Edisi Rabu 28 Agustus 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 28 AGUSTUS 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 139 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

BERSAMA - Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama pengurus Baznas NTB yang menerima penghargaan dari Baznas Pusat di di Auditorium H. M. Rasjidi, Gedung Kementerian Agama Jakarta, Senin (26/8) malam.

177.589 Peserta BPJS Baznas Award 2019 Dinonaktifkan Baznas Award 2019, NTB Raih Tiga Penghargaan Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat menonaktifkan 177.589 peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran di NTB. Di sisi yang lain, pemerintah menambah 327.477 masyarakat dari Basis Data Terpadu (BDT) pengganti yang akan ditanggung APBN. Sementara itu, Pemprov akan menambah kuota peserta BPJS penerima bantuan iuran yang akan ditanggung APBD sebanyak 71.739 masyarakat miskin. Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, Dra. T. Wismaningsih Dradjadiah yang dikonfirmasi Suara NTB, kemarin di Mataram menjelaskan Bersambung ke hal 15

NTB Raih Tiga Penghargaan Jakarta (Suara NTB) – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai lembaga pengumpul dan pendistribusian zakat yang dimiliki pemerintah baik pusat ataupun daerah semakin banyak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Hal ini karena Baznas dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Khususnya para mustahiq atau penerima zakat.

Sebagai apresiasi atas capaian dan keberhasilan baznas di provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia, Baznas pusat memberikan penghargaan kepada Baznas daerah yang dinilai berprestasi dalam berbagai kategori.

Pemberian penghargaan dilakukan di Auditorium H. M. Rasjidi, Gedung Kementerian Agama, Jalan MH. Thamrin, Jakarta, Senin (26/8) malam.

Adapun Provinsi NTB memperoleh

TO K O H Jadi Temuan BPKP DATA anomali korban gempa masih jadi temuan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendorong dilakukan validasi dengan memperhatikan akuntabilitas agar anggaran negara tidak salah sasaran.

Soal data anomali ini sebenarnya bukan temuan baru. Pada fase awal rehabilitasi dan rekonstruksi sudah menjadi catatan, karena bantuan banyak yang salah sasaran kemudian terakumulasi jadi data anomali.

Bersambung Agus Puruhitaarga ke hal 15 Purnomo Widodo

penghargaan dalam tiga kategori. Pertama, Kategori Pemerintah Provinsi Pendukung Kebangkitan Zakat 2019.

Award dengan kategori ini diterima oleh Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Kedua, sebagai terbaik pertama kategori Baznas Provinsi Dengan Pendistribusian ZIS Terbaik di Indonesia. Award dengan kategori ini diterima oleh Ketua Baznas NTB, TGH.

Dr. Salimul Jihad.

Ketiga, sebagai terbaik pertama kategori Baznas Provinsi Dengan Program Pendayagunaan ZIS di Indonesia. Award dengan kategori ini diterima oleh Wakil Baznas NTB, Ir. H. Subhan.

Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia H. M. Lukman Hakim Saifuddin memberikan ucapan selamat kepada seluruh Baznas yang telah menerima award dalam seluruh kategori yang telah ditentukan oleh dewan juri.

“Saya ucapkan selamat kepada seluruh Baznas yang telah dinilai berhasil dan berprestasi dalam mengelola zakat, infak, dan sodaqoh dari masyarakat baik yang bersifat individu, kelompok, ataupun intansi dan

sejumlah perusahaan,” ucapnya.

Menag berpesan, bahwa Baznas sebagai penyambung zakat, infak, dan sadaqah dari masyarakat keberadaannya harus benar-benar dirasakan manfaatnya khususnya dalam mendorong kemandirian serta mengurangi kemiskinan. “Baznas harus bisa berkontribusi menurunkan angka kemiskinan dan meninggikan derajat kemanusiaan,” jelasnya.

Zakat, lanjut Menag yang menjabat dalam kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo ini menyebut, tidak hanya merupakan ibadah antara diri pribadi dengan Allah semata tetapi juga hubungannya kepada sesama manusia.

Bersambung ke hal 15

Korban Gempa Jatuh Miskin Harus Dibantu Bersama

(Suara NTB/yon)

KORBAN - Korban gempa yang masih berada di rumah darurat di Lotim. Disos NTB menyebut banyak korban gempa yang menjadi miskin.

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB meminta pemda kabupaten/kota untuk mengeroyok penanganan 21 ribu korban gempa yang jatuh miskin di tujuh kabupaten/kota terdampak bencana gempa bumi 2018 lalu. Pemda kabupaten/ kota diminta juga ikut mengalokasikan anggaran untuk 13 program penanggulangan kemiskinan pada 2020 mendatang.

Kepala Bidang Pembangunan Sosial dan Budaya Bappeda NTB, Lalu Hasbul Wadi mengatakan perlu dilakukan intervensi program kepada korban gempa yang jatuh miskin dalam rangka memulihkan kondisi ekonominya. Pada 2020, Pemprov mengalokasikan anggaran sebesar Rp361 miliar Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

DISITA - Truk yang memuat solar disita Subdit IV Ditreskrimsus Polda NTB. Solar diduga akan dipakai operasional tambang ilegal.

Polda NTB Sita Solar untuk Tambang Ilegal

Mataram (Suara NTB) Tim Opsnal Subdit IV Ditreskrimsus Polda NTB Senin (26/8) sekitar Pukul 11.30 Wita menyita truk berisi solar di sebuah SPBU kilometre 4 Jalan Lintas Sumbawa – Dompu.

Barang bukti truk dan solar subsidi disita dan hingga kini diamankan di Mapolda NTB. Penindakan ini sebagai upaya meng-

hentikan perlahan lahan aktivitas tambang ilegal di NTB dengan memutus suplai bahan bakar dan zat kimia pemurnian emas.

Truk warna kuning dengan nomor polisi DR 8876 SZ itu sebelumnya memuat Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi 21 drum atau sekira 4200 liter.

Bersambung ke hal 15

Stunting di Lotim dan KLU Jadi Atensi Lembaga Internasional Mataram (Suara NTB) Masih tingginya angka stunting di NTB mengundang perhatian lembaga internasional, Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV) Netherland Development. Lembaga pembangunan internasional yang berkedudukan di Belanda ini menjadikan Lombok Timur dan

Kabupaten Lombok Utara sebagai proyek percontohan.

Asisten III Setda NTB, Ir. Hj. Hartina, MM yang dikonfirmasi Suara NTB usai pertemuan SNV Netherland Development dengan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah di ruang kerjanya, Selasa (27/8) siang menjelaskan Lotim dan

KLU dipilih menjadi lokasi proyek percontohan penurunan stunting. Karena dua daerah tersebut angka stunting masih cukup tinggi.

“Program penurunan stunting, uji cobanya mereka mengambil lokasi di Lombok Utara dan Lombok Timur.

Bersambung ke hal 15

”

“Program penurunan stunting, uji cobanya mereka mengambil lokasi di Lombok Utara dan Lombok Timur. Mereka kerjasama dengan Transform untuk di Lombok Utara. Sedangkan di Lombok Timur dengan Konsepsi,” Hj. Hartina

DBHCHT Belum Mampu Sejahterakan Petani Tembakau makmur, sejahtera. Supaya jalan taninya Mataram (Suara NTB) Kepala Divisi Hukum Asosiasi Petani bagus, infrastruktur pertanian bagus. PetTembakau Indonesia (APTI) NTB, Lalu ani-petani kita miskin,” kata Sahabudin.

Adanya peningkatan DBHCHT, seSahabudin mengungkapkan ratusan miliar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tem- harusnya, kata Sahabudin dimanfaatkan bakau (DBHCHT) yang digelontorkan pe- sebesar-besarnya untuk petani temmerintah pusat ke NTB belum mampu bakau yang ada di daerah ini. Sesuai atumenyejahterakan petani tembakau. Bah- ran, DBHCHT dipergunakan untuk meningkatkan kualitas bahan baku. kan masih banyak petani yang miskin.

Sesuai PMK No.222/PMK.07/2017, Kepada Suara NTB belum lama ini, Sahabudin mengaku, ketika musim tan- sudah jelas peruntukan atau penggunaan am tembakau tiba, petani masih dih- DBHCHT. Bahwa DBHCHT digunakan adapkan kelangkaan pupuk. Belum lagi untuk mendanai program/kegiatan pensaat panen, petani dihadapkan dengan ingkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, ketidakpastian harga.

Ketua APTI Lombok Timur (Lotim) ini Bersambung ke hal 15 mengatakan selama ini Pemda, baik provinsi dan kabupaten/kota jarang mel(Suara NTB/yon) ibatkan petani atau perwakilan petani TEMBAKAU - Petani tembakau di dalam penyusunan program/kegiatan Lotim sedang mengolah hasil tanapenggunaan DBHCHT. man tembakaunya. Namun, masih “Seharusnya kita, petani diajak duduk banyak petani tembakau yang belum bersama menyusun program yang dibutu- berhasil dan membutuhkan penangahkan petani. Supaya petani tembakau bisa nan pemerintah melalui DBHCHT.

SUARA NTB Rabu, 28 Agustus 2019

Perhatikan Perkembangan PAUD USIA 0-6 tahun adalah masa-masa pertumbuhan yang harus terus mendapat perhatian, baik kesehatannya, pertumbuhan fisik, jasmani dan pola asuhnya.

Saat berada di usia memasuki Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sudah seharusnya orang tua memberikan pembelajaran yang baik.

Camat Sekarbela Cahya Samudra mengatakan, pembinaan anak PAUD yang dalam masa sekarang ini harus dilakukan secara rutin. Dari per(Suara NTB/viq) aihan juara lomba PAUD Cahya Samudra dan Dikmas yang digelar oleh Pemerintah Kota Mataram tersebut, Cahya telah melakukan berbagai macam pembinaan.

“Itu adalah bentuk pembinaan kepada para bunda-bunda PAUD yang ada di Kecamatan Sekarbela. Kita juga telah diberikan perhatian dari bunda PAUD Mataram. Alhamdulillah kita (kecamatan Sekarbela) menjadi peringkat 1 pada lomba ini,” katanya, Selasa (27/8).

Dengan perolehan juara ini lanjut Cahya, kita harapkan semua bunda-bunda PAUD di Kecamatan Sekarbela untuk tidak merasa jumawa. “Akan tetapi kita harus terus meningkatkan peran serta kita kepada PAUD-PAUD di Kecamatan Sekarbela,” tukasnya.

Seblumnya ungkap Cahya, dari Kecamatan Sekarbela sendiri, beberapa kali melakukan pertemuan dan pembinaan melalui dana-dana kelurahan. “Itu bentuk atas support kita terhadap lembaga PAUD-PAUD. Baik kita bantu dalam pengadaan alat peraga pendidikannya, membantu pengadaan alat-alat proses belajar mengajar. Itu kita lakukan untuk menuntun anakanak kita menjadi generasi penerus,” katanya.

“Untuk itu, kita memberikan saran untuk anak-anak kita untuk terus belajar. Dan kepada bunda-bunda PAUD kita untuk tidak berhenti memberikan perhatian,” lanjutnya. Cahya juga berharap kepada semua orang tua yang menyerahkan anak-anak mereka ke Lembaga PAUD, tetap bersemangat dalam memberikan edukasi serta pembinaan sejak dini. (viq)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pemkot Minta Penangguhan Eksekusi Lahan Bintaro Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram melakukan negosiasi dengan pemilik lahan di Kelurahan Bintaro, Ampenan, yang hingga kini ditempati oleh puluhan KK warga.

Negosiasi ini meminta agar menunda eksekusi sampai satu tahun ke depan.

Permasalahan eksekusi telah dibahas bersama Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (FKPD) Lingkup Pemkot Mataram. Penanganan jangka panjang telah dibentuk tim fasilitasi penanganan warga Pondok Perasi.

Tim kata Walikota Mataram, H.Ahyar Abduh sedang merumuskan untuk mencari solusi jangka panjang. Sementara, permasalahan hukum

yang telah memiliki kekuatan hukum dari pengadilan tidak bisa diintervensi. Salah satu jalan keluarnya adalah dengan mencari titik tengah antara pemilik lahan dengan warga. “ Pada intinya kita memfasilitasi ini,” kata Walikota.

Penanganan warga Bintaro sudah ada beberapa alternatif. Di antaranya, bernegosiasi dengan pemilik lahan untuk memberi waktu kembali kepa-

da warga sampai rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) nelayan rampung.

Saat ini, rusunawa sedang proses tender di pemerintah pusat. Dan, pekerjaan ini diperkirakan akan selesai sampai tahun 2020 mendatang.

Sampai selesainya pembangunan ini kata Walikota, juga dibutuhkan komitmen atau surat pernyataan warga kesiapannya direlokasi ke rusunawa.

(Suara NTB/ars)

PARKIR SEMBARANGAN – Seorang pengendara melintas di dekat sebuah mobil yang rodanya digembok petugas Dinas Perhubungan Kota Mataram, Selasa (27/8), di Jalan Langko Mataram depan Bank BRI Mataram. Penindakan itu akibat kendaraan diparkir sembarangan. Diharapkan ada efek jera sehingga pemilik kendaraan memperhatikan larangan lokasi parkir.

(Suara NTB/fit)

Asuransi Tani Kurangi Risiko Petani Rugi Jangan Putus Asa

ANGGOTA DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S. Sos., melihat sudah mulai ada terobosan yang dilakukan DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Mataram menyikapi peliknya persoalan sampah di Kota Mataram. Apalagi DLH menyebut ada tiga kecamatan di Kota Mataram yang sampahnya sulit teratasi. Yakni Kecamatan Ampenan, Kecamatan Cakranegara dan Kecamatan Sandubaya. “Mengenai volume sampah, ya di mana mana pasti ada sampah,” katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa (27/8) kemarin.

“Saya lihat ada beberapa terobosan yang dilakukan DLH, itu sangat saya apresiasi. Pertama, di TPS ilegal sudah dipasang plang bahwa tidak boleh membuang sampah di sana. Selain itu saya lihat, ada juga beberapa titik yang dijaga oleh petugas dari DLH,” terangnya. Sayangnya, meski sudah dilakukan upaya seperti itu, masih ada saja masyarakat yang membuang sampah justru di samping plang larangan membuang sampah.” Begitu petugas ini pergi, kadang kadang di sebelah plang, itu ditaruh sampah sama masyarakat seolah olah menantang,” sesalnya.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri bagi DLH Kota Mataram bagaimana mencari solusi atas sikap masyarakat yang demikian itu.”

Jadi harus ada win win solition. Masyarakat ada tempat yang nyaman membuang sampah, DLH tidak perlu repot lagi dengan regulasi terkait penanganan sampah. Anggota dewan dari dapil Cakranegara ini menilai upaya yang dilakukan DLH dalam rangka menihilkan sampah sudah mencapai 70 persen. Malik menyadari, membangun kesadaran masyarakat bukanlah hal yang mudah.

Oleh karena itu, anggota dewan yang rencananya akan duduk di komisi III ini, meminta DLH Kota Mataram tidak putus asa dalam memberikan pelayanan persampahan kepada masyarakat. “Menghadapi masyarakat ini gampang gampang susah. Karena masyarakat ini kan macam macam problemnya,” kata Malik. Apalagi kalau musim begawe, sudah pasti volume sampah akan meningkat. Oleh karena itu, dalam setiap reses (penyerapan aspirasi masyarakat), anggota dewan dua periode ini selalu menyelipkan sosialisasi soal kebersihan.

“Bagaimana kita meminimalkan volume sampah ini dengan cara, mengurangi penciptaan sampah plastik. Setiap ke pasar kita bawa tas dari rumah. Begitu juga kalau kita belanja jangan terlalu banyak menggunakan plastik,” ucapnya. Pada bagian lain, Malik menyarankan kepada DLH agar berkoordinasi dengan kecamatan maupun kelurahan.”Itu kan banyak kader, dan tossa ini saya lihat tidak maksimal. Yang beroperasi itu saya lihat hampir 65 persen,” sebutnya. Sisanya 35 persen sudah mulai upkir, membutuhkan perbaikan dan lain sebagainya.

Sehingga, wajar kalau tiga kecamatan yang disebut DLH, pelayanan persampahan menjadi tidak maksimal. (fit) Abdul Malik

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pertanian mendorong petani di Kota Mataram mengikuti asuransi usaha tani padi. Asuransi ini mengurangi risiko petani rugi jika terjadi gagal panen.

Keinginan petani mengasuransikan tanaman padi miliknya sebenarnya sejak dulu.

Tetapi seperti disampaikan Ketua Kelompok Tani Kecamatan Sandubaya, H. Dulhaji ditemui di sela – sela mengikuti sosialisasi AUTP di Babakan, Selasa (27/8), petani tidak mengetahui sistem pendaftarannya maupun cara mengklaim jika terjadi gagal panen.

Lahan yang dimiliki Dulhaji seluas 1 hektar. Jika mengasuransikan tanaman padi miliknya membayar Rp38 ribu sekali tanam. Sisanya preminya akan dibayarkan atau subsidi oleh pemerintah. “Kalau saya sih mau. Tetapi petani ndak ngerti caranya,” ucapnya.

Asuransi usaha tani menurutnya bagus. Artinya, petani tidak perlu khawatir jika sewaktu – waktu tanamannya gagal panen akibat bencana alam seperti banjir, kekeringan maupun serangan hama.

Premi dibayarkan dapat diklaim, sehingga mengurangi resiko rugi lebih besar.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Kota Mataram, Dra. Hj. Elya Hadiana menjelaskan, asuransi usaha tani padi sebagai upaya pemerintah melindungi kerugian ekonomi akibat gagal panen yang diakibatkan oleh bencana alam seperti banjir, kekeringan dan lainnya. Pemerintah bekerjasama dengan PT. Jasindo.

Selama ini kata Elya, tanaman padi yang terserang hama beresiko merugikan petani.

Berbeda halnya, jika petani ikut asuransi akan mendapatkan klaim pembayaran asuransi sekitar Rp6 juta. “Sekarbela sudah ada yang mencairkan asuransi akibat terserang banjir tahun lalu,” kata Elya.

Branch Manager PT. Jasindo Persero, Minfidzu Al Dustur menjelaskan, asuransi petani sebenarnya sudah ada sejak tahun 2015 lalu. Program digagas oleh pemerintah ini

(Suara NTB/cem)

KEUNTUNGAN ASURANSI - Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Hj. Elya Hadiana bersama Branch Manager PT. Jasindo Persero Munfidzu Al Dustur, memberikan penjelasakan keuntungan mengikuti asuransi usaha tani padi pada petani di Kelurahan Babakan, Selasa (27/8). Petani didorong mengikuti asuransi untuk mengurangi resiko rugi lebih besar jika gagal panen. membantu mengurangi resiko rugi dialami petani bila sewaktu – waktu mengalami gagal panen akibat banjir, kekeringan maupun serangan hama.

“Asurani ini sama halnya dengan BPJS Kesehatan. Kita tidak mau diri kita dan anak kita sakit. Sama halnya dengan asuransi tani ini. Pemerintah ingin mengurangi resiko rugi lebih besar kalau gagal panen,” paparnya.

Program asuransi justru banyak diikuti oleh peternak.

Para peternak sudah merasakan dampak positif mengasuransikan hewan ternaknya.

Oleh karena itu, dia mendorong petani juga mengikuti program serupa supaya mendapatkan keuntungan.

Secara teknis karyawan PT. Jasindo, Fatoni menyampaikan, asuransi usaha tani yang ditanggung bilamana tanaman padi milik petani terserang hama tanaman seperti penggerek batang, wereng. Penyakit tanaman seperti blast, kerdit rumput dan kresek. Selain itu, banjir dan kekeringan.

Pihaknya akan membayarkan klaim Rp6 juta bagi petani. Dengan catatan, petani melaporkan kondisi tanamannya ke petugas. Petugas akan menentukan dan merekomendasikan mendapatkan klaim asuransi. “Kita meminimalisir kerugian petani,” tandasnya.

Luas tanaman maksimal bisa diasuransikan 2 hektar.

Petani cukup membayar premi

Proyek DAK Fisik Dispar Terancam Tak Bisa Dibayar Mataram (Suara NTB) – Pembangunan tempat wisata kuliner di Pelabuhan Ampenan telah selesai ditender.

Namun hingga tenggat waktu ditentukan proyek tersebut belum tanda tangan kontrak.

Dikhawatirkan proyek fisik milik Dinas Pariwisata itu terancam tidak bisa dibayar.

Pemerintah pusat memberikan tenggat waktu dana alokasi khusus (DAK) fisik harus terkontrak maksimal sampai 25 Agustus. Jika tidak anggaran akan ditarik kembali. Penataan atau pembangunan lapak di Pelabuhan Ampenan akan menjadi bumerang bagi Dinas Pariwisata. Proyek senilai Rp3,6 mil-

iar baru saja penujukan pemenang. Persoalannya hingga tenggat waktu belum tandatangan kontrak.

Dari Layanan Sistem Informasi Elektronik (LPSE) Kota Mataram, CV. Graha Utama ditunjuk sebagai pemenang tender dengan nilai penawaran Rp2,4 miliar lebih dari harga perkiraan Rp2,6 miliar lebih.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Drs. I Made Swastika Negara ditemui, Senin (26/8) malam mengaku, belum mengetahui detail seperti apa perkembangan lelang proyek penataan lapak di Pelabuhan Ampenan tersebut.

Sepengetahuannya hingga kini belum ditender walaupun

telah ada penunjukan pemenang. “Kayaknya belum dikontrak,” jawabnya.

Konsekuensi proyek yang sumber anggarannya berasal dari dana alokasi khusus (DAK) hingga 25 Agustus belum terkontrak tidak akan dibiayai oleh pemerintah pusat. Artinya, beban pembiayaan akan ditanggung melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Namun kepastian itu dikatakan Made, akan dicek kembali. Bahkan, ia meminta kepastian apakah pekerjaan itu telah dikontrak atau tidak untuk mengkonfirmasi pimpinan proyek. “ Coba tanya ke Buk Ning. Dia pimpronya,” pintanya.

Mantan Staf Ahli Setda

Kota Mataram ini berdalih tidak tahu menahu persoalan tender proyek DAK tersebut.

Ia sepenuhnya menyerahkan pekerjaan tersebut ke pimpinan proyek yang kini menjabat sebagai kepala bidang di Badan Penelitian dan Pengembangan.

Menyoal pengalihan kewenangan pelaksanaan proyek ke pejabat di Balitbang dinilai tidak ada persoalan.

Sepanjang yang bersangkutan dinilai memiliki kompetensi dan atau keahlian di bidang itu. “Kan ada sertifikasinya.

Jadi walaupun pekerjaan itu di Dispar ndak masalah orang lain yang mengerjakan,” tandasnya. (cem)

Rp38 ribu per musim tanam dengan usaha maksimal 30 hari setelah tanam. Toni juga mengharapkan, petani tidak ragu mengasuransikan tanamannya guna mengurangi resiko merugi. (cem/*)

Kedua, pemerintah berkeinginan untuk membayar ditempati warga untuk dijadikan ruang terbuka hijau.

“Ini salah satu opsi yang ditawarkan kepada pemilik dan warga yang ada di situ,” tambahnya.

Walikota menegaskan, tidak ingin ada permasalahan atau perlawanan – perlawanan dari rencana eksekusi lahan tersebut. Dalam hal ini, pemerintah juga tidak bisa membiarkan masyarakatnya mengalami benturan. Disamping itu, juga harus dipikirkan kemana harus merelokasi warga

dan nasib selanjutnya bila eksekusi lahan terjadi dalam beberapa hari kedepan. Hal ini akan berimplikasi pada persoalan sosial, ekonomi, pendidikan anak – anak dan lainnya.

“Persoalan ini nanti saya akan bawa ke rapat supaya ada solusi,” ucapnya. Tim diminta segera bertemu dengan pemilik lahan untuk membicarakan beberapa opsi. Setelah putusan pengadilan eksekusi akan dilakukan delapan hari setelah putusan dibacakan oleh hakim.

Ruang itu akan dimanfaatkan dan diusahakan segera mendapatkan solusi. (cem)

PAUD di Mataram Harus Holistik Integratif Mataram (Suara NTB) Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) saat ini dituntut untuk Holistik dan Integratif (HI) dalam memberikan atensi kepada anak-anak yang berada dalam masa pendidikan pra-sekolah dasar.

Hal itu dikarenakan pada tahun 2045 nanti, anak-anak usia 0-6 tahun diharapkan mampu memberikan peran positif dalam membangun bangsa ke depan.

Hal itu disampaikan Kepala BP-PAUD NTB, Drs. Suka, M.Pd pada acara Gebyar PAUD dan Dikmas, Selasa (27/8). Ia menyampaikan, pendidikan non-formal dalam hal ini PAUD merupakan pendidikan sepanjang hayat. “Dari dalam masa kandungan, anak-anak kita semestinya sudah mendapatkan proses pendidikannya,” ungkapnya.

Dari usia anak dari 0-6 tahun, harus mendapat perhatian penuh. Saat ini, BPPAUD NTB telah bekerjasama dengan seluruh dinas pendidikan yang ada di NTB. “Saat ini juga kita juga sudah bekerjasama dengan dinas pendidikan Kota Mataram, melalui Gebyar PAUD dan Dikmas (Pendidikan Masyarakat). Kita harapkan semua bunda-bunda PAUD kita terus berbenah,” kata Suka.

Acara Gebyar PAUD dan Dikmas ini lanjut Suka, telah banyak melibatkan pendidikan orang dewasa. “Ada kursus-kursus, ada pendidikan paket A dan paket C. Melalui pengembangan pendidikan anak usia Dini dan Dikmas,” katanya.

Menurut Suka, harus disadari, untuk PAUD yang ada di NTB khususnya Kota Mataram haruslah HI (holistik integratif). Perlu ditekankan, karena selama ini (PAUD, red) masih belum maksimal

dalam menerapkan PAUD yang HI. “Tanpa nama HI pun mestinya PAUD itu harus HI. Ada layanan pendidikannya, ada layanan kesehatannya, nutrisi dan gizi, ada layanan perlindungan anaknya. Ini harus dilakukan secara HI dan ini tidak bisa dilakukan oleh Disdik saja,” jelasnya.

“Dari itu, semua pihak baik dari masyarakat, dinasdinas terkait, harus kolaborasi dengan dinas Kesehatan, BKKBN, dinas Sosial, karena di situ ada perbedaan visi.

Nah, perbedaan itu diintegrasikan dalam membangun lembaga PAUD,” jelasnya.

Saat ini, untuk mendongkrak IPM NTB, harus memikirkan kembali lama belajar yang harus ditempuh oleh anak-anak kita. “Saat ini kan, wajib belajar kita di NTB hanya 12 tahun. Namun, kita tidak pernah memikirkan wajib belajar di bawahnya. Padahal ada wajib belajar 1 tahun sebelum SD. Itu kalau diwajibkan oleh Kota maupun kabupaten insha Allah PAUD itu akan berkembang dengan baik,” katanya.

Usia anak pada masa PAUD pada tahun 2019 ini merupakan usia emas (golden age).

Nanti pada tahun 2045, anakanak kita yang ada di lembaga PAUD akan menjadi tonggak penerus bangsa. “Mereka yang ada di PAUD saat ini merupakan bonus demografi bagi Indonesia pada usia ke 100 tahun 2045 mendatang,” jelasnya.

Bunda PAUD Kota Mataram, Hj. Suryani Ahyar Abduh mengatakan, acara Gebyar PAUD dan Dikmas ini dirangkaikan dalam HUT Kota Mataram yang ke-26.

“Harapan kita adalah untuk anak-anak kita tetap menjadi anak-anak yang sehat kuat cerdas sebagai generasi penerus bangsa,” kata Suryani. (viq)

Lomba Masak Ikan

Tingkatkan Gizi Anak Melalui Program Gemas Mataram (Suara NTB) Acara lomba masak serba ikan dari Dinas Perikanan (Diskan) Kota Mataram di pantai Gading, lingkungan Mapak diikuti oleh peserta dari berbagai instansi Pemerintah dan kelurahan di Kota Mataram. Lomba itu dihajatkan mengajak masyarakat dan anak-anak yang dalam masa pertumbuhan dan masyarakat gemar makan ikan.

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mataram, Hj. Suryani Ahyar Abduh yang hadir dalam kesempatan itu menyampaikan, pada tahun 2019 ini, kesempatan yang baik untuk mengkonsumsi ikan. Sangat rugi rasanya jika masyarakat kita tidak gemar makan ikan. “Kita tahu protein yang terkandung dalam ikan sebanyak 22 protein. Mengkonsumsi ikan juga bisa menambah kecerdasan dan kualitas hidup,” katanya, Selasa (27/8).

Istri Walikota Mataram tersebut menegaskan, di samping terkandung 22 protein di dalam ikan, terdapat pula empat vitamin.

Ada vitamin E, B, D, dan K. “Nah gerakan masyarakat (gemas) makan ikan mampu meningkatkan gizi pada anak-anak kita. Gizi buruk itu juga diakibatkan minimnya masyarakat kita dalam mengkonsumsi ikan tadi,” katanya.

Senada dengan itu, Kepala Diskan Kota Mataram, Hj. Baiq Sujiartini, SE menyampikan, saat ini tingginya permintaan konsumsi

(Suara NTB/viq)

LOMBA MASAK IKAN - Acara Lomba Masak Serba Ikan dihadiri oleh (dari kiri) Asisten III Kota Mataram, Hj. Baiq Evi Ganevia, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mataram, Hj. Suryani Ahyar Abduh, dan Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram, Hj. Baiq Sujihartini, SE. Acara berlangsung di Pesisir Pantai Gading Lingkungan Mapak Sekarbela, Selasa (27/8). ikan di Kota Mataram itu terlihat pada angka produksi ikan laut dan budidaya ikan sebanyak 1.700 ton per tahun. “Namun, kebutuhan konsumsi ikan di Kota Mataram semestinya pada angka 2.000 ton per tahun,” kata Sujihartini.

Untuk meningkatkan jumlah konsumsi ikan di Kota Mataram ialah melalui kegiatan lomba masak serba ikan yang rutin diadakan tiap tahun juga, dinilai mampu menambah jumlah produksi ikan. “Melalui program “Gemas” makan ikan tersebut, diharapkan masyarakat Kota Mataram gemar makan ikan,” kata Sujihartini.

Saat ini kata Sujiartini, angka konsumsi ikan kita di Mataram tahun 2018 mencapai 34,38 persen. Per Agustus 2019 mencapai angka 38,10 persen.

“Itu lumayan, sampai Desember 2019 mendatang, kita bisa meningkatkan lagi sampai 50 persenlah,” katanya.

Mengkonsumsi ikan merupa-

kan program prioritas dari pusat. “Kemarin kita diundang oleh Ibu Iriana Joko Widodo di Jakarta. Kata Iriana stunting menjadi masalah prioritas di Indonesia, salah satu kegiatan kita untuk mengurangi stunting diperlukan pola hidup keluarga yang sehat dengan menyuplai makanan yang bergizi. Iya salah satunya adalah makan ikan,” kata Suryani.

Acara lomba masak serba ikan yang ke-XVI tahun 2019 ini, Suryani pun menuturkan, kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi ikan tersebut terus mengalami peningkatan. Melalui program Yumina (sayur dan mina/ikan) akan ditambah dengan program Bumina (buah dan mina/ikan). “Insha Allah, semoga anak-anak yang dalam masa pertumbuhan semakin gemar makan ikan sehingga jauh dari gizi buruk,” tutupnya. (viq/*)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 28 Agustus 2019

Halaman 3

Bulog, BRI Mataram Bantuan Melimpah dan Disos Matangkan Persiapan Salurkan BPNT Mataram (Suara NTB) Hampir 300 Agen BRILink yang tersebar di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, Selasa (27/8) kemarin di kumpulkan.

Menyusul terbitnya Surat Edaran Kementerian Sosial Nomor 01/ MS/K/07/2019 tanggal 15 Juli tentang penetapan Perum Bulog sebagai penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Sebanyak 100 Agen BRILink di Kota Mataram, dan Lobar 198 agen BRILink di Kabupaten Lombok Barat di kumpulkan bersama pendamping pada kegiatan Akselerasi & Koordinasi Penyaluran BPNT 2019 di Hotel Lombok Raya, Mataram. Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Tri Wismaningsih, Pimpinan Cabang BRI Mataram, Dwi Hendro Susatyo, dan Kepala Perum Bulog Divre NTB, Supriyanto di wakili Kepala Bidang Komersial, Rahmatullah memberikan pengarahan. Hadir pula Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram.

Dalam kegiatan ini, didiskusikan mekanisme penyaluran BPNT oleh Perum Bulog pada September 2019 yang melibatkan para Agen BRILink di wilayah kerja BRI Cabang Mataram.

Meliputi Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara.

Dwi Hendro Susatyo menyebutkan, secara nasional jumlah agen BRILink sebanyak 401.550. Di NTB sebanyak 6.572 agen dan di wilayah kerja BRI Mataram sebanyak 1.746 agen. Untuk Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, hampir 200 agen yang sudah menjadi penyalur BPNT. Pada kesempatan ini, Dwi Hendro menekankan, kepada para agen BRILink agar menyalurkan BPNT tetap sesuai ketentuan. “Jangan cari untung di atas penderitaan orang lain. Kita cari pahala. Jangan cari mudarat,” pesannya. Ia juga berharap agar kepercayaan yang diberikan oleh BRI kepada para Agen BRILink tidak disalahgunakan.

“Kita bantu KPM (Keluarga Penerima Manfaat) mendapatkan haknya agar terjadi perbaikan kualitas hidupnya. Jangan semata-mata cari untung, tapi tidak memperhatikan kualitas barang yang diberikan kepada KPM,” imbuhnya. Seperti diketahui, pemerintah mendistribusikan BPNT secara tunai kepada KPM sebesar Rp110.000/bulan.

Dana ini dibelanjakan dalam bentuk beras dan telur oleh Agen BRILink. Jumlah yang diterima KPM, sesuai nominal yang ditransfer oleh pemerintah pusat. Bulog selanjutnya bertindak sebagai penyedia barang. Sementara Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Tri Wismaningsih meyebut, terdapat 332.000 KPM BPNT Se-NTB. Jika dihitung, dalam setahun pemerintah pusat mengucurkan total Rp798 miliar. Setalah ditunjuknya Bulog sebagai penyalur BPNT secara serentak di Indonesia, benar-benar memperhatikan 6T (tepat sasaran, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, tepat administrasi dan tepat jumlah). Terhadap pelaksanaan di lapangan, pemerintah daerah juga menyiapkan tim pendamping. Program BPNT menurutnya sebagai ukuran pemerintah mengintervensi penurunan angka kemiskinan.

Menurut kepala dinas, beras yang akan didistribusikan oleh Perum Bulog untuk BPNT sudah diperiksa bersama dan dinyatakan berkualitas bagus. Jika terjadi hal yang tidak berkenan dalam penyaluran. Ia meminta masyarakat melapor, kepada pendamping, maupun kepada Perum Bulog langsung.

Sementara Rahmatullah juga menegaskan, Perum Bulog telah menyiapkan kebutuhan barang dan fasilitas pendukung untuk mendistribusikan BPNT. Untuk beras, disiapkan kemasan 10 Kg, atau 5 Kg dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi. Tanpa diragukan kualitasnya, medium maupun premium. Untuk kebutuhan telur, Perum Bulog Divre NTB juga bekerjasama dengan para peternak unggas lokal.

“Kita pastikan ketersediaan beras kita kontinyu di 16 gudang Bulog di NTB. Sehingga aksesnya terlayani sampai ke pelosok.

Beras yang kita gunakan murni serapan dari petani lokal. Jika ada yang direturn, kami ganti 100 persen dan kami antarkan,” demikian Rahmatullah. (bul)

(Suara NTB/bul)

GATHERING - Kegiatan gathering Akselerasi dan Koordinasi penyaluran BPNT di Mataram, Selasa (27/8) kemarin.

Disos Kecewa Penurunan Angka Kemiskinan Hanya 0,07 Persen

Mataram (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) merekomendasikan pemerintah daerah melakukan validasi data masyarakat miskin untuk memastikan pencapaian penurunan angka kemiskinan. Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Tri Wismaningsih pada forum Akselerasi dan Koordinasi Penyaluran BPNT 2019 yang dihadiri ratusan Agen BRILink, pendamping Bansos, Perum Bulog Divre NTB dan BRI Mataram di Mataram, Selasa (27/8) kemarin menyampaikan kekecewaannya atas penurunan angka kemiskinan yang hanya 0.07 persen di NTB. Padahal, tidak sedikit bantuan yang mengucur ke daerah.

Dari Kementerian Sosial, setiap bulan digelontorkan biaya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa beras dan telur. Nilainya mencapai Rp798 miliar setahun kepada lebih dari 332.000 penerima manfaat.

Belum lagi dana bulanan pada ProgramKeluargaHarapan(PKH) yang nilainya Rp1,8 juta sampai Rp2,2 juta sebulan. “Sayangnya

penurunan angka kemiskinan kita hanya 0,07 persen. Padahal, ada pendapatan bulanan masyarakat juga. Kemana itu. Penerima manfaat benar-benar harus mengoptimalkan bantuan yang diterima,” demikian kepala dinas.

Menanggapi fenomena ini, Kepala Statistik Sosial BPS Provinsi NTB, Arrief Chandra Setiawan menjelaskan, bisa jadi program Bansos yang dikucurkan tidak tepat sasaran. Beras misalnya, yang dalam bentuk Rastra atau BPNT. Saat

pembagian, tidak diberikan sepenuhnya kepada penerima manfaat yang seharusnya. Atau tidak tepat kepada masyarakat miskin yang sebenarnya.

Pemerintah daerah juga tidak melakukan pembaharuan data masyarakat miskin. Masih menggunakan data masyarakat miskin yang sudah lama. “Orangorang yang seharusnya ke luar, malah tidak dikeluarkan. Karena mungkin perangkat desa tidak berani mengeluarkan orang-orang yang sudah masuk di dalamnya.

Padahal sudah kaya,” kata Chandra kepada Suara NTB. Kendatipun dilakukan update data, justru dilakukan penambahan jumlah orang yang dikategorikan miskin untuk mendapatkan program bantuan. Akibatnya terjadi pembengkakan angka kemiskinan. Penyaluran bantuan sosial BPNT kepadanya by name by address diyakininya akan lebih tepat sasaran. Karena bantuan diberikan kepada rekening penerima manfaat yang dikategorikan miskin. Tidak lagi dibagi rata.

“Saya yakin bisa (menurunkan angka kemiskinan). Kalau dari beras diberikan bantuan dan tepat sasaran kepada yang berhak. Dia akan menurunkan angka kemiskinan 0,06 persen. ini kajian kami (BPS),” jelas Chandra. Belum lagi program-program yang lain. Validasi data kemiskinan juga sangat penting. Akan

(Suara NTB/bul)

Arrief Chandra Setiawan tetapi, bisa saja karena kepentingannya masing-masing kabupaten/kota berbeda. Sehingga tidak seluruh kabupaten/kota melakukan validasi kembali data masyarakat miskin. (bul)

10.000 Kakap Putih dan 500 Penyu Dilepas

NTB Diharapkan Jaga Keunikan Kekayaan Laut Mataram (Suara NTB) Kementerian Kalautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) memberikan perhatian khusus pada sumber daya kelautan perikanan di NTB. Provinsi kepulauan menyimpan potensi biota laut yang unik yang tidak banyak ada di dunia. Yaitu Penyu Lekang. Selain potensi perikanannya yang melimpah.

Kepala BKIPM RI, Dr. Ir. Rina, M.Si menyempatkan diri ke NTB, mengedukasi dan mengajak masyarakat di provinsi ini untuk menjaga keunikan kekayaan laut yang dimilikinya. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Bulan Bhakti Karantina Ikan yang tahun ini mengusung tema “Mewujudkan Sumber Daya Alam yang Lestri dan Berkelanjutan”.

Sebagaimana semangat yang ditanamkan Menteri KKP kepada masyarakat Indonesia untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan perikanan. Serta melaksanakan program Presiden RI, Joko Widodo yang menjadikan laut sebagai masa depan bangsa. Rina didampingi Kepala BKIPM Mataram, Suprayogi dan jajaran, Dinas Kelautan Perikanan NTB dan Lombok Barat, BKSDA, BBL Lombok, Lanal Mataram, anak-anak usia dini, pegiat lingkungan dan masyarakat Desa Kuranji, Lombok Barat melepas 500 ekor Penyu Lekang yang ditetaskan pemerhati lingkungan di Kuranji.

Selain penyu, juga dilepas 10.000 kakap putih yang dipijah BBL Lombok direstoking ke alam untuk menjaga ketersediaan secara berkelanjutan. Kegiatan ini sebagai edukasi langsung masyarakat untuk sadar, serta berperan aktif menjaga kelestarian sumber daya alam laut yang dimilikinya. “Di dunia ini ada tujuh jenis penyu. Enam ada di Indonesia, dan salah satu jenisnya ada di Lom-

(Suara NTB/bul)

LEPAS TUKIK - Rina didampingi Kepala BKIPM Mataram, Suprayogi dan jajaran serta stakeholders melepas tukik di Pantai Kuranji. bok, NTB. Karena itu, jagalah kelestariannya,” pesan Rina usai melepas tukik di Kuranji, Selasa (27/8) pagi kemarin.

Kuranji disebut salah satu tempat spesial lantaran sangat banyak didatangi penyu untuk bertelur dan berkembang biak. Jika tidak dijaga secara sadar kelestariannya. Keunikan yang dimiliki NTB ini akan punah. “Agar populasinya tidak turun drastis. Jangan dijual telurnya karena prosesnya bertelurnya lama. Dengan menjaganya, berarti kita menjaga kelestarian penyu di dunia,” pesannya.

Kepala BKIPM RI juga melakukan serangkaian kegiatan di Lombok. Salah satunya kuliah umum kepada ratusan mahasiswa di Unram. Mahasiswa disadarkan akan pentingnya laut dan kekayaan

yang tersimpa di dalamnya untuk di jaga, dan dilestarikan secara berkelanjutan. Harapannya, dengan potensi yang dimiliki NTB, ke depan diharapkan tersedia jurusan kelautan dan perikanan di perguruan-perguruan tinggi yang ada di daerah ini.

Kepala BKIPM Mataram, Suprayogi mengatakan, KKP ingin mewudujkan misi sektor kelautan dan perikanan Inodnesia yang mandiri, kuat, maju dan berbasis kompetensi nasional. Serta mewujudkan misi kedaulatan, keberlanjutan, kesejahteraan.

Berbagai kegitan pelaksanakan program tersebut yang dilakukan BKIPM Mataram adalah sosialisasi, edukasi kepada kelompok-kelompok masyarakat untuk menjaga kebersihan laut dan menjaga kelestarian

di dalamnya.

Pemerintah daerah telah menggalakkan program zero waste. Menurutnya sangat relevan dengan cita-cita pemerintah Indonesia untuk menjaga kelestarian laut. “Karena itu, masyarakat harapannya berhenti membuang sampah di sungai, kurangi penggunaan plastik. Ini program yang sangat bagus dan memberikan dampak jangka panjang secara menyeluruh,” ujarnya.

Secara khusus Suprayogi juga menyinggung keunikan yang dimiliki NTB adalah menyimpan penyu yang tidak banyak ada di dunia. Karena itu, BKIPM Mataram mengimbau masyarakat di pesisir tidak memburu telur penyu, apalagi mengkomersilkannya (diperjualbelikan, red). Agar ia tetap lestari. (bul)

Perluas Jaringan Penerbangan Jawa Barat

Garuda Indonesia Layani Rute Bandung - Lampung dan Bandung - Surabaya Jakarta (Suara NTB) Maskapai nasional Garuda Indonesia, mulai (29/08) akan mengoperasikan layanan penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara, Bandung untuk rute Bandung - Lampung pp dan Bandung - Surabaya pp.

Penerbangan Bandung - Lampung dan Bandung - Surabaya yang akan dilayani dengan menggunakan armada ATR 72-600 yang berkapasitas 70 penumpang kelas ekonomi sebanyak 7 (tujuh) kali dalam seminggu yang beroperasi 1x setiap hari.

“Pembukaan dua rute tersebut merupakan salah satu upaya Perusahaan dalam memberikan nilai tambah bagi para pengguna jasa dengan menyediakan opsi akses konektivitas yang lebih beragam khususnya bagi masyarakat di Jawa Barat untuk berpergian menuju

Lampung dan Surabaya maupun sebaliknya,” ungkap Direktur Niaga Garuda Indonesia, Pikri Ilham Kurniansyah.

Pembukaan layanan penerbangan langsung tersebut merupakan langkah berkelanjutan Garuda Indonesia dalam meningkatkan potensi pariwisata nasional. Ini selaras dengan komitmen maskapai dalam memperluas pangsa pasar penerbangan domestik.

Beroperasinya layanan penerbangan Bandung - Lampung juga sekaligus mendorong peningkatan pertumbuhan kunjungan wisatawan domestik ke Lampung sebagai salah satu potensi wisata alam dan budaya di Indonesia yang menjanjikan. ‘’Kami berharap laju pertumbuhan ekonomi di Lampung akan meningkat dengan bertambahnya jum-

lah wisatawan ke Lampung yang berasal dari Bandung mengingat Bandung masih menjadi magnet turis untuk berkunjung ke Indonesia,” demikian Pikri.

“Begitu pula sebaliknya, kami berharap masyarakat Lampung juga akan semakin mudah berkunjung ke Bandung untuk berwisata ke Bandung dan kota-kota sekitarnya menikmati pesona alam dan budaya di Jawa Barat,” tambahnya.

Dibukanya rute Bandung - Surabaya juga dilakukan sebagai wujud pemenuhan demand dari masyarakat yang ingin berpergian dari Bandung menuju Surabaya yang merupakan salah satu pusat perekonomian terpadat di Indonesia.

Penerbangan Bandung - Lampung akan diberangkatkan dengan nomor penerbangan GA7241 dari Bandara

Husein Sastranegara pada pukul 06.20 waktu setempat dan tiba di Bandara Radin Inten II pada pukul 07.40 waktu setempat. Sebaliknya penerbangan Lampung akan diberangkatkan dengan nomor penerbangan GA 7242 pada pukul 08.10 waktu setempat dan tiba di Bandung pada pukul 09.30 waktu setempat.

Sementara untuk penerbangan Bandung - Surabaya akan diberangkatkan dengan nomor penerbangan GA 7245 dari Bandara Husein Sastranegara pada pukul 15.10 waktu setempat dan tiba di Bandara Juanda pada pukul 16.50 waktu setempat. Sebaliknya penerbangan Surabaya akan diberangkatkan dengan nomor penerbangan GA 7246 pada pukul 17.45 waktu setempat dan tiba di Bandung pada pukul 19.40 waktu setempat. (*)

Cadangan Beras Aman hingga 26 Bulan Mataram (Suara NTB) Cadangan beras yang dimiliki Perum Bulog Divre NTB mencapai 84.000 ton. Stok ini dapat bertahan hingga 26 bulan ke depan. Beras – beras ini tersimpan di gudang filial atau gudang mitra Perum Bulog.

Ada yang masih dalam bentuk gabah. Ketika digiling, beras-beras tersebut kemudian akan dimasukkan ke gudang-gudang penyimpanan beras milik Bulog. Kuatnya ketahanan stok beras di NTB ini, kata Kepala Bidang Operasional dan Pelayanan Publik (OPP) Perum Bulog Divre NTB, Burhanudin Azhari, Selasa (27/8) kemarin.

Meski disebut-sebut terjadi kekeringan dan terbatasnya cadangan air, Burhanudin mengatakan, belum mempengaruhi serapan Bulog. “Hari ini ada masuk 100 ton dari dua mitra di Pulau Lombok,” terangnya.

Untuk cadangan beras sebanyak 84.000 ton. Ini sudah termasuk beras-beras yang dicadangkan untuk antisipasi kebencanaan.

Masing-masing kabupaten/kota memiliki cadangan beras 100 ton

dan provinsi 200 ton. Ada juga beras stok tahun lalu yang masih tersisa 12.000 ton. Sementara untuk kebutuhan bulanan, konsumsi 45.000 ton dan golongan anggaran 500 ton. Sehingga pengeluaran beras sebulan hanya 5.000 ton.

Apalagi Rastra sudah tak lagi didistribusikan. Diganti dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan dalam bentuk beras dan telur yang disalurkan tidak hanya melalui Bulog. Beras yang tersedia di gudang Bulog, juga didistribusikan ke pasar-pasar untuk menjaga stabilitas harga beras.

Menurut Burhanudin, cadangan beras di NTB sangat aman.

Karena tingginya cadangan stok, pemerintah pusat memberikan lampu hijau bagi Bulog NTB membantu daerah-daerah yang ketersediaan cadangan berasnya kurang. Misalnya di NTT. Sebanyak 12.500 ton beras telah didistribusikan ke sana. Menyusul 7.700 ton yang belum terangkut.

“Target serapan beras kita tahun ini sebanyak 141.000 ton. Baru ter-

(Suara NTB/dok)

BERAS - Cadangan beras di gudang Perum Bulog. capai 73.000 ton,” paparnya. Dengan target serapan yang masih 50 persen harus dicapai ini, Burhanudin mengatakan masih yakin dapat memenuhinya. Meski tinggal beberapa bulan tahun 2019 berakhir. Masih ada lumbung-lumbung padi yang masih diharapkan bisa diserap. Karena itu, mitra-mitra Bulog didorong tetap progresif melakukan serapan

beras dan gabah di lapangan.

Terhadap beras-beras cadangan yang disimpan ini, Perum Bulog tetap menerapkan manajemen pengelolaan stok yang baik. perawatan di gudang tetap dilakukan untuk mengantisipasi beras-beras cadangan ini tak rusak. Penggantian stok juga terus dilakukan agar cadangan berasnya secara kualitas terjaga. (bul)

SUARA NTB Rabu, 28 Agustus 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Persoalan Data Kemiskinan Segera Dilimpahkan ke PN Selong KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim) saat ini sudah menerima pelimpahan berkas perkara kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dari Kejati NTB. Dalam berkas perkara itu termuat tiga tersangka yang dalam waktu dekat ini akan dilimpah ke Pengadilan Negeri Selong.

Ditemui di ruang kerjanya, Selasa (27/8), Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Pidum) Kejari Lotim, Erick Herlambang, mengatakan berkas perkara kasus TPPO Suriah untuk tahap II itu diterima minggu lalu.

Kasus tersebut sebelumnya ditangani oleh Polda NTB yang (Suara NTB/yon) kemudian dilimpahkan ke KeErick Herlambang jati NTB dan selanjutnya dari Kejati dilimpah ke Kejari Lotim sebagai lokus kejadiannya.

“Kita sudah menerima pelimpahan TPPO dari Kejati NTB dengan tersangka sebanyak tiga orang. Dalam waktu dekat akan dilakukan pelimpahan ke Pengadilan Negeri (PN) Selong.

Pelimpahan perkara tahap II dari Kejati ini dua merupakan warga Lotim dan satu orang dari luar,” terangnya.

Erick mengaku tidak mengetahui persis inisial dan identitas dari tiga tersangka tersebut. Pastinya, kata dia, dari tiga tersangka itu sebanyak dua orang warga Lotim dan satu orang dari daerah lain. Akan tetapi, para korban merupakan warga Lotim yang diiming-iming bekerja di luar negeri dengan penghasilan layak, namun menjadi korban TPPO ke Suriah.

Selain pelimpahan TPPO Suriah, Erick juga menyebut bahwa pada Selasa kemarin dirinya menerima pelimpahan perkara kasus TV kabel dari Kejati NTB. Di mana, salah seorang pengusahan TV kabel di wilayah di Lotim dituntut oleh salah satu pencipta musik atas dugaan plagiat dan pemutaran karya tanpa seizin pemiliknya. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, pemilik TV kabel mengaku tidak paham dan niatan memutar musik Sasak itu untuk promosi dan memenuhi permintaan konsumennya. (yon)

Dana Dialihkan

Disos Tak Punya Cadangan Logistik Korban Bencana

Tanjung (Suara NTB) Defisit anggaran yang dialami Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada anggaran APBD Perubahan 2019 lalu, berimplikasi pda pergeseran sejumlah anggaran. Termasuk yang menerima konsekuensi pengalihan adalah anggaran dana cadangan untuk logistik korban bencana.

Kepala Dinas Sosial PPPA KLU, H. Faisol, melalui Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Suryadin, Selasa (27/8) mengakui, dana sebesar Rp 3 miliar yang dipersiapkan sebagai dana cadangan logistik korban bencana dialihkan ke program lain. Dana tersebut sejatinya tersedia pada APBD murni dengan nomenklatur Program Bantuan Korban Bencana Pascagempa eks trauma.

“Kalau kita berpikir terhadap kemungkinan-kemungkinan bencana, dana untuk logistik ini harus ada. Apabila terjadi peristiwa mendadak, maka ada cadangan kita di gudang yang dialokasikan ke masyarakat,” kata Suryadin.

Sebagai pelaksana program, pihaknya menerima saja apa kebijakan pimpinan - dalam hal ini TAPD. Kendati tidak ada cadangan logistik, namun pihaknya meyakini Pemprov NTB, Pemda lain atau instansi lain dapat membantu warga korban bencana dalam keadaan darurat.

Untuk diketahui kata Suryadin, dana cadangan logistik senilai Rp 3 miliar tersebut diperkirakan setara dengan logistik beras sejumlah 300-an ton. Jumlah ini diukur dari hasil pengadaan beras sebesar Rp 1 miliar bantuan Provinsi NTB akhir tahun 2018 yang setara dengan 100 ton.

“Menyikapi cuaca kekeringan nanti, kita berharap tidak ada warga yang kekurangan logistik. Kalaupun ada, maka terpaksa kita akan buatkan proposal dan meminta bantuan ke Provinsi,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga berharap bantuan dari pusat terkait jaminan hidup (jadup) korban gempa bisa dicairkan lebih cepat. Setidaknya, realisasi jadup yang diperkirakan sebelum akhir tahun menjadi salah satu pertimbangan mengapa dana cadangan logistik dialihkan. “Kalaupun ada proposal masyarakat yang masuk, masih bisa kita bantu dari sisa beras tahun 2018. Beberapa ton masih ada, tapi sementara ini belum ada proposal masuk,” tandasnya. (ari)

Residivis Curanmor Diringkus Polisi Selong (Suara NTB) Tim Khusus Curas, Curat dan Curanmor (3C) Polres Lombok Timur (Lotim) kembali membekuk satu terduga penjambret di wilayah Kecamatan Suela, Ahi asal Dusun Mapak Desa Bagik Papan, Pringgabaya. Ahi ditangkap usai melakukan aksinya dengan korban Maryati (19) asal Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya. Dari hasil penyelidikan, pelaku merupakan residivis curanmor.

Kejadian penjambretan terjadi pada Minggu tanggal 25 Agustus 2019. Terduga pelaku datang dari rumahnya menggunakan sepeda motor Satria FU miliknya bersama rekannya AD ke tempat wisata Lemor. Di mana sebelumnya kedua pelaku sudah berencana akan melakukan penjambretan, setibanya di depan pintu wisata tepatnya di warung kopi milik Inaq AM kedua pelaku menunggu korban yang melintas dari arah Sembalun menuju Suela, tidak lama kemudian korban melintas di depan warung kopi tempat pelaku dengan berboncengan dengan pacarnya, kemudian pelaku AD spontan menghidupkan sepeda motor, sedangkan Ahi sebagai eksekutor di belakang.

Selanjutnya pelaku membuntuti korban sekitar 1 kilometer sesampainya di tempat sepi pelaku langsung memepet korban dan pelaku langsung menarik tas selempang korban hingga tali tas tersebut putus. Melihat kejadian tersebut korban berteriak minta tolong sambil mengejar para pelaku yang melarikan diri dengan membawa barang hasil rampasannya. Mendengar teriakan korban masyarakat Suela keluar dan ikut membantu korban mengejar kedua pelaku, dan saat itu kedua pelaku menemui jalan buntu di samping SMA Suela dan berlari ke areal persawahan meninggalkan kendaraan yang digunakan.

Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SIK membenarkan kasus tersebut. Setelah tim melakukan upaya memunculkan identitas pemilik kendaraan yang kedua pelaku gunakan dalam aksi penjambretan, selanjutnya pelaku Ahi ditangkap di rumahnya di Dusun Mapak, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya. Saat dilakukan pengembangan terhadap teman pelaku berinisial AD, pelaku Ahi memberontak dan berusaha melarikan diri, sehingga petugas melumpuhkan pelaku dengan tembakan lurus menembus betis kanan pelaku.

Dalam penangkapan itu, petugas berhasil mengamankan, 1 unit sepeda motor milik pelaku yang ditinggal di persawahan saat kejadian, 1 buah STNK, 1 buah tas serta uang tunai yang diduga hasil kejahatan sebesar Rp800.000. (yon)

BPS: Terminologi Berbeda Tentang Kemiskinan

Selong (Suara NTB) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Saphoan menjelaskan ada perbedaan secara terminologis tentang kemiskinan antar BPS dengan Dinas Sosial (Disos) di lingkup pemerintah daerah.

Sebagaimana tertuang dalam Basis Data Terpadu (BDT) Dinas Sosial menyebut kemiskinan Lotim sebanyak 814.213 jiwa itu termasuk mereka yang hampir miskin. Sedangkan terminologi kemiskinan menurut data BPS, diukur berdasarkan pemenuhan kalori. Atau data Lotim secara absolut sebanyak 196.866 atau 16,55 persen.

Angka kemiskinan menurut Disos dengan BPS ini jelas sangat jauh bedanya. Pasalnya di Disos itu memasukkan data orang-orang yang tidak miskin dari terminologi konsumsi kalori tersebut. Akan tetapi termasuk rentan akan menjadi orang miskin. “Hampir miskin itu kan

tidak miskin,” terangnya.

Pemerintah daerah bertujuan untuk memproteksi dengan diberikan sejumlah bantuan. Seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) agar tidak menjadi miskin. Dengan demikian, dikatakan bukan persoalan datanya yang salah baik Disos maupun BPS. “Datanya tidak ada yang salah,” ucapnya.

Menurut Saphoan, jika data di Disos itu dikeluarkan yang hampir miskin, maka data sisa yang benar-benar miskin tersebut akan sama dengan yang dimiliki BPS. BDT dikurangi dengan angka kemiskinan absolut versi BPS itu, maka akan terdapat 617.347 jiwa yang masuk

kategori hampir miskin.

Mengenai rencana melakukan validasi kembali BDT menjadi kewenangan pemerintah daerah dan BPS kurang tahu informasi tersebut. Di mana, masalah verifikasi dan validasi menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui Disos.

Ditambahkan, data absolut BPS itupun tidak seperti yang tersaji di Disos. BPS katanya hanya merilis data kemiskinan secara makro. “by name by address itu ada di pemerintah daerah,” ucapnya. Pasalnya, pemerintah daerah itu membutuhkan untuk intervensi program bantuan. BPS sendiri hanya menunjukkan secara angka.

Diakuinya, hal ini masih jadi masalah di lapangan, karena masih banyak warga yang mengaku miskin ketika bicara bantuan. Tatkala bantuan program pengentasan kemiskinan didatangkan, banyak yang sejatinya tidak miskin tapi mengaku miskin. Karenanya, data ini harus terus diverifikasi oleh pemerintah daerah.

Dipaparkan Saphoan, dalam istilah pendataan ada data yang belum clean. Ada nama-nama warga disebut dalam istilah BPS inclusion error. Yakni masuk daftar kemiskinan, tapi sejatinya tidak miskin itulah yang harus diverifikasi dan validasi setiap tahun. Di sisi lain, di luar data ada exclusion error, yakni yang berhak masuk tapi belum masuk. “Inilah yang harus diakomodir,” paparnya.

Data kemiskinan dikeluarkan BPS setiap tahun. Untuk

(Suara NTB/rus)

Saphoan menghitung kemiskinan makro setiap tahun dilakukan. Tahun ini rencana baru bisa dikeluarkan pada bulan Desember 2019 mendatang. (rus)

Budidaya Bawang Putih

Distan Klaim Sembalun Bisa Hasilkan 7 Ribu Ton Benih Selong (Suara NTB) Benih menjadi salah satu kendala pegembangan budidaya bawang putih di Sembalun. Sentra produksi nasional bawang putih varietas Sangga Sembalun tahun 2019 ini menanam di atas lahan 1.642 ha. Dari luasan tersebut diklaim bisa menghasilkan 7 ribu ton bibit baru.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pertanian Lotim, H. Abadi. Dia menjelaskan, para penangkar benih di Sembalun terus melakukan pengadaan untuk persiapan penanaman di musim berikutnya. Sedikit kendala katanya, penjualan ke luar.

Petani bawang putih Sembalun sempat mengeluhkan, produksi bawang putih tahun ini tidak terbeli oleh pembeli dari luar. Untuk itu, tugas Dinas Pertanian Lotim mencoba memfasilitasi antara pembeli dengan para petani. “Kita sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah pembeli dari luar,” ucapnya.

Diakui para petani bawang putih Sembalun saat ini menginginkan agar hasil panen mereka dibeli oleh pasar.

Apalagi ada importir yang turut melakukan tugasnya memberikan bantuan untuk penanaman di Lotim.

(Suara NTB/rus)

PILAH - Sejumlah petani sedang memilah bawang putih yang baru dipetik di sentra penanaman bawang putih Sembalun.

Kewajiban pengimpor bawang putih menanam 10 persen dari total yang sudah diimpor. Importir inipun memang ada keharusan membeli produk bawang putih petani. Di

mana, antara petani langsung dengan importir tersebut membuat kesepakatan jumlah pembeliannya. Apakah 60 persen dan 40 persen masing-masing pembagiannya menjadi ke-

Ratusan Tenaga Kesehatan Terima SK

BKPSDM Lotim Tegaskan Tak Ada Honorer Dirumahkan Selong (Suara NTB) Sekitar 800 honorer dari tenaga kesehatan beberapa hari belakangan ini menerima SK dari Pemkab Lotim. SK yang diterima itu jenis Surat Perintah Kerja (SPK) yang anggarannya dibebankan kepada dana kegiatan masing-masing instansi. Terkait pembagian SPK tenaga honorer dari sebelumnya tenaga magang ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim menegaskan bahwa tidak berdampak terhadap honorer lama.

Demikian disampaikan Sekretaris BKPSDM Lotim, Lalu Alwan Wijaya dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (27/8).

Mantan Kepala UPTD Kecamatan Terara ini mengaku saat ini tengah proses pengambilan SK jenis SPK bagi khususnya bagi tenaga kesehatan yang tersebar di sejumlah puskesmas yang ada di Kabupaten Lotim. Sementara, kata dia, untuk honorer lama terlebih dahulu melakukan pengambilan SK sesuai masa kerjanya.

“Yang mengambil SPK ini dari tenaga kesehatan sekitar banyak 800 orang lebih. Mereka termasuk masa kerja di bawah lima tahun. Mereka sebelumnya merupakan tenaga magang,”ujar Alwan Wijaya.

Dikantongi SPK ini secara otomatis anggarannya dibebankan kepada dana kegiatan yang ada di puskesmas atau tempat pengabdiannya. “Tidak ada anggaran khusus dari daerah. Tapi anggarannya dibebankan kepada puskesmas melalui dana kegiatan. SPK juga lebih baik daripada magang karena di SPK masa kerjanya terhitung,” ujarnya.

Disampaikan lebih jauh, pengangkatan tenaga magang menjadi tenaga honorer melalui SPK sebagai bentuk pengakuan pemerintah daerah ter-

(Suara NTB/yon)

AMBIL SPK - Tenaga honorer kesehatan sedang melakukan pengambilan SPK di Kantor BKPSDM Lotim, Selasa (27/8). hadap tenaga honorer yang ada di daerah ini serta tidak ada tenaga honorer yang dirumahkan. “Semua tenaga honorer lama diakomodir dan mendapat SK sesuai masa kerjanya baik PK maupun KK,” ujarnya.

Langkah ini merupakan proses penertiban terhadap tenaga honor daerah atau non PNS yang ada di Kabupaten Lotim. Pasalnya tidak dipungkiri adanya honorer yang baru masuk, namun sudah memegang SK bupati dan bukan SK kepala dinas. Dalam penerbitan ini, SK yang diterima sesuai dengan masa kerjanya sehingga tidak ada kecemburuan.

Di mana untuk honorer dengan masa kerja 1-5 tahun akan mendapatkan SPK, 6-10 tahun akan mendapatkan SK kelompok kerja dan 10 tahun ke atas akan diberikan SK perjanjian kerja.

Pada bagian lain, ujarnya, Pemkab Lotim mengaku dilema atas kebijakan pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI melarang pemerintah daerah untuk melakukan pengangkatan terhadap tenaga honorer. Langkah ini untuk dilakukan penertiban dan pengangkatan honorer hanya dapat dilakukan melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Menurutnya, larangan itu membuat pemerintah daerah dilema seiring adanya moratorium serta banyaknya pejabat yang pensiun setiap tahun. Setidaknya pejabat-pejabat yang pensiun itu ada yang mengganti serta memberi kesempatan bagi masyarakat yang layak diangkat menjadi tenaga honorer.

“Apabila tidak diangkat dan di SK-kan dalam bentuk SK bupati. Dikhawatirkan tidak mendapat apapun, terutama gaji dan lain sebagainya. Untuk sanksi apabila melakukan pengangkatan juga belum jelas,” katanya.

Terlebih dalam waktu dekat ini pemerintah daerah berencana untuk melakukan uji kompetensi terhadap tenaga honorer yang diangkat, karena dari sanalah dilihat kebutuhan seperti apa. Sebenarnya, kata Alwan, apabila suatu daerah mampu mengakomodir dengan melihat ketersediaan anggaran semestinya pengangkatan tenaga honorer oleh setiap daerah tidak perlu dipersoalkan. “Memang pemerintah daerah dilema.

Tidak diterima sementara perguruan tinggi setiap tahun mengeluarkan alumni-alumni yang mencapai ribuan. Tapi di sisi lain jika diterima ada sanksi, sehingga kami dilema,” akunya. (yon)

wenangan masing-masing petani dengan para importir.

Lebih jauh soal bibit, di satu sisi penjualan ke luar Sembalun ini memang bisa mengancam akan kehabisan benih.

Akan tetapi diyakinkan petani-petani sendiri sudah mempersiapkan diri untuk kebutuhan benih. “Wajib hukumnya petani ini menyiapkan benih,” ucapnya. (rus)

Nasrudin Resmi Pimpin DPRD KLU Tanjung (Suara NTB) Ketua Sementara DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Nasrudin, S.HI., tampaknya sudah resmi menyandang status sebagai Ketua Dewan KLU periode 2019-2024. Hal itu diperoleh setelah Nasrudin memperoleh mandat partai untuk memimpin legislatif KLU. “Pak Nas sudah resmi menjabat sebagai Ketua DPRD. Kemarin saya dampingi beliau di Jakarta untuk menerima SK penunjukan Ketua Dewan dari DPP Gerindra,” ungkap Ketua DPC Gerindra KLU, Sudirsah Sujanto, S.Pd.B. SIP., Selasa (27/8).

Untuk diketahui, SK penunjukan Nasrudin sebagai Ketua DPRD KLU bernomor: 08-0098/ Kpts/DPP-GERINDRA/2019 tentang Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi Gerindra DPRD KLU periode 2019-2024. Untuk jabatan Ketua Fraksi Gerindra, dipercayakan kepada Rianto, SH. SK DPP Gerindra tersebut ditandatangani oleh Ketua UM DPP Gerindra, Prabowo Subianto, dan Sekretaris Jenderal, Ahmad Muzani. SK ditandatangani pada 18 Agustus lalu.

“Untuk saudara saya Pak Nasrudin, saya ucapkan selamat menjalankan tugas sebagai pimpinan Dewan. Semoga di tangan beliau, jalannya tupoksi dewan bisa lebih lagi dari periode sebelumnya,” harap Sudirsah.

Sebelumnya diberitakan, usulan Calon Ketua DPRD KLU dari Partai Gerindra diputuskan melalui rapat partai yang berlangsung di Lesehan Sasak Narmada, Tanjung, beberapa waktu lalu. Rapat memutuskan Nasrudin sebagai calon Ketua DPRD periode 5 tahun mendatang, mengalahkan dua kandidat lain, Rianto dan Artadi.

Rapat partai itu sendiri dilakukan Sudirsah menimbang adanya arahan partai yang tertuang dalam AD/ART Partai. Di mana pada anggaran dasar partai pasal 22 huruf e, mengajukan usulan pimpinan dewan, pimpinan fraksi dan alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota ke Dewan Pimpinan Pusat.

Setidaknya, penunjukan Nasrudin sebagai calon Ketua Dewan KLU, dilatarbelakangi oleh sejumlah pertimbangan. Antara lain disebutkan Sudirsah, bahwa Nasrudin ikut membesarkan Partai Gerindra dengan menduduki jabatan Sekretaris DPC sejak 2009 2014, dan 2017- sekarang. Ia juga sebagai Ketua OKK DPC Partai Gerindra 2014-2017.

Pertimbangan selanjutnya, Nasrudin terpilih sebagai anggota DPRD KLU periode 2014-2019 dan menunggu dilantik sebagai anggota DPRD periode 2019-2024.

Selain itu, ia juga mempunyai kapasitas dan pengalaman, karena selama 2014-2019 memimpin di Fraksi Merah Putih. (ari)

(Suara NTB/ist)

TERIMA SK - Nasrudin menerima SK dari DPP Partai Gerindra sebagai pimpinan DPRD KLU beberapa waktu lalu di Jakarta.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 28 Agustus 2019

Halaman 5

Nunggak Kerugian Negara

Pejabat Lobar akan Disidang Giri Menang (Suara NTB) – Puluhan penunggak kerugian negara bakal disidang oleh majelis Tim Majelis Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Pemda Lombok Barat (Lobar). Mereka berasal dari unsur pejabat OPD, anggota DPRD aktif, mantan anggota Dewan hingga rekanan. Paling banyak pihak yang akan diadili dari unsur Dewan dan mantan anggota Dewan mencapai 15-20 orang. Sedangkan unsur pejabat dan rekanan sekitar 10 orang lebih.

(Suara NTB/her)

DATANGI - Warga yang tergabung dalam Kasta Lobar mendatangi kantor DLH Lobar, Selasa (27/8), mempertanyakan soal pemanfaatan dana retribusi kebersihan.

Dana Retribusi Kebersihan Dipertanyakan Warga Giri Menang (Suara NTB) – Kelompok warga yang tergabung dalam Kajian dan Advokasi Sosial serta Transparasi Anggaran (Kasta) Lombok Barat menggelar hearing ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lobar, Selasa (27/8). Kedatangan mereka mempertanyakan terkait penarikan retribusi dana Jasling oleh PDAM di tengah pelayanan yang buruk kepada masyatakat.

Kedatagan belasan warga ini diterima oleh Kepala DLH Lobar, Budi Darmajaya dan Sekdisnya. Ketua Kasta Lobar, Alhadi Muis menyampaikan beberapa hal terkait masalah yang berhubungan dengan sosial dan lingkungan hidup.

“Kami mempertanyakan dana retribusi kebersihan yang ditarik oleh Pemda melalui pihak PDAM yang awalnya Rp3.000 menjadi Rp4.000 di setiap pelanggan, dan beberapa persoalan terkait dengan lingkungan hidup,” jelas Muis.

Lebih lanjut anggota Kasta yang lain meminta agar pemda mencarikan solusi kedepan terhadap galian C yang marak di kecamatan Narmada. Seperti halnya, di Desa Sedau yang selama ini belum jelas kontribusi kesehatan terhadap masyarakat, padahal terdampak dari pengangkutan material galian C. “Yang kita pertanyakan mengapa ada izin galian C di Sedau sedangkan lokasi galian C tersebut berdekatan dengan pemukiman atau rumah - rumah dengan jarak sekitar 3-4 meter,” jelas dia.

Perlu diketahui, sebelum dilaksanakan galian C ada beberapa perjanjian dengan masyarakat sekitar yang belum dipenuhi. Beberapa perjanjian itu di antaranya, harus mempunyai izin dari dinas, tidak boleh menggunakan alat berat, ada waktu penggalian, pengangkutan bahan material agar tidak membeludak, memasang pasang pelang dan menyiram jalan yang dilalui. Akan tetapi kata dia, pemasangan Pelang saja tidak ada. Parahnya lagi pengangkutan material melebihi kapasitas. Ditambah lagi, kurangnya penyiraman jalan yang dilalui sehingga berdebu. “Ini membuat masyarakat resah,” tegas dia.

Dari kesepakatan awalnya juga seharusnya masyarakat sekitar yang menjadi pegawainya untuk mengeruk pasir akan tetapi memakai alat berat. Disampaikan juga mengenai galian C di Dusun Bongor Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung, warga mempertanyakan apakah ada izin atau tidak. Dikarenakan dampak yang terjadi saat ini debu dan polusi. Warga juga mempertanyakan langkah pemda terhadap penanganan sampah di Dusun Kebon Kongok Desa Suka Makmur.

Menanggapi berbagai keluhan warga ini, Kepala DLH Lobar mengatakan, terkait dengan penarikan retribusi kebersihan saat ini Rp5.000. Dijelaskan, alur penarikannya dari PDAM selanjutnya ke Bapenda Lobar. Lalu Bapenda melaporkan ke DLH, dan selanjutnya DLH hanya membuat laporan Data Perbulannya. “Untuk diketahui kami (DLH) tidak mengelola uang akan tetapi hanya mengelola laporan data keuangan setiap bulannya,” jelas dia.

Sedangkan terkait mengenai Galian C, pihaknya akan koordinasikan kembali dengan DLH Provinsi dikarenakan Kabupaten hanya melakukan pengumpulan dokumen dokumen dan Pengawasan lingkungan.

Adapun prosedur pengurusan izin galian C dari bawah, mulai dari rekomendasi dari Kepala Desa dan merundingkan dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya Kepala desa ke Kecamatan dan Kabupaten. Setelah tim kabupaten Turun untuk mengkroscek ke lapangan apakah layak atau tidak. Atas dasar kajian itu nanti, pemda memberikan rekomendasi ke provinsi. “Selanjutnya untuk izin dari Provinsi,” jelas dia. (her)

Usung Paslon di Pilkada Loteng

PBB Dekati PKS Praya (Suara NTB) Komunikasi politik mulai dibangun Partai Bulan Bintang (PBB) untuk bisa mengusung pasangan calon kepala daerah di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) tahun 2020 mendatang. Salah satu partai politik yang kini tengah didekati yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dengan target minimal bisa mengusung calon wakil bupati.

Soal siapa yang diusung oleh PBB di Pilkada Loteng mendatang, Ketua DPC PBB Loteng, H. Lalu Arif Rahman Hakim, S.E., menegaskan sudah mendapat mandat dari DPP untuk mengusung Ketua DPC PBB Loteng langsung. “Mandat dari DPP, di Pilkada Loteng mendatang PBB akan mengusung Ketua DPC-nya langsung,” tegasnya.

Arif pun mengaku kalau mandat tersebut memang sudah lama disampaikan oleh DPP. Bahkan, Ketua Umum PBB langsung yang meminta Ketua DPC PBB Loteng maju di Pilkada Loteng mendatang. Dan, sebagai kader partai, pantang mundur jika sudah diberikan mandat oleh pengurus pusat.

Dikatakanya, komunikasi politik yang dibangun PBB dengan PKS sejauh ini sudah cukup intensif. Terutama dengan tim 10 bentukan PKS. Harapannya tentu, PKS bersedia membangun koalisi dengan PBB. Jika itu terwujud, maka PBB dan PKS bisa mengusung satu pasangan calon di Pilkada Loteng. Tanpa harus mencari parpol pendukung lainnya.

Pasalnya, dari sisi perolehan kursi di DPRD Loteng, perolehan total kedua parpol sudah cukup untuk bisa mengusung satu pasangan calon. “PBB kan punya empat kursi. Ditambah enam kursi milik PKS, maka dengan jumlah 10 kursi itu cukup untuk mengusung satu pasangan calon kepala daerah di Pilkada Loteng mendatang,” jelasnya.

Pun demikian, meski cukup intensif membangun komunikasi dengan PKS, Arif mengaku pihaknya juga tetap membangun komunikasi dengan partai politik lainnya. Termasuk Partai Golkar, PBB hingga Partai Demokrat dan PKB. Karena memang dari sisi perolehan kursi, parpol-parpol tersebut cukup besar perolehan kursinya.

“Komunikasi dengan parpol yang memperoleh kursi di DPRD Loteng terus kita bangun. Untuk mencari kesamaan visi dan misi. Guna memenangi Pilkada Loteng mendatang,” imbuhnya. Karena pihaknya maju di Pilkada Loteng tidak hanya sekadar maju saja. Hanya untuk gaya-gaya saja. Tetapi harus bisa memenangi pilkada tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD PKS Loteng, H. Supli, S.H., tidak menampik ada komunikasi dengan PBB. Namun ia menegaskan komunikasi juga dibangun dengan partai poltik lain. Karena memang PKS sangat terbuka dengan kemungkinan koalisi dengan partai manapun.

PKS sendiri dalam hal ini menegaskan juga siap mengusung calon kepala daerah. Bahkan, PKS sudah mencari empat kandidat kepala daerah yang berpotensi diusung PKS di Pilkada Loteng mendatang. Termaskuk H. Supli, S.H., yang kini masih menjabat anggota DPRD Loteng. “Kita membuka semua potensi koalisi dengan partai politik manapun.

Termasuk juga dengan PBB,” tandasnya. (kir)

Langkah penagihan paksa melalui sidang ini diambil sebelum dilanjutkan ke aparat penegak hukum (APH), jika penunggak kerugian tak mau juga beriktikad baik mengembalikan kerugian negara tersebut.

Sekretaris Inspektorat Lobar, H. Bagus Dwipayana mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapat persiapan untuk pelaksanaan sidang TPTGR. Pelaksanaannya bisa dilaksanakan minggu-minggu ini. Tinggal pihaknya akan melaporkan hasil rapat Persiapan tersebut ke Sekda selaku

ketua majelis TPTGR. “Yang jelas kita dari tim sekretariat sudah siap yang kita akan ajukan (disidang),”jelas dia.

Jumlah para penunggak yang akan disidang sebut dia, dari Dewan dan mantan Dewan sekitar 15 orang. Ditambah penunggak di Sekretariat Dewan sehanyak 5 orang sehingga totalnya 20 orang. Dari 20 orang ini, ada Dewan yang masih aktif dan sudah berhenti menjabat.

Bagus menyebutkan pejabat yang akan disidang ada di beberapa di antaranya Dispar, Dikbud, DLH dan Disperindag.

Di samping pejabat, ada juga sejumlah rekanan yang akan disidang karena harus bertanggungjawab terhadap pengembalian kerugian negara tersebut. “Kalau rekanan itu, ada di Dinas Pariwisata, itu yang harus dikembalikan. Kami akan sidang rekanan itu,” tegas dia. Menurut dia, kerugian negara yang ditagih ini merupakan temuan BPK tahun 2016, 2017 hingga 2018.

Sebelumnya BPK mengungkapkan temuan kerugian negara yang ada di Lobar mencapai Rp841 juta.

(Suara NTB/her)

GLADI BERSIH - Anggota DPRD Loteng baru tengah menggelar gladi bersih untuk keperluan pelantikan Rabu (28/8) hari ini.

Hari Ini, Anggota DPRD Loteng Baru Dilantik

Praya (Suara NTB) Sebanyak 50 anggota DPRD Lombok Tengah (Loteng) yang baru periode 20192024, Rabu (28/8) hari ini bakal diambil sumpah jabatanya.

Pengambilan sumpah jabatanya akan dilaksanakan di gedung DPRD Loteng di hadapan sekitar seribu undangan. Seluruh persiapan saat ini sudah dinyatakan hampir selesai.

Sebagai persiapan akhir, Selasa (27/8), anggota DPRD Loteng menggelar gladi bersih pelantikan bertempat di ruang rapat utama DPRD Loteng.

Dipimpin langsung Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT.S.E. “Soal persiapan semua sudah hampir tuntas. Jadi tinggal pelaksanannya saja,” tegas Sekretaris DPRD Loteng, R. Mulyatno Junaidi.

Dikatakannya, pihaknya sudah menyebarkan sekitar seribuan undangan. Mulai dari pejabat lingkup Pemkab Loteng, termasuk pejabat provinsi serta perwakilan warga dan keluarga para anggota DPRD Loteng yang baru. Dan, untuk mengantisipa-

si hal-hal yang tidak diinginkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan aparat kepolisian serta unsur pengamanan lainnya.

Ia menjelaskan, usai pengambilan sumpah jabatan akan dilanjutkanya dengan penyerahan palu sidang. Dari Ketua DPRD Loteng yang lama kepada Ketua DPRD Loteng sementara yang baru. Di mana Partai Gerindra selaku partai politik pemenang pemilu sudah menunjuk M. Tauhid sebagai Ketua DPRD Loteng sementara dan H. Lalu Kelan, S.Pd., sebagai Wakil Ketua DPRD Loteng sementara utusan Partai Golkar.

“Sesuai aturan, untuk unsur pimpinan sementara diambil dari dua partai politik dengan perolehan suara tertinggi.

Dalam hal ini Partai Gerindra dan Partai Golkar,” terangnya.

Unsur pimpinan tersebut nantinya akan bertugas mengawal pembahasan tata tertib (tatib) DPRD Loteng yang baru.

Termasuk pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang baru. Hingga terpilihanya unsur pimpinan definitif.

Pimpinan Dewan nantinya akan diisi oleh empat partai politik pemilik kursi terbannyak di DPRD Loteng. Masing-masing Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). “Tahapan sampai terbentuknya AKD dan unsur pimpinan definitif diperkirakan akan membutuhkan waktu sekitar dua bulan lamanya,” imbuh Mulyatno.

Jika merujuk pada periodenisasi masa bakti, anggota DPRD Loteng yang baru seharusnya sudah dilantik pada tanggal 12 Agustus lalu.

Mengingat, anggota DPRD Loteng yang lama dilantik tanggal 11 Agustus tahun 2014. Namun karena ada sengketa hasil di Pemilu legislatif yang lalu, pelantikan anggota DPRD Loteng yang baru terpaksa harus mundur.

“Kita baru dapat SK pelantikan dari Gubernur tanggal 19 Agustus lalu. Tapikan tidak bisa serta merta langsung kita lantik.

Karena tentu butuh persiapan beberapa hari,” tandasnya. (kir)

Tersebar di 7 OPD Lobar, di antaranya temuan yang terbesar berada di DPRD Lobar sekitar Rp551 juta. Dari jumlah ini sudah dikembalikan Rp234 juta lebih, sehingga menyisakan sekitar Rp330 juta lebih. Kemudian di Dikbud kerugian Negara sekitar Rp17 juta lebih, sudah disetor Rp4 juta lebih sehingga masih ada sisa sekitar Rp12 juta lebih.

Disperindag Lobar dari temuan kerugian sekitar Rp56 juta lebih, sudah menyetorkan sekitar Rp49 juta lebih, sisa Rp7 juta lebih. Temuan kerugian Negara di Dinas Pariwisata Rp61 juta, sudah menyetorkan sebesar Rp25 juta, sedangkan sisanya sekitar Rp36 juta lebih belum dikembalikan. Hanya Dinas PU-PR yang sudah mengem-

(Suara NTB/her)

H. Bagus Dwipayana balikan semua temuan kerugian Negara mencapai sekitar Rp167 juta lebih. (her)

Warga Bengkaung Terindikasi Gizi Buruk Giri Menang (Suara NTB) – Warga Dusun Seraye Desa Bengkaung, Husnul Bayani (13) terindikasi alami gizi buruk alias busung lapar. Kondisi anak yang baru naik kelas VI SD ini pun lemah, sehingga dilarikan ke Puskesmas Meninting, Selasa malam kemarin.

Kondisi Husnul kian parah karena selama 2-3 tahun tidak pernah lagi ditangani intensif.

Sebelumnya, anak ketiga ini pernah dirujuk ke RSUP provinsi saat duduk dikelas II-III. Tak hanya Husnul yang menderita gizi buruk di wilayah itu, namun sebelumnya ada kakaknya meninggal dunia diduga akibat gizi buruk pula.

Abdul Kadir, Bapak dari Husnul mengaku anaknya mulai mengalami masalah gizi sejak berusia 7-8 tahun lalu ketika duduk kelas I-II SD. Husnul mengalami masalah gizi ini bersamaan dengan almarhum kakaknya. Husnul saat itu sempat dibawa ke Puskesmas dan dirujuk ke Rumah sakit provinsi. “Tapi kakaknya itu meninggal, karena divonis oleh dokter mengalami gizi buruk. Lagi ini, anak saya (Husnul) sama penyakitnya kayak anak saya yang meninggal itu,” tutur dia.

Saat dirawat di rumah sakit provinsi, Husnul dinyatakan menderita gizi buruk dengan kondisi tubuh yang kurus sehingga berpengaruh terhadap berat badannya. Selama dirawat di rumah sakit provinsi, kondisi Husnul sempat membaik. Namun akibat kondisi ekonomi yang tak mencukupi untuk biaya makan di sana, Husnul pun terpaksa dipulangkan. Meskipun peratawan Husnul sudah ditanggung BPJS, namun ia kesulitan memenuhi biaya hidup.

Setelah dipulangkan dari rumah sakit provinsi, Husnul pun diminta agar menjalani rawat jalan di Puskesmas Meninting.

Selama hampir satu bulan

menjalani rawat jalan, ia rutin membawa anaknya ke Puskesmas untuk diperika dan ditimbang. Bahkan saat itu, Husnul rutin diberikan obat, beras dan telur untuk makanannya. Akan tetapi dua tahun terakhir, Husnul tidak lagi mendapatkan obat, beras dan telur tersebut, karena jatah obatnya habis. “Hampir dua tahun setelah itu tidak pernah lagi kami bawa, karena katanya jatah obatnya habis,” tuturnyta.

Selama dua tahun berhenti berobat, praktis Husnul tak pernah diperhatikan lagi. Ayahnya berlasan karena sibuk mencari nafkah. Ditambah lagi selama itu, pihak Puskesmas tidak pernah lagi ke rumah untuk memeriksa Husnul. Akibat kondisinya yang kian drop, Husnul pun tidak pernah masuk sekolah hampir 56 bulan terakhir. Ia berharap agar anaknya bisa ditangani maksimal agar bisa sembuh total.

Sementara itu, Kepala TU Puskesmas Meninting, Fatmawti Nurhayaningsih mengakui ada pasien atas nama Husnul dari Dusun Seraye Desa Bengkaung. Saat dibawa ke Puskesmas, kondisi Husnul dalam keadaan lemah. Setelah dilakukan pemeriksaan tim medis Puskesmas, secara umum keadaannya baik. “Kalau status gizinya memang kurus sekali, kalau kurus itu memang sudah terindikasi gizi buruk, tapi apakah ada kelainan atau ndak nanti diperiksa lebih lanjut,” jelas dia.

Lebih lanjut kata dia, saat ini kondisi Husnul mengalami tipes dengan badan panas. Namun pihaknya sudah melakukan penanganan dan cek laboratorium.

Jika dilihat dari nafsu makannya, sangat bagus. Bahkan informasi dari keluarga, seharihari ia nafsu makannya tidak ada masalah. Ia menduga ada kelainan yang dialami Husnul, hal ini dilihat pada bagian dadanya. Namun untuk memastikan ini, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. (her)

(Suara NTB/her)

DIRAWAT - Husnul Bayani (13) ditemani sang ayah saat dirawat di Puskesmas Meninting, Selasa (27/8). Husnul terindikasi mengalami gizi buruk sejak berusia 8-9 tahun.

Krisis Air Landa Kawasan Senggigi

(Suara NTB/her)

AMBIL AIR - Warga dusun Seraye Desa Bengkaung, Senggigi terpaksa mengambil air menggunakan kendaraan pickup, karena krisis air berkepanjangan dialami warga.

Giri Menang (Suara NTB) – Sejumlah daerah yang ada di dataran tinggi kawasan wisata Senggigi Kecamatan Batulayar, Lombok Barat (Lobar), mengalami krisis air berkepanjangan sejak hampir 5-6 bulan pascagempa lalu. Kondisi ini ironis di tengah kawasan ini masuk segitiga emas daerah Parwisata ternama tersebut.

Ribuan warga setempat selalu dilanda kekeringan tiap tahunnya. Sumur yang dibangun belum mampu memberikan so-

lusi bagi 4.000 jiwa lebih penduduk di daerah setempat. M. Rifai, warga Dusun Saraye Desa Bengkaung ditemui wartawan, Selasa (27/8) mengaku hampir tiap tahun daerah setempat dilanda kekeringan. “Sejak tahun 2000 lalu krisis air ini mulai dialami warga, sampai sekarang.

Ada sumur bor dibangun tapi belum maksimal mampu melayani warga,”jelas dia.

Empat dusun yang ada di dataran tinggi di desa itu, di antaranya Dusun Seraye, Bunian,

Pelolat dan Bunut Boyot dihuni hampir setengah penduduk Desa Bngkaung atau sekitar 2.000 jiwa. Dari empat dusun ini, baru tiga dusun yang terlayani air bersih dari sumur bor tersebut, itupun kurang dari setengah penduduk di tiga dusun ini yang bisa terlayani. Sedangkan satu dusun belum mampu disentuh air bersih yakni dusun Bunut Boyot berpenduduk 204 jiwa.

Ada tiga sumur bor yang dibangun sejak 2013 di desa setempat, satu unit dibangun di daerah dataran tinggi dan dua unit lagi di daerah dataran rendah. Khusus satu unit sumur di dataran tinggi yang melayani tiga dusun, meskipun dikelola pembagian air ini oleh petugas sumur bor, namun belum bisa merata karena kondisi sumur bor hanya satu unit. Ditambah lagi debet air yang tak mencukupi.

Dari 900 jiwa penduduk di beberapa dusun ini, yang baru terlayani kurang dari 50 persen.

Sehingga untuk memenuhi kebutuhan air mandi cuci kakus (MCK) dan konsumsi, warga setempat terpaksa mengambil air dari daerah bawah. “Ada warga yang mengambil air di sebelah gunung di desa tetangga. Jarakn-

ya 2 kilometer kalau ke dusun Bengkaung,” jelas dia. Ia berharap, sebagai daerah yang ada di kawasan wisata seharusnya daerah setempat diperhatikan lebih oleh pemerintah.

Petugas sumur bor Desa Bengkaung, Saparwadi mengaku kekeringan begitu parah melanda warga setempat. Ia mengaku sumur bor ini belum maksimal menyuplay air ke warga, karena selama enam bulan penyaluran air ini belum bisa merata.”Karena satu sumur bor ini, itupun terkendala debet air sumur bor kurang mampu dan mesin pompanya,” terangnya.

Sejauh ini, dari datanya penyaluran air sumur bor ini menyasar warga tiga dusun yakni Dusun Seraye sebanyak 200 KK, Bunian 200 dan Pelolat 200 KK. Satu dusun yang belum terlayani yakni Dusun Bunut Boyot.

“Dari 600 KK ini baru 200300 KK yang dapat air. Itu pun digilir,”jelas dia. Bagi warga yang tak kebagian, terpaksa turun mencari air, ke daerah bawah, bahkan daerah tetangga. Bahkan warga mencari air rutin tiap hari, mulai pagi sampai malam hari.

Ketua LPM Bengkaung,

Ahmad Raimah mengatakan sejauh ini sudah ada sumur bor namun tak mencukupi dengan banyaknya warga setempat yang butuh air. Dengan satu sumur bor tak mampu mencukupi kebutuhan warga, sehingga ia berharap ada solusi dari pemda menambah sumur bor.

“Kami berharap agar ditambah lagi sumur bor,” jelas dia.

Kades Bengkaung mengatakan, terkait untuk penanganan kekeringan ini sudah ada tiga sumur yang dibangun disaat ia belum menjabat kades. Namun kendala dialami karena air tidak bisa naik ke daerah bagian atas, akibat jarak penampungan satu ke dua sekitar 1,2 kilometer sehingga pipanya rusak. Setelah dilantik, ia pun meminta bantuan salah satu pihak ketiga untuk membantu, sehingga dibangunkan penampungan perantara. Namun kendala lagi, listrik berdaya 6.600 Watt bisa beroperasi semua mesin akan tetapi listriknya ilegal. “Akhirnya kami naikkan lagi ke 23.000 watt. Setelah dinaikkan daya listrik mesin pompa mati, kemudian kami minta ke donator dibantulah mesin,” ujar dia.. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 28 Agustus 2019

Kekeringan Meluas, Produksi Pertanian Terancam

Sumbawa Besar (Suara NTB) Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi NTB, terdapat 21 ribu jiwa korban gempa jatuh miskin di NTB tersebar di tujuh kabupaten/kota termasuk Sumbawa. Khusus Kabupaten Sumbawa, belum diketahui jumlahnya secara keseluruhan karena masih dalam proses validasi akhir.

Kepala Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Mirajuddin, S.T menyebutkan, bahwa pihaknya sedang melakukan validasi akhir. Pihaknya Masih melakukan penyisiran, terutama terkait satu rumah yang dihuni dua keluarga. Karena sebelumnya dalam SK Bupati, korban gempa yang dicantumkan hanya kepala keluarga yang rumahnya terdampak.

Sedangkan rumah yang kemungkinan dihuni oleh dua kepala keluarga tidak tercantum dalam SK. “Mengenai jumlah korban gempa yang jatuh miskin ini belum diketahui sekarang. Karena masih proses validasi.

Intinya kami masih melakukan validasi akhir. Karena yang kami sampaikan itu kaitan dari satu rumah ada dua keluarga. Dan itu sekarang sedang kita sisir,” ujarnya saat ditemui Suara NTB, Selasa (27/8).

Dijelaskannya, berdasarkan SK Bupati, terdapat 16 ribu kepala keluarga yang rumahnya terdampak. Hanya saja untuk pedataan jumlah jiwanya diakuinya belum selesai. Karena pihaknya harus merekap secara keseluruhan anggota keluarga.

“Jumlah pastinya belum, karena belum direkap. Prosesnya lama, karena kita harus mengecek sampai anggota keluarganya. Datanya kita gabungkan di SK. Karena kita bagi ke pendamping untuk mengimput. Hasilnya dari itu baru direkap,” paparnya.

Sebelumnya, kata Raju, pihaknya sudah pernah menyampaikan data korban gempa ke pusat pada Desember 2018 lalu. Namun pihaknya diminta untuk melakukan penyempurnaan pada April lalu. Sehingga pihaknya kembali melakukan proses validasi. Meskipun demikian, pihaknya menargetkan validasi ini tuntas dalam minggu ini dan selanjutnya menyampaikan hasilnya.

“Sebelumnya sempat kita kirim Desember. Tapi pemerintah pusat meminta melakukan penyempurnaan di bulan April lalu. Dan sekarang sedang kita proses.

Targetnya ini kita selesaikan dalam minggu ini untuk validasi, tersu kita kirim,” pungkasnya.(ind) Mirajuddin

Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan (Tanbunnak) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menyebutkan hingga saat ini total lahan pertanian yang terdampak kekeringan bertambah dari 1.619 hektar, menjadi 3.065 untuk padi dan 270 hektar untuk jagung. Dari jumlah tersebut, tercatat sekitar 621 hektar yang sudah puso karena tidak kunjung mendapatkan pasokan air.

Akibatnya, produksi pertanian terancam defisit hingga 2000 ton di musim tanam kedua.

“Memang luas lahan yang terdampak kekeringan di KSB berpotensi untuk terus bertambah karena tidak kunjung turun hujan. Upaya kita menyelamatkan lahan tersebut dengan mendistribusikan mesin pompa air berukuran 5 PK dan 10 PK juga sudah maksimal kita lakukan. Tetapi hanya beberapa persen saja yang bisa kita selamatkan, sementara sisanya kita kesulitan untuk mendapatkan pasokan air untuk digunakan oleh petani,” ujar Kepala Distanbunnak kepada Suara NTB melalui Kabid Pertanian dan Tanaman Pangan, Syaiful Ulum, SP kepada Suara NTB, Selasa (27/8).

Dikatakannya, sampai saat ini

baru tiga lokasi yang melaporkan masalah kekeringannya yakni di kecamatan Seteluk sekitar 1.486 hektar, di Taliwang sekitar 175 hektar dan Poto Tano sekitar 130 hektar. Hanya saja untuk Taliwang, total luas lahan yang sudah dinyatakan puso mencapai angka 30 hektar untuk padi dan 60 hektar jagung. Sedangkan di kecamatan Poto Tano dengan total luas lahan yang terdampak 70 hektar masih dalam kondisi kritis, tetapi jika tidak kunjung turun hujan maka akan terancam Puso.

Pihaknya juga sudah turun lapangan untuk membantu petani terkait masalah pengairannya. Sehingga la-

(Suara NTB/ist)

KEKERINGAN - Lahan pertanian yang dilanda kekeringan di KSB. Sebanyak 3.065 hektare lahan padi dan 270 hektare jagung di KSB kini terdampak kekeringan. han tersebut bisa diselamatkan dari Puso dan menambah defisit produksi hasil pertanian di tahun 2019. Hanya saja yang sangat disayangkan yakni masih minimnya peserta yang ikuti di program AUTP sehingga lahan pertanian yang sudah dinyatakan Puso tidak kerugian akibat gagal panen harus ditanggung secara mandiri.

“Memang persoalan kekeringan selalu terjadi di tiga lokasi tersebut, karena memang sifat lahannya tadah hujan. Makanya anggaran di tahun-tahun yang akan datang akan kita arahkan untuk penambahan sumber mata air.

Sehingga musibah terjadinya gagal panen yang akan terjadi bisa semakin diminimalisir,” tandasnya. (ils)

Tidak Kunjung Dapat Anggaran, BPBD KSB Minta Bantuan Provinsi

(Suara NTB/ils)

JEMBATAN GANTUNG - Proyek jembatan gantung pertama di KSB yang diresmikan Bupati KSB, H. W. Musyafirin. Jembatan ini akan dibangun sepanjang 42 meter dan lebar 1,8 meter. Menghubungkan Desa Tamekan dan Seloto.

Habiskan Rp3 Miliar, Jembatan Gantung Pertama di KSB Mulai Dibangun

Poto Jadi Desa Percontohan Pemajuan Kebudayaan di Indonesia

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ind)

Disos Sumbawa Masih Validasi Data Korban Gempa

Sumbawa Besar (Suara NTB)Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir ditetapkan sebagai satu dari sepuluh desa di seluruh Indonesia sebagai desa Percontohan Pemajuan Kebudayaan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud RI. “Desa Poto merupakan satu-satunya desa di Kawasan Timur Indonesia yang terpilih. Dan akan direplikasi oleh desa-desa lainnya di Indonesia,” demikian disampaikan Kabid P2EP2 Bappeda Sumbawa, Aminuddin, S.T,M.T, di ruang kerjanya Selasa (27/8).

Berdasarkan Surat Usulan Bupati Sumbawa Nomor : 522.3/401/Bappeda/2019, Bupati merekomendasikan Desa Poto sebagai lokasi percontohan Desa Berhulu KebuAminuddin Aminuddin dayaan di Kabupaten Sumbawa. Dari hasil dokumen PPKD (Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah), yang dijabarkan dalam 10 Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.

Dari hasil verifikasi lapangan, Desa Poto dinilai layak untuk dikembangkan sebagai role model. Mengingat di Desa Poto memiliki ekosistem budaya yang masih hidup, seperti kesenian tradisional ratib rabana dan sakeco, tenun khas Sumbawa (kre’ alang), sadeka ponan, dan tokoh-tokoh budayawan banyak yang berasal dari Desa Poto. Ke depan, diharapkan agar semua potensi yang ada dapat dikembangkan terutama dari aspek ekonomi dapat mendukung kesejahteraan masyarakat, sehingga budaya tetap hidup, ekonomi masyarakat dapat berkembang, dan masyarakat dapat hidup dari budaya.

Ditanyakan bentuk dukungan kongkret pemerintah daerah terhadap keberlanjutan status Desa Poto sebagai desa percontohan pemajuan kebudayaan, Aminuddin menyebutkan, Pemkab akan mengakomodir anggaran dalam APBD serta mewajibkan Pemerintah Desa Poto untuk memasukkan semua rencana kerja dalam RPJMDes. Kemudian masuk melalui APBDes, yang saat ini sedang diinventarisir semua yang dibutuhkan. Disebutkan pula, Tim yang terlibat dalam pilot project ini berasal dari Bappeda, Dinas PMD, Dispopar, Camat Moyo Hilir dan Kepala Desa Poto, dan akan melakukan presentasi di Istora Senayan Jakarta pada Bulan November 2019 mendatang. (arn)

Halaman 6

Taliwang (Suara NTB) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram mulai membangun jembatan gantung pertama di Sumbawa Barat yang menghubungkan antara Desa Temekan dan Desa Seloto.

Pembangunan jembatan gantung pertama tersebut ditaksir menghabiskan anggaran sekitar Rp3,04 miliar yang ditargetkan rampung dalam waktu 180 hari kerja.

Pejabat Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram, Ujang Sukmana, S.T., M.T., M.M dalam laporannya menyampaikan, Jembatan Gantung Brang Rope I adalah proyek dari diskresi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) atas usulan Bupati untuk aksesibilitas masyarakat. Usulan ini sudah aja sejak 10 Tahun yang lalu tetapi baru dilaksanakan oleh Kemen PUPR. Bahkan untuk tahun 2019 ada dua proyek jembatan gantung yang akan dibangun di NTB yakni di Bima dan KSB. Tentu kedepannya akan ada lagi jembatan gantung yang akan dibangun, karena saat ini sudah ada tiga usulan baru lagi yakni di desa Seloto, Banjar, dan Seteluk. Untuk jembatan gantung yang ada di

Brang Rope progresnya sudah 20 persen karena semua materialnya sudah tersedia di lokasi tinggal dilakukan pembangunan saja. Tentu pihaknya sangat berharap kepada masyarakat agar pembangunan jembatan ini bisa didukung sehingga tidak molor dari waktu yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

Pihaknya juga menjamin pelaksanaan pembangunannya tidak akan molor, karena semua material sudah ada di lokasi tinggal dibangun saja.

“Jembatan ini dibangun karena sudah diusulkan sejak 10 tahun yang lalu dan baru bisa terealisasi. Kami juta sangat berharap supaya bisa didukung demi mempermudah akses masyarakat ke desa lain dan untuk menganggkut hasil pertanian yang ada,” ungkapnya. Ia menambahkan, jembatan ini memiliki panjang sekitar 42 meter dan lebar 1,8 meter.

Butati Kabupaten Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W Musyafirin, M.M mengatakan, pembangunan jembatan Brang Rope I di Desa Tamaken berdasarkan aspirasi masyarakat sejak 10 tahun lalu tetapi baru bisa direalisasikan tahun 2019. Tentu dengan adanya pembangunan jembatan ini diharapkan bisa mempermudah akses masyarakat ketika hendak ke desa yang lain-

nya. Selain akses masyarakat berupa jembatan, pihaknya juga tetap mengupayakan untuk memenuhi sarana yang lainnya. Salah satunya yakni akses listrik hampir semua lokasi sudah terpasang jaringan listrik sehingga tidak terjadi masalah di lapangan. Hanya saja yang masih menjadi kendala saat ini yakni penyediaan sarana telekomunikasi.

Hal ini tentunya sangat beralasan karena sampai dengan saat ini masih ada enam titik yang belum bisa terlayani jaringan telekomunikasi secara maksimal. Tentu terhadap masalah ini, pihaknya tetap akan berupaya maksimal untuk dipenuhi, sehingga kedepannya tidak ada masalah di masyarakat. Terkait dengan jembatan gantung ini, dirinya berharap supaya bisa didukung dengan maksimal. Sehingga proses pembangunannya bisa rampung tepat waktu sehingga warga bisa merasakan manfaatnya secara maksimal.

“Kita sangat bersyukur dengan adanya pembangunan jembatan gantung ini karena sudah diidam-idamkan oleh masyarakat sejak 10 tahun lalu. Makanya kami minta agar kondusifitas wilayah selama pembangunan jembatan ini bisa dijaga sehingga pembangunannya bisa rampung tepat waktu,” pungkasnya. (ils)

Taliwang (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa Barat, berencana untuk segera berkoordinasi dengan Provinsi agar bisa dibantu dalam penanganan dampak kekeringan. Pasalnya, sampai saat ini Pemkab tidak kunjung menyetujui usulan anggaran penanganan masalah kekeringan yang hanya sebesar Rp100 juta.

Kepala Pelaksana BPBD KSB, kepada Suara NTB melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik (Darlog) Hendra Adiwinata S. Pd, Selasa (27/8) mengatakan, upaya meminta bantuan anggaran Provinsi sangat beralasan karena kondisinya sudah semakin kritis.

Jika hanya mengandalkan anggaran dari Kabupaten yang hingga saat ini belum jelas maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat.

Karena jujur saja, sampai dengan saat ini sudah banyak kepala desa yang bersurat dan menelepon secara langsung supaya bisa segera dibantu terkait masalah air bersih.

Bahkan kecaman terhadap lambannya pemerintah menangani kekeringan juga menjadi masalah yang saat ini dihadapi petugas.

Makanya, upaya meminta dana ke Pemprov NTB diharapkan bisa segera membuahkan hasil. Sebab, kondisinya sudah sangat mendesak. Pihaknya sangat berharap supaya anggaran penanganan dampak kekeringan di tahap kedua bisa segera direalisasikan.

“Sebenarnya sejak tanggal 1 Agustus sudah mulai kita distribusikan air bersih ke masyarakat, tetapi sampai saat ini masih belum bisa kita lakukan karena tidak ada anggaran. Kita juga sudah mengusulkan untuk perpanjangan masa tanggap kekeringan hingga bulan September

mendatang,” ujarnya.

Dikatakannya, untuk besaran anggaran yang diusulkan ke Provinsi hanya sekitar Rp200 juta dengan estimasi bisa bertahan hingga bulan September mendatang. Tentu harapannya jika anggaran dari Provinsi habis, maka anggaran dari Kabupaten yang molor bisa membantu sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan.

Jika provinsi tidak merespon permintaan dana penanganan masalah kekeringan tersebut, pihaknya berencana akan mengusulkan ke Pusat supaya bisa dbantu. Hal tersebut tentu sangat beralasan karena sampai dengan saat ini sudah ada puluhan desa yang sudah minta untuk diberikan air bersih karena kondisi kekeringan saat ini sudah semakin parah.

Jika permintaan itu tidak direspon, maka masyarakat yang akan mengambil sikap dan potensi terjadinya hal yang tidak diinginkan dimungkinkan terjadi nantinya.

Meskipun demikian, pihaknya tetap berupaya mencari jalan keluar terbaik terhadap masalah ini. Karena pada prinsipnya penanganan masalah kekeringan sudah sangat darurat dan harus segera diberikan bantuan.

Selain anggaran untuk penanganan air bersih, pihaknya juga akan berupaya meminta bantuan sumur bor dalam untuk dibangun di lokasi rawan kekeringan. Sehingga pola penanganannya bisa lebih maksimal lagi.

“Kami sangat berharap supaya usulan anggaran segera disetujui supaya proses untuk pendistribusian air bersih bisa cepat dilakukan.

Jika tidak juga diberikan anggaran di masa perpanjangan tanggap kekeringan ini maka kami khawatir akan ada konflik di masyarakat,” pungkasnya. (ils)

SUARA NTB Rabu, 28 Agustus 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Cegah Stunting, Dompu Perkuat Regulasi Konsumsi Kelor untuk Penuhi Gizi Anak Dompu (Suara NTB) Kelor mulai digaungkan penggunaannya di Dompu untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral bagi anak dan balita yang stunting maupun gizi kurang. Daun kelor yang selama ini dimanfaatkan para orang tua di Dompu sebagai sayur dan disebut bisa memicu kolesterol, ternyata mengandung banyak protein, vitamin, dan anti racun.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Hj. Iris Juita Kastianti, SKM, MMKes kepada Suara NTB mengungkapkan, banyak penelitian mengungkap bahwa daun kelor sebagai superfood karena mengandung zat – zat gizi penting. Pada 100 gram daun kelor segar mengandung 92 kalori energi,6,8 gram protein, 1,7 gram lemak, 12,5 gram karbohidrat, dan 0,9 gram serat. Daun kelor juga mengandung vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, dan vitamin C. Kandungan mineralnya berupa kalsium, tembaga, zat besi, magnesium, fos-

for, kalium dan seng.

Bila dibandingkan dengan pangan lain, daun kelor segar memiliki kandungan vitamin C tujuh kali lipat dibanding jeruk segar. Vitamin A empat kali lipat dibandingkan dengan wortel. Kandungan kalsiumnya tiga kali lipat dibandingkan dengan pisang. Proteinnya dua kali lipat dibandingkan yogurt. Dan zat besinya ¾ kali lipat dibandingkan dengan daun bayam.

Mengonsumsi daun kelor segar yang dijadikan sayur bening sudah menjadi kebiasaan warga.

Sehingga tidak heran, pohon kelor banyak ditanam di lahan pekarangan warga selain dijadikan pagar hidup pembatas lahan. Pemahaman dan cara pengolahan yang kurang membuat sebagian warga menanggap sepele daun kelor.

Bahkan dianggap sebagai daun mistis. “Sekarang kita sudah ajukan untuk dibuatkan Perkadanya agar setiap warga menanam kelor di lahannya untuk dikonsumsi sendiri,” aku Hj. Iris Juita.

Kandungan gizi pada kelor ini dinilai cukup baik untuk mengatasi masalah stunting dan gizi kurang yang dialami sebagian warga Dompu. Untuk menghasilkan gizi yang baik, saat masak sayur kelor agar menghindari penyedap rasa dan campuran jenis sayur lain. “Dimakan saat sayur kelor panas dan dicampur dengan nasi yang sudah dingin,” jelasnya.

Kelor juga dijadikan bagian inovasi untuk asupan makanan tambahan pada anak dan balita di posyandu, yaitu IBU JARI (inovasi, bubur, jagung, kelor, dan ikan). Asupan ini mudah didapat dan harganya tidak mahal, karena kelor bisa dipetik di pagar, beras juga mudah didapat, jagung juga banyak di Dompu. begitu juga dengan ikan banyak didapat karena Dompu memiliki nelayan yang banyak sebagai konsekwensi daerah pesisir.

“Kita memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita untuk asupan makanan tambahan,”

(Suara NTB/ula)

Hj. Iris Juita Kastianti, SKM, MMKes Terkait anggapan sebagian warga bahwa menkonsumsi sayur daun kelor dapat menyebabkan asam urat dan kolesterol, dibantah Hj. Iris. Menurutnya, kelor justru dapat menetralisir kandungan racun dalam tubuh. “Justru ini

BPBD Dompu Kewalahan Distribusi Air Bersih Dompu (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, hampir tiap hari melayani dan menerima surat permohonan bantuan pendistribusian air bersih dari warga terdampak kekeringan. Bahkan, tingkat kebutuhannya meningkat signifikan di awal-awal puncak kemarau tahun ini. Terbatasnya armada yang dimiliki membuat mereka cukup kewalahan.

Kepala Pelaksana BPBD Dompu, Drs. Imran M. Hasan melalui Kasi Darurat dan Logistik, Marwan kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (27/8) kemarin mengaku sangat kewalahan melayani permintaan air bersih warga saat ini. Pasalnya, permintaan yang masuk dan terus bertambah tiap harinya tidak sebanding dengan ketersediaan armada pendistribusian air yang hanya ada satu unit. “Permintaan banyak sementara armada kita hanya satu mobil tangki, makanya sangat kewalahan kita sekarang,” ungkapnya.

Kendala ini makin parah karena mereka yang datang mengajukan permohonan berasal dari Desa/Kelurahan yang berjauhan. Baik dari Kecamatan Pajo, Dompu, Woja, Manggelewa maupun Kempo.

Sehingga tak heran petugas yang dikerahan tiap harinya terkadang harus bekerja hingga malam hari. Itupun tidak semua permintaan bisa langsung terlayani semuanya. “Seperti kemarin di Lepadi, meski kebutuhan warga belum terpenuhi kita langsung pindah ke Kempo karena memang jadwalnya mereka. Kemudian pagi ini kita lanjutkan lagi ke Lepadi, karena tadi ada kendala mesin sampai siang baru dua kali saja kami angkut,” jelasnya.

Disinggung ketersediaan anggaran operasional yang dimiliki untuk penanggulangan bencana tahunan itu. Marwan menegaskan, anggaran yang tersisa saat ini hanya cukup untuk pelayanan 10 hari kedepan. Sedangkan bagi penanganan selanjutnya sedang diajukan permohonan dana tak terduga ke pemerintah daerah.

Selain anggaran operasional, BPBD tengah mengupayakan bantuan tambahan satu atau dua unit mobil tangki untuk pendistribusi air ke Dinas PUPR. “Kalau ini direalisasikan saya yakin bisa maksimal pelayanan kita di lapangan untuk kesulitan air bersih ini,” pungkasnya. (jun)

gizi anggota keluarga. Masyarakat Dompu pun dapat ditekan angka stuntingnya, walaupun saat ini sudah mulai dirasakan dampak untuk penurunan angka stuntingnya di Dompu. Berdasarkan data

survei kesehatan dasar oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB tahun 2017, angka stunting di Dompu mencapai 38,34 persen dari jumlah balita dan tahun 2018 tinggal 33,8 persen. (ula/*)

Kota Bima (Suara NTB) Warga RT 7 Kelurahan Rontu Kecamatan Raba, Kota Bima merasa keberatan lantaran diduga dibohongi oleh pelaksana proyek drainase. Oknum tersebut mengaku proyek tersebut adalah proyek swadaya. Padahal, proyek tersebut menggunakan sistem kontrak.

(Suara NTB/Uki)

DIGALI WARGA - Parit yang sudah digali oleh warga di Kelurahan Rontu Kecamatan Raba karena mengira itu proyek swadaya.

Warga setempat, Arif mengaku, lantaran disosialisasikan sebagai proyek swadaya, ia bersama warga lain, khususnya RT 07 menggali sendiri parit di halaman depan rumah masing-masing. “Namun setelah penggalian parit 60 persen, ternyata proyek ini adalah kontrak, bukan swadaya,” katanya, Selasa (27/8).

Dengan modus proyek swadaya tersebut, Ia mengaku sampai mengeluarkan anggaran sendiri untuk biaya kebutuhan warga yang membantu menggali parit. Bahkan parahnya lagi mereka disuruh mencari buruhnya sendiri.

“Saya sampai mengeluarkan dana Rp1 juta untuk kebutuhan menggali parit ini. belum lagi kebutuhan yang lain,” ujarnya.

Menurutnya, pengalian parit bukan hanya dirinya sendiri, tapi bany-

ak juga warga lain. Bahkan salahseorang tetangganya yang sudah tua terpaksa tidak melanjutkan penggalian karena tidak sanggup lagi.

“Kalaupun kami tidak menggalinya sendiri diancam proyek tak akan dikerjakan dan dipindahkan karena memang swadaya,” katanya.

Terkait persoalan itu, Ia mengaku telah mendatangi Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PU dan PR). Selain menanyakan status proyek juga mendesak agar proyek tersebut dilakukan pengawasan.

“Soal ini sudah kami laporkan ke Dinas agar serius mengatasi persoalan ini. karena ini jelas-jelas merugikan masyarakat,” katanya.

Sementara Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima, Fahad ST mengakui adanya kisruh terkait pengerjaan proyek drainase di Kelura-

han Rontu. Bahkan ada sejumlah warga yang mendatangi langsung. “Memang ada sedikit masalah. Tadi juga warga juga menyampaikan ke kami,” katanya.

Fahad menegaskan, menegaskan semua proyek di Dinas setempat tidak ada yang swadaya, sifatnya kontraktual. Ia sangat menyayangkan pelaksana proyek apabila melakukan tindakan tersebut. “Soal ini cukup kita sayangkan, karena tidak ada proyek swadaya di PU, yang ada kontraktual,” katanya.

Ia menambahkan, persoalan tersebut akan ditelusuri oleh pihaknya.

Salahsatunya memanggil pelaksana proyek yang sudah melakukan kontrak kerja untuk melakukan klarifikasi. “Akan kita panggil, kita klarifikasi dan sebagainya. Apakah sebelumnya juga ada kesepakatan dengan warga atau tidak,” pungkasnya. (uki)

Inspektorat Riksus Program Desa Doromelo Dompu (Suara NTB) Kasus dugaan penyimpangan DD/ADD Desa Doromelo di Kecamatan Manggelewa, tidak saja dilaporkan sekelompok warga ke Kejaksaan Negeri (Kejari). Namun, juga ditujukan pada pengawas internal pemerintah dalam hal ini Inspektorat. Prosesnya bahkan sudah sampai pada tahap Pemeriksaan Khusus (Riksus).

Inspektur Inspektorat, H. Muhibuddin kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (27/ 8) menyampaikan, pemeriksaan khusus terhadap sejumlah progran fisik maun non fisik pemerintah Desa Doromelo tersebut dilakukan atas dasar rekomendasi Bupati. Setelah menimbang hasil pencocokan data lapangan dan dokumen di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) setempat. “Bupati sudah memeritahkan untuk tindak lanjut pemeriksaan makanya kita melakukan pemeriksaan khusus,” ungkapnya.

Pemeriksaan khusus sejumlah program pemerintah desa itu menyusul adanya dugaan penyimpangan DD/ADD tahun anggaran 2017 dan 2018. Sebagaimana tertuang dalam lap-

oran yang disampaikan sekolompok warga dua bulan lalu.

Jika terbukti ditemukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara. Mantan Kadis PPKAD ini menegaskan, hasilnya akan diserahkan ke Bupati untuk kemudian direkomendasi apakah mengembalikan kerugian dan sebagainya. “Kalaupun ada tindak lanjut untuk dipidana natikan APH yang berkoordinasi dengan kita,” jelasnya.

Sejauh Riksus yang sudah dilakukan belum bisa dipastikan ada atau tidaknya temuan itu. Namun yang pasti, lanjut dia, langkah Riksus program pemerintah Desa Doromelo ini merupakan untuk yang pertama kali diambil dari sekian banyak laporan dugaan penyimpangan DD/ADD yang diterima setahun terakhir.

Sementara disinggung hasil penghitungan kerugian untuk kasus serupa di Desa Rababaka, dikatakan sampai hari ini pihaknya belum pernah menerima surat permintaan audit dari kejaksaan. “Ini yang pertama kita Riksus, selain itu hanya pemeriksaan reguler saja yang kita lakukan,” pungkasnya. (jun)

Pansus Amahami Belum Berani Keluarkan Rekomendasi Kota Bima (Suara NTB) Polemik kepemilikan dan penerbitan serfitikat lahan pada kawasan Amahami hingga kini belum ada titik terang.

Bahkan Pansus DPRD Kota Bima hingga kini masih menelusuri dengan mengambil keterangan dari pihak terkait.

Ketua Pansus Amahami, H. Armansyah, SE mengaku, hingga saat ini Pansus lahan Amahami masih bekerja. Namun dalam rapat terakhir kemarin, terungkap banyak kesaksian yang menyatakan kawasan yang berdampingan dengan pasar Amahami itu merupakan laut.

“Tapi pernyataan sejumlah pihak yang mengatakan lahan Amahami saat ini adalah laut masih bersifat sementara,” katanya, Selasa (27/8).

(daun kelor) obatnya untuk kolesterol,” katanya.

Hj. Iris Juita Kastianti berharap, tanaman kelor dapat dibudidaya di pekarangan warga sehingga bisa memenuhi kebutuhan

Warga Rontu Keberatan Proyek Swadaya

Dompu Termasuk Daerah Tercepat Pencairan DAK Dompu (Suara NTB) Kabupaten Dompu terus memacu penyerapan anggaran di daerah, khususnya dana transfer pusat. Pencairan tahap kedua dana alokasi khusus (DAK), dari 16 bidang sudah 12 bidang yang mengajukan dengan nilai Rp35,759 M. Selain adanya ketentuan untuk mempercepat pencairan, anggaran ini akan memacu pertumbuhan ekonomi di daerah.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bima, Dodi Handaryadi kepada Suara NTB di kantor Bupati, Selasa (27/8) mengungkapkan, Kabupaten Dompu termasuk daerah yang paling cepat mengajukan pencairan DAK tahap kedua di NTB. Dari 16 bidang DAK, sudah 12 bidang yang diajukan tahap kedua dengan nilai Rp35,759 M. “Kalau tahap pertama yang cair Rp50 M. Berarti sudah Rp85,759 M yang cair,” katanya.

Empat bidang yang belum diajukan pencairannya tahap kedua yaitu 3 bidang kesehatan dan satu bidang pertanian. Kendati belum diajukan pencairannya, deadline pencairan DAK tahap kedua ini hingga 15 Oktober 2019. Sehingga diyakini, Kabupaten Dompu tidak akan terkena sanksi atas keterlambatan pencairan DAK. “Bebas (dari sanksi). Aman Dompu,” kata Dodi.

Tidak hanya DAK yang progres pencairannya tinggi, tapi Dana Desa (DD) di Kabupaten Dompu juga cukup baik penyerapannya. Dari 3 tahap pencairan DD, di Dompu sudah cair hingga tahap kedua. “Rata – rata sudah tersalur ke Desa, persentasenya cukup banyak. Tahap pertama 98,45 persen, tahap kedua 76,7 persen,” ungkap Dodi yang didampingi Kepala BPKAD Dompu, Muhammad, ST, MSI. Kepala BPKAD Dompu, Muhammad, ST, MSi menambahkan, beberapa Desa sudah mulai menyiapkan diri untuk mengajukan pencairan DD tahap ketiga. Agar tidak membebani Desa, proses pertanggungjawaban anggaran tahap pertama dan kedua harus dibuat. “Untuk tahap ketiga, kita sedang diproses diajukan 100 persen,” ungkapnya. (ula)

(Suara NTB/ula)

IBU JARI – Penganan inovasi, bubur, jagung, kelor, dan ikan yang menjadi asupan makanan tambahan bagi balita di Posyandu yang diperlihatkan pada Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dalam kunjungannya ke Dompu.

(Suara NTB/Dok)

Lahan Kawasan Ahamami “Kerja Pansus belum seleDuta PKS ini mengatakan, Pansus masih membutuhkan sai. Masih ada keterangan keterangan resmi lagi, untuk resmi dan kunjungan ke lokamenjadikannya kesimpulan si untuk pengambilan kesimterakhir, bahwa lahan di Ama- pulan akhir dan rekomendahami yang dikuasai secara pri- si,” terangnya.

Jika nanti pada kesimpulan badi merupakan laut.

akhir terbukti bahwa kawasan Amahami merupakan laut, lanjutnya, secara otomatis kepemilikan lahan serta sertifikat yang telah diterbitkan akan gugur serta akan dikembalikan ke Negara.

“Kalau memang dalam penerbitan sertifikat ini bermasalah, mau tidak mau akan digugurkan. Laipula sertifikat bukanlah tanda bukti kepemilikan yang mutlak,” katanya.

Hingga kini Armansyah menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan apakah Pansus akan mengeluarkan rekomendasi, kesimpulan atau keputusan apapun nantinya.

“Biarkan bekerja dan memprosesnya dulu. Kita lihat nanti, apakah Pansus mengeluarkan rekomendasi atau apalah yang berkaitan dengan lahan di kawasan ini,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/Uki)

ANTREAN - Antrean pengendara yang membeli BBM jenis premium di SPBU Penatoi Kota Bima, Selasa (27/6).

Stok Premium Terbatas, Warga Beralih ke Pertamax Kota Bima (Suara NTB) Stok BBM jenis premium di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Bima terbatas dalam empat hari terakhir ini. Warga terpaksa beralih menggunakan Pertamax.

Bahkan Selasa (27/8) sekitar pukul 11.00 wita, stok premium di SPBU Amahami dinyatakan habis. Tak ada aktivitas di lorong pengisian khusus premium, yang ramai terlihat hanya di lorong pengisian Pertamax.

Berbeda dengan di SPBU Penato’i. Lantaran stok premium dibatasi mengakibatkan antrean cukup panjang. Bahkan sempat terjadi keributan antara pembeli dengan petugas SPBU setempat, sehari sebelumnya.

Pembeli menilai petugas tidak adil, karena lebih mendahulukan pembeli jerigen, jika dibandingkan dengan para pengendara sepeda motor dan mobil yang mengantre sejak lama.

Karena tidak sanggup mengantre lama untuk mendapatkan premium, sebagian pem-

beli terpaksa beralih memakai Pertamax walaupun warganya lebih mahal ketimbang premium.

Menanggapi itu, Sales Executive Retail Wilayah NTB PT. Pertamina, Sigit Wicaksono mengaku dalam menyalurkan BBM, Pertamina tetap mengacu pada kuota yg diberikan BPH Migas.

“Untuk NTB sendiri, seluruh Kabupaten dan Kota mengalami over 11 persen dari kuota yg ditetapkan,” katanya.

Dengan demikian, upaya yang lakukan menyesuaikan penyaluran dengan sisa kuota yang ada sehingga tidak terjadi kelangkaan yang masif diakhir tahun. Selain itu, Juga sedang berupaya komunikasi dengan Pemerintah Daerah terkait kondisi yang terjadi.

“Tapi kita pastikan dan menjamin ketersediaan BBM non subsidi sebagai alternatif agar kegiatan masyarakat tidak terganggu,” katanya.

Sigit mengaku, kelangkaan BBM jenis premium di Kota Bima terjadi diduga dipicu

banyaknya spekulan atau pengecer BBM yang ramai-ramai membeli untuk kemudian ditimbun. “Pemicunya maraknya para pengecer yang membeli untuk tujuan penimbunan,” katanya.

Menurut Sigit, pihak SPBU harus mengutamakan terlebih dahulu pengguna kendaraan bermotor baru melayani konsumen non kendaraan bermotor atau yang menggunakan jerigen.

“Yang non kendaraan ini pun, harus disertai surat keterangan atau rekomendasi dari Pemerintah Daerah baru bisa mendapatkan BBM bersubsidi,” ujarnya Operasional Head PT. Pertamina Wilayah Bima, Yudo juga menambahkan dan memastikan ketersediaan stok BBM di Kota Bima akan tetap mencukupi sesuai dengan yang ditargetkan. “Stoknya masih aman, kapal pengangkut BBM juga baru masuk.

Kami menyalurkan BBM ke setiap SPBU sesuai dengan jatah yang sudah ditetapkan,” pungkasnya. (uki)

SUARA NTB Rabu, 28 Agustus 2019

POLHUKAM

Halaman 8

Golkar Usung Kader Terbaik

Suhaili Tak Ingin Ferdian Bertarung di Pilkada Loteng Mataram (Suara NTB) Kandidat bakal calon kepala daerah yang bakal maju di Pilkada serentak Kabupaten Lombok Tengah 2020 sudah cukup banyak yang muncul ke permukaan. Salah satu yang menjadi sorotan masyarakat belakangan ini, yakni kemunculan nama Ferdian Elmiansyah di panggung bursa pencalonan Partai Golkar. Ferdian merupakan putra dari Bupati Loteng saat ini, HM. Suhaili FT. Santer dikabarkan munculnya Ferdian di usianya yang relatif muda sebagai kandidat bakal calon kepala daerah tidak lepas dari peran sang ayah, Suhaili FT yang tengah mempersiapkan trahnya untuk melanjutkan estafet kepemimpinan sebagai kepala daerah di Kabupaten Loteng.

Suhaili yang dikonfirmasi terkait kabar tersebut, mengaku bahwa dirinya tidak pernah sama sekali menyiapkan Ferd-

ian Elmiansyah untuk melanjutkan estapet kepemimpinannya di Loteng yang akan berakhir pada 2020 mendatang. “Tidak ada itu, Ferdian kita siapkan (maju di Pilkada Loteng), “ tegas Ketua DPD I Partai Golkar NTB itu, saat dikonfirmasi baru-baru ini di Kantor DPD I Golkar NTB. Suhaili mengungkapkan, hingga saat ini ia belum mengiyakan keinginan Ferdian untuk maju bertarung di Pilkada Loteng. Meskipun,

banyak pihak yang mendorong dan meminta putranya itu untuk maju di Pilkada. Namun, itu tak lantas ia amini.

Menurutnya, dengan usia Ferdian yang masih relatif sangat muda, ia menilai secara psikologis Ferdian belum saatnya ia harus tampil berkompetisi di panggung politik memperebutkan kursi kepala daerah. Ia justru lebih menghendaki agar putranya itu lebih banyak belajar dan menimba

ilmu kepemimpinan dari organisasi, terutama kepemudaan. “Biarkan ia belajar di organisasi pemuda dulu, belum saat ia tampil,” ucap mantan Ketua DPRD NTB tersebut.

Meski ia tak mempungkiri dengan situasi dan kondisi politik yang berkembang di Pilkada Loteng, sangat terbuka peluang bagi Ferdian untuk bisa tampil di Pilkada. Jika memang ada permintaan besar dan dukungan kuat dari masyarakat.

Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mendorong Ferdian maju di Pilkada Loteng. Baginya, nama Ferdian belakangan santer disebutsebut sebagai kandidat bakal maju di Pilkada, ia anggap sebagai bagian dari dinamika

politik berkembang. “Sah-sah saja sebagai bagian dari dinamika politik. Tetapi tidak ada kita suruh dia (Ferdian) maju di Pilkada,” ungkap Bupati Loteng dua periode itu.

Dia mengungkapkan, Golkar memang sudah memberikan keluasaan kepada dirinya untuk menentukan siapa figur bakal calon yang diusung parpol berlambang pohon beringin itu di Pilkada Loteng. Namun tak lantas membuat dirinya harus buru-buru menentukan siapa figur bakal calon diusung parpol berlambang pohon beringin itu di Pilkada.

Pasalnya, Golkar memiliki mekanisme dan aturan berlaku di internal partai dalam memutuskan mengusung ca-

lon. Misalnya, penentuan siapa figur akan diusung mempertimbangkan hasil survei terkait tingkat elektabilitas kandidat tersebut. “Saat ini survei internal di Golkar sedang berlangsung,” ungkapnya.

Dia memastikan Partai Golkar tetap akan mengusung kader terbaik di Pilkada Loteng. Sebagai parpol penguasa di Loteng, tentu pihaknya tak berkeinginan kekuasaan itu berpindah kepada parpol lain.

Sebab itu, Suhaili akan mencari figur terbaik di internal Golkar untuk didukung dan usung di Pilkada Loteng. Tentunya, dengan figur diusung itu memberikan peluang kemenangan lebih besar di Pilkada. “Kita usung kader terbaik

(Suara NTB/dok)

HM. Suhaili FT Golkar, dari mana pun dia.

Golkar harus tetap menang di Loteng,” pungkasnya. (ndi)

Pilkada Mataram

PKS Tak Mau Terjebak Koalisi Formal

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) DPD PKS Kota Mataram tidak ingin terburu-buru membangun koalisi dengan partai politik dalam rangka mengusung pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada Mataram 2020 mendatang. PKS akan melakukan survei terlebih dahulu untuk mengukur peta kekuatan politik yang ada di Mataram. Dari hasil survei itulah PKS bakal berangkat untuk membangun koalisi.

Demikian disampaikan Ketua DPD PKS Kota Mataram, Ahmad Jafri yang ditemui Suara NTB di kantornya, Selasa (27/8) kemarin. Disampaikannya, survei sudah mulai dipersiapkan pihaknya. Karena rencananya survei akan mulai dilakukan pada September nanti.

“Insya Allah September ini kita akan mulai survei. Secara khusus untuk mengukur elektabilitas kader internal kami yang sudah kami umumkan sebagai kandidat bakal calon Walikota maupun Wakil. Namun juga kami akan survei calon-calon yang dari internal yang lain. Kita akan pantau supaya kami juga tahu kekuatannya,” jelas Jafri.

Dikatakan Jafri, PKS sangat terbuka untuk membangun koalisi dengan partai manapun. Karena itu untuk saat ini PKS telah menjalin komunikasi politik untuk menjajaki peluang koalisi tersebut. Menurutnya dalam membangun koalisi, dua hal yang menjadi pertimbangan PKS. “Pertama adalah logika peluang koalisi pengajuan calon.

Jadi dalam rangka membangun koalisi untuk memenuhi syarat peraturan perundang-undangan minimal 20 persen kursi di DPRD untuk bisa mengajukan pasangan calon ke KPU, ya kita terbuka dengan semua partai politik,” katanya.

Namun demikian tentu dalam Pilkada, koalisi tidak dibangun hanya sekedar koalisi formal semata hanya bertujuan untuk memenuhi syarat dapat mengajukan pasangan calon saja. Tapi koalisi harus dibangun tentu dengan berbagai kalkulasi politik untuk mencapai kemenangan. Sehingga dalam logika kedua membangun koalisi ini, PKS harus terlebih dahulu memetakan kekutan politik yang ada di Mataram.

“Dalam logika koalisi untuk mencapai kemenangan, kami tentu perlu menilai dengan partai mana kira-kira PKS akan koalisi sehingga bisa memenangkan pertarungan. Kan begitu, tapi kita yakin partai mana saja yang berkoalisi dengan PKS pasti akan menang,” ucapnya.

Ketika ditanya sampai sejauh ini, dengan partai mana saja PKS sudah membangun komunikasi politik dalam rangka penjajakan koalisi menuju Pilkada Mataram, Jafri menjawab bahwa sampai saat ini komunikasi yang terjalin masih sangat cair. Belum ada satupun partai yang sudah mengikat diri dalam koalisi.

“Kita sudah berkomunikasi dengan sebagian besar partai. Tapi ini masih sangat awal, karena Pilwakot akan digelar satu tahun lagi. Sehingga komunikasi penjajakan koalisi itu belum sampai tahap kesimpulan karena masih sangat cair sekali. Karena itu kita juga sangat terbuka berkoalisi dengan partai mana saja,” pungkasnya.

Diketahui enam kader PKS yang diajukan sebagai kandidat balon kepala daerah di Mataram tersebut yakni pertama, TGH. Achmad Muchlis, Kedua Ahmad Jafri, Ketiga Ismul Hidayat, keempat, Hj. Istiningsih, kelima, Muhammad Ahyar, dan keenam, Hj. Vita Aliyah. (ndi) Ahmad Jafri

(Suara NTB/why)

Karyawan Subkontraktor Diduga Curi Meteran Listrik Pelanggan Mataram (Suara NTB) – Menggelapkan pembayaran pelanggan pasang baru listrik membuat Ismullah (24) bingung. Uang sudah terlanjut habis sementara meteran listrik belum terpasang. Tersangka berpikir pendek. Stok meteran listrik dicurinya dari gudang subkontraktor tempatnya bekerja.

Kapolres Mataram AKBP H. Saiful Alam menjelaskan tersangka awalnya sudah menerima pembayaran senilai total Rp3,5 juta dari dua pelanggan.

Satu untuk tegangan 2.200 VA di Gerung Lombok Barat, dan satu lagi tegangan 900 VA untuk pelanggan di Lembar, Lom-

bok Barat. “Uangnya sudah dibayar di muka, sudah habis.

Sementara meteran listrik belum terpasang,” ucapnya Selasa (27/8) kemarin.

Pelanggan yang sudah membayar itu mendesak pemasangan kepada tersangka.

Tetapi stok meteran listrik sudah dipakainya untuk memasang di tempat lain. Alam menambahkan, Polres Mataram menerima informasi bahwa meteran listrik merek Smart itu belakangan diketahui sudah dijual lagi.

Meteran yang sudah diambil untuk dua pelanggan itu ternyata dia jual ke Getap, Cakrane-

gara Selatan Baru, Cakranegara. Yakni kepada RIs (31) dan Udin (22). “Keduanya dikenai pasal penadahan barang curian,” jelasnya. Masing-masing penadah itu, kata Alam, membeli meteran listrik dari Ismul sebesar Rp2,2 juta dan Rp1,2 juta. Tersangka menggali lubang untuk menutup lubang.

Tersangka Ismul dijerat dengan pasal 362 KUHP. Sementara Ris dan Udin dikenai pasal 480 KUHP. “Untuk eksekutor pemetiknya ini maksimal ancaman penjaranya lima tahun. Yang penadah ancaman pidana paling lama empat tahun,” tutupnya. (why)

Berkas Kasus Marching Band Dikembalikan ke Penyidik Mataram (Suara NTB) – Penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat kesenian marching band pada Dinas Dikbud Provinsi NTB tahun 2017 bakal molor lagi. Sebabnya, berkas dua tersangka belum juga lengkap. Lagi-lagi soal petunjuk harga pembanding yang belum memenuhi petunjuk jaksa.

Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan menerangkan berkas dua tersangka kasus tersebut dikembalikan lagi ke penyidik pada 21 Agustus lalu.

“Petunjuk yang sama, soal harga pembanding itu yang belum dilengkapi,” ujarnya, Selasa (27/8) kemarin.

Dia menegaskan penyidik memiliki tambahan waktu 14 hari untuk melengkapi petunjuk jaksa itu. Terpenuhinya petunjuk itu untuk keperluan penuntutan di pengadilan. “Kebutuhan

formil dan materiil,” kata Dedi.

Terpisah, Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin Baharudin menyatakan akan memenuhi petunjuk jaksa tersebut.

“Akan kita penuhi lagi sampai berkasnya lengkap,” ucapnya singkat. Berkas kasus itu antara lain untuk dua tersangka. yakni mantan Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud Provinsi NTB Muhammad Irwin selaku PPK proyek. Selanjutnya, tersangka Lalu Buntaran, Direktur CV Embun Emas, rekanan pemenang tender.

Tersangka Irwin membagi dua paket pengadaan alat kesenian marching band. Paket pertama dibuat sebagai belanja modal dengan nilai HPS Rp1,68 miliar dari pagu angga-

ran Rp1,70 miliar. CV Embun Emas milik tersangka Buntaran memenangi tender dengan penawaran Rp1,57 miliar. Alat kesenian marching band pada paket pertama ini dibagi ke lima SMA/SMK negeri.

Paket kedua disusun sebagai belanja hibah untuk pengadaan bagi empat sekolah swasta. HPS-nya senilai Rp1,062 miliar. CV Embun Emas kembali menjadi pemenang tendernya dengan harga penawaran Rp982,43 juta.

PPK dan rekanan diduga bersekongkol sejak dalam tahap perencanaan. Rekanan yang memberikan katalog spesifikasi barang. HPS pun diduga disusun bersama-sama. Dalam kasus itu kerugian negara berdasarkan hasil hitungan BPKP Perwakilan NTB yakni sebesar Rp702 juta. (why)

Pungutan Dana Bantuan Masjid Terdampak Gempa

Jaksa dan Terdakwa Sama-sama Banding Mataram (Suara NTB) – Jaksa penuntut umum dan terdakwa H. Silmi sama-sama mengajukan banding atas vonis pengadilan tingkat pertama. Perkara pungutan dana bantuan masjid terdampak gempa Kanwil Kemenag NTB 2019 berlanjut ke Pengadilan Tinggi NTB. Keduanya sudah resmi menyatakan banding.

Hal itu diungkapkan Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Fathurrauzi dikonfirmasi Selasa (27/8) kemarin. “Jaksa dan penasihat hukum ter-

dakwa sama-sama banding,” ucapnya. Masing-masing pihak tersebut memiliki waktu 14 hari untuk menyerahkan memori banding.

Meski memori banding itu bukan sesuatu hal yang wajib.

“Nanti kalau sudah kita terima memori bandingnya kita teruskan ke PT (Pengadilan Tinggi),” terangnya. H. Silmi sudah divonis bersalah Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Sehingga mantan Kasubbag Ortala Kanwil Kemenag NTB ini dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Mataram (Suara NTB) menjadi anggota dewan 123456789012345678901234567890121 Anggota DPRD Provinsi pada Pemilu 2019 itu. Dan 123456789012345678901234567890121 NTB periode 2014-2019 akan yang tidak terpilih 45 orang.

123456789012345678901234567890121 mengakhiri masa jabatan “Jadi semua dapat baik 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 lima tahunnya sebagai wakil anggota dewan yang tidak 123456789012345678901234567890121 rakyat pada tanggal 31 Agus- terpilih maupun yang terpi123456789012345678901234567890121 tus ini. Diakhir masa jaba- lih kembali hasil Pemilu 123456789012345678901234567890121 tannya, mereka akan diberi- 2019. Kalau untuk anggota 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 kan uang pesangon pensiun DPRD yang mengundurkan 123456789012345678901234567890121 atas pengabdiannya sebagai diri sebelum berakhir jaba123456789012345678901234567890121 wakil rakyat. Uang pensiun tan tidak memperoleh dana 123456789012345678901234567890121 yang akan diterima oleh se- tersebut. Karena sudah ada 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 mua anggota DPRD NTB penggantinya dari mereka 123456789012345678901234567890121 mencapai hampir Rp1 miliar. yang PAW,” jelasnya.

123456789012345678901234567890121 Sekretaris DPRD NTB, Pemberian uang jasa 123456789012345678901234567890121 H. Mahdi yang dikonfirma- pengabdian tersebut baru 123456789012345678901234567890121 si membenarkan rencana kali ini dianggarkan pada 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 pemberian uang pensiun anggota DPRD NTB periode 123456789012345678901234567890121 tersebut. Hanya saja kata 2014-2019. Sementara, ang123456789012345678901234567890121 Mahdi, sebutannya bukan gota DPRD NTB pada peri123456789012345678901234567890121 uang pensiun melainkan ode 2009-2014 tidak menda123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 uang jasa pengabdian yang pat alokasi anggaran seper123456789012345678901234567890121 akan diberikan kepada se- ti itu.”Kalau yang dulu tidak 123456789012345678901234567890121 luruh anggota dewan. Baik ada dapat, ini untuk yang 123456789012345678901234567890121 yang terpilih kembali mau- sekarang,” tambah Mahdi.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 pun tidak terpilih kembali Ditempat terpisah, 123456789012345678901234567890121 sebagai anggota DPRD. sejumlah anggota DPRD 123456789012345678901234567890121 “Sebutannya bukan uang NTB yang akan berhenti 123456789012345678901234567890121 pensiun, tapi uang jasa masa jabatannya telah 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 pengabdian selama menja- merencanakan berbagai 123456789012345678901234567890121 di anggota DPRD,” ujarnya. aktivitas setelah mereka 123456789012345678901234567890121 Ia menjelaskan, masing- tidak lagi menjabat sebagi 123456789012345678901234567890121 masing anggota DPRD NTB wakil rakyat. Seperti yang 123456789012345678901234567890121 akan menerima uang jasa disampaikan Wakil Ketua 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 pengabdian tersebut di kisa- Komisi V, H. MNS. Kasdiy123456789012345678901234567890121 ran yang berbeda-beda. Ter- ono bahwa dirinya akan 123456789012345678901234567890121 gantung masa jabatan mas- melakukan aktivitas se123456789012345678901234567890121 ing-masing wakil rakyat, bagai petani. “Insya Allah, 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 karena ada yang penuh wak- saya sudah siap diri untuk 123456789012345678901234567890121 tu lima tahun dan ada juga bertani,” katanya.

123456789012345678901234567890121 yang setengah periode kareSelain itu, beberapa dian123456789012345678901234567890121 na kebijakan Pergantian taranya juga ada yang akan 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Antar Waktu (PAW). menghabiskan waktunya 123456789012345678901234567890121 “Perorang itu dihitung bersama dengan keluarga 123456789012345678901234567890121 Rp2,5 juta pertahun. Kalau dan ada juga yang akan tetap 123456789012345678901234567890121 masa pengabdiannya sam- melanjutkan karir politiknya 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 pai lima tahun akan men- di agenda politik Pilkada 123456789012345678901234567890121 erima Rp15 juta. Bagi yang serentak 2020 mendatang.

123456789012345678901234567890121 masa jabatan 2,5 tahun Beberapa diantaranya 123456789012345678901234567890121 seperti anggota dewan yang sudah 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 pergantian antar berencana akan 123456789012345678901234567890121 waktu (PAW) dimaju di 123456789012345678901234567890121 berikan sesuai Pilkada yakni 123456789012345678901234567890121 masa jabatannya, Nurdin 123456789012345678901234567890121 tidak semua mesRanggabara123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 ti sama angkanni, Burha123456789012345678901234567890121 ya,” terang Mahdi. nuddin Jafar 123456789012345678901234567890121 Mahdi juga meSalam, 123456789012345678901234567890121 nyebutkan, dari toHumadi, dan 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 tal 65 kursi anggosebagainya.

123456789012345678901234567890121 ta DPRD NTB, se(ndi) 123456789012345678901234567890121 banyak 20 orang 123456789012345678901234567890121 t e r p i l i h 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 kembali 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121

METERAN LISTRIK - Kapolres Mataram H. Saiful Alam menunjukkan barang bukti meteran listrik yang diduga dicuri.

Jaksa penuntut umum sebelumnya mengajukan tuntutan agar Silmi dihukum delapan tahun penjara, denda Rp200 juta subsider dua bulan. Silmi terbukti korupsi memotong dana bantuan masjid terdampak gempa Lombok 2018 sebesar Rp54,7 juta. Silmi juga didenda Rp100 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka harus diganti dengan kurungan selama dua bulan.

Menurut majelis hakim yang diketuai Isnurul Syamsul Arif, Silmi terbukti memungut dana

bantuan masjid sebesar Rp54,7 juta. Caranya dengan menyuruh Kasubbag TU Kemenag Lombok Barat M Ikbaludin. Ikbal lalu meminta Staf KUA Gunungsari Lalu Basuki Rahman memungut di Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat.

Total dana yang terkumpul dari 12 masjid sejumlah Rp70 juta. Basuki memotong dana dari lima masjid di Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat yang totalnya Rp49 juta. Sebagiannya, yakni Rp19 juta dipakainya sendiri. Sisanya disetor ke Ikbal. Kemudian Rp10 juta

disita polisi saat Basuki tertangkap tangan Januari lalu.

Sementara Ikbal memotong dana masjid dari tiga masjid di Kecamatan Lingsar dan empat masjid di Kecamatan Batulayar, Lombok Barat. Total yang berhasil dihimpun Ikbal sebesar Rp50 juta. Pemotongan dana bantuan masjid itu berkat perintah Silmi kepada Ikbal. Ketentuannya, masing-masing masjid yang mendapat dana bantuan dipotong sebesar 30 persen. Dari Ikbal, Silmi mendapat setoran sebesar Rp54,7 juta. (why)

Akhiri Masa Jabatan, Anggota DPRD NTB Diberikan ’’Pesangon’’

H. Mahdi Muhammad

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB

Rabu, 28 Agustus 2019

DPRD NTB akan Sampaikan Akuntabilitas Kunker Luar Negeri Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda menyampaikan bahwa sebelum mengakhiri masa jabatan anggota dewan periode 2014-2019, pihaknya akan menyampaikan akuntabilitas atas kinerja selama lima tahun dari lembaga yang dia pimpin tersebut. Hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik terhadap kinerja wakil rakyat.

Akuntabilitas kinerja wakil rakyat yang akan disampaikan tersebut yakni terkait pelaksanaan tiga fungsi pokok DPRD yakni fungsi anggaran, pengawasan dan pembuatan Peraturan daerah. “Semuanya akan kami sampaikan, mu(Suara NTB/dok) lai dari berapa Perda inisiatif Hj. Baiq Isvie Rupaeda yang pernah dihasilkan selama lima tahun, berapa kali rapat paripurna dan berapa kali kita melakukan kunjungan kerja lapangan dalam rangka pengawasan,” kata Isvie saat ditemui di ruang kerjanya.

Dalam laporan akuntabilitas kinerja wakil rakyat selama lima tahun itu juga berapa kali lembaganya menerima hearing dan aksi demonstrasi. Semua aspirasi publik yang sudah dilaksanakan oleh DPRD juga akan disampaikannya. Termasuk terkait dengan laporan kunjungan kerja ke luar negeri juga akan disampaikan hasilnya secara terbuka kepada masyarakat.

Terkait akuntabilitas kunjungan kerja ke luar negeri para wakil rakyat DPRD NTB yang menjadi sorotan masyarakat luas. Sekretaris DPRD, Mahdi Muhammad menjelaskan bahwa pihaknya akan menyampaikannya dalam rapat paripurna terkait hasil dari kunjungan kerja tersebut.

“Nanti akan disampaikan apa hasilnya dalam rapat paripurna.

Laporan sedang dalam proses dan dihimpun oleh anggota untuk disampaikan.Termasukterkaitbertanggungjwabankeuangananggaran kunker itu juga sedang dalam proses penyusunan,” jelas Mahdi. Lebih lanjut disampaikan Mahdi, bahwa kegiatan kunker wakil rakyat ke luar negeri tersebut secara prosedur tidak ada persoalan. Karena memang sudah diprogramkan dari jauh-jauh hari.

Hanya saja baru bisa dilaksanakan pada akhir masa jabatan, karena berbagai halangan yang menyangkut tugas di DPRD. “Sesungguhnya perjalanan itu sudah diprogramkan dari tahun 2016, tetapi tertunda-tunda terus selama tiga kali. 2017 dan 2018 tertunda juga, baru bisa dilaksanakan tahun 2019 ini.

Inipun yang 2019 sebenarnya juga tertunda dari Januari direncanakan tertunda sampai Juli, jadi setelah Pileg,” jelasnya.

“Secara prosedur perjalanan ini juga sudah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur, kemudian Mendagri, dan exit permit dari Kemenlu, dan Sekneg,” sambungnya.

Ditempat terpisah, anggota DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani yang juga ikut berangkat kunker ke luar negeri, yakni ke Belanda mengatakan, dari hasil kunker tersebut banyak hal yang bisa dikerjasamakan dengan pemerintah NTB, dari berbagai sektor. Apa yang menjadi hasil kunkernya itu akan disampaikan ke Gubernur untuk ditindaklanjuti terkait peluang kerjasama yang bisa dibangun. (ndi)

Halaman 9

Koalisi Masyarakat Sipil Minta SPJ ’’Pelesiran’’ Dewan Mataram (Suara NTB) Perjalanan anggota DPRD Provinsi NTB ke luar negeri masih menjadi sorotan. Koalisi Masyarakat Sipil NTB melayangkan surat permohonan informasi pertanggungjawaban perjalanan dinas para anggota dewan Selasa (27/8). Materi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk jadi bahan kontrol penggunaan anggaran daerah.

Koalisi Masyarakat Sipil yang merupakan gabungan sejumlah lembaga sosial, pegiat antikorupsi, akademisi dan mahasiswa ini mencermati, perjalanan dinas ini berdampak pada kualitas pembahasan APBD dan potensi kerugian dialami masyarakat. Permohonan informasi diajukan kemarin diterima langsung Sekertaris DPRD Provinsi NTB H. Mahdi Muhammad.

Dijelaskan, permohonan informasi dan data itu tentang laporan perjalanan dinas kunjungan kerja DPRD NTB ke luar negeri dan luar daerah yang dibiayai APBD. Pengajuan itu sekaligus sebagai keberatan atas tidak tersedianya informasi dan data biaya perjalanan dinas dimaksud. Ketersediaan informasi ini bagi pihaknya sebagai pemohon, akan digunakan untuk melakukan pengawasan kinerja legislatif, sebagai salah satu hak masyarakat yang diatur perundang-undangan.

Seperti, Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang merupakan petunjuk teknis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sesuai Pasal 11 ayat 1 dan Pasal 19 ayat 1. “Berdasarkan pengaturan ini, laporan perjalanan dinas kunjungan kerja DPRD NTB merupakan informasi publik yang

wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana diatur dalam Pasal di atas,” kata pemohon, Hasan Ghifari.

Namun hingga pengajuan keberatan itu disampaikan, kata Hasan, belum ada informasi terkait laporan narasi tentang kegiatan kunjungan kerja anggota DPRD NTB ke luar negeri yang diumumkan pada situs resmi Sekretariat DPRD NTB. “Berdasarkan pertimbang-pertimbangan ini, kami mengajukan keberatan kepada Bapak sebagai Atasan PPID Pembantu pada Sekretariat DPRD NTB. Dengan alasan tersebut, kami memohon kepada Sekretarit DPRD NTB untuk dapat memberikan informasi dan dokumen yang dimaksud pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 dalam bentuk hard copy,” tegas Hasan.

Yan Mangandar selaku anggota koalisi menambahkan, pihaknya akan melakukan upaya lebih jauh dengan mengajukan gugatan hukum ke pengadilan negeri. Sebab dari perjalanan dinas yang menghabiskan anggaran Rp3,5 miliar itu, terjadi pemborosan anggaran berdampak pada kerugian pada masyarakat.

“Koalisi akan menggugat Gubernur NTB, Menteri Dalam Negeri, dan DPRD NTB karena menghabiskan uang rakyat untuk plesiran DPRD NTB. Gugatan hukum akan

(Suara NTB/ist)

SURAT PERMOHONAN - Koalisi Masyarakat Sipil NTB menyerahkan surat permohonan informasi dokumen dan data perjalanan dinas anggota DPRD NTB ke luar negeri, Selasa (27/8).

Surat diterima Sekretaris Dewan H. Mahdi Muhammad. diajukan pada tanggal 28 Agustus 2019,” sambung Yan Mangandar, wakil koalisi dari Biro Konsultasi Hukum (FH) Universitas Mataram (Unram).

Perkembangan pembahasan APBD akhir-akhir ini yang tarik ulur antara anggota dewan lama dengan pengganti. Koalisi menganggap, ini dampak lain pelesiran para anggota dewan. Pihaknya melakukan upaya hukum dan permintaan informasi itu sebagai keinginan memastikan APBD NTB dialokasikan sebesar-besarnya untuk masyarakat.

“Perjalanan kunjungan kerja anggota DPRD, baik ke luar negeri maupun luar daerah

pada bulan Agustus ini berdampak buruk pada pembahasan APBD 2020. Pembahasan RAPBD 2020 akhirnya dibahas dengan terburu-buru tanpa mempertimbangkan waktu dan justru malah memperburuk kualitas dari pembahasan APBD itu sendiri,” tandasnya.

Atas keprihatinan itu, Koalisi Masyarakat Sipil NTB sedang melakukan sejumlah upaya itu demi memastikan APBD yang dibahas berkualitas dan berpihak pada kepentingan publik. Pihaknya juga mendesak Pemprov NTB dan DPRD NTB untuk menghentikan pembahasan APBD 2020

agar masyarakat dapat berpartisipasi penuh. Ini demi memastikan perencanaan program pembangunan daerah diarahkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Mereka secara khusus menyoroti korban gempa bumi yang belum tuntas menikmati hunian.

“Terutama untuk anggaran rehab rekon gempa bumi. Karena, pembahasan yang tergesagesa dan dipaksakan berpotensi masuknya program siluman dan tidak sinkron dengan RPJMD untuk pencapaian visi NTB Gemilang yang digaungkan Pemprov NTB,” jelas Ardhi, anggota koalisi. (ars)

Hadapi Soal HOTS, Sekolah Pelayanan KTP Dipindah ke Kecamatan Diminta Siapkan Siswa

Tekan Percaloan

Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berencana akan memindahkan pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari semua di kabupaten ke kecamatan. Dengan begitu diharapkan pelayanan pembuatan KTP bisa lebih dekat dan mudah. Masyarakat yang ingin membuat KTP pun tidak perlu harus datang ke kabupaten. Cukup mendatangi kantor camat setempat.

Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., Selasa (26/8) kemarin. “Memang ada rencana seperti itu.

Bagaimana pelayanan pembuatan dokumen kependudukan bisa dilakukan di kecamatan. Khususnya untuk layanan pembuatan KTP,” sebutnya.

Hanya saja, akunya, rencana tersebut tidak akan dilaksanakan tahun ini. Tetapi akan dimulai tahun depan. Karena masih harus menunggu kesiapan sarana dan prasarana pendukung. Termasuk kesiapan sumber daya manusia (SDM) berupa tenaga operator. Karena untuk memindahkan pelayanan ke kecamatan, tentu butuh kesiapan sarana dan prasarana yang memadai.

Nursiah mengatakan, pe-

mindahan pelayanan pembuatan KTP ke kecamatan tersebut dimaksudkan untuk lebih memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Mengingat, banyak keluhan dari masyarakat soal pembuatan KTP yang memakan waktu lama kalau di kabupaten.

Disatu sisi, masyarakat terkadang harus dikejar waktu karena kebutuhan untuk segera memiliki KTP. Sehingga berbagai cara dilakukan.

Bahkan tidak jarang yang menggunakan jasa orang lain.

Akibatnya, calo masih saja ada. “Nanti kalau pelayanan KTP sudah dilakukan kecamatan, masyarakat tidak harus mengeluarkan biaya besar untuk biaya transportasi. Dan, tidak perlu lagi harus menggunakan jasa calo,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Loteng, Bq. Anita Nindiana, mengatakan, selama ini pelayanan KTP memang sudah dilakukan di kecamatan. Tetapi baru sebatas untuk perekamanan saja.

Sementara untuk proses pencetakan KTP tetap dilakukan di kabupaten. Sehingga masyarakat memilih datang langsung ke kabupaten. Jadi pelayanan di kecamatan jadi

tidak maksimal.

“Tapi kalau kebijakan pelayanan KTP sudah dipindahkan ke kecamatan, maka semua proses pembuatan KTP dilakukan di kecamatan. Mulai dari perekaman hingga pencetakan KTP elektronik,” tegasnya.

Namun untuk itu tentu butuh kesiapan sarana dan prasarana pendukung. Mulai dari alat perekaman KTP elektronik hingga mesin cetak KTP elektronik. “Saat ini untuk alat perekaman KTP hampir semua kecamatan sudah ada. Tinggal mesin cetak KTP elekronik yang masih terbatas. Karena minimal kita punya 13 mesin cetak.

Sementara yang tersedia sekarang baru 6 mesin cetak saja,” imbuh Anita.

Karena rencananya di masing-masing kecamatan akan disiapkan satu alat perekam lengkap dengan mesin cetak KTP elektroniknya. Jadi total butuh minimal 12 mesin cetak KTP elektronik. Ditambah mesin cetak cadangan. Untuk antisipasi jika ada alat yang rusak. “Dianggaran kita, untuk pengadaan mesin cetak KTP elektronik disiapkan di APBD tahun 2020 mendatang,” pungkasnya. (kir)

Guru Mogok Belajar, Kemenag Sayangkan Konflik Yayasan

(Suara NTB/dok)

H. Burhanul Islam Mataram (Suara NTB) Pergantian Ketua Yayasan Islahul Mutaalim Karang Genteng, berbuntut penolakan sebagian besar guru madrasah setempat. Belasan guru madrasah hingga kemarin mogok mengajar. Para guru itu bertahan mogok belajar sebagai bentuk protes atas pergantian ketua yayasan.

Kepada Suara NTB, Kepala Kemenag Kota Mataram H. Burhanul Islam, mengaku belum mendapatkan laporan terkait adanya konflik internal Yayasan. ”Belum ada laporan, baik soal pergantian Yayasan

ataupun kepsek belum ada laporan,” kata Burhanul, Selasa pagi.

Cuma kalau urusan Yayasan jelasnya, merupakan hak otonominya Yayasan. Semua keputusan terkait kebijakan Yayasan ada sesuai mekanisme yang ada di Yayasan. ”Sepenuhnya ada di yayasan. Kita hanya membina memonitoring. Sampai dengan hari ini belum ada laporan sampai hari ini,” terangnya.

Mendapati laporan tersebut, pihaknya berjanji untuk melakukan monitoring guna memastikan konflik Yayasan tidak berdampak pada proses belajar mengajar. ”Kita juga akan memantau dan memonitor. Saya akan cek, kita akan memantau dan memberikan arahan,” sambungnya.

Lebih jauh dikatakan Burhanul Islam bahwa pihaknya sangat menyayangkan terjadinya konflik internal Yayasan. Karena mempengaruhi situasi dan kondusifitas belajar siswa. Padahal Madrasah Ibtidaiyah Islahul Mutaalim memiliki prestasi membanggakan selama ini.

“Terus terang MI Islahul Mutaalim adalah satu satunya yang membanggakan kita di selatan Kota Mataram. Dia jadi unggulan khusus untuk wilayah selatan Mataram. Terus terang, saya sangat apresiasi madrasah ini.

Makanya dalam setiap sambutan saya selalu berikan motiva-

si madrasah yang lain agar ikuti. Termasuk juga yang sukses dalam menghantarkan siswanya diajang KSM,” jelasnya.

Oleh sebab itu, dia berharap agar semua pihak lebih bijak dalam menyikapi adanya konflik, sehingga tidak mempengaruhi proses belajar para siswa. ”kita sikapi dengan lapang dada jangan sampai merugikan bagi masyarakat itu sendiri,” tutupnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) – Rata-rata nilai Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMA dan SMK tahun 2019 di NTB masih relatif rendah. Oleh karena itu UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PKPLK) Lombok Barat (Lobar)Mataram meminta sekolah untuk membuat program yang bisa mempersiapkan siswa menghadapi soal Higher Order Thinking Skills (HOTS) atau keterampilan berpikir tingkat tinggi.

Kepala UPTD Layanan Dikmen dan PK-PLK Lobar-Mataram, Abdurrosyidin R, ditemui Selasa (27/8) mengatakan, seperti pada tahun sebelumnya, pihaknya meminta sekolah membuat program-program yang bisa memperkuat lagi pelajaran yang akan diujikan di UNBK. “Harapannya nanti agar hasil UNBK lebih baik lagi ke depan,” ujarnya.

Hal itu menurutnya penting dilakukan, apalagi dengan adanya soal HOTS. Menurut mantan Kepala SMAN 5 Mataram ini, saat ini setiap tahun soal UNBK akan di-review atau ditinjau ulang komposisi soal HOTS itu. Dengan begitu kualitas soal-soal itu juga akan semakin bagus. “Anak-anak kita sudah semestinya dibuatkan program-program yang untuk mempersiapkan diri hadapi soal HOTS,” katanya.

Dari data yang diperoleh di Panitia UN Provinsi NTB, bahwa untuk nilai rata-rata UN SMA tahun 2019 di Provinsi NTB sebesar 44,72 dari 31.569 siswa. Sementara untuk rata-rata UNBK SMK tahun 2019 sebesar 40,38. “ M e -

mang tahun kemarin agak menurun secara keseluruhan, karena kebijkan komposisi soal, soal dengan tingkat kesulitan tinggi itu banyak. Saya kira wajar, sekolah harus memprogramkan lagi sehingga pemahaman anak terhadap soal HOTS juga bagus,” harap Rosyidin.

Sekolah juga sudah mulai mempersiapkan siswa menghadapi soal dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Salah satunya SMAN 4 Mataram yang melaksanakan lokakarya penulisan soal HOTS bagi guru. Cara itu dilakukan agar mempersiapkan siswa menghadapi soal HOTS pada UNBK mendatang, pasalnya banyak siswa yang kesulitan saat menghadapi soal HOTS. Sebelumnya, Kepala SMAN 4 Mataram, Drs. Jauhari Khalid ditemui di ruang kerjanya mengatakan, pihaknya telah melaksanakan workshop atau lokakarya penulisan soal HOTS bagi guru. Selain itu, SMAN 4 Mataram akan menambah waktu pengayaan bagi siswa kelas XII. Jika pada UNBK tahun 2019 lalu pengayaan dimulai pada semester kedua, untuk tahun ini direncanakan akan dimulai pada semester pertama. (ron)

Abdurrosyidin R (Suara NTB/dok)

PENDIDIKAN Kodim 1607/Sumbawa Sampaikan Materi Bela Negara di Unsa

SUARA NTB Rabu, 28 Agustus 2019

Sumbawa (Suara NTB) Sekitar 450 mahasiswa baru Universitas Samawa (Unsa) melaksanakan Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKK MB). Materi orientasi disampaikan Kodim 1607/ Sumbawa dengan tema “Mewujudkan generasi yang mencintai sains dan teknologi dapat bersaing di era revolusi industri 4.0”. Kegiatan berlangsung di Audotirium Unsa Jalan Sering Kerato Kecamatan Unter Iwes Sumbawa Besar, Selasa (27/8).

Dandim 1607/Sumbawa Letnan Kolonel Inf. Samsul Huda, S.E, M.Sc., memberikan materi tentang kesadaran bela negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam materinya, Dandim 1607/Sumbawa menyampaikan agar mahasiswa mengetahui sejarah bangsa Indonesia yang berawal dari kerajaan-kerajaan yang ditakuti bangsa-bangsa luar. Indonesia pernah memiliki panglima perang sakti di Kerajaan Majapahit dengan Mahapatih Gajah Mada yang menyatu-

kan tanah Nusantara hingga beberapa negara di bawah kekuasaan.

“Belajar dari sejarah tersebut, para pendahulu bertekad mendirikan NKRI dengan tujuan untuk melindungi bangsa dan tumpah darah. Kemudian memajukan kesejahteran umum dan mencerdaskan bangsa,” kata Dandim.

Ini sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara sebagai penjabaran pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 ayat (1) UUD 1945. Isinya,

Pengabdian kepada Masyarakat

Pendidikan pada Anak dan Pelatihan Kader tentang Eksploitasi Anak di Batulayar Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), dan Gagas Foundation melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Pembentukan Kader Peduli Eskploitasi Anak di Desa Batu Layar Barat, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Kegiatan itu dilaksanakan dari bulan Maret sampai dengan Agustus 2019.

Baiq Nurul Hidayati dari STIKES Yarsi Mataram, menjelaskan, bentuk dari kegiatan kepada masyarakat yang dilakukan itu yaitu penyuluhan kesehatan, pelatihan, dan pembentukan kader. Tujuan dari kegiatan tersebut yaitu meningkatkan kesehatan dan pengetahuan anak-anak, serta masyarakat tentang kesehatan seksual dan reproduksi pada daerah wisata yang rawan eksploitasi anak.

“Melalui pelatihan kader tentang kesehatan reproduksi terutama Penyakit Menular Seksual (PMS), diharapkan masyarakat dapat memperoleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang penanganan PMS, sehingga dapat mencegah eksploitasi seksual pada anak. Ini juga mendukung kegiatan down to zero Gagas Foundation,” jelas Baiq Nurul Hidayati.

Peserta kegiatan itu merupakan anak-anak, kader Gagas, dan

menyatakan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Sedangkan dalam ayat (2), lanjutnya, ditegaskan Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib dan pengabdian

Halaman 10

sesuai dengan profesi.

Menurutnya, Indonesia menjadi negara incaran negara luar karena memiliki kekayaan alam sebagai hasil bumi dan beraneka ragam bahasa, adat istiadat dengan berbagai cara seperti proxi war, penguasaan SDA, asimetris warfare, separatisme, radikalisme, Narkoba dan lainnya. (ars/*) MATERI - Mahasiswa baru Unsa saat mendengarkan materi bela negara dari Kodim 1607/Sumbawa.

(Suara NTB/penrem)

Rektor Dalam Negeri Tak Kalah Saing dengan Rektor Asing Mataram (Suara NTB) Keinginan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek-Dikti) Mohamad Nasir mengundang rektor asing untuk memimpin perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia terus memicu polemik.

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Foto bersama pemateri dan peserta dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Pembentukan Kader Peduli Eskploitasi Anak di Desa Batu Layar Barat, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Kegiatan itu dilaksanakan dari bulan Maret sampai dengan Agustus 2019. masyarakat Batulayar. Dalam setiap kegiatan ini mahasiswa terlibat sebagai fasilitator. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan diisi oleh Baiq Nurul Hidayati, S.Kep.Ns.,M.Kep., Rias Pratiwi., M.,Psi.,Psikolog., dan, Anna Layla Salfarina, M.Sc. Materi penyuluhan dan pelatihan antara lain yaitu materi tentang penyuluhan kesehatan terhadap anak tentang penyakit menular seksual dan pendidikan seks usia dini yang diisi oleh pemateri Baiq Nurul Hidayati. Selain itu, materi tentang eksploitasi anak diisi oleh Rias Pratiwi.

Dan, kegiatan pelatihan dan workshop diisi oleh ketiga pemateri dan satu pemateri dari luar yaitu Syandarniati, M.Kes. Baiq Nurul Hidayati berharap kegiatan itu bisa berkelanjutan dan berkesinambungan dengan didukung oleh berbagai pihak dari daerah mau pun pusat, agar informasi dapat secara menyeluruh diketahui dan dipahami masyarakat untuk menuju masyarakat sehat dan cerdas. “Juga agar kegiatan-kegiatan seperti ini tetap bisa dilaksanakan dengan rutin kepada seluruh masyarakat,” katanya. (ron)

Jika rencana mengundang rektor asing ini menimbulkan kontroversi, tentu sangat wajar.

Apalagi, alasan yang digunakan Menristek Dikti berkaitan perkara reputasi, yakni demi mengatrol peringkat perguruan tinggi Indonesia yang masih rendah, dengan harapan ke depan mampu menembus peringkat 200 dunia, bahkan 100 besar.

Pengamat Pendidikan FKIP Universitas Mataram (Unram), Dr. Bajang Asrin, menilai alasan menteri kurang substansial.

Mendatangkan rektor asing bukanlah solusi yang solutif. Hal itu

dikemukakan Asrin lantaran kualitas rektor dalam negeri saat ini juga tidak kalah bersaing.

Mereka kata Asrin, juga mempunyai jaringan internasional yang tidak boleh diragukan lagi. Banyak dari mereka juga yang merupakan lulusan perguruan tinggi luar negeri, sehingga mendatangkan rektor asing untuk alasan seperti itu dinilainya kurang tepat.

Lebih jauh menurut Asrin, yang perlu dilakukan pemerintah ialah meningkatkan kapasitas SDM birokrat kampus agar lebih berkualitas. “Kapasitas

pengembangan SDM pejabat strukturnya harus dilatih.

Bagaimana tenaga kependidikan dilatih untuk tingkatkan layanan,” katanya menjelaskan.

Dia lebih setuju jika pemerintah juga mendatangkan supervisor dari perguruan tinggi luar negeri, bukan rektor asing.

Karena peningkatan kualitas perguruan tinggi bukan semata-mata karena rektor, melainkan semua pihak termasuk birokrat kampus lainnya. “Supervisinya dari luar negeri bisa kita terima,” ujarnya.

Misalnya jika perguruan

(Suara NTB/ist)

Bajang Asrin tinggi masih lemah dalam bidang risetnya, maka kita bisa datangkan supervisi dalam bidang riset. (dys)

Reno, Siswa SMPN 1 Gerung

Dalang Cilik Lobar Wakili NTB di Festival Pewayangan Tingkat Nasional Giri Menang (Suara NTB) Diiringi alunan musik gambelan, wayang kulit itu bergerak lincah bagaikan hidup. Dialog dan kepiawaian gerakan tangan atau dalam dunia wayang disebut Sabetan (Peran) itu menjadi tontonan seru saat Rahardian Reno Wardana atau lebih akrab disapa Reno dalang cilik saat berlatih untuk mengikuti kejuaraan di ajang Festival Pewayangan Nasional tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi) di Jakarta pada tanggal 19-21 September mendatang.

Dia merupakan putra dari pasangan Dani Eko Nurbuwono dan Baiq Anjar Sri Katun, dan saat ini tercatat sebagai salah satu siswa di SMPN 1 Gerung. Reno juga merupakan cucu dari Pedalang wayang kulit sasak yang terkenal di Lombok H. Lalu Nasip AR. “Saya mulai dilatih jadi dalang sama ninik (kakek) sejak masih duduk di bangku sekolah Taman Kanak-kanak (TK) sampai sekarang. Saya tertarik dan mengenal dunia wayang ini karena hobi dan ingin meneruskan jejak si ninik sebagai pedalang yang terkenal,” kata Reno selesai latihan di kediaman Niniknya di Lingkungan Perigi Gerung, Senin (26/8).

Renomengaku,pernahmentas di beberapa daerah yang diadakan oleh BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

(Suara NTB/her) (Suara NTB/her)

Rahardian Reno Wardana seperti Udayana Mataram, Dompu, Sumbawa, Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Utara bahkan Lombok Barat di Narmada dan Labuapi di Pantai Kuranji.

Sementara itu Dewan Kesenian Bidang Karya dan Budaya Lombok Barat H. Sapoan mengatakan, festival ini diselenggarakan untuk merangsang dalang bocah agar terus mengasah teknik dan agar regenerasi dalang tetap terjaga dan tidak punah. “Ini juga ajang silaturahim antar dalang bocah se-Indonesia serta menjaring bibit-bibit generasi penerus di masa depan. Anak-anak yang menonton pun akan mendapat pemahaman dan bahkan mencintai wayang,” lanjut H. Sapoan yang juga anggota Pepadi NTB. Wayang diharapkan akan menjadi sarana pendidikan budi pekerti kepada anak bangsa dan khususnya di Lombok NTB ini berharap di semua Kabupaten/Kota bisa mengirimkan utusanya setelah

LATIHAN - Rahardian Reno Wardana saat berlatih berlatih untuk mengikuti kejuaraan di ajang Festival Pewayangan Nasional tahun 2019.

diseleksi di Pepadi NTB. “Tahun ini setelah Pepadi NTB melakukan seleksi di semua Kabupaten/Kota, kita putuskan terpilihnya Reno sebagai pedalang cilik, karena memenuhi kriteria dan mewakili NTB,” terangnya.

Di tempat yang sama Tokoh Pedalang Senior H. Lalu Nasip, AR menjelaskan, kriteria penilaian di ajang ini mulai dari Sabetan (Peran), Sastra dan penyuluhan atau sosialisasi pesan-pesan pemerintah. Jadi wayang Jawa, wayang Sasak dan wayang Bali itu sama-sama beda. Karena wayang Jawa ditampilkan dari dalam diperankan oleh Ramayana dan wayang Bali oleh Mahabharata yaitu epos India. Sedangkan wayang Sasak dipentaskan dengan sumber cerita mengangkat Hikayat Amir Hamzah, yaitu perjalanan agama islam dengan dak-

wah-dakwahnya di mana wayang Sasak itu pengembangan agama Islam sesuai dengan platform ceritanya yang sudah pakem.

“Dari satu bulan kemarin sudah mulai kita latih Reno. Ini untuk kita persiapkan biar lebih mahir berlomba di Ajang Festival Pedalang berskala nasional di Jakarta,”katanya.

“Mudah-mudahan besok wayang Sasak kita di Lombok masuk nominasi dan bersaing dengan 23 provinsi dari seluruh Indonesia,” harapnya. Nantinya Reno ini diorbitkan jadi pedalangwayangmilenialuntukmemakai bahasa Indonesia campuran bahasa Sasak dan tidak mengurangi keasriannya wayang itu sendiri. ‘’Dan semoga saja dalang yang lain mengikuti jejak Reno dan wayang Sasak tidak punah,’’ harapnya. (her)

SUARA NTB

Rabu, 28 Agustus 2019

Halaman 11

Pebiliar NTB Amankan Satu Tiket PON Mataram (Suara NTB) Pebiliar NTB, Abdul Wahid berhasil meraih tiket mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua tahun 2020 setelah mengalahkan atlet biliar asal Jawa Timur (Jatim) di babak delapan besar nomor bola delapan perorangan putra, Senin (26/8) lalu. Hasil itu meloloskan atlet asal Dompu itu ke babak semifinal.

Di babak semifinal nanti Wahid akan melawan M. Zulfikri atlet asal Jawa Barat (Jabar), Selasa (27/8) malam nanti. “Abdul Wahid berhasil meraih tiket PON setelah mengalahkan atlet Jatim dibabak delapan besar. Sore hari ini dia akan tanding di semifinal,” ucap Ketua Umum Pengprov Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) NTB, Bahtiar Thamrin yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Selasa (27/8) kemarin.

Dari sembilan atlet yang

dikirim ke ajang kualifikasi PON itu Abdul Wahid menjadi atlet NTB satu-satunya yang telah mengantongi tiket PON. Sementara tiga atlet lainnya, Alvin, Deni Saputra dan NI Made Mertasari telah angkat koper lebih dulu. Selanjutnya lima atlet lagi, M. Rifai, I Nengah Agus, Ahmad Juli Eka, Bayu Saputra dan Dewi Suriani masih bertanding di babak penyihan bola 9 putra dan putri.

Dikatakan Bahtiar, sebelum lolos ke babak semifinal, Abdul Wahid yang bertanding di kelas

(Suara NTB/ist)

Abdul Wahid (kiri)

bola delapan perorangan telah melewati babak kualifikasi yang melibatkan 39 atlet dari 34 provinsi di Indonesia. Dalam babak kualifikasi Wahid telah meraih empat kali kemenangan berturut-turut dari empat kesempatan bertanding.

“Sebelum lolos ke babak semifinal, Wahid menang empat kali dan belum pernah kalah,” jelasnya.

Di babak semifinal nantinya Wahid akan berhadapan dengan atlet asal Jabar, M. Zulfikri.

Bila Wahid bisa memenangkan babak semifinal maka ia akan lolos ke babak final. Namun bila sebaliknya Wahid kalah maka medali perunggu sudah ada di genggamnya karena atlet yang lolos ke semifinal sudah dipastikan dapat perunggu bersama.

Selain meloloskan Wahid, cabor biliar NTB masih punya peluang meloloskan lima atlet lagi.

Pasalnya masih ada lima atlet NTB yang tengah mengikuti babak kualifikasi di babak delapan besar bola sembilan perorangan putra dan putri. Adalah M. Rifai, I Nengah Agus, Ahmad Juli Eka, Bayu Saputra dan Dewi Suriani yang masih bertanding di babak penyisihan Pra-PON. (fan)

(Suara NTB/jun)

PERESMIAN – Sekretaris Direktoral Jenderal KSDAE, Herry Subagiadi, saat penandatanganan batu prasasti peresmian gedung Visitor Center TNT, Selasa (27/8).

Gedung VC TNT Diresmikan Dompu (Suara NTB) Gedung Visitor Center (VC) Balai Taman Nasional Tambora (TNT) akhirnya diresmikan, Selasa (27/8). Peresmian langsung oleh Sekertaris Direktoral Jenderal KSDAE, Ir. Herry Subagiadi, M. Sc, tersebut bersamaan dengan pengambilan sumpah dan janji PNS serta peninjauan langsung kawasan taman nasional.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha TNT, Deny Rahadi kepada Suara NTB menyampaikan, hadirnya salah seorang pengambil kebijakan di tataran pemerintah

pusat ini selain menambah motivasi jajaran, juga sebagai bukti bahwa Taman Nasional Tambora mulai diperhitungkan meski baru menjadi UPT berusia lima tahun.

“Ini menunjukan secara nasional tambora sudah mulai diperhitungkan, meskipun dia sebagai UPT yang baru berusia lima tahun. Ini sebuah kebanggaan ditengah kerjasama kita bersama media dalam mengorbitkan tambora sebagai geopark dan cagar biosfer,” ungkapnya.

Status yang sudah diraih saat ini akan menjadi modal

Semarak Gowes Nusantara Dimeriahkan Festival Musik Giri Menang (Suara NTB) Semarak event Gowes Nusantara yang akan diadakan tanggal 1 September 2019 dimeriahkan dengan berbagai kegiatan. Dari senam massal, lomba hias sepeda, parade kostum olahraga hingga festival musik putra daerah. Dalam menggelar semarak Gowes Nusantara ini, pihak Dinas pemuda dan olahraga menggandeng EO WMP. Sampai saat ini untuk pelaksanaan event ini, ada sekitar 3000 orang peserta yang sudah mendaftarkan diri untuk ikut.

Plt. Kepala Dispora Lobar, Ma’ad Adnan mengatakan acara intinya adalah Gowes Nusantara. Namun ada acara-acara tambahan yang menambah semarak event ini. Pihaknya bekerjasama dengan EO WMP (Warna Musik Production) yang memberi dukungan pada acaraacara hiburan tersebut. “Untuk menambah semaraknya Gowes Nusantara, kita adakan lomba hias sepeda, parade kostum oolahraga dan festival musik putra daerah,” jelas Ma’ad.

Dijelaskan dalam parade kostum ini peserta menampilkan kostum olahraga seperti pencak silat, bulu tangkis dan lain-lain.

Peserta hanya menampilkan kostum olahraga pada saat digelar gowes, mereka tidak ikut gowes. Ada juga senam massal yang menyediakan doorprize. “Terakhir festival musik putra daerah,” jelas dia.

Festival musik ini jelas dia bertujuan untuk mencari bakat musik dari daerah. sebab WMP mi sendiri punya label, yang

(Suara NTB/her)

Ma’ad Adnan nantinya kaalau ada grup musik atau bank yang bagus akan diup atau diangkat dan diberikan label untuk standar nasional.

“Uang pendaftaran untuk peserta ikut festival musik ini Rp 150 ribu,” jelas dia. Sejauh ini dari berbagai acara semarak gowes ini, sudah ada yang mendaftarkan diri ikut.

Lebih jauh, untuk pendaftar yang ikut Gowes Nusantara ini lanjut dia sebanyak 3000 orang lebih. Pihaknya menargetkan peserta pada event gowes kali ini mencapai 4000 orang. Namun belajar dari event sebelumnya, seperti pada collour run dari target 4000 orang yang mendaftar justru yang datang mencapai 8000 lebih atau dua kali lipat. “Karena itu kali ini kami siapkan langkah antisipasi dengan menyiapkan kupon undian 8000,” jelas dia. (her)

besar pihaknya dalam pengembangan taman nasional kedepan. Seperti misalnya, rencana menjadikan wilayah Doroncanga sebagai pusat pelestarian rusa timur terbesar di NTB 2020 mendatang.

Alasannya, lanjut Deny Rahadi, di NTB sendiri belum ada konsep pelestarian rusa yang menjadi wisata edukasi bagi generasi penerus. “Jangan sampai anak cucu kita mengenal rusa timur dari foto-foto saja, padahal di logo pemerintah provinsi dan beberapa kabupaten itu logo utamanya adalah rusa. Dan ini spesies yang

harus kita lestarikan bersama,” jelasnya.

Tidak kalah penting sebagai hasil akhir dari kunjungan kerja jajaran KSDAE ini, ialah harapannya agar visi tambora menjadi wisata berkelas dunia bisa diwujudkan. Tentunya dengan memberi dukungan dalam penataan dan pemenuhan sarana prasana yang dibutuhkan sesuai potensi yang dimiliki.

“Dengan begitu diharap mampu mengungkit laju kunjungan wisawatawan, baik domestik maupun mancanegara,” pungkasnya. (jun)

Direktur Optimis RSMA Tetap Tipe C Sumbawa Besar (Suara NTB) Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir (RSMA) menjadi salah satu rumah sakit yang diturunkan kelasnya di Provinsi NTB dari tipe C menjadi tipe D. Meskipun demikian, direktur rumah sakit setempat optimis tetap tipe C bahkan sedang persiapan untuk menuju Tipe B. Direktur RSMA, dr. Arindra Kurniawan menyebutkan, hasil review dari Kementerian Kesehatan terkait diturunkannya kelas RSMA dari tipe C menjadi tipe D sifatnya masih sementara. Karena pihaknya diberikan kesempatan selama 28 hari untuk melakukan keberatan. Hal itu sudah dilakukan, mengingat sebelumnya pihaknya tidak mengupdate aplikasi RS online dan aspek terkait sarana prasarana rumah sakit.

“Data online itu memang kesalahan kami karena kami tidak melakukan update. Dan sudah kami sampaikan ke kementerian bahwa kita sudah update sekarang, dan secara ketentuan kita tidak turun kelas. Dan sudah divalidasi oleh kementerian. Ting-

gal kita menunggu pengumuman secara resmi yang informasinya tanggal 28 Agustus ini. Kami optimis tidak turun kelas dan tetap tipe C,” ujarnya.

Menurutnya, adanya hasil review tersebut cukup mengagetkan pihaknya. Karena pihaknya tidak pernah menyangka adanya review yang dilakukan secara mendadak. Ia pun mengakui pihaknya lalai dalam mengupdate aplikasi. Meskipun demikian, kondisi RSMA secara umum sedang dalam persiapan menuju Tipe B. “Jadi Sesuai dengan perintah Pak Gubernur, kami diminta untuk menyiapkan menjadi tipe B. Kemarin kami sudah diminta usulan, dan oleh Pak Gubernur untuk disampaikan ke Bappenas. Ada tiga rumah sakit di NTB ini yang sedang direncanakan oleh Pak Gubernur, yaitu salah satunya rumah sakit Provinsi menuju Tipe A. Kalau kami menuju Tipe B, dan juga rumah sakit Mandalika.

Jadi kondisi rumah sakit (RSMA) secara umum, kami masih berusaha untuk menuju Tipe B itu,” pungkasnya. (ind)

KONI NTB Tak Persoalkan Pemangkasan Cabor PON Mataram (Suara NTB) PB PON NTB dipastikan akan memangkas jumlah cabang olahraga (Cabor) yang dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020. Dari 47 cabor yang akan dipertandingkan, rencananya bakal dikurangi menjadi 37 cabor.

Terkait informasi pemangkasan jumlah Cabor yang dipertandingkan di ajang olahraga multi event nasional itu tidak membuat pengurus KONI NTB bergeming. Dalam hal ini KONI NTB tidak mempersoalkan hal itu dan tetap mengirim atlet juara Pra-PON di ajang olahraga multi event nasional nanti.

“Tidak ada masalah. Kriteria atlet yang kami kirim di PON nanti juara Pra-PON,” ucap Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Selasa (27/8).

Ketua KONI NTB mengakui pihaknya sudah mengetahui soal adanya wacana pemangkasan jumlah cabor yang akan dipertandingkan di PON 2020.

Informasi PB PON akan mempertandingkan cabor Olimpiade di PON 2020. Itu artinya terdapat beberapa cabor unggulan NTB yang terancam tak bisa dipertandingkan di PON 2020, seperti cabor tarung derajat dan pencak silat belum dipertandingkan di Olimpiade.

Terkait soal jumlah Cabor yang dipertandingkan di PON adalah cabor Olimpiade Andy belum bisa bersikap. Menurutnya soal caborcabor yang dipertahankan di PON akan diserahkan kepada PB PON. Dalam hal ini KONI NTB akan mengirim atlet juara Pra-PON di ajang olahraga multi event tertinggi di Indonesia itu. (fan)

SUARA NTB

Rabu, 28 Agustus 2019

Halaman 12

Pembangunan Jalan Terusan Bung Hatta - Gunung Sari Terancam Batal Mataram (Suara NTB) Rencana pembangunan jalan terusan dari Jalan Bung Hatta menuju Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) terancam batal. Pemkab Lobar tak mampu membiayai pembebasan lahan.

Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid mengungkapkan, wacana pembebasan pembangunan jalan dari Jalan Bung Hatta Kelurahan Monjok, Kota Mataram menuju Gunung Sari, Lombok Barat sudah ada komunikasi dengan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Permasalahan dihadapi terkait pembebasan lahan.

Kota Mataram kebagian membebaskan lahan kurang dari dua kilometer. Sedang-

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.2234CU NOKA : MH1JM3119HK671435/ NOSIN : JM31E-1076274 AN.GUSTI AYU VERA SUBIANTARI DEWI,SH HLG D’SKTR CAKRANEGARA HLG STNK R2 SUZUKI EA 2702 SA NOKA : MH8BF13BLL4J799918, NOSIN : F125-1D-799945 AN.I GUSTI BAGUS NGURAH WISNU ARYA PUTRA HLG D’SKTR WILAYAH KOTA MATARAM

kan, Pemkab Lobar menanggung biaya pembebasan lahan mencapai delapan kilometer. Dalam konteks ini, Pemkab Lombok Barat kesulitan dari keuangan. Sehingga, diminta mengkomunikasikan bersama ke Pemprov NTB. “Saya sudah sampaikan ke Pak Wali untuk sama – sama komunikasi ke provinsi. Nanti kalau saya iyakan Kota Mataram lebih enak, cuma dapat jatah dua kilometer,” kata Bupati ditemui usai menghadiri pisah sambut Kajari Mataram di Pendopo Walikota, Senin (26/8) malam.

Sementara, kemampuan keuangan daerah tidak mampu untuk membiaya pembebasan lahan. Kompensasi pembiayaan pembebasan lahan diakui Faozan belum ada komunikasi ke arah itu. Pihaknya pernah kelimpungan pada pembiayaan pembangunan jalan by pass II. Kota Mataram hanya membebaskan lahan 1,7 kilometer dan Pemkab Lobar 8 kilometer.

Syukurnya kata Fauzan ada bantuan pembiayaan 50 persen dari Pemprov NTB.

Dalam kasus pembebasan lahan ini jika pembiayaan dilakukan secara mandiri, Pemkab Lobar akan angkat tangan. “Sekarang ini kami kesulitan fiskal,” ucapnya.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menambahkan, wacana pembangunan jalan terusan dari Jalan Bung Hatta – Gunung Sari telah dikomunikasikan dengan Bupati Lombok Barat. Tetapi ada program lain diprioritas sehingga belum kebijakannya tidak mengarah ke sana.

“Saya sudah sampaikan ke Pak Bupati. Beliau setuju. Tapi memang ada pro-

gram lain harus diprioritaskan,” ucapnya.

Pembangunan jalan tembusan ke Gunung Sari dinilai sangat penting untuk mengatasi kemacetan. Dampak pembebasan lahan tidak saja dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Mataram. Masyarakat di bagian Gunung Sari bagian Selatan akan merasakan dampaknya bilamana jalannya seperti Jalan Bung Hatta di Kelurahan Monjok.

Pertimbangan porsi anggaran pembebasan lahan lebih membebankan Pemkab Lobar karena lahan harus dibayar sekitar 8 kilometer ditegas-

kan Walikota, ini kepentingan dua daerah. “ Iya, mudah – mudahan provinsi membantu untuk pembebasan lahan seperti by pass II,” ucapnya.

Ahyar memastikan bahwa program ini tidak batal. Karena, ini belum perencanaan.

Pembangunan jalan terusan dinilai sangat mendesak melihat perkembangan di dua daerah semakin pesat setiap tahunnya. (cem)

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DIJUAL TANAH

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

q

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 28 Agustus 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Rabu, 28 Agustus 2019

Kaji Ulang Lawatan ke Cina PEMKOT Mataram perlu mengkaji ulang rencana lawatan para pejabat ke Cina. Pasalnya, belum lagi terlaksana, kunjungan itu sudah menuai banyak kritikan dari berbagai kalangan. Tidak hanya NGO dan Dewan, masyarakat juga mempertanyakan urgensi dari lawatan tersebut. Masyarakat menganggap, kalau memang Pemkot Mataram serius ingin menimba ilmu ke negeri Cina, tidak perlu dilakukan secara berjemaah. Cukup pimpinan OPD terkait atau Walikota yang berangkat tanpa menyertakan sejumlah pejabat lainnya yang sesungguhnya tidak ada hubungannya dengan topik yang akan dipelajari di Cina.

Ketidaksesuaian pejabat yang berangkat dengan topik yang akan dipelajari di Cina, mengesankan kunjungan itu tidak ubahnya pelesiran. Wajar kalau berbagai kalangan menyoroti rencana lawatan para pejabat Pemkot Mataram ini ke Cina. Karena mau tidak mau, anggaran daerah pasti digunakan. Hal inilah yang kemudian mengesankan kalau lawatan berjemaah para pejabat Pemkot Mataram ke Cina, menghambur-hamburkan anggaran.

Kunjungan, apalagi ke luar negeri harus diukur dengan kebutuhan daerah. Apakah kunjungan ramai-ramai itu memang sangat dibutuhkan oleh Kota Mataram atau sebaliknya. Karena, di tengah kondisi daerah yang menghadapi beberapa persoalan, kunjungan yang melibatkan anggaran daerah sudah pasti menjadi sorotan.

Anggota DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat menilai justru yang seharusnya menjadi perhatian Pemkot Mataram serapan anggaran. Karena seperti diketahui, Kota Mataram berada pada posisi serapan anggaran yang masih sangat rendah.

Kemudian kondisi akan ditinggalkan untuk sebuah kunjungan yang tidak terlalu penting, ini tentu sangat disayangkan.

Tetapi kondisi saat ini, serapan anggaran Kota Mataram rendah. Masih banyak pekerjaan di dalam daerah yang harus selesai. Baik serapan anggaran maupun pengisian jabatan.

Karena seperti diketahui, banyak jabatan di lingkup Pemkot Mataram yang kosong. Kekosongan jabatan ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Karena bagaimanapun akan berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Sehingga, kalaupun ada kunjungan, tidak pada waktu daerah sedang membutuhkan energi lebih banyak. Karena, serapan anggaran yang masih minim ini, sangat berdampak kepada masyarakat. Saat ini Pemkot Mataram seharusnya bergerak lebih cepat lagi. Selain menyerap anggaran 2019, juga menyusun anggaran 2020 yang sebenarnya sudah harus berjalan. Untuk itu, ada baiknya Pemkot Mataram mengkaji ulang rencana kunjungan ke Cina.

Banyak pihak yang mempertanyakan maksud lawatan para pejabat Pemkot Mataram ke Cina. Kalau dalam koridor pembelajaran dan urgensinya penting bagi pembangunan di Kota Mataram, maka hal itu tidak ada masalah. Agar tidak menjadi polemik berkepanjangan, harus ada komitmen dari Pemkot Mataram untuk menyampaikan hasil lawatan ke Cina nantinya secara transparan.

Masyarakat berhak tahu apa hasil kunjungan para pejabat ke Cina, karena ada anggaran daerah yang akan digunakan di dalamnya. Karena belajar dari pengalaman sebelumnya, ketika para pejabat Pemkot melakukan kunjungan negeri jiran Malaysia, juga tidak jelas apa hasilnya, karena tidak dipublikasikan secara terbuka. Apalagi berharap implementasi dari hasil kunjungan tersebut.

Jangan sampai, kunjungan para pejabat Pemkot Mataram ke Cina, akan bernasib sama seperti kunjungan ke Malaysia itu. (*)

OPINI

Halaman 14

Kita dan Kerja Internet Segala Hal UA puluh tahun lalu, di kampung saya, orang-orang berkerumun melihat seseorang menempelkan ponsel di telinganya.

Termasuk saya yang tak berani menyentuhnya. Kami biasa nonton televisi hitam putih di rumah pengusaha gabah. Di situ pula saya sering melihat benda bernama komputer.

Sekarang, saya nyaris tak bisa lepas dari gadget. Pun saya bekerja dengan komputer yang selalu terkoneksi dengan internet. Saya begitu akrab dengan benda yang membuat saya menganga 20 tahun silam.

Perubahan begitu cepat. Lalu apa yang terjadi dua puluh tahun ke depan?

Yuval Noah Harari menjawabnya dalam Homo Deus: masa depan umat manusia. Masa depan kita menurutnya adalah data dan sistem algoritma. Kalau benda teknologi berhasil memperluas fungsi fisik manusia, Internet Segala Hal mampu memindai kecerdasan dan kesadaran manusia.

Harari membayangkan sebuah kemungkinan yang kelak terjadi di mana organisme adalah algoritma dan kehidupan adalah pemproses data. Begitulah Harari melihat manusia masa depan yang ia sebut sebagai Homo Deus.

Homo-sentris bergeser menjadi data-sentris. Kesehatan dan kebahagiaan manusia tampak jauh kurang penting, katanya. Sebab manusia merekayasa Internet Segala Hal untuk menjadi bahagia, sehat dan berkuasa.

Kecerdasan buatan, teknologi nano, bioteknologi, printer 3D, komputasi kuantum, dan internet yang terhubung dengan segala hal adalah perangkat yang tak bisa lepas dari manusia. Bahkan kita akan menyatu dengannya.

Ketakutan dapat dihindari dan harapan bisa terpenuhi sebab segala emosi manusia diproses dalam big data. Algoritma menyajikannya dalam perangkat kita.

Semakin hari memang, data sudah menguasai kehidupan. Di gadget, laptop, data-data bertumpukan dan berlintasan. Setiap

Oleh: Mohamad Baihaqi Alkawy Kelompok Studi Sosial dan Kebudayaan (KlaSiKa) mata berkedip, data masuk begitu cepat. Data-data bekerja dalam sebuah sistem yang beberapa tahun lalu belum terbayangkan.

Internet adalah semacam ekosistem bagi Homo Deus dan ia dikendalikan serta dituntut beradaptasi dengan ekosistem tersebut. Dunia jadi rumah yang tak memiliki batas. Ruang dan waktu terkompresi menjadi ‘kekinian’.

Jika begitu, bisa dibayangkan, di kubur, akan kita temukan PIN yang menandai dan memindai jenazah.

PIN itu tampil ketika misalnya ingin menziarahi makam secara daring. Dari jarak jauh kita bisa melepas kangen kepada para arwah.

Berkat bantuan bioteknologi dan internet, apa yang kurang dari lemari es kita bisa langsung terkoneksi ke sebuah batang pohon mangga hingga kulkas terisi. Di titik ini, internet mampu mengubah konstelasi kehidupan secara gradual.

“Dataisme atau Homo Deus mengancam keberlangsungan Homo Sapiens, sebagaimana Homo Sapiens mengancam kehidupan semua binatang lain,” kata Harari.

Pikiran semacam itu tentu lahir dari kaum positivis yang melihat secara kalkulatif kecenderungan masa depan manusia yang dijejali data. Apa yang tersisa dari Sapiens jika data dan algoritma memegang otoritas di setiap lini kehidupan?

Akan ke mana arah hidup kita?

150 ribu tahun silam nenek moyang kita hidup di ujung Afrika dan meyeberang ke Arabia. 70 ribu tahun kemudian menyebar ke Erasia. Lantas akan ke mana Sapiens, bila Deus hendak menguasai bumi?

Dulu, Sapiens mampu menunjukkan keunggulannya lewat kemampuan membayangkan. Tapi ketika kemampuan itu nyaris paripurna, ia pun hendak mengubah dirinya. Kemampuan membayangkan berubah jadi ilmu pengetahuan yang berkembang dari penemuan ke penemuan.

Pengetahuan menggali subjek-

RADIO

tivitas lewat mekanisme perasaan, jiwa dan kesadaran. Ilmu fisika dan kimia di antaranya telah mengubah sejarah hidup kita.

Setelah Sapien berhasil berkembang dari evolusi bipedal, kognitif, pertanian, industri dan kini kita berhadapan dengan gelombang baru. Gelombang revolusi 4.0 mengubah cara kita memandang diri dalam digitalisasi dunia.

Teknologi sebagai semacam peniruan cara kerja organ manusia telah berhasil mereplika sistem kerja kognitif. Algoritma melakukan itu dalam sistem mesin pencari semacam Google dan Amazon.

Segala aktivitas direkam oleh mesin. Dalam kehidupan seharihari mesin itu bekerja. Apa yang dibutuhkan dan apa yang harus dihindari sudah diketahui.

Ke depan, pertanyaan pertama kepada teman yang ditemui akan berubah jadi: berapa digit Anda?

Kebahagiaan, harapan, kesehatan, dan kesadaran diproses. Internet mampu mengubah kesadaran dan menciptakan kebahagiaan, kesehatan, bahkan kekuasaan.

Internet of Think (IoT) menjadi semacam lompatan ke dimensi lain.

Tak lagi semata mengandalkan indra dan kemampuan kognitif dalam tubuh. Manusia menjadi homo yang disertai perangkat eksternal.

IoT mengganti daya kognitif purba manusia yang secara serempak menggeser keberadaan Sapiens.

Sebagaimana evolusi bipedal yang bagi Darwin muncul serempak dengan kemampuan kognitif. Dengan kata lain, kemampuan Sapiens berjalan dua kaki setahap dengan kemampuannya berpikir.

Menangapi Darwin, Engels mengasumsikan kemampuan manusia berbahasa, memahami simbol muncul setelah evolusi bipedal. Evolusi bipedal menjadi prakondisi utama sekaligus sebagai lompatan Sapiens menghadapi situasi ekologis.

Begtulah Sapiens mulai membedakan diri dari genusnya. Sebagaimana Sapiens akan membedakan dirinya dengan Homo Deus.

“Agenda besar umat manusia telah dimulai,” kata Harari. Kita tengah bersandar pada internet yang mempengaruhi saraf, kesehatan dan cara berpikir.

Revolusi informasi mulai bergerak dalam semua bidang; pasar, agama, pendidikan, dan hukum. Segalanya terintegrasi dalam perangkat yang selalu kita bawa kemana-mana.

Apa yang saya alami 20 tahun silam, hanya tinggal kenangan. Dan romantisme itu terus mengiang dalam memori. Anehnya, ingatan semacam itu juga sudah ditampilkan dalam akun media sosial saya.

Memorinya pun lebih besar dari otak saya. (*)

POJOK DBHCHT belum mampu sejahterakan petani tembakau Alokasi penyaluran dana mesti dievaluasi

*** Lawatan ke Cina penting demi kemajuan kota Jangan dijadikan alasan untuk pelesiran

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 28 Agustus 2019

Halaman 15

Pesan Permainan ”Rantok”

Simbol Kebersamaan Masyarakat Adat Sasak Pada pembukaan acara Pekan Pesona Gumi Selaparang (PPGS), Senin (26/8) sore lalu, ada satu permainan menarik yang disuguhkan Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten LombokTimur (Lotim). Disuguhkan permainan rantok. Sebuah permainan tradisional yang mulai langka dan jarang dimainkan masyarakat Suku Sasak.

KEPALA Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Lotim, Muhir kepada Suara NTB, Selasa (27/8) menerangkan, ada dua hal yang tersirat yang sengaja coba disampaikan dengan penampilan permainan rantok tersebut. Rantok merupakan teknologi tradisional yang dipergunakan sebagai alat tumbuk yang dipergunakan untuk memecahkan biji-bijian yang keras. Biasanya dilakukan dilakukan oleh beberapa orang.

Dispar mencoba menyuguhkan kembali dengan harapan bisa dilestarikan terus.

Teknologi tradisional ala Suku Sasak ini sudah tak banyak ditemukan. Generasi muda diharapkan bisa mengetahui keberadaannya. Terpenting bisa mengetahui pesan filosofinya.

Bersama-sama mengger-

akkan alat rantok merupakan pesan penuh makna yang perlu diimplementasikan terus oleh masyarakat Sasak. Bijibijian yang keras, seperti padi akan dengan mudah dipecahkan jika dilakukan bersama.

Beda dengan dilakukan sendiri. Pemecahan biji-bijian tersebut pasti akan susah dan butuh waktu lama.

Maknanya, sambung Muhir, pekerjaan seberat apapun akan dapat diselesaikan kalau dilakukan bersama-sama.

Tertanam pesan kegotong-royongan yang sudah melekat di tengah masyarakat.

Seperti halnya dalam pembangunan pariwisata Lotim, ujarnya, butuh kebersamaan seperti dalam permainan rantok. Pariwisata butuh kerjasama banyak pihak. “Tak mungkin pariwisata sendirian menyelesaikan persoalan yang melekat pada sektor pariwisata,” kata Muhir.

Selain itu, ujarnya, Dispar ingin menyampaikan pesan kepada semua pihak agar dapat mengarahkan programnya pada destinasi wisata. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan pembangunan infrastrukturnya, yakni membangun jalanjalan menuju objek wisata.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) menyediakan infrastruktur pendukung

Polda NTB Sita Solar untuk Tambang Ilegal Dari Hal. 1 Solar rencananya akan dibawa ke lokasi tambang emas ilegal di Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa. Selain menahan truk dan barang bukti solar, polisi juga mengamankan cukong inisial MG. “Cukongnya inisial MG. Solar ini untuk operasional tambang. Selanjutnya oleh Tim Opsnal truk beserta sopir dan kondektur dibawa ke Polda NTB untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” kata Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Purnama, SIK, Selasa (27/8).

Selain MG, pelaku yang diamankan inisial SMP asal Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Sumbawa dan ST asal Desa Lenangguar Kabupaten Sumbawa.

“Barang bukti yang disita satu unit kendaraan jenis truk warna kuning DR 8876 SZ. Solar bersubsidi sejumlah 21 drum atau sekira 4200 liter. STNK truk milik MG dan nota pembelian,” sebut Kabid Humas.

Sementara Pasal yang

dipersangkakan kepada para pelaku, Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Bunyinya, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 60 miliar.

Terkait BBM untuk bahan operasional tambang ilegal itu, memang menjadi konsen Polda NTB melalui Satgas Peti. “Dalam mencegah Peti yang masih ada di Pulau Sumbawa dan Lombok, kami akan terus memutus suplai bahan-bahan untuk operasional Peti tersebut,” tambah Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie.

Selain BBM, akan dipantau peredaran bahan berbahaya lainnya untuk pemurian emas di tambang ilegal, seperti Merkuri dan Sianida. (ars)

Jadi Temuan BPKP Dari Hal. 1 “Dari awal pendataan, BPKP menjumpai data data anomali.

Tapi saat itu kan masih fokus bagaimana agar cepat terbangun, jadi terlewatkan untuk ditindaklanjuti (data anomali).

Makanya kita ingatkan terus,” kata Kepala BPKP NTB, Dr. Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo menjawab Suara NTB, Selasa (27/8).

Temuan awal itu seperti data yang dobel, tidak sesuai Nomor Induk KTP. Kesalahan sasaran dalam bentuk lain, seperti penerima yang seharusnya untuk rumah rusak ringan, tapi anggaran justru untuk rusak berat. Termasuk temuan masyarakat yang tidak berhak sebagai penerima bantuan.

“Ini kita dorong terus. Sebab ini kan uang negara, jangan sampai salah sasaran. Orang yang tidak berhak, malah mendapat. Orang yang seharusnya dapat, malah tidak dapat, jangan sampai seperti itu. Uang yang sudah digelontorkan di NTB lebih dari lima triliun,” sorotnya.

Agus berharap kepada pemerintah kota dan kabupaten terdampak yang berperan mengendalikan validasi data ini harus dijaga akuntabilitasnya. Dipertanggungjawabkan validaitasnya, sehingga tidak ada lagi temuan yang dobel dan tidak tepat sasaran.

Tapi setidaknya ia mendapat kabar baik, salah satu daerah yang sudah tuntas melakukan validasi adalah Kabupaten Lombok Timur.

Daerah lain yang sudah tuntas diketahui Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Masih ada daerah lain yang belum menuntaskan data, diharapkan bisa berpacu dengan waktu agar kesalahan anggaran itu tidak terulang.

Bukan hanya soal akuntabilitas penggunaan uang negara, tapi menurut Agus, lebih dari itu validasi akan berdampak pada bantuan susulan.

Data anomali yang diperbaiki, akan menentukan turunnya bantuan berikutnya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Atau, lanjutnya, dengan data anomali yang divalidasi itu, akan muncul anggaran selisih dan

dapat digunakan langsung untuk korban yang belum mendapat bantuan.

“Tapi ini harus di-celarkan dulu. Jangan jangan dengan dana yang tidak tepat sasaran itu jika ditarik, bisa tercukupi. Artinya harus akuntabel,” jelasnya.

“Memang benar, bahwa itu dari sisi prosesnya, SK sudah keluar, data data sudah bisa disalurkan. Kalau tidak, dana itu tidak bisa disalurkan karena prasyarat prasayarat (belum terpenuhi), namanya uang negara,” sambungnya.

Dia mengingatkan lagi, agar perbaikan administrasi diperketat, jangan ada celah fraud atau oknum bermain dengan dana gempa. itu kemudian jadi alasan pihaknya terus melakukan pendampingan. Terlebih, pada saatnya nanti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit. “Kita ingatkan terus, jangan sampai terjadi fraud. BPKP sendiri kalau misalnya kepatuhannya tidak sesuai SOP, kita berikan teguran,” pungkasnya.

Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik S.Sos.,MH juga sebelumnya terus mengingatkan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) di tingkat kabupaten dan kota soal validasi agar tidak lagi muncul data anomali.

“Pemerintah pusat sudah wanti wanti. Jika tidak sampai selesai 2019 ini, banyak yang jadi persoalan. Karena memang banyak yang belum dapat bantuan. Ini masalah paling krusial,” ujarnya.

Ia mengingatkan kembali kepada masing masing daerah agar memperhatikan data korban agar tidak luput. Seperti warga yang belum dapat bantuan seharusnya segera dilakukan input. Dengan begitu, anggaran yang sempat jadi temuan akibat data anomali tersebut, segera bisa terpakai. Dana di rekening masyarakat yang belum terpakai, juga dapat segera direalisasikan. (ars)

agar kebersihan tetap terjaga di destinasi-destinasi wisata.

Termasuk masalah Penerangan Jalan Umum (PJU).

Dinas Kelautan dan Perikanan bisa juga mengambil peranan dengan mendukung destinasi pantai. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dengan memberdayakan masyarakat desa di desa-desa wisata. Begitupun dinas dan instansi lainnya disesuaikan dengan bidang garapan masing masing.

Muhir mengutip, pesan leluhur bangsa Sasak, Besopoq manca, bekelin bareng. Besopok manca maknanya, meskipun bersatu dalam satu kesatuan di lingkup pemerintah daerah

Kabupaten Lotim, namun semua Organisasi Perangkat Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sedangkan bekelin bareng mengandung makna setiap OPD memilki garis dan aturan yang berbeda, tetap dalam koridor untuk kemaslahatan masyarakat Gumi Selaparang. (rus)

RANTOK - Sejumlah warga memainkan rantok dalam Pekan Pesona Gumi Selaparang (PPGS), Senin (26/ 8) sore. Permainan ini mengisyaratkan sebagai sebuah simbol kebersamaan di dalam masyarakat, khususnya masyarakat Sasak.

DBHCHT Belum Mampu Sejahterakan Petani Tembakau Dari Hal. 1 sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Selain itu, 50 persen dari alokasi DBHCHT yang diterima setiap daerah diprioritaskan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional.

Menurut Sahabudin, 50 persen sisanya, DBHCHT harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk petani tembakau. “Dalam artian untuk pupuk, supaya tanaman tembakau bagus. Untuk bahan bakar supaya pengomprongan lancar,” katanya.

Ia mengatakan seringkali petani tembakau dihadapkan kekurangan pupuk setiap musim tanam. Untuk itu, Pemda perlu menjamin ketersediaan pupuk agar produksi tembakau meningkat.

Dikatakan, selama ini Pemda tidak melibatkan petani dalam penyusunan program/ kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas bahan baku. Seharusnya, dengan anggaran DBHCHT yang begitu besar, Pemda mengerti kebutuhan para petani tembakau.

“Sebelum diputuskan uang itu untuk apa oleh Pemda.

Kita dipanggil duduk bersama untuk merumuskan program kegiatan untuk petani tembakau. Sehingga DBHCHT betul-betul bermanfaat, tidak ditentukan sepihak,” katanya.

Menurutnya, petani tembakau baru mendapatkan secuil dari DBHCHT yang digelontorkan pemerintah. Jika dihitung, kata Sahabudin, petani baru mendapatkan kemanfaatan seperempatnya dari DBHCHT yang digelontorkan pemerintah tersebut.

Sebagai perwakilan dari petani tembakau, APTI mendesak Pemda melakukan revisi Perda tentang tata niaga tembakau. Pihaknya mendesak agar semua petani menjadi mitra perusahaan tembakau.

Pasalnya, selama ini petani swadaya sering menjadi pera-

han para saudagar yang menjadi membeli tembakau. Dimana mereka membeli tembakau petani swadaya dengan harga yang rendah. Jika semua petani tembakau virginia menjadi mitra perusahaan, Sahabudin yakin taraf hidup petani tembakau akan meningkat dan tidak miskin lagi.

“Saya pikir taraf hidup petani tembakau akan bagus, akan bisa sejahtera. Dengan catatan semua petani tembakau masuk binaan perusahaan. Karena petani yang tidak bermitra ini harga tembakaunya dibeli murah. Mayoritas itu dibeli murah,” tuturnya.

Selain itu, ia juga meminta Pemda memperbanyak pelatihan-pelatihan kepada petani tembakau. Sehingga mereka mengerti budidaya tembakau yang baik. Selama ini, ia melihat pelatihan-pelatihan kepada petani masih sangat minim.

Menanggapi hal ini, Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP., yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (27/8) mengaku masih mengecek program-program prioritas yang anggarannya bersumber dari DBHCHT. Namun, ia mengatakan anggaran DBHCHT yang menjadi bagian provinsi maupun kabupaten/kota peruntukannya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Terpisah, Kepala Bidang Pembangunan Sosial dan Budaya Bappeda NTB, Lalu Hasbul Wadi mengatakan masyarakat berharap penggelontoran DBHCHT punya dampak yang signifikan terhadap petani tembakau. Ia menjelaskan penggunaan DBHCHT sudah ada pedomannya di dalam PMK yang diterbitkan Menteri Keuangan setiap tahun.

“Artinya, dengan anggaran yang tersedia harapannya kinerja petani tembakau kita semakin bagus di masa datang.

Tentunya dana DBHCHT mengarah kepada petani sesuai dengan pedoman,” katanya.

Disinggung mengenai masih

banyaknya petani yang miskin dan merasa belum merasakan dampak adanya DBHCHT. Hasbul Wadi kembali mengatakan penggunaan DBHCHT mengikuti pedoman yang ada di dalam PMK. “Kami pikir sebenarnya sudah proporsional terkait dengan anggaran yang diberikan ke petani. Kita akan terus berikhtiar dan berupaya. Supaya keluhan masyarakat bisa tertangani dengan bijak dan proporsional,” katanya.

Untuk diketahui, DBHCHT yang diperoleh NTB terus mengalami peningkatan. Pada 2018, DBHCHT yang diperoleh NTB dari pemerintah pusat sebesar Rp248,8 miliar lebih, meningkat menjadi Rp295,6 miliar lebih di tahun 2019 ini.

Petani berharap dana ratusan miliar yang digelontorkan pemerintah pusat tersebut diperbanyak untuk menyentuh petani tembakau yang ada di NTB. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.12/PMK.07/2019, DBHCHT untuk NTB pada 2019 sebesar Rp295,6 miliar lebih.

Dengan rincian, untuk Pemprov NTB Rp88,6 miliar lebih, Bima Rp9,7 miliar, Dompu Rp5,2 miliar, Lombok Barat Rp15,5 miliar, Lombok Tengah Rp48,3 miliar, Lombok Timur Rp54,3 miliar, Sumbawa Rp9,3 miliar, Kota Mataram Rp49,8 miliar, Kota Bima Rp2,06 miliar, Sumbawa Barat Rp3,01 miliar dan Lombok Utara Rp9,4 miliar.

Sedangkan 2018 lalu, sesuai PMK No.30/PMK.07/ 2018, DBHCHT untuk NTB sebesar Rp248,8 miliar lebih.

Dengan rincian untuk Pemprov NTB Rp74,6 miliar, Bima Rp8,3 miliar, Dompu Rp5,3 miliar, Lombok Barat Rp13,3 miliar, Lombok Tengah Rp41,6 miliar, Lombok Timur Rp53,3 miliar, Sumbawa Rp8,2 miliar, Kota Mataram Rp31,2 miliar, Kota Bima Rp1,7 miliar, Sumbawa Barat Rp2,5 miliar dan Lombok Utara Rp8,4 miliar. (nas)

Korban Gempa Jatuh Miskin Harus Dibantu Bersama Dari Hal. 1 khusus untuk penanggulangan kemiskinan lewat 13 program prioritas.

“Ini perlu dioptimalkan tim koordinasinya di kabupaten/ kota dengan melakukan sinergitas antara provinsi dan kabupaten/kota,” kata Hasbul Wadi dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (27/8) siang.

Ia menyebutkan beberapa program prioritas penanggulangan kemiskinan seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kawasan Pangan Rumah Lestari (KRPL), Kelompok Usaha Bersama (KUBe) akan dapat mendongkrak peningkatan pendapatan masyarakat.

13 program prioritas penanggulangan kemiskinan ini, kata Hasbul Wadi merupakan program yang tertuang di dalam RPJMD NTB 2019-2023. Program-program prioritas untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan tersebut harus sinergi dengan kabupaten/kota.

“Ada porsi provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangan.

Ada juga program provinsi, misalnya penanganan 100 desa miskin. Itu ditangani provinsi. Tapi kabupaten/kota juga punya desa miskin yang dibiayai APBD kabupaten/kota,” terangnya.

Untuk memastikan sinergi antara provinsi dan kabupaten/ kota berjalan dalam penanggulangan kemiskinan. Hasbul Wadi mengatakan Pemprov akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian RPJMD dan APBD kabupaten/kota.

Dari evaluasi RPJMD dan APBD kabupaten/kota, maka akan terlihat progres capaian dan alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan. Ia berharap ada sinergitas program antara provinsi dan kabupaten/kota sesuai dokumen perencanaan yang ada.

“Dari 13 program prioritas penanggulangan kemiskinan yang ada di RPJMD provini ini harus sinergi, selaras dengan dokumen perencanaan kabupaten/kota,” imbuhnya.

Ditanya efektivitas 13 program penanggulangan kemiskinan yang sudah dijalankan beberapa tahun ini. Hasbul Wadi mengatakan 13 program prioritas penanggulangan kemiskinan tersebut merupakan hasil metaanalisis.

Diketahui, tujuh kabupaten/ kota terdampak bencana gempa bumi beruntun yang meluluhlantakkan NTB 2018 lalu.

Yakni, Lombok Utara, Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat dan Sumbawa.

Kurang Direspons Kabupaten Terkait pernyataan Dinas Sosial (Disos) Provinsi NTB yang menyebut 21 ribu warga korban gempa jatuh miskin, kurang antusias direspons oleh kabupaten, khususnya Kabupaten Lombok Utara (KLU). Sebaliknya, Disos KLU justru mengklaim tak pernah memberikan data acuan sebagai update data ke provinsi.

Kepala Disos PPPA KLU, H. Faisol, melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Saprudin, Selasa (27/8) mengungkapkan, klaim warga korban gempa yang jatuh miskin ada kemungkinan benar. Namun pihaknya di kabupaten belum pernah melakukan pendataan.

“Data yang dikeluarkan oleh provinsi, saya tidak tahu. Kita juga tidak pernah berikan data,” kata Saprudin di ruang kerjanya.

Ia menjelaskan, angka kemiskinan penduduk yang dikeluarkan atau dipegang oleh Disos mengacu pada data BDT (basis data terpadu) yang dikeluarkan oleh pusat. Terakhir kali, data BDT adalah data tahun 2015 berdasarkan PPLS tahun 2011.

Sebagaimana data BDT, sebut Saprudin, jumlah rumahnya mencapai 40.381 jiwa. Sedangkan kemiskinan berdasarkan penerima rastra sejumlah 33.752 rumah tangga. Setelah perluasan rastra menjadi BPNT, jumlah kemiskinan berubah menjadi 33.625 rumah tangga.

“Mengapa jumlahnya tidak sama, karena BPNT murni elektronikal. Misalnya satu nomor di NIK saja salah, data tidak bisa masuk, kesalahan nama maka gagal membuka rekening kolektif,” jelasnya.

Untuk menselaraskan data kemiskinan BDT berdasarkan penerima rastra dan BPNT, maka pihaknya akan melakukan verifikasi ulang. Verifikasi ini melibatkan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di masing-masing desa, serta TKSK di tiap kecamatan. Verifikasi ini akan memfokuskan pada data valid sesuai fakta lapangan sehingga penerima benar-benar tepat sasaran.

“Secara kedinasan, indikator miskin mengacu kepada hasil yang dirilis oleh BPS,” tutupnya sembari menegaskan belum ada perubahan data kemiskinan pascagempa.

Terpisah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Utara, H. L. Muhadi, mengaku data yang dikeluarkan oleh Dinsos NTB adalah data Mikro. BPS sendiri, tidak pernah mengeluarkan data mikro (by name by addres).

“BPS mengeluarkan data makro. Data terakhir tahun 2018 KLU, persentase penduduk miskin turun dari 32,06 persen tahun 2017 menjadi 28,83 persen tahun 2018 atau turun 3,23 persen,” ujarnya.

Sementara mengacu pada penurunan populasi penduduk miskin KLU, Muhadi menyebut angkanya sejumlah 69.240 jiwa tahun 2017 menjadi 62.860 jiwa tahun 2018. Untuk data tahun 2019 sendiri, BPS KLU baru akan mengeluarkan rilis pada Oktober 2019 atas hasil survei 2018 atau pascagempa.

“Data tersebut (2018) hasil survei sebelum gempa. Apakah ada dampak gempa terhadap kemiskinan, tentu ada, namun seberapa besar dampaknya tentu kita mengacu pada data.

Data kemiskinan level kabupaten untuk tahun 2019 belum tersedia di BPS kab/kota,” sebutnya lagi. (nas/ari)

(Suara NTB/rus)

Stunting di Lotim dan KLU Jadi Atensi Lembaga Internasional Dari Hal. 1 Mereka kerjasama dengan Transform untuk di Lombok Utara. Sedangkan di Lombok Timur dengan Konsepsi,” kata Hartina.

Menurut Hartina, SNV Netherland Development berharap ada kerja sama dengan Pemprov NTB dalam upaya penurunan stunting di dua daerah tersbut. Apalagi, saat ini Pemprov memiliki program revitalisasi Posyandu.

Salah satu tujuannya juga mendeteksi kasus stunting dari hulu atau dusun dan desa.

Hartina mengatakan perlunya kerjasama tentang pola pendataan. Pemprov NTB lewat program revitalisasi Posyandu mempunyai sistem informasi Posyandu. Wagub, kata Hartina menekankan pentingnya validasi data.

“Karena ini yang paling susah. Banyak data, tapi validasi hanya 10 persen, 50 persen. Kalau kita mau kolaborasi, bagaimana jalan bersama,” ujarnya menuturkan.

Proyek percontohan penurunan stunting di Lotim dan KLU ini diharapkan dapat ditularkan ke kabupaten/kota lainnya di NTB. Bahkan, lembaga internasional tersebut diharapkan mampu menyebarkan virus kebaikan kepada semua desa yang ada.

Seperti di KLU, ada satu desa yang menjadi lokasi percontohan yakni Desa Sigar Penjalin. Dengan pendampingan yang dilakukan, desa ini mengalokasikan 30 persen dana desa untuk sektor kesehatan. Diharapkan, lembaga tersebut mampu mendorong desa untuk menggali permasalahannya untuk menja-

di program utama di APBDes. Hartina tak memungkiri dipilihnya Lotim dan KLU sebagai lokasi percontohan karena angka stunting masih cukup tinggi.

Namun demikian, dua daerah tersebut masuk kabupaten terbaik dalam penanganan stunting. Ia mencontohkan seperti KLU, mampu menurunkan angka stunting sebesar 2 persen.

Diketahui, persentase kasus stunting di NTB turun dari 37,2 persen pada 2017 menjadi 33 persen pada 2018. Namun masih ada tujuh kabupaten/kota yang masuk zona merah di NTB. Yakni, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima. Dari tujuh kabupaten/kota yang masih masuk zona merah ini, angka stunting paling tinggi di Lombok Timur mencapai 43,52 persen.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr.

Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH menjelaskan baru satu kabupaten di NTB yang masuk zona hijau atau kasus stuntingnya rendah, yaitu Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yakni sekitar 18 persen. Sedangkan dua kabupaten/kota masuk zona kuning atau kasus stunting sekitar 20 persen. Yaitu, Kota Mataram dan Lombok Utara. Sementara tujuh kabupaten/kota masuk zona merah karena kasus stunting masih di atas 30 persen.

Di NTB, baru KSB yang mampu menekan kasus stunting menjadi 18 persen. Eka mengatakan keberhasilan KSB ini lantaran pembangunan yang dilakukan berjenjang termasuk pembangunan di bidang kesehatan. (nas)

177.589 Peserta BPJS Dinonaktifkan Dari Hal. 1 Disos akan melakukan verifikasi dan validasi ke lapangan terhadap 177.589 peserta BPJS penerima bantuan iuran yang telah dinonaktifkan.

“Kita sedang melakukan verivali (verifikasi dan validasi). Datanya sudah ada by name by addres. Tapi kita akan lihat lagi ke lapangan,” kata Wismaningsih.

Dirincikan, 177.589 peserta BPJS di NTB yang dinonaktifkan dan BDT pengganti. Untuk Lombok Barat sebanyak 14.087 jiwa, dengan BDT pengganti 39.668 jiwa. Lombok Tengah sebanyak 64.231 jiwa dengan BDT pengganti 83.284 jiwa.

Lombok Timur sebanyak 77.295 jiwa, dengan BDT pengganti 115.744 jiwa. Sumbawa sebanyak 973 jiwa, dengan BDT pengganti 21.121 jiwa. Dompu sebanyak 491 jiwa, dengan BDT pengganti 491 jiwa, dengan BDT pengganti 6.118 jiwa.

Selanjutnya, Bima sebanyak 1.847 jiwa, dengan BDT pengganti 32.786 jiwa. Sumbawa Barat sebanyak 177 jiwa, dengan BDT pengganti 2.009 jiwa, Lombok Utara sebanyak 12.112 jiwa, dengan BDT pengganti sebanyak 12.682 jiwa.

Kemudian Kota Mataram sebanyak 6.057 jiwa, dengan BDT pengganti 12.032 jiwa. Dan Kota Bima sebanyak 319 jiwa, dengan BDT pengganti sebanyak 2.033 jiwa. Wismaningsih menjelaskan verivali yang dilakukan untuk mengetahui siapa di antara peserta BPJS penerima bantuan iuran yang masih berhak dan tidak berhak lagi.

Masyarakat yang dinonak-

tifkan sebagai peserta BPJS ini, terang Wismaningsih akibat beberapa permasalahan.

Antara lain, tidak ada Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Tetapi dari verifikasi lapangan ada masyarakat yang sudah punya E-KTP, tetapi belum tercatat. “Kita menggunakan pendamping desa, PKH melakukan validasi dan verifikasi,” jelasnya.

Meskipun masyarakat sudah dikeluarkan dari peserta BPJS, kata mantan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan ini. Tetapi akan tetap dilayani pengobatannya jika benar-benar tidak mampu.

Masyarakat tinggal melapor ke Dinas Sosial untuk mendapatkan rekomendasi. “Sambil kita melakukan verivali,” jelasnya.

Selain ada tambahan dari pusat sebagai pengganti peserta yang dinonaktifkan. Pemprov juga menambah kuota masyarakat miskin penerima bantuan iuran BPJS yang dananya bersumber dari APBD. Pemprov menyiapkan 71.739 jiwa kuota tambahan masyarakat miskin penerima bantuan iuran.

Kuota tambahan ini dihitung berdasarkan jumlah penduduk miskin di kabupaten/ kota. Namun kuota tambahan ini hanya untuk enam kabupaten/kota. Antara lain, Kota Mataram 4.884 jiwa, Lombok Barat 12.142 jiwa, Lombok Tengah 15.592 jiwa. Kemudian Lombok Timur 23.673 jiwa, Sumbawa 7.535 jiwa dan Bima 7.913 jiwa.

“Kalau ini dari APBD. Kuotanya sudah ada. Orangnya belum ada. Makanya kita verivali,” tandas Wismaningsih. (nas)

Baznas Award 2019, NTB Raih Tiga Penghargaan Dari Hal. 1 “Zakat ini bukan hanya untuk diri pribadi saja, namun maali anijtimaa’i,” jelasnya.

Sementara Ketua Baznas Pusat Prof. Bambang Sudibyo menyebut, penentuan peraih award dinilai oleh dewan juri berdasarkan standar indeks zakat nasional dan sejumlah penilaian lainnya.

“Para dewan juri telah menggunakan sejumlah penilaian terhadap seluruh Baznas di Indonesia hingga kelu-

ar sejumlah baznas yang dinilai berhak mendapatkan award,” sebutnya.

Lebih lanjut, Prof. Bambang menyampaikan, pemberian award ini juga sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat kemerdekaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada bangsa dan negara Indonesia. “Keberadaan Baznas cukup berperan dalam membantu pemerintah mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya. (r)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 28 Agustus 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Jaga Keamanan Pangan Kantin Sekolah

BBPOM Mataram Gelar Pelatihan PBKPKS ” ”

Mataram (Suara NTB) Dalamupayamenjagakeamanan pangan di lingkungan sekolah, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram menggelar acara Pelatihan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKPKS). Kegiatan berlangsung di Hotel Lombok Astoria Mataram, Selasa (27/8).

Hadir dalam kesempatan itu Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi BBPOM di Mataram, I Nyoman Sumasada serta Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda NTB Ir. Hj Hartina, MM. Adapun peserta pelatihan ini sebanyak 100 orang dari kalangan guru pembina UKS dan pengelola kantin. Mereka berasal dari 50 sekolah di lima kabupaten/kota di Lombok.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi BBPOM di Mataram, I Nyoman Sumasa-

da dalam sambutannya mengatakan, kegiatan pelatihan ini merupakan tindaklanjut dari bimtek kepada komunitas sekolah yang sebelumnya dihadiri oleh kepala sekolah, guru dan pengelola kantin.

“Ini merupakan tindak lanjut untuk memberikan pembekalan lebih teknis agar penanggung jawab kantin sekolah mampu menerapkan praktikpraktik keamanan pangan. Selain itu bisa mempraktikkan budaya keamanan pangan di sekolah dalam rangka menyediakan pangan yang aman, bermutu dan bergizi di sekolah secara berkelanjutan,” katanya.

Nantinya BBPOM di Mataram akan melakukan audit kantin sekolah untuk diberikan penghargaan berupa bintang keamanan pangan kantin sekolah yang bekerjasama de-

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut untuk memberikan pembekalan lebih teknis agar penanggung jawab kantin sekolah mampu menerapkan praktik-praktik keamanan pangan

ngan Dinas Kesehatan dalam hal pemberian sertifikat laik sehat.

Menurutnya, isu keamanan pangan menjadi isu yang sangat penting, terutama sejak dipublikasikannya sejumlah jurnal tentang pangan oleh para ahli keamanan pangan di tahun 2006.

“Di mana berdasarkan hasil penelitian, hampir 200 jenis penyakit bersumber dari makanan yang tidak sehat, dan ini mempengaruhi SDM,” katanya.

Karena itulah pemerintah sudah menetapkan pengawasan keamanan pangan menjadi prioritas nasional, sekaligus mendukung program kesehatan, pengentasan kemiskinan dan gizi

buruk.Wujud dari program tersebut, salah satunya adalah pengawasan jajanan anak sekolah.

Program lainnya adalah pengawasan pasar bebas dari bahan berbahaya dan pembentukan desa pangan aman.

“Kegiatan yang kita lakukan hari ini merupakan kegiatan pertama. Kita melibatkan sekolah di Pulau Lombok, nantinya akan dilakukan pelatihan serupa di wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat serta wilayah Bima, Kota Bima dan Dompu,” katanya.

Menurut Nyoman, tujuan dari pelatihan ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman bagi komunitas sekolah termasuk

pengelola kantin. Selanjutnya, memberi pengetahuan parameter penilaian untuk mendapatkan piagam bintang keamanan pangan kantin sekolah. “Pelatihan ini juga bertujuan untuk menyiapkan kantin sekolah untuk mendapatkan piagam bintang keamanan pangan kantin sekolah. Namun harus didahului dengan mendapatkan sertifikat laik sehat dari Dinas Kesehatan, biar sinkron,” ujarnya.

Sebelum pelatihan ini digelar, telah dilakukan pertemuan lintas sektor dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama di 10 kabupaten/kota se NTB. BBPOM di Mataram

melakukan roadshow guna melakukan intervensi berupa bimtek keamanan pangan di lingkungan sekolah. Pihak yang dilibatkan adalah kepala sekolah, pengelola kantin dan guru di 839 sekolah se NTB baik dari tingkat SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/Madrasah Aliah.

Sementara itu Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda NTB Ir. Hj Hartina,MM mengatakan, keamanan pagan ini sangatlah penting untuk selalu dipraktikkan, namun sering diabaikan.

Pangan sehat selain harus menjadi perhatian penting pengelola kantin, juga harus menjadi bagian dari edukasi anak didik sekolah agar mampu memilih makanan yang sehat untuk dikonsumi.

“Saya memberi apresiasi kepada BBPOM yang telah menginisiasi dan mengadakan acara ini.

Dulu saya penah menjadi Kepala

Badan Ketahanan Pangan, mimpi saya itu bagaimana kita hadir di sekolah-sekolah, bagaimana agar anak sekolah membuka kantin, sehingga anak-anak kita tidak ada lagi yang berbelanja di luar pagar kantin. Kita akan awasi kantin sekolah ini,” katannya.

Hartina berharap agar seluruh peserta yang hadir dalam acara pelatihan ini bisa menyebarluaskan kepada orang lain agar konsep pangan yang sehat benarbenar diterapkan dengan baik.

Kegiatan Pelatihan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah ini sejalan dengan salah satu misi Gubernur NTB yaitu Sehat dan Cerdas. Saat pangan di sekolah sudah disiapkan sesuai dengan ketentuan BBPOM, maka pihak sekolah dan pengelola kantin sudah memberikan kontribusi bagi anak-anak yang sehat dan cerdas. (ris/*)

Kabid Informasi dan Komunikasi BBPOM di Mataram I Nyoman Sumasada saat memberikan sambutan

Asisten III Setda NTB Ir. Hj. Hartina, MM saat membuka kegiatan Pelatihan PBKPKS

Peserta Pelatihan PBKPKS saat menyanyikan lagu Indonesia Raya

I Nyoman Sumasada dan Hj. Hartina khidmat menyanyikan lagu Indonesia Raya

Para peserta Pelatihan PBKPKS terlihat antusias saat mendengar pemaparan dari narasumber

Foto bersama usai pembukaan acara Pelatihan PBKPKS

Lawatan ke Cina Penting Demi Kemajuan Kota Mataram (Suara NTB) Meskipun mendapatkan kritikan dari berbagai pihak, sejumlah pejabat di lingkup Pemkot Mataram tetap akan berangkat ke Cina. Pembiayaan akan membebani kas daerah.

Lawatan ini seperti disebutkan oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh usai pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Senin (26/8) malam, dalam rangka saling menjajaki satu sama

lain untuk membangun kerjasama di bidang peningkatan sumberdaya manusia, pariwisata serta penataan kota. Pemerintah Kota Hangzhou, Cina memfasilitasi atau menanggung biaya akomoda-

si dan transport empat orang termasuk visa.

Sementara, pada lawatan nantinya, ada beberapa pejabat yang turut serta mendampingi. Pembiayaan perjalanannya akan dilihat apa-

kah tersedia atau tidak. “Itu (lawatan, red) penting karena Mataram terbuka untuk membangun jaringan kemajuan sebuah kota,” katanya.

Mataram sebagai kota yang mengandalkan jasa dan perdagangan membutuhkan jaringan lintas negara. Dia melihat perjalanan ke Cina untuk membangun suatu hubungan kerjasama yang secara kebetulan daerah

(Suara NTB/cem)

H. Ahyar Abduh yang akan dikunjungi memiliki potensi sama dengan Kota Mataram.

Sama halnya dengan lawatan ke tiga negeri di Malaysia.

Pemkot Mataram ingin mengembangkan sister city.

Nantinya berdampak luas bagi masyarakat baik dari sisi pengembangan sumberdaya manusia dan lainnya. “Kota lain saya kira melakukan itu dan mendapatkan kunjungan yang bagus,” tandasnya.

Diakui Walikota, permintaan kunjungan ke luar negeri tidak kali ini saja. Pemerintah Jepang, Perancis dan lainya memintanya datang berkunjung untuk menjalin kerjasama. Akan tetapi, peluang ditanggap hanya Malaysia dan Cina.

Lawatan di Cina ini sama dengan Malaysia menjajaki kerjasama di bidang penataan kota, peningkatan kualitas SDM dan pariwisata.

Pun, memboyong sejumlah pejabat untuk mendampingi nantinya dinilai tidak terlalu membebankan anggaran daerah. “Tiketnya tidak terlalu mahal,” jawabnya enteng.

Menyoal kunjungan ke Malaysia hingga kini belum berdampak. Ditegaskan, antara Pemkot Mataram dengan Malaysia masih saling menjajaki potensi yang dapat digarap bersama – sama. Komunikasi tetap dilakukan melihat peluang dapat dipromosikan. Harapannya, penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Cina juga segera terwujud. (cem)