Edisi Selasa 28 Agustus 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 28 AGUSTUS 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 141 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bupati/Walikota Belum Tetapkan Korban Gempa Penerima Jadup

CERIA - Belasan anak - anak pengungsi korban gempa Lombok Utara diarahkan untuk melupakan trauma dengan bermain tarik tambang di pengungsian Lapangan Tanjung. Pemerintah dan sejumlah lembaga relawan terus mendorong upaya menstabilkan psikologi korban gempa, khususnya anak anak dengan berbagai metoda trauma healing.

(Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) Hingga saat ini, belum ada bupati/walikota yang menjadi daerah terdampak gempa bumi menetapkan masyarakat penerima jaminan hidup (Jadup). Untuk mendapatkan Jadup, bupati/walikota harus menetapkan masyarakat penerima yang rumahnya rusak akibat gempa melalui Surat Keputusan (SK) kepala daerah. ‘’(Pemberian jadup) belum. SK bupati/walikota saja belum ada. Kalau SK bupati sudah ada, kita ajukan ke Kementerian Sosial,’’ Bersambung ke hal 15

Deklarasi Lombok Bangun Kembali

Gempa Bumi Kuatkan Ketahanan Masyarakat NTB terhadap Bencana Mataram (Suara NTB) Pascabencana gempa bumi di Lombok, semangat NTB bangun kembali terus digaungkan. Hal ini diungkapkan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi saat memimpin apel bersama di Lapangan Pemenang Lombok Utara, Senin (27/8).

Pada kesempatan tersebut, gubernur mengatakan bahwa gempa bumi yang terjadi di daerah ini tidak melemahkan masyarakat NTB dalam menghadapi bencana. ‘’Tetapi menguatkan ketahanan terhadap bencana. Pemerintah (Pusat) dan Pemerintah Daerah akan segera membangun kembali masyarakat NTB yang lebih baik,’’ kata gubernur.

Ia mengatakan, NTB memang merupakan daerah rawan gempa. Itu sudah ada sejak terbentuknya bumi NTB ini. ‘’Jadi bagaimana kita harus selalu harmoni dengan alam,’’ katanya.

Bersambung ke hal 15

TO K O H ‘’BANYAK orang hebat, banyak pahlawan hebat, mereka itu lahir bukan dengan mudah, namun mereka lahir melalui ujian yang berat’’. Demikian disampaikan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi didampingi Bupati Lombok Utara, Dr. Najmul Ahyar, saat mengunjungi anak-anak sekolah dasar yang belajar di tenda darurat, di Desa Manggala, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Lombok Utara, Senin, (27/8).

Ungkapan tersebut disampaikan Gubernur Tuang Guru Bajang (TGB) sapaan akrabnya, TGH. M. Zainul Majdi Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/humasntb)

Orang Hebat Lahir dari Ujian Berat

FOTO BERSAMA - Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi foto bersama usai memimpin apel bersama dan deklarasi Lombok Bangun Kembali di Lapangan Pemenang Lombok Utara, Senin (27/8).

(Suara NTB/bnpb)

Kasus Marching Band Dikbud NTB

Auditor-Penyidik Turun Hitung Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) – Penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) kasus proyek pengadaan perlengkapan marching band SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB tengah berlangsung. Auditor Badan Pengawasan

’’

kan bukti-bukti yang sudah kita sita,’’ kata Direktur Ditreskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsuddin Baharudin, ditemui Senin (27/8) di kantornya.

Penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/ari)

KOTARA- Suasana launching Kotara Bersekolah, Senin (27/8) kemarin.

42.000 Siswa di Pengungsian, Butuh 400 Tenda

Auditor menghitung berdasarkan bukti-bukti yang sudah kita sita Keuangan dan Pembangunan Daerah (BPKP) Perwakilan NTB memeriksa dokumen dan melengkapinya dengan keterangan saksi. ‘’Auditor menghitung berdasar-

Syamsuddin Baharudin

Tanjung (Suara NTB) Pemda Lombok Utara melaunching Kabupaten Lombok Utara (Kotara) Bersekolah, Senin (27/8). Agenda itu didukung oleh sejumlah NGO antara lain, Ikatan Keluarga Alumni ITS Semarang, Satiri Foundation, Gagas, Save The Children serta Komunitas Turun Tangan.

Launching program Lombok

Utara Bersekolah dilakukan di Posko Dusun Luk, Desa Samik Bangkol, Kecamatan Gangga. Di dusun ini ada beberapa posko tempat pengungsian warga Dusun Luk Barat, Dusun Luk Timur, hingga Klongkong dan sekitarnya. Alasan inilah menjadi alasan NGO menempatkan empat buah tenda sekolah, dua dari IKA ITS dan dua lainnya dari Gagas.

Bersambung ke hal 15

Rehabilitasi Rekonstruksi Gempa Lombok

Tiga Gili Dijaga Brimob Mataram (Suara NTB) – Personel bersenjata Satuan Brimob menjaga tiga pulau eksotik di Kabupaten Lombok Utara yaitu, Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air. Pengamanan pulau destinasi wisata dunia tersebut tetap dilanjutkan selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Lombok.

Kepala Satbrimob Polda NTB, Kombes Pol Taufik Hidayat menjelaskan, personel Brimob yang tertugaskan di tiga gili, sebanyak 100 personel tergabung dalam Satgas Operasi Aman Nusa II. Personel yang bertugas merupakan pasukan bawah kendali operasi dari Polda Jawa Tengah dan Korps Brimob Polri. ‘’Situasi aman terkendali. Kondisi tetap kita jaga agar pariwisata kita

segera bangkit khususnya di tiga gili ini,’’ ujarnya Senin (27/8).

Pasukan elite kepolisian bersenjata lengkap dibagi dalam tiga posko, yakni Posko Gili Trawangan yang dibagi dalam beberapa pos dengan komposisi regu lebih kecil. Kemudian Posko Gili Meno, serta Posko Gili Air. Masing-masing posko diberi kekuatan personel setara satu peleton. Yakni antara 30 sampai 50 personel. Mereka bergabung dengan Polair dan Pamobvit mengamankan aset vital pemerintah, serta pengamanan keselamatan warga. ‘’Mereka tugasnya melaksanakan keg(Suara NTB/Satbrimobda NTB) iatan patroli kamtibmas malam di pe- PATROLI - Personel Brimob yang tergabung dalam Satgas Ops Aman Nusa mukiman warga, hotel dan pertokoan II penanganan gempa Lombok melaksanakan patroli malam di kawasan Gili Bersambung ke hal 15 Trawangan, Gili Indah, Pemenang, Lombok Utara, Minggu (26/8) petang.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 28 Agustus 2018

Halaman 2

AKIBAT ketakutan warga akan adanya berita gempa susulan, membuat simulasi tsunami di kelurahan Ampenan Selatan batal diadakan.

Hal ini dikatakan oleh lurah Ampenan Selatan, H. M. Amanah, bahwa simulasi batal dilakukan karena melihat kondisi warga. “Berita yang menyebar bahwa di tanggal 26 akan terjadi bencana besar membuat masyarakat di sini merasa takut, padahal sebenarnya tidak terjadi apaapa,” ujarnya saat ditemui H.M. Amanah oleh Suara NTB, Senin (27/8).

Ia menuturkan, simulasi menghadapi bencana tersebut memang rutin diadakan setiap bulannya. Masyarakat pun sudah sering mendengar simulasi tersebut, bahkan sudah terbiasa. “Karena warga masih trauma akan gempa kemarin, jadi mendengar ada simulasi seperti itu, mereka sudah takut duluan dikira akan ada sesuatu,” ceritanya . Akibat termakan berita hoax tersebut, banyak warganya memilih mengungsi sampai luar kota Mataram.

Dari hasil pemantauannya di lapangan, kondisi di pesisir pantai menurutnya aman-aman saja, tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. “Dulu saat gempa 6,9 SR itu, isunya kan ada tsunami tetapi mana, tidak ada,” kata Amanah. Warga yang tinggal di dekat pantai pun, tambahnya, masih tetap tinggal di rumah bahkan sudah beraktivitas seperti biasa.

Nelayan di kawasan Ampenan Selatan juga sudah mulai melaut kembali, meski belum semuanya. “Kalau yang pemberani, mereka melaut sampai Bali. Kalau yang masih takut, mereka meliburkan diri,” terangnya. Tetapi hasil melaut juga sekarang ini memang sedikit, dari penuturan nelayan karena ikan banyak terjebak di lumpur sehingga tidak bisa masuk jaring.

Amanah bersyukur kerusakan di wilayahnya tidak terlalu parah, paling banyak mengalami kerusakan sedang hingga ringan.

“Tetapi kalau mengungsi sih banyak, sampai ke Malomba mereka ngungsinya. Bahkan ada juga mereka mengungsinya dekat pantai, karena mereka takutnya sama gempa, bukan sama tsunami,” candanya. Oleh karena itu, pihaknya rutin melakukan pengecekan bersama babinsa untuk melihat kondisi warga. (uul)

(Suara NTB/uul)

Simulasi Tsunami Dibatalkan

BAWAH TENDA - Sejumlah ASN di Lingkup Pemkot Mataram memberikan pelayanan di bawah tenda, Senin (27/8).

(Suara NTB/cem)

Pelayanan Administrasi Pemkot Mataram Kembali Normal Mataram (Suara NTB) Masa tanggap darurat telah berakhir pada Sabtu (25/8) pekan kemarin.

Karenanya pelayanan administrasi di Pemkot Mataram kembali normal.

Pantauan Suara NTB, pelayanan permohonan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tak lagi di halaman. Semua beralih di dalam ruangan.

Meskipun demikian, Bagian Humas dan Protokoler, Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bagi-

ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Herman, AMd., mengapresiasi gagasan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah Kota Mataram yang mendorong minimal 10 persen proyek pemerintah digarap oleh koperasi. Untuk mengerjakan proyek milik pemerintah, koperasi harus memiliki legal standing. ‘’Tidak seperti perusahaan lain.

Mereka kan mengerjakan berkelompok. Semangat ini mungkin pesannya mungkin ingin Herman melibatkan koperasi supaya ikut membangun dan menggiatkan koperasi,’’ ujar Herman kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (27/8).

Namun demikian, lanjut Herman, harus disiapkan terlebih dahulu bagaimana membina koperasi yang ada di Kota Mataram agar survive dan sehat. Pasalnya, dari 500-an koperasi yang ada di Mataram, katanya, kurang dari 10 persen koperasi yang sehat. Ini mencerminkan bahwa koperasi ini belum siap. ‘’Jadi idenya kami tanggapi sangat apresiatif, bahwa itu merupakan salah satu terobosan,’’ ungkapnya.

Hanya saja, terobosan tersebut harus dibarengi dengan penyiapan kelembagaan koperasi, SDM, termasuk syaratsyarat mendirikan koperasi. ‘’Yang terpenting sekarag harus ada payung hukumnya dulu,’’ imbuhnya. Dewan, sambung politisi Gerindra ini, dalam posisi memberi dukungan. Apalagi koperasi termasuk ekonomi kerakyatan. Herman mengingatkan pentingnya Pemkot Mataram melakukan pembinaan kepada koperasi-koperasi yang ada di Kota Mataram.

Tujuannya adalah agar ke depan ketika menggarap proyek milik pemerintah, koperasi bersangkutan tidak tersangkut masalah. ‘’Itu cerminannya, koperasi kita banyak tapi tidak sehat,’’ katanya. Herman menduga ada sesuatu yang keliru terkait fenomena banyaknya koperasi yang tidak sehat. ‘’Ini perlu ditelaah. Mengapa koperasi-koperasi ini tidak sehat,’’ tambahnya.

Anggota Dewan dari dapil Sandubaya ini melihat bahwa semangat masyarakat mendirikan koperasi sangat tinggi. Sayangnya, hal ini tidak sebanding dengan minimnya semangat untuk memajukan koperasi yang telah mereka dirikan. ‘’Akhirnya koperasi-koperasi itu, tinggal papan nama saja,’’ sesalnya. Herman melihat, proyek pemerintah sejatinya sangat potensial bagi koperasi untuk menambah pemasukan mereka.

Herman membantah kalau Dewan telah menginisiasi Raperda tentang aturan main koperasi yang menggarap proyek milik pemerintah. ‘’Nah ini belum ada dalam prolegda. Mengkin ini baru rencananya. Yang jelas di Prolegda tahun kemarin tidak ada. Mungkin ini paparan ide dari dinas yang mendorong Dewan menginisiasi hal itu. Tetapi kan ini butuh proses,’’ pungkasnya. (fit)

(Suara NTB/fit)

Lakukan Pembinaan Koperasi

an Pemerintahan masih berkantor di bawah tenda.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito mengaku, pelayanan administrasi mulai normal.

Organisasi perangkat daerah telah menempati ruangan masing - masing.

Pemkot Mataram nantinya

akan mengeluarkan surat edaran, supaya aparatur sipil negara (ASN) kembali memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana mestinya. “Mulai hari ini pelayanan normal,” kata Sekda ditemui Senin (27/8).

Meski masa tanggap darurat berakhir, sebagian ASN

dalam ruangan.

Dia khawatir sewaktu waktu terjadi gempa. “Ndak berani lama - lama di dalam.

Kalau sekadar masuk ambil sesuatu berani sih,” ujarnya.

Pengakuan sama disampaikan Kadri. Ia juga memilih duduk di luar saja. Jika dibutuhkan mengerjakan sesuatu baru masuk. “Kalau ndak ada, di sini saja. Saya juga masih takut,” tuturnya. (cem)

DPPKB Bentuk Kampung KB di Lingkungan Tegal Mataram (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram, terus memperluas jaringan atau mitra kerja. Senin (27/8) dibentuk Kampung Keluarga Berencana di Lingkungan Tegal, Kelurahan Selagalas.

Kegiatan itu juga dibarengi pemberian bantuan sosial ke korban gempa dan pelayanan kesehatan gratis. Pembentukan Kampung KB dihadiri oleh Kepala Perwakilan BKKBN NTB, DR. Makrifuddin, Kepala DPPKB Kota Mataram Drs. Sutrisno, camat, lurah serta tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.

Sutrisno menyampaikan,

pembentukan Kampung KB di Lingkungan Tegal dengan harapan masyarakat lebih baik dari semua aspek program. Terutama program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Termasuk di dalamnya semua organisasi perangkat daerah membangun kampung KB sesuai tugas dan fungsi masing - masing.

“Hari ini kita bentuk Kampung KB di Tegal. Tadi hadir Perwakilan BKKBN NTB,” kata Sutrisno. Intervensi bersama OPD dan stakeholder lainnya kata dia, bagaimana mewujudkan kampung KB yang tangguh. Artinya, masyarakat memiliki pendidikan tinggi, dera-

jat kesehatan bagus dan pengaturan kelahiran terjaga.

“Toga dan toma juga sama - sama membangun bersama kampung KB,” tambahnya.

Selain pembentukan Kampung KB di Tegal sambung Sutrisno, pihaknya juga memberikan pelayanan kesehatan gratis dan menyalurkan bantuan ke korban gempa. Bantuan diberikan berupa terpal, karpet dan makanan.

Aksi sosial ini akan terus dilaksanakan ke lingkungan lainnya sesuai kriteria. Terutama akan disasar masyarakat di bawah standar. “Perlu bersama - sama membangun kualitas dan kesejahteraan masyarakat,” demikian ujarnya. (cem/*)

Pemkot akan Bangun Rumah Tahan Gempa Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan membangun rumah tahan gempa.

Diklaim, 75 persen warga yang terdampak gempa sepakat dengan konsep rumah tersebut.

Pembangunan rumah tahan gempa kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, H.M.Kemal Islam direncanakan dibangun tahun ini. Satu unit rumah percontohan telah dibangun di Lingkungan Pengempel Indah. “Sekarang sudah dibangun.

Sehari dikerjakan sudah naik,” kata Kemal ditemui Senin (27/8).

Tiga tempat pembangunan rumah tahan gempa itu di lingkungan Pengempel Indah, Gontoran dan Tegal.

Secara total tidak dihafal berapa jumlah warga yang setuju dibangunkan rumah itu. Prediksinya 75 persen menyatakan diri bersedia. “Secara kuantitas saya tidak hafal,” akunya.

Pemerintah memberikan kesempatan bagi warga untuk membangun sendiri. Dengan catatan mendesain dulu rumah sesuai konsep direncanakan pemerintah. Sebab, sosialisasi di Kelurahan Selagas tidak semua warga sepakat. “Kita tidak bisa memaksakan memaksakan masyarakat,” imbuhnya.

Tetapi demikian kata Kemal, akan disosialisasikan kembali dengan harapan masyarakat berubah pikiran. Catatan Perkim sebelum masa tanggap darurat diperpanjang tercatat 917 rumah di SK kan. Data itu dikirim ke pemerintah pusat untuk dibuatkan rekening.

Saat gempa susulan dan dievaluasi terdapat 1.200 rumah rusak berat. Sedangkan, rumah kategori rusak sedang dan ringan belum diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (cem)

belum berani memasuki ruangan. Sekda menegaskan, bangunan yang telah diassesment dan dinilai layak, harus ditempati. Kecuali, bangunan itu tidak layak sehingga perlu menyesuaikan diri.

“Yang jelas, masyarakat harus terlayani,” pinta Sekda.

Rasa trauma dan khawatir tak dipungkiri masih dirasakan oleh Maya. Staf Asisten III Setda Kota Mataram, tidak berani berlama - lama di

(Suara NTB/ist)

BANTUAN - Kepala DPPKB Kota Mataram memberikan bantuan ke korban gempa di Lingkungan Tegal.

Rehabilitasi Butuh Waktu Enam Bulan Mataram (Suara NTB) Masa tanggap darurat di Kota Mataram telah berakhir.

Kini masuk masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk pemulihan dibutuhkan waktu selama enam bulan.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menjelaskan, saat ini memasuki masa transisi pemulihan setelah berakhirnya masa tanggap darurat pada Sabtu (25/8) pekan kemarin. “Kita butuh waktu enam bulan,” kata Walikota usai pendampingi Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan di RSUD Kota Mataram, Senin (27/8).

Setelah berakhirnya masa tanggap darurat, pertama Walikota akan memastikan pelayanan pemerintahan ber-

jalan lancar, meskipun menggunakan tenda dan menyewa lokasi. Kedua, rumah dengan kategori rusak berat dan membahayakan dilakukan perobohan. “Rumah yang di Kamasan sudah dirobohkan,” sebutnya.

Perencanaan lain khususnya masyarakat yang rumahnya tidak bisa ditempati akan dibuatkan hunian sementara (Huntara). Huntara tersebut, kata Ahyar, dibangun di empat lokasi. Lingkungan Pengempel Indah, Kamasan, Gontoran dan Tegal.

“Sekarang ini sedang dikerjakan,” imbuhnya.

Terhadap penanggaran di masa transisi disebutkan Sekda, Ir. H. Effendi Eko

Saswito disiapkan Rp4 miliar.

Anggaran ini diperuntukkan Rp2 miliar perbaikan rumah sakit dan masing masing Rp1 miliar untuk penanganan bencana dan pembelian logistik. (cem)

(Suara NTB/cem)

KORBAN GEMPA - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan melihat kondisi pasien korban gempa saat berkunjung ke RSUD Kota Mataram, Senin (27/8).

Korban Gempa Harus Ditangani secara Total Mataram (Suara NTB) Ketua MPR RI, DR. H. Zulkifli Hasan menegaskan, pemerintah pusat harus secara total menangani korban pascagempa di Lombok dan Sumbawa. Penyelesaian ini tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke kabupaten/kota maupun provinsi.

“Ini bencana kemanusiaan.

Jadi harus total pemerintah pusat menangani,” tegas Ketua MPR, Senin (27/8). Ketua MPR ini mengunjungi pasien korban gempa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram.

Zulkifli sempat berdialog dengan pasien yang dirawat di tenda darurat dan melihat kondisi gedung RSUD yang rusak akibat gempa. Ketua Umum PAN ini ingin mendengar langsung aspirasi dari masyarakat. Termasuk apa apa yang perlu penanganan cepat.

Menurut dia, paling penting adalah segera menghilangkan rasa trauma. Saat ini, pasien enggan mau dirawat di dalam gedung.

“Secara teknis sudah dicek oleh PUPR. Tapi orang trauma. Ini situasi yang tidak mudah,” katanya.

Bisa dibayangkan lanjutnya, pasien yang perlu penanganan khusus tapi mendapatkan perawatan di luar.

Belum lagi, warga yang rumahnya rusak parah (Suara NTB/dok)

atau roboh. Penanganan perlu dilakukan bersama. Pemerintah pusat juga harus total menangani. “Itu tidak cukup.

Perlu stakeholder terutama dari TNI, Polri dan masyarakat untuk menangani gempa di Lombok dan Sumbawa,” ujarnya.

Desakan menjadikan gempa di Lombok sebagai bencana nasional, Zulkifli mengatakan, Presiden RI Joko Widodo telah mengeluarkan Inpres terkait bencana di NTB. Permasalahan ini katanya, bukan nasional atau tidak nasional. Tetapi bagaimana penanganan cepat dilakukan oleh pemerintah.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memanfaatkan kunjungan Ketua MPR RI untuk meminta perhatian pemerintah pusat. Bencana alam ini juga berdampak cukup besar di Mataram. Sejumlah fasilitas publik dan pemerintah rusak berat. Termasuk rumah milik warga. “Kita apresiasi kunjungan Pak Zulkifli Hasan. Saya juga tadi menyampaikan dampak gempa ini cukup besar di Mataram,” kata Walikota.

Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H.L. Herman Mahaputra menegaskan, pasien tidak bisa terlalu lama dirawat di luar. Dibutuhkan evakuasi agar pasien mendapatkan pelayanan yang baik.

Apalagi pasien yang menjalani operasi memiliki standar untuk ruang perawatan.

“Masa tanggap darurat berakhir. Ndak bisa kita berlama - lama. Ini menyangkut mutu dan keselamatan pasien,” ujarnya. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 28 Agustus 2018

Askrindo Programkan Asuransi Gempa Mataram (Suara NTB) PT. Askrindo (Persero) berencana membuat program penjaminan baru, penjaminan untuk dampak gempa. Menyusul besarnya kerugian masyarakat secara materil pascabencana gempa yang mengguncang Lombok dan Sumbawa beberapa waktu terakhir.

“Kami dari pihak asuransi biasa menanggung risiko. Gempa atau bencana alam ini bagian dari risiko juga. Selama ini kami hanya bermain di risiko bencana kebakaran, kerusakan kendaraan.

Asuransi untuk gempa ini me(Suara NTB/bul) mang masih sedikit, walaupun Deni S Adji kita sama-sama tidak berharap ada bencana. Tapi kami akan kembangkan produk-produk jaminan yang terkait dengan musibah gempa,” kata Sekretariat Perusahaan Kantor Pusat Askrindo, Deni S Adji saat turun menyalurkan bantuan di Tete Batu, Kecamatan Sikur, Lombok Timur.

Askrindo berencana membuat program penjaminan asuransi dampak gempa untuk perusahaan. Termasuk asuransi untuk yang kecil-kecil dengan premi rendah yang dapat dimanfaatkan oleh warga.

“Misalnya premi sekitar ratusan ribu setahunnya,” demikian Deni.

Untuk dampak gempa yang melanda Lombok Sumbawa saat ini, Askrindo belum komplit melakukan perhitungan. Apalagi gempa ini bahkan belum dapat diprediksi kapan berakhirnya.

Selama ini asuransi property yang dimiliki perusahaan penjaminan pelat merah ini. Meskipun ada, hanya beberapa. Itupun, baru satu klaim yang masuk ke Askrindo. Untuk asuransi bencana alam ini, menurut Deni, perusahaan dapat mencairkan klaim hingga Rp4 miliar.

“Baru satu klaim yang masuk. Klaim Gudang Bulog yang rusak,” sambung Pamuncak Ijul Samugi, Area Manajer Askrindo Mataram.

Lalu dengan asuransi kredit lainnya yang dijaminkan Askrindo? Pemimpin Wilayah V Askrindo Denpasar yang membawahi Bali Nusra dan Kalimantan, I Gede Putrawidjaja menambahkan, Askrindo Mataram dari Januari hingga Juli 2018 memiliki pertanggungan hingga Rp1 triliunan.

Kredit yang dijaminkan umumnya kredit pencairan nasabah dari bank-bank pelat merah. BRI yang paling dominan, lalu Mandiri, BNI, BTN, Bukopin termasuk Bank NTB. Menyusul turunnya kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai kelonggaran kepada nasabah yang terdampak gempa diberikan tenggat waktu longgar menyetor/tidak menyetor selama tiga tahun.

Meskipun seberapa lama bank memberikan kebijakan kepada nasabah, tentunya tergantung masing-masing perbankan.

“Misalnya selama tiga tahun, nasabah tidak menyetor dan dinyatakan failed, baru klaim dapat diajukan. Sementara ini karena bank memberikan kelonggaran tidak menyetor kepada nasabah, tidak bisa diajukan klaim,” demikian Gede Putrawidjaja.

PT. Askrindo merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam asuransi/penjaminan yang menjembatani kesenjangan antara UMKM yang layak namun tidak memiliki agunan yang cukup untuk memperoleh kredit dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun lembaga non perbankan.

Memiliki lima lini usaha yaitu, asuransi kredit bank, asuransi kredit perdagangan, surety bond, customs bond dan asuransi umum.

Untuk penjaminan KUR ini, Askrindo sejak tahun 2007 melaksanakan program pemerintah dalam rangka Inpres 6/2007. Dalam pelaksanaannya, Perbankan bersama Askrindo bersinergi memberikan kredit dan penjaminan atas kredit yang disalurkan oleh perbankan pelat merah dan bank swasta lain yang menjadi mitranya. (bul)

(Suara NTB/bul)

TEMBAKAU - Tanaman tembakau di salah satu lahan pertanian di Waja Geseng, Lombok Tengah.

Trauma Bangkrut, Petani Enggan Tanam Tembakau Virginia Selong (Suara NTB) Cerita bangkrut bagi petani tembakau nampaknya masih menyisakan trauma.

Eks petani tembakau hingga kini enggan menanam komoditas perkebunan yang dijuluki “emas hijau” ini. Padahal, tembakau telah banyak menggerakkan perekonomian masyarakat petani di Pulau Lombok sejak puluhan tahun. Tidak sedikit yang berangkat haji, membangun rumah batu, pendidikan anak-anak petani yang lebih baik, bahkan tak jarang mereka memiliki kendaraan roda empat dari untung menjadi petani tembakau virginia.

Ungkapan jera menanam tembakau virginia akibat cerita-cerita merugi petani, disampaikan oleh para petani dan perangkat Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. kepada Suara NTB, meraka mengaku lebih baik bekerja serabutan, ketimbang kerja rodi dengan iming-iming indah dari perusahaan mitra petani.

Suparman, perangkat desa setempat mengaku telah bertahuntahun warga Desa Tete Batu berubah haluan. Dari petani tembakau menjadi petani hortikultura. Petani telah lebih memilih

menanam cabai, atau padi.

Padahal, Desa Tete Batu termasuk wilayah dengan tanah yang mampu menghasilkan kualitas tembakau virginia terbaik. Ketersediaan air juga sangat mencukupi. Tanah yang subur di desa yang berada di kaki Gunung Rinjani ini.

Saat ini sawah-sawah mereka ditanami padi. Mereka mengaku lebih puas dan tenang menanam padi. Dengan penghasilan yang jelas. Ketimbang menanam tembakau, dengan iming-iming harga tinggi, tapi tak demikian realitanya. Padahal saat ini sedang ber-

(Suara NTB/ist)

BANTUAN - Askrindo menyalurkan bantuan bagi korban gempa di Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.

langsung musim tanam tembakau virginia.

“Sudah hampir 10 tahun orang-orang sini ndak mau nanam tembakau. Mereka lebih memilih menjadi TKI. Ada juga yang masih rugi sampai semiliar, sampai sekarang belum berani pulang dari Kalimantan,” akunya.

Menurut para petani di desa setempat, kebijakan kemitraan antara petani dengan perusahaan pembina tak berjalan fair. Umumnya, pembeli yang menentukan harga. Bukan penjual (petani) yang seharusnya menentukan harga jual kepada perusahaan.

Dengan pertimbangan lebih besar mudaratnya, para pemilik lahan di desa wisata ini lebih nyaman menanam padi. Sesekali cabai, tergantung kemungkinan harga beli.

“Untung-untung tidak banyak yang gantung diri atau bunuh diri gara-gara rugi tembakau. Kebanyakan lari ke Malaysia, atau Kalimantan,” demikian Mahdan.

Salah satu buruh tani di Tete Batu.

Disambung Kepala Desa Tete Batu, Ahmad Ajidi, harga pembelian oleh perusahaan yang tak stabil membuat petani enggan menanam tembakau. Misalnya, kesepakatan musyawarah harga antara perwakilan petani tembakau, Dinas Pertanian dan Perkebunan, dan perusahaan mitra menyepakati harga pembelian terendah Rp20.000 perkilo kering.

“Pas pembelian, ndak ada harga segitu. Malah jauh di bawah itu,” jelasnya.

Persoalan lain bagi petani adalah bahan bakar. Dari cangkang sawit atau cangkang kemiri, lalu batu bara, setelah tak diperbolehkan lagi pengovenan menggunakan minyak tanah, alternatif-alternatif bahan bakar tersebut menurut kepala desa sangat dilematis bagi petani.

“Belum bicara tingkat polusi udara kalau menggunakan bahan bakar batu bara. Sampai 2014, sudah cukup banyak yang tidak lagi menanam tembakau. Sudah bosan rugi para petani,” demikian Ajidi.

Sementara itu, hasil pantauan Suara NTB, banyak lahan-lahan produktif di sepanjang jalan dari Lombok Timur, Lombok Tengah hingga Lombok Barat yang kosong. Biasanya, jalanjalan ini menyajikan pemandangan hijau daun tembakau.

Yang nampak tembakau virginia di tanam sporadik. (bul)

Kawal Anggaran untuk Korban Gempa

Komisi XI DPR Segera Panggil Menteri Keuangan

Askrindo Kembali Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa Selong (Suara NTB) Untuk kesekian kalinya PT. Askrindo (Persero) menyalurkan bantuan untuk para korban gempa di Lombok. Sejak gempa besar yang pertama tanggal 29 Juli 2018, Askrindo langsung bergerak ikut menyiapkan kebutuhan-kebutuhan strategis para korban.

Bantuan kembali disalurkan Senin (27/8) kemarin. Jajaran direksi turun langsung membawakan bantuan. Diantaranya, Sekretariat Perusahaan Kantor Pusat Askrindo Deni S Adji, Pamuncak Ijul Samugi Area Manajer Askrindo Mataram, Pemimpin Wilayah V Askrindo Denpasar yang membawahi Bali Nusra dan Kalimantan, I Gede Putrawidjaja. Sementara Dir SDM dan Umum, Firman Berahima berhalangan hadir.

Bantuan disalurkan ke Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Melaksanakan arahan Menteri BUMN, Rini Soemarno, masing-masing BUMN diberikan tanggung jawab melakukan pendampingan ke desa-desa yang terdampak gempa.

Antusias dan suka cita terpancar dari warga Tete Batu yang dihajatkan bantuan. Betapa tidak, perusahaan penjaminan pelat merah ini membawakan warga kebutuhan strategis mereka yang sementara ini masih tinggal di tenda-tenda pengungsian berukuran jumbo yang disediakan Askrindo.

Ungkapan apresiasi dan terimakasih disampaikan secara terbuka oleh warga yang diwakili Kepala Desa Tete Batu, Ahmad Ajidi kepada manajemen. Diyakini bahwa pemerintah tentu tak mampu sepenuhnya menanggung kebutuhan warganya di pengungsian sementara.

Bantuan yang disalurkan oleh Askrindo menurutnya akan sangat bermanfaat bagi mereka selama tinggal di tenda. Tidak saja warganya, warga dari desa-desa tetangganyapun ikut bergabung memanfaatkan tenda yang disediakan di lapangan desa setempat.

Total ada 1.400-an rumah di desanya yang mengalami kerusakan berat, sedang dan ringan. Sejumlah kepala keluarga yang tinggal di rumah itulah yang menjadi tanggungan. Karena itu, apresiasi tak henti disampaikan untuk dukungan Askrindo.

Sementara Sekretariat Perusahaan Kantor Pusat Askrindo Deni S Adji, menyatakan, Aksrindo mempunyai kewajiban untuk membantu korban terdampak gempa. Sekaligus bantuan merupakan bagian dari kegiatan corporate sosial responsibility (CSR).

“Hari ini kami datang untuk menyerahkan bantuan tenda. Sesuai permintaan perangkat desa. Karena masih banyak yang belum berani tinggal di rumahnya. Khususnya kalau malam hari. Kami dengar jugawargamembutuhkanbantuanuntukmakankarenasemuawarga belum bisa berusaha. Karena itu kami datang bawa bantuan sembako, obat-obatan, dan susu untuk anak-anak,” paparnya.

Untuk ketiga kali bantuan digelontorkan Askrindo. Sebelum-sebelumnya, bantuan disalurkan secara umum untuk korban gempa di Lombok Timur. Bantuan diberikan, sebagian dari para pekerja Askrindo. Dan sebagian diberikan dari dana sosial/CSR perusahaan.

“Kami ngumpulin dari seluruh Indonesia, termasuk juga dari IKA Purna, yang sudah pensiun juga ikut membantu kita. Penggalangan bantuan masih terus kami lakukan. Karena bencana ini ndak tau kapan akan berakhirnya,” imbuh Deni. Askrindo juga memperhatikan kebutuhan untuk sekolahan, fasilitas ibadah, kemungkinan arah bantuan ke depan ke infrastruktur untuk dimaksud. (bul/*)

Halaman 3

(Suara NTB/bul)

PANEN - Panen Padi organik di Lombok Tengah.

Topang Kebutuhan KEK Mandalika

BI Dukung Pengembangan Padi Organik Mataram (Suara NTB) Pengembangan padi organik kerjasama stakeholders dengan Bank Indonesia di Lombok Tengah mulai dipanen.

Produksinya hampir menembus 8 ton. Pelaksanaan panen perdana padi dengan perlakukan organik pada demplot kelompok tani “Subur Metandur” mulai dipanen Minggu (26/8). Demplot ini kerjasama antara Bank Indonesia, Pemkab Lombok Tengah, BPTP Provinsi NTB, Bank NTB, serta Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB. Bupati Lombok Tengah H. Moh. Suhaili F.T hadir langsung, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani, Kepala BPTP Provinsi NTB, M. Saleh Muhtar, Kepala Bank NTB Cabang Praya Fahriati Mahruf, serta pejabat dari dinas dan instansi terkait.

L. Marzuki, sebagai perwakilan anggota kelompok tani “Subur Metandur” menceritakan pengalaman dalam penerapan pertanian organik. Disampaikan bahwa petani harus mempelajari proses pengolahan pupuk organik sebelum menerapkan pertanian organik. Selanjutnya, diperlukan kesabaran karena dalam pertanian organik dibutuhkan treatment yang lebih banyak. Mulai dari pengolahan tanah sampai dengan perawatan sampai masa panen.

Meskipun demikian, berdasarkan perhitungan dengan metode ubinan diketahui hasil panen kali ini diperkirakan mencapai 7,85 ton atau mengalami kenaikan dibandingkan hasil panen sebelumnya sebesar 6,1 ton. Yang kedua, yang perlu diperhatikan dalam pertanian organik adalah ketersediaan air yang mencukupi.

Bupati Lombok Tengah, Suhaili, FT menyampaikan bahwa Pemkab Lombok Tengah akan mengupayakan pembuatan sumur bor untuk menjamin ketersediaan air di Desa Mun-

can sebagai demplot pertanian organik.

Dalam hal pemasaran hasil produksi juga diharapkan mampu bersinergi dengan sektor pariwisata yaitu perhotelan di KEK Mandalika. Harapannya, pengembangan padi organik ini mampu mendukung pengembangan sektor pariwisata Lomboh Tengah.

Selain itu, untuk mendukung program nawacita yaitu membangun 1.000 desa organik, Bupati Lombok Tengah berinisiasi untuk menjadikan Desa Muncan menjadi Desa Organik. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tetap semangat dan bersabar dalam mengembangan pertanian organik.

Senada dengan Suhaili, Saleh Muhtar menyampaikan bahwa untuk memaksimalkan hasil produksi padi dengan perlakuan organik maka perlu diperhatikan juga varietas bibit yang digunakan.

Petani diharapkan memiliki informasi terkait keunggulan dan kekurangan dari setiap masingmasing varietas bibit karena saat ini terus terjadi perkembangan pada varietas bibit.

Dan paling perlu diketahui, bahwa output utama dari pertanian organik adalah sumber pangan yang sehat.

Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB Achris Sarwani menyampaikan bahwa Bank Indonesia akan memberikan bantuan berupa kemasan produk untuk meningkatkan nilai tambah pada beras yang dihasilkan.

Selanjutnya, sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas direncanakan sebagian keuntungan penjualan beras tersebut akan didonasikan kepada korban bencana gempa bumi Lombok. Acara dilanjutkan dengan penyerahan bantuan berupa alat menanam padi dan bibit padi dari Dinas Pertanian Lombok Tengah serta ditutup dengan kegiatan simbolis pelaksanaan panen. (bul)

Mataram (Suara NTB) Komisi XI DPR-RI akan menjadwalkan pemanggilan kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Pemanggilan dilakukan termasuk di dalamnya untuk memastikan anggaran untuk penanganan korban gempa di Lombok dan Sumbawa.

Hal ini dikemukakan Anggota Komisi XI DPR RI Dapil NTB, H. Willgo Zainar, SE, M. BA. Ada Rp4 triliun yang dijanjikan Kementerian Keuangan untuk merecovery infrastruktur dan rumah-rumah warga yang terdampak parah gempa.

“Yang dicadangkan Rp4 triliun itu kita mau pastikan.

Mudahan bisa. Kita terus mendorong dan wajib (dikawal),” demikian H. Willgo ditemui di Bandara Internasional Lombok, Senin (27/8) kemarin.

Apalagi, Sri Mulyani juga telah menjanjikan Kementerian Keuangan menyediakan anggaran tambahan sebesar Rp1 triliun untuk penanganan gempa Lombok. Dimana dana tersebut dapat dimanfaatkan awal tahun 2019 mendatang.

“Kalau tahapannya (pencairannya) sekarang tidak berprogres, kita ragu. Kita harapkan seriuslah untuk melaksanakan dan mengalokasikan yang sudah dijanjikan,” demikian mantan Ketua DPD Partai Gerindra ini.

(Suara NTB/bul)

H. Willgo Zainar Dalam kunjungannya ke Lombok baru – baru ini, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menegaskan perihal penanganan dampak gempa oleh pemerintah.

Pemerintah hingga saat ini telah mencairkan lebih dari Rp980 miliar dalam bentuk bantuan yang berikan melalu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar lebih dari Rp530 miliar dan yang diberikan oleh Kementerian Lembaga lainnya.

Saat ini Menkeu sudah memproses untuk BNPB sebesar Rp

1,2 triliun untuk bantuan pembangunan kembali rumah. Yang sudah dicairkan 5.000 unit pertama, dengan dikalikan Rp50 juta/unit rumah yang rusak. Dan untuk 5.000 kedua sedang diproses oleh BNPB Sesuai yang disampaikan Presiden, korban gempa yang rumahnya mengalami rusak berat akan diberikan Rp50 juta, yang rusak sedang Rp25 juta dan 10 juta. Seperti yang dilihat langsung di salah satu desa, tentu tak bisa menunggu hingga rumahnya dibangun.

Melihat dari tingkat kerusakan dan dilakukan recovery, menurut Sri Mulyani kemungkinan besar akan melewati 2018.

Sehingga untuk tahun 2019, Kementerian Keuangan mencadangkan Rp1 triliun yang menurutnya dapat digunakan secara cepat di awal 2019.

“Biasanya awal tahun kita nggak bisa melakukan pencairan cepat, biasanya karena DIPA. Kami mencadangkan Rp1 triliun yang bisa digunakan segera dan kemudian untuk keseluruhan dana anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi, nantinya akan kami bahas dengan dewan. Saat ini kami punya cadangan yang cukup untuk 2019. Nanti penetapannya kalau sudah UU APBN bisa dilakukan dua bulan ke depan,” demikian Sri Mulyani. (bul)

SUARA NTB Selasa, 28 Agustus 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Warga Terdampak Tidak Punya NIK

Tak Kekurangan Pupuk WAKIL Bupati (Wabup) Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin memastikan Kabupaten Lotim tidak pernah kekurangan pupuk bersubsidi. Semua kebutuhan petani yang sudah tergabung dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sudah terpenuhi pupuknya.

Termasuk di sentralsentral produksi, seperti di Sembalun. Pada wilayah Lotim yang berada di kaki Gunung Rinjani itu selalu dipasok kebutuhan yang paling dicari para petani. Di mana dicatat sejak Januari sampai Agustus lalu, kebutuhan Sem(Suara NTB/rus) balun 501 ton.

H. Haerul Warisin Demikian pula pada wilayah-wilayah lainnya tetap disiagakan pupuk bersubsidi. Untuk memenuhi kekurangan, memang sengaja dipersiapkan juga pupuk non subsidi. “Memang untuk pupuk non subsidi ini harganya lebih mahal,” ucapnya.

Menurutnya, mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi saat ini cukup ketat. Pemerintah daerah mengusulkan ke pusat melalui pemerintah provinsi itu semua mengacu pada usulan dari bawah. Dari para petani langsung yang sudah masuk dalam RDKK. Dari RDKK inilah yang dibagibagi oleh para pengecer.

Diakuinya, penggunaan pupuk subsidi ini memang terbatas. Masing-masing petani sudah diberikan jatah. Urea misalnya ditetapkan untuk 1 ha ketentuan subsidinya hanya 2 kuintal. Phospat 1 kuintal. Tambahannya Kalium 50 kg. Lebih dari jumlah itu, ujarnya, dipersilakan untuk membeli non subsidi. “Kalau petani masih merasa kekurangan karena luasnya areal lahan yang ditanami dipersilakan untuk membeli yang non subsidi,” urainya.

Terkadang katanya ada kebiasaan petani yang berlebihan menggunakan pupuk. Untuk memenuhi kebutuhan petani itulah, para pengecer pupuk ini juga turut menyediakan pupuk non subsidi. “Kita memang mengimbau pengecer ini menebus 50 kg pupuk non subsidi untuk persiapan,” terangnya.

Diketahui sejauh ini, permintaan pupuk subsidi di Lotim tidak pernah terpenuhi dari total kebutuhan pupuk. Semisal urea, dari 35 ribu ton yang sudah diminta, sekitar 30 ribu ton saja yang terpenuhi. Karena itulah, 5 ribu ton itu disediakan dari non subsidi. Secara umum, seluruh petani Lotim sebenarnya sudah mendapatkan pupuk bersubsidi. (rus)

BRI Siap Cairkan Dana Stimulan untuk 3.600 Korban Gempa Selong (Suara NTB) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Selong siap mencairkan bantuan dana stimulan untuk 3.600 korban gempa. Jumlah tersebut merupakan akumulasi hasil verifikasi awal dan dananya cair dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk para korban di Lombok Timur (Lotim).

Pimpinan Cabang BRI Selong, Tasurun yang dikonfirmasi mengatakan, pihaknya saat ini menunggu teknis pencairan dana dari pemerintah, BNPB dan BPBD. “Semua dana ini merupakan dana stimulan untuk pembuatan rumah yang terdampak,” jelas Tasurun.

Jumlah transfer bantuan dana stimulan ini dilakukan secara bertahap. Di mana yang sudah diverifikasi ini ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Lotim. Transfer tahap pertama Rp 34,9 miliar. Transfer kedua Rp 19,9 miliar, transfer ketiga Rp 9,2 miliar, transfer ke empat Rp 59,9 miliar, transfer ke lima Rp 15,9 miliar dan transfer ke enam Rp 8,7 miliar. ‘’Akumulasi dari semua yang sudah ditransfer Rp 148 miliar lebih,’’ ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Ahmad Subhan menerangkan, cara kerja cepat yang dilakukan tim verifikasi dan langsung di SK-kan oleh Bupati membuat proses pencairan dana untuk para korban juga bisa cepat dilakukan.

Kerja cepat dari tim yang dibentuk Bupati Lotim. Pemerintah Pusat melalui BNPB langsung merespon dan mentransfer bantuan stimulan rehabilitasi rumah warga yang terdampak tersebut sampai tahap ke enam.

Akumulasi dana yang sudah ditransfer ini Rp 148,6 miliar ini siap langsung diteruskan kepada rekening penerima bantuan. Tahap berikutnya terus diproses hingga rampungnya verifikasi lapangan oleh tim.

Dari data yang masuk, verifikasi oleh tim sudah mencapai 8.568 terdiri dari rumah rusak berat 3.198 , rusak sedang 26 dan rusak ringan 5.344 yang diverifikasi di kecamatan terdampak berdasarkan data yang disampaikan oleh camat. ‘Verifikasi masih terus dioptimalkan untuk percepatan penanganan bencana,” ungkapnya.

Untuk bantuan stimulan pembangunan rumah bagi warga yang rumahnya rusak berat Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta dan rusak ringan Rp 10 juta. Bagi warga yang rumahnya rusak berat, akan dibangun kembali dengan konstruksi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) yang telah teruji tahan gempa selama belasan tahun dengan type bangunan 36 meter persegi. (rus)

Data Rumah Rusak Banyak Belum Diserahkan Tanjung (Suara NTB) Tim tanggap darurat bencana rupanya masih belum menerima seluruh data terkait kerusakan rumah warga akibat gempa Lombok. Hingga Senin (27/8), tim verifikasi Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) baru berhasil merekapitulasi rumah korban gempa sejumlah 7.642 unit.

Melihat angka itu, Asisten II Setda Kabupaten Lombok Utara (KLU), Ir. Hermanto, mengakui masih banyak data rumah rusak akibat gempa yang belum masuk. Acuan dia, dari data kasar yang sempat disampaikan oleh 5 kecamatan beberapa waktu lalu terekam data kerusakan sebanyak 30.000-an unit.

“Data yang terverifikasi sampai tahap 9 hari ini (kemarin) sebanyak 7.642, dengan rincian 7.135 unit rusak berat, 128 ruaak sedang dan 379 rusak ringan. Dari jumlah ini, yang sudah keluar buku rekeningnya baru sampai verifikasi tahap 7 atau sebanyak 5.774 unit,” ungkap Hermanto.

Dari data yang sudah masuk dan terverifikasi sampai tahap 9, Tim dari Pemda KLU langsung mengajukan data itu ke Bank BRI untuk dibuatkan rekening dengan disertai lampiran SK Bupati.

Pada proses ini, Pemda KLU memegang prinsip percepatan penanganan. Namun demikian, data nama warga terdampak tetap dilengkapi dengan Nomor Induk Kepen-

dataan korban jiwa dan kerugian material, verifikasi rumah warga yang rusak, fasilitas umum, fasilitas pendidikan, rumah ibadah dan penanganan lainnya terus dilakukan.

Diketahui, gempa tidak hanya terjadi satu kali namun bertubi-tubi mengguncang Lotim. Tercatat sejak Minggu (29/7) lalu dengan Magnitudo 6.5 Skala Richter (SR) yang menelan korban jiwa meninggal dunia 16 orang.

Menyusul sepekan kemudian guncangan besar pada Minggu (5/8) dengan Magitudo 7.0 SR. Kamis (9/8) setelahnya kembali dengan guncangan Magnitudo 6.2 SR. Koban jiwa bertambah 13 orang.

Belum reda gempa kembali mengguncang dengan magnitudo 6.9 SR pada Minggu (19/ 8) pada malam harinya. Siangnya, 5,4 SR ditambah 6,5 SR sesaat kemudian. Dari data sementara yang berhasil dihimpun mengakibatkan korban jiwa meningggal dunia

(Suara NTB/ars)

REKAPITULASI - Pemerintah mulai merekapitulasi rumah yang rusak akibat gempa di KLU. Namun, banyak warga yang rumahnya rusak belum punya NIK dan banyak nama yang sama. ke BRI, nama warga terdampak yang tidak ada NIK bisa dilengkapi dengan dibuatkan SK dari desa. Sehingga pada saat pembagian buku rekening nanti, kadus harus hadir mendampingi,” jelasnya.

Menyoal pembagian buku rekening penerimaan dana rekon-

struksi dari pemerintah pusat, tim Pemda KLU masih menunggu informasi lebih lanjut. Belum bisa dipastikan kapan waktunya ataupun pola pembagian buku rekening, apakah menurut tahap verifikasi ataukah dibagikan per wilayah (desa/dusun).

“Kami tetap mengimbau ke

camat dan desa, untuk mempercepat pelaporan data agar dusun membentuk relawan yang berasal dari RT masingmasing. Kita yakini ini lebih cepat apalagi kita tidak mungkin menurunkan 5 tim tim verifikasi untuk 5 kecamatan,” demikian Hermanto. (ari)

Ajak Siswa Kembali Bersekolah

Guru Diminta Lebih Dulu Aktif Selong (Suara NTB) Tenaga pengajar pendidikan atau guru diminta terlebih dahulu aktif masuk ke sekolah. Langkah itu sangat penting dilakukan untuk bagaimana dapat ditiru oleh para siswa agar kembali bersekolah setelah libur pascaterjadinya gempa hampir 1 bulan terakhir ini. Apabila guru sudah aktif, maka siswa pun akan aktif.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim, Lalu Suandi, Senin (27/8).

Lalu Suandi tidak memungkiri masih adanya orang tua yang belum mengizinkan anaknya untuk masuk sekolah. Menurutnya, hal tersebut dikarenakan guru yang belum aktif. Apabila guru sudah aktif dan itu diketahui oleh orang tua. Maka diyakini para orang tua akan bersedia untuk mengantar anaknya kembali bersekolah usai libur akibat terjadinya gempa.

“Kuncinya ada pada kita selaku praktisi pendidikan. Jika kita selaku guru aktif, maka orang tua akan percaya dan menyerahkan anaknya untuk kembali bersekolah,” ujarnya.

Untuk itu, ia mengimbau kepada guru agar aktif baik

(Suara NTB/yon)

Lalu Suandi masuk maupun memberikan pengarahan kepada siswa, baik berupa pengajian maupun langkah-langkah dalam menghadapi bencana ini. Apabila kepercayaan orang tua sudah terbangun, maka dengan senang hati dan aman, mereka akan menyerahkan tanggung jawab itu kepada pihak sekolah. Ini penting dilakukan daripada siswa setiap hari berkeliaran tidak menentu di lokasi pengungsian. “Bersekolah itu jauh lebih baik, daripada harus membiarkan siswa bermain-

main di tempat pengungsian.

Itu juga berbahaya bagi siswa,” ungkapnya.

Lalu Suandi menambahkan, ketika siswa kembali bersekolah. Tidak mesti proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) untuk pembelajaran tertentu dapat dilakukan, apalagi dilaksanakan di dalam kelas. Melainkan pihak sekolah atau guru harus menyuguhkan suatu kreativitas dengan fokus utama mengembalikan psikologi siswa. Misalnya, dilaksanakan trauma healing, mengaji, doa bersama hingga kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan di lapangan atau tempat terbuka lainnya. “Jadi tidak mesti guru itu langsung memberikan pembelajaran mata pelajaran tertentu,” harapnya.

Disampaikan lebih jauh, diharapkan kepada masyarakat supaya tidak terlalu lama untuk mendirikan tenda pengungsian di dalam areal sekolah karena cukup mengganggu aktivitas pendidikan sehari-hari. Ia berharap supaya masyarakat berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun kecamatan untuk mencari solusi yang terbaik agar tidak ada pihak yang dirugikan. (yon)

30 Agustus 450 Jemaah Haji Asal Lotim Pulang Selong (Suara NTB) Sebanyak 450 jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) II pada 30 Agustus mendatang dipastikan tiba di tanah air. Je-

Pascagempa, Lotim Mulai Membaik Selong (Suara NTB) Setelah beberapa hari tidak merasakan guncangan gempa psusulan, Lombok Timur (Lotim) berangsur-angsur membaik. Status tanggap darurat yang sempat diperpanjang sampai tanggal 25 Agustus lalu, diturunkan menjadi status transisi darurat menuji proses pemulihan.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setdakab Lotim Ahmad Subhan menjelakan selama masa tanggap darurat telah dilakukan penanganan optimal kepada para korban secara cepat, tepat dan terpadu untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan akibat musibah gempa. Bersama dengan seluruh tim gabungan, ujarnya, dilakukan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, evakuasi harta benda, penyelamatan dan pemulihan prasarana dan sarana.

Begitu pula pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, pen-

dudukan (NIK) dan KTP. Kelengkapan syarat itu dilakukan sembari berjalan dengan mengedepankan rumah katagori rusak berat dibuatkan buku rekening lebih dulu.

“SK kirim ke BRI juga kirim ke Dukcapil. Dari Dukcapil sudah melaporkan ke kita dan hasilnya sesuai analisa sampai tahap 9 ini,” sambungnya.

Hermanto mencatat terdapat beberapa kendala yang ditemukan dalam prosea verifikasi. Pertama, banyak di antara warga terdampak gempa tidak ditemukan NIKnya di server Dukcapil. Kedua ada pula yang tidak punya atau belum merekam KTP elektronik. Ketiga, pada beberapa dusun ditemukan nama warga yang sama.

Mengatasi persoalan itu, Dukcapil diminta bergerak cepat untuk menerbitkan NIK dan KTP dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah di tingkat bawah. Sedangkan bagi warga yang namanya kebetulan sama, maka verifikasi akhir dilakukan dengan menghadirkan kepala dusun (kadus) setempat.

“Kita sudah konsultasikan

sebanyak 11 orang.

Hingga hari ini gempa susulannya masih terus terjadi dengan skala kecil, namun warga diimbau tetap tenang dan waspada.

“Awalnya Kecamatan Sambelia dan Sembalun yang terdampak, namun kini meluas sampai hampir semua kecamatan di wilayah Kabupaten Lotim,” ungkap Subhan.

Kondisi gempa yang terus menerus ini memaksa warga untuk mengungsi.

Posko dan titik-titik pengungsian bertambah. Seperti tidak ada tempat lapang yang kosong, semua terisi tenda-tenda darurat tempat warga berteduh sementara.

Selama proses penanganan yang dikomandoi Sekretaris Daerah Lotim, seluruh sumber daya dan potensi dimiliki Lotim dikerahkan. Hal ini dimaksudkan untuk percepatan penanganan bencana. (rus)

maah haji diterbangkan dari Jeddah menuju Lombok Internasional Airport (LIA) untuk kemudian penjemputan oleh pihak keluarga di Asrama Haji NTB. Ditemui di ruang kerjanya, Senin, (27/8), Kepala Seksi Urusan Haji dan Umrah pada Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lotim, H. Sahudin, menjelaskan, jemaah haji asal Lotim hingga saat ini dalam kondisi baik. Termasuk di dalam menjalankan ibadah haji baik rukun yang bersifat wajib maupun sunat sudah tuntas dilaksanakan. Untuk itu, rata-rata jemaah haji asal Indonesia pada umumnya sudah siap-siap diberangkatkan pulang ke tanah air Indonesia. Termasuk jemaah haji asal Lotim.

Menurutnya, apabila tidak ada perubahan jadwal, pesawat jemaah haji asal Lotim yang tergabung dalam kloter II akan landing di Lombok Internasional Airport (LIA) pada pukul 7:20 Wita, kemudian langsung dibawa ke Asrama Haji NTB di Loang Baloq untuk selanjutnya diserahkan ke masing-masing pihak keluarga.

Sistem penjemputan saat ini, pihak keluarga langsung menjemput jemaah haji di Asrama Haji NTB. Hal tersebut berdasarkan hasil rapat panitia pelaksanaan haji tahun 2018 di Kantor Kanwil Kemenag NTB beberapa waktu lalu. Bahwa untuk jemaah

(Suara NTB/yon)

H. Sahudin haji se-Pulau Lombok akan diserahkan terimakan oleh panitia ke masing-masing keluarga dilaksanakan di Asrama Haji NTB. “Ini sudah kita informasikan ke KBIH masing-masing untuk diteruskan ke keluarga,” terangnya.

Dalam proses penjemputannya sendiri, sistem yang digunakan yakni hanya satu orang keluarga yang diperbolehkan masuk ke dalam asrama haji untuk melakukan penjemputan disertai satu mobil untuk parkir khusus penjemputan. “Kita sudah siapkan kartu penjemputannya. Baik untuk perorangan maupun untuk satu mobil yang masuk ke dalam Asrama Haji NTB,”sebutnya. (yon)

(Suara NTB/her)

SIDANG - Sidang sengketa DCS yang digelar di Kantor Bawaslu Lobar, Senin (27/8).

Merasa Dirugikan, Golkar Gugat KPU Lobar Giri Menang (Suara NTB) Golkar Lombok Barat (Lobar) menggugat KPU Lobar ke Bawaslu lantaran merasa dirugikan akibat salah satu bacaleg partai tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU, karena dianggap tak memenuhi syarat dari sisi usia (sesuai KTP).

Keputusan KPU ini dipertanyakan oleh Golkar Lobar lantaran pada hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon legislatif nomor 133/PK.01.BA/5201/ KPU.Kab/VII/2018 tertanggal 18 Juli KPU meloloskan bacaleg dari Golkar tersebut.

“Sesuai keputusan KPU hasil verifikasi bahwa bacaleg Golkar lolos (memenuhi syarat), karena dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kewajiban partai melengkapi atau perbaikan syarat calon, karena itu ruangnya ada. Tapi pada saat penetapan DCS oleh KPU sendiri tidak ada nama bacaleg kami,” tegas Ketua Harian DPD II Golkar Lobar L. Hermayadi mempertanyakan.

Lebih jauh kata Hermayadi, pihak KPU sendiri yang meminta parpol melakukan perbaikan persyaratan mulai tanggal 22 Juli hingga 31 Juli, karena dinyatakan MS seusai hasil verifikasi. Akan tetapi pihaknya mempertanyakan justru berdasarkan berita acara nomor 155 tertanggal 7 Agustus, nama bacaleg tersebut tidak ada, karena dianggap tidak memenuhi syarat dari sisi usia.

Menyoal usia bacaleg Golkar yang menjadi penyebab KPU membatalkan, menurut Hermayadi sesuai KTP memang bacaleg dari dapil II tersebut 28 Desember 1997 namun sesungguhnya terdapat kekeliruan pada bulan lahirnya yang seharusnya 28 Mei 1997, sehingga dilakukan perbaikan persyaratan tersebut.

Pihaknya melengkapi dengan surat keterangan dari Dukcapil untuk perbaikan kelahiran di KTP, KK dan akte kelahiran. Termasuk surat keterangan dari UPTD Dikbud yang mengeluarkan ijazah dan Dikbud sendiri, termasuk SKCK. Beberapa dokumen inilah, jelasnya, yang diserahkan saat perbaikan, namun tetap diTMS-kan oleh KPU dengan mengabaikan semua dokumen yang diserahkan tersebut.

Sementara itu, Ketua KPU

Suhaimi Syamsuri mengaku siap menghadapi menghadapi gugatan Golkar yang saat ini sudah masuk agenda klarifikasi para saksi-saksi. Sebab dianggap keputusan yang diambil tepat. Menurutnya, berbagai kelengkapan telah disiapkan untuk menghadapi sengketa ini. Ia menegaskan, KPU tetap pada keputusan tidak meloloskan bacaleg Golkar, karena tak memenuhi syarat usia. “Ini sudah jadi keputusan, itu (bacaleg) seharusnya tidak masuk dari awal (TMS sejak tahap verifikasi berkas syarat calon),” katanya.

Terkait ada perbaikan menurut persepsi Golkar, menurutnya terkait perbaikan dokumen yang belum disertakan atau diperbaiki. Misalnya ijazah calon yang belum dilegalisir perlu dilegalisir. Namun diakui ada unsur keteledoran dari pihaknya, sehingga pada tahap verifikasi berkas syarat calon bacaleg Golkar ini diloloskan. Seharusnya bacaleg ini tidak lolos mulai dari tahap verifikasi tersebut.

Senin (27/8) kemarin, sengketa DCS di Bawaslu Lobar telah memasuki tahap persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi-saksi dari kedua belah pihak. Beberapa pihak yang diklarifikasi, yakni Ketua KPPS Desa Sekotong Tengah, Kepala UPTD Dikbud Sekotong, Kadis Dikbud Lobar dan Kepala Dinas Dukcapil Lobar selaku pihak yang terkait dalam persoalan ini.

Dalam keterangan yang disampaikan dihadapan persidangan yang dipimpin oleh Divisi Sengketa Abrar dan Ketua Bawaslu L. Arjuna beserta anggota Bawaslu lainnya, disampaikan kronologi mulai dari masuknya bacaleg ini terdaftar sebagai pemilih di DPT hingga penertiban surat keterangan perbaikan bulan lahir bersangkutan yang diterbitkan oleh UPTD Dikbud disesuaikan dengan akte kelahiran. Pihak Dukcapil mengeluarkan surat keterangan perbaikan bulan lahir atas dasar surat pernyataan dari pihak keluarga. Menurut Dukcapil, perbaikan semacam ini biasa dilakukan warga yang ada kekeliruan pada nama, tanggal lahir dan bulan lahir. “Jadi bukan kali ini saja, tapi ini sudah sering kok perbaikan semacam ini,”jelas Muridun Kadis Dukcapil Lobar. (her)

SUARA NTB Selasa, 28 Agustus 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Anak Korban Gempa Minta di Jalanan Terganggu Dampak Gempa TINDAK lanjut temuan LHP BPK untuk laporan keuangan tahun 2017 sejauh ini belum dituntaskan Pemda Lombok Barat (Lobar). Temuan baik bersifat administrasi dan kerugian negara masih belum diselesaikan oleh OPD. Khusus temuan kerugian negara, sejumlah OPD masih belum mengembalikan ke negara. Dari sekian OPD yang menunggak kerugian negara ini, paling banyak di DPRD. Beberapa kendala yang menyebabkan penyelesaian temuan LHP ini lamban, salah satunya kejadian gempa yang melanda daerah Lobar.

Inspektur pada Inspektorat Lobar melalui Inspektur Pembantu (Irban) IV Inspektorat Kabupaten Lobar Dewanti Septiana Mutrika mengakui temuan di OPD secara umum ditemukan ada di 30 OPD. Sejauh ini dari sekian banyak OPD ini rata-rata sudah menyelesaikan temuan khususnya yang bersifat administrasi. Sedangkan untuk temuan kerugian ini memang butuh waktu untuk penyelesaian pengembalian kerugian. Seperti temuan kekurangan volume pekerjaan ada di beberapa OPD, kekurangan pembayaran pajak (pajak PPh), kekurangan pajak konstruksi. Ia menyebut beberapa OPD yang nunggak di antaranya Dinas Dikbud, BPKAD, Dinas PUPR. “Kendala tindaklanjut LHP ini, sebelum bencana gempa melanda banyak OPD sudah merespon sangat positif tindaklanjut LHP menyusul adanya Instruksi bupati agar segera menyelesaikan temuan tersebut. Progres penyelesaian temuan yang bersifat administrasi pun sangat bagus. Namun setelah terjadi gempa konsentrasi OPD sedikit terganggu karena gempa tersebut,” akunya.

Pihaknya membagi tugas dengan Inspektur, ada yang menjadi koordinator penanganan bencana gempa dan menangani tindaklanjut LHP tersebut. Praktis dirinya selama hampir 20 hari lebih belum meng-update sejauh mana progres tindaklanjut LHP tersebut. Bahkan, pihaknya pun baru aktif ke OPD-OPD mulai hari Senin (kemarin, red) sebab sebelumnya banyak OPD yang pindah kantor ke tenda-tenda darurat.

Setelah dilakukan pengecekan Senin kemarin, seperti di Dinas PUPR terdapat 8 paket yang menjadi temuan kerugian negara akibat kekurangan volume pekerjaan. Dari total nilai temuan kerugian mencapai Rp 1,1 miliar, dibayarkan sebelum LHP terbit Rp 300 juta lebih, sehingga tersisa di LHP Rp 800 juta lebih. Namun sisa kerugian ini sudah diselesaikan sehingga tinggal Rp 86 juta lebih. “Kami sudah kontak Dinas PU, ternyata sisa kerugian negara Rp86 juta itu sudah disetor, tegasnya. Menyoal sisa tunggakan kerugian negara yang belum dikembalikan, sejauh ini belum direkap. Termasuk sisa OPD yang belum menuntaskan kerugian negara. (her)

Bupati Klaim Bukan Akibat Kekurangan Bantuan Giri Menang (Suara NTB) Fenomena anak-anak korban gempa yang meminta-minta di sejumlah titik lokasi bencana ditanggapi Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid. Fenomena ini, ujarnya, bukan karena korban gempa kekurangan logistik bantuan, namun dianggap sebagai kegiatan pengumpulan amal biasa seperti ketika pembangunan masjid atau musala.

“Itu kan model kayak kotak amal masjid itu, dan itu biasa. Bukan karena kurang logistik bantuan ke korban gempa, sehingga anak-anak melakukan itu,” katanya menanggapi fenomena yang terjadi di lapangan akhir pekan kemarin.

Menurut Bupati hal biasa ketika meminta seperti menyiapkan kotak amal. Hal ini tegasnya bukan karena bantuan ke korban gempa tidak ada.

Termasuk persoalan koordinasi, sehingga bantuan tak merata yang dikritisi oleh media nasional, menurut orang nomor satu di Lobar ini terkait persoalan ini muncul karena ada relawan yang datang ke lokasi yang sudah ada relawan ACT di sana. Bahkan relawan ini belum mendaftar, seharusnya jika memberitahukan maka mereka pasti diarahkan ke lokasi yang belum ada relawan. Namun demikian menurutnya hal ini akan dibenahi ke depan.

Meski demikian, tambahnya, masalah bantuan, pemda terus berupaya memenuhi kebutuhan dasar korban gempa. Bahkan di lokasi-lokasi di

wilayah pelosok yang terbilang wilayah sulit dijangkau pun telah disiapkan langkah-langkah penanganan. Seperti sejumlah dusun di Batulayar di antaranya Dusun Duduk Atas Desa Batulayar Barat, Apit Aik, Paoku Lombok, Penanggak, Pelolat. Untuk droping bantuan ke lokasi-lokasi pelosok ini langsung ditangani oleh tim kabupaten. Bantuan langsung diantar oleh tim Pemda tidak melalui desa. ‘’Ada juga yang langsung melalui masing-masing kadus, hal ini untuk memastikannya bahwa bantuan tersebut nyampai ke warga yang ada di lokasi pelosok tersebut,’’ ujarnya.

Pantauan koran ini di sepanjang jalan utama menuju Desa Jeringo, Desa Dopang Kecamatan Gunungsari tampak anak-anak berjejer di pinggir jalan raya sambil membawa kardus.

Mereka menyodorkan kardus kepada para pengendara yang lewat di jalur tersebut, sambil meminta uang. “Minta uang, minta uang,” pinta mereka.

Warga yang lalu lalang pun ada

(Suara NTB/her)

ANAK-ANAK - Anak-anak yang berada di pengungsian. Selama berada di pengungsian, mereka tidak bersekolah dan cenderung memanfaatkan waktu untuk bermain dan mengumpulkan amal di jalanan. yang memberikan dan ada pula yang tidak. Pengakuan salah seorang anak yang meminta-minta di jalanan tersebut, mereka meminta untuk sekedar

Korban Meninggal Akibat Gempa Jadi Empat Orang Praya (Suara NTB) Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bertambah menjadi empat orang setelah gempa terakhir dengan kekuatan 6,9 skala richter (SR) yang mengguncang Pulau Lombok, Minggu (19/8) lalu. Para korban meninggal dunia tersebut pun sudah diusulkan ke pemerintah pusat untuk memperoleh santunan dari pemerintah pusat.

“Data terakhir untuk korban meninggal dunia akibat gempa di Loteng tercatat menjadi empat orang,” ungkap Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., Senin (27/8). Tambahan dua korban meninggal tersebut masing-masing asal Desa Kopang serta Kelurahan Sasake Praya Tengah.

Kedua korban meninggal dunia memang tidak terkena dampak langsung. Tetapi lantaran terkena serangan jantung. Namun tetap dikategori-

Dewanti Septiana Mutrika

(Suara NTB/her)

Loteng Fokus Pemulihan Korban Gempa

H. M. Nursiah (Suara NTB/dok)

kan sebagai korban gempa, karena terkena serangan jantung saat gempa terakhir 6,9 SR, sehingga tetap dinyatakan sebagai korban gempa.

“Dari empat korban jiwa, hanya satu orang yang meninggalkan karena tertimpa bangunan roboh. Selebihnya, karena terkena serangan jantung,” jelasnya seraya menambahkan dua korban sebelumnya masing-masing warga asal Desa Aik Berik serta Desa Pengadang.

Para korban ini, ujarnya, berhak memperoleh santunan dari pemerintah pusat. Pemkab Loteng pun sudah mengusulkan para korban meninggalkan dunia ke pemerintah pusat untuk diberikan santunan. Harapannya, santunan tersebut bisa sedikit meringankan beban keluarga yang ditinggal. “Sesuai kebijakan pusat, bagi korban meninggal dunia akibat gempa akan memperoleh santunan kematian sebesar Rp15 juta,” ujarnya. (kir)

Dua Korban Belum Dapat Santunan Kematian Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) baru bisa menuntaskan verifikasi 12 ribu rumah warga korban gempa yang rusak, baik rusak berat, sedang dan ringan. Jumlah ini masih terbilang kecil dari target jumlah rumah yang harus diverifikasi sebanyak 52 ribu lebih. Sedangkan dari jumlah korban yang meninggal sebanyak 46 orang, 44 keluarga korban sudah menerima santunan kematian dari Kementerian Sosial (Kemensos), sedangkan dua orang belum mendapatkan santunan.

“Sampai saat sekarang Pemda baru bisa memverifikasi rumah rusak sebanyak 12 ribu dari 52 ribu rumah rusak,” kata Bupati Lobar H. Fauzan Khalid pada Suara NTB, Minggu (26/8).

Saat ini pemda terus melakukan verifikasi di lapangan untuk mengejar target. Pihaknya telah memasang target kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) per tanggal 9 September verifikasi 52 ribu rumah rusak harus tuntas.

Untuk selanjutnya pihaknya akan meng-

(Suara NTB/her)

NYARIS AMBRUK - Inaq Mariati, warga Lendang Bajur Gunungsari menunjuk rumahnya yang nyaris ambruk. Warga kesulitan merobohkan rumah mereka.

Korban Gempa di Gunungsari Kesulitan Robohkan Rumah Giri Menang (Suara NTB) Korban gempa yang ada di wilayah Gunungsari terdampak paling parah dilanda rasa khawatir lantaran rumah mereka yang rata-rata masih berdiri, namun tak bisa ditempati, lantaran rusak parah belum bisa dirobohkan. Mereka khawatir tiba-tiba rumah mereka ambruk dan menimpa mereka. Sementara mereka sendiri kesulitan merobohkan rumah-rumah tersebut lantaran tak ada alat. Warga berharap ada bantuan alat berat untuk membantu merobohkan bangunan rumah mereka.

Seperti rumah korban gempa yang ada di RT 3 Dusun Lendang Bajur Desa Gunungsari. Puluhan rumah warga ambruk, akibat dilanda gempa. Di sini terdapat puluhan rumah rusak, 14 rumah di antaranya ambruk, atas nama Alen, Sahabudin, Mahyudin, Inaq Salmah, M. Junaidi, Jatim, Suyono, Zohdi, M. Munzir, Makmun, Sabki, Mahsin, Hj. Maryam dan H. Syam.

Budi Setiawan yang rumahnya nyaris ambruk mengaku, meski rumahnya masih berdi-

ri, kondisi rumahnya parah, sehingga sudah tidak bisa ditempati. Hampir semua tembok rumahnya retak, bahkan di bagian serambi dan kamar nyaris roboh.

Ia pun berupaya menyangga tembok rumahnya dengan kayu balok namun kemungkinan tak bertahan lama. Jika terjadi gempa susulan bangunan itu akan ambruk.

“Kami kesulitan merobohkan bangunan kami, sementara kami tidak berani menempatinya karena rusak parah,” kata Budi.

Selain dirinya ada banyak lagi rumah warga di wilayah setempat yang kondisi rumahnya nyaris ambruk. Selain kesulitan alat untuk merobohkan rumah, perkampungan yang padat juga menjadi kendala. Jarak antara rumah yang satu dengan yang lain berdekatan.

Menurut ketua RT setempat, M Bagus bahwa kerusakan terparah di lokasi tersebut. “Belasan rumah warga ambruk, ada yang nyaris ambruk. Tapi warga juga tidak berani menempati rumahnya.

Mereka kesulitan meroboh-

kan rumah,” kata Ketua RT M. Bagus.

Sementara Camat Gunungsari H.Rusni mengakui banyak rumah warganya yang rusak parah belum dirobohkan. Pihaknya belum bisa melakukan perobohan terhadap rumah warganya lantaran perlu menunggu verifikasi tuntas dulu. Sejauh ini verifikasi rumah rusak belum 50 persen tuntas. Kenapa perlu menunggu hasil verifikasi, sebab dikhawatirkan ketika dirobohkan, namun rumah warga ini belum masuk verifikasi, sehingga tidak bisa memperoleh bantuan perbaikan rumah.

Pihaknya tetap mendorong agar tim verifikasi untuk turun ke wilayahnya yang belum diverifikasi. Sebab jangan sampai ada warganya yang luput, terutama rumah warga yang terlihat masih berdiri, namun sebenarnya rusak parah. Untuk merobohkan rumah warga ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan tim TNI dan polri sesuai dengan pernyataan Panglima TNI saat berkunjung ke Jeringo beberapa hari lalu. (her)

(Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) Dengan telah berakhirnya masa tanggap darurat, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kini mulai fokus pada upaya pemulihan bagi para korban gempa, khususnya di daerah-daerah yang terkena dampak paling parah.

Demikian diungkapkan Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (27/8).

Ia menjelaskan, pada masa pemulihan ini fokus penanganan korban gempa tidak lagi pada pemenuhan kebutuhan hidup. Tetapi lebih pada upaya pemulihan dan persiapan pembangunan bagi rumah-rumah korban terdampak gempa. “Bantuan logistik tetap dilakukan. Tetapi tidak seintensif pada masa tanggap darurat kemarin,” terangnya.

Tugas penanganan korban gempa juga tidak lagi dikendalikan langsung oleh pemerintah daerah. Tetapi sudah diserahkan ke organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng.

Proses verifikasi dan validasi korban gempa, juga masih terus dilakukan. Mengingat, belum semua korban gempa sudah terverifikasi lengkap. Baru data korban secara umum saja. Terutama untuk rumah korban gempa yang rusak parah.

Di mana sampai sejauh ini, baru sekitar 1.600 rumah dari sekitar 6 ribu lebih rumah yang rusak parah yang sudah dinyatakan lengkap datanya. Dan, sudah selesai dibuatkan rekening bank. Sementara sisanya masih dalam proses verifikasi, karena nanti untuk bantuan perbaikan rumah akan ditransfer langsung ke rekening bank masingmasing korban.

Untuk proses verifikasi dan validasi data rumah korban gempa, Pemkab Loteng melibatkan berbagai elemen, mulai dari ASN lingkup Pemkab Loteng dan petugas pendamping desa. Termasuk pendamping keluarga harapan (PKH) yang ada di daerah ini.

“Dengan keterlibatan berbagai elemen ini, diharapkan proses verifikasi bisa cepat dan optimal. Dengan begitu, para korban gempa bisa segera memperoleh bantuan perbaikan rumah dari pemerintah pusat,” ujar mantan Asisten III Setda Loteng ini. (kir)

belanja, karena memang orang tua sudah tidak bekerja. Bagi mereka, kegiatan ini juga untuk mengisi waktu, karena tak sekolah. (her)

H. Fauzan Khalid

SK-kan agar bisa ditindaklanjuti untuk membuat rekening di BRI guna mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.

Sementara Kepala Dinas PUPR Made Artadana mengaku optimis Pemkab Lobar mencapai target dalam memverifikasi rumah-rumah warga yang terkena imbas bencana gempa bumi 7,0 Skala Richter yang terjadi beberapa waktu lalu. Saat ini pihaknya bersama tim sedang melakukan verifikasi secara marathon terhadap seluruh rumah warga yang rusak, termasuk bangunan sekolah, kantor dan fasilitas kesehatan.

BNPB melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, katanya, telah merekrut tenaga verifikator sebanyak lebih dari 200-an orang dari berbagai latar belakang ilmu. Pihaknya memastikan 147 orang dari mereka memenuhi kualifikasi keahlian bangunan. “Kalau per orang (verifikator, red) bisa memverifikasi 30 rumah per hari, maka target tersebut bisa dicapai,” ujarnya.

Diakuinya verifikasi bisa dilakukan secara bersama-sama oleh pihaknya juga. Namun melihat besarnya jumlah rumah yang harus diverifikasi, Made meminta tambahan waktu dari masa tanggap darurat yang sudah berakhir 25 Agustus. “Kita bisa total memverifikasi bila alokasi waktunya sekitar 25 hari kerja dari tanggal ditetapkan,” ujar Made sambil mengusulkan agar pihak BPBD bisa mengajukan permohonan tambahan waktu. (her)

SUARA NTB Selasa, 28 Agustus 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Sekda KSB Jamin Klarifikasi Bupati Pelayanan Pemerintah Sudah Normal Taliwang (Suara NTB) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. Abdul Azis, MH memastikan kegiatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat saat ini sudah sepenuhnya normal.

Ia mengakui, gempa besar berkekuatan magnitudo 6,9 pekan lalu sempat melumpuhkan aktivitas pelayanan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama sepekan. “Kecuali rumah sakit, pas gempa tanggal 19 Agustus itu memang kita sempat lumpuh pelayanannya. Tapi sekarang sepenuhnya sudah normal lagi,” (Suara NTB/bug) kata Sekda kepada warH. Abdul Azis tawan, Senin (27/8).

Untuk memastikan pelayanan seluruh SKPD telah berjalan seperti sedia kala, Sekda mengatakan, sehari sebelumnya (Minggu) Bupati KSB telah mengeluarkan instruksi meminta seluruh pegawai untuk tetap masuk bekerja seperti hari biasa.

“Tadi juga pas apel saya juga sudah sampaikan kalau untuk hari selanjutnya para pegawai tetap beraktivitas seperti biasa lagi dalam melayani masyarakat,” timpalnya.

Meski meminta pegawai tetap masuk bekerja, Sekda mengimbau, agar mereka juga selalu waspada. Mengingat wilayah KSB hingga saat ini masih terus berpotensi terjadi gempa. “Kan setelah tanggal 19 Agustus banyak rentetan gempa susulan. Dan tidak menutup kemungkinan dalam beberapa hari ke depan susulan masih akan terus terjadi,” sebutnya.

Sementara itu ditanya mengenai kondisi gedung kantor SKPD? Sekda mengakui, beberapa gedung SKPD ada yang mengalami kerusakan, namun kondisi itu tidak membahayakan sehingga pegawai tetap aman dalam bekerja. “Tapi ya tadi kita harus tetap waspada, karena kan segala sesuatunya bisa saja terjadi,” ujar orang nomor satu di birokrasi KSB ini.

Pantauan Suara NTB di lingkungan KTC - pusat perkantoran Pemda KSB, aktivitas seluruh kantor SKPD memang sudah kembali normal. Bahkan sejumlah kantor yang sebelumnya melakukan pelayanan di luar gedung seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD), kini telah kembali bekerja di dalam gedung. (bug)

Bantuan Gempa Sumbawa dari Kemensos Hanya Rp1,5 Miliar

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H.M. Husni Djibril, B.Sc, bersama Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah memberikan klarifikasi terkait besaran penerimaan bantuan dari Menteri Sosial RI, Agus Gumiwang untuk korban bencana gempa bumi di Sumbawa yang ternyata hanya bernilai Rp1,5 Miliar.

Hal itu disampaikan dalam konfrensi pers, Senin (27/8) kemarin. Perihal total bantuan senilai Rp89.802.215.507, dari Kemensos yang diserahkan Minggu (26/8) lalu, di Halaman Kantor Bupati Sumbawa.

Bupati yang juga didampingi Kajari dan Pejabat Kodim 1607 Sumbawa memaparkan rincian dan tujuan dari bantuan dana tersebut. Yakni, Rastra (34.040 KPM) sebesar Rp44.932.800.000, PKH (22.376 KPM) sebesar Rp42.290.640.000, Cadangan Beras Pemerintah senilai Rp1.000.000.000, Santunan untuk korban meninggal dunia masing-masing Rp15.000.000 / orang dengan total Rp150.000.000 (6 Orang di Kabupaten

Sumbawa, 1 orang di KLU dan 3 orang di KSB).

Selanjutnya, Permakanan (3.000 Paket) senilai Rp750.000.000, Bantuan Perlengkapan Pengungsian Rp666.000.000, Peralatan Dapur Umum dan LDP, Rp12.775.507. Sehingga total keseluruhannya Rp89.802.215.507.

Dijelaskan Bupati, dari keseluruhan dana tersebut, peruntukkan khusus untuk korban bencana gempa Sumbawa hanya senilai Rp1,578,775,507,- yaitu di item Santunan Korban Meninggal (termasuk korban meninggal di KLU dan KSB), Permakanan, Bantuan Perlengkapan Pengungsian, dan Perala-

tan Dapur Umum dan LDP. “Ini penting diklarifikasi, karena Saya melihat ada kerawanan yang akan dimunculkan ketika banyak kita lihat di hari-hari terakhir ini media sosial sangat viral tentang bantuan kepada Sumbawa yang dikira Rp89 Miliar semuanya untuk korban gempa.

Padahal yang peruntukannya untuk korban gempa hanya Rp1,5 Miliar,” tegasnya.

Bupati berharap dengan adanya konfrensi pers tersebut, masyarakat Sumbawa khususnya korban terdampak gempa bisa memahami dan tidak salah paham dengan pemberitaan yang telah beredar sebelumnya. Kepada para awak media, Bupati ber-

(Suara NTB/arn)

KLARIFIKASI - Bupati dan Wabup Sumbawa, memberikan klarifikasi atas jumlah bantuan Kemensos terhadap korban gempa di Sumbawa. pesan agar memberitakan hal yang sebenarnya sesuai dengan fakta yang ada. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman serta keresahan di tengah masyarakat.

Bupati juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupat-

en Sumbawa, agar tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita meresahkan yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang mengambil kesempatan dan keuntungan dalam situasi saat ini. (arn)

Nihil, Tanggapan Masyarakat Terkait Bacaleg Taliwang (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan, tidak menerima satu pun masukan dan tanggapan masyarakat hingga berakhirnya jadwal tahapan pencalonan legislatif (Caleg) Pemilu 2019 pada, 21 Agustus lalu.

“Sampai terakhir kami tidak ada satupun menerima laporan dari masyarakat terhadap Bacaleg yang kami umumkan di DCS (daftar calon sementara),” terang Komisioner KPU KSB, Divisi Teknis, Denny Saputra, Senin (27/8).

Tidak adanya masukan dan tanggapan masyarakat itu, dikatakan Denny, pihaknya secara otomatis akan melalui tahapan permintaan klarifikasi. Dan selanjutnya tinggal menunggu tahapan penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), yang sesuai jadwal akan dimulai pada tanggal 14 hingga 20 September mendatang.

Denny menyampaikan, sejauh ini masih ada empat Bacaleg yang berpotensi dicoret dari daftar jika tidak melengkapi berkas persyaratannya sebelum H-1 penetapan DCT tanggal 20 September. Keempat Bacaleg itu sejauh ini belum menyampaikan SK pemberhentian dari pekerjaannya yang secara aturan dilarang mencalonkan diri jika masih tetap pada posisi pekerjaannya tersebut.

“Mereka ini ada 2 yang status PNS dan 2 lagi statusnya sebagai Kades. Oleh aturan mereka ini diharuskan mundur.

Jadi kalau sampai tanggal 20 mereka tidak melampirkan SK pemberhentian dari jabatannya itu, maka secara otomatis kami coret dari daftar pencalonan,” tegas Denny.

Sebelumnya, KPU KSB telah melakukan sosialisasi terhadap DCS Bacaleg 16 Parpol yang akan bertarung merebut 25 kursi DPRD KSB periode 2019-2024 di Pemilu 2019 mendatang. Menurut Denny, tahapan tersebut dibuka oleh KPU untuk memastikan tidak satupun Bacaleg yang diajukan Parpol bermasalah terhadap persyaratan pencalonannya.

“Dengan tidak adanya masukan dan tanggapan dari masyarakat, maka yang terdaftar dalam DCS itu hampir bisa difinalkan akan masuk dalam DCT,” urainya.

Ia kembali menyampaikan, sebelum memasuki tahapan pemberian masukan dan tanggapan dari masyarakat, KPU KSB sempat melakukan klarifikasi terhadap sejumlah persyaratan Bacaleg.

“Kemarin ada Bacaleg yang melampirkan surat keterangan pernah dipidana. Nah mereka ini kita kroscek kebenarannya ke lembaga hukum untuk memastikan apakah bersangkutan telah tuntas dengan pidananya tersebut,” paparnya seraya menambahkan klarifikasi juga pernah dilakukan terhadap keabsahan jajaran pengurus salah satu Parpol.

“Gerindra kami sempat melakukan klarifikasi ke DPPnya terkait SK kepengurusannya karena berbeda data dengan Silon. Tapi itu juga sudah tuntas karena DPP Gerindra membenarkan para pengurus DPC yang tertuang dalam SK yang diajukan ke kami,” imbuh Denny. (bug)

Anggaran Bantuan Rehabilitasi Bangunan Urusan Pusat Taliwang (Suara NTB) Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang terdampak dan mengalami kerusakan bangunan akan turut diberikan dana bantuan rehabilitasi bangunan.

“Iya memang seperti itu janji Mensos kepada bupati.

Kalau kita yang di sini terkena gempa akan mendapatkan bantuan seperti halnya saudara-saudara kita di pulau Lombok,” sebut Sekretaris Daerah (Sekda) KSB, H. Abdul Azis, MH kepada wartawan, Senin (27/8).

Menurutnya, prosedur penyaluran bantuan tersebut nantinya akan sepenuhnya ditangani oleh pemerintah pusat. Karena itu jika nanti dalam prosesnya membutuhkan waktu lama, agar masyarakat tidak mengeluhkannya. “Jadi kalau misalnya lama ya dimaklumi. Karena kan bantuan itu sepenuhnya di-handle pusat,” cetusnya.

Meski sepenuhnya dikelola pemerintah pusat, Sekda menjamin, Pemda KSB tidak akan lepas tangan. Pemda KSB akan mengawal program penyaluran bantuan tersebut sehingga seluruh masyarakat yang terdampak memperoleh bantuan tersebut. “Makanya kita dalam pendataan memastikan semua warga yang mengalami kerugian materi berupa kerusakan bangunan didata,” lanjutnya.

Sekda menyebutkan, data sementara kerusakan yang diakibatkan gempa pada tanggal 19 Agustus lalu mencapai sekitar 15 ribu bangunan. Kerusakan tersebut sebagian besar terjadi di 5 kecamatan, masing-masing kecamatan Poto Tano, Seteluk, Taliwang, Brang Rea dan Brang Ene. “Yang paling banyak itu di Poto Tano dan Seteluk. Di sana banyak yang rusak berat,” pungkasnya. (bug)

(Suara NTB/ist)

PENCARIAN - Tim gabungan saat melakukan pencarian korban hilang terseret arus di Teluk Saleh, Senin (27/8).

Pencarian Korban Hilang Belum Membuahkan Hasil Dompu (Suara NTB) Pencarian Amir Hasan (50) yang hilang terseret ombak saat insiden meledaknya mesin perahu di Teluk Saleh, Minggu (26/8) kemarin belum membuahkan hasil. Tim gabungan masih terus melakukan pencarian dan menambah kekuatan dengan melibatkan tim SAR Bima.

Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta, SH., mengatakan, pria asal Lepak

Loang Desa Labuhan Haji Sumbawa yang hilang dari tujuh rekannya saat berupaya menyelamatkan diri ketika meledaknya mesin perahu kemarin belum berhasil ditemukan tim gabungan. “Sejak dilakukan pencarian pasca insiden kemarin sampai saat ini korban belum bisa ditemukan, makanya sekarang masih terus dilakukan pencarian,” kata dia dikonfirmasi Suara NTB, Senin (27/8).

Sedikitnya puluhan tim gabungan terjun mencari keberadaan guru sekolah dasar di Sumbawa tersebut, mulai dari Pos Polairud Calabai, TNI AL, anggota Polsek Pekat, komunitas penyelam Kompak, nelayan, warga sekitar dan tambahan tim SAR Bima.

Sebagaimana keterangan tim di lapangan, lanjut Suhatta, tim gabungan tidak menemukan kendala berarti saat pencarian korban. Diperkirakan,

Imunisasi Vaksin MR di KSB Tetap Dilanjutkan Taliwang (Suara NTB) Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat, memastikan akan melanjutkan program pelaksanaan imunisasi vaksin measles rubella (MR). Hal ini dilakukan, setelah adanya putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberikan alasan pembenar pelaksanaan imunisasi vaksin MR ini.

Kepala Dikes KSB, kepada Suara NTB melalui Kabid melalui Pecegahan dan Pengendalian Penyakit H. M Yusfi Halid S.KM, Senin (27/8) mengatakan, sesuai jadwal bahwa pelaksanaan vaksin MR ini ditargetkan tuntas bulan September dengan target 40. 363 anak. Tapi untuk saat ini, yang baru terealisasi sekitar 10 000 anak atau sekitar 20 persen.

Tentu dengan jangka waktu pelaksanaannya yang semakin singkat, maka pihaknya akan mencoba metode lainnya supaya target yang ditetapkan bisa terealisasi. Apalagi saat ini sudah keluar fatwa dari MUI yang membolehkan penggunaan vaksin, di-

harapkan bisa menjadi faktor lain menuntaskan target pelaksanaan program tersebut.

“Dari sisi kesehatan, kami tetap akan melanjutkan program ini karena kondisinya saat ini dianggap sangat penting untuk dilakukan vaksin,” ungkapnya.

Dikatakannya, untuk mengejar target tersebut, pihak terkait mengaku sudah memiliki data jumlah anak yang belum diimunisasi pada pelaksanaan di hari pertama kemarin. Jumlah inilah yang akan terus dikejar agar target tersebut bisa terealisasi di sisa waktu yang ada.

Tentu masalah penolakan tetap terjadi di masyarakat, tapi pihak terkait tetap mencoba memberikan penyadaran ke para orang tua siswa melalui sosialisasi dan turun langsung. Pihaknya sangat berharap dengan pola tersebut tingkat kesadaran masyarakat untuk imunisasi vaksin MR ini bisa sukses dan target yang telah ditetapkan bisa tercapai di sisa waktu yang ada.

“Memang untuk penolakan tetap akan terjadi, tetapi kita tetap akan mencoba metode yang lain. Supaya kesadaran masyarakat untuk bisa mem-

bolehkan anaknya mengikuti program vaksin MR,” ujarnya.

Ditambahkannya, selama pelaksanaan di lapangan sampai dengan sejauh ini masih belum ada “kasus” yang terjadi. Kalaupun di awal pelaksanaannya ada beberapa anak yang mengeluh pusing dan mual, itu bisa saja terjadi karena kaget saat diberikan vaksin. Sementara untuk kasus kedua yang terjadi di desa Seloto, itu murni karena kondisi anak yang masih belum siap diberi vaksin.

Sementara gejala bawaan yang diakibatkan oleh vaksin MR tidak ada ditemukan. Meskipun demikian, pihak terkait tetap meminta kepada tenaga medis untuk professional menjalankan tugas untuk menekan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

“Alhamdulillah selama pelaksanaan tidak ada kejadian menonjol yang terjadi. Sementara itu, terkait dengan kejadian di Seteluk dan Seloto itu murni karena kaget bukan karena pengaruh dari imunisasi vaksin MR ini,” tandasnya. (ils)

korban sudah terseret jauh dari lokasi kejadian awalnya. “Cuaca saat ini tidak terlalu berpengaruh, memang belum ditemukan saja korbannya,” ujar dia.

Jika memang pencarian siang ini belum juga membuahkan hasil rencananya akan dilanjutkan malam hari dengan memperluas radiusnya. Bahkan kekuatan yang ada akan terus ditambah dan disebar untuk memudahkan proses pencarian.

Informasi yang dihimpun Suara NTB sebelumnya, Amir Hasan merupakan satu dari tujuh penumpang perahu yang terpaksa meloncat ke laut setelah mengetahui mesin perahu yang mereka tumpangi meledak, sekitar 500 meter dari pesisir pantai Calabai. Dari total penumpang perahu yang datang dari Labuhan Badas tersebut hanya ia yang tak berhasil ditemukan tim evakuasi sampai saat ini. (jun)

Pemulihan Trauma Jadi Prioritas Pascagempa Taliwang (Suara NTB) Dinas Sosial (Disos) menyiapkan lima tim untuk melakukan pemulihan trauma (trauma healing) pasca gempa. Hal ini harus dilakukan, karena sampai saat ini masyarakat masih trauma akan gempa dan enggan untuk menempati rumahnya.

Kepala Disos dr. H. Syaifuddin, kepada Suara NTB, Senin (27/8) mengatakan, harus diakui masyarakat masih trauma setelah diguncang gempa. Akibatnya kini banyak masyarakat yang enggan kembali ke rumah masing-masing dan masih tetap bertahan di tenda. Terlebih lagi dampak gempa yang terjadi kini menyisahkan masalah baru bagi para korban yang terdampak langsung. Baik itu rumahnya yang roboh, maupun ada salah satu keluarganya yang meninggal dunia.

Untuk itu, pola penanganan psikologi (kejiwaan) harus menjadi poin pokok dalam penanganan lanjutannya. Tentu untuk saat ini, lokasi yang akan menjadi prioritas yakni wilayah Seteluk dan Poto Tano yang sudah terdampak kerusakan parah dan psikologinya juga terganggu.

“Kita sudah siapkan lima tim untuk pola penanganan trauma

ini. Tim ini nantinya akan kita tugaskan di lokasi yang terdampak sangat parah di Seteluk dan Poto Tano,” ungkapnya.

Dikatakannya, rasa trauma masyarakat akan gempa tetap akan ada. Untuk itu salah satu cara yang dilakukan untuk penanganan yakni pemulihan psikologi terlebih dahulu. Sementara untuk fisik bangunan yang rusak, bisa dilakukan secara bertahap. Tapi yang utama saat ini yakni pemulihan pasca bencananya yang harus disikapi dengan cepat. Jika tidak segera dikhawatirkan rasa trauma masyarakat tetap akan ada. Apalagi saat ini banyak masyarakat yang juga ikut mengungsi karena takut masuk ke rumah juga harus bisa menjadi atensi. Sehingga penanganan yang ada nantinya bisa maksimal dan rasa trauma masyarakat bisa semakin ditekan dan kembali normal.

“Langkah penanganan gempa yang ada saat ini sudah maksimal kita lakukan. Tetapi kondisi psikologi yang masih belum kita sikapi dengan cepat untuk itu tim yang sudah kita bentuk bisa bekerja secara maksimal dan kondisi psikologi kembali normal,” tandasnya. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 28 Agustus 2018

Halaman 7

Seminggu Koma, Pascagempa Pasien Korban Gempa Meninggal Dunia

Data Terus Divalidasi, Bupati Berharap Perlakuan Sama

Sumbawa Besar (Suara NTB) Setelah seminggu koma, salah satu pasien RSUD Sumbawa menghembuskan nafas terakhir. Pasien bernama Hermi Sinta Aulia (11 tahun) tersebut meninggal dalam perawatan di tenda pengungsian pada Minggu (26/8) malam lalu.

Sebelumnya, korban dilarikan ke rumah sakit setelah tertimpa tembok reruntuhan rumahnya di Desa Labuhan mapin, Kecamatan Alas Barat sejak kejadian gempa berkekuatan 6,9 SR 19 Agustus lalu.

Direktur RSUD Sumbawa, dr. Dede Hasan Basri yang ditemui di Posko pengungsian halaman kantor Bupati Sumbawa, Senin (27/8) kemarin membenarkan adanya satu pasien korban gempa yang meninggal dunia. Korban sebelumnya dibawa ke RSUD Sumbawa sudah dalam kondisi koma atau tidak sadarkan diri karena tertimpa tembok pasca gempa tanggal 19 Agustus lalu. Reflek napas korban sudah tidak ada, karena batang otaknya mati.

“Tertimpa tembok saat gempa tanggal 19. Malam itu juga masuk. Dibawa ke sini sudah posisi tidak sadar. Jadi refleks napasnya sudah tidak ada karena mati batang otaknya,” ujarnya.

Diakuinya, seandainya ada refleks pernafasan, pihaknya sudah merujuk pasien tersebut ke Mataram untuk dilakukan operasi bedah syaraf. Namun pihaknya tidak menduga usia pasien bisa bertahan sampai seminggu, karena saat itu kondisinya sudah tidak memungkinkan. “Sebenarnya kita kaget bisa bertahan sampai satu minggu. Karena kondisinya saat itu sudah tidak bagus,” pungkasnya. (ind)

pemerintah pusat. Kalau sekiranya (Inpres) ini sudah termasuk kita (Sumbawa), akan menerima Inpres itu.

Tetapi ketika tidak tersentuh, Insya Allah kita akan mengajukan keberatan kepada pemerintah pusat agar Sumbawa juga termasuk korban terdampak gempa,” urai Bupati, Senin (27/8).

Namun, Bupati yakin Sumbawa tidak akan dilupakan oleh pusat. Kepedulian masyarakat juga begitu besar dalam menyalurkan bantuan.

Dibantu aparat keamanan TNI/Polri yang bahu mem-

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril menegaskan pendataan kerusakan, terutama ribuan rumah warga serta fasilitas publik seperti sekolah yang rusak akibat gempa akan terus divalidasi. Setelah itu, antinya baru akan diketahui berapa bangunan yang mesti mendapat bantuan. Bupati juga berharap ntuk kerusakan seperti rumah akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat sama dengan perlakuannya dengan para korban gempa di Lombok.

Seperti diketahui, Presiden RI, Joko Widodo telah menerbitkan Inpres No. 5 tentang penanganan gempa. Inpres tersebut tidak secara jelas memasukkan Kabupaten Sumbawa. Padahal, gempa bumi pada 19 Agustus

2018, yang juga melanda Sumbawa, terjadi sebelum Inpres diterbitkan pada 23 Agustus 2018.

“Tentu sedikit ada keberatan kita sebagai pemerintah.

Hanya saja dalam Inpres ini saya juga melihat di WA dan

media sosial bahwa ada kalimat wilayah terdampak sekitarnya. Dan mudah-mudahan kita (Sumbawa) juga yang termasuk dalam (kategori) wilayah sekitarnya itu. Nanti perlu kita diskusi panjang baik pemerintah daerah maupun

bahu membantu korban sekaligus memberikan pengamanan.

Terkait dengan beberapa bangunan sekolah di wilayah barat Sumbawa, Alas, Alas Barat dan Buer yang lumpuh dan tak bisa lagi digunakan, Bupati tetap akan memperhatikannya. Namun ada proses dan prosedur yang dilalui.

“Tidak bisa semena mena kita harus dirobohkan dan dibangun lagi. Termasuk juga dengan rumah warga yang rusak berat. Harus didata dan dilaporkan kepada pusat. (arn)

Soal Isu Pencurian, Polisi Tetap Pantau Situasi SumbawaBesar(SuaraNTB)Pasca kejadian gempa di Sumbawa, tak sedikit beredar informasi aksi pencurian di berbagai tempat. Meskipun belum ada laporan resmi kejadian, namun polisi tetap turun ke lokasi mengecek kebenarannya sekaligus memberikan himbauan kepada masyarakat.

Kapolres Sumbawa, AKBP Yusuf Sutejo, SIK yang dikonfirmasi wartawan mengakui pihaknya belum menerima laporan adanya aksi pencurian. Namun pihaknya memperoleh isu adanya pengerjaran terhadap terduga pencuri di beberapa daerah diantaranya di Desa Pungka. Ang(Suara NTB/ind) Yusuf Sutejo gotanya pun tetap turun ke lokasi mengecek kebenarannya. “Anggota tetap ke sana melihat lokasi, mengecek kebenarannya,” ujarnya, Senin (27/8).

Pihaknya mempersilahkan masyarakat untuk siaga. Dimana menurutnya semua orang wajib siaga apalagi untuk melindungi keluarga masing-masing. Hal ini membantu pihak kepolisian dalam mengamankan lingkungan masingmasing. Karena dengan keterbatasan jumlah personel, pihaknya tidak mungkin bisa memantau wilayah Sumbawa yang luas secara keseluruhan.

“Saya mendukung tingkat kesiagaan masyarakat di lingkungan. Itu juga membantu petugas kepolisian di lapangan. Karena personel dan sarana kami terbatas untuk mengcover luasnya wilayah yang ada,” jelasnya.

Kapolres menegaskan, pasca terjadi gempa, pihaknya tidak hanya fokus pada keamanan saja. Tetapi juga membantu korban gempa, diantaranya evakuasi korban, pemulihan trauma, pengobatan gratis, memberikan bantuan air bersih dan lainnya.

Untuk itu jika ada informasi tentang pencurian dan lainnya agar dilaporkan kepada pihaknya supaya bisa ditindaklanjuti.

Karena anggotanya siang dn malam bersiaga, ada yang di Posko ada juga di Polres. “Jadi bukan faktor keamanan saja, tetapi juga membantu korban gempa. Kalau ada informasi seperti itu tolong disampaikan apakah ke Bhabinkamtibmas atau Pospol dan Polsek terdekat, agar kita segera tindaklanjuti,” tandasnya.

Pihaknya juga meminta kepada masyarakat jika ada seseorang yang dicurigai, supaya tidak main hakim sendiri. Tetapi diamankan apakah ke rumah Ketua RT atau lainnya. Karena meskipun dicurigai belum terbukti yang bersangkutan bersalah. (ind)

(Suara NTB/ind)

DIPINDAHKAN – Petugas mulai memindahkan pasien yang sempat dirawat di posko pengungsian halaman kantor Bupati ke RSUD Sumbawa.

Sempat Dirawat di Posko

Pasien Mulai Mendapat Pelayanan Kesehatan di RSUD Sumbawa Besar (Suara NTB) Para pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa yang sempat dirawat di posko pengungsian halaman kantor Bupati mulai dipindahkan ke rumah sakit. Mengingat dari hasil evaluasi pasca gempa, gedung rumah sakit setempat sudah layak ditempati.

Perwakilan BNPB, Endang Suhendar kepada wartawan, Senin (27/8) kemarin mengatakan pemerintah daerah sudah bisa memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Pasien yang sebelumnya dirawat ditenda pengung-

Disdukcapil Dompu Kehabisan Blangko KTP

ak tidaknya digunakan. “Kita sudah mulai bekerja sejak tiga hari lalu. Bahwa pemerintah daerah sudah melakukan upaya-upaya,” jelasnya.

Sementara Direktur RSUD Sumbawa, dr. Dede Hasan Basri mengaku dari hasil pemeriksaan bangunan yang mengalami rusak sedang hanya gedung Kelas III Anak. Bangunan lainnya dalam keadaan normal, tidak ada kerusakan. Sehingga pelayanan kesehatan di rumah sakit sudah bisa dilakukan.

“Hari ini evakuasi dilakukan. Dimulai dari pasien be-

masih berjalan fase transisi darurat ke pemulihan. Terkait sarana lain seperti pendidikan dan puskesmas, jika dinilai tidak layak bisa dilakukan di tenda-tenda. Meskipun demikian, saat ini tengah diupayakan supaya pelayanan yang diberikan bisa optimal.

Untuk perbaikan infrastruktur, nantinya dilakukan pasca penanganan gempa. Sedangkan di masa darutat, sifatnya pelayanan sementara.

Saat ini semua pihak sedang bekerja, mengidentifikasi dan meneliti kondisi fasilitas lay-

Gerakan Pesantren Sehari Dinilai Jalan di Tempat

Abdul Muis

merintah tidak hanya cukup dengan pendekatan program keagamaan melalui GPS tersebut dalam meretas konflik. Tapi juga ada pengawasan hal yang dapat memicu terjadinya konflik.

“Seperti pengawasan miras dan narkoba.

Pengawasan ini perlu kerjasama semua pihak mulai dari pemerintah hingga desa,” katanya.

Sementara Kabag Kesra Setda Kabupaten Bima Drs. H. Abdul Muis S. Kep mengakui program tersebut belum massif. Selain baru dalam tahapan pencanangan, pihaknya juga terkendala dukungan anggaran yang sangat minim.

“Selain itu di tingkat Desa masih minim SDM memahami tentang program GPS ini.

Serta belum ada persamaan persepsi menjalankan program ini sehingga pelaksanaannya tidak berjalan maksimal,” ujarnya.

Meski demikian, ia menyakini program GPS kedepan akan jauh lebih massif dan merata. Sehingga akan akan berdampak mengubah karakter dan pola pikir masyarakat kearah yang religius. “Pemerintah Daerah sudah bekerjasama dengan semua pihak sampai tingkat Desa.

Sesuai dengan Perbub nomor 1 tahun 2018 tentang program G P S , ” pungkas Muis. (uki) Syaifullah

dah, anak, kandungan dan dalam. Setelah itu ICU dan Nicu,” kata dr. Dede.

Dijelaskannya, pasien merespon baik dan menerima untuk dievakuasi kembali ke rumah sakit. Saat ini jumlah pasien tersisa sekitar 72 orang dari jumlah sebelumnya sebanyak160 orang. Karena sudah banyak yang sembuh dan pulang ke rumah masing-masing.Terhadap pasien anak, akan ditempatkan di ruangan anak yang lama. Sedangkan untuk pasien Nicu akan ditempatkan di ruang pertemuan. (ind)

Satgas Saber Pungli Kembali Atensi Dua Kasus Baru

(Suara NTB/uki)

Bima (Suara NTB) Anggota DPRD Kabupaten Bima, Syaifullah menilai Program Gerakan Pesantren Sehari (GPS) yang dicanangkan dengan tujuan meningkatkan pemahaman keagamaaan kepada masyarakat masih sebatas simbolis belaka.

Duta PKS ini mengamati program GPS yang mulai dicanangkan awal tahun 2018 tersebut hanya jalan di tempat. Karena sampai saat ini tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

“Buktinya masih ada kejadian pembacokan atau pembunuhan yang menyebabkan ketegangan antar kampung,” katanya, Senin (27/8).

Ia menilai GPS merupakan salahsatu program Pemerintah yang cukup bagus untuk diterapkan di tengah kondisi masyarakat Kabupaten Bima saat ini. Karena memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat dapat meminimalisir atau meretas konflik.

“Kami sangat mendukung program GPS ini. Hanya saja dilakukan secara terus menerus, tidak hanya sekali dua kali,” katanya.

Ia menambahkan kedep a n nya juga Pe-

(Suara NTB/uki)

Dompu (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Dompu sampai saat ini belum bisa mencetak permohonan E-KTP masyarakat. Pasalnya, stok blangko yang dimiliki kosong sejak 6 Agustus 2018 kemarin. Pemohon sementara hanya dibekali Surat Keterangan (Suket) sebagai pengganti dokumen kependudukan tersebut.

Kadisdukcapil Dompu, Dra. Hj. Ratnasari kepada Suara NTB di ruang kerjanya membenarkan bahwa pihaknya belum bisa melakukan pencetakan E-KTP akibat kekosongan blangko di pusat sejak awal Agustus kemarin. “Memang sampai hari ini masih kosong blangkonya, tapi penanganannya kita antisipasi dengan surat keterangan pengganti KTP,” ungkapnya.

Kekosongan blangko tersebut membuat tanggungan yang akan dicetak terus bertambah. Sedikitnya ada 6000 lebih hingga akhir bulan ini. Jumlah itu belum termasuk angka wajib E-KTP baru yang sudah melakukan perekaman.

Informasi terakhir, lanjut Ratnasari, bahan baku pencetakan E-KTP tersebut sudah tersedia di pusat baru-baru ini, tetapi belum bisa diambil pihaknya. Namun demikian, dari 20.000 blangko yang diusulkan ternyata hanya 4000 blangko yang direalisasi, itu artinya masih banyak pemohon yang terpaksa harus tetap mengadalkan suket sebagai pengganti sementara E-KTP. “Yang mengantongi suket dari laporan kita ada 6000, itulah kenapa kita minta 20.000 karena kita antisipasi yang 6000 belum ditambah dengan pemohon baru, jumlahnya itu ada sekitar 3000,” jelasnya.

Ratnasari menegaskan, secara umum realisasi pencetakan E-KTP diwilayah ini sudah cukup baik, yakni dari total wajib E-KTP yang ada kini hanya tersisa 6 persen yang belum bisa dilakukan pencetakan.

Sementara salah seorang pemohon E-KTP, Abdullah saat dikonfirmasi Suara NTB mengaku kesal lantaran sampai saat ini belum bisa mencetak dokumen kependudukannya.

Padahal warga Calabai Kecamatan Pekat itu sudah lama melakukan perekaman dan mengantongi surat keterangan.

Petugas, lanjut dia, selalu beralasan bahwa blangko E-KTP tengah mengalami kekosongan.

“Dulu saya ke sini disuruh tunggu satu minggu, setelah saya datang katanya kosong. Terus saja begitu sampai sekarang makanya malas sebenarnya kita. Tapi karena ini kebutuhan mau tidak mau harus pulang pergi sampai ini jadi,” keluhnya.

Mengingat banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk mengurus dokumen kependudukan tersebut, Abdullah berharap, agar pemegang suket awal harus betu-betul menjadi prioritas Disdukcapil untuk dilakukan pencetakan, sebab pemohon juga memiliki tanggungan lain untuk diselesaikan. (jun)

sian kini mulai mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Dari hasil pengecekan tim ahli dan tekhnis, bangunan rumah sakit setempat layak dan aman digunakan.

“Hari ini harus sudah bisa masuk. Semalam sudah ada klarifikasi dari tim teknis PU, kemudian dari pihak rumah sakit dihadiri pak Kajari, Kapolres, Dandim dan lainnya.

Bahwa itu sudah layak untuk ditempati sebagai sarana pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Menurutnya, masa tanggap darurat sudah berakhir. Namun,

Taliwang (Suara NTB) Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), kembali mengatensi dua kasus baru di wilayah setempat.

Dua kasus tersebut yakni kasus dugaan Pungli yang terjadi di Kecamatan Sekongkang dan di desa Seteluk Atas, kecamatan Seteluk.

Ketua tim Saber Pungli, Kompol Teuku Ardiansyah, kepada Suara NTB, Senin (27/8) membenarkan adanya dua kasus baru yang ditangani pihaknya di KSB. Hanya kedua kasus tersebut, progres saat ini baru sebatas klarifikasi kepada pihak-pihak terkait sebelum nantinya dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Hal ini juga dilakukan, supaya tidak terjadi hal -hal yang tidak diinginkan. Tetapi yang jelas saat ini, Pokja penindakan sudah mulai melakukan pemeriksaan kepada pihak yang diadukan oleh masyarakat tempat kejadian tersebut terjadi untuk di tindak lanjuti. Selain Pokja tim saber yang sudah berada di lapangan, pihak terkait juga masih menunggu hasil dari pemeriksaan Inspektorat.

“Sembari kita menunggu

dari Inspektorat, Pokja juga sudah mulai bekerja menindak lanjuti laporan tersebut,” ungkapnya.

Dikatakannya, kasus dugaan Pungli di kecamatan Sekongkang yang diduga dilakukan oleh Camat setempat, pihak terkait sudah melakukan klarifikasi ke camat bersangkutan. Dimana besaran pungutan sekitar Rp500 ribu kepada warga yang melakukan penambangan emas.

Adapun dengan uang tersebut, yang bersangkutan akan mengadakan lomba memeriahkan acara 17 Agustus.

Meskipun sudah ada klarifikasi yang bersangkutan dan menyangkal semua tuduhan tersebut, tetapi pihak terkait tetap akan menindak lanjutinya. Untuk kasus lainnya yang dilakukan oknum kades di kecamatan Seteluk terkait dengan adanya dugaan penyimpangan APBDes pihak terkait tetap menindaklanjutinya.

Sementara untuk kasus ini (Kades Seteluk Atas) juga masih tetap berproses di Inspektorat.

“Meskipun sudah ada klarifikasi dari Camat, kita tetap akan tindak lanjuti supaya ada kejelasan terkait kasus itu,” tukasnya. (ils)

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 28 Agustus 2018

Halaman 8

RAPBD-P 2018 Kritis

Diprioritaskan untuk Perbaikan Gedung Pemerintahan dan Fasilitas Umum Mataram (Suara NTB) Pemerintah Provinsi NTB telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp40 miliar untuk penangan dampak pascabencana gempa bumi dalam KUA-PPAS RAPBD-P NTB tahun 2018.

Kini Pemprov NTB yang diwakili oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah melakukan pembahasan RAPBD-P tahun 2018 bersama badan anggaran (Banggar) DPRD NTB. Anggaran Rp40 miliar yang dialokasikan untuk penanganan pascabencana tersebut memang terbilang sangat kecil, dibandingkan dengan nilai total kerusakan yang diakibatkan oleh bencana gempa bumi. Namun demikian, kemampuan keuangan daerah yang terbatas tidak memungkinkan untuk dialokasikan lebih dari itu.

Demikian disampaikan olen Wakil Ketua DPRD NTB, Lalu Wirajaya, saat dikonfirmasi di sela-sela rapat banggar, Senin (27/8) kemarin. “Ya Pemprov NTB mengalokasikan sekitar Rp 35-40 miliar untuk penanganan bencana ini” katanya.

Dijelaskan Wirajaya, pada dasarnya terdapat dana yang cukup besar yang berpotensi bisa dialokasikan untuk menambah anggaran penanganan bencana, yakni dana hasil penjualan saham PT DMB. Hanya saja dana tersebut belum bisa digunakan, lantaran belum ada kejelasan terkait kedudukan hukum dari dana tersebut.

“Dana hasil penjualan saham tersebut cukup besar, tapi dia harus ada dasar hukumnya untuk bisa digunakan. Nah posisi sekarang masih belum jelas, makanya belum bisa dipakai,” paparnya.

Lebih lanjut disampaikan oleh politisi Partai Gerindra itu, Pemprov juga sudah mustahil akan melakukan efesiensi dan melakukan penyisiran terhadap belanja-belanja lainnya untuk dialokasikan ke penanganan bencana. Begitu juga dengan program-program lainya belum ada yang bisa ditunda.

“Makanya nanti akan kita bahas lebih lanjut dengan TAPD seperti kebijakan anggarannya. Kita akan lihat kalau memang ada program yang bisa ditunda, maka akan kita tunda,” jelasnya.

Adapun alokasi anggaran sebesar Rp 40 miliar tersebut untuk penanganan bencana, akan diprioritaskan untuk perbaikan gedung-gedung milik pemerintah yang mengalami kerusakan, serta fasilitas umum lainnya.

“Prioritas untuk perbaikan kantor pemerintah dan fasilitas umum, supaya lebih cepat beroperasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kan kita lihat banyak kantor-kantor pemerintah yang mengalami kerusakan, termasuk di DPRD,” katanya. (ndi)

Dua Kasus Korupsi Digenjot Pascagempa Mataram (Suara NTB) Gempa sempat mempengaruhi penanganan perkara di Kejati NTB. Namun seiring pulihnya situasi, penyelidikan dan penyidikan dimaksimalkan. Untuk mengawali, dua kasus korupsi digenjot. “Sementara dua kasus dulu kita proses. Tapi kan ndak bisa kita sampaikan, karena ini masih penyelidikan,” kata Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap, SH kepada Suara NTB, Senin (27/8).

Dimulainya penanganan kasus itu ditandai dengan pemeriksaan saksi saksi Senin kemarin. “Hari ini kita periksa saksi untuk satu kasus,” sebutnya. Satu kasus lagi sedang dikoordinasikan dengan Badan Pengawasan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) untuk penentuan kerugian negara. “Sedang kita koordinasikan terus dengan BPKP, mudah mudahan kerugian negaranya cepat selesai (audit),” sebutnya.

Memang diakui Aspidsus dalam tiga pekan terakhir penanganan kasus kendor. Situasi sangat dipengaruhi psikologi dampak gempa beruntun, Minggu (5/8) dan Minggu (19/8).

Terlebih beberapa bagian gedung retak ringan, namun secara keseluruhan tidak mempengaruhi struktur gedung.

Kendati demikian secara psikologi tetap berpengaruh pada kinerja penyidik. Sejumlah penyidik sementara tidak melakukan panggilan karena khawatir jika berada di dalam gedung. Saksi saksi pun enggan hadir karena khawatir gempa susulan. “Tapi hari ini sudah mulai normal, sudah ada saksi yang datang diperiksa,” pungkasnya.

Sementara informasi diperoleh, dua kasus itu terkait kasus Bank NTB Cabang Dompu dan kasus shopping center.

Kasus yang mencuat berawal dari persoalan eks aset Lombok Barat (Lobar) yang telah diserahkan ke Pemkot Mataram. Penyelidikan Kejati NTB yang menerima laporan ini, pejabat Lobar dimintai keterangan terkait alur kepemilikan aset tersebut, hingga diserahkan ke Pemkot.

Aset tersebut telah diserahkan ke Pemkot sejak tahun 1994 silam, lengkap dengan persetujuan dewan saat itu dan ada notulensinya ditandatangani oleh Walikota Mataram dan Bupati Lombok Barat. Namun belakangan diketahui muncul timbul Sertifikat Hak Milik (SHM) jadi target bidikan kejaksaan.

Namun sebagian memang ada yang mengantongi Hak Guna Usaha (HGU), karena ada perjanjian dengan Walikota Mataram kala itu, H. Lalu Mas’ud.

Kasus shopping center sedikit lebih maju, jelang naik status ke penyidikan diawali dengan audit guna menemukan kerugian negara pada pencairan anggaran kredit Rp 10 miliar di Bank NTB Cabang Dompu. BPKP pun mulai turun melakukan audit kredit bermasalah dimaksud, untuk menemukan indikasi kerugian negara sebagai bahan meningkatkan kasus ke penyidikan oleh Kejati NTB. Penyelidikan Kejaksaan terkait kredit bermasalah pada Bank NTB Cabang Dompu, untuk pencairan kredit kepada sebuah perusahaan senilai Rp 10 miliar lebih diduga melanggar prinsip kehatihatian. Dari pencairan kredit itu, debitur menggunakan anggaran untuk pembangunan perumahan untuk program Kredit Perumahan Rakyat (KPR).

Karena berkaitan dengan fisik bangunan, tim auditor juga turun ke lapangan u n t u k pengecekan. (ars) Ery Ariansyah Harahap

Penanganan Bencana Hanya Dianggarkan Rp40 Miliar Mataram (Suara NTB) DPRD NTB mengharapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun struktur rancangan APBD- Perubahan tahun 2018, menjadikan penanganan pascabencana gempa bumi menjadi prioritas.

Namun demikian, setelah melihat struktur anggaran yang disampaikan TAPD, Dewan melihat struktur keuangan daerah tidak cukup kuat untuk mengatasi penanganan bencana gempa bumi.

Kondisi keuangan daerah sangat kritis, sehingga tidak mampu untuk mengalokasikan anggaran besar untuk penanganan bencana gempa bumi.

Sumber-sumber pendapatan dan SILPA juga sangat kecil, sehingga sumber untuk menambah anggaran penanganan

bencana sudah tidak ada.

Demikian diungkapkan Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda yang ditemui usai memimpin rapat Banggar, Senin (27/8) kemarin, di rumah dinasnya.

“Anggaran kita sangat minim dan tidak mampu untuk mengatasi bencana ini.

Tapi faktanya rancangan anggaran kita belum mampu menangani pascabencana,” ujarnya.

Penjelasan yang lebih detail terkait posisi keuangan daerah

dalam menangani bencana gempa bumi disampaikan oleh Ketua Komisi III, yang membidangi urusan keuangan, Johan Rosihan. Dia menegaskan pihaknya menyimpulkan setelah mempelajari dokumen KUAPPAS RAPBD-P tahun 2018, bahwa tidak mampu membiayai penanganan pascabencna.

“Rapat internal dalam rangka merumuskan daftar isian masalah, nanti itu akan dibawa rapat bersama Banggar dan TAPD. “Setelah kita memotret

RAPBD-P ini, apakah akan mampu menghadapi bencana atau tidak, ternyata kemampuan itu hanya klaim belaka.

Kalau kita lihat dari struktur anggaran itu tidak mampu,” ungkap Johan.

Disampaikannya, dalam RAPBD-P 2018, TAPD hanya mengalokasikan anggaran untuk penanganan pascabencana Rp 40 miliar. Jumlah tersebut tentu tidak akan mampu mengatasi dampak bencana gempa bumi NTB yang ditaksir total kerugiannya mencapai Rp 7 triliun lebih.

“Yang Rp 40 miliar untuk tanggap bencana itupun masih kita pertanyakan, saya minta detailnya. Mana rinciannya, belum termaktub dalam KUA-

PPAS ini. Apa cukup hanya dengan anggaran segitu. Belum lagi akan dipotong dengan belanja pegawai, karena bentuknya kegiatan, bukan tanggap bencana,” jelasnya.

Hasil telaah Banggar terhadap KUA-PPAS tersebut kemudian akan menjadi bahan Dewan untuk rapat kembali dengan pemerintah. Sebab, dari penjelasan pemerintah selama ini yang diterima oleh dewan, bahwa pemerintah daerah masih mampu mengatasi dampak bencana. Namun faktanya dari dokumen KUA-PPAS RAPBD-P tahun 2018, menunjukkan bahwa struktur keuangan daerah sangat mustahil akan bisa mengatasi dampak bencana. (ndi)

Bantu Tahap Rehab Rekon, TNI Kerahkan 2.000 Pasukan Tanjung (Suara NTB) Dalam masa transisi usai berakhirnya tahap tanggap darurat bencana gempa Lombok, Kepala Staf TNI AD (Kasad), Jenderal TNI Mulyono memantau langsung perkembangan kerja jajarannya, Senin (27/8), dengan mendatangi langsung posko utama di Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Menurut Kasad, 2.000 lebih pasukan sudah dikerahkan untuk penempatan hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon).

Kunjungan Kasad didampingi Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Benny Susianto dan Danrem 162/WB Kolonel CZI. Ahmad Rizal Ramdhani.

Menurut Kasad, sedikitnya 2.924 pasukan dari berbagai satuan dikerahkan untuk membantu Satgas Penanggulangan Darurat Bencana (PDB) dalam berbagai kegiatan. Seperti evakuasi, perataan bangunan, penanganan pengungsi, droping logistik. Kerja personel akan berlanjut pada masa transisi hingga rehab rekon. ‘’Kunjungan saya selama satu hari di Lombok karena ingin tahu kegiatan-kegiatan Prajurit TNI AD dalam tanggap darurat dan pasca tanggap darurat,’’ jelasnya.

Ia bersama rombongan ingin melihat langsung kinerja, sekaligus memberikan support moril para parjurit yang terlibat dalam masa tanggap darurat maupun setelahnya.

Karena dipastikannya, tugas dan penempatan tim akan berlangsung selama sebulan lebih. ‘’Karena ke depan mungkin akan dilibatkan dalam tahapan rehabiliasi dan rekonstruksi terhadap ban-

(Suara NTB/ars)

CEK - Kasad TNI Jendral TNI Mulyono saat mengecek kondisi pengungsi gempa di Lapangan Tanjung, Lombok Utara. gunan yang rusak dan roboh.

Terkait dengan rehab dan konstruksi, sesuai informasi akan dilaksanakan selama enam bulan oleh Pemerintah Daerah,’’ jelas orang nomor satu di jajaran TNI AD tersebut.

Bagaimana rencana pembentukan Komando Operasi Satgas Gabungan (Koopsgasgab) Terpadu untuk penanganan pascatanggap darurat sesuai rencana Panglima TNI?

Mulyono menjelaskan, pembentukan Satgas gabungan ini dipastikan akan terealisasi.

Sebab untuk unsur-unsur yang sudah ada tetap dipertahankan dan pembangunan secara spesifik sesuai permintaan. ‘’Pembentukan Koopsgasgab terkait dengan kemampuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascatanggap darurat bencana. Sekarang juga sudah

ada penambahan personel dua Batalyon Zeni untuk membantu Pemerintah Daerah dalam rehabilitasi dan rekonstruksi dengan seluruh peralatannya,’’ pungkasnya.

Sementara Ketua Persit KCK Ny. Mulyono didampingi Ketua Persit KCK PD IX/Udayana Ny. Riza Benny Susianto dan Ketua Persit KCK Cabang Korem 162 Ny. Kirana Ramdhani menghibur dan

memberikan bingkisan kepada anak-anak korban gempa di Sekolah Gembiraku.

Dalam kunjungan usai mengecek kondisi asrama TNI di Gebang Mataram itu, Kasad melihat langsung kondisi pengungsian korban gempa. Selain kunjungi posko yang menjadi sasaran, Kasad mengecek rumah sakit lapangan milik Yonkes Divisi 2 Kostrad dam Satuan Psikologi TNI. (ars)

Dukung Moral Prajurit

(Suara NTB/ist)

PERIKSA DOKUMEN - Petugas Kantor Imigrasi Mataram memeriksan dokumen keimigrasian warga negara asing yang masuk ke Lombok melalui tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) Lombok International Airport, Praya, Lombok Tengah.

Dampak Gempa Lombok

Perlintasan WNA Melalui TPI Bandara LIA Stagnan Mataram (Suara NTB) Lalu lalang pelancong dari luar negeri pascagempa Lombok cenderung stagnan. Setelah gempa skala besar menerjang sejak Minggu (29/7), wisatawan asing yang masuk dan keluar dari Lombok International Airport menurun.

Catatan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, dalam rentang waktu antara 18-26 Agustus kedatangan WNA melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Lombok International Airport, Praya, Lombok Tengah berkutat dengan rerata 74-116 orang. Hal itu usai gempa dengan intensitas M=6,9 terjadi pads Minggu (19/ 8) petang dengan titik episent-

er di Sambelia, Lombok Timur Kemudian mundur lagi pada rentang 5-17 Agustus, pascagempa M=7 pada Minggu (5/8) petang, WNA yang keluar wilayah NTB lebih banyak dibandingkan yang masuk.

Yakni 2.434 orang WNA keluar dan 1.808 WNA masuk.

Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Azhan Miraza Senin (27/8) menerangkan dalam rentang waktu sebelum dan sesudah gempa memang terjadi penurunan lalu lintas warga negara asing melalui TPI LIA. Jika dibandingkan dengan sepekan sebelum gempa M=7 menerjang Minggu (5/ 8), yakni rata-rata 300-400

WNA masuk ke Lombok.

“Dari tanggal 1-5 Agustus, WNA masuk totalnya 1.838 orang dan yang keluar 1.860 orang,” sebut Azhan.

Dari catatan itu, menunjukkan indikasi adanya penurunan tingkat kunjungan ke Lombok, menilik data pemeriksaan keimigrasian di Bandara LIA. Meski demikian pelayanan keimigrasian tidak terdampak. Petugas masih melayani permohonan izin tinggal bagi WNA. “Selama masa itu memang ada penurunan, semoga Lombok dapat segera bangkit sehingga wisatawan yang datang dapat meningkat lagi,” pungkasnya. (why)

KEPALA Staf TNI AD Jenderal TNI Mulyono datang khusus ke Lombok Senin (27/8), memantau kondisi prajuritnya yang turut terdampak gempa. “Tahapan tanggap darurat sudah selesai, saya ingin tahu kondisi prajurit yang tertimpa musibah gempa, apakah ada korban atau tidak, asramanya bagaimana dan kondisi kehidupannya seperti apa,” ungkap Mulyono di Asrama Yonif 742/SWY Gebang Mataram, Senin (27/8).

Saat ini dipantauannya tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi sedang berjalan, sehingga konsentrasi banyak pihak terkuras untuk penanganan korban sipil. Sementara untuk anggotanya yang terdampak gempa, tak perlu menunggu bantuan dari pihak lain. “Saya akan langsung memberikan bantuan agar segera rumah-rumah prajurit diperbaiki,” tandasnya.

Orang nomor satu di jajaran TNI AD tersebut menyebut, dana bantuan rehaban yang akan diberikan sebesar Rp5 miliar sesuai laporan perhitungan biaya perbaikan dari Kodam IX/Udayana. Anggaran ini dihajatkan untuk memperbaiki rumah-rumah prajurit yang rusak, termasuk aset TK Kartika dan barak Prajurit.

Hasil pantauannya, bangunan yang rusak tidak akan dibongkar total. Namun yang rumah-rumah yang rusak akan direkonstruksi hingga tahan gempa dengan pembangunannya akan diserahkan kepada Kodam IX/ Udayana secara swakelola. (ars)

Mulyono

Selasa, 28 Agustus 2018

Garuda Indonesia Salurkan 147 Ton Kargo Bantuan Kemanusiaan Gempa Lombok Jakarta (Suara NTB) Maskapai Nasional Garuda Indonesia telah menyalurkan sedikitnya 147 ton angkutan kargo bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Lombok.

Penyaluran kebutuhan logistik melalui layanan kargo tersebut merupakan bagian dari komitmen Garuda Indonesia untuk mendukung masyarakat Lombok pasca gempa serta dalam upaya mendukung percepatan pemulihan Lombok untuk kembali sebagai destinasi wisata unggulan.

“Kami tentunya berharap dukungan bantuan ini kiranya dapat meringankan kondisi para korban gempa Lombok yang saat ini masih membutuhkan bantuan logistic,” ungkap Direktur Utama Garuda Indonesia Pahala N.Mansury.

“Sehubungan dengan peristiwa gempa yang terjadi di Lombok, Garuda Indonesia bersama jajaran anak usaha terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan kondisi operasional penerbangannya berjalan lancar, tidak hanya dengan memastikan kelancaran arus penumpang tetapi juga aspek operasional lainnya dalam mendukung kelancaran pasokan logistik bantuan terhadap masyarakat di Lombok,’’ terang Pahala.

Sejalan dengan peningkatan pengiriman barang bantuan kargo menuju Lombok, Garuda Indonesia juga menyediakan potongan harga sebesar 50 % untuk pengiriman barang bantuan bencana alam di Lombok tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Informasi lebih lanjut mengenai potongan harga tersebut dapat menghubungi call center Garuda Indonesia Cargo di 021-2351-9090 atau di 0804 1 909090. Adapun pemberian potongan harga khusus tersebut berlaku sampai tanggal 31 Agustus 2018 mendatang.

Sebelumnya Garuda Indonesia bersinergi bersama Kementerian BUMN melalui program “BUMN Peduli” turut menyalurkan bantuan sembako yang disalurkan di sejumlah posko pengungsian di Lombok.

Selain itu, bersama-sama dengan BRI, Garuda Indonesia turut menerbangkan sedikitnya 25 tenaga medis yang berasal dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), untuk membantu proses penyuluhan kesehatan serta perawatan medis bagi para korban gempa Lombok.

Garuda Indonesia juga turut mendukung pengiriman logistik peralatan dan perlengkapan medis dalam membantu proses pemulihan para korban gempa Lombok tersebut. (*)

SUARA NTB

Halaman 9

Semua Desa di Lotim Diberikan Keringanan Pencairan DD Tahap III Selong (Suara NTB) Sebanyak 239 desa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diberikan keringanan untuk mencairakn dana desa (DD) tahap III dari KPKN. Hal tersebut menyusul banyaknya desa yang mengusulkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang saat ini hampir keseluruhan berada di tenda pengungsian pascagempa yang terjadi.

Dijelaskan Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lotim, H. M. Juaini Taofik, diberikannya keringanan oleh KPKN, di mana untuk pencairan DD tahap III dipercepat dan dikhususkan pencairannya dengan persyaratan menyusul hingga akhir tahun. Semuanya masih diajukan dan saat ini baru proses pengusulan ke KPKN dari transfer RKUN ke RKUD untuk 239 desa yang ada di Kabupaten Lotim.

Dari total DD Lotim Rp252 miliar. Saat ini pencairan tersisa sekitar Rp100 miliar di pencairan tahap III. Anggaran itulah yang nantinya tersebar

di 239 desa di Lotim untuk kemudian dimanfaatkan memenuhi kebutuhan masyarakat yang hampir rata-rata berada di pengungsian. Proses pencairannya sendiri diharapkan paling lambat Bulan September mendatang.

“Normatifnya pencairan DD tahap III itu harus ada laporan realisasi DD tahap I dan II harus 75 persen. LPJ sudah diatas 50 persen. Keringanan hanya waktu saja, tapi diakhir tahun tetap diselesaikan segala persyaratan itu,” ungkapnya.

Sedangkan untuk pencairan DD tahap II, hanya dua desa yang belum masuk untuk pencairan DD tahap II ini yakni Desa Loy-

ok dan Desa Sikur Barat dikarenakan ada persoalan.

Adapun desa yang menggunakan DD untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di lokasi pengungsian sekitar 125 desa. Bahkan banyak desa yang memilih berutang.

Dijelaskan, pemerintah desa bisa melakukan belanja tidak terduga menggunakan DD setelah ditetapkan tanggap darurat baik itu dari provinsi maupun kabupaten. Sehingga bagi desa-desa yang sebelumnya sudah berutang, nantinya akan diganti pada APBDes perubahan. Penggunaannya pun harus masuk dalam fasilitas umum. Misalnya pemenu-

han kebutuhan tenda, MCK umum bisa diarahkan penggunaan dari DD tersebut. Sehingga akan dilakukan penyesuaian penggunaannya melalui APBDes perubahan.

“Silahkan saja digunakan DD itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkena bencana gempa. Itu diperbolehkan dan sudah ada aturannya. Namun tetap harus bisa dipertanggungjawabkan,”ujarnya.

Selama pengguna anggaran dalam hal ini pemerintah desa kemudian dimusyawarahkan bersama BPD dalam APBDes perubahan m a k a pasti a d a jalan kare-

na itu diperbolehkan. Dalam Permedagri Nomor 113 Tahun 2014 dikatakan penggunaan dana tak terduga. Maka penggunaan DD itu juga bisa masuk dalam dana tak terduga.

“Kalaupun DD-nya belum keluar, silahkan saja kepala desa itu berutang selama masih dalam batas p e n g e n dalian,” ungkapnya. (yon)

H. M. Juaini Taofik (Suara NTB/yon)

Jelang Mid Semester, Kegiatan Belajar Diupayakan Maksimal Mataram (Suara NTB) Proses pembelajaran pascabencana gempa bumi di Kota Mataram masih belum berjalan maksimal. Meski demikian, proses pembelajaran tetap diupayakan berjalan dengan maksimal, apalagi pada bulan depan merupakan jadwal ujian Mid Semester sesuai kalender pendidikan.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., dihubungi Senin (27/8). Menurutnya, proses pembelajaran tetap diupayakan maksimal, baik di gedung atau ruangan yang aman digunakan. “Selain itu gunakan tenda yang tersedia bahkan bisa menggunakan ruangan di sekolah terdekat yang kondusif untuk belajar,” ujarnya.

Sampai saat ini, katanya, dalam proses pembelajaran tetap diintegrasikan dengan kegiatan pemulihan trauma atau trauma healing. Cara itu dilakukan untuk memotivasi siswa agar makin semangat untuk belajar. “Apalagi bulan depan sudah mid semester sesuai kalender pendidikan,” katanya.

Pasca gempa bumi yang mengguncang Pulau Lombok dan sekitarnya, proses belajar mengajar di Kota Mataram sempat ditunda beberapa kali. Lebih dari sepekan siswa diminta untuk belajar di rumah. Sejumlah sekolah di Kota Mataram juga mengalami kerusakan.

Salah satu sekolah yang mengalami kerusakan yaitu SMPN 6 Mataram. Kepala SMPN 6 Mataram, Azizudin mengatakan, laboratorium komputer dan laboratorium IPA di SMPN 6 Mataran hancur karena paflon ambruk. Ruang kelas di lantai tiga juga plafonnya ambruk.

Kerusakan ringan berupa plafon yang terjatuh juga dialami di SMPN 17 Mataram. Kepala SMPN 17 Mataram, Woody Heksana, S.Pd., dihubungi beberapa waktu lalu mengatakan, SMPN 17 Mataram mengalami kerusakan ringan berupa plafon yang jatuh. Dan sudah dibersihkan oleh guru serta tata usaha.

Kegiatan di sekolah diisi dengan kegiatan untuk menghilangkan kesan trauma seteH. Lalu Mohammad Sidik lah gempa. (ron) (Suara NTB/dok)

Kegiatan Belajar di Sekolah Belum Kondusif Mataram (Suara NTB) Suasana pascagempa bumi selama satu bulan terakhir ini membuat proses belajar mengajar di sekolah tidak maksimal.

Oleh karena itu pihak sekolah atau yayasan sekolah swasta melaksanakan pembelajaran pemberian materi di rumah secara dalam jaringan atau online.

Sekretaris Badan Pelaksana Kegiatan Yayasan Insan Mandiri Denpasar Cabang Lombok, Urbanus Bate, S.Pd., dihubungi Sabtu (25/8) mengatakan, sekolah yang berada di bawah Yayasan Insan Mandiri tetap belajar di sekolah, meskipun masih di luar ruangan dan sampai pukul 12.00 Wita.

Meski demikian, ada materi yang diberikan secara online untuk menunjang pembelajaran siswa di rumah. Menurut Urbanus, tugas-tugas yang diberikan kepada siswa juga dikirim melalui online. “Tugas-tugas dikirim via e-mail. Sampai lihat situasi dan kondisi,” katanya.

Urbanus Bate meyakinkan kepada guru dan siswa bahwa gedung nyaman untuk digunakan karena sudah berkonsultasi kepada ahli bangunan atau ahli gedung. Kepala sekolah juga diminta segera membuat proposal perbaikan gedung apabila ada kerusakan, karena akan segera diperbaiki. Kepala sekolah juga diminta segera mendata guru, karyawan, siswa atau keluarga yang mengalami korban karena gempa.

“Mari kita saling meneguhkan dan menguatkan, mengajak siswa peduli terhadap korban gempa dan yakinkan bahwa Tuhan selalu bersama kita, dan tidak akan memberi cobaan melampaui batas kemampuan kita,” ujar Urbanus Bate.

Begitu juga yang dilakukan Sekolah Kristen Tunas Daud (SKTD) Direktur Sekolah Kristen Tunas Daud Mataram, Dr. Kristyanto S. Boko, M.Pd., mengatakan SKTD berencana untuk memberi aktivitas pembelajaran melalui sosial media saat situasi masih belum kondusif. Nantinya orang tua siswa akan membantu membimbing siswa saat belajar di rumah. “Aktivitas belajar siswa di rumah dilakukan bersama atau atas supervisi orang tua,” ujarnya. (ron)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Siswa SMKN 2 Mataram yang mewakili NTB di Ajang FLS2N berfoto bersama.

SMKN 2 Mataram Wakili NTB di Ajang FLS2N Cabang Tari Mataram (Suara NTB) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) 2018 kembali dilaksanakan. Agenda tahunan yang memasuki usia ke-15 tahun ini diselenggarakan dengan tema seni sebagai inspirasi keteladanan dalam pendidikan karakter.

FLS2N 2018 ini membagi dua garis besar bidang lomba yang diselenggarakan yakni seni pertunjukan dan seni penciptaan. Dengan lomba di antaranya vokal solo, gitar solo, baca puisi, tari kreasi dan teater monolog untuk bidang seni pertunjukan. Sedang pada bidang seni penciptaan terdap-

at lomba desain poster, kriya, cipta puisi dan film pendek.

Wakasek Humas SMKN 2 Mataram Sulman Haris, menjelaskan, meski di tengah-tengah bencana gempa NTB, siswa SMKN 2 Mataram tetap toreh prestasi dalam ajang FLS2N 2018 dengan berhasil lolos seleksi provinsi dan wakili NTB pada cabang tari. Sebagai salah satu peserta lomba SMKN 2 Mataram ikut memeriahkan beberapa cabang lomba di antaranya lomba tari, gitar solo, dan vokal solo.

Dengan persiapan awal dilakukan sejak akhir bulan juni hingga bulan juli. Meski demiki-

an untuk cabang lomba gitar solo dan vokal solo SMKN 2 Mataram harus puas hanya sampai peringkat kota. Namun berhasil keluar sebagai wakil NTB dengan lolos seleksi provinsi dalam cabang lomba tari.

Dengan serangkaian proses yang berlangsung, pengumuman lomba tari dilaksanakan pada hari yang sama pada malam hari yang bertepatan dengan datangnya gempa bumi yang meluluh-lantakkan beberapa titik di NTB. Kendati demikian kata Sulman, dengan hasil sebagai peringkat satu dan mewakili NTB ke kancah nasional pada cabang

Rekonstruksi Pasar Renteng

Loteng Minta Dukungan Pusat Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) telah mengusulkan rencana rekonstruksi (pembangunan ulang) Pasar Renteng Praya ke pemerintah pusat. Usulan tersebut sudah disampaikan ke Kementerian Perdagangan, beberapa hari yang lalu. Hal itu diakui Asisten II Setda Loteng, Ir. Nasrun, Senin (27/8) kemarin.

“Proposal pembangunan ulang Pasar Renteng sudah kita ajukan langsung ke pemerintah pusat,” ujarnya. Pengajuan tersebut didasari pertimbangan, bahwa musibah kebakaran yang melahap Pasar Renteng Praya imbas dari gempa. Sehingga layak diusulkan untuk ditangani pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, sebelum kebakaran Pasar Renteng gempa 7,0 SR mengguncang Pulau Lombok, hal itu memicu konsleting listrik di salah satu lapak Pasar Renteng. Yang kemudian meluas hingga membakar

hampir seluruh kios serta lapak yang ada di Pasar Renteng.

Pihaknya berharap dengan dukungan dari pemerintah pusat tersebut, proses rekontruksi Pasar Renteng Praya bisa lebih cepat. Karena kalau mengandalkan anggaran daerah jelas tidak akan mampu untuk saat ini. Mengingat kondisi anggaran daerah yang terbatas. Sementara program daerah yang perlu dibiayai juga masih cukup banyak.

Terlebih Pasar Renteng merupakan fasilitas yang sangat vital yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sebagai sarana perputaran ekonomi masyarakat. Sehingga dibutuhkan upaya yang lebih cepat. Untuk bisa mengembalikan kondisi Pasar Renteng agar bisa kembali normal seperti sediakala.

Sebelumnya, dari hasil kalkulasi awal dibutuhkan anggaran tidak kurang dari Rp35 miliar untuk membangun kembali

Pasar Renteng Praya. Itu sesuai dengan Desain Engginering Detail (DED) awal Pasar Renteng.

Namun mengingat kondisi yang ada, kebutuhan anggaran pembangunan Pasar Renteng bisa jauh lebih besar lagi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pasar Renteng Praya terbakar Senin (6/8) malam lalu.

Ratusan lapak dan kios yang ada dipasar tersebut ludes. Akibatnya, ribuan pedagang kehilangan tempat berjualan. Pemerintah daerah pun memperkirakan kerugian akibat musibah kebakaran tersebut mencapai dari Rp10 miliar lebih.

Pasalnya, bukan hanya bangunan yang rusak parah dan tidak bisa digunakan lagi.

Barang dagangan para pedagang juga ikut terbakar. Karena kebakaran sendiri berlangsung pada malam hari. Sehingga banyak pedagang yang tidak sempat menyelamatkan barang datangnya. (kir)

(Suara NTB/ kir)

PASAR RENTENG - Kondisi Pasar Renteng Praya, pascaterbakar Senin lalu. Pemkab Loteng telah mengajukan permohonan bantuan dana rekontruksi ke pemerintah pusat.

tari, tidak menyurutkan semangat siswa SMKN 2 Mataram.

Latihan tetap berlangsung hingga tanggal 24 Agustus lalu yang dilakukan di Sanggar SakSak Dance milik Lalu Suryadi Mulawarman yang berlokasi di BTN Kekalik Mataram. Kesempatan ini tentunya menjadi harapan yang sangat besar bagi pihak sekolah, khususnya guru-guru.

“Harapan kami di ajang lomba tingkat nasional ini bisa meraih juara dan membanggakan sekolah dan daerah,” ungkapnya.

Sulman menambahkan bencana bukan halangan untuk meraih prestasi, justru menjadi-

kan SMKN 2 Mataram termotivasi untuk berjuang menunjukkan bahwa kita dari NTB adalah orang-orang yan hebat dan kuat.

Para siswa perwakilan SMKN 2 Mataram sendiri telah berangkat menuju Nanggroe Aceh Darussalam sebagai lokasi puncak lomba berlangsung pada tanggal 25 Agustus dengan didampingi utusan dari Dinas Dikbud NTB Yayan Heryana.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihak sekolah amat mendukung kegiatan ini, dengan memberangkatkan pembina kesenian SMKN 2 Mataram Nurjannah sebagai pendamping siswa selama di Aceh. (dys)

Bantuan dari Pusat Belum Jelas Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat sudah berjanji akan membantu pemerintah pemerintah Provinsi NTB secara total untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana gempa bumi di beberapa kabupaten/kota di NTB. Sebagai wujud keseriusan pemerintah pusat, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Instruksi (Inpres) RI nomor 5 Tahun 2018 Tentang Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Provinsi NTB. Namun demikian, hal itu masih dipertanyakan oleh para wakil rakyat di DPRD NTB. Sebab, sampai saat ini belum ada kejelasan dan kepastian terkait bantuan dari pemerintah pusat dalam penanganan dampak bencana gempa bumi NTB tersebut, terutama soal besaran anggaran yang akan digelontorkan.

“Inpres yang dikeluarkan ini masih belum jelas bagi kita, juknisnya tidak jelas siapa mengerjakan apa tidak jelas.

Makanya kita pertanyakan apa bentuk implementasi Inpres ini kepada APBD kita, belum jelas, karena tidak ada tambahan dana transfer,” ungkap Ketua Komisi III DPRD NTB yang membidangi urusan keuangan, Johan Rosihan usai mengikuti rapat Banggar, Senin (27/8) kemarin.

“Kita juga tidak tahu apa bentuknya bantuan itu karena tidak jelas. Katanya kami (pusat) akan bantu sekian, tapi apa bentuk, DAK kah, DAU kah, atau dia hibah bansos. Tali itu semua tidak ada, maknya bantuan pusat ini belum jelas,” sambungnya.

Johan pun kemudian menelusuri lebih lanjut implementasi bantuan dari pemerintah pusat tersebut ke dalam RAPBD-Pe-

rubahan NTB tahun anggaran 2018. Namun pihaknya tidak sama sekali menemukan ada bantuan keuangan dari pemerintah pusat dalam RAPBD-P. “Tidak ada penambahan anggaran dari pusat. Ada masuk anggaran di lain-lain pendapatan, anggaran itu memang dari luar. Tapi ternyata setelah kita kroscek, ternyata itu dari sumbangan Pemda Jawa Barat sekitar Rp3 miliar lebih. Hanya itu dari luar, selebihnya tidak ada,” ungkapnya.

Didalam KUA-PPAS RAPBD-P, Banggar memang menemukan ada anggaran tambahan belanja tidak terduga sekitar Rp10 miliar, yang dialokasikan sebagai dana pendamping untuk bantuan anggaran dari pemerintah pusat.

“Belum kita lihat detailnya dana pendampingan sebesar Rp10 miliar itu. Itu juga kita pertanyakan. Apa yang didampingi, kita perjelas, karena itu bukan program, tapi dalam bentuk belanja pegawainya. Apakah dana pusat atau apa yang akan didampingi. Karena kalau bantuan dari pusat itu ada syaratnya, yakni harus ada dana pendamping dari kita,” cetusnya.

Jikapun benar alokasi anggaran Rp10 miliar itu diperuntukkan sebagai dana pendamping. Maka dari total jumlah dana pendamping tersebut bisa dikalkulasikan bahwa besaran bantuan dari pemerintah pusat tidak terlalu besar.

“Tentu itu sangat kecil sekali, kalau kita bandingkan dengan total kerugian akibat bencana ini kita sekitar Rp 7 triliun lebih. Kalau 10 persen total perkiraan maka harusnya dana pendamping itu Rp 700 miliar,” katanya. (ndi)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 28 Agustus 2018

Halaman 10

Kemenristekdikti Verifikasi Mahasiswa Terdampak Gempa Mataram (Suara NTB) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sudah mendapatkan data mahasiswa terdampak gempa bumi. Saat ini pihak pemerintah pusat sedang melakukan verifikasi data itu. Apalagi mahasiswa asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang kuliah di sejumlah perguruan tinggi di Mataram dan luar NTB kesulitan membayar SPP. Hal itu disampaikan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VIII Bali-NTB, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si., kepada Suara NTB, Senin (27/8).

Menurutnya, pihak kementerian sudah mendapatkan data dan sekarang sedang diverifikasi oleh pusat.

“Sedangkan data dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) belum saya terima datanya dan masih menunggu,” ujarnya.

Diakuinya banyak mahasiswa asal daerah terdampak gempa bumi di Pulau Lombok mengalami kesulitan untuk membiayai SPP. Bencana gempa bumi di Pulau Lombok dan sekitarnya merusak bangunan rumah. Kondisi itu menyulitkan mahasiswa asal daerah terdampak untuk membayar SPP. Itulah yang saat ini sedang diproses di Kemenristekdikti. “Iya, sedang diproses,” katanya.

Sementara terkait kerusa-

kan yang terjadi dan dampaknya pada perkuliahan di masing-masing Perguruan tinggi, LLDIKTI menyerahkan perkuliahan ke masing-masing perguruan tinggi. Dasi mengatakan, pihaknya hanya mengimbau kepada seluruh pimpinan PTS untuk menggalang bantuan kepada para korban.

Terpisah, di STP Mataram sendiri cukup banyak mahasiswa yang terdampak gempa bumi. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STP Mataram , Lalu

Yulendra, SE.,M.Par., pada Senin (27/8) mengatakan, kebanyakan mahasiswa berasal dari Kabupaten Lombok Utara (KLU),yang merupakan daerah terparah terdampak gempa bumi. “Kalau tidak salah, 100 lebih mahasiswa dari KLU,” katanya.

Ia mengakui sudah mengusulkan bantuan ke LLDIKTI yang sebelumnya berndama Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis). Pihaknya di STP juga memberikan kemudahan untuk membayar SPP. “Kami tidak mematok, mahasiswa yang terdampak juga bisa mencicil. Tetap kita berikan keringanan biaya dengan mencicil,” katanya.

Yulendra juga mengakui sudah memiliki data mahasiswa yang terdampak, baik di

KLU, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Data itu sudah dikirim ke Kemenristekdikti.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengklaim ratusan mahasiswa terdampak gempa Lombok kesulitan membayar SPP. Sayangnya, dari mereka para mahasiswa ini ada yang tidak memperoleh toleransi dari kampusnya terkait pembayaran biaya sekolah per semester tersebut.

“Anak-anak KLU yang kuliah di PTN/PTS banyak yang tak bisa bayar SPP. Ada juga PT yang mengklaim tidak ada hubungan gempa dengan SPP,” ungkap Plt Kadis Dikpora KLU, Dr. Fauzan Fuad, di selasela launching Kotara Ber-

sekolah di Posko Dusun Luk, Desa Samik Bangkol, Kecamatan Gangga, Senin (27/8).

Fauzan memperkirakan jumlah mahasiswa sarjana dan pascasarjana yang kuliah di Lombok dan luar pulau Lombok sekitar 800-an. Perihal kesulitan membayar SPP itu pun ia peroleh dari mahasiswa.

Betapa tidak kesulitan, warga Lombok Utara saat ini tidak hanya kesulitan biaya pendidikan. Tetapi lebih dari itu kesulitan secara ekonomi pascagempa Lombok yang datang beruntun pada 29 Juli dan 5 Agustus lalu. Warga masih tinggal di tenda-tenda pengungsian.

Gempa dengan skala 7 magnitudo pada 5 Agustus lalu sampai memporakporandakan rumah warga. Termasuk rumah

para mahasiswa juga terdampak, sehingga sangat wajar mereka dan orang tuanya belum mampu memikirkan jalan keluar untuk menanggulangi Fauzan tidak menyebut perguruan tinggi mana saja yang tidak mentolerir biaya SPP bagi warga terdampak gempa. Namun demikian ia berharap, agar masing-masing PTN/PTS yang menampung putra-putri KLU yang terdampak gempa dapat diberikan keringanan.

Pihaknya di Pemda KLU juga mulai berpikir untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Pasalnya bencana gempa yang membekukan perekonomian warga dialami oleh seluruh warga, tak terkecuali anak-anak sekolah dan mahasiswa. (ron/ari)

Normal, Proses KBM di SMAK Kesuma Perbaiki Gedung Perkuliahan ANGGOTA Komisi VII DPR RI Dr. H. Kurtubi, mendorong agar pemerintah segera melakukan perbaikan gedung perkuliahan Universitas Mataram (Unram) yang rusak akibat gempa.

Menurutnya, perkuliahan mahasiswa tidak boleh terganggu akibat gedung rusak. Maka untuk itu, pemerintah harus segera lakukan perbaikan. ‘’Agar menangani secara baik. Ini memang butuh waktu proses,” ujarnya akhir pekan kemarin.

Sebagai mitra Kemenristek Dikti, Komisi VII DPR RI sebut (Suara NTB/dok) Kurtubi, akan membantu penuh H. Kurtubi agar Unram mendapat anggaran perbaikan gedung. Tercatat sejumlah gedung perkuliahan di Unram rusak akibat gempa.

“Kami komisi tujuh mendorong all out termasuk Unram ini di bawah Kemendikti sebagai mitra kerja Komisi tujuh untuk memperbaiki kondisi gedung Unram ini,” ungkapnya.

Termasuk gedung-gedung sekolah juga harus segera mendapat perhatian untuk dipulihkan kembali, agar pembelajaran kembali normal seperti sediakala. Karena bagaimana pun, pembelajaran tidak boleh terhenti terlalu lama.

“Kami all out untuk penuhi semua itu. Kami dorong optimal sebab pengesahan anggaran ada di Komisi Tujuh agar bisa digunakan secara maksimal,” sambung anggota DPR RI Daerah Pemilihan NTB ini.

Di kesempatan tersebut, Kurtubi juga mendukung segala langkah pemerintah, termasuk tidak ditetapkannya Lombok jadi bencana nasional. (dys)

Mataram (Suara NTB) Proses kegiatan belajar mengajar (KBM) kembali berjalan normal di sejumlah sekolah, Senin (27/8). Setelah cukup lama terhenti akibat gempa besar sejak 5 Agustus lalu, kini mulai kembali berjalan normal.

Salah satunya seperti yang terlihat di SMAK Kesuma Mataram. Di tempat ini, sejak pagi semua siswa telah masuk layaknya hari biasa.

Mereka mulai masuk kelas untuk belajar sejumlah materi pelajaran.

Kepada Suara NTB, salah satu pengajar, H. Muhammad Irawan Mahdan, menjelaskan kegiatan belajar mengajar sudah efektif berlangsung. Semua siswa telah mendapatkan materi pelajaran sesuai dengan jadwal biasanya.

Meski kata Irawan bahwasanya tidak semua siswa dapat belajar di dalam kelas.

Karena sebagiannya masih belajar di tenda. Namun demikian, mereka yang belajar ditenda tidak jauh beda dengan mereka di dalam kelas.

“Anak-anak SMAK Kesuma Mataram sudah aktif belajar seperti biasa mulai Se-

nin 27 Agustus 2018. Ada di bawah tenda dan ada yang sudah di kelas,” jelas Irawan.

Mereka sama-sama mendapatkan materi pelajaran sejak pagi. Para siswa pun terlihat semangat menerima materi. Apalagi mereka telah cukup lama tidak memperoleh materi pelajaran. Mengingat dampak gempa secara psikologis yang dirasakan masih menyisakan trauma mendalam.

Kini pihaknya berharap sejak Senin ini hingga hari-hari berikutnya, aktivitas belajar mengajar dapat seterusnya berjalan normal seperti sediakala. Sehingga semua siswa mendapatkan layanan pendidikan yang baik.

Sementara ditanya soal jadwal belajar mengajar, Irawan menyebut siswa pulang lebih awal dari jadwal biasanya. Yaitu mereka belajar dari pagi hingga siang pukul 13.00.

“Sudah mulai normal hanya pulangnya jam 13,00 wita dan materi belajarnya juga sudah normal dengan alokasi waktu tiap mapel 30 menit. Jadi pulangnya lebih awal dari biasanya 15.30 wita,” ungkapnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

BELAJAR - Proses KBM di SMAK Kesuma sudah berjalan normal. Meski sebagian siswa masih belajar di bawah tenda.

Bangunan Kampus Aman

PKKMB di STP Mataram Dimulai 3 September Mataram (Suara NTB) Gempa bumi yang melanda Pulau Lombok mengakibatkan kerusakan di berbagai tempat.

Di Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram, kerusakan kampus tidak begitu berdampak pada proses perkuliahannya.

Hanya ada penundaan pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), yang awalnya dilaksanakan pada 25 Agustus, diundur menjadi 3 September 2018.

Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STP Mataram , Lalu Yulendra, SE.,M.Par., dihubungi Senin (27/8), mengatakan, PKKMB direncanakan berlangsung pada 25 Agustus sampai dengan 1 September. Namun dengan adanya bencana gempa bumi yang mengakibatkan situasi belum kondusif, maka PKKMB diundur.

PKKMB akan dilaksanakan pada tanggal 3 September sampai den-

gan 8 September 2018. “Hanya PKKMB yang diundur menjadi tanggal 3 September sampai dengan 8 September 2018,” katanya.

Sementara itu, untuk pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) akan dilaksanakan pada tanggal 10 September sampai dengan 15 September 2018. Perkuliahan sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 17 September 2018.

Ia menyebutkan tidak ada penundaan perkuliahan di STP Mataram. Bangunan kampus masih layak untuk proses perkuliahan. Yulendra menekankan, kondisi bangunan baikbaik saja, hanya ada retak rambut pada dinding.

“Pada prinsipnya tidak bermasalah. Hanya retak rambut saja, sambil ditata halaman, sekarang sudah diratakan tinggal pemadatan saja, kondisi kampus tinggal diperbaiki.

Hanya dibersihkan sisa ban-

gunan baru,tinggal membersihkan halaman,” jelasnya.

Ditundanya pelaksanaan PKKMB, karena kondisi masyarakat yang masih mengalami trauma gempa. Dikhawatirkan jika tetap dilaksanakan pada waktu yang ditentukan di awal, membuat ada mahasiswa baru yang tidak datang. “Tapi hari ini kondisi sudah aman, dan halaman kampus sudah siap digunakan,” ujarnya.

Pengumuman mengenai pelaksanaan PKKMB dan perkuliahan sudah dilakukan melalui website STP Mataram, juga melalui grup online mahasiswa baru. “Yang diklarifikasi bukan karena bangunan rusak, kerusakan pasti ada tidak masif sampai menunda perkuliahan.

Tetap dilaksanakan sesuai kalender akademik. Pada prinsipnya (kampus) siap digunakan,” jelas Yulendra. (ron)

(Suara NTB/her) (Suara NTB/dok)

M. Hendrayadi

RUSAK - Sekolah rusak di Gunungsari. Agar kegiatan belajar mengajar tetap jalan, pemerintah mengantisipasi dengan membangun tenda darurat. Namun, Dinas Dikbud Lobar terkendala lahan.

Siapkan Sekolah Darurat, Dikbud Terkendala Lahan Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) berupaya menyiapkan sekolah darurat bagi anak-anak korban gempa.

Namun dinas terkait masih terkendala belum menemukan lahan untuk sekolah darurat. Menyusul permintaan pihak pemerintah pusat untuk mencari lahan yang akan digunakan menjadi sekolah darurat bagi sekolah yang rusak akibat gempa.

Di Lobar terdapat 14 sekolah yang mengalami kerusakan akibat gempa tersebut.

Tiga di antaranya kondisinya bahkan rusak berat. “Kita masih terkendala lahan untuk siapkan sekolah darurat),” ujar Kepala Dikbud Lobar Lobar, M. Hendrayadi yang ditemui, kemarin.

Meski demikian sejauh ini pihaknya tengah melakukan verifikasi terkait lahan yang akan digunakan. Bahkan timnya sedang turun ke sekolahsekolah yang mengalami kerusakan dan terdapat lahan kosong di sekitarnya. “Soalnya tidak mungkin membangun sekolah darurat di halaman sekolah, yang rusak berat,” sambungnya.

Diakuinya hal ini tidak mungkin dapat terselesaikan dalam waktu cepat. Mengingat cukup sulitnya mencari

lahan untuk sekolah darurat.

Di samping itu lokasi para pengungsi yang juga menyebar.”Tidak bisa dalam waktu seminggu dua minggu, tapi sementara kita pakai halamannya dulu,” ujarnya.

Iapun mengungkapkan sejumlah pihak sekolah meminta agar bantuan sekolah yang sudah rusak parah untuk dirobohkan. Menyinggung terkait pelengkapan sekolah bagi para anak pengungsi, Hendra mengatakan pihaknya masih bisa membantu untuk bantuan buku tulis. Namun untuk bantuan berupa buku pelajaran, pihaknya belum menanyakan kepada para kepala sekolah, terkait buku pelajaran apa yang bisa diselamatkan dari sekolah.”Kita hanya bisa buku tulis saja, kalau buku pelajaran belum kita tanya kepada sekolahnya, berapa buku yang sudah diambil dari (sekolah),” pungkasnya.

Berdasarkan pemantauan sejumlah bagunan sekolah di empat kecamatan yang terdampak gempa di Lobar mengalami kerusakan. Seperti yang ada di SDN 1 Guntur Macan Kecamatan Gunung Sari. Pada sekolah ini kondisi sebagian bangunannya mengalami retak-retak. Bahkan beberapa temboknya jebol.

Para orang tua siswa pun

meminta agar segera adanya sekolah darurat bagi anak mereka. Sebab para orang tua

itu khawatir akan mempengaruhi pendidikan para buah hatinya.(her)

SUARA NTB

Selasa, 28 Agustus 2018

Halaman 11

Putu/Dhita Sumbang Perunggu Jakarta (Suara NTB) Atlet voli pasir asal NTB, Putu Dini Jasita dan Dhita Juliana turut menyumbangkan medali untuk Indonesia di Asian Games 2018. Mereka menyumbang perunggu setelah mengalahkan tim Kazakhstan 2-0 (21-11, 21-10) di final perebutan juara tiga di Lapangan Voli Pasir Sport Center City Jakabaring, Palembang, Senin (27/8).

(Suara NTB/ils)

PENANGANAN GEMPA – Suasana rapat penanganan gempa bumi di Posko Utama BPBD, yang dipimpin langsung Bupati KSB, H. W. Musyafirin, Senin (27/8).

Penanganan Pascagempa

KSB Juga Berharap Dukungan Pusat Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM, meminta agar pola penanganan bencana di KSB bisa sama dengan penanganan di Pulau Lombok. Hal ini tentunya sangat beralasan karena tidak hanya Pulau Lombok saja yang rusak, tetapi Pulau Sumbawa juga mengalami hal yang sama. Tapi dengan keluarnya Inpres justru pendataan penanganan bencana yang ada di Pulau Sumbawa tidak masuk ke dalam katagori.

“Pusat sudah mengeluarkan Inpres dan KSB tidak masuk dalam penanganan bencana. Kalaupun tidak masuk dalam penanganan Pusat, kita minta tahapan perlakuan penanganannya tetap sama. Sehingga penanganan yang ada saat ini bisa maksimal dan tidak terkendala dalam pelaksanaan nanti,” ujar Bupati saat memimpin rapat umum di Posko utama penanganan bencana, Senin (27 /8).

Dikatakannya, jika mengacu Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018, tentang percepatan rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana gempa di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram dan Wilayah Terdampak di Provinsi NTB. Hanya saja saat dilakukan pendataan, justru gempa di Pulau Sumbawa tidak termasuk. Padahal kerusakannya juga cukup parah. Untuk itu, diharapkan penanganan yang akan dilakukan oleh pemerintah di KSB bisa sama dengan di pulau Lombok.

“Kita (KSB) tidak didata di dalam Inpres yang dikeluarkan tersebut. Meskipun demikian, kita tetap meminta agar pola penanganannya bisa sama seperti di Pulau Lombok,” harapnya.

Disebutkannya, jumlah rumah yang terdampak sampai dengan saat ini mencapai angka 15.361 unit. Jika dikalkulasikan ada sekitar 44.000 jiwa yang terdampak dan saat ini memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari jumlah tersebut, sembilan orang mengalami luka berat, empat orang meninggal dunia dan 59 orang lainnya mengalami luka ringan.

Terkait dengan jumlah ini pihaknya sudah memberikan penanganan lanjutan untuk proses pemulihan kondisi. Sementara khusus untuk penyaluran bantuan masyarakat, pihaknya terus melakukannya terutama ke wilayah yang terdampak sangat parah (Seteluk dan Poto Tano). Selain itu, upaya pembersihan sisa bangunan yang rusak juga segera dimulai untuk tahap rekonstruksi lanjutan.

“Data yang kita keluarkan terkait jumlah kerusakan sudah kita SK kan. Sehingga jumlah ini yang akan diprioritaskan penanganan lanjutan baik untuk tahap rekonstruksi maupun tahap pemulihan lanjutan,” tandasnya. (ils)

PDAM Berebut Air dengan Petani di Dompu Dompu (Suara NTB) Debit air sungai Katua yang menjadi sumber air baku di instalasi pengolahan air (IPA) Rora yang melayani kebutuhan air bersih dalam kota Dompu kekurangan debit air. Debit yang terbatas mengharuskan PDAM mengatur pembagian air ke pelanggan. Tidak hanya itu, PDAM Dompu harus berebutan air dengan petani yang membutuhkan air untuk irigasi.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Dompu, Ir A. Muis, MSI kepada Suara NTB di kantor PDAM Dompu, Senin (27/8) kemarin mengungkapkan, debit air di sungai Katua saat ini hanya 300 liter per detik dari normalnya saat musim hujan sebanyak 2 ribu liter per detik. Sementara luas sawah yang diairi dari DI Katua mencapai 1.700 ha, dengan kebutuhan airnya sekitar 2 ribu liter per detik. “Jadi debit air ini saja sudah sangat banyak berkurang,” katanya.

Kebutuhan air untuk IPA Rora yang akan melayani kebutuhan air bersih pelanggan PDAM dalam kota, lanjut Abdul Muis, sebanyak 100 liter per detik. Dengan ketersediaan air baku 300 liter per detik dan tingkat kebocoran air bisa mencapai 60 liter per detik. “Bila dipasok untuk kebutuhan IPA PDAM sebanyak 100 liter per detik, maka sisa air untuk irigasi 140 liter per detik. Ini kenyataan, mau tidak mau harus kita siasati. Ini yang sedang kita upayakan,” ungkapnya.

Direktur PDAM Dompu, Agus Setiawan, SE pada kesempatan yang sama mengakui, sudah 3 pekan distribusi air bersih bagi pelanggan PDAM di wilayah kota Dompu tersendat akibat kekurangan debit air yang masuk ke IPA Rora.

Sehingga penyaluran air bersihnya diatur setiap 3 hari. “Ini sudah berlangsung tiga pekan. Jumlah pelanggan kita dari IPA Rora sampai 8 ribu pelanggan,” katanya.

Kondisi ini lanjut Agus, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas PUPR selaku dinas tekhnis di daerah yang mengatur. Apalagi ini terkait langsung dengan warga yang juga membutuhkan air untuk irigasi tanamannya. “Kita mana diatur PU saja,” katanya di hadapan Kadis PUPR. Ir. A. Muis juga mengungkapkan, penanganan air bersih untuk warga Ranggo yang selama ini kesulitan air bersih saat musim kemarau, sebagiannya sudah tertangani.

Untuk sebagian lainnya masih diperiksa pada sumber air baku dan pengaturan di perpipaan. “Kalau di Huu, itu terkait dengan perpipaan,” katanya.

Sementara untuk sumber air baku bagi IPA Selaparang pasca BNPB menunda sejumlah pekerjaan terkait bencana di Dompu, termasuk penanganan bendungan Kamudi, pemerintah daerah (Pemda) akan menangani dengan pembuatan jalur pengambilan air baku sendiri untuk menghindari banjir. Upaya ini agar air baku di Kamudi bisa tetap dialirkan ke Selaparang. “Untuk Kamudi, nanti akan kita buatkan jalur sendiri. Tidak dipasang begitu saja pipanya agar terhindar oleh banjir,” kata Agus Setiawan. (ula)

(Suara NTB/ula)

A. Muis

(Suara NTB/ula)

Agus Setiawan

Informasi dari Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto yang dihubungi Suara NTB via ponselnya, Senin (27/8), penampilan Putu/ Dhita di pertandingan final itu sangat membanggakan.

Bagaimana tidak, tim Kazakhstan yang pernah mengalahkan Putu/Dhita di penyisihan Grup D putri sebelumnya justru berhasil dikalahkan dalam perebutan medali perunggu.

“Luar biasa, penampilan Putu/Dhita sangat membang-

gakan. Mereka berhasil mengalahkan lawan yang telah mengalahkan mereka di penyisihan Grup D,” ucapnya.

Dikatakan Andy, tak banyak atlet yang memiliki mental seperti Putu dan Dhita. Menurut pimpinan KONI NTB bahwa Putu/Dhita memiliki mental juara. Putu/Dhita berhasil bangkit dan menggulung lawannya dengan skor 2-0.

Andy yang menyaksikan pertandingan final perebutan medali perunggu itu menceri-

takan bahwa Putu-Dhita menang mudah saat mengalahkan lawannya di final.

Dengan penuh disiplin dan tampil penuh semangat Putu/ Dhita menang mudah di set pertama, yakni 21-11. Begitu juga dipertandingan set kedua, pasangan Putu/Dhita kembali unggul dengan kemenangan yang meyakinkan, yakni 21-10.

Dengan kemenangan dua set itu, Putu Dhita berhasil mempersembahkan medali

(Suara NTB/fan)

PERUNGGU - Sapwaturrahman menerima medali perunggu usai meraih peringkat tiga di nomor lompat jauh Asian Games di Stadion Utama GBK Senayan Jakarta, Minggu (26/8) malam.

Sumbang Perunggu, Sapwaturrahman Tetap Bangga Jakarta (Suara NTB) Atlet asal NTB, Sapwaturrahman hanya mampu mempersembahkan medali perunggu untuk kontingen Indonesia di pertandingan lompat jauh Atletik Asian Games di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Minggu (26/8) malam. Meski hanya meraih medali perunggu, namun atlet asal Kabupaten Sumbawa itu mengaku bangga atas capaian prestasi tersebut.

Medali perunggu diraih Sapwaturrahman dalam nomor lompat jauh setelah mencatatkan lompatan sejauh 08,09 meter. Sementara medali emas dan medali perak diraih oleh atlet asal Cina. Jianan Wang merebut medali emas setelah mencatatkan lompatan terjauh 08,24 meter dan medali perak diraih Yaoguang Yang dengan lompatan sejauh 08, 15 meter.

Sapwaturrahman yang ditemui Suara NTB usai lomba men-

gatakan dirinya merasa senang dan bangga atas medali perunggu yang diraihnya. Pasalnya meski meraih medali perunggu namun dia berhasil memecahkan rekor nasional (Rekornas) yang pernah dicatatnya di kejuaraan atletik “Korea Open” di Yecheon, Korea Selatan, 17 Juni 2018.

Diakuinya Rekornas sebelumnya di pegang oleh atlet nasional, Agus Reza Irawan dengan lompatan 7,85 meter pada kejuaraan Asia di Jakarta tahun 1985. Rekornas yang bertahan selama 33 tahun itu kembali di cetak oleh Sapwa di Asian Games 2018 dengan jauh lompatan, 08,09 meter.

“Meski meraih medali perunggu, saya tetap bangga karena lompatan saya meningkat dan kembali pecahkan rekornas,” ucapnya.

Untuk diketahui, Sapwaturrahman berhasil meningkatkan jauh lompatan setelah melakukan enam kali lompa-

Program Seribu Desa Padi Organik, Loteng Dijatah Enam Desa Praya (Suara NTB) Pengembangan padi organik menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat saat ini. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah pusat telah menargetkan pengembangan padi organik di seribu desa secara nasional, mulai tahun ini. Termasuk di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).

Demikian diungkapkan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB, M. Saleh Muhtar, di Desa Muncan Kecamatan Kopang, Minggu (26/8).

“Secara nasional, target ada pengembangan padi organik di 1.000 desa. Dan, Loteng sendiri kebagian jatah 6 desa,” ujarnya.

Saat ini, Loteng sudah memiliki satu desa lokasi pengembangan padi organik yakni Desa Muncan.

Tinggal kemudian dikembangkan ke desa-desa lainnya.

Muhtar menjelaskan, pengembangan padi organik merupakan salah satu upaya pemerintah pusat mengurangi ketergantungan petani akan obat-obatan kimia yang saat ini sudah cukup tinggi. Padahal dari sisi kesehatan, padi yang diolah menggunakan obat-obatan kimia dinilai kurang sehat. Sehingga perlu untuk terus dikikis.

Salah satu caranya adalah dengan pengembangan padi organik tersebut. Dengan begitu kedepan, bahan pangan yang dihasilkan jauh lebih sehat. Tidak kalah penting, padi organik dari sisi kualitas juga jauh lebih baik. “Kalau dari sisi kualitas, padi organik bisa masuk ketegori padi premium,” terangnya.

Karenanya, harga beras dari padi organik jauh lebih mahal.

Ketimbang padi non organik.

Sehingga dari sisi ekonomi, pengembangan padi organik juga cukup menjanjikan bagi petani.

Begitu dari sisi produktifitas, padi organik juga jauh lebih tinggi

untuk varietas yang sama.

“Saat ini produksi padi organik dari hasil ubinan di Loteng mencapai 7,5 ton perhektar. Dengan menggunakan varietas padi sedang. Produksi tersebut bisa lebih tinggi, jika menggunakan varietas tinggi,” jelas Muhtar.

Beberapa varietas padi dengan produktivitas tinggi saat ini sudah tersedia. Diantaranya varietas Infari 30 yang merupakan pengembangan varietas jenis Ciherang. Kemudian ada juga varietas Infari 32, hasil pengembangan dari varietas Ciliwung.

Selain memiliki produktivitas tinggi, varietas-varietas baru tersebut juga memiliki kelebihan lainnya. Yakni lebih tahan terhadap serangan hama. Jika dibandingkan dengan varietas sebelum-sebelumnya.

Pengembangan padi organik sendiri sebenarnya bukan hal yang baru bagi petani. Karena memang merupakan pola peninggalan nenek moyang. Hanya saja, pengembangannya tentu mengikuti perkembangan zaman.

“Pola pengembangan padi organik tidak jauh berbeda dengan pola pertanian zaman dulu.

Bedanya, pengembangan padi organik sekarang ini menggunakan beberapa tambahan teknologi,” sebutnya.

Salah satunya, penggunaan bahan pengurangi pada kompos. Dengan tujuan untuk mempercepat proses penguraian pada kompos. Sehingga bisa lebih digunakan oleh petani untuk keperluan pemupukan.

“Kalau dulu sebelum ada penggunaan bahan pengurai, kompos baru bisa digunakan sekitar seminggu. Tapi dengan penggunaan bahan pengurai, kompos bisa siap digunakan hanya dalam jangka waktu 24 jam.

Dengan waktu tanam juga bisa lebih cepat,” tambahnya. (kir)

tan. Menurut Sapwa, keberhasilan dirinya meraih medali di event itu tidak lepas dari dukungan para suporter Indonesia yang langsung menyaksikan dirinya bertanding. Selain itu dukungan pengurus besar atletik Indonesia serta dukungan KONI NTB dan PASI NTB membuat dia semakin semangat untuk mencatat prestasi.

Dia pun berharap hasil capaiannya di Asian Games itu dapat bertahan hingga mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020. Bila dia bisa mempertahankan lompatan tersebut dia optimis bisa merebut medali emas di PON/2020. (fan)

perunggu untuk kontingen Indonesia. Hingga berita ini ditulis final perebutan medali emas putri antara tim Cina dengan Jepang masih berlangsung. Sementara pertandin-

gan final perebutan juara tiga, pasangan putra Indonesia, Danangsyah dan Gilang Ramadhan akan melawan tim Cina yang digelar, Selasa (28/ 8) hari ini. (fan)

Zohri Akui Kehebatan Lawan Jakarta (Suara NTB) Pelari tercepat dunia U-21, Lalu Muhammad Zohri menyampaikan permintaan maaf karena gagal merebut medali emas di Asian Games 2018. Atlet asal Lombok Utara itu hanya menempati peringkat tujuh pada final nomor 100 meter perorangan cabor atletik Asian Games 2018, di Stadion Utama GBK, Minggu (26/8) malam.

Lalu Muhammad Zohri, yang ditemui Suara NTB, usai lomba mengatakan bahwa dirinya sudah berupaya maksimal tampil di event internasional itu. Namun sayang lawan yang dihadapinya jauh lebih hebat dibanding dirinya. Dia pun mengakui kehebatan lawan-lawan yang dihadapinya di event itu.

“Saya sudah berusaha maksimal. Saya harus mengakui kemampuan lawan-lawan saya. Mereka jauh lebih hebat dari saya,” ucapnya.

Dikatakan Zohri, catatan waktu yang diukirnya di Asian Games 2018 memang menurun bila dibandingkan hasil catatan waktu yang dicapainya saat menjuarai Kejuaraan Dunia Usia 21 Tahun di Finlandia bulan Juli lalu. Dimana pada kejuaraan dunia atletik junior 2018 dia mencatat waktu tercepat 10.18 detik, sementara di Asian Games dia mencatat waktu 10.20 detik.

Itu artinya, catatan waktu

yang dicatat Zohri menurun, 0,02 detik dari capaian prestasi sebelumnya. Sementara itu peringkat satu diraih atlet asal Cina, Su Bintiang dengan catatan waktu 9,92 detik, disusul Tosin Ogunode (Qatar) 10,00 detik) di peringkat dua dan Ryota Yamagata (Jepang) 10,00 detik di peringkat tiga.

Karena merasa gagal ukir prestasi, Zohri meminta maaf kepada suporter yang sudah hadir mendukungnya. Selain itu Zohri mengaku sangat senang atas banyaknya penonton yang menyaksikan dirinya tampil di lari 100 meter.

Pasalnya setiap event selalu minim penonton. Namun, di Asian Games banyak penonton yang menyaksikan lomba lari atletik. Kedepan, dia berharap akan tampil lebih baik lagi sehingga para penonton puas dengan penampilannya.

Sementara itu, Ketua PASI NTB, H. Suhaimi SH mengatakan pihaknya sudah memprediksi kegagalan Lalu Zohri meraih medali. Alasannya lawan yang dihadapi Zohri merupakan atlet senior, sementara Zohri baru berusia 18 tahun.

“Kita sudah katakan bahwa Zohri belum bisa juara di Asian Games 2018. Karena lawanlawan yang dihadapi sudah mencatat waktu 09.92 detik.

Sementara waktu terbaik Zohri 10.18 detik,” jelasnya. (fan)

(Suara NTB/fan)

USAI FINAL - Lalu Muhammad Zohri berpose bersama pengurus KONI NTB usai mengikuti final lari 100 meter atletik Asian Games di Stadion Utama GBK Senayan, Jakarta, Minggu (26/8) malam.

SUARA NTB

Selasa, 28 Agustus 2018

Halaman 12

Korban Gempa Diringankan Membayar Pajak Mataram (Suara NTB) Untuk membantu meringankan beban wajib pajak (WP) di pulau Lombok, Direktorat Jenderal Pajak memberikan pengecualian pengenaan sanksi perpajakan serta perpanjangan batas waktu pengajuan keberatan bagi WP di pulau Lombok.

Hal ini diterangkan Kanwil DJP provinsi NTB, Suparno, sebagimana tertera dalam keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-209/PJ/2018 tanggal 21 Agustus 2018.

“Dirjen Pajak menetapkan keadaan Kahar kepada WP yang berada atau memiliki usaha di Lombok untuk diberikan pengecualian dari pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan SPT masa atau tahunan serta pembayaran pajak atau utang pajak,” jelasnya kepada Suara NTB. Pembayaran pajak atau utang pajak yang jatuh tempo tertanggal 29 Juli sampai dua bulan setelah berakhirnya keadaan tanggap darurat. Sedangkan pelaporan dan pembayaran dilaksanakan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya jangka waktu tersebut.

Suparno menerangkan pengecualian ini berupa tidak menerbitkan surat tagihan pajak. “Jika surat tagihan pajak sudah diterbitkan, Kanwil DJP bias menghapuskan sanksi administrasi,” terangnya. Pengajuan keberatan yang jatuh tanggal 29 Juli sampai dua bulan setelah berakhirnya penetapan masa tanggap darurat juga diberikan perpanjangan batas waktu paling lama satu bulan setelah berakhirnya jangka waktu tersebut.

Rencana pencapaian pajak di tahun ini yang mencapai Rp6,187 triliun sekarang ini sudah mencapai Rp2,34 triliun atau 42,59% dari target.

Sedangkan untuk pertumbuhan tercatat mencapai 6,28%.

“Kita bersyukur pencapaian kita sudah mencapai 6% karena banyak kanwil di Indonesia kinerja penerimaannya negatif. Jika dibandingkan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, kita masih bisa

mengejar karena di akhir bulan ini sudah mulai pembayaran PPn, biasanya kita bisa di atas 10%,” kata Suparno.

Potensi pajak di NTB, imbuhnya, linier dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi sehingga pihaknya menargetkan angka di kisaran 15%. Di bulan Juli, potensi pajak bisa tumbuh sampai 14% meskipun sekarang ini diprediksi akan melambat akibat musibah gempa ini. Suparno optimis target penerimaan pajak akan tercapai karena daerah terdampak gempa peranannya

tidak terlalu besar dalam penerimaan pajak.

“Untuk Lombok Barat peranannya hanya 4.39%, KLU 1,93%, Lombok Timur 3,76% dan Mataram mencapai 22,13%. Ketiga daerah itu peranannya tidak terlalu besar sehingga kita masih bisa optimis untuk penerimaan pajak di tahun ini,” sebutnya.

Apalagi adanya banyak biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah di sini dan pajaknya belum terbayar sehingga nantinya bisa menutupi kekurangannya. (uul)

(Suara NTB/yon)

RUSAK –Salah satu warga menunjukkan bagian yang rusak di dalam ruang kelas SDN 3 Sajang, Kecamatan Sembalun, Lotim.

125 Sekolah di Lotim Alami Kerusakan Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus melakukan pendataan terhadap kerusakan gedung sekolah pascagempa sejak tanggal 29 Juli 2018 lalu. Dari pendataan sementara, tercatat sebanyak 125 sekolah yang mengalami kerusakan baik yang rusak ringan, sedang maupun berat.

Kepala Dinas Dikbud Lotim, Lalu Suandi, S.Sos, menyebutkan bahwa jumlah sekolah yang rusak berdasarkan pendataan pertanggal 26 Agustus 2018, sementara sebanyak 120 unit untuk sekolah dasar (SD) baik yang rusak ringan, sedang dan rusak berat. Sementara untuk sekolah menengah pertama (SMP) tercatat lima sekolah. “Ini pendataan se Kabupaten Lotim. Tidak hanya di tiga kecamatan yang paling parah, yakni di Kecamatan

Sembalun, Sambelia dan Pringgabaya,” sebutnya.

Pada pendataan pertama, terdapat 10 sekolah yang yang membutuhkan tenda kelas darurat, di antaranya untuk Kecamatan Sambelia, SDN 1 Obel-Obel, SDN 5 Belanting, SDN 3 ObelObel, SDI Obel-Obel, SMPN 2 Sambelia, SMPN 3 Sambelia dan SDI DK NW Embung Ganang. Sementara untuk di Kecamatan Sembalun yakni, SDN 1 Sembalun Bumbung, SDN 3 Bilok Petung dan SDN 1 Sajang.

“Namun untuk saat ini kerusakan terus bertambah bahkan mencapai ratusan unit sekolah.

Hal tersebut dikarenakan beber-

apa kali terjadi gempa susulan dengan magnitudo cukup besar,” jelasnya.

Untuk menjamin keberlangsungan proses KBM di Kabupaten Lotim yang kembali mulai masuk Senin kemarin, beberapa sekolah di Lotim masih memiliki pembelajaran di luar ruangan. Agendanyapun mengajak siswa doa bersama serta dilakukan trauma healing.

Sementara untuk di wilayah-wilayah yang cukup terdampak, yang gedung sekolahnya mengalami kerusakan yang cukup berat, proses pembelajaran menggunakan tenda darurat dan sekolah daru-

rat. “Intinya bagaimana kita menjamin keberlangsungan siswa dalam menuntut ilmu di bangku sekolah,” ungkapnya.

Untuk penanganannya, Dikbud berkoordinasi dengan Kemendikbud. Langkah itu dilakukan untuk bagaimana kedepan setelah berakhir bencana gempa, dibangun kembali gedung-gedung sekolah terutama yang mengalami rusak berat. “Kita sudah berkoordinasi dengan Kemendikbud.

Saat ini pendataan sedang berjalan dan hasil pendataan ini nantinya kita serahkan untuk secepatnya tertangani,” imbuh Lalu Suandi. (yon)

HILANG

RUPA-RUPA

SALON

DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

HILANG STNK R2 HONDA DR4301CO NOKA/NOSIN : MH1KC8114FK010432/ KC81E-101454 AN. ARISTA SANJAYA HILANG DISEKITAR CAKRANEGARA HILANG STNK R2 HONDA DR5376MB NOKA/NOSIN : MH1KF111XGK658535/KF1E1657635 AN. LALU SYAYADI HILANG DISEKITAR TRANSMART CAKRANEGARA KOTA MATARAM HILANG STNK R2 YAMAHA MIO DR4632CJ NOKA/ NOSIN : MH31KP00DEJ872226/1KP-872255 AN. AHMAD HAMZAN WADI HILANG DISEKITAR ABIAN TUBUH CAKRANEGARA

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/ 50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa(setrika waja h ) : M n g n c a n g k n Kulit,Mngurangi Kriput, flek, Komedo,Mcrhkan Kulit,Mngangkt Klopak Mata,Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment k Rmh Anda Min.2org, ,Jl.Lalu Mesir,Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

LOWONGAN

MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

 Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 28 Agustus 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Selasa, 28 Agustus 2018

NTB Harus Bangkit SEMANGAT NTB bangkit terus digaungkan pascabencana gempa bumi di Lombok dan Sumbawa. Bahkan, semangat membangun kembali daerah di Pulau Lombok dan Sumbawa, dideklarasikan oleh Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi saat mempimpin apel bersama di Lapangan Pemenang Lombok Utara, Senin (27/8). Deklarasi ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan orang nomor satu di NTB ini saat menjadi khatib pada Salat Idul Adha 1439 H yang berlangsung di Dusun Sumur Pandai, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Rabu (22/8).

Apa yang dilakukan Gubernur patut diapresiasi. Disaat masyarakat tertimpa musibah gempa bumi selama sekitar tiga pekan, Gubernur selalu berada di depan untuk menguatkan masyarakat. Gubernur kerap menyampaikan pesan yang memotivasi dan membangkitkan semangat hidup masyarakat korban bencana gempa bumi. Gubernur mengajak dan mengimbau masyarakat untuk tidak larut dalam kesedihan. Masyarakat diharapkan menjadikan musibah ini untuk mengambil hikmah dan berkah yang Allah ingin sampaikan.

Mau tidak mau masyarakat menerimanya dengan sepenuh-penuh keimanan kepada Allah SWT. Bahkan musibah gempa ini tidak boleh mengurangi rasa syukur kita kepada Allah SWT. TGB menjelaskan bahwa berkah orangorang yang diberi ujian, merupakan sebuah pertanda bahwa Allah sedang menggugurkan dosa-dosa yang diperbuat.

Boleh saja saat ini kita bersedih. Namun, kesedihan itu harus segera diikuti dengan sikap yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yaitu mengembalikan semua yang terjadi ini kepada Allah SWT.Semua bencana pasti akan berlalu. Yang tersisa dari bencana adalah apakah ketaatan kepada Allah SWT bertambah atau berkurang.

Ada hikmah yang dapat dipetik dari musibah gempa bumi yang terjadi sejak tanggal 29 Juli 2018 lalu. Gempa bumi yang terjadi di daerah ini tidak melemahkan masyarakat NTB dalam menghadapi bencana, tetapi menguatkan ketahanan terhadap bencana.

Karena, pemerintah (Pusat) dan Pemerintah Daerah akan segera membangun kembali masyarakat NTB yang lebih baik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa NTB memang merupakan daerah rawan gempa. Itu sudah ada sejak terbentuknya bumi NTB ini. Untuk itu, kita harus selalu harmoni dengan alam.

Untuk membangun kembali NTB, Instruksi Presiden (Inpres) dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, instansi terkait sudah mengetahui tugas dan kerjanya. Sesuai Inpres Nomor 5 tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak, Presiden Jokowi berharap pemerintah bisa cepat membangun kembali NTB. Dalam Inpres itu, diberikan instruksi umum kepada 31 pejabat termasuk di antaranya 19 Menteri Kabinet Kerja. Dengan Inpres ini, kementerian dan lembaga memiliki payung untuk penanganan dampak bencana gempa bumi di lapangan. Waktu yang diberikan membangun kembali rumah yang rusak dalam tempo 6 bulan. Sedangkan fasilitas umum dan fasilitas sosial satu tahun. (*)

OPINI

Halaman 14

Mekanisme Konveksi Bumi dan Mitigasinya A D A dasarnya bumi dapat divisualisasikan sebagai sebuah mesin raksasa yang dikendalikan oleh dua sumber utama, yaitu berasal dari internal maupun eksternal, dimana keduanya merupakan mesin panas.Aktivitas mesin panas yang dimiliki bumi ini mampu mengkonversi menjadi energi mekanik (gerak).Mesin panas yang berasal dari internal bumi dikendalikan oleh panas yang bergerak dari bagian interior bumi (inti) menuju bagian eksterior yang lebih dingin.Salah satu dampak dari aktivitas interior bumi ini adalah adanya pergerakan lempeng dan gempa bumi.Sedangkan untuk aktivitas mesin panas bumi yang berasal dari eksternal dikendalikan sepenuhnya oleh energi yang bersumber dari matahari.

Bagaimana Mesin Panas Interior Bumi Bekerja?

Bumi terdiri dari beberapa lapisan mulai dari kerak, selimut atas, selimut dalam, inti luar, dan inti dalam.Panas yang berasal dari bumi ini berada pada lapisan inti bumi.Dimana pada bagian inti ini terdiri dari material cair pada bagian inti luar dan material padat pada inti dalam yang tersusun atas mineral besi dan nikel.Sebanyak 80% dari panas yang ada di dalam inti bumi berasal dari peluruhan radioaktif yang ada di kerak dan mantel, sehingga memproduksi aliran panas hingga ke permukaan bumi.Mekanisme mesin panas pada interior bumi adalah material yang mengapung di dalam inti bumi bergerak secara perlahan menuju permukaan yang lebih dingin, sedangkan material yang lebih padat di permukaan akan bergerak ke bawah, proses inilah yang disebut dengan mekanisme konveksi. Mekanisme konveksi bumi ini secara sederhana dapat dilihat ketika kita merebus air, dimana material yang berada di dalam

Oleh: Erwan Hermawan Pengamat Energi air panas akan menunjukkan adanya sirkulasi untuk mencari titik kestabilan.

Dampak dari Adanya Mekanisme Konveksi?

Mekanisme konveksi yang ada di dalam perut bumi ini menyebabkan adanya pergerakan lempeng.Kita mengenal ada dua jenis lempeng, yaitu lempeng samudera dan lempeng benua.Salah satu karakteristik dari lempeng samudera adalah memiliki lapisan yang lebih tipis dibandingkan dengan lempeng benua.Keterbatasan manusia saat ini adalah masih terbatasnya teknologi untuk mengakses hingga ke bagian lebih dalam lempeng.Pengeboran minyak yang saat ini dilakukan saja hanya mampu mencapai 8 – 10 km (deep water zone).Sehingga pendekatan yang dilakukan peneliti untuk menerka keadaan inti bawah permukaan bumi yang lebih dalam adalah dengan menggunakan bukti-bukti yang ada dipermukaan bumi sehingga menghasilkan konsep-konsep yang saat ini digunakan.

Teori dari lempeng tektonik telah dipercayai oleh semua ahli geologi, karena dampak yang saat ini dapat dirasakan adalah gempa bumi, gunung meletus, terbentuknya gugusan pegunungan, terbentuknya palung laut, dan pegunungan di dasar samudera.Kondisi lempeng tektonik yang ada di bumi adalah seperti lempengan puzzle yang tersusun dan memiliki gerakan. Gerakan dari lempeng tektonik ini dikarenkan aktivitas konveksi bumi dan memiliki arah gerak masingmasing.Dampak dari pelepasan energi akibat aktivitas pergerakan lempeng tersebut adalah munculnya bencana seperti gempa bumi, gunung meletus, dantsunami, hal ini terjadi untuk mencapai titik kestabilan kembali.

Posisi Indonesia sebagai Negara Ring of Fire Aktivitas pergerakan lempeng membentuk gugusan wilayah cicin api atau ring of fire. Indonesia meru-

RADIO

pakan negara yang dikenal dengan negara ring of fire.Gunung api maupun bukit-bukit yang terbentuk dari ujung pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku merupakan bentang alam yang terbentuk akibat gesekan antar lempeng. Bencana alam yang rentan terjadi akibat adanya aktivitas lempeng ini adalah gempa bumi dan gunung meletus.

Provinsi NTB berada pada cekungan Bali-Banda. Pada cekungan ini didominasi oleh tumbukan antara busur Sunda Timur dan lempeng Indo – Australia, dimana lempeng IndoAustralia menumbuk bagian depan dari busur (forearc) dengan mekanisme patahan reverse. Tumbukan ini telah terjadi sejak tiga juta tahun yang lalu.Dari aktivitas ini menghasilkan beberapa patahan, seperti patahan Sumba, Wetar, Timor, dan Flores.Baru-baru ini Provinsi NTB terutama di Pulau Lombok diguncang bencana dengan kekuatan cukup tinggi yang berturut-turut dalam beberapa periode waktu dengan skala gempa diatas 6.Gempa ini diakbitkan karena adanya aktivitas patahan naik Flores (Flores Arch Thrust) dengan kedalaman dangkal (10 – 15km).Gempa yang tergolong dangkal ini memiliki efek yang luar biasa terhadap bangunan yang ada dipermukaan.Karena gelombang yang mencapai ke permukaan energinya lebih besar, sehingga kerusakannya pun lebih besar.

Mitigasi Bencana Berada pada lokasi yang memiliki aktivitas tektonik cukup tinggi diperlukan sebuah peta jalan (roadmap) mitigasi bencana sebagai upaya penanganan bencana alam dalam jangka pendek maupun jangka panjang.Sistem peringatan dini (early warning system) untuk bencana gempa harus ditingkatkan.Mitigasi bencana tidak hanya dilakukan secara konvensional (pengenalan terhadap gejala-gejala alam), namun juga perlu modernisasi.Secara operasional BMKG telah berperan cukup baik, peringatan dini yang dilakukan

secara online (aplikasi BMKG)merupakan alternatif untuk memberikan informasi dan peringatan mengenai bencana.Namun Pemda juga perlu meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap darurat melalui pelatihan dan simulasi bencana.Disisi lain pembuatan peta jelur evakuasi masyarakat akan bencana sunami juga sangat diperlukan, karena kondisi yang terjadi pada saat informasi bahaya sunami keluar adalah masyarakat berbondong-bondong menuju tempat yang aman sehinga mengakibatkan lalu lintas kacau. Bagaimanapun juga sosialisasi mengenai mitigasi bahaya bencana gempa dan sunami ini perlu ditingkatkan kepada masyarakat, karena lokasi Provinsi NTB yang diapit oleh sesar-sesar aktif dapat menyebabkan bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

POJOK Kasus Marching Band Dikbud NTB, auditor-penyidik turun hitung kerugian Negara Harus diungkap tuntas

***

Trauma bangkrut, petani enggan tanam Tembakau Virginia Pesan Wapres Jusuf Kalla bisa ditindaklanjuti

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 28 Agustus 2018

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Mobilisasi Alat Berat 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Pemprov NTB melalui Dinas PUPR siap men12345678901234567890123456789012 dukung atau memberikan support kepada TNI dan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Polri untuk mempercepat pembersihan puing-pu12345678901234567890123456789012 ing bangunan atau rumah milik warga yang han12345678901234567890123456789012 cur akibat gempa beberapa waktu lalu. Pemerin12345678901234567890123456789012 tah pusat menargetkan pembersihan dan pem12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 bongkaran rumah-rumah warga yang rusak harus 12345678901234567890123456789012 tuntas dalam sebulan.

12345678901234567890123456789012 Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, 12345678901234567890123456789012 Ir. H. Syahdan, MM mengatakan pihaknya se12345678901234567890123456789012 jak evakuasi korban gempa sudah mengerahkan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 alat berat ke Lombok Utara. Ia menyebutkan 12345678901234567890123456789012 ada belasan alat berat yang dikerahkan ke Lom12345678901234567890123456789012 bok Utara.

12345678901234567890123456789012 Jika masih dibutuhkan alat berat lagi untuk 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mempercepat pembersihan puing-puing bangunan, 12345678901234567890123456789012 alat berat yang dimiliki Dinas PUPR dan mitra 12345678901234567890123456789012 kerja akan dikerahkan.

12345678901234567890123456789012 “Kalau kontribusi dari awal dilakukan. Kita 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mendukung, support termasuk tenaga teknis me12345678901234567890123456789012 meriksa bangunan. Sebagian besar alat berat dari 12345678901234567890123456789012 luar juga. Tetapi karena luasnya areal kerusakan, 12345678901234567890123456789012 menjadi berat pembersihan bangunan saat ini,” 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kata Syahdan ketika dikonfirmasi Suara NTB, 12345678901234567890123456789012 Senin (27/8) siang.

12345678901234567890123456789012 Syahdan mengatakan, semua pihak bahu 12345678901234567890123456789012 membahu menyelesaikan tugas kemanusian di 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Lombok Utara. Dinas PUPR akan terus men12345678901234567890123456789012 dukung peralatan yang dibutuhkan kaitannya 12345678901234567890123456789012 dengan pembersihan puing-puing bangunan sep12345678901234567890123456789012 erti alat berat.

12345678901234567890123456789012 “Sejak awal pimpinan sudah merespons ini.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Termasuk menggerakkan pihak ketiga, mitra ker12345678901234567890123456789012 ja. Kita minta bantuan untuk tugas kemanusiaan.

12345678901234567890123456789012 Ini tak berpikir untung rugi. Yang penting tugas 12345678901234567890123456789012 kemanusiaan ini bisa selesai,” katanya.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Untuk pembersihan puing-puing bangunan 12345678901234567890123456789012 dimulai dari jalan-jalan protokol mulai dari Pe12345678901234567890123456789012 menang, Tanjung, Kayangan. Pasalnya, daerah 12345678901234567890123456789012 Pemenang dan Tanjung merupakan pintu gerbang 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 pariwisata NTB. 12345678901234567890123456789012 Jika pembersihan puing-puing bangunan seg12345678901234567890123456789012 era dilakukan di jalan-jalan protokol tersebut, 12345678901234567890123456789012 maka akan mengurangi trauma masyarakat 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 yang melihatnya. Syahdan mengatakan pada 12345678901234567890123456789012 fase transisi darurat menuju pemulihan ini pen12345678901234567890123456789012 anganan ang dilakukan sama saja dengan masa 12345678901234567890123456789012 tanggap darurat.

12345678901234567890123456789012 Sebelumnya, dalam rakor penanganan benca12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 na di Kantor Gubernur akhir pekan lalu, Danrem 12345678901234567890123456789012 162/WB, Kolonel CZI. Ahmad Rizal Ramdhani 12345678901234567890123456789012 pembongkaran rumah dan penyelesaian verifika12345678901234567890123456789012 si terhadap 74.352 unit harus segera diselesaikan.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Dari jumlah tersebut baru terverifikasi 14 ribuan 12345678901234567890123456789012 unit. “Ini harus proaktif, karena Presiden akan 12345678901234567890123456789012 datang lagi menyerahkan bantuan stimulan di 12345678901234567890123456789012 Kecamatan Pemenang,” katanya saat rapat koor12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 dinasi di Kantor Gubernur, Sabtu (25/8).

12345678901234567890123456789012 Ia menyebutkan jumlah alat berat yang ada 12345678901234567890123456789012 saat ini untuk melakukan pembongkaran atau 12345678901234567890123456789012 pembersihan puing-puing bangunan sebanyak 61 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 unit. Dalam waktu dekat akan datang lagi 32 unit 12345678901234567890123456789012 alat berat bersama personel TNI. 12345678901234567890123456789012 Untuk percepatan pembongkaran dan pember12345678901234567890123456789012 sihan puing-puing bangunan sesuai permintaan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Wakil Presiden H. M. Jusuf Kalla saat memimpin 12345678901234567890123456789012 rapat koordinasi pekan lalu agar tuntas dalam 12345678901234567890123456789012 sebulan. Danrem mengatakan, perlu dikerahkan 12345678901234567890123456789012 alat-alat berat yang ada di Dinas PUPR maupun 12345678901234567890123456789012 milik swasta yang ada di NTB. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ‘’Kami perlu mengerahkan alat-alat berat di 12345678901234567890123456789012 wilayah baik dari PU dan perusahaan swasta 12345678901234567890123456789012 untuk diberdayakan semaksimal mungkin 12345678901234567890123456789012 dalam mendukung kegiatan pembersihan pu12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ing-puing bangunan terutama di jalur-jalur pro12345678901234567890123456789012 tokol,’’ katanya. (nas) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012

Percepat Pembersihan Puing Bangunan

Bupati/Walikota Belum Tetapkan Korban Gempa Penerima Jadup Dari Hal. 1 kata Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos, MH ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (27/8) siang.

Khalik mengatakan, Kemensos akan memberikan Jadup bagi korban gempa yang rumahnya rusak. Dalam kunjungan Menteri Sosial (Mensos) beberapa waktu lalu, Jadup akan diberikan sebesar Rp 10 ribu per hari per jiwa selama tiga bulan.

Untuk mempercepat pengajuan masyarakat penerima Jadup ini tergantung dari Pemda kabupaten/kota yang terdampak. Khalik mengatakan masing-masing Pemda bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. ‘’Saya pikir kita bekerja sesuai tugas dan fungsi kita masing-masing. Kemudian perkuat komunikasi dan koordinasi kabupaten/kota dan provinsi. Kita harus satu arah, satu langkah bagaimana mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini persoalan kita bersama,’’ kata mantan Penjabat Bupati Lombok Timur ini.

Dalam masa transisi darurat menuju pemulihan, kata

Khalik, pihaknya tetap untuk memenuhi kebutuhan logistik masyarakat terdampak di pengungsian.

Kemudian berkoordinasi dengan para relawan dalam melakukan layanan psikososial dan pemenuhan layanan kebutuhan dasar para pengungsi. ‘’Tapi terus kita dorong pengungsi ini membangun tenda-tenda pengungsian di depan rumahnya yang sudah dibersihkan,’’ katanya.

Mengenai jumlah pengungsi, apakah berkurang atau tidak, Khalik mengatakan tak bisa memastikan. Karena korban bencana rumahnya belum dibangun. Tetapi, sudah ada yang mulai pulang dengan membangun tenda di halaman rumahnya.

Ia mengatakan, dapur umum perlahan mulai dikurangi. Karena para pengungsi akan diarahkan untuk membuat dapur mandiri. Sebanyak 1.000 unit perlengkapan dapur akan dibagikan di pos-pos pengungsian. ‘’Dapur umum kita tarik perlahan. Kita dorong mandiri, perlahan mereka balik ke rumah masingmasing,’’ imbuhnya. (nas)

Tiga Gili Dijaga Brimob Dari Hal. 1 serta posko pengungsian warga menggunakan sepeda atau berjalan kaki,’’ kata Taufik.

Dia menambahkan, sejumlah personel tersebut masih akan terus memberi pengamanan walaupun status penanganan gempa

Lombok sudah beralih dari tanggap darurat menjadi masa rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasukan Brimob juga akan membantu membersihkan puing rumah dan membantu warga mendirikan kembali rumahnya yang rusak. (why)

Halaman 15

Tiga Jembatan Nasional di KLU Kritis

Mataram (Suara NTB) Akibat gempa yang mengguncang NTB sejak 29 Juli lalu, sebanyak tiga jembatan yang berada di jalan nasional dalam kondisi kritis. Selain itu, satu jembatan provinsi juga mengalami kerusakan namun tidak perlu dilakukan penggantian total.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. H. Syahdan, MM menyatakan ada beberapa ruas jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan.

Kerusakan jalan ditemukan di beberapa titik di Lombok Utara terjadi retakan. Untuk jembatan, ia menyebut ada empat jembatan yang rusak.

“Kalau jembatan ada beber-

apa yang rusak. Tapi masih dapat digunakan pada saat tanggap darurat dan transisi menuju pemulihan bencana,” terang Syahdan ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (27/8) siang.

Ia menyebutkan, dari empat jembatan yang rusak, tiga jembatan nasional dalam kondisi kritis atau harus dilakukan perbaikan total. Dan satu jembatan

provinsi mengalami pergeseran, yakni jembatan Beburung II di Sambelia Lombok Timur.

Sedangkan tiga jembatan nasional yang dalam kondisi kritis dan perlu perbaikan total adalah jembatan Sokong, Tampes dan Luk. Ketiga jembatan ini kondisinya kritis lantaran merupakan jembatan konvensional. Sehingga

perlu dilakukan perbaikan.

Tetapi, kata Syahdan, dalam masa tanggap darurat dan transisi menuju pemulihan, keempat jembatan ini masih dapat digunakan. “Kalau secara struktur tak bisa dengan rehabilitasi maka harus diganti,” ujarnya.

Disinggung mengenai anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan total, Syahdan mengatakan perlu dilakukan perhitungan kembali. Namun, untuk penanganan darurat, akan dilakukan oleh Satgas PUPR. Perbaikan total jembatan nasional dan provinsi

yang rusak perlu dialokasikan dalam anggaran tahun depan.

“Kalau rehab rekon masingmasing yang mengerjakan sesuai kewenangan,” ucapnya.

Pascabencana gempa yang mengguncang Lombok beberapa waktu lalu, Syahdan mengatakan infrastruktur jalan dan jembatan jadi perhatian. Karena berkaitan dengan akses penyaluran bantuan terutama di Lombok Utara.

Jika ada jembatan yang putus maka segera dilakukan pembangunan jembatan darurat untuk memperlancar akses transportasi. (nas)

(Suara NTb/humasntb)

BERI SEMANGAT - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi foto bersama dengan anak-anak di Kabupaten Lombok Utara yang sedang berada di pengungsian. Gubernur memberi semangat kepada mereka agar tetap semangat belajar kendati berada di pengungsian.

Hidupkan Kembali Sektor Pariwisata

KLU Minta Event Skala Nasional Digelar di Gili Trawangan Mataram (Suara NTB) Sektor pariwisata menjadi salah satu simpul perekonomian di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Untuk itu, pascagempa yang meluluhlantakkan hampir seluruh kabupaten di bagian utara Pulau Lombok itu, Pemda setempat meminta agar event-event skala provinsi dan nasional digelar di Gili Trawangan atau Gili Meno. ‘’Salah satu simpul yang bisa kami lakukan untuk mengangkat kembali perekonomian masyarakat adalah simpul pariwisata,’’ kata Bupati KLU,

Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH saat rakor penanganan bencana gempa Lombok di Kantor Gubernur, kemarin.

Untuk menggerakkan kembali perekonomian masyarakat di KLU, bupati meminta dukungan semua pihak.

Baik di tingkat provinsi maupun nasional agar mengarahkan event-event yang akan dilakukan ke KLU. ‘’Kami mohon dukungan semua pihak apakah tingkat provinsi atau tingkat nasional bisa kita lakukan atau gelar di Gili Trawangan atau Gili Meno,’’ katanya.

Dengan cara seperti itu, maka dapat dideklarasikan bahwa destinasi wisata di KLU tak ada persoalan lagi.

Dari sisi gempa ataupun keamanan dan kenyamanannya.

Seperti diketahui, KLU merupakan daerah yang paling parah kena dampak gempa. Ratusan korban meninggal, luka-luka dan puluhan ribu rumah penduduk rusak parah.

Bahkan fasilitas akomodasi pariwisata seperti hotel banyak yang mengalami kerusakan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan

Orang Hebat Lahir dari Ujian Berat Dari Hal. 1 untuk memberikan semangat dan motivasi kepada anak-anak yang berada di tenda belajar sementara di tempat pengungsian.

Gubernur mengingatkan kepada para anak-anak dan orang tua, agar menyikapi musibah gempa bumi yang terjadi beberapa waktu lalu sebagai sebuah ujian dari Allah untuk kita menjadi lebih kuat dan lebih baik di masa yang akan datang. ‘’Dalam sekolahpun kalau

untuk naik dari kelas satu sampai kelas lima, harus diuji terlebih dahulu. Jika mampu melewati ujian maka bisa naik ke kelas yang lebih tinggi,’’ ujarnya.

Selain itu dalam kunjungan tersebut, gubernur juga menghibur anak-anak yang berada di tenda belajar dengan mengajaknya bernyanyi dan berdoa. TGB juga mengajak anakanak untuk selalu semangat belajar, meskipun di tenda pengungsian dan dalam kondisi yang serba terbatas. ‘’Ini hanya

sementara, sebelum sekolah selesai dibangun. Anak-anak harus tetap semangat dan rajin belajar meski di tempat pengungsian,’’ pesannya.

Gubernur akan memberikan fasilitas belajar sementara berupa tas, buku tulis, buku gambar dan pensil warna, untuk mendukung proses belajar berjalan dengan baik. ‘’Insya Allah besok pagi (hari ini) sudah dikirim dan dibagikan untuk anak-anak, semoga bermanfaat,’’ katanya. (tim)

42.000 Siswa di Pengungsian, Butuh 400 Tenda Dari Hal. 1 Sementara NGO lain mendukung dengan memberikan perlengkapan sekolah dan perlengkapan sanitasi.

Kepala Dikpora KLU, Dr. Fauzan Fuad pada kesempatan itu menyerukan agar pendidikan anak-anak tidak terputus. Pendidikan dalam arti kata mendidik, tetapi bukan mengajar layaknya di bangku sekolahan. ‘’Mari membangun kembali dunia pendidikan, saatnya kembali mengajak anak-anak untuk bersekolah. Di setiap tenda ada proses mendidik tanpa harus memerlukan buku tulis, papan dan sebagainya,’’ kata Fauzan.

Di tenda pun, sambung dia, ada pelajaran yang bisa diajarkan kepada anak-anak, misalnya bagaimana mengajarkan sopan-santun kepada anak di posko. Ataupun etika agar anak-anak terbiasa dengan budaya antri.

Pihaknya bersyukur bany-

ak pihak telah membantu warga Lombok Utara khususnya yang memperhatikan dunia pendidikan. Diakuinya, anak - anak sekolah yang tinggal di posko pengungsian membutuhkan perhatian untuk keberlanjutan pendidikan ataupun kehidupan sehari hari warga. Oleh karenanya ia berharap, masa pemulihan perumahan warga bisa selesai sebagaimana target 6 bulan. ‘’Di KLU ada 1.700 ruangan roboh rusak berat, dengan 42.000 siswa dari PAUD, TK, SD/MI dan MTs. Mereka kini sedang ada di bawah tenda pengungsian. Kita butuh 400an tenda. Baru diberikan 22 unit.

Hari ini di pasangkab 4 tenda, jadi kita bersyukur,’’ paparnya.

Di lain hal, perihal RKB dalam kondisi rusak berat, Pemda KLU melalui Dinas Dikpora melayangkan permohonan bantuan kepada instansi PUPR untuk merobohkan sekolah. Pasalnya sekolah yang ada tidak bisa ditempati dan

rawan bagi aktivitas anak sekolah. Pascaperobohan sekolah nantinya, akan dibuatkan sekolah darurat di masingmasing sekolah sembari menunggu pembangunan kembali oleh pemerintah pusat.

Sementara itu, Relawan dari IKA ITS, Dewa Tunas Ranca, mengakui bentuk bantuan yang diserahkan sesuai dengan kebutuhan pengungsi khususnya anak-anak sekolah. Pihaknya menyerahkan empat unit tenda dengam sebaran dua di Luk, satu di Loloan dan satu lagi di Kayangan. ‘’Ada lagi dua unit permintaan dari Pemda KLU, kita akan berupaya memenuhi tetapi kendala kita adalah pada proses penjahitan tenda,’’ ujarnya.

Selain tenda ada pula bantuan logistik lain yang digabung bersama beberapa NGO seperti 20 unit tandon, 400 unit jeriken life saver (filterisasi air minum). Kotak makan, alat tulis 500 pack, serta pakaian layak pakai. (ari)

berdasarkan basis data per 13 Agustus 2018, kerusakan dan kerugian akibat gempa di NTB mencapai Rp7,45 triliun. Data tersebut diperoleh dari Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB yang masih melakukan hitung cepat dampak gempa. Kerusakan dan kerugian ini meliputi sektor

permukiman Rp6,02 triliun, sektor infrastruktur Rp9,1 miliar, sektor ekonomi produktif Rp570,55 miliar, sektor sosial Rp779,82 dan lintas sektor Rp72,7 miliar. Sektor permukiman adalah penyumbang terbesar dari kerusakan dan kerugian akibat bencana yaitu mencapai 81 persen. (nas)

Gempa Bumi Kuatkan Ketahanan Masyarakat NTB terhadap Bencana Dari Hal. 1 Untuk membangun kembali NTB, Instruksi Presiden (Inpres) dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, instansi terkait sudah mengetahui tugas dan kerjanya. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak, Presiden Jokowi berharap pemerintah bisa cepat membangun kembali NTB. Dalam Inpres itu, diberikan instruksi umum kepada 31 pejabat termasuk di antaranya 19 Menteri Kabinet Kerja.

Dengan Inpres ini, kementerian dan lembaga memiliki payung untuk penanganan dampak bencana gempa bumi di lapangan. Waktu yang diberi-

kan membangun kembali rumah yang rusak dalam tempo 6 bulan. Sedangkan fasilitas umum dan fasilitas sosial satu tahun. ‘’Jika lebih cepat selesai, lebih baik,’’ ujarnya.

Dalam apel tersebut, gubernur memberikan secara simbolis motor roda tiga sebanyak 50 unit kepada Bupati Lombok Utara dan Sekda Lombok Timur. Motor roda tiga ini berfungsi untuk mengangkut sampah dari lokasi pengungsi. Sehingga lokasi pengungsi terjaga kebersihannya.

Apel ini dilaksanakan karena masa tanggap darurat telah selesai Sabtu (25/8) dan memasuki transisi darurat ke pemulihan. Dalam tahap transisi darurat ini perlakuan terhadap korban bencana akan tetap sama, hingga masyarakat dapat kembali hidup normal. Hadir dalam apel tersebut, Perwakilan Kementerian PUPR, ESDM, BNPB, BPBD NTB, TNI, Polri, dan mahasiswa UGM. (nas)

Auditor-Penyidik Turun Hitung Kerugian Negara Dari Hal. 1 telah menyita sejumlah dokumen proyek pengadaan di tahun 2016-2017 tersebut. Mulai dari dokumen tender sampai kontrak proyek senilai Rp4,5 miliar itu ditandatangani. ‘’Menghitungnya kan dari auditor. Koordinasi dengan penyidik bukti-bukti dokumennya, keterangan saksinya.

Mereka (auditor) periksa juga saksi-saksi,’’ ucap Syamsuddin.

Penghitungan kerugian negara tersebut untuk melengkapi sangkaan unsur merugikan negara seperti disebutkan dalam UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberan-

tasan tindak pidana korupsi. ‘’Belum ada penetapan tersangka. Bukti-bukti masih terus kita lengkapi,’’ sebut dia.

Dinas Dikbud Provinsi NTB menggelontorkan dana sebesar Rp4,5 miliar untuk proyek pengadaan peralatan kesenian marching band SMA/ SMK. Penyidik menelisik dugaan penyimpangan ketidaksesuaian spesifikasi barang dan distribusi penyalurannya.

Proyek berupa pengadaan alat musik sesuai spesifikasi, penyiapan gudang untuk penyimpanan dan pemeriksaan barang, serta mendistribusikan barang ke sekolah yang ditunjuk sesuai SK Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB. (why)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 28 Agustus 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bawaslu Lotim Gelar Sidang Ajudikasi DCS

Kerjasama Universitas Mataram dengan Harian Suara NTB

Selong (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lotim, menjadwalkan sidang ajudikasi kasus Daftar Calon Sementara (DCS) pada Selasa (28/8) hari ini. Akan disidangkan kasus L. Ahmad Zulkifli caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN), bertindak selaku pemohon dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lotim sebagai termohon.

(Suara NTB/ist)

BANTUAN - BATAN Peduli gempa Lombok menyerahkan bantuan melalui Unram.

Badan Teknologi Nuklir Nasional Bantu Korban Gempa Lewat Unram Dalam kondisi sangat trauma seperti itu, mengakibatkan hingga kini masih banyak masyarakat tidak ada yang berani tidur di dalam rumah. Mereka membuat tenda. Mereka juga mengungsi ke tempat tempat terbuka.

“Di lapangan Rembiga juga penuh, yang penting ada ruang terbuka. Kami sangat berharap bantuan ini dapat membantu korban, terutama di titik-titik yang parah agar sesuai dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Karena selama ini berdasarkan informasi bantuan cukup memadai tapi distrubusinya belum merata. Sehingga ada beberapa tempat yang belum dapat karena tempat terisolasi.

Kepala BATAN Prof. Dr. Djarot S Wisnubroto, mengungkapkan bantuan makanan bagi para korban gempa merupakan makanan yang sudah diawetkan. Seperti rendang, pepes, buah buahan, gudeg, bandeng presto, telur asin, bawang.

Sedang bantuan di luar pangan

Mataram (Suara NTB) Badan Teknologi Nuklir Nasional (BATAN) memberikan bantuan bagi korban gempa Lombok. Penyaluran bantuan BATAN dilakukan melalui Universitas Mataram (Unram) pada Sabtu (25/8) lalu.

Berbagai kebutuhan logistik mulai dari beras dan makanan lainnya tak luput diberikan BATAN bagi para korban gempa yang tersebar di sejumlah tempat di Lombok.

Wakil Rektor I Unram, Prof.

Lalu Wirasapta Karyadi, yang mewakili Unram dalam kesempatan itu mengungkapkan apresiasi atas bantuan korban gempa yang diberikan BATAN. Terlebih kata dia, dampak gempa kian meluas menyusul adanya gempa susulan, baik di Lotim, Lobar, KLU, Sumbawa dan KSB. Ditambah lagi, pelabuhan penyeberangan Kayangan di Lotim dermaganya ikut rusak. “Jadi itulah kondisinya,” kata Karyadi.

seperti kosmetik herbal, jamu.

Makanan-makanan yang sudah diawetkan tersebut cocok bagi para korban gempa, apalagi untuk mereka yang berada di daerah-daerah yang sudah terisolasi.

“Pertama tentu saja bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan makanan. Mudah mengkonsumsi makanan awet dan pangan diprioritaskan,” jelasnya.

Sementara Anggota Komisi VII DPR RI, Dr. Kurtubi, secara unum mendorong pemerintah pusat baik lewat APBN, dan CSR masung masing BUMN agar turut membantu korban gempa. “Semua BUMN di bawah ESDM kami dorong menyisihkan sebagian CSR bantu korban gempa dan sudah terealisir di hari pertama.

Hari ini BATAN,” ungkapnya.

Termasuk jika mereka punya kemampuan dalam bidang kesehatan, agar membantu memulihkan kesehatan masyarakat korban gempa yang dampaknya luar biasa ke masyarakat. (dys/*)

Lobar Butuh Bantuan Alat Berat unit buldozer, dan satu unit dump truck. Dengan keterbatasan alat, Made mengaku tidak bisa mempercepat pembersihan puing-puing. Pembersihan di Dusun Kerandangan, tutur Made, membutuhkan waktu sebelas hari. “Belum lagi soal operasional, setiap alat berat minimal membutuhkan biaya sebesar Rp1,2 juta per hari,” tutur Made.

Made mengusulkan agar Pemerintah melalui BNPB dan TNI selaku koordinator penanganan bencana bisa melibatkan pengusaha yang memiliki alat berat. “Kalau mereka dilibatkan, relatif mudah buat kita mempercepat pembersihan puing-puing,” pungkas Made. Di tempat terpisah, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid mengaku dan membenarkan kesulitan

cana akan digelar pada Selasa (28/ 8) hari ini. Semua pihak terkait siap akan dihadirkan.

Selain Bacaleg, dimohon bisa dihadirkan adalah para ahli, bukti-bukti terkait yang menguatkan masing-masing. Baik pemohon maupun termohon. Sidang ajudikasi ini nantinya akan melahirkan putusan Bawaslu yang bersifat final dan mengikat. Apapun keputusannya, harus diikuti oleh kedua belah pihak.

Dasar putusan Bawaslu lanjutnya akan mengacu pada bukti-bukti, keterangan dari para ahli dan saksi. Sementara ini, Sahnam mengaku belum berani memberi-

(Suara NTB/her)

Bersihkan Reruntuhan

Giri Menang (Suara NTB) Untuk membersihkan reruntuhan atau sisa bangunan akibat gempa, Pemkab Lobar saat ini mengalami kesulitan lantaran minimnya alat berat seperti eksavator, buldozer, truk-truk dump, dan bahkan crane. Pemda butuh bantuan alat berat untuk mempercepat pembersihan sisa bangunan.

Hal ini diakui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar, I Made Arthadana, Senin (27/8). Diakui Made pihaknya tidak bisa maksimal membantu pembersihan sisa bangunan. “Bagaimana kami mau maksimal kalau alat berat kita terbatas,” ujarnya.

Made mengaku pihaknya hanya memiliki satu unit eksavator, satu

Disampaikan Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Lotim, Sahnam, SH kepada Suara NTB, Senin (27/8), sebelumnya pihak Bawaslu sudah menggelar sidang mediasi antara KPU dengan PAN. Sidang mediasi, katanya tidak tidak mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Antara PAN mewakili Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) atas nama Lalu Zulkifli yang diketahui merupakan mantan Camat Jerowaru dengan KPU. Mentok di mediasi sehingga dilakukan sidang ajudikasi. Yakni proses pencarian putusan melalui proses kuasi peradilan. Sidang ren-

kan pihak mana yang kemungkinan besar lebih diuntungkan. Semua putusan katanya tergantung nantinya hasil dari proses sidang ajudikasi.

Adapun objek yang disengketakan adalah keputusan KPU Lotim tentang Surat Keterangan (SK) penetapan Daftar Calon Sementara (DCS). Lalu Ahmad Zulkifli sebagai pemohon mengajukan gugatan ke Bawaslu karena merasa sudah memenuhi syarat. Mantan Camat Jerowaru ini meyakinkan dirinya sudah memenuhi semua ketentuan yang diminta KPU. Termasuk statusnya sebagai aparatur sipin negara (ASN).

Sementara KPU Lotim menyebut yang bersangkutan masuk kategori Tidak Memenui Syarat (TMS).

Penjelasan Ketua KPU Lotim, Muhammad Saleh, segala keputusan nantinya diserahkan dalam proses sidang di Bawaslu. “Kan masih berlangsung, nanti kita lihat bagaimana hasilnya,” ucapnya. (rus)

anak buahnya. Ia sendiri sudah menandatangani surat permohonan beberapa hari yang lalu. “Kita sudah surati Pak Danrem (Komandan Korem 16/ NTB) dan BNPB untuk minta bantuan alat berat,” tuturnya.

Gempa beruntun yang terjadi telah meluluhlantakkan banyak bangunan, baik pemukiman, tempat ibadah, maupun fasilitas umum.

Kerusakan terberat terjadi di Kabupaten Lombok Utara membuat banyak alat berat terkonsentrasi untuk melakukan pembersihan di sana. Sedangkan untuk di Lobar sendiri, atas bantuan TNI dan pihak PUPR, sudah mulai melakukan pembersihan di beberapa tempat, seperti di Desa Dasan Geria, Desa Senggigi, dan Desa Selat. (her)

SEPI PENGUNJUNG – Situasi di salah satu lokasi pusat hiburan malam di kawasan Senggigi yang masih sepi pengunjung, dampak gempa yang melanda.

Event Senggigi Jazz dan Mekaki Marathon Tetap Dilaksanakan Giri Menang (Suara NTB) Gempa yang mengguncang Lombok Barat (Lobar) dikhawatirkan berdampak terhadap pendapatan asli daerah (PAD). PAD Lobar terancam akan hilang sekitar Rp40 miliar.

Target PAD yang akan hilang tersebut bersumber dari sektor pariwisata dan penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sebab gempa yang melanda Lobar menimbulkan sejumlah kerusakan di pusat pariwisata di Kecamatan Batulayar, terutama kawasan Senggigi, yang mengakibatkan berkurangnya kunjungan wisatawan yang datang ke kawasan Senggigi.

Untuk menggeliatkan lagi sektor pariwisata ini, bupati Lobar menegaskan tetap melaksanakan event Senggigi Jazz dan Mekaki Marathon yang direncanakan bulan Oktober nanti.

Bupati menegaskan, Pemda Lobar tetap akan berusaha meminimalisir kerugian dari sektor PAD agar tetap bisa tercapai.

Dengan adanya sisa waktu selama tiga bulan sejak

bulan Oktober mendatang, target penerimaan PAD dari sektor pariwisata bisa tetap digenjot. Karena pada akhir tahun akan ada banyak kegiatan sektor pariwisata yang akan digelar Pemda Lobar untuk menggaet kehadiran para wisatawan, salah satunya dengan kegiatan Mekaki Marathon 2018.

Festival Jazz dan beberapa kegiatan yang lainnya. ‘’Kegiatan untuk mendongkrak kunjungan wisatawan akan tetap kita laksanakan,’’ tegasnya.

Lebih jauh kata bupati, akibat gempa ini Pemkab Lobar terancam kehilangan PAD sekitar Rp40 miliar. Kondisi ini menjadi catatan dalam target penerimaan PAD yang jelas pada tahun 2018 ini tidak akan bisa tercapai 100 persen. Alasan tidak bisa tercapainya PAD tersebut, karena menurunnya hasil penerimaan pajak dari hotel, restoran dan tempat hiburan yang ada di kawasan Senggigi.

Sebab selama pemulihan kondisi pariwisata jelas angka kunjungan di kawasan Senggigi akan berkurang untuk beberapa bulan kedepan, terutama selama tiga bulan. Menurutnya tidak mungkin Pemda memaksa para pengusaha untuk membayar pajak.

Begitu juga untuk sektor penerimaan dari pajak bumi dan bangunan (PBB). Ketika masyarakat sedang ditempa musibah seperti ini Pemda Lobar jelas tidak akan bisa memaksa masyarakat untuk tetap membayar pajak, karena rumah

yang mereka mau bayarkan pajaknya dalam kondisi hancur. ‘’Hal-hal seperti ini menjadi pertimbangan kami, apakah tega kita mamaksa masyarakat untuk membayar pajak,’’ ungkapnya.

Atas kondisi ini, Bupati berharap dari pihak legislatif bisa memahami dan tidak menuntut eksekutif untuk bisa mencapai target PAD sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam APBD tahun 2018. Karena sudah jelas PAD Lobar tidak akan bisa tercapai karena adanya musibah gempa.

Sementara itu, Ketua DPRD Lobar, Imam Kafali berharap eksekutif jangan pesimis dulu dengan mengatakan PAD Lobar hilang karena bencana. Bagaimanapun catatan target penerimaan PAD diusahakan harus bisa tercapai 100 persen, karena kalau eksekutif meminta agar target PAD diturunkan di tengah jalan, jelas tidak bisa karena itu sudah menjadi dokumen yang sudah disahkan melalui Perda. ‘’Kehilangan PAD ini kan masih asumsi eksekutif, jangan cepat pesimis, bekerja saja dulu untuk bisa mencapai 100 persen,’’ kata Imam.

Pemda Lobar masih memiliki waktu untuk bisa mengejar PAD pada musim akhir tahun ini, apalagi beberapa kegiatan akan digelar pada akhir tahun, dan sektor pariwisata tidak hanya di kawasan Senggigi, tetapi masih ada kawasan Sekotong yang bisa terus dikembangkan dan dipromosikan untuk dikunjungi para wisawatan. (her)