Federal Lubricants juga berkesempatan memberikan bantuan operasional kepada Super Federal Oil Center (SFOC) & Federal Oil Center (FOC) di Lombok yang terdampak langsung bencana. “Setelah dampak yang dialami oleh masyarakat Lombok dari bencana alam gempa yang terjadi beberapa bulan lalu, banyak sekali kegiatan bisnis dan ekonomi yang terhenti dan belum pulih 100%. Oleh karena itu Kami ber-

pangan masyarakat, dan penguatan ekonomi keluarga. KPRL adalah upaya pemanfaatan pekarangan secara intensif untuk menyediakan berbagai jenis kebutuhan bahan pangan rumah tangga, kebun bibit dan pemanfaatan untuk budidaya (ikan dan unggas) Prinsip dasar KRPL ini, pemanfaatan pekarangan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga dan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan secara lestari. Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan diperkotaan maupun perdesaan untuk budidaya tanaman pangan, buah, sayuran dan tanaman obat keluarga (toga), pemeliharaan ternak dan ikan, pengolahan hasil serta pengolahan limbah rumah tangga menjadi kompos. Mengembangkan sumber benih/bibit untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan pekarangan dan melakukan pelestarian tanaman pangan lokal untuk masa depan. Serta mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menciptakan lingkungan hijau yang bersih dan sehat secara mandiri. Di NTB sejak 2013-2018, terdapat sebanyak 125 KRPL yang telah terbentuk dan didukung oleh APBD. Serta sebanyak 282 KRPL

pada periode yang sama, didukung oleh anggaran pusat (APBN). “Sejak 2017, jumlahnya menjadi 15 persen dari total jumlah desa di NTB. dibawah tahun 2017, jumlah KRPL tak sampai 5 persen,” jelas kepala dinas. Mengapa KRPL sangat bersemangat kepala dinas menjaga tumbuh kembangnya? Mengingat perannya sangat strategis terhadap pemenuhan gizi bagi masyarakat di pedesaan, sebagai upaya menekan angka gizi buruk. Menurutnya, gizi buruk tidak ditangani dari hilir, melainkan di hulunya. Dengan menyediakan kemudahan bagi masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan yang melimpah secara

mandiri dan sehat. Hj. Budi mengatakan, KRPL yang prioritas akan dikuatkan adalah KRPL-KRPL yang terbentuk di desa-desa yang menjadi kantong kemiskinan. “Sebab selain mereka mengembangkan pekarangan untuk menanam kebutuhan dapurnya. Kelebihan produksi juga dapat dijual sekedar hasil untuk membeli kebutuhan lain,” ujarnya. Dukungan anggaran kepada KRPL di tahun 2019 mendatang, dijelaskan tidak diterima langsung dalam bentuk uang tunai. Pemerintah mengkonversinya menjadi bantuan dalam bentuk bibit-bibit tanaman, polibag dan bibit unggas/ikan. (bul)

(Suara NTB/bul)

Hj. Budi Septiani

SUARA NTB Rabu, 28 November 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

APBD 2019 Disahkan Evaluasi Koperasi Membandel DINAS Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop dan UKM) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sedang melakukan evaluasi terhadap keberadaan koperasi yang ada di daerah ini. Disinyalir masih banyak koperasi yang membandel. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah koperasi sebanyak 508 unit, yang aktif hanya 262 unit. Sebanyak 32 di antaranya sudah dibubarkan dan sisanya masih proses pengusulan. Kepada Suara NTB, Selasa (27/11), Kepala Diskop dan UKM Lotim, Hj. Rasmiah, mengaku jumlah koperasi sampai saat ini sebanyak 508 koperasi dengan jumlah yang aktif sebanyak 262 koperasi. Sementara sisanya masih bersifat tanda tanya artinya belum ada kejelasan yang saat ini sedang dilakukan evaluasi dan monitoring. Bagi koperasi yang membandel ini, katanya, tidak serta merta diberikan teguran, melainkan mencarikan solusi yang tepat, karena keberadaan koperasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Maka dari itu, langkah yang dilakukan yakni dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dari koperasi terus ditingkatkan agar suatu koperasi dapat berjalan dengan baik dengan tersedianya SDM yang berkualitas. “Kita masih lakukan evaluasi dan monitoring di samping dilakukan peningkatan SDM bagi petugas koperasi,” jelasnya. Menurut Hj. Rasmiah, banyaknya koperasi yang tidak berjalan dengan baik karena petugas dari koperasi itu menjadikan koperasi sebagai pekerjaan sampingan, di samping banyaknya koperasi yang melakukan usaha simpan pinjam namun tidak melaksanakan komitmennya, sehingga menyebabkan suatu koperasi itu macet dan mati suri. Hingga saat ini, jumlah koperasi yang sudah dibubarkan sebanyak 32 unit koperasi dan 82 koperasi masih dalam tahap pengusulan pembubaran. “Jadi sangat penting petugas koperasi ini ditingkatkan kualitas dan pemahamannya. Jika SDMnya baik, maka berdampak terhadap kemajuan koperasi itu sendiri,”ujarnya. (yon) Hj. Rasmiah

Sejumlah Anggaran OPD di KLU Digeser

Tanjung (Suara NTB) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), akhirnya menyepakati APBD KLU tahun 2019. Penetapan ini dilakukan lebih cepat, atau 3 hari sebelum batas waktu penetapan APBD tanggal 30 November 2018. Dalam rapat paripurna DPRD Selasa (27/11), sidang dilakukan dengan 2 agenda yakni Laporan Banggar DPRD terhadap pembahasan RAPBD. Selanjutnya laporan akhir fraksi gabungan yang mana 5 fraksi menyetujui RAPBD menjadi APBD. Dalam penyampaian Banggar yang dibacakan anggota DPRD, Narsudin, S.Sos., mengemuka besaran anggaran APBD 2019 sebesar Rp 1,127 triliun dengan postur belanja sebesar Rp 1,155 triliun. Selama pembahasan RABPD Tahun Anggaran 2019 baik secara internal maupun bersama TAPD, telah terjadi beberapa pergeseran dalam bentuk

rasionalisasi, penambahan, penghapusan serta penyesuaian seperti pada beberapa SKPD. Di antaranya, dana tidak terduga yang semula dianggarkan sebesar Rp 1,75 miliar, disepakati sebesar Rp 1,25 miliar. Selisih Rp500 juta dialihkan untuk anggaran belanja langsung. Selanjutnya pada Dinas PUPR yaitu untuk Pembangunan Aula Polres yang semula dianggarkan sebesar Rp 1,3 miliar disepakati sebesar Rp 1 miliar. Berikutnya anggaran sebesar Rp 500 juta di Dinas Dikpora yang dianggarkan untuk pembangunan lapangan Futsal NW Menggala ditolak. Anggaran tersebut selanjutnya dialokasikan untuk kegia-

tan lain pada dinas yang sama. “Pada Dinas Koperindag anggaran sebesar Rp 200 juta untuk penataan lahan Pasar Hortikultura Bangsal Pemenang juga ditiadakan. Namun sekiranya kegiatan ini sangat penting maka dapat dialokasikan kembali di dinas terkait setelah dibicarakan dengan pihak Bappeda,” ujar Narsudin. Politisi PPP itu melanjutkan, pembangunan Los Pasar Tampes di Kecamatan Kayangan sebesar Rp300 juta tetap dilanjutkan sebagaimana tercantum pada KUA-PPAS tahun 2019. Sedangkan anggaran penataan lahan pasar sebesar Rp 200 juta dirasionalisasi, karena belum menjadi prioritas.

Selanjutnya pada Dinas Budpar juga terjadi rasionalisasi beberapa kegiatan yang dianggap kurang produktif termasuk penambahan guna mengakomodir kegiatan dua destinasi wisata yang semula tidak diasumsikan. Pada Dinas Pertanian, rancangan penambahan plafon anggaran dari DAK dirasionalisasi untuk mengakomodir kegiatan rehab rumah madu yang dianggap penting dan sejalan dengan program yang sedang dijalankan oleh Dinas Pertanian. “Rapat Banggar bersama TAPD juga menyepakati rasionalisasi belanja modal untuk jalan, dalam rangka mengakomodir jalan lahan kering di wilayah Kayangan yang dianggap prioritas dan mekanismenya diserahkan kepada Bappeda bersama dinas terkait,” jelasnya. Sementara, Bupati Lombok

Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., usai paripurna menyampaikan pengesahan APBD tahun 2019 sebelum 30 November seyogya yang adalah kewajiban yang harus dilalui Banggar dan TAPD. Pembahasan APBD 2019 sendiri tetap diarahkan untuk mendukung percepatan proses recovery pascabencana gempa Lombok Utara. “APBD kita memang fokus untuk recovery gempa. Kalaupun ada pergeseran-pergeseran anggaran, itu diarahkan untuk mendukung pemulihan perumahan dan ekonomi masyarakat,” ujarnya. Salah satu contoh, kata dia, Pemkab Lombok Utara telah menetapkan anggaran Rp 9 miliar untuk program Wira Usaha Baru (WUB). Tahun 2018 ini sendiri, Pemda telah mengalokasikan anggaran cukup besar, namun yang terealisasi masih rendah. (ari)

(Suara NTB/yon)

Pos Polisi di Dua Gili Terkendala Lahan Tanjung (Suara NTB) Polres Lombok Utara sudah lama merencanakan pembentukan Pos Polisi (Pospol) di Gili Meno dan Gili Air, sebagaimana pos layanan serupa yang sudah ada di Gili Trawangan. Hanya saja, realisasinya bergantung dari keberadaan lahan yang dihibahkan oleh Pemda Lombok Utara. Dikonfirmasi mengenai Pospol di 2 Gili, Kecamatan Pemenang itu, Kapolres Lombok Utara, AKBP Herman Suriyono, SIK. M. Hum., Selasa (27/11) mengatakan, ketiadaan lahan menjadi salah satu kendala pendirian Pos Polisi. Pemkab Lombok Utara sangat diharapkan dapat menyediakan lahan hibah untuk difungsikan oleh Polres. “Kita sudah berbicara dengan Pemda, supaya disiapkan lahan untuk dua gili lain, Meno dan Air. Kita bisa bangun kantor Pos Polisi di masing-masing Gili,” ungkap Kapolres. Pihaknya berkeinginan, di tiap Gili yang ada di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dibangun Pospol. Hal tersebut penting untuk mendukung terciptanya keamanan dan kenyamanan warga maupun wisatawan yang berkunjung ke 3 pulau tersebut. Pospol di 3 gili cukup efektif untuk mencegah kriminalitas yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Sebab tanggung jawab pengamanan aparat di objek wisata dunia itu tidak hanya kamtibmas, tetapi juga mencegah masuknya narkoba. “Kita inginnya tempatkan personel (di Meno dan Air), di Gili Trawangan ‘kan sudah ada. Sudah ada wacana kemarin saat kita diskusi untuk 3 Gili akan ditingkatkan menjadi kecamatan,” papar Herman. Terpisah, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., usai sidang paripurna mengakui keberadaan Pos Polisi di 3 Gili penting untuk didirikan. Pihaknya juga tengah upayakan keberadaan lahan yang akan ditempati untuk Pospol. “Lahan untuk Pos Polisi di Meno dan Air sedang kita usahakan. Kita sudah bicarakan dengan Pak Gubernur untuk membantu (hibah lahan Pemprov di Gili Air),” ujarnya. Selain pendekatan ke Pemprov, Pemda KLU juga akan mengupayakan melalui sumber daya daerah. Setidaknya Pemda KLU akan merencanakan pengadaan lahan melalui dana APBD. “Kalau tidak bisa sekarang, tetap kita upayakan. Mungkin kita akan beli melalui APHerman Suriyono BD,” tandasnya. (ari) (Suara NTB/ari)

(Suara NTB/yon)

PINTU MASUK - Pintu masuk ke Pelabuhan Labuhan Haji yang akan dijadikan pelabuhan barang. Namun, karena kondisi pelabuhan berada di laut lepas, keberadaan pelabuhan harus dievaluasi kembali.

Berhadapan dengan Laut Lepas

Pelabuhan Labuhan Haji Mesti Dievaluasi Selong (Suara NTB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menilai keberadaan pelabuhan Labuhan Haji tidak cocok dijadikan tempat aktivitas bongkar muat barang. Hal tersebut dikarenakan Pantai Labuhan Haji merupakan laut lepas dengan kondisi ombak dan angin yang cukup besar. Kalaupun ada kolam pemecah gelombang atau kolam labuh, maka kecil kemungkinan dapat terlaksana, mengingat hempasan ombak dan angin. Sementara untuk pelabuhan bongkar muat barang lebih pas jika berada di teluk, seperti Teluk Lembar. Di

mana ketika angin kencang tidak terjadi gelombang. “Sulit jika dijadikan pelabuhan kolam labuh. Melihat gelombang yang ada, tentu kapal-kapal akan takut untuk bongkar muat di sana, (pelabuhan Labuhan Haji, red),” kata Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng M. Ikhsan, dikonfirmasi Suara NTB, belum lama ini. Kendati demikian, apabila pelabuhan Labuhan Haji sudah final dengan pengerukan sudah dilakukan. Maka disanalah perlunya pembahasan antara pemerintah daerah (eksekutif) dan legislatif untuk membahas penyesuaian pemanfaatan kolam labuh tersebut terkait apa

’’Mindset’’ Golput, KPU Khawatir Terpengaruh ’’Recovery” Tanjung (Suara NTB) Pemilih golongan putih (golput) di setiap gelaran pemilihan umum (pemilu) selalu muncul. Berkenaan dengan penanganan pascagempa di Kabupaten Lombok Utara (KLU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai khawatir pemilih golput tergiring oleh penanganan recovery baik fisik perumahan dan ekonomi warga. “Kalau sekarang memang kita khawatirkan adanya golput itu, karena orang-orang saat ini membicarakan Rika dan Riko ini. Tapi insya Allah karena ini masih 5 bulan lagi, pasti bisa berubah mindsetnya itu,” ujar Ketua KPU Lombok Utara, Burhan Ekwanto, Selasa (27/11). Menurutnya, momen pilpres dan pileg yang digelar serentak pada April 2019 mendatang menjadi dalih masyarakat merespon hak pilih. Terlebih lagi, presiden saat ini masih ditagih oleh masyarakat pada proses penanganan korban gempa.

Kendati khawatir, Burhan optimis dan meyakini mindset masyarakat yang memiliki hak pilih akan berubah. Setidaknya upaya pemulihan perumahan warga korban gempa oleh pemerintah akan mengubah pola pikir masyarakat seiring upaya KPU melakukan sosialisasi pemilu. KPU dalam hal ini, langsung turun ke forum-forum warga untuk melakuk a n pendeka-

Burhan Ekwanto

tan, memberi pemahaman kepada calon pemilih. Sejauh ini, KPU belum melakukan sosialisasi secara formal dan massif. Sosialisasi yang digelar masih seadanya saja. “Selama kita melakukan sosialisasi ini, kita tidak pernah mendapatkan persoalan, karena memang kita tidak hanya melakukan sosialisasi saja, tetapi kita melakukan trauma healing juga, walupun secara tidak formal itu polanya,” jelas Burhan. Selama sosialisa s i d a n traum a healing, KPU meli(Suara NTB/ari)

hat antusiasme masyarakat cukup besar. Di beberapa kecamatan yang sudah disentuh sudah, masyarakat yang hadir cukup banyak. Masyarakat di beberapa kecamatan seperti Pemenang,Tanjung dan Kayangan sudah dijadwalkan untuk dikunjungi. Pemilih di wilayah perkotaan tidak dipriroritaskan untuk sosialisasi karena tingkat golputnya rendah. Sebaliknya sosialisasi banyak dilakukan kepada masyarakat di daerah pinggiran. “Memang di perkotaan sudah melek ini, jadi yang agak susah di-framing ini adalah yang di pinggir pantai sama di pegunungan ini. Potensi yang memang golput itu ada di pinggiran dan di pengunungan, di situlah kita melakukan pola sosialisasinya,” paparnya. “Alhamdulillah masyarakat antusiaslah ketika melakukan hal itu, memang kalau kita membayangkan dari jauh memang sangat mengkhawatirkan kita, ambigu juga,” tandasnya. (ari)

yang cocok untuk peruntukannya. Apabila lebih cocok untuk pelabuhan wisata, maka akan direalisasikan terlebih saat ini di wilayah Kecamatan Labuhan Haji sedang dibangun objek wisata serupa Ancol Mini. Langkah ini penting dilakukan penyesuaian supaya anggaran yang digelontorkan sebesar Rp40 miliar untuk pengerukan kolam labuh Labuhan Haji tidak sia-sia. “Tentu azas manfaatnya perlu kita lihat. Makanya nanti akan kita sesuaikan apa yang cocok untuk pelabuhan itu,” ungkapnya. Dari pantauan dan perbincangan bersama kapten kapal pengangkut cangkang sawit yang

beberapa kali melakukan bongkar muat di dermaga Labuhan Haji. Daeng M. Ikhsan menuturkan bahwa aktivitas bongkar muat kerap tersita, artinya untuk keluar masuk harus menunggu air laut bersahabat dengan durasi waktu yang cukup lama. Dari pengakuan kapten kapal itupun, tutur Daeng Ikhsan, mereka mengaku rugi apabila setiap pembongkaran cangkang sawit dilakukan di Dermaga Labuhan Haji. Sementara melihat fakta pengerjaan pengerukan kolam labuh Labuhan Haji dapat dilakukan setelah selesai masa tenggang waktunya atau hasil akhir apakah pengerjaan berhasil atau tidak. Untuk Amdal

sendiri, dewan menilai jika hal tersebut sudah tidak ada masalah berdasarkan rekomendasi proses pengerjaan yang dilakukan oleh Dinas PUPR Lotim. Namun ketika Amdal ini tidak sesuai mekanisme, tentunya akan dilakukan evaluasi oleh kalangan legislatif dalam hal ini Komisi IV. Politisi partai Hanura ini menyebut Komisi IV DPRD Lotim sudah turun langsung ke Dermaga Labuhan Haji untuk melihat pengerukan kolam labuh tersebut, sehingga rentan waktu hingga saat ini akan dilihat terutama hasil pengerjaannya dari proyek senilai Rp40 miliar dari APBD induk 2018 ini. (yon)

Pembuatan Adminduk Harus Lebih Cepat Selong (Suara NTB) Lombok Timur (Lotim) siap mengimplementasikan pelayanan Buat Administasi Kependudukan Sistem Online (Bakso). Selasa (27/11), mencoba menyepakati peran antar pelaksana layanan Bakso di Dukcapil dan Sistem Informasi Desa (SID) di desa serta menyusun draf model mekanisme kolaborasi Bakso dan SID. Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi, menjelaskan, kepemilikan dokumen kependudukan berupa KTP, KK, akta kelahiran, dan lain-lain berperan sangat penting dan strategis bagi masyarakat. Terlebih saat ini setiap pelayanan publik mempersyaratkan adanya kepemilikan dokumen kependudukan sebagai identitas resmi bagi setiap pemohon pelayanan. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undangundang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepemilikan dokumen kependudukan adalah hak setiap warga masyarakat dan menjadi kewajiban negara untuk memberikannya. “Sudah menjadi tugas pemerintah memberikan pelayanan yang sedekat-dekatnya dan semudah-mudahnya bagi

(Suara NTB/rus)

H. Rumaksi masyarakat,” ucapnya Rumaksi menyatakan dibutuhkan peran aktif dari semua unsur pemerintah terutama pemerintah desa/kelurahan yang terdekat dengan masyarakat. Hal ini dianggap sangat penting guna memberikan pelayanan yang tertib, akurat, dan dinamis agar menghasilkan data kependudukan yang valid. Keberadaan data ini sangat dibutuhkan sebagai dasar perencanaan dalam mengambil kebijakan di semua sektor pembangunan. Pemkab Lotim memberikan perhatian besar akan penting-

nya kepemilikan administrasi kependudukan. “Untuk itulah kami mengambil kebijakan mengembalikan pengurusan administrasi kependudukan yang semula berpusat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke masing-masing kecamatan,” tegasnya Pelayanan di kecamatan dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat dan mendekatkan pelayanan. Selama ini pelayanan administrasi kependudukan terkesan berbelit-belit dan banyak dikeluhkan masyarakat. Aplikasi Bakso dan SID diharapkan dapat membantu desa memfasilitasi pelayanan dokumen administrasi kependudukan dengan lebih berkualitas. Berdasarkan laporan KOMPAK Provinsi NTB, di Kabupaten Lotim dalam dua tahun terakhir ini telah terjadi peningkatan kepemilikan adminstrasi kependudukan khususnya akta kelahiran anak berusia 0-18 tahun di atas 7 persen. Sementara berdasarkan data Dukcapil, sejumlah 319.590 atau 76.59 persen yang telah memiliki akta Kelahiran dan 97,662 atau 23,41 persen asih belum memiliki akta kelahiran. Jumlah ini meningkat dari sebelumnya yaitu 120.750 atau 30,16 persen. (rus)

SUARA NTB Rabu, 28 November 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Pemda Lobar Akui Huntara Tak Penuhi Standar

Giri Menang (Suara NTB) Kondisi hunian sementara (huntara) dikeluhkan oleh korban gempa lantaran dibangun tanpa pondasi dan saluran drainase, sehingga huntara yang ditempati korban gempa pun sering dilanda banjir. Selain itu, huntara yang nantinya dibangun baik oleh donatur dan relawan diarahkan agar lebih layak dengan dilengkapi pondasi, jendela agar ada sirkulasi udara. Suparlan (Suara NTB/her)

Oknum ASN Diberhentikan Sementara L. Ratnawi

huntara yang aman dari banjir. Diakuinya huntara yang terbangun ada yang tak berkoordinasi dengan dinas dan langsung bangun tanpa standar kelayakan, sehingga tak dilengkapi pondasi dan terlalu rendah serta tak ada jendela. Padahal ada standar kelayakan bangunan Huntara. Sebab jika terlalu rendah dan tak ada jendela justru membuat korban gempa gerah dan kurang sehat. Diakui, banyaknya donatur

JALAN RUSAK - Akses jalan rusak parah di wilayah Mareje Kecamatan Lembar. Pemkab Lobar sedang berupaya meningkatkan status jalan, agar perbaikan jalan bisa cepat dilakukan.

(Suara NTB/her)

BADAN Kepegawaian Daerah dan Pemberdayaan Sumber Daya manusia (BKD dan PSDM) Lombok Barat (Lobar) tengah membuat surat pengusulan pemberhentian sementara oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang diduga terlibat narkoba. Pihak BKD sudah berkoordinasi dengan Polda NTB untuk meminta surat keterangan penahanan dari Polda NTB sebagai dasar usulan pemberhentian sementara oknum ASN tersebut. “Sudah kita konsep kan surat usulan pemberhentian sementara. Sambil menunggu proses. Kami sudah kontak Polda untuk minta surat penahanan sebagai dasar usulan pemberhentian,” jelas Kepala BKD dan PSDM, Suparlan, Selasa (27/11). Pihaknya belum mendapatkan surat keterangan penahanan dari Polda NTB. Namun, kemungkinan besok Rabu ini, surat itu sudah bisa diperoleh. Suparlan mengatakan, selain diberhentikan sementara hak berupa gaji dibayarkan hanya setengah dari biasa diterima. Gaji itupun dibayarkan hanya bulan terakhir. Langkah sementara yang dilakukan pemberhentian sementara, sembari nanti menunggu proses hukum selanjutnya. Jika nantinya oknum ini terbukti bersalah, maka diberhentikan permanen, jika tidak terbukti maka dikembalikan haknya. Persoalan inipun sudah dilaporkan ke bupati dan sekda. Ditanya perihal banyaknya ASN terlihat kasus diduga akibat lemahnya pengawasan dan pembinaan OPD, Suparlan membantahnya. Diakuinya, pimpinan OPD dan BKD dan PSDM) tidak bisa mengawasi semua ASN. Apalagi, sesuai aturan, secara berjenjang pengawasan dilakukan oleh pihak OPD. Begitu juga, proses pemberian sanksi disiplin dilakukan secara berjenjang, mulai dari teguran lisan hingga berat yang dilakukan atasan langsung di OPD. Kalau tetap dilakukan pelanggaran, itu pun masih kewenangan di OPD. Sanksinya pun diberikan oleh OPD. Jika itu tak juga ada hasilnya, maka barulah kewenangan PPK dalam hal ini bupati memberikan sanksi berat baik demosi dan pemberhentian. “Selama ini terkesan ini tanggung jawab BKD, kalau ada ASN malas sekali BKD. Lantas peran OPD di mana?” tanyanya. Wakil Ketua Komisi I DPRD Lobar H. L. Muhammad mengaku miris dengan tertangkapnya ASN di Lobar akibat kasus narkoba. Ia meminta agar Pemda dalam hal ini bupati tegas menindak jajaran yang terkena kasus. “Harus tegas Pak Bupati ini,” sarannya. Ia berharap pihak OPD lebih meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap jajaran di OPD masing-masing. Menurutnya, ASN terlibat kasus narkoba disebabkan pengawasan dan pembinaan yang lemah dari kepala OPD. (her)

Menurut Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Lobar, L. Ratnawi, Selasa (27/11) pihaknya bersama warga pun sudah bergotong-royong membuatkan saluran. Ke depan huntara yang terbangun harus dibangunkan pondasi setinggi 20-30 cm. Selain itu, pihaknya sudah punya design engineering Detail (DED) untuk membangun

Polemik Kepala Disdukcapil

Baiq Anita Dilantik Gantikan Ridwan Makruf Praya (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Lombok Tengah (Loteng) H. L. Pathul Bahri, SIP., akhirnya melantik Baiq Anita Nindiana, sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Selasa (27/11). Pelantikan mantan Sekretaris Disdukcapil ini dilakukan, karena pengunduran diri pejabat sebelumnya H. Ridwan Makruf. Pelantikan tersebut sekaligus mengakhiri polemik soal pengangkatan pejabat Kepala Disdukcapil antara Pemkab Loteng dengan pemerintah pusat. Sebagaimana diketahui, Pemkab Loteng sempat terlibat friksi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lantaran melantik pejabat Kepala Disdukcapil Loteng yang tidak direkomendasikan oleh Kemendagri. Pemkab Loteng sempat tidak mengikuti rekomendasi Kemendagri dan tetap melantik pejabat yang tidak direkomendasikan. Namun sikap Pemkab Loteng tersebut berujung sanksi, berupa pemblokiran server data kependudukan Disdukcapil Loteng oleh pemerintah pusat. Akibatnya, selama sepekan lebih pelayanan di Disdukcapil Loteng lumpuh total. Masyarakat pun tidak bisa mendapat pelayanan apapun sejak pemblokiran berlangsung. Sebagai pembuka jalan untuk mengakhiri polemik yang ada, Kepala Disdukcapil Loteng sebelumnya, H. Ridwan Makruf, pun memutuskan mengundurkan diri pada Jumat (24/ 11). Sempat lowong sehari, Pemkab Loteng akhirnya melantik Baiq Anita Niandiana, sebagai pejabat Kepala Disdukcapil Loteng sesuai yang rekomendasikan oleh Kemendagri. “Pelantikan ini semata-mata demi kepentingan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, usai pelantikan. Harapannya, dengan pelantikan pejabat baru yang sesuai rekomendasi Kemendagri tersebut, pelayanan publik di Disdukcapil Loteng bisa kembali berjalan. Terlepas dari polemik yang sempat terjadi, Pathul mengingatkan kepada Kepala Disdukcapil Loteng yang baru, supaya segera bekerja. Mengingat, masih banyak persoalan yang harus dituntaskan, terutama dalam hal tata kelola pelayanan kepada masyarakat yang harus ada pembenahan dan dimulai dari internal Disdukcapil Loteng sendiri. Karena sampai sejauh ini, masih saja terdengar keluhan dari masyarakat soal kualitas pelayanan yang diberikan Disdukcapil Loteng kepada masyarakat. Belum lagi soal masih adanya informasi percaloan dalam pelayanan pengurusan dokumen kependudukan. Harus segera dibereskan. Karena sangat memberatkan masyarakat. Baiq Anita Nindiana sendiri sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Disdukcapil Loteng. Ia pun dilantik berdasarkan SK Mendagri No: 821.22-8355 Tahun 2018, tentang pengangkatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Disdukcapil Loteng, tertanggal 29 Oktober 2018. (kir)

(Suara NTB/kir)

LANTIK - Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, melantik Kepala Disdukcapil Loteng yang baru Baiq Anita Nindiana, Selasa (27/11).

Kemantapan Jalan Menurun

Alokasi DAK Infrastruktur di Lobar Naik Giri Menang (Suara NTB) Total Dana Alokasi Khusus (DAK) khusus infrastruktur dari pemerintah pusat untuk Lombok Barat (Lobar) tahun 2019 mendatang mengalami kenaikan. Pasalnya, DAK infrastruktur yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tahun 2018 sekitar Rp74 miliar lebih naik menjadi Rp102 miliar lebih. Peningkatan DAK infrastruktur ini lebih banyak untuk irigasi dan sanitasi mencapai Rp28 miliar lebih. Sedangkan porsi anggaran untuk jalan yang diharapkan naik justru relatif tetap dibandingkan tahun ini dengan anggaran Rp 40 miliar. “Jadi kenaikan DAK Infrastruktur tahun mendatang, mencapai 28 Miliar,” demikian disampaikan Kepala Dinas PUPR Lobar Made Arthadana, Selasa (27/11). Menurutnya, kenaikan usu-

lan anggaran ini melalui pemprov, kemudian disertai dengan beberapa pembahasan di pusat, sehingga inilah yang menjadi keputusan terakhir dari anggaran yang ada. Saat ini pihaknya sedang asistensi terhadap sejumlah ruas jalan kabupaten untuk mengetahui mana saja jalan yang bisa dialokasikan dari DAK fisik. Sejauh ini ada 10 ruas jalan rangking 1 hasil musrenbang tahun lalu yang mesti disiapkan pembiayaannya. Hanya saja untuk DAK ini ada syarat-syarat.”Apakah di 10 ruas itu DAK bisa masuk atau tidak, Kami masih menunggu asistensi dulu dengan tim DAK,” ujarnya. Diakuinya, kemantapan jalan khusus di Lobar hingga akhir tahun ini mencapai 62 persen atau sepanjang 336 kilometer dari panjang jalan 571 kilometer. Hal ini menunjukkan fisik jalan yang masih

banyak mengalami kondisi rusak. Awalnya jalan di Lobar memiliki panjang 446 kilometer. Namun dengan masuknya jalan poros desa menjadi jalan kabupaten, sehingga panjang jalan pun bertambah mencapai 571 kilometer. “Hal inilah yang menjadi sebab kemantapan jalan kita menurun. Tapi dapat menambah panjang dengan kondisi rusak ringan, sehingga kemantapan jalan menjadi turun,” ungkapnya. Dibandingkan kemantapan jalan kabupaten dengan posisi panjang jalan 446 kilometer. Akan tetapi pihaknya berpikir dari tahun ke tahun, jalan desa ini perlu ditangani menjadi jalan kabupaten selanjutnya jalan kabupaten dinaikkan menjadi provinsi. “Jalan desa kita kan panjangnya 478 kilometer. Jika ditambah dengan panjang jalan kabupaten dapat mencapai 996 kilometer,” bebernya.(her)

menyebabkan pihaknya kurang memperhatikan. Di satu sisi pihaknya ketika itu disibukkan dengan pendataan dan verifikasi kerusakan korban gempa. Ke depan, ia mengarahkan kepada donatur membangun huntara yang layak. Sebab jangan sampai hanya sekedar bangun huntara tanpa melihat kelayakan. Ia berharap agar donatur berkoordinasi dengan Pemda untuk bantuan huntara agar lebih memerhatikan kelayakan. Jangan sampai jelasnya setengah hati bantuan huntara ini, sehingga tak sesuai spesifikasi. “Kami mohon ke depan kepada relawan dan

Rumah Siap Huni Korban Gempa di Lobar Baru Terbangun 10 Unit Giri Menang (Suara NTB) Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Lombok Barat (Lobar) mengaku proses pembangunan rumah bagi korban gempa masih lamban. Terutama rumah instan sederhana (Risha). Minimnya Risha yang terbangun siap huni akibat terbatasnya produksi panel dan tenaga tukang. Sejauh ini di Lobar, Risha yang sudah selesai terbangun baru 10 unit. ‘’Terdapat ratusan unit tengah dalam proses pengerjaan. Sedangkan sisanya belasan ribu unit belum. Minimnya rumah korban gempa yang terbangun menyebabkan dana bantuan banyak yang masih mengendap di rekening BPBD dan pokmas,’’ ungkap Kepala Bidang Perumahan pada Disperkim Lobar L. Ratnawi, Selasa (27/11). Diakuinya, pembangunan Risha masih terkendala panel yang belum tersedia memadai. Hanya saja kata dia, mulai bulan depan pihaknya menjamin persoalan panel yang menjadi kendala bisa teratasi, sebab sudah ada aplikator baru yang siap memproduksi 30 panel per hari. Untuk mempercepat pembangunan rumah korban gempa, pihak pemda mendorong agar korban gempa memilih rumah jenis lain seperti Rumah Instan Kayu (Rika), Rumah Instan Konvensional (Riko) dan Rumah Instan Baja (Risba). Korban gempa yang ingin membangun Risha menurut data sementara mencapai 666 KK tersebar di hampir semua kecamatan terdampak gempa. Paling banyak di Narmada sebanyak 421 KK, di antaranya 10 unit sudah finishing, 30 unit tahap pembangunan pondasi, 29 unit pengiriman panel, pemasangan panel 22 unit, masingmasing 1 unit tahap pengatapan dan panel berdiri. Sedangkan sisanya belum ada progres. Kecamatan

merasa berat dengan tanggung jawabnya. Terlebih lagi peran pendamping yang terus mendampingi dan mengawal proses penganggaran di desa, mulai dari perencanaan hingga penggunaann dan pelaporan. “Sehingga tanggung jawab kami bukan hanya di kabupaten, tetapi harus lapor terus ke pusat,” sambungnya. Diakuinya, pihaknya sudah menyampaikan surat edaran itu kepada Bupati Lobar. Respons baik pun ditunjukan dengan menyarankan menyuarakan kepada DPRD untuk diusahakan dianggarkan dalam APBD. “Kita memang di-support sama pihak bupati, kita juga ke dewan makanya puncaknya kita memperjuangkan aspirasi teman-teman,” ujarnya. Menangapi hal itu Ketua Komisi III DPRD Lobar, H Jamhur mendukung langkah para pendamping desa itu. Sebab jika melihat dengan tugas para pendamping desa, penambahan dana memang perlu dilakukan. “Perlu kita komparatif, karena ada daerah-daerah lain yang berani menambahkan dana untuk pendamping desa,” ujar politisi PKB ini. Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua III DPRD Lobar H. Sulhan Muchlis Ibrahim. Politisi PKB ini bahkan siap pasang

Lembar, sebanyak 14 unit sudah tanda tangan dengan aplikator. Kecamatan Batulayar 73 KK masih menunggu aplikator, Kecamatan Gunungsari sudah galian pondasi 13 unit, pengiriman panel 10 unit, pemasangan panel 9 unit dan 1 unit pemasangan atap. Di Kecamatan Kuripan 8 unit masih menunggu panel, Kecamatan Sekotong 10 unit sudah tanda tangan dengan aplikator. Sisanya 13 unit menunggu panel Risha. Sedangkan untuk Riko, sejauh ini terdapat 997 KK yang mau dibangunkan rumah jenis ini. Paling banyak di daerah Batulayar dengan jumlah 510 KK. Sisanya di kecamatan terdampak lainnya. Yang paling sedikit korban gempa yang mengusulkan pembangunan rumah model Rika hanya 6 KK. Lebih jauh kata Ratnawi, untuk pembangunan Riko sudah hampir ada tiga pokmas yang segera rampung dokumen DED. Akan tetapi dari sisi teknis pembangunan Riko lebih lamban sebab pengawasan di lapangan agak ribet, karena dari sisi besi sangat teliti, pondasi digali setengah meter. Selain itu kendala tukang bangunan juga.”Nanti masyarakat yang lihat mana yang lebih cepat Risha atau Riko. Kan masyakarat butuh contoh yang dilihat,” imbuhnya. Ia menambahkan sejauh ini jumlah KK yang sudah menerima anggaran 379 KK dengan anggaran Rp 18.9 Miliar lebih, ditambah tahap II 5.686 KK dengan anggaran Rp 105 miliar lebih. Untuk tahap II terdiri dari rusak berat 1.438 KK, rusak sedang 1.567 KK dan rusak ringan 2.682 KK. Sehingga total dana bantuan yang sudah diterima di rekening BPBD sebanyak 124.6 miliar. Dari jumlah ini baru 1 miliar yang tereksekusi sedangkan sisanya belum. Bahkan dari ratusan juta ini banyak yang belum ditransfer oleh BPBD ke rekening pokmas. (her)

Tim Saber Pungli Ingatkan Pejabat Loteng Praya (Suara NTB) Ketua Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) Lombok Tengah (Loteng), H.L. Pathul Bahri, S.IP., menegaskan kalau tim Saber Pungli masih ada di Loteng. Untuk itu, para

Pendamping Lokal Desa Tuntut Alokasi Anggaran dari Pemda Giri Menang (Suara NTB) Puluhan pendamping lokal desa menggelar hearing ke kantor DPRD Lombok Barat (Lobar), Selasa (27/11). Para pendamping yang tergabung dalam Forum Pendamping Lokal Desa (FPLD) ini meminta bantuan untuk penambahan anggaran. Alasan pengusulan ini, karena keluarnya surat edaran Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, tentang Permohonan Dukungan Pendampingan Pendamping Lokal Desa. “Karena selama ini hampir tiga atau empat tahun kita hanya mendapatkan dana pendampingan dari pusat dengan total hanya sekitar Rp 1,7 juta,” ungkap Ketua Forum PLD Lobar, Hafizin. Anggaran yang diperoleh dari APBN untuk Rp 1,7 juta itu dirasa kurang. Jika melihat perbandingan jumlah desa yang mencapai 119 desa dengan para pendamping hanya sebanyak 33 orang. Sebab untuk satu orang pendamping dapat menangani 3-4 desa. “Kalau Rp 1,7 juta itu dengan satu desa itu cukup saja, tapi ada teman ini ada yang 3 atau 4 desa didampingi. Bahkan ada yang lintas kecamatan,” keluhnya. Hal ini yang membuat para PLD ini

BUMN agar berkoordinasi dengan kami kalau mau bantu huntara,” imbuhnya. Diakui tidak baik bagi korban gempa tinggal terus menerus di terpal (tenda) sebab dari kesehatan tidak baik bagi korban gempa. Karena itu, jelasnya, arahan dari bupati agar OPD mem-back up huntara. Sejauh ini ada bantuan dari Pemkab Kediri Jawa Timur untuk membangun 5 unit huntara. Sejauh ini Pemda sudah memberikan rekening kepada pihak terkait. Termasuk ada rencana dari sejumlah donatur lain. “Ini kita arahkan agar dibangun layak,”ujarnya. (her)

badan memperjuangkan penambahan dana bagi pendamping lokal desa itu. Terlebih lagi telah ada relugasi berupa surat edaran dari pusat sebagai dasar untuk dianggarkan di APBD. Hanya saja edaran itu perlu dipelajari lebih dahulu. Terkait batasan dana tambahan item yang nantinya dipergunakan. Sebab pihaknya tidak bisa menganggarkan apa yang sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat. Seperti penambahan honor atau tunjangan transportasi. “Kalau sudah dibiayai transportasi, tidak mungkin kita biayai lagi. Mungkin yang lain (itemnya), untuk item pertemuan atau sosialisai. Soalnya regulasi, jangan sampai tumpang tindih di anggaran,” jelasnya. Sementara itu Asisten I Setda Lobar, H. Ilham yang hadir dalam hearing itu akan segera membahasnya. Iapun meyakini Wakil Ketua III DPRD Lobar akan turut memperjuangkan aspirasi para pendamping lokal desa itu. Hanya saja terkait dengan usulan penambahan Rp 500 ribu per orang, Ilham mengatakan belum bisa dipastikan oleh eksekutif. “Karena ini masih dalam perjuangan, tetapi satu hal yang pasti kalau item-item (dianggarkan) melalui dana pusat, makan dipastikan item yang sama tidak bisa dibiayai oleh daerah,” jelasnya. (her)

pejabat di daerah ini diingatkan untuk berhati-hati dan tidak mencoba bermain-main dengan melakukan pungli. “Terutama lagi para pejabat yang memimpin organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, jangan sekali-kali terlibat atau melakukan pungli,” tegas Pathul, usai pelantikan Kepala Disdukcapil Loteng, Selasa (27/11). Dikatakan, tim Saber Pungli Loteng akan terus memantau dan mengawasi kinerja para pejabat di daerah ini. Hal ini sebagai upaya meminimalisir potensi munculnya pungli, khususnya di OPD-OPD yang terkait langsung dengan pelayanan publik. Pihaknya pun menegaskan tidak akan segan-segan menindak tegas para pejabat atau pemangku amanah lainnya yang terlibat pungli di daerah ini. “Ini komitmen kami sejak awal. Siapapun yang terlibat pungli, bakal ditindak tegas. Jadi sebelum sampai ada kejadian pejabat terjaring Saber Pungli, kita ingatkan terlebih dahulu,” tambahnya. Diakuinya, selama ini kinerja tim Saber Pungli Loteng memang belum terlihat, karena lebih fokus pada penguatan internal. Namun bukan berarti tim Saber Pungli Loteng tidak bekerja. Secara berkala pihaknya terus melakukan pengawasan sebagaimana tugas pokok yang diberikan. (kir)

SUARA NTB Rabu, 28 November 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Dinas Arpus KSB Gelar Pembinaan Perpustakaan Sekolah Dalam rangka peningkatan personel pengelola perpustakaan, Dinas Kerarsipan dan Perpustakaan (Arpus) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menggelar acara pembinaan perpustakaan sekolah. Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari sejak tanggal 26 hingga 29 November mendatang. KEPALA Bidang Pengembangan Perpustakaan, Dinas Arpus KSB, Ajad Sajadah Amir menjelaskan, kegiatan ini merupakan upaya konkret pihaknya untuk menyokong tumbuh kembang profesionalisme personel pengelola perpustakaan. “Sebenarnya ini tugas kita bersama. Dan kami selaku gugus depan punya tanggung jawab meningkatkan kompe-

tensi pengelola perpustakaan, makanya kami gelar kegiatan ini,” katanya kepada wartawan, Selasa (27/11). Kegiatan ini diikuti 40 orang peserta dari perpustakaan sejumlah SD hingga SMA di KSB. Menurut Ajad, pihaknya sengaja menyasar lebih awal personel pengelola perpustakaan sekolah karena tingkat intensitas pelayanannya yang sangat tinggi.

“Namanya perpustakaan sekolah pasti lebih ramai ya dari perpustakaan umum. Makanya kita dahulukan mereka,” timpalnya seraya menyampaikan, agenda pembinaan ini akan berlanjut bagi personel pengelola perpustakaan masyarakat. “Untuk kegiatan pembinaan serupa bagi personel perpustakaan masyarakat atau umum akan kita gelar 1 Desember mendatang. Rencananya akan diikuti sebanyak 72 orang pengelola. Dan kami sengaja membedakan jadwalnya supaya lebih efektif,” sambung Ajad. Menurutnya, keberadaan perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat (umum) dewasa ini semakin penting. Se-

bagai gudang sumber literasi, perpustakaan memiliki fungsi pengembangan kualitas peserta didik di tataran sekolah dan masyarakat di lingkungan yang lebih luas. “Kami sekarang bertahap membenahi perpustakaan yang ada. Secara paralel sekarang kita mulai tingkatkan kompetensi pengelolanya dan di sisi lain kami juga melakukan pengayaan bahan baca (buku),” urainya. Perpustakaan yang baik menurutnya, harus dikawal oleh personel pengelola yang profesional. Tidak cukup memiliki kemampuan kepustakaan, personel pengelola juga perlu memiliki kemampuan berinovasi sehingga masyarakat dapat ter-

us tertarik datang ke perpustakaan. “Nah lewat pembinaan ini, kami ingin membuka cakrawala pengelola dan mengasah kemampuan inovasi mereka,” sebut Ajad. Khusus untuk pengayaan bahan bacaan di perpustakaan, Ajad menyebutkan, Dinas Arpus KSB telah menyuplai beragam koleksi buku. Tidak saja pada jenisnya, tetapi juga dengan melihat segmen pembaca di tiaptiap perpustakaan. “Kami ketat menyortir buku yang didistribusi. Terutama yang ke sekolah kami terus memantau untuk memastikan buku-buku yang disediakan benar-benar untuk mendukung siswa dalam belajar,” imbuhnya. (bug/*)

(Suara NTB/bug)

PEMBINAAN - Peserta kegiatan pembinaan perpustakaan sekolah yang diadakan oleh Dinas Arpus KSB, Selasa (27/11).

Masih Banyak APK Dipasang di Sembarang Tempat

Revitalisasi, Ribuan Pedagang Pasar Seketeng akan Direlokasi

Sumbawa Besar (Suara NTB) Hasil pantauan Bawaslu Sumbawa, ditemukan masih cukup banyak Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) yang dipasang di lokasi yang terlarang. Padahal, Bawaslu sudah turun melakukan penertiban dan sosialisasi. Seperti disampaikan Komisioner Bawaslu Sumbawa, Lukman Hakim, S.P, M.P, pihaknya sudah menyurati pengurus Parpol agar tidak memasang APK pada lokasi yang dilarang. Sejauh ini juga telah dua kali turun melakukan penertian bersama Pol PP. Baik itu di sepanjang jalan protokol maupun di kecamatan Sumbawa dan sekitarnya. Bahkan, sosial(Suara NTB/arn) isasi di Kantor Pol PP denLukman Hakim gan mengundang pimpinan Parpol juga telah digelar beberapa waktu lalu. Namun, masih saja Caleg membandel. Dengan masih terlihat adanya pemasangan APK di pohon pohon, taman dan lokasi lainnya yang dilarang. Yang melanggar etika dan estetika, sesuai kaidah aturan perundang undangan. Makanya, Bawaslu akan turun kembali melakukan penertiban pada 30 November mendatang. “Kalau masih membandel juga, maka ada sanksi administratif dan menindaklanjutinya dengan teguran tertulis. Artinya, bisa saja Caleg yang melanggar, tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya,” tukas Lukman. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa telah menyiapkan anggaran sekitar Rp58 miliar untuk revitalisasi Pasar Seketeng tahun 2019. Untuk memperlancar pembangunan, Pemkab Sumbawa tengah menyiapkan rencana relokasi pedagang yang jumlahnya mencapai ribuan. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbawa, Wirawan Ahmad, kepada wartawan mengakui, setelah penetapan APBD untuk pembangunan pasar seketeng tahun 2019, pemda langsung mengambil langkah cepat melakukan sosialisasi dengan pedagang pasar pada Senin lalu. Dari sosialisasi, menunjukkan masyarakat sangat antusias dan bergembira mendengar rencana pembangunan Pasar Seketeng tahun depan. “Sejauh ini yang saya tangkap, karena saya juga aktif berkomunikasi dengan WA grup pedagang pasar Seketeng,

dan berkomunikasi secara langsung dengan mereka, mereka sangat antusias. Dan program ini adalah program yang sudah mereka rindukan dari dulu,” ujarnya, Selasa (27/11). Dalam pertemuan yang dilakukan dengan para pedagang, awalnya pihaknya menyampaikan kabar baik bahwa anggaran pasar sudah diterima. Tetapi berlanjut kepada rencana relokasi pedagang. Ternyata para pedagang setuju dengan rencana tersebut. Dimana relokasi ini selama delapan bulan, dimulai dari bulan April hingga berakhirnya tahun anggaran tahun 2019 . “Poinnya yang saya tangkap,

masyarakat setuju. Tinggal kita atur detailnya langkah-langkah teknis untuk implementasi rencana relokasi,” jelasnya. Dijelaskannya, terkait relokasi sempat mengemuka dua alternative lokasi yakni di Lapangan Kerato Kecamatan Unter Iwes dan Stadion Pragas Kelurahan Seketeng. Tetapi yang lebih memungkinkan adalah di Lapangan Kerato. Karena setelah dilakukan survey, di Stadion Pragas jika hujan akan lama genangannya. Pihaknya pun segera berkoordinasi dengan Camat Unter Iwes, Kades Uma Beringin, Kades Kerato dan elemen masyarakat untuk

mempersiapkan relokasi tersebut. Yang jelas pemerintah sudah berjanji akan membuat tempat relokasi. Meskipun tidak bisa sempurna tetapi layak untuk tempat berdagang sementara, terhindar dari panas dan dingin. Kemudian tersedia tempat pembuangan limbah da nada listriknya. “Yang akan kami relokasi lebih dari 2.000 pedagang. Jadi semuanya. Jadi saya kasih opsi kemarin. Apakah relokasi berpisah atau tidak di satu tempat, maka bisa kita distribusikan di Pasar Brang Biji, Brang Bara atau Pasar Labuan. Tapi pedagang memilih satu tempat. Kalau satu tempat maka kita tempatkan di Lapangan Kerato. Nanti setelah konsep lay out atau rencana tempat relokasinya selesai, juga kita akan diskusikan dengan masyarakat,” jelasnya.

Terhadap pembangunan pasar sendiri, di bulan Januari mendatang pihaknya segera menyiapkan administrasi proyeknya. Kemudian review desain, proses pembebasan lahan sambil juga mempersiapkan tempat relokasi. Sehingga paling telat akhir Maret atau awal April konstruksi Pasar Seketeng bisa dimulai. Dimana pihaknya sudah menyampaikan dalam sosialisasi bahwa pembangunan pasar seketeng ini membutuhkan pengorbanan-pengorbanan. Pemerintah sudah menyediakan anggaran sekitar Rp58 miliar. “Intinya proses relokasi maupun pembangunan ini harus partisipatif. Tidak boleh pemerintah. Kalau scenario pemerintah, tidak bisa dibangun. Karena masyarakat menghendaki, mau tidak mau kita harus mendengar,” pungkasnya. (ind)

Sumbawa Dukung Perlindungan Hiu Paus untuk Pariwisata Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa berkomitmen menindaklanjuti hasil kajian ilmiah Conservation International Indonesia (CI) terkait temuan hiu paus di Teluk Saleh. Sejak periode September 2017, CI telah melakukan program konservasi hiu paus di Teluk Saleh bekerjasama dengan Pemkab dan desa Labuhan Jambu. Demikian terungkap dalam pertemuan antara perangkat Pemkab dengan CI untuk membahas beberapa capaian dari CI selama setahun ini, Selasa (27/11). Capaian dimaksud, antara lain, pemasangan penanda satelit pada 10 ekor hiu paus yang menghasilkan data pergerakan ikan di dalam Teluk serta kemunculannya sepanjang tahun. Pengambilan 66 foto ID hiu paus yang telah terdokumentasi (59 jantan dan 7 betina per 19 November 2018). Kemudian, penjangkauan masyarakat desa Labuhan Jambu melalui sosialisasi, kampanye, dan workshop telah meningkatkan pemahaman dan perubahan perilaku serta menciptakan local champion (juara lokal dari masyarakat). Yaitu lahirnya seorang pendidik konservasi, penggerak pemuda desa untuk perlindungan dan pemanfaatan, dan seorang penjual sirip hiu telah berhenti melakukan perdagangan. Berikutnya, hasil kajian CI menjadi referensi kebijakan Desa Labuhan Jambu membuat regulasi mengenai pengelolaan perlindungan dan pemanfaatan wisata melalui SK danPerdes. Terbitnya dokumen panduan pengelolaan wisata hiu paus berbasis masyarakat yang berbasis konservasi. Serta peningkatan kapasitas SDM Pokdarwis Labuhan Jambu dalam mengelola wisata pengamatan hiu paus yang bertanggungjawab. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Sumbawa mendorong perangkat daerah untuk segera

mengambil peran melalui implementasi langkah strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya. Melanjutkan hasil kerja CI melindungi hiu paus dan ekosistem dalam rangka pemanfaatan ekonomi berkelanjutan dengan basis perlindungan penuh hiu paus sesuaiKepMen KP No.18 tahun 2013. Selain itu, inisiatif pengembangan wisata hiu paus berbasis masyarakat yang telah dilakukan di Desa Labuhan Jambu akan menjadi pilot project desa wisata hiu paus pertama di Indonesia. Dengan tujuan membangun multiplyer effect ke desa-desa sekitar. Wisata hiu paus yang dikembangkan di Sumbawa harus berbasis konservasi sehingga operasionalnya akan dilakukan sesuai kajian ilmiah serta eksklusif untuk menyaring pasar menengah ke atas yang berperilaku bertanggungjawab. Aturan dan perizinan bagi pengelola dan penyedia jasa wisata akan disusun untuk mengatur wisatawan dan operator agar kegiatan wisata dapat dikontrol melalui batasan jumlah pengunjung sesuai dengan kajian daya dukung, prosedur, dan standar pelayanan. Kolaborasi antar semua pihak harus terintegrasi agar kegiatan perlindungan, pemanfaatan, dan pengawasan hiu paus dapat dilakukan secara optimal. Direktur CI, Vicor Nikijuluw juga menjelaskan pemanfaatan perlindungan hiu paus yang berkelanjutan akan mendorong pertumbuhan dan peningkatan mata pencaharian serta lapangan kerja sekaligus menjaga kesehatan ekosistem laut dengan catatan harus mengimplementasi prinsip efisiensi, tanpa limbah (daur ulang sampah dan tanpa plastik), kepedulian sosial (pelibatan semua pemangku kepentingan), inovasi dan kreativitas untuk diversifikasi produk sesuai dengan konsep ekonomi biru. (arn)

(Suara NTB/ist)

PENANDA – Proses pemasangan penanda satelit hiu paus, melalui program konservasi hiu paus di Teluk Saleh, kerjasama antara Pemkab Sumbawa dan Desa Labuhan Jambu.

SUARA NTB Rabu, 28 November 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Puluhan ODGJ di Dompu Masih Dipasung Dompu (Suara NTB) – Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikantongi Dinas Sosial (Dinsos) tahun 2018 ini, tercatat 143 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Dompu. 34 orang diantaranya terpaksa dipasung pihak keluarga dengan alasan kerap membuat keonaran. Itu artinya, sampai sekarang wilayah ini belum bebas pasung. Plt. Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos setempat, Hj. Rukayah kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (27/11) kemarin mengungkapkan, ODGJ yang ditemukan terpasung itu masih sebagian kecil dari mereka yang banyak disembunyikan keluarga dengan alasan tertentu. Sehingga terkadang menyulitkan upaya penanganan dan pendataan secara ril di lapangan. “Kalaupun ada pendataan dan sebagainya itu tidak kelihatan, disamping cakupan pelayanan kita ini masih terbatas untuk mobilisasi dan sebagainya,” kata dia. Sebagian besar dari ODGJ yang terpaksa dipasung ialah mereka yang mengalami gangguan kejiwaan cukup berat, pun sudah kerap membuat onar bahkan melukai warga sekitar. Namun demikian, tegas Rukayah, jika hal itu ditemukan pihaknya bersama Dinas Kesehatan (Dikes) setempat selalu diupayakan pendekatan rehabilitasi, apakah itu dengan pengobatan atau asimilasi pendampingan. Menurutnya, orang dengan gangguan jiwa berat sebetulnya memiliki kesempatan untuk sembuh sepanjang komunikasi dengan pihak keluarga tidak terputus. Namun, biasanya yang terjadi selama ini kebanyakan keluarga sibuk mencari nafkah dan hanya menemui ODGJ pada saat tertentu saja, sehingga memperparah kondisi kejiwaan mereka. “Kalau dukungan kesembuhan itu datang dari keluarga kuat Insaallah rehabilitasinya cepat, tapi kalau tidak ada pendekatan atau penanganan sama sekali akan semakin parah,” jelasnya. Ditambahkan Rukayah, dari 143 ODGJ itu, rata-rata dari mereka masih di usia produktif, yakni umur 24 tahun ke atas. Sementara pemicunya selain pengaruh penyalahgunaan obat-obatan terlarang juga persoalan sosial seperti jeratan ekonomi ikut menambah jumlah penderita ODGJ ini. “Mereka tersebar di semua kecamatan dan paling dominan di Woja dan Dompu,” pungkasnya. (jun)

HBY Pastikan Operasional RS Pratama Tersedia Dompu (Suara NTB) – Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin memastikan anggaran untuk operasional RS Pratama tersedia dalam APBD Dompu tahun 2019. Bila tidak didukung anggaran, dari mana untuk membiayai operasional pelayanannya. “Saya tidak ingin, begitu rumah sakit pratama membuka layanan dan mereawat pasien. Tapi keesokan hari beredar berita, buka layananan rumah sakit tidak didukung fasilitas memadai,” kata H. Bambang M. Yasin pada acara peresmian RS Pratama Manggelewa, Senin (26/11). Di sisa waktu 1 bulan lebih, H. Bambang berharap, manajemen RS Pratama yang sudah dilantik bersama beberapa pejabat dan stafnya untuk mempersiapkan semua perangkat pendukung layanan secara maksimal, sehingga 1 Januari 2019 bisa langsung dioperasionalkan. Bupati juga mengungkapkan, sekitar 30 persen pengunjung RSUD Dompu berasal dari warga di luar Dompu. Mereka dari Desa Mata Kecamatan Tarano Sumbawa, Kecamatan Sanggar, Kecamatan Tambora, bahkan dari Kecamatan Bolo dan Woha Kabupaten Bima dirawat di RSUD Dompu. “Kenapa itu bisa terjadi? Karena layanannya lebih baik, layanannya lebih bagus. Tetapi kalau kita biarkan melayani over beban seperti sekarang, nanti kualitas layanan akan turun,” ungkapnya. Untuk mencegahnya, dikatakan H. Bambang, beban layanan dibagi ke rumah sakit Pratama. Orang dari Sanggar, Tambora, Mata, Calabai cukup sampai ke rumah sakit Pratama. Termasuk pasien dari Kempo, Manggelewa, dan Kilo. “Standar layanan di RS Pratama sama dengan di RSUD. Alat-alatnya juga kurang lebih sama,” terangnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Dompu, Hj Iris Juwita, SKM, MMKes menyampaikan, keberadaan RS Pratama ini dapat didukung dengan anggaran yang memadai. Karena tidak mungkin RS ini bisa berjalan tanpa didukung anggaran. Namun untuk operasional ini, pihak sudah menyiapkan. “Tidak mungkin operasional ini dibuka tanpa didukung anggaran,” katanya. (ula/*)

(Suara NTB/ula)

PERESMIAN - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin saat menandatangani prasasti peresmian RS Pratama Manggelewa, Senin (26/11).

(Suara NTB/jun)

DILIMPAHKAN - Fs, tersangka korupsi pembiayaan debitur Bank NTB Syariah Cabang Dompu saat dilimpahkan penyidik ke kejaksaan, Selasa (27/11).

Tersangka Korupsi Bank NTB Syariah Dompu Ditahan Dompu (Suara NTB) Berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan debitur pada Bank NTB Syariah Cabang Dompu telah dinyatakan lengkap. Tersangka berinisial Fs kini resmi ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat setelah pelimpahan dilakukan penyidik Polres Dompu, Selasa (27/11). Kasi Pidsus Kejari Dompu, M. Isa Asyori, SH., kepada wartawan mengungkapkan, pelimpahan kewenangan atas tersangka dan barang bukti tersebut dilakukan penyidik menyusul berkas perkara korupsi yang telah merugikan keuangan negara Rp1,6 Miliar ini telah dinyatakan lengkap. “Sehingga kita meminta

pada penyidik untuk menyerahkan tanggung jawab terhadap tersangka dan barang buktinya,” kata dia di katornya. Pasca pelimpahan itu, pihaknya langsung melakukan pemeriksaan terhadap Fs, berikut barang bukti yang disita untuk kemudian dilanjutkan proses penahanannya di Lapas Kelas II B Dompu hing-

ga 20 hari kedepan. Tersangka, jelas M. Isa Ansyori, dijerat Pasal 2 dan 3 undang-undang tindak pidana korupsi karena diduga terlibat penyelewengan dalam penyaluran pembiayaan dana debitur pada Bank NTB Syariah Cabang Dompu dari tahun 2013-2015. Penyidik mengetahui adanya penyalu-

Belasan Poktan di Bima Tolak Bantuan Bibit Jagung Bima (Suara NTB) – Belasan Kelompok tani (poktan) di Desa Kananga Kecamatan Bolo menolak bantuan bibit jagung Musim Hujan (MH) yang disalurkan UPTD Pertanian Kecamatan Bolo, karena dinilai tidak berkualitas. Tercatat, ada 12 poktan di Desa setempat yang akan menerima manfaat bantuan bibit jagung jenis B9 tersebut. Namun hanya ada 1 poktan yang menerima. Sementara 11 poktan yang menolak, salahsatunya poktan Soo Ndano Jati. Menurut Ketua poktan Soo Ndano Jati, Muhlis H. Ismail ditolaknya bantuan bibit jagung B9 tersebut karena dikhawatirkan tidak akan tumbuh dengan baik. Pasalnya jenis bibit jagung yang dibagikan terbilang masih baru. “Bibitnya baru dan jika dipaksakan ditanam kami khawatir tidak akan tumbuh. Apalagi biaya produksinya sangat mahal,” katanya, Selasa (27/11). Mestinya, lanjut dia, pemerintah harus bisa menyesuaikan bantuan bibit yang akan disalurkan. Dengan memberikan bantuan jenis bibit jagung yang biasa ditanam oleh para petani di wilayah setempat. “Kalau memang yang disalurkan benih B9 lebih baik dari awal kita tolak. Kami tidak ingin menerima bibit yang baru,” katanya. Muhlis menambahkan poktan yang menolak mengingingkan bibit jagung yang diberikan jenis Bisi 18 atau NK 212. Karena dua jenis bibit tersebut sudah biasa ditanam dan sangat cocok dengan kondisi tanah di wilayah setempat.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Komisi IV DPRD Sumbawa meminta pelaksanaanBadan Layanan Unit Daerah (BLUD) di Puskesmas disegerakan. Sebagai salah satu alternatif mengatasi persoalan pemberian penghargaan yang layak pada tenaga perawat dan tenaga medis. “Tenaga perawat dan tenaga medis sebagai garda terdepan yang memberikan pelayanan maksimal pada pasien. Sehingga patut diberikan penghargaan yang layak,” terang Anggota Komisi IV, Akhmad Junaidi, dalam paripurna penetapan APBD.

san pembenaran. Sebab harusnya KPU sejak awal mengantisipasi hal tersebut dengan mengingatkan tiap Parpol menyegerakan pengajuan desain APK-nya karena ada target waktu yang harus dikejar. “Itu kan sepenuhnya ranah KPU. Masak mereka tidak bisa tegas ke Parpol, misalnya berikan batas waktu Parpol menyerahkan desainnya secepatnya,” tegasnya. Karyadi menjelaskan, belum adanya APK resmi peserta Pemilu yang diterbitkan KPU membuat pihaknya terbatas melakukan pengawasan pelanggaran terkait APK. Sementara ini terkait pengawasan APK, Bawaslu KSB hanya memantau pelanggaran APK dari sisi penempatannya. Sedangkan untuk konten dan desainnya belum bisa tertibkan karena tidak ada standar baku resmi yang diterbitkan KPU setempat. “Bagaimana kita bisa putuskan APK Parpol A atau Caleg A itu melanggar dari sisi konten dan desainnya sementara kita tidak punya alat takarnya. Kan APK resmi yang disetujui KPU belum ada

Selain itu, pihaknya juga mendorong Dinas Kesehatan untuk melakukan analisis tentang kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Agar dapat mengajukan penambahan jumlah formasi CPNSke Kementerian PAN RB. Terakhir, terjadinya peningkatan pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) perlu diimbangi dengan peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Serta memberikan insentif yang layak pada tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan pada masyarakat. (arn)

Audit Biaya Makan Minum di DPRD (Suara NTB/Uki)

MENOLAK BIBIT - Anggota Poktan Soo Ndano Jati Desa Kananga yang menolak bibit jagung bantuan pemerintah, Selasa (27/11). “Yang kami harapkan bibit Bisi 18 atau NK 212 bukan B9. Kami menanam juga bukan sebagai uji coba jagung baru tapi untuk keperluan hidup,” tegasnya. Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Bolo, Muflin SP mengakui adanya penolakan tersebut. Meski demikian, pihaknya juga tidak bisa berbuat banyak karena hanya memfasilitasi penyaluran bantuan. “Kita hanya memfasilitasi penyaluran karena bantuan ini langsung dari pemerintah pusat,” katanya. Menurutnya karena adanya penolakan oleh belasan Poktan di Desa Kananga. Bibit jagung tersebut dialihkan

dan disalurkan ke Desa-desa lain. Seperti di Desa Rada, Leu dan Sanolo. “Bantuannya akan kami salurkan ke Poktan di Desa lain yang mau menerima. Sementara 11 Poktan di Kananga yang menolak sudah kami minta surat pernyataan,” katanya. Muflin menambahkan, permintaan atau keinginan belasan poktan agar menyalurkan bibit jagung jenis Bisi 18 atau NK 212 tidak akan disanggupi. Mengingat jenis bibit jagung yang ada hanya B9. “Bantuan bibit yang disalurkan hanya jenis B9 tidak ada yang lain. Ini program dari pemerintah pusat,” pungkasnya. (uki)

sampai detik ini. Jadi kami sementara ini hanya bisa menetapkan APK itu melanggar dari sisi penempatannya, apakah di dalam zona atau di luar zona yang telah ditentukan,” beber Karyadi. Terpisah, ketua KPU KSB, Fahroni, SH menyampaikan, sementara ini baru 10 dari total 15 Parpol di KSB yang APK-nya dalam proses pencetakan. 3 Diantaranya desainnya belum disetujui karena kontennya (isi materi) tidak memenuhi syarat, sementara 2 Parpol lainnya belum menyerahkan sama sekali desain APK-nya. “Kalau Gerindra dan PKSB sudah mengajukan sebelumnya, tapi belum lengkap jadi dikembalikan. Yang belum sama sekali PSI,” ungkapnya. Terhadap Parpol yang belum sama sekali mengajukan desain APKnya itu, Fahroni mengaku pihaknya telah

menyurati. KPU KSB bahkan memberikan batas waktu hingga per 29 November mendatang. “Dan bagi yang belum lengkap juga kami sudah sampaikan agar cepat dilengkapi karena kami menargetkan minggu depan semua APK yang resmi kami terbitkan sudah terdistribusi,” janjinya. (bug)

Karyadi

(Suara NTB/bug)

(Suara NTB/bug)

Fahroni

tangan masing-masing Parpol peserta Pemilu 2019. “Kami sudah layangkan surat teguran resmi ke KPU hari ini soal APK yang belum juga didistribusikan ke seluruh peserta Pemilu 2019,” kata ketua Bawaslu KSB, Karyadi kepada Suara NTB, Selasa (27/11). Sebelumnya Bawaslu Pusat, kata Karyadi telah mewanti-wanti KPU baik pusat hingga daerah agar segera mendistribusikan APK yang menjadi hak peserta Pemilu itu. Bahkan Bawaslu Pusat memberi batas waktu terakhir pendistribusian per tanggal 23 November lalu. “Hari ini sudah tanggal 27 November. Tapi khusus di kita (KSB) ini belum satu pun Parpol yang mendapatkan APK resmi dari KPU,” sesalnya. Menurutnya, dalih KPU KSB yang menyatakan lambatnya pendistribusian APK itu dikarenakan Parpol peserta Pemilu yang telat menyetor desainnya tidak bisa dijadikan sebagai ala-

ma untuk mengetahui sejauh mana keterlibat para pihak yang saat ini dicurigai terlibat dalam penyaluaran pembiayaan dana debitur tersebut. Sementara itu, disinggung barang bukti yang berhasil disita, M. Isa Ansyori menyebutkan, diantaranya bukti permohonan 14 nasabah, SOP dan surat edaran Bank NTB termasuk rumah berikut sertifikatnya milik tersangka. “Dari nasabah itu surat permohonan mulai dari kelengkapan administrasi, KTP dan sebagainya termasuk juga kwitansi pencairan uang sudah kita sita,” pungkasnya. (jun)

Dewan Minta BLUD Puskesmas Disegerakan

Bawaslu KSB Layangkan Teguran ke KPU Terkait APK Taliwang (Suara NTB) Hingga kini, KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) belum juga mendistribusikan Alat Peraga Kampanye (APK) ke seluru peserta Pemilu. Hal ini kemudian memicu Bawaslu setempat melayangkan teguran ke KPU karena APK tersebut seharusnya telah berada di

ran dana untuk 14 nasabah yang tidak memenuhi prosedur direksi Bank NTB. Penyaluran dana ini menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1,6 Miliar sebagaimana temuan BPKP. “Anggaran yang disalurkan ke nasabah itu besarnya bervariasi, dari Rp50 juta sampai Rp150 juta. Ancamannya ini Pasal 2 dan 3, untuk Pasal 2 minimal 4 tahun,” jelasnya. Melihat berkas perkara ini, besar kemungkinan adanya keterlibatan pelaku lain, karenanya penyidik diminta melakukan pengembangan kasus, teruta-

Taliwang (Suara NTB) Politisi dari Partai Demokrat, Mustakim Patawari LM, S. Stp, M.Si meminta agar Inspektorat untuk bisa melakukan audit investigatif terkait pembiayaan makan dan minum bagi seluruh anggota. Hal tersebut dilakukan,karena diindikasikan terjadi penyimpangan terhadap dana ini. Belum lagi, setiap anggota meminta jatah makan dan minum di Sekretariat, selalu saja mengeluh kehabisan dana. Padahal, dana belum digunakan. “Saya minta kepada Inspektorat untuk bisa mengaudit biaya makan minum di DPRD. Karena setiap diminta pasti ada saja alasan anggarannya habis. Padahal, setahu kami belum digunakan. Karena tidak ada yang kami makan, untuk itu audit investigatif harus bisa dilakukan segera. Jika masalah ini terus berlarut, dikhawatirkan bisa menjadi preseden buruk bagi lembaga tersebut,” jelasnya kepada wartawan usai rapat Paripurna, Selasa (27/11). Dikatakannya, masalah makan minum ini merupakan hak dari setiap orang apalagi di lembaga DPRD. Tetapi fakta di lapangan sangat berbeda dan tidak ada kejelasan. Jika anggaran makan minum yang ada di DPRD untuk menyantuni masyarakat miskin itu sah-sah dan tidak akan dipermasalahkan. Bahkan, alasan setiap diminta masalah makan minum ini selalu tidak ada uang. Karena sudah sering terjadi hal demikian, pihaknya mengindikasikan ada pergeseran untuk peruntukan yang lain. “Baru kita duga prakteknya seperti itu, makanya kami minta Inspektorat untuk melakukan audit investigatif terhadap dana makan minum. Hal itu kita minta supaya tidak kecurigaan dalam upaya penyelesaian masalah ini,” tandasnya. Menanggapi tudingan tersebut Sekwan DPRD Sum-

bawa Barat, Agus Hadnan, S. Pd yang dikonfirmasi Suara NTB secara terpisah, mengakui adanya pergeseran terkait biaya untuk makan dan minum anggota dan unsur pimpinan. Hal tersebut terjadi karena ketersediaan anggaran yang kurang. Sedangkan untuk masalah besaran biaya makan minum tersebut, pihaknya masih belum memberikan laporannya. Karena di dalam anggaran tersebut ada biaya khusus untuk pimpinan, tamu, dan anggota. Selain anggaran kurang, pihaknya juga mengakui telah terjadi pemotongan anggaran agar mencukupi biaya untuk reses. Bahkan dana yang dipotong tersebut mencapai angka Rp300 juta di reses kedua. “Biaya untuk makan minum tidak ada karena dana yang kita miliki terbatas. Belum lagi terjadi pemotongan untuk mencukupi biaya reses kedua,” sebutnya. Ditambahkannya, dana Rp300 juta itu dipotong dari biaya makan minum Rp150 juta serta dana operasional fraksi Rp150 juta. Bahkan di APBD-P dana tersebut tidak lagi dianggarkan, karena dana Rp300 juta yang diusulkan untuk Perkada belum dibayarkan oleh TAPD. Akibatnya pembiayaan di APBD-P tidak dianggarkan lagi karena dianggap masih menunggu anggaran Perkada. Selain masalah tersebut ada lagi terjadi pergeseran di APBD-P untuk menutupi biaya lainnya. Sehingga biaya untuk makan minum juga ditiadakan karena anggarannya sudah habis. Bahkan untuk biaya makan minum sebelumnya sampai dengan saat ini pihaknya juga berhutang ke rekanan. “Kami tidak bermain dengan anggaran makan dan minum ini, tapi kekurangan anggaran yang menjadikan hal tersebut terjadi. Kalaupun harus diaudit, kami sudah bersedia karena tidak ada pelanggaran yang kami lakukan,” tandasnya. (ils)

(Suara NTB/dok)

Harus Transparan PEMERINTAH diminta berhati-hati dalam menerapkan kebijakan baru Kemenpan-RB dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018, yang menerapkan sistem perangkingan, untuk mengisi kekosongan formasi yang lowong, karena tingginya peserta seleksi yang tidak lulus passing grade pada tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Hal itu disampaikan anggota DPRD NTB dari fraksi PPP, TGH. Hazmi Hamzar. Menurutnya kehati-hatian sangat penting dalam menentukan peserta tes yang dinyatakan lolos SKD menggunakan sistem perangkingan. “Dalam melaksanakan kebijakan perangkingan, pemerintah harus ekstraa hati-hati. Karena peserta sudah tahu nilai masing-masing, masyarakat juga tahu. Jangan sampai ada celah kecurangan,” katanya. Hal itu disampaikan Hazmi Hamzar, lantaran ia mendapat laporan dari masyarakat bahwa beredar informasi terkait kebijakan baru tersebut, hanya akan menguntungkan beberapa pihak saja. “Masyarakat curiga ada praktik percaloan. Itu informasi dan pendapat yang berkembang di masyarakat. Karena itu kita minta kepada pemerintah untuk membuktikan itu bahwa tidak ada praktik seperti itu, tetapi dilakukan secara transparan,” katanya. Hazmi menekankan supaya pemerintah dalam menerapkan kebijakan baru tersebut, agar konsisten, bahwa peraih nilai tertinggilah yang akan masuk peringkat. Selain itu, harus ada keadilan juga bagi peserta yang sudah lulus SKD murni, agar pada seleksi tahap berikutnya tidak dipermainkan oleh panitia. Sehingga yang lulus justru peserta yang dari jalur kebijakan perangkingan. “Karena yang sudah lulus juga ragu, kahwatir akan dimainkan pada waktu wawancara, dan itu rentan. Jangan sampai yang sudah lulus murni tidak lulus, tetapi yang lulus justru peserta yang dari jalur perangkingan yang nilainya lebih rendah,” pungkasnya. (ndi) TGH. Hazmi Hamzar

POLHUKAM

Halaman 8

Mantan Bendahara SMKN 1 Lunyuk Dituntut Dua Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) – Mantan Bendahara SMKN 1 Lunyuk, Awaludin A Rahim terancam pidana penjara dua tahun. Jaksa mengajukan tuntutan tersebut setelah meyakini terdakwa bersalah menyimpangkan dana BOS tahun 2015 sebesar Rp60,9 juta. Jaksa penuntut umum, Anak Agung Raka menyatakan terdakwa dituntut berdasarkan pe buktian pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/ 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. “Menuntut supaya hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama dua tahun,” kata Agung dikutip

dari surat tuntutan yang dibacakannya Senin (26/11). Selain itu, terdakwa juga dituntut untuk membayar denda Rp50 juta. Apabila tidak dibayarkan, terdakwa wajib menggantinya dengan kurungan selama dua bulan. Agung menegaskan, selama persidangan terdakwa berkelit. Tidak mau mengakui perbuatannya. Hal itu dianggap se-

bagai hal yang memberatkan. “Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan kerugian keuangan negara,” ujarnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Anak Agung Ngurah Rajendra. Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran dana BOS sebesar Rp60,9 juta, yang juga merupakan nilai kerugian

negara. Majelis hakim memberi terdakwa Awaludin kesempatan untuk menyampaikan pembelaan pada persidangan selanjutnya, Senin (3/12) mendatang. Terdakwa menjadi bendahara SMKN 1 Lunyuk, dan mengelola dana BOS termin pertama Januari-Juni 2015. Besarnya Rp102 juta. Dihitung dari jatah Rp600 ribu masing-masing untuk 170 siswa. Dari total anggaran itu, Awaludin hanya mampu

membuat pertanggungjawaban untuk penggunaan sebesar Rp6 juta. Diantaranya biaya transportasi tim asesor uji kompetensi. Sisanya sebesar Rp60,9 juta tidak ada pertanggungjawaban. Dana BOS digunakan tak tentu tujuan. Seperti dipakai membuat talud yang ternyata menjadi temuan Inspektorat lantaran ada kelebihan pembayaran ke rekanan. Begitu juga dipakai untuk melunasi pembelian sepeda motor pada tahun 2014 sebesar Rp30 juta. (why) (Suara NTB/penrem)

SUARA NTB Rabu, 28 November 2018

BELA NEGARA - Latihan bela negara karyawan PT. AMNT di Makorem 162/WB.

Kejari Lotim Segera Latihan Bela Negara PT AMNT Demi Tingkatkan Kedisiplinan Limpahkan Berkas Dua Kades Selong (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) beberapa waktu lalu melakukan penahanan terhadap dua Kades. Yakni Kades Mendana Raya MHG dalam kasus dugaan korupsi DD dan ADD 2015-2016 dan Kades Pringgabaya Utara, Z dalam dugaan Pungli pembuatan sertifikat prona tahun 2016. Dalam perkara ini, Jaksa masih memproses berkas pelimpahan keduanya ke Pengadilan. Kedua Kades tersebut saat ini sudah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Selong. Penahanan terhadap keduanya setelah diperiksa sebagai tersangka, Senin dan Kamis lalu. “Saat ini keduanya ditahan di Rutan Selong. Berkasnya segera kita limpahkan ke Pengadilan yang saat ini masih dalam proses untuk persidangan,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lotim, Wasita Triantara, Selasa (27/11). Wasita mengaku tidak bisa memberikan keterangan lebih jauh terkait penahanan keduanya. Terutama terkait berkas yang nantinya akan disampaikan ke Pengadilan. Akan tetapi, dalam proses pelimpahan itulah nantinya akan disampaikan kasus yang menjerat kedua kades yang prosesnya cukup lama bergulir. Baik di tingkat penyidikan maupun penyelidikan. Penetapan tersangka Kades Mendana Raya berdasarkan dua alat bukti yang sah. Salah satu alat bukti tersebut berupa kerugian negara yang timbul dari dugaan penyimpangan penggunaan anggaran di desa baik berupa DD maupun ADD. Dimana kerugian negara yang timbul sekitar Rp200 juta. Adapun dalam dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kades Mendana Raya, jumlah anggaran yang dikelola oleh yang bersangkutan pada saat itu di atas Rp1 miliar baik dari DD maupun ADD. Namun didalam pelaksanaannya, sebagian dari dana tersebut diselewengkan oleh yang bersangkutan yang dinilai mengandung unsur korupsi. Dalam kasus ini, Kejari Lotim juga menetapkan salah satu Kaur di desa itu sebagai tersangka. Sementara, Kades Pringgabaya Utara ditahan pada Senin lalu, yang kemudian diikuti oleh penahahanan Kades Mendana Raya ditahan Kamis lalu. Keduanya ditahan karena diduga salah dalam menggunakan wewenangnya selaku kepala desa. Dalam kasus ini, pihak Jaksa mengungkapkan jika berkas perkara keduanya sudah lengkap sehingga ditetapkan sebagai tersangka maupun dilakukan penahanan. Maka dari itu, secepatnya berkas berkasnya akan dilimpahkan ke Pengadilan. “Berkasnya sudah siap. Dalam waktu dekat kita limpahkan ke Pengadilan,” jelasnya. Sebelum menetapkan tersangka hingga dilakukan penahanan dalam dugaan Pungli penerbitan sertifikat prona di Desa Pringgabaya Utara, pemeriksaan terhadap Kades Pringgabaya beberapa kali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan hingga akhirnya ditetapkan tersangka. Kades Pringgabaya terjerat dugaan Pungli penerbitan sertifikat prona pada tahun 2016. Selain memeriksa tersangka, Kejari Lotim juga sebelumnya memeriksa puluhan saksi untuk dimintai keterangan baik di tingkat penyelidikan maupun penyidikan. (yon)

Wasita Triantara (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Pendidikan dan Latihan Bela Negara gelombang ke VIII tahun 2018 PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) NTB berlangsung Selasa (27/11). Latihan digelar di Lapangan Markas Korem 162/WB Jalan Lingkar Selatan Nomor 162 Mataram. Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal ramdhani,

S.Sos. SH. M.Han., dalam amanatnya yang dibaca Kepala Staf Korem 162/WB Letnan Kolonel nf Endarwan Yansori menyampaikan tentang hakikat pertahanan negara. “Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan yang bersifat semesta didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekua-

Calon Anggota KPU Jalani Tes Kesehatan Mataram (Suara NTB) Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan kabupaten/kota se-NTB memasuki tahapan tes kesehatan, yang akan dilaksanakan Rabu (28/11) hari ini. Tes kesehatan akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB. Adapun jumlah peserta yang akan mengikuti tes kesehatan ini, adalah peserta yang telah lulus tes psikologi. Untuk peserta tes calon anggota KPU Provinsi NTB, diketahui jumlah peserta yang akan mengikuti tes kesehatan 12 orang. Kemudian untuk peserta calon anggota KPU kabupaten/kota, yang terbagi dalam dua tim seleksi. Jumlah peserta yang akan mengikuti tes kesehatan untuk KPU Kota Mataram, Bima, Kabupaten Loteng, Lobar, Dompu, Bima, Lotim, dan Sumbawa, sebanyak 25 orang. Kecuali KPU KSB dan KLU jumlah pesertanya tidak sama, masingmasing yakni 22 dan 23 orang. Ketua tim seleksi KPU Provinsi NTB, Prof. H Gatot Dwi Hendro Wibowo, yang dikonfirmasi terkait persiapan pelaksanaan tes kesehatan bagi calon penyelenggara pemilu tersebut menyebutkan bahwa pihaknya bersama RSUP telah memantapkan kesiapan pelaksanaan tes kesehatan. “Tes kesehatan sudah kita mantapkan dengan pertemuan bersama RSUP, Senin kemarin,” ujar Gatot yang dikonfirmasi Selasa (27/11) kemarin. Guru besar fakultas hukum universitas Mataram itu lebih lanjut menjelaskan tes kesehatan terdiri dari dua jenis, yakni tes kesehatan jasmani dan rohani. Menurut Gatot, dalam tes kesehatan nanti bisa saja ada calon anggota yang tidak lulus. Namun untuk KPU NTB, jumlah calon anggota yang ada saat ini kemungkinan besar tidak akan berkurang. “Hasil tes kesehatan nanti

H. Gatot Dwi Hendro Wibowo bentuknya rekomendasi. Selanjutnya tim seleksi yang memutuskan,” tandasnya. Penilaian untuk tes kesehatan ini menjadi satu dengan hasil tes wawancara. Kemudian Timsel akan mengambil dua kali dari jumlah kebutuhan untuk diserahkan ke KPU pusat, yakni masing-masing 10 orang. Dari 10 orang nama yang serahkan oleh Timsel ke KPU RI, kemudian akan dipilih oleh KPU RI lima orang anggota KPU terpilih dan sisa lima orang lainnya akan menjadi cadangan. “Nanti di KPU RI ada fit and proper test lagi, untuk menetapkan lima orang anggota KPU definitif,” pungkasnya. (ndi)

tan sendiri,” jelasnya. Dilanjutkannya, terkait dengan hak dan kewajiban, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 serta PAsal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan negara sebagai landasan hukumnya. Melalui Pendidikan dan pelatihan ini PT. AMNT sambungnya, diharapkan mampu

meningkatkan disiplin kerja secara perorangan maupun kerjasama dalam team work sehingga output yang diperoleh dalam kerja bisa lebih maksimal. Mengakhiri amanatnya, Danrem berpesan agar para pembina dan pelatih memberikan seluruh ilmu pengetahuannya dan kemampuannya kepada para peserta lati-

han dengan tetap mengedepankan faktor keselamatan dan keamanan selama latihan, jaga kesehatan dan tetap semangat,” pungkasnya. Acara pembukaan pendidikan dan latihan bela negara PT. AMNT ke VIII tahun 2018 dihadiri para Kasi dan Perwira Staf Korem, Danyonif 742/SWY dan beberapa perwakilan PT. AMNT. (ars/*)

Kampanye Rapat Umum Digelar Maret 2019 Mataram (Suara NTB) Masa kampanye Pemilu 2019 sudah berlangsung hampir tiga bulan. Namun, sampai saat ini kegiatan kampanye masih terasa sangat kering, pasalnya peserta pemilu hanya diperbolehkan menggelar kampanye secara tertutup. Pada kampanye tertutup, para peserta pemilu, baik capres/ cawapres, calon anggota legislatif (Caleg) dan calon anggota DPD, hanya dibolehkan emlakukan sosialisasi melalui metode dialog atau bertemu tatap muka dengan calon pemilih. Sementara itu untuk kampanye terbuka, yang melibatkan massa dalam jumlah besar baru bisa mulai digelar pada pertengahan Maret 2019. “Kegiatan rapat umum baru akan kami lakukan pada

24 Maret. Kampanye terjadwal itu nanti 24 Maret 2019 sampai 14 April 2019,” kata Divisi sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU NTB, Yan Marli, kepada wartawan, Selasa (27/11). Kampanye rapat umum itupun dilakukan terbatas. Yakni hanya dua kali saja untuk masing-masing pasangan capres/cawapres yang bersamaan dilangsungkan dengan kampanye peserta pemilu dari partai politik. Pelaksanaan dua kali kampanye rapat umum itu juga telah dibagi berdasarkan zona. Dimana KPU RI sudah membagi zona kampanye rapat umum di Indonesia menjadi empat. Yakni zona Sumatera-Jawa, Bali-Nusra, Sulawesi-Kalimantan, dan Papua-Maluku. “Jadi rapat umum itu dijadi-

kan satu dengan parpol dan Capres/Cawapres. Kenapa, karena kampanye Parpol dengan menghadirkan pasangan caprescawapres diharapkan bisa meningkatkan elektabilitas suara parpol tersebut,” katanya. Yan Marli menututkan, sebelum KPU memutuskan kampanye digelar dua kali di setiap Zona. KPU terlebih dahulu menawarkan empat kali kampanye rapat umum di masingmasing zona. Akan tetapi, partai politik memilih dua kali, karena alasan efisiensi. Kampanye rapat umum berbeda dengan pertemuan terbatas yang bisa dilakukan caleg masing-masing partai dengan izin dari partai politik mereka. “Jadi kampanye rapat umum terbuka capres cawapres serentak dengan kampanye parpol,” tegasnya. (ndi)

Jaksa Serahkan Berkas Perkara Dugaan Pungli Sudenom

I Ketut Sumedana

Mataram (Suara NTB) Jaksa melimpahkan berkas perkara dugaan pungli kepala SD/SMP di Kota Mataram tahun 2017 ke Pengadilan. Perkara dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H Sudenom. Pengadilan sedang menjadwal sidang. Kepala Kejari Mataram, I Ketut Sumedana mengungkapkan bundel berkas perkara H Sudenom dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. “Hari ini (kemarin), perkara atas nama Sudenom dilimpahkan ke pengadilan tipikor Mataram,” ucapnya, Selasa (27/11). Berkas diserahkan Kasi Pidsus Kejari Mataram, Anak Agung Gde Putra. Pelimpahan berkas melanjutkan proses sebelumnya, yakni pelimpahan tahap dua tersangka dan barang bukti dari jaksa penyidik ke jaksa penuntut umum. (Suara NTB/dok)

Terpisah, Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Fathurrauzi mengonfirmasi sudah menerima pelimpahan berkas tersebut. “Setelah diterima nanti akan ada penetapan majelis hakim dan penetapan jadwal sidang,” ucapnya. Sudenom disangka memungut uang dari 15 kepala SD dan SMP di Kota Mataram selama kurun waktu tahun 2017 lalu. Duit tersebut dikumpulkan untuk keperluan pribadi. Sudenom disangka melanggar pasal 11 dan atau pasal 12 dan atau pasal 5 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam kesempatan sebelumnya, Sumedana menyebut duit pungutan diduga dipakai terdakwa untuk ongkos berobat, transportasi dan akomodasi berobat, dan operasional. Total duit pungutan mencapai Rp117 juta. Jumlah itu dari pungutan masingmasing mulai dari Rp500 ribu sampai Rp5 juta. Terdakwa Sudenom sudah mengembalikan uang pungutan senilai Rp56 juta. Jaksa mengantongi bukti dokumen seperti nota pembayaran dari kepala sekolah ke kepala dinas. Sudenom dibantu bawahannya dalam mengumpulkan uang, yakni H Tahir. (why)

SUARA NTB

Rabu, 28 November 2018

Halaman 9

Warga Mambalan Keluhkan Proyek Jalan Picu Genangan Giri Menang (Suara NTB) Warga di Desa Mambalan Kecamatan Gunungsari mengeluhkan jalan utama di daerah itu yang baru selesai dikerjakan beberapa bulan lalu, justru mengundang banjir. Genangan terjadi di pemukiman warga akibat saluran yang dibangun tidak memadai.

(Suara NTB/her)

PICU GENANGAN - Proyek akses jalan di Mambalan Kecamatan Gunungsari dikeluhkan karena memicu genangan di pemukiman warga.

genang air perlu dibangunkan irigasi. Berkali-kali warga menyampaikan hal ini akan tetapi tak ditindaklanjuti. “Sampai selesai pengerjaan, nyatanya tidak ada aktivitas. Dampaknya cukup merepotkan masyakarat terutama genangan air akibat tak ada

Ketua BPD Mambalan, L. Hamdari mengatakan sejak awal pada publik hearing dengan dinas warga sudah mengusulkan agar dibangun irigasi yang ada di sejumlah titik. Bahkan pada saat pengerjaan proyek di lapangan warga menunjukkan titik yang ter-

saluran irigasi yang dibangun,” keluhnya. Beberapa kali hujan tak pernah terjadi genangan. Namun setelah dibangun jalan justru terjadi banjir di pemukiman warga. Awalnya rekanan berjanji membangunkan spal jalan namun tidak memadai

sehingga air hujan justru tidak bisa mengalir. Hal ini menyulitkan warga setempat. Ia berharap agar Pemda dan rekanan mengatasi masalah ini agar air hujan tak tergenang sebab belum lagi nanti puncak musim hujan. Menanggapi hal ini Kadis PUPR Made Artadana mengatakan, keluhan warga ini segera ditindaklanjuti. Hal ini, jelasnya menjadi bagian evaluasi verifikasi Prim. “Hal ini jadi Atensi kami untuk segera ditangani,”jelasnya.

Bentuk penanganannya nanti, kata Made, akan dilihat hasil turun tim ke lapangan. Dari hasil turun ini nanti akan muncul opsi-opsi yang ditempuh. Yang jelas nantinya pihaknya akan menyikapi dengan segera persoalan ini. Diakui proyek jalan ini merupakan proyek Prim yang baru selesai dikerjakan sehingga masih menjadi tanggung jawab kontraktor. Pihaknya pun akan mencari solusi terhadap persoalan ini dengan rekanan. (her) (Suara NTB/rus)

Kespro Pascagempa Belum Jadi Prioritas

AKTIVITAS PETUALANGAN aktivitas petualangan membuktikan Lombok aman pascagempa sebagai tempat berwisata.

Selong ( Suara NTB) Kesehatan reproduksi atau Kespro belum dijadikan program skala prioritas dalam penanganan pascagempa. Masalah Kespro ini menjadi kurang perhatian. Padahal masalah kespro ini menjadi sangat penting. Hal ini diungkapkan oleh Leya Catteleya, Ahli Gender Gerakan Masyarakat Pecinta Alam (Gema) Alam Selasa kemarin. Apa yang dikemukakan Leya berdasarkan hasil studi dan kajian yang sudah dilakukan selama beberapa bulan terakhir ini. Herannya pascagempa tanggal 5 Agustus, Lotim seperti ditinggalkan oleh para relawan. Padahal jika dibaca pascagempa masalah Lotim begitu pelik terlihat dari hasil Kajian analisis dampak gempa dan hasil identifikasi. Diperlukan rencana aksi penanganan pascabencana. Termasuk penanganan Kespro. Survei uang dilakukan Gema Alam terhadap 67 orang Ibu hamil dan menyusui, semuanya rentan terkena penyakit. Kecenderungan pemerintah hanya mengukur dari jumlah korban meninggal dan rumah hancur. Padahal masalah kesehatan menjadi prihal yang teramat penting untuk disentuh. Untuk Lotim kondisi masa transisi pemerintahan membuat penanganan menjadi sempat tertunda. Hasil studi aksi dari rumah ke rumah dan pintu ke pintu yang dilakukan Gema Alam terhadap para korban gempa yang masih hamil ini menunjukkan, 89,4 persen tidak pernah periksa USG. Kondisi ini jelas membuat kehamilan berisiko. Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangam Bencana Daerah (BPBD) Loyim, Lalu Rusnan dalam kesempatan tersebut mengatakan, dalam penanganan bencana diawali dengan tindakan tanggap darurat. Kemudian ada tahap pemulihan pascagempa. Penanggulangan bencana bukan tanggungjawab Pemda saja. (rus)

Loteng Bayar Kontribusi Rp5,2 Miliar ke BPJS Kesehatan Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah melunasi kewajiban kontribusinya ke Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan sebesar Rp5,2 miliar tahun ini. Kontribusi tersebut sebagai bentuk dukungan Pemkab Loteng dalam upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS kesehatan. Harapannya, kualitas pelayanan BPJS kesehatan di daerah ini bisa lebih baik. “Kesepakatan kontribusi pemerintah daerah sudah ditandatangani,” ungkap Kepala BPJS cabang Selong, dr. Gery AdhiKusuma, Senin (26/11) kemarin. Dikatakannya, kontribusi tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah, sesuai instruksi pemerintah pusat. Yang diambil dari pajak rokok yang diperoleh Pemkab Loteng dari pemerintah pusat. Dikatakannya, tahun ini Pemkab Loteng mendapat bagian pajak rokok dari pemerintah pusat sebesar Rp35,8 miliar. Dengan kewajiban kontribusi ke BPJS kesehatan 37,5 persen, maka Loteng diwajibkan berkontribusi sebesar Rp5,2 miliar. Namun ia menegaskan kalau dana kontribusi tersebut bukan untuk BPJS kesehatan. Tetapi akan dikonversikan kembali dalam bentuk pelayanan kesehatan. Artinya, Pemkab Loteng tidak semata-mata berkontribusi saja. Namun manfaat akan kembali lagi ke pemerintah dalam bentuk layanan kesehatan. “Ada hitung-hitungan manfaat dari kontribusi yang diberikan pemerintah daerah tersebut. Jadi bukan sekedar berikan kontribusi saja. Tanpa ada imbal balik manfaat yang diterima,” tegasnya. Lebih lanjut Geri menambahkan, saat ini pihaknya masih menyelesaikan penarikan kontribusi dari kabupaten/kota di NTB terlebih dahulu. Setelah semua kabupaten/kota menyelesaikan kontribusinya, barulah kemudian di tingkat provinsi. Dengan hitung-hitungan yang hampir sama. Kontribusi dari pemerintah kabupaten/kota tersebut diharapkan bisa mendukung penguatan BPJS kesehatan. Dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Karena memang untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal, butuh dukungan anggaran yang benar-benar kuat. (kir)

(Suara NTB/kir)

KESEPAKATAN - Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.Ip., menandatangani kesepakatan pemberian kontribusi Pemkab Loteng ke BPJS kesehatan, Senin (26/11).

(APGI) NTB. Dia menuturkan, seperti kegiatan lintas alam yang sudah digelar dengan tema Lombok Bangkit, dilaksanakan 25 Novemer 2018 lalu. Para pecinta alam menyisir alam Masbagik. Dia menjelaskan, tujuan digelar kegiatan tersebut sebagai ajang silaturrahmi para pecinta petualangan alam dan memperkenalkan wisata alam

Selong (Suara NTB) Dunia petualangan punya peluang besar untuk berkembang di NTB. Experience Tourism saat ini sudah cukup banyak diminati. Pemerintah dan pelaku wisata bisa memperhatikan salah satu daya tarik wisata pertualangan di NTB. Hal ini dikemukakan Mirzoan alias Ming, Ketua Asosiasi Pendaki Gunung Indonesia

di Desa Masbagik dan sekitarnya. “Ini sekaligus mempromosikan objek wisata alam budaya dan kerajinan yang dilalui para petualang,” urai Ming yang juga warga Masbagik ini Jalur petualangan sengaja dibuat melintasi jalur persawahan, perbukitan, hutan yang membentang. Mata air yang bertebaran di sepanjang jalur yang dilalui. Ada juga air

terjun yang indah. Ming mengaku melibatkan peserta sepulau Lombok. Pelaksana kegiatan yaitu lembaga Lombok Membaur atau di singkat Lambur. Peserta dari berbagai kabupaten menyatakan puas. Peserta menantang agar kegiatan serupa kembali digelar. “Mereka bahkan nantangin kapan lagi bisa digelar, peserta memang banyak dari pe-

cinta alam seperti Sispala, Bacpacker, instagramer bahkan komunitas seni. Melalui kegiatan lintas alam ini membuktikan Lombok sangat aman dan ramah. Sarannya ke Pemerintah dan pelaku wisata agar terus melakukan pendekatan kepada pemerintah luar negeri dan pelaku wisata bahwa kita aman dikunjungi dan sekaligus berpromosi positif. (rus)

Lagi, Bawaslu Kota Mataram Temukan Pemilih Ganda

(Suara NTB/ist)

KONFERENSI PERS - Bupati Lombok Barat bersama sejumlah artis saat konferensi pers jelang launching event Senggigi Sunset Jazz di Jakarta kemarin

Senggigi Sunset Jazz

Indra dan Vina Panduwinata Berharap Kebangkitan Pariwisata Lombok Giri menang (Suara NTB) Sejumlah artis nasional direncanakan ikut memeriahkan event tahunan Senggigi Sunset Jazz 2018 yang bakal digelar awal bulan depan. Beberapa artis papan atas seperti Indra Lesmana dan Vina panduwinata pun sangat berharap agar event ini mampu mempercepat kebangkitan pariwisata Lombok umumnya dan khususnya Lobar yang kini tengah mengalami penurunan drastis akibat dampak gempa beberapa bulan lalu. Demikian mengemuka pada saat jumpa pers jelang launching event ini di Kafe Tartine di bilangan Fx Sudirman, Jakarta, Selasa (27/11). Dalam pemaparannya, Bupati mengatakan bencana gempa bumi Bulan Agustus lalu membuat pertumbuhan perekonomian Pulau Lombok, khususnya Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menurun tajam. Pariwisata bisa menjadi salah alat untuk membangkitkan kembali Lombok. Bagi Bu-

pati Lobar, sektor ini dominan untuk meraih PAD sampai 60%. “Cara paling mudah membantu Lombok Bangkit adalah dengan berwisata ke Lombok. Kami siap menyambut wisatawan. Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018 adalah buktinya,” kata Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid. Berkerja sama dengan ArchiSS dan didukung oleh Bank Mandiri, Pemkab Lombok Barat menghelat Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018 pada hari Minggu 9 Desember 2018 nanti. Event musik ini akan dimeriahkan oleh Indra Lesmana & Eva Celia, Vina Panduwinata, Andien, RAN, Brigitta, Pusakata hingga Lombok Blues Community. “Mudah-mudahan melalui penyelengaraan festival musik ini, pariwisata Lombok dapat kembali pulih. Hal ini juga menjadi salah satu komitmen kami, selalu hadir untuk negeri,” ujar Vice President CSR Center Bank Mandiri Gde Arhimbawa. Kegiatan seperti Mandiri

Senggigi Sunset Jazz 2018 adalah salah satu upaya Pemkab Lombok Barat menyediakan atraksi wisata. “Beberapa daerah yang pernah terlanda bencana sudah membuktikan kontribusi pariwisata pada kebangkitan ekonomi pascabencana,” kata CEO ArchiSS, Nety Rusi. Perwakilan Lombok Blues Community, Tri Pitaka yang akan ikut memeriahkan gelaran musik itu menyatakan, irama beragam dan membawa kegembiraan siap disajikan pada Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018. Vina Panduwinata di kesempatan yang sama mengaku sudah menyiapkan aransemen khusus untuk tampil di Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018. “Mama Ina tertarik berkolaborasi untuk Mandiri Senggigi Sunset Jazz bukan hanya karena ingin terus berekplorasi dan berekspresi, Mama Ina tertarik karena pentas ini salah satu cara berkontribusi pada Lombok Bangkit,” katanya. (her)

Mataram (Suara NTB) Hasil pencermatan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram terhadap Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahapan II (DPTHP II), masih menemukan data pemilih ganda. Jumlah pemilih ganda yang ditemukan Bawaslu, 1.936 pemilih. Dengan adanya temuan tersebut, Bawaslu kemudian mempertanyakan kinerja KPU dalam melakukan pendataan pemilih. “Kami pertanyakan kinerja KPU Kota Mataram terkait Sidalih ini,” kritik Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri, yang dikonfirmasi usai rakor KPU, Bawaslu, Dukcapil dan Kesbang Poldagri di Mataram, kemarin. Bukan tanpa alasan Bawaslu mempertanyakan kinerja dari KPU Kota Mataram terkait sidalih tersebut. Karena, setiap pleno hasilnya selalu berbeda dengan yang ada di dalam Sidalih. Padahal, Sidalih tersebut dinilai oleh KPU sebagai sistem yang paling baik. Bawaslu menilai KPU Kota Mataram tidak bekerja secara profesional terkait Sidalih ini. Hasan membeberkan dari 2.094 rekomendasi Bawaslu pada DPTHP 1, ada 4 yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kota Mataram. Oleh karena itu, Bawaslu mendorong KPU agar pemilih potensial yang tercantum dalam AC di DPTHP I, untuk dimasukkan dalam DPTHP II. Pihaknya pun berharap, agar Dukcapil Kota Mataram segera melakukan perekaman e-KTP kepada pemilih potensial dan pemilih AC. “Ini harus menjadi prioritas untuk perekaman e-KTP bagi tercantum di AC,” imbuhnya. Bawaslu pun mendorong ada keterlibatan lebih serius kepada peserta Pemilu untuk melakukan pencermatan dan perbaikan terhadap DPTHP II. Baginya, jangan sampai peserta pemilu ribut pada saat tidak mendapatkan formulir C6, Padahal sumber untuk mendapatkan formulir C6 adalah harus masuk dalam DPT. “Saya kira ini juga harus menjadi atensi peserta Pemilu” tegasnya. Sementara itu, Divisi Teknis KPU kota Mataram, Sopan Sopian yang dikonfirmasi terkait kritikan Bawaslu tersebut menyatakan bahwa pada prinsipnya pihaknya terus bekerja melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap data pemilih yang ada di DPTHP II. Termasuk rekomendasi Bawaslu soal ada pemilih ganda untuk bisa dihapus. (ndi)

SUARA NTB Rabu, 28 November 2018

Giatkan Literasi Kalangan Santri DUNIA pesantren memiliki kekhasan dalam merawat tradisi keagamaan nusantara. Pesantren senantiasa dilekatkan pula dengan tradisi literasi yang telah berkembang selama berabad -abad silam. Banyak literatur keagamaan yang dijumpai hari ini, adalah buah karya para ulama dan santrinya yang secara turun temurun diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Pengasuh Ponpes Tuhfatul Anfananiah NW Lombok Tengah, Ahmad Suhaibi, menjelaskan pihaknya (Suara NTB/ist) menyadari betul akan traAhmad Suhaibi disi yang berkembang di tengah Ponpes. Untuk itu, upaya memacu para santri pada pengenalan dunia literasi senantiasa digiatkan. Dijelaskan, secara tak sadar pembudayaan santri pada dunia literasi sebenarnya sudah dilakukan setiap hari. Literasi sesungguhnya upaya sadar untuk mau belajar atas segala hal. Melalui kesadaran itulah santri menjadi paham dan mengerti. Sehingga upaya literasi telah berhasil dilakukan. Di samping itu, secara luas santri dan dunia pesantren umumnya telah melakukan praktik literasi. Sebagai contoh, pada kegiatan para santri mulai dari berpidato, hingga melakukan praktik berbahasa di lingkungan pesantren yang kesemuanya merupakan praktik literasi. Santri pada saat berpidato di tengah santri lainnya juga mau tidak mau harus menulis tekstual. Tentu niatnya ialah mereka haruslah membaca buku Dan kitab sebagai bahan penulisan pidatonya. Sehingga demikian, di tempatnya kini hanyalah pematangan secara terstruktur saja agar pembudayaan literasi lebih dijiwai pada diri setiap santri. (dys)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Sekolah Siapkan Diri Hadapi Soal HOTS Mataram (Suara NTB) – Sekolah-sekolah harus mulai menyiapkan siswanya untuk menghadapi soal dengan tingkat kesulitan tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS) pada Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2019. Sejumlah sekolah sudah mulai mengarahkan guru untuk membahas soal-soal HOTS. Karena berkaca pada UNBK tahun 2018 lalu, nilai rata-rata UNBK di NTB mengalami penurunan, salah satu yang diduga faktor penyebabnya yaitu soal HOTS. Kepala SMAN 4 Mataram, Drs. Jauhari Khalid, pada Selasa (27/11) mengatakan, pihaknya menyiapkan siswanya menghadapi soal HOTS dengan cara membentuk Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di sekolah untuk membahas soal HOTS. “Guru juga kita suruh membahas soal-soal HOTS,” katanya. Di SMAN 4 Mataram sendiri terdapat 291 siswa kelas XII yang akan mengikuti UNBK. Pengayaan dilaksanakan dalam waktu dekat, sementara try out atau uji coba tetap dilaksanakan Sementara itu, Kepala SMAN 1 Mataram, Drs. H. Muh. Jauhari, MM., dihubungi Selasa

(27/11), mengaku, sebagai sekolah rujukan tidak hanya pada tahun ini berhadapan dengan soal HOTS, tapi sudah memasuki tahun ketiga. “Jadi sudah tidak asing lagi,” katanya. Persiapan yang dilakukan yaitu melaksanakan pelatihan kepada guru-guru SMAN 1 Mataram dan tiga sekolah imbas, yaitu SMAN 3 Mataram, SMAN 2 Mataram, dan SMA AL-Ma’arif Mataram. Dan melakukan latihan-latihan solah HOTS sebagai salah satu agenda wajib bagi sekolah rujukan seperti SMAN 1 Mataram. “Untuk siswa dari soal semester ini sudah masuk model soalnya soal-soal HOTS. Dan kita sudah mulai sejak Novem-

ber adakan pengayaan bagi siswa kelas XII,” katanya. Selain itu kegiatan uji coba atau try out akan lebih sering dilaksanakan, setidaknya dalam jangka waktu satu kali dalam dua minggu. “Langkah yang kami lakukan yaitu pengayaan, try out lebih sering, latihan tiap saat,” ujar mantan Kepala SMAN 3 Mataram ini. Sebanyak 432 siswa kelas XII SMAN 1 Mataram akan melaksanakan UNBK pada tahun 2019 nanti. Jauhari mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan 150 unit komputer miliki sekolah untuk pelaksanaan UNBK. Beberapa pelajaran di ujian semester juga menggunakan tes dengan ber-

Program Rintisan Permata Tingkatkan Kualitas Numerasi Dasar

(Suara NTB/ist)

basis komputer. Jauhari juga mengatakana tidak ada materi yang tertinggal pascagempa bumi lalu, karena SMAN 1 Mataram tidak meliburkan siswa terlalu lama. Terpisah, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB juga sudah melakukan

latihan untuk menghadapi soal HOTS. Kepala Seksi Kurikulum SMK bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Umar, S.Sos., MM., mengatakan pihaknya sudah melatih guru-guru terkait soal HOTS. “Soal HOTS sudah kami latih guru-gurunya,” katanya. (ron)

Praya (Suara NTB) Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB mencatat saat ini sekitar setengah juta atau 500 ribu penduduk NTB masuk kategori buta aksara. Penyandang buta aksara ini tersebar di hampir semua kabupaten/kota di NTB. Ini menjadi satu dari lima indikator pembangunan yang belum bisa dituntaskan di masa kepemimpinan Dr. TGH. M. Zainul Majdi. “Di masa kepemimpinan TGH. M. Zainul Majdi, pembangunan NTB berkembang cukup pesat. Namun ada lima indikator pembangunan yang belum bisa dituntaskan. Selain soal prevelensi kasus kematian ibu melahirkan. Juga soal angka buta huruf yang masih cukup tinggi,” terang Kabid Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya Bappeda NTB, Drs.L. Hasbulwadi, M.Pd., di Praya, Senin (26/11). Masih tingginya angka buta huruf tersebut, jadi tantangan tersendiri bagi pemerintah provinsi, termasuk kabupaten dan kota. Karena bagaimanapun juga, angka buta huruf ikut memberi andil dalam menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah ini. “Kita sekarang

Mataram (Suara NTB) Kekerasan seksual pada usia anak di NTB masih cukup tinggi. Bahkan NTB berdasarkan pada data tahun 2017 bertengger di urutan kelima tertinggi kekerasan pada anak secara nasional. Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) NTB, Dra. Hj. Ratningdiah, MH., menjelaskan masyarakat masih mengalami darurat kekerasan seksual pada anak. Semua pihak harus berperang melawan masalah ini. Dijelaskannya bahwa berdasarkan data tahun 2017 sebutnya, jumlah anak yang mengalami kekerasan seksual mencapai 1821 anak. Jumlah itu meningkat dari tahun sebelumnya pada 2016 yang hanya berjumlah 1679 anak. Sedang data tahun 2018 pihaknya masih melakukan pengumpulan data. Menurutnya, yang lebih tragis dan menyakitkan dari kasus kekerasan seksual pada anak ini ialah semua pelaku merupakan orang terdekat korban. Mulai dari ayah kandung, ayah tiri, paman, kakek, nenek, pacar ibu, pacar ayah, teman, pacar, tetangga dan guru. “Pelakunya orang terdekat korban semua, “ terangnya belum lama ini. Di samping itu, penyebab utama tindakan kekerasan seksual muncul lantaran faktor kemiskinan, rapuhnya ketahanan keluarga, perkawinan anak, pemahaman agama rendah, faktor teknologi dan lingkungan baik korban maupun pelaku. Keberadaan P2TP2A berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, sesungguhnya telah melakukan berbagai upaya pencegahan pada dasarnya telah banyak dilakukan. Hanya saja beberapa faktor seperti rendahnya komitmen gubernur, bupati, walikota, camat, hingga lurah. Termasuk perhatian tokoh agama dan masyarakat masih minim. Sedang dari sisi internal, anggaran pencegahan tindakan kekerasan seksual pada anak juga masih kurang. (dys)

PELATIHAN - Pelatihan numerasi bagi guru Gugus I yang bertempat di SDN 3 Alas, yang dilaksanakan Program rintisan Numerasi Dasar di Kelas Awal (PERMATA) INOVASI Sumbawa.

(Suara NTB/dok)

H. Muh. Jauhari

Setengah Juta Penduduk NTB Masih Buta Aksara

Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual Orang Terdekat

Mataram (Suara NTB) Program Rintisan Numerasi Dasar di Kelas Awal (Permata) INOVASI Sumbawa melaksanakan pelatihan numerasi bagi guru Gugus I yang bertempat di SDN 3 Alas. Kegiatan itu berlangsung dari tanggal 12 sampai dengan 14 November. Diikuti kurang lebih 30 guru kelas awal yang tersebar di semua sekolah di wilayah Kecamatan Alas. Pelatihan ini berupaya mendukung para guru untuk mengenal konsep dasar ilmu matematika yang kemudian berguna untuk menanamkan konsep matematika kepada siswa. Pengimplementasian kegiatan sempat terkendala karena gempa yang terjadi beberapa bulan lalu. Namun, dengan keyakinan dari para fasilitator daerah dan para guru, maka kegiatan dapat dijalankan kembali. Para peserta antusias dalam mengikuti kegiatan ini. “Kami melihat antusias rekan-rekan guru mengikuti kegiatan dan sangat membantu para guru dalam proses penerapan metode belajar siswa untuk kelas awal. Rencana pendampingan kita lakukan satu kali seminggu tetapi mereka antusias agar dilakukan lebih dari satu kali dalam seminggu,” ucap Hartono, S.Pd., selaku Fasilitator Daerah (Fasda) INOVASI, dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Selasa (27/11). Harsono menambahkan, ada perubahan semangat siswa dan pihaknya menilai secara kualitas ada peningkatan. Para guru terbantu untuk mencari solusi bagi masalah kegiatan belajar mengajar di sekolah. Guru SDN Labuhan Alas, Alwi, S.Pd., mengatakan, pelatihan numerasi ini baik sekali karena membantu para guru di sekolah khususnya kelas 1, 2, dan 3 mengetahui konsep dasar ilmu matematika. “Dengan adanya metode-metode ini, sangat membantu kami di sekolah dalam menanamkan konsep matematika yang akhirnya membantu perkembangan anak di kelas berikutnya,” ucapnya Dalam kesempatan yang sama, Provincial Education Coordinator INOVASI di Sumbawa, Muhtar Ahmad, menegaskan pentingnya guru berinisiatif dan merefleksikan tahapan pembelajaran. Muhtar kembali menjelaskan bahwa pengimplementasian program akan dilakukan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) dikarenakan KKG merupakan salah satu wadah untuk meningkatkan kompetensi guru secara berkelanjutan. (ron)

(Suara NTB/dok)

Jauhari Khalid

sudah masuk era digitalisasi. Tapi nyatanya jumlah penduduk kita yang masih buta huruf cukup banyak. Jadi jelas ini tantangan tersendiri bagi pembangunan SDM di daerah ini,” tegasnya. Karena di era digital sekarang ini, kualitas SDM sangat menentukan kemampuan dan daya saing masyarakat, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja. Apalagi sekarang tenaga manusia sudah mulai kurang begitu digunakan dan sudah mulai bergeser pada penggunaan mesin. Untuk itu, kalau tidak benarbenar memiliki SDM yang mumpuni, sulit bagi masyarakat di daerah ini untuk bersaingan. Apalagi bagi penduduk yang masih masuk kategori buta huruf. Terlebih, tipe buta huruf penduduk NTB memang benar-benar tidak mengenal huruf dan tidak bisa baca tulis. Berbeda dengan tipe buta huruf daerah lain ataupun di negara-negara ASEAN, banyak penduduknya yang masuk kategori buta huruf. Tapi tipenya berbeda. Penduduknya dikatakan buta huruf bukan karena tidak bisa baca tulis. Tapi karena ketidakmampuanya mengimbangi perkembangan teknologi di negara tersebut. (kir)

Daya Saing Lulusan SMK Lemah

(Suara NTB/ist)

OUTBOUND - Peserta didik KB-TK Putra 1 Mataram saat mengikuti salah satu kegiatan dalam outbound literasi keluarga di Batu Kumbung Narmada, pada Minggu (25/11).

KB-TK Putra 1 Mataram Gelar ”Outbound” Literasi Keluarga Mataram (Suara NTB) Kelompok Bermain dan Taman Kanak-kanak (KB-TK) Putra 1 Mataram melaksanakan kegiatan outbound literasi keluarga di Batu Kumbung Narmada, Minggu (25/11). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh peserta didik KB-TK Putra 1 Mataram. Kepala KB-TK Putra 1 Mataram Hj.Yuniarti, mengatakan kegiatan ini merupakan kegiatan program tahunan. Namun kali ini dilaksanakan dengan kegiatan literasi keluarga yang menyenangkan dan memberikan kesempatan kepada wali peserta didik untuk

lebih dekat ke anak. Kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan HUT ke-73 PGRI pada hari Minggu lalu. Dimulai pada pukul 07.30 Wita sampai dengan 12.00 Wita. Kegiatan outbound yang dilaksanakan antaran lain mini trip sirkuit dan Flying Fox dan terakhir edukasi penangkapan ikan. “Kegiatan edukasi penangkapan ikan yang paling diminati anak setelah flying fox,” katanya. Selain menciptakan suasana harmonis, Hj. Yuniarti mengatakan tujuan kegiatan ini juga untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan

alam. “Yakni lebih peduli lagi tentang penghijauan kembali dan rasa menjaga kebersihan lingkungan,” jelasnya. Hj. Yuniarti menambahkan, kegiatan ini dapat menumbuhkan rasa keingintahuan anak-anak tentang alam semesta, melalui Out bound dan wisata yang menjadikan rasa syukur terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. “Kegiatan ini sangat didukung oleh wali peserta didik. Harapannya kegiatan ini dapat memacu semangat anak-anak untuk lebih mencintai alam dan percaya diri lagi serta mandiri,” harap Hj. Yuniarti. (ron)

Praya (Suara NTB) Angka pengangguran terbuka di NTB saat tercatat masih cukup tinggi. Mencapai angka 3,32 persen. Dari jumlah tersebut, sebagian besar merupakan lulusan SMK. Sisanya dari lulusan sarjana serta SMA. Hal itu diungkapkan Kabid Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya Bappeda NTB, Drs. L. Hasbulwadi, M.Pd., di Praya, Senin (26/11). “Ironi memang. SMK yang hajatannya mencetak tenaga terampil siap kerja namun ternyata menjadi penyumbang pengangguran tertinggi di NTB saat ini,” ujarnya. Artinya, ada persoalan dalam sistem pendidikan di SMK yang saat ini berjalan. Salah satu penyebabnya ialah minimnya tenaga pendidik atau guru SMK yang produktif. Dalam arti, guru memiliki kompetensi bidang atau jurusan, baik itu dari sisi kualitas maupun kuantitas guru itu sendiri. Kondisi tersebut membuat daya saing lulusan SMK di daerah ini menjadi lemah, sehingga tidak banyak yang bisa terserap di sektor-sektor yang ada. Justru lulusan non SMK yang kemudian banyak terserap. Bahkan tidak sedikit di antaranya merupakan tenaga kerja luar yang semestinya bisa diisi oleh para lulusan SMK di daerah ini.

“Inilah yang memang jadi tantangan ke depan. Bagaimana NTB bisa melahirkan tenaga-tenaga pendidik SMK yang kompeten di bidangnya. Sehingga bisa mendorong peningkatan daya saing para lulusan SMK di daerah ini, agar bisa bersaing dengan lulusan-lulusan lainnya,” terang Hasbulwadi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan ialah perguruan-perguruan tinggi di NTB didorong agar membuka program studi (prodi) khusus untuk guru SMK dengan kualifikasi jurusan yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di NTB supaya bisa melahirkan tenaga pendidik yang memang berkompeten di bidangnya. Terlebih ke depan, persaingan dunia kerja di NTB akan semakin ketat. Sehingga memang dibutuhkan tenaga kerja yang punya daya saing serta kompetensi yang memadai. Untuk bisa bersaing memperebutkan lapangan pekerjaan yang tersedia. Dan, mau tidak mau itu memang harus dilakukan. Kalau tidak, akan semakin banyak lulusan SMK di daerah ini yang akan jadi pengangguran, lantaran tidak bisa terserap di sektor-sektor yang ada, karena persaingan ke depan tidak hanya datang dari luar daerah. Persaingan di dalam daerah juga akan semakin ketat. (kir)

Drumband SMPN 7 Mataram Dihadapkan Kekurangan Pemain Mataram (Suara NTB) SMPN 7 Mataram terus menorehkan prestasi gemilang. Tidak saja di bidang olahraga yang merupakan langganan sekolah ini, tapi juga pada bidang lain seperti drumband. Pada berbagai lomba yang diikutinya, drumband SMPN 7 Mataram selalu berjaya. Prestasi tiga tahun terakhir dengan tiga kali berturut-turut menjadi runner up atau juara II pada Lomba Drumband Tingkat Provinsi NTB. “Drumband juara II berturut turut tiga kali pada Lomba memperingati HUT NTB di tingkat provinsi. Ini acara tahunan,” kata Wakasek SMPN 7 Mataram, Ahmad Saehu.

Dijelaskannya, sekolah ini hanya kalah dari SMPN 15 Mataram yang dinilainya memiliki peralatan drumband paling lengkap di banding sekolah lainnya. Kekurangan peralatan drumband berupa terompet ditengarai jadi sebab kegagalan meraih juara I. “Juara dua saja tinggal mengejar target juara I tahun depan dari SMPN 15 Mataram. Yang jelas kita punya target kita juara I,” ungkapnya. Soal kelengkapan drumband pihaknya akan segera mengisi kekurangan tersebut agar penampilan para siswanya semakin baik. Mengingat penampilan siswa-siswanya sudah memuaskan. “Sudah lengkap hanya kurang terom-

pet. Dengan personel 65 orang siswa.Mungkin itu yang membuat kita tidak juara I tapi orang melihat dari segi penampilan sebenarnya kita sudah juara I,” jelasnya. Apapun hasil yang telah diraih, pihak sekolah mengapresiasi pemerintah yang telah memberikan reward juara. Perhatian berupa uang pada setiap pemain Drumband paling tidak jadi pelecut semangat siswa untuk giat berlatih. “Yang membuat kita bahagia adalah reward yang kita terima. Masing masing siswa satu juta dan masuk ke rekeningnya siswa. Jadi tidak dikelola oleh sekolah. Ada perhatian yang lebih apresiasi

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Kepala SMPN 7 Mataram bersama para siswa pemain drumband yang telah mengharumkan nama sekolah. terhadap pembinaan pada bakat siswa. Kalau dulu tidak

seperti ini,” ujarnya bersyukur. (dys)

SUARA NTB

Rabu, 28 November 2018

PARLEMENTARIA

Halaman 11

Kerjasama Sekretariat DPRD Provinsi NTB dengan Harian Suara NTB

Gubernur dan DPRD NTB Sahkan APBD NTB 2019 DPRD Provinsi NTB bersama Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, resmi mengesahkan APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2019, melalui rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD NTB, Selasa (27/11). A P A T Paripurna Ke-4 tersebut mengagendakan penyampaian laporan badan anggaran dan penandatanganan persetujuan bersama Raperda APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2019. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH, didampingi tiga Wakil Ketua DPRD NTB, yaitu TGH. Mahalli Fikri, H. Abdul Hadi, SE, MM dan Lalu Wirajaya, SH. Selain itu, hadir pula para anggota DPRD NTB dari 10 fraksi. Dari pihak eksekutif, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, hadir bersama jajarannya. Saat membuka paripurna,

Isvie menyampaikan penegasan mekanisme pembahasan berdasarkan Surat Mendagri nomor 900/5746/KEUDA tanggal 8 November 2018 dan pasal 27 ayat 3 PP nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tatib DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota juncto pasal 27 ayat 3 Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018, tentang tatib DPRD Provinsi NTB, pasal 27 ayat 3. Dalam surat itu disebutkan bahwa, pembahasan rancangan Perda tentang APBD, dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan TAPD. Karenanya, sesuai jadwal Badan Musyawarah dan kesepakatan dalam rapat paripurna sebelumnya, maka rapat paripurna keempat pada hari itu mengagendakan laporan Badan Anggaran atas hasil pembahasannya terhadap Raperda tentang

APBD Tahun 2019, penandatanganan Berita Acara persetujuan bersama antara Gubernur dengan DPRD Provinsi NTB, dan sambutan Gubernur NTB. Juru bicara Badan Anggaran, H. Johan Rosihan, ST, pun tampil membacakan laporannya. Dalam laporan, Johan memaparkan bahwa Raperda APBD tahun anggaran 2019 ini merupakan tindaklanjut dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2019 yang telah disepakati dan disetujui bersama antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB pada rapat paripurna beberapa waktu yang lalu. “Pada akhirnya, Raperda APBD tahun 2019 ini akan ditetapkan menjadi Perda

RAPBD tahun 2019 melalui ketetapan DPRD, juga atas dasar kesepakatan bersama antara Gubernur dengan pimpinan DPRD sesuai amanat pasal 17 pp nomor 12 tahun 2018 dan tata tertib DPRD Provinsi ntb.” Johan menambahkan, setelah melalui serangkaian rapat kerja, baik melalui rapat internal banggar, rapat banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dengan tim ahli, badan anggaran DPRD provinsi Nusa Tenggara Barat bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) sepakat atas postur anggaran RAPBD 2019 sebagai berikut : 1. Pendapatan pada APBD tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp5.243.806.877.000,00terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.682.135.490.200,00 b. Dana Perimbangan sebesar Rp3.475.324.958.800,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp86.346.428.000,00 2. Belanja daerah sebesar Rp5.244.456.877.000,00 terdiri dari : a. Belanja tidak langsung sebesar Rp3.112.422.943.800,00 b. Belanja langsung sebesar Rp2.132.033.933.200,00, sehingga defisit sebesar (Rp650.000.000,00) 3. Pembiayaan daerah dialokasikan sebagai berikut : a. penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp20.650.000.000,00 b. pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp20.000.000.000,00, sehingga jumlah pembiayaan neto sebesar Rp650.000.000,00 Meski sempat melalui dinamika interupsi dan argumentasi dari sejumlah anggo-

ta DPRD NTB yang hadir, namun laporan tersebut, yang kemudian dituangkan dalam rancangan surat keputusan DPRD NTB, akhirnya disepakati oleh seluruh peserta rapat paripurna DPRD NTB. Selanjutnya, atas kesepakatan tersebut, pimpinan DPRD NTB bersama Gubernur NTB, menandatangani berita acara pengesahan APBD NTB 2019. Dalam sambutanya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc menegaskan apresiasinya atas tercapainya kesepakatan pengesahan APBD NTB 2019. Ia berharap, sinergi kebersamaan dan kemitraan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif di DPRD NTB terus menjadi semangat dan komitmen besar dalam upaya mewujudkan berbagai akselerasi dan optimalisasi dari misi dan agenda pembangunan NTB di masa yang akan datang. “Ini juga merupakan kewajiban dan tuntutan kita semua

supaya pejabat publik dan wakil rakyat, untuk bisa memenuhi aspirasi masyarakat akan hadirnya kesejahteraan dan pelayanan publik yang berkualitas,” ujarnya. Meski hanya sebentar, Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini mengaku sempat menyaksikan dinamika yang ada di DPRD NTB. Ia pun berharap semua masukan yang disampaikan para anggota dewan dapat ditindaklanjuti. “Akhirnya, dengan ketulusan hati, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota dewan yang terhormat. Dan bilamana selama rangkaian tahapan pembahasan terdapat komunikasi dan hal-hal yang kurang berkenan, kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan akan menjadi bahan evaluasi serta perbaikan bagi kami di masa yang akan datang,” pungkasnya. (*)

(Suara NTB/Humas DPRD NTB)

Gubernur NTB bersama pimpinan DPRD NTB bergantian menandatangani berita acara pengesahan APBD NTB 2019 setelah tercapainya kesepakatan bersama dalam rapat paripurna di DPRD NTB, Selasa (27/11).

(Suara NTB/Humas DPRD NTB)

Pimpinan DPRD NTB, Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH, didampingi tiga Wakil Ketua DPRD NTB, yaitu TGH. Mahalli Fikri, H. Abdul Hadi, SE, MM dan Lalu Wirajaya, SH tengah memimpin rapat paripurna.

(Suara NTB/Humas DPRD NTB)

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc

(Suara NTB/Humas DPRD NTB)

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD NTB, Johan Rosihan, ST

(Suara NTB/Humas DPRD NTB) (Suara NTB/Humas DPRD NTB)

Sekretaris DPRD NTB, Mahdi, SH, MH

Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah, SE,M.Sc, menyalami Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH.

(Suara NTB/Humas DPRD NTB)

(Suara NTB/Humas DPRD NTB)

Fraksi Partai Gerindra

Fraksi PPP

(Suara NTB/Humas DPRD NTB)

Fraksi PDIP

(Suara NTB/Humas DPRD NTB)

Fraksi Partai Golkar

(Suara NTB/Humas DPRD NTB)

Fraksi PKS

(Suara NTB/Humas DPRD NTB)

Fraksi PKB

(Suara NTB/Humas DPRD NTB)

Fraksi Partai Demokrat

(Suara NTB/Humas DPRD NTB)

Fraksi PAN

(Suara NTB/Humas DPRD NTB)

Fraksi Hanura

(Suara NTB/Humas DPRD NTB)

Fraksi Bintang Restorasi

SUARA NTB

Rabu, 28 November 2018

Halaman 12

Ketahanan Pangan, Kunci Masa Depan Keluarga Mataram (Suara NTB) Setiap turun ke lapangan, H. Bambang Kristiono (HBK) selalu disertai oleh istrinya, Hj. Dian Bambang Kristiono. Banyak hal yang diserap Hj. Dian BK dari cerita emakemak yang ditemuinya dalam membangun keluarga. “Ada emak-emak yang kesehariannya fokus pada urusan dapur, rumah tangga, dan anak saja,” katanya, Senin (26/11). Padahal, menurut Hj. Dian BK, emak-emak ini memiliki peran penting untuk terlibat langsung dalam membangun ketahanan pangan di keluarga.

Mulai dalam soal penyediaan kebutuhan pangan mandiri, hingga mengolah pangan keluarga bergizi tapi murah. “Siapa bilang emak-emak tidak bisa berperan soal ketahanan pangan dari rumah,” lanjutnya. Ketahanan pangan ini dimulai dengan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam aneka sayur mayur maupun buah. Dengan begitu, uang untuk membeli sayur bisa dipakai membeli kebutuhan lain seperti kebutuhan protein nabati ataupun hewani. “Sayangnya, pemanfaatan pekarangan ini belum banyak

dipandang. Masih diabaikan dan belum mendapat perhatian,” ucapnya. Baginya, peran ibu dalam rumah tangga terlibat dalam diversifikasi pangan. Jangan lagi menjadikan beras sebagai konsumsi utama. “Bisa mengolah jagung atau singkong jadi makanan. Kandungan vitaminnya tidak kalah dengan beras,” tegasnya. Pen-

guatan ketahanan pangan dari keluarga, diakuinya, akan ikut menunjang sektor pertanian. Hasil bumi yang biasa dijual mentah, bisa diolah dulu oleh para ibu rumah tangga. Dengan begitu nilai jual hasil pertanian kita kian kompetitif. “Para petani ini, yang bapak-bapak, sebaiknya jangan jalan sendiri, libatkan juga para ibu,” tambahnya. (038/*)

(Suara NTB/ist)

TURUN - Hj. Dian BK di dampingi H. Bambang Kristiono (HBK) saat turun ke tengah masyarakat, menyempatkan berkomunikasi dan berbelanja kuliner khas Lombok.

RUPA-RUPA

SALON

DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 q

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

SALON

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 28 November 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Rabu, 28 November 2018

Pecat Jukir Nakal RENCANA Dishub (Dinas Perhubungan) Kota Mataram menertibkan jukir (juru parkir) nakal dan taksi online merupakan gagasan yang baik dan patut diapresiasi. Hanya saja, seperti ‘’tradisi’ sebelum-sebelumnya, OPD terkesan hanya melempar wacana dan rencana, namun faktanya, hal itu tidak dilaksanakan. Kalaupun dilaksanakan, terkadang hanya setengah hati. Persoalan parkir di Mataram seperti benang kusut yang sulit ditemukan ujungnya. Seperti rencana yang dikemukakan Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, H. Khalid bahwa pihaknya akan melakukan penertiban jukir liar. Padahal, persoalan parkir yang dihadapi Kota Mataram bukan saja semata-mata soal maraknya jukir liar. Yang menjadi ironis, jukir resmi yang diberikan seragam oleh Dishub justru mengingkari kewajiban mereka menyetorkan retribusi parkir ke kas daerah. Baik jukir liar maupun jukir resmi yang menolak menyetor retribusi parkir ke kas daerah harus ditindak tegas. Untuk jukir liar, bentuk sanksinya mereka bisa saja diangkat menjadi jukir resmi dengan diberikan atribut resmi berikut identitasnya. Dengan demikian, titik parkir resmi di Kota Mataram, akan bertambah. Sedangkan untuk jukir resmi yang terang-terangan menilep retribusi parkir untuk kepentingan pribadinya maupun golongan tertentu, sudah masuk dalam ranah pidana. Agar menjadi efek jera, Dishub bisa mempidanakan jukir bersangkutan. Karena jelas, praktik mengambil retribusi parkir akan menggembosi PAD (Pendapatan Asli Daerah). Selama ini, Dishub tidak pernah mampu mencapai target retribusi parkir. Meski sudah berulang kali berganti kepala dinas, retribusi parkir sejak lima tahun belakangan tidak kunjung mencapai target. Meskipun hitung-hitungan di atas kertas berdasarkan jumlah titik parkir dan jumlah jukir, seharusnya target Rp5 miliarpun bisa tercapai. Tetapi kenyataan yang disuguhkan Dishub, capaian mereka tidak bisa menembus Rp1,5 miliar. Ini tentu menjadi pertanyaan bersama. Disinilah dibutuhkan ketegasan pemerintah untuk mengawal dan mengamankan titik-titik parkir di Mataram. Kalangan Dewan melihat, potensi parkir di Kota Mataram, sangat tinggi. Sayangnya, hasilnya selalu tidak sesuai harapan. Padahal, di daerah-daerah lainnya di Indonesia, retribusi parkir menjadi primadona penyumbang PAD. Di Kota Mataram retribusi parkir ini belum menjadi perhatian serius Pemkot Mataram. Dewan yang geregetan melihat cara Dishub Kota Mataram mengelola retribusi parkir, berulang kali menyuarakan dibentuknya PD (Perusahaan Daerah) Parkir. Di daerah tetangga, Bali, PD parkir terbukti cukup efektif untuk mendongkrak capaian retribusi parkir. Sayangnya, usulan pembentukkan PD parkir itu belum mendapat sambutan dari eksekutif. Pemkot Mataram beralasan, pembentukkan PD parkir ini harus melalui kajian yang mendalam oleh Balitbang. Walaupun misalnya tidak menjadi PD, namun setidaknya Dishub Kota Mataram menunjukkan keseriusannya dalam pengelolaan retribusi parkir. Secara aktif melakukan upaya-upaya mengamankan PAD Kota mataram dari retribusi parkir. Jukir liar harus ditertibkan. Kecuali kalau mereka ingin menjadi jukir resmi harus siap dengan target dan melaksanakan kewajibannya menyetorkan retribusi parkir ke kas daerah. Demikian pula dengan jukir resmi yang tidak menyetorkan retribusi parkir ke kas daerah harus ditindak tegas, mulai dari dipecat hingga dipidanakan. Jika Dishub sudah berani langkah tegas, jukir liar maupun jukir nakal lainnya akan berpikir ulang untuk melakukan pelanggaran yang sama. (*)

OPINI

Halaman 14

Mengakselerasi Wisata Halal NTB NDONESIA sangat potensial menjadi destinasi wisata halal paling unggul di dunia. Dimana salah satu kiblat wisata halal Indonesia adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Indonesia memiliki keragaman destinasi dan kekayaan budaya Nusantara. Hal tersebut merupakan modal utama yang tidak dimiliki negara lain. Kementerian Pariwisata telah menargetkan Indonesia menjadi destinasi pariwisata halal nomor satu dunia pada 2019. Wisata halal menjadi fokus Indonesia karena memenuhi syarat 3S (size, sustainable, spread). Partisipasi para pemangku kepentingan wisata halal tergolong tinggi dan semakin naik. Kondisi ini tentunya juga akan mendukung target pariwisata dan menyumbang perbaikan perekonomian nasional. Potensi dan Permasalahan Indonesia pernah menjadi jawara World Halal Tourism Award (WHTA) 2016. Sebanyak 12 perwakilan Indonesia maju dalam ajang kompetisi pariwisata halal skala global tersebut, semuanya menjadi pemenang di tiap kategori. Tiga diantaranya dari NTB khususnya Lombok. Yaitu Novotel Lombok Resort and Villas untuk kategori world’s best halal beach resort, www.wonderfulllomboksumbawa.com untuk kategori world’s best halal tourism website, dan Sembalun Village Region untuk kategori World’s best halal honeymoon destination. Predikat jawara itu sudah membuat Lombok banyak dikunjungi wisman, terutama mereka yang berasal dari Malaysia. Keseriusan pengembangan industri wisata halal NTB dibuktikan dengan terbitnya Pergub NTB Nomor 51 tahun 2015 tentang Wisata Halal dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Upaya pengembangan secara nasional juga didukung dengan diselenggarakannya Kompetisi Pariwisata Halal Nasional (KPHN) sejak tahun 2016. Tim Percepatan

Oleh :

Ribut Lupiyanto

Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA) Pengembangan Pariwisata Halal (TP3H) melaporkan bahwa KPHN 2016 langsung mendapat sambutan yang tinggi dari masyarakat. Jumlah peserta ditargetkan hanya 100 peserta, namun pendaftarnya mencapai 117 dan ditetapkan sebanyak 111 nominator. Perserta voting terbuka yang semula ditargetkan 50 ribu, hingga akhir voting sebanyak 115.462 votter. Kompetisi pariwisata halal nasional akan diselenggarakan setiap tahun. Harapannya dapat memacu laju pertumbuhan dan perkembangan pariwisata halal di Indonesia serta mewujudkan target 20 juta wisman pada 2019. Pengembangan wisata halal di Indonesia tergolong terlambat dan kalah jika dibandingkan misalnya Malaysia. Sucipto (2014) mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia. Pertama, masih adanya ketakutan di sebagian pelaku industri di Indonesia yang pencantuman label halal. Kedua, belum adanya regulasi dalam bentuk perundangundangan. Ketiga, belum siapnya SDM dalam bidang wisata halal. Keempat, lemahnya sosialisasi tentang wisata syariah di Indonesia berakibat kurangnya masyarakat luas mengenal produk-produk dalam wisata halal. Kementerian Pariwisata (2016) menyadari masih adanya permasalahan internal dalam mengembangkan wisata halal. Pertama adalah soal kurang diliriknya potensi wisata halal untuk pasar traveler Muslim. Kedua adalah soal tiga kriteria penilaian yang kurang disadari oleh para pelaku usaha pariwisata. Ketiga kriteria itu antara lain, menghadirkan destinasi, fasilitas, serta marketing dan awareness yang terbaik bagi traveler Muslim yang berwisata ke Indonesia. Strategi Akselerasi Evaluasi atas potensi dan permasalahan di atas dapat menjadi bahan untuk optimalisasi musim

RADIO

mudik yang akan datang. Optimalisasi dapat dilakukan dengan menangkap potensi dan meminimalisasi permasalahan di atas. Beberapa upaya penting diperhatikan mulai dari level individu, kalangan usaha, hingga pemerintah. Pertama, melalui aplikasi spiritualisme ekonomi. Layanan destinasi wisata halal dapat didorong untuk tujuan spiritual yaitu mendapatkan berkah ekonomi. Halal berkorelasi dengan pahala bagi muslim. Pelaku wisata, baik penyedia maupun wisatawan muslim, akan memengaruhi lonjakan wisata halal melalui pendekatan teologi. Kedua melalui standarisasi layanan berskala internasional. Meskipun Indonesia mayoritas berpenduduk muslim, namun standar yang diakui dengan sertifikasi dibutuhkan sebagai jaminan wisatawan mancanegara. Selama ini banyak anggapan bahwa penjual barang atau makanan atau penyedia jasa muslim pasti produknya dijamin halal. Pemerintah, MUI, dan kalangan usaha penting bersinergi mengoptimalkan pencapaian standar tersebut. Ketiga, memaksimalkan implementasi prinsip berdikari dan minimalisasi impor. Impor masih dianggap sebagai solusi instan dan diandalkan guna meredam lonjakan harga di pasaran. Padahal, impor justru berpotensi kontra produktif. Impor akan mengurangi hingga membunuh peluang ekonomi produsen lokal, misalnya petani. Kenaikan harga yang klasik penting diantisipasi sejak jauh hari. Penegakan hukum bagi spekulan mesti dilakukan. Keempat, mengutamakan produk rakyat dan UMKM. Wisata halal tidak semestinya hanya dinikmati oleh investor atau pengusaha besar. Rakyat dan pelaku mikro mesti turut merasakan manfaatnya. Harapannya akan terdorong efek partisipasi guna perbaikan

layanan wisata halal. Kelima dengan optimalisasi pemberdayaan menggunakan ziswaf. Ziswaf dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi melalui konsep pemberdayaan. Sasarannya adalah pelaku ekonomi mikro dan kecil yang mendukung wisata halal. Sedangkan donasi dapat berasal dari pelaku wisata berskala menengah hingga besar. Jika usaha kecil berkembang, maka ke depan akan berbalik menjadi penyumbang donasi. Konsep ini akan menjadi penjamin keberlanjutan pengembangan wisata halal. Khasanah budaya Islam di Nusantara dengan segala produknya menjadi modal besar. Kunci selanjutnya terletak pada penguatan kualitas pelaku dan layanannya. Semua ini menjadi pembuka jalan menuju pusat wisata halal tingkat global.

POJOK Hibah BPPD NTB di APBD 2019 dicoret

BPPD harus mulai mandiri

*** Jukir nakal akan ditertibkan Jangan sekadar wacana

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 28 November 2018

Gubernur akan Temui Menteri PANRB Dari Hal. 1 ‘’Kami memandang, mengusulkan lebih baik dilakukan sebelum pelaksanaan SKB. Dan tanpa ada pembatasan jumlah peserta yang lulus passing grade. Silakan mereka berkompetisi,’’ kata Fathurahman. Dalam surat tersebut, Pemprov mengusulkan pengisian formasi yang lowong agar diambil dari peserta rangking 2, 3 dan seterusnya dari peserta yang memenuhi passing grade pada formasi yang bersesuaian dan lokasi yang berbeda. Apabila jumlah alokasi formasi yang bersesuaian belum terpenuhi dari peserta yang memenui passing grade diberlakukan Permenpan No. 61/2018 pasal 6 ayat 1 poin b. Hasil validasi dan analisa data sementara yang dilakukan internal BKD NTB, hanya 813 pelamar yang berhak mengikuti tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Pemprov NTB 2018. Pelamar CPNS Pemprov yang lulus passing grade sebanyak 114 orang sesuai Permenpan 37/2018. Tetapi setelah dilakukan perankingan 3 besar sesuai dengan formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan serta lokasi yang dilamar hanya 108 orang yang berhak ke tahap tes SKB. Ada 6 orang yang tidak lolos ke tahap SKB meskipun telah memenuhi passing grade. Sedangkan perankingan yang dilakukan sesuai Permenpan 61/2018 nilai skor 255 ke atas sebanyak 1.868 orang. Tetapi setelah perankingan 3 besar, jumlahnya se-

banyak 705 orang sesuai formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan serta lokasi yang dilamar. Sehingga jumlah pelamar yg berhak mengikuti tahap SKB sebanyak 813 orang. Formasi yang terisi setelah validasi data sesuai Permenpan 37/2018 dan Permenpan 61/2018 sebanyak 378 dari 433 formasi untuk Pemprov NTB. Artinya ada 75 formasi yang tidak terisi atau lowong karena tidak ada pelamar dan tidak ada yang memenuhi passing grade sesuai ketentuan Permenpan 61/2018. Sebanyak 75 formasi lowong tersebut terdiri dari tenaga kesehatan 45 formasi. Terbanyak adalah dokter spesialis ahli pertama 42 orang. Sisanya nutrisionis ahli pertama, teknisi elektromedis terampil dan teknisi tranfusi darah. Sedangkan untuk tenaga guru sebanyak 30 formasi yang lowong. Terbanyak formasi guru mata pelajaran. Tetapi, jika mencermati Permenpan 61/2018, kekosongan tenaga guru ini nantinya bisa diisi setelah integrasi nilai SKD dan SKB bagi formasi guru yang bersesuaian di lokasi yang berbeda. Atau diambil ranking 2 atau 3 terbaik sesuai jumlah formasi kosong yang bersesuaian hasil integrasi nilai SKD dan SKB untuk didistribusikan ke formasi yang lowong dan di lokasi yang berbeda. Artinya akan ada tambahan formasi yang terisi khusus untuk formasi guru. (nas)

Di-’’deadline’’ Tuntaskan Appraisal Dari Hal. 1 Kita mengharapkan sebelum tanggal 10 Desember sudah dibebaskan (lahannya),’’ kata Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. Ahmad Makchul, M. Si dikonfirmasi di Mataram, Selasa (27/11) siang. Ia menjelaskan, pembebasan lahan Bendungan Meninting ditanggung oleh pemerintah pusat. Begitu juga untuk pembangunan fisik dengan alokasi anggaran sekitar Rp1,3 triliun. ‘’Porsinya Lombok Barat adalah mempersiapkan untuk appraisalnya. Berapa penafsiran harga. Berapa nilai lahan yang akan dibebaskan, BWS lewat APBN yang akan membayar,’’ jelasnya. Makchul mengatakan, proses appraisal ini yang sedang dilakukan agar segera tuntas. Diharapkan Pemkab Lobar melalui tim yang dibentuk segera menyelesaikan persoalan ini sebelum tahun anggaran 2018 berakhir. ‘’Sehingga anggaran untuk pembebasan lahan itu bisa terserap. Jumlahnya kalau ndak salah Rp100 miliaran,’’ sebutnya. Jika appraisal tersebut lewat dari bulan Desember maka dana pembebasan lahan seratusan miliar yang

sudah disiapkan tak akan terserap. Karena itu, diharapkan Pemkab Lobar bekerja keras segera menuntaskan appraisal tersebut. ‘’Kalau dari sisi pemindahan masyarakat tak masalah. Hanya penentuan berapa harga pembebasan lahannya. Harus ada tim yang menetapkan berapa harga yang layak dan memenuhi ketentuan,’’ jelasnya. Jika masalah lahan sudah clear, kata Makchul, maka pada 2019 sudah mulai pembangunan konstruksi Bendungan Meninting secara bertahap. Pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp1,3 triliun untuk pembangunan Bendungan Meninting. Bendungan Meninting, luas genangannya mencapai 53,6 hektar. Selain untuk memenuhi kebutuhan irigasi pada lahan seluas 1.519 hektar. Dengan kapasitas air yang ditampung mencapai 9,24 juta m3 menghasilkan potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar 0,8 Megawatt (MW). Rencananya Bendungan Meninting ini juga akan dijadikan sebagai sumber air bersih, yang dapat dimanfaatkan oleh PDAM. (nas)

APBD 2019 Merupakan Ujian Konkret Dari Hal. 1 Selanjutnya, pembiayaan daerah dialokasikan, penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp20,6 miliar. ‘’Untuk pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp20 miliar. Sehingga pembiayaan netto sebesar Rp650 juta,’’ sebutnya. Johan menjelaskan, turunan anggaran belanja terhadap 15 komitmen NTB Gemilang dalam APBD 2019. Dalam bidang pendidikan dan kesehatan dengan total belanja Rp407,7 miliar lebih. Akan dipergunakan untuk mewujudkan pengiriman 1.000 putra putri NTB sekolah ke luar negeri. Kemudian menempatkan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan layanan posyandu berkualitas. Serta peran perempuan sebagai ujung tombak pembangunan pendidikan dan kesehatan. Kedua, dalam bidang ekonomi dan industri, dengan total Rp42,7 miliar. Alokasi anggaran sebesar itu akan dipergunakan untuk memudahkan modal usaha dan akses keuangan bagi masyarakat. Kemudian mengembangkan (Science Techno Industrial Park (STIP) dan rumah industri kreatif. Serta mendorong pengembangan industri olahan dan industri permesinan. Ketiga, dalam bidang pembangunan sosial dan kebudayaan, total belanja sebesar Rp19 miliar lebih. Dipergunakan untuk komitmen memanfaatkan Islamic Center se-

bagai pusat peradaban, mengembangkan NTB Care sebagai sistem penanganan masalah sosial darurat cepat tanggap. Kemudian memfasilitasi pelayanan penyandang cacat dan penyadang sosial. Serta mendorong pesantren sebagai pusat kegiatan sosial dan kultural. Keempat, dalam bidang pedesaan dan lingkungan dengan anggaran Rp75,6 miliar. Dipergunakan untuk mewujudkan desa wisata potensial dan BUMDes potensial. Kemudian mendorong penggunaan energi terbarukan, air bersih, rumah layak huni, irigasi, dan bendungan, pengembangan daerah pesisir dan lingkar hutan yang produktif dan ramah lingkungan. Selanjutnya, dalam bidang pembangunan pariwisata dianggarkan sebesar Rp19,2 miliar. Dipergunakan untuk mewujudkan memperbanyak penerbangan domestik dan internasional. Optimalisasi destinasi unggulan dan kawasan strategis Mandalika dan Samota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ‘’Sehingga total belanja yang dianggarkan mewujudkan 15 komitmen pembangunan NTB Gemilang sebesar Rp564,5 miliar lebih. Selain belanja mewujudkan 15 komitmen NTB Gemilang, anggaran akibat bencana Rp241 miliar,’’ sebut Politisi PKS ini. (nas)

Halaman 15

Porprov NTB 2018 Dinilai Terburuk untuk Cabor Tinju Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga (cabor) tinju dianggap gagal melaksanakan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB X di Mataram, 9-17 Desember tahun 2018. Pasalnya lebih dari setengah kelas yang akan dipertandingkan gagal digelar karena minimnya peserta yang ikut. Mantan Pengurusan cabor tinju NTB , Dachlan A. Bandu

kepada Suara NTB, Selasa (27/ 11) mengatakan bahwa Porprov NTB tahun ini menjadi sejarah buruk cabor tinju. Pasalnya Pengprov Pertina NTB dinilai gagal mempertandingkan semua kelas yang diusulkan untuk dipertandingkan di cabor tinju. Dari 18 kelas yang diusulkan oleh Pertina NTB untuk di Pertandingkan di Porprov

NTB 2018, hanya 7 kelas yang dapat dipertandingkan. Sisanya 11 kelas tidak bisa dipertandingkan dikarenakan minimnya peserta yang ikut. “Saya menilai Porprov NTB tahun 2018 menjadi sejarah buruk bagi olahraga tinju. Biasanya di Porprov NTB sebelumnya tinju selalu sukses mempertandingkan semua kelas. Namun di Porprov NTB tahun ini lebih dari

Mantan Atasan Baiq Nuril Jalani Pemeriksaan Mataram (Suara NTB) Mantan Kepala SMAN 7 Mataram, M menjalani pemeriksaan di Polda NTB, Selasa (27/ 11) petang. Dia diperiksa sebagai terlapor atas dugaan pencabulan dengan korban mantan bawahannya Baiq Nuril Maknun (26). Informasinya, M tiba pukul 14.00 Wita dan langsung menjalani pemeriksaan di ruang Unit PPA Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB. Bahkan hingga berita ini ditulis Selasa malam, pemeriksaan masih berlangsung. M dalam kasus ini sudah menunjuk pengacara dari Law Office 108, Karmal Maksudi, SH dan Miftahurrahman, SH. Kepada Suara NTB, Miftahurrahman membenarkan kliennya dipanggil dan menjalani pemeriksaan. ‘’Proses pemeriksaan

masih berlangsung sampai sekarang, ‘’ jawabnya. Diperkirakan pemeriksaan masih akan berlangsung jelang pukul 00.00 Wita. ‘’Pemeriksaan masih berlangsung jadi belum bisa berikan keterangan,’’ ujarnya singkat. M sebelumnya dilaporkan Nuril dalam kasus dugaan pencabulan sesuai sangkaan pasal Pasal 294 ayat (2) ke 1 KUHP. Dalilnya atas dugaan pencabulan secara verbal melalui ponsel dan pertemuan langsung. Kabid Humas Polda NTB AKBP I Komang Suartana membenarkan pemeriksaan M. Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk menggali bukti serta saksi tambahan untuk menguatkan indikasi tindak pidana antara atasan terhadap bawahannya. (ars)

Porprov NTB

Sepak Takraw akan Libatkan 138 Atlet Mataram (Suara NTB) Pertandingan cabang olahraga (cabor) sepak takraw di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB bakal berlangsung sengit. Pasalnya olahraga ini akan melibatkan 138 atlet dari 8 kabupaten/kota yang akan memperebutkan delapan medali emas di delapan kelas tanding. Ketua Harian Pengprov Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI) NTB, Jufri yang dihubungi Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Selasa (27/11) mengatakan keterlibatan atlet sepak takraw di Porprov NTB X yang berlangsung di Mataram, 9-17 Desember 2018 cukup banyak. Pasalnya peserta yang terlibat dipertand-

ingkan sepak takraw melibatkan lebih banyak atlet dibanding Porprov NTB sebelumnya, yakni 138 atlet. “Peserta yang ikut tanding di sepak takraw Porprov NTB X tahun ini cukup banyak. Lebih banyak dari Porprov NTB tahun lalu. Kami harap Porprov kali ini bisa melahirkan atlet berprestasi nasional,” ucapnya. Menurut Jufri, cabor sepak takraw akan diikuti delapan kabupaten/kota, yakni Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa, Sunbawa Barat, Lotim dan Loteng. Kecuali Lobar dan Lombok Utara tidak ikut, karena kedua kabupaten/kota itu tidak mendaftarkan atletnya.

Dengan jumlah delapan Kabupaten/kota yang ikut, sepak takraw sudah pasti mempertandingkan semua kelas yakni empat kelas putri dan empat kelas putra. Dengan banyak keterlibatan atlet di Porprov kali ini Jufri berharap akan terjaring atlet-atlet yang mampu menorehkan prestasi nasional. Sebagaimana diketahui cabor sepak takraw akan memanfaatkan Porprov NTB sebagai ajang seleksi atlet yang akan mewakili NTB di level nasional. Rencana atlet juara di Porprov NTB 2018 akan dipersiapkan mewakili NTB di Prakualifikasi PON sepak takraw tahun 2019.(fan)

setengah kelas di tinju tidak bisa dipertandingkan,” jelasnya seraya menambahkan minimnya peserta yang ikut sebagai bentuk kegagalan cabor tinju mempersiapkan atlet unggulan. Dachlan mengingatkan pengurus tinju agar dapat mengevaluasi diri. Sebab banyaknya kelas yang gagal dipertandingkan di cabor tinju menjadi salah satu kegagalan Pertina NTB

dalam mempersiapkan atlet muda menghadapi event regional serta event nasional. Lima kelas putra yang memenuhi syarat dipertandingkan yakni kelas 49 Kg, 52 Kg 60 Kg, 64 dan 69 Kg putra. Sementara dua kelas putri yakni 45 Kg dan 48 Kg. Sisanya 11 kelas tidak dapat dipertandingkan karena minimnya peserta yang ikut. (fan)

Mulai Maret 2019

Garuda Indonesia Layani Rute Jakarta – Nagoya Cengkareng (Suara NTB) Sejalan dengan komitmen perluasan jaringan penerbangan internasional yang dilaksanakan perusahaan, pada 23 Maret 2019 mendatang Garuda Indonesia berencana untuk membuka rute penerbangan Jakarta - Nagoya pp yang akan dilayani sebanyak 4 kali per minggu (Selasa, Jumat, Sabtu, dan Minggu). Adapun layanan rute penerbangan Jakarta - Nagoya pp tersebut rencananya akan dioperasikan dengan menggunakan armada Airbus A330 dual class yang terdiri dari kelas penerbangan ekonomi dan bisnis. Direktur Utama Garuda Indonesia, Ari Askhara mengungkapkan, diperkenalkannya rute penerbangan internasional Jakarta - Nagoya pp tersebut merupakan bagian dari komitmen pengembangan jaringan penerbangan internasional Garuda Indonesia khususnya melalui pengembangan kapasitas penerbangan dan utilisasi armada pada rute-rute penerbangan yang prospektif. “Layanan penerbangan pada rute ini juga menjadi langkah positif perusahaan dalam mempertahankan pangsa pasar sektor penerbangan Jepang – Indonesia yang terus tumbuh dan semakin menjanjikan, di mana angka kunjungan wisatawan mancanegara asal Jepang ke

Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan khususnya ke sejumlah destinasi wisata utama di Indonesia, salah satunya Jakarta sebagai pusat perekonomian terbesar di Indonesia,” jelas Ari. “Nagoya yang merupakan ibukota Prefektur Aichi merupakan pangsa pasar yang potensial bagi Garuda, terutama bisnis dan penumpang pariwisata. Kami harapkan dibukanya rute penerbangan langsung ini akan semakin memperkuat hubungan baik antara kedua negara. Terutama dalam meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan dan pariwisata antara kedua Negara,” tambah Ari. “Prefektur Aichi dikenal sebagai salah satu kota industri & manufactural tersibuk di Jepang. Kami optimistis bahwa pembukaan layanan langsung Jakarta - Nagoya dapat mendukung upaya percepatan laju iklim bisnis dan potensi ekonomi antara kedua Negara,” tutup Ari. Selama lebih dari 50 tahun, Garuda Indonesia telah menunjukkan dukungannya terhadap hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia dan Jepang. Dengan dibukanya layanan ini, penumpang diharapkan dapat menikmati lebih banyak pilihan penerbangan dan tujuan ke Jepang dan Indonesia maupun sebaliknya. (r)

Muhammad Zafa

Atlet Cilik yang Ingin Masuk Akpol

(Suara NTB/fan)

Muhammad Zafa RAUT wajah Muhammad Zafa berbinar-binar usai menjuarai sebuah event olahraga di NTB. Dengan bangga dia

menunjukkan piala dan sertifikat penghargaan sebagai atlet berprestasi kepada kedua orang tuannya. “Ibu, Ayah, lihat ini. Saya berhasil meraih piala dan penghargaan. Terimakasih sudah mendukung saya menjadi atlet karate,” ucap siswa kelas 6 MTS Mataram kepada orang tuannya usai menerima hadiah piala dan piagam penghargaan di Kejuaraan Karate Antardojo Inkanas Lobar yang berlangsung di GOR 17 Desember Turide Mataram belum lama ini. Putra pasangan Burhanuddin dan Nurhayati ini sungguh merasa berterimakasih pada kedua orang tuanya. Maklum keberhasilan dirinya meraih medali emas di kelas -35 Kg Kumite usia dini pada event

itu tak lepas dari dukungan kedua orang tuanya. Ayahnya yang merupakan atlet pemegang sabuk Dan V (sabuk tertinggi di cabang olahraga karate di NTB) sangat mendukung Zafa agar menjadi atlet berprestasi. Tak heran bakat yang dimiliki oleh ayahnya tertular ke Zafa. Atlet yang bercita-cita ingin menjadi Akpol ini merupakan putra bungsu Sensei Burhanuddin yang merupakan Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) FORKI NTB. Dia memiliki dua saudara putri. Zafa anak laki-laki satu-satunya yang diharapkan akan mewarisi hobi ayahnya di olahraga karate. “Zafa merupakan putra saya satu-satunya yang saya

Pencarian Tujuh ABK Hilang ke Pulau Sedapur Dari Hal. 1 ‘’Menurut informasi korban menggunakan rompi penolong, jadi ada kemungkinan korban terdampar di Pulau Sedapur,’’ kata Nurdin yang saat dihubungi sedang jangkar di Pelabuhan Badas, Sumbawa. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram I Nyoman Sidakarya menambahkan, kapal Rescue Boat 220 Mataram diterjunkan ke lokasi kejadian sejak Minggu pagi. Upaya lainnya, dengan menggali informasi dari kapal-kapal yang melintas di sekitar lokasi kejadian melalui SROP (Stasiun Radio Operasi Pantai) dan berkoordinasi dengan unsur terkait setelah menerima laporan. ‘’Ada 18 orang personel kami berangkatkan yang on board di kapal Rescue Boat 220 Mataram. Dari hari minggu kemarin, tim kami menyisir dari sekitar lokasi kejadian hingga sebelah utara Pulau Kapoposang Bali dan selanjut-

nya mengarah ke arah selatan. Namun hingga hari ini pukul 18.30 Wita hasil pencarian masih nihil,’’ kata Nyoman. Operasi pencarian juga melibatkan unsur-unsur terkait antara lain TNI-AL Mataram, Pol Airud Polda NTB, SROP dan unsur terkait lainnya. Selain itu, kemarin juga dilakukan pencarian dari udara menggunakan pesawat Patroli Maritim TNI angkatan Laut yang terbang dari Surabaya. Setelah melakukan pencarian selama satu jam, pesawat udara P8301 meninggalkan area pencarian menuju ke Makassar. Kamis (22/11) sekitar pukul 14.00 Wita, KM Multi Prima I dengan POB 14 orang tenggelam dihantam gelombang saat berada di perairan Kapoposang, Bali. Tujuh ABK dengan rute Surabaya menuju Waingapu, NTT ini berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat oleh kapal KM Cahaya Abadi 201 yang sebelumnya mendengarkan isyarat meminta bantuan “May daymay day-may day”.

Dari kapal tersebut melalui radio di chanel 16 dan dibawa menuju Probolinggo, Jawa Timur. Sedangkan tujuh orang lainnya belum berhasil ditemukan hingga saat ini. Adapun data-data korban yang berhasil ditemukan adalah Bob Chris Butarbutar (26) 2nd Officer, asal Parapat Medan, Rahmat Tuloh (27) 2nd Engineer asal Lamongan, Debiyallah Sastria (27) asal Larantuka Flores, Zainal Arifin M (21) asal Larantuka Flores, Benyamin Henuk (34) asal Larantuka Flores, Aldy Hidayat (18) Cadet engine asal Bantaeng Makasar, Haji Jamaludin S (20) Koki asal Bantaeng Makasar. Sedangkan untuk datadata tujuh korban yang belum ditemukan antara lain Syamsul Syahdan (38) Chief, Flores Timur, Tarsisius D Atulolong (35), Nahkoda, Flores Timur, Pande(67), KKM, Jakarta, Riski (26) Oiler, Kupang, Sutrisno (57) Oiler, Sragen, Sonny Kancil (41) Bosun, Flores, Philipus Kopong (43) Bas, Flores. (ars)

Menunggak Rp40 Miliar Dari Hal. 1 ‘’Feedback surat resminya belum ada. Yang jelas kita jalurnya Kemenkes, jadi jubir kita. Yang diklaim Rp3,2 miliar untuk RSUP. Kalau seluruh rumah sakit hampir Rp40 miliar. Angka klaim kita yang diajukan lewat Dinas Kesehatan,’’ kata Hamzi dikonfirmasi disela-sela menghadiri rapat paripurna di DPRD NTB, Selasa (27/11) siang. Klaim yang diajukan ke Kemenkes tersebut merupa-

kan biaya penanganan korban gempa selama masa tanggap darurat dan pascatanggap darurat. Seperti biaya obatobatan, operasi dan lainnya. Kemenkes sendiri, kata Hamzi responsnya cukup positif. Namun Kemenkes tak bisa memutuskan sendiri. Namun harus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Apakah nanti sumber anggarannya dari Dana Siap Pakai (DSP) BNPB. ‘’Setelah kita sampaikan mereka juga berpikir masalah

di Palu. Biar tak sama kejadian seperti di Lombok. Kalau tak ada tahun ini, mudahmudahan 2019 dialokasikan,’’ harapnya. Dengan adanya tunggakan biaya pengobatan penanganan korban gempa ini, kata Hamzi pihaknya terpaksa mengorbankan program lain. Seperti program pelatihan ditunda dulu. Anggarannya sementara digunakan untuk menanggulangi biaya pengobatan bagi korban gempa yang masih tertunggak. (nas)

harapkan bisa menjadi atlet karate berprestasi. Karena dua kakaknya yang putri sudah jarang-jarang latihan, kakaknya sudah beranjak dewasa,” ucap Sensei Burhanuddin. Burhanuddin merupakan ketua dewan Guru di PB In-

kanas. Gelar Sensei yang diraih Burhanuddin karena ia merupakan atlet Dan V di cabor karate. Sebagai orang yang menggemari olahraga karate, Burhan berharap anaknya kelak bisa berprestasi di level nasional hingga di dunia. (fan)

Hibah BPPD NTB di APBD 2019 Dicoret Dari Hal. 1 Di tempat terpisah, Ketua Fraksi PDIP, Ruslan Turmuzi menambahkan soal penghapusan anggaran untuk BPPD tersebut. ‘’Ya kita sudah sepakat bersama Badan Anggaran (Banggar) untuk meniadakan dan menghapus anggaran BPPD di APBD NTB 2019,’’ katanya. Senada dengan Johan, Ruslan menyebutkan alasan krusial sehingga akhirnya anggaran untuk BPPD 2019 ditiadakan. Di antaranya, kisruh kepengurusan di BPPD. ‘’Tidak mungkin kita memberikan anggaran hibah setiap tahun kepada BPPD yang jumlahnya mencapai Rp 6 miliar kalau tidak ada terobosan. Apalagi BPPD ini sifatnya lembaga yang mandiri, sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang tidak mengharuskan mendapat alokasi dana di APBD,’’ tegasnya.

Menurut politisi dari Dapil Lombok Tengah ini, kalau pun BPPD itu dibentuk untuk promosi, sudah ada tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang yang akan melakukan itu, dalam hal ini Dinas Pariwisata NTB. ‘’Kita sudah punya Dinas Pariwisata yang tugasnya melakukan promosi. Kalau BPPD mau promosi, silakan mereka melakukan secara mandiri, seperti yang sudah dilakukan BPPD lain, contohnya Bali,’’ ujar Ruslan. Karena itu, Ruslan berharap dengan dihapusnya hibah untuk BPPD, lembaga itu bisa berbenah dan mengakhiri semua kekisruhan kepengurusan. Karena, bagaimana pun saat ini pariwisata NTB tengah menghadapi kesulitan pascabencana gempa bumi. ‘’Yang jelas keputusan kita untuk menghapus anggaran BPPD ini sudah final,’’ pungkasnya. (ndi)

Pemprov Tetap Bisa Lanjutkan Proyek Poltekpar Dari Hal. 1 Namun Mahsun mengaku belum bisa mengomentari lebih jauh, karena belum menerima salinan putusan. Secara prosedur, kata dia, putusan akan dikirim ke Pengadilan Negeri Praya, Lombok Tengah, baru kemudian diteruskan ke pihaknya. Salinan putusan itu akan jadi bahan koordinasi dengan Pemprov NTB untuk menempuh langkah selanjutnya. ‘’Intinya kita tunggu dulu relasnya, baru bisa berkomentar,’’ jelasnya. Kasasi Pemprov sebelumnya berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Mataram Nomor 149/PDT/2017/ PT.MTR tertanggal 22 November mengabulkan banding Suryo. Putusan itu sekaligus membatalkan putusan PN Praya, Nomor 37/Pdt.G/2016/ PN.Pya tertanggal 14 Juni 2017 yang sebelumnya memenangkan Pemprov NTB atas lahan seluas 41.555 hektare di Desa Puyung, Kabupaten Lombok Tengah. Namun soal kewenangan selanjutnya akan ditindak-

lanjuti JPN pada Datun Kejati NTB. Mekanisme resmi yang berlaku, putusan MA akan dikirim ke Pengadilan Negeri Mataram, kemudian diserahkan ke JPN Kejati NTB untuk ditindaklanjuti ke Pemprov NTB. Jelang kasasi, perjalanan perkara ini cukup panjang dalam dua tahun terakhir. Setelah kalah di tingkat banding, JPN dan Pemprov NTB mengajukan kasasi ke MA. Untuk memuluskan upaya kasasi tersebut, Pemprov NTB menyiapkan memori kasasi dan dilampirkan sejumlah bukti kuat yang dibawa ke MA. Bukti-bukti yang disampaikan ke MA tersebut, dokumen sejak mulai pembebasan tanah melalui panitia yang dibentuk bupati, provinsi hingga pusat. Sementara pihak penggugat sempat mendapat angin segar dengan dimenangkannya di tingkat banding. Suryo merasa berhak atas lahan sengketa seluas 41.555 hektare di Puyung, Lombok Tengah itu. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 28 November 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257