Edisi Jumat 28 Juni 2019 | Suara NTB

LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 28 JUNI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 89 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

THE MANDALIKA - Kawasan The Mandalika terus berbenah dan membangun fasilitas pendukung sebagai destinasi wisata. Kawasan wisata ini akan semakin lengkap, dengan akan hadirnya Sirkuit MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) itu.

Pembebasan Lahan Sirkuit MotoGP

Gubernur dan Bupati Loteng Turun Tangan Koneksikan NTB-Darwin

TO K O H Terus Optimalkan Program PENJABAT Sekda NTB, Ir. H. Iswandi, M.Si mengadakan silaturrahmi dengan jajaran Dinas Pariwisata NTB, Kamis (27/6). Iswandi hadir sekaligus menyampaikan arahan untuk mendorong pariwisata NTB yang lebih baik dan lebih maju. Sebab menurutnya, pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang menentukan keberhasilan daerah. ‘’Saya harapkan menjadi kebanggaan bagi bapak/ ibu sekalian yang melaksanakan tugas di tempat ini,’’ kata Iswandi. H. Iswandi Bersambung ke hal 15

Gubernur Ingin Ada Penerbangan Lombok - Darwin

Darwin (Suara NTB) Secara geografis, Provinsi NTB dan Kota Darwin, Australia sebenarnya cukup dekat. Namun, akses transportasi berupa penerbangan langsung masih menjadi tantangan bagi kedua daerah ini. Jika penerbangan langsung berhasil dibuka dan berkembang, banyak mimpi besar yang bisa diwujudkan. Gambaran itu disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah di sela lawatannya ke Darwin, Australia, Kamis (27/6). Gubernur menegaskan, untuk mendekatkan Darwin dengan NTB, ia telah meminta Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M.Si untuk mengupayakan rute penerbangan DarwinLombok segera dibuka. Gubernur berharap, hal ini sudah bisa terealisasi dalam waktu dekat. Berhubung dekat secara geografis, maka waktu tempuh penerbangan langsung DarwinLombok tidak akan lama. ‘’Kalau direct flight Darwin-Lom-

bok ini bisa terwujud maka penerbangan Darwin-Lombok hanya sekitar satu jam, sangat dekat,’’ ujar gubernur. Menariknya lagi, jarak Darwin ke Lombok bahkan lebih dekat ketimbang Darwin ke Melbourne, atau Darwin ke berbagai kota lain di Australia. Gubernur meyakini, kedekatan ini bisa membuat warga Darwin memilih berlibur ke NTB ketimbang ke daerahdaerah lain di Australia. Secara keseluruhan, ujar gubernur, keadaan alam di kawasan Australia Utara mirip dengan Moyo Hilir di Sumbawa. Atau, seperti Sape di Bima atau di Dompu. Kemiri-

pan ini akan memudahkan banyak kemajuan di kawasan tersebut, untuk diadaptasi di daerah-daerah di NTB. Misalnya, kemajuan sektor peternakan di Australia Utara. Terbukanya akses penerbangan langsung Darwin-Lombok memungkinkan transformasi keterampilan beternak, serta manajemen sektor peternakan dari Darwin ke daerah-daerah di Lombok dan Sumbawa. Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul ini pun membayangkan berbagai kemungkinan yang bisa diwujudkan dengan semakin eratnya koneksi dua daerah ini. Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/bmkg lobar)

Mataram (Suara NTB) PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) terus mendekati masyarakat pemilik lahan lokasi pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Bahkan, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc dan Bupati Lombok Tengah (Loteng), H. M. Suhaili FT, SH turun tangan memfasilitasi agar pembebasan lahan sirkuit MotoGP segera tuntas. ‘’Tim itu sedang bekerja di bawah. Yang namanya untuk membangun pengertian. Jadi ikhtiar normatif sudah dilakukan. Gubernur,bBupati turun tangan memfasilitasi semua itu,’’ kata Komisaris PT. ITDC, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si dikonfirmasi di Mataram, Kamis (27/6) siang. Gita menjelaskan, tahapan-tahapan formal sudah dilalui ITDC. Misalnya, melakukan appraisal tanah milik masyarakat yang akan dibebaskan dengan menggunakan tim appraisal. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Penggilingan Padi Terbesar

H. Wirajaya Kusuma

PEMPROV NTB memastikan pabrik penggilingan padi akan dibangun di Sumbawa. Pabrik penggili-ngan padi yang diklaim terbesar di Asean tersebut akan dibangun oleh Badan Urusan Logistik (Bulog). Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (27/6) siang menjelaskan pihaknya terus mengkoordinasikan rencana pembangunan pabrik penggilingan padi tersebut dengan Bulog Divre NTB. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bul)

Grafik suhu terendah udara di NTB saat ini.

Suhu di NTB Capai 18 Derajat Mataram (Suara NTB) Udara di NTB akhir akhir ini terasa lebih dingin dari biasanya. Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisikan (BMKG) Stasiun Klimatolo-

gi menjelaskan, udara dingin itu dipengaruhi suhu yang mencapai 18 derajat celcius. Ini penanda masuk musim kemarau. ‘’Udara dingin yang kita rasakan akhir- akhir ini, merupakan

salah satu tanda masuknya musim kemarau. Udara dingin disebabkan oleh aktifnya angin timuran yang membawa massa udara Bersambung ke hal 15

BERTEMU - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat bertemu dengan Peter Tinley, Menteri Urusan Asia di Perth, Australia Barat, Kamis, 27 Juni 2019. Keduanya membahas upaya agar penerbangan langsung Perth-Lombok yang telah dibuka dapat terus berkembang.

Bappeda NTB Susun Roadmap Industrialisasi Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) sedang menyusun roadmap pengembangan industrialisasi. Dalam roadmap tersebut nantinya akan terencana secara detail industrialisasi dalam jangka pendek, menengah dan panjang di NTB. ‘’Prinsipnya barang row material minimal jadi setengah jadi. Ada proses nilai tambah di dalam daerah. Justru itu makanya perlu roadmap. Kita upayakan tahun ini selesai roadmapnya,’’ kata Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M. TP dikonfirmasi di Mataram, Kamis (27/6). Ardhi mengatakan, pihaknya sedang memetakan apa yang akan dilakukan untuk jangka pendek. Untuk jangka pendek, industrialisasi yang kelihatan segera terealisasi adalah pembangunan pabrik pakan ternak. Selain itu, Pemprov juga

akan melakukan pendataan industri yang sudah jalan saat ini. Misalnya, industri makanan yang sudah berkembang di NTB seperti Phoenix. Apakah bisa Industri Kecil Menangah (IKM) menjadi pemasok di industri makanan tersebut. ‘’Itu kita akan bicara dengan pelaku industrinya,’’ katanya. Penyusunan roadmap industrialisasi kata Ardhi juga dibahas dengan Dewan Riset Daerah (DRD). Dengan penyusunan roadmap, maka akan kelihatan target-target yang akan dicapai untuk jangka pendek, menengah dan panjang. ‘’Industri yang sudah ada kita perkuat, kecuali yang belum ada. Kecuali yang industri baru untuk skenario jangka panjang,’’ tandas mantan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB ini. Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah memberikan arahan kepada jajarannya Bersambung ke hal 15

Kekeringan Kian Parah, Tanaman Padi di Seteluk Terancam Puso Taliwang (Suara NTB) Sekitar 607 hektar tanaman padi di Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengalami kekeringan parah. Hal tersebut terjadi lantaran sudah tidak ada lagi sumber air yang bisa digunakan petani untuk mengaliri lahan tersebut. Bahkan kondisi kekeringan parah ini mengancam tanaman padi itu puso. Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Kecamatan Seteluk, Saparuddin S. Pd kepada Suara NTB, Kamis (27/ 6) mengatakan, memang saat ini kondisinya masih dalam kekeringan sedang

dan berat karena padi-padi tersebut belum menguning. Tetapi jika hujan tidak juga turun dalam beberapa hari ke depan, maka ratusan hektar lahan ini terancam puso (gagal panen). Hal ini terjadi lantaran petani sudah tidak memiliki sumber mata air lagi untuk mengairi sawah-sawah mereka. Kondisi tersebut kembali diperparah dengan masih belum tersediannya sumur bor di lokasi-lokasi tersebut. Sehingga bencana puso sangat mungkin bisa terjadi. Bahkan kondisi tanah juga pertanian juga sudah mulai retak-retak

karena kekeringan. Meskipun beberapa mesin pompa air sudah didistribusikan kepada para petani yang terdampak kekeringan dengan harapan lahan tersebut bisa diselamatkan. Tetapi sumber airnya sudah tidak ada, maka percuma saja. Selain kekeringan pada tanaman padi, dinas terkait juga mencatat ada lahan jagung di Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano yang juga terancam gagal panen. ‘’Kondisinya saat ini sudah semakin parah karena sumber mata air untuk mengairi PARAH - Kekeringan yang menimpa tanaman padi di wilayah sawah tersebut sudah kering. Kecamatan Seteluk, KSB kian parah. Jika kondisi ini berlanjut, Bersambung ke hal 15 dikhawatirkan akan terjadi gagal panen.

(Suara NTB/ils)

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 28 Juni 2019

Tetap Lakukan Pendampingan PEMBANGUNAN rumah tahan gempa di Kota Mataram, khusus rumah rusak berat baru mencapai 30 persen. Lambatnya progres rehab – rekon disinyalir tak maksimalnya peran camat dan lurah. Dijadikannya camat dan lurah sebagai alasan penanganan rumah tahan gempa khususnya rusak berat lambat dibantah oleh Camat Sandubaya, Saharuddin. Menurutnya, aparatur di bawah baik itu kepala lingkungan, lurah hingga camat telah bekerja maksimal mengawal proses mulai dari pendataan hingga pembangunan rumah bantuan pemerintah. (Suara NTB/dok) “Kita tetap lakukan pendampSaharuddin ingan di lapangan,” tegasnya. Dua kelurahan terdampak gempa pada Juli 2018 lalu, yakni Kelurahan Selagas dan Bertais. Rumah rusak baik rusak berat, sedang dan ringan mencapai ribuan. Progres penanganan rumah rusak berat khususnya di Lingkungan Pengempel Indah, Gontoran dan Tegal berjalan baik. Sebagian masyarakat telah menempati rumah mereka. Artinya, ini tidak lepas dari kerja aparatur di bawah. Diakui, permasalahan banyak ditemukan di lapangan baik itu persoalan administrasi, tenaga, material dan lainnya. Penyelesaian permasalahan terkadang tidak bisa ditangani sendiri oleh fasilitator. “Pak Lurah dan Pak Kaling yang bantu menyelesaikan,” tandasnya. Saat ini saja diakui Sahar, pengawasan tetap dilakukan. Pihaknya terus membangun komunikasi dengan fasilitator di lapangan. Laporan diterima ada 10 rumah rusak berat belum menerima bantuan. Temuan ini langsung dilaporkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar diakomodir dalam surat keputusan (SK) walikota ke VII,VIII maupun IX. “Langsung kita usulkan,” tambahnya. Pemerintah pusat menargetkan proses rehab – rekon rumah rusak berat, sedang dan ringan tuntas pada September mendatang. Target itu sambungnya, dipastikan bisa terealisasi. Tetapi tergantung dari kesiapan BPBD maupun fasilitator di lapangan membantu masyarakat. Prinsipnya, pihaknya mengharapkan perbaikan rumah rusak berat, sedang dan ringan bisa segera selesai. Sehingga, masyarakat cepat menikmati bantuan pemerintah. “Kalau keinginan kita cepat selesai,” demikian harapnya. (cem)

Pertanyakan Program Kantong Sampah KARUT marutnya pengelolaan sampah di Kota Mataram menjadi salah satu atensi Fraksi Partai Gerindra dalam pemandangan umum fraksi mereka. Indikasi masih belum beresnya pengelolaan sampah di Kota Mataram dapat dilihat dari munculnya titiktitik sampah. Termasuk titiktitik tumpukan sampah ilegal. Lepas dari itu, DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Mataram bersama OPD terkait harus berkoordinasi mengatasi menjamurnya titik sampah di Kota Mataram. (Suara NTB/fit) Antara masyarakat dengan I Ketut Sugiarta OPD yang menangani persoalan sampah, mempuanyai argumen masing-masing terhadap keberadaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) liar. Masyarakat terpaksa membuang sampah di sembarang tempat karena memang fasilitas dari pemerintah sangat minim. Demikian pula OPD beralasan penangan sampah di Mataram tidak bisa maksimal karena banyak TPK liar yang muncul di sana sini. ‘’Ini yang saya bilang antara produsen sampah dan penanganan sampah belum match,’’ kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Mataram, I Ketut Sugiarta kepada Suara NTB, kemarin. OPD yang menangani sampah belum terpadu. Konsentrasi penanganan sampah masih pecah-pecah. Sehingga peran semua pihak terkait menjadi tidak maksimal. Seharusnya, apa yang menjadi persoalan di bawah, diinput dalam penyusunan anggaran terkait penanganan sampah. Menurut anggota Komisi III DPRD Kota Mataram yang membidangi masalah lingkungan hidup ini, koordinasi antara DLH dengan pihak kecamatan maupun kelurahan tidak ada suatu frame yang bekerja dalam teamwork untuk mencapai satu gol. Berdasarkan Perda Kota Mataram tentang kebersihan, bahwa kewenangan DLH mencakup hingga ke tingkat bawah. ‘’Penanganan sampah sampai ke level produsen. Tinggal sekarang komunikasi saja,’’ imbuhnya. Sementara itu, peran kelurahan dalam hal ini adalah memberi sentuhan langsung kepada masyarakat terhadap pemahaman pengelolaan sampah. ‘’Kelurahan itu kan ada di bawah bagian Pemerintahan. Nah bagian Pemerintahan ini koordinasi dulu dengan DLH,’’ sarannya. Ketut Sugiarta mempertanyakan usul Walikota Mataram yang akan memberlakukan kantong sampah kepada masyarakat. Usul ini sudah lama disampaikan walikota mengiringi pengadaan 325 kendaraan roda tiga pengangkut sampah di lingkungan-lingkungan. Sayangnya, apa yang menjadi keinginan orang nomor satu di Kota Matram ini, belum juga terwujud sampai sekarang. (fit)

Halaman 2

Pemkot akan Perbaiki 1.900 Unit Rumah Kumuh Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan memperbaiki 1.900 unit rumah kumuh di ibukota provinsi NTB itu. Bantuan yang berasal dari pemeritah pusat akan digelontorkan tahun 2020 mendatang. Tahun 2020 ditargetkan Kota Mataram nihil rumah kumuh. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Mataram, H. M. Kemal Islam mengungkapkan, Pemkot Mataram di tahun 2020 akan mendapatkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebanyak 1.900 unit. Sementara, pengerjaan tahun ini mencapai 475 unit. Dari 1.900 unit diterima tahun depan, Perkim akan melakukan pendataan ulang rumah warga. Diprioritaskan rumah yang rusak sedang maupun ringan yang tidak ter-

cover pada rehab – rekon akibat gempa bumi Lombok Juli 2018 lalu. “Makanya, tahun depan kita mulai sisir rumah rusak yang belum tercover,” kata Kemal ditemui, Kamis (27/6). Prioritas penanganan rumah warga korban gempa merupakan bagian dari komitmen Pemkot Mataram. Meskipun secara kalkulasi ini menjadi beban berat, tetapi persoalan selama ini dihadapi adalah belum ada data riil rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Mataram. Intervensi penanganan RTLH sejak tahun 2017 ke bawah ditangani oleh empat

kementerian. Yakni, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum. Empat kementerian ini kata Kemal, memiliki kriteria berbeda dalam menentukan rumah layak mendapatkan bantuan. “Data riil kita kan tidak

”

ada sampai saat ini. Saya sudah sampaikan ke Pak Sekda untuk melakukan pendataan ulang,” terangnya. Kebijakaan saat ini, penanganan rumah tidak layak huni sudah berada di satu kementerian yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pihaknya akan lebih mudah menangani karena sudah ada kriteria dari pemerintah pusat. Kemal menambahkan, perbaikan rumah kumuh nantinya dikerjakan dengan pola swakelola. Masyarakat tetap

Kita ingin di tahun 2020 mendatang tidak ada satu pun rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Mataram.

membuat kelompok dan diberikan bantuan Rp17.500.000. Dengan anggaran demikian, bisa menangani rumah rusak sedang dan ring a n . (cem)

H. M. Kemal Islam (Suara NTB/cem)

Rencana Bantuan Hibah Rp1,2 Triliun Dievaluasi Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengevaluasi rencana pemberian hibah senilai Rp1,2 triliun ke Pemkot Mataram. Evaluasi ini berkaitan dengan kesiapan lahan untuk pembangunan instalasi pengolahan limbah. Evalusi dilakukan secara tertutup dipimpin Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito didampingi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ir. H. Amiruddin, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, H. M. Kemal Islam, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Irwan Rahadi, Asisten II Ir. H. Mahmuddin Tura serta perwakilan dari Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Eko menyampaikan, Kementerian PUPR dalam hal ini Direktorat Jenderal Cipta Karya ingin memastikan komitmen dan kesanggupan Pemkot Mataram terkait kesiapan lahan. Dan, lahan dibutuhkan pemerintah pusat untuk menggelontorkan bantuan hibah sekitar Rp1,2 triliun telah disiapkan lahan di Kelurahan Tanjung Karang. “Dan, Alhamdulillah, kita sudah siapkan lahan,” kata Sekda ditemui usai rapat tertutup, Kamis (27/6). Dikatakan Sekda, Pemkot Mataram memiliki kepentingan terhadap rencana pembangunan instalasi pengolahan limbah. Bentuk komitmen tersebut dengan menyiapkan anggaran pembebasan lahan seluas 3,5 hektar. Dirjen Cipta Karya langsung mengecek atau meninjau langsung lahan tersebut. Anggaran diberikan pemerintah pusat berupa hibah sekitar Rp1,2 triliun. Pemerintah pusat sedang melelang detail engineering design (DED) yang nilainya mencapai Rp50 miliar. Kajian lingkungan juga sedang disiapkan oleh Pemkot Mataram. “DED nya saja nilainya Rp50 miliar,” sebutnya. Pembangunan Ipal di lahan seluas 3,5 hektar dimaksudkan, untuk menampung limbah hotel, rumah makan dan pemukiman masyarakat. Dengan adanya Ipal tersebut, masyarakat tidak lagi membuat limbah ke sungai atau kali. Semuanya akan terkoneksi jadi satu ke tempat pengelolaan limbah yang disiapkan oleh pemerintah. “Jadi tidak ada lagi yang buat limbah ke sungai,” ucapnya. Setelah proyek selesai dibangun dijelaskan Eko, pemerintah pusat tetap melakukan pendampingan selama satu tahun. Selanjutnya, pengelolaan diserahkan sepenuhnya ke Pemkot Mataram. Pola pengelolaannya nantinya akan dipikirkan. Apakah diserahkan ke pihak ketiga dalam hal ini Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Menang ataukah dibentuk perusahaan daerah. “Kalau itu nanti kita pikirkan,” demikian kata Sekda. (cem)

H. Effendi Eko Saswito. (Suara NTB/cem)

(Suara NTB/cem)

MONUMEN TANK - Pengunjung di Taman Malomba duduk di monumen tank yang dibangun 2018 lalu sebagai simbol telah diselenggarakannya MNEK di Kota Mataram, Selasa (25/6) malam. Lemahnya pengawasan dari instansi terkait menyebabkan pengunjung leluasa naik dan duduk di tank.

Disnaker Sosialisasikan Peraturan Penempatan TKI di Luar Negeri Mataram (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, mensosialisasikan peraturan penempatan tenaga kerja keluar bagi calon kenaga kerja Indonesia (TKI) dan tenaga kerja wanita (TKW). Calon pekerja migran diharapkan berangkat secara prosedural. Sosialisasi digelar di aula Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kamis (27/6) diikuti oleh 40 perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan calon pekerja migran. Kepala Disnaker Kota Mataram, Hariadi, SIP menyampaikan, kegiatan ini dimaksudkan agar P3MI mengetahui aturan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Termasuk, para calonTKImengetahuihak–hakyangmereka peroleh saat berangkat maupun setelah bekerja di luar negeri. “Sosialisasi adalah tugas pemerintah disampaikan ke calon TKI dan perusahaan penyalur TKI,” kata Hariadi. Digambarkan, Mataram sebagai ibukota provinsi memiliki luas wilayah yang kecil dengan jumlah penduduk sekitar 450 jiwa. Dengan kepadatan penduduk rata – rata perkilometer 5.000 jiwa. Tidak ada sumberdaya alam diandalkan sebagai sumber pendapatan. Mataram sebagai daerah jasa dan perdagangan. Melihat angka pengangguran saat ini mencapai 14 ribu jiwa di tahun 2018, menjadi tugas dari perusahaan penyalur tenaga kerja bagaimana memikirkan dan membantu pemerintah mengurangi pengangguran. “Sebab tugas mengurangi pengangguran tidak saja pemerintah, tapi tugas masyarakat dan institusi lainnya,” terangnya. Dalam konteks penyaluran pekerja migran ke luar negeri, perusahaan harus memberikan perlindungan bagi TKI saat berangkat maupun setelah sampai ke tanah air. Fenomena saat

(Suara NTB/cem)

SOSIALISASI - Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Hariadi berfoto bersama dengan perwakilan P3MI usai sosialisasi peraturan penempatan tenaga kerja keluar negeri bagi calon TKI, Kamis (27/6). ini, pekerja migran rawan diperjualbelikan di luar negeri. Ketidaktahuan calon TKI ini menyebabkan persoalan demikian. Terutama yang dikirim ke negara Timur Tengah sementara pemerintah Arab Saudi telah menutup penerimaan tenaga kerja asing. Mantan Camat Mataram ini mensyukuri disposisi dikeluarkan untuk pemberangkatan TKI ke Taiwan, Hongkong dan Singapura. Untuk perlindungan calon TKI, perusahaan diharapkan membantu pemerintah mensosialisasikan ke masyarakat. Hariadi juga mengingatkan, calon TKI berangkat secara resmi. “Supaya hak – haknya didapatkan. Contoh kasus ada warga Kota Mataram meninggal di Malaysia, tetapi karena illegal, dia tidak dapat apa – apa,” katanya mengingatkan.

Kedepan, pihaknya mengharapkan tenaga kerja dikirim ke luar negeri merupakan tenaga profesional yang memiliki skill mumpuni di bidang masing – masing. PT. Sukma Karya Sejati selaku perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) Cabang Kota Mataram di tahun 2018, telah memberangkatkan 80 tenaga kerja ke luar negeri. Menurutnya, sosialisasi ini penting bagi tenaga kerja. Karena, dengan undang – undang yang baru bahwa tugas sosialisasi dan memberi keterampilan ke calon TKI merupakan tanggungjawab pemerintah. “Dengan aturan yang baru tugas sosialisasi dan memberikan pelatihan pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” kata Wawan, Kepala Cabang PT. Sukma Karya Sejati. (cem/*)

DPPKB Berikan Pelayanan KB Gratis di Lingkungan Punia Saba Mataram (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) tetap menunjukkan komitmennya melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Kali ini, pelayanan KB gratis diberikan bagi masyarakat di Lingkungan Punia Saba, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram. Dengan menggunakan mobil pelayanan disampaikan Kepala DPPKB Kota Mataram, Drs. Sutrisno, pihaknya memenuhi permintaan masyarakat akan tingginya keinginan pemasangan alat kontrasepsi. Kesadaran menggunakan alat kontrasepsi tidak terlepas dari sosialisasi secara masif dan terus – menerus dilaku-

kan oleh DPPKB melalui para penyuluh KB dan kader KB di lingkungan maupun kelurahan. “Tingginya permintaan masyarakat menggunakan KB tidak terlepas dari peran aktif kader dan penyuluh KB,” kata Sutrisno, Kamis (27/6). Upaya memasyarakatkan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga mendapat respon yang baik dari masyarakat. Program dilakukan oleh pemerintah langsung dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan pengaturan jarak kelahiran. Pengaturan kelahiran tambah Sutrisno, dinilai penting untuk mendapatkan generasi atau anak yang cerdas dan sehat.

“Alhamdulillah, dengan pelayanan KB menggunakan mobil keliling mendapat respon baik dari masyarakat,” tambahnya. Pelayanan KB gratis di Lingkungan Punia Saba, pihaknya dapatkan 25 akseptor menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang. Rata – rata menggunakan implant dan IUD. Sedangkan, yang menggunakan KB sederhana berupa suntik dan pil sebanyak 17 akseptor. Selain pelayanan KB gratis, pihaknya tetap intens memberikan konseling, informasi dan edukasi kepada pasangan usia subur. Sosialisasi itu berupa pengaturan kelahiran yang sehat. Sutrisno menambahkan,

kegiatan serupa akan terus dilakukan yang sasarannya difokuskan pada keluarga-keluarga prasejahtera, sehingga mempercepat peningkatankan kualitas sumberdaya manusia di Kota Mataram. (cem/*) PELAYANAN GRATIS Suasana pelayanan KB gratis di Lingkungan Punia Saba, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kamis (27/6). Masyarakat sangat antusias mengikuti pelayanan KB dan sosialisasi konseling, informasi dan edukasi kepada pasangan usia subur. (Suara NTB/ist)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 28 Juni 2019

Halaman 3

BRT Belum Berfungsi

Tata Kelola Transportasi Darat di NTB Dinilai Tak Jelas Mataram (Suara NTB) Belasan Bus Rapit Transit (BRT) masih terparkir rapi di Terminal Parkir Perum Damri di Sweta, Mataram. BRT ini belum optimal dimanfaatkan, lantaran belum jelasnya tata kelola transportasi darat di NTB. Sebelumnya, Pemkot Mataram melalui Dinas Perhubungan telah merencanakan akan membongkar halte-halte BRT yang ada di Kota Mataram. Lantaran jarang dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Sumijan

Pembangunan halte mulai dari pinggiran hingga pusat kota tujuannya sebagai akses warga untuk menggunakan moda transportasi BRT yang tak kunjung beroperasi sejak 2016 lalu. Halte pun

beralih fungsi sebagai tempat nongkrong, atau hanya sekedar tempat berteduh saat kehujanan. Diperparah lagi atas kekhawatiran pemanfaatan halte sebagai tempat kegiatan negatif. Meski demikian, Pemkot Mat-

aram memiliki dua alternatif, lainnya adalah pemanfaatan BRT untuk angkutan sekolah dan mengurai kemacetan. General Manajer Perum Damri Mataram, Sumijan menegaskan, pembongkaran halte BRT di Kota Mataram tak serta merta dapat dilakukan. Turunnya bantuan BRT dari pemerintah pusat, dibarengi dengan sarana prasarana pendukung agar optimal dimanfaatkan. “Sebaiknya tidak di bongkar. Karena halte itu adalah sarana prasarana untuk melengkapi BRT,” kata Jajak, sapaan akrabnya.

Kepaada Suara NTB, Rabu (27/6) kemarin, Jajak menegaskan, belum optimalnya pemanfaatan BRT yang merupakan bantuan dari Kementerian Perhubungan beberapa tahun lalu, lantaran kebijakan pemerintah daerah yang dianggap belum jelas, terkait moda transportasi darat. Belum ada konsentrasi untuk penataan angkutan dalam kota sendiri. “Pemda nampaknya belum konsen ke tata kelola transportasi daratnya,” ujarnya. Keberadaan 15 unit BRT ini menurutnya sangat dibutuhkan masyarakat. BRT-BRT yang saat ini diserahkelola-

kan kepada Perum Damri belum dimanfaatkan optimal lantaran regulasi dari pemerintah daerah yang belum mendukungnya. Pengoperasian BRT-BRT ini membutuhkan pembiayaan untuk menunjang operasionalnya. “Dari awal tahun, usulan sudah kita sampaikan bagaimana mengoptimalkan operasional BRT agar kebermanfaatannya dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Jajak. Kebutuhan transportasi umum masyarakat saat ini sangat penting untuk dijawab. Selain itu, untuk penataan angkutan perkotaan di NTB

dengan hadirnya BRT. “Tapi Pemdanya yang kurang respon,” kata Jajak. BRT – BRT ini sebtulnya pemanfaatannya bukan saja untuk anak-anak sekolah, melayani rute antar sekolah. Seluruh masyarakat NTB dapat memanfaatkan sarana transportasi darat ini. Apalagi sebagai operator, Perum Damri telah memodifikasi BRT-BRT ini untuk digunakan sebagai transportasi berwisata. Menghubungkan satu tempat wisata ke tempat wisata lainnya. Atau dapat juga dimanfaatkan untuk carter kegiatan pariwisata. (bul)

(Suara NTB/dok)

Pembentukan Desa Wisata di Lotim Antisipasi Pengembangan KEK Mandalika Selong (Suara NTB) Banyaknya destinasi wisata baik buatan dan alami di Kabupaten Lotim menjadi keunggulan bagi daerah yang terletak di ujung timur Pulau Lombok ini. Pasalnya, pembangunan desa wisata tersebut sebagai bentuk antisipasi dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, yang terdapat di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lotim, H. M. Juaini Taofik, Kamis, (27/6), tidak menampik banyaknya destinasi pilihan di Lotim saat ini. Misalnya di wilayah selatan terdapat pantai Ketapang Raya, Pantai Lungkak. Sementara Seruni Mumbul di wilayah utara dan beberapa desa wisata lainnya di wilayah tengah. Langkah ini untuk mengantisipasi pengembangan KEK Mandalika yang pada saatnya nanti orang ramai datang di KEK Mandalika, maka peluang kedatangan wisawatan ke Lotim cukup besar. “Kita merupakan daerah penyangga KEK Mandalika, jadi dari sekarang harus kita siapkan. Salah satu dengan pembentukan desa wisata ini,” ujarnya. Diakui Taofik bahwa budaya berwisata masyarakat lokal tidak sebanyak di Pulau Jawa. Namun Kabupaten Lotim optimis mampu menggaet dan memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan melalui desa-desa wisata yang saat ini berkembang cukup banyak di Kabupaten Lotim untuk menuju desa mandiri. Ciri dari desa mandiri itu sendiri apabila suatu desa itu memiliki PADes, itupun peluangnya melalui pengembangan desa wisata. “Desa-desa di Kabupaten Lotim yang mendapat PADes saat ini seperti di Desa Ketapang Raya dan Seruni Mumbul yang mendatangkan PADes hingga ratusan juta,” sebutnya. Terkait banyaknya desa di Lotim yang penggunaan dana desa (DD) untuk membentuk desa wisata ini, Taofik, menjelaskan dalam PP Menteri Desa yang mengatur prioritas penggunaan dana desa. Prioritas yang dimaksudkan tidak dianggarkan sepenuhnya pada satu program, seperti Permendes Nomor 16 Tahun 2018 yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019. Prioritasnya lebih kepada peningkatan kualitas masyarakat desa. Terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Sementara di Kabupaten Lotim melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 2 Tahun 2019, dalam konteks yang mengatur APBDes sudah menyiapkan minimal 20 persen dari APBDes penanganan stunting. Sehingga itu searah dengan Permendes. Kemudian untuk kader posyandu minimal diberikan Rp150 ribu insentif perbulannya. “Ini dulu yang harus dipenuhi, jika sudah barulah dipenuhi yang lain,” terangnya. Sementara dalam Permendagri Nomor 114 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa, maka itu dikembalikan ke musyawarah desa. Dimana kualitas dari pembangunan di desa sangat ditentukan dalam kualitas perencanaan pembangunan desa yang ditentukan oleh partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah desa. “Jangan sampai dalam perencanaan desa, kepala desa hanya mengundang orang-orangnya. Tapi harus diundang baik dari unsur guru, pelaku ekonomi, kesehatan, kelompok usaha. Sehingga kebutuhan dari masing-masing itu dapat terpenuhi,” ujarnya. Sebelumnya, Ketua BPPD Lotim, Akhmad Roji, mengatakan, banyaknya desa-desa yang membangun objek wisata buatan merupakan langkah cukup bagus. Hanya saja pemerintah desa harus memikirkan terlebih dahulu prospek ke depannya. Jangan sampai Kabupaten Lotim memiliki banyak kolam yang justru membuat desa itu merugi. Ia mengaku lebih setuju apabila pembentukan desa wisata itu mengedepankan pendekatan keilmuan akademis. Sehingga dapat ditentukan suatu desa apakah layak atau tidak disebut desa wisata. Kedua, dilakukannya riset tentang desa wisata maka jelas desa yang pantas membangun desa wisata. Tidak secara sporadik dan kepala desa tidak terkesan menggunakan kebijakan emosional. “Kalau semua desa membentuk desa wisata atau objek wisata di desanya masing-masing. Pertanyaannya siapa yang akan datang. Sehingga ini harus diantisipasi sejak dini mengingat banyaknya desa-desa di Lotim sudah mulai membangun objek wisata dengan menggunakan dana desa (DD),” jelasnya. Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, MM mengusulan agar wilayah selatan Kabupaten Lotim dijadikah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Terutama di tiga Kecamatan Lotim, diantaranya Kecamatan Jerowaru, Keruak dan Labuhan Haji. Di tiga kecamatan ini memiliki potensi yang besar dan sangat layak dijadikan KEK. Namun hal terpenting yang harus terlebih dahulu dipenuhi berupa pembangunan akses jalan. Pasalnya, kondisi saat ini pembangunan akses jalan yang dilakukan tidak merata. Dapat dilihat ketika ke luar dari Lombok Internasional Airport (LIA), jika mengarah ke kanan terdapat jalan by pass yang cukup bagus. Sementara dari LIA ke kiri jalannya cukup memprihatinkan. Hanya jalan arteri yang kondisinya dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. (yon)

(Suara NTB/yon)

DESA WISATA - Destinasi desa wisata Seruni Mumbul Kecamatan Pringgabaya yang saat ini sudah mampu mendatangkan PADes hingga ratusan juta.

(Suara NTB/bul)

BATAKO - Material bangunan semakin mahal. Permintaan cukup tinggi untuk recovery pascagempa. Terutama bata dan batako. Salah satu produsen batako di Gunung Sari tengah mengeringkan batako pesanan untuk membangun rumah korban gempa

Pemprov Minta BPR Persempit Ruang Gerak Rentenir Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB meminta Bank Perkreditan Rakyat (BPR), terutama delapan BPR milik pemerintah daerah di 10 kabupaten/ kota agar mempersempit ruang gerak bagi para pelaku rentenir di pedesaan. Hal ini ditegaskan Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, H. Wirajaya Kusuma. Terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah agar tak menjadi sasaran para pelaku rentenir. Pemprov NTB berkeinginan terus melawan pengaruh rentenir. Karena itulah, Gubernur telah membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Dengan harapan, agar memudahkan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan permodalan dengan mudah. Siapa saja didalam tim dimaksud, seluruh industri jasa keuangan. “Termasuk, BPR kita yang dekat dengan masyaraat agar memberikan kredit lunak tanpa agunan, dari Rp1 sampai Rp3 juta. BPR ini yang kita harapkan,” ujarnya. Apalagi BPR secara khusus pangsa pasarnya adalah masyarakat atau pelaku usaha kalangan menengah ke bawah. Saat ini ada delapan PD. BPR NTB. Yakni PD. BPR NTB Kota Mataram, PD. BPR NTB Lombok Barat, PD. BPR NTB Lombok Tengah, PD. BPR Lombok Timur, PD. BPR Sumbawa Barat, PD. BPR Sumbawa, PD. BPR Dompu dan PD. BPR NTB Bima. Data Pemprov NTB, jumlah penyertaan modal Pemprov NTB di PD. BPR NTB sampai 2018 sebesar Rp78,66 miliar lebih. Se-

dangkan Pemda Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima sebesar Rp60,77 miliar lebih. Kemudian Pemkot Mataram, KSB dan KLU sebesar Rp7,22 miliar lebih. Sehingga total penyertan Pemprov dan Pemda kabupaten/kota di PD. BPR NTB sudah mencapai Rp146,659 miliar lebih. Dengan komposisi kepemilikan saham, 53,634 persen Pemprov NTB, 41,438 Pemda Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima. Serta 4,928 persen Pemkot Mataram, KSB dan KLU. “Kita terus melakukan perbaikan-perbaikan di BPR kita, terutama soal NPL (Non Performing Loan/kredit macet) yang belum memenuhi ketentuan OJK di bawah 5 persen, terus diupayakan,” demikian H. Wirajaya. BPR-BPR NTB saat ini tengah berprogres untuk merger agar lebih kuat. Otoritas Jasa Keuangan juga mendorong peran perbankan. Misalnya BRI dengan agen-agennya yang dapat menjangkau hingga lapisan bawah. “Jika semuanya bergerak masif, masyarakat jangan lagi bersentuhan dengan bank subuh, atau bank tahajud,” kata H. Wirajaya. Pemerintah daerah menaruh harapan besar agar industri keuangan yang ada di NTB memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat. Tidak terfokus pelayanannya di perkotaan. Tetapi menjangkau secara masif masyarakat di pedesaan. (bul)

Distanbun Siap Wujudkan Pabrik Pakan Ternak Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah meminta kepada kepala OPD untuk mewujudkan mimpi industrialisasi di NTB secepatnya. Ditenggat tahun depan, industrialisasi telah dilakukan. Terutama sekali industrialisasi untuk menghasilkan pakan ternak. Salah satu OPD yang diminta melaksanakannya adalah Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi NTB. Kepala Dinasnya, Ir. H. Husnul Fauzi, M.Si menyatakan kesiapannnya mewujudkan mimpi Pemda untuk program industrialisasi. Kepala dinas mengatakan telah menyiapkan rancangan. Fokusnya kepada hulu hilir industrialisasi komoditas jagung. “Kalau beras, sudah ada Bulog yang bangun industrinya di Sumbawa,” kata H. Husnul. Secara bertahap, tiga hal yang ingin dicapai oleh Dinas Pertanian dan Perkbunan NTB. Diantaranya, 2020 merencanakan untuk menghasilkan atau memproduksi sendiri benih hibrida jagung. Agar tak tergantung oleh daerah lain. Seperti diketahui, sumber daya yang dimiliki NTB mampu mewujudkan siklus lengkap pengolahan jagung dari produksi benih sampai ke pakan ternak atau industri makanan. Dengan luas areal minimal 120.000 hektar,

(Suara NTB/dok)

H. Husnul Fauzi maka setiap tahun NTB membutuhkan minimal 2.400 ton benih jagung hibrida. Jika indeks tanam naik menjadi dua kali setahun, maka kebutuhan benih menjadi 4.800 ton. Untuk memproduksi benih sebanyak 4.800 ton maka dibutuhkan areal seed production sekitar 2,400 hektar kata kepala dinas. Areal ini akan menghasilkan jagung komersial sebanyak 720K MT atau sekitar 1.440K MT dengan indeks tanam 2. 1,440K MT membutuhkan mesin pengering atau lantai je-

mur untuk dikeringkan dengan kapasitas minimal 100 MT/ Day sebanyak tiga unit ditambah dengan utilisasi lantai jemur. Dengan pengolahan pascapanen yang lebih baik maka rantai pasokan bisa diperpendek karena petani secara tidak langsung bisa menghasilkan jagung dengan kualitas SNI kata kepala dinas. “Investasinya, adalah investasi daerah,” kata kepala dinas. Dari penyiapan benih secara mandiri ini, akan menghasilkan jagung berkualitas di NTB. Bahan baku itulah yang akan dimanfaatkan untuk menghasilkan produk olahan. Mini feed mill processing (pabrik mini) sebagai pilot project menumbuhkan industri pakan ternak di NTB. Dimulai dengan pembangunan mini feed mill untuk memenuhi kebutuhan feed ternak ayam yang di bangun oleh pemerintah di NTB . Bahan bakunya dioptimalkan dari hasil produksi yang dihasilkan oleh program kemitraan/petani. “Semua tahapan industrialisasi ini sudah kita daftarkan dalam renstranya Dinas Pertanian yang sudah disampaikan ke Bappeda (didukung APBD),” kata H. Hunsul Fauzi. Selanjutnya tergantung kemampuan daerah membangunnya. Sebab membutuhkan anggaran puluhan miliar. (bul)

AirAsia Luncurkan Lima Rute Domestik Mataram (Suara NTB) AirAsia dalam waktu dekat telah melayani tiga rute dari dan ke Lombok. Penjualan tiket di sistemnyapun telah mulai dilakukan. Kepada Suara NTB, Humas AirAsia, Addin Wibowo menyampaikan keterangan resmi. AirAsia telah meluncurkan lima rute domestik terbaru. Ekspansi jaringan penerbangan AirAsia di tanah air merupakan bagian dari komitmen maskapai untuk terus mendukung pariwisata dan ekonomi melalui konektivitas antar destinasi dalam negeri. Kelima rute pulang pergi domestik yang akan dilayani oleh maskapai AirAsia Indonesia (kode penerbangan QZ) ini adalah Jakarta - Lombok (frekuensi 11x seminggu), Bali - Lombok (7x seminggu), Yogyakarta Kulon Progo - Lombok (3x seminggu), Bali - Labuan Bajo (7x seminggu) serta Surabaya - Kertajati (3x seminggu). Kelima rute baru tersebut akan mulai beroperasi pada 1 Agustus 2019. AirAsia menawarkan promo harga spesial antara lain untuk Jakarta - Lombok mulai Rp635.000, Bali - Lombok mulai Rp243.000, atau Surabaya - Kertajati mulai Rp626.000.Terbang mulai 1 Agustus sampai 26 Oktober 2019. Tiket penerbangan domestik AirAsia sudah termasuk bagasi gratis 15kg. Direktur Utama AirAsia Indonesia Dendy Kurniawan, mengatakan sejak lama AirAsia ingin memperluas jaringan rute domestik, maka sejak hub terbaru AirAsia di Lombok diresmikan awal Mei lalu dan dengan tambahan armada Airbus A320 ke-25, AirAsia dinyatakan siap menghubungkan semakin banyak lagi destinasi terbaik tanah air untuk mendukung pariwisata serta perekonomian dalam negeri.

“Dengan akses yang diberikan untuk memperluas jaringan domestik ini, kami segera mewadahi aspirasi masyarakat akan tambahan pilihan layanan penerbangan yang terjangkau menjelajahi spot-spot wisata di nusantara,” imbuhnya. Peluncuran rute baru ini menambah daftar rute domestik AirAsia setelah sebelumnya maskapai telah melayani penerbangan pulang pergi langsung Jakarta - Bali, Jakarta - Yogyakarta, Jakarta - Surabaya, Bali - Yogyakarta, Bali - Surabaya, Bali Solo, Yogyakarta - Medan Kualanamu, dan Bandung - Bali. Pada awal Mei 2019, AirAsia meresmikan pusat operasi (hub) terbarunya di Lombok. Peresmian hub Lombok ini merupakan bagian dari upaya berkesinambungan AirAsia dalam mendukung inisiatif Pemerintah dan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia untuk menyukseskan Lombok sebagai salah satu dari ‘10 Bali Baru’. AirAsia saat itu sekaligus meluncurkan livery pesawat dengan desain yang didedikasikan guna mendukung promosi pariwisata Lombok. Desain livery istimewa ini menampilkan ikon-ikon pariwisata lokal, seperti Gunung Rinjani yang megah serta pesona bawah laut kepulauan Gili. Pesawat Airbus A320 berkode registrasi PK-AXU ini akan melayani rute penerbangan langsung terbaru dari Bandara Internasional Lombok menuju Perth, Australia sejak 9 Juni 2019. Lombok merupakan hub kelima AirAsia di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan dan Bali. AirAsia telah menghubungkan langsung Lombok dengan Kuala Lumpur, Malaysia sejak 2012 dan membawa lebih dari satu juta wisman sejak penerbangan perdananya. (bul)

Pengusaha Tembakau Mulai Lirik Jagung Selong (Suara NTB) Pengusaha tembakau virginia Lombok, PT Sadhana Arif Nusa turut melirik bisnis jagung. Terlihat saat ini sejumlah gudang milik PT Sadhana ini dipenuhi jagung. Jagung disebut bisa menjadi salah satu peluang bisnis. “Kami belajar bisnis jagung,” aku Stasiun Manajer PT Sadhana Arif Nusa, Kuswanto Setiabudi belum lama ini. Menurutnya, market range jagung ini sangat tipis. Hanya Rp100 per kilogram. Jagung, menurutnya masih belum terlalu spesial. Dirinya membantah tertarik dalam bisnis jagung, namun ia harus ikut ambil bagian dalam bisnis tersebut. Dalam hal ini, ujarnya, jagung dalam bagian dari bisnis makanan yang berkesinambungan dan tetap ada sampai kapan pun. Bisnis makanan seperti jagung ini menurutnya cukup besar peluangnya untuk besar. Di mana, jagung ini harus tetap ada. Apakah jagung bisa menjadi pilihan komoditi alternatif

pengganti tembakau, Pak Kus, sapaan Kuswanto Setiabudi ini mengaku tidak bisa langsung. Alasannya, petani tembakau yang sudah lama menanam tembakau akan sulit bisa menggantinya dengan tanaman lain. Menurutnya, menjadi petani tembakau saat ini sudah sangat cerdas dan sudah memahami hitungan bisnis dan efisiensi modal. Membandingkan jagung dengan tembakau pun tidak bisa. “Tidak bisa juga membandingkan itu secara apple to apple,” terangnya. Berbisnis jagung sejauh ini dijalankan tidak seperti yang terjadi di Virginia Lombok. Di mana, jagung belum ada satu lembaga seperti yang dijalankan dalam bisnis pertembakauan, sehingga PT Sadhana membeli jagung sembarangan, yakni dari Lombok dan juga Sumbawa. Ditegaskan, menjadi petani itu juga tidak bisa menjalankan bisnis itu hanya dari satu komoditi. Petani harus bisa cerdas memilih ada komoditi lain yang bisa menjadi penopang. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 28 Juni 2019

Halaman 4

Status Joben Belum Jelas Tunggu Hasil Penilaian PENILAIAN lomba desa tingkat Provinsi NTB telah dilaksanakan. Saat ini tim juri tengah menimbang, menghitung untuk kemudian memutuskan pemenang lomba desa tahun 2019 ini. Terkait penentuan juara ini, Pemda Lombok Timur (Lotim) membantah stigma terkait tidak diperbolehkannya satu kabupaten yang sama berturut-turut menjadi juara. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lotim, H. M. Juaini Taofik, dikonfirmasi, Kamis (27/6), menjelaskan, jika satu kabupaten tidak diperbolehkan berturut-turut jadi juara akan berpengaruh terhadap motivasi dan semangat untuk suatu daerah dan perwakilan desa. Untuk itu, Kabupaten Lotim pada tahun 2018 menjadi juara lomba desa tingkat provinsi yang pada saat itu diwakili oleh Desa Labuhan Lombok, bertekad bisa juara kembali tahun 2019. Tahun 2019, Kabupaten Lotim menyiapkan Desa Pringgasela menjadi wakil Lotim tingkat provinsi tahun ini. Alasan dipilihnya Desa Pringgasela karena setiap tahun tema-tema dari suatu desa berubah-ubah yang bagaimana memaksimal potensi alam dan sumber daya manusia (SDM) untuk membuat desa itu mandiri. Selain itu, Desa Pringgasela merupakan desa wisata yang sejalan dengan program pemerintah pusat, seperti kain tenun khas Pringgasela yang menarik kedatangan wisatawan lokal bahkan mancanegara. Di mana saat penilaian lomba desa tingkat Provinsi NTB beberapa waktu lalu, ratusan masyarakat yang sedang menenun menyambut kedatangan tim juri. Artinya ada keterkaitan antara tenun sebagai produk unggulan Desa Pringgasela dengan pemerintah desa. Untuk itu, pihaknya optimis bisa meraih kembali juara 1 di Lomba Desa Tingkat Provinsi NTB. (yon)

H. M. Juaini Taofik (Suara NTB/yon)

Pengurus Poktan Bongkar Dugaan Penggelapan Bantuan Gabah Tanjung (Suara NTB) Manajemen pengelolaan cadangan pangan pada kelompok tani (poktan) perlu mendapat atensi pemerintah daerah. Alih-alih tepat sasaran sesuai juklak, yang dapat justru bantuan gabah cadangan pangan milik poktan diduga digelapkan oleh oknum di kelompok itu sendiri. Seperti yang terjadi di Poktan Tunas Urip, Dusun Lokok Reban Timur, Desa Mumbulsari, Kecamatan Bayan. Pengurus Poktan dengan terpaksa membongkar dugaan penggelapan gabah bantuan pemerintah sejumlah 3.800 kg (3,8 ton). Sekretaris Poktan Tunas Urip, H. Salamudin, bersama sejumlah anggota Poktan (Muhtar, M. Yasin, Adi Susanto, Abdul Kadir), tidak ragu mengungkap penggunaan gabah yang dinilai menyimpang dari aturan. Kepada Suara NTB, Selasa (25/6) malam, Salamudin menceritakan ketidakberesan pengelolaan gabah. Kronologinya, gabah bantuan mengantisipasi rawan pangan yang diterima dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) KLU, diterima kelompok pada kisaran akhir 2017. Seingat Salamudin, gabah diterima memasuki musim penghujan di wilayah Mumbulsari dan sekitarnya. Gabah yang diketahui dibeli dari hasil produksi di wilayah Tanjung itu, selanjutnya dikeringkan dan disimpan di gudang. Selama berbulan-bulan hingga datangnya gempa pada 5 Agustus 2018, pengurus mengetahui gabah masih tersimpan di gudang poktan. Setelah gempa, Ketua Poktan, bernama Nursan, terindikasi mengelola bantuan secara tidak wajar. Gabah tibatiba digiling di huller berjalan. Warga bahkan mendapati penggilingan dilakukan selama dua hari non stop. Salamudin mengakui, tidak mengetahui apa tujuan Ketua Poktan menggiling. Tidak ada komunikasi dengan pengurus lain dan anggota, tidak pula ada musyawarah membahas pemanfaatannya. “Begitu beras masuk gudang, saya rencananya mau kumpulkan anggota, kita rapatkan. Apakah gabah ini kita huller dan bagi beras, atau dibagi gabah. Tapi dari ketua tidak ada tanda-tanda,” katanya. Melihat gudang masih terisi gabah, sejumlah anggota pun mengajukan permohonan peminjaman gabah. Bukannya dikabulkan, anggota malah gigit jari. Tiba giliran Salamudin ikut mengajukan peminjaman gabah setara beras 100 kg. Alasannya, ia butuh beras tambahan untuk mencukupi persediaan dalam rangka memenuhi hajat berangkat haji. Tidak secara gamblang permohonannya diterima. Oleh Ketua Poktan, Salamudin masih harus berdebat. Akhirnya permohonannya dikabulkan, tetapi hanya setengahnya, yakni 50 kg. “Saya minta pinjam 1 timbang (100 kg), yang dikasi setengahnya. Sampai rumah saya timbang lagi, ternyata beratnya 47 kg,” akunya. Seiring berjalannya waktu, H. Salamudin dan anggota tiba-tiba mendapati seluruh isi gudang sudah kosong. Mereka mengaku tidak tahu menahu sama sekali peruntukan gabah. Mereka menduga gabah telah dijual kepada oknum pengusaha setempat. Mungkinkah penjualan gabah cadangan poktan ada hubungannya dengan pengadaan beras pemerintah untuk korban gempa di akhir 2018 lalu? Menjawab itu, anggota Poktan mengaku tidak tahu. Terpisah, Ketua Poktan Tunas Urip, Nursan, dikonfirmasi via telepon mengakui bahwa gabah telah digiling dan telah diperjualbelikan. Alasannya ketika itu karena kondisi gabah berpotensi rusak. Sebelum digiling, ia telah menghubungi PPL setempat bernama Baharudin. PPL sudah turun ngecek kondisi gabah, begitu pula saat penggilingan. ‘’Sehingga kami cairkan, karena anggota juga tidak mau beli,’’ ujarnya. Ia juga membantah telah mempersulit anggota Poktan dalam proses pencairan gabah cadangan pangan. Ia berpesan agar setiap anggota Poktan yang hendak meminjam gabah dipersilakan datang ke gudang. Bahkan saat itu, banyak anggota dari Poktan lain yang mengajukan pinjaman. Persoalan Sekretaris Poktan yang memperoleh pinjaman hanya 50 kg dari usulan 100 kg (beras), Nursan mengaku yang bersangkutan mengajukan paling akhir. Beras yang sudah digilig selanjutnya dijual ke masyarakat di seputaran Lokok Reban. Dibantahnya jika beras dijual kepada oknum pengusaha setempat. “Harga beras kita jual Rp 235 ribu per 25 kg. Berasnya tidak semua digiling. Huller hari pertama 1 ton, hari kedua 1 ton, dan 1 ton 8 kuintal itu saya perjualbelikan dalam bentuk gabah,” paparnya. Nursan menyebut pula, sisa gabah diperjualbelikan ke masyarakat sekitar dengan harga Rp 500 ribu per 100 kg. Sementara dana hasil penjualan beras dan gabah masih ia simpan sebagai modal untuk dibelikan gabah kembali. “Uangnya di rumah, masih cari gabah. Kalau gabahnya datang, silahkan (anggota) datang, karena gabah dipinjamkan lagi,” tandasnya. (ari)

Rp450 Juta Sumber PAD Lotim Hilang Selong (Suara NTB) Sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari hasil pengelolaan objek wisata Otak Kokok Joben tahun 2019 ini ada yang hilang. Sebelumnya dari hasil pengelolaan dengan pihak ketiga, bisa diperoleh PAD Rp 800 juta. Sementara tahun ini yang bisa ditarget hanyalah Rp 350 juta. Sebesar Rp 450 juta potensi PAD Lotim ini hilang. Hal ini diakui Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Dr. H. Mugni. Menjawab Suara NTB, Kamis (27/6), H. Mugni mengatakan saat ini pengelolaan Otak Kokok Joben untuk sementara diambil alih oleh Dispar. Objek wisata alam itu kini sudah tidak lagi dikelola pihak ketiga karena sudah putus kontrak. Pengelolaan oleh pihak ketiga diakui lebih banyak yang bisa diperoleh untuk daerah. Akan tetapi, dikarenakan status penguasaan kawasan

Otak Kokok Joben ini masih belum jelas membuat Dispar yang mencoba turun tangan seraya menanti jawaban atas Surat Bupati Lotim yang dikawal langsung Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup meminta kawasan Joben ini diserahkan sepenuhnya pengelolaannya ke Pemerintah Daerah Lotim. Saat ini, status kawasan masih saling klaim antara pemerintah daerah Lotim dengan Balai Taman Nasional

Gunung Rinjani (BTNGR). Pemkab Lotim menginginkan status kawasan ini jelas sebelum nantinya juga akan dilelang dan diserahkan pengelolaannya kepada pihak ketiga. Mengenai besaran target PAD dari pengelolaan Dispar ini sebutnya tidak bisa seirama dengan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pasalnya, pengelolaan dengan pihak ketiga ini jauh lebih mengedepankan bisnis. Di mana akan ada sejumlah tambahan fasilitas penunjang. Berbeda pengelolaan oleh

pihak ketiga juga karcisnya biasanya lebih mahal dikarenakan adanya tambahan sejumlah sarana dan prasarana. Sementara kondisi saat ini para pengunjung hanya menikmati mandi di air terjun dan kolam. Ke depan, sambungnya jika pengelolaannya oleh pihak ketiga kembali, maka akan coba lebih baik. Bisa ditambahkan beberapa fasilitas penunjang kawasan yang memancing semakin banyak pengunjung yang datang. Sementara itu, mengenai permintaan dari Kepala Desa Pesanggarahan, Badrun soal pengelolaan objek wisata Joben katanya tidak bisa dipenuhi. Diakui ada bagian yang bisa diberikan kepada pemerintah desa sebagai wilayah yang ketempatan. Namun sejauh ini belum ada dikarenakan belum

(Suara NTB/rus)

H. M. Mugni adanya regulasi. Ketentuan lebih lanjut, pun akan coba dirancang ketentuan mengenai batasan besaran bagian masing-masing desa sebagai wilayah tempat kawasan objek wisata tersebut berada. (rus)

Residivis Curanmor Lintas Daerah Ditangkap Selong (Suara NTB) Aparat Polres Lombok Timur (Lotim) berhasil membeku satu pelaku curanmor inisial D, (39) asal Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah. Pelaku merupakan residivis curanmor lintas daerah yang sudah menjalankan aksinya cukup lama. Pelaku juga masuk dalam DPO Polda NTB, Polres Mataram, Polres Lobar, Polres Loteng dan Polres KLU. Dalam konferensi pers di Mapolres Lotim, Kamis, (27/ 6), Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusan Utama, SIK., didampingi Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu. Jaharudin, menjelaskan, pelaku menjalankan aksinya pada malam hari bersama satu rekannya inisial K. Di mana sasaran pelaku adalah mobil yang ditinggalkan parkir oleh pemiliknya. Sebelum beraksi, pelaku terlebih dahulu mencari pembeli atau penadah, sehingga barang

yang dicuri sesuai pesanan. Pelaku D ditangkap di jalan Raya Sengkerang Kecamatan Praya Timur saat hendak melintas pulang ke rumahnya yang sebelumnya gerak gerik pelaku diawasi sejak pagi oleh petugas. Dalam penangkapannya, antara petugas dan pelaku terjadi kejar-kejaran hingga 2 kilometer hingga kemudian pelaku berhasil dibekuk. Sementara saat dilakukan pengembangan ke pelaku K, petugas yang saat itu diback up Polda NTB dan Polres Mataram. Dalam insiden itu, pelaku D mencoba melarikan diri dari genggaman petugas untuk kemudian dilakukan tindakan tegas dengan melepaskan tembakan yang mengarah ke kedua betis pelaku. Sementara satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri. “Kita melepaskan tembakan karena pelaku melarikan diri ketika masyarakat melakukan penyerangan ke petugas, ”terang Yogi. Barang bukti yang diaman-

(Suara NTB/yon)

TUNJUKKAN - Kasat Reskrim Polres Lotim, I Made Yogi Purusa Utama, menunjukkan barang bukti dan pelaku curanmor lintas daerah, Kamis di Mapolres Lotim, Kamis (27/6). kan dari tangan pelaku saat itu berupa 1 unit mobil pick up tipe 120 SS warna hitam dan 1 unit mobil dump truck super HD warna kuning, 1 buah parang, 1 unit sepeda motor dan uang tun-

Sejumlah Mantan Pejabat Ikut Seleksi Selong (Suara NTB) Pelaksanaan seleksi tahap kedua terhadap 16 jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama di lingkup Pemkab Lombok Timur (Lotim) dimulai Kamis (27/6) setelah sebelumnya pada hari Selasa dan Rabu dilakukan asesmen. Dari 16 JPT yang diseleksi ini, sejumlah mantan pejabat yang sebelumnya tidak diberikan posisi oleh Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy ikut seleksi. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, H. Muhammad Hairi, SIP, MSi, mengatakan, pelaksanaan pansel terhadap 16 JPT itu dikarenakan para pejabat setingkat eselon II yang duduk saat ini belum mengikuti pansel. Sementara aturan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bahwa harus dilakukan pansel. Untuk pejabat yang masih menjabat berhak ikut dan tidak ikut. Begitupun haknya sama untuk memilih apakah tetap di OPD yang sekarang ataupun memilih OPD yang lain. Termasuk kata Hairi, pejabat yang belum mendapat kursi dipersilakan untuk ikut mengikuti pansel tersebut. “Yang belum ada kursinya juga dipersilakan,” terangnya, Kamis (27/6). Pantauan Suara NTB, sejumlah pejabat nonjob tersebut mengikuti pansel sebagaimana mestinya. Tidak ada pembedaan antara pejabat yang

(Suara NTB/yon)

TUNGGU GILIRAN - Para pejabat di Kabupaten Lotim saat menunggu giliran untuk diseleksi di gedung CAT Lotim. saat ini definitif maupun tidak. Beberapa pejabat nonjob kepada Suara NTB mengaku ikut karena memang diperbolehkan. Sebelum pelaksanaan asessment yang dijadwalkan selama tiga hari ke depan. Sebelumnya sudah dilakukan asessment oleh tim asesor dari provinsi bertempat di Gedung CAT Lotim. Penilaian dalam asessment ini berupa tanggap berpikir, IQ dan beberapa item penilaian lainnya. Namun khusus pejabat yang sebelumnya ikut di pansel awal terhadap 10 JPT hanya mengikuti pansel tidak ikut asessment. Hal itu karena nilai asessment tersebut berlaku hingga dua tahun. Adapun jum-

lah pejabat yang ikut dalam pansel 16 JPT sebanyak 48 orang terutama yang belum mengikuti pansel sebelumnya. Tim penguji tetap menggunakan tujuh orang, hanya saja satu penguji diganti, yakni Dr. Mugni lantaran jabatan Kepala Dispar Lotim juga ikut dipansel. “Untuk pelantikan bersamaan akan dilakukan dengan hasil pansel sebelumnya,”pungkas Hairi. Ditambahkannya, dua dari 16 JPT yang dipansel itu yakni Sekretaris Dewan (Sekwan) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (Kelkan). Pansel ulang dilakukan karena nilainya tidak memenuhi passing grade menurut KASN. (yon)

ai sebesar Rp300 ribu. Adapun pasal yang disangkakan terhadap pelaku yakni pasal 363 ayat 1 ke-3 ke-4nda ke-5 KUHP dengan ancaman paling lama tujuh tahun penjara.

“Pelaku merupakan residivis dan jaringan penebus kendaraan di Pulau Lombok. Beberapa TKP juga dilakukan di wilayah hukum Polres Lotim,”pungkas Yogi. (yon)

Ratusan Objek Pajak Potensial Terancam Tutup Tanjung (Suara NTB) Bencana gempa berdampak multi dimensi bagi Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tidak hanya kerusakan infrastruktur, tetapi berdampak pada ekonomi dan pariwisata. Masih sepinya pengunjung pariwisata ikut berdampak pada terancam tutupnya sejumlah usaha penyumbang pajak daerah. Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, usai menghadiri paripurna DPRD KLU, mengakui PAD Lombok Utara mengalami penurunan serapan. Hingga pertengahan tahun ini, realisasi baru mencapai 40 persen. Dari angka itu, 23 persennya disumbangkan oleh sektor pajak hotel dan restoran. “Terhadap menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dijelaskannya, semua memaklumi karena adanya bencana gempa yang terjadi sehingga berdampak signifikan,” ujar Najmul, Rabu (26)6) lalu. Dikatakannya, objek wisata yang selama ini menjadi primadona kunjungan, ikut juga terdampak. Tingkat okupansi hotel mengalami penurunan drastis akibat angka kunjungan wisatawan tidak seramai sebelum gempa terjadi. “Dari 1.216 potensi pajak meliputi hotel, restoran, hiburan dan parkir, terdapat 456 potensi pajak yang tutup dari bulan Agustus sampai Desem-

(Suara NTB/ari)

H. Najmul Akhyar ber 2018 lalu,” katanya. Namun demikian, ia meyakinkan Pemda KLU tidak tinggal diam menyikapi masalah tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan oleh daerah melalui OPD terkait. Pihaknya sepakat dengan saran sejumlah fraksi DPRD, bahwa diperlukan upaya untuk meningkatkan PAD. Diperlukan terobosan baik secara intensifikasi maupun ekstentifikasi. Di antaranya, melaksanakan diklat bagi pemeriksa pajak bekerja sama dengan Pusdiklat. Mengingat masih minimnya sumber daya manusia yang memiliki sertifikat ahli pemeriksa pajak, maka penting bagi Pemda untuk meningkatkan kapasitas SDM. (ari)

ACT Bantu Pasien Bayi Tanpa Anus Tanjung (Suara NTB) Kelahiran Neng Bilqis Quraini (4 bulan) tanpa anus menyulut atensi pegiat sosial. Dari kalangan lembaga sosial, Aksi Cepat Tanggap (ACT) tercatat merupakan donatur pertama sejak keberadaan pasien mencuat di media. Penangggung Jawab Program Kemanusiaan ACT NTB, M. Romi Saefudin, di kediaman keluarga Samsul Bahri dan Rina, menyebut bantuan sosial yang diberikan kepada pasien Bilqis merupakan implementasi dari program pasien MRS kepada balita korban gempa KLU yang lahir tanpa lubang anus. “Alhamdulillah hari ini tim Sosial MRI NTB memberikan bantuan biaya santunan kepada adik Bilqis untuk biaya persiapan operasi bulan Juli menda-

tang,” kata Romi, Kamis (27/6). Ia mengaku, ACT mengetahui keberadaan pasien Bilqis dari media. Koran ini pun langsung dikontak oleh ACT pascaberita mencuat pada Senin (24/6). Di kediaman orang tua Bilqis pula, ACT mengorek informasi terkait keberadaan pasien dan orang tuanya. ACT juga menghimpun data keluarga untuk selanjutnya dikirim ke ACT pusat maupun relasi dari berbagai donatur di Indonesia. Harapannya, dari informasi ACT tersebut terdapat respons yang dapat mengurangi beban keluarga. “Kami baru mengetahui pembayaran pengobatan pasien menggunakan SKTM (dibiayai Pemda melalui program KLU Sehat, red) karena tidak memiliki BPJS,” sambungnya. Kepada pihak keluarga,

ACT memberikan donasi berupa uang tunai. Oleh pihak keluarga, bantuan tersebut diakui sangat berarti. Pasalnya keluarga sangat membutuhkan dukungan biaya untuk kebutuhan transportasi kontrol perawatan dari KLU ke Mataram setiap pekannya. “Kami berterima kasih banyak atas bantuan dari ACT,” kata Rina merespon bantuan tersebut. Sementara Bahri, suami Rina menyebut masih ada dua tahap operasi lagi yang harus dilalui anaknya. Operasi kedua akan dilakukan pada bulan Juli mendatang. “Sabtu (besok) akan dilakukan kontrol dulu untuk mengetahui kondisi Bilqis, sekaligus ditetapkan jadwal operasinya,” kata Bahri. Pihaknya tak menyangkal, sebelum mendapat bantuan dari donatur, ia mengupayakan

(Suara NTB/ari)

BANTUAN - Orang tua Neng Bilqis Quraini, Bahri (tengah) menerima bantuan dari pihak ACT untuk biaya selama operasi di RSUP NTB, Kamis (27/6). biaya transportasi dan membeli keperluan lain dari pinjaman sebesar Rp 1,5 juta. Sementara biaya kontrol tiap pekan, didapat dari hasil buruh pe-

mecah batu. “Kalau kontrol ke Mataram, kami berangkat pagi. Kadang setelah Salat Subuh kami jalan menggunakan sepeda motor,” tutupnya. (ari)

SUARA NTB Jumat, 28 Juni 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Berpotensi Timbulkan Kerawanan

(Suara NTB/humas Lobar)

ARAHAN - Danrem 162/WB Ahmad Rizal Ramdhani bersama Bupati Lobar H. Fauzan Khalid tiba di Bencingah Kantor Bupati Lobar, Kamis (27/6).

5.651 Korban Gempa di Lobar Belum Tersentuh Pembangunan RTG Giri Menang (Suara NTB) – Kabupaten Lombok Barat (Lobar) termasuk tiga kabupaten tercepat menyelesaikan perkembangan rehabilitasi dan rekonstuksi akibat gempa. Bahkan secara umum, progres penanganan gempa di NTB sangat baik. Di Lobar dari 13.942 rumah rusak berat. Ada 1.579 rumah yang sudah selesai dibangun dan 6.712 rumah yang masih dalam proses pengerjaan. Sedangkan 5.651 rumah yang masih belum tersentuh. “Kenapa kok bisa cepat? progresnya juga bagus, ditanyakan oleh pusat. Bahkan dari BNPB juga sudah menurunkan tim untuk membuat pokja, bagaimana proses percepatan rehab/rekon di NTB berjalan baik. Dan ini akan menjadikan suatu protap bagaiamana penanganan gempa atau rehab/ rekon di Indonesia ke depannya,” ungkap Danrem 162/WB Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani di hadapan ratusan fasilitator, aplikator, dan pokmas se-Lobar, Kamis (27/6). Menurutnya, saat gempa di Yogyakarta jumlah kerusakan sekitar empat puluh ribuan, tapi selesai 3,5 tahun. Sementara di NTB, jumlah rumah yang rusak, sekitar 220 ribu lebih. ‘’Kita bekerja lima bulan, sekarang progres kita sudah 119 ribu rumah. Ini suatu prestasi karena kerjasama kita semua. Dan saya harap kita lebih semangat supaya lebih banyak rumah yang lebih cepat jadi,” lanjutnya menambahkan. Pertemuan yang digelar di Bencingah Agung Kantor Bupati Lobar ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi tentang evaluasi rehab/rekon di wilayah Lobar. Turut hadir dalam acara tersebut, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Kepala BPBD NTB H. Ahsanul Khalik, Dandim 1606/Lobar Letkol CZI Joko Rahmanto, para tokoh agama dan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Danrem juga memberikan apresiasi tinggi kepada Bupati H. Fauzan Khalid yang memberikan tambahan dana rumah tidak layak huni (RTLH). Sementara itu, Bupati H. Fauzan Khalid meminta seluruh pihak, mulai dari pemda, TNI/Polri, fasilitator, aplikator, pokmas, dan masyarakat untuk terus meningkatkan kordinasi dan kebersamaan. Menurutnya, hambatan yang ada tidak akan terasa berat jika kebersamaan ada. Bupati juga menyampaikan apresiasi yang tinggi untuk jajaran TNI/Polri atas kerja kerasnya membantu penanganan gempa di NTB, khususnya di Lobar. “Hambatan banyak. Tapi saya yakin tidak ada hambatan yang berat kalau kebersamaan itu ada. Di instansi pemerintah kita terus bersama-sama. Aplikator juga bersama-sama menjalankan tugas sesuai aturan teknis. Demikian juga anggota pokmas, tidak boleh saling menyalahkan. Proses penanganan gempa kalau tanpa keterlibatan TNI, mungkin bisa sampai 10 tahun tidak selesai. Kita ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan TNI,” katanya. Di Lobar, ujarnya, data rumah rusak berat sebelum dilakukan validasi kembali tercatat sebanyak 13.942 rumah. Ada 1.579 rumah yang sudah selesai, dan 6.712 rumah yang masih dalam proses pengerjaan, dan 5.651 rumah yang masih belum tersentuh. Kemudian, dari 12.668 rumah rusak sedang, ada 2.764 rumah yang sudah selesai dikerjakan, kemudian 9.401 rumah yang sedang dalam tahap pengerjaan, dan 503 rumah belum dikerjakan sama sekali. Sedangkan untuk rumah rusak ringan, ada 13.220 rumah yang belum tersentuh sama sekali. (her)

Pendapatan Menurun Signifikan PENERIMAAN daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan yang signifikan, bahkan diprediksi sekitar Rp 30 miliar tak tercapai hingga akhir tahun ini. Salah satu sektor yang paling besar penurunannya adalah pariwisata, di mana sebelumnya sektor ini mampu menghasilkan Rp 5-6 miliar dalam satu bulan, namun kali ini menurun dratis hingga Rp 2 miliar lebih dalam satu bulannya. Terdapat Rp 3-4 miliar PAD dari sektor ini yang “hilang”. Akan tetapi merosotnya PAD dari sektor penyumbang PAD terbesar ini just(Suara NTB/her) ru tak dibarengi dengan Ispan Junaidi upaya Pemda memaksimalkan OPD penghasil, paling tidak melalui kebijakan anggaran yang memadai. Seperti halnya Dinas Pariwisata yang secara langsung berkontribusi dalam PAD justru dialokasikan dana Rp 3 miliar tiap tahun, padahal jika melihat kontribusi sektor ini terhadap PAD mencapai Rp 70 setahun. Seharusnya OPD ini dialokasikan paling tidak Rp 7 miliar setahun. Ironisnya, belanja OPD ini malah dipangkas Rp 600 juta, sehingga beberapa even dan promosi tidak maksimal dilasanakan akibat tidak ada anggaran. Kepala Dispar Lobar Ispan Junaidi, M.Ed., yang dikonfirmasi, menjelaskan, pemangkasan Rp 600 juta disebabkan defisit anggaran yang dialami sangat besar. Bahkan kalau tidak dilakukan rasionalisasi akan berpengaruh terhadap pembayaran kesejahteraan rakyat ASN. Menurut dia aspek perencaan anggaran harus betul-betul diperkuat, sebab selama ini yang direncanakan adalah pengeluaran bukan pendapatan. Di satu sisi, kata dia, pengeluaran tidak bisa dikotakkatik, namun sisi lain pendapatan belum lengkap. “Semestinya harus disadari Dinas Parwisata melalui hotel, restoran dan lain-lain tidak bisa support maksimal, sebelumnya ada Rp 6,5 miliar pemasukan per bulan, namun berkurang jadi Rp 2 miliar per bulan, tapi itu kan sudah drastis sekali turunnya. Semestinya kami tidak usah dipangkas untuk kegiatan even dan promosi,” katanya. Sedangkan untuk dua bidang di Dispar, yakni Bidang SDM dan Bidang Destinasi tidak memiliki dana di APBD. Untuk kegiatan Bidang SDM ini, kalau tidak ada dari DAK non fisik dari pusat, maka tidak ada kegiatannya. Dampak pemangkasan ini, kalau pun terlaksana seadanya saja. Pemangkasan anggaran ini sendiri tidak hanya kali ini saja namun selama tiga tahun terakhir sejak 2017,2018,2019 dipangkas besar-besaran. “Akhirnya kita mau rencanakan event ini tidak bisa terlaksana, kalau menunggu APBD. Kalau tidak ada sponsor tidak jalan apa-apa ini,”kata dia. Seperti kasus Mekaki Marathon, hampir tak terlaksana kalau tidak sponsor. Mengantisipasi pelaksanaan even ditahun depan, dari sekarang pihaknya sudah bergerilya mencari sponpor karena dana untuk even ini nanti besar mencapai Rp 4 miliar. Pihaknya sudah berkomunikasi dengan kementerian di pusat untuk pelaksanaan event tersebut. Menurut dia untuk mensiasati hal ini pintar-pintarnya dirinya mencari dukungan dana di pusat. (her)

Kapolda NTB Sentil Kawasan Pariwisata Senggigi Masih Gelap

Giri Menang (Suara NTB) – Kapolda NTB Irjen Pol. Drs. Nana Sudjana, M.M., melakukan kunjungan kerja ke Lombok Barat (Lobar), Kamis (27/6). Dalam kunjungannya ini, orang nomor satu di Polda NTB ini mengunjungi Pemda Lobar untuk bertemu dengan Bupati H. Fauzan Khalid dan ke Mapolres Lobar. Kapolda dalam kesempatan itu menjamin pengamanan kawasan wisata di NTB, termasuk daerah bermotto Patut Patuh Patju tersebut. “Kita harus menjamin keamanan bagi wisatawan asing yang datang ke sini (Lobar, red). Dalam hal ini, tidak hanya polisi, tentunya melibatkan pemda bagaimana misalnya penerangan (PJU, red) seperti di kawasan Senggigi. Orang asing kan rata-rata suka berkendaraan roda dua, kalau penerangannya gelap itu kan berpotensi daerah kerawanan,” ungkapnya. Kapolda mengatakan, potensi wisata yang dimiliki daerah Lombok sangat indah dan memiliki daya tarik yang kuat. Cuma sekarang, ujarnya, bagaimana mengelola potensi yang dimiliki oleh daerah. Pihaknya mulai dari

tingkat Polda dan polres hingga paling bawah menjamin masalah pengamanan di derah wisata, termasuk Polres Lobar kaitan dengan kawasan wisata Sengigigi. Pihaknya telah menekankan kepada anggota di Polres Lobar agar jangan sampai ada warga asing menjadi korban kriminalitas. Pihaknya harus menjamin keamanan wisatawan asing yang datang ke Lobar. Apakah ada penambahan personel di kawasan wisata seperti Senggigi dan Sekotong? Pihaknya tengah membuat dan memperbaiki sistem pengamanan khususnya di beberapa lokasi pariwisata termasuk di daerah Gili di KLU. Pi-

haknya akan menambah dan memperkuat personel yang ada di kawasan wisata. “Personel yang ada akan kita tambah dan perkuat. Kita juga akan tingkatkan profesionalitas anggota ini, bagaimana mereka harus mengetahui daerah wisata dan pengamanan seperti apa,” jelas dia. Sementara itu Bupati Lobar, H Fauzan Khalid dalam berbagai kesempatan menegaskan terkait penanganan PJU khusus di kawasan Senggigi sudah ada. Namun pihaknya ingin berpikir lebih jauh, tidak hanya Senggigi, sehingga pihaknya pun membuat terobosan dengan kerjasama dengan pihak ketiga melalui pola

(Suara NTB/ist)

KUNJUNGI - Kapolda NTB Nana Sudjana berkunjung ke Mapolres Lobar. KPBU. Saat ini tengah berjalan kerjasama tersebut, di mana akan dipasang 15 ribu lampu di seluruh lobar. “Bulan JuliAgustus sudah kita mulai eksekusi, kita sudah jalan,” jelas dia. Terkait kerjasama pemasangan PJU ini pun sudah disampaikan ke Bappenas dan

mendukung program ini. Pihaknya menegaskan PJU di kawasan Senggigi masuk prioritasnya pada program kerjasama pemasangan 15 ribu titik PJU nanti. Bahkan kata dia, tim sudah melakukan survei titik lampu PJU yang dibutuhkan di Senggigi. (her)

Fasilitator RTG Dapat Tugas Ganda

(Suara NTB/her)

SAMPAH - Tumpukan sampah di kawasan wisata Senteluk Kecamatan Batulayar yang dibersihkan oleh pemerintah desa bersama warga.

Olah Sampah, Desa Senteluk Butuh TPS3R Giri Menang (Suara NTB) – Penanganan sampah di kawasan wisata Senggigi Kecamatan Batulayar harus menjadi perhatian pemerintah daerah, pasalnya sejauh ini sampah di kawasan tersebut belum maksimal akibat belum adanya tempat pembuangan sampah (TPS). Akibat belum adanya TPS warga pun membuang sampah sembarangan sehingga kerap menjadi keluhan wisatawan. Untuk menangani sampah di kawasan wisata ini, pihak desa sangat membutuhkan tempat pengelahan sampah seperti TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce dan Recycle). Seperti halnya di Desa Senteluk. Sebagai salah satu kawasan wisata yang tengah tenar (booming) menyusul pengembangan destinasi wisata Tanjung Bias, sangat membutuh-

kan TPS3R sebagai tempat pengolahan sampah. ”Kami sangat butuh itu (TPS3R), untuk menangani sampah di kawasan wisata ini,” kata Kepala Desa Senteluk Fuad Abdurrahman, Kamis (27/6). Dalam hal ini, pihaknya tengah menunggu kepastian realisasi TPS3R di daerahnya. Sebab tahun 2018 lalu, tim dari provinsi dan satker sudah turun untuk meninjau lokasi rencana pembangunan TPS3R di desanya. Tim ini didampingi unsur Pemda Lobar, turun melakukan pengukuran lahan dan membuat video menggunakan drone. Tidak saja turun ke lokasi, namun tim ini juga sudah melakukan tahapan sosialisasi kepada desa dan warga. Menurut dia, terkait lahan sendiri tidak ada masalah karena sudah ada lahan milik pemda yang bisa di-

pakai. “Kalau lahan ada tanah milik pemda yang bisa dipakai, itu yang ditinjau dan diukur, kami berharap agar segera direalisasikan TPS3R tersebut,” jelas dia. Pihaknya terus berkomunikasi dengan OPD di pemda untuk menanyakan kepastian TPS3R ini. Pihaknya sudah menyampaikan juga ke Bappeda. Menurut dia TPS3R ini begitu penting dibangun di daerah setempat sebab kondisi sampah yang begitu pelik. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat yang terbatas tentang kebersihan. Karena itu kata dia pihak desa perlu mengambil tindakan untuk mengurangi persoalan sampah ini. Kemungkinan sampah ini tidak bisa ditangani 100 persen dalam jangka waktu 1-2 tahun, namun paling tidak dengan TPS3R ini bisa mengurangi. (her)

Form C1 Plano Berhologram Kosong Ditemukan Berserakan Praya (Suara NTB) Belasan lembar Form C1 Plano berhologram untuk keperluan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 lalu ditemukan berserakan tak terurus di kantor Camat Pujut, Rabu (26/6). Temuan tersebut pun sudah dilaporkan warga ke aparat kepolisian dan Bawaslu Loteng, Kamis (27/6). Ilham selaku pelapor saat ditemui wartawan di Polres Loteng, mengungkapkan form C1 plano tersebut ditemukan secara tidak sengaja oleh staf Camat Pujut. Kala itu, staf camat tersebut tengah melakukan bersih-bersih di Sekretariat PPK Pujut. Saat itulah secara tidak sengaja form C1 plano berhologram tersebut ditemukan dalam kondisi tidak terurus. Mendapat informasi tersebut, Ilham kemudian mengamankan form C1 plano berhologram tersebut. Untuk selanjutnya melapor ke Polres Loteng dan Bawaslu Loteng. “Form C1 plano yang ditemukan ini masih dalam keadaan kosong atau belum terisi bersama satu bendel form C1 kecil,” ujarnya. Pihaknya kemudian melapor ke polisi dan Bawaslu Loteng, karena menduga ada yang aneh dari form C1 plano tersebut. Karena seharusnya form C1 plano harusnya ada di kotak suara, bukannya ber-

(Suara NTB/kir)

TUNJUKKAN - Ilham menunjukkan form C1 plano berhologram yang ditemukan berserakan di Sekretariat PPK Pujut. serakan dan terurus seperti ini. “Kalau C1 plano yang asli masih ada, lalu form C1 plano yang digunakan itu form C1 plano apa? Bisa jadi itu form C1 plano palsu,” ujarnya. Pihaknya pun menyerahkan penyelidikan temuan tersebut ke aparat berwajib dan berharap dugaan yang ada terkait temuan form C1 plano berhologram bisa segera terjawab. Terkait laporan tersebut, Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., mengaku memang mendapat laporan prihal termuan form C1 plano berhologram tersebut. Untuk itu, pihaknya akan melakukan pendalaman. Apakah ada unsur pidananya atau tidak. Kalau jika kemudian itu

berkaitan dengan tindak pidana pemilu (tipilu), pihaknya akan serahkan ke Bawaslu. Usai dari Polres Loteng, warga kemudian mendatangi Bawaslu Loteng untuk menyampaikan laporan yang sama. “Laporan sudah kita terima. Tapi tentunya kita butuh waktu untuk mengkaji laporan yang masuk,” jawab anggota Bawaslu Loteng, Baiq Husawaty, singkat. Terpisah, Komisioner KPU Loteng, Zaeroni, S.H., yang dikonfirmasi terkait temuan ini mengaku belum bisa memberi jawaban, karena pihaknya belum melihat form C1 plano tersebut. “Belum bisa kami jawab. Karena kita belum lihat barangnya,” ujarnya. (kir)

Praya (Suara NTB) Fasilitator pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bakal mendapat tugas ganda. Selain mendampingi warga terdampak gempa membangun dan memperbaiki rumah yang rusak akibat gempat, para fasilitator juga akan diberikan tugas baru, yakni melakukan validasi data rumah rusak usulan yang baru. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Loteng, L. Firman Wijaya, S.T., kepada Suara NTB, Kamis (27/6), mengatakan Pemkab Loteng telah mengajukan usulan rumah rusak terdampak gempa yang baru ke pemerintah pusat, yakni sebanyak sekitar 11 ribu rumah lebih. Dan, ditetapkan dalam dua SK Bupati Loteng yang baru. Hanya saja, jelas dari data usulan baru tersebut sekitar 70 persen di antaranya sampai saat ini belum tervalidasi. Apakah masuk ketegori rumah rusak berat, sedang ataupun ringan, sehingga perlu dilakukan validasi kembali. “Untuk proses validasi, bukan kita (Disperkim) yang akan turun. Tapi kita serahkan ke fasilitator yang ada di bawah,” jelasnya. Mengingat, waktu yang tersedia untuk validasi terbatas, sehingga tidak memungkinkan untuk menerjunkan tim validasi dari Disperkim Loteng. “Jadi sekalian mendampingi masyarakat membangun RTG, fasilitastor di bawah juga bisa melakukan validasi rumah rusak usulan yang baru. Sehingga waktu yang tersedia benarbenar efektif,” ujarnya.

(Suara NTB/dok)

L. Firman Wijaya Diakunya, fasilitator paham betul kondisi di lapangan, mana rumah yang masuk kategori rusak berat, sedangkan maupun ringan, sehingga Disperkim tidak perlu lagi menurunkan tim validasi, apalagi jumlah tim terbatas. Khawatirnya proses validasi tidak akan berlangsung cepat, kalau tidak ada fasilitator dibawa tidak dilibatkan. Disinggung besaran usulan anggaran perbaikan rumah yang baru, Firman mengaku pihaknya tidak tahu persis. Yang paling tahun soal anggaran penanganan rumah terdampak gempa ialah pihak BPBD. Disperkim dalam hal ini kapasitasnya hanya membantu . “Kan leading sector-nya ada di BPBD. Jadi kalau bicara anggaran jelasnya di BPBD. Kita sebagai lembaga teknis hanya membantu dalam hal teknis saja,” pungkas mantan Kabid. Cipta Karya Dinas PUPR Loteng ini. (kir)

Polres Loteng Segera Limpahkan Berkas Kasus Marbot Praya (Suara NTB) Penyidik Satreskrim Polres Lombok Tengah (Loteng) dalam waktu dekat ini segera melimpahkan berkas perkara kasus dugaan korupsi dana insentif marbot bersama dengan tersangka, mantan Camat Praya Barat Daya, Kamarudin, S.H. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap alias P21 oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng. Hal itu disampaikan Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., kepada wartawan, Kamis (27/6). Ditegaskannya, pihaknya sudah menerima surat pemberitahuan dari Kejari Loteng, berkas kasus marbot sudah dinyatakan lengkap. Itu artinya, pihak kepolisian bisa melimpahkan berkas, barang bukti termasuk tersangka ke jaksa. “Paling lambat Selasa (2/7) besok berkas bersama tersangka sudah kita limpahkan ke jaksa,” jelasnya. Ia menjelaskan, saat ini pihaknya masih menunggu konfirmasi kesiapan jaksa untuk menerima pelimpahan berkas beserta barang bukti dan tersangka kasus dugaan korupsi dana insentif marbot. Dengan kata lain, kapan kasus marbot tersebut bisa dilimpahkan tergantung kesiapan jaksa. Namun demikian pihak berharap bisa secepatnya, agar kasus tersebut bisa segera diproses ke tahap persidangan. Rafles menegaskan, tersangka kasus marbot sendiri dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 8 atau 2 atau pasal 3 Undang-undang No. 20 tahun 2001,

(Suara NTB/dok)

Rafles Girsang tentang perubahan atas Undang undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun tersangka diduga menyelewengkan keuangan negara hingga Rp 91,2 juta. Bersumber dari dana insentif bagi marbot masjid bagi 86 orang marbot di Kecamatan Praya Barat Daya. Dugaan korupsi yang menjerat tersangka sendiri terjadi pada tahun 2018 lalu. Kala itu tersangka mencairkan dana insentif bagi marbot masjid di wilayahnya. Pada pencairan tahap pertama, dana insentif marbot seluruhnya tersalurkan. Namun penyaluran tahap II dan III, dana insentif marbot macet. Tersangka yang kala itu masih menjabat sebagai Camat Praya Barat Daya mengaku kalau dana marbot belum bisa disalurkan karena hilang dicuri. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 28 Juni 2019

Halaman 6

Didominasi Wilayah Kota, 216 Warga Sumbawa Positif DBD Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Sumbawa perlu diwaspadai. Pasalnya dari data Dinas Kesehatan (Dikes) setempat, hingga Mei lalu terdapat 216 warga yang dilaporkan positif DBD. Kasus tersebut diketahui paling banyak terjadi di wilayah kota. Kepala Dikes Sumbawa melalui Kabid P2PL, Agung Riyadi menyebutkan, dari Januari hingga Mei lalu yang sudah positif DBD sebanyak 216 orang. Terbanyak terjadi di Kecamatan Sumbawa yakni 58 kasus, kemudian Kecamatan Labuhan Badas 48 kasus dan Kecamatan Unter Iwes 20 kasus. Sisanya menyebar di kecamatan lainnya dan empat kecamatan belum terdapat kasus. Seperti Kecamatan Maronge, Orong Telu, Lunyuk, dan Buer. “Kasus terbanyak di Kecamatan Sumbawa, kemudian Labuhan Badas dan Unter Iwes. Mendominasi di wilayah kota pertama karena kepadatan penduduk. Kemudian perilaku masyarakat dan kondisi lingkungan yang kurang bagus perlu pembenahan. Aktivitasnya juga banyak dibandingkan tempat lain ,” ujarnya. Diakuinya, saat ini belum ada kasus kematian akibat DBD di tahun 2019. Meskipun demikian, masyarakat diminta tetap waspada dan menjaga kebersihan lingkungan. “Alhamdulillah belum ada kasus kematian. Mudah-mudahan tidak ada,” harapnya. Pihaknya tetap melakukan upaya penyuluhan terkait DBD ini. Selain itu, fogging juga dilakukan di beberapa wilayah yang mengalami peningkatan kasus. Rencananya juga akan dilakukan fogging di dua lokasi di wilayah kota. (ind)

Formus Ajak Masyarakat KSB Jaga Persatuan Pascapemilu Taliwang (Suara NTB) Forum Masyarakat Nusantara (Formus), Selasa lalu, menggelar diskusi panel di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Dalam diskusi tersebut, Formus mengangkat tema “Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Pasca Pemilu Serentak 2019”. Pada acara yang digelar di aula pertemuan rumah makan Kedai Sawah, Taliwang ini, dihadiri puluhan masyarakat KSB dari berbagai elemen. Mulai dari pemuda, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga politisi setempat. Sementara itu didapuk sebagai pemateri hadir Dandim 1628 Sumbawa Barat, Letkol Czi. Eddy Oswaronto, Kapolres KSB AKBP Mustofa, Ketua KPU KSB, Denny Saputra, S.Pd dan Ketua Bawaslu KSB, Karyadi. Direktur Program Formus, Khairuddin dalam sambutannya mengatakan bahwa pesta demokrasi telah usai digelar 17 April 2019 lalu. Namun, dampak dari Pemilu serentak itu menyisakan beragam persoalan yang hingga kini masih mengakar di tengah masyarakat. Sebut saja akibat perbedaan pilihan yang kemudian memicu memunculkan faksi di tingkat masyarakat. Belum lagi ‘jualan’ isu sara, maraknya money politics dan hoaks yang turut mencoreng marwah demokrasi. “Sebagai anak bangsa, perlu kiranya kita memberikan semacam ‘suplemen’ untuk menetralisir situasi usai pesta demokrasi ini. Hal tersebut dilakukan sebagai cara meredam tensi politik yang terus menguat ke permukaan. Tentunya dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia yang tidak bisa di tawar-tawar lagi,” katanya. Ketua KPU KSB, Denny Saputra yang kebagian menyampaikan materi gambaran utuh Pemilu serentak 2019 di daerah. Dalam pemaparannya menyatakan, sepanjang pelaksanaan Pemilu serentak di daerah secara garis besar berjalan lancar. Daya dukung seluruh elemen, mulai lembaga penyelenggara, aparat hukum hingga masyarakat diklaim sebagai kuncinya. “Kami di sini menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu kami selaku penyelenggara sehingga Pemilu 2019 berjalan lancar,” sebutnya. Menurutnya, fenomena-fenomena perbedaan yang dapat memicu ketegangan selama Pemilu adalah biasa. Namun intinya bagaimana kemudian seluruhnya dapat diselesaikan sesuai aturan dan pada akhirnya setelah selesai agenda demokrasi itu semua pihak kembali merajut kebersamaan. “Kita tidak bisa mengelak dengan yang namanya berbeda pilihan, iya itulah demokrasi. Lewat generasi milenial ini, kita membangun generasi yang anti terhadap hal hal yang bisa merusak citra demokrasi. Baik itu money politik, tidak muda diadu domba oleh isu sara dan informasi hoax,” sambung Denny. Senada dengan Ketua KPUD KSB, Ketua Bawaslu KSB, Karyadi tak menampik bahwa setiap tahapan selalu ada tantangan. Dan yang terpenting menurutnya, selain menegakkan aturan pemilu adalah bagaimana partisipasi aktif masyarakat bisa dimaksimalkan. “Kami dalam bekerja terus memonitor setiap tahapan, dengan beragam pergerakan hingga di media sosial yang berkaitan dengan kampanye sampai pelaksanaan pungut hitung,” urainya. Karyadi menyebut pemilu kali ini sebagai “pemilu raksasa” karena digelar bersamaan antara legislatif dengan Pilpres. Dan dalam perjalanannya banyak menyisakan beragam dinamika. Karena itu ia berharap ke depan peran aktif masyarakat bisa membantu penyelenggara meminimalisir terjadinya kecurangan pemilu,” harapnya. Sementara itu, Dandim 1628 Sumbawa Barat, Letkol Czi. Eddy Oswaronto dan Kapolres Sumbawa barat, AKBP Mustofa, S.Ik.,MH selaku penegak hukum, menyampaikan pemaparannya yang pada intinya sependapat menyampaikan apresiasi atas berjalannya pemilu yang lancar, aman dan tertib di KSB. Oleh keduanya, menilai situasi Kamtibmas pada pemilu tahun ini akan mencatat sejarah yang baik bagi daerah, dan tentunya akan terus ditingkatkan terutama saat menghadapi Pilkada serentak tahun depan. “Situasi Kamtibmas terkendali selama Pemilu kemarin berkat sinergitas TNI Polri, Penyelenggara, Pemda dan semua komponen di dalamnya,” sebut keduanya. Terakhir Ketua MUI KSB, KH. Syamsul Ismain yang diberi kesempatan dalam forum, mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dan terprovokasi dengan ajakan-ajakan yang mengarah pada perpecahan. “Kita sudah berhasil melalui Pemilu dengan sukses. Kita sebentar lagi akan dihadapkan dengan Pilkada yang tensinya akan lebih tinggi lagi. Tapi intinya masyarakat jangan terprovokasi dengan isu apapun yang akan membuat kita terpecah,” tegasnya. Diakhir acara Formus mengajak seluruh peserta yang hadir melalukan pembacaan deklarasi bersama. Dalam deklarasi itu sejumlah komitmen ditasbihkan. Diantara poinnya pertama, berjanji akan menjaga persatuan dan kesatuan ditengah-tengah masyarakat KSB. Kedua, menolak semua bentuk gerakan yg mengganggu keamanan di daerag. Dan terakhir, menolak Hoax dan beromitmen untuk menjaga Kamtibmas Pasca Pemilu 2019 di KSB. (bug/*)

(Suara NTB/ist)

DISKUSI - Suasana diskusi panel yang digelar Formus dengan mengusung tema “Menjaga Persatuan dan Kesatuan Pascapemilu serentak 2019”.

(Sumber- Kepala KPH Ampang Plampang)

TUNJUK LOKASI - Petugas menunjukkan salah satu tiitik yang diduga sebagai lokasi perambahan baru di Gili Rakit.

Petugas Temukan Indikasi Perambahan Baru Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Balai KPH Ampang Plampang menemukan indikasi perambahan baru di Gili Rakit. Tepatnya di Blok Tanjung Bila wilayah Pasir Putih. Dari pengecekan yang dilakukan, ada upaya perambahan dalam bentuk pengkaplingan lahan. Informasinya, di lahan setempat akan dimanfaatkan untuk menanam jagung. Kepala Balai KPH Ampang Plampang, Dedy Purwanto yang dikonfirmasi Suara NTB, mengakui pihaknya bersama camat Tarano dan sejumlah pihak terkait sudah melakukan pengecekan ke lokasi Gili Rakit. Di sana ditemukan adanya bekas atau pemberian tanda untuk pengkaplingan lahan. “Dari pengecekan kemungkinan baru dua hari. Karena sudah ada yang menebang

pohon seperti Kayu Jawa. Intinya diberikan tanda sebagai lahan yang akan digarap. Hasil pengecekan kurang lebih 10 hektar,” ujarnya. Dijelaskannya, selain adanya indikasi lahan yang akan digarap, pihaknya juga menemukan adanya lahan yang sudah ditanami jagung. Informasi dari masyarakat, bahwa lahan itu sudah dimanfaatkan untuk bercocok tanam sejak puluhan

tahun lalu oleh seseorang yang sudah berdomisili di wilayah setempat. Bahkan pihaknya juga menemukan lokasi eks tambak. Lokasi itu kemungkinan sudah lama ditinggalkan, karena terdapat bekas camp yang sudah dirobohkan. “Untuk yang menggarap sejak lama, kita belum mengindentidikasi berapa luas yang sudah digarap. Kami kemarin hanya mengecek terkait yang buka lahan baru,” terangnya. Saat pengecekan, diakuinya pihaknya tidak menemukan masyarakat atau pihak lainnya di lokasi. Namun terkonfirmasi bahwa ada upaya perambahan dalam bentuk pengkavlingan lahan. Hal ini juga sudah dilakukan pertemuan dbersama sejumlah pi-

hak terkait yang difasilitasi Camat Tarano. Nantinya akan dilakukan pertemuan lanjutan untuk menyikapi persoalan ini. “Tadi sudah ada pertemuan dengan semua pihak di Kantor Desa Labuhan Jambu. Namun dari pertemuan perlu adanya pertemuan lanjutan yang Insya Allah akan difasilitasi oleh Camat Tarano. Tadi semua ada kesepahaman dari masyarakat dan pemerintah bahwa Gili Rakit itu adalah kawasan hutan yang tidak boleh dirambah untuk kepentingan apapun,” tukasnya. Adapun jika lokasi Gili Rakit dirambah untuk menanam jagung, selain melanggar juga dapat berpengaruh terhadap ekosistem setempat. Karena dikhawatirkan akan terjadi

sedimentasi. Ditambah lagi lokasi Gili Rakit juga dijadikan lokasi ladang pengembalaan masyarakat Kecamatan Tarano dan Empang. Jika lokasi itu dirambah, jangka panjangnya dikhawatirkan memunculkan konflik antara masyarakat yang memiliki ternak dengan masyarakat yang merambah. “Di sana merupakan LAR pengembangan ternak masyarakat Empang, Tarano dan sekitarnya. Itu sudah budaya, kalau musim penghujan ternaknya dilepas ke Pulau. Kekhawatiran kami jangan sampai gara-gara masyarakat yang merambah ini, jadi terkesan areal untuk ternak masyarakat berkurang. Ini akan menjadi konflik horizontal antara peternak dan petani jagung,” pungkasnya. (ind)

Rusak Akibat Gempa

Perbaikan Kantor BLK, Butuh Rp1,2 Miliar

Taliwang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa Barat, membutuhkan anggaran sebsar Rp1,2 miliar untuk proses pembangunan gedung pengelola UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) yang rusak akibat gempa bumi. Anggaran yang cukup besar itu diusulkan lantaran gedung tersebut harus dirobohkan sekaligus dipindahkan ke lokasi yang baru, karena jika tidak dilakukan akan menjadi masalah baru di kemudian hari. Kepala Dinas Nakertrans, Ir. H. Muslimin HMY M.Si kepada Suara NTB, Kamis (27/6) mengatakan, sebenarnya ada tiga bangunan gedung yang rusak

akibat gempa yang terjadi akhir tahun 2017 lalu. Hanya saja dua gedung yakni gedung aula dan ruang untuk proses belajar bagi para peserta pendidikan mengalami rusak sedang dan saat ini sudah diperbaiki sekaligus digunakan oleh para peserta pelatihan. Sedangkan bangunan gedung pengelola (kantor) yang mengalami rusak berat harus dirobohkan terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan lantaran tidak hanya temboknya saja yang rusak dan retak, melainkan pondasi bangunannya juga miring. Sehingga akan sangat berbahaya, jika tetap dibangun di lokasi yang saat ini sudah dirobohkan dan harus dipindahkan ke tempat yang baru.

Hanya saja untuk pembangunannya baru akan dilakukan pada tahun 2020 mendatang, karena untuk sementara ini masih dalam tahap penghitungan kebutuhan anggarannya saja belum dirincikan selain kebutuhan itu. “Hasil penilaian dari tim Rekompak bahwa bangunan tersebut harus dirobohkan terlebih dahulu untuk dibangun yang baru. Sementara untuk realisasinya kita akan laksanakan di tahun 2020 karena saat ini tidak tersedia anggaran,” ungkapnya. Dikatakannya, pembangunan gedung baru di BLK dianggap sudah sangat mendesak mengingat kehadiran BLK sudah banyak diminati oleh masyarakat un-

Ribuan Warga Sumbawa Gunakan Suket

(Suara NTB/ind)

PELAYANAN – Suasana proses pelayanan di Dinas Dukcapil Kabupaten Sumbawa. Untuk sementara, masyarakat diberikan surat keterangan (Suket) sambil menunggu realisasi blangko dari pusat. ya suket dibuat dari kertas. Nanti ketika blangko sudah ada, tinggal kita hitung berapa suket yang sudah kita terbitkan dan yang siap cetak atau Print Ready Record (PRR),” terangnya. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Informasinya blangko ini sedang dalam proses pengadaan. “Kita sudah berkomunikasi, dan sedang dalam proses pengadaan (blangko),” tukasnya. Sejauh ini, pihaknya belum mendapatkan data terbaru dari pusat mengenai jumlah masyarakat yang sudah

diupayakan bertambah setiap tahunnya, supaya masyarakat yang akan bekerja di semua sektor usaha yang ada bisa lebih siap dan tidak kalah saing dengan tenaga kerja dari luar daerah. Hal ini tentu sangat beralasan, karena selama ini tenaga kerja dari luar daerah dianggap lebih siap bekerja dibandingkan dengan tenaga kerja dalam daerah. “Kita upayakan kehadiran BLK ini mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja bagi perusahaan yang ada di KSB. Makanya penambahan fasilitas pendukung akan diupayakan terus terpenuhi dengan harapan tenaga kerja lokal bisa lebih siap untuk bekerja,” tandasnya. (ils)

Jelang Pilkada

Blangko E-KTP Kosong

Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketersediaan blangko Kartu Tanda PendudukElektronik (E-KTP) di Sumbawa kosong sejak beberapa bulan terakhir. Sebagai gantinya, ribuan masyarakat sementara diberikan surat keterangan (Suket) sambil menunggu realisasi blangko dari pusat. “Kosong blangko. Makanya kita sudah terbitkan suket 3.000 lebih sejak Mei lalu,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Zulqifli, Kamis (27/6). Menurutnya, permintaan masyarakat terhadap blangko E-KTP sangat tinggi. Salah satunya disebabkan adanya Pilpres dan Pileg beberapa waktu lalu. Kemudian juga banyak terjadi perubahan elemen data yang membutuhkan blangko. Seperti adanya yang menikah, meninggal serta ada yang kehilangan KTP. Meskipun demikian, pihaknya tetap menjalankan pelayanan dengan menerbitkan suket. Suket ini fungsinya juga sama dengan EKTP, hanya saja bahannya terbuat dari kertas. “Fungsi suket sama dengan E-KTP. Hanya bedan-

tuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki. Maka dari itu paling lambat tahun 2020 sudah harus terbangun untuk mendukung keberadaan BLK supaya bisa lebih baik. Hanya saja pihaknya masih menunggu laporan resmi dari kepala UPTD untuk bisa dilaporkan secara resmi RAB dari proses pembangunan gedung baru. Apalagi gedung yang rusak tersebut merupakan gedung yang lama, sehingga harus dibangun ulang di lokasi yang baru. Selain bangunan gedung, pihaknya juga akan terus mengupayakan penambahan sarana penunjang lainnya agar keberadaan BLK bisa semakin maksimal. Penambahan pengajar juga

merekam E-KTP. Berdasarkan data terakhir tersisa 3,01 persen. Namun selama ini perekaman terus digenjot, sehingga pihaknya berasumsi kemungkinan yang tersisa kurang dari 1 persen. “Posisi terakhir 3,01 persen. Itu sudah kejar selama beberapa bulan. Kita berasumsi paling kurang dari 1 persen yang tersisa. Mudah-mudahan kita segera mendapatkan rilis terakhir dari pemerintah pusat. Dan kita berpatokan dari data itu,” Pungkasnya. (ind)

Golkar Sumbawa Jaring Kandidat Potensial Sumbawa Besar (Suara NTB) Menjelang Pilkada Sumbawa, DPD Partai Golkar Sumbawa masih sedang melakukan internalisasi. Untuk kemudian melakukan survei atas beberapa kandidat yang muncul. Meski tidak menuutup diri terhadap bakal calon potensial dari luar. “Kita tidak menutup diri. Kita akan siapkan kader. Kalau kader ini dari sisi elektoral kesiapan segala macamnya belum siap, kita akan dorong kader dari luar Golkar dengan catatan ada komitmen. Terus yang kedua kami akan survey dalam waktu dekat untuk melihat keseriusan bakal calon. Kalau misalnya kader Golkar tidak ada yang maju, kita dorong calon yang potensial untuk menang,” terang Sekretaris DPD Partai Golkar Sumbawa, Berlian Rayes S.Ag, Kamis (27/6). Sejumlah kader internal Golkar yang cukup potensial diantaranya, Dr. A. Arahman Alamudy, Ketua DPD, H. Nurdin Marjuni hingga fungsionaris Partai Golkar, Ahmadul Kosasi. “ Semua kader Golkar potensial. Ada Abi Mang, ada Ketua Golkar Nurdin Marjuni juga, ini juga wacana termasuk saya dan Ahmadul dan teman-teman yang lain. Kan kita mendengar dari bawah. Kalau suara kader ini perlu kita dengar sehingga itu menjadi dasar bahan kita untuk menentukan pilihan,” ulasnya lebih jauh. Hasil penjaringan DPD Golkar Sumbawa akan dilaporkan ke DPD Golkar NTB untuk dijadikan evaluasi. Mengingat

(Suara NTB/dok)

Berlian Rayes DPD Kabupaten hanya bisa mendorong ke DPD Provinsi sebagai bahan rekomendasi calon Bupati maupun Wakil Bupati dari Partai Golkar. Yang jelas, sejauh ini, Partai Golkar belum menentukan pilihan. “Kita akan siap menentukan calon ketika potensi menang itu ada. Sampai sekarang kita belum bisa memastikan, karena kita belum ada kepastian tentang hasil survey. Memang belum membuka pendaftaran secara resmi. Nanti setelah buka pendaftaran, para bakal calon untuk mendaftar ke Golkar baru kita diskusikan dan kita ranking berdasarkan pointerpointer nilai tambah dari masing-masing kandidat,” pungkas Anggota DPRD Sumbawa ini. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 28 Juni 2019

Halaman 7

Kota Bima (Suara NTB) Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, melaporkan seorang warganya berinisial, Ys ke Mapolres Bima Kota. Laporan itu, terkait dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oknum Ys di media sosial Facebook. Kuasa Hukum Walikota Bima, Azwar Anas, SH, mengatakan secara pribadi dan kelembagaan, kliennya resmi melaporkan akun Facebook Aji Messy yang diduga milik dan dikelola oknum Ys. Menurutnya, isi postingan

oknum Ys di akun facebook pribadinya, yang diduga menghina Walikota Bima baik secara lembaga dan pribadi telah diserahkan kepada penyidik Tipiter Satreskim Polres Bima Kota. “Setelah laporan diterima Walikota

Sembilan Puskesmas di Dompu Masih Belum Kantongi Izin Lingkungan Dompu (Siara NTB) – Sembilan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Dompu, sampai saat ini masih belum mengantongi izin lingkungan untuk pengolahan limbah medisnya. Padahal, surat peringatan sudah beberapa kali dilayangkan DLHK. Bahkan melalui audiensi langsung di Dinas Kesehatan (Dikes) setempat. Hal tersebut diungkapkan Kabid Lingkungan Hidup DLHK, Andi Bahtiar, ST, MT kepada Suara NTB beberapa waktu lalu. Ia menegaskan, jika me(Suara NTB/jun) mang pengurusan izin Abubakar Husain lingkungan ini terkendala anggaran maka sudah semestinya segera dianggarkan. Sebab dokumen tersebut penting untuk mengetahui tata cara mengelola limbah medis yang tiap hari dihasilkan puskesmas. “Izin ini penting supaya dia tahu bagaimana cara mengelola lingkungan. Itukan ada undang-undangnya,” tegas dia. Meski kewajiban mengantongi izin itu diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2009, DLHK tak memiliki kewenangan untuk mengambil sikap tegas. Sepenuhnya menjadi tugas Aparat Penegak Hukum (APH). Jika memang instansi tersebut dinilai melanggar mestinya segera diproses sesuai ketentuan yang berlaku. “Kalau kita hanya sebatas pembinaan-pembinaan saja, tidak akan ada sanksi tegas dan sebagainya,” jelas dia. Sementara, Kabid PSDK Dikes Dompu, Abubakar Husain dikonfirmasi hal itu, Kamis (27/6) membatah jika pihaknya tak pernah mengindahkan surat peringatan DLHK. Saat ini sembilan puskesmas tengah menunggu perampungan izin yang sudah diurusnya. (jun)

Diminta Pikir Ulang, Kasatpol PP Tetap Ingin Mundur Kota Bima (Suara NTB) – Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, enggan berkomentar terkait pengunduran diri Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Sat Pol PP dan Damkar) Kota Bima, Drs. Kaharuddin. “Soal ini tanyakan saja ke Sekretaris Daerah (Sekda) ya,” kata Lutfi, dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (27/6). Sementara Sekda Kota Bima, Drs. H. Muhktar Landa MH, mengaku, proses pengunduran diri Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Bima, hingga kini sedang ditindaklanjuti oleh pihaknya. “Prosesnya sedang ditindaklanjuti,” katanya. Menurut Sekda, proses tindaklanjuti tersebut berdasarkan arahan dan instruksi Walikota Bima. Sebagai Ketua Baperjakat, lanjut Muhktar, telah memanggil Kaharuddin dan menyarankan agar memikirkan kembali pengunduran diri tersebut. “Walikota meminta yang bersangkutan dipanggil dulu dan menyarankan untuk berpikir lagi atas keputusan pengundurannya,” kata Sekda. Karena Muhktar menilai, pengunduran diri Kaharuddin sebagai pimpinan sebuah OPD cukup beresiko, mengingat pejabat yang sudah tingkat eselon II purna tugas (pensiun) pada usia 60 tahun. “Jika Kaharuddin mengundurkan diri menjadi staf, setelah SK Walikota keluar, dipastikan langsung pensiun. Masukkan dan pertimbangan ini kami berikan kepada Kaharuddin,” katanya. Hanya saja, lanjut Sekda, pertimbangan serta masukkan tersebut justru tidak diinginkan oleh Kaharuddin dengan memilih untuk tetap mengundurkan diri, sehingga disimpulkan pengunduruan diri berdasarkan kesadaran sendiri. “Hasil pertemuan kami dengan Kaharuddin akan kami laporkan dulu ke Walikota dan hasil akhirnya tergantung keputusan Walikota,” jelasnya. Apa tanggapan Kaharuddin ? Ia menegaskan akan tetap mengundurkan diri jika keinginnanya itu tidak ditindaklanjuti. Yakni kejelasan mengenai pengelolaan keuangan dan aset pada Dinas setempat. Pasalnya pengelolaan keuangan dan aset dari tanggal 1 Januari sampai dengan 23 April 2019 yang merupakan tanggungjawab Kepala Pol PP dan Damkar yang lama, kini menuai masalah. Uang Persediaan (UP) senilai Rp243.400.000 yang telah dibelanjakan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan anggaran tersebut tidak ada dalam DPA tahun 2019. Selain itu dana pajak senilai Rp16.187.387 tidak disetorkan. “Saya tidak ingin masalah Kasat Lama menjadi beban dan tanggungjawab saya kedepannya. Saya ingin ini bisa diselesaikan. Dari dulu saya mendesaknya,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/Dok)

Kaharuddin

(Suara NTB/Uki)

Muhktar Landa

langsung memberikan keterangan kepada penyidik. Tapi biar jelasnya silahkan konfirmasi ke pihak Mapolres,” katanya, Kamis (27/6). Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Hilmi M. Prayugo, S.IK, membenarkan akun Facebook Aji

Messy yang diduga milik oknum Ys dilaporkan oleh H. Muhammad Lutfi SE yang merupakan Walikota Bima. “Laporannya kita terima Rabu, (26/ 6) sore kemarin,” katanya. Hilmi mengatakan Lutfi melaporkan pemilik akun Facebook tersebut lantaran tidak terima dengan isi postingan yang diduga mengarah penghinaan serta pencemaran nama baik. “Laporan dugaan dugaan ini akan kami proses lebih lanjut. Pelapor juga

sudah kita ambil keterangan lebih dari dua jam,” katanya. Dalam menindaklanjuti laporan tersebut, selain mengambil keterangan pelapor, Hilmi mengaku juga akan meminta keterangan para saksi lainnya. Seperti saksi ahli hingga pihak yang berkomentar dalam postingan yang dilaporkan. “Intinya kami akan memproses laporan ini sesuai aturan dan ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/Uki)

Walikota Bima Laporkan Warganya ke Polisi Hilmi M. Prayugo

Masuki Purna Tugas, H. Sudirman Ingatkan ASN Bekerja Ikhlas Sumbawa Besar (Suara NTB) Satu lagi pejabat pratama Sumbawa Sumbawa purna tugas atau memasuki masa pensiun. Yakni, Asisten Administrasi Umum Setda Sumbawa, H. Sudirman S.Pd. Di penghujung pengabdiannya sebagai ASN, H. Sudirman mengingatkan para ASN untuk bekerja dengan ikhlas ketika memimpin apel pagi, Kamis (27/6), dua hari jelang purna tugas setelah mengabdi selama 40 tahun 3 bulan. Disampaikan, masih banyak diantara para ASN belum sepenuhnya ikhlas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. “Efek dari hal ini bukan hanya sekedar ke masalah kinerja semata, fathonah memang hebat, luar bi-

asa, Allah SWT telah menyampaikan kepada kita untuk selalu menjaga kebersamaan dalam menjalin hablum minannas. Ketika ada hal-hal yang kurang harus dikomunikasikan, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat, bangsa dan negara benar-benar dapat diwujudkan,” pesannya Asisten juga menitipkan harapan kepada seluruh ASN untuk bekerja dengan niat yang ikhlas. Agar semua usaha dan kerja keras yang telah dilakukan dapat menjadi nilai ibadah di sisi Allah SWT. Dalam kesempatan tersebut, Asisten mohon pamit dan mohon maaf apabila ada perilaku yang kurang berkenan selama bergaul, bersinergi dan

(Suara NTB/ist)

APEL TERAKHIR - Asisten Administrasi Umum Setda Sumbawa, H. Sudirman Malik saat memberikan pengarahan di apel terakhirnya jelang purna tugas, Kamis (27/6). berkolaborasi selama menjalankan tugas dan ber-

masyarakat. Karena maaf yang diberikan merupakan do’a un-

tuk melapangkan hati dalam menjalankan purna tugas. (arn)

Hasil Verifikasi, Honorer K2 Dikes Dompu Kota Bima Hanya 1.838 Orang Masih Kekurangan Vaksin Anti Rabies

Diakuinya, jumlah tersebut dari Organisasi Perangkat Kota Bima (Suara NTB) – Jumlah honorer Kategori telah dikeluarkan keputusan- Daerah (OPD), Sektor PendidDua (K2) Pemerintah Kota nya melalui rapat bersama den- ikan (sekolah.red), Pemerintah Bima yang aktif, berkurang dari gan Sekretaris Daerah (Sekda) Kecamatan hingga Kelurahan. jumlah yang ada. Berdasarkan Kota Bima dan para tim inter- “Hampir merata semua inhasil validasi dan verifikasi se- nal validasi dan verifikasi hon- stansi. Tapi banyaknya di lama empat bulan, jumlahnya orer K2 akhir pekan kemarin. Pendidikan,” katanya. Usai mengeluarkan keputusan “Keputusannya sudah diambil hanya mencapai 1.838 orang. Sekretaris Badan Kepe- melalui rapat internal akhir jumlah pegawai yang aktif dan nonaktif tersebut, tim validasi dan gawaian Pengembangan dan pekan kemarin,” katanya. Wahid menjelaskan verifikasi selanjutnya akan Sumber Daya Manusia (BPKSjumlah Honorer K2 sebanyak menggelar rapat untuk memDM) Kota Bima, Drs. H. A. Wa161 orang itu, tidak bekerja bahas kembali hingga menetaphid, mengatakan berdasarkan lagi atau sudah nonaktif kan jumlah honorer K2 Kota Bima. hasil keputusan rapat tim val“Nanti jumlah yang ditetalantaran ada berbagai hal. idasi dan verifikasi ada penAda yang pindah pkan ini, akan dikeluarkan gurangan jumlah honortugas luar Surat Keputusan (SK) yang er K2 Kota Bima. daerah, dan ditandatangani Walikota Menurutnya, meninggal Bima,” katanya. jumlah awal honor Seperti diketahui Pemerindunia. K2 Kota Bima “Sebagiannya tah Kota Bima membentuk yang terdata ada juga ada tim verifikasi dan validasi sebanyak 1.999 sengaja mengecek dan mendata langorang. Namun tidak sung jumlah honorer K2 untuk setelah diverimasuk nantinya akan diberikan tunfikasi dan kantor,” jangan Rp1 juta perbulan sedivalidasi selama katanya. suai program kerja Waliota dan empat bulan, Ratusan Walikota terpilih Lutfi-Feri. jumlah akhirnya Saat ditanyakan mengenai pegawai hanya mencapai tersebut tunjangan tersebut, Wahid me1.838 orang. lanjutnya, milih enggan berkomentar ban“Setelah dicek hampir berada yak. Namun Ia mengarahkan dan divalidasi di semua agar hal tersebut ditanyakan selama empat instansi. langsung kepada Kepala Daerbulan, ada Mulai ah. “Soal tunjangan Rp1 Juta pengurangan perbulan mungkin langsung sebanyak 161 saja konfirmasi ke Kepala Daerorang,” ah. Tugas kita hanya menyerkatanya ahkan data jumlah honorer kepada Suara yang aktif dan tidak lagi akNTB, Kamis tif,” pungkasnya. (uki) (27/6). A. Wahid (Suara NTB/Uki)

Dompu (Suara NTB) – Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, saat ini hanya memiliki 250 vial Vaksin Anti Rabies (VAR). Jumlah tersebut dirasa masih kurang untuk penanganan seribu lebih korban gigitan. Belum termasuk kasus gigitan baru yang intens terjadi sebulan terakhir ini. Kepala Bidang Penyehatan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dikes setempat, Rahmat, Skm., menyampaikan, jika melihat total korban gigitan Hewan Pembawa Rabies (HPR) sejak penetapan status KLB awal tahun lalu, maka persediaan VAR saat ini sangat tidak memadai. Disamping sasaran akan sedikit juga vaksinasi tak bisa maksimal dilakukan dengan empat dosis untuk satu orang korban. “Kita suntik orang kan dari hari nol, tujuh dan 21 makanya kita siapkan untuk empat dosis. Kalau kita katakan kurang atau tidak jelas masih kurang,” ungkapnya menjawab Suara NTB di kantornya, Kamis (27/6). Kekurangan vaksin yang dikhawatirkan menghambat penanganan korban gigitan itu tengah disikapi. Salah satunya dengan mengajukan proposal permohonan bantuan VAR ke Pemprov NTB serta meminta pengadaan vaksin

melalui anggaran APBD Dompu sebanyak 6000 vial. Jumlah tersebut belum seberapa jika dibanding kebutuhan korban gigitan. Untuk 1000 vial vaksin saja hanya mampu menjangkau 250 orang korban dengan pemakain empat dosis. “Sedangkan kita kita ini sudah 1000 lebih korbannya, belum lagi korban gigitan baru yang terus bermunculan,” jelasnya. Ditegaskan Rahmat, tingkat kebutuhan vaksin di wilayah KLB rabies ini tidak bisa diprediksi. Karena tergantung dengan jumlah korban gigitan di lapangan. Alangkah baiknya VAR tersedia lebih di Puskesmas dan pusat pelayanan kesehatan lain agar penanganan korban maksimal dilakukan, serta resiko kematian bisa dikurangi. Sementara disinggung kondisi kesehatan sebagian besar korban gigitan yang sudah divaksinasi, ia mengaku tak bisa memastikan. Sebab wabah penyakit ini tidak memiliki gejala apa-apa. Dalam artian para korban masih bisa beraktivitas seperti biasa namun tidak terlepas dari ancaman penyakit mematikan tersebut. “Kondisi saat ini orang-orang yang digigit itu dia bisa beraktivitas, tapi pada saat masuk klinis baru disana terlihat gejalanya,” pungkas dia. (jun)

PD BPR NTB Dompu Perangi Rentenir dengan Produk Usaha Dompu (Suara NTB) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) NTB Dompu merupakan salah satu perusahaan daerah penyumbang deviden cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dompu. Keberadaannya tidak hanya melayani pinjaman kredit permodalan, tapi juga menampung keuangan masyarakat melalui tabungan dan deposito. Kehadiran BPR NTB Dompu untuk memerangi praktik ijon atau sistem renten di tengah masyarakat seperti tujuan pembentukan BPR yang diatur dalam Permendagri No 22 tahun 2006. Kemudian diikuti dengan Perda Provinsi NTB No. 10 tahun 2007 dan diikuti dengan Peraturan Gubernur NTB yang menjadi awal pembentukan BPR NTB. Tujuan mulia pembentukan BPR ini secara bertahap mulai terwujud, seiring perkembangan perusahaan. Tidak hanya memerangi sistem ijon atau praktik renten pada masyarakat, sebagai perusahaan daerah juga memberikan keuntungan bagi daerah melalui bagi hasil keuntungan atau deviden. Tahun 2018, PD BPR NTB Dompu berhasil mencatatkan keuntungan hingga Rp.5,1 M dan menyerahkan deviden bagi PAD Kabupaten Dompu sebesar Rp.1,4 M. Keuntungan BPR NTB ini diperoleh dari kredit nasabah. Dana kredit berasal dari modal dan dana yang dihimpun dari masyarakat melalui tabungan dan deposito. Jumlah kredit

(Suara NTB/ula)

MOU - Dirut PD BPR NTB Dompu, Hj. Erma Suryani, SE dan Kajari Dompu, Edi Nursapto, SH menandatangani MoU tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara di aula Kejari Dompu, Selasa (25/6). Pengurus PD BPR NTB Dompu foto bersama dengan Kajari Dompu dan pemegang saham (foto kanan). yang diputar hingga Mei 2019 mencapai 56 M dan dana pihak ketiga sebesar Rp.30 M. “Aset PD BPR NTB Dompu sudah Rp.71 M,” kata Direktur Utama PD BPR NTB Dompu, Hj Erma Suryani, SE kepada wartawan di ruang kerjanya Selasa (25/6) lalu. Sebagai perbankan, PD BPR NTB Dompu juga tetap dalam pengawasan OJK dan simpanan nasabah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Usaha perbankannya tetap mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI). Ada 3 jenis tabungan yang dijalankan yaitu Tabungan Sukses (Simpanan Usaha Kecil Sarana Ekonomi Sejahtera), Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel), dan Tabunganku. Jasa bunga

tabungan 7 persen per tahun. Sementara deposito, jasa bunganya relatif tinggi yaitu 9,20 persen untuk jangka waktu setahun, dan 7,5 persen untuk jangka waktu 1 bulan. PD BPR NTB Dompu menargetkan menjadi bank yang sehat dengan Non Performing Loan (NPL) 4,9 persen di akhir 2019. Untuk mewujudkan itu, PD BPR NTB Dompu kembali membuat kesepakatan bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dompu dan MoU-nya ditandatangani, Selasa (25/6/2019) lalu. Pelibatan Kejaksaan sebagai jaksa negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara karena ada peningkatan NPL atau jumlah kredit bermasalah dari bulan ke bulan

dan tahun ke tahun. “(MoU) Dalam upaya peningkatan pengelolaan NPL atau untuk meminimalisir kredit bermasalah. Kami intern bank sudah melakukan berbagai upaya penagihan maupun pendekatan, namun hasilnya belum maksimal, belum sesuai yang kami harapkan,” ungkap Erma pada acara penandatanganan MoU dengan Kajari Dompu. Sebagai langkah awal kesepakatan bersama ini, PD BPR NTB Dompu menyerahkan data nasabah sejumlah 61 orang dengan total kredit bermasalah Rp.1,4 M. Ini untuk data awal dari kantor pusat, karena BPR NTB Dompu memiliki 4 kantor yaitu 1 kantor pusat, dan 3 kantor cabang. Pada tahap berikutnya, kred-

it bermasalah yang akan diserahkan ke Kejaksaan sebanyak Rp.3,9 M atau dengan jumlah nasabah 130an orang. PD BPR NTB Dompu awal pembentukannya dengan nama Lumbung Perkreditan Pedesaan (LKP). Saham mayoritas masih dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu sebanyak 61 persen dan sisanya dari Pemerintah Provinsi NTB. PD BPR NTB Dompu memiliki pengurus yang terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi. Saat ini, Dewan Pengawas PD BPR NTB Dompu diketuai, Dra Hj Mulyati, MM. Sementara Direksi terdiri dari Direktur Utama (Dirut) dijabat, Hj Erma Suryani, SE dan Direktur, Muslim. (ula/*)

SUARA NTB Jumat, 28 Juni 2019

POLHUKAM

Halaman 8

Kasus Dermaga Gili Air Mengerucut ke Calon Tersangka Mataram (Suara NTB) Penyidikan kasus Dermaga Gili Air, Kecamatan Pemenang Lombok Utara membidik calon tersangka. Tersangka berpeluang ditetapkan dari kalangan mantan pejabat. Saat ini, penyidik Ditreskrimsus Polda NTB fokus menghitung kerugian negara proyek tersebut. Setelah kerugian negara rampung, penyidik akan mengarahkan penyidikan pada calon tersangka. Apakah ada peluang tersangka mantan pejabat yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)? Sebab diketahui, mantan pejabat Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan (Kadishublutkan) Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang menjabat sebagai KPA, berpelyang terjerat kasus tersebut. ”Kalau mengarah ke (mantan) kadisnya, ya tidak menutup kemungkinan bisa saja (tersangka, red),” kata Kasubdit III Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat, Kamis (27/6). Untuk itu, tindakan perbuatan melawan hukum yang mengarah ke mantan pejabat akan digali lebih dalam. Apabila semua unsur perbuatannya terpenuhi langsung ditetapkan sebagai tersangka. ”Kita tidak mencaricari kesalahan. Kita harus melihat fakta hukumnya. Kalau sudah tersangka, ya langsung kita tetapkan,” ujarnya. Pihaknya memang sudah mendalami peran KPA dalam proyek ini. Ditemukan dugaan

penyimpangan soal spesifikasi, sehingga KPA turut bertanggungjawab, termasuk rekanan. ”Jadi kita lihat perannya KPA nanti seperti apa. Kita dalami terus,” jelasnya. Penyidik Polda NTB terus mengumpulkan barang bukti membongkar dugaan korupsi pembangunan Dermaga Gili Air. Mereka akan turun kembali bersama Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan cek fisik. ”Kita turun untuk merampungkan kerugian negara,” jelasnya. Pengecekan fisik merupakan metode langsung untuk menemukan total kerugian negara. Terkecuali, di proyek tersebut kerugian negaranya terhitung total loss, tidak perlu melakukan cek fisik. Jika total loss, maka bisa dilakukan pemeriksaan sendiri tanpa ahli. Dari hasil analisa, penyidik sudah menemukan indikasi awal timbulnya kerugian negara. Sehingga, mereka menaikkan status kasus tersebut ke tingkat penyidikan. ”Kita sudah klarifikasi semua pihak yang terlibat pada proyek tersebut,” ucap-

Suhaili Dikabarkan Siapkan Anaknya Maju di Pilkada Loteng Mataram (Suara NTB) Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H. M. Suhaili FT yang saat ini tengah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Lombok Tengah dua periode itu, dikabarkan tengah menyiapkan penggantinya menjadi orang nomor satu di Lombok Tengah. Dia mendorong anaknya, Ferdian Elmiansyah tampil pada Pilkada serentak 2020 mendatang. Ferdian yang dikonfirmasi terkait kabar dirinya akan maju di Pilkada 2020, tidak menampiknya. Dia mengaku sudah banyak menerima aspirasi dan harapan masyarakat, agar dirinya tampil di kontestasi Pilkada Loteng. Meskipun demikian, hingga saat ini ia belum memutuskan apakah akan jadi maju atau tidak di Pilkada Loteng. Sebab bursa pencalonan sampai saat ini masih berlangsung dinamis. “Maju atau tidak di Pilkada, saya mengalir saja,” ucap putra sulung Bupati Loteng tersebut. Dia menegaskan, tidak menutup diri dari bursa kandidat bakal calon kepala daerah. Ia mengaku dirinya sangat terbuka untuk maju di kontestasi Pilkada. Jika memang ada dorongan dan desakan kuat dari masyarakat, agar dirinya tampil di Pilkada. Oleh karena itu ia akan melihat aspirasi dan harapan yang berkembang di masyarakat Loteng terkait pencalonan di Pilkada. “Kita lihat dan cermati, seperti apa aspirasi dan kehendak masyarakat itu,” imbuhnya. Dia bersyukur di usia relatif muda dan masih minim pengalaman politik dan pemerintahan, dirinya banyak diperbincangkan di masyarakat Loteng sebagai sosok atau figur yang memiliki peluang untuk bisa menakhodai kabupaten tersebut. Baginya, dorongan dan aspirasi masyarakat Loteng, agar tokoh muda seperti dirinya maju di Pilkada, diharapkan menjadi spirit dan inspirasi lebih luas bagi pemuda Loteng untuk terus berkontribusi dan berikan manfaat bagi pembangunan di daerahnya. “Terlepas dari itu (Pilkada). Tentunya ini kita harapkan jadi motivasi pemuda untuk terus memberi manfaat bagi Loteng,” cetusnya. Terkait sejumlah kandidat bakal calon Bupati dikabarkan sudah mendekati dan menjalin komunikasi politik dengan dirinya, Ia tidak menampik. Dirinya sangat terbuka kepada siapapun yang berkeinginan silaturahmi, berdiskusi dan bertukar pikiran terkait pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Loteng. “Butuh kebersamaan dan kekompakan untuk bangun Loteng ke depan,” ujarnya. Selain Ferdian, sejumlah kader Golkar yang berniat akan tampil bertarung juga yakni dua anggota DPRD NTB yakni Humaidi. Humaidi sendiri merupakan Ketua DPD II Partai Golkar Lombok Tengah. (ndi)

(Suara NTB/ist)

DERMAGA GILI AIR - Proyek Dermaga Gili Air di Kecamatan Pemenang KLU yang sedang dilakukan penghitungan kerugian negara. nya. Diketahui, proyek dermaga tersebut. Bukan saja cek fisik yang dilakukan. Tim juga akan mengecek harga ke distributor.

”Distributor perlu diperiksa untuk memastikan harga bahan yang digunakan sesuai atau tidak,” sebutnya. Dermaga tersebut dibangun dari be-

utor dilakukan di Surabaya,” bebernya. Diketahui, dermaga itu dibangun melalui dana alokasi khusus (DAK) tahun 2017. Nilai

berapa komponen. Semua komponen yang digunakan akan dicek ke distributor. Seperti tiang pancang dan tongkang. “Pengecekan harga di distrib-

Pilkada Serentak Diprediksi Ramai Balon Jalur Independen Mataram (Suara NTB) Pilkada Serentak 2020 yang akan di tujuh Kabupaten/Kota di NTB yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu dan Bima. Diprediksi bakal cukup banyak bakal calon kepala daerah yang akan menggunakan jalur independen. Hal itu disampaikan oleh Pemerhati politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Ihsan Hamid. Menurutnya opsi jalur independen menjadi salah satu alternatif bagi figur-figur yang berniat tampil bertarung namun tidak memiliki partai sebagai kendaraan politik untuk melaju mendaftarkan diri ke KPU. "Jalur perseorangan merupakan salah satu pilihan yang sah dan realistis bagi sejumlah figur yang mau maju sebagai calon kepala daerah. Karana selain sebagai jalur yang disediakan oleh aturan selain jalur dukungan partai, jalur perseorangan ini juga sangat memungkinkan bisa diperoleh oleh figur-figur non kader partai," katanya. Dari sisi proses, jalur perseorangan meskipun dinilai lebih ribet dan rumit, karena harus mengumpulkan dukungan masyarakat yang dibuktikan dengan salinan KTP. Menurut Ihsan, justru jalur parpol juga tidak kalah rumitnya dari jalur independen. Pasalnya untuk mendapatan dukungan resmi dari partai politik akan melewati dinamika politik yang sangat tinggi. Bahkan harus menempuh mekanisme lobi sampai ke DPP. Proses lobi memperebutkan dukungan dari parpol tersebut tidak kalah melelahkannya.

"Apalagi dengan tradisi di partai politik yang mengeluarkan rekomendasi dukungannya di waktu-waktu terakhir, itu menandakan bahwa proses tarik menarik perebutan dukungan berlangsung sangat dinamis. Bahkan kita sering saksikan kadang dukungan parpol juga sering kali mengejutkan, di luar perkiraan," jelasnya. Belum lagi ditambah dengan masih kentalnya politik transaksional di dalam tubuh partai politik. Tarik menarik kepentingan menjadi jualan bagi parpol terhadap kandidat bakal calon untuk mengarahkan pemberiaan dukungan berlangsung dengan transaksional. "Dari sisi pengaruh kekuatan politik, dukungan parpol politik juga tidak bisa memberikan pengaruh atas elektabilitas. Banyak Pilkada membuktikan bahwa besarnya dukungan partai tidak lantas menjadi garansi bahwa akan mendapatan dukuang yang besar," paparnya. Pikada Kabupaten Lombok Timur tahun 2013 lalu, juga telah membuktikan bahwa calon Independen bisa memenangkan Pilkada dan berhasil mengatarkan Ali BD sebagai kepala daerah terplih yang maju dipilkada Lombok Timur. Bahkan jalur independen juga berhasil dibuktikan Ali BD ketika berhasil menjadi calon Gubernur pada Pilkada 2018. Untuk saat ini, beberapa kandidat telah mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon independen. Salah satunya yakni Lalu Makmur Said yang sudah secara terang-terangan mengumumkan dirinya maju lewat jalur independen di Pilkada Kota Mataram. Bahkan pengumpulan dukungan KTP warga sudah mulai digalang saat ini. (ndi)

(Suara NTB/ist)

KETERANGAN PERS - Kapolres Mataram, Saiful Alam saat keterangan pers penangkapan dua pelaku pembobol rumah.

Dua Pemuda di Sayang-Sayang Bobol Rumah Tetangga Mataram (Suara NTB) Tim Resmob Polsek Cakranegara berhasil menangkap dua pelaku pembobolan rumah di Kelurahan Sayang Sayang, Cakranegara, Mataram. Pelaku PH (25) dan Hao (21) tidak lain tetangga korban. Kini keduanya ditahan dan dilakukan pemeriksaan atas perbuatannya. Kronologi kejadian, pada Selasa (25/6) lalu, empat pelaku mengendap endap malam hari ke rumah korban Lalu Muhamad Wahyudi di Gang Darman Sari I nomor 5 Lingkungan Darman Sari Kelurahan Sayang-Sayang Cakranegara. Jarak TKP cukup dekat karena antara korban dan pelaku bertetangga. Pelaku masuk ke dalam rumah korban dan menggasak barang barang berharga berupa satu unit DVD merk LG, satu Unit Playstation 3 merk

Sony dan satu tabung gas 3 kiogram. “Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian Rp 3 juta,” kata Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam, Kamis (27/6). Atas kejadian itu, korban melapor ke Polsek Cakra. Selanjutnya, dengan dasar Laporan Polisi (LP) itu, dilakukan pengejaran terhadap empat pelaku. Setelah upaya pemburuan, polisi menemukan barang bukti hasil kejahatan pelaku berupa PS3 yang dikuasai seorang warga bernama Oji. Dari pengembangan, kemudian terungkap ternyata jumlah kawanan ini mencapai empat orang. “Selanjutnya pada sekitar pukul 14.00 Wita, dua pelaku berhasil dilakukan penangkapan di rumahnya. Sedangkan dua pelaku lainnya saat ini masih dalam pengejaran,” tandasnya. (ars)

Farouk Tak Ada Rencana Maju di Pilkada Bima Mataram (Suara NTB) Pasca penetapan hasil perolehan suara pemilu 2019 belum bisa kembali mengantarkannya terpilih sebagai anggota DPD RI dapil NTB untuk periode ketiganya. Prof. H. Farouk Muhammad disebutsebut bakal maju di pilkada serentak tahun 2020 mendatang. Ia akan turun bertarung di Pilkada Kabupaten Bima. Nama Farouk sangat santer diisukan belakangan ini sebagai salah satu kandidat yang ikut meramaikan bursa pencalonan calon kepala daerah pada pilkada serentak 2020 ini. Isu tersebut dikuatkan bahwa ia akan serius maju lantaran perolehan suranya pada pemilu 2019 tidak bisa mengantarkannya lagi duduk manis dikursi anggota senator dari NTB. Informasi yang diserap

KAPEK Pertanyakan Pembongkaran Kotak Suara (Suara NTB/penrem)

WORKSHOP - Suasana workshop di ruang Wartawan Pendam IX/Udayana, Kamis (27/6).

Transparansi Informasi, Dispenad TNI AD Gelar ’’Workshop’’ Menulis Denpasar (Suara NTB) Kepala Penerangan Korem 162/WB Mayor Inf Dahlan, S.Sos., bersama Paur Prod Penrem Lettu Chb Ismail, SH., mengikuti Workshop Menulis Penerangan TNI AD tahun 2019 di ruang Wartawan Pendam IX/Udayana, Kamis (27/6). Acara workshop diselenggarakan Dinas Penerangan TNI AD (Dispenad) tersebut dibuka Kasubdisfung Dispenad Kolonel Arm Erland. Sementara materi workshop disampaikan anggota tim dari Dinas Penerangan TNI AD. Pada kesempatan tersebut, Kapendam IX/Udayana yang dibacakan Waka Pendam Letkol Inf Leo Handoko menyampaikan, kepada peserta agar mengikuti kegiatan dengan serius dan sungguh-sungguh. “Berikan saran dan masukan positif yang bersifat membangun. Adakan komuni-

kasi timbal balik serta tanyakan apabila ada hal-hal yang belum jelas dan dimengerti,” kata Leo Handoko sesuai keterangan pers tertulis diterima Suara NTB. Harapannya, dengan pelaksanaan kegiatan “Workshop Menulis Penerangan TNI AD Tersebar TA 2019” itu berjalan optimal sesuai tujuan dan sasaran. Sementara, Kepala Dispenad dalam sambutannya yang dibacakan Kasubdisfung menyampaikan, kegiatan dilaksanakan secara tersebar di seluruh jajaran TNI AD dan terpusat sudah sudah dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 25 April lalu. Kegiatan, katanya, bertujuan untuk menumbuhkan kebudayaan menulis serta mendorong lahirnya kemampuan untuk menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan di lingkungan satuan TNI AD.

“Sebagai insan penerangan TNI AD, harus menyadari tuntutan transparansi informasi publik telah menjadi sebuah keniscayaan, maka institusi TNI AD dalam hal ini harus membuka diri sehingga mudah diakses oleh masyarakat,” ujarnya. Oleh karena itu, sambung Kadispenad, seluruh peserta akan diberikan pembekalan tentang pengayaan ilmu pengetahuan, wawasan dan keterampilan dalam membuat tulisan pimpinan, baik yang akan dimuat di media maupun dibacakan langsung oleh pimpinan. Sesuai rencana, acara workshop akan dilaksanakan selama dua hari diikuti anggota Pendam, perwakilan anggota Penerangan Korem jajaran Kodam IX/Udayana dan perwakilan masing-masing Kodim se Korem 163/WSA. (ars/*)

(Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) Pembongkaran kotak suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng), Selasa (25/6) kemarin, menuai reaksi dari sejumlah pihak. Termasuk dari Koalisi Pencari Keadilan (KAPEK) Loteng. Lantaran pembongkaran kotak suara tersebut dilakukan tanpa koordinasi dengan Bawaslu Loteng serta aparat kepolisian setempat dan tanpa ada perintah hakim. Koordinator KAPEK Loteng, Bustomi Taefuri, Kamis (27/6) kemarin, mempertanyakan dasar hukum sampai KPU Loteng membongkar kotak suara tersebut. Kalaupun alasanya untuk mencari alat bukti terkait sengketa pemilu di Mahkamah Konsitusi (MK). “Untuk bisa membongkar kotak suara, dasarnya harus jelas,” terangnya. Selain harus berkoordinasi dengan Bawaslu dan aparat kepolisian setempat, juga harus ada perintah hakim dalam hal ini MK. Karena itu terkait sengketa hasil pemilu di MK. “Proses gugatan di MK untuk pemilu legislatif belum dimulai. Ini KPU Loteng sudah bongkar kotak suara, untuk mencari alat bukti,” sebutnya. Sehingga pihaknya menduga kalau pembongkaran kotak suara tersebut hanya akal-akalan KPU Loteng saja. Untuk menutupi dugaan penyimpangan yang terjadi di Pemilu legislatif yang lalu. Untuk itu, pihaknya meminta aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian agar menindak KPU Loteng. Atas pembongkatan kotak suara pemilu legislatif. Karena itu dilakukan tanpa dasar yang jelas. Dikonfirmasi terpisah, Komisioner KPU Loteng, Zaeroni, SH., menegaskan kalau pembongkatan kotak suara tersebut sudah sesuai prosedur. Pihaknya pun membantah kalau pembongkaran kotak suara tersebut tanpa koordinasi dengan Bawaslu dan aparat kepolisian. “Bawaslu dan kepolisian ada kok di lokasi saat kita membuka kotak suara. Jadi tidak benar kalau kita membuka kotak suara tanpa prosedur,” timpalnya. Soal alasan pembukaan kotak suara, itu memang untuk keperluan persiapan menghadapi gugatan hasil pemilu di MK. Dimana ada dua gugatan pemilu legislatif yang masuk di Loteng. Untuk DPRD kabupaten serta DPRD provinsi. Ditambah gugatan dari DPD RI. Kotak suara yang dibongkar pun tidak semuanya. Hanya di daerah pemilihan yang ada gugatannya saja. “Jadi benar juga kalau kita asal membuka kotak suara. Pasti disesuaikan dengan dapil tempat gugatan yang masuk,” pungkasnya. (kir)

anggarannya Rp6,6 miliar. Kontrak nilai pekerjaannya Rp6,28 miliar. Pada saat pengerjaannya diduga tidak sesuai dengan spesifikasi. (ars)

H. Farouk Muhammad

Suara NTB menyebutkan bahwa Farouk akan maju lewat jalur independen. Usaha mengumpulkan dukungan TKP sebagi syarat ikut mendaftar sebagai calon Independen disebutsebut sudah mulai dilakukan. Farouk yang dikonfirmasi terkait hal itu menepisnya. Ia mengaku tidak ada rencana dirinya akan tampil turun bertarung pada pilkada serentak 2020. Ia mengaku bahwa saat ini masih fokus mengawal hasil pemilu 2019 yang tengah digugatnya di Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu ia masih belum memikirkan dirinya akan maju. "Pilkada apa, belum bermimpi (maju). Insya Allah belum," tegas Farouk kepada Suara NTB, Kamis (27/6) kemarin. Menurutnya, dirinya belum pernah menyampaikan akan maju pada pilkada 2020, apalagi sampai sudah mengumpulkan KTP dukungan. Ketika ditanya lebih lanjut akan dirinya akan mempertimbangkannya kembali untuk maju jika masyarakat dan pendukungnya mendorong dia untuk maju. Akankah Farouk tetap pada pendiriannya diawal untuk maju? Sebab nama Farouk juga masuk dalam daftar kandidat yang digadang-gadang untuk maju di sejumlah partai politik. Salah satunya yakni di Partai Nasdem. Nama Farouk termasuk yang dipertimbangkan oleh Nasdem untuk didorong. (ndi)

LIPUTAN KHUSUS

SUARA NTB Jumat, 28 Juni 2019

Halaman 9

Perdagangan Manusia Harus Diberantas Mataram (Suara NTB) -

Suryani Binti Abdurrahman asal Labuan Lalar, Sumbawa menjadi potret mudahnya lalulintas pengiriman tenaga kerja ilegal berujung Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Alhasil, kabar kematian Suryani, tenaga kerja lain yang menderita menjadi suguhan kabar di depan mata dan luput dari proses pidana. Dokumen diperoleh Suara NTB, Suryani berangkat dengan visa ziarah ke Riyadh, Arab Saudi. Visa yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan Umrah atau ibadah haji di Makkah. Tapi disalahgunakan untuk menjadi tenaga kerja. Memuluskan modus ini, ia dibantu proses pemberangkatan oleh tekong inisial Har, asal Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru Lombok Timur dengan visa ziarah. Letak unsur TPPO mulai terlihat dari proses pemindahan dokumen asal korban dari Sumbawa ke Lombok Timur. Status visa zairah terbatas, hanya 90 hari. Selama kurun waktu itu, korban bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Merasa tidak cocok karena tekanan pekerjaan, Suryani kabur dan berstatus ilegal karena overstay. Praktis menjadi buruan aparat kepolisian setempat. Sampai akhirnya korban

meninggal dunia pada 19 April 2019 lalu setelah menjadi korban tabrak lari. Kematian almarhumah tercatat dalam dokumen kematian Nomor 01338/ WN/04/2019/66 Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri. Berdasarkan Undang Undang Nomor 21 tahun 2007, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UndangUndang. Dalam proses justitia, pengungkapan kejahatan TPPO harus melalui proses hukum oleh kepolisian. H. M Tahir dari Pos Tenaga Ketenagakerjaan (Posnaker) mencari cari celah hukum untuk mempidanakan tekong yang mengirim Suryani. Dalam kajiannya sebagai Posnaker, unsur TPPO sudah terlihat dalam proses penempatan

(Suara NTB/ist)

Orang tua dan keluarga almarhumah Suryani yang masih berharap keadilan atas kematian korban.

yang tidak sesuai visa. “Tekong ini saya akan laporkan ke Polda NTB,” kata Tahir. Namun sampai berita ini ditulis, alih alih melapor, justru ada upaya penyelesaian di luar proses hukum. Tahir sedang membantu mediasi lewat surat permintaan suami korban tanggal 26 April 2019. Surat itu diteruskan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Timur, kemudian dikeluarkan surat nomor 560 tanggal 27 Mei 2019. Disnakertrans memfasilitasi penyerahan uang duka Rp20.000.000 oleh tekong kepada keluarga korban tanggal 9 Mei. Terbatas Penanganan Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB, AKBP Ni Pujawati, SIK menyadari keterbatasan institusinya meski punya kewenangan penindakan. Masalah paling mendasar adalah keterbatasan personel. Persoalan umum pada kelengkapan bukti yang belum didukung korban dan keluarga. Dalam kasus Suryani atau kasus lain, butuh kajian mendalam untuk penuhi unsur TPPO. “Harus dibedah dulu, dokumen dokumen apa yang dia punya, dia ketahui, data diri dan data keluarga, apa yang dipalsukan. Seperti misalnya, dokumen itu terbit tanpa sepengetahuan pihak keluarga korban,” kata Pujawati kepada Suara NTB, Rabu (26/6). Disebut Pujawati, tiga yang harus dipenuhi sebelum menentukan unsur TPPO. Ada proses pengurusan dokumen. Seperti proses rekrutmen, pengurusan rekomendasi sampai visa penempatan. Kedua, ada cara. Ini adalah kegiatan pengiriman dari daerah asal ke luar negeri. Ketiga, ada tujuan, yang dimaksud adalah penempatan di tempat kerja. “Paling tidak dari tiga tahap itu, di dalamnya ada dua modus, tipu muslihat, kekerasan dan ancaman kekerasan. Tapi, syarat prinsipnya adalah korbannya masih hidup. Kalau korban

masih di luar negeri, harus kembali dulu agar bisa langsung diperiksa,” jelas Pujawati. Jika melihat eskalasi peristiwa dialami TKI asal NTB, diakui jauh dari rasio penindakan. Tahun ini, ada tujuh kasus TPPO yang ditangani. Dua diantaranya, melibatkan tekong Hj. BE (48) asal Kuripan, Lombok Barat. Jaringannya, Evi (42) di Malang Jawa Timur sebagai penampung juga ditangkap. “Tapi kami tetap berkoordinasi dengan Disnakertrans Provinsi NTB dan BP3TKI untuk mengungkap kasus kasus baru lainnya. Meski masih berat karena butuh sikap kooperatif korban dan bukti bukti, kami terus jalan Bersama,” pungkasnya. Lemahnya Perlindungan Lemahnya perlindungan adalah jadi masalah dialami Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi NTB. Ukurannya, masih banyaknya TKI asal NTB bermasalah. Tidak sedikit pula para pahlawan devisa jadi korban TPPO. Tercatat lebih dari seribu orang TKI asal NTB diduga telah jadi korban TPPO. Tidak sedikit para korban TPPO tersebut yang pada akhirnya meninggal dunia dan jatuh sakit setelah berhasil dipulangkan, akibat perlakuan yang tidak manusiawi yang mereka terima selama jadi korban TPPO. Dari KBRI Damaskus, Suriah saja, memulangkan sedikitnya 22 korban TPPO. Korban berasal dari berbagai daerah, dominan dari Pulau Lombok, sebagian dari Pulau Sumbawa. Diperkirakan masih ada 1000 warga NTB yang tertahan di luar negeri. Mereka memilih bekerja dan bertahan di shelter penampungan dengan satus illegal karena overstay. Kepala BP3TKI NTB, Yohanis A Selan yang dikonfirmasi Suara NTB megakui kesulitan mendeteksi keberangkatan TKI yang lewat jalur non prosedural. Karena perlindungan dan penempatan hanya berlaku bagi tenaga kerna prosedural. Jika kemudian ada masalah, kata Yohanis, pihaknya menerima laporan korban dari Kementrian Luar Negeri, kemudian memproses pemulangannya ke daerah

(Suara NTB/ist)

Suryani Binti Abdurrahman semasa hidup. masing-masing. Setelah diterima dari pihak kementerian luar negeri, maka BP3TKI kemudian akan menyerahkannya ke masing-masing pemerintah daerah asal para korban. Ia mendorong ada perubahan pola penanganan, tidak parsial seperti saat ini. Perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus. “Kalau ada perintah dari Pak Gubernur kepada satgas yang sudah dibentuk sebenarnya bisa. Tapi karena tidak ada perintah dari pemerintah daerah, ya kita hanya sampai di sana tugas kami, memulangkan para korban ini dan mengembalikannya ke keluarga masing-masing,” katanya. BLK Belum Beroperasi Meminimalisir pengiriman TKI bermasalah, pemerintah Provinsi NTB sudah membentuk regulasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan tenaga kerja. Salah satu poin penting dalam

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 suk bulan puasa, Pasli sudah Rabu (26/6). Kepentingannya, in- kumpulan Panca Karsa (PPK), Iming-iming gaji besar jaringan perdagangan orang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 mengantongi fotokopi KTP dan gin mengklarifikasi langsung ke- Zahratun ditemui belum lama 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 memperdaya para korbannya. Bumbu proses cepat dan KK. Rupanya untuk diberikan pada SB soal proses rekrutmen ini mengatakan, seharusnya 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 mudah menyergap korban yang ingin segera melawat kepada SB dengan keperluan dan memastikan korbannya me- kasus-kasus yang sudah me123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 menuhi unsur TPPO harus mengurus paspor. mang berasal dari desa itu. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ke negara tujuan. Meski akhirnya, sesal didapat. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Pasli terpikat rayuan SB tenSuara NTB juga berusaha dibawa ke polisi. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Namun terkadang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 GUNDAH dan sepi berkode +62 alias kode negara In- tang gaji yang satu bulannya sam- menghubungi nomor ponsel Ra123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 menghinggapi Sapar pada donesia. Sampai sekarang, nomor pai Rp4 sampai Rp5 juta. Walau- nia, kurir yang menerima Pasli masyarakat ingin masalah 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 puasa hari ke-16 pada Ra- itu yang membuatnya tetap ter- pun nyatanya, seperti pengakuan dari SB. Awalnya nomor tersebut mereka dimediasi. “Uangnya 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 madan 1440 H lalu. Itu ada- sambung dengan Pasli. Meski di Pasli kepadanya lewat sambung Senin (24/6) tersambung namun dikembalikan, maka tidak 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 lah tepat dua hari istrinya, negeri raja minyak sana Pasli telepon, gaji sebulan lalu cuma tak diangkat. Setelah itu, hingga diperpanjang kasus itu,” katan123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Pasli Royanti tak ada di ru- menyambung jaringan nirkabel dibayarkan Rp3 juta. Menurut berita ini ditulis hanya nada ter- ya. Apalagi jika pelaku TPPO 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 mah. Kegelisahannya sejak Wifi punya majikannya. Pasli Sapar, Pasli diinapkan lebih dulu dengar mailbox. Tidak saja apar- masih merupakan kerabat, te123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Minggu (19/5) terjawab den- mengaku kepada Sapar, dirinya di Tangerang, Banten. Di sana, is- at desa, keluarga korban juga ke- man, atau keluarga korban. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Menurut Zahratun, ketika korgan pilu. “Dia nelpon. Sudah bekerja sebagai pembantu rumah trinya itu ditampung melalui sese- hilangan jejak SB. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ban sudah mau dan siap untuk orang bernama Rania. Sapar yang dihubungi lagi tangga di sebuah rumah di ibukodi Riyadh dia,” kata Sapar 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 “Dia kerja pakai kontrak. Dia Kamis (27/6) siang mengaku sem- didampingisecarahukumbaru123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ta Arab Saudi, Riyadh. Di sana, memulai cerita kronologis 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ndak ngerti karena pakai bahasa pat didatangi SB dan bereaksi lah pihaknya sebagai lembaga 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 kepergiannya istri yang dini- Pasli bekerja 24 jam. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Arab. Dia katanya dijual Rp60 atas pengaduannya ke Disnaker- swadaya masyarakat ikut kahinya dua tahun lalu ini. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 juta,” sebut Sapar menirukan trans Lombok Timur. SB sempat mendampingi. “Kita dorong ke“Dia ndak kasih tahu saya. Modal Visa Wisata 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 hasil percakapan dengan istrin- menerornya dan berkelit tidak polisian untuk memproses,” Perasaan lega dan amarah Pas di Saudi baru dia kasih 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 tahu,” imbuhnya. Fakta itu dia berkecamuk di dada Sapar. Alih- ya pada suatu malam. Sapar me- pernah mengirim Pasli Royanti, ujarnya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Korban TPPO biasanya 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 dapat dari Pasli sendiri. Pasli alih pamit, Pasli justru menyeli- nambahkan, Pasli pun tak tahu namun ditimpali Sapar dengan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 nap dari rumah. Rupanya kalau nyatanya dia bekerja tidak bukti paspor dan pengakuan lang- bisa berangkat ke luar negeri menghubungi Sapar 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 untuk bekerja sebagai melalui PJTKI. Hanya hubungan sung istrinya. Terpojok, SB di luar prosedur sistem kerja via fasilitas tele123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 tenaga kerja di Arab orang per orang antara penam- akhirnya mengaku dan ingin ber- buruh migran yang seharusnpon aplikasi pe123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Saudi. Di rumah, Sa- pungnya di Jakarta dengan maji- damai sekaligus meminta Sapar ya diikuti. Namun syaratnya san instan. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 untuk bekerja di luar negeri mencabut laporannya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 par sendirian mengu- kan penerima di Riyadh. Maklum, no123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 “Selama ini kan orang dijual Sapar bergeming. “Saya tidak sudah terpenuhi seperti paspor rus putri mereka yang mor telepon 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 baru berumur tiga kalau kayak begitu caranya. Bi- mau cabut laporan, sampai istri dan dokumen pendukung lainPasli masih 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 tahun. “Dia pakai asanya di sana kerja dua tahun,” saya kamu kembalikan ke ru- nya. “Ketika terjadi masalah, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 paspor pelancong sebut Sapar. Sapar tak punya mah,” kata Sapar mengancam pemerintah menganggap mere123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 (wisatawan). Kata- keinginan lain. Hanya istrinya balik SB. Setelah pertemuan itu, ka non prosedural,” katanya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Menurut Zahratun, pemernya kemarin pakai yang bisa kembali pulang den- SB hilang, nomor ponselnya tak 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 PT (perusahaan) gan selamat. Dia tahu paspor bisa lagi terhubung. Dalam kasus intah perlu memperluas infor123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 kok pakai paspor zi- pelancong tidak bisa dipakai Pasli Royanti, Direktur Bantuan masi ke masyarakat mengenai 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 arah,” terangnya. untuk berada di Arab Saudi un- Hukum Buruh Migran (BHBM) sistem dan prosedur yang te123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 S a p a r tuk waktu lama. “Saya kepin- NTB, Muhammad Soleh, akan pat untuk bisa bekerja ke luar 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 m e n d u g a gin dia (Pasli) pulang. Tekong ini terpenuhi syarat terjadinya TPPO negeri. Pihaknya juga mendor123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 s e o r a n g diproses lah biar jera. Biar di- jika ada iming iming dan unsur ong pemerintah menyediakan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 t e k o n g , hukum jangan sampai terulang penipuan. “Jika unsur itu terpenu- layanan, seperti Balai Latihan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 hi, maka itu TPPO,” tegasnya. Kerja (BLK) khusus untuk TKI 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 SB yang lagi ini,” pungkasnya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Menghubungi tekong bukan Kendati demikian, harus dicer- di setiap kabupaten. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 mem123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Terkait pencegahannya, bawa is- perkara mudah. SB yang di- mati prosesnya. “Ada dua tipe ke123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 perlu diperbanyak lapangan berangkatan TKI, melalui prosehubungi Suara NTB lewat samtrinya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 SB, te- bungan telepon tak bisa di- dural dan non prosedural. Pola non kerja untuk perempuan dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 tangga- hubungi hingga berita ini ditulis, prosedural banyak dialami TKW memperbanyak pelatihan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 nya di Kamis siang kemarin. Menurut yang menerima iming iming dari oleh pemerintah untuk mem123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Gere- Sekertaris Desa Gereneng Timur, tekong, namun dengan risiko leb- berikan atau agar masya123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 n e n g Samsudin, sepak terjangnya se- ih tinggi, karena harus melewati rakat bisa memanfaatkan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 peluang yang ada. “Perlu ada Timur, bagai tekong bukan kabar asing. jalur tikus,” jelasnya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 “Dia memang kerjaannya merekpusat layanan terpadu, pem123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 S a k r a 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Berakhir Damai berdayaan keluarga dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 T i m u r , rut,” kata Samsudin. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Kasus Tindak Pidana Perda- mantan TKI. Kami sendiri Mendengar kabar dia menLombok Timur 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ini memang girim seorang tenaga kerja asal gangan Orang (TPPO) kerap kali mendampingi, paling tidak 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 dikenal se- desa itu, Samsudin mengaku tidak dilanjutkan ke ranah hukum dia (korban) tidak mengala123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 bagai tekong. berusaha mengklarifikasi ke SB, karena alasan pihak korban dan mi atau mejadi korban lagi, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Sejak bebera- namun juga gagal. “Dia tidak ada pelaku berdamai. Kondisi itu yang kami juga memberikan so123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 pa pekan se- di rumahnya sejak beberapa hari membuat kasus tidak berlanjut sialiasasi,” jelas Zahratun. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Pasli Royanti, korban dugaan TPPO belum ma- ini,” ujarnya menginformasikan, ke ranah hukum. Direktur Per- (why/ars/ron) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 (Suara NTB/ist)

TKI Diperdaya Tipu Muslihat Tekong

perda itu sebagai upaya perlindungan yakni dengan mewajibkan para calon tenaga kerja untuk mendapatkan pelatihan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN). Sehingga mereka yang diberangkatkan sebagai TKI sudah memiliki skill yang memadai sesuai dengan kebutuhan kerjanya. Kenyataanya, sampai saat ini, BLK tersebut masih belum terwujud. Pantauan lapangan Suara NTB di Asrama Haji yang dijadikan lokasi BLK tersebut, belum ada aktiftas kegiatan pelatihan. Kepala Dinas Ketenagkerjaan (Disnaker) Provinsi NTB. Agus Patria yang dikonfirmasi Suara NTB, mengakui BLKLN di Asrama Haji tersebut belum beroprasi. Namun demkian proses pengorasiannya sudah mulai berlangsung seperti pembukaan pendaftaran peserta dan pelatihan bagi instrukturnya. BLKN hanya salah satu instrumen, selebihnya peker-

jaan berat pengaasan dan perlindungan TKI di luar negeri. Alasan BP3TKI memang relevan, tapi tidak berarti kasus TKI ilegal tidak diadvokasi. Agus Patria berharap kepada semua pihak, jika sudah muncul persoalan dialami TKI illegal, atasnama kemanusiaan wajib dilakukan advokasi. Hak haknya sebagai warga negara harus diperjuangkan, dengan tetap patuh pada undang undang negara tempat bekerja. Sebagai kepala dinas baru, saat ini yang diterapkannya adalah pakem koordinasi. Seperti kasus meninggalnya tiga TKW di Makkah akibat luka bakar. Ia mendorong BP3TKI berkoordinasi dengan BNP2TKI. Selanjutnya BNP2TKI mendesak Kemenlu RI untuk melakukan advokasi. “Ada hak hukum, atau hak keperdataan mereka harus kita perjuangkan. Abaikan ilegalnya dulu. Kita cari sama sama celah advokasinya,” tegasnya. (ars/ndi)

Akan Bantu Bongkar Mataram (Suara NTB) Direktur Bantuan Hukum dan Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemlu RI, Judha Nugaraha mendukung kasus Pasli Royanti dan Suryani didorong ke proses pidana. Polisi yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menjerat pelaku jika terpenuhi unsur TPPO. “Apakah kasus kasus ini masuk dalam kategori TPPO, ini menjadi ranah kepolisian,” kata Judha. Bukan berarti lepas tangan. Dalam masalah ini, Kemlu RI dan Konjen RI di luar negeri akan memberikan informasi dan dokumen pendukung untuk membantu Mabes Polri, khususnya Polda NTB. Berangkat dengan status visa ziarah atau wisata, bisa jadi pintu masuk awal penyelidikan. Visa itu adalah salah satu dokumen pendukung untuk bahan penyelidikan, sehingga tidak bisa langsung disimpulkan sebagai kasus TPPO, jika unsur unsur tindak pidana sebagaimana disebut dalam Undang Undang 21 tahun 2007 tidak terpenuhi. “Namun yang pasti, penggunaan visa ziarah untuk tujuan bekerja merupakan penempatan tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur UU 18 tahun 2017 mengenai pelindungan pekerja migran dan juga pelanggaran keimigrasian di Arab Saudi,” terang pengganti Lalu Muhammad Iqbal ini. Secara kelembagaan pihaknya mendukung agar ada upaya penegakan hukum terhadap para pelaku yang memberangkatkan Pasli dan Suryani tanpa melalui prosedur yang benar. NTB adalah provinsi dengan daerah pengiriman tergolong tinggi, mencapai sekitar 24.000 orang per tahun, sehingga jadi alasan perhatian Kemlu RI. Tapi dengan banyaknya pemberangkatan itu, tidak imbang dengan upaya pendataan. Kesulitan Kemlu dan Perwakilan RI adalah mendata PMI yang berangkat tidak sesuai prosedur karena memang tidak melaporkan kedatangannya ke Konsulat Jendral RI di negara tujuan. “Namun dari kasus yang ditangani Kemlu dan Perwakilan RI, kasus pelanggaran Keimigrasian merupakan kasus yang paling banyak terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwa proses penempatan tidak sesuai prosedur banyak terjadi,” ungkapnya. Bagaimana atensi kepada Pemprov NTB untuk mendorong pengketatan pengiriman TKI? Pada dasarnya sudah diupayakan. Kemlu diinformasikannya sudah mengadakan bimbingan teknis kepada pejabat Pemda di NTB mengenai pelindungan WNI di luar negeri di beberapa tempat. Pertama kali diadakan di Mataram tahun 2017 lalu. (ars) Judha Nugraha (Suara NTB/ist)

SUARA NTB Jumat, 28 Juni 2019

PENDIDIKAN

Halaman 10

Ditjen Risbang dan STIE AMM Gelar Workshop Pendampingan Akreditasi Jurnal Ilmiah Mataram (Suara NTB) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat dan Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang) Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram menggelar Workshop Pendampingan dan Percepatan Akreditasi Jurnal Ilmiah. Kegiatan itu dilaksanakan di Hotel Golden Palace, Mataram, sejak Kamis (27/6) sampai dengan Sabtu (29/6). Ketua STIE AMM, Dr. H. Umar Said, SH.,MM, dalam sambutannya mengatakan, pihakya dengan senang hati menyambut baik para peserta Workshop Pendampingan dan Percepatan Akreditasi Jurnal Ilmiah Elektronik. Diketahui bahwa publikasi ilmiah merupakan salah satu indikator kemajuan

suatu bangsa, di samping jumlah kekayaan intelektual dan tingkat kesiapsiagaan penyerapan hasil teknologi dalam lingkup institusi pendidikan. Munculnya semangat publikasi ilmiah menandai adanya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi dalam institusi tersebut. Dalam upaya menumbuhkembangkan semangat publikasi ilmiah yang berkualitas, salah satunya adalah diperlukan tata kelola jurnal yang baik, akreditasi jurnal yang dapat menjadi wujud pengakuan resmi atas penjaminan kualitas jurnal ilmiah melalui kegiatan penilaian kewajaran penyaringan naskah, pengelolaan, dan ketepatan waktu terbitnya jurnal tersebut. “STIE AMM melalui berbagai kegiatan terus berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah para dosennya, seperti mengadakan workshop penelitian dan pengabdian yang rutin setiap tahun

dengan mengundang para pakar dari dalam maupun luar negeri, dan sekaligus membuat MoU bidang penelitian dan pendidikan dengan perguruan tinggi di luar negeri,” katanya. Workshop kali ini dapat menjadi bahan acuan pihaknya dalam rangka kegiatan lokakarya penelitian dan publikasi jurnal internasional yang telah memiliki MoU dengan Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK) Kuala Lumpur Malaysia beberapa waktu lalu melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) STIE AMM Mataram. Kasubdit Peningkatan Kapasitas Riset Kemenristekdikti, Dr. Mustangimah, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada STIE AMM yang sudah bekerja sama dengan pihaknya. Adanya workshop percepatan akreditasi jurnal dilakukan karena Dirjen Risbang mendapatkan tantan-

gan dari kementerian untuk meningkatkan jumlah jurnal. “Kerja sama kita lakukan untuk percepatan agar jurnal yang dikelola bisa tercatat akreditasinya. Setelah itu kita harapkan setelah tahu dan paham apa saja yang dinilai, bapak dan ibu pengelola jurnal secara mandiri meningkatkan peringkatnya. Ini mata rantai untuk bangsa ini agar bersaing dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya. Perwakilan Relawan Jurnal Indonesia, Ahmad Harakan, SIP. MHI., dalam sambutannya mengatakan, kegiatan workshop ini sebagian besar dilaksanakan di Indonesia Timur. Ia berharap tidak hanya kuantitas jurnal yang dikedepankan, tapi juga kualitas jurnal. Ketua Lembaga Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) STIE AMM Mataram, Sigit Ary Wijayanto, S.E., M.M., ditemui di sela-sela pelaksan-

(Suara NTB/ron)

FOTO BERSAMA - Ketua STIE AMM, H. Umar Said, berfoto bersama dengan tim dari Kemenristekdikti, panitia, dan para peserta Workshop Pendampingan dan Percepatan Akreditasi Jurnal Ilmiah yang digelar di Mataram, Kamis (27/6) sampai dengan Sabtu (29/6). aan workshop menyampaikan, kegiatan ini untuk mengejar ketertinggalan jumlah jurnal terakreditasi nasional di Indonesia. “Ini salah satu bentuk kegiatan dalam rangka memperce-

pat akreditasi jurnal,” katanya. Workshop itu diikuti oleh tak kurang 40 orang pengelola jurnal dari perguruan tinggi di Lombok dan sejumlah daerah lainnya. Selama tiga hari ke

depan, kata Sigit, peserta akan dilatih dan langsung praktik kemudian hasilnya diniliai. “D akhir acara muncul hasil akreditasinya, ini bentuk langsung percepatan,” kata Sigit. (ron/*)

Wisuda Mahasiswa Tidak Dibatasi Zonasi PENERIMAAN Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Luar Biasa (SLB) tidak dibatasi zonasi. Calon siswa harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Khusus untuk PPDB SLB, proses PPDB dilaksanakan mulai dari 17 Juni sampai dengan 13 Juli. “Sama dengan tahun lalu, PPDB SLB tidak pakai zonasi,” ujar Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Saiful (Suara NTB/dok) Islam, M.Pd., pada Kamis (27/6). H. Saiful Islam Syarat umum calon peserta didik baru SLB antara lain berusia minimal enam tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk SDLB. Berusia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk SMPLB. Dan, berusia maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk SMALB. Saiful juga menjelaskan untuk syarat kelulusan, pendaftar telah lulus dan memiliki ijazah SD/SDLB/MI atau bentuk lain yang sederajat untuk SMPLB. Telah lulus dan memiliki ijazah SMP/SMPLB/MTs atau bentuk lain yang sederajat untuk SMALB. “Syarat usia dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik,” jelas Saiful. Terkait Pendaftaran SLB, kata Saiful, calon peserta didik mendaftarkan diri pada sekolah yang dipilih. Kemudian calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dan mengembalikannya kepada sekolah tempat mendaftar, dengan ketentuan menunjukkan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan menyerahkan foto copynya yang sudah dilegalisir oleh lurah/ kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik. Juga Surat Keterangan Lulus sekolah dan dokumen lain yang ditentukan oleh sekolah tempat mendaftar. Sementara itu, terkait kuota siswa, kuota per rombongan belajar bagi TKLB sebanyak lima orang. Sedangkan untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB sebanyak delapan orang per rombongan belajar. (ron)

Rektor Unram Ingatkan Tantangan Besar Menanti

Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) kembali menggelar acara wisuda Program Magister, Dokter, Sarjana, dan Diploma di Gedung Auditorium M. Yusuf Abubakar, Kamis 27 Juni 2019. Tercatat 1.099 wisudawan yang terdiri dari 59 orang Magister (S2), 782 orang Sarjana (S1) termasuk Profesi Dokter, dan 227 orang Ahli Madya. Dari 1.099 orang wisudawan tersebut, sebanyak 140 orang berasal dari FKIP, 77 dari Fakultas Teknik, 130 orang dari Fakultas Pertanian, 174 orang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 55 orang dari Fakultas Teknologi Pertanian, 19 orang dari Fakultas Peternakan, 7 orang dari Fakultas MIPA, 132 orang dari Fakultas Hukum, 40 orang dari Fakultas Kedokteran, 14 orang dari Prodi Hubungan Internasional, 18 orang dari Prodi Komunikasi, dan 7 orang dari Prodi Sosiologi. Dalam sambutannya Rektor Unram Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum., berpesan kepada para wisudawan agar mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin karena tantangan zaman yang akan dihadapi ke depan sangat jauh berbeda dibandingkan pada masa 5 atau 10 tahun yang lalu. “Saat ini kita berada pada era revolusi industri 4.0. Menghadapi revolusi industri 4.0,

kita harus memperkuat literasi lama dengan literasi baru, yaitu: Data Literation, Technology Literation and Human Literation,” papar Prof. Husni. Literasi Data, terangnya, merupakan kemampuan untuk membaca, menganalisis dan menggunakan informasi dari big data dalam dunia digital. Sementara Literasi Teknologi merupakan kemampuan untuk memahami sistem mekanika dan teknologi dalam dunia kerja, seperti coding dan Artificial Intellegence (kecerdasan buatan), serta prinsip-prinsip teknik rekayasa. ‘’Sedangkan Literasi Manusia merupakan sisi kemanusiaan, komunikasi dan desain kreatif. Ketiga literasi baru ini perlu dikuasai oleh semua lulusan perguruan tinggi,” tegasnya. Selain itu, Rektor juga mengharapkan wisudawan/wisudawati dapat menjaga nama baik Unram kapan pun dan di mana pun berada serta terus menja-

Prodi Hukum Agama Hindu STAHN Gde Pudja Gelar Seminar Mataram (Suara NTB) Program Studi (Prodi) Hukum Agama Hindu, Jurusan Dharma Sastra STAHN Gde Pudja Mataram menggelar seminar dengan tema Penguatan Kompetensi Program Studi Hukum Agama Hindu Melalui Pembentukan Badan Konsultasi Bantuan Hukum. Kegiatan itu dilaksanakan di kampus STAHN Gde Pudja Mataram, Kamis (27/6). Ketua Panitia Seminar Prodi Hukum Agama Hindu, I Gusti Ayu Aditi, SH., MH., dalam laporannya menyampaikan yang melatarbelakangi seminar itu yakni akses untuk memperoleh keadilan semakin dibutuhkan masyarakat. Juga untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat Hindu yang tidak mampu seiring biaya perkara di pengadilan yang cukup tinggi. “Gagasan ini muncul karena banyaknya permintaan terhadap dosen program studi hukum agama Hindu sebagai saksi ahli yang berkaitan dengan masalah hukum adat dan hukum Hindu,” katanya. Gusti Ayu Aditi mengatakan, melihat situasi sulit dan

kompleks yang dihadapi warga masyarakat Hindu di NTB tersebut, dengan didukung oleh beberapa dosen menggagas berdirinya sebuah lembaga yang memiliki komitmen dan kepedulian. Lembaga yang dimaksud ini kemudian akan dikenal dengan nama BKBHH. Seminar itu menghadirkan dua narasumber yaitu Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, M.A., dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), dan L.M. Hayyanul Haq, SH., LLM., Ph.D., dari Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram). Peserta seminar sebanyak 92 peserta yang terdiri dari dosen, pegawai, alumni, mahasiswa, unsur praktisi, dan pengurus PHDI kecamatan se-Kota Mataram. Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd., dalam sambutannya mengajak peserta untuk membuat diskursus tentang Prodi Hukum Agama Hindu. Terutama berkaitan dengan konsep integrasi. Prof. Dr. Sulistyowati Irianto dengan materi Pendid-

(Suara NTB/ron)

FOTO BERSAMA - Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, I Nyoman Wijana (ke empat dari kanan) berfoto bersama dengan narasumber seminar yaitu Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, dan sebagian panitia serta sebagian tamu undangan pada pembukaan Seminar Prodi Hukum Agama Hindu STAHN Gde Pudja Mataram, Kamis (27/6). ikan Tinggi Hukum Masa Depan dan Klinik Hukum menyampaikan tuntutan masyarakat bahwa sekolah hukum melahirkan profesi hukum dengan pengetahuan dasar dan keterampilan hukum yang kuat, sekaligus mampu membangun budaya berkeadilan. “Juga menegakkan rule of law, tanpa meninggalkan keadilan masyarakat. Apakah kurikulum

kita siap? Peluang mahasiswa untuk mengambil kuliah pilihan sangat minim, padahal saat ini ada banyak persoalan kemanusiaan dan kemasyarakatan yang membutuhkan ilmu hukum,” katanya. Sulistyowati juga menekankan perguruan tinggi harus terbebas dari kepentingan kekuasaan dan uang. Fungsi yang khusus untuk reproduksi pengetahuan. (ron/*)

lin tali silaturrahim dengan almamater Unram. “Tetaplah menjalin tali silaturrahim dengan almamater, agar kita bisa bersama-sama saling bahu membahu mengerahkan potensi masing-masing untuk kita transformasikan menjadi kemaslahatan bagi bangsa dan negara Republik Indonesia,” ungkapnya. Lulusan terbaik pada wisuda periode ini diraih oleh Erma Muqita Aldini dari Program Magister Manajemen dengan IPK sempurna 4.00, dr. Ristania Elia John dari Program Profesi Dokter dengan IPK 3.74, Etika Lailatulrahmah dari Program S1 PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dengan IPK 3.99, dan Tatang Jahyadi, A.Md.Ak dari Program D3 Akuntansi dengan IPK 3.94. Etika Lailatulrahmah saat mewakili wisudawan/wisudawati menyampaikan kesan dan pesan mengungkapkan rasa bangganya dapat menem-

(Suara NTB/ist)

WISUDA - Rektor dan Senat Unram saat acara wisuda mahasiswa, Kamis (27/6). puh pendidikan di Unram. “Menjadi mahasiswa Unram, kita dididik untuk menerapkan 4 pilar yaitu, learning to know, learning to do, learning to be and learning to live together. Menjadi mahasiswa Unram kami belajar arti suatu perjuangan, pantang menyerah, bekerja keras, pengorbanan dan konsekuesi,’ kata lulusan terbaik program S1 itu. Ia mengajak seluruh wisudawan untuk bersamasama berkontribusi mengubah bangsa Indonesia menjadi leb-

ih baik dengan memiliki kemampuan abad 21. “Sebagai lulusan di abad 21 kita tertantang untuk memiliki kemampuan dan keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, memiliki kemampuan untuk bekerjasama dan berkomunikasi untuk menjadi warganegara yang baik, serta kemampuan menggunakan teknologi. Maka dari itu marilah kita bersamasama berkontribusi mengubah bangsa Indonesia menjadi lebih baik,” tandasnya. (dys)

Kiprah Tokoh Pendidik NU akan Dibukukan Mataram (Suara NTB)Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU NTB belum lama ini mengadakan workshop penulisan tentang tokoh-tokoh NU Nusa Tenggara Barat. Para peserta berasal dari perwakilan dari Lakpesdam NU pengurus cabang seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Nusa Tenggara Barat. Para peserta workshop sekaligus diproyeksikan menjadi para penulis biografi tokoh-tokoh NU NTB yang akan dikumpulkan dalam satu buku bunga rampai. Lalu Ahmad Rizkan, menjelaskan banyak tokoh NU NTB yang telah memberikan sumbangsih nyata untuk NTB di berbagai sektor. Namun kontribusi dan figur tokoh-tokoh NU ini tidak terdokumentasikan dengan baik sehingga tidak dikenal luas oleh masyarakat. Oleh karena itu, sebagai ikhtiar untuk memperkenalkan tokoh-tokoh tersebut untuk khalayak umum dan kaderkader muda NU khususnya diperlukan dokumentasi. “Kita ingin memunculkan tokoh-tokoh NU NTB dari masamasa awal dulu hingga kini ke permukaan. Harapannya dengan demikian mereka akan lebih dikenal oleh kader-kader muda NU NTB. Dengan demikian kita berharap kader-kader muda ini bisa melanjutkan estafet perjuangan mereka,” tegasnya. Keterangan senada juga diberikan oleh Apipuddin selaku Sekretaris Lakpesdam PWNU NTB. Menurutnya selama ini ketika meyebut tokoh NU NTB, yang terbayang adalah para Tuan Guru. Namun melalu penulisan bunga rampai ini diharapkan akan mengangkat semua tokoh NU yang berjuang dan berkarya dalam segala sektor mulai dari keagamaan, politik, ekonomi, maupun sosial kemasyarakatan. “Intinya kita ingin menampilkan ke masyarakat semua tokoh NU yang berkontribusi nyata bagi pemberdayaan umat,” terang Apip. Sebagai pemateri untuk

workshop dihadirkan Dr. Saleh Ending, MA, intelektual muda NU sekaligus akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Kegiatan workshop ini juga dihadiri oleh pengurus Tanfidziyah PWNU NTB diantaranya Lalu Aksar Anshori, S. IP Sekretaris Tanfidziyah PWNU NTB dan Dr. Jumarim, M. HI Wakil Ketua Tanfidziyah PWNU NTB. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan workshop ini langsung dibentuk tim penulisan untuk masingmasing Kabupaten/Kota. Tim inilah nantinya yang akan mengumpulkan data sekaligus menulis tentang tokoh NU dan kiprahnya di kabupaten masing-masing. Tulisan-tulisan ini akan ditayangkan secara berkala melalui media-media online yang dikelola oleh PWNU NTB dan Lakpesdam PWNU NTB. Sebagai produk akhir, nantinya se-

mua tulisan akan dikompilasi dan diterbitkan dalam bentuk buku bunga rampai. Sekretaris Wilayah NU Nusa Tenggara Barat, Lalu Aksar Ansori, menyebut bahwa banyak tokoh-tokoh yang tidak terdokumentasi secara tertulis. “Banyak tokoh dan kader NU di Nusa Tenggara Barat yang memiliki kiprah dan kontribusi besar dalam pembangunan masyarakat sekala regional, nasional bahkan internasional, misalnya saja Tuan Guru Lopan yang terkenal dengan Tuan Guru Kelana,” ujarnya. Sebagian besar hidupnya dihabiskan berkelana ke berbagai daerah di Nusa Tenggara Barat untuk membangun jalan, jembatan, pasar, bendungan, lahan pertanian, menanam pohon sebagai strategi berdakwah mengajak masyarakat kejalan kebenaran. (dys)

SUARA NTB

Jumat, 28 Juni 2019

Halaman 11

Kejurnas Menembak ”Jatim Open”

Atlet Menembak Persembahkan Sembilan Medali Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga menembak berhasil membanggakan nama daerah NTB di kancah nasional. Diperkuat 20 atlet, mereka berhasil mempersembahkan sembilan medali di Kejurnas Menembak Jatim Open, di Lapangan Menembak Brawijaya, Surabaya 20-26 lalu. Pelatih Menembak NTB, Andik Budi Hariono yang dihubungi Suara NTB via ponselnya, Kamis (27/6) menjelaskan, sembilan medali yang diraih atlet, yakni satu emas, empat perak dan empat

perunggu. “Atlet menembak meraih satu medali emas, empat perak dan empat perunggu,” ucapnya. Dikatakannya, satu medali emas diraih oleh Sinestesya Ratu Purwadi dan kawan-

kawan di nomor 50M Rifle Women Team. Kemudian empat medali perak diraih Bagus Soleh di nomor Trap Men individu, Yuni Catur Wati di nomor 25 M Pistol Women individu, Dewa Ayu dan Yuni Catur Wati di nomor

25M Pistol Women Team dan Ahmad Rifqi Mukhlishin dr nomor Metal Silhouette Air Rifle. Sedangkan tambahan empat perunggu diraih Bagus Soleh di nomor Skeet Men individu, Supadmi di nomor Trap Women individu, Bagus Soleh dan Supadmi di nomor Mix Trap Team dan Sinestesya Ratu Purwadi dr nomor 50M Rifle 3 Posisi Women individu. Selain meraih medali kontingen menembak NTB juga

meloloskan dua atlet mengikuti PON Papua tahun 2020, yakni atas nama Mariandi di nomor Trap Men dan Supadmi di nomor Trap Women. “Jadi jumlah tiket PON yang sudah diraih cabor menembak adalah sebanyak 10 atlet,” jelasnya. Perbaikan NTB mengirim sebanyak 20 atlet di Jatim Open adalah Tri wahyudi Kasimillah, Naufal Arif Alwan, Putri Adellya, Ahmad Barkah Silarahman, Sahabudin, Harun

Wahidin, Bima Putra Eka Budi Citra Putri Budi Andini dan Ailsa Dian Fatikah. Kemudian I Kadek Yogi Permana, Yuni Catur Wati, Dewa Ayu Alice Denita, Sinestesya Ratu Purwadi, Supadmi, Akhmad Rifqi Mukhlisin, Bagus Soleh, Mariandi, Dasep Suherman, Timur Yuda dan Novian Budiyanto “Kita akan mengirim 20 atlet mengikuti kejurnas menembak Jatim Open. Para atlet akan berangkat tang-

gal 18 Juni esok,” ucapnya. Dari 20 atlet yang dikirim terdapat delapan atlet yang lebih awal mengantongi tiket PON. Mereka adalah Dasep Imam Suherman, Bagus Sholeh Aristyawan, Dewa Ayu Alice Denita, Yuni Catur Wati, Evi Rusdian, Sinestesya Ratu Purwadi, Citra Putri Budi Andini dan Bima Putra Eka Budi Kusuma. Dan kini jumlah atlet yang lolos PON bertambah menjadi 10 atlet. (fan) (Suara NTB/fan)

NTB akan Kirim Atlet Berprestasi di Popnas 2019 Mataram (Suara NTB) Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB akan memberlakukan skala prioritas dalam mengirim atlet di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Papua tahun 2019. Mereka akan memilih atlet-atlet berprestasi yang akan mewakili NTB di ajang multi event nasional tingkat pelajar itu. “Kami akan mengirim atlet-atlet berprestasi yang akan mengikuti Popnas di Papua bulan Oktober,” ucap Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin kepada Suara NTB di Mataram belum lama ini. Husnanidyati Nurdin yang biasa disapa Eni mengatakan biaya keberangkatan kontingen NTB di Papua sangat mahal bila dibanding Popnas di Semarang, Jawa Tengah (Jateng) tahun 2017. Terkait mahalnya biaya transportasi dan akomodasi di Papua, pihak Dispora NTB kata Eni akan melakukan skala perioritas atlet yang akan di kirim di Popnas Papua tahun 2020. Dalam hal ini atlet-atlet yang akan membela NTB di Papua adalah atlet yang berpeluang meraih medali. “Biaya transportasi perorangan atlet ke Papua mahal, jadi kita harus mengirim atlet berprestasi di Popnas nanti,” jelasnya. Informasi yang diterima Suara NTB, Popnas yang akan berlangsung di Papua bulan Oktober tahun 2019 akan mempertandingkan 20 cabang olahraga (Cabor). Terdiri dari 4 cabor terukur, 7 cabor beladiri, akurasi dan 8 cabor permainan dan 1 cabor eksebisi. Cabor terukur meliputi angkat besi, atletik, dayung, renang. Cabor beladiri terdiri dari gulat, judo, karate, pencak silat, taekwondo,tarung drajat, tinju dan cabor akurasi adalah panahan. Sedangkan cabor permainan meliputi bola basket, bola voli Indoor, bola voli pasir, tenis lapangan, tenis meja, bulu tangkis, sepak bola, sepak takrauw. Sedangkan catur diperlombakan untuk eksebisi. (fan)

ARAHAN - Beginilah suasana technical meeting (TM) Kejurda Tarung Derajat Pelajar di Gelanggang Pemuda Mataram, Kamis (27/6). Tampak Sekum Kodrat NTB, Dedy Noorcholish tengah memberikan arahan kepada peserta TM.

Kejurda Pelajar

Puluhan Atlet Tarung Derajat Adu Ketangkasan Mataram (Suara NTB) Sebanyak 90 atlet tarung derajat dari kabupaten/kota se NTB adu ketangkasan di Kejuaraan Daerah (Kejurda) Tarung Derajat Pelajar yang berlangsung di Gelang Pemuda Mataram, Jumat (28/6) hari ini. Mereka berkompetisi memperebutkan posisi terbaik agar bisa mewakili NTB di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) yang berlangsung di Papua 7-12 Oktober 2019. Sekum Pengprov Keluarga

Olahraga Tarung Derajat (Kodrat) NTB, Dedy Noorcholish yang diwawancara di sela acara Technical Meeting (TM) di Gelanggang Pemuda Mataram, Kamis (27/6) mengatakan Kejurda Tarung Derajat Pelajar yang akan berlangsung selama tiga hari itu akan mempertandingkan 13 kelas, yakni terdiri dari 7 kelas putra, yakni 37,1-41 Kg, 41,1-45 Kg, 45,1-49 Kg, 49,1-53 Kg, 51,1-57 Kg, 57,1-61 Kg dan 61,1-65 Kg. Selanjutnya 6 kelas putri yakni 40,1-43 Kg, 43,1-

Bupati KSB Optimis APBD 2020 di Atas Rp1 Triliun Taliwang (Suara NTB) Meski dibahas lebih awal pada tahun ini, bupati Kabupaten Subawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM tetap optimis angka pendapatan daerah dari sumber yang dimiliki daerah pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 tetap stabil. Sesuai target Pemda KSB, sejak kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, H. W. Musyafirin - Fud Syaifuddin tahun 2016 lalu, APBD KSB setiap tahunnya dipatok pada angka rata-rata Rp 1 triliun. “Insyaallah tahun depan APBD kita tetap di atas Rp 1 triliun sesuai komitmen kami,” terang bupati kepada sejumlah wartawan. Ia menjelaskan, tidak ada pengaruh secara langsung antara waktu pembahasan APBD dengan nilai pendapatan yang akan menjadi modal belanja daerah di APBD tahun ber-

jalan nantinya. Sebab sejumlah pos pendapatan nilainya sudah dapat diperkirakan terutama dana-dana yang bersumber dari transfer pusat. “Dana transfer pusat itu kan sudah ada hitungannya tersendiri. Jadi kita sudah punya acuanlah biar APBD dibahas lebih awal seperti rencana kita sekarang ini,” cetusnya. Bupati mengungkapkan, dibanding daerah lain pembahasan APBD KSB 2020 cenderung terlambat. Bahkan jika disandingkan dengan rencana Provinsi NTB selangkah lebih awal lagi. “Kita di sini masih runut ya. Kita baru masuk pembahasan (APBD) perubahan 2019. Kalau provinsi di balik. Mereka lebih dulu bahas APBD 2020 baru setelahnya perubahan 2019,” urainya. Rencananya, penyelesaian pembahasan APBD 2020 ditarget Pemda KSB dapat rampung paling lambat tanggal 15 Agustus 2019 mendatang.

Atau sebelum berakhirnya masa jabatan anggota DPRD KSB periode 2014-2019 yang jatuh 19 Agustus. Dengan rencana itu, pembahasan APBD murni 2020 akan sepenuhnya dibahas bersama para anggota DPRD periode terkini. Sebab jika menunggu pelantikan anggota baru resiko proses penuntasannya berpotensi mengalami keterlambatan. Bupati menyatakan, pemerintah bersama DPRD harus menyelesaikan APBD tahun depan itu sesuai rencana. Hal ini untuk memastikan kelancaran program pemerintah tetap berjalan berkesinambungan memasuki awal tahun 2020 mendatang. “Ya kita optimis dan harus bisa selesai sebelum pelantikan anggota (dewan) yang baru. Karena kalau tidak bisa-bisa kita telat menetapkan APBD dan itu pasti akan berimbas pada kinerja pemerintah,” imbuhnya. (bug)

KPU Bimtek Tata Cara Penetapan Kursi dan Caleg Terpilih Sumbawa Besar (Suara NTB) Tahapan terakhir dalam proses Pemilu lalu adalah penetapan calon terpilih. Guna mengantisipasi adanya kesalahpahaman nantinya, KPU Kabupaten Sumbawa menggelar Bimbingan teknis (Bimtek) terkait tata cara penetapan kursi dan calon anggota DPRD terpilih. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Samawa Transit, Kamis (27/6). Sasarannya seluruh pengurus Partai Politik (Parpol) di Sumbawa, khususnya peserta Pemilu 2019. Termasuk juga dari unsur pemerintah daerah dalam hal ini Bakesbangpoldagri. Ketua KPU Kabupaten Sumbawa, M.Wildan M.Pd menyampaikan, pihaknya berkewajiban memberikan

bimtek ini untuk menyamakan persepsi dan pemahaman sesuai dengan peraturan PKPU Nomor 5 tahun 2019. Supaya nantinya dalam penetapan kursi dan calon terpilih masing-masing partai tidak terjadi misskomunikasi dan kesalahpahaman. “Karena tahapan terakhir dari proses pemilihan ini adalah penetapan calon terpilih. Oleh karena itu kami melaksanakan Bimtek tata cara penetapan ini, supaya nanti pada saat pleno penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih tidak ada miskomunikasi dan salah pemahaman. Disinilah kita melakukan satu persepsi satu pemahaman,” ujarnya. Dijelaskannya, untuk jadwal pen-

etapan, pihaknya masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Mengingat Saat ini MK masih dalam proses persidangan Pilpres. Sedangkan pada Juli mendatang akan masuk pada proses persidangan untuk Pileg. Jika tidak ada gugatan, maka tiga hari setelah putusan akan dilakukan penetapan. “Jadi kami masih menunggu, tanggal 1 Juli nanti terakhir menerima keptusan dari MK, apakah Kabupaten Sumbawa terdapat permohonan PHPU atau tidak. Apabila tidak ada kami tiga hari setelah keputusan MK melaksanakan pleno penetapan. Apabila ada masih kita menunggu proses persidangan,” pungkasnya. (ind)

(Suara NTB/ind)

BIMTEK - Kegiatan Bimtek yang digelar KPU Kabupaten Sumbawa, di Hotel Samawa Transit, Kamis (27/6).

46 Kg, 46,1-49 Kg, 49,1-52 Kg, 52,155 Kg dan 55,1-58 Kg. Pihak penyelenggara menyiapkan hadiah berupa piala dan piagam penghargaan bagi atlet yang meraih juara satu, dua dan tiga. Sementara atlet yang juara satu akan dipersiapkan mewakili NTB di Popnas 2019. “Atlet yang berhasil meraih peringkat satu akan kami siapkan mewakili NTB di Popnas di Papua bulan Oktober,” ucapnya. Dikatakan Dedy, penyelengga-

raankejurdatarungderajattingkat pelajar itu merupakan kerja sama pihak Dispora NTB dengan Pengprov Kodrat NTB. Event ini sudah dimulai sejak tahun 2017 dan telah menjadi agenda tahun pengurus cabor tarung derajat NTB. Untuk kejurda tahun ini melibatkan sebanyak 90 atlet dari sembilan kabupaten/kota di NTB. Kecuali Kabupaten Lombok Utara (KLU) tidak mengirim atlet karena belum punya atlet. Panitia akan memilih se-

banyak 13 atlet yang disiapkan mewakili NTB di Popnas 2019. Lanjutnya, dari 13 kelas yang dipertandingkan di event itu akan muncul sebanyak 13 bibit atlet terbaik dari masing-masing kelas. Rencananya pihak Kodrat NTB akan mengambil hanya sebelas atlet untuk dipersiapkan mengikuti Popnas 2019, pasalnya pihak Dispora NTB menyediakan 11 kuata bagi atlet tarung derajat yang akan dikirim di multi event tingkat pelajar nasional. (fan)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Perkuat Pariwisata Berbasis Masyarakat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Giri Menang (suara NTB) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Dinas Parwisata Lombok Bar12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 at menggelar pelatihan ratusan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 pengurus kelompok sadar wisata 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 (Pokdarwis) yang berasal dari 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 desa se-Lobar. Pelatihan yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 didanai dari DAK non fisik ini ber12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 tujuan untuk memperkuat SDM 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Pokdarwis yang nanti mengelola 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 kawasan wisata di desanya mas12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ing-masing. Kegiatan ini juga se12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 bagai upaya dinas terkait untuk 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 memperkuat pengembangan Com12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 munity Base Tourism atau pari12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 wisata berbasis masyarakat yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 telah lama dilaksanakan melalui 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 pengembangan desa wisata. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Hadir dalam kesempatan itu 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Ispan Junaidi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Kepala Bappeda Dr. H. Baehaqi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 mewakili Bupati sekaligus se12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 bagai narasumber, Kepala Bidang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Pencegahan dan Pemberdayaan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Masyarakat, AKBP Cheppy Ah12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 mad Hidayat, Kepala Dinas Pari12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 wisata Lobar, Ispan Junaidi, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 M.Ed dan Kabid pengembangan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 SDM dan Ekonomi Kreatif Pari12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 wisata, HL Muh Imam Safi’i. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 S.Sos, M.Si yang juga selaku ket12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ua panitia kegiatan tersebut. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Ispan mengatakan, unsur yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 paling berperan dalam parwisata 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 setelah infrastruktur dan atraksi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 sudah bagus adalah aspek SDM. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 “SDM ini penting sekali karena ter12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 kait dengan tata kelola, kelemah12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 an kita di lobar adalah tata kelola 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 atau manajemen destinasi karena 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 itu kita gelar pelatihan manajemen SAMBUTAN - Kepala Bappeda Lobar, H. Baehaqi saat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 homestay, tata kelola destinasi menyampaikan sambutan di hadapan ratusan peserta pelatihan. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 wisata dan pemandu wisata bidaya 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Sementara itu, Kepala Bappeda yang dibangun dengan SDM. religi,” terang Ispan. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Dalam konteks parwisata Lobar, Dr. H. Baehaqi mengatakan Manajemen destinasi ini harus 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 dalam manajemen terpadu. Artin- juga, kata dia, butuh sertifikat mazhab parwisata Lobar adalah ber12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ya tata kelolanya harus profession- sebagai legitimasi berupa stan- basis masyarakat. Menurut dia dam12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 al dan kompeten. Dengan manaje- dar internasional atas kompetesi pak secara ekonomi langsung diteri12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 men terpadu, bisa terlihat hasiln- yang dimiliki. Disinilah Dispar ma masyarakat. “Kita harus persiap12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ya baik dividen dan masyarakat perlu memberikan pelatihan agar kan ini, sebab yang banyak meneri12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 yang bekerja disana. Pihaknya in- bisa diperoleh legitimasi tersebut. ma dampak positif KEK mandalika 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Saat ini, komitmen kelompok ini adalah Lobar,” jelas dia. gin menerapkan strategi ini di be12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Sampai detik ini, basis ekonomi masyatrakat mengembangkan berapa lokasi wisata. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Untuk membangun tata kelola wisata sangat tinggi. Pihaknya pun Lobar adalah sektor penyediaan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ini tidak bisa sekali. Namun harus berupaya merawat komitmen mere- akomodasi dan makanan di sektor 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 terus menerus melalui pelatihan ka melalui penyiapan forum bersa- pariwisata. Sektor ini menjadi loko12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 seperti ini. Setelah itu, dilakukan ma. Menurut dia penyiapan forum motif, sebab mampu mendatang12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 studi banding atau mendatangkan berjaring ini panjang. Setelah ada kan orang banyak sehingga bisa 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ahli ke Lobar untuk berbagi cerita forum komunikasi ini, barulah di- menggerakkan 11 sektor pertum12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 nas menggelar semacam jambore buhan ekonomi. dan ilmu kepada Pokdarwis. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Namun, kalau pariwisata lesu, Melalui pelatihan ini, para kabupaten untuk satukan persepsi. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 “Inilah upaya kita untuk mem- kata dia, maka tidak akan terjadi pengurus Pokdarwis bisa dilatih 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 tentang manajemen tata kelola perkuat CBT itu, ini yang dina- lokomotif untuk menggerakkan sek12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 wisata, membuat narasi cerita makan mazhab CBT tidak berba- tor ekonomi. Karena itu perlu diket12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 tentang obyek wisata religi dan sis konglomerat,” jelas dia. Pi- ahui pelatihan manajemen ini kata 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 bagaimana membuat video ten- haknya juga menghadirkan BNN dia tidak hanya bagaimana pelaku 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 tang destinasi wisata. Melalui karena ingin memberikan sosial- wisata mampu mengelola destinasi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 pelatihan ini diharapkan ada isasi tentang bahaya peredaran namun semua efek dari keberadaan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 wisata itu sendiri. (her/*) keseimbangan antara destinasi narkoba di kawasan wisata. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567

Dispar Beri Pelatihan Ratusan Pengurus Pokdarwis Se-Lobar

SUARA NTB

Jumat, 28 Juni 2019

Halaman 12

Mahasiswa Ummat Ubah Limbah Minyak Jelantah Jadi Sabun Ramah Lingkungan Mataram (Suara NTB) Minyak jelantah merupakan minyak sisa penggorengan yang biasanya tidak dipergunakan dan langsung dibuang begitu saja. Namun, di tangan tiga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat), limbah minyak jelantah diubah jadi sabun ramah lingkungan. Adalah Afriani dan Meidy Ali Vamala, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, serta Ilham M Akbar (Jurusan Teknik Pertanian) berinisiatif mengolah minyak jelantah dengan cara mendaur ulang kembali. Menurut Afriani, dalam proses pembuatan sabun ramah lingkungan, ini, para ma-

HILANG HLG STNK R4 PICK UP DR.9739 DD NOSIN/NOKA G 1 5 A I D - 3 5 4 8 3 7 / MHYGDN41TFJ-407070 AN.HAJI AHMAD MUSTAFA HLG D’SKTR JL.RAYA GERUNG HLG STNK R2 HONDA DR.2039 CH NOKA/NOSIN : MH1JFB122EK27698/ J F B 1 E - 2 2 2 8 8 7 6 AN.ROHANI,SH HLG D’SKTR AMPENAN KOTA MATARAM

hasiswa melakukan pendampingan kepada organisasi PKK Kelurahan Dasan Agung Baru. Hal ini, katanya, dilakukan sebagai salah satu cara dalam menanggulangi pencemaran limbah minyak jelantah. ‘’Kegiatan pendampingan pengolahan minyak jelantah sebagai sabun ramah lingkungan bertujuan untuk meminimalisir limbah rumah tangga dan meningkatkan perekonomian warga bulan April lalu,’’ terangnya, Kamis (27/6). Diakuinya, berdasarkan komposisi kimia, minyak jelantah merupakan minyak dengan kadar asam lebih dari 0,3 dan termasuk minyak tidak layak pakai, karena mengandung senyawa-senyawa bersifat karsinogenik. Sementara, apabila dikonsumsi dapat merusak organ tubuh seperti, kerusakan pada sel hepar (liver), jantung, pembuluh darah maupun ginjal. ‘’Oleh karena itu perlunya mengolah minyak jelantah agar dapat bermanfaat dan tidak menimbulkan kerugian baik dari aspek kesehatan dan lingkungan,’’ tambahnya. Dalam proses pengelolaan, tambahnya, minyak jelantah yang digunakan bersumber dari sisa hasil penggorengan warga

Kelurahan Dasan Agung Baru. Minyak ini disaring dan dijernihkan menggunakan arang kayu selama satu malam. Setelah mengalami penjernihan kemudian minyak jelantah melewati tahapan saponifikasi menjadi sabun selama kurun waktu tiga minggu setelah tercampur dengan larutan NaOH (soda api). Menurutnya, kegiatan yang didukung Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti), diharapkan dalam kegiatan pengelolaan limbah minyak jelantah tersebut dapat menjadikan peluang usaha bagi warga Kelurahan Dasan Agung Baru serta dapat menjadi contoh dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan khususnya dalam mengatasi masalah limbah minyak jelantah. (r)

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

q

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 28 Juni 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Jumat, 28 Juni 2019

Dukung Konektivitas Lombok-Darwin AUSTRALIA merupakan salah negara tetangga yang paling dekat dengan NTB. Sebagai negara maju di segala sektor, seperti pendidikan, peternakan, pertanian, perkebunan dan lainnya tidak ada salahnya belajar langsung Australia. Untuk pendidikan, negara Persemakmuran Inggris ini, menjadi tujuan utama para pencari beasiswa di Indonesia, termasuk NTB untuk melanjutkan pendidikan S2 hingga S3. Selain dekat, biaya kuliah di Negara Kangguru ini juga cukup murah. Namun, harus diakui dari sisi transportasi penerbangan, masih membutuhkan perjuangan panjang. Meski ada penerbangan langsung dari Perth di Western Australia (Australia Barat), dibutuhkan juga penerbangan langsung dari negara bagian Australia di utara dan dekat dengan NTB. Apalagi, waktu tempuh penerbangan dari NTB, khususnya Lombok International Airport ke Darwin – ibukota negara Federal Northern Territory ini hanya 1 jam. Atau lebih lama waktu penerbangan dari LIA menuju Soekarno-Hatta Tangerang, yakni 1 jam 45 menit. Kota Darwin, boleh dikata belum disentuh secara maksimal oleh Pemprov NTB. Pemprov NTB, baru melirik Perth, ibukota Western Australia (Australia Barat) merupakan wilayah dengan kehidupan termahal di Australia. Tak salah memang, Pemprov NTB membuka rute penerbangan ke Perth, karena tingkat kehidupan warganya yang cukup tinggi. Untuk itu, melalui penerbangan langsung sekarang ini, yakni LIA-Perth dengan maskapai AirAsia diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke NTB. Paling tidak, gebrakan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., yang melakukan lawatan ke Kota Darwin mampu membuka akses yang selama ini belum disentuh. Kepala Dinas Pariwisata NTB H. L. Moh. Faozal, S.Sos., MSi., yang diberikan kepercayaan untuk membuka rute penerbangan Darwin-Lombok harus diberikan dukungan penuh, agar rute ini segera terealisasi. Bagaimana pun, untuk pembukaan sebuah rute penerbangan, baik rute domestik atau internasional tidaklah gampang. Semuanya, tergantung dari maskapai penerbangan untuk membuka rute ke Kota Darwin. Apakah, maskapai yang berminat, baik maskapai nasional Indonesia dan internasional, khususnya Australia tertarik membuka rute di dua wilayah yang secara geografis ini tidaklah jauh. Di satu sisi, semakin banyaknya penerbangan ke luar negeri dari LIA akan memberikan keuntungan besar bagi daerah. Selain meningkat dari sisi kunjungan wisatawan, dampak lain, seperti pendidikan, peternakan, perekonomian dan lainnya juga akan terangkat. Hal ini, tentu sejalan dengan harapan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah yang meyakini semakin singkatnya penerbangan ini bisa membuat warga Darwin memilih berlibur ke NTB ketimbang ke daerahdaerah lain di Australia. Apalagi, untuk menuju Melbourne atau Canberra di Selatan Australia, membutuhkan waktu lebih lama. Selain itu, biaya perjalanan dari Kota Darwin ke Lombok atau NTB cukup murah. Untuk itu, apa yang dirintis Gubernur NTB dalam membuka akses ke di Kota Darwin harus didukung penuh oleh kita semua. Bagaimana pun, sejak melakukan kunjungan kerja mulai dari Senin (24/6) hingga Jumat (28/6) ini, banyak hal yang disepakati oleh Gubernur bersama petinggi di Pemerintah Northern Territory Australia, mulai dari bidang peternakan, penanggulangan bencana, pariwisata, perindustrian, pendidikan hingga membuka akses penerbangan langsung. Sebagai bentuk dukungan ini adalah, pimpinan OPD yang diberikan tanggung jawab mengawal hasil kunjungan betul-betul melaksanakan apa yang diperintahkan gubernur. Jangan sampai, upaya lobi-lobi yang dilakukan gubernur di Australia justru tidak ada eksekusi sama sekali dari pimpinan OPD. Inilah yang menjadi tugas besar para pembantu gubernur dan wakil gubernur mulai dari sekarang membangun relasi dengan banyak pihak untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan bersamasama. Seperti yang selalu disampaikan, gubernur, jika setiap perjalanan panjang selalu dimulai dari langkah pertama. Dan, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Artinya, kalau kita sungguh-sungguh dalam mewujudkan ini, tidak ada yang tidak mungkin. (*)

RADIO

OPINI

Halaman 14

Menebar Virus Literasi (Dari Keluarga untuk Bangsa) ENEBAR virus kebaikan kepada setiap orang adalah sesuatu yang positif dan bagian gerakan dakwah. Harapannya, agar seseorang mau melakukan/ membiasakan sesuatu yang positif (baik) itu. Kebiasaaan aktivitas/perilaku positif tersebut, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga kepada orang lain dan kelompok. Jika hal ini mampu dilakukan, tentu berimbas positif pula bagi kehidupan dalam konteks yang lebih luas, yakni masyarakat dan bangsa. Salah satu dari sekian banyak mengenai ajakan pembiasaan positif itu yakni: membangun budaya literasi dalam kehidupan. Pembudayaan literasi adalah virus positif yang sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan. Tak hanya itu, bahkan kemahiran berliterasi merupakan sesuatu yang sangat fundamental bagi dunia pendidikan, terutama bagi pendidikan individu anak, sebagai tunas bangsa ke depan. Jamak diketahui bahwa budaya literasi merupakan salah satu kemampuan dasar yang sangat dibutuhkan anak. Literasi berkaitan erat dengan membaca dan menulis, lebih dari itu, bahkan literasi dianggap sebagai fondasi bangunan bernama pendidikan. Dengan kata lain, bila mengharapkan pendidikan suatu bangsa maju dan beradab, kunci utamanya tidak lain dan tidak bukan: meningkatkan literasi. Itu pulalah mengapa, budaya literasi harus menyebar seperti “virus” secara luas dan massif dalam kehidupan masyarakat. Memang, harus jujur diakui bahwa memulai segala sesuatu untuk tujuan yang baik tidak mudah. Namun demikian, salah satu langkah yang diyakini efektif adalah memulainya dari aktivitas atau hal-hal yang sederhana (kecil). Barangkali inilah yang dimaksud, sebagai alibda’ bi nafsika yaitu memulai sesuatu dari diri sendiri. Dalam konteks usaha membudayakan literasi, maka, Lingkungan Keluarga adalah ruang pertama dan paling efektif— di mana, budaya literasi itu hendak mulai dibangun dan dikembangkan. Lingkungan Keluarga adalah lingkungan yang diyakini paling potensial untuk menanamkan virus literasi, agar anak memiliki kebiasaan membaca dan menulis yang kuat. Mengingat keluarga sebagai faktor yang sangat kuat untuk menyemai benih budaya literasi dalam ke-

Oleh: Masyhur (Pendidik PPS MQWH Al-Aziziyah dan Bergiat di Bina Muda Insani Foundation) hidupan anak, maka momentum Hari Keluarga Nasional (Harganas) tahun ini, setidaknya melalui tradisi penting tanah air, Harganas, dapat memantik kesadaran semua pihak untuk: menjadikannya sebagai : a) refeleksi dan evaluasi; b) pengingat dan penguat pentingnya menyemaikan budaya literasi dalam lingkungan keluarga; serta c) lahirnya program-program inovatif yang mewujud pada program nyata (gerakan, aksi) menebar virus literasi. Harganas bagi Literasi Peringatan Harganas secara umum memiliki arti penting bagi semua, wabil khusus, bagi setiap orang tua, yang pada titik ini orang tua berperan untuk menuntun putra-putrinya agar dekat dengan dunia literasi (ilmu pengetahuan). Caranya tentu dengan menciptakan lingkungan yang dapat menuntun anak dekat dengan segala hal yang berkaitan dengan literasi agar tertanam kuat kecintaannya pada aktivitas membaca dan menulis. Tiap orang tua, harus mampu mengemas pendidikan sejak dini anak, secara cermat dengan memperhatikan situasi dan kondisi bermain anak agar termuat nilai edukasi di dalamnya. Terlebih lagi, bila dikaitkan dengan realitas perkembangan teknologi dan informasi, peran orang tua perlu dimaksimalkan dalam lingkungan keluarga. Antara lain, mengawasi anak secara intens agar tidak membuat anak gila “smartphone”. Dalam pengertian bahwa anak-anak harus mendapat perhatian dari orang tuanya untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar si anak tidak melulu sibuk dan kebablasan oleh aneka suguhan canggih teknologi, hingga sampai melupakan hal prioritas. Orang tua harus mengatur waktu putra putrinya: kapan waktu bermain dan kapan waktu belajar (membaca dan menulis). Mengapa strategi ini dibutuhkan? Keberadaan orang tua dalam lingkungan keluarga sangat menentukan bagaimana keberlangsungan pendidikan anak. Keluarga adalah elemen terkecil dari lingkungan sosial masyarakat. Tidak hanya itu, rumah bernama keluarga adalah

fundamen atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan literasi (baca-tulis) bagi putra-putri yang akan menjadi penerus bangsa. Karena pada lingkungan keluargalah anak pertama kali mengenal pendidikan. Sehingga yang membentuk karakter anak untuk menyukai buku, menyukai sesuatu yang bermanfaat sejatinya berawal dari lingkungan kecil bernama keluarga (small miniature). Lebih jauh lagi, ketika si anak hendak memasuki usia sekolah, maka hasratnya terhadap pendidikan juga akan terlihat dari mana ia lahir dan tumbuh. Alhasil, starting point di lingkungan keluarga, tak syak lagi, sebagai awal sangat baik untuk menanam virus budaya dan cinta literasi yang kelak akan mengalami kelanjutan yang baik dan strategis bagi pengembangan budaya literasi dalam lingkungan yang lebih besar yakni: masyarakat dan bangsa. Jika ini mampu diwujudkan oleh ibubapak sebagai leader dalam sebuah rumah tangga secara otomatis akan merangsang tumbuhnya kepekaan literasi yang berimbas pada praktik nyata dalam kehidupan. Dan jika setiap keluarga memiliki kepekaan literasi dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari, pembiasaan ini akan berdampak pada hubungan interaksi keluarga dan masyarakat (Firman Hadiansyah,, “Modul Literasi Baca-Tulis di Masyarakat”, 2019:31). Upaya orang tua terhadap itu juga menjadi salah satu faktor penguat bagi anak, di tengah perkembangan hidup, globalisasi dan trend revolusi industry 4.0. Pada titik ini, situasi dan kondisi hidup berubah dan berkembang begitu cepat dan tak terduga. Terkait ini, Bagong Suyanto (2013:238) menyatakan bahwa pada era globalisasi dan perkembangan informasi makin massif, berbagai kajian memang telah membuktikan bahwa yang berperan besar membentuk gaya hidup; budaya citra (image culture) dan budaya citarasa (taste culture) visual yang acap kali mampu memesona dan memabukkan. Dengan demikian, jikalau anak dan generasi penerus bangsa tak dipupuk dengan kecintaan terhadap literasi akan dirasa cukup mencemaskan.

RADIO

Lingkungan keluarga adalah satu-satunya awal yang meyakinkan di mana budaya literasi itu bisa ditancapkan. “Literasi”, dapat dianalogikan sebagai pohon, tongkat dan semacamnya yang hendak ditancapkan ke bumi (tanah). Dan tanah atau wadah di mana pohon dan tingkat ditancapkan itulah; seorang anak (individu), dan penjaganya: orang tua (dalam keluarga). Alhasil, orang tua punya peran vital dalam menumbuhkan budaya literasi sedari awal pada diri seorang anak. Keberadaan orang tua menjadi penentu bagi lahirnya generasi penerus yang hendak menjadi bagian dari dinamika perjalanan sebuah bangsa. Artinya bahwa lingkungan keluarga, diasumsikan sebuah peradaban kecil untuk membangun peradaban “bangsa” sebagai sesuatu yang lebih luas. Lingkungan keluarga ibarat ladang subur yang mampu menghasilkan tanaman subur dan buah yang lebat. Ladang subur itu, buahnya adalah tumbuhnya anak-anak generasi penerus yang gemilang. Lingkungan keluarga ibarat muara air yang mengalir jernih, hingga sampai ke hulu. Selamat Hari Keluarga Nasional 29 Juni 2019!

POJOK Pengusaha tembakau mulai lirik jagung Alternatif hortikultura yang juga menguntungkan

***

Kekeringan kian parah, tanaman padi di Seteluk terancam puso Antisipasi dampak kekeringan di daerah lain

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 28 Juni 2019

Dari Hal. 1 yang bersifat dingin dan kering ke wilayah NTB,’’ kata Restu Patria Megantara, Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat. Berdasarkan data pengamatan di Stasiun Klimatologi Lombok Barat, suhu udara maksimum pada bulan Juni 2019 berkisar antara 30 sampai 31 derajat celcius. Suhu udara maksimum tertinggi tercatat pada tanggal 7 Juni sebesar 32,4 derajat celcius, kemudian suhu maksimum terendah 28,6 derajat celcius pada tanggal 15 dan 17 Juni. Sedangkan suhu minimum di awal bulan Juni umumnya berkisar antara 21 sampai 23 derajat celcius. ‘’Dalam satu minggu terakhir ini suhu minimumnya lebih rendah dibandingkan dengan pada awal bulan Juni, berkisar antara 18 sampai 19 derajat celcius,’’ jelasnya. Sedangkan musim kemarau tahun ini di NTB, umumnya mulai merata masuk bulan April hingga awal Mei. Puncak musim kemarau di NTB diprakirakan pada periode Juli - Agustus. Berdasarkan pengamatan prakirawan, dari monitoring dinamika atmosfer kondisi

suhu udara dingin yang berlanjut pada kemarau ini disebabkan ENSO (El Nino Southern Oscillation) berada pada kondisi lemah dan diperkirakan masih akan bertahan hingga September mendatang. ‘’Angin timuran atau Monsun Australia saat ini aktif, berdampak pada pengurangan potensi hujan di NTB,’’ jelasnya soal pemicu kekeringan. Sedangkan suhu permukaan laut sekitar NTB, saat ini lebih dingin dibandingkan situasi normal. Kondisi ini juga akan mengurangi potensi hujan di NTB. Dari kondisi dinamika atmosfer dipaparkan Restu, diprakirakan kondisi musim kemarau di NTB akan normal. Meski demikian, katanya, perlu diingat musim kemarau di NTB dengan tingkat kekeringan yang bisa mengarah ke ekstrem. Khususnya ketika memasuki puncak musim kemarau di bulan Juli - Agustus. ‘’Perlu diperhatikan ketersediaan air, khususnya di daerah daerah yang rawan kekeringan,’’ katanya mengingatkan. (ars)

Gubernur dan Bupati Loteng Turun Tangan Dari Hal. 1 Sesuai hasil appraisal independen, harga lahan antara Rp70 - 80 juta per are. Ia menyebutkan, memang ada beberapa opsi bagi pemilik lahan terkait masalah lahan sirkuit MotoGP. Di samping ada pola jual beli, ada juga opsi untuk ruislag. Tetapi masyarakat maunya menjual. ‘’Di samping pola jual beli ada pola ruislag, tentu melalui tim appraisal juga nilai tanahnya ini. Kemudian ke mana lokasi diinginkan, diappraisal juga. Opsi-opsinya ada. Tapi masyarakat maunya menjual,’’ ungkapnya. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ini mengatakan, saat ini proses pembebasan lahan sedang berjalan. ITDC dibantu Pemda sedang melakukan pendekatan kepada masyarakat. Ia optimis, persoalan pembebasan lahan ini akan selesai sebelum konstruksi pembangunan sirkuit MotoGP sekitar akhir tahun ini.

Diketahui, konstruksi pembangunan Sirkuit Mandalika akan mulai dilakukan September - Oktober mendatang. Sedangkan sirkuit akan digunakan pada sekitar bulan Maret 2021. Mendukung keberadaan Sirkuit Mandalika, sejumlah infrastruktur pendukung akan dibangun dengan pendanaan dari APBN dan APBD. Antara lain, penambahan kapasitas Bandara Internasional Lombok berupa perpanjangan runway, apron dan terminal. Kemudian pembangunan jalan by pass BIL-KEK Mandalika, pembangunan akses jalan Pelabuhan Gili Mas menuju BIL - KEK Mandalika. Selanjutnya, pelebaran jalan provinsi di sisi utara KEK Mandalika. Selain itu, pembuatan embung retensi, pengendalian alihfungsi lahan dan normalisasi daerah aliran sungai. Serta pembangunan rumah sakit untuk kebutuhan balap, penonton dan masyarakat. (nas)

Terus Optimalkan Program Dari Hal. 1 Menurut Sekda, Dinas Pariwisata mengemban tugas yang sangat berat. Sehingga harus bisa dikelola ke depan dengan manajemen yang lebih dari waktu kewaktu. Succes story yang telah berjalan dalam kurun waktu 10 tahun tersebut merupakan hasil kerja keras yang tidak boleh disia-siakan. Karena itu, Sekda mendorong jajaran pariwisata NTB untuk melakukan optimalisasi program. Terutama melakukan pembenahan terhadap sejumlah kekurangan yang masih terlihat saat ini. NTB masa kini menurutnya, sudah dikenal di penjuru nusantara bahkan dunia. Maka perlu belajar dari daerah lain seperti Bali, Jogja, Jawa Barat, sebagai daerah yang sudah maju pariwisatanya. Sehingga, ia mempunyai hajat untuk memberikan peran yang terbaik agar NTB bisa lebih maju. ‘’Hajat-hajat saya adalah memberikan peran-peran yang terbaik untuk kita lebih maju lagi seperti daerah-daerah lain,’’ harapnya. Sekda juga menekankan bahwa pariwisata bukan hanya konsen pemerintah atau Dinas Pariwisata Provinsi. Tetapi juga pemerintah kabupaten/kota hingga desa. Selain

itu, komponen penting yang harus aktif berpartisipasi adalah masyarakat agar tidak ada lagi gangguan isu tidak aman. Tidak bersih atau tidak ramahnya masyarakat. ‘’Halal tourism jangan sampai berakhir sebagai predikat namun harus meningkat tidak stagnan apalagi mengalami penurunan,’’ katanya. ‘’Pekerjaan berat menanti lima tahun ke depan. Mari kita bekerjasama dengan baik. Walaupun anggaran banyak hambatan dan terbatas, kita harus bisa gunakan seoptimal mungkin untuk progam ke luar dan ke dalam. Dan tetap jaga koordinasi kita sekuatkuatnya. Semoga Allah SWT memberikan kita kemudahan dalam menjalankan semuanya.’’ Pada kesempatan itu, Kadis Pariwisata NTB, H. L. Moh. Faozal, S.Sos.M.Si mengekspos program unggulan di sektor pariwisata. Faozal menjelaskan bahwa program Dinas Pariwisata telah dikorelasikan dengan visi misi menuju NTB Gemilang yang dicanangkan Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah. (r)

Penggilingan Padi Terbesar Dari Hal. 1 Karena pembangunan pabrik tersebut semua dananya berasal dari Bulog. ‘’Kebetulan kemarin kita duduk bersama, Bulog akan membangun pabrik penggilingan padi. Pak Gubernur sangat mendukung, katanya itu terbesar di Asean,’’ kata Wirajaya. Terkait besar investasi Bulog membangun pabrik penggilingan padi tersebut, Wirajaya mengatakan sebaiknya ditanyakan ke Bulog. Semula, rencana groundbreaking pembangunan pabrik penggilingan padi tersebut dilakukan April lalu. Tetapi ada perubahan desain dari pusat. Sehingga Bulog melakukan redesain. ‘’Harus ada penilaian lagi dari BPKP dan sebagainya. Sehingga mundur. Tapi tetap mereka komit membangun pabrik penggilingan padi di Sumbawa,’’ kata mantan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB ini. Wirajaya menambahkan

semua aspek sudah siap, tinggal Bulog membangun saja. Selain membangun pabrik pengggilingan padi, Bulog juga akan membangun tempat penyimpanan dan alat pengering jagung di Dompu. Khusus untuk pabrik penggilingan padi yang akan dibangun di Sumbawa, Wirajaya mengatakan nantinya akan bisa memproduksi beras kualitas biasa sampai premium. Dengan demikian, produksi gabah petani di NTB bukan lagi dikirim dalam bentuk gabah, tetapi sudah diolah menjadi beras. Seperti diketahui, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah meminta Kepala Biro Perekonomian untuk mengawal terwujudnya pabrik penggilingan padi di NTB. Minimal pabrik penggilingan padi tersebut sudah terbangun tahun depan. (nas)

Logo NTB Diduga Dicatut

Website ’’ntbgemilang.com’’ Tidak Ada Hubungannya dengan Pemda NTB

Mataram (Suara NTB) Bersama ini diumumkan kepada seluruh masyarakat bahwa beberapa bulan belakangan ini, telah muncul di media daring situs web : http://ntbgemilang.com. Keberadaan website tersebut dan seluruh aktivitas sosial penggalangan dana yang dilakukannya, sama sekali tidak ada hubungan dengan Pemerintah Daerah di NTB dan tidak memiliki keterkaitan dengan kebijakan dan program pembangunan NTB Gemilang. Dan situs tersebut bukan merupakan website Pemerintah NTB. Demikian ditegaskan Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, GP Aryadi, S.Sos.MH dalam keterangan persnya, Kamis (27/6) kemarin. Pencatuman logo/lambang NTB pada header website tersebut, oleh pemilik situs, tidak pernah diberitahukan sebelumnya dan tidak mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi NTB. ‘’Karena itu, pemasangan logo NTB pada situs web tesebut merupakan tindakan ilegal dan perbuatan melawan hukum,’’ tegasnya. Penggunaan lambang NTB serta visi NTB Gemilang pada penamaan situs web tersebut, sangat merugikan dan

berpotensi dapat merusak citra Pemerintah Provinsi NTB. Dari laman website tersebut, diketahui bahwa situs ntbgemilang.com dikelola oleh Yayasan Qoloni Indonesia, beralamat di Jakarta, sebuah yayasan sosial, beralamat di Jln. TB. Simatupang Pasar Minggu Jakarta. Yayasan ini aktif melakukan penggalangan dana kepada masyarakat dan donatur, dengan alasan untuk proyekproyek sosial di seluruh Indonesia, termasuk di NTB Situs ini secara sepintas tampak seperti situs resmi Pemerintah Provinsi NTB, karena menggunakan title

NTB Gemilang Indonesia dan alamat domain : http://ntbgemilang.com. Dan pada bagian header memasang logo Pemerintah Provinsi NTB, sehingga dapat mencitrakan sebagai situs resmi milik Pemerintah Provinsi NTB. Mencantumkan alamat email : care@ntbgemilang.com, ini mirip dengan alamat email milik aplikasi pengaduan masyarakat NTB Care, yaitu : care@ntbprov.go.id ‘’Padahal situs ini, tidak ada hubungannya dengan situs resmi Pemprov. NTB dan program NTB Gemilang,’’ tegas GP.Aryadi. Dengan adanya aktivitas penggalangan dana masyarakat yang mencatut logo Pemda NTB dan Program NTB Gemilang, maka menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat. Khususnya terkait keabsahan yayasan sosial tersebut, termasuk hubungan yayasan dengan Pemprov NTB serta terkait transparasi dan akuntabilitas pengelolaan dananya. ‘’Dengan ini, kami tegaskan bahwa

Pusat Kaji Mutasi Pejabat Eselon I dan II Antar Daerah Mataram (Suara NTB) Pemerintah Pusat sedang mengkaji rencana mutasi pejabat eselon I dan II atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) madya dan pratama dilakukan antar daerah. Artinya, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB dapat dimutasi atau dirotasi ke provinsi lain atau ke kementerian. “Sedang kita kaji. Karena pemindahan selevel itu bisa dilakukan. Singapura sudah begitu. Mereka punya database nasional, pejabat yang punya talenta tinggi, pemerintah bisa menugaskan mereka dimana saja,” kata Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Dr. Adi Suryanto, M. Si dikonfirmasi usai pembukaan Diklatpim II di Kantor BPSDM NTB, Kamis (27/ 6) siang. Ia mengatakan JPT pratama, madya dan utama merupakan aset nasional. Sehingga kesempatan untuk rotasi atau mutasi antar daerah, daerah ke provinsi, provinsi ke kementerian semestinya terbuka lebar. Sering dijumpai di daerah, ada pejabat yang masih muda dan punya kompetensi yang bagus. Tetapi akhirnya tidak bisa dipakai

lagi lantaran sudah dirotasi menduduki banyak jabatan. Terkait dengan rencana mutasi pejabat antar daerah ini, Adi mengatakan nantinya akan dibuat database JPT secara nasional oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Terkait kualitas JPT, Adi mengatakan memang masih ada kelemahan-kelemahan sampai saat ini. Kondisi ini terjadi secara nasional. Masih ditemukan JPT yang lemah dari sisi kemampuan koordinasi dan manajerial. “Masih menjadi prioritas kita mendorong. Dengan Diklatpim ini diharapkan mereka bisa melatih kemampuan tadi. Sehingga mereka lebih baik lagi,” katanya. Ia mengatakan tantangan ASN ke depan adalah bagaimana memberikan pelayanan yang smart. Karena masyarakat harapannya sudah berubah, mereka ingin pelayanan

birokrasi lebih cepat. Sehingga hal ini menuntut ASN mencari terobosan melayani masyarakat dengan pelayanan yang cepat, murah dan gampang diakses. (nas)

Adi Suryanto

Gubernur Ingin Ada Penerbangan Lombok - Darwin Dari Hal. 1 Kelak, ujarnya, bukan tidak mungkin peternak-peternak dari NTB akan lebih mudah membeli hewan ternak di Kawasan Utara Australia. Bahkan, bisa jadi para peternak dari NTB justru bisa membuka usaha peternakan di Australia Utara. ‘’Saya membayangkan dalam waktu tidak terlalu lama, akan ada peternakan-peternakan sapi dan kerbau di Australia Utara ini dimiliki oleh peternak-peternak dari Pernek dan Raberas,’’ ujarnya. Seperti yang selalu disampaikannya dalam berbagai kesempatan, gubernur menyerukan seluruh elemen masyarakat NTB untuk tidak takut bermimpi besar. Tentu saja, setiap mimpi besar pada awalnya akan ditertawakan orang. ‘’Tapi saya yakin mimpi ini dalam jangkauan kita semua,’’ ujarnya. Untuk mewujudkan hal-hal besar, tentu dibutuhkan keberanian dan tekad yang ekstra. Keberanian dan tekad, bisa

dibangun dengan mengubah atau membalik cara berpikir. ‘’Bukan hanya orang Australia bisa membeli properti dan tanah-tanah di tempat kita. Kita pun harus berani dan punya kemampuan membeli tanahtanah di sini,’’ tegas gubernur. Menurut Dr.Zul, harga tanah dan ternak di Australia tidak lebih mahal dari di NTB. Tanah-tanah di Utara Australia ini, menurutnya justru lebih murah dari harga tanah di Kawasan Mandalika dan Samota. ‘’Jauh lebih murah lagi tanah-tanah yang banyak buayanya,’’ seloroh gubernur. Di hari keempat lawatannya ke Australia, Doktor Zul antara lain bertemu dengan Peter Tinley, Menteri Urusan Asia di Australia Barat (Western Australia) yang akan membantu memastikan penerbangan langsung PerthLombok yang telah dibuka dapat terus berkembang. Gubernur menegaskan, upaya mempromosikan daerah bukan hanya tugas pemerintah daerah semata. ‘’Ini tugas kita

semua, terutama business community kita,’’ tandasnya. Selain bertemu para penentu kebijakan setempat, gubernur juga tak lupa menyapa warga asal NTB di Australia. Salah seorang diantaranya adalah Renny Newall yang sudah 32 tahun menetap di Darwin. Renny berasal dari Kampung Bugis, Sumbawa. Kepada Doktor Zul, Renny telah mengutarakan kesiapannya untuk menjadi ‘orang tua’ bagi warga NTB yang ingin ke Darwin. ‘’Ada juga Ibu Mariatun dari Lombok yang sudah 30 tahun di Darwin. Jadi sudah ada yang meretas jalan baru,’’ ungkapnya. Selain itu, gubernur juga bertemu Nico, salah seorang putra Gunung Sari, Lombok Barat. Nico dulunya kuliah di UGM Yogyakarta dan saat ini sedang ditugaskan di Perth oleh Kementerian Luar Negeri. ‘’Nico putra Lobar ini saya yakin suatu saat nanti akan jadi Dubes seperti seniornya Lalu Muhammad Iqbal dari Loteng,’’ harap Doktor Zul. (*)

Bappeda NTB Susun Roadmap Industrialisasi Dari Hal. 1 untuk segera merealisasikan industrialisasi di NTB. Tahun depan, gubernur menargetkan sudah berdiri pabrik pakan ternak di NTB. Gubernur juga menunjuk langsung tiga pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mewujudkan misi pendirian pabrik pakan ternak di NTB ini. Tiga pimpinan OPD itu adalah Kepala Disnakeswan NTB, Ir. Hj. Budi Septiani, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si, dan Kepala Distanbun NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si. Selain target mendirikan pabrik pakan ternak, sejumlah target lain juga harus dicapai dalam waktu dekat. Pembangunan kawasan industri yang dijanjikan oleh Bappenas, menurut Gubernur harus ditindaklanjuti oleh Kepala Bappeda NTB dan

Kadis Perindustrian NTB. Pembangunan smelter juga merupakan harga mati bagi gubernur. Untuk mempercepat pendirian smelter, gubernur meminta Gita Ariadi dan Kepala Dinas ESDM NTB, Ir. H. Muhammad Husni, M.Si untuk mencurahkan perhatiannya. Selain itu, komitmen pendirian pabrik penggilingan padi oleh Bulog juga harus dimulai. Untuk memuluskan komitmen ini, gubernur menegaskan Pemprov NTB siap memberikan dukungannya jika memang Bulog membutuhkan kemudahan. Untuk target ini, gubernur secara khusus menunjuk Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, H. Wirajaya Kusuma untuk mengawalnya. Sentra industri logam dan permesinan di Lotim juga masuk dalam daftar prioritas gubernur. Untuk mengawal rencana ini, Dr.Zul menunjuk Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Ir. Andi Prama-

ria dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Drs. H. L. Saswadi, MM untuk membuat rencana kerja yang terukur. Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, M.Si, gubernur meminta agar rencana membangun pengolahan sampah dan industri pengolahan hasil hutan bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Kadis Perikanan dan Kelautan diminta memastikan NTB segera memiliki industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan. Kadis Perdagangan diminta memastikan semua industri pengolahan yang dibangun terbuka dan tersedia pasarnya. NTB swasembada telur juga harus segera digeber. Peternakan ayam dan petelur harus segera direalisasikan. Target ini akan dibebankan kepada Kepala Disnakeswan NTB, Ir. Hj. Budi Septiani dan Kepala Distanbun NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si. (nas)

GP.Aryadi (Suara NTB/humasntb)

website ntbgemilang.com dan Yayasan Qoloni Indonesia tidak ada hubungannya dengan Pemerintah Provinsi NTB,’’ katanya. Kepada pemilik/Penanggung Jawab Situs Web ntbgemilang.com diminta segera untuk menghentikan penggunaan lambang NTB dan penamaan NTB Gemilang pada website tersebut. (nas)

Dorong Realisasi Investasi UEA DINAS Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB terus mendorong percepatan realisasi investasi pembangunan pabrik pakan di NTB. Melalui Duta Besar Indonesia untuk UAE, Pemprov terus mendorong investor asal Uni Emirat Arab (UEA) merealisasikan investasinya membangun pabrik pakan di NTB. H.L.Gita Ariadi ‘’Investor yang tertarik banyak. Kita sudah sampaikan informasinya. Kita terus melalui Pak Dubes RI di Uni Emirat Arab kita minta. Kita sudah konsolidasi dengan Dinas Pertanian juga tempo hari,’’ kata Kepala DPMPTSP NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (27/6) siang. Ia mengatakan, investor asal UEA yang berencana membangun pabrik pakan di NTB adalah Al Dahra. Sejak 2018 lalu, investor ini sangat diharapkan merealisasikan investasinya. Tetapi rencana untuk merealisasikan investasinya masih maju mundur. Namun dari pembicaraan awal mereka sangat tertarik membangun pabrik pakan di NTB. Pemprov juga sudah menyampaikan berbagai data, informasi dan kondisi lapangan yang dibutuhkan. ‘’Kebetulan Duta Besar Uni Emirat Arab, Husin Bagis, kita gunakan jalur itu. Ketika dia menyampaikan itu, kita di daerah menyampaikan berbagai data, informasi dan kondisi lapangan yang dibutuhkan,’’ ujarnya. Gita mengatakan, dari aspek dukungan perizinan, NTB sudah siap. Tetapi yang namanya investor, mereka punya feeling bisnis. ‘’Itu yang tidak bisa kita paksakan,’’ katanya. Sekarang katanya, NTB menghadapi banyak kompetitor. Dengan adanya tol trans Jawa, berpotensi berdirinya daerah-daerah industri baru di daerah jalur tol. Investor akan memilih membangun industri di sana karena pasar dan distribusi logistik semakin mudah. Dulunya, Surabaya menjadi daerah yang padat industrinya. Sehingga ada harapan pembangunan industri ada relokasi ke daerah timur Indonesia seperti NTB. Gita mengatakan hal ini menjadi tantangan tersendiri. ‘’Kemarin ketika membangun Gili Mas, itu kita tawarkan, kesulitan distribusi sudah tidak ada. Ternyata di Jawa terbukanya akses yang dulunya daerah belakang, sekarang menjadi depan,’’ terangnya. Hal ini akan menarik minat investor untuk membangun pabrik. Meskipun demikian, Gita menegaskan Pemprov akan terus mencari investor untuk berinvestasi ke NTB dengan keuntungan atau insentif tertentu. Gita mengungkapkan, potensi NTB dalam sektor pertanian dan perkebunan cukup besar. Tetapi investor yang tertarik dalam sektor tersebut masih kecil. Artinya, produk pertanian dan perkebunan yang dikirim ke luar daerah masih dalam bentuk barang mentah, bukan produk olahan. ‘’Artinya daerah kita masih sentra produksi. Ke depan komoditi yang kita kirim dalam bentuk olahan. Sehingga ada nilai tambahnya dalam daerah,’’ tandasnya. Pemprov NTB menargetkan realisasi investasi tahun 2019 sebesar Rp16 triliun. Pemprov sedang mendorong para investor untuk berinvestasi dalam industri olahan produk-produk unggulan daerah atau agroindustri. (nas)

(Suara NTB/dok)

Suhu di NTB Capai 18 Derajat

Halaman 15

Kekeringan Kian Parah, Tanaman Padi di Seteluk Terancam Puso Dari Hal. 1 Makanya potensi untuk terjadi puso di 607 hektar lahan itu sangat mungkin terjadi,’’ katanya. Berdasarkan laporan masyarakat, di Desa Air Suning ada sekitar 135 hektar lahan pertanian yang sudah mulai mengalami kekeringan sedang dan 87 hektar kekeringan berat. Kemudian di Desa Seteluk Atas ada sekitar 8 hektar sudah mulai berada dalam kondisi kekeringan sedang dan 2 hektar dengan kondisi berat. Di Desa Seteluk Tengah sekitar 40 hektar lahan pertanian dalam kondisi kekeringan sedang dan 23 hektar kondisi berat. Di Desa Lamusung juga terdapat 20 hektar kondisi sedang dan 10 hektar kategori berat. Di Desa Loka ada sekitar 65 hektar lahan dengan kondisi kekeringan ringan dan di Desa Seran 15 hektar kekeringan sedang dan 10 hektar lainnya masuk dalam kondisi

mengalami kekeringan berat. Begitupun juga dengan Desa Meraran, dari laporan yang masuk ada sekitar 78 hektar tanaman padi mengalami kekeringan sedang dan 34 kekeringan berat . Kemudian di Desa Kelanir, setidaknya 50 hektar lahan mengalami kekeringan ringan dan 18 hektar sedang. Kekeringan yang terjadi hamper di semua desa di Kecamatan Seteluk tersebut terjadi lantaran air dari jaringan irigasi mengering dan juga di beberapa lokasi tidak ada sumber mata air yang baku. Masyarakat juga berharap supaya bisa dibangun sumur bor dalam di lokasi-lokasi yang saat ini dilaporkan mengalami kekeringan. Harapannya, pada saat air sungai mengering, petani memiliki sumber mata air yang baru untuk mengairi sawah-sawah mereka. Sehingga bencana gagal panen (puso) bisa ditekan atau dihindari. (ils)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 28 Juni 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Sekolah Terus Sosialisasikan Juknis PPDB Mataram (Suara NTB) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri di Kota Mataram akan dilaksanakan mulai awal pekan depan. Sekolah mulai mempersiapkan diri dan terus melakukan sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB ke internal sekolah maupun masyarakat. Kepala SMPN 12 Mataram, Mustajib, S.Pd., mengatakan, terkait dengan persiapan PPDB, setelah pihaknya mendapatkan Juknis PPDB awal pekan ini, pihaknya melakukan rapat awal dan segera memutuskan segera menyosialisasikan juknis. “Sosialisasi juga diupayakan melalui media sosial dan atau lingkungan yang dimiliki rekan-rekan bapak, ibu guru dan pegawai,” katanya. Selain itu, rapat teknis dan upaya mensosialisasikan PPDB terus dilakukan pihaknya. “Kami akan terus berusaha mensosialisasikan juknis PPDB pada umumnya dan PPDB SMPN 12 Mataram pada khususnya,” ujarnya. Sementara itu, teerkait dengan penambahan kuota jalur prestasi, Mustajib mengatakan ia mendukung kebijakan itu, karena ia mendukung niat pemerintah untuk memberi kesempatan kepada para calon peserta didik berprestasi mendapatkan haknya, yaitu memilih sekolah yang diidamidamkan sesuai dengan prestasi yang dimilikinya. “Dan kedua, kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada masing-masing satuan pendidikan atau sekolah untuk mendapatkan calon-calon peserta didik yang berprestasi,” ujar Mustajib. Terpisah, Kepala SMPN 16 Mataram, Suraji, S.Si., mengatakan, pihaknya juga melaksanakan sosialisasi internal pada seluruh guru, pegawai, dan siswa SMPN 16 Mataram. Sosialisasi juga dilakukan kepada masyarakat dan SD di sekitar sekolah. “Adanya perubahan ketentuan jalur prestasi menjadi 15 persen mudahan memberi berpengaruh positif pada calon siswa yang mendaftar di SMPN 16 Mataram. Semoga target kami enam rombongan belajar tahun ini akan menjadi kenyataan,” harapnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., mejelaskan, PPDB SMP di Kota Mataram menggunakan menggunakan sistem dalam jaringan (daring) atau online dengan mekanisme calon peserta didik melakukan pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil melalui sistem komputerisasi yang dapat diakses setiap waktu melalui internet. Kuota PPDB SMP di Kota Mataram yaitu untuk jalur zonasi paling sedikit 80 persen dari daya tampung, jalur prestasi paling banyak 15 persen dari daya tampung, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak lima persen dari daya tampung sekolah. Pendaftaran dan verifikasi calon peserta didik baru untuk jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/ wali dilaksanakan pada Senin (1/7) dan Selasa (2/7). Pengumuman hasil seleksi calon peserta didik baru dilaksanakan pada Rabu (3/7). Sementara itu untuk pendaftaran dan verifikasi jalur zonasi akan dilaksanakan pada Rabu (3/7), Kamis (4/7) dan Jumat (5/7). Pengumuman hasil seleksi akan dilaksanakan pada Sabtu (6/7). Jumlah sekolah peserta PPDB di Kota Mataram tahun Pelajaran 2019/2020 sebanyak 24 SMP Negeri. Jumlah peserta didik baru tiap rombongan belajar/Kelas melalui PPDB SMP Negeri berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 32 peserta didik. “Jumlah rombongan belajar paling sedikit tiga dan paling banyak 33, masing-masing tingkat paling banyak 11 Rombongan Belajar,” sebut Fatwir. (ron)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Rutan Selong Periksa Kesehatan Warga Binaan Selong (Suara NTB) Ratusan warga binaan yang menghuni rumah tahanan (Rutan) Kelas IIB Selong menjalani pemeriksaan HIV/AIDS dan hepatitis C. Pemeriksaan ini lebih difokuskan kepada warga binaan yang terlibat kasus peredaraan narkotika sebanyak 110 orang. Pemeriksaan ini juga merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh pihak Rutan Selong. Ditemui Suara NTB, Kamis (27/6), Kasubsi Pelayanan pada Rutan Kelas IIB Selong, Nasruddin mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan ini merupakan program rutin yang dilaksanakan terhadap warga binaan di Rutan Selong. Dalam pelaksanaan pemeriksaan ini, pihak Rutan Selong melibatkan Dikes, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Lotim dan komunitas peduli Lotim. Apabila ada warga binaan yang positif HIV, maka akan langsung dilakukan pembinaan dan pengobatan agar tidak menular ke penghuni Rutan lainnya. “Kemarin pernah ada yang positif sehingga pengobatan intens kita lakukan. Kita fasilitas untuk pengobatannya tetap dilakukan,” terangnya. Pengelola Program Komisi Penanggulangan AIDS Lotim, Opan Satriawan Putra mengatakan, kegiatan tersebut merupakan rangkaian hari Narkotika internasional, berupa penyuluhan

dan pemeriksaan HIV/AIDS dan hepatitis C. Pentingnya dilakukan tes tersebut dikarenakan jarak penularan, seperti hepatitis cukup lama dan itu sangat berpengaruh terutama bagi narkoba suntik yang sebelumnya secara bersama-sama menggunakan satu jarum sebelum diamankan oleh pihak berwajib. Penggunaan jarum suntik rentan tertular HIV dan seks bebas apabila salah satu oleh penggunan terinfeksi. Maka dari itu, dilaksanakannya pemeriksaan ini untuk mendeteksi dan mengantisipasi dini penyebaran HIV di Rutan Selong. Terlebih untuk mengetahui siapa yang positif harus dikakukan dengan pengambilan sampel darahnya. Adapun untuk hasilnya nanti akan disampaikan ke pihak Rutan Selong dan kepada warga binaan yang positif. Itupun hasilnya sangat rahasia untuk kemudian dilakukan pembinaan dan penanganan lebih lanjut. (yon)

(Suara NTB/yon)

PEMERIKSAAN KESEHATAN - Warga binaan di Rutan Kelas IIB Selong menjalani pemeriksaan kesehatan, Kamis (27/6).

Garuda Indonesia Siap Pindahkan Rute Penerbangan Domestik dari Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Internasional Kertajati Cengkareng (Suara NTB) Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia memastikan kesiapannya dalam mendukung rencana perpindahan layanan operasional penerbangan rute domestik dari Bandara Husein Sastranegara, Bandung ke Bandara Internasional Kertajati, Majalengka. Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2019 mendatang, rute Bandung – Denpasar yang sebelumnya dilayani Garuda Indonesia

dari Bandara Husein Sastranegara, Bandung akan mulai beroperasi dari Bandara Internasional Kertajati Majalengka. Sementara untuk penumpang dari Denpasar terhitung tanggal 30 Juni 2019 juga akan mendarat di Bandara Internasional Kertajati Majalengka. Direktur Operasi Garuda Indonesia Capt. Bambang Adisurya Angkasa mengungkapkan, “Kami telah melakukan koordinasi intensif dengan seluruh

stakeholder layanan kebandarudaraan setempat untuk memastikan kesiapan operasional layanan penerbangan dan sarana-prasana infrastruktur akses penumpang menuju Bandara Kertajati, Majalengka dapat terakomodir dengan baik,” katanya. “Kami juga turut mengimbau penumpang untuk nantinya dapat berangkat lebih awal menuju bandara untuk mengantisipasi penyesuaian alur

Eksekusi Lahan SMPN 2 Gunungsari Ditunda Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) sejauh ini belum mengajukan langkah hukum terakhir berupa peninjauan kembali (PK) atas putusan ke Mahkamah Agung (MA) terhadap kasus sengketa aset lahan SMP 2 Gunungsari. Pemda berasalan ingin memperkuat bukti yang nanti diajukan ke MA. Sementara hasil koordinasi pemda dengan pihak pengadilan, eksekusi lahan tersebut ditunda yang (Suara NTB/Ist) awalnya direncanakan Taufik tanggal 30 Juni diundur menjadi tanggal 3 Juli. Hal ini diakui Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Setda Lobar, Taufik yang dikonfirmasi wartawan. Dijelaskan, rencana eksekusi lahan SMP 2 Gunungsari diundur ke tanggal 3 Juli. “Kan rencananya tanggal 30 Juni, tapi tanggal 1 dan 2 Juli itu ketua PN cuti. Karena itu diundur jadi tanggal 3 Juli,” terang dia. Pemda sudah dipanggil oleh pangadilan untuk dimintai pendapat mengenai eksekusi tersebut. Pihak yang hadirpun dari BPKAD dan Bagian Hukum. Namun yang hadir jelas dia tidak bisa mengambil kesimpulan karena yang datang adalah bukan pejabat yang memberi kebijakan. Dari pihak pengadilan jelas dia meminta kepastian dari pemda terkait ke mana murid sekolah tersebut akan dipindahkan. Barulah pihak pengadilan mengambil sikap melakukan eksekusi. Pemkab kata dia tetap melakukan upaya hukum terakhir yakni PK. Kenapa lelet mengajukan PK? Pihaknya berdalih masih mempersiapkan bukti baru (novum). Sebab novum yang dimiliki dianggap belum sempurna dan kuat. Sehingga pihaknya mengupayakan novum satu lagi supaya lebih sempurna. “Karena kesempatan PK ini kan cuman sekali, kalau sekali kami mengajukan PK tapi ditolak maka habis lah upaya kita, karena itu kami sempurnakan betul novum-novum ini supaya sempurna,” tegas dia. Pihaknya menolak dianggap lelet, sebab pihaknya sudah dari awal mempersiapkan. Bahkan memori banding sudah selesai dibuat. Namun pihaknya masih menyempurnakan novum supaya lebih kuat. Pihaknya sendiri terus berkoordinasi dengan OPD terkait dalam penyiapan novum tersebut. Pemda kata dia tetap berupaya mempertahankan aset ini dengan upaya hukum PK tersebut. ”Kita tetap berupaya mempertahankan,” tegas dia. (her)

penumpang maupun akses menuju Bandara Internasional Kertajati tersebut,” papar Capt Bambang. “Penumpang nantinya juga dapat mengakses fasilitas Damri gratis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pihak pengelola Damri, hingga potongan harga khusus moda transportasi travel yang rencananya akan disiapkan oleh stakeholder layanan kebandarudaraan dalam mendukung penyediaan akses sarana prasana menuju Bandara Internasional Kertajati,” kata Bambang. Bersama seluruh stakeholder layanan kebandarudaraan lainnya, Garuda Indonesia berharap pengembangan layanan operasional melalui Bandara Internasional Kertajati di Majalengka ini kedepannya dapat terus dioptimalkan, khususnya melalui penyediaan akses sarana prasana dan infrastruktur dari dan menuju Bandara Internasional Kertajati yang dapat memberikan berbagai pilihan kemudahaan bagi penumpang. “Perpindahan rute Kertajati - Denpasar ini diharapkan turut mempercepat pertumbuhan perekonomian baru dan pariwisata di daerah Jawa Barat dan sekitarnya melalui perluasan akses konektivitas penerban-

gan nasional. Denpasar sebagai salah satu hub Garuda Indonesia diharapkan dapat memudahkan mobilisasi para turis mancanegara menuju kawasan Jawa Barat sehingga ke depannya diharapkan potensi pariwisata Jawa Barat dan sekitarnya dapat terus meningkat,” tutup Capt. Bambang. Adapun rute penerbangan Kertajati - Denpasar pp akan dilayani dengan menggunakan armada Boeing 737-800 NG yang berkapasitas 162 penumpang setiap hari. Penerbangan Kertajati - Denpasar akan diberangkatkan dengan nomor penerbangan GA 334 dari Bandara Kertajati pada pukul 06.20 waktu setempat dan tiba di Denpasar pada pukul 09.05 waktu setempat. Sedangkan penerbangan Denpasar Kertajati akan diberangkatkan dengan nomor penerbangan GA 335 pada pukul 13.20 waktu setempat dan tiba di Bandara Kertajati pada pukul 14.15 waktu setempat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai perubahan jadwal penumpang dapat menghubungi Call Center Garuda Indonesia (24 jam) di nomor 021-2351 9999 dan 0804 1 807 807, atau melalui media sosial Garuda Indonesia di Twitter @GarudaCares. (r)