Edisi Senin 28 Oktober 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 28 OKTOBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 191 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ikon Wisata Dunia

Gili Trawangan Tak Punya Toilet Representatif

Tanjung (Suara NTB) Dukungan sarana dan prasarana kebersihan khususnya toilet untuk destinasi wisata tiga gili (Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air) masih sangat minim. Untuk Gili Trawangan saja, fasilitas toilet umum hanya tersedia di dua titik. Yakni di harbour (samping loket Karya Bahari) dan ke dua, toilet umum di Masjid Gili Trawangan.

Audit Kasus Masjid Terapung Kota Bima

Kondisi tersebut bertolak belakang dengan status Gili Trawangan sebagai ikon objek wisata internasional. Sebelum gempa, angka kunjungan tembus sampai 2.500 ribu orang per hari. Bisa dibayangkan, betapa ketiadaan fasum toilet membingungkan para pengunjung di pulau itu. “Sempat saya mohon bantuan kepada Ibu Wakil Gubernur ketika kami audiensi ke beliau, terutama menyangkut fasilitas umum toilet yang masih kurang. Toilet tidak

hanya di harbour saja, tetapi harapan kami di tengah ada, di barat juga ada,’’ ungkap pelaku usaha perhotelan, Lalu Kusnawan, Sabtu (26/10). GM Wilson’s Retreat ini menyatakan, kebutuhan toilet Gili Trawangan minimal 8 unit dengan pola pembagian menyasar wilayah keliling pulau. Begitu pula di dua gili lain - Meno dan Air, fasilitas serupa agar segera mendapat perhatian. Menurut Kusnawan, toilet yang dibangun pemerintah nantinya agar diserahkan un-

tuk dikelola masyarakat melalui wadah organisasi koperasi. Pasalnya, menyangkut toilet untuk wisatawan tidak sekadar menyediakan tempat dan dibiarkan begitu saja. Tetapi harus dikelola dan dijaga kebersihannya. Pada fasilitas dimaksud, ketersediaan air bersih harus terjamin. Begitu pula, tenaga cleaning service yang bertanggung jawab mengontrol kebersihan dan perlengkapan prasarana toilet. Bersambung ke hal 11

Bendahara Pokmas Ditangkap

Mataram (Suara NTB) Inspektorat Provinsi NTB diminta untuk mengaudit proyek Amahami Kota Bima yang terdiri dari taman dan masjid terapung. Permintaan audit dari penyidik Kejaksaan Tinggi NTB dan hingga kini sedang berlangsung. Inspektur Inspektorat Provinsi NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si membenarkan soal permintaan audit dari Kejaksaan tersebut. ‘’Saat ini audit sedang berlangsung, itu atas permintaan Kejaksaan Tinggi NTB,’’ kata Ibnu Salim akhir pekan kemarin. Bersambung ke hal 15

Diduga Gelapkan Dana Gempa

(Suara NTB/ars)

TANGKAP - IN, oknum Bendahara Pokmas yang ditangkap Jumat lalu oleh tim penyidik Sat Reskrim Polres Mataram.

TO K O H SETELAH api perlahan lahan berhasil dipadamkan, Polda NTB mulai masuk melakukan penyelidikan penyebab kebakaran di Gunung Rinjani dan Tambora. Ditreskrimsus bersama Polres wilayah hukum kejadian sedang mengumpulkan bukti dan keterangan saksi. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda NTB Kombes Pol. Syamsudin Baharudin mengaku sudah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di dua gunung terbesar di NTB itu. Bersambung Syamsudin Baharudin ke hal 11

kan Jumat (25/10) lalu sekitar pukul 18.00 Wita di Sigerongan. Penangkapan ditindaklanjuti dengan penggeledahan Sabtu (26/10). Barang bukti yang diamankan satu buah buku tabungan Bank BCA atas nama tersangka IN. Isinya bukti penarikan uang dan transaksi keuangan dan dua lembar rekening tahapan BCA. Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam dalam keterangan persnya menjelaskan, Bersambung ke hal 11

TERSANGKA kasus dugaan penggelapan dana bantuan korban gempa senilai Rp410 juta punya sepak terjang kurang baik. Kecanduan dengan permainan dalam jaringan (daring), tersangka inisial IN menggunakan dana itu untuk game yang populer disebut judi online tersebut. Hasil pendalaman sementara penyidik unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Mataram, tersangka IN warga Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat menggunakan dana gempa untuk keperluan pribadi. Sebagian uang bantuan korban terdampak gempa di Sigerongan dihabiskan tersangka untuk main judi online jenis poker. Pengakuan tersangka itu dibenarkan Kapolres Mataram AKBP H. Saiful Alam sesuai pemeriksaan awal Sabtu (26/10), beberapa jam setelah dilakukan penangkapan. ‘’Pengakuan tersangka IN, uang itu dipakai untuk judi online,” kata Kapolres. Lebih miris, selain untuk judi permainan daring, tersangka IN juga menggunakan dana untuk foya-foya. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/dok)

Polisi juga mengamankan sejumlah bukti dari tersangka. (Suara NTB/ars)

Diberi Waktu Empat Bulan PEMPROV NTB telah menetapkan investor PT. Heritage Resort and Spas menjadi mitra Pemda dalam kerja sama pemanfaatan aset daerah di Gili Tangkong, Sekotong Lombok Barat (Lobar). Investor asal Kepulauan Riau ini diberikan waktu empat bulan untuk memulai aktivitasnya mengembangkan Gili Tangkong. Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, akhir pekan kemarin menga(Suara NTB/dok) takan, penetapan PT. HeriH. Zainul Islam tage Resort and Spas menjadi mitra Pemda dalam pemanfaatan aset daerah seluas 72.723 meter persegi di Gili Tangkong pada 3 September lalu. Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Polres Mataram kembali mengungkap kasus korupsi dana bantuan gempa Lombok. Oknum Bendahara Kelompok Masyarakat (Pokmas) inisial IN ditangkap karena diduga menggelapkan dana untuk pembangunan rumah rusak korban gempa di Desa Sigerongan, Lingsar, Lombok Barat. Nilai dugaan korupsinya mencapai Rp 410 juta. Penangkapan IN yang menjabat sebagai bendahara Pokmas Repok Jati Kuning dilaku-

Diduga untuk Main Judi Daring

Usut Kebakaran Rinjani dan Tambora

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ari)

JADI TOILET UMUM - Toilet di Masjid Gili Trawangan sementara ini menjadi toilet umum di kawasan wisata Gili Trawangan.

Gubernur Keluarkan Surat Edaran

BPKAD Tak akan Bayar Pengerjaan Proyek Lewati 31 Desember Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengeluarkan surat edaran terkait percepatan pengerjaan proyek menjelang akhir tahun anggaran 2019. Berdasarkan surat edaran tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB tidak akan membayar proyek yang pengerjaannya molor, melewati 31 Desember. BPKAD akan membayar pengerjaan proyek sesuai progresnya sampai 31 Desember 2019. Apabila ada proyek yang tidak tuntas sampai 31 Desember dan dilakukan perpanjangan. Maka hal itu menjadi urusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsekuensinya akan menjadi utang yang akan dibayarkan pada APBD Perubahan 2020. ‘’Kalau 31 Desember, proyek belum selesai, itu urusan dengan PPK. Tapi tidak kita bayar. Kita hanya bayar (progres pengerjaan) sampai 31 Desember. Kalaupun dia

beri perpanjangan, nanti ada konsekuensi menjadi utang. Utang itu ndak bisa kita langsung bayar tahun berikutnya, tetapi setelah APBD Perubahan,’’ kata Pelaksana Tugas Kepala BPKAD NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM dikonfirmasi di Mataram, pekan kemarin. Untuk pembayaran pengerjaan proyek yang melewati 31 Desember, harus jelas dulu. Biasanya, Pemprov akan menunggu hasil audit BPK bahwa sisa pekerjaan tersebut menjadi utang. Kemudian akan dianggarkan dalam APBD Perubahan 2020. Zainul mengatakan, pengajuan SPM tidak seperti tahun lalu. Tidak ada lagi rekomendasi gubernur kepada OPD yang terlambat mengajukan SPM. ‘’Sekarang tidak ada lagi di dalam surat edaran itu. Pokoknya 31 Desember, selesai. Secara pengelolaan, kas kita tutup 31 Desember. Kalau ada pekerjaan dilanjutkan (diperpanjang) itu komitmen

PPK,’’ katanya. Berdasarkan data e-monev Pemprov NTB, realisasi APBD NTB 2019 yang besarnya Rp5,449 triliun. Sampai 24 Oktober 2019, realisasi keuangan sudah mencapai 62,47 persen sedangkan realisasi fisik 70,46 persen. Pemprov NTB menargetkan realisasi keuangan dan fisik sebesar 66,84 persen dan 77,87 persen sampai 31 Oktober 2019. Untuk proyek yang dilelang lewat Unit Layanan Pengadaan (ULP), sebanyak 139 paket senilai Rp299,195 miliar atau 91,45 persen sudah selesai lelang. Artinya, proyek yang sudah selesai lelang ini ada yang masih dalam pengerjaan dan ada juga yang sudah selesai proses pengerjaan. Sedangkan 13 paket proyek senilai Rp15,119 miliar masih sedang tender. Total paket proyek yang dilelang lewat ULP tahun ini sebanyak 152 paket senilai Rp314,314 miliar. Bersambung ke hal 11

Posyandu Keluarga Terintegrasi Bank Sampah Jadi Solusi Masalah Desa SETELAH Desa Dorokobo, Kempo, Kabupaten Dompu sukses mengintegrasikan Posyandu dan bank sampahnya, kini di sejumlah desa mulai mengikuti sukses itu. Salah satunya Pasyandu Keluarga Dusun Menak Utara, Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur (Lotim). Posyandu itu merupakan satu diantara sejumlah Posyandu di Desa Kalijaga Selatan yang berhasil direvitalisasi menjadi layanan Posyandu Keluarga, yang diresmikan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, Sabtu (26/10). Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist)

RESMIKAN - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Sabtu (26/10) meresmikan Pasyandu Keluarga Dusun Menak Utara, Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Lotim.

SUARA NTB Senin, 28 Oktober 2019

Aktifkan Bank Sampah KELURAHAN Kebun Sari mulai merancang kegiatan untuk anggaran tahun 2020 mendatang. Pada anggaran tahun 2020, pengalokasikan dana kelurahan akan digunakan untuk kegiatan pemberdayaan dan melakukan perbaikan fisik di kelurahan. “Untuk dana kelurahan yang 5 persen dari APBD ini, kita kebanyakan ke pemberdayaan, itu ada sejenis kampung KB, Karang Taruna. Nah, ada juga dari DAU (Suara NTB/viq) Tambahan Rp350 H. Mustaal juta nanti akan dialokasikan ke fisik semua,” jelas Lurah Kebun Sari, H. Mustaal kepada Suara NTB, Sabtu (26/10). Ada pun perbaikan fisik di kelurahan kata Mustaal, kelurahan akan merancang untuk melakukan perbaikan saluran, rabat jalan, dan pemasangan paving blok. Di samping rancangan untuk perbaikan fisik, upaya kelurahan juga akan mengalokasikan dana kelurahan ke bagian kebersihan. “Itu ada kita anggarkan dari APBD yang 5 persen, nanti kita bentuk bank sampah. Karena masih rancangan, nominal anggarannya itu belum sampai ke pembahasan,” tegasnya. Kelurahan Kabun Sari juga kata Mustaal akan memperbaiki sistem kebersihan di kelurahan. Kelurahan akan mengaktifkan Bank Sampah melalui pembinaan di kelurahan. Bank Sampah di semua lingkungan kelurahan Kebun Sari akan diaktifkan sebanyak lima bank sampah. “Kalau bisa di semua lingkungan kita aktifkan. Lima lingkungan kita upayakan bank sampah ini kita aktifkan kembali. Nanti juga bank sampah fungsi ini akan sosialisasikan ke masyarakat untuk pemilahan sampah,” lanjut Mustaal. Dinilai Mustaal, semua bank sampah ini, akan diberikan pelatihan juga dalam pemilahan sampah organik untuk pembuatan pupuk kompos. Kendati masih rancangan lanjut Mustaal, kelurahan tetap akan mengupayakan agenda tersebut. “Mudah-mudahan rancangan ini bisa diterima tahun depan,” jelasnya. Lurah yang baru menjabat ini juga akan mengupayakan pengawasan dana kelurahan dari Inspektorat, Balap, BKPSDM dan Bappeda . Dalam pengawasan ini, kelurahan akan melibatkan semua tergantung keterkaitan semua pihak. “Tergantung jenis kegiatannya nanti, kita bentuk timnya nanti. Pengawasan dana kita akan berdayakan yang berkompeten di bidangnya,” paparnya. Kelurahan Kebun Sari juga sudah memiliki berbagai beberapa staf yang sudah memadai. Dengan kondisi staf dan kasi-kasi yang sudah lengkap, kelurahan berharap bisa membantu untuk menjalankan semua kegiatan. (viq)

SUARA MATARAM

Sengketa Lahan SDN 21 Ampenan Belum Berakhir Mataram (Suara NTB) Kasus sengketa lahan yang ditempati SDN 21 Ampenan di Lingkungan Pondok Perasi Ampenan belum berakhir. Pihak penggugat dari perorangan menempuh jalur hukum dalam kasus sengketa lahan tersebut. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram, Hubaidi menjelaskan, SDN 21 Ampenan di lingkungan Pondok Perasi yang disengketakan pihak perorangan belum berakhir. Dari hasil rekonstruksi atas perintah hakim pada sidang Kamis (24/10), masih belum jelas kedudukan hak tanah di SDN 21 Ampenan itu. “Itu kan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus sengketa ini, apakah Pemkot Mataram yang benar atau pihak penggugat dari perorangan yang berinisial KA,” jelas Hubaidi kepada Suara NTB, Sabtu (26/10). SDN 21 Ampenan ini jelas Hubaidi, merupakan aset Pemkot Mataram dari serah terima aset dari Pemda Lombok Barat. “Kasus ini sebenarnya

digugat tahun lalu.Harapan kita, tetap mengamankan aset Pemkot, karena aset itu sebagai sarana mencerdaskan anak bangsa, Pemkot tentunya aset ini bisa digunakan anak bangsa khususnya di Pondok Perasi tetap sekolah di SDN 21 ini,” katanya. Tanah di SDN 21 Ampenan ini lanjut Hubaidi, sejak tahun 1994 dikuasai oleh Pemkot Mataram. Maka sah menjadi milik Pemkot melalui sertifikat hak pakai. “Pemkot akan mencari keadilan, wajar. Nanti di sana akan diadu kebenaran secara yuridisnya. Yang jelas sementara ini kan tanah itu dibutuhkan untuk pendidikan di Kota Mataram,” paparnya. Senada dengan Hubaidi, Kasubbag Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kota Mataram,I Ketut Surya

Bawana menyampaikan, untuk SDN 21 Ampenan ini, Pemkot Mataram bersama BPN (Badan Pertanahan Nasional) melakukan rekonstruksi/ pengukuran ulang sesuai permintaan hakim pada saat persidangan Minggu lalu. Kata Surya, pada saat persidangan pihak Pemkot dan pihak Pemda Lobar mengajukan saksi sebanyak 4 orang. Berdasarkan keterangan saksi kemudian oleh majelis hakim meminta pihak tergugat untuk mengajukan permohonan rekonstruksi ke BPN. “Kemudian nanti dilanjutkan kembali pengukurannya. Rencana hasil rekonstruksi tersebut akan kita serahkan pada 30 Oktober 2019 sesuai perintah hakim. Setelah pemeriksaan saksi selesai, agenda para pihak

(Suara NTB/dok)

SEKRETARIS Komisi III DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto mendukung rencana Pemkot Mataram untuk memiliki TPA sendiri, sehingga tidak terlalu bergantung terhadap TPA Kebon Kongok. Namun demikian, pemilihan lokasi harus dikaji betul. Jangan sampai, solusi itu justru menimbulkan masalah baru. ‘’Karena waktu kebakaran di Kebon Kongok itu penaganannya agak lambat,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, Sabtu (26/10). Komisi III pada Jumat (25/10) juga berkunjung ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sementara di Kebon Talo, Ampenan Utara. Komisi yang membidangi masalah kebersihan ini ingin memastikan bahwa TPA Kebon Talo tidak menimbulkan PR (Pekerjaan Rumah) lagi. ‘’Karena kan tempatnya itu sebetulnya tidak cocok untuk buang sampah. Tapi karena darurat, akhirnya itu digunakan,’’ ujarnya. Berdasarkan pemantauan komisi III, Irawan mengaku, penangan sampah di TPA sementara Kebon Talo, dinilai cukup bagus. Sejauh ini, yang masih membuang sampah di Kebon Talo ada dua kecamatan. Yakni kecamatan Cakranegara dan Kecamatan Sandubaya. ‘’Karena di TPS Sandubaya itu masih belum diangkut sampahnya karena menumpuk sebelumnya,’’ demikian anggota dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini. Dinas Lingkungan Hidup, lanjut Irawan memberikan jaminan bahwa dalam dua sampai tiga hari ke depan, penanganan sampah akan normal di TPA Kebon Kongok. Politisi PKS ini mengaku, Pemkot Mataram tidak bisa intervensi terlalu jauh terhadap TPA Kebon Kongok. Mengingat TPA regional itu di bawah pengelolaan Pemprov NTB. Seperti ketika terjadi kebakaran di sana. Komisi III menekankan kepada DLH supaya ada langkah antisipasi ketika terjadi kejadian tidak terduga. Pada prinsipnya Komisi III, kata Irawan setuju dengan gagasan Pemkot Mataram untuk memiliki TPA sendiri. ‘’Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, di mana di Kota Mataram ini lokasi yang tepat,’’ tanyanya. Sehingga, ka lau terjadi sesuatu di TPA, bisa ditangani sendiri oleh Pemkot Mataram tanpa bergantung kepada pihak lain. Gagasan ini, harus dibicarakan dengan banyak pihak. Apalagi TPA Kebon Kongok akan over kapasitas dua tahun lagi. ‘’Makanya seharusnya sudah ada langkah antisipasi,’’ cetusnya. Namun persoalannya, kata Irawan, perhatian Pemkot Mataram saat ini teralihkan pada rencana pembangunan kantor Walikota Mataram. Irawan Aprianto (fit)

(Suara NTB/ist)

UKUR TANAH - Pejabat Pemkot bersama BPN meninjau dan mengukur lahan di SDN 21 Ampenan, Jumat (25/10). Lahan SDN 21 Mataram ini digugat pihak perorangan berinisial KA, sedang pemkot memegang serifikat hak pakai. menyerahkan kesimpulan. Setelah itu baru akan diputus,” jelas Surya yang dihubungi Suara NTB, Minggu (27/10). Lanjut Surya, intinya pihak Pemkot Mataram memiliki alas hak yang jelas atas tanah seluas 43 are tersebut. Di mana, perolehannya berdasarkan berita serah terima aset antara pihak Pemda Lobar dengan Pemkot Mataram melalui

sertifikat hak pakai sudah atas nama Pemkot Mataram. “Intinya pihak Pemkot patuh pada proses hukum yang berlaku. Apapun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pemkot akan taat pada hokum. Saat ini ini Pemkot menguasai lahan objek sengketa dengan dasar alas hak yang jelas,” demikian tutup Surya. (viq)

Pemkot Bayar PJU Rp2,8 Miliar Sebulan

(Suara NTB/viq)

Kaji Lokasi TPA

Halaman 2

BERSEPEDA - Dua pengendara sepeda melintas di ruas jalan depan Kantor Walikota Mataram, Minggu (27/10). Pemkot Mataram akan menyiapkan jalur khusus sepeda di Jalan Udayana Mataram pada tahun 2020, demi keselamatan pesepeda dan ketertiban lalu lintas.

Pembentukan Satgas Baru Dinilai Urgen Mataram (Suara NTB) Rencana Pemerintah Kota Mataram membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang diproyeksikan untuk pengawasan dan penataan trotoar di Mataram dinilai urgen. Semua trotoar di Mataram harus ditata dan diawasi sebagai aksesoris kota Mataram. Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengungkapkan, hampir semua trotoar di Mataram luput dari perhatian semua pihak. “Nanti satgas baru ini kita tugaskan khusus menangani trotoar, karena memang selama ini agak luput dari pengawasan dan penataannya. Saya juga lihat, masalah trotoar ini, di samping berfungsi sebagai pendistrian, juga sekaligus sebagai aksesoris kota,” jelas Mohan, kepada Suara NTB, Sabtu (26/10). Mohan mengakui selama ini trotoar di Kota Mataram be-

lum terawat dengan baik. Trotoar tetap harus terawat dan rapi. Trotoar di Mataram harus bisa dikembalikan sebagaimana mestinya. “Misalnya trotoar tidak boleh menjadi tempat berjualan PKL (pedagang kaki lima), tidak boleh juga ada hal-hal bisa mengganggu fungsinya,” paparnya. Mohan menilai tugas dari Satpol PP dan Satgas baru ini berbeda. Satpol PP memang diproyeksikan untuk penindakan pelanggaran Perda dan penataan PKL di badan trotoar. Lanjut Mohan, untuk pemeliharaannya (trotoar) tetap berada di Dinas PUPR. “Urgensinya memang (Satgas baru ini) saya minta untuk mengawasi trotoar karena trotoar banyak yang rusak dan tidak segera ditangani,” paparnya. “Kemudian juga ada bekasbekas potongan reklame yang tidak ditutup, kalau orang jalan

kan terganggu, kayak gitu lah fungsinya nanti satgas ini (untuk menata). Dan juga ada gulmagulma yang bikin kotor. Nah nanti satgas ini saya minta untuk menangani itu,” cetus Mohan. Dikatakan, Satpol PP juga harus memberikan rekomendasi-rekomendasi terhadap penataan trotoar danmemberikan masukan kepada Satgas baru ini. “Satgas ini nanti akan berkoordinasi dengan PU Pertamanan juga dengan instansi terkait juga,” katanya. Selain Satgas baru untuk penataan trotoar ini, kata Mohan, ia berharap, Pemkot Mataram akan membentuk satgas baru lainnya. “Mungkin ada satgas untuk zero waste? Iya nanti saya lihat, saya akan tinjau kepentingan dan urgensinya,” papar Mohan. Untuk satgas penataan trotoar ini, diperkirakan berjumlah 10 hingga 12 orang. (viq)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram perlu mengubah jaringan dari kontrak daya ke meterisasi. Pasalnya, pemkot harus membayar tagihan penerangan jalan umum (PJU) ke PLN mencapai Rp2,8 miliar sebulan. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Mataram, H. M. Kemal Islam menyampaikan, tagihan PJU yang dibayarkan setiap bulannya stagnan di angka Rp2,8 miliar. Hal ini dipicu akibat belum terealisasinya upaya pemerintah mengubah jaringan dari kontrak daya ke meterisasi. Jika langkah ini diubah dipastikan ada perubahan pembayaran. Sebagai perbandingan pembayaran dengan sistem kontrak daya pada 40 persen PJU di Mataram mencapai Rp2,2 miliar. Sedangkan, 60 PJU yang menggunakan meterisasi hanya Rp600 juta per bulan. “Untuk 100 watt lampu PJU dengan meterisasi kita cuma bayar Rp75 ribu. Kontrak daya Rp260 ribu per bulan. Perbedaannya sangat tinggi sekali,” kata Kemal dikonfirmasi pekan kemarin. Kemal mensyukuri pajak penerangan jalan (PPJ) diperoleh pemerintah dari setoran masyarakat mencapai Rp43 miliar. Dengan rata – rata Rp3,3 miliar – Rp3,4 miliar per bulan. Artinya, ada sur-

plus sekitar Rp600 juta yang masuk ke kas daerah. Untuk mengurangi tagihan PJU ini, pihaknya telah mengupayakan mengubah kontrak daya menuju meterisasi. Tiga tahun terakhir ini mulai 2017 hingga 2019, sudah tidak lagi dialokasikan di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Kendalanya bukan pada kesiapan Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun material, melainkan kemauan pemerintah untuk merealisasikan hal itu. “Hanya kemauan dari pemerintah mau untuk melaksanakan meterisasi atau tidak. Terakhir kita anggaran tahun 2016 lalu,” terangnya. Sejauh ini, material untuk pemasangan meterisasi tidak ada kendala dari PLN. Ibaratnya perusahaan listrik plat merah itu berjualan dan mereka siap menyediakan tergantung dari ketersediaan anggaran dimiliki oleh pemerintah. Pemasangan meterisasi biasanya dikerjakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh PLN. PLN nantinya hanya menyediakan jaringan saja. “Ibaratnya mereka jadi pedagang. Kalau tersedia anggaran mereka siap pasangkan kapan saja,” ucapnya. Langkah tepat untuk mengurangi tagihan PJU dengan mengubah dari kontrak daya ke meterisasi. Dengan cara itu, pendapatan asli daerah dari PJU akan meningkat. (cem)

(Suara NTB/cem)

PJU – Penerangan Jalan Umum (PJU) di salah satu ruas jalan di dalam Kota Mataram. Program meterisasi PJU diharapkan mampu menekan pembayaran PJU pemkot ke PLN.

Rekrutmen P3K akan Dibuka Awal 2020 Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat telah mentransfer gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) ke kas daerah. Alokasi anggaran dikirim melebihi dari proyeksi anggaran dibutuhkan. Kemungkinan rekrutmen P3K dibuka awal tahun 2020 atau menunggu rekrutmen calon pegawai negeri sipil berakhir. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati dikonfirmasi pekan kemarin mengatakan, dana alokasi umum (DAU) tambahan yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke kas Pemkot Mataram sekitar Rp9,3 miliar. Angggaran ini dikhususkan untuk membayar gaji P3K yang telah lulus awal tahun 2019. Jika dihitung – hitung kebutuhan anggaran untuk menggaji 60 P3K beserta tunjangannya diprediksi menghabiskan anggaran Rp3,6 miliar. Artinya, ada selisih anggaran Rp6 miliar lebih di kas

daerah. Kelebihan anggaran itu dinilai sebagai signal bahwa pemerintah pusat akan merekrut kembali P3K. “Per 1 Januari baru dimulai P3K karena anggarannya sudah masuk. Arttinya, ada rekrutmen kembali,” tegasnya. Kepastian jadwal perekrutan P3K belum diketahui pasti. Kemungkinan kata Nelly, menunggu rekrutmen CPNS berakhir. Pemerintah pusat dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi akan mengeluarkan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis untuk tahapan rekrutmen P3K. Dari hasil seleksi tahap pertama sekitar 60 peserta dari kategori dua (K2) mengikuti seleksi. Pemkot Mataram memperjuangkan agar semua peserta diakomodir oleh pemerintah pusat. Sementara, formasi CPNS yang diterima dari pemerintah pusat 275 dari 300 formasi yang diusulkan. Formasi ini

terdiri dari 177 tenaga pendidikan, 76 tenaga kesehatan dan 22 tenaga teknis. Selanjutnya, formasi yang diperoleh akan dibahas kembali dengan satuan kerja perangkat daerah, karena ada beberapa kualifikasi yang tidak pas sesuai usulan sehingga perlu dikoreksi kembali. “Kita mau rapat koordinasi lagi dan rapat dengan Menpan RB,” kata Nelly. Tahapan rekrutmen CPNS masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara. Pihaknya akan mengoreksi sesuai usulan yang pernah diberikan. Setelah itu, baru diumumkan ke publik. Untuk pelaksanaan tes, sambung Nelly, rencananya dilaksanakan di tahun 2020 mendatang. Anggaran pelaksanaan tidak lagi dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), melainkan dibebankan ke anggaran daerah (APBD). Sementara,

tahapan penerimaan administrasi pendaftaran dimulai tanggal 25 Oktober. Nelly mengatakan, hasil rapat dengan Pemerintah Provinsi NTB, masing – masing kabupaten/kota melaporkan lokasi atau titik seleksi kompetensi dasar (SKD). Pemkot Mataram rencananya menggunakan SMKN 3 Mataram sebagai lokasi tes. Dari segi ketersediaan peralatan memenuhi space dibutuhkan. Komputer dimiliki berjumlah 110 unit. Jika diasumsikan pelamar

7 ribu orang seperti tahun lalu, kemungkinan bisa dengan tiga sesi dan pelaksanaan seleksinya selama 15 hari. Penunjukan tempat masih dikoordinasikan apakah penggunaannya diperbolehkan dengan cara sewa kelola atau tidak. “Ini yang akan kita komunikasikan dengan Balap,” ucapnya. Jadwal SKD diusahakan tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar siswa. Kemungkinan tes dimulai di bulan Februari di masa siswa libur semester. (cem)

Senin, 28 Oktober 2019

SUARA NTB

Halaman 3

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

Tandatangani Kerjasama dengan Kota Pengzhou

Mataram Siap Menjadi ’’Sister City’’ dan Perkuat Produk Lokal Mataram (Suara NTB) Tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Pepatah ini sangat tepat. China atau Tiongkok memiliki potensi cukup besar untuk ditiru oleh negara lain. Terbukti produk China telah menguasai sebagian besar pasar di dunia. Kemajuan yang dimiliki oleh China khususnya Kota Pengzhu menjadi daya tarik tersendiri bagi daerah lain di Indonesia, tak terkecuali Kota Mataram. Baru – baru ini, Pemkot Mataram menandatangani Letter of Intens atau perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kota Pengzhu. Kerjasama difokuskan pada enam bidang, yakni pendidikan, teknologi informasi, pemukiman dan penanggulangan bencana, pariwisata dan pengelolaan produk lokal. Dari kerjasama ini diharapkan Kota Mataram siap menjadi sister city dan memperkuat produk lokal dan dapat diekspor ke China. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, I Nyoman Suandiasa mengungkapkan kekagumannya terhadap penerimaan tamu yang dilakukan Pemerintah Kota Pengzhu. Rombongan yang dipimpin Walikota Mataram, H.Ahyar Abduh diperlakukan sebagai tamu negara. Terbukti dengan agenda yang telah disiapkan. Penandatanganan kerjasama bahkan dihadiri oleh tamu dari 12 negara di atas panggung yang cukup megah. “Bahasa yang paling pertama saya sampaikan adalah sangat luar biasa sambutan di sana,” kata Nyoman ditemui di ruang kerjanya pekan kemarin. Dari awal sampai akhir kunjungan selama empat hari yang harus dikonkritkan adalah diberikan dua lokal atau space. Di mana 11 negara telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Pengzhu dan Kota Mataram adalah negara yang ke 12 yang menjalin kerjasama. Space ini semacam dibuatkan oleh Pemerintah Kota Pengzhu untuk melaksanakan sister city. Se-

lain itu, Pemkot Mataram juga disiapkan satu tempat untuk menghadirkan produk lokal, kerajinan dan lain sebagainya. Kota Pengzhu memang dikenal dengan produk lokalnya. “Ada juga museum sister city dan kita disiapkan tempat untuk display produk lokal dan kerajinan khas,” terangnya. Dari kunjungan tersebut Pemkot Mataram menandantangani kerjasama di enam sektor. Yakni, yakni, pendidikan, teknologi informasi, pemukiman dan penanggulangan bencana, pariwisata dan pengelolaan produk lokal. Khusus di sektor pariwisata sedang dipersiapkan untuk mengundang Pemerintah Kota Pengzhu datang ke Kota Mataram sebagai kunjungan balasan. Pemerintah Kota Pengzhu akan membawa investor dan mitra lainnya. Mereka kata Nyoman, meminta disiapkan tempat untuk bisa dilakukan branding terhadap potensi yang dimiliki di Kota Pengzhu. Bahkan, mereka berencana akan membuat restoran di Kota Mataram serta ruang pameran produk lokal. Dari sisi pendidikan ke depan akan ada pertukaran pelajar antara Pemkot Mataram dengan Pemerintah Pengzhu. “Kita dengan Australia sudah. Tinggal dengan China,”sebutnya. Mantan Kepala Bagian Ortal mengatakan, harus diakui bahwa Kota Mataram sedikit tertinggal dari Kota Pengzhu yang merupakan bagian dari ibukota Provinsi Cenzuan. Dengan penduduk 80 juta jiwa memiliki kemampuan fisikal cukup besar. Jika di Indonesia daerah termasuk otonom dan mereka sentralis. Setiap kota ada menteri luar negeri. Program yang dimiliki untuk membangun jejaring dengan pihak luar Pemerintah Kota Pengzhu kata Nyoman, menganggap Kota Mataram memiliki potensi. Pihaknya segera mengeksekusi program telah ditandatangani. (cem/*)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 28 Oktober 2019

Halaman 4

Biaya Budidaya Rumput Laut Mahal

(Suara NTB/ist)

Khawatir Eksodus Tenaga Kerja EKSODUS tenaga kerja di wilayah tiga Gili dikhawatirkan akan terjadi saat beroperasinya Sirkuit Moto GP Mandalika. Kekhawatiran beralasan, sebab tenaga kerja yang mengisi pasar pariwisata tiga Gili banyak berasal dari Lombok Tengah. “Terhadap Moto GP Mandalika, mau tidak mau KLU juga harus bersiap mengisi kekosongan. Berbondong-bondong tenaga kerja 40 persen dari Loteng, ini kami khawatirkan akan kembali ke kampung halamannya,” ungkap General Manager Wilson’s Retreat, Lalu Kusnawan, Sabtu (26/10). Selain aspek eksodus tenaga kerja, wisatawan yang membanjiri Moto GP secara otomatis akan mencari alternatif destinasi wisata selain Mandalika Resort. Tiga Gili dan objek wisata lain di Lombok Utara, dinilai menjadi destinasi alternatif yang dipilih karena sudah dikenal luas. Mengimbangi hal itu, Kusnawan berpandangan bahwa pemda, baik provinsi dan kabupaten sedianya memikirkan keberlangsungan objek wisata tiga gili. Fasilitas-fasilitas umum disiapkan, keunikan budayanya lebih intens ditampilkan ke permukaan. “Usul saya, kalau bisa, agar mulai dibangun sekolah pariwisata yang qualified. (Pembangunannya) Ya di Gili, entah Trawangan, Meno dan Air,” sarannya. Mengapa harus di tiga pulau? Menurut Kusnawan, Gili Representatif karena dekat dengan lokasi praktik siswa. Tenaga guru yang punya kompetensi juga tidak terbatas, karena berasal dari para General Manager bahkan tenaga spesialis yang selama ini sudah bekerja di Gili. Kusnawan juga mempunyai pengalaman tatkala disodorkan tenaga siswa PKL SMK Pariwisata. Para siswa tersebut, kerap tidak didampingi oleh institusinya saat mengajukan lamaran. Alih-alih diterima, para manajer hotel tidak berani mengambil risiko, karena tidak ada pihak sekolah yang menjamin (tempat tinggal) para siswa selama praktikum. Melalui lembaga yang ia usulkan tersebut, diharapkan ke depannya, pemerintah lebih bersinergi baik antar Pemda maupun antara Pemda dengan pengusaha dalam mengembangkan sumber daya manusia yang menunjang sektor pariwisata. “Kita harus sikapi positif wacana pembukaan sirkuit Moto GP Mandalika. Paling tidak KLU bersiap diri, Jangan sampai tidak ada aktivitas, atau tidak ada fasilitas, yang bisa memberi kesan positif kepada pengunjung dunia,” tandasnya. (ari) Lalu Kusnawan

Warga di Lotim Beralih Cari ”Sangok” Selong (Suara NTB) Sejumlah nelayan yang sebelumnya sebagai pembudidaya rumput laut di Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Lombok Timur (Lotim) kini sudah banyak yang beralih. Terhitung sudah tiga tahun terakhir ini, rumput laut ini sudah tidak lagi terlihat di pesisir Ekas. Sahrum salah satu nelayan pembudidaya rumput laut Desa Ekas Buana saat ditemui menuturkan budidaya rumput laut ini butuh biaya besar. Sementara hasilnya tidak memadai. Hal ini berdampak pada masyarakat yang sebelumnya menanam rumput laut, beralih mencari hasil laut berupa sangok. “Dulu di sini sangat banyak,” tuturnya. Saat ini diakui masih ada satu dua orang yang masih mencoba bertahan untuk melakukan budidaya. Banyaknya nelayan yang beralih ini karena memang sudah kurang menggiurkan bagi petani. Informasinya, saat ini harga rumput laut Rp25 ribu per kilogram. Harga tersebut cukup menarik bagi nelayan. Akan tetapi, mengingat besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk persiapan tempat budidaya membuat para nelayan ini me-

milih mencari sangok di selasela menangkap ikan. Menurut Sahrum, biaya yang harus dikeluarkan antara lain untuk pembelian tali dan bambu. Bambu sebutnya saat ini harganya sangat mahal. Satu batang bambu Rp 40-50 ribu. Pembuatan media tumbuh rumput laut sejenis alga hijau ini pun harus tetap bersih dan biaya perawatan ekstra. Tampak, para pembudidaya rumput laut di Ekas Buana ini sudah tak mau repot lagi urusan budidaya rumput laut, sehingga sebagian besar mencari yang lebih mudah dan langsung bisa dijual. Seperti pemburuan sangok yang setiap hari bisa diperoleh nelayan di sela-sela memburu ikan. Sangok tersebut tumbuh liar di dasar laut. Tidak perlu ditanam dan nelayan tinggal mengambilnya menggunakan perahu.

Sangok yang juga masuk kategori tumbuhan laut ini diperlukan proses pengeringan dulu sebelum dijual. Lantai jemur yang tahuntahun sebelumnya digunakan untuk menjemur rumput laut kini dijadikan lantai jemur sangok. Harga Sangok diakui tidak semahal rumput laut. Sangok kering dijual harga Rp 2 ribu per kilogram. Meski harganya rendah, namun sangok cukup diminati nelayan sebagai sampingan. Terpisah, Amaq Toni, pengepul sangok di Desa Ekas Buana mengatakan, berapapun jumlah yang diperoleh nelayan semua dipastikan laku terjual. “Biar 100 ton di sini siap dibayar oleh pembeli,” ucapnya. Dalam sepekan, pengepul sangok di Desa Ekas Buana ini mengirim 2 sampai tiga ton dan dikirim ke Gerung Lombok Barat. Sangok dulunya tidak terlalu digubris para nelayan. Hal ini

Selong (Suara NTB) Sebagai satu-satunya daerah yang berada pada zona merah stunting di NTB, Lombok Timur (Lotim) butuh upaya penanganan serius. Intervensi penanganan secara nyata yang harus dilakukan Lotim adalah secara konvergensi dan terintergasi. Demikian pandangan ahli penanganan stunting Lotim, Dr. Pathurrahman. Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim yang mengambil disertasi doktornya dalam penanganan stunting ini menyebut ada dua intervensi yang sudah mulai dilakukan Lotim. Pertama intervensi spesifik yang dalam hal ini dilakukan oleh jajaran Dinas Kesehatan (Dikes), yakni kepada tujuannya untuk meningkatkan asupan gizi kepada ibu hamil dan anak di bawah dua tahun. Kedua, intervensi sensitif yakni dilakukan untuk mengurangi kejadian sakit kepada ibu hamil dan anak bawah dua tahun. Kedua intervensi inilah yang harus dilakukan secara terintegrasi. “Harus menyatu keduanya ini, tidak cukup sebelah-sebelah dilakukan,” ucapnya. Lotim sebenarnya sudah bagus mulai penanganannya dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Desa-desa juga diketahui sudah mulai bergerak menggunakan anggaran desanya untuk bisa lepas dari stunting. Dimunculkannya Lotim sebagai zona merah stunting dinilai sebagai pemicu untuk Lotim bisa lebih aktif. Data yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi tersebut adalah data hasil riset kesehatan dasar (riskesda). Lotim terbanyak dan masuk zona merah ini dianggap wajar saja, karena memiliki jumlah penduduk terbesar. “Angkanya memang cukup tinggi,” akuinya. Stunting katanya tidak sama dengan gizi buruk, begitu diobati langsung bisa tuntas. Stunting itu terjadi karena kekurangan gizi secara kronis. Untuk bisa lepas dan tuntas dari persoalan stunting, kata Pathurrahman dibutuhkan waktu cukup lama. Butuh lima sampai sepuluh tahun baru kelihatan hasilnya. “Bahkan bisa sampai 15 tahun,” imbuhnya. Penurunan 1 persen itu saja sangat berat. “Kuncinya harus bisa dilakukan bersama-sama dengan seluruh organisasi perangkat daerah dan juga sampai di desa-desa,” paparnya. Sudah banyak desa melakukan launching gerakan dan dinilai cukup bagus sebagai informasi awal kepada masyarakat desa untuk turut serta dalam mencegah dan menangani stunting. 27 Persen Paling Realistis Sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan Lotim, dr. Habsi Santoso menyebut data stunting yang paling realistis di Kabupaten Lotim adalah 27 persen. Data 43,55 persen sesuai hasil Riskesda yang dipublikasikan Dinas Kesehatan Provinsi masih diragukan dan dibuktikan dengan melakukan kroscek langsung di lapangan. Disebut Hasbi, terdapat 126 ribu baduta di Lotim. Dari angka ini sudah 60 ribu dilakukan pengukuran tinggi badan dan mengecek kondisi gizinya. Dari jumlah tersebut ditemukan jumlah anak yang mengalami stunting hanya 26-27 persen. “Memang persoalan data ini harus diperbaiki,” ucapnya. Pencegahan stunting diakui tidak bisa dilakukan secara langsung secara medis. Anak bawah dua tahun yang sudah tumbuh cebol tidak bisa ditinggikan badannya dalam waktu singkat. Memang ada cara singkat dengan operasi penambahan tulang seperti dilakukan di Amerika, akan tetapi cara ini dinilai terlalu berat. Cara spesifik yang coba dilakukan Dikes selain penanganan terhadap 1000 hari pertama kehidupan (HPK) yakni sejak hamil sampai anak dua tahun, coba dilakukan juga pemberian vitamin kepada para calon ibu. Yakni kepada para remaja-remaja putri calon ibu. Para calon bu ini diberikan zat besi agar nantinya saat menjadi calon ibu dan melahirkan sudah sangat siap dan tidak melahirkan anak stunting. (rus)

(Suara NTB/rus)

STUNTING - Anak-anak yang terpapar stunting di wilayah Kecamatan Selong, hadir dalam kegiatan program penanganan stunting beberapa waktu lalu di Kelurahan Kelayu Jorong.

karena nelayan banyak memilih rumput laut karena kala itu yang dinilai jauh lebih ekonomis. Ada juga jenis sargasum atau boyot yang juga dicari oleh nelayan. Namun banyak memilih sangok karena dinilai lebih mudah dan pasarnya menjanjikan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lotim, H. Hariyadi Surenggana mengatakan pada musim panas seperti yang berlangsung beberapa bulan tera-

khir ini budidaya rumput laut kurang bagus. Tingginya suhu lingkungan di perairan menjadi penyebab rumput laut tumbuh kurang baik. Adapun aktivitas budidaya rumput laut ini kini sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. “Rumput laut ini kan hasil laut, kini sudah tidak lagi menjadi kewenangan kita,” demikian. (rus)

Pipa Rusak, Warga Sajang Butuh Distribusi Air Bersih Tiap Hari

Daerah Zona Merah Stunting

Lotim Lakukan Intervensi Terintegrasi

(Suara NTB/rus)

SANGOK - Nelayan Desa Ekas Buana memperlihatkan sangok sebagai salah satu pengganti rumput laut.

(Suara NTB/ist)

CIUM TANGAN - Ketua Pimpinan Pusat Muslimat NW Hj. Sitti Rohmi Djalilah mencium tangan ibunda tercinta Hj. Sitti Rauhun Zainuddin Abdul Madjid pada Muktamar ke-XI Muslimat NW di Pancor, Sabtu (26/10).

Hj. Sitti Rohmi Djalilah Kembali Pimpin Muslimat NW Selong (Suara NTB) Dr. Ir Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, kembali terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Wathan (NW) untuk periode 2019-2024. Terpilihnya Hj. Sitti Rohmi Djalilah dilakukan secara aklamasi dalam Muktamar ke-XI Muslimat NW yang dipusatkan di Panggung Putih Yayasan Pendidikan Hamzanwadi (YPH) Pondok Pesantren Darunnahdlatain (PPD) NW Pancor, Sabtu (26/10). Seluruh pimpinan wilayah dan daerah Muslimat NW yang hadir dalam muktamar sepakat untuk memilih kembali cucu pertama pendiri NWDI, NBDI, dan NW, TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur NTB. Selain para pimpinan wilayah dan daerah, muktamar juga dihadiri para tuan guru dan pimpinan seluruh organisasi dari badan otonom NW. Dalam kesempatan Muktamar ke-XI, Hj. Sitti Rohmi memaparkan pandangannya mengenai arah perjuangan Muslimat NW lima tahun ke depan. Menurut Wakil Gubernur NTB ini, Muslimat NW akan menjadi bagian utama dalam membantu mensukseskan berbagai program pemerintah khususnya dalam mewujudkan NTB Gemilang. “Di NTB saat ini ada program revitalisasi posyandu dan zero waste. Dua program yang menjadi bagian dari program prioritas NTB Gemilang. Muslimat NW harus bisa sebagai salah satu badan otonom Nahdlatul Wathan harus dapat menjadi

bagian dalam mensukseskan program tersebut. Selain juga program-program NTB Gemilang lainnya,” harapnya. Sementara itu, Gubernur NTB yang diwakili Penjabat Sekda NTB Dr. Ir. Iswandi, MSi, menyampaikan gagasan program revitalisasi posyandu dari Wakil Gubernur NTB merupakan suatu yang brilian. Pasalnya, posyandu merupakan wadah yang efektif dalam menyelesaikan masalahmasalah yang terjadi di tengah masyarakat. “Program revitalisasi posyandu yang menjadi salah satu program prioritas NTB Gemilang merupakan yang langsung menyentuh kepada masyarakat di lapisan paling bawah. Hal ini akan memberikan dampak besar baik terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan juga dapat menurunkan angka kemiskinan,” jelasnya. Muslimat NW, lanjutnya, sejauh ini telah banyak membantu Pemerintah Provinsi NTB dalam mensukseskan berbagai program yang digalakkan. “Muslimat NW ke depan harus terus meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan di NTB,” ucapnya. Muktamar XI Muslimat NW yang berlangsung dari 25-26 Oktober 2019 mengangkat tema “Muslimat NW Siap Mewujudkan NTB Gemilang Menuju Indonesia Maju”. Pimpinan sidang dalam muktamar ini adalah Dr. Hartini Haritani dan Ketua Panitia Penyelenggara adalah Hj. Baiq Rohmayani. (yon)

Mahasiswa IUTM Malaka Malaysia Salurkan Donasi di KLU Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 27 mahasiswa IUTM Malaka, Malaysia, berkunjung ke Pondok Pesantren (Ponpes) Al Jariyah, Dusun San Baro, Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Sabtu (26/10). Mereka melakukan kunjungan silaturahmi kepada ponpes korban gempa di Kabupaten Lombok Utara (KLU), sebagai wujud mempererat tali persaudaraan serumpun antar mahasiswa Malaysia - Indonesia. Kunjungan yang dilakukan Mahasiswa UITM Malaysia, bertajuk Jelajah Nusa Tenggara, Simposium Antar Bangsa, Pelancongan Serumpun Malaysia - Indonesia 2019. Di NTB, salah satu sekolah yang dikunjungi adalah Ponpes Al Jariyah. Pada kesempatan itu, mahasiswa IUTM Malaka menyerahkan donasi kepada para santri ponpes, donasi kepada panitia pembangunan masjid, donasi kepada TPQ Ittihadul Ummah, serta workshop tentang pendampingan dan promosi pariwisata berbasis kearifan lokal. Kegiatan ini sendiri disambut baik oleh pengasuh Ponpes, H. Rusdi, LC, Kadus serta masyarakat setempat. “Pelancongan memang salah satu cara untuk menjalin silaturahim, dan hari ini telah diberikan contoh oleh tamu kita dari Malaysia,” ujar Rusdi. Ketua Remaja Masjid Ittihaadul Ummah San Baro, Abdul Gafur, menyebut kegiatan pel-

(Suara NTB/ari)

KUNJUNG - Mahasiswa IUTM Malaka, Malaysia, berkunjung ke Ponpes Al Jariyah, Dusun San Baro, Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Sabtu (26/10). ancongan mahasiswa UITM sangat baik untuk memberikan refleksi kepada masyarakat khususnya kaum muda. Bagi remaja masjid, kegiatan sosial terebut bisa menjadi dorongan untuk lebih semangat di dunia pendidikan dan memanfaatkan peluang kerja melalui pendekatan pariwisata. Kegiatan ini sendiri, terlaksana berkat kerjasama yang dijalin antara remaja masjid dengan pihak Kampus UITM Malaka, Malaysia yang difokuskan di Ponpes Al-jariyah dan Masjid Ittihadul Ummah. “Kami membuat acara di ponpes dengan alasan memupuk semangat pendidikan santri dan pemuda Lombok Utara. Bahkan ada 7 peserta dari Mataram sebagai bentuk regenerasi dari alumni pondok pesantren yang

telah membuktikan semangat juang di pendidikan melalui torehan deretan prestasi,” ujarnya. Pada kesempatan itu, rombongan yang terdiri dari 10 dosen dan 17 mahasiswa itu, menyerap pengalaman masyarakat setempat dalam melestarikan pariwisata berbasis kearifan lokal. Dosen UITM Malaysia, Encik Ahmad, mengaku bersyukur bisa menjalin tali persaudaraan sesama bangsa serumpun dengan membantu lembaga pendidikan di Indonesia. “Kami merasakan apa yang dialami masyarakat Lombok setelah ditimpa musibah gempa tahun 2018. Oleh karena itulah, kami datang memberi bantuan untuk ponpes setempat. Terima kasih telah disambut hangat oleh ponpes dan masyarakat,” tuturnya. (ari)

Selong (Suara NTB) Bencana gempa yang melanda wilayah Kecamatan Sembalun tahun lalu tidak hanya meluluhlantahkan rumah-rumah penduduk setempat. Melainkan, bencana alam tersebut juga merusak pipanisasi dan sumber-sumber mata air masyarakat. Akibatnya masyarakat di Desa Sajang Kecamatan sembalun mengalami krisis air bersih butuh pendistribusian air setiap hari. Kepada Suara NTB, Sabtu (26/10), Fatimah, salah satu masyarakat setempat menuturkan jika krisis air bersih dialami satu tahun terakhir ini. Ia bersama masyarakat lainnya hanya mengandalkan bantuan air bersih dari pemerintah dan swadaya dalam pemenuhan kebutuhannya sehari-hari. Sementara air yang biasa mengalir ke rumahrumah masyarakat mati total pascagempa. “Kita mengalami krisis air bersih sejak terjadinya gempa tahun lalu itu. Informasi karena aliran pipa dan sumber mata air yang ada di gunung rusak,” ungkapnya. Hal senada disampaikan, Munawir, krisis air air bersih ini menjadi persoalan yang harus dihadapi. Dia berharap kepada pemerintah untuk segera melakukan perbaikan supaya air kembali normal ke rumah-rumah penduduk. Sementara selama ini,

pemenuhan kebutuhan air bersih hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah, swadaya dan instansi terkait lainnya. Pantauan Suara NTB, di sepanjang jalan ketika memasuki Desa Sajang. Pandangan mata akan disuguhkan dengan banyak-banyak ember maupun bak penampung air. Kondisi ini tidak lain untuk menanti pendistribusian air bersih dari pemerintah. Air yang didapatkan inipun, hanya mampu bertahap dua sampai empat hari. Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada BPBD Lotim, Lalu Rusnan, menyampaikan khusus di wilayah Kecamatan Sembalun, krisis air bersih terjadi dikarenakan aliran perpipaan air bersih di wilayah tersebut terputus akibat gempa bumi yang terjadi pada tahun 2018 lalu. Sementara daerah Sembalun tidak dilayani oleh PDAM, karena wilayah yang terletak di bawah kaki Gunung Rinjani itu merupakan sumber mata air. Kendati demikian, bantuan perpipaan terus dilakukan. Proses perbaikan dan penyambutngan pipanisasi dari arah pegunungan ke pemukiman masyarakat masih proses penyambungan yang dipastikan dalam waktu dekat dapat tuntas, sehingga Kecamatan Sembalun tidak lagi masuk wilayah krisis air bersih. (yon)

(Suara NTB/yon)

ANGKUT - Sejumlah masyarakat di Desa Sajang mengangkut bak maupun ember penampung yang sudah berisi air bersih pendistribusian dari pemerintah, Sabtu (26/10).

Pembangunan RTG di Montong Gading Masih Tahap Verifikasi Selong (Suara NTB) Korban gempa di wilayah Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) hingga saat ini belum menerima pembangunan rumah tahan gempa (RTG). Pasalnya, korban gempa yang terletak di kawasan kaki Gunung Rinjani ini masih dilakukan verifikasi oleh pemerintah daerah. “Korban gempa di Kecamatan Montong Gading masih dilakukan verifikasi oleh tim dari usulan pemerintah desa. Tim verifikasi yang turun apakah rumah masyarakat masuk katagori rusak ringan (RR), rusak sedang (RS) ataupun rusak berat (RB),” terang Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Lalu Kurnia Darmawan, Minggu (27/10). Dikatakannya, verifikasi masih dilakukan lantaran masyarakat di Kecamatan Montong Gading merupakan dampak gempa terakhir. Sementara untuk gempa lama yang sebagian besar berdampak di Kecamatan Sambelia dan Sembalun rata-rata sudah bekerjasama dengan aplikator maupun pokmas untuk pembangunan hunian RTG mereka. ‘’Saat ini untuk RTG di Sambelia dan Sembalun sebagian

besar sudah terbangun. Saat inipun sudah tidak ada tahap pembangunan huntara,” ungkapnya. Camat Montong Gading, Suwardi, mengungkapkan dari pendataan awal, jumlah KK yang terdampak gempa sebanyak 7.059 KK baik rusak berat, sedang dan ringan dan saat ini masih dilakukan verifikasi oleh pemerintah daerah untuk mengetahui jumlah rumah yang mengalami rusak berat, sedang, dan ringan. Dari serapan informasi dari masyarakat, mantan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lotim menegaskan kebutuhan mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakatnya berupa pembangunan huntara. Pembangunan huntara mendesak dilakukan, mengingat masih adanya masyarakat yang tinggal di tenda. Terlebih wilayah korban gempa baik di Desa Pesanggrahan, Pringgajurang, Perian dan beberapa desa lainnya yang terdampak di wilayah Kecamatan Montong Gading ini suhu udaranya cukup dingin, karena berada di bawah kaki Gunung Rinjani. “Kebutuhan mendasar adalah huntara, itu sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ujarnya. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 28 Oktober 2019

Halaman 5

Bupati Ancam Pecat Pejabat Terkena OTT

(Suara NTB/ist)

LANTIK - H. Fathul Gani dilantik sebagai Ketua Kwarda NTB periode 2019-2014, Sabtu (26/10).

H. Fathul Gani Pimpin Kwarda Gerakan Pramuka NTB Giri Menang (Suara NTB) – Di masa Kepengurusan Kwarda Gerakan Pramuka NTB periode 2014-2019, Drs. H. Fathul Gani, M.Si., menjabat sebagai Waka Bina Muda dan kini resmi memegang jawaban baru sebagai Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka NTB masa bhakti 2019 -2024 melanjutkan tugas Ketua Kwarda NTB sebelumnya Dr. Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Phd. Jabatan ini diraih H. Fathul Gani setelah berhasil memperoleh 9 suara dari 11 suara yang diperebutkan pada pemilihan Ketua Kwarda NTB mengalahkan dua calon lainnya, yakni Drs. Gufranuddin,MA dan Yani Harto, SP di Ruang Rinjani Jayakarta Hotel Batulayar Lombok Barat, Sabtu (27/10). Sebagaimana visinya menciptakan Kwarda Pramuka NTB Bermakna Gemilang, H. Fathul Gani bertekad memajukan dan menjadikan Pramuka NTB sebagai garda terdepan dalam mensukseskan program pembangunan daerah dan mendukung sepenuhnya mensukseskan program zero waste sekaligus konsisten dalam menumbuh kembangkan karakter bangsa khususnya generasi muda yang berorientasi etos kerja dan prestasi sesuai harapan Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj Sitti Rohmi Djalillah ,M.Pd. “Insya Allah saya akan laksanakan tugas yang diberikan tentunya dengan harapan dukungan dari seluruh kwartir cabang yang ada di Nusa Tenggara Barat,” jelas Kepala Biro Umum Setda NTB ini. Selanjutnya para wakil ketua dan andalan Kwarda NTB langsung menyampaikan ucapan selamat termasuk Ketua Kwarda NTB periode 2014-2019 H.Rosiady H. Sayuti. Rosiady berharap dengan dilantiknya Ketua Kwarda yang baru akan membawa Gerakan Pramuka NTB menjadi lebih maju dalam mewujudkan pembangunan sesuai visi pembangunan daerah menuju NTB Gemilang. (ham)

Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) , H. Fauzan Khalid menyesalkan tindakan pungutan liar (pungli) yang dilakukan salah seorang oknum pejabat kecamatan, sehingga berujung Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Polres Lobar. Bupati pun mengancam memecat oknum pejabat tersebut, lantaran berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri bahwa oknum pejabat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi termasuk di dalamnya pungli dan terkena OTT bisa dipecat dari status ASN. Ditemui akhir pekan lalu, bupati menegaskan OTT yang menimpa salah seorang oknum pejabat harus menjadi pembelajaran bagi semua jajaran ASN. Siapapun ASN tidak boleh melakukan tindakan tersebut. “Sesuai dengan SKB tiga menteri, nanti kalau sudah ada kekuatan hukum tetap akan diberhentikan dengan tidak hormat (pecat), sesuai dengan SKB itu,” tegas bupati. Saat ini, lanjut bupati, Pemda telah mengambil tindakan tegas terhadap bersangkutan. Pemda, sudah memberhentikan sementara oknum ASN tersebut. Bahkan haknya beru-

pa gaji dan tunjangan yang diberikan tidak full. Menyoal rekomendasi pencairan ADD yang rawan praktik pungli, menurut dia semua celah rawan praktik pungli. Dalam hal ini, ujarnya, rekomendasi ini sesuai ketentuan, di satu sisi kalau pemda tidak memberlakukan maka dianggap longgar, kalau diberlakukan justru dianggap memperkekat dan mempersulit. Kalau tidak ada rekomendasi, justru nanti bermasalah karena ADD dan DD belum dipertanggungjawabkan. “Kan itu jadi masalah lagi, kan itu tujuannya (mencegah masalah), tapi kalau memang

orang ndak baik yang seperti ini (kena OTT),”tegas dia. Sementara Ketua AKAD Lobar M. Zaini menyayangkan pencairan ADD menjadi alat untuk pungli bagi oknum pejabat. “Dengan kejadian ini menjadi pembelajaran bagi teman-teman desa lain,” jelas dia. Zaini, menegaskan, rekomendasi tersebut bagian dari pembinaan secara berjenjang terhadap desa baik dari kecamatan hingga kabupaten dalam hal ini Dinas PMD. Melalui rekomendasi ini ada evaluasi pelaporan terhadap laporan sebelumnya yang harus dipenuhi desa, sehingga reko-

FPTI Loteng Jaring Atlet Usia Dini Praya (Suara NTB) Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Lombok Tengah (Loteng) kembali menggelar kejuaraan panjat tebing sejak Sabtu (26/10) hingga Minggu (27/10) setelah hampir enam tahum vakum berkegiatan. Kejuaraan tersebut diharapkan bisa menjadi sarana evaluasi sekaligus wahana menjaring atlet panjat tebing potensi di daerah ini. “Khususnya untuk atlet usia dini, kita masih sangat kekurangan,” ungkap Ketua FPTI Loteng, M. Samsul Qomar, kepada Suara NTB, Sabtu (26/10). Untuk itu, kejuaraan panjat tebing yang digelar serangkaian HUT Loteng yang ke 74 tahun ini, pesertanya lebih difokuskan usia di bawah 19 tahun. Menurutnya, Loteng saat ini hanya tinggal memiliki tiga atlet panjat tebing yang selama ini selalu menjadi andalan Loteng dis ejumlah kejuaraan. Kondisi tersebut tentunya tidak diinginkan terus berlangsung. Harus ada regenerasi dan salah satu caranya ialah dengan memperbanyak kejuaraan panjat tebing. Pada kejuaran panjat tebing kali ini, total diikuti sekitar 50 peserta untuk kelompok usia. Mereka berasal dari beberapa sekolah yang ada di Loteng ditambah peserta dari Lombok Barat (Lobar), Mataram serta Lombok Timur (Lotim). Qomar mengatakan, FPTI Loteng sudah cukup lama tidak menggelar kejuaraan panjat tebing. Salah satu karena ketersediaan fasilitas yang sangat terbatas. Tapi mulai tahun ini, sudah ada penambahan fasilitas panjat tebing, sehingga pihaknya berharap event atau kejuaraan panjat tebing bisa lebih intensif lagi.(kir)

(Suara NTB/her)

M. Zaini

mendasi bisa keluar. Kaitan dengan rekomendasi yang disalahgunakan di mana harus ada uang yang dikeluarkan menurut dia hal ini yang menyalahi aturan. Banyak pihak menolak rekomendasi ini, namun bicara pembinaan justru dianggapnya bagus dan mem-

bantu desa. Pihaknya menolak adanya praktik bayar-membayar untuk penerbitan rekomendasi tersebut. ‘’Jangankan pungutan, sumbangan pun tidak boleh diminta baik oleh kecamatan dan pemda. Sebab jelas APBDes, bukan untuk sumbangan,’’ tegasnya. (her)

Pembangunan Pasar Renteng Ditarget Awal Desember

Sejarah Pilkada Loteng 2010 Diprediksi Terulang Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) pernah mencatat sejarah sebagai daerah dengan jumlah pasangan calon (paslon) kepala daerah terbanyak pada gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tahun 2010 lalu, dengan sembilan paslon. Sejarah tersebut diprediksiterulang di Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang. “Sesuai ajuan anggaran, prediksi kita jumlah paslon di Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang sebanyak sembilan paslon,” sebut Ketua KPU Loteng, Ahmad Fuad Fahrudin, Sabtu (26/10). Jumlah ini sama dengan jumlah paslon kepala daerah di Pilkada Loteng tahun 2010 silam. Dengan jumlah paslon dari unsur partai politik (parpol) sebanyak maksimal empat paslon. Sementara paslon dari jalur perseorangan atau independen diprediksikan sebanyak lima paslon. Walau jika melihat persyaratan yang ada, jumlah paslon yang bertarung di Pilkada Loteng mendatang masih bisa bertambah, terutama paslon dari jalur perseorangan, karena potensi paslon dari jalur perseorangan cukup banyak jika melihat persyaratan pencalonan yang ada. “Dengan persyaratan dukungan hanya 7,5 persen dari jumlah penduduk yang masuk dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT), potensi paslon kepala daerah dari jalur perseorangan itu bisa mencapai 13 paslon,” tegasnya. Tapi itu sangat berat, meski bukan tidak mungkin, sehingga pihaknya memprediksi untuk paslon jalur perseorangan hanya lima paslon saja. Itu pun bisa dikatakan cukup berat juga. Kalau melihat peta persaingan serta figur-figur calon kepala daerah yang muncul saat ini. Fuad mengatakan, jumlah paslon kepala daerah yang bertarung di Pilkada Loteng sangat berpengaruh terhadap kebutuhan anggaran pelaksanaan pilkada itu sendiri. Semakin banyak paslon yang bertarung, maka kebutuhan anggaran pilkada juga semakin tinggi. Apalagi kalau paslon perseorangannya banyak, itu akan sangat berdampak pada kebutuhan anggaran pilkada. Pasalnya, paslon jalur perseorangan akan menyedot anggaran besar, khusus untuk keperluan verifikasi dan validasi syarat dukungannya. “Jadi kalau paslon jalur perseorangan banyak, maka kebutuhan anggaran untuk verifikasi dan validasi dukungan juga tentunya akan tinggi. Karena setiap berkas dukungan yang disampaikan paslon perseorangan harus diverifikasi dan itu jelas butuh anggaran,” ujarnya. Sebelumnya, KPU Loteng telah menetapkan persyaratan dukungan bagi paslon jalur perseorangan di Pilkada Loteng mendatang sebanyak 57.037 dukungan atau sebanyak 7,5 persen dari jumlah penduduk yang masuk dalam DPT pemilihan terakhir. Persyaratan dukungan bagi paslon kepala daerah jalur perseorangan diserahkan mulai tanggal 11 Desember 2019 sampai 5 Maret 2020. Paslon kepala daerah yang memenuhi persyaratan dukungan kemudian bisa mendaftarkan bersamaan dengan paslon dari jalur parpol. “Jadi pada pilkada kali ini ada perbedaan pada proses pendaftaran bagi paslon jalur perseorangan. Di mana paslon perseorangan harus memenuhi syarat dukungan terlebih dahulu baru bisa mendaftar. Beda pada pilkada sebelumnya, mendaftar bersamaan dengan penyerahan daftar dukungan,” tandas Fuad. (kir)

(Suara NTB/her)

H. Fauzan Khalid

(Suara NTB/kir)

FINISH - Wakil Kepala Staf TNI AD Tatang Sulaiman memasuki garis finish Gowes Mandalika di kawasan The Mandalika, Minggu (27/10).

Gowes Mandalika Jadi Event Tetap Tahunan

Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) menetapkan gelaran Gowes Mandalika bakal jadi event tetap tahunan. Menyusul sukses yang dicapai pada gelaran perdana, Minggu (27/ 10). Di mana total ada 600 lebih peserta yang ambil bagian. Kebanyakan justru berasal dari luar Loteng, termasuk Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Tatang Sulaiman, bersama 20 TNI jenderal lainnya yang khusus datang untuk mengikuti event bersepeda berjarak 74 km tersebut. Selain itu turut ambil bagian Kapolda NTB, Irjen Pol. Nana Sudjana, Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Benny Susianto serta Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani. “Kita targetkan event Gowes Mandalika ini bisa menjadi event tetap tahunan yang digelaran oleh Pemkab Loteng bekerjasama dengan TNI,” sebut Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., kepada wartawan,

usai pengalungan medali. Ia pun mengaku tidak menyangka animo masyarakat untuk mengikuti event tersebut cukup tinggi, terutama lagi dari luar Loteng, antusiasme sangat tinggi. “Kalau peserta dari Loteng tidak terlalu banyak. Yang banyak peserta justru dari luar Loteng,” klaimnya. Hal itulah yang menjadi pemacu semangat pemerintah daerah untuk menggelar event tersebut di masa-masa yang akan datang. Selain bisa sebagai ajang silaturahmi, event tersebut juga bisa menjadi wahana promosi potensi pariwisata Loteng. Mengingat, eventnya dipusatkan di kawasan The Mandalika yang merupakan kawasan wisata unggulan nasional. “Melalui event ini potensi pariwisata kita bisa semakin dikenal. Khususnya lagi kawasasn The Mandalika, bisa semakin mendunia,” tandas Pathul. Sementara itu, salah satu peserta Gowes Mandalika, Ketut Sumarta, mengaku jalur yang disiapkan cukup berat

tapi menantang. Hal ini membuat peserta dituntut harus bekerja ekstra keras untuk bisa menaklukkan jalur yang ada. Belum lagi cuaca yang cukup terik, membuat para peserta sangat kelelahan. “Terutama untuk etape pertama, jalurnya sangat berat. Karena peserta dituntut untuk menaklukkan sejumlah tanjakan yang cukup tinggi. Tapi itu sebanding dengan panorama alam yang disajikan di sepanjang jalur yang ada,’’ ujarnya. Terpisah, Panitia Gowes Mandalika L. Firman Wijaya, S.T., mengatakan, Gowes Mandalika dibagi dalam empat etape. Etape pertama dari kawasan The Mandalika hingga PPN Awang. Kemudian etape kedua dimulai dari PPN Awang ke Desa Mujur. Lanjut MujurPraya dan terakhir Praya-kawasan The Mandalika. “Panjang rutenya sekitar 74 km. Sama dengan usia Loteng. Karena event ini memang digelar rangkaian HUT Loteng” tegasnya. (kir)

Sekda Pesimis Capaian PAD Bisa 95 Persen Giri Menang (Suara NTB) – Sekda Lombok Barat (Lobar), H. Moch. Taufiq menyoroti capaian PAD yang sampai akhir tahun ini baru 64 persen lebih. Melihat capaian ini ia pun pesimis PAD bisa terealisasi 95 persen, bahkan untuk mencapai 90 persen pun lumayan berat. Merosotnya, capaian PAD ini disebabkan kinerja 13 penghasil PAD yang melempem. Ditemui akhir pekan kemarin, Sekda Lobar menegaskan hasil koordinasinya dengan Bapenda dan OPD terkait bahwa capaian PAD diperkirakan hanya 90 persen sampai akhir tahun. “Saya pesimis PAD bisa terealisasi 95 persen, mengingat realisasi sampai saat ini baru 64-65 persen,” tegas sekda. Sekda menyoroti dugaan kebocoran PAD, sehingga capaian di beberapa OPD kurang maksimal hingga akhir tahun ini. Seperti halnya di DPMPTSP, kurang masuk akal PADnya baru terealisasi 32 persen lebih. Ia memastikan akan mengevaluasi dan menginvestigasi dugaan ini, sehingga nanti jika ditemukan ada oknum yang bermain akan ditindak tegas. “Nanti kita akan tindak tegas, supaya jangan juga pada kondisi begini terjadi keboco-

ran PAD, kami akan melakukan evaluasi,” tegas dia. Capaian OPD ini juga akan masuk dalam pertimbangan melakukan mutasi. Aritnya kalau ada oknum terbukti melakukan kebocoran PAD, maka akan disanksi. Plt Kepala DMPTSP Lobar, Ariyanta Rusmana mengakui, penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor perizinan hingga kini masih sangat rendah. Secara keseluruhan dari target Rp 4,95 miliar lebih baru terealisasi Rp 1,58 miliar lebih atau sekitar 32 persen. Sedangkan sisanya Rp 3,36 miliar atau 68 persen belum terealisasi. Rendahnya realisasi PAD sektor perizinan ini diakibatkan minimnya retribusi izin mendirikan bangunan (IMB). Retribusi IMB ini baru terealisasi sekitar 22,23 persen dari target Rp 4,45 miliar lehih. Menurut dia, PAD di DPMPTSP sangat susah dan nonsen bisa dicapai. Sebab kata dia, dilihat realisasi PAD dari perizinan terdiri dari dua sumber PAD, seperti retribusi IMB baru terealisasi 22,23 persen atau Rp 990 juta lebih dari target Rp 4,45 miliar lebih. Sedangkan sisanya Rp 3,4 miliar lebih atau 77,77 persen belum ter-

capai. Hanya dari retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol yang melebihi target mencapai Rp 595 juta atau 119 persen dari target Rp 500 juta. Penerimaan PAD di sektor perhubungan juga masih rendah. Di perhubungan ada dua sumber pendapatan, yakni retribusi parkir dan uji kendaraan bermotor. “PAD secara keseluruhan yang baru terealisasi 58 persen dari target Rp 1,5 miliar,” jelas Kepala Dinas Perhubungan, H. Ahmad Saikhu. Khusus retribusi parkir saja sampai bulan September mencapai 61 persen dari target Rp. Terdiri dari retrebusi parkir tepi jalan dengan target Rp 250 juta baru terealisasi Rp 125 juta lebih (50 persen lebih) dan parkir khusus Rp 200 juta terealisasi Rp 100 juta lebih. Sedangkan untuk retribusi dari uji kendaraan bermotor dari target Rp 800 juta lebih baru terealisasi Rp 600 juta lebih. Dengan limit waktu yang ada, Saihu mengaku PAD di dinasnya sulit bisa tercapai 100 persen. “Kalau kami dari target keseluruhan Rp 1,5 miliar, kemungkinan tidak 100 persen,” kata dia pesimis. (her)

Praya (Suara NTB) Seluruh persiapan untuk keperluan pembangunan Pasar Renteng Praya yang habis terbatas pada Agustus tahun 2018 lalu, saat ini sudah rampung. Tahap pembangunan salah satu pasar terbesar di Loteng ini sudah dalam proses tender. Dan, ditargetkan selesai akhir bulan November mendatang. “Dengan begitu, jika tidak ada halangan berarti kita targetkan pembangunan fisik pasar dimulai awal bulan Desember mendatang,” ungkap Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukinan (Disperkim) Loteng, L. Firman Wijaya, S.T., kepada Suara NTB, Minggu (27/10). Ia menjelaskan, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Pasar Renteng sebesar Rp 135 miliar dengan target pembangunan selama 12 bulan. Artinya, pada Desember 2020 mendatang Pasar Renteng diperkirakan sudah selesai dibangun. Pasar Renteng yang dibangun dengan konsep dua lantai diperkirakan akan bisa me-

nampung sebanyak sekitar 1.700 pedagang. Itu sesuai dengan jumlah pedagang Pasar Renteng hasil pendataan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Loteng. Jadi tidak ada pedagang yang tidak terakomodir di bangunan pasar yang baru itu nantinya. Firman mengatakan untuk proses pembangunannya sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pihaknya dalam hal ini hanya membantu mendukung proses pembangunan supaya bisa tuntas tepat waktu sesuai dengan target waktu yang ada. Selama proses pembangunan pasar Renteng berlangsung, para pedagang yang saat ini menempati area Pasar Renteng yang terbakar, sementara akan direlokasi di sebelah barat pasar. Di sana pemerintah daerah sudah menyiapkan lapak sementara bagi para pedagang dan bisa digunakan sembari menunggu proses pembangunan Pasar Renteng yang baru rampung. (kir)

(Suara NTB/her)

OPERASI - Kasatpol PP Lobar Mahnan memimpin operasi penertiban lokasi hiburan malam ilegal di wilayah Mambalan Gunungsari, Sabtu (26/10) malam.

Satpol PP Lobar Tutup Paksa Tempat Hiburan Ilegal Giri Menang (Suara NTB) – Satpol PP Lombok Barat (Lobar) menggelar operasi penertiban beberapa tempat hiburan berupa karaoke dan penjualan minuman keras (miras) di wilayah Mambalan Kecamatan Gunungsari, Sabtu (26/10) malam. Tempat hiburan malam ilegal ini sebelumnya pernah ditutup, bahkan masuk persidangan. Namun faktanya pengelola tempat hiburan ini masih saja bandel. Kasatpol PP Lobar Mahnan yang memimpin langsung operasi tersebut, menerjunkan beberapa regu pasukan yang disebar ke sejumlah titik di mana ada hiburan dan miras. Lokasi yang menjadi sasaran operasi ini sebelumnya pernah juga dioperasi penertiban. “Bahkan sudah ada tuntutan persidangan. Tapi faktanya, informasi dari masyarakat dan hasil patrol anggota kami masih buka, sehingga kami lakukan razia (operasi),” tegas Mahnan. Sebelum melakukan operasi tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan kecamatan dan lima kades, yakni Mambalan, Kekeri, Dopang, Mekar Sari. Masyarakat di lima desa inipun meminta agar lokasi hiburan ini dihentikan alias ditutup. Bahkan pihak desa bersurat ke Polres Lobar dengan menembuskan ke Satpol PP, sehingga sebelum deadline waktu diberikan oleh masyarakat untuk melakukan penutupan dua pekan ke depan, pihaknya pun turun razia. Ia menegaskan, beroperasi

atau tidak tempat hiburan pihaknya tetap turun. Karena itu, selain menyita barang bukti pihaknya juga memberikan sosialisasi kepada pengelola yang masih bandel tersebut. “Sebab kalau pemerintah tidak bertindak, khawatirnya masyarakat yang bertindak. Itu yang kita khawatirkan,” tegas dia. Ia menegaskan tidak saja malam ini saja dilakukan razia, namun besok malam (Minggu malam) hingga dua pekan ke depan pihaknya akan turun. Pihaknya ingin memastikan hiburan malam, berupa kafé ini tutup. Sebab kalau selama dua minggu ke depan, masih ada hiburan yang operasi maka dikhawatirkan masyarakat akan bergerak. Justru kata dia, dalam hal ini pihaknya bertanggung jawab memberikan selain menertibkan juga memberikan informasi kepada pengelola tersebut. “Sekaligus juga kami akan tindaklanjuti dengan proses penuntutan sebab ini masuk tindak pidana ringan untuk pelanggaran perda,” tegas dia. Barang bukti yang ditemukan dari hasil operasi tersebut, selain puluhan botol miras. Ada juga alat karaoke berupa sound system dan sejenisnya, ada juga beberapa pasangan pengunjung yang ditemukan di lokasi hiburan. Apapun dalih pengelola hiburan, yang jelas pihaknya menyita barang bukti tersebut. Sebab ada indikasi kalau oknum pengelola dan tempat hiburan itu juga meresahkan masyarakat. (her)

SUARA NTB Senin, 28 Oktober 2019

Bupati Berharap Menteri Kabinet Indonesia Maju Kunjungi Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H.M. Husni Djibril B.Sc, menyampaikan selamat berkarya untuk Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang baru saja dilantik Presiden Jokowi. Serta bisa bersinergi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung pembangunan di Sumbawa. Seperti saat Kabinet Kerja yang sebagian diantaranya pernah ke Sumbawa. “Alhamdulillah, semua agenda demokrasi dan pemerintahan berjalan lancar dan sukses. Tentunya ini semua berkat rahmat Allah SWT dan (Suara NTB/ist) kedewasaan bernegara dari seH. M. Husni Djibril luruh komponen bangsa,” ujar Husni yang juga dikenal sebagai tokoh senior PDI Perjuangan. Menurutnya, kesuksesan proses demokrasi dan pemerintahan ini akan berlanjut pada upaya selanjutnya membangun sinergitas dan kolaburasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membangun Indonesia lebih maju dan unggul dimasa mendatang. Dengan prinsip kerja sinergitas dan kolaburasi dengan pemerintah pusat dan komponen lainnya terkait, pada masa Kabinet Kerja periode 2014-2019 tercatat beberapa Menteri Kabinet Kerja datang berkunjung ke Sumbawa. “Alhamdulillah, beberapa menteri Kabinet Kerja datang untuk meresmikan atau bahkan meninjau beberapa proyek yang dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa. Selain Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla bahkan dua kali datang ke Sumbawa. Ini kebanggaan bagi kita semua sebagai masyarakat Sumbawa,” ungkap Bupati. Lebih lanjut, dalam catatan Bupati Husni. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono salah satu menteri yang banyak mendukung pengembangan infrastruktur di Kabupaten Sumbawa antara lain Bendungan Beringin Sila, pembangunan jalan di wilayah Ropang dan Batulanteh, maupun infrastruktur lainnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang mengagumi potensi Jagung Sumbawa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy telah dua kali atau lebih berkunjung ke Sumbawa. Menteri Kominfo Rudiantara berkunjung meresmikan Akses Internet di Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes dan BTS USO 4G di Tolo’oi Kecamatan Tarano, Menteri ESDM dan Wamen ESDM Ignatious Jonan dan Acandra Tahar datang bergantian untuk memastikan pembangunan PLTMG Sumbawa 50 MW sekaligus meresmikannya. Khofifah Indar Parawansa sewaktu menjabat Menteri Sosial meninjau dampak bencana banjir Sumbawa tahun 2017, demikian pula Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai penerus Khofifah di Kementerian Sosial juga berkunjung ke Sumbawa meninjau dampak bencana Gempa 2018. Demikian pula Menteri Koordinator Bidang PMK Puan Maharani meninjau proses rehab rekon pasca gempa di wilayah Alas Barat dan sekitarnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri BUMN Rini Soemarno, datang berkunjung di Sumbawa atas undangan perguruan tinggi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang merestui perpanjangan runway Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin bersama Menteri Pariwisata Arief Yahya yang turut mendukung Festival Pesona Moyo sebagai bagian dari 100 Calender Event Pesona Indonesia juga hadir pada saat perhelatan Sail Moyo Tambora 2018 di Pelabuhan Badas. Lebih lanjut, Anies Baswedan sewaktu menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Yuddi Chrisnandi Menpan RB, Andrinof Chaniago Menteri PPN/Kepala Bappenas, Saleh Husin Menteri Perindustrian, Jenderal Gatot Nurmantyo Panglima TNI dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian juga mencatatkan namanya datang ke Sumbawa sebagai bagian dari Kabinet Kerja Jokowi – Jusuf Kalla. “Alhamdulillah, banyak yang kami raih dari kehadiran beliau-beliau baik program maupun dukungan lainnya bagi pembangunan di Kabupaten Sumbawa”, ujar Bupati. Hal ini akan semakin memperkuat semangat sinergitas dengan pemerintah pusat dalam rangka lebih banyak lagi berprestasi meraih program pusat untuk dilaksanakan atau diberikan kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa bersama Kabinet Indonesia Maju pada masa pemerintahan Jokowi – Makruf Amin saat ini. Dikatakannya, sebagian dari para menteri yang pernah berkunjung ke Kabupaten Sumbawa masih dipercaya kembali untuk bekerja dalam Kabinet Indonesia Maju, dan sebagian lagi sudah melanjutkan pengabdian sesuai bidang masing-masing. “Sukses dan selamat bekerja Kabinet Indonesia Maju, terima kasih kami sampaiakan kepada Kabinet Kerja atas segala karyanya bagi bangsa dan Negara Indonesia khususnya bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa,”pungkas Husni. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Petani Jagung Belum Berani Tetapkan Awal Tanam Taliwang (Suara NTB) Kemarau tahun ini benar-benar membuat galau para petani jagung di kecamatan Poto Tano. Hingga kini, mereka belum berani menetapkan kapan akan memulai kegiatan musim tanamnya. Biasanya memasuki bulan Oktober petani jagung di Poto Tano sudah mempersiapkan diri mengawali kegiatan tanam pada akhir bulan November mendatang. Adapun tanda-tanda mereka mempersiapkan diri, dengan mulai turunnya hujan di bulan Oktober ini. “Kami biasanya begitu turun hujan bulan 10 (Oktober) maka kami sudah bisa tetapkan mulai menaman di bulan 11 (November). Tapi sekarang kami belum berani karena tidak ada hujan sama sekali,” kata Herman, petani jagung di dusun Sepakek, desa Senayan, kecamatan Poto Tano, Minggu (27/10). Menurut dia, kemarau tahun ini adalah yang terparah dirasakan para petani jagung. Selain saat ini belum ada tanda-tanda akan turun hujan, dampak kekeringan sudah berimbas kerugian terhadap petani di musim tanam sebelumnya. “Tanam kemarin kita banyak merugi. Kami gagal panen karena jagung kami kekurangan pasokan air,” sebutnya. Pengakuan yang sama juga diungkapkan oleh Rahmad. Petani jagung asal desa Tambak Sari

ini mengatakan, dirinya tidak akan berani memulai menanam pada bulan November mendatang. Meski saat itu lazimnya sudah memasuki musim tanam. “Kami biasanya minimal ada hujan sebulan dulu baru menanam. Sekarang sudah akhir Oktober, jangankan turun hujan, tanda-tandanya saja tidak terlihat,” cetusnya. Tidak adanya kejelasan tanda-tanda akan turun hujan, meski pada kondisi normal seharusnya telah memasuki musimnya. Kemudian memaksa petani jagung di Poto Tano harus mencari alternatif menyambung hidup. Herman mengaku, modalnya untuk persiapan musim tanam tahun ini ia kelola sementara dengan memelihara ayam pedaging, jenis ayam kampung super. “Saya sudah beli ayam kampung super dari modal persiapan tanam. Itu strategi saya supaya modal itu berputar, karena kalau tidak pasti habis,” papar Herman sembari berharap hujan mulai turun di bulan November mendatang. “Kalau turun November kita bisa siapkan mulai tanam akhir

(Suara NTB/ist)

TANDUS - Seluas mata memandang, lahan warga dusun Sepakek yang biasa dijadikan area tananam jagung mengalami kekeringan parah akibat musim kemarau. Desember. Nah ayam yang saya beli dari persiapan modal tanam kan sudah bisa diuangkan lagi,” timpalnya. Namun tak semua petani jagung seperti Herman yang punya modal tanam dan memanfaatkannya sementara waktu untuk usaha lain. Banyak petani jagung yang bergantung dari pinjaman sehinga menghadapi kondisi kemarau saat ini tidak punya pilihan berusaha untuk memastikan dapurnya tetap mengebul.

Han misalnya, setiap musim tanam dirinya selalu meminjam modal. Pinjaman itu baru dapat dilunasinya setelah panen. Dan mendapatkan modal lewat pinjaman selalu memiliki risiko besar. Sebab jika gagal panen, maka jaminan mengembalikan pinjaman sepenuhnya tidak bisa dipenuhi petani. “Seperti musim kemarin, ada beberapa teman yang masih berhutang sampai sekarang. Nah sekarang saya mulai berhemat ini untuk me-

menuhi kebutuhan sehari-hari. Mau buat usaha lain saya tidak punya modal,” bebernya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Han kini mencari penghasilan dengan turut ke laut mencari ikan. Menurut dia, penghasilan dari melaut hanya benar-benar bisa memenuhi kebutuhan hariannya. “Saya memancing ikan. Ya pendapatannya hanya untuk sehari saja. Makanya saya terus berdoa mudah-mudahan hujan segera turun,” harapnya. (bug)

Seleksi CPNS 2019

BKD Masih Kekurangan Fasilitas Penunjang

Taliwang (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengaku masih kekurangan sarana pendukung jelang penerimaan CPNS 2019. Namun kekurangan tersebut dianggap tidak terlalu fatal karena bisa ditutupi dengan cara meminjam ke Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Dikpora) supaya pelaksanaan tes tetap lancar. Kepala BKD KSB, Drs. Tajuddin M.Si kepada Suara NTB, belum lama ini mengatakan, adapun sarana yang belum dilengkapi yakni masih minimnya ketersediaan komputer. Berdasarkan syarat dan petunjuk pelaksanaan, bagi Kabupaten yang akan menggelar tes CPNS diharuskan untuk memiliki 100 unit komputer,

jika tidak maka pelaksanaannya akan digabung dengan Kabupaten/Kota yang lain. Di Kabupaten Sumbawa Barat sendiri, saat ini jumlah komputer yang tersedia baru mencapai 70 unit, 60 unit nya sudah dinyatakan siap untuk digunakan sementara 10 unit lainnya hanya digunakan sebagai cadangan. Dengan adanya kekurangan itu, pihaknya tetap ngotot tidak akan gabung dengan Kabupaten yang lain dalam pelaksanaan tes CPNS. Terkait persoalan ini, pihaknya sudah melakukan pembicaraan awal dengan Kepala Dinas Dikpora untuk bisa meminjamkan komputer yang berada di sekolah-sekolah. Hal itu dilakukan supaya pelaksanaan CPNS ini tidak

harus digabungkan dengan Kabupaten yang lain, jika hal itu terjadi maka peluang bagi masyarakat Sumbawa Barat, untuk bisa berbakti ke daerahnya akan semakin kecil. “Memang sarana untuk menunjang pelaksanaan tes CPNS masih kurang, tetapi kami yakin tidak akan digabung dengan Kabupaten lainnya. Kamu juga tetap akan berupaya memenuhi sarana yang ada supaya tahapan pelaksanaan CPNS tidak terganggu,” ungkapnya. Dikatakannya, adapun jumlah formasi yang diberikan tersebut yakni kebutuhan tenaga tekhnis didominasi di penerimaan CPNS di tahun 2019 sebesar 46 Formasi. Sementara untuk tenaga guru dan kependidi-

kan hanya 25 dan tenaga kesehatan sebanyak 34 Formasi. Hanya saja, untuk tenaga kependidikan diperuntukkan untuk bisa mengisi tenaga guru di sekolah dasar dan TK karena dua lembaga ini yang paling mendesak kebutuhannya. Sementara untuk tenaga guru yang ada di SMP, pihaknya tidak mengusulkan karena dianggap belum terlalu mendesak. Pihaknya juga sampai saat ini masih merahasiakan jumlah total kebutuhan guru di dua lembaga tersebut (SD dan TK). Hal tersebut sengaja dilakukan karena dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan nantinya. Selain itu, pihaknya juga sangat meyakini bahwa di penerimaan CPNS tahun ini akan jauh banyak peminatnya

jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk itu, persiapan terus dilakukan oleh Pemerintah supaya tidak ada yang mengganggu dalam pelaksanaan nantinya. Bahkan dalam waktu dekat ini, tim dari BKN dijadwalkan akan berkunjung ke KSB guna melakukan pengecekan terhadap sejumlah sarana yang akan digunakan. “Memang kami masih kekurangan sarana, tapi kami sangat yakin pelaksanaan CPNS tahun 2019 tidak akan terkendala. Kami juga terus melakukan pengecekan sejumlah komputer yang akan digunakan agar tidak menjadi masalah pada saat pelaksanaan tes awal tahun 2020 mendatang,” pungkasnya. (ils)

KPU Sumbawa Tetapkan Syarat Tahun 2020, Sumbawa Dukungan Minimal Calon Perseorangan Dapat Rp1,2 Triliun

Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Sumbawa telah menetapkan syarat minimal dukungan calon perseorangan pada Pilkada Sumbawa 2020. Berdasarkan

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Demikian disampaikan Komisoner KPU Sumbawa, Aryati S.Pdi, Minggu (27/10). Menurut Keputusan Nomor 132/ HK.03.1-Kpt/5204/02/KPUKab/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019, Bakal Paslon perseorangan dapat mencalonkan diri pada Pilkada Sumbawa Tahun 2020 apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 28.105 pemilih. Serta harus tersebar di lebih dari 50% dari 24 Kecamatan di Kabupaten Sumbawa. Yakni minimal 13 Kecamatan Dengan telah ditetapkannya syarat dukungan tersebut, tambah Aryati, maka bagi calon perseorangan harus memenuhi syarat dimaksud. Artinya syar-

Dana Perimbangan

(Suara NTB/ist)

Aryati at dukungan tersebut tentunya setelah melalui proses verifikasi oleh KPU. “Kalau sudah memenuhi syarat dimaksud, maka bisa mengikuti tahapan selanjutnya,” ujarnya. (arn)

Pemkab Sumbawa Targetkan 2.500 Hektar Sawah Terakomodir Asuransi Sumbawa Besar (Suara NTB)Pemkab Sumbawa melalui Dinas Pertanian menargetkan 2.500 hektar sawah petani terakomodir lewat program asuransi usaha tanaman padi (AUTP). Upaya ini guna melindungi petani agar mendapatkan ganti rugi jika terjadi gagal panen. “Kita targetkan 2.500 hektar. Sementara ini sudah kita lakukan sosialisasi, kemudian petani sudah mulai ada respon. Termasuk sudah mulai mendaftar, dan sedang kita proses verifikasi datanya,” kata Kabid Prasarana Sarana dan Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Isnaini, S.P, baru-baru ini. Diungkapkannya, yang sudah mendaftar mencapai 3.000 hektare. Namun jumlah ini belum final, karena pihaknya masih melakukan proses verifikasi. Saat ini yang sudah terverifikasi baru 508 hektare dan sisanya masih dalam proses.

“Sampai saat ini kita sudah mencapai 3.000 hektar yang mendaftar. Yang sudah terverifikasi sudah 508,” terangnya. Program AUTP ini, kata Isnaini, dihajatkan untuk memberikan perlindungan kepada petani terhadap dampak kerugian yang disebabkan karena banjir, kekeringan, dan serangan OPT (Organ Penganggu Tumbuhan). Dimana ganti rugi diberikan Rp6 juta perhektare dengan tingkat kerusakan 75 persen. Adapun premi yang dibayarkan sebesar Rp180 ribu per hektare per musim tanam. Namun petani hanya membayarkan Rp36 ribu, karena pemerintah mensubsidi Rp144 ribu. “Inilah bentuk perlindungan pemerintah. Persyaratan utamanya hanya membayar premi saja. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar hubungi penyuluh di masing-masing desa,” tandasnya. (ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa telah mendapatkan informasi terkait besarnya dana perimbangan dari pemerintah pusat tahun 2020 mendatang. Total dana yang akan diperoleh yakni sebesar Rp1,28 triliun lebih. “Tahun 2020 selain pendapatan asli daerah Pemkab Sumbawa sudah mendapatkan informasi mengenai besarnya dana perimbangan dari pusat. Terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Total dana perimbangan Rp1,28 triliun,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumbawa, H. Wirawan Ahmad, S.Si., M.T kepada wartawan belum lama ini. Dipaparkannya, dari total tersebut, khusus dana bagi hasil pajak dan bukan pajak pihaknya mendapatkan alokasi lebih kurang Rp41,8 miliar. Kemudian DAU Rp860 miliar lebih, dan DAK Rp363 miliar lebih. Adapun khusus DAU, diakuinya ada yang berbeda antara tahun 2019 dengan tahun 2020 mendatang. Dalam hal ini pihaknya mendapatkan DAU Tambahan yang dikhususkan untuk dana kelurahan dan penggajian P3K. “Tahun 2020 kita mendapatkan DAU tambahan yang khusus diperuntukkan untuk dana kelurahan dan penggajian,” sebutnya. Saat ini, kata Wirawan, terhadap dana tersebut pemerintah daerah telah merampungkan RAPBD yang finalisasinya akan dibahas bersama dengan DPRD. Karena berdasarkan regulasi paling telat 31 November APBD 2020 harus sudah ditetapkan DPRD bersama dengan eksekutif. “Kalau tidak, maka aka nada konsekuensi-konsekuensi yang kita dapatkan dari pusat,” jelasnya. Diakuinya, dibandingkan tahun 2019, di tahun 2020 mendatang terdapat penurunan

(Suara NTB/dok)

H. Wirawan Ahmad anggaran di DAK. Hal ini dapat dipahami, karena kondisi fiskal negara sedang tidak. Tentunya di tahun 2020 merupakan tahun anggaran yang secara fiskal merupakan tantangan berat bagi Pemkab Sumbawa. Karena harus melaksanakan program-program prioritas yang telah ditetapkan. Program tersebut menelan anggaran yang cukup besar, seperti lanjutan pembangunan rumah sakit, finalisasi pembangunan Pasar Seketeng , pengucuran kembali dana kredit sahabat dan lainnya. Ditambah lagi dengan Pilkada yang anggarannya hampir Rp50 miliar. Dengan demikian, tentu pihaknya melakukan serangkaian efisiensi. Namun efisiensi itu tanpa harus mengurangi efektifitas pelaksanaan APBD. “Maka yang kita sasar bagaimana kita mengektifkan belanja barang dan jasa. Seperti belanja perjalanan dinas kita kurangi standarnya. Makan minum kita kurangi standarnya. Kemudian ATK dan seterusnya. Jadi kita berusaha menekan belanja aparatur dan belanja barang dan jasa. Kalau belanja infrastruktur untuk kepentingan masyarakat tidak kita ganggu, malah kita tingkatkan,” pungkasnya. (ind)

SUARA NTB Senin, 28 Oktober 2019

Jelang Pilkades

Dandim Imbau Warga Jaga Suasana Kondusif Bima (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Bima akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada Bulan Desember 2019 mendatang. Tercatat, ada 82 Desa yang menggelar pesta demokrasi itu. Menjelang pelaksanaannya, Dandim 1608 Bima, Letkol Bambang Kurnia Eka Putra mengimbau warga untuk menjaga Keamanan dan Ketertiban masyarakat (Kamtibmas) agar tetap (Suara NTB/Uki) kondusif. “Kondusivitas Bambang Kurnia Eka Putra daerah harus dijaga bersama. Terutama menjelang momentum Pilkades, serentak Kabupaten Bima,” katanya akhir pekan kemarin. Tidak hanya itu, Bambang meminta masyarakat tidak gampang terprovokasi atau mudah terpengaruh dengan informasi yang sengaja disebarkan oknum-oknum tertentu, terutama di sosial media. “Masyarakat harus bijak terkait informasi yang beredar. Tidak mudah terprovokasi yang berdampak instablitas daerah,” katanya. Lagipula lanjutnya, dalam menjaga Kamtibmas agar tetap kondusif, bukan hanya kewajiban aparat keamanan serta pemerintah daerah. Akan tetapi semua elemen masyarakat. “Seluruh elemen masyarakat memiliki peran dan tanggungjawab memilihara Kamtibmas,” katanya. Dalam Pilkades yang direncanakan pertengahan Bulan Desember 2019 nanti, Dandim mengaku pihaknya akan menerjunkan anggota untuk membantu aparat kepolisian mengamankan wilayah desa. (uki)

Desember, Dermaga Labuhan Lalar Siap untuk Batubara Taliwang (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menargetkan, pada Desember mendatang pemanfaatan dermaga Labuhan Lalar untuk aktivitas bongkar batubara PLTU Tambora KSB sudah dapat dimulai. “Insyaallah pertengahan Desember kapal batubara PLTU sudah bisa sandar lagi di dermaga Labuhan Lalar,” klaim kepala Dishub KSB, Ir. Irhas R. Rayes, M.Si kepada Suara NTB. Ia mengakui, sebelumnya sempat beredar kabar penyelesaian perbaikan dermaga Labuhan Lalar yang dilaksanakan saat ini belum bisa mengembalikan kelaikan dermaga milik Pemda KSB tersebut. Sebab beberapa bagian dermaga, seperi vender, batching dan dolphin tidak masuk dalam bagian pekerjaan perbaikan. Namun pihaknya baru-baru ini sudah mengajukan telaah ke pemerintah dan mendapat persetujuan. Di mana Dishub meminta agar ketiga fasilitas dermaga tersebut wajib diadakan tahun ini guna mendukung aktivitas bongkar batubara PLTU Tambora KSB. “Kami bilang kalau mau dipakai bongkar batubara yang tiga fasilitas itu harus ada. Dan alhamdulillah disetujui,” katanya. Menurut Irhas, dalam jangka pendek pihaknya memang hanya memprioritaskan dermaga Labuhan Lalar bisa digunakan oleh PLTU Tambora Kertasari. Sebab dari hasil koordinasi dengan manajemen PLTU, kontrak ativitas bongkar batubara mereka di dermaga pelabuhan Badas, Sumbawa akan berakhir Desember mendatang. “Kami sangat mempertimbangkan kebutuhan PLTU karena selama ini kan mereka pakai dermaga Labuhan Lalar,” timpalnya. Terpisah, Manajer Unit Pelaksana Pembangkitan Tambora, Ardi Tartahadi mengaku, pemindahan aktivitas sementara bongkar batubara PLTU Tambora KSB ke pelabuhan Badas telah meningkatkan biaya produksi PLTU. “Pasti cost-nya naik ya. Kan jarak pengangkutannya makin jauh,” terangnya kepada Suara NTB, akhir pekan lalu. Selama ini ia mengatakan, pihaknya bersama Pemda KSB telah bekerja sama agar bagaimana dermaga Labuhan Lalar bisa segera dimanfaatkan kembali untuk kegiatan bongkar batubara PLTU yang terletak di desa Kertasari. “Ya kalau memang bisa siap Desember kami sangat bersyukur, karena kalau tidak ada halangan awal tahun depan semua unit pembangkit PLTU KSB sudah mulai produksi. Dan untuk menunjang itu pasti lebih banyak lagi pasokan batubara dibutuhkan dan harus kontinu (berkelanjutan),” imbuhnya. (bug)

Polisi Bekuk Pengedar Sabu Manggelewa Dompu (Suara NTB) Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu, membekuk salah seorang terduga pengedar narkotika jenis sabu, Sabtu (26/10) Pukul 16.00 Wita. Ia EI Alias Eko (24) asal Dusun Mpongge Desa Banggo, Manggelewa. Dari tangannya, sembilan poket sabu disita polisi. Kasat Narkoba Polres Dompu, Iptu Adhar, S. Sos., dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (26/10) menyampaikan, pengedar sekaligus pengguna barang haram ini diringkus polisi berkat informasi warga sekitar. Yang mana kediamannya kerap dijadikan pusat transaksi dan pesta sabu-sabu. “Setelah ditindaklanjuti dengan pengintaian serta mempelajari sket TKP, upaya penangkapan langsung diambil,” ungkapnya. Tak ada reaksi berarti yang dilakukan Eko setelah mengetahui dirinya dalam pengintaian Tim Opsnal bersenjata lengkap. Oleh anggota kemudian, lanjut Adhar, dilakukan penggeledahan dengan saksi dari unsur pemerintah desa dan warga. Dalam proses tersebut, ditemukan banyak barang bukti yang menguatkan dugaan bahwa Eko merupakan pengedar sekaligus pengguna sabu. Diantaranya, sembilan klip plastik transparan berisi sabu, satu bundel besar plastik klip, dua buah alat hisap yang sudah dimodifikasi, empat buah sedotan, selembar slip bukti transfer dan dua buah handphone. “Bukti-bukti ini kita temuan di kamar Eko saat proses penggeledahan berlangsung. Saksinya dari Kepala Dusun, warga termasuk dua orang anggota,” jelasnya. Atas temuan memiliki, menyimpan dan mengusai barang haram tersebut, Eko langsung digiring Tim Opsnal Satresnarkoba ke Mapolres Dompu guna proses penyelidikan lebih lanjut. Termasuk membongkar keberadaan jaringan lain yang sudah meresahkan masyarakat baik di Kecamatan Manggelewa maupun Kempo. “Sekarang EI sudah kita tahan untuk pemeriksaan awal,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/Polres Dompu)

PENGGELEDAHAN – Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu, saat menggeledah kamar terduga pengedar sabu di Manggelewa, Minggu (27/10).

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Harga Satu Sak Semen di Dompu Tembus Rp100 Ribu Dompu (Suara NTB) Meski mulai tersedia di sejumlah toko bangunan di Dompu, namun pasokan semen masih sangat terbatas. Harga jualnya juga tinggi. Satu sak semen bermerk Tiga Roda misalnya, dari harga normal Rp65 ribu, kini dijual hingga Rp100 ribu. Sedangkan jenis lain seperti Bosowa dan Tonasa masih pada kisaran Rp70-Rp80 ribu/sak. Salah seorang konsumen, M. Sahdan kepada Suara NTB, Sabtu (26/10) menerangkan, setelah sebelumnya proyek pembangunan rumah pribadinya terkendala kelangkaan semen, kini ia kembali dihadapkan tingginya patokan harga jual dari para pengusaha toko bangunan. “Mau bagi-

mana lagi ya terpaksa istirahat bangunnya,” kata dia. Tingginya harga semen di tingkat pengusaha ini diperparah terbatasnya stok yang tersedia. Sehingga terkadang membuat sebagian warga harus berebut dengan kontraktor-kontraktor proyek pemerintah. Sementara untuk pribadin-

ya, lanjut dia, lebih memilih tidak melanjutkan pembangunan rumah sampai harga semen kembali normal. Sebab dirasa sulit menjangkaunya ditengah keterbatasan ekonomi keluarga saat ini. “Karena ini sudah cukup lama pemerintah mestinya turun tangan, jangan dibiar-

kan begini karena masyarakat juga butuh semen dengan harga yang terjangkau,” jelasnya. Terpisah, Kabid Perdagangan Disperindag Dompu, H. Iskandar dihubungi Suara NTB, Minggu (27/10) kemarin mengakui adanya lonjakan harga bahan bangunan tersebut. Namun demikian, pihaknya belum berani memastikan penyebab utamanya. Apakah karena ada unsur kesengajaan menimbun atau akibat keterlambatan distribusi dari luar daerah. “Saya belum berani pastikan apa penyebabnya ini, yang jelas hasil pantauan harga kita ming-

gu kemarin memang naik sampai Rp100 ribu/sak,” ungkapnya. Atas persoalan yang mulai banyak dikeluhkan warga dan dikhawatir sejumlah kontraktor proyek pembanbangunan pemerintah itu. H. Iskandar memastikan, minggu ini pihaknya akan kembali turun lapangan untuk mencaritahu akar persoalannya. “Mulai Senin ini kita akan coba cek lagi, terutama kaitan dengan penyebab kelangkaan. Kemarin kita hanya mendengar sepintas itu akibat keterlambatan distribusi, cuma perlu kita cek lagi,” pungkasnya. (jun)

Usai Kebakaran

Antisipasi Kerawanan Sosial, 1,5 Ton Beras Disalurkan Bima (Suara NTB) Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bima menyalurkan 1,5 ton beras untuk membantu puluhan warga Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo, yang menjadi korban kebakaran belum lama ini. Kepala DKP Kabuparten Bima, Ir. Syafuddin, mengatakan beras 1,5 ton yang disalurkan Sabtu (26/10) merupakan beras cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bima. Menurutnya penyaluran beras tersebut untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan sosial. Mengingat kebakaran tersebut juga menghanguskan cadangan pangan masyarakat yang disimpan untuk persediaan hingga akhir tahun. “Selain rumah, benda berharga, kebakaran kemarin juga menghanguskan gabah milik warga setempat,” katanya akhir pekan kemarin. Syafuddin menegaskan, apabila beras yang disalurkan tersebut dirasa belum mencukupi untuk kebutuhan korban kebakaran, DKP setempat akan kembali mendistribusikan. “Pasokan beras 1,5 Ton ini cukup untuk kebutuhan sampai akhir tahun,” katanya. Sementara Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE mengaku, telah meminta Kepala Desa Ntonggu dan Camat Palibelo, untuk mendata semua kerugian yang dialami oleh warga yang menjadi korban kebakaran.

(Suara NTB/Uki)

DISTRIBUSI BERAS - Pendistribusian beras oleh DKP Kabupaten Bima untuk korban kebakaran Ntonggu, Sabtu (26/10). “Data yang dikumpulkan ini akan ditindaklanjuti. Termasuk memberikan bantuan sarana dan prasarana penunjang,” katanya. Untuk mencegah terjadinya kejadian serupa, Bupati menghimbau seluruh masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan. Memperhatikan kondisi rumah dalam keadaan aman dari api. “Musim kemarau ini sangat rawan terjadinya kebakaran. Untuk itu masyarakat harus

tetap waspada. Memastikan api kompor yang dinyalakan sudah padam atau hal-hal yang memicu penyebab terjadinya kebakaran,” katanya. Seperti diketahui, belasan rumah warga di RT 26 RW 08 Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, ludes dilalap si jago merah, pada Jumat (25/10) dini hari. Kebakaran diduga korsleting listrik. Camat Palibelo, Drs. Darwis mengatakan, kebakaran

terjadi sekira pukul 01.00 wita. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik dari rumah salahsatu warga bernama Baharudin, (30 tahun). “Kobaran api dengan cepat membesar dan menjalar rumahrumah di sekitarnya,” katanya. Meski tidak menelan korban jiwa, kebakaran itu lanjutnya, menghanguskan sebanyak 13 unit rumah panggung, empat unit sepeda motor, dan gabah padi hangus jadi arang. Saat ini

kerugian yang dialami masih dilakukan pendataan. “Kerugian akibat kebakaran ini masih didata. Namun prakiraan sementara kerugiannya mencapai ratusan juta rupiah,” katanya. Hingga kini kasus kebakaran tersebut masih diselidiki oleh Mapolres Bima. bahkan pasca terjadinya kebakaran aparat kepolisian resort setempat telah turun ke lokasi untuk olah TKP. (uki)

SK Pimpinan Definitif DPRD Dompu Idap Tumor Ganas, Belum Juga Terbit Warga Miskin di Bima Butuh Bantuan

Dompu (Suara NTB) Surat keputusan (SK) Gubernur NTB yang menetapkan pimpinan definitif DPRD Dompu periode 2019 – 2024 hingga saat ini belum juga terbit. Akibatnya, rencana penetapan Perda Tata Tertib (Tatib) Dewan dan pembentukan alat kelengkapan Dewan (AKD) menjadi molor. Ketua sementara DPRD Dompu, Andi Bachtiar, A.Md.Par kepada Suara NTB saat dikonfirmasi, Minggu (27/ 10) membenarkan hingga saat ini, SK pimpinan definitif belum diterima pihaknya dari Gubernur NTB. Karena SK pimpinan DPRD Kabupaten diterbitkan Gubernur selaku pemerintah atasan. “Rencana besok harus dimaksimalkan SK definitif jadi dan langsung dijemput ke Gubernuran,” kata Andi. Akibat molornya SK definitif, diakui Andi, membuat rencana kerja Dewan ikut molor.

(Suara NTB/ula)

Andi Bachtiar Karena tugas pimpinan sementara hanya memfasilitasi rapat – rapat anggota Dewan untuk pembentukan fraksi – fraksi Dewan, orientasi bembekalan anggota Dewan hingga pengambilan sumpah

janji pimpinan definitif. Untuk penetapan Tatib Dewan dan pembentukan AKD dilakukan oleh pimpinan definitif. Kendati demikian, Andi mengaku, pihaknya sudah memiliki gambaran terkait rencana revisi Tatib Dewan. Untuk AKD juga sudah ada kesepahaman dengan semua fraksi Dewan di DPRD Dompu penyebaran anggota hingga pimpinan AKD. “Tatib sudah ada gamabaran yang direvisi dan AKD sudah ada kesepahaman dengan semua fraksi,” ungkapnya. Terkait revisi Tatib, Andi mengaku, ada beberapa hal prinsip yang ingin direvisi walaupun dasar hukum penyusunan Tatib Dewan tersebut tidak ada perubahan. Diantaranya soal penyesuaian jadwal reses dan musyawarah rencana pembangunan (Musrembang), kehadiran anggota Dewan, dan tata cara beracara anggota Dewan. (ula)

Pengembalian Temuan BPK Ditargetkan Tuntas Tahun 2020 Taliwang (Suara NTB)Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat, menargetkan Rp359 juta temuan BPK sejak 2007 hingga 2019 tuntas di awal 2020 mendatang. Para penunggak sudah berjanji di atas meterai bersama dengan tim Kejaksaan untuk mengembalikan temuan tersebut paling lambat akhir 2019. Jika mereka tidak merealisasikan janjinya, Kejaksaan akan melakukan penindakan. “Kami masih memberikan waktu kepada mereka untuk melunasi temuan sampai dengan akhir tahun 2019 dan mereka juga sudah sepakat dengan batas waktu tersebut. Jika mereka lalai terhadap janjinya, maka kita akan langsung proses secara hukum sebagai sanksi tegas supaya tidak terulang lagi di tahun berikutnya. Tentu kita juga akan tetap mengingatkan kepada mereka untuk tidak lupa akan kewajiban supaya tidak terjadi upaya penindakan dari

Kejaksaan,” ungkap Inspektur Inspektorat, Ir. H. Ady Mauluddin M. Si, Kepada Suara NTB, kemarin. Dikatakannya, untuk pengembalian temuan tersebut rerata terjadi di tahun 2007 sampai dengan 2019. Bahkan temuan tersebut ada juga di oknum mantan anggota DPRD dan Pimpinan SKPD yang sudah tidak ada lagi dinasnya di Kabupaten/Kota. Sebelumnya, para penunggak tersebut sudah dipanggil oleh Kejaksaan untuk bisa segera melakukan pengembalian di bulan September. Tapi faktanya, sampai dengan saat ini belum ada kemajuan dari para penunggak ini untuk melakukan pengembalian, malah mereka meminta waktu sampai dengan akhir tahun 2019. Tentu dengan adanya permintaan untuk memperpanjang waktu pengembalian pihaknya tetap memberikan ruang dimaksud. Jika sampai dengan awal

tahun 2020 masih tetap saja tidak ada kemajuan, maka pihaknya tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi tegas. Salah satunya dengan melimpahkan berkasnya mereka ke Kejaksaan untuk bisa diproses secara hukum, karena tidak juga memberikan i’itikad baik untuk membayar temuan itu. Apalagi saat ini sudah ada Kejaksaan di Sumbawa Barat, sehingga garis kondisi untuk proses pelimpahan berkas tersebut akan semakin mudah dilakukan. Sehingga proses untuk penuntasan temuan itu bisa dilakukan segera supaya tidak ada lagi tunggakan di tahun berikutnya. “Kami masih memberikan waktu kepada mereka agar segera melunasi. Kami juga sudah berkoordinasi dengan tim dari Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, jika melewati waktu tersebut langsung ditangani saja oleh Kejaksaan,” pungkasnya. (ils)

Bima (Suara NTB) Sukirman Mustamin, warga Desa Boro Kecamatan Sanggar menderita tumor ganas di mulutnya. Kondisi pria berusia 50 tahun itu, semakin terpuruk karena pihak keluarga tidak memiliki biaya untuk membawanya berobat ke Rumah Sakit. Kerabat korban, Arif mengatakan, Sukirman menderita tumor ganas sejak satu tahun terakhir. Lantaran tidak ada biaya untuk pengobatan kondisinya semakin memperihatinkan. “Hanya diobati secara tradisional saja. Belum pernah dibawa ke rumah sakit,” katanya kepada Suara NTB akhir pekan kemarin. Menurutnya, pihak keluarga ingin membawa Sukirman ke Rumah Sakit. Hanya saja keterbatasan biaya. Biaya untuk mencukupi kebutuhan seharihari menunggu belas kasihan dari tetangga. “Hanya terbaring lemas di rumahnya. Diobati seadanya saja,” katanya. Untuk itu Arif berharap kepada para dermawan serta Pemerintah daerah untuk memberikan bantuan. Sebab kondisinya, kian hari semakin memprihatinkan.

Perlu mendapat perawatan medis. “Harapannya bisa dibantu karena memang kondisi ekonomi keluarga sangat lemah. BPJS juga tidak ada,” harapnya. Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima, Drs. Sirajuddin MM, mengaku pihaknya telah menerima laporan ada seorang warga menderita tumor ganas yang membutuhkan bantuan. “Sudah kita terima laporannya dan kita tindaklanjuti,” katanya. Menurutnya, penderita tumor tersebut segera ditangani secepatnya. Bahkan akan dibawa langsung ke RSUD Bima untuk diberikan perawatan dan pengobatan secara intensif. “Terkait biaya perawatan dan pengobatan akan ditanggung pemerintah melalui BPJS. Kita akan lakukan pendampingan,” katanya. Tidak hanya itu, Sirajuddin mengaku juga telah berkoordinasi dengan pihak RSUD Bima. Mereka akan menyiapkan dokter dan perawat yang terbaik untuk menangani pasien ini. “Kita ingin penderita Tumor ganas ini bisa ditangani dan diobati sehingga penyakit yang dideritannya bisa sembuh,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/Ist)

MENDERITA - Sukirman Mustamin, warga Desa Boro Kecamatan Sanggar yang menderita tumor ganas di mulut.

POLHUKAM

SUARA NTB Senin, 28 Oktober 2019

Halaman 8

KPU akan Terapkan Sistem E-Rekap di Pilkada Mataram (Suara NTB) – Pada Pilkada serentak 2020 mendatang, KPU berencana akan menerapkan sistem rekapitulasi suara secara elektronik (e-rekap). Dengan sistem e-rekap tersebut, dinilai proses rekapitulasi suara bisa lebih aman dari sistem rekapitulasi suara secara manual. (Suara NTB/ist)

BANTUAN - I Nengah Sugiartha, anggota DPRD Kota Mataram, memberikan bantuan peralatan inventaris kepada organisasi kemasyarakatan.

Salurkan Bantuan Inventaris

Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Provinsi NTB, Zuriati yang dikonfirmasi Suara NTB terkait dengan rencana KPU menerapkan sistem e-rekap tersebut pada Pilkada

serentak 2020 mendatang mengatakan bahwa memang KPU RI tengah mewacanakan perhitungan suara tidak lagi dengan manual, namun dengan sistem elektronik.

“Memang itu baru rencana diberlakukannya rekapitulasi penghitungan suara secara elektronik (e-rekap) pada Pemilihan Serentak mendatang 2020. Kita tunggu saja apakah kebi-

Ichal Dukung Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan Mataram (Suara NTB) – Anggota DPRD Kota Mataram dari Partai Nasdem, I Nengah Sugiartha mulai merealisasikan janji-janji politiknya pada saat kampanye Pemilu 2019 lalu ke masyarakat. Setelah berhasil duduk sebagai wakil rakyat, ia terus bergerak mendorong kemajuan masyarakat di daerah pemilihan (dapil)-nya, Kecamatan Mataram. Pada Minggu (27/10) kemarin, I Nengah Sugiartha yang disapa akrab Ichal ini, menyalurkan bantuan berupa peralatan inventaris bagi sejumlah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk di lingkungan umat Hindu di Lingkungan Pajang, Kota Mataram. Peralatan inventaris tersebut diberikan untuk mendukung kegiatan-kegiatan organisasi kemasyarakatan. “Ya ini bentuk kepedulian kita bersama terhadap pengembangan kehidupan sosial masyarakat, khususnya di lingkungan Pajang. Hari ini kami berkesempatan menyerahkan sejumlah peralatan inventaris kepada organisasi kemasyarakatan,” katanya kepada Suara NTB, Minggu (27/10) kemarin. Penyerahan peralatan inventaris tersebut dilakukan dalam kegiatan persembahyangan bersama umat Hindu di Pura Pancaka, Mataram yang dirangkai dengan kegiatan mejaye-jaye atau peresmian dan pelantikan organisasi kemasyarakatan di lingkungan umat Hindu. “Ya tadi kita mengadakan persembahyangan bersama di mana di sana dirangkaikan dengan mejaye-jaye, yakni pembentukan lima organisasi masyarakat. Sudah menjadi komitmen saya untuk terus peduli membantu masyarakat, khususnya dari segi pendanaan. Kedepan akan kita support terus sehingga mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatannya,” ungkap Wakil Ketua Fraksi GBRI DPRD Kota Mataram ini. Dalam kegiatan mejaye-jaye itu, ada lima organisasi yang diresmikan kepengurusannya untuk masa bakti 2019-2024. Pertama adalah Banjar Suka Duka Pajang dengan Ketua, I Putu Suara. Kedua Sanggar Seni Swara Pajang yang diketuai oleh, I Made Arsika. Ketiga Pasraman Maha Widya Yana Pajang Mataram, dengan Ketua Ni Ketut Purnani Sari. Keempat Pecalang Pajang, dengan Ketua, I Made Juli Artama. Dan kelima Sanggar Tari Pajang, yang diketuai oleh, I Nyoman Enik Sukemi. Dari kelima organisasi kemasyarakatan tersebut, I Nengah Sugiartha diberikan kepercayaan menjadi penanggungjawabnya. Sebagai penanggung jawab, ia mengaku memiliki tanggung jawab moral untuk memajukan kelima organisasi tersebut. Ia berjanji sebagai wakil rakyat dirinya akan terus memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. “Intinya apa yang kita lakukan ini untuk kemajuan masyrakat Mataram, semua kita harus bergerak, karena itu saya ajak semua komponen untuk kita samasama memajukan Kota Mataram,” katanya. Kegiatan persembahyangan bersama di Pura Pancaka yang dirangkaikan dengan kegiatan Mejaye-jaye itu dihadiri dan memberikan sambutan yakni pettama Jero Mangku Gde Gita, selaku sesepuh Pajang, kemudian Ketua PHDI Kecamatan Mataram, Ida Bagus Sumantri. I Nengah Sugiartha juga ikut memberikan sambutan sebagai Penanggung jawab di lima organisasi kemasyarakatan tersebut. (ndi)

(Suara NTB/why)

PASPOR - Suasana layanan paspor simpatik akhir pekan lalu di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Sabtu (26/10).

Layanan Paspor Simpatik Akhir Pekan Mataram (Suara NTB) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram mengadakan Layanan Paspor Simpatik akhir pekan lalu. Layanan paspor ini diadakan sebagai alternatif pemohon yang selama awal sampai tengah pekan sibuk bekerja. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Armand Armada Yoga Surya mengatakan, Layanan Paspor Simpatik ini disambut antusias oleh masyarakat. Tampak dari kuota 50 pemohon yang sudah terpenuhi sebelum jam layanan berakhir. “Pemohon yang datang pada hari ini kebanyakan mereka

yang tidak punya waktu di hari Senin-Jumat,” kata Armand di sela-sela memantau kegiatan tersebut. Armand menambahkan, bagi masyarakat yang belum sempat datang atau tidak kebagian kuota permohonan dapat datang di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram pada akhir pekan. Dia mengimbau pemohon datang pagi agar dapat antrean. “Khusus Layanan Paspor Simpatik ini dengan datang langsung (walk in). Jadi siapa cepat dia dapat (nomor antrean),” terang Armand. Armand menjelaskan Hari Darma Karya Dhika adalah Hari Ulang Tahun Kementerian Hukum dan Hak

Satu Aplikator Nakal Masuk DPO Mataram (Suara NTB) – Satu aplikator rumah tahan gempa di Lombok Utara masuk daftar pencarian orang (DPO). Pasalnya, aplikator itu belum mengembalikan dana bantuan Pokmas. RTG tidak dibangun, uang sudah dibawa kabur. “Aplikator di Desa Jeruk itu masih DPO. Dia kerjakan proyek rusak berat satu Pokmas,” ungkap Kabid Hukum Polda NTB Kombes Pol Abdul Azas Siagian dikonfirmasi akhir pekan lalu. Dia mengatakan, kasus itu diproses pidana apabila tidak

kunjung mengembalikan uang. Oknum aplikator itu diduga menggelapkan dana milik Pokmas. Pokmas itu mengerjakan RTG rusak berat. “Batasnya kan 25 Desember. Karena RTG dikerjakan dalam bentuk kerjasama, maka di sana timbul perjanjian perdata. Masih dikasih waktu,” sebutnya. Meski demikian, unsur pidana juga berpeluang dipakai untuk menjerat aplikator nakal. Yakni dugaan penggelapan. “Itu uangnya masyarakat yang asalnya dari negara. Masuknya penggelapan,” imbuh dia. Azas

Pilkada Mataram

Haifa Akbar Galang Kekuatan Parpol Kecil Mataram (Suara NTB) – Sesudah mendaftar di PDIP dan Partai Nasdem, kandidat bakal calon Walikota Mataram, Haifa Akbar terus bergerak membangun komunikasi politik ke parpol lainnya untuk meraih dukungan maju bertarung di Pilkada Kota Mataram. Parpol yang tengah dibidik Haifa yakni sejumlah parpol yang memiliki kursi kecil di DPRD Kota Mataram. Ia tengah berupaya merangkul, menyatukan dan menggalang dukungan dari parpol peraih suara kecil untuk bersatu dalam poros koalisi di Pilkada Kota Mataram. Ia meyakini jika bisa terbangun poros koalisi parpol-parpol peraih suara kecil itu, sudah memenuhi persyaratan untuk mengusung. “Jika parpol peraih suara kecil itu solid berkoalisi. Maka raihan suara gabungan parpol itu di atas 20 persen,” katanya kepada wartawan pekan kemarin. Bukan tanpa alasan dirinya gencar merangkul parpol peraih suara kecil tersebut dalam satu perahu koalisi. Pasalnya, hingga saat ini parpol peraih suara kecil itu belum memiliki figur siapa calon walikota dan calon wakil walikota yang akan diusung di Pilkada. Jika gabungan koalisi parpol peraih suara kecil itu solid dan kompak maka dipastikan gabungan raihan suara parpol tersebut lebih dari cukup untuk memenuhi syarat dukungan untuk mengusung paslon di Pilkada. Selain itu, pihaknya juga ingin mendorong dan mengupayakan gabungan koalisi parpol kecil itu memiliki posisi tawar kuat, dan memberikan warna tersendiri dalam dinamika konstalasi politik di Pilkada kota Mataram. Sehingga pihaknya terus berupaya menyatukan dan galang gabungan parpol kecil itu untuk bergabung dalam satu poros koalisi di Pilkada. “Dengan gabungan koalisi parpol kecil itu juga bisa menawarkan figur paslon alter-

natif di Pilkada,” terangnya. Dia membeberkan, kemungkinan gabungan koalisi parpol peraih kecil tersebut yakni, Partai Nasdem, Partai Hanura, PKPI, dan Partai Berkarya. Keempat parpol itu sama-sama mengemas raihan satu kursi di DPRD Kota Mataram. Sementara ada tiga parpol tidak memiliki raihan kursi di DPRD kota Mataram.

Asasi Manusia RI. Setiap tahunnya Kemenkumham RI mengadakan acara khusus di tataran unit pelaksana teknis untuk memberikan layanan publik khusus kepada masyarakat. Salah satu pemohon paspor, Lalu (40) mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan paspor akhir pekan tersebut. “Sebagai pengusaha saya sulit bisa mendapatkan waktu luang di weekday (hari kerja). Saya lihat info di Instagram kemudian saya jam 07.00 sudah sampai di Imigrasi Mataram supaya bisa dapat antrean,” ujar Lalu seraya berharap ke depannya layanan khusus ini tetap diselenggarakan. (why)

Yaitu PBB, Perindo dan PSI. Dengan mencermati situasi dan konstalasi politik berkembang di Pilkada, ia cukup optimis dan yakin dengan gabungan parpol kecil itu solid dan kompak untuk mengusung paslon di Pilkada. Pihaknya terus menyamakan persepsi dan pandangan dengan parpol-parpol tersebut terkait kepentingan arah dukungan di Pilkada.

Haifa Akbar juga menegaskan, dirinya maju di Pilkada Kota Mataram sebagai calon Walikota dan bukan calon wakil Walikota. Ia menepis rumor bahwa dirinya juga bisa maju sebagai calon wakil Walikota. “Saya sudah patok maju jadi calon Walikota. Jika hanya jadi calon wakil Walikota, saya lebih baik tidak maju,” tegasnya. (ndi)

menjelaskan kemajuan pembangunan RTG tidak terhambat. Dia mengakui malahan progresnya semakin baik. “Yang kita tangani kan lima kasus (aplikator bawa kabur uang). Tidak ada pengaruh, bagus kok progresnya,” tandasnya. Pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp5,209 triliun untuk pembangunan RTG warga terdampak gempa Lombok tahun 2018 lalu. Menurut data BPBD Provinsi NTB per 21 Oktober 2019, RTG selesai dikerjakan sebanyak 103.213 unit. Rinciannya, 28.496 rumah rusak berat, 16.093 rumah rusak sedang, dan 58.624 rumah rusak ringan. Sementara yang masih dalam pengerjaan sebanyak 71.812 unit, diantaranya 40.597 unit rumah rusak berat, 9.231 rumah rusak sedang, dan 21.984 rumah rusak ringan. (why)

jakan ini benar-benar diterapkan oleh KPU dalam pemilihan kepala daerah serentak 2020 mendatang,” katanya, Sabtu pekan kemarin. Pihaknyapun mengaku belum mendapat kepastian soal penerapan sistem e-rekap tersebut, dan seperti apa teknisnya. Namun ia meyakini bahwa tentu KPU sudah sangat siap dengan segala infrastrukturnya jika memang sistem e-rekap tersebut diterapkan. Karena baru pertama kali akan digunakan sistem rekapitulasi secara elektronik tersebut, maka hal yang paling utama harus dilakukan yakni selain memberikan pelatihan pelaksanaanya, juga tak kalah penting adalah sosialisasi, baik kepada penyelenggara pemilu, peserta pemilu maupun kepada masyarakat.

(Suara NTB/ndi)

Zuriati “Sosialisasi harus dilakukan secara masif kepada parpol dan komponen masyarakat, agar tidak timbul pemahaman yang salah terkait kebijakan sistem e-rekap ini, kalau jadi diterapkan oleh KPU,” jelasnya. (ndi)

Nasdem Yakin Bisa Jadi Penentu Mataram (Suara NTB) Partai Nasdem telah menutup pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk Pilkada Mataram 2020 mendatang. Sejumlah figur bakal calon telah ikut mendaftarkan diri ke Nasdem. Nasdem kemudian akan melakukan seleksi untuk menentukan siapa yang akan didukungnya. Diketahui Nasdem di Kota Mataram termasuk dalam golongan Partai Gurem, karena hanya memiliki satu kursi di DPRD Kota Mataram. Sehingga hal itu membuat posisi tawar Nasdem dalam dinamika politik jelang Pilkada Mataram kurang kuat di kalangan aktor politik. Namun demikian, tidak lantas membuat partai besutan Surya Paloh tersebut kurang percaya diri dalam mengikuti konstelasi politik Pilwakot Mataram. Hal itu terbukti dari kepercayaan diri Nasdem dalam menjaring kandidat bakal calon yang akan diusung dengan membuka pendaftaran calon. ”Ya kita kemarin sudah membuka pendaftaran, beberapa figur sudah mendaftarkan diri dan nanti akan diseleksi. Meskipun bisa dibilang kami ini partai kecil, karena hanya punya satu kursi, tapi kami cukup diminati para figur,” ujar

politisi Nasdem, I Nengah Sugiartha kepada Suara NTB, Minggu (27/10) kemarin. Nengah Sugiartha menegaskan bahwa, meskipun partainya hanya punya satu kursi di DPRD, namun ia sangat yakin bahwa Nasdem bisa mengambil peran yang cukup strategis dalam perhelatan Pilkada Mataram 2020 mendatang. Nasdem bisa menjadi partai yang bisa mempengaruhi arah konstelasi politik Pilkada Mataram. “Ya kami memang sadar diri, kami hanya satu kursi. Tapi ingat kami bisa menjadi penentu. Kita sudah kalkulasikan peta koalisi, dan kami bisa mengambil peran maksimal. Misalnya bagaimana kalau koalisi yang ada kurang satu kursi, kan tidak ada artinya kursi yang lain itu. Sehingga kami optimis,” katanya. Saat ini, pihak terus mengamati perkembangan konstelasi politik yang terjadi jelang Pilwakot Mataram. Dengan demikian Nasdem bisa dengan tepat menentukan arah dukungannya. “Ya sambil berproses, kita amati juga perkembangan dinamika politiknya, dan pada akhirnya nanti kita bisa ambil posisi politik yang tepat,” pungkasnya. (ndi)

SUARA NTB

Senin, 28 Oktober 2019

Halaman 9

Sekarbela Ditargetkan Jadi Kecamatan Tipe A Mataram (Suara NTB) – Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Mataram, telah mengeluarkan hasil kajian terhadap

perubahan status dari Kecamatan Sekarbela. Ditargetkan, Kecamatan Sekarbela akan naik status dari tipe B ke tipe A pertengahan tahun

2020 mendatang. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana mengatakan, hasil kajian Balitbang terhadap perubahan status Kecamatan Sekarbela baru diterima. Nantinya kajian ini akan dilaporkan ke kepala daerah setelah membuat telaahan staf untuk meminta arahan atau tindaklanjut dari hasil kajian tersebut. “Dalam minggu depan sudah ada Pak Wali atau Sekda untuk melanjutkan,” kata Putu dikonfirmasi pekan kemarin. Untuk melanjutkan akan dilaksanakan sosialisasi dengan memanggil warga di satu kelurahan berdasarkan hasil rekomendasi. Ada dua kelurahan terdekat dari Kecamatan Sekarbela yakni satu kelurahan di Kecamatan Mataram dan satu kelurahan di Kecamatan Ampenan. Berdasarkan batas wilayah Kelurahan Taman Sari dan Pagesangan Barat merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan kelurahan di Kecamatan Sekarbela. Namun demikian hasil kajian itu

klaim Putu, tidak menyebut kelurahan manapun. “Kita berharap sosialisasi berjalan lancar,” harapnya. Syarat kecamatan naik tipe berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendgari) minimal harus memiliki enam kelurahan. Diketahui, Kecamatan Sekarbela baru memiliki lima kelurahan. Wacana awal akan ada pemekaran wilayah. Kelurahan Jempong Baru dinilai cukup representatif dipecah karena memiliki luas wilayah, jumlah penduduk dan lingkungan lebih banyak dibandingkan kelurahan lainnya. Pemekaran ini terkendala oleh ketersediaan anggaran, sumber daya manusia dan lainnya. Putu menambahkan, ditargetkan Kecamatan Sekarbela naik tipe menjadi tipe A pada pertengahan tahun 2020 atau APBD perubahan. Pertimbangannya agar tidak mengganggu yang lainnya. Sebab, penyesuaian itu akan diikuti dengan perubahan kode wilayah termasuk kependudukan dan lainnya. “Kode wilayah ini harus disesuaikan. Misalnya sebelumnya

wilayah A ditarik ke wilayah B secara otomatis kan kode wilayahnya berubah,” tandasnya. Di samping penyesuaian karena akan pindahnya pusat pemerintahan ke Kecamatan Sekarbela. Dia mengharapkan semua kecamatan di Kota Mataram menjadi tipe A. (cem)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.4651 CU NOKA/NOSIN : MHIKB 1116HK126602/ KB11E-1124994 AN.GALEP HLG DSKTR AMPENAN

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

DIJUAL TANAH

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

D I J U A L T A N A H DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Senin, 28 Oktober 2019

Jakarta, 26/10 (ANTARA) Menteri BUMN Erick Thohir, dan empat menteri Kabinet Indonesia Maju yang membidangi infrastruktur, investasi dan pariwisata di Jakarta, Sabtu, menyatakan investor swasta akan dilibatkan secara aktif untuk mengembangkan lima destinasi wisata prioritas yang diyakini dapat meningkatkan perolehan devisa negara dan memperbaiki defisit transaksi berjalan. Erick usai rapat koordinasi di Kementerian PUPR di Jakarta, Sabtu mengatakan pemerintah akan mengoptimalkan potensi pembiayaan dari investor swas-

Halaman 10

ta untuk meningkatkan kualitas layanan pariwisata di lima destinasi prioritas, selain pembangunan yang mengandalkan sumber pendanaan dari APBN. Lima destinasi prioritas itu adalah Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (Nusa Tenggara Timur), dan Likupang (Sulawesi Utara). Pengembangan lima destinasi ini ditargetkan tuntas pada akhir 2020. “Kami terus bersinergi sesuai dengan visi presiden untuk hasil yang akan dirasakan seperti

penciptaan lapangan kerja, kedua membangkitkan ekonomi nasional termasuk UMKM, dan tadi adanya investor investor dari luar negeri, dari berbagai pihak yang selama ini beliau (Presiden Joko Widodo) sendiri sudah mendekati,” kata Erick. Dalam rakor yang diinisiasi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono itu turut hadir Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya dan Budi Karya Sumadi, selaku dua menteri yang sudah menjabat sejak periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, membagikan informasi dan memberikan gambaran kepada para menteri yang baru terpilih, mengenai kondisi pengembangan pariwisata dan rencana-rencana yang akan dilakukan di 2020. Hal itu karena pembangunan infrastruktur fisik yang sudah berjalan sejak periode pemerintahan pertama Jokowi, harus dilengkapi dengan aliran investasi dari BUMN dan swasta, lo-

Jakarta, 25/10 (ANTARA) Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menemukan sembilan faktor yang berkontribusi dalam kecelakaan pesawat Lion Air JT 610. “KNKT menemukan sembilan hal yang apabila terhindar mungkin tidak terjadi kecelakaan,” kata Kepala Sub Komite Kecelakaan Penerbangan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Nurcahyo dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat. Sembilan faktor, di antaranya asumsi terkait reaksi pilot yang dibuat pada saat proses desain dan sertifikasi pesawat Boeing 737-8 (MAX), meskipun sesuai dengan referensi yang ada ternyata tidak tepat. Kedua, mengacu asumsi yang telah dibuat atas reaksi pilot dan kurang lengkapnya kajian terkait efek-efek yang dapat terjadi di cockpit, sensor tunggal yang diandalkan untuk sistem peringatan dini atau Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS) dianggap cukup dan memenuhi ketentuan sertifikasi. Ketiga, desain MCAS yang mengandalkan satu sensor rentan terhadap kesalahan. Keempat, pilot mengalami kesulitan melakukan respon yang tepat terhadap pergerakan MCAS yang tidak seharusnya karena tidak ada petunjuk dalam buku panduan dan pelatihan. Kelima, indikator penunjuk

Jakarta, 24/10 (ANTARA) Kementerian Komunikasi dan Informatika akan terus mendorong percepatan perkembangan industri teknologi informasi di Tanah Air. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, menyebutkan ada beberapa langkah yang dilakukan untuk mempercepat perkembangan industri teknologi informasi. “Ada beberapa langkah yang harus kita percepat, melanjutkan deregulasi di Kemenkominfo,” kata Plate. Menurut dia, pihaknya juga akan fokus kepada kedaukatan data, keamanan siber dan kejahatan siber. Plate menyebutkan dalam rapat paripurna perdana Kabinet Indonesia Maju pada Kamis ini, tidak disinggung secara spesifik kementerian yang dipimpinnya. “Kemenkominfo sendiri tidak secara spesifik dibahas tadi, tapi sekali lagi ada beberapa langkah yang harus kita percepat, melanjutkan deregulasi di kemenkominfo,”

tegasnya. Sidang kabinet paripurna itu lebih berisi arahan Presiden Jokowi untuk memastikan apa yang dicanangkan dalam lima program prioritas itu, dilaksanakan dengan baik. “Presiden menkankan betul bahwa deregulasi itu penting, jadi beliau meminta para menteri segera menyelesaikan overlapping yang ada sehing-

ga keputusan keputusan termasuk keputusan investasi jadi lebih cepat,” katanya. Menurut dia, Presiden Jokowi juga menekankan langkah kebijakan menciptakan lapangan kerja. “Itu harus jadi fokus utama, goals dari seluruh kegiatan pemerintahan adalah penciptaan lapangan kerja,” kata politikus Partai Nasdem itu.

(Antara/Agus Salim)

Menkominfo Johnny G Plate

gistik dan strategi pariwisata yang efektif. “Dengan demikian beliaubeliau (para menteri) bisa menyusun program. Ini yang kita terjemahkan untuk supaya segera untuk apa yang nanti kita bangun bisa dimanfaatkan oleh Menpar, Menteri BUMN, dan didukung oleh kepala BKPM,” kata Basuki. Budi Karya juga meminta Erick Thohir agar bisa mengajak perusahaan BUMN dan swasta untuk turut berinvestasi di pembangunan infrastruktur ke lima destinasi wisata. “Tidak mungkin kita mengandalkan dana APBN saja.

(Antara/Indra Arief Pribadi)

Menteri BUMN Erick Thohir (paling kanan) di Jakarta, Sabtu (26/10). Apalagi dengan kompetensi jangkau dan kolaborasi swasdan tugas tugas baru Kemen- ta untuk turut serta berinterian BUMN untuk juga men- vestasi,” ujar Budi.

(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak)

Puing-puing pesawat Lion Air JT 610 yang telah dievakuasi pascakecelakaan berada di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (29/10/2018). sikap atau angle of attack DISAGREE tidak tersedia di pesawat Boeing 737-8 (MAX) PK-LQP, berakibat informasi ini tidak muncul pada saat penerbangan dengan penunjukan sudut AOA yang berbeda antara kiri dan kanan, sehingga perbedaan ini tidak dapat dicatatkan oleh pilot dan teknisi tidak dapat mengidentifikasi kerusakan AOA sensor. Keenam, AOA sensor pengganti mengalami kesalahan kalibrasi yang tidak terdeteksi pada saat perbaikan sebelumnya. Ketujuh, investigasi tidak

dapat menentukan pengujian AOA sensor setelah terpasang pada pesawat yang mengalami kecelakaan dilakukan dengan benar, sehingga kesalahan kalibrasi tidak terdeteksi. Kedelapan, informasi mengenai stick shaker dan penggunaan prosedur non-normal Runaway Stabilizer pada penerbangan sebelumnya tidak tercatat pada buku catatan penerbangan dan perawatan pesawat mengakibatkan baik pilot maupun teknisi tidak dapat mengambil tindakan yang tepat.

Kesembilan, beberapa peringatan, berulangnya aktifasi MCAS dan padatnya komunikasi dengan ATC tidak terkelola dengan efektif. Hal ini diakibatkan oleh situasi-kondisi yang sulit dan kemampuan mengendalikan pesawat, pelaksanaan prosedur nonnormal, dan komunikasi antar pilot, berdampak pada ketidakefektifan koordinasi antar pilot dan pengelolaan beban kerja. Kondisi ini telah teridentifikasi pada saat pelatihan dan muncul kembali pada penerbangan ini.

Mataram, 25/10 (ANTARA) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Kedutaan Besar Indonesia untuk Brunei Darussalam menggagas penerbangan langsung dari dan menuju Brunei Darussalam-Lombok. Hal ini mengemuka saat Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah menerima kunjungan kerja DutaBesarRIuntukBruneiDarussalam, Sujatmiko, di ruang kerja Wagub NTB, Jumat. Kunjungan itu dalam rangka membahas peningkatan kolaborasi dan harmonisasi langkah lanjut dalam isu yang menjadi kepentingan bersama. Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam Sujatmiko mengatakan pembukaan penerbangan langsung ini untuk mendukung pembangunan NTB, khususnya di bidang pariwisata dan pertanian. Apalagi katanya, NTB merupakan salah satu destinasi wisata halal terbaik dunia. Sejalan dengan Brunei Darussalam yang baru saja menerapkan hukum syariat Islam. “Kita ingin pesawat kita yang terbang ke sana. Seperti Garuda atau Citilink,” jelas Dubes yang bermarkas di Bandar Seri

Begawan itu. Untuk memuluskan rencana tersebut, ia mengaku telah berbicara dengan berbagai pihak, seperti Menteri Pariwisata, Menteri Perhubungan, CEO Garuda Indonesia serta pihakpihak terkait. Bahkan pemerintah Brunei Darussalam pun sudah menyatakan kesiapannya untuk merealisasikan rencana tersebut. “Sekarang kita tinggal kalkulasi bisnisnya,” ujarnya. Ia menilai, dengan dibukanya penerbangan ini akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke NTB. Tidak hanya warga Brunei Darussalam, tapi warga dunia yang berkunjung ke Brunei pun bisa langsung ke NTB. Selain itu, potensi pertanian, perikanan, kelautan, dan hasil industri kreatif masyarakat di NTB pun dapat dipasarkan di negara yang berpenduduk sekitar 440.000 jiwa itu. Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah menyambut baik rencana dibukanya penerbangan langsung itu. Sebab, dampaknya bagi masyarakat sangat terasa. “Pak Dubes memilih NTB

tepat sekali untuk direct flight,” katanya. Umi Rohmi, sapaan akrabnya memiliki potensi pertanian yang bisa dipasarkan di mancanegara. Hanya saja, hasil pertanian itu tidak dikirim dalam bentuk mentahan. Namun akan diolah dan dikemas dengan baik, baru diekspor. Sehingga akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Karena itu, Wagub meminta jajaran Dinas Perhubungan untuk menindaklanjuti rencana tersebut.

Diketahui, Pemerintah Provinsi NTB berupaya untuk membangun daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain menghadirkan industri pengolahan, kini Pemerintah Provinsi NTB, di bawah kepemimpinan Gubernur, Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Sitti Rohmi Djalilah menggagas sejumlah penerbangan langsung (direct flight) dari berbagai negara ke NTB, seperti Lombok-Jeddah dan Pert, Australia - Lombok.

Suasana terminal kedatangan Lombok International Airport (LIA) di Praya, Lombok Tengah, NTB, Sabtu (16/2/2019).

Jakarta, 24/10 (ANTARA) Program Kartu Pra Kerja yang sedang disiapkan oleh pemerintahan Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo akan dilaksanakan bukan dalam bentuk pemberian uang tetapi lebih kepada pelatihan bagi masyarakat. “Awal tahun depan kami akan meluncurkan yang namanya Kartu Pra Kerja,” kata Asisten Deputi Ketenagakerjaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yulius di Jakarta, Kamis. Menurut Yulius, pelaksanaan program tersebut adalah dengan memberikan skim bagi orang yang menganggur dengan berbagai bentuk pelatihan yang dialokasikan sekitar Rp3 juta per orang. Dengan demikian, lanjutnya, Kartu Pra Kerja bukanlah dalam bentuk pemberian uang tunai tetapi lebih kepada ben-

tuk pelatihan melalui sejumlah platform yang masing-masing memiliki tingkatan. “Nanti didaftar dan lembaga pelatihannya ada yang swasta ada yang pemerintah,” kata Yulius. Asdep Ketenagakerjaan Kemenko Perekonomian juga mengingatkan, Presiden Joko Widodo telah menyiapkan satu UU omnibus yaitu UU Cipta Lapangan Kerja. Pemerintah menyiapkan dana Rp10 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk 2 juta orang yang berhak menerima Kartu Pra Kerja dalam rangka mempersiapkan generasi muda melalui pelatihan kerja. “Dana untuk Kartu Pra Kerja dicadangkan dalam pos anggaran Bendahara Umum Negara (BUN),” kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani di Jakarta, Selasa (26/9).

Di sisi lain, Askolani mengatakan bahwa hingga sekarang pemerintah masih mengkaji tentang kementerian atau lembaga yang berhak untuk mengakomodir program itu sebab akan ditetapkan satu kementerian atau lembaga yang akan mengelola Kartu Pra Kerja tersebut Selain itu, ia menuturkan saat ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga masih mencari fokus dari pemanfaatan Kartu Pra Kerja sehingga diharapkan seluruh detail dari program tersebut bisa selesai bersamaan dengan keputusan pemilihan kementerian atau lembaga yang mengelola dana prakerja dalam waktu dekat. Sebagai informasi, Kartu Pra Kerja adalah kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan pelayanan pelatihan vokasi dan

(ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)

serifikasi kompetensi kerja. Pendaftaran pelatihan kerja tersebut memiliki dua desain implementasi yaitu digital di mana peserta memilih jenis pelatihan melalui platform seperti GoJek, Tokopedia, atau Jobstreet lalu bisa memilih melakukan pelatihan dengan online (e-learning) atau offline (tatap muka) dan secara reguler yakni pelatihan dan sertifikasi yang dilakukan secara tatap muka di LPK pemerintah, swasta, serta TC. “Pelatihan ini akan dibagi menjadi dua bentuk yaitu yang sifatnya konvensional terdiri dari 500 ribu orang dan 1,5 juta orang menggunakan sistem digital,” kata Askolani. Kartu Pra Kerja yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pencari kerja dan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia ini sudah bisa mulai digunakan pada Januari 2020.

RAGAM

SUARA NTB Senin, 28 Oktober 2019

Usut Kebakaran Rinjani dan Tambora Dari Hal. 1 Di mana ratusan hektar kawasan taman nasional turut hangus dilalap api yang belum dipastikan sumbernya. Jika ada unsur kesengajaan, seperti pembukaan lahan baru, maka akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan. ‘’Untuk indikasi pidananya, kita lihat apakah dengan kebakaran itu ada pihak yang mendapatkan manfaat berupa pembukaan lahan baru,’’ ujar Syamsudin Baharuddin. Penyelidikan melibatkan juga masing masing Polres. Seperti kebakaran di Rinjani, terjadi di jalur Senaru Lombok Utara dan jalur Sembalun Lombok Timur. Praktis Polres di masing-masing daerah itu sedang bekerja melakukan penyelidikan. Termasuk kebakaran di Gunung Tambora yang masuk dalam dua wilayah, Polres Bima Kabupaten dan Polres Dompu. Titik kebakaran di Doro Ncanga hingga Pancasila. Turut dilalap api lahan tebu PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) seluas 500 hektar. Kecamatan Dua polres menerjukan tim sejak awal pekan kemarin untuk penyelidikan. Tim Polres masing masing sudah menerjukan penyidik untuk olah TKP. Saat ini pihaknya masih

menunggu perkembangan penyelidikan oleh tim di lapangan. Selain itu, menunggu informasi dari Polres masing-masing daerah. Jika menang ada indikasi pidana, maka akan diproses hukum. Dir Reskrimsus pada kesempatan itu mengklarifikasi, luas lahan yang terbakar tidak sebesar 6000 hektar sebagaimana disampaikan sebelumnya. ‘’luas yang terbakar mencapai sekitar 250 hektar,’’ ujarnya sesuai data dari Satgas Karhutla. Sementara Kasubag TU Balai TNGR juga mengklarifikasi data yang pernah dirilis sebelumnya. “Perlu kami sampaikan lebih lanjut bahwa luasan areal Karhutla di kawasan Gunung Rinjani yang telah dirilis merupakan taksiran areal yang terdampak baik di dalam dan di luar kawasan TNGR berdasarkan deliniasi citra satelit Sentinel dan kompilasi data lapangan,” jelasnya. Sementara terkait total luasan areal yang terdampak, menurutnya baru dapat diukur setelah seluruh kegiatan operasi pemadaman karhutla selesai dilakukan. (ars)

Diberi Waktu Empat Bulan Dari Hal. 1 Artinya, Desember mendatang, investor tersebut harus sudah kelihatan aktivitasnya dalam mengembangkan Gili Tangkong. Zainul mengatakan, saat ini mereka sedang mengurus berbagai persyaratan berkaitan dengan investasi di Gili Tangkong. ‘’Mereka sudah menyatakan komitmen. Dan sudah menghadap langsung ke Pak Sekda, dua minggu lalu,’’ terangnya. Zainul menegaskan, Pemprov tidak menginginkan mitra Pemda tersebut hanya menjadi investor “akan”. Sehingga Pemprov memberikan waktu empat bulan bagi investor tersebut untuk memulai aktivitasnya. Desember mendatang, Pemprov merencanakan penandatangan kerja sama dengan investor tersebut. ‘’Kita tidak harapkan ada yang akan, akan itu. Akhir tahun mesti sudah ada (kelihatan aktivitas pembangunan),’’ katanya. Sehingga, kata Zainul, Pemprov sedang menyusun draf kontrak kerja sama pemanfaatan Gili Tangkong dengan PT. Heritage Resort and Spas. Dalam kontrak kerja sama tersebut nantinya akan mengatur tentang besaran kontribusi yang akan disetor oleh investor tersebut ke kas daerah atas pemanfaatan Gili Tangkong. “Mudahmudahan bisa kita dapat Rp700 - 800 juta setahun,” harap Zainul. Diketahui, tiga investor berebut untuk mengelola aset Pemprov NTB di Gili Tangkong. Awalnya, ada 8 in-

vestor yang mendaftar dalam seleksi terbuka yang dilakukan tim panitia independen yang dibentuk Pemprov NTB. Namun, dari delapan investor ang mendaftar, hanya tiga yang menyerahkan dokumen penawaran. Yakni PT. Heritage Resort and Spas (Bintan), PT. Istana Cempaka Raya (Mataram), dan PT. Ananda Tangkong Paradise (Denpasar). Hasil seleksi yang dilakukan Panitia Pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Pemprov NTB, PT. Heritage Resort and Spas menjadi peringkat pertama dengan total nilai 91,27 persen. Panitia Pemilihan melihat dari dua aspek. Pertama, dokumen dan RIP. Untuk peringkat kedua, PT. Istana Cempaka Raya dengan nilai 83,60 dan PT. Ananda Tangkong Paradise mendapatkan nilai 64,06. Sebelumnya, Zainul mengatakan untuk mencegah investasi abal-abal, Pemprov akan mewajibkan investor yang akan mengelola Gili Tangkong menyerahkan uang jaminan sebesar 10 persen dari nilai investasi di bank daerah. Ia menyebutkan lahan milik Pemprov di Gili Tangkong seluas 7 hektare lebih tersebut nilainya sekitar Rp16,57 miliar lebih. Dijelaskan, uang jaminan investasi merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi calon investor yang akan mengelola Gili Tangkong. (nas)

Audit Kasus Masjid Terapung Kota Bima Dari Hal. 1 Permintaan audit sudah ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat tugas kepada auditor yang akan bekerja. Menurut Ibnu Salim, penyidik ingin mendapatkan angka potensi kerugian negara untuk jadi bahan penyelidikan lanjutan. ‘’Penyidik tentu ingin dapat untuk bahan penyidikan. Tapi itu kan jadi ranahnya Kejaksaan menjelaskan. Kami hanya menindaklanjuti permintaan audit,’’ jelasnya. Mengenai target waktu sampai diperoleh angka kerugian negara, ia belum bisa memastikan. ‘’Intinya tim sedang bekerja, kita tunggu hasilnya,’’ ujar Ibnu Salim. Masjid terapung Amahami Kota Bima dibangun pada tahun 2018 lalu dengan anggaran Rp12,4 miliar. Lokasinya berdekatan dengan proyek penataan Taman Amahahami yang sebelumnya juga masuk penyelidikan jaksa. Masjid tersebut dibangun dengan dana APBD Kota Bima tahun 2018. Proyek ditender dengan harga perkiraan sendiri dari Dinas PUPR Kota Bima sebesar Rp12,39 miliar. Selanjutnya, tender proyek dimenangi PT Mayalia yang menawar den-

gan harga Rp12,38 miliar. Permintaan audit ini bukan hanya untuk item masjid terapung. Jauh sebelumnya, penyidik juga berkoordinasi dengan Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan untuk proyek taman Amahami. Berbeda dengan kasus masjid terapung, penangaan Amahami untuk tujuan persuasif. Juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.MH, menjelaskan rekanan diberi kesempatan untuk menyelesaikan secara administratif. ‘’Kalau temuan kerugian negara dikembalikan ya penyelidikan tidak dilanjutkan,’’ ucapnya. Meskipun dalam penyelidikan awal, sambung dia, jaksa penyelidik menemukan temuan kerugian negara lebih besar dari yang disebut dalam temuan BPK RI atas LKPD Kota Bima. Proyek tersebut, kata Dedi sedang tahap pemeliharaan. Sehingga menurutnya, aparat penegak hukum belum bisa masuk melakukan penyidikan. “Itu ada kelebihan pembayaran di beberapa item pekerjaan. Yang tidak seharusnya dibayar, itu malah dibayar,” jelasnya. (ars)

BPKAD Tak akan Bayar Pengerjaan Proyek Lewati 31 Desember Dari Hal. 1 Sedangkan untuk proyek non tender atau penunjukan langsung jumlahnya sebanyak 4.523 paket senilai Rp744,909 miliar. Jumlah proyek yang sudah penandatanganan kontrak atau SPK/ SPB sebanyak 3.545 paket

senilai Rp574,193 miliar atau 78,38 persen. Masih ada 479 paket proyek penunjukan langsung senilai Rp128,850 miliar sedang proses. Kemudian 499 paket proyek penunjukan langsung senilai Rp41,866 miliar yang belum proses. (nas)

Halaman 11

BEM Unram Gelar Diskusi Publik

Bahas UU KPK dengan Pakar Mataram (Suara NTB) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram (Unram) menggelar acara Diskusi Publik yang mengangkat tema “KPK di Ujung Cerita (Sebuah Kajian Akademis dalam mencari ujung UU KPK : Legislative, Judicial Review atau Perpu)” bertempat di ruang Sidang Senat lantai 2 gedung Rektorat Unram, Kamis (17/10). Acara tersebut diikuti oleh mahasiswa yang berasal dari BEM, UKM maupun aktivis mahasiswa sekota Mataram. Narasumber dalam acara Diskusi Publik ini adalah Prof. H. Faisal Santiago, SH., MM selaku Ketua Program Studi Doktoral (S3) Universitas Borobudur Jakarta sekaligus Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam Republik Indonesia dan Muhammad Risnain, SH., MH selaku Dosen Fakultas Hukum Unram. Ketua BEM Unram, Muhammad Amri Akbar menyampaikan bahwa acara tersebut digelar sebagai salah satu upaya untuk membuka ruang

diskusi antara pakar dengan mahasiswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar RUU KPK yang saat ini tengah hangat diperbincangkan. Amri juga menjelaskan bahwa acara ini terselenggara karena rasa peduli dan tanggung jawab moral mahasiswa khususnya mahasiswa Unram terhadap permasalahan bangsa dengan harapan dapat menyumbangkan khazanah pemikiran untuk menjadi solusi dalam pemecahan masalah tersebut. “Acara ini juga kami gelar untuk mengkaji lebih dalam RUU KPK dan mengujinya secara akademis, mengingat kami adalah insan akademis dan dunia akademis adalah dunia yang netral sehingga kami bisa mengetahui apakah RUU tersebut sesuai dengan narasi media massa atau seperti apa,” katanya. Rektor Unram Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum menjelaskan bahwa kegiatan maupun forum-forum diskusi seperti acara ini memang perlu terus dis-

elenggarakan mengingat mahasiswa merupakan insan intelektual yang perlu memberikan sumbangan pemikiran produktif untuk pemegang kebijakan. “Unram siap memfasilitasi BEM untuk menggelar acaraacara diskusi dengan mengundang pakar seperti ini untuk membedah isu-isu hangat terkait dengan perundang-undangan seperti RUU KPK, RUU KUHP atau yang lainnya daripada mahasiswa turun kejalan karena hal tersebut rentan disusupi oleh orang atau kelompokkelompok yang tidak bertanggung jawab,” papar Prof Husni. Senada dengan Rektor Unram, Dandim 1606 Lombok Barat, Kolonel Efrijol Kroll menyampaikan bahwa mahasiswa sebagai insan intelektual selayaknya memang menyelenggarakan acara-acara ilmiah dengan mengundang pakar seperti diskusi publik ini sebagai upaya untuk membantu memberikan solusi bagi permasalahan bangsa.

“Diskusi seperti ini sangat perlu agar adik-adik bisa membahas masalah dengan pakar agar tidak salah persepsi daripada turun kejalan, sebab aksi turun ke jalan itu rentan ditunggangi oleh penumpang gelap,” tukasnya. Prof. Faisal menjelaskan bahwa RUU KPK ini harus dilihat dan

dikaji secara ilmiah dan akademis agar dapat diketahui duduk masalahnya secara objektif dan proporsional. “KPK itu Wajar Dengan Pengecualian, harusnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sehingga there’ssomethingwrongin KPK jadi wajar kita revisi,” tandasnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

DISKUSI PUBLIK - Rektor Unram bersama Ketua BEM Unram serta narasumber pada diskusi publik.

HMS FT Unram Gelar Lomba Rancang Peserta ’’Fun Night Run’’ Bendungan Nasional yang Tahan Gempa Ramaikan HUT Ke- 74 TNI Mataram ( Suara NTB) Himpunan Mahasiswa Sipil (HMS) Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik (FT) Universitas Mataram (Unram) menggelar acara Lomba Rancang Bendungan Nasional (LRBN) Tahun 2019 dengan mengangkat tema “Bendungan yang Inovatif, Implementatif dan Tahan Terhadap Gempa” yang dibuka di Auditorium M. Yusuf Abubakar (MYA) Unram, Rabu (23/10). LRBN digelar sebagai salah satu kegiatan dalam rangkaian acara Civil Zone 2019 untuk menyambut HUT Teknik Sipil ke-26 tahun yang dimulai sejak bulan September lalu dan acara LRBN ini sendiri dimulai pada tanggal 22 Oktober kemarin dan dijadwalkan hingga 24 Oktober 2019. Terdapat sembilan finalis yang berhasil lolos dalam tahap seleksi ajang bergengsi ini. Kesembilan finalis rancang bendungan antara lain Dewaruci-64 dari Universitas Brawijaya, RND’16 dari Universitas Mataram, Tirta Gangga dari Institut Teknologi Sepuluh November, Trifena dari Universitas Mataram, Mikara dari Universitas Bung Hatta, Bicily dari Universitas Teknologi Sumbawa, Trapesiodinal dari Universitas Gajah Mada, Gajah Krakatau dari Universitas Bandar Lampung dan Fontana-64 dari Universitas Brawijaya. Kesembilan finalis tersebut akan memperebutkan hadiah senilai Rp25.000.000 Kepala bidang Sumber Daya Alam (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB, H. Ahlul Wakti, ST., MT dalam sambutannya memaparkan bahwa Sumber Daya Air baik dalam skala nasion-

(Suara NTB/dys)

BUKA LOMBA - Warek III Unram dan dekan Fakultas Teknik Unram saat buka kegiatan lomba rancang bendungan nasional. al maupun provinsi harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dia juga mengatakan bahwa Provinsi NTB merupakan Provinsi dengan jumlah bendungan terbanyak di Indonesia. Tercatat ada 14 Bendungan yang tersebar di 10 Kabupaten Kota se-NTB. “Provinsi NTB yang juga menyandang gelar sebagai lumbung pangan nasional tentu perlu didukung oleh manajemen sumber daya air yang handal, terpadu dan terintegrasi,” papar Ahlul. Sementara itu, Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Tata Usaha (TU) Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi NTB Lalu Erwin Rosdianto, S.T., M.T menjelaskan bahwa untuk menunjang program kerja pemerintah, telah dibangun lima bendungan baru di NTB selama dua tahun terakhir ini untuk memenuhi pasokan air di sektor pertanian sehingga bisa meningkat-

kan produktivitas lahan. “Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara mendukung dan berharap kegiatan ini dapat membawa manfaat bagi Pemerintah daerah dan masyarakat,” tutur Erwin. Rektor Unram Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum yang diwakili oleh Wakil Rektor bidang Mahasiswa dan Alumni Prof. Dr. Muhammad Natsir, SH., M.Hum mengapresiasi kegiatan lomba yang diprakarsai oleh himpunan mahasiswa kampus ungu tersebut. “Aktivitas kemahasiswaan itu juga menjadi salah satu unsur yang dinilai dalam pemeringkatan perguruan tinggi, sehingga saya bangga mahasiswa sipil menggelar kegiatan ini dan berkompetisi dalam kegiatan ini,” paparnya. Prof. Natsir juga berpesan agar seluruh finalis tetap menjunjung kekompakan, kedisiplinan dan sportivitas selama berkompetisi. (dys)

Mataram (Suara NTB)Acara FunNightRun2019digelar sebagai salah satu rangkaian HUT ke 74 TNI. Bekerjasama dengan Dinas Pariwisata NTB, Dispora dan KONI NTB, berlangsung Sabtu malam di lapangan Sangkareang Kota Mataram. Sekitar 3.000 peserta dilepas Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M. Han., didampingi Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan perwakilan Forkopimda NTB dan Kota Mataram. Peserta dari berbagai komunitas dan masyarakat, mengambil titik start di depan Kantor Walikota Mataram, ke arah Jalan Catur Warga, kemudian berlanjut hingga Kota Tua Ampenan. Peserta diarahkan balik kanan melalui Jalan Langko kembali ke titik start. Usai melepas peserta, Danrem menyampaikan, kegiatan itu memang dihajatkan untuk panggung prajurit TNI dan masyarakat dalam rangka memeriahkan HUT TNI. Hal ini tidak lepas dari kerja keras anggota TNI bersama Polri dalam mengamankan Pileg, Pemilu dan pelatikan Presiden dan

Wakil Presiden sehingga berlangsung aman, lancar dan kondusif. “Ini patut diberikan penghargaan kepada seluruh masyarakat NTB yang saling bahu membahu menjaga kamtibmas,” ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Walikota Mataram memberikan apresiasi terhadap rangkaian HUT TNI ke 74 yang dilakanakan sangat meriah. “Ini merupakan malam surprise yang luar biasa bagi masyarakat Kota Mataram khususnya,” ungkap Walikota. Dikatakannya, Forkopimda provinsi NTB dan Kota Mataram bersama sama membangun semangat dan bersinergi dalam mengamankan agenda nasional maupun daerah sehingga berjalan aman, tertib dan kondusif. Wakapolda NTB Brigjen TNI Tajuddin juga melihat ajang itu sebagai panggung bagi TNI masyarakat NTB. TNI Polri selama ini dalam melaksanakan tugas bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam menjaga keamanan. Sehingga beberapa agenda nasional berjalan aman dan kondusif. (ars/*)

(Suara NTB/penrem)

Peserta Fun Night Run saat dilepas di depan Kantor Walikota Mataram.

Gili Trawangan Tak Punya Toilet Representatif Dari Hal. 1 ‘’Saya juga sampaikan ke beliau terkait Puskesmas yang tidak ada. Gili Trawangan ini menjadi ikon dunia, jadi sangat sayang kalau tidak ada Puskesmas,’’ sambung Kusnawan. Fasilitas Kesehatan yang selama ini ada di Gili Trawangan hanyalah klinik swasta. Prinsip pelayanannya berorientasi pada pangsa pasar wisatawan mancanegara. Sebaliknya, para pengusaha mengalami dilema. Di satu sisi ditekan oleh kebijakan mengakomodir karyawan terhadap jaminan kesehatan BPJS, tetapi di sisi lain, pemerintah tidak menyiapkan faskes tingkat pertama di pulau.

‘’Terdapat ribuan karyawan hotel di tiga gili yang menggantungkan hidup, ya ekonominya, ya kesehatannya. Kalau terjadi apa-apa, karyawan kami sakit, jadi ada fasilitas kesehatan pratama yang bisa diakses.’’ ‘’Di satu sisi kami pengusaha diminta bekerja sesuai UU, memasukkan karyawan ke BPJS tetapi di sisi lain, Faskes tidak disiapkan. Tetapi kami yakin pemerintah akan menyiapkan, apalagi Jetty sudah mulai dibangun,’’ katanya optimis. Terpisah, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., usai membuka event Rebo Bontong, mengatakan dukungan provinsi sudah mengalir ke Lom-

bok Utara, termasuk alokasi toilet. Namun demikian, diakuinya fasilitas umum kebersihan di objek wisata relatif masih kurang karena banyaknya objek wisata di KLU. Sebelumnya diberitakan, Dinas Pariwisata telah mereferensikan 26 titik objek wisata yang bisa menjadi destinasi wisata publik. Dari 26 titik itu, diperkirakan membutuhkan waktu tiga tahun untuk menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana umum, seperti mushala, toilet, menata areal parkir di seputaran objek wisata tersebut. ‘’MCK ini kemarin banyak, tetapi belum cukup menurut saya. Karena jumlah wisa-

Diduga untuk Main Judi Daring Dari Hal. 1 ‘’Selain untuk game online, tersangka IN menggunakan juga untuk pergi ke tempat hiburan malam atau dugem (istilah dunia gemerlap, red),’’ ungkap Kapolres. Pengakuan itu kini sedang didalami penyidik Sat Reskrim Polres Mataram, khususnya untuk diperoleh berapa dana yang dihabiskan untuk main judi, termasuk uang melayang untuk ke tempat hiburan malam. Dalam program pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG), IN adalah bendahara kelompok masyarakat (Pokmas). Pokmas yang dinamakan Repok

Jati Kuning menangani pembangunan RTG untuk 70 kepala keluarga (KK). Namun IN menyalahgunakan kewenangannya dengan menilep uang bantuan gempa tersebut. Modus dugaan korupsi dana sebesar Rp 410 juta itu, IN melakukan mutasi dari rekening Pokmas ke rekening pribadinya. Proses pemindahbukuan itu diketahui dicurigai masyarakat kemudian dilaporkan ke Polisi. Jumat (25/10) IN ditangkap sekitar pukul 18.00 Wita di Sigerongan. Sementara barang bukti yang diamankan yakni satu buah buku tabungan Bank BCA atas nama tersangka IN. Isinya bukti penarikan uang dan transaksi keuangan. Dan dua

lembar rekening tahapan BCA. “Nilai yang diduga digelapkan tersangka sekitar Rp 410 juta. Modusnya tersangka mengalihkan dana bantuan korban gempa ke rekening pribadinya. Uang itu untuk korban gempa yang rumahnya rusak sedang,’’ beber Kapolres. Ia menambahkan, anggaran yang turun dari APBN untuk korban gempa rumah rusak sedang di Sigerongan Rp 1,7 miliar. Anggaran itu peruntukannya untuk 70 kepala keluarga. “Kami masih dalami, apakah uang yang digelapkan bisa lebih dari Rp 410 juta,” sebutnya. Sementara IN bungkam saat ditanya soal kasus yang membelitnya. (ars)

tawan yang datang ke Gili ini kan, tinggi sekali,’’ katanya. Najmul berasumsi apabila kunjungan wisatawan ke Gili Trawangan saja 2.600 orang sehari, sementara perbandingan pemakaian MCK 1:50, maka setidaknya harus ada 50 unit MCK di satu gili saja. Untuk menyediakan jumlah fasum sebanyak itu, tentu membutuhkan sinergi antara provinsi dan kabupaten. Pemda Lombok Utara sendiri, tetap mengintervensi penataan di tiga gili baik dari aspek infrastruktur jalan, juga fasilitas

umum termasuk PJU dan toilet. Desa Gili Indah yang memiliki ratusan hotel dan restoran, diakui menjadi sumber penyumbang PAD. Oleh karena itu, dalam kebijakandaerahdiaturbahwawilayah uang menyumbang PAD dominan mendapatkan bagi hasil pajak dan retribusi yang lebih besar. ‘’Bisa dilihat pembagian pajak daerah kepada daerah penghasil. Pajak hotel dan restoran yang dibagikan ke gili selalu melebihi desa lain. Kita mengatur karena rumusnya daerah penghasil selalu mendapatkan bagian lebih besar,’’ pungkasnya. (ari)

Diduga Gelapkan Dana Gempa Dari Hal. 1 penangkapan tersangka IN berdasarkan informasi masyarakat. Dari hasil penyelidikan, tersangka diduga menggelapkan dana bantuan gempa untuk rumah rusak sedang. ‘’Nilai yang diduga digelapkan sekitar Rp 410 juta. Yang bersangkutan menggelapkan uang tersebut dan digunakan untuk membiayai kebutuhan pribadinya,’’ beber Kapolres, Sabtu (26/10). Menurut Alam, uang tersebut seharusnya digunakan untuk biaya pembangunan rumah yang terdampak gempa. Namun uang dari pencairan tahap ketiga untuk 20 Kepala Keluarga tidak diberikan kepada masyarakat. Dana bantuan gempa untuk korban gempa di Sigerongan sebesar Rp1,7 miliar. Dana itu dari

APBN dan diperuntukan bagi 70 kepala keluarga terdampak gempa yang dicairkan tiga termin. Awalnya, termin pertama dan kedua lancar. Namun muncul masalah ketika masuk termin ketiga. ‘’Satu kepala keluarga dapat Rp45 juta tapi diserahkan sepenuhnya oleh tersangka. Uang itu dimasukan ke rekening pribadi tersangka,’’ tambahnya. Saat ini tersangka sudah ditahan di Polres Mataram beserta barang bukti. Tersangka IN dijerat dengan pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU No. 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia terancam penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling banyak Rp 750 juta. (ars)

Posyandu Keluarga Terintegrasi Bank Sampah Jadi Solusi Masalah Desa Dari Hal. 1 Dalam sambutannya Wagub menyampaikan apresiasi atas upaya sungguh-sungguh dan kerja keras pemerintah desa dan para tokoh setempat dalam upaya revitalisasi Posyandu, termasuk mengintegrasikannya dengan bank sampah dalam upaya mewujudkan kebersihan lingkungan (zero waste). Karena menurut Ummi Ro-

hmi, persoalan kesehatan dan masalah stunting/gizi buruk yang dihadapi masyarakat, bukan sepenuhnya disebabkan kekurangan gizi atau kesehatan saja. Tetapi lebih banyak disebabkan oleh faktor kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, Posyandu Keluarga menjadi solusi menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat di desa. Sehingga harus ada disetiap sudut desa. ‘’Po-

syandu ini kita harapkan sepenuhnya melayani masyarakat, mulai dari bayi, balita, ibu hamil, remaja hingga lansia,’’ harapnya. Lebih jauh Wagub menjelaskan bahwa dengan adanya Posyandu Keluarga, nantinya akan dapat digunakan warga sebagai wadah untuk mendiskusikan, serta dijadikan tempat konsultasi berbagai masalah yang mencangkup apa saja. Termasuk kesehatan bayi, balita, remaja

dan lansia. ‘’Karena mengingat menjaga kesehatan merupakan kebutuhan vital yang bernilai ibadah,’’ ujar Wagub. Sementara itu Kepala Desa Kalijaga Selatan, H. Mustoin Asror, menjelaskan bahwa kehadiran Posyandu Keluarga sangat tepat sebagai solusi di tengah kompleksitas masalah yang ada di desa. Desa Kalijaga Selatan sendiri memiliki lima Posyandu aktif

yang semuanya diubah menjadi Posyandu Keluarga, dengan harapan nanti Posyandu tersebut hadir sebagai tempat untuk sharing berbagai masalah. Diantaranya yakni menekan angka pernikahan dini dengan melakukan edukasi melalui Posyandu remajanya. ‘’Juga ke depan Posyandu yang ada akan diintegrasikan dengan bank sampah yang masih dalam proses pengerjaan,’’ terang Kades. (r)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 28 Oktober 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

MR DIY Resmi Hadir di Lombok Epicentrum Mall Mataram (Suara NTB) Lombok Epicentrum Mall kembali menghadirkan salah satu tenant berskala internasional. Kali ini, tenant MR DIY resmi hadir di Lower Ground LEM, Minggu (27/10). Kali ini, tak tanggung-tanggung, tenant berskala internasolional resmi hadir di Mataram. General Manager (GM) LEM, Salim Abdad mengatakan, MR DIY sebagai salah satu retail terbesar di Asia Pasifik resmi masuk di LEM sejak Minggu (27/10). “MR DIY ini menawarkan berbagai macam produk. Diantaranya, perkakas, alat tulis, hobi dan olahraga, alat rumah tangga, dan masih banyak lagi,” katanya. Untuk diketahui, MR DIY merupakan retail dengan skala pangsa pasar mancanegara. Tak tanggung-tanggung, jumlah toko yang tersebar di beberapa negara mencapai

900 toko. “MR DIY ini ada di Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Singapore, dan termasuk di Indonesia,” ujarnya. Salim menjelaskan, MR DIY hadir dengan nuansa berbeda, jika dibandingkan retail lainnya. Dengan mengusung slogan ‘Always Low Prices’ atau ‘selalu murah’, MR DIY menjamin harga yang murah dan ringan di kantong. Namun tetap berkualitas. “Harganya murah, tapi tetap berkualitas,” jelasnya. Sebagai informasi, MR DIY

(Suara NTB/ist)

MR DIY yang hadir di LEM sejak Minggu (27/10). merupakan toko yang menye“Kami ingin membuat MR diakan semua kebutuhan ke- DIY menjadi tujuan berbelanluarga di Indonesia. Mulai dari ja yang nyaman dan menyperkakas, aksesoris mobil, ko- enangkan bagi seluruh anggosmetik dan serba-serbi untuk ta keluarga. Termasuk bagi para ibu, hingga mainan un- konsumen kami yang ada di tuk anak-anak. LEM,” harapnya. (r)

STIE AMM Mataram Gelar Kompetisi Debat Ekonomi Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram menggelar Kompetisi Debat Ekonomi tahun 2019 yang dilaksanakan di kampus STIE AMM, Kamis (24/10) sampai Sabtu (26/10). Kegiatan itu dilaksanakan oleh Senat Mahasiswa STIE AMM dan diikuti oleh mahasiswa STIE AMM Mataram. Pembantu Ketua III STIE AMM Mataram, Syaiful Amri, S.Pd., M.Pd., menjelaskan, kegiatan ini mendapatkan dukungan pendanaan dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VIII. Kompetisi debat ini diikuti oleh mahasiswa STIE AMM Mataram dari Prodi S1 Akuntansi, S1 Manajemen, D3 Akuntansi, dan D3 Keuangan dan Perbankan. “Diikuti sebanyak 15 tim. Satu tim terdiri dari tiga

orang, salah satunya menjadi pembicara inti. Mahasiswa bebas memilih tim, kebanyakan dari masing-masing kelas mewakili,” katanya. Syaiful mengatakan, topik debat dalam kompetisi debat ekonomi STIE AMM Mataram yaitu mengenai perkembangan ekonomi di era revolusi industri 4.0. Kompetisi debat ekonomi ini bertujuan untuk membangun wawasan dari mahasiswa STIE AMM Mataram supaya berpikir kritis dan dinamis melihat perkembangan ekonomi saat ini. Kompetisi Debat Ekonomi STIE AMM tahun 2019 ditutup pada Sabtu (26/10). Ditandai dengan pengumuman para juara. Kompetisi itu ditutup oleh Ketua STIE AMM Mataram, Dr. H. Umar Said, SH., MM., Dalam sambutannya Umar Said mengatakan, me-

tode debat ini harus dipertahankan, karena debat yang baik memiliki format yang benar. “Ada format ada caranya, metode ini supaya dipertahankan,” katanya. Ia juga menyinggung topik pada kegiatan kompetisi debat ekonomi itu. Umar mempertanyakan apakah sudah terjawab permasalahan ketimpangan ekonomi, karena kebutuhan manusia terlalu banyak dan tidak bisa dipuaskan. Sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas. “Saya lihat luar biasa jawaban mahasiswa-mahasiswa dalam debat ini. Apakah sudah terjawab ketimpangan di bidang ekonomi? Kebetulan anda (mahasiswa) belajar ekonomi. Juara satu saya harap meneliti lagi jawaban bagaimana mengatasi ketimpangan ekonomi. Karena kita

(Suara NTB/ron)

JUARA KOMPETISI - Ketua STIE AMM Mataram, H. Umar Said (paling kiri) didampingi Pembantu Ketua III STIE AMM Mataram, Syaiful Amri (ketiga dari kiri) berfoto bersama perwakilan juara Kompetisi Debat Ekonomi STIE AMM Mataram tahun 2019, Sabtu (26/10).

bagian dari ekonomi Indonesia, metode apa yang bisa kita lakukan, sehingga kebutuhan manusia saat itu, bisa terpuaskan,” ujarnya. (ron/*)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257