Edisi Selasa 28 Mei 2019 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SELASA, 28 MEI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 70 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Program Belum Maksimal

’’NTB Zero Waste’’ Dialokasikan Rp15 Miliar

Mataram (Suara NTB) Beberapa bulan sejak di-launching, program NTB Zero Waste belum digarap maksimal. Padahal tahun 2019, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sekitar Rp15 miliar untuk program NTB bebas sampah ini.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Syamsuddin, S. Hut, M. Si menepis program NTB Zero Waste belum digarap maksimal. Program mewujudkan NTB bebas sampah 2023 tersebut terus berjalan. ‘’Bukan redup sesungguhnya. Kita tetap terus bergerak.

Cuma kan kita ini dalam bergerak tak serta merta langsung on. Banyak hal atau kegiatan yang mungkin kita pertimbangkan ulang,’’ kata Syamsuddin dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Senin (27/5) siang.

Dijelaskan, Dinas LHK NTB melalui Pokja Satgas

Mudik Lebaran, Basarnas Siagakan Personel Mataram (Suara NTB) Jelang arus mudik, pelabuhan dan pantai jadi perhatian khusus Basarnas Mataram. Potensi kerawanan, terutama di laut diantisipasi dengan pengerahan personel.

Bentuk antisipasi arus mudik lebaran 2019, dengan menyiagakan personel di tempat tempat strategis tersebut. Sebagai bentuk kesiapan, Senin (27/5) Basarnas melaksanakan apel gelar pasukan.

Dalam apel itu, selain memastikan kesigapan per-

Penanganan Sampah terus bekerja membina Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kinerja Satgas, kata Syamsuddin dievaluasi tiap tiga bulan.

Satgas Penanganan Sampah harus membuat laporan kinerja yang disampaikan ke Dinas LHK. ‘’Karena kalau tidak, kita akan evaluasi ulang. Tiap triwulan dievaluasi, harus menyampaikan laporan ke Dinas LHK. OPD mana yang dia bina. Satgas itu harus mem-

buat matriks,’’ jelasnya.

Syamsuddin menyebutkan, total anggaran yang dialokasikan Pemprov NTB tahun ini untu program NTB Zero Waste sebesar Rp15 miliar. Ia tak menyebutkan secara rinci untuk alokasi apa saja penggunaan anggaran sebesar itu. Namun Syamsuddin menyebutkan, anggaran sebesar itu dipergunakan untuk kegiatan kampanye, penguatan regulasi, Satgas Penanganan Sampah, bantuan ke bank sampah dan operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional. ‘’Yang paling besar untuk operasional TPA Regional,’’ ungkapnya.

Syamsuddin menjelaskan

operasional di TPA Regional berjalan 24 jam. Untuk menimbun dan meratakan sampah yang diangkut ke TPA Regional Kebun Kongok menggunakan exavator. Ia mengatakan, apabila operasional di TPA Kebun Kongok terganggu, maka sampah akan menumpuk dan risikonya cukup besar.

Ia menceritakan belum lama ini terjadi antrean kendaraan yang mengangkut sampah ke TPA Regional Kebun Kongok. Hal itu akibat rusaknya alat berat. Jika alat berat tetap rusak, ia menyebut risikonya akan cukup besar.

Terkait dengan progres pembentukan bank sampah

TO K O H Bidik Dana Penyertaan Modal (Suara NTB/diskominfotikntb)

WAKILI INDONESIA - Kadis Kesehatan NTB, Nurhandini Eka Dewi, saat membacakan country statement (sikap negara/ pemerintah) tentang Eliminasi Tuberkulosis (TB) selama tiga tahun terakhir dan komitmen melaksanakan eliminasi TB pada tahun 2030 dalam Sidang Umum WHA ke-72 tahun 2019 di Geneva.

Dikeluhkan, Ruas Jalan Kawasan Wisata Senggigi Gelap Gulita Arif (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Masuk Top 99 Nasional

INOVASI pelayanan publik asal NTB yakni aplikasi pelayanan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan (Simawar) berhasil masuk Top 99 dalam kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional. Sistem aplikasi berbasis android ini berasal dari Kabupaten Bima. ‘’Setelah dilakukan proses penjaringan oleh Kementerian PANRB, sistem inovasi pelayanan publik tingkat nasional dari 10 nominator Entebenovik 2018, Bersambung ke hal 15 H. Yusron Hadi (Suara NTB/dok)

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1440 H/2019 M 04:52

05:02

12:16

15:36

18:06

19:20

wa. ‘’Kita memperkuat bank sampah induk dan bank sampah regional,’’ jelasnya.

Untuk mewujudkan NTB Zero Waste 2023, kata Syamsuddin, pihaknya menggandeng pihak ketiga sebagai mitra yakni Bank Sampah NTB Sejahtera. Sebagai bank sampah yang sudah mandiri, Bank Sampah NTB Sejahtera diminta memberikan pelatihan dan pendampingan kepada bank-bank sampah yang ada di NTB. Bank Sampah NTB Sejahtera diminta menjadi narasumber, memberikan informasi kinerjanya selama ini, Bersambung ke hal 15

NTB Wakili Indonesia dalam Sidang Umum WHA di Geneva

sonel, juga alat utama (alut) penyelamatan dan kendaraan operasional lainnya. ”Apel ini untuk mengecek kesiapsiagaan personel maupun alut untuk pelaksanaan siaga khusus arus mudik lebaran 2019,’’ kata Kepala Basarnas Mataram, I Nyoman Sidakarya, Senin (27/5) kemarin.

Sementara personel yang disiagakan, sedikitnya 75 orang. Mereka akan ditempatkan di kantor induk dan disebar di sejumlah pelabuhan.

Bersambung ke hal 15

KEJAKSAAN Tinggi NTB membidik masalah lain pada perusahaan daerah PT Tripat Lombok Barat. Selain soal agunan lahan mal Lombok City Center (LCC), penyelidikan akan diperluas pada penyertaan modal.

Kepastian mengusut dana penyertaan modal daerah itu disampaikan Kajati NTB, Arif SH.,MM setelah pihaknya menemukan fakta- fakta baru terkait kasus ini. Selain agunan lahan 8,4 hektar senilai Rp95 miliar, Pidsus sedikit menggeser arah penyelidikan ke dana penyertaan modal yang dijadikan biaya operasional dan kelangsungan usaha.

Bersambung ke hal 15

di desa-desa, Syamsuddin mengatakan sedang dilakukan penyesuaian. Dengan adanya perubahan kebijakan, maka bank sampah akan diback up oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil).

Ia menjelaskan, Dinas LHK bukan lagi fokus ke desa untuk pembentukan bank sampah. Tetapi akan fokus mengintervensi bank sampah unit atau induk di setiap kabupaten/kota dan bank sampah regional. Nantinya akan dibentuk bank sampah regional Pulau Lombok dan Bank Sampah Regional Pulau Sumba-

Giri Menang (Suara NTB) Wisatawan mengeluhkan ruas jalan di kawasan wisata Senggigi hingga perbatasan Kabupaten Lombok Utara yang gelap gulita pada malam hari.

Di jalur ini Penerangan Jalan Umum (PJU) mati dan ada juga yang belum dipasang PJU. Senggigi merupakan etalase Lombok Barat menjual pariwisata yang nyaman dan aman.

Kondisi gelap ini tidak saja menyulitkan warga termasuk wisatawan yang ,elintas pada malam hari. Juga dikhawatirkan terjadi aksi kejahatan.

Karena itulah masalah PJU di kawasan Senggigi ini seharusnya jadi prioritas pemda untuk ditangani. ‘’Minimnya PJU di sepanjang jalan raya Senggigi, dari Desa Batulayar hingga Senggigi, menjadi keluhan pengguna jalan termasuk wisatawan,’’ kata Kepala Desa Batulayar Muhammad Taufiq. Ia mengaku, tidak semua PJU di kawasan Senggigi hidup, sebagian katanya mati. Sebagian juga belum dipasangkan PJU. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/her)

GELAP - Jalur kawasan wisata Senggigi gelap karena banyak lampu PJU mati dan belum dipasang lampu. Kondisi ini dikeluhkan masyarakat termasuk wisatawan.

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan NTB dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A., MPH mewakili Indonesia dalam Sidang Umum World Health Assembly (WHA) ke-72 tahun 2019 yang berlangsung di Geneva, Jumat (24/5). Pada kesempatan itu, Kadis Kesehatan NTB membacakan country statement (sikap negara/ pemerintah) tentang Eliminasi Tuberkulosis (TB) selama tiga tahun terakhir dan komitmen melaksanakan eliminasi TB pada tahun 2030.

Sidang WHA adalah pertemuan negara-negara anggota WHO termasuk Indonesia yang membahas tentang isu kesehatan terbaru. Menjadi salah seorang wakil Indonesia dalam kesempatan tersebut, dr. Eka, sapaan akrab Kadis Kesehatan NTB itu juga menyampaikan tiga poin penting usulan Indonesia terkait eliminasi TB. Yaitu menurunkan harga obat/ alat diagnostik TB, peta jalan penelitian dan inovasi dunia untuk mendapatkan terapi TB yang lebih efektif. Serta mendapatkan support politis dari negaranegara dan support lembaga dunia dalam mengatasi ke-

senjangan penanganan TB dunia.

WHA ke 72 tersebut memang dimaksudkan untuk merumuskan dan mengambil kebijakan-kebijakan terkait kesehatan termasuk kebijakan anggaran untuk kesehatan yang menjadi fokus di negara negara peserta sidang.

Seperti dirilis situs kesehatan online internasional devex.com, sebanyak 100 organisasi sosial dari seluruh dunia dan perorangan mendesak WHO untuk merubah draft resolusi terkait transparansi pasar obat -batan, vaksin dan teknologi kesehatan lain. Perubahan yang dapat terjadi seperti ditulis devex,com adalah terkait biaya yang dikeluarkan klinik kesehatan dalam menangani penderita TB termasuk pembiayaan oleh publik dalam pengadaan obat dan pajak.

Dikutip dari kompas.com (3/2019), di Indonesia setiap 30 detik satu orang tertular Tuberkulosis atau TBC dan rata-rata 13 orang meninggal setiap satu jam. Saat ini Indonesia menjadi negara dengan beban TBC tertinggi ke tiga di dunia.

Bersambung ke hal 15

BPK Temukan Kekurangan Volume Pekerjaan 12 Paket Proyek Senilai Rp2,1 Miliar Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB menemukan kekurangan volume pekerjaan atas pengerjaan 12 paket proyek Pemprov NTB senilai Rp2,133 miliar. Ke 12 paket proyek tersebut tersebar di empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB. Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Hery Purwanto, Senin (27/5) siang menjelaskan, temuan tersebut merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemprov NTB Tahun anggaran 2018. Terhadap temuan tersebut, BPK mengeluarkan beberapa rekomendasi.

Antara lain meminta Kepala OPD terkait agar lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan kinerja bawahannya. Kemudian menginstruksikan Pejabat Pembuat

(Suara NTB/dok)

Hery Purwanto Komitmen (PPK) lebih cermat dalam mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

Bersambung ke hal 15

209 PNS Pemprov Pensiun

Usulan Formasi P3K dan CPNS Pertimbangkan Kemampuan Fiskal Daerah Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB menyebut sebanyak 209 PNS lingkup Pemprov NTB akan pensiun tahun 2019 ini. Jumlah PNS yang pensiun merupakan salah satu acuan dalam pengajuan formasi CPNS 2019.

Dalam usulan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan CPNS 2019, Pemprov NTB akan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.’’Kalau

masalah pengusulan akan kita sesuaikan dulu dengan kemampuan keuangan daerah. Prinsipnya itu kalau untuk CPNS. Lebih detail lagi kalau P3K,’’ kata Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si dikonfimasi di Kantor Gubernur, Senin (27/5) siang.

Ia menjelaskan, sesuai surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB), Pemda diminta memperhatikan kemam-

puan keuangan daerah terkait dengan usulan formasi CPNS 2019. Begitu juga dengan usulan formasi P3K, Pemprov juga akan melihat lebih detail lagi kemampuan keuangan daerah. Pasalnya, untuk penggajian P3K dibebankan kepada masing-masing Pemda.

Ia menjelaskan, Pemda diberikan batas waktu sampai pertengahan Juni mendatang untuk meng-input usulan formasi P3K dan CPNS 2019. Menurut Fathurrahman, Pemprov

NTB masih kekurangan tenaga guru dan tenaga kesehatan.

Sehingga dalam usulan formasi P3K dan CPNS 2019, formasi tenaga guru dan tenaga kesehatan diprioritaskan.

Termasuk juga tenaga teknis lainnya. ‘’Dinas Dikbud akan melihat juga dari guru mata pelajaran yang kosong, mungkin ada yang pensiun.

Kemudian kita juga kebutuhan tenaga kesehatan berapa,’’ ucapnya.

Meskipun usulan mengacu

pada jumlah PNS yang pensiun. Fathurrahman mengatakan kemungkinan kuota yang akan didapat Pemprov lebih dari itu.

Hal ini berkaca dari rekrutmen CPNS 2018. Dimana kuota CPNS yang diperoleh Pemprov sebanyak 433 formasi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) telah menerbitkan surat tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Selasa, 28 Mei 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

THR ASN Mulai Dicairkan Kelurahan Tinggal Eksekusi

Mataram (Suara NTB) Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Senin (27/5) mulai mencairkan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil Negara (ASN).

Pencairan tunjangan keagamaan tersebut, setelah Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana telah menandatangani peraturan kepala daerah.

dan jabatan diduduki. Pegawai yang memiliki golongan sama tapi memiliki jabatan akan berbeda THR diterima.

Sementara pembayaran gaji ke 13 tambah Syakirin, menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. Penafsiran pembayaran gaji ke 13 berbeda dari masing – masing daerah. Ada yang menafsirkan dibayarkan tanggal 5 Juni dan di bulan Juli. “Kita menunggu petunjuk dari pemerintah pusat saja,” ujarnya.

ASN Kota Mataram, Fizi ber-

syukur tunjangan hari raya bisa dicairkan hari ini (kemarin,red).

Kebutuhan menjelang lebaran relatif tinggi dibandingkan dengan hari biasanya. Belum lagi, ia harus menyiapkan untuk biaya sekolah anaknya. “Kalau saya sih tetap bersyukur,” ucapnya.

Gaji diterimanya tidak besar dibandingkan ASN lain dengan kualifikasi pendidikan tinggi dan menduduki jabatan.

Tapi, ia tetap mensyukuri karena tambahan pendapatan dianggap sebagai bonus karena puluhan tahun bekerja. (cem)

PERBEDAAN sistem pelaporan dana kelurahan dinilai membingungkan diharapkan tidak jadi masalah. Dokumen kegiatan dari hasil musyawarah kelurahan tinggal dieksekusi oleh masing – masing kelurahan.

Badan Keuangan Daerah telah memberikan signal untuk pencairan dana. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan telah mentransfer tambahan dana alokasi umum (DAU) sekitar Rp9 miliar lebih.

Camat Sandubaya, Saharuddin mengatakan, adanya sifnal pencairan dana kelurahan tahap pertama perlu respon cepat oleh kelurahan, untuk segera mencairkan dana untuk mengeksekusi program. Sistem pelaporan penggunaan anggaran sudah jelas sesuai dengan program yang dirancang melalui musyawarah kelurahan. “Jadi apa yang dibingungkan. Programnya kan sudah jelas,” kata Saharuddin.

Pelaksanaan program melalui dana kelurahan kecamatan kata Saharuddin, tidak bisa mengintervensi apa yang menjadi program prioritas kelurahan. Pihaknya hanya melakukan supervisi serta pembinaan, sehingga pelaksanaannya diserahkan kelurahan.

“Kalau kecamatan tidak bisa mengintervensi,” pungkasnya.

Dana diterima oleh masing – masing kelurahan sekitar Rp370 juta. Peruntukannya sesuai aturan yakni peningkatan sarana –prasarana serta pemberdayaan masyarakat.

Pekerjaan fisik maupun pemberdayaan ditentukan sendiri oleh kelurahan.

Sistem pelaporan kata dia, tidak jauh berbeda dengan mekanisme atau petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana yang disampaikan oleh Inspektorat, Badan Keuangan Daerah serta Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Mataram. Artinya, program dilaporkan tergantung dari kegiatannya. “Apa yang dibingungkan. Laporannya sesuai dengan kegiatan yang dikerjakan,” tandasnya.

Jika kelurahan mengeksekusi sesuai dengan perencanaan awal, ia memastikan penyerapan dana kelurahan bisa mencapai 50 persen sebelum pertengahan Agustus mendatang. Mantan Lurah Ampenan Utara ini tetap mengingatkan, kelurahan berhati – hati menggunakan dana tersebut. Pelaksanaan program harus sesuai usulan, sehingga tidak berkonsekuensi terhadap permasalahan h u k u m .

Saharuddin (cem)

“Pagi ini sudah dicairkan THR semua perangkat daerah,” kata Kepala BKD, Drs. H. M. Syakirin Hukmi. Pembayaran tunjangan sesuai aturan paling cepat 10 hari menjelang lebaran. Pemkot Mataram harus menunggu revisi Peratu-

(Suara NTB/cem)

KEBUTUHAN LEBARAN - Antrean kendaraan memanjang di Jalan Pejanggik hingga Selaparang di Kawasan Bisnis Cakranegara, Kota Mataram.

H-8 lebaran, masyarakat memburu pakaian baru dan kebutuhan pokok. Dinas Perhubungan dan kepolisian perlu mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan.

Tingkatkan Kualitas Sekolah ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Mataram Lalu Suriadi, SE., tidak menyangkal bahwa masih ada kecemasan sekolahsekolah swasta tidak kebagian siswa. Meskipun, pemerintah sudah memberlakukan aturan baru yakni menggunakan pola zonasi. Hal ini menurut Suriadi dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya mutu dan kualitas sekolah swasta.

Dewan, kata dia, sudah menyuarakan supaya sekolah swasta juga kebagian siswa. Bahkan Dewan mendukung adanya subsidi penuh pada sekolah swasta manakala masyarakat bersekolah di sana. Tapi faktanya masyarakat masih banyak menolak. ‘’Kenapa masyarakat menolak? itu tanda kutip,’’ ujarnya kepada Suara NTB di Mataram, Senin (27/5).

Padahal, di sekolah swasta yang mengutamakan mutu dan kualitas seperti SMPK Kesuma justru kebanjiran siswa. ‘’Itu sekarang sudah penuh,’’ cetusnya. Pilihan sekolah ini, kata Suriadi, dikembalikan kepada masyarakat. Nyatanya, masyarakat lebih memilih mutu dan kualitas. Anggota Dewan dari Dapil Selaparang ini mengatakan, tidak hanya sekolah swasta, sekolah negeri yang pinggiran pun kerap kali tidak mendapatkan siswa karena dianggap kurang berkualitas.

Untuk itu, Suriadi mengajak sekolah-sekolah swasta ikut berkompetisi meningkatkan mutu dan kualitas sekolah mereka masing-masing. ‘’Jadi di sini yang diadu adalah mutu sekolah dan program sekolah,’’ katanya. Menurutnya, pola zonasi sudah merupakan aturan dari pusat. Kalau daerah tidak mengikuti aturan tersebut tentu ada sanksinya. ‘’Yang jelas kami berharap masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak. Sekarang kita jangan mengkambinghitamkan aturan. Kalau swasta ingin bersaing, silakan bersaing.

Tunjukkanlah diri bahwa mereka mampu bersaing,’’ terangnya. Politisi Pan ini mengajak semua pihak mentaati aturan zonasi. Sekolah-sekolah yang melangar zonasi, sanksinya berupa penundaan bantuan untuk sekolah-sekolah. ‘’Mungkin dana BOS juga ditunda. Kan itu bisa jadi masalah,’’ pungkasnya.

Suriadi menyarankan supaya jumlah rombel (rombongan belajar) dibatasi. ‘’Di sinilah sekolah-sekolah menunjukkan ketegasannya. Kalau memang calon siswa tidak termasuk dalam zonasi sekolah tersebut, maka harus ditolak karena kalau sekolah mendapat punishment, yang rugi jelas sekolah itu sendiri,’’ tandasnya. Selain pihak sekolah, masyarakat juga harus mematuhi dan harus paham dengan aturan zonasi.

Demikian pula sekolah-sekolah swasta harus berkompetisi dengan baik. ‘’Bagaimana kita berkompetisi, itu harus disesuaikan dengan selera masyarakat. Itu yang dikejar selera masyarakat. Bukan kita mau pesimis tapi harus kejar selera masyarakat. Sekarang masyarakat memilih sekolah tidak hanya melihat guru tapi Juga fasilitas fasilitas penunjang yang ada di sana. Apalagi sekarang masyarakat sangat kritis,’’ demikian Suriadi.

Untuk itu, pemerintah juga harus ikut mengawasi.

Termasuk dewan, juga berjanji akan ikut mengawasi proses PPDB dengan pola zonasi ini. Namun demikian bukan berarti komisi IV yang membidangi masalah pendidikan akan membuka posko pengaduan terkait pelanggaran zonasi. ‘’Ini justru kita akan maksimalkan peran komisi IV,’’ tutupnya. (fit)

Lalu Suriadi (Suara NTB/fit)

ran Pemerintah Nomor 35 dan PP Nomor 36 Tahun 2019. Di mana, pencairan harus diatur dalam peraturan kepala daerah. Rancangan Perkada telah disusun dan diserahkan ke Pemprov NTB tanggal 20 Mei, untuk dikonsultasikan. Hasil

koreksi itu berikutnya ditandatangani oleh Plt Walikota.

“Hari Jumat itu sudah diteken oleh Pak Wakil Walikota selaku Plt Walikota,” terangnya.

Untuk besaran tunjangan keagamaan diterima pegawai variatif. Tergantung dari golongan

(Suara NTB/cem)

Nihil Serapan DAK Fisik Pemkot Mataram Mataram (Suara NTB) – Bantuan dana alokasi khusus (DAK) fisik oleh pemerintah pusat ke Pemkot Mataram sejumlah Rp97,6 miliar masih nihil terserap. Organisasi perangkat daerah (OPD) teknis hingga kini belum mengajukan pencairan dana.

Review terhadap realisasi penyerapan dana dan capaian kegiatan DAK fisik tahun 2018 telah selesai dilakukan oleh Auditor Pengawasa Internal Pemerintah atau Inspektorat.

Dari hasil review menjadi dasar untuk mengajukan anggaran ke pemerintah pusat. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Drs. H. M. Syakirin Hukmi menerangkan, tinggal OPD mengajukan pencairan terhadap penggunaan DAK fisik. “Bagaimana saya mau mencairkan sementara pengajuan belum ada,” kata Syakirin dikonfirmasi, Senin (27/5).

Pihaknya telah mengingatkan masing – masing pimpinan OPD untuk segera mempersiapkan dokumen. Sejauh ini, belum ada dokumen pengajuan pencairan. Syakirin menyebutkan, DAK fisik diteri-

Rp26 miliar lebih. Dana itu untuk perbaikan jalan sekitar Rp22 miliar dan irigasi sekitar Rp4,5 miliar.

Untuk peningkatan jalan dokumennya telah diserahkan ke unit layanan pengadaan dan sedang proses tender.

“Sudah mulai di tender,” ucapnya. Serapan DAK fisik secara otomatis jika mulai tandatangan kontrak. Rekanan dipastikan mencairkan 30 persen dari total nilai tender.

Seperti diketahui, persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah agar dari DAK fisik tahap I dapat dicairkan dari Kementerian Keuangan adalah Perda APBD tahun berjalan. Kemudian, laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik 2018 yang telah direview oleh Inspektorat.

Namun demikian, Insepktur Inspektorat, Lalu Alwan Basri berusaha dua kali dikonfirmasi lewat ponselnya tak memberikan tanggap a n .

H. M. Syakirin Hukmi (cem)

ma dari pemerintah pusat sebesar Rp97,6 miliar lebih.

Nihilnya serapan hingga akhir bulan Mei berpengaruh terhadap realisasi keuangan.

“Jelas dong secara otomatis ini berpengaruh,” ucapnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Miftahurrahman menyebutkan, DAK fisik diterima sekitar

(Suara NTB/cem)

Jadup Dicairkan Selesai Lebaran Mataram (Suara NTB) Dinas Sosial akan mencairkan bantuan jaminan hidup (Jadup) untuk korban gempa dengan rumah rusak berat, sedang dan ringan pada selesai lebaran mendatang.

Jadup diterima masyarakat Rp600.000/orang.

Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Hj. Asnayati menyampaikan, pihaknya telah selesai memverifikasi penerima jaminan hidup.

Secara keseluruhan 2.010 kepala keluarga atau 7.743 jiwa telah di SK – kan. Dan, bantuan simultan akan dicairkan usai lebaran. “Insya Allah, selesai lebaran disalurkan,” kata Asna ditemui, Senin (27/5).

Penyerahan bantuan rencananya bersamaan dengan Kabupaten

Sumbawa. Korban terdampak relatif sama dengan Kota Mataram. Asna menyebutkan, di Kota Mataram dari 2.063 kepala keluarga terdata sebagai

Hj. Asnayati

penerima bantuan setelah diverifikasi berkurang menjadi 2.010 KK. Sisanya 53 KK, di antaranya satu orang meninggal dunia, dua KK tidak ditemukan dan sisanya ganda.

Pengertian ganda tambahnya, satu orang memiliki dua rumah sehingga tidak mendapatkan bantuan. “Ada double data. Otomatis dicoret,” ujarnya.

Dia menyebutkan, penyerahan secara simbolis oleh Dirjen dari Kementerian Sosial. Penyaluran tahap I anggarannya telah tersedia Rp4,5 miliar lebih. Sedangkan, tahap II masih disesuaikan dengan jumlah korban rumahnya rusak berat, sedang dan ringan sesuai SK Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). ‘’Nanti tergantung yang di SK – kan oleh BPBD,” tambahnya. (cem) (Suara NTB/cem)

Proyek Monumen Mataram Metro Butuh Tambahan Rp7 Miliar Mataram (Suara NTB) Alokasi anggaran Rp11 miliar pengerjaan monument Mataram Metro di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, tidak cukup. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp6 miliar – Rp7 miliar untuk merampungkan proyek tersebut.

Skenario menyelesaikan monumen seharga Rp11 miliar disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Miftahurrahman yang dikonfirmasi, Senin (27/5) hanya mengerjakan tugu saja. Karena anggaran Rp11 miliar tidak cukup untuk mengerjakan terowongan atau under pass, kolam serta kantor dan lift.

“Hitungan yang ada tidak cukup termasuk pengerjaan lift. Kolamnya pun hanya lantainya saja,” kata Miftah.

Dia membantah, terjadi kesalahan penghitungan kebutuhan anggaran pengerjaan proyek monumental tersebut. Dari perhitungan kebutuhan anggaran sesuai detail engineering design (DED) dirancang harus menambah sekitar Rp6 miliar – Rp7 miliar. Ini termasuk pengerjaan jalan b a w a h tanah, front

office, lift dan item lainnya.

Item yang belum dilaksanakan akan dikerjakan tahun depan. “Ada penyesuaian harga juga,” klaimnya.

Meski mendapatkan masukan dari Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, agar tugu setinggi 50 meter itu ditunda untuk mengantisipasi timbulnya masalah ke depannya. Namun, Miftah menegaskan bahwa pengerjaan proyek itu tetap berlanjut. Dokumen lelang segera diserahkan ke layanan pengadaan sistem elektronik (LPSE) Kota Mataram. Kontraknya paling lambat selesai bulan Juli.

Ditambahkan Miftah, tender proyek ini terkesan melambat. Pasalnya,di konsultan membutuhkan waktu lama. “Hitungannya dua bulan proses tender konsultan. Jadi ndak dihitung hari kalender tapi hari kerja,” ucapnya.

Miftah meyakini proyek monumen bisa selesai dalam jangka waktu kurang dari enam bulan. Ekspose terhadap pembangunan under pass hingga kini masih jadi kendala menunggu waktu dari Balai Jalan Nasional. Pihaknya tetap meminta rekomendasi teknis dari BJN. “Insya Allah, selesai lebaran kita minta waktu untuk ekspose kembali,”demikian kata dia. (cem)

Miftahurrahman (Suara NTB/cem)

SUARA NTB

Selasa, 28 Mei 2019

Halaman 3

Spesial Ramadhan dari PDAM Giri Menang

Bagi-bagi 1.400 Paket Sembako, Masjid dan Musala di Lobar dan Mataram Digratiskan

Giri Menang (Suara NTB) PDAM Giri Menang melaksanakan tradisi tahunannya. Bagi-bagi paket sembako jelang lebaran. Tak hanya itu, perusahan daerah milik Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram ini juga menggratiskan pembayaran air untuk masjid dan musala.

PDAM Giri Menang membagikan 1.400 paket sembako. Masyarakat yang tinggal di kawasan sumber air PDAM di Narmada, Lombok Barat mendapat perhatian khusus. Paket sembako ini dibagikan Senin (27/5) kemarin di gedung budaya Kecamatan Narmada.

Pembagian paket sembako dilaksanakan simbolis oleh Bupati Kabupaten Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si dan Direktur Utama PDAM Giri Menang, H.L. Ahmad Zaini, ST, MT. Masyarakat dari sejumlah desa di Kecamatan Narmada berduyun-duyun menda-

tangi arena pembagian paket sembako dengan tertib.

Panitia telah menyiapkan paket untuk masing-masing desa. Pemilik kupon tinggal menyetorkan kupon. Dan paket sembako diboyong pulang. Isinya sejumlah kebutuhan pokok.

Dari beras, gula, tepung, minyak goreng dan lainnya. Raut kebahagiaan terpancar dari para penerima paket sembako ini.

Direktur Utama PDAM Giri Menang, H.L. Ahmad Zaini mengutarakan, pemberian paket sembako bagi masyarakat, terutama di daerah sumber air adalah agenda rutin tahunan bagi yang kurang mampu. Paket sembako adalah salah satu bagian dari tanggung jawab PDAM Giri Menang kepada masayarakat sumber air.

Sebelumnya, pada pelaksanaan HUT Kabupaten Lombok Barat, PDAM Giri Menang juga melakukan hal yang sama. PDAM Giri Menang juga tengah mempersiapkan diri memperingati usianya ke-39 tahun. Berbagai keberhasilan ditorehkan. L. Ahmad Zaini mengikuti betul perkembang perusahaan. Apalagi sudah 29 tahun ia ada di dalamnya.

Tahun ini tema peringatan ulang tahunnya adalah “Mengabdi Untuk Daerah”. Dengan mengangkat tema ini, kata L. Zaini, perusahaan terus berupaya memberikan yang terbaik kepada masyarakat dan kepada daerah.

Untuk Ramadhan tahun

2019 ini dan peringatan HUT ke-39 PDAM Giri Menang juga menggratiskan lebih dari 528 musala dan masjid di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. “Gratisnya Bulan Mei untuk pembayaran Bulan Juni. Gratis selama satu bulan, sekitar Rp70 juta pembayarannya. Sekali lagi atas nama manajamen memohon maaf dan berharap bisa memberikan yang terbaik,” demikian L. Zaini.

Sementara Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid mengajak masyarakat pandai-pandai bersyukur, atas apa yang telah diberikan dan terus mendukung PDAM Giri Menang. Agar tetap maksimal melayani masyarakat di Lombok Barat dan Kota Mataram. “Saya berharap lebih banyak lagi yang bisa diberikan PDAM dan ke depan berdimensi jangka panjang.

Misalnya beasiswa untuk masyarakat yang tinggal di sekitar PDAM. Tetapi tetap sesuaikan dengan kemampuan.

Jangan hanya memberi banyak dan terus menerus, tapi perusahaan jadi bangkrut, tidak juga,” harapnya.

Peran kepala desa juga dimintanya agar mengidentifikasi masyarakat di sumber air. Tidak boleh kata Bupati, ada pernikahan dini, gizi buruk, stunting.

Masyarakat sumber air agar menjadi contoh bagi masyarakat lainnya. “Saya mewakili Pemda menyampaikan terimakasih kepada PDAM. Dan selamat ber-

Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid didampingi Direktur Utama PDAM Giri Menang, H.L. Ahmad Zaini membagikan paket sembako di Narmada, Lombok Barat kemarin puasa,” demikian bupati.

Seperti diketahui, sebelumnya, PDAM Giri Menang juga

membagikan 515 paket sembako kepada para Tenaga Harian Lepas (THL). Mereka juga dis-

pesialkan, karena dianggap sebagai ujung tombak PDAM Giri Menang memberikan layanan

kepada pelanggan dan pemerintah Lombok Barat dan Kota Mataram. (bul)

Bagi-bagi paket sembako

Foto bersama

L. Ahmad Zaini membagikan paket sembako kepada THL PDAM Giri Menang

Samsat Berbagi 2019

Berbagi Sambil Sosialisasi Wajib Pajak

Kepala Bappenda NTB H. Iswandi memberikan takjil kepada seorang pengendara.

Mataram (Suara NTB) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB bersama dengan Tim Pembina Samsat NTB berbagi takjil kepada masyarakat, Senin (25/5). Selain untuk niat berbagi di Bulan Ramadhan, diselipkan

pesan kepada pengendara soal kewajibannya membayar pajak.

Kegiatan bagi takjil berlangsung di depan Kantor Bappenda NTB Jalan Majapahit 17 Mataram mulai sekitar Pukul 15.00 Wita. Kepala Bappenda NTB Ir. H. Iswandi, M. Si turun langsung bersama

sejumlah pejabat dan pegawai membagi bagikan takjil. Hadir juga Kepala Cabang Jasa Raharja NTB Muliadi, SH dan perwakilan Ditlantas Polda NTB, Kompol Nurhadi, SH.,SIK. Samsat Berbagi merupakan kegiatan rutin dilaksana-

kan setiap Ramadan oleh Tim Pembina Samsat. Ada ribuan paket takjil yang dibagikan kepada masyarakat, khususnya pengendara.

Selain paket dibagikan di kantor induk Bappenda NTB, pada hari yang sama dibagikan melalui tiap tiap Unit Pelayan-

an Pajak Daerah yang ada di Pulau Lombok.

Menurut H. Iswandi, selain tujuan berbagi, kegiatan ini sekaligus untuk sosialisasi meningkatkan kesadaran dan ketaatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

“Ini bulan tentang pelayanan kepada masyarkat, dengan Samsat berbagi. Samsat berbagi adalah sasarannya wajib pajak dan pengendara, sebagai sosialisasi untuk peningkatan kepatuhan,” ujar Iswandi kepada wartawan sore kemarin.

Kegiatan itu membuktikan bahwa pihaknya tidak kendor dalam sosialisasi dan pelayanan bagi wajib pajak. Selama Ramadhan, semua pelayanan tetap berjalan seperti biasa, bahkan diinisiasi kegiatan ekstra dengan membagi paket 1500 takjil yang diselipkan sosialisasi.

“Targetnya, untuk memberi informasi kepada wajib pajak, bahwa saat Ramadhan ini pelayanan tetap seperti biasa,” jelasnya.

Iswandi sekaligus mengingatkan jelang akhir Ramadhan yang menandai libur dan cuti bersama selama 11 hari. Dengan libur panjang ini bukan berarti harus lalai dari kewajiban. Sebab pihaknya tetap akan memberikan pelayanan normal, bahkan penambahan unit layanan.

“Jangan merasa jatuh tempo saat cuti bersama dan libur kemudianlalai. Ini yang kita sosialisasikan,” jelasnya.

Pengaktifan unit layanan di-

Tim Samsat Berbagi 2019 yang terlibat dalam kegiatan bagi takjil di Bulan Ramadhan.

Kepala Jasa Raharja Cabang NTB Muliadi memberikan takjil kepada pengendara.

Perwakilan Ditlantas Polda NTB Kompol Nurhadi bersama Kepala Bappenda berbagi takjil maksud seperti Samsat delivery, Samsat On Call dan Samsat Keliling. Ini untuk menjangkau masyarakat meski pun sedang berlibir.

“Alhamdulillah kita siapkan

tiga unit layanan ini. Tujuannya, agar target bulanan kami (pendapatan pajak) tidak akan terganggu selama 11 hari libur dan cuti bersama,” pungkasnya. (ars/*)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 28 Mei 2019

Halaman 4

Abrasi Labuhan Haji, Jalan Terancam Putus Selong (Suara NTB) Abrasi terjadi lagi di Pantai Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Hantaman ombak perairan Selat Alas menghantam badan jalan di pinggir pantai hingga nyaris putus.

Terlihat di Pantai Labuhan Haji, Senin (27/5), gelombang ombak terus mengikis jalan jurusan Labuhan Haji Suryawangi. Kubangan yang ditimbulkan ombak ganas ini ini terancam makin meluas dan menenggelamkan talut jalan dan talut yang sudah dibangun pemerintah daerah Lotim.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Purnama Hadi yang dikonfirmasi Suara NTB di Selong, mengaku sudah meninjau lokasi abrasi. Menurutnya, abrasi masuk kategori bencana yang tidak bisa dihindari.

Dalam hal ini, ujarnya, tidak bisa juga disebut karena alasan kualitas pekerjaan jalan dan perencanaan pembangunan.

Apalagi abrasi adalah bencana yang tidak bisa dihindari.

Pada APBD induk diketahui banyak diarahkan untuk penanganan sederetan musibah yang melanda Lotim. Mulai dari banjir bandang dan gempa bumi

yang merusak ribuan rumah warga. “Nanti kita anggarkan di APBD Perubahan,” ucap Purnama Hadi menerangkan.

Penanganan abrasi Labuhan Haji harus dengan pembangunan bronjong sebagai pemecah gelombang. Batu batuan yang terpasang sebagai penahan ombak ini cukup efektif menahan hempasan gelombang.

Setelah aman dari gelombang, sambungnya baru bisa dibangunkan talut. Meaki demikian, tidak ditampik masih akan terjadi abrasi, karena bersentuhan langsung dengan alam. “Inikan musibah alam, kita tidak bisa lawan alam,” ucapnya.

Melihat bentangan jalan yang rusak disebut kebutuhan anggaran tidak terlalu besar.

BPBD Lotim memprediksi, perbaikan jalan ini bisa tuntas dengan alokasi anggaran sebesar Rp 500 juta sampai dengan Rp 600 juta. (rus)

(Suara NTB/rus)

ABRASI - Abrasi Pantai Labuhan Haji yang disebabkan ombak. Pemkab Lotim perlu memikirkan solusi agar jalan yang dibangun tidak rusak setiap dihantam ombak.

Layani Arus Mudik

ASDP Kayangan Siapkan 19 Kapal (Suara NTB/ist)

TERIMA - Wabup Sarifudin terima opini WTP dari BPK untuk kelima kalinya.

KLU Raih WTP Kelima Beruntun Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU), berhasil menorehkan prestasi mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan NTB. Senin (27/5), Pemda kembali meraih Opini WTP atas pengelolaan keuangan APBD tahun 2018 lalu.

Serah terima opini BPK berlangsung di kantor BPK. Opini BPK diterima Wakil Bupati KLU, Sarifudin, SH. MH., Ketua DPRD KLU, Burhan M. Nur, serta didampingi Kepala Inspektorat KLU, H. Zaenal Idrus, SH. Menanggapi itu, Sarifudin, yang dikonfirmasi via telepon membenarkan secara normatif, Pemda KLU telah menjalankan fungsi pengelolaan anggaran sesuai standar akuntansi pemerintah. Namun secara substantif, ia berharap opini WTP menjadi motivasi bagi OPD untuk bekerja dan melaksanakan anggaran, sehingga dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Opini yang diberikan BPK itu, sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Kalau kemudian ada temuan menurut BPK, ya seperti itulah kondisinya,” ujar wabup.

Ia mengajak, agar melihat WTP hanya dari satu sisi, prestasi saja. Tetapi di sisi lain, sejumlah temuan yang menjadi rekomendasi BPK kepada pemerintah patut menjadi atensi. Tidak saja menyelesaikan rekomendasi, tetapi mencegah hal serupa terjadi di masa mendatang.

“Rekomendasi BPK itu, salah satu kaitannya dengan aset yah, dan beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume yang mana ini menjadi PR untuk kita selesaikan,” jelasnya.

Sarifudin menekankan agar pelaksanaan anggaran di OPD, segera menyelesaikan rekomendasi sesuai batas waktu yang diberikan.

Ia juga berpesan, di sisa waktu pemerintahan yang kurang dari 2 tahun lagi untuk bekerja optimal. Pelaksanaan anggaran agar mengedepankan prinsip kehati-hatian. Anggaran yang diprogramkan pun harus memiliki tujuan ekonomi maupun sosial. Mengingat Pemda masih berjuang untuk menurunkan angka kemiskinan. “Karena kemiskinan inilah tolak ukurnya.

Apakah daerah itu mampu menjadi kabupaten yang maju, untuk melayani masyarakat apa tidak,” tandasnya. (ari)

Diklat Prajabatan 163 CPNS Digelar Usai Lebaran Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) akan melakukan Diklatsar Prajabatan usai Ramadhan. Namun mulai saat ini, 163 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Lotim melakukan pemberkasan untuk pelaksanaan Diklatsar Prajabatan 2019.

Diklatsar akan dilakukan secara mandiri, bukan di provinsi dengan waktu pelaksanaan prajabatan akan dilakukan selama tiga bulan.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lotim, H. Muhammad Hairi,SIP, MSi, prajabatan dilakukan bertujuan untuk menggodok mental, kedisiplinan dan kemampuan menulis dari para PNS itu sendiri. Dari 163 orang CPNS di Kabupaten Lotim, dalam prajabatan itu akan dibagi menjadi tiga angkatan yang dilakukan setelah lebaran.

“Dalam prajabatan melatih disiplin, tes tulis untuk melatih bahasa organisasi dan lainnya. Masuk sesuai jam yang sudah ditentukan,” jelasnya.

Diberikannya kepercayaan kepada Kabupaten Lotim untuk melakukan Diklatsar ini, maka dari segi tenaga yang melakukan pelatihan dalam prajabatan ini sendiri dilakukan dari Lotim.

“Untuk CPNS Lotim prajabatan dilakukan di Kabupaten Lotim sendiri karena semua persyaratan prasarana semua ada di Kabupaten Lotim,” jelasnya.

Sementara, salah satu CPNS Lotim, Arjuna, menyambut baik pelaksanaan prajabatan yang dilakukan di Kabupaten Lotim.

Adapun syarat-syarat yang sudah dipersiapkan dalam prajabatan ini berupa SK CPNS, surah keterangan sehat, biodata peserta, surat pernyataan bersedia mengikuti diklatsar atau prajabatan, serta surat perintah tugas dari kepala sekolah. (yon)

(Suara NTB/yon)

SERAHKAN - Sejumlah CPNS di Lotim saat hendak menyerahkan berkas prajabatan ke BKPSDM Lotim, Senin (27/5).

Selong (Suara NTB) PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Kayangan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memprediksi lonjakan penumpang arus mudik lebaran tahun 2019 akan terjadi pada H-5 lebaran. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada mudik lebaran, PT. ASDP Kayangan telah menyiapkan 19 kapal untuk beroperasi melayani penumpang baik mudik maupun arus balik.

Manajer Operasional, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Kayangan, Zainal Abidin, menyebut, sebanyak 19 kapal yang akan dioperasikan dalam mudik dan arus balik lebaran itu akan menggunakan tiga skenario. Sebanyak 19 unit kapal yang disiapkan tahun ini mengalami pengurangan dari Ramadhan tahun sebelumnya sebanyak 22 kapal. Kondisi itu dikarenakan untuk 10 kapal juga mampu melayani penumpang saat arus balik.

“Dari 19 kapal itu, setiap hari dioperasikan kapal sebanyak 12 kapal. Masing-masing satu dermaga 6 kapal,” sebutnya.

Dalam hal ini, pihaknya berusaha memberikan dan meningkatkan keamanan, keselamatan dan kenyamanan terhadap penumpang, baik yang menyeberang dari Pelabuhan Kayangan ke Poto Tano maupun sebaliknya. Salah satunya dengan persiapan dari armada melalui proses uji petik. Termasuk untuk kondi-

(Suara NTB/ist)

PENYEBERANGAN - Sejumlah penumpang di Pelabuhan Kayangan saat hendak menyeberang menuju Pelabuhan Poto Tano KSB, Senin (27/5). si cuaca langsung terhubung dengan BMKG. Selain itu, pihak ASDP Kayangan juga menyiapkan posko kesehatan dan pengamanan di areal pelabuhan.

“Menghadapi mudik lebaran tahun ini, kita sudah lakukan antisipasi dan semua kapal yang akan dioperasikan sebanyak 19 unit layak beroperasi,” ujarnya.

Untuk menjaga keamanan dan kelancaran dalam arus mudik dan arus balik mudik, ujarnya, jika saat ini pihakn-

ya sedang melakukan pemeriksaan terhadap kondisi pelabuhan, termasuk pemeriksaan terhadap armada yang akan digunakan baik pemeriksaan teknis maupun non teknis dengan melibatkan leading sector dari perhubungan laut. “Pemeriksaan maupun pengontrolan terhadap kondisi kapal dan pelabuhan intens kita lakukan, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik tanpa adanya hambatan-hambatan,” tegasnya. (yon)

Berkas Perkara Korkab PKH Dilimpahkan ke PN Tipikor Mataram Selong (Suara NTB) Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim) melimpahkan berkas perkara kasus dugaan korupsi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tersangka Korkab PKH, F ke Pengadilan Negeri Tipikor Mataram, Senin (27/5). Pelimpahan berkas diterima langsung oleh petugas di Pengadilan Negeri Kelas I Mataram sebagai tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Hari ini, (kemarin, red) berkas perkara PKH kita limpahkan ke Pengadilan,”kata Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lotim, Wasita Triantara, kepada Suara NTB. Pelimpahan berkas perkara juga disertai dengan pelimpahan barang bukti berupa dokumen-dokumen pencairan bantuan PKH. Sementara untuk jadwal sidang menunggu penetapan majelis hakim.

“Kemungkinan sidang setelah lebaran,” ujarnya.

Diketahui, tersangka dalam kasus korupsi bantuan PKH ini sudah ditahan di Rutan Kelas IIB Selong. Penahanan terhadap yang bersangkutan dilakukan karena dikhawatirkan melarikan diri menyusul saat ini sudah tidak ada beban pekerjaan yang ditanggung, termasuk dapat menghilangkan barang bukti dengan memengaruhi saksi-saksi. Penahanan dilakukan selama 20 hari hingga 5 Juni 2019.

Wasita mengungkapkan, dalam kasus ini dipastikan tidak ada tersangka lain, karena tersangka merupakan pemain tunggal. Hal tersebut dikarenakan sejak awal kartu

Gugat Bupati KLU, Kasasi Marianto Ditolak Tanjung (Suara NTB) Perjuangan Marianto - calon kepala desa terpilih pemilihan kepala desa (Pilkades) Sokong 2017 untuk menggugat putusan PTTUN Surabaya ditolak. Hal itu diketahui setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram memberitahukan putusan kasasi kepada Pemda Lombok Utara, beberapa hari lalu.

Kabag Hukum Setda Lombok Utara, Raden Eka Asmarahadi, SH., Senin (27/5), mengutarakan berdasarkan Surat Putusan Kasasi No.177/G/2017/PTUNMTR, Selasa (21/5) lalu, Panitera PTUN Mataram, Agustin, SH., MH, atas perintah Ketua PTUN Mataram memberitahukan hasil putusan kasasi. Dari surat tersebut terdapat dua poin putusan pengadilan, pertama menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi, Marianto. Kedua, menghukum pemohon kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp 500 ribu. Putusan itu sendiri ditembuskan ke Mahkamah Agung.

“Jadi, terkait masalah ijazah itu ‘kan pidananya. Di dalamnya ada pemalsuan dokumen dan itu yang terbukti.

Dari pengadilan tingkat pertama terbukti, banding terbukti dan ke Mahkamah Agung pun terbukti dan sudah divonis ‘kan,” tutur Eka. Mengacu pada putusan demi putusan, Kabag Hukum menegaskan tidak ada peluang bagi pemohon untuk mempersoalkan Pilkades Sokong. Selanjutnya, secara hukum Marianto, tidak boleh sama sekali mengikuti pilkades atau pesta demokrasi lainnya sepanjang Marianto belum bisa memastikan ijazah sesuai aturan yang ada. “Arti-

(Suara NTB/ari)

Raden Eka Asmarahadi nya, sudah tidak ada peluang lagi, jadi ijazah apa yang mau diselamatkan,” cetusnya.

Terkait hasil pilkades yang dimenangkan Marianto, Eka menyimpulkan bahwa calon pemenang tidak bisa dilantik.

Sesuai tahapan pilkades, syarat pelantikan calon terpilih belum lengkap sebagaimana prosedur yang ada di Perda.

“Betul secara fakta, dia tertinggi suaranya. Tapi kan harus bisa ditetapkan dulu, bahwa dia pemenang kepala desa terpilih. Jadi itu yang belum, sehingga secara yuridis itu belum ada penetapan,” terangnya.

Melalui keputusan kasasi tersebut, maka menjadi jelas kedudukan Pilkades Sokong.

Setidaknya, DP2KBPMD sudah bisa memasukkan Desa Sokong dalam agenda pilkades serentak. Kepastian ini sejalan dengan sudah tersedianya anggaran di DPA DP2KBPMD. “Kemungkinan itu akan masuk lagi di Pilkades serentak. Nanti kita akan Surati instansi terkait,”. (ari)

Terjepit Karang, Kapal Kandas di Gili Kondo Belum Dapat Dievakuasi

(Suara NTB/ist)

LIMPAHKAN - JPU dari Kejari Lotim saat melakukan pelimpahan berkas perkara korupsi korkab PKH ke Pengadilan Tipikor Mataram, Senin (27/5). rekening masyarakat dipegang dan dicairkan segala bantuan berupa uang yang masuk ke rekening KPM pada 9 kelompok KPM di wilayah Kecamatan Montong Gading oleh tersangka. Tindakan korupsi dengan menggelapkan uang bantuan KPM PKH itu dilakukan dari tahun 2017 sampai 2018.

Kasus korupsi dana bantuan PKH oleh FT, dilakukan pada saat dirinya menjabat sebagai pendamping PKH di wilayah Kecamatan Montong Gading tahun 2017 lalu. Dana yang ditilep mencapai ratusan

juta rupiah dari yang seharusnya dibagikan ke KPM yang tergabung dalam sembilan kelompok yang terdapat di wilayah tersebut.

Akan tetapi hingga memasuki tahun 2018, dana tersebut tidak kunjung dicairkan oleh yang bersangkutan. Sementara, pendamping PKH tersebut naik jabatan menjadi salah satu korkab di Lotim waktu itu. Kondisi inipun membuat masyarakat geram dan melaporkannya ke aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Kejari Lotim. (yon)

Selong (Suara NTB) Keberadaan kapal Motor Penumpang (KMP) Mutiara Indonesia yang kandas di Gili Kondo Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur (Lotim) pada 11 Mei 2019 lalu sampai saat ini belum dapat dievakuasi. Hal tersebut dikarenakan berbagai kendala teknis, salah satunya bagian pangkal kapal yang terjepit karang.

Menurut Manajer Operasional PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Kayangan, Lotim, Zainal Abidin, bahwa pihaknya sudah mencoba melakukan penarikan kapal menggunakan kapal ferry lainnya. Namun usaha itu belum membuahkan hasil, bahkan penarikan menggunakan kapal itu dihentikan lantaran khawatir kapal penarik ikut kandas.

“Posisi kapal saat ini masih lebih menghadap ke darat, sehingga lokasi masih susah untuk dilakukan evakuasi yang terletak di kawasan Gili Kondo.

Sudah diupayakan untuk ditarik namun belum bisa dilakukan.

Penyebab kandas karena bagian kapal masih terjepit oleh karang,” terangnya, Senin (27/5).

Diberitakan sebelumnya, KMP Mutiara Indonesia kandas di pulau Gili Kondo saat berlayar dari arah pelabuhan Poto Tano, Sumbawa Barat menuju pelabuhan Kayangan, Lombok Timur (Lotim). Namun

(Suara NTB/yon)

Zainal Abidin sekitar 30 menit perjalanan, kapal yang mengangkut sekitar 95 penumpang dan 21 anak buah kapal (ABK) itu kandas sekitar pukul 02:00 wita. Kapal tiba-tiba mengalami gagal fungsi mesin dan kemudian terombang-ambing yang kemudian terbawa arus di perairan Gili Kondo.

Pada saat kejadian, lanjut Zainal Abidin, selain KMP Mutiara Indonesia mengangkut penumpang dan ABK. Kapal tersebut juga membawa satu bus ukuran besar, satu bus ukuran sedang, delapan truk ukuran sedang, truk ukuran besar, dan sejumlah kendaraan empat dan roda dua. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 28 Mei 2019

Halaman 5

Lima Kali Opini WTP Bangkitkan Ekonomi Lewat BUMDes Mart HAJAT membangkitkan ekonomi melalui BUMDes Mart kembali diprogramkan Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) pascagempa. Sebanyak 9 BUMDes Mart akan dibangun dengan dukungan anggaran pusat senilai Rp 900 juta.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP2KBPMD) KLU, H. Kholidi Kholil, Senin (27/5), mengungkapkan bantuan keuangan kepada BUMDes Mart mengarah pada fisik Bumdes.

Kholidi menuturkan, dari Rp (Suara NTB/dok) 900 juta, sebanyak Rp 300 juta H. Kholidi Kholil teralokasi kepada rekonstruksi 3 BUMDes yang rusak akibat gempa. Sedangkan Rp 600 juta lainnya, akan diberikan kepada BUMDes yang membangun baru. Namun BUMDes sasaran masih dijajaki.

“Tiga BUMDes Mart yang rusak akibat gempa ada di Desa Gondang, Desa Pemenang Barat, dan Desa Gili Indah. Kita juga menginventaris dua BUMDes Mart yang akan diberikan bantuan keuangan 2019 ini,” ujarnya.

Kholidi menargetkan, pelaksanaan program fisik BUMDes langsung berjalan setelah penjajakan. Setidaknya alokasi anggaran akan mengarah pada desa yang dinilai lebih siap, baik dari aspek keberadaan lahan maupun SDM operasional.

Terhadap tiga BUMDes mart yang rusak akibat gempa, Dinas telah meminta kepada Pemdes untuk melakukan kajian.

Pemdes agar meminta asistensi dari instansi terkait, apakah BUMDes yang ada akan dibangun ulang atau direhabilitasi.

Artinya menurut Kholidi, Rp 100 juta yang dikucurkan kepada BUMDes dilaksanakan sesuai usulan Pemdes. Apabila pilihannya rehabilitasi, maka sebagian dana dipergunakan untuk mendukung usaha BUMDes. “Mekanismenya nanti pihak desa mengajukan proposal.

Proposal tersebut nantinya akan dikaji dan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Meski begitu, pembangunan ulang ketiga bumdesmart tersebut juga dibantu anggaran yang ada di internal mereka,” tandasnya. (ari)

Caleg Gagal Datangi Bawaslu dan Polres Loteng Praya (Suara NTB) Belasan calon anggota legislatif (caleg) yang gagal lolos pada Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif 2019 yang tergabung dalam Koalisi Pencari Keadilan (KAPEK) mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lombok Tengah (Loteng), Senin (27/ 5). Mereka mempertanyakan penanganan laporan dugaan tindak pidana pemilu (tipilu) pada pemilu legislatif yang baru lalu.

Namun karena gagal bertemu dengan anggota Bawaslu Loteng, para caleg gagal tersebut kemudian mendatangi Polres Loteng.

Datang sekitar pukul 10.30 wita, para caleg gagal harus kecewa.

Pasalnya, saat tiba di kantor Bawaslu Loteng dalam kondisi kosong.

Karena tak seorang pun anggota Bawaslu Loteng yang berada di kantor. Hanya ada personel kepolisian serta staf Bawaslu Loteng.

Sekitar setengah jam menunggu, dengan perasaan kesal para caleg gagal dari sejumlah partai politik tersebut kemudian memutuskan untuk mendatangi Mapolres Loteng dengan berjalan kaki dari kantor Bawaslu Loteng ke Mapolres Loteng.

Sampai di Mapolres Loteng, para caleg gagal sempat tertahan digerbang Mapolres Loteng. Setelah bernegosiasi, para caleg gagal tersebut akhir diterima Kasat Sabhara Polres Loteng, Iptu Herry Indrayanto dan Kasat Reskrim AKP Rafles Girsang, SIK., diruang Ops Polres Loteng.

Pada kesempatan itu Bustomi Taefuri, Koordinator KAPEK, mengharapkan Polres Loteng bersedia memediasi pertemuan pihaknya dengan Bawaslu Loteng guna membahas terkait beberapa laporan dugaan tipilu yang sempat dilaporkan. Tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan penyelesaiannya supaya pihaknya bisa memperoleh kejelasan posisi penanganan laporan yang disampaikan.

“Sebenarnya kami tidak ada rencana untuk mendatangi Mapolres Loteng. Tujuan kami ialah ke Bawaslu Loteng. Tetapi ternyata Bawaslu Loteng tidak kooperatif. Untuk itu, kami minta supaya Polres Loteng bisa memediasi pertemuan kami dengan Bawaslu Loteng,” ujarnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Kasat Sabhara Polres Loteng, Iptu Herry Indrayanto mengatakan pihaknya hanya bisa menampung apa yang menjadi aspirasi para caleg. Soal keinginan untuk dimediasi dengan Bawaslu Loteng, akan disampaikan ke pimpinan. “Apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi para caleg kali ini akan kita sampaikan ke pimpinan. Hasilnya bagaimana, nanti akan dikomunikasi kembali,” sebutnya.

Soal dugaan tindak pidana yang terjadi pada pemilu yang baru lalu, tambah Kasat Reskrim, AKP Rafles Girsang SIK., pihaknya mempersilakan para caleg atau pihak terkait untuk membuat laporan disertai bukti pendukung yang ada. “Kalau memang ada bukti pendukung silakan laporkan. Tapi yang berkaitan dengan tindak pidana umum. Kalau yang terkait tipilu, itu ada jalur hukumnya tersendiri,” tandas Rafles. (kir)

(Suara NTB/kir)

DATANGI - Para caleg yang gagal lolos di Pemilu legislatif mendatangi Kantor Bawaslu Loteng, Senin (27/5).

Sayangnya, mereka tidak ditemui oleh pihak Bawaslu.

BPK Masih Temukan Kerugian Negara di DPRD dan OPD Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk kelima kalinya secara berturutturut. Predikat kelima kali ini diperoleh atas laporan keuangan tahun 2018, di mana penyerahannya dilakukan bersamaan kepada kabupaten dan kota seNTB. Namun begitu, ada temuan dan catatan-catatan dari BPK terkait permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Kabupaten Lobar Tahun Anggaran 2018 diterima langsung Wakil Bupati (Wabup) Lobar Hj. Sumiatun didampingi Ketua DPRD Lobar Imam Kafali.

Wabup Lobar Hj. Sumiatun menanggapi positif raihan WTP kelima untuk Lobar ini.

Walau baru dilantik mendampingi .H. Fauzan Khalid sebagai kepala daerah, pengalaman Hj. Sumiatun tidak diragukan. Mantan Ketua DPRD Lobar ini mengaku optimis dirinya bersama bupati mampu mempertahankan bahkan memperbaiki kualitas WTP tahun depan.”Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wakil Gubernur dan Kepala BPK Perwakilan NTB, kita harus lebih baik lagi ke depan. Begitu juga sinergi antara legislatif dan eksekutif, kemudian komitmen dan pelaksanaannya harus lebih baik lagi. Dan kita optimis untuk itu,” terangnya.

Inspektur pada Inspektorat Lobar, HR. Agus Hidayat mengatakan, berdasarkan

LHP BPK kepada Pemda Lobar, terdapat catatan-catatan yang berkurang dibandingkan dari tahun ke tahun. Catatan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemda Lobar ini baik bersifat administrasi maupun kerugian negara. Untuk Lobar, ujarnya, beberapa hal yang menjadi catatan. Pertama, mengenai temuan adminstrasi, misalkan, masih lolosnya pembayaran atas pegawai negeri yang pensiun atau melakukan cuti besar.

Kedua, yang menjadi temuan berulang kali masih terjadi di DPR, yakni perjalanan dinas luar daerah, yang nilainya saat ini sekitar Rp550 juta lebih. “Walaupun menurun tetapi itu masih berulang, inilah yang menjadi komitmen ke depan dari jajarannya. Dari Sekretariat Dewan yang ada di sana untuk memberikan peringatan kepada siapapun yang melakukan perjalanan dinas keluar daerah. Jangan sampai ada pengembalianpengembalian lagi atau tidak patuh terhadap ketentuan

yang ada,” tegasnya.

Ketiga, terkait dengan kekurangan volume pekerjaan di beberapa OPD. Kemudian, masih ada OPD yang masih terbiasa menyalahi tata kelola keuangan. “Untuk itu kita berharap agar predikat WTP yang sudah diberikan agar tetap dipertahankan, dan ditingkatkan apa yang menjadi komitmen bersama atas kinerja yang sudah kita lakukan.

Untuk semua OPD, jangan lagi membuat catatan-catatan baru dan jangan mengulangi temuan-temuan yang lama,” ujarnya mengingatkan.

Pada pimpinan OPD diingatkan untuk rajin berkonsultasi apabila ada keraguan yaitu kepada Inspektorat maupun ke BPKP dan BPK, sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari. BPK, jelasnya, menemukan kerugian negara akibat kekurangan volume pekerjaan di Dinas PU dan Disperindag. Menurut dia temuan ini jauh berkurang dibandingkan temuan LKPD 2017 sebanyak belasan paket proyek pada 4 OPD senilai

(Suara NTB/ist)

TUTUP - Warga dan Pemdes Taman Ayu bersama Satpol PP menutup paksa tambang pasir ilegal di Pantai Endok Desa Taman Ayu Gerung.

Warga Tutup Lokasi Tambang Pasir Ilegal Giri Menang (Suara NTB) Pemerintah Desa (Pemdes) Taman Ayu Kecamatan Gerung bersama warga di-backup Satpol PP menutup lokasi tambang pasir ilegal di Pantai Endok. Penutupan lokasi tambang pasir ini dilakukan menyusul dampaknya selama 9 tahun aktivitas ilegal ini mengakibatkan kerusakan lingkungan sekitar.

Lalu lalang kendaraan truk pengangkut pasir ini juga menyebabkan akses jalan menjadi licin akibat oli yang disiram di bak kendaraan merembes jatuh ke jalan. Kondisi ini pun kerap kali menyebabkan kecelakaan lalu lintas di sepanjang jalur setempat.

Kepala Desa Taman Ayu Tajuddin mengatakan, penutupan lokasi tambang pasir ini diakukan mrnyusul banyaknya kelu-

han warga yang masuk ke desa.

Warga mengeluh kerap kali terjadi jatuh dari kendaraan karena akses jalan licin akibat oli yang merembes dari truk pengangkut pasir. ”Lokasi tambang ilegal ini kami tutup setelah 9 tahun beroperasi, kami berharap Satpol PP konsisten bertindak,” katanya, Senin (27/5).

Dijelaskan Tajuddin, sebelum operasi penutupan berlangsung pihaknya menyampaikan ke Satpol PP bahwa warga dan desa siap di depan dalam penertiban. Karena itulah dalam penertiban warga ikut membantu, sehingga tak terjadi apa-apa. Di lokasi masih ada mesin penyedot pasir, pihaknya memberikan batas waktu setelah lebaran pemilik harus mengangkut mesinnya. Jika setelah leba-

ran tidak ada respons dari pemilik, maka Satpol PP dibantu kepolisian dan TNI yang akan mengangkutnya.

Diakuinya, aksi penutupan ini bukan kali ini saja, namun beberapa kali dilakukan kegiatan serupa. Hanya saja penutupan total yang dilakukan tak memberi efek jera, sebab masih saja muncul aktivitas tambang. Menurut dia, akrivitas ini sangat melanggar, sehingga tidak ada alasan bagi Satpol PP membiarkan.

Penutupan kali ini saja, ujarnya, sempat tertunda beberapa kali, dengan alasan menunggu putusan pengadilan sehingga wargapun terus mendesak pemda. Menurut dia, dalam hal ini perda yang dilanggar oleh oknum, sehingga di sinilah peran dari Satpol PP. (her)

Masyarakat Diminta Waspada Girsang, SIK., kepada wartawan, Senin (27/5).

Banyaknya pelaku kejahatan sekarang menyasar tempat ibadah, karena masyarakat sekarang banyak yang memilih beribadah di tempat ibadah. Hal itu bisa dilihat dari ramainya kondisi tempat ibadah, terutama lagi pada waktu salat dan rata-rata warga membawa kendaraan.

Kondisi tersebut menarik minat pelaku kejahatan untuk beraksi di sekitar tempat ibadah. Terlebih pengamanan di sekitar tempat ibadah juga longgar. “Jadi kalau mau beribadah, tolong kendaraannya diparkir di tempat yang mudah terpantau disertai pen-

miliaran rupiah. Temuan lainnya mengangkut pembayaran tunjangan pegawai yang sudah purna bakti dan cuti besar mencapai Rp 30 juta, mereka masih dibayarkan tunjangannya, sehingga tunjangan ini harus dikembalikan.

Catatan ini, ujarnya, hanya tersisa menyangkut sejumlah kerugian ini, terutama di dewan atas LKPD 2016 untuk opini 2017 dan LKPD 2017 untuk opini 2018. “Paling besar krodidnya ada di sekretariat dewan, sedangkan di OPD lain ndak begitu mengganjal. Kalau itu (sekretariat dewan) bisa diselesaikan maka progresnya tinggi,” jelas dia. Sedangkan

dalam LKPD tersebut, masalah pengelolaan aset tidak ada lagi masuk catatan.

BPK lanjut dia memberikan saran administrasi, karena masih adanya temuan tersebut berarti Sistem pengendalian internal (SPI) di OPD belum dimaksimalkan. Sebab maksud dari SPI ini adalah kontrol dari pimpinan ke bawahan, bawahan ke atasan lalu bawahan sesama bawahan dan atasan sesama atasan saling kontrol. Hal ini yang belum dimaksimalkan oleh OPD. “Ke depan SPI di OPD ini harus dimaksimalkan untuk mengurangi dan meniadakan temuan-temuan ini di masa mendatang,”jelas dia. (her)

Polisi Kehilangan Jejak Provokator Bentrok di Pleno KPU

Pelaku Curanmor Sasar Tempat Ibadah

Praya (Suara NTB) Aksi pencurian sepeda motor (curanmor) di wilayah hukum Polres Lombok Tengah (Loteng) selama bulan puasa kali ini, mulai meningkat, terutama menjelang hari lebaran seperti sekarang ini. Untuk itu, masyarakat pemilik sepeda motor diingatkan untuk lebih waspada dengan tidak memarkir kendaraannya di sembarang tempat.

“Dari laporan kasus curanmor yang masuk, kebanyakan lokasi kejadiannya di sekitar tempat ibadah. Jadi masyarakat kita ingatkan supaya waspada kalau membawa kendaraan ke tempat ibadah,” seru Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Wabup Lobar Hj. Sumiatun saat menerima opini dari BPK atas LKPD tahun 2018, Senin (27/5).

(Suara NTB/dok)

Rafles Girsang

gamanan ganda supaya pelaku akan berpikir dua kali kalau mau beraksi,” tegasnya.

Polisi dalam sepekan terakhir, berhasil mengungkap delapan kasus curanmor dan kejahatan di jalan raya dengan total tersangka yang diamankan sebanyak 16 orang. Mereka yang diamankan itu, pelaku curanmor maupun pelaku kejahatan di jalan raya. Dari pelaku yang sudah diamankan, rata-rata merupakan residivis kasus serupa.

Untuk menekan kasus kejahatan selama bulan puasa dan menjelang hari raya tahun ini, jajarannya juga terus mengintensifkan operasi dan razia diperkuat lagi dengan patroli. Di mana untuk

patroli, pihaknya menerjunkan satuan Sabhara dengan sasaran seluruh wilayah Loteng.

Tapi tentunya upaya yang dilakukan aparat kepolisian tidak akan bisa maksimal, jika masyarakat juga tidak ikut mendukung. Paling tidak memperkuat pengamanan diri serta kendaraannya, sehingga pelaku kejahatan tidak akan semaunya menjalankan aksinya.

“Jangan hanya berharap kepada aparat kepolisian.

Karena aparat kepolisian juga punya kekurangan. Tidak mungkin semua wilayah dijaga oleh aparat. Tanpa ada peran serta dan dukungan dari masyarakat itu sendiri,” pungkas Rafles. (kir)

Praya (Suara NTB) Aparat kepolisian Polres Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini masih terus melakukan pengejaran terhadap terduga provokator bentrok antarwarga dengan aparat kepolisian di eks gedung DPRD Loteng tempat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilu legilatif, Rabu (8/ 5) malam. Polisi pun menduga pelaku provokator tersebut sengaja disembunyikan, sehingga jejaknya sampai saat ini masih belum bisa ditemukan.

Kepolisian pun berharap dukungan informasi dari masyarakat yang mengetahui keberadaan terduga pelaku provokator bentrok antara warga dengan polisi tersebut. “Kalau tidak bersembunyi, dugaan kita pelaku provokator bentrok memang sengaja disembunyikan,” ungkap Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., Senin (27/5).

Saat menemui perwakilan calon anggota legslatif (caleg) yang gogol lolos pada pemilu legislatif diruanga Ops Polres Loteng, Rafles mengaku pihaknya kesulitan untuk menemukan jejak terduga pelaku provokator bentrok, sehingga dukungan informasi dari masyarakat dalam hal ini akan sangat membantu pihak kepolisian untuk menemukan terduga pelaku provokator bentrok.

“Sekecil apapun informasi yang diberikan masyarakat terkait keberadaan terduga pelaku

provokator bentrok warga dengan kepolisian sangat kita hargai. Hal itu penting, demi kepentingan penyelidikan kasus bentrok yang melukai sejumlah anggota kepolisian sekaligus bisa mengungkap dalang dari kasus tersebut,’’ tegasnya.

Ia menjelaskan, sampai saat ini pihaknya baru menahan satu orang tersangka pascabentrok dari lima orang warga yang sebelumnya sempat diamankan. Warga tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan membawa senjata tajam tidak pada peruntukannya.

Rafles pun menegaskan, proses penyelidikan tidak akan sampai berhenti di situ saja. Pihaknya akan terus mengejar terduga dalang dari aksi tersebut. “Kita tidak akan berhenti hanya sampai satu orang tersangka. Karena dibalik itu, diduga kuat ada provokator yang menggerakkan warga hingga bentrok warga dengan aparat kepolisian pecah,” tandasnya.

Terkait barang bukti berupa sepeda motor sebanyak 22 unit serta 10 kendaraan roda empat, pihaknya mempersilakan pemiliknya untuk mengambil dengan catatan yang mengambil harus pemiliknya langsung disertai dengan dokumen kendaraan yang lengkap. Kalau bukan pemiliknya langsung dan tanpa surat-surat kendaraan yang lengkap, sepeda motor serta roda empat yang ditahan tidak akan diberikan. (kir)

Guru Honorer di Lobar Lima Bulan Belum Digaji Giri Menang (Suara NTB) Ratusan guru kontrak atau guru tetap daerah di Lombok Barat (Lobar) mengeluh hingga lima bulan mereka tidak menerima gaji dari pemda.

Selain mengeluhkan honor mereka juga mempertanyakan soal Tunjangan Hari Raya (THR) yang sejauh ini belum jelas apakah mereka diberikan atau tidak.

Seperti diungkapkan salah seorang guru di SDN 2 Cendimanik Sekotong, Al-Dori. Menurutnya, guru kontrak daerah di Sekotong selama limabulan belum ada kejelasan pembayaran gaji. Belum lagi, katanya, dana BOS belum masuk rekening. Per bulan gaji yang mereka peroleh hanya Rp400 ribu, sedangkan dari BOS tidak ada, sebab gajinya sudah ditanggung daerah. Diakui yang lebih menyakitkan digaji dari daerah daripada melalui BOS. Pihaknya mengharapkan kepada pemangku kebijakan di daerah memperhatikan guru honor daerah agar bisa

beribadah dengan khusyuk dan bersama keluarga kecil berbuka dengan makanan yang layak. Justru kata dia hatinya sangat sedih dan seakan teriris karena istri mereka harus masak seadanya. Bahkan untuk masak sehari - hari banyak di antara mereka yang dapat dari hasil berutang di tetangga atau belas kasihan dari rekan-rekan guru yang prihatin. “Belum lagi Lebaran itu identik dengan THR, saya rasa kami jauh dari hal itu,” tutur guru di desa Cendimanik ini.

Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar, Sujai mengatakan, terkait masalah pembayaran honor GTD langsung di kepala dinas yang langsung koordinasi dengan Kasubag Keuangan. “Langsung tanya Pak Kadis saja soal honor GTD,” kata dia. Ditanya soal apakah dia tahu soal pembayaran honor GTD ini, lagi-lagi ia meminta agar konfirmasi ke kepala dinas. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 28 Mei 2019

Halaman 6

Kerjasama Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Sumbawa Barat dengan Harian Suara NTB

(Suara NTB/bug)

DPPP KSB Arahkan Peternak Ikut Program AUTS Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berharap seluruh peternak di daerah dapat mengikuti program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS). Program ini merupakan solusi terbaik d a l a m rangka mem-

Suhadi

Belum Cairkan DD Tahap I, 22 Desa Ditegur Taliwang (Suara NTB)Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), mencatat hingga saat ini ada 22 desa yang belum direkomendasikan untuk mencairkan anggaran Dana Desa (DD) tahap pertama. Desa-desa dimaksud telah mendapatkan dua kali teguran. Molornya penetapan APBDes menjadi faktor utama, sehingga puluhan desa tersebut belum mendapatkan rekomendasi yang berakibat pada pelaksanaan program di masing-masing desa terhambat.

Kepala Dinas PMD melalui Kabid Pemdes Syaifullah S.Stp kepada Suara NTB, Senin (27/5) mengatakan, permasalahan utama yang terjadi di desa sehingga penetapan APBDes menjadi molor yakni di proses pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) di setiap pelaksanaan program fisik.

Hal itu banyak dikeluhkan oleh desa lantaran mereka mengaku sangat kesulitan untuk mendapatkan tenaga konsultan untuk menghitung kebutuhan pembiayaannya. Selain masalah tersebut, desa juga diminta untuk menyusun DPA sesuai dengan kebutuhan anggaran yang sudah diberikan daerah ke desa. Akibatnya banyak desa yang mengaku kesulitan untuk memasukkan data-data itu ke dalam sistem Siskeudes agar bisa disetujui sehingga anggarannya bisa dicairkan.

Kendati demikian, pihaknya tetap meminta desa untuk segera menetapkan APBDes masing-masing. Jika tidak, dikhawatirkan anggaran tersebut akan diblokir oleh Pemerintah yang berdampak pada pelaksanaan program yang akan terganggu. Bahkan jika mengacu ke aturan yang ada, batas akhir pencairan DD tahap pertama yakn minggu ketiga bulan Juni, jika lewat maka dananya tidak akan dicairkan.

“Kita tetap mendorong supaya 22 Desa bisa segera menetapkan APBDesnya. Karena jika sampai minggu ketiga bulan Juni masih ada yang belum, maka anggarannya akan langsung terblokir oleh sistem yang ada,” ungkapnya.

Menurutnya, masih molornya penetepan APBDes ini tentu sangat disayangkan terjadi, karena akan mengganggu pencairan di tahap kedua. Karena dari total jumlah desa sekitar 57 desa di KSB saat ini, baru 35 desa saja yang sudah diberikan rekomendasi untuk bisa mencairkan anggarannya. Sementara sisanya sekitar 22 desa masih berproses untuk penetapan APBDesnya. Sebagai langkah tegas Pemkab terhadap desa yang dimaksud, pihaknya sudah dua kali melayangkan surat teguran untuk mempercepat penetapan APBDesnya. Jika sampai teguran ketiga tidak juga digubris oleh desa, maka pencairan anggarannya akan dipending dan tidak akan diberikan. Desa-desa yang masih belum diberikan rekomendasi diantaranya, Desa Seloto, Lima Desa di Kecamatan Maluk, (Mantun, Benete, Bukit Damai, dan Maluk). Parahnya lagi kelima desa yang ada di Maluk belum pernah datang melakukan konsultasi terkait nasib APBDesnya yang hingga saat ini belum ditetapkan.

Masih molornya penyusunan APBDes ini tentu sangat disayangkan, karena sudah diingatkan agar bisa merampungkan APBDesnya.

“Kita sudah layangkan surat teguran sebanyak dua kali ke 22 desa tersebut, tetapi mereka masih belum datang lagi untuk melakukan konsultasi terhadap nasib APBDes mereka. Tetapi yang kita ingatkan supaya tidak melewati minggu ketiga bulan Juni, jika itu terjadi maka anggarannya tidak akan bisa dicairkan,” pungkasnya. (ils)

(Suara NTB/bug)

Raih WTP Kelima, Wabup KSB Berterima Kasih kepada Seluruh Aparatur Taliwang (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali diberi predikat penilaian Wajar Tanpa Penilaian (WTP) atas sistem pelaporan dan pengelolaan keuangannya tahun 2018. Predikat penilaian tanpa cela itu merupakan kali kelima diperoleh KSB secara berturut-turut sejak 2014 lalu.

Menanggapi capaian itu, Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST mengucapkan rasa syukur dan terima kasihFud Syaifuddin nya kepada seluruh pihak. Terutama elemen aparatur pemerintah yang selama ini menggerakkan kerja-kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya tata kelola keuangan daerah.

“Alhamdulillah kita dapat WTP lagi dan yang kelima tahun ini dari BPK dan terima kasih tentunya kepada semua aparatur yang selama ini bekerja keras mempertahankannya,” katanya kepada wartawan, Senin (27/5).

Predikat WTP selama lima kali beruturut-turut yang dieroleh KSB saat ini, bagi Wabup merupakan sebuah prestasi luar biasa. Setiap tahun sistem dan regulasi pengeloaan dan pelaporan keuangan daerah terus berubah. Ditambah lagi semakin ketatnya sistem pengawasan, tetapi Pemda KSB tetap bisa terus melakukan penyesuaian sehingga tidak ada kesalahan fatal yang ditemukan oleh BPK hingga menyebabkan kerugian dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kami salut kerja-kerja aparatur yang kelola anggaran mereka berjibaku menyesuaikan regulasi yang terus berubah dan di sisi lain menjaga tidak kecolongan sehingga menyebabkan kerugian,” cetusnya.

Menurutnya, kerja keras aparatur saat ini dalam menjaga tidak terjadinya kebobolan anggaran hingga merugikan daerah harus terus dipacu. Sebab sebagaimana pun canggihnya sistem pengelolaan keuangan dan ketatatnya regulasi pengawasan jika tidak didukung dengan kerja keras aparatur selaku motor penggeraknya, maka mustahil WTP dapat dipertahankan.

“Kuncinya di manusianya. Kalau manusianya sebagai penggerak berkinerja baik maka insyaallah hasilmya pin baik,” sebutnya.

Selanjutnya Wabup sedikit menyinggung terkait integritas aparatur. Ia mengatakan, penerapan zona integritas di seluruh OPD di lingkungan Pemda KSB merupakan salah satu upaya pemerintah memeprtahankan WTP. Penciptaan zona integritas di tiap OPD akan memproteksi aparatur untuk tidak melenceng dari sistem kerja yang telah ditetapkan. (bug)

berikan jaminan keamanan terhadap ternaknya atas sejumlah kemungkinan yang dapat merugikan peternak.

Kepala DPPP KSB, Suhadi, SP, M.Si menjelaskan, program AUTS ini sangat direkomendasikan khususnya bagi peternak sapi. Program asuransi ini terbilang lengkap dengan sejumlah bentuk perlindungannya. Mulai dari kematian, kecelakaan hingga akibat kehilangan petani atas hewan ternak yang diasuransikan.

“Jadi jaminannya cukup lengkap ya karena hampir mencakup seluruh resiko kehila-

ngan atas ternak dijamin,” katanya kepada wartawan.

Disamping jaminan yang lengkap, program AUTS ini relatif murah dan terjangkau bagi peternak. Suhadi menyebutkan bagi peternak yang berminat mengasuransikan ternaknya, pemerintah menyediakan bantuan dalam bentuk subsidi premi. Untuk setiap ekor sapi yang diikutsertakan, petani cukup membayar sebesar Rp 40.000 atau sebesar 20 persen total premi yang ditetapkan sebesar Rp 200.000.

Atau jika dalam bentuk kepesertaan mandiri, peternak dapat membayar per-

tanggungan maksimal sebesar 10.000.000 per ekor sapi. “Dan dengan uang yang relatif kecil itu semua resiko kehilangan ternak akan ditanggung asuransi,” palar Suhadi.

Menurutnya, ada syarat yang harus dipenuhi ternak sapi untuk dapat mengikuti porgran AUTS tersebut. Dari sisi pemilik (peternak) mereka meruapakan Peternak Pembibitan / Pembiakan & Peternak skala kecil yang diatur Undang-Undang. Sementara dari sisi hewan ternak sapi indukan/betina, usia produktif minimal 1 tahun dan memiliki identitas jelas kepemi-

likan hewan.

“Kalau mau ngurus jadi peserta juga mudah. Bisa lewat penyuluh atau datang langsung ke Jasindo selaku penyedia jasa,” sambung Suhadi.

Selanjutnya ia menyampaikan, mengasuransikan ternak sangat penting untuk meringankan beban peternak itu sendiri. Terlebih dewasa ini usaha peternakan memiliki beban risiko tinggi kerugian.

Hal ini disebabkan ternak sangat mudah tertular penyakit hingga menyebabkan kematian atau beresiko kehilangan karena pencurian.

“Dengan ikut asuransi

setidaknya peternak tidak terlalu mengalami kerugian yang cukup besar saat hewan ternaknya ada yang mencuri atau hilang,” paparnya.

Suhadi juga meyakinkan, dengan mengikuti asuransi, para peternak bisa lebih fokus pada usahanya karena ada jaminan atas ternak yang mengalami kehilangan, kematian atau terserang penyakit.

“Dengan adanya jaminan ini, peternak tidak lagi khawatir dalam menjalankan usahanya karena ada asuransi yang menjaminnya,” imbuhnya. (bug/*)

ASN Dilarang Nambah Cuti Bersama Idul Fitri Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah telah menetapkan waktu cuti bersama Iduf Fitri bagi ASN hanya tiga hari. Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri PAN RB. Sehingga ASN khususnya di lingkup Pemkab Sumbawa dilarang menambah waktu cuti bersama dimaksud.

Sebagaimana disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumbawa, Syahruddin S.H, Senin (27/5) kemarin, SKB Menteri ini dipertegas Surat Edaran Kementerian

Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 850/424/SJ tentang pelaksanaan cuti bersama berkaitan dengan hari raya Idul Fitri 1440 H dan Upacara peringatan hari besar nasional bagi PNS di lingkungan

Kemendagri dan BNPP. Tiga hari yang telah ditetapkan tersebut yakni tepatnya di tanggal 3, 4 dan 7 Juni 2019.

Meskipun cuti bersama hanya tiga hari, namun karena adanya hari libur sabtu, minggu dan tang-

gal merah lainnya maka ASN tidak masuk kerja hingga 10 hari lamanya. ”Kenapa menjadi banyak 10 hari, karena ada hari Sabtu dan Minggu serta lainnya tanggal merah,” sebutnya.

Dalam surat tersebut juga tertuang untuk tidak diberikannya cuti tambahan bagi ASN. Kecuali bagi ASN yang memiliki kepentingan tertentu seperti masalah kesehatan, keluarga yang meninggal dunia atau ada keluarga yang menikah.”Kita

tidak diperkenankan untuk memberikan cuti tambahan,” tukasnya.

Untuk memastikan tidak adanya tambahan cuti yang diambil ASN, nantinya saat masuk hari pertama kerja pasca lebaran, BKPP bersama Inspektorat akan melakukan sidak ke semua OPD. Seperti tahun lalu, cukup banyak ASN yang mendapatkan teguran disiplin dari kepala dinas masing-masing. (arn)

Disnakertrans Terbitkan Edaran Pembayaran THR

(Suara NTB/ist)

BANTUAN SEMBAKO - Hj. Amien Rahmani bersama anak yatim saat memberikan bantuan sembako untuk keluarga pra sejahtera, kaum dhuafa, lansia dan anak yatim piatu, Senin (27/5).

LK2S Bagikan Sembako ke Kaum Duafa Sumbawa Besar (Suara NTB)Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S) Kabupaten Sumbawa, Hj. Amien Rahmani Husni Djibril menyerahkan bantuan 150 paket sembako untuk keluarga pra sejahtera, kaum dhuafa, lansia dan anak yatim piatu, Senin (27/5).

Hj. Amien menyampaikan, kegiatan ini berkat kerjasama Pemkabb melalui Dinas Sosial dengan LK2S. Berusaha untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, membantu untuk melay-

ani masyarakat agar lebih khusyuk menjalankan ibadah puasa.

Hj. Amien didampingi Kadis Sosial selaku Pembina LK2S Ir. A. Yani, menyerahkan secara langsung 150 paket sembako yang berisi 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, serta 5 bungkus mie instan kepada penerima bantuan dalam hal ini kaum dhuafa, lansia dan anak yatim piatu dari panti asuhan Muhammadiyah, Aisyiyah, dan Annisa.

Diharapkan pemberian sem-

bako ini, dapat sedikit meringankan beban hidup masyarakat di dalam menjalankan ibadah puasa dan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1440 H. “Semoga para donatur dapat diberikan rejeki yang lebih banyak, sehingga ke depannya para donator dapat memberikan bantuan lebih banyak lagi, karena manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat kurang mampu, dan masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya program ini,” pungkas Hj. Amien. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah mengeluarkan surat edaran terkait pemberian THR bagi seluruh karyawaan yang bekerja di sejumlah perusahaan. Surat edaran dengan nomor surat 560/457/Nakertrans/V/2019. Dalam surat tersebut, pemberian THR wajib dibayarkan paling lambat 29 Mei 2019.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) KSB kepada Suara NTB melalui Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan (Hiwas) Tohiruddin SH, Senin (27/5) mengatakan, surat edaran sudah mulai disebar ke seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah KSB. Bahkan untuk besaran THR juga sudah ditetapkan dimana bagi karyawan yang memiliki masa kerja di atas 12 bulan dan bekerja secara terus menerus dibayarkan dengan sistem satu kali gaji. Tidak hanya surat edaran saja, pihaknya juga berencana untuk membuat tim pemantau pembayaran THR. Jika ditemukan masih ada yang lalai terhadap masalah tersebut, maka sanksinya sudah sangat jelas.

Upaya sosialisasi ke seluruh perusahaan baik melalui email, pemberitahuan dengan cara yang lain juga akan terus digalakkan. Supaya tidak ada lagi alasan dari perusahaan yang tidak mengetahui surat edaran tersebut karena ingin menghindar dari aturan. Sehingga tidak ada lagi kisruh dengan karyawan akibat tidak diberikannya hak selama bekerja.

“Surat edarannya sudah kita kirimkan ke masing-masing perusahaan yang beroperasi di KSB. Sehingga tidak ada alasan lagi mereka ingkar dengan tidak membayar hak karyawan mereka selama bekerja,” ungkapnya.

Dikatakannya, untuk proses pembayaran THR apabila mengacu kepada surat edaran yang terbaru maka karyawan sudah berhak menerima THR sejak awal bulan pertama mereka bekerja bukan menunggu tiga bulan bekerja. Hanya saja untuk ketentuan yang dimaksud akan disesuaikan lagi dengan masa kontrak dengan pihak perusahaan.

Makanya dengan posko pengaduan yang akan disiapkan tersebut para karyawan, diharapkan bisa lebih aktif untuk melaporkan jika haknya belum didapatkan.

Hanya saja dari hasil pengalaman selama ini, pihaknya tidak menemukan adanya perusahan yang ingkar terhadap aturan tersebut. Kendati semua perusahaan sudah dianggap patuh, pihaknya tetap akan terus melakukan sosialisasi supaya tidak ada yang lalai.

Ketika dalam perjalanan nantinya, ada perusahaan yang tidak mengindahkan surat edaran tersebut tetap akan diberikan sanksi. Baik itu berupa teguran sampai dengan sanksi peringatan dan denda. Sanksi tersebut tetap akan mengacu kepada aturan yang berlaku tidak hanya pukul rata saja.

“Meskipun hasil evaluasi selama ini tidak ada perusahaan yang mengingkari surat edaran itu, tetapi kami tetap akan melakukan sosialisasi kepada perusahaan. Kita juga berharap tidak ada perusahaan yang melanggar jika ditemukan kita tetap akan berikan sanksi tegas,” tandasnya. (ils)

Jelang Pensiun, Sekda Serukan ASN Loyal ke Pimpinan Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi akan resmi pensiun pada 1 Juni 2019. Di akhir jabatannya, Sekda berpesan kepada ASN untuk tetap mengutamakan loyalitas kepada pimpinan. Bupati Sumbawa pun segera menunjuk pejabat Plt Sekda, begitu masa jabatan H. Rasyidi berakhir dalam empat hari kedepan.

Ditemui, Senin (27/5), Sekda mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Sumbawa untuk menjunjung tinggi integritas dan loyalitas kepada pimpinan daerah. “Rekan rekan ASN bekerjalah dengan baik.

Junjung tinggi integritas dan loyalitas terhadap pimpinan,” demikian pesan singkatnya.

Di sisa masa kerja yang singkat, Sekda juga terus berupaya menyelesaikan seluruh pekerjaan yang belum terselesaikan. Sehingga diharapkan kepada ASN tetap memberi-

kan dukungan yang optimal dalam hal peningkatan kinerja pemerintahan. Sehingga masyarakat dapat merasakan dampak langsung, seperti peningkatan kualitas kesehatan, kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah.

Dikonfirmasi soal ini, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc bakal segera menunjuk pejabat pelaksana tugas (Plt) selepas masa jabatan Sekda berakhir dalam beberapa hari ke depan. Plt yang diangkat mempertimbangkan senioritas dan pangkat ASN itu sendiri.

“Plt-nya itu tentu nanti paling tidak senioritasnya yang dipertimbangkan paling pertama dan kepangkatannya. Tentu itu yang perlu dipertimbangkan,” tukasnya. Plt Sekda yang ditunjuk nantinya sekaligus membentuk Pansel Pemilihan Sekda definitif. (arn)

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril dan Sekda Sumbawa, H. Rasyidi.

(Suara NTB/arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 28 Mei 2019

Halaman 7

Penanganan Kekeringan

BPBD Dompu Tagih Komitmen Pemprov NTB Dompu (Suara NTB) – Pemkab Dompu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, menagih komitmen Pemprov NTB terkait penanganan kekeringan.

Kepala Pelaksana BPBD Dompu, Drs. Imran M. Hasan mengungkapkan, dua tahun lalu pihaknya bersama Kalak BPBD Se-NTB diundang menghadiri rapat koordinasi tingkat provinsi. Rapat digelar untuk menyatukan langkah mengatasi bencana kekeringan. Hasilnya, disepakati upaya intervensi harus dilakukan dengan pembangunan sumur bor.

Namun demikian, komitmen bersama itu rupanya tidak kunjung terealisasi.

BPBD NTB bahkan dinilai tebang pilih. Fokus mengatasi bencana gempa di Pulau Lombok, namun luput memperhatikan bencana alam di daerah.

“Harus ingat itu rekomendasi kalak BPBD Se-NTB untuk

penanganan kekeringan sumur bor. Nyatanya sampai sekarang ndak ada realisasinya,” tegasnya menjawab Suara NTB. Selama ini, lanjut Imran M. Hasan, pihaknya termasuk daerah lain di NTB hanya dijanjikan BPBD NTB. Mendapat bantuan sumur bor untuk mengintervensi bencana kekeringan di daerah. Tetapi tidak saja realisasinya yang nihil, menggelar kembali rapat koordinasi untuk mengetahui persoalan di daerah pun tidak pernah lagi dilakukan.

“Jangan terlalu banyak di janji. Realisasinya yang penting.

Rapat koordinasi pun sampai sekarang tidak pernah dilakukan setelah dua tahun lalu,” ujarnya.

Imran mengatakan, pena-

nganan dampak gempa bumi di Pulau Lombok memang menuntut perhatian BPBD Provinsi NTB maupun pusat.

Tetapi bukan berarti bencana alam di daerah harus luput dari perhatian. Contoh kecil di Dompu misalnya, selain kekeringan, kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan terjadi akibat banjir dua tahun terakhir. Menurutnya, bukan saja tidak ditangani tetapi juga luput dari pembicaraan.

“Silakan penanganan pasca gempa jalan. Tapi bencana alam di Kabupaten/Kota ini harus diperhatikan juga. Sungai Silo misalnya butuh normalisasi, Laju juga demikian belum lagi kerusakan jalan dan jembatan di Soro akibat

banjir sekitar April, Mei kemarin,” pungkasnya.

Serahkan ke Daerah Pihak BPBD NTB pun merespon keluhkan Pemkab Dompu tersebut. Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik, I Wayan Sunanta menjelaskan, dalam penanganan kekeringan awal ini, kewenangan dan tanggungjawab daerah harus dikuatkan terlebih dahulu.

Selama ini, kata dia, Dompu setiap tahunnya bahkan hingga saat ini masih bisa ditangani di tingkat daerah.

Selain oleh BPBD Dompu, juga PDAM ada juga Dinas Sosial setempat.

Sepengetahuannya, saat ini BPBD Dompu sendiri masih menunggu laporan dari pihak desa. Ia mengutip dalam beri-

ta Suara NTB 15 Mei 2019 menyebutkan, ada tiga desa mengalami kekeringan dan BPBD Dompu sendiri belum melakukan pendistribusian air bersih bagi masyarakat.

Artinya, masyarakat masih bisa menanggulangi sendiri. Di sisi lain, secara tertulis pihaknya belum menerima laporan.

Sementara yang masuk usulan hanya usulan mengenai masalah penanganan banjir.

“Kita tentu tetap akan memantau sampai pada kondisi provinsi dibutuhkan untuk intevensi ketika beberapa kabupaten/kota kita tetap kan sebagai daerah dalam kondisi darurat kekeringan,” ujarnya.

Sebagai Kabid baru, usulan lama itu akan tetap jadi perhatian dan bahan pertimbangan kebijakan penanganan.

Diinformasikannya, tahun 2018 telah dialokasikan pem-

Imran M. Hasan

Wayan Sunanta

(Suara NTB/jun)

(Suara NTB/ars)

bangunan satu paket sumur bor lokasi di Kelurahan Kandai Dua. Progress saat ini telah dilakukan uji pendugaan geolistrik untuk memperoleh data ketersediaan sumber air

tanah dalam di lokasi tersebut.

“Hasil pengujian inilah yang dijadikan dasar penetapan lokasi pembangunan sumur bor tersebut,” pungkasnya. (jun/ars)

Wakili Indonesia, Qori Asal Bima Juara MTQ Internasional di Turki Bima (Suara NTB) Mewakili Indonesia, Qori Internasional asal Desa Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Syamsuri Firdaus dikabarkan juara 1 lomba Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Internasional di Kota Istanbul Turki, pada Minggu, 26 Mei 2019.

Kabar tersebut diketahui dari unggahan akun facebook pribadi Syamsuri Firdaus. Dalam postingannya, Ia bersyukur dan menyampaikan terima kasih kepada orangtua, keluarga, guru yang telah mendoakan dan mensupportnya.

“Alhamdulillah diantara 68 negara yang ikut, saya terpilih sebagai juara 1 di MTQ Internasional ke 7 di Istanbul, Turkey,” katanya.

“Tentunya kesuksesan tidak akan bisa dicapai tanpa doa kalian semua. Terimakasih banyak tman2. Allahu Akbar.

Allah rahmati kita semua. Aamiin,” ucapnya bersyukur.

Torehan prestasi gemilang yang diraih Syamsuri tersebut, juga telah diketahui Kepala Desa Rada Kecamatan Bolo, Supratman S.Sos. Bahkan Supratman sendiri juga telah memberikanucapan selamat, meskipun melalui di sosial media.

“Kami masyarakat Desa Rada turut bangga, ananda Syamsuri Firdaus meraih juara 1 MTQ Internasional di Turki,” katanya kepada Suara NTB. Menurut Supratman, Syamsurih merupakan aset berharga Desa Rada, karena dari kecil sampai sekarang seringkali membawa harum nama Desa dan masyarakat Rada dalam perlombaan MTQ. Mulai dari tingkat Desa, Nasional hingga Internasional.

“Bakatnya dari kecil, setiap event MTQ langganan juara 1 dan 2. Terakhir MTQ Nasional tahun 2018 kemarin juara 2,” katanya.

Ia mengatakan berkat keahlian Syamsuri melantunkan ayat suci Alqur’an dengan indan nan merdu serta langganan sebagai juara, Ia mendapatkan program beasiswa gratis dari Pemerintah untuk melanjutkan kuliah di Jakarta.

“Syamsuri sudah dua tahun tinggal dan kuliah di Jakarta. Hanya orangtuanya saja yang di Kampung,” katanya.

Supratman menambahkan torehan prestasi gemilang yang diraih Syamsuri tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan kedepannya. Ia berharap bermunculan Syamsurih baru yang mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. (uki)

(SuaraNTB/Ist)

UCAPAN SELAMAT - Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan memberikan ucapan selamat secara langsung kepada Syamsuri Firdaus.

(Suara NTB/Ist)

IMBAUAN - Jajaran Polisi Perairan Polres Bima memberikan imbauan kepada nelayan saat menggelar patroli di perairan Sai Kecamatan Soromandi, Minggu, (26/5).

Cegah ”Illegal Fishing” Hingga Penyelundupan, Polair Rutin Patroli Bima (Suara NTB) – Jajaran Kepolisian Perairan (Pol Air) Mapolres Bima menggelar rutin patroli. Hal itu, untuk mencegah aksi penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) dengan menggunakan bahan peledak dan penyelundupan barang.

Kasat Pol Air Polres Bima, Iptu Ahmad, mengungkapkan

patroli rutin yang dilakukan oleh pihaknya menyisir wilayah perairan di teluk Bima. Mulai dari dermaga Bajo hingga perairan Sai Kecamatan Soromandi.

“Wilayah perairan ini cukup rawan aksi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, sehingga perlu rutin diawasi,” katanya.

Menurutnya, aksi pen-

angkapan ikan menggunakan bahan peledak pernah digagalkan pihaknya bersama aparat Pos Polsek Soromandi, di perairan Desa Punti Kecamatan Soromandi beberapa bulan yang lalu. Saat itu dua nelayan sedang menjalankan aksinya langsung diamankan.

“Patroli rutin itu ingin memastikan perairan aman. Kita

juga menerima laporan masyarakat yang meresahkan pencairan ikan menggunakan bahan peledak,” katanya.

Ia menegaskan patroli rutin tersebut untuk mengantisipasi keluar masuknya barangbarang selundupan. Mengingat di perairan Asakota merupakan pintu keluar masuk kapal kapal menuju pelabuhan

Bima. “Menjelang lebaran ini semua hal perlu dilakukan antisipasi,” tegasnya.

Selain itu, Ahmad juga mengimbau kepada para nelayan serta pemilik boat penumpang tradisional yang melintas di perairan teluk Bima untuk tetap memperhatikan kondisi cuaca selama melaut. (uki)

Kabupaten dan Kota Bima Kembali Raih WTP Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten dan Kota Bima kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2018.

Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, yang mewakili kedua pemerintah, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Kepala BPK Perwakilan NTB, Hery Purwanto SE, di kantor BPK setempat, Senin (27/5). “Opini WTP ini merupakan ketiga kalinya yang diraih Pemerintah Kabupaten Bima,” kata Bupati.

Bupati berharap keberhasilan tersebut akan menjadi movitasi pihaknya untuk terus meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam tata kelola keuangan daerah sesuai dengan standar dan

(Suara NTB/Ist)

TERIMA LHP - Bupati Bima, Indah Dhamayanti Putri menerima LHP opini WTP dari BPK perwakilan NTB (foto kiri). Walikota Bima, M. Lutfi menerima LHP opini WTP dari BPK perwakilan NTB, Senin (27/5) (foto kanan). aturan yang ada.

Sementara Walikota Bima, H. Muhamad Lutfi SE, mengatakan opini WTP tersebut adalah pertama kali yang diperoleh Kota Bima dibawah kepemimpinannya bersama Wakil Waliko-

ta, Ferry Sofiyan, SH. “Sejak tahun 2014 Kota Bima meraih opini WTP. Artinya tahun ini adalah yang kelima kali berturut-turut,” katanya.

Lutfi menegaskan, pe-

nilaian tersebut bukan berarti Kota Bima harus terlena dan berpuas diri. Baginya penilaian WTP merupakan kewajiban Pemerintah Daerah agar menyampaikan laporan keuangan yang akuntabel dan

transparan.

“Penilian ini bukan menjadikan kita jumawa. Namun ini sebuha kewajiban yang dipatuhi oleh pemerintah daerah sesuai amanat Undang Undang,” tegasnya. (uki)

Pasar Lebaran di Kota Bima Libatkan 400 PKL Dompu Pertahanan Opini WTP Atas Laporan Keuangan 2018

Kota Bima (Suara NTB) – Wakil Walikota Bima, Ferry Sofiyan SH, membuka pasar lebaran 2019, Minggu (26/5) sore. Pasar yang dipusatkan di Amahami Kelurahan Dara itu akan melibatkan sebanyak 400 lebih Pedagang Kaki Lima (PKL).

Sedianya pasar lebaran menjual pakaian, kaos, serta kebutuhan lebaran tersebut akan berlangsung selama 10 hari. Mulai tanggal 26 Mei sampai dengan 5 Juli 2019 mendatang.

Ferry mengaku, pasar lebaran rutin digelar setiap tahun oleh Pemerintah Kota bima bekerjasama dengan Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APSI). Tujuannya mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.

“Pasar lebaran ini juga bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan merayakan hari lebaran,” katanya.

Mantan Ketua DPRD Kota Bima ini mengaku optimis dan meyakini pasar lebaran tersebut akan meningkatkan pendapatan serta tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bima semakin membaik. “Dari pasar ini roda perekonomian masyakarat berjalan,” katanya.

Ferry mengaku, dalam pasar tersebut akan ada ratusan PKL yang menempati los yang telah

dibangun. Bahkan ratusan PKL itu kata dia, tidak hanya dari wilayah Kota Bima, tapi juga warga Kabupaten Bima dan Dompu.

“Jumlahnya pedagang untuk tahun ini kurang lebih 400 PKL dari Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu,” katanya.

Dengan disediakannya pasar tersebut, Wawali meminta kepada para pedagang agar menjaga keamanan dan kebersihan, karena hal itu bukan saja menjadi tang-

gungjawab Pemerintah, tapi semua pihak.

“Pengunjung juga tidak akan datang berbelanja, jika kita tidak bisa mermberikan rasa aman dan nyaman. Yang paling penting adalah kebersihan pasar,” katanya.

Tidak ingin memberikan tanggungjawab kepada para pedagang.

Ferry juga meminta pihak Kelurahan dan Camat untuk terus memantau. Memastikan kondisi pasar lebaran berjalan lancar dan aman. (uki)

(Suara NTB/Uki)

CEK PASAR – Wakil Walikota Bima, Ferry Sofiyan, mengecek los pasar lebaran usai peresmian, Minggu (26/5) sore.

Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Dompu kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya tahun 2018. Ini merupakan WTP kelima berturut - turut yang didapat Pemkab Dompu. Opini ini diharapkan dapat berdampak positif bagi pelayanan pemerintah dan kesejahteraan bagi masyarakat Dompu.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin kepada Suara NTB, Senin (27/5/2019) kemarin membenarkan bahwa laporan keuangan Pemda Dompu tahun 2018 yang telah diperiksa BPK kembali mendapatkan opini WTP. “Iya (kembali dapat WTP). Ada catatan, kita sudah tandatangani surat pernyataan,” kata H. Bambang.

Ia pun berharap, akan mendapat insentif dari pemerintah pusat atas opini WTP ini. Sehingga bisa memaksimalkan anggarannya untuk kesejahteraan rakyat. Karena targetnya tahun depan, Dompu keluar dari daerah tertinggal dan masih menyisakan masalah air bersih sebagai salah satu syarat. “Kalau soal akses jalan, kita sudah mantap,” katanya.

Terhadap opini WTP, ada beberapa komponen yang diperiksa dian-

(Suara NTB/hms pemda Dompu)

WTP - Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, saat menandatangani berita acara pemeriksaan LHP BPK tahun 2018, Senin (27/5). taranya neraca hingga 31 Desember 2018, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akun-

tansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan.

LHP BPK atas laporan keuangan Pemda Dompu tahun 2018 diserahkan BPK ke Pemda Dompu yang diterima Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH dan Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S. Sos dan disaksikan oleh Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah di gedung kantor BPK NTB di Mataram. (ula)

SUARA NTB Selasa, 28 Mei 2019

POLHUKAM

Halaman 8

Bawaslu Mulai Susun Anggaran Pilkada Serentak 2020 Komisioner Bawaslu NTB Divisi SDM dan Organisasi, Itratip mengatakan, Bawaslu kabu-

Itratip

paten kota akan menggelar Pilkada serentak 2020 mulai mempersiapkan diri untuk pengawasan tahapan Pilkada. Diantaranya dengan Bawaslu

kabupaten kota sudah mulai melakukan penyusunan alokasi anggaran bagi pengawasan di Pilkada serentak 2020.

“Sudah mulai mempersiapkan rencana anggaran atau biaya bagi kebutuhan pengawasan tahapan Pilkada 2020,” katanya, saat dikonfirmasi Senin (27/5) kemarin.

Dia menegaskan, untuk pratahapan hingga tahapaan Pilkada serentak di tujuh kabupaten kota itu akan berlangsung sekitar 14 bulan sebelum masa pencoblosan 2020.

Meski sudah menyiapkan tahapan Pilkada 2020, kata dia, Bawaslu tetap melakukan pengawasan penetapan hasil Pemilu 2019 selesai. “‘Kita baru diberi arahan merancang anggaran biaya, jadi tidak mengganggu pengawasan hasil Pemilu 2019 hingga pelantikan caleg terpilih,” terangnya.

Dia menambahkan, Pascapemilu 2019 relatif situasi tetap kondisi di seluruh wilayah di NTB. Walau tahapan Pemilu serentak 2019 belum selesai.

Tetapi tak dipungkiri. Kontesta-

si menuju Pilkada 2020 gaungnya sudah mulai bergema.

Itu terlihat mulai marak perbincangan dan diskusi di masyarakat seputar kandidat disebut-sebut bakal banyak dalam kontestasi di Pilkada tujuh Kabupaten kota di NTB. “Meski tahapan Pemilu 2019 belum usai. Tetapi geliat dan dinamika menuju Pilkada 2020 sudah terasa di tengah masyarakat,” ucapnya.

Sebagai salah satu daerah akan menggelar Pilkada serentak 2020, Bawaslu kota

Mataram memastikan sudah mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi Pilkada Walikota Mataram.

Dikarenakan tahapan Pilkada Walikota Mataram akan dimulai pada september 2019 mendatang. Maka Bawaslu sudah mulai menyusun anggaran bagi penganggaran kebutuhan pengawasan di Pilkada Walikota Mataram.

Direncanakan pihaknya mulai mengusulkan alokasi anggaran Pilkada di APBD- Perubahan APBD 2019. (ndi)

Jadi Syarat Pelantikan

Caleg Terpilih Diminta Siapkan LHKPN Mataram (Suara NTB) Meskipun belum ditetapkan dengan resmi nama-nama calon anggota legislatif (Caleg) terpilih hasil Pemilu 2019 oleh KPU. Namun berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing parpol, caleg yang dipastikan terpilih sudah dapat diketahui. Penetapan caleg terpilih hanya tinggal menunggu waktu setelah gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.

Karena itu, KPU Provinsi NTB dari awal mulai mengingatkan para caleg DPRD NTB yang sudah memastikan dirinya terpilih untuk segera menyiapkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). LHKP itu dinilai penting karena merupakan syarat untuk pelantikan bagi caleg terpilih.

“LHKPN ini wajib disampaikan, jika tidak maka bisa terkena sanksi berat yakni dicoret sebagai caleg terpilih karena syarat pencalonan hilang,” ujar anggota KPU NTB, Divisi Hukum, Yan Marly, Senin (27/5).

Dia menegaskan, penyerahan LHKPN ini sebagai dasar pelantikan caleg terpilih usai penetapan resmi nanti. Sesuai dengan instruksi KPU RI, penyerahan LHKPN ke KPK diwajibkan sebagai syarat pelantikan anggota legeslatif.

Bukti penyerahan itu nantinya akan diserahkan ke KPU sesuai tingkatan caleg terpilih.

“Apabila ini tidak dipenuhi, maka tidak akan diusulkan dalam daftar nama yang akan dilantik sebagai anggota DPRD NTB. Bukti dari LHKPN tersebut, selanjutnya disampaikan ke KPU NTB,” jelasnya.

Lebih lanjut, untuk LHKPN merupakan persyaratan terakhir bagi para caleg terpilih. Adapun proses penyampaian LHKPN ini bisa dilakukan setelah dilaksanakan proses penghitungan suara dan rapat pleno penetapan caleg terpilih oleh KPU. Selanjutnya nanti, LHKPN tersebut akan diumumkan kepada masyarakat oleh KPU. Dengan tujuan agar masyarakat secara lebih luas mengetahui dan menilai tentang harta kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing caleg terpilih.

“Setelah proses penghitungan suara dan penetapan caleg terpilih, agar segera menyiapkan dan menyampaikan LHKPN itu jika ingin dilantik menjadi anggota legislatif periode 2019-2024,” seru Yan Marli.

Terpisah, caleh terpilih dari Partai Gerindra untuk DPRD NTB, Lalu Wirajaya memastikan dirinya sudah menyampaikan kepada KPK terkait LHKPN tersebut. Bagaimanapun, lanjutnya, LHKPN persyaratan wajib harus dipenuhi, agar bisa diusulkan dan dilantik sebagai Anggota DPRD NTB terpilih periode 2019 - 2024. (ndi)

Korsup KPK

Penyidikan Matang Hindarkan Vonis Bebas Pengadilan Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB bersama Polda NTB dan BPKP Perwakilan NTB duduk bersama KPK dalam koordinasi dan supervisi Senin (27/5). Tunggakan kasus kerap muncul sebab berkas perkara kasus korupsi masih belum sesuai dengan konstruksi hukum jaksa penuntut umum. Pertimbangannya, pembuktian yang kuat di persidangan.

Kepala Korwil V KPK Dzakiyul Fikri yang memimpin koordinasi supervisi di Kantor Kejati NTB ini enggan membeberkan materi pertemuan satu hari tersebut. “Saya tidak mau menjelaskan lebih teknis. Semua sudah dibahas,” ujarnya.

Dia menambahkan koordinasi dan supervisi tersebut untuk mencari jalan keluar kasus sulit. KPK menempatkan diri sebagai pihak yang menjembatani dua aparat penegak hukum tersebut. “Tugas saya hanya memfasilitasi nanti penyidik dan jaksa yang memberikan keterangan,” sebutnya singkat.

Terpisah, Kepala Kejati NTB Arif menolak persepsi jaksa punya andil mengahambat penyelesaian kasus. Sejumlah petunjuk yang diberikan jaksa peneliti kepada penyidik sejatinya untuk keperluan pembuktian. “Tidak ada yang direkayasa. Pada saat di pengadilan jaksa penuntut umum tidak mau nanti perkaranya divonis bebas,” tegasnya.

Arif menjelaskan diplomatis soal berkas perkara penyidikan kasus korupsi di Polda NTB yang kerap mondar-mandir tak kunjung dinyatakan lengkap. Maka dia mendukung agenda koordinasi dan supervisi bersama KPK untuk membuka kesempatan setiap pihak mencari solusi penyelesaian kasus.

"Kita ingin semua unsur-unsur pidananya harus komplit.

Supaya tidak ada penafsiran lagi. Kita bekerja profesional,” beber mantan Wakajati Aceh ini.

Kasus Marching Band Tersendat Aspidsus Kejati NTB Ery Arianto Harahap memberi contoh satu kasus yang menjadi bahasan dalam koordinasi dan supervisi tersebut, yakni kasus pengadaan alat kesenian marching band tahun 2017 pada Dinas Dikbud Provinsi NTB. Unsur pembuktian markup harga pembelian masih menjadi ganjalan. Pembelian item pekerjaan dari satu supplier tidak cukup kuat untuk menjelaskan unsur niat jahat tersangka.

Sarannya, penyidik dapat mencari harga pembanding harga dari pembelian alat yang dilakukan orang lain. “Pasti supplier itu memiliki data-data harga per unit barang tersebut. Sehingga, harus dicari itu sebagai harga pembanding,” terangnya.

Kasubdit III Diteskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat belum bersedia memberi keterangan perihal korsup tersebut.

Meski dia sendiri yang mewakili Polda NTB. “Tanyakan Pidsus (Kejati),” ujarnya singkat. Dalam kasus tersebut penyidik Polda NTB sudah menetapkan tersangka Muhammad Irwin, mantan Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA. Serta dari pihak rekanan Lalu Buntaran Direktur CV Embus Emas.

Perusahan tersebut memenangi tender senilai total Rp3,38 miliar dari dua paket pekerjaan. Yakni pekerjaan pengadaan untuk SMA/SMK Negeri dan satu paket sisanya untuk sekolah swasta. BPKP menghitungan kasus tersebut merugian negara Rp702 juta. (why)

(Suara NTB/why)

BERBINCANG - (Kiri ke kanan) Kapolda NTB Nana Sudjana berbincang dengan Duta Besar Indonesia untuk Turki Lalu Muhammad Iqbal didampingi Direktur Reskrimum Polda NTB Kristiaji dan Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum Polda NTB Ni Made Pujawati Senin (27/5) di Mataram.

Duta Besar RI untuk Turki Atensi TPPO Mataram (Suara NTB) – Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Lalu Muhammad Iqbal punya perhatian besar terhadap tindak pidana perdagangan orang.

Dia menegaskan Lombok masih punya pekerjaan rumah menuntaskan persoalan tersebut dari hulu.

Agar tak ada lagi TKI NTB yang bekerja ke luar negeri hanya untuk menjadi korban.

Hal itu diungkapkannya saat ditemui di Mapolda NTB, Senin (27/5). Kedatangannya kemarin untuk kali pertama kunjungan ke Lombok sebagai Duta Besar. Selain pulang ke kampung halamannya di Praya, Lombok Tengah di bulan Ramadhan ini.

Dia menyebut, persoalan hulu ketenagakerjaan khususnya TKI perlu dituntaskan. Negara tujuan pengiriman tenaga kerja sudah beru-

paya melindungi dengan berlandaskan Konvensi Palermo Tahun 2000 tentang Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi.

“TPPO tidak akan mungkin terjadi apabila di hulunya tidak ada persoalan. Seperti TKI yang berangkat secara nonprosedural,” ujar mantan Direktur Perlindungan TKI Kementerian Luar Negeri RI ini.

Hal itu sejurus dengan catatan bahwa NTB sebagai pengirim TKI terbanyak ketiga seIndonesia. Berbanding lurus juga dengan tingginya kasus yang menimpa TKI NTB baik itu deportasi, kekerasan fisik, sampai perdagangan orang.

Kasus TPPO, sambung alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini, baru terkuak ketika TKI sudah menjadi korban. Ketika korban dipulangkan kembali ke Indonesia, atau lebih menge-

naskan lagi dalam keadaan meninggal dunia.

Negara Turki juga pernah menjadi bagian kasus TPPO yang melibatkan warga NTB sebagai korban dan pelaku.

Enam warga Kabupaten Dompu menjadi korbannya. Iqbal mengapresiasi Polda NTB khususnya Subdit IV Renakta Ditreskrimum yang berhasil mengungkap kasus tersebut.

Bahkan mengantarkan Polda NTB meraih penghargaanHasan Wirajuda Award.

“Persoalan TPPO tidak akan mungkin terjadi apabila di hulunya tidak ada persoalan,” tegas Iqbal. Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Kristiaji menjelaskan bahwa Polda NTB sesuai dengan tugasnya dalam ranah penindakan baru bisa bergerak ketika tindak pidana tersebut sudah terjadi.

“Kalau Polda yang bergerak

Pungutan Dana Bantuan Gempa

Pejabat Kemenag NTB Kumpulkan Rp104 Juta dari Masjid Terdampak Gempa Mataram (Suara NTB) – Tiga terdakwa pemungut dana bantuan masjid terdampak gempa Lombok mulai menjalani persidangan, Senin (27/5). Mereka, H Silmi, Muhammad Ikbaludin, dan Lalu Basuki Rahman menghadapi dakwaan korupsi memalak dana bantuan 12 masjid di tiga kecamatan di Lombok Barat dengan total Rp104 juta.

Ketua majelis hakim Isnurul Syamsul Arif memimpin sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, ditemani dua hakim anggota Abadi dan Fathurrauzi. Jaksa penuntut umum Anak Agung Gde Putra didampingi Nurul Suaihada mengajukan dua dakwaan.

Persekongkolan tiga terdakwa itu dimulai setelah Kanwil Kemenag Provinsi NTB mendapat kucuran dana Rp6 miliar dari APBN. Duit yang dianggarkan untuk pembangunan dan rehabilitasi masjid akibat gempa bumi.

Rinciannya 12 masjid di Kabupaten Lombok Barat dengan masing-masing lima masjid di Kecamatan Gunungsari, tiga masjid di Kecamatan Lingsar, dan empat masjid di Kecamatan Batulayar. Setiap masjid mendapat bantuan Rp50 juta kecuali Masjid Nurul Huda Gunungsari yang mendapat Rp100 juta karena kerusakannya paling parah.

Terdakwa Silmi –kala itu Kasi Kepegawaian Kanwil Ke-

menang NTB- langsung memberi titah terdakwa Ikbaludin, Kasubbag Tata Usaha Kemenag Lombok Barat, November 2018. “Terdakwa Silmi menyampaikan kepada Ikbaludin untuk 13 masjid di tiga kecamatan tersebut dari dana yang masuk rekening masjid diminta pungutan atau sumbangan sebesar 30 persen,” jelas Nurul.

Ikbal pada awalnya mengaku tidak berani. Ikbal juga tak kuasa menolak sebab jabatan Silmi bisa membuatnya pindah kantor alias dimutasi apabila dia tidak manut. Namun akhirnya dia mau dan menawarkan pungutan turun menjadi 20 persen.

Tujuannya agar tidak dicurigai dan bermasalah.

Ikbal selanjutnya menyuruh Lalu Basuki Rahman, staf KUA Kecamatan Gunungsari untuk keliling masjid meminta pungutan. “Terdakwa menyampaikan apabila pengurus masjid tidak menyerahkan syarat pungutan tersebut maka bantuan akan dialihkan ke masjid lain,” ungkap Nurul.

Basuki cuma bisa memalak duit dari empat masjid dengan total Rp49 juta. Satu masjid lainnya tidak menjadi sasaran sebab berada di perumahan Polri. Uang tersebut disetor ke Silmi melalui Ikbal. Terdakwa Ikbal juga punya daerah kekuasaan sendiri.

Lewat tangannya, sebanyak Rp55 juta berhasil dipungut dari empat masjid di Batulayar dan tiga masjid di Lingsar.

“Bahwa total pungutan

dana bantuan itu telah diserahkan terdakwa Ikbal kepada terdakwa Silmi sebanyak dua tahap yaitu Rp30 juta pada tahap pertama dan tahap kedua Rp25 juta,” beber jaksa.

Uang tersebut, sambung Nurul, coba diakali terdakwa Silmi dengan membuatnya seolah-olah uang pinjaman.

Maka pada 16 Januari lalu, pascaditangkapnya Basuki dalam sebuah operasi tangkap tangan, Silmi mendatangi istri Ikbal. Maksudnya mengembalikan uang tunai Rp55 juta dengan kuitansi yang tertulis pengembalian pinjaman. Modus Silmi menutupi asal-usul duit hasil pungutan dana masjid tersebut.

Nurul mendakwa tiga terdakwa dengan dakwaan kesatu pasal 12 huruf e UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kemudian dakwaan kedua pasal 11 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Juru Bicara Pengadilan Tipikor Mataram, Fathurrauzi mengatakan penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut. “Oleh karenanya sidang ditunda sampai 13 Juni untuk agenda pemeriksaan,” jelasnya. (why)

sendiri tentu tidak bisa. Kita bertugas pada penindakan.

Kita sama-sama komitmen

agar warga kita bekerja di luar negeri dengan jalur legal,” tandas Kristiaji. (why)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Gugatan PHPU 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bisa men1234567890123456789012345678901212 gubah perolehan suara peserta pemilu meski sebelumn1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ya sudah ditetapkan KPU dalam rapat pleno rekapitula1234567890123456789012345678901212 si suara. Hal itu bisa terjadi jika MK mengabulkan per1234567890123456789012345678901212 mohonan dari peserta pemilu yang melayangkan gugatan 1234567890123456789012345678901212 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

1234567890123456789012345678901212 Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfir1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 masi Suara NTB, Senin (27/5) kemarin tak menampik bah1234567890123456789012345678901212 wa perolehan suara peserta politik yang sudah ditetapkan 1234567890123456789012345678901212 KPU tidak tertutup memungkinkan bisa berubah atas 1234567890123456789012345678901212 keputusan MK dalam mengangani perkara gugatan PHPU 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 yang dilayangkan oleh sejumah peserta Pemilu dari NTB. 1234567890123456789012345678901212 “Oh ya, keputusan MK itu memungkinkan tetap hasin1234567890123456789012345678901212 ya dan memungkinkan juga ada perubahan hasil (perole1234567890123456789012345678901212 han suara. Dan apapun yang jadi keputusan MK, ya kita 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 akan laksanakan,” tegas Suhardi.

1234567890123456789012345678901212 Dijelaskan Suhardi, karena itulah mengapa peneta1234567890123456789012345678901212 pan alokasi kursi dan celeg terpilih ditunda lantaran 1234567890123456789012345678901212 masih menunggu putusan MK terhadap sengketa PHPU. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Sebab dengan keputusan MK yang bisa memimbulkan 1234567890123456789012345678901212 perubahan suara, juga berpengaruh terhadap pembagian 1234567890123456789012345678901212 alokasi kursi berdasarkan hasil konversi perolehan suara.

1234567890123456789012345678901212 Namun demikian ditegaskan Suhardi, bahwa pihaknya san1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 gat siap untuk menghadapi gugatan PHPU yang dilayangkan 1234567890123456789012345678901212 oleh sejumah peserta pemilu dari NTB ke MK karena tidak 1234567890123456789012345678901212 puas dengan keputusan KPU atas hasil rekapitulasi suara.

1234567890123456789012345678901212 “Oh ya, kita sangat siap, kita sudah melakukan per1234567890123456789012345678901212 siapan untuk menghadapi gugatan dari peserta Pemilu.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Intinya KPU NTB sangat siap menghadapi gugatan PHPU 1234567890123456789012345678901212 dari peserta pemilu di MK,” ujarnya.

1234567890123456789012345678901212 Adapun persiapan yang sudah dilakukan KPU NTB 1234567890123456789012345678901212 dalam rangka menghadapi gugatan PHPU di MK, yakni 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dengan mempelajari subtansi materi gugatan para pe1234567890123456789012345678901212 serta Pemilu. KPU juga sudah menyiapkan sejumah alat 1234567890123456789012345678901212 bukti untuk menangkis tuduhan kecurangan oleh para 1234567890123456789012345678901212 peserta Pemilu yang menggugat.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 “Kita sudah melakukan rapat persiapan menghadapi 1234567890123456789012345678901212 gugatan peserta pemilu di MK dengan KPU Kabupaten/ 1234567890123456789012345678901212 Kota di NTB, baik dari sisi alat bukti maupun dari sisi 1234567890123456789012345678901212 kesiapan penyelenggara 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Pemilu,” jelasnya.

1234567890123456789012345678901212 Diketahui ada sembi1234567890123456789012345678901212 lan perserta pemilu dari 1234567890123456789012345678901212 NTB yang melayangkan 1234567890123456789012345678901212 gugatan PHPU ke MK. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mereka adalah delapan 1234567890123456789012345678901212 gugatan dilayangkan 1234567890123456789012345678901212 partai politik yakni 1234567890123456789012345678901212 Partai Golkar, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Nasdem, PPP, PDIP, 1234567890123456789012345678901212 PBB, Gerindra, 1234567890123456789012345678901212 Hanuran dan 1234567890123456789012345678901212 Berkarya. Sement1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ara gugatan 1234567890123456789012345678901212 untuk DPD RI 1234567890123456789012345678901212 dilayangkan 1234567890123456789012345678901212 oleh calon 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 petahana, 1234567890123456789012345678901212 Farouk 1234567890123456789012345678901212 Muham1234567890123456789012345678901212 mad. (ndi) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Suhardi Soud 1234567890123456789012345678901212

Putusan MK Bisa Ubah Perolehan Suara Peserta Pemilu

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Bawaslu Provinsi NTB memastikan bahwa pihaknya sudah mulai mempersiapkan diri untuk menyambut tahapan pelaksanaan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 di tujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB. Salah satu langkah persiapan awal yakni menyusun rencana kebutuhan anggaran untuk pengawasan.

Halaman 9

SUARA NTB Selasa, 28 Mei 2019

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam mengajarkan doa khusus untuk kita baca ketika Lailatul Qadar.Dari ‘Aisyah dia berkata “Aku berkata:

Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengetahui bahwa pada suatu malam adalah Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan?” Beliau menjawab: “Ucapkanlah, ‘Allahumma innaka ‘ afuwwun karim tuhibbul ‘afwa fa’fu’anni.”

(HR. At Tirmidzi No. 3513, At Tirmidzi berkata: hasan shahih. Ibnu Majah No. 3850. Syaikh Al Albani menshahihkannya. Lihat As Silsilah Ash Shahihah No. 3337, Shahihul Jami’ No. 4423, dan lainnya)

Iman dan Keikhlasan Hati Mukhlishin Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram DALAM salah satu peristiwa sejarah yang sangat monumental adalah sejarah terjadinya perang Badar. Peristiwa tersebut terjadi persis di bulan suci Ramadhan. Perang Badar kerap disebut sebagai Yaumul Furqan, hari pemisah kebenaran dan kebatilan; keimanan dan kekufuran.

Pada saat itu, jumlah pasukan Islam yang tidak seimbang bukan menjadi batu penghalang meraih kemenangan gemilang.

Jika ditilik lebih jauh, raihan kemenangan yang terjadi pada tanggal 17 Ramadhan tahun 2 Hijriyah ini tidak hanya bertumpu pada kemampuan fisik dan persenjatan belaka. Pihak musuh jauh lebih kuat, digdaya, dan jumlah pasukannnya lebih banyak dengan persiapan persenjataan yang jauh lebih canggih.

Namun, ada satu hal yang perlu kita sadari, apa yang ada di dada kaum Muslim yakni iman. Iman yang bersih dari pamrih dan penghargaan, tidak mengharap selain ridha Ilahi.

Sinergi antara iman dan keikhlasan hati yang bersih dari maksiat turut memberi andil besar bahwa “Kam min Fi-atin Qalîlatin Ghalabat fi-atan katsîrah bi idznillâh. (Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah SWT).

Saudaraku sekalian, keimanan pada dasarnya merupakan unsur pokok yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku sebagai Muslim. Jika kita ibaratkan dengan sebuah bangunan, keimanan adalah pondasi yang menopang segala sesuatu yang berada di atasnya, kokoh tidaknya bangunan itu sangat tergantung pada kuat tidaknya pondasi tersebut. Meskipun demikian, keimanan saja tidak cukup. Keimanan harus diwujudkan dengan amal perbuatan yang baik yang membutuhkan keikhlasan di dalamnya. Keimanan baru sempurna, jika diyakini oleh hati, diikrarkan oleh lisan, dan dibuktikan dalam segala perilaku kehidupan sehari hari dengan meneladani akhlaq Nabi SAW. Ikhlas merupakan hakikat dari agama dan kunci dakwah para rasul SAW yang bermakna kemurnian hati menerima konsekwansi dari keimanan kepada Allah SWT. Suatu ketaatan apapun bentuknya jika dilakukan dengan tidak ikhlas dan jujur, maka amalan itu tidak ada nilainya dan tidak berpahala, bahkan pelakuknya akan menghadapi ancaman Allah yang sangat besar. Maka tentu, seorang tidak dianggap berislam dengan benar jika tidak ikhlas menjalankan perintah Allah. Katakanlah: “Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.” (Al-An’am: 162).

Saudaraku, dalam mematangkan keimanan kita, mari kita cermati hadis dari Anas RA, Nabi SAW beliau bersabda: “Ada tiga hal, barangsiapa memilikinya maka ia akan merasakan manisnya iman. (yaitu) menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai dari selainnya, mencintai seseorang semata-mata karena Allah, dan benci kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka.”(HR. Bukhari Muslim).

Hadist ini mengindikasikan bahwa tidak semua orang bisa merasakan manisnya madu yang hanya akan dirasakan oleh orang sehat, sedangkan orang yang sakit kuning tidak mampu merasakan manisnya. Demikian pula manisnya iman. Ia hanya didapatkan oleh orang-orang yang imannya ‘sehat’.

Berdasarkan hadist di atas dapat disimpulkan bahwa ada tiga golongan yang akan mendapatkan manisnya iman: golongan yang mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi kecintaannya kepada apapun juga; Golongan yang bila mencintai atau menyukai seseorang hanya atas dasar karena dia cinta kepada Allah; Golongan yang sangat membenci pada kekafiran. Dari ketiga hal ini, maka semua itu tidak akan terdetak di hati seorang Mukmin kecuali ada keikhlasan di dalam dadanya. Itulah kekuatan umat Islam sesungguhnya lebih-lebih mereka pada saat perang badar. Wallaahu’alam.

Amman Mineral dan Karyawan Berbagi Berkah Ramadhan Mataram (Suara NTB) – PT Amman Mineral Nusa Tenggara (Amman Mineral) dan karyawan yang tergabung dalam Yayasan Muslim Batu Hijau (YMBH) serta Kumpulan Karyawan Wanita Pekerja Tambang atau Women in Mining Batu Hijau (WIMBH) mengisi bulan Ramadhan dengan melakukan kegiatan santunan berupa pemberian lebih dari 2.300 paket lebaran bagi anak-anak dan masyarakat kurang mampu yang berada di wilayah Kecamatan Jereweh, Maluk, Sekongkang, dan Sumbawa.

Head of Corporate Communications Amman Mineral, Anita Avianty dalam kegiatan buka puasa dengan media di Mataram mengatakan, “Melalui kegiatan santunan ini keluarga besar Amman Mineral ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat sekitar yang kurang mampu. Kegiatan ini sekaligus sebagai bentuk rasa syukur atas kepercayaan dan dukungan yang selalu diberikan oleh masyarakat dalam mendukung operasi perusahaan, sehingga Amman Mineral dapat terus memberikan kontribusinya bagi NTB dan Negara Republik Indonesia.

Selain pemberian paket lebaran, pengurus YMBH juga mem-

bentuk Badan Amil Zakat yang membantu untuk menerima dan menyalurkan zakat fitrah dan maal dari karyawan Amman Mineral, Aliansi dan Mitra Bisnis, kepada masyarakat yang ada di sekitar lingkar tambang, Sumbawa dan Pulau Lombok. Lebih dari itu, WIMBH juga ikut mengumpulkan dan menyalurkan bantuan untuk masyarakat kurang mampu yang ada di sekitar tambang.

Paket lebaran yang diberikan terdiri dari bahan pokok, pakaian dan perlengkapan salat yang seluruhnya dibeli melalui pemasok lokal. Dalam mendistribusikan bantuan, Amman Mineral bekerja sama dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk menen-

tukan masyarakat yang berhak menerima bantuan. Program Berbagi Berkah Ramadhan juga dilaksanakan oleh YMBH melalui kegiatan

pemberian santunan bagi masyarakat kurang mampu yang berada di Pulau Lombok.

YMBH bekerja sama dengan Universitas Mataram dan Uni-

versitas Muhammadiyah Mataram dalam penyaluran paket lebaran kepada masyarakat kurang mampu dan dhuafa di Pulau Lombok. (r)

PWLT dan Paguyuban Duta Lingkungan bagi Takjil Gratis Praya (Suara NTB) Ratusan takjil gratis dibagikan Persatuan Wartawan Lombok Tengah (PWLT) bersama Paguyuban Duta Lingkungan Lombok Tengah, bagi warga Desa Taman Indah serta Pringgarata, Minggu (26/5). Pembagian takjil gratis digelar bersama Remaja Masjid Attaqwa Desa Taman Indah. Kepala Desa (Kades) Taman Indah bersama para tokoh masyarakat setempat turut serta dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan dirangkaikan dengan buka bersama dan pembagian santunan bagi puluhan anak yatim serta orang tua jompo beserta penyerahan paket bantuan Al Qur’an dari PWLT dan Paguyuban

Duta Lingkungan kepada pengurus masjid setempat.

“Santunan yang kita berikan memang tidak seberapa. Tapi paling tidak ini bentuk perhatian pemerintah desa kepada para anak yatim serta orang tua jompo,” ungkap Kades Taman Indah, Suhartandi.

Ia pun mengampaikan apreasiasi yang setinggi-tinggi kepada wartawan Loteng yang tergabung dalam PWLT serta para duta lingkungan Loteng, atas perhatian dan kepeduliannya terhadap kondisi warga desanya. Tentunya, jalinan kerjasama yang baik ke depan bisa terus terbangun. Karena membangun masyarakat tidak hanya oleh pemerintah saja, tapi juga menjadi tanggung jawab elemen masyarakat yang ada.

Di tempat yang sama, Ketua Paguyuban Duta Lingkungan Loteng, L. Sopyan Ardi, mengatakan selama ini PWLT bersama Paguyuban Duta Lingkungan tidak hanya fokus pada upayaupaya membantu pelestatarian lingkungan serta penyadaran akan masyarakat akan arti penting menjaga lingkungan. Tetapi secara kontiyu juga turut serta membantu pemerintah daerah, dalam memperhatian kondisi masyarakat miskin.

“Kita teman-teman PWLT dan Paguyuban Duta Lingkungan sangat konsen membantu masyarakat. Bukan hanya pada isu-isu lingkungan semata. Tetapi pada aspek sosial.

Itu bentuk tanggung jawab kita sebagai bagian dari daerah ini,” ujarnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

TAKJIL GRATIS - Ratusan takjil gratis bagikan bagi warga DesaTaman Indah dan Pringgarata oleh PWLT dan Paguyuban Duta Lingkungan Lombok Tengah bekerjasama dengan pemerintah dan pemuda desa setempat, Minggu (26/5).

Libur Lebaran

Tradisi Bakar ’’Dile Jojor’’

Pemudik Tetap Dapat Layanan Kesehatan

Simbol Turunnya Alquran bagi Umat Islam

Selong (Suara NTB) Musim libur lebaran segera tiba. Musim mudik pun dipastikan ramai. Kepada para pemudik yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) dipastikan tetap akan mendapat layanan kesehatan prima di seluruh fasilitas kesehatan (faskes) yang sudah bekerja sama.

Menurut Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Selong, Made Sukmayanti di Selong, Senin (27/5), peserta JKN-KIS tidak perlu khawatir menjelang masa libur lebaran tahun 2019. “Mulai dari H-7 sampai H+7 Lebaran 2019, atau tepatnya mulai tanggal 29 Mei - 13 Juni 2019, peserta JKN-KIS tetap bisa memperoleh jaminan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang ditunjuk BPJS Kesehatan,” ucap Made.

Termasuk saat peserta mudik ke luar kota.BPJS Kesehatan memberikan kemudahan portabilitas bagi peserta JKN-KIS. “Peserta JKN-KIS yang sedang mudik

(Suara NTB/dok)

Made Sukmayanti lalu membutuhkan pelayanan kesehatan di luar kota, maka dapat mengunjungi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) walaupun peserta tidak terdaftar di FKTP tersebut,” paparnya.

Made menerangkan, apabila tidak terdapat FKTP yang dapat memberikan pelayanan saat libur lebaran di wilayah tersebut, atau peserta membutuhkan pelayanan di luar jam buka layanan FKTP, maka peserta dapat dilayani di IGD rumah sakit terdekat

Kue Kering Coklat Chips

batang yang sudah dilelehkan. Aduk sampai merata.

3. Kemudian masukkan coklat chips. Aduk rata.

4. Olesi loyang dengan mentega.

5. Tuang dan bentuk adonan ke loyang oven.

6. Panggang dengan memakai oven dengan suhu 15 derajat celcius, hingga matang dan berubah warna menjadi kecoklatan.

7. Setelah matang keluarkan dari oven kemudian dinginkan.

8. Kue kering coklat chips siap dihidangkan.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○

TIDAK terasa, kita sudah berada di 10 hari terakhir Ramadhan. Delapan hari lagi, Insya Allah kita akan merayakan lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Biasanya saat lebaran, ada kue khas lebaran berbagai jenis yang tersedia di meja tamu.

Kue ini disediakan bagi keluarga atau sahabat yang datang bersilaturahmi. Untuk menyediakan kue ini, ada yang membeli di toko atau memesan khusus pada pembuat jajan. Namun, jika Anda ingin membuat, tidak ada salahnya mencoba.

Salah satunya adalah membuat kue khas Lebaran, yakni kue kering coklat chips seperti dikutip dari merdeka.com.

Bahan : 1. Tepung terigu 225 gram 2. Mentega 175 gram 3. Gula halus 125 gram 4. Coklat bubuk 20 gram 5. Kuning telur 1 butir 6. Susuk bubuk 1 sdm 7. Coklat batang 100 gram, lelehkan 8. Coklat chip secukupnya Cara membuat : 1. Masukkan mentega, gula halus, dan kuning telur dalam wadah, kemudian kocok hingga mengembang.

2. Tambahkan tepung terigu, coklat bubuk, susu bubuk, dan coklat

(Suara NTB/ist)

SANTUNAN - Pemberian santunan kepada anak yatim di bulan Ramadhan oleh Amman Mineral.

untuk mendapatkan pelayanan medis dasar.

Pada kondisi gawat darurat, seluruh fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun lanjutan wajib memberikan pelayanan penanganan pertama kepada peserta JKN-KIS sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta tindakan medis yang diperolehnya berdasarkan indikasi medis. Fasilitas kesehatan juga tidak diperkenankan menarik iuran biaya dari peserta.

Made Sukmayanti mengingatkan, pelayanan kesehatan hanya berlaku bagi peserta JKNKIS yang status kepesertaannya aktif. Para peserta JKN-KIS diharapkan disiplin membayar iuran khususnya peserta yang sedang mudik dan selalu membawa kartu JKN-KIS. Tak hanya itu, BPJS Kesehatan juga menyediakan pelayanan khusus kepada peserta JKN-KIS. Di Kantor Cabang, Kantor Kabupaten/Kota Pulau Jawa, dan beberapa Kantor Kabupaten/Kota di luar Pulau Jawa, layanan khusus bagi peserta JKN-KIS disediakan mulai tanggal 3, 4, dan 7 Juni 2019 pukul 08.00 - 12.00 waktu setempat. Peserta bisa melakukan pendaftaran bayi baru lahir (khusus bagi peserta Pekerja Penerima Upah/PPU dan Penerima Bantuan Iuran/PBI), pencetakan kartu bayi baru lahir, perbaikan data dan pencetakan kartu peserta PBI yang sedang dirawat inap, re-aktivasi anak PPU berusia di atas 21 tahun yang masih kuliah dan sedang dirawat inap, dan penanganan pengaduan yang membutuhkan solusi segera.

Selain di Kantor Cabang, selama masa libur lebaran BPKS Kesehatan juga membuka layanan khusus di rumah sakit melalui Petugas Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) rumah sakit.

Pelayanan meliputi pendaftaran bayi baru lahir bagi peserta segmen mandiri, perhitungan denda layanan, dan penanganan pengaduan di rumah sakit, baik yang terkait dengan pelayanan rumah sakit maupun pengaduan yang perlu dieskalasi ke BPJS Kesehatan, karena membutuhkan solusi segera. (rus)

Giri Menang (Suara NTB) Bulan Ramadhan memasuki hari ke 23. Sekitar 7 hari bulan puasa berakhir. Di 10 hari terakhir bulan Ramadhan ini umat Muslim di Lombok Barat (Lobar) khususnya di malam ganjil memiliki Tradisi Maleman. Tradisi Maleman ini dilakukan dengan membakar dile jojor atau lampu yang dibuat dari minyak pohon jamplung dan dicampur dengan kapas Seperti perayaan maleman yang diadakan warga Dusun Peseng Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung. Tiap malam ke 20 warga setempat wajib menggelar tradisi meleman.

“Tradisi maleman ini menurut orang tua kami bertepatan dengan malam turunnya Alquran,” jelas Masri.

Lampu ini dipasang di sudut-sudut rumah sebagai pertanda bahwa di bulan Ramadhan ini penuh dengan magfirah dan ampunan.

Hal serupa diadakan Warga Terong Tawah, Desa Jereneng, Labuapi. Menurut salah satu tokoh agama di Dusun Jereneng Mekar. Tokoh agama masyarakat sekitar Mukminin mengatakan tradisi dile jojor ini bermakna dulunya sebelum Alquran diturunkan alam dunia ini gelap gulita.

Maka pada bulan Ramadhan inilah Alquran diturunkan.

Oleh orang tua dulu menyimbol-

kannya dengan membuat lampu jojor dan dinyalakan di setiap sudut rumah,” ungkapnya.

Dile jojor dinyalakan setiap sudut rumah untuk menerangi semua halaman rumah, sehingga seluruh rumah menjadi terang . “Tradisi ini mengajarkan kami bahwa pada masa lalu sebelum Alquran diturunkan manusia dalam keadaan buta dan gelap gulita,” ujarnya.

Selain karena alasan tersebut, warga masyarakat juga menyakini setiap malam ganjil pada malam Ramadhan itu para arwah keluarga yang sudah meninggal dipercayai akan pulang ke setiap rumah keluarga.

Maka tradisi membakar lampu ini sebagai penerang atau penunjuk kepada para arwah yang sudah meninggal dunia agar mereka mengenal rumah dan atau jalan pulangnya .

Sebelum berbuka warga melakukan zikir dan do’a bersama dan juga berbuka bersama.

Tradisi in katanya, dilakukan ini sudah turun temuruan dan diwariskan oleh para orang tua sejak beberapa tahun yang lalu.

Sudah menjadi tradisi di masyarakat Dusun Jereneng Mekar Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi, setiap malam ke 21 ( maleman selikur) bulan Ramadhan masyarakat Jereneng Mekar menyalakan dile jojor yang dipasang di setiap rumah-rumah warga. (her)

(Suara NTB/her)

DILE JOJOR - Masri warga Dusun Peseng Desa Taman Ayu menyalakan dile jojor di malam ganjil di bulan Ramadhan.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 28 Mei 2019

Halaman 10

Prestasi Siswa Smansa Jadi Rujukan di NTB Mataram (Suara NTB) Prestasi yang ditorehkan pelajar SMAN 1 Mataram benar-benar hebat. Berbagai prestasi akademik maupun non akademik diraih sekolah ini. Pantas saja sekolah ini jadi rujukan bagi sekolah lain di NTB. Sebagaimana prestasi membanggakan saat Ujian Nasional (UN) jenjang SMA/ MA/SMK beberapa waktu lalu. Kepala SMAN 1 Mataram H. Muhammad Jauhari, menyebut prestasi para siswanya sangat membanggakan sehingga jadi inspirasi bagi sekolah lain.

Dikatakan sebanyak 17 orang siswa yang meraih nilai

sempurna atau nilai 100. Mayoritas yang mendapat nilai sempurna itu adalah pada mata pelajaran Bahasa Indonesia.

Sementara berdasarkan data yang diperoleh, pada jurusan MIPA terdapat 15 orang yang mendapat nilai sempurna dengan rincian mata pelajaran Bahasa Indonesia ada 6 orang, yakni Dion Prihartady, Hana Agustina Miyamoto,

Wathfarini Caessa Anugrahayu Hendaningrum, Devano Ardianto, Sekar Khoiri Nismara dan Ni Putu Nita Yuniarti.

Selain itu pada mata pelajaran Bahasa Inggris sebanyak 2 orang yaitu Nadhira Nurrahmah Buhari dan Quincy Diena Khailifa. Sementara pada mata pelajaran Matematika sebanyak 5 orang siswa. Diantaranya ialah Bagas Ekasang-

ga Sasongko, Jaysen Brian Susanto, Achmad Alifian Irham, I Gusti Lanang Ari Trisne Sudana dan I Komang Pande Prajadhita Wibawa Putra.

Adapun pada mata pelajaran Fisika srbanyak 3 orang, yaitu Jaysen Brian Susanto, I Gusti Lanang Ari Trisne Sudana dan I Komang Pande Prajadhita Wibawa Putra. Mata pelajaran Kimia 2 orang yakni Ni Made Ayu Dinda Permatasari dan Ragil Rahma Nafila.

Pada jurusan IPS dan IBB masing masing terdapat satu orang yang mendapat nilai

sempurna pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris yaitu M. Fathi Rizqullah Alhabsyi (IPS) dan I Dewa Putu Agus Mahardika (IBB).

Selain itu terdapat tiga siswa yang mendapat nilai sempurna pada dua mata pelajaran sekaligus yaitu mata pelajaran Matematika dan Fisika, yakni Jaysen Brian Susanto, I Gusti Lanang Ari Trisne Sudana, I Komang Pande Prajadhita wibawa Putra.

“Alhamdulillah, 17 siswasiswi SMA Negeri 1 Mataram meraih nilai sempurna alias 100. 6 untuk bidang studi Ba-

(Suara NTB/dys)

PESANTREN KILAT - Pemateri pada pesantren kilat ramadhan sedang memberikan materi pendalaman tajwid.

SMKN 2 Mataram Buka Pesantren Kilat Ramadhan Mataram (Suara NTB) Pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan ini, SMKN 2 Mataram mulai menggelar kegiatan Pesantren Kilat Ramadhan. Mengambil tema “Milenial Islam, Keren dan Tetap Islami, Berakhlak Qurani itu Pemberani”, diharapkan para siswa sekolah setempat mendapatkan banyak motivasi untuk merubah perilaku.

Pembukaan Pesantren Ramadhan dilakukan Kepala SMK Negeri 2 Mataram, H. Hudri Achmad, S.Pd., MM., yang diikuti oleh semua kelas

X tahun pelajaran 2018-2019.

Dalam sambutannya, beliau mengingatkan bahwa program tahunan sekolah salah satunya adalah Pesantren Kilat Ramadhan.

Hal ini sebagai ikhtiar untuk tetap memberikan motivasi dalam memperdalam ilmu Agama, terkait Alquran, Hadist, Aqidah akhlak, Fiqih dan muamalah dan sejarah Islam.

Pesantren Kilat Ramadhan katanya, harus diikuti oleh semua siswa kelas X karena merupakan kegiatan yang sangat penting dalam

SDIT Fauziah Yarsi Gelar Gebyar Ramadhan

KB-TK Putra 1 Mataram Berbagi Takjil Gratis dan Baksos

(Suara NTB/ist)

TAKJIL - Penyerahan takjil gratis dan bakti sosial (Baksos) yang dilaksanakan oleh KB-TK Putra 1 Mataram pada hari Sabtu (25/5) lalu.

upaya memperdalam ilmu agama yang walaupun digelar sangat singkat.

Sementara itu, TGH. Drs. Mukhtar memulai Pesantren Kilat Ramadhan dengan materi Fiqih Ibadah. Semua peserta dengan semangat dan antusias mengikuti materi yang disampaikan oleh pemateri.

Selain materi fiqih ibadah, materi lainnya ialah materi terkait dengan pendalaman materi tajwid Alquran. Tujuannya ialah agar mereka lebih memahami tata baca Alquran. (dys)

Mataram (Suara NTB) Rektor Prof. Dr. H. Mutawalli, M. Ag., beserta jajaran pimpinan rektorat dan fakultas serta mahasiswa UIN Mataram menghadiri penyerahan 324 beasiswa.

Kegiatan tersebut digelar di halaman kampus satu dan dihadiri tidak kurang dari 1000 orang, Kemarin.

Kegiatan penyerahan beasiswa meliputi beasiswa prestasi, BLU, langka minat dan tahfidz. Diharapkan beasiswa yang diberikan dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan prestasi dan meringankan beban orang tua.

Rektor UIN Mataram dalam sambutannya menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan kuantitas penghambaan kepada Allah SWT. Ramadhan sebagai bulan Alquran Bulan ibadah, Bulan penuh rahmat bulan pengampunan dan bulan baik lainnya. Ramadhan memang istimewa dan unggul dibandingkan bulan-bulan lainnya, lanjut rektor.

Lebih lanjut, Guru Besar Filsafat Islam tersebut mengimbau kepada semua peserta yang hadir untuk senantiasa meningkatkan aktivitas-aktivitas yang dapat

menguatkan spiritualitas.

“Kehidupan kita di dunia tidak lama, untuk itu mari sedari sekarang selimuti aktivitas menabung amal untuk kehidupan yang abadi di hari kekal,” ujarnya.

Sambil menunggu waktu berbuka, para jemaah mendapatkan suplemen tausiyah ramadhan yang disampaikan oleh Wakil Dekan III Fakutas Dakwah Dr. H. L. Zainuri.

Dalam ceramahnya dia menekankan pentingnya meningkatkan ibadah di Bulan Ramadhan.

Ramadhan memiliki berbagai keutamaan. Ramadhan bulan kesabaran, sabar dari segala sesuatu yang disenangi manusia dan sulit ditinggalkan manusia yaitu sabar dari hasrat makan dan minum, Sabar dari mendekati yang halal apalagi yang haram.

Tindakan sabar yang dilakukan di atas semata-mata untuk meningkatkan kualitas keimanan manusia. Sebagai syahrul Mubarak, segala aktivitas manusia yang beriman yang tidak bertentangan dengan ketentuan Allah SWT bernilai ibadah, ibadah yang dinilai dengan berlipat-lipat yang tidak akan sama nilainya dengan ibadah di luar ramadhan. (dys)

Berbagi Bersama Anak Yatim

Puncak Ramadhan Ceria

Mataram (Suara NTB) – KB-TK Putra 1 Mataram berbagi kepada sesama dengan membagikan takjil gratis dan melakukan bakti sosial (Baksos) pada hari Sabtu (25/5) lalu. Kegiatan itu dilaksanakan sebagai penutup acara penutup kegiatan Ramadhan ceria sekaligus hari terakhir masuk sekolah untuk KB-TK Putra 1 Mataram. Kegiatan ini diprakasai oleh segenap civitas sekolah yang bekerjasama dengan seluruh walimurid.

Kepala KB-TK Putra 1 Mataram, Hj.Yuniarti mengatakan tujuan kegiatan itu untuk mengenalkan aksi sosial sejak usia dini terutama di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pelaksanaan Baksos dan pembagian takjil gratis dilakukan di lingkungan kaum dhuafa di sekitar sekolah. juga diberikan kepada pasukan kuning di lingkungan sekolah.

“Jadi kegiatan ini selain berbagi kepada sesama ini Juga merupakan kegiatan literasi sekolah yang memberikan energi positif untuk anak anak usia dini,” katanya. Jumlah bantuan yang disebarkan yaitu 50 paket sembako dan 457 paket takjil yang dibagikan sejak pukul 15.30 sampai dengan17.00 Wita di KB-TK Putra 1 Mataram.

Selain itu, kegiatan ini juga sebagai Bazar Buku Ramadhan dan menerima sumbangan buku bagi yang ingin memberikan sumbangan buku sebagai pendukung acara Gerakan Nasional Orang Tua Membacakan Buku (Gernas Baku) pada Senin (27/5).

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan doa dersama untuk kelancaran dan kesuksesan KB-TK Putra 1 Mataram yang akan mengikuti kegiatan Gernas Baku di bulan Agustus nanti. Serta persiapan pelaksanaan PENSI di bulan Juni.

Yuniarti berharap, dengan adanya kegiatan Baksos dan bagi takjil ini dapat memberikan semangat anak-anak dalam berbuat kebaikan di bulan suci Ramadhan. Sebelum acara Puncak Ramadhan ini digelar sebelumnya juga diadakan doa bersama dan galang donasi untuk kemanusiaan Bersama ACT NTB pada Kamis (23/5). Dan mendengarkan dongeng kemanusiaan Dari ACT NTB. “Nantinya kegiatan kami ini tetap berlanjut hingga acara Puncak Gernas baku 27 Juli 2019 sebagai partisipasi kami dalam mendukung program Zero Waste NTB serta kegiatan Literasi Nasional,” pungkas Yuniarti. (ron)

H. Muhammad Jauhari

324 Mahasiswa UINMA Dapat Beasiswa

SMA Negeri Baru Harapkan Peningkatan Jumlah Siswa Mataram (Suara NTB) – SMAN 10 Mataram yang merupakan SMA negeri baru mengharapkan ada peningkatan jumlah siswa baru di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA tahun 2019. Pada PPDB tahun 2018/2019 lalu, SMAN 10 Mataram masih kekurangan siswa, padahal fasilitas yang dimiliki cukup banyak.

SMAN 10 Mataram sebelumnya merupakan SMKN 9 Mataram. Bentuk sekolah diubah menjelang tahun pelajaran 2018/2019 untuk memenuhi kebutuhan atas SMA negeri di Kota Mataram.

(Suara NTB/ron) Kepala SMAN 10 MatRidwan aram, Ridwan, S.Pd., M.MPd., ditemui pada Senin (27/5) mengatakan pada PPDB tahun lalu SMAN 10 Mataram belum memenuhi kuota siswa baru.

Diakuinya siswa yang mendaftar sebanyak lima kelas sesuai kuota, tapi satu kelas hanya terisi sekitar 25 orang. Padahal ditargetkan setiap kelas terisi sebanyak 36 orang. “Secara jumlah keseluruhan siswa yang diterima belum memenuhi kuota, mungkin karena masyarakat belum kenal karena kami sekolah baru, waktunya sangat pendek, sosialisasi pendek sekali,” ujar Ridwan.

Padahal fasilitas sangat banyak untuk menerima siswa baru. Di tahun ini SMAN 10 Mataram meluluskan tujuh kelas.

Oleh karena itu pihak mengusulkan akan menerima delapan kelas saat PPDB tahun 2019 ini. “Kami berharap unuk kuota 8 kelas bisa terpenuhi semua, kalau kemarin kita sangat kurang sekali, tahun ini target 288 siswa bisa terpenuhi, fasilitas sekolah juga sangat cukup,” harap Ridwan.

Masalah sekolah yang berdekatan menjadi tantangan untuk PPDB zonasi. Dari informasi sementara, bagi sekolah yang terletak berada di satu zona, sekolah yang masih kekurangan siswa akan diberikan tambahan kuota, sedangkan sekolah yang memiliki banyak siswa akan dikurangi jumlah siswanya.

“Kami juga belum berani sosialiasasi karena belum ada petunjuk teknis dari dinas, belum berani kita informasikan ke masyarakat, jangan sampai salah,” kata Ridwan. Saat ini pihaknya baru sebatas menginformasikan ke siswa dan lulusan untuk menyebarkan informasi tentang SMAN 10 Mataram. Ridwan juga menyampaikan bahwa PPDB zonasi sudah tepat untuk saat ini. “Kita sudah perbaiki beberpa kali kemarin, PPDB zonasi sudah bagus,” katanya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB sudah memastikan akan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Namun Dikbud NTB menyesuaikan dengan kondisi daerah.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Rusman mengatakan, 90 persen zonasi yang diatur oleh Permendikbud akan disesuaikan dengan rincian 65 persen untuk jalur umum, 25 persen jalur prasejahtera. Selain itu, lima persen jalur perpindahan orang tua. Untuk lima persen prestasi akan dirincinkan menjadi dua persen jalur prestasi akademik, dua persen prestasi non akademik, dan satu persen untuk tahfiz. (ron)

hasa Indonesia, 5 Matematika, 4 Bahasa Inggris, 3 Fisika dan 2 Kimia,” kata Jauhari.

“Luar biasa anak-anak kita, sampai saya bawa ke mimpi, Bahasa Indonesia yang bukan ilmu pasti pun ada 6 orang yang mendapat nilai sempurna, betul betul hebat,” tambahnya. (dys)

(Suara NTB/ist)

HADIAH - Kepala SDIT Fauziah Yarsi, Muhammad Syamsul Bahri (kanan) dan Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi (kiri) saat menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba di kegiatan Gebayar Ramadhan yang dilaksanakan oleh SDIT Fauziah Yarsi Mataram, Sabtu (25/5) lalu.

Mataram (Suara NTB) – SDIT Fauziah Yarsi Mataram melaksanakan gebyar Ramadhan berupa berbagai lomba dan buka puasa bersama keluarga besar SDIT Fauziah. Selain juga diadakan kegiatan berbagi bersama anak yatim se-Kota Mataram. Kegiatan itu dilaksanakan di Aula Ibnu Sina STIKES YARSI Mataram, Sabtu (25/5) lalu.

Kepala SDIT Fauziah Yarsi, Muhammad Syamsul Bahri, S.Sos., mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian dari gebyar Ramadhan yang diawali berbagai lomba selama lima hari. Dan puncaknya diadakan buka puasa bersama keluarga besar SDIT Fauzaih Yarsi dan berbagi dengan memberikan santunan kepada anak yatim. Kegiatan ini diikuti oleh guru-guru, wali murid, dan para murid serta dihadiri oleh undangan.

“Santunan untuk anak yatim ini salah satu sumber dananya adalah dari program one day one thousand dari infaq seribu setiap hari oleh murid.

Tujuannya tentu saja untuk menguatkan karakter peduli anak-anak terhadap sesama.

Kemudian menguatkan silaturrahim antar sekolah dan

wali murid,” jelas Syamsul.

Kegiatan dimulai dengan pentas siswa berupa tahfiz Alquran berantai, tahfiz hadits, percakapan bahasa arab dan nasyid. Dilanjutkan dengan sambutan kepala sekolah dan wakil ketua yayasan. Kemudian dilakukan penyerahan secara simbolis paket lebaran untuk yatim dhuafa. Serta kolaborasi don-

geng serta penyerahan hadiah buat para pemenang lomba.

Lalu ditutup dengan berbuka puasa bersama.

Kegiatan berupa lombalomba direncanakan menjadi event tahunan, di mana di tahun pertama hanya internal sekolah. Namun di tahun mendatang akan melibatkan sekolah lain di Kota Mataram.

Sementara itu, Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep. NS., M.Kes., menambahkan, acara Gebyar Ramadhan SDIT Fauziah Yarsi dirangkai dengan pembagian piagam piala bagi peserta lomba yang diikuti oleh siswa siswi SD IT Fauziah Yarsi.

Sekaligus pihaknya ingin menampilkan kemampuan para siswa di hadapan para murid dan tamu undangan.

Bahwa baru berjalan 10 bulan siswa/siswi SDIT Fauziah Yarsi sudah memiliki banyak kemampuan yang diraih atau yang sudah dicapai, misalnya dari prestasi belajar, kemampuan akademik, dan kemampuan secara keislaman.

“Juga dari sisi Alquran, bahasa dan talenta yang lain, sehingga kegembiraan kita dalam acara gebyar itu dapat dirasakan juga bagi para yatim piatu. Kita undang sekitar 100 anak yatim untuk datang, untuk kita berikan paket Ramadhan dan sedikit uang,” jelas Zulkahfi. (ron)

(Suara NTB/dys)

BEASISWA - Penyerahan beasiswa ratusan mahasiswa UINMA

Selasa, 28 Mei 2019

SUARA NTB

Halaman 11

Satgas Saber Pungli Fokus Pantau PPDB 2019 Taliwang (Suara NTB) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tahun pelajaran tahun 2019-2020 menjadi atensi serius dari satuan tugas (Satgas) sapu bersih pungutan liar (Pungli). Hal itu dilakukan, karena selama ini sektor pendidikan dianggap menjadi lahan basah munculnya aksi Pungli. Bahkan tim ini nantinya akan memantau secara ketat sejak proses awal.

Dari seleksi hingga proses awal masuk sekolah seperti pembelian buku dan seragam baru bagi para siswa baru.

“Jelang PPDB dalam waktu dekat kami akan segera menggelar rapat dengan seluruh tim Saber Pungli, untuk menentukan sikap ketika terjadi praktet Pungli. Bahkan tim dari fungsi intelejen dan penindakan juga akan kita minta supaya sejak awal bisa segera melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas yang dimaksud. Apalagi selama ini, sektor masih menjadi lahan basah” oknum tertentu untuk meraup keuntungan lebih,” ungkap ketua Satgas Saber Pungli, Kompol Teuku Ardiansyah kepada Suara NTB, Senin (27/5).

Dikatakannya, rencana rapat bersama dengan para sekolah dan dan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Dikpora) sebagai salah satu upaya pencegahan tindakan Pungli sudah dijadwalkan dalam waktu dekat ini. Bahkan pihaknya juga sudah meminta rincian ke dinas terkait biaya apa saja yang boleh dipungut oleh sekolah jelang PPDB. Karena jika semuanya di pukul rata, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pihaknya juga tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas jika ditemukan ada sekolah yang memungut diluar ketentuan tersebut. Karena sesuai dengan komitmen awal, kehadiran Satgas Saber Pungli untuk bisa menekan terjadinya perbuatan menyimpang.

Tentu bukan hanya di sektor pendidikan saja, sektor perizinan dan pelayanan lainnya ke masyarakat juga akan tetap dipantau. Hanya saja untuk saat ini pihaknya terlebih dahulu akan melakukan sosialisasi supaya tidak ada yang gagal faham terkait praktik Pungli ini. Karena jika masih ada yang tetap melanggar setelah diingatkan maka sanksi yang akan diberikan juga akan semakin berat.

“Kita tetap akan rapatkan dulu dengan tim Saber dan Kadis dan Kasek, untuk bisa memberikan gambaran apa saja yang disepakati agar tidak masuk dalam kategori Pungli. Jika sudah ada kesepakatan, maka diluar pungutan itu maka tetap akan kita proses pidana,” ujarnya.

Ditegaskannya, kehadiran Satgas Saber Pungli ini bukan untuk menghalangi dan menakut nakuti para sekolah didalam proses PPDB berlangsung. Tetapi kehadiran tim ini nanti, diharapkan bisa menjadi salah satu upaya untuk menekan terjadinya Pungli oleh oknum tertentu. Pihaknya juga tetap intens turun ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi terhadap pungutan yang boleh dan tidak. Ketika sosialisasi dan pemberian pemahaman tidak lagi mampu, maka langkah selanjutnya yakni penindakan untuk memberikan efek jera dan tidak mengulangi praktik tersebut lagi. “Kita tetap melakukan sosialisasi ke sekolah sekolah terkait pungutan yang boleh dan tidak.

Tidak tetap saja melanggar aturan yang disepakati, maka Pokja penindakan akan langsung bersikap,” tegasnya. (ils)

Teuku Ardiansyah

(Suara NTB/ist)

BERSAMA PELATIH - Atlet lompat jauh NTB, Safwaturahman (kanan) bersama pelatihnya, Aria Yuniawan.

Sapwaturahman Gagal Tingkatkan Lompatan Mataram (Suara NTB) Target Sapwaturahman meningkatkan performa di event internasional belum dapat diwujudkan. Atlet asal NTB ini hanya mampu melompat sejauh 7.72 meter saat mewakili tim atletik Indonesia di Kejuaraan Atletik Taiwan Open, di Taiwan, baru-baru ini.

Pelatih Pelatnas Atletik Indonesia, Aria Yuniawan yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya mengatakan, lompatan sejauh 7,72 meter itu menempatkan Sapwaturahman di

peringkat lima dari 16 peserta yang tampil di event itu.

“Safwaturahman belum dapat meraih target. Dia menempati peringkat lima besar di Taiwan Open,” ucapnya.

Lanjutnya, lompatan sejauh 7,72 meter itu hampir sama dengan lompatan yang dicatat Sapwaturahman saat meraih medali emas di Kejuaraan Atletik Grand Prix di Qatar 24 April lalu.

Catatan tersebut masih jauh dari apa yang ditargetkan pelatih. Dimana sebelumnya, Sapwaturahman memasang target memperjauh lompatan 08.09 meter yang diraihnya di Asian Games 2019.

Menurut Aria, kegagalan Safwaturahman memperjauh lompatan di event itu karena masih terjadi kesalahan saat mengawali lompatan. Dalam hal ini, teknik awalan lompatan perlu dibenahi lagi untuk bisa meraih

hasil yang maksimal. “Sapwaturahman masih harus perbaikan awalan lagi,” jelasnya.

Dalam mengambil awalan lompatan, Sapwaturahman nampaknya mengalami sedikit kesalahan. Hal ini terjadi bisa jadi karena faktor psikologis dimana Sapwaturahman memiliki beban untuk menambah jauh lompatan. “Doakan semoga kedepan Sapwa bisa lebih baik lagi,” harapnya. (fan)

Zohri Bakal Buat Kejutan Lagi Mataram (Suara NTB) Pengurus cabang olahraga atletik punya optimisme tinggi terhadap bakat yang dimiliki Lalu Muhammad Zohri. Mereka yakin atlet asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan kembali membuat kejutan di Kejuaraan Atletik Asian Grand Prix yang akan berlangsung di Cina, 4-7 Juni 2019.

Ketua Umum Pengprov PASI NTB, Aryanto Prametu yang diwawancara Suara NTB, Senin (27/5) mengatakan potensi yang dimiliki atlet NTB, Lalu Muhammad Zohri masih sangat panjang. Dalam

hal ini usia Zohri masih sangat muda (18 tahun) dan berpotensi mempertajam limit waktu yang sudah dicatat.

“Zohri masih bisa meningkatkan limit waktu. Dia pasti bisa mempertajam limit waktunya hingga di bawah 10.00 detik, karena usianya masih muda,” ucapnya.

Pernyataan ini dilontarkan pengusaha muda sukses ini menanggapi rencana Zohri yang akan tampil di kejuaraan atletik Asian Grand Prix di Cina awal bulan Juni 2019. Dimana Zohri akan menghadapi pelari asal Amerika, Justin Gatlin yang merupakan juara dunia di nomor jarak pendek.

Menurut Aryanto, tampil di single event internasional itu, Zohri bakal membuat kejutan

lagi. Besar kemungkinan Zohri akan kembali membuat kejutan dengan mempertajam limit waktu 10.03 detik yang dicatat Zohri di Kejuaraan Atletik di Osaka Jepang belum lama ini.

Aryanto memprediksikan, Zohri bakal mencatat waktu di bawah 10.00 detik. Bila Zohri dapat mencatat waktu di bawah 10.00 detik maka peluang Zohri untuk menjadi juara cukup besar.

Lanjutnya, terkait potensi yang dimiliki Zohri tersebut, Aryanto juga meyakini bahwa dengan adanya Zohri di tim atletik Indonesia itu maka peluang NTB meraih medali emas di nomor jarak pendek di PON XX di Papua tahun 2020 makin terbuka lebar. Dipastikan Zohri bisa

(ant/bali post)

Lalu Muhammad Zohri meraih tiga emas di nomor jarak pendek, yakni di 100

meter, 200 meter dan 4x100 meter putra. (fan)

SMK Diminta Punya Penyaluran DD Dua Kekhususan yang Khas Desa di Sumbawa Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mengharapkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di NTB memiliki kekhususan kompetensi keahlian yang khas di daerah tempat SMK itu berada. Dengan begitu SMK bisa semakin mengembangkan kompetensi keahlian yang dimiliki, sehingga berdampak pada kualitas lulusan.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Rusman ditemui di ruang kerjanya, Senin (27/5) mengatakan, pihaknya tengah mendata kompetensi keahlian yang dimiliki SMK di seluruh NTB. Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMK sendiri tidak menggunakan sistem zonasi, karena setiap SMK memiliki kompetensi keahlian yang berbeda.

“Khusus untuk SMK sesungguhnya kita berharap selain kompetensi keahlian, berharap betul-betul pada potensi yang ada d i

tempat itu, sehingga ketika siswa lulus, dia mampu berdiri sendiri mampu menangkap peluang yang ada karena ada di sekitar itu,” kata Rusman.

Pihaknya mengharapkan SMK bisa menghasilkan sesuatu yang baru dan lebih hebat lagi. Oleh karena itu pihaknya akan lebih menguatkan lagi dalam pembinaan SMK. “Sehingga ada keberhasilan yang cukup tinggi,” harapnya.

Saat ini pihaknya sedang mendata semua SMK dengan semua kompetensi keahlian yang dimiliki. Dari sana bisa dilihat SMK tertentu maju di bidang keahlian tertentu. Dari situlah dasar bagi Dinas Dikbud NTB untuk mengembangkan SMK. “Perlu ada sinergi, di SMK tertentu misalnya punya kompetensi keahlian busana, kenapa tidak dikembangkan.

Atau SMK memiliki hotel, itu bisa dikembangkan juga,” katanya.

Rusman mengatakan, ia memiliki keinginan SMK di NTB bisa menghasilkan sesuatu yang ikonik. Seperti mobil Esemka, ia menginginkan di NTB pun bisa menghasilkan sesuatu produk yang lebih baik lagi nantinya disesuaikan dengan potensi daerah.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Yahya, M.Pd., menyampaikan Revitalisasi SMK di NTB mengarah pada lima bidang keahlian. Pihaknya berencana akan merevitalisasi pada lima bidang keahlian, antara lain untuk agrobisnis dan agroteknologi sebanyak 22 sekolah, bidang Teknologi dan Rekayasa sebanyak 21 sekolah, Bidang Kemaritiman sebanyak 20 sekolah, bidang Pariwisata sebanyak 18 sekolah, dan bidang Seni dan Industri Kreatif sebanyak 13 sekolah. (ron) Rusman

Masih Ditunda

Sumbawa Besar (Suara NTB) Penyaluran Dana Desa (DD) tahap pertama dua desa di Kabupaten Sumbawa, yakni Desa Lape Kecamatan Lape dan Desa Jorok Kecamatan Utan masih ditunda.

Penundaan ini berdasarkan rekomendasi Inspektorat karena adanya temuan dari pekerjaan tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Pemerintahan Desa, Ulumuddin, S.E membenarkan hal tersebut.

Kades kedua desa harus menyelesaikan temuan tersebut, supaya penyaluran DD bisa dilakukan. “Sekarang masih ditunda,” ujarnya.

Dijelaskannya, untuk Desa Jorok sebelumnya sudah pernah dilakukan penundaan di tahun 2018 lalu. Namun karena menindaklanjuti temuan, sehingga rekomendasi dicabut dan DD kembali disalurkan.

Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan, ternyata ada kegiatan yang belum selesai dilaksanakan. Sehingga ada rekomendasi baru dari Inspektorat awal tahun 2019 untuk menunda penyaluran DD tahap pertama.

Meskipun demikian, kepala desa setempat sudah datang menyampaikan bahwa sudah menindaklanjuti temuan. Tinggal menunggu pemeriksaan hasil pekerjaan yang dilakukan.

“Kemarin mereka sudah datang memperlihatkan hasil dan sudah mengerjakan dan menyelesaikan. Tinggal nanti tergantung setelah Inspektorat mengecek sejauh mana

penyelesaian pekerjaan. Jadi apabila Inspektorat menilai sudah clear, maka rekomendasi penundaan penyaluran segera dicabut. Atas dasar itu kami menyalurkan,” terangnya.

Kemudian Desa Lape, belum ada tindaklanjut dari kepala desa untuk menyelesaikan temuan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Inspektorat, diakui belum adanya tindaklanjut tersebut.

Sehingga penyaluran DD juga masih ditunda. “Saya sudah koordinasi dengan Inspektorat, belum ada (tindaklanjut), jadi tetap ditunda,” tukasnya.

Penundaan yang dilakukan, lanjutnya, terhadap penyaluran dana desa. Tetapi siltap tetap dibayarkan. Hanya saja apabila adanya rekomendasi penundaan dari hasil temuan Inspektorat, maka kades diminta untuk segera menyelesaikan atau mengembalikan baik dalam bentuk uang maupun kegiatan.

Dalam hal ini kewenangan camat untuk memberikan teguran tertulis sebanyak 3 kali.

Setiap teguran masing-masing waktunya 14 hari. Jika kades setempat tidak menindaklanjuti temuan, maka bisa diberhentikan sementara. Setelah itu otomatis diangkat pelaksana tugas Kades yakni Sekretaris desa setempat. Barulah dana desanya disalurkan untuk menghindari terjadi stagnan pembangunan di desa.

“Tentu nanti kewenangan camat memberikan teguran tertulis 3x14 hari. Apabila tidak diselesaikan dalam waktu itu maka dia bisa diberhentikan sementara,” tandasnya. (ind)

SUARA NTB

Selasa, 28 Mei 2019

HILANG

HILANG

HLG STNK R2 YAMAHA DR.3724 BI NOKA/NOSIN : MH328D0016K104942/ 28D-105333 AN.YULI HLG D’SKTR PASAR CAKRANEGARA

HILANG STNK R4 DR.1617 AL NOKA : NOSIN TOYOTA/ MHFM1BA3J9K154780 :DE12723 AN.I KETUT ARTA SEDANA,SH HLG D’SKTR JL.RAYA AHMAD YANI

HLG STNK R2 YAMAHA DR.3016 CH NOKA/NOSIN : MH 328D203AK531490/28D1528662 AN.ANITA KOMALA DEWI HLG D’SKTR LINGSAR

HLG STNK R4 SUZUKI DR.1796 XZ NOKA/NOSIN : MHYKZE81SEJ225382/ K14BT1128728 AN.ZULHADI HLG D’SKTR RUMAH

Halaman 12

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP

q

DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 28 Mei 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 28 Mei 2019

Halaman 14

Harga Rumah Subsidi di NTB Naik Menjadi Rp158 Juta Mataram (Suara NTB) Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru di sektor properti. Khususnya untuk rumah subsidi, harga kembali disesuaikan. Dari Rp148 juta menjadi Rp158 juta. Kenaikan harga terjadi Rp10 juta. Penyesuaian harga rumah subsidi ini disampaikan Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, H. Heri Susanto.

(Suara NTB/bul)

Amir Muslim

(Suara NTB/bul)

Wahyudi Wirakarsa

Pesanan Taksi Meningkat Jelang Lebaran Mataram (Suara NTB) Pesanan taksi trennya mulai meningkat. Menyusul makin dekatnya Lebaran Idul Fitri. Lalu lalang orang mulai menggeliat.

“Sudah mulai banyak yang keluar, belanja-belanja untuk kebutuhan lebaran,” kata Manajer Pool Lombok Taksi (Blue Bird), Amir Muslim.

Bulan puasa disebut bulan paling kecil permintaannya, terutama di awal-awal puasa. Dari hari-hari biasa, satu taksi menghasilkan Rp450.000/hari, hari – hari awal puasa turun menjadi Rp300.000/hari. Tetapi keadaannya akan berbalik, seminggu sebelum puasa berakhir. Satu taksi bahkan mampu menghasilkan hingga Rp550.000/hari. “Kenaikannya bisa sampai 40 persen,” jelas Amir.

Tingginya permintaan bukan karena didorong banyaknya wisatawan. Justru permintaan dari hotel-hotel relatif masih sepi. Pemesanan taksi mulai dominan dari masyarakat di Kota Mataram. Seperti apa persiapan Lombok Taksi melayani penumpang jelang lebaran?

Amir Muslim menegaskan, tidak ada persiapan khusus menghadapi momen apapun bagi Lombok Taksi. Mengapa? operasional taksi menggunakan SOP yang dijalankan setiap hari. SOP untuk kendaraan sendiri dengan melakukan pengecekan seluruhnya sebelum digunakan. Demikian juga pelayanan, para driver sudah diberikan pemahaman menjadi pelayan yang baik kepada penumpang. Dari tutur kata dan sikap.

“Artinya, tidak harus memunggu momen tertentu untuk bersiap-siap. Kita sudah harus siap setiap hari untuk memberikan pelayanan,” jelas Amir. Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, Lombok Taksi mengerahkan hampir seluruh unitnya. Sebanyak 85 persen dioperasikan. Pemesanan juga tetap berlangsung selama 24 jam.

Selain itu, ada dua pilihan bagi pelanggan untuk aramada. Dapat menggunakan taksi sedan atau bisa juga menggunakan taksi jenis kendaraan keluarga, Multi Purpose Vehicle (MPV) atau klasifikasi kendaraan multi fungsi, Toyota Transmover. Belum lama ini Lombok Taksi mengoperasikan 25 unit armada 7 seater (7 penumpang).

“Pilihan sudah beragam. Masyarakat bisa memesan dengan cara konvensinal (telpon operator). Atau bisa melalui pemesanan aplikasi My Blue Bird,” demikian Amir. Ditempat terpisah, Ketua Asosiasi Taksi Online Lombok, Wahyudi Wirakarsa menggambarkan kondisi taksi di Mataram, permintaan tetap stabil.

Khususnya di Kota Mataram, Gerung Lombok Barat dan sekitarnya, di tambah Kota Praya Lombok Tengah.

Diluar wilayah yang tak sebutkan, semisal Lombok Timur menurut Wahyudi, permintaan mulai mengalami kenaikan jelang lebaran. “Memang demand (permintaan) ada. Cuma keterbatasan mitra yang menunggu waktu cukup lama, gak sebanding dengan permintaan di kota,” katanya. (bul)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81/ PMK.010/2019 tentang Barasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya yang Atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Bahwa untuk Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara (NTB dan NTT), Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Mahakam Ulu

tercantum harga rumah subsidi tahun 2019 Rp158 juta dan tahun 2020 menjadi Rp168 juta.

Sebelumnya, para pengembangan wait and see membangun. Sembari menunggu kepastian dari pemerintah. Pascaturunnya kebijakan baru, para pengembang otomatis akan makin progresif menyelesaikan rencana – rencana pembangunannya.

Seperi diketahui, harga – harga kebutuhan bahan bangunan di NTB mengalami

kenaikan. Sebagai dampak atas tingginya permintaan di tengah recovery Lombok dan Sumbawa pascagempa.

“Yang penting harga batas atas sudah ditentukan.

Selebihnya, kita serahkan kepada masing-masing pengembang untuk berinovasi,” kata H. Heri kepada Suara NTB di Mataram, Senin (27/5) kemarin. Pengembang sesuaikan saja. Dengan kenaikan harga rumah subsidi oleh pemerintah, dicari win-win solution.

Pengembang, tambah H.

Heri, juga tak mungkin memaksakan jika ternyata pasar belum menerima harga baru ini. “Tapi jika harga bahan baku tidak bisa dihindari, ya mau tidak mau, kami tidak bisa menghindarinya dengan harga baru,” imbuhnya. Berdasarkan informasi yang diterima dari Perkim Provinsi NTB, terdapat 200 ribu kepala keluarga yang belum memiliki tempat tinggal.

Ini menjadi PR besar di daerah ini untuk dituntaskan.

Para pengembang lokal, rencananya tahun ini akan membangun belasan ribu rumah subsidi. “Ada 11 ribu rumah yang sudah didaftarkan untuk dibangun. Diantaranya sudah ada yang dibangun, ada juga dalam proses pembangunan,” imbuhnya. (bul)

(Suara NT/dok)

H. Heri Susanto

Garuda Indonesia Hadirkan Bacaan Alquran di Pesawat Jakarta (Suara NTB) Menutup bulan Ramadan tahun ini maskapai nasional Garuda Indonesia menyediakan secara khusus Al Quran di dalam pesawat untuk menunjang kebutuhan umat muslim dalam fokus beribadah selama menggunakan layanan penerbangan bersama Garuda Indonesia. Adapun program tersebut telah berlangsung dari tanggal 26 Mei hingga 5 Juni 2019.

Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia M. Ikhsan Rosan, menjelaskan bahwa program tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi umat muslim untuk menjalankan ibadah pada saat melakukan penerbangan bersama Garuda Indonesia di bulan Ramadan.

“Kami ingin memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi para penumpang Garuda Indonesia khususnya umat Muslim yang ingin fokus beribadah di 10 hari terakhir Ramadan meskipun ketika sedang

dalam aktivitas penerbangan”.

“Bagi para penumpang yang ingin membaca Al Quran dapat langsung menghubungi awak kabin kami di penerbangan dan dapat mengembalikan kembali Al Quran sebelum pesawat mendarat” “Kami turut memperkenalkan akses fasilitas bacaan Al Quran dalam bentuk murotal (audio) yang kami sediakan di dalam fitur In-Flight Entertainment masing-masing”.

Ikhsan menambahkan bahwa untuk menu bacaan Al Quran pada in-flight entertainment Garuda Indonesia dapat ditemukan dalam menu “Islamic World” yang berada di bagian “Information” pada InFlight Entertainment”.

“Adapun layanan ini tersedia di 157 penerbangan domestik dan 22 penerbangan internasional dari dan menuju Jakarta dengan maksimal 4 buah Al Quran di setiap penerbangannya” tutup Ikhsan. (*)

Pegawai PDAM Giri Menang Siapkan Formula untuk Beasiswa Mataram (Suara NTB) Direktur Utama PDAM Giri Menang, H. L. Ahmad Zaini, ST, MT merespon positif permintaan Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si terkait kontribusi perusahaan mendukung investasi di daerah dalam jangka panjang.

Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid dalam acara pembagian paket sembako kepada masyarakat di Narmada Senin (27/5) kemarin meminta kepada PDAM Giri Menang, selain memberikan bantuan kebutuhan pokok, yang tak kalah penting menurutnya bantuan untuk menggenjot SDM masyarakat di wilayah sumber air.

“Coba pertimbangkan juga untuk memberikan beasiswa.

Tapi tetap sesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Jangan sampai perusahaan memberi jor-joran, tapi bangkrut. Tidak juga begitu,” kata bupati.

Dengan mendukung penguatan SDM, menurut bupati, akan cukup membantu masyarakat ke luar dari berbagai persoalan sosial. L. Ahmad Zaini memberi respon dengan menyatakan kesiapannya. Pada dasarnya, pemberian bantuan pendidikan bukanlah hal baru. Dari bantuan yang diberikan perusahaan kepada desa, petunjuk pelaksanaan juga mencakup sektor pendidikan.

“Tapi ini menjadi tantangan bagi kami ke depan. Saya akan coba mencari formulanya,” ujarnya. L. Zaini mengatakan, salah satu konsekuensi yang harus diperhitungkan adalah kecemburuan sosial bagi masyarakat yang tidak mendapatkan. ‘’Tapi ndak apa-apa. Kita siapkan formulanya,” katanya lagi.

Tidak sekedar beasiswa, bahkan

(Suara NTB/bul)

L. Ahmad Zaini

dalam konsep besarnya, penerimaan pegawai bagi lulusan SMA harus tahfiz (hafal Alquran). Dengan syarat tahfiz, menurutnya akan jauh lebih berintegritas. “Karena saya butuh pada level

itu integritas. Jadi saya akan buat juga formula itu. Selain tahfiz, penduduk sekitar sumber air juga tetap kita perhatikan untuk memberikan ruang atas apa yang diharapkan Pak bupati,” demikian L. Zaini. (bul)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 28 Mei 2019

’’NTB Zero Waste’’ Dialokasikan Rp15 Miliar Dari Hal. 1 termasuk mengenai mekanisme pasarnya. Semua bank sampah yang ada di NTB, akan berhubungan dengan Bank Sampah NTB Sejahtera.

Nantinya, Bank Sampah NTB Sejahtera akan mengambil dan membayar sampah plastik yang sudah dipilah di masing-masing bank sampah.

Dalam roadmap NTB Zero Waste 2023, ditargetkan pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen. Menurutnya, perlu komitmen semua pihak baik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mewujudkan NTB Zero Waste 2023.

Terpisah, Direktur Bank Sampah NTB Sejahtera, Syawaludin mengatakan tugas pihaknya sebagai mitra Pemda adalah melakukan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat khususnya bank sampah. Kemudian menyiapkan pabrik daur ulang sampah di NTB. Bank Sampah NTB Sejahtera akan membeli sampah daur ulang dari bank sampah-bank sampah yang ada di NTB dan komunitas yang melakukan pemilahan sampah. Ditanya mengenai redupnya gaung gerakan NTB Zero Waste, Syawal mengatakan persoalan sampah menjadi perhatian pemerintah. ‘’Karena program sedang disesuaikan. Kami dulu diminta untuk membantu hal tersebut. Jadi mungkin karena kemarin sempat terjadi mutasi, pejabat lama yang mengurus itu. Ada perpindahan pejabat sehingga dilakukan penyesuaian. Tapi Juni nanti, semua program yang tadinya sempat berjalan, akan disusun time schedule oleh Pemda,’’ ujarnya.

Syawal mengatakan, pembinaan terhadap 74 bank sampah yang disupport oleh Pemda tetap berjalan. Bank Sampah NTB Sejahtera tetap memberikan pelatihan dan pendampingan.

‘’Kalau kami diberikan jadwal untuk memberikan pelatihan dan pendampingan, sampai hari ini kami jalan. Baru kemarin kami sudah sampai ke Dompu.

Di Lombok sudah sebagian besar kami memberikan pelatihan dan pendampingan bank sampah yang disupport oleh Pemda,’’ ungkapnya.

Syawal mengatakan, strategi pengurangan sampah 30 persen dan penanganan sampah 70 persen perlu peran aktif masyarakat. Strateginya melalui edukasi, usaha daur ulang, mengurangi sampah dari rumah tangga. Ia menjelaskan, penanganan sampah sebesar 70 persen melalui cara konvensional. Misalnya kumpul, angkut, buang. Namun ke depan arahnya industri pengolahan sampah. ‘’NTB menjadikan sampah menjadi masalah krusial terkait dengan pengembangan pariwisata dan lainnya. Minimnya kemampuan anggaran saat ini tentu harus disiasati.

Sampah bukan urusan pemerintah saja. TPA regional harus diback up penuh,’’ sarannya.

Investasi ke depan seharusnya membangun kesadaran masyarakat. Yakni menyelesaikan masalah sampah dari rumah tangga. Kemudian infrasruktur harus dibangun dan arus lebih bagus.

Ia menyebut biaya pelayanan sampah idealnya Rp150.000-25.000 per ton.

Sementara potensi sampah di NTB sebanyak 3.500 ton per hari. Jika dikalikan, maka biaya pelayanan sampah sekitar Rp6 miliar sehari apabila seluruh sampah NTB ditangani. ‘’Makanya ada program edukasi. Bank sampah sudah berdiri. Kampanye edukasi terus dilakukan,’’ ujarnya. (nas)

Usulan Formasi P3K dan CPNS Pertimbangkan Kemampuan Fiskal Daerah Dari Hal. 1 Tahun 2019 bagi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dalam surat Menteri PANRB tersebut, dijelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan usulan kebutuhan formasi ASN untuk tahun ini.

Berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/617/ M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan ASN Tahun 2019, usulan kebutuhan ASN tahun 2019 bagi pemerintah daerah harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar.

Adapun usulan untuk jabatan pelaksana harus berpedoman pada peraturan Menteri PANRB Nomor 41 Tahun 2018 tentang nomenklatur Jabatan Pelaksana, dan untuk Jabatan Fungsional diprioritaskan pada jenjang ahli pertama, terampil, serta masih dimungkinkan untuk jenjang pemula.

Dalam menyampaikan usulan kebutuhan, untuk pemerintah daerah berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dan memperhatikan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki batas usia pensiun tahun 2019, rasio jumlah penduduk dengan PNS, luas wilayah, serta melampirkan surat pernyataan kesediaan anggaran gaji dan latihan dasar (latsar) bagi CPNS. Untuk alokasi pegawai, pemerintah daerah mendapat 30 persen untuk CPNS, dan 70 persen untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pada satuan/ unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar dengan

memberi kesempatan kepada pegawai non-PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus-menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengadaan ASN diutamakan bagi satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru.

Sedangkan untuk pemerintah pusat, usulan kebutuhan memperhatikan peta jabatan yang telah ditetapkan PPK, dan jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun tahun 2019, serta kesediaan anggaran untuk latsar bagi CPNS. Untuk alokasi pegawai, pemerintah pusat mendapat 50 persen untuk CPNS, dan 50 persen untuk PPPK yang diprioritaskan untuk satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru.

Selain itu, setiap instansi dapat mengusulkan kebutuhan jabatan fungsional yang dapat diisi dari P3K dengan memberi kesempatan kepada pegawai non-PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus-menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Usulan kebutuhan yang telah di-input ke dalam aplikasi e-Formasi dicetak dan disampaikan secara resmi kepada Menteri PANRB dan Kepala BKN, dengan cara diunggah dalam format file pdf pada menu ‘Unggah Usulan Formasi’ dalam aplikasi eFormasi. Proses usulan kebutuhan pegawai paling lambat disampaikan pada minggu kedua bulan Juni 2019, dan apabila terdapat kementerian, lembaga dan Pemda yang belum menyampaikan, maka dinyatakan tidak melaksanakan pengadaan ASN Tahun 2019. (nas)

Mudik Lebaran, Basarnas Siagakan Personel Dari Hal. 1 Seperti Pelabuhan Lembar Lombok Barat, Pelabuhan Bangsal Lombok Utara dan Pelabuhan Kayangan Lombok Timur, Pelabuhan Poto Tano dan Pelabuhan Sape. Selain pelabuhan, bandara juga dalam pengawasan dan penjagaan.

Seperti Bandara Lombok International Airport (LIA), Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa dan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima. ”Objek-objek vital transportasi itu dalam pengawasan dan pengamanan kami,” ujarnya.

Kawasan pantai wisata diperkirakan akan dijejali pengunjung, terutama spot wisata

pantai primadona. Hasil identifikasi pihaknya, sejumlah tempat wisata seperti Kuta Mandalika, Senggigi Lombok Barat, Kalaki Kabupaten Bima, Lawata Kota Bima, Kolo Kota Bima, termasuk Gili Lampu, Gili Kondo Lombok Timur. Masih banyak pantai lainnya, tapi pembagian tugas nanti dengan cara bergerak, baik menggunakan alut darat maupun laut,’’ ujarnya.

Soal posko khusus, dipastikan Sidakarya tidak disiapkan. Sebab personelnya akan tergabung dalam posko terpadu dengan atau unsur lain, baik di bandara maupun di pelabuhan. (ars)

Halaman 15

Langkah Awal Industrialisasi

Galeri Rumah Pajang Ekowisata Desa Batu Dulang Diresmikan Sumbawa Besar (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc meresmikan Galeri “Rumah Pajang” Ekowisata Desa Batu Dulang, Kecamatan Batulanteh, Senin (27/5). Peresmian ini diharapkan menjadi langkah awal industrialisasi di wilayah setempat. Sesuai visi dan konsep yang coba diperkenalkan serta disuarakan Pemprov NTB. Hadirnya galeri ini juga diharapkan dapat mendorong nilai tambah produk unggulan di wilayah setempat, seperti madu hutan, kopi, jahe serta komoditi unggulan lainnya.

Sekaligus mendukung keberadaan ekowisata Desa Batu Dulang yang dikembangkan sejak beberapa tahun terakhir.

Dengan demikian, kemakmuran dan kesejahteraan tidak hanya mimpi tetapi menjadi kenyataan.

Gubernur mengatakan, peresmian galeri ini menjadi langkah awal. Seperti yang sering disampaikannya, perjalanan panjang selalu dimulai dari langkah pertama. Hal ini relevan dengan visi Pemprov NTB yakni konsep industrialisasi. Dimana industrialisasi ini tidak identik dengan pabrik-pabrik dan perusahaan besar. Tetapi sejatinya industrialisasi adalah adanya proses penambahan nilai di suatu tempat ataupun lokasi. Sehingga masyarakat lebih banyak terlibat dan akhirnya akan

menghadirkan pekerjaan baru yang hakekatnya menyelesaikan persoalan kemiskinan dan pengangguran.

“Jadi tidak ada desa, kabupaten, provinsi yang akan mampu mencicipi kesejahteraan, kemakmuran tanpa industrialisasi,” ucapnya.

Menurutnya, masyarakat Batu Lanteh, Batu Rotok, Tepal dan Batu Dulang tidak akan kaya jika dalam dua atau lima tahun kedepan seterusnya hanya menjual produk kopi. Begitu juga dengan Indonesia termasuk Sumbawa tidak akan bisa maju jika dari lima atau sepuluh tahun lalu produk unggulannya tidak dikembangkan.

Karenanya, Gubernur berharap Dinas Perdagangan dan perindustrian mempunyai tanggung jawab mengelola industrialisasi ini. Lembaga keuangan dan BUMN juga harus mempunyai peta jalan dalam pengembangan dan keberlanjutan terhadap galeri yang diresmikan kedepannya.

Sehingga tiga atau lima tahun kedepan, tidak hanya produk madu hutan yang dijual. Tetapi ada muncul peralatan terkait produksi madu hutan di Kecamatan Batulanteh ini. Kemudian ada obat yang komposisi utamanya dari madu hutan, ada madu sachet, dan bermacammacam produk lainnya dari madu hutan.

Tanpa upaya tersebut, maka masyarakat tidak akan mencicipi kemakmuran dan

kesejahteraan. “Jadi tugas dari lembaga keuangan itu adalah mencermati road mapnya, madu ini produknya apa saja. Kepala Dinas Desa di provinsi saya berikan tugas untuk mengidentifikasikan produk unggulan di setiap desa, kemudian di-upgrade dengan teknologi untuk ditingkatkan nilai tambahnya di masa akan datang. Tugas pemerintah menyediakan SDM, karena walaupun kecil kelihatan madu hutan ini butuh orang yang piawai,” jelasnya.

Industrialisasi ini tidak mungkin bisa berjalan hanya dengan pidato. Tetapi membutuhkan lebih banyak insinyur dan pelatihan-pelatihan dari BLK. Hal ini harus dikelola secara professional, dan itulah tugas dari SIKIM dan STP. Makanya semua pihak harus meningkatkan nilai tambah dari madu ini kedepannya.

“Hanya dengan pendidikan, SDM industrialisasi itu bukan mimpi tapi nyata. Oleh karena itu saya berharap industrialisasi ini serius.

Mudah-mudahan tetap ada permen susu, tetap ada madu hutan, tetapi kita punya road map kedepan dengan madu hutan yang ada sekarang.

Produk turunan apa yang ada di masa yang akan datang. Ini betul-betul langkah awal.

Baru maju ini kalau memang ini disebut industrialisasi itu kayak begini. Oleh karena itu saya ingin betul-betul kepala Dinas perindustrian betulbetul memahami konsepnya

(Suara NTB/arn)

RESMIKAN - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah didampingi Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril dan Kepala Dispopar Sumbawa memotong pita peresmian galeri rumah pajang dengan baik, sehingga semua desa ada begininya. Nggak mungkin jadi begini tanpa ada intervensi dari institusi keuangan. Kalau begini dengan tidak banyak, harganya lebih kompetitif,” tukasnya.

Sementara itu, Bupati Sumbawa H. M. Husni Jibril, B.Sc dalam sambutannya berharap diresmikannya rumah pajang ekowisata ini dapat menjadi pintu gerbang bagi upaya peningkatan kualitas SDM serta perkembangan perekonomian masyarakat di kecamatan Batu Lanteh.

Mengingat potensi ekonomi dan wisata di desa Batu Dulang sangat menjanjikan untuk dikembangkan.

H. Husni menyampaikan terdapat beberapa komoditi unggulan yang sangat potensial untuk dikembangkan di desa Batu Dulang diantaranya adalah kopi robusta dan madu hutan, yang merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia, sekaligus dapat menjadi daya tarik wisata bagi wilayah ini, sehingga beliau berharap bank BRI sebagai salah satu mitra pemerintah dapat terus berkontribusi dan bersinergi bersama pemerintah untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di kecamatan Batu Lanteh, termasuk kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Sumbawa. (ind/arn)

BPK Dukung Polisi Usut Dugaan Korupsi Bappeda Kota Bima Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB mempersilakan polisi mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Bappeda Kota Bima.

Sebab tidak akan bertentangan dengan kewenangan BPK yang merekomendasikan penyelesaian secara administratif.

Temuan BPK sebelumnya, ada masalah pada pengelolaan anggaran di Bappeda Kota Bima. Nilainya menca-

pai Rp6 miliar lebih, tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) tahun 2017.

“Jika akhirnya APH setempat mau menangani kasusnya, kami persilakan. Tidak bisa menghalangi,” kata Kepala BPK NTB, Hery Purwanto kepada Suara NTB, Senin (27/5).

Sebagai gambaran, sejalan dengan temuan BPK itu, Sat Reskrim Polres Bima Kota baru - baru ini menyelidiki

dugaan kerugian negara pada Bappeda. Tindak lanjutnya, Sekda Kota Bima, H. Mukhtar Landa diperiksa Kamis (23/5) pekan lalu. Dalam pandangan Hery, menjadi kewenangan APH untuk menyelidiki kasus, termasuk yang menjadi temuan pihaknya. Dalam catatan temuan auditor, ada kerugian mencapai Rp6 miliar tahun 2017. Empat orang pegawai Bappeda diduga terlibat dugaan tindak pidana korupsi dan mengakui perbua-

NTB Wakili Indonesia dalam Sidang Umum WHA di Geneva Dari Hal. 1 Namun penderita TBC masih menghadapi tantangan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. Jika dihitung, jumlah penderita TBC per-

tahun di Indonesia mencapai 842.000 kasus TBC. Salah satu solusi yang ditawarkan Indonesia, seperti dikatakan dr Eka, yang menjadi salah seorang wakil Indonesia dalam pertemuan terse-

but adalah menurunkan harga obat TBC selain menyelesaikan peta jalan TBC Indonesia. World Health Assembly ke 72 akan berlangsung hingga 28 Mei 2019. (r/diskominfotikntb)

Masuk Top 99 Nasional Dari Hal. 1 satu orang berhasil masuk Top 99 nasional. Yaitu aplikasi Simawar dari Kabupaten Bima,’’ ujar Kepala Biro Organisasi Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM dikonfirmasi Suara NTB, Senin (27/5).

Karena berhasil masuk Top 99 nasional, nominator bersama Bupati Bima akan mendapatkan penghargaan di Jakarta. Selain itu, inovasi Simawar juga akan ikut dalam penja-

ringan 40 besar. Apabila berhasil masuk Top 40 nasional, maka daerah akan mendapatkan dana insentif sebesar Rp9 miliar. ‘’Sebagaimana Kabupaten Sumbawa, salah satu inovasi mereka yang berhasil menembus 40 besar nasional. Kaitan dengan inovasi di Kecamatan Lantung,’’ kata Yusron.

Ia menjelaskan, melalui aplikasi Simawar akan mempermudah kerja di unit pelayanan Pemberdayaan Perem-

puan dan Perlindungan Anak.

Melalui aplikasi itu, petugas bisa melakukan evaluasi, monitoring, mengontrol upaya penanganan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. ‘’Mudah-udahan masuk Top 40. Karena saya lihat kompetitor yang lain tak jauh beda. Dan kita sudah menyampaikan kepada nominator. Silakan dilakukan modifikasi, perbaikan, penyempurnaan sebelum penilaian,’’ sarannya. (nas)

tannya.

Menurut Hery, saat ini kasus sebenarnya sudah diserahkan penanganannya ke Tim Perbendaharaan dan Tim Ganti Rugi (TPTGR) sesuai rekomendasi penyelesaian oleh pihaknya. Sebab kesimpulan auditor, temuan itu menjadi piutang yang wajib dikembalikan oknum pegawai dan pejabat yang bertanggung jawab, di antaranya AI, TF, MA dan MN. “Sekarang sudah tercatat sebagai piutang, ya kita tunggu penyelesaiannya,” ujarnya.

Sebagai informasi, jumlah

pengembalian baru mencapai Rp393 juta.

Mengenai kemungkinan polisi akan meminta audit investigasi soal kerugian negara kasus itu, pihaknya juga sangat terbuka. Memberi kesempatan kepada penyidik untuk melengkapi bukti dan keterangan saksi. ‘’Kalau ada permintaan audit kerugian negara, kita layani sesuai mekanisme. Ajukan permintaan terlebih dahulu, kemudian kita nanti minta persetujuan BPK RI yang membawahi bidang audit investigasi,’’ ujarnya. (ars)

Bidik Dana Penyertaan Modal Dari Hal. 1 Penyertaan modal diketahui senilai Rp25 miliar, tercatat sejak tahun 2010 hingga 2018. Penyertaan modal itu bertahap dialirkan ke perusahaan daerah tersebut, termasuk peruntukan pembiayaan Kesepakatan Operasional (KSO) dengan PT. Blis selaku pengelolaa LCC. ‘’Jadi kita agak geser sedikit penyelidikannya pada dana penyertaan modal ini,” ujar Arif, Senin (27/5).

Pihaknya menemukan indikasi masalah lain selain soal agunan tersebut. Dana operasional yang digunakan. ‘’Tapi soal berapa besarnya, dan apanya, itu nanti di Pid-

sus yang tahu,’’ ujarnya.

Gambaran diperolehnya, penyertaan modal dari Pemkab Lobar pada PT. Tripat yang mengelola LCC mendapat suntikan setiap tahunnya.

Meski ada pergantian direktur, dana penyertaan modal tetap disalurkan. ‘’Jadi ada anggaran anggaran yang terindikasi tidak jelas penggunaannya. Ini yang coba kita cermati,” ujarnya.

Saat ini sedang dilakukan pendalaman indikasi pidana pada penggunaan dana operasional dari penyertaan modal tersebut. Penggunaan anggaran selama ini untuk operasional sejumlah unit usaha di bidang pariwisata dan usaha lainnya oleh PT. Tripat. (ars)

BPK Temukan Kekurangan Volume Pekerjaan 12 Paket Proyek Senilai Rp2,1 Miliar Dari Hal. 1 Hery mengatakan, BPK juga merekomendasikan agar PPK mempertanggungjawabkan dengan menarik dan menyetor ke kas daerah kelebihan pembayaran senilai Rp1,187 miliar. Dengan rincian, Dinas PUPR senilai Rp911 juta lebih pada pekerjaan pengadaan konstruksi jalan (program percepatan) Paket 3 Pelangan-Sp Pengantap 3 senilai Rp417 juta lebih. Kemudian pekerjaan pengadaan konstruksi jalan (program percepatan) Paket 4 Pelangan - Sp Pengan-

tap 4 senilai Rp494 juta lebih.

Selain itu, di Dinas Dikbud NTB senilai Rp90,7 juta lebih. Antara lain untuk pekerjaan penambahan ruang kelas SMK Negeri 9 Mataram senilai Rp41,5 juta lebih dan pekerjaan pembangunan gedung SMK Negeri 5 Mataram senilai Rp49,1 juta lebih.

Selanjutnya temuan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB pada pekerjaan pembangunan prasarana konservasi tanah dan air Lelamase senilai Rp32,7 miliar lebih.

Terakhir RSJ Mutiara Sukma pada pekerjaan pembangunan bangsal perawatan kelas III/Bangsal Organik dan IGD sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp152,2 juta lebih.

Selain temuan kekurangan volume pengerjaan proyek, BPK juga menemukan belanja perjalanan dinas di Sekretariat DPRD NTB tidak sesuai ketentuan senilai Rp409,5 juta. Terhadap temuan ini, kata Hery, BPK merekomendasikan kepada Gubernur NTB agar memerintahkan Sekretaris DPRD

NTB supaya lebih cermat dalam mengawasi dan mengendalikan bawahannya. Kemudian menginstruksikan bendahara pengeluaran supaya menarik dan menyetorkan ke kas daerah atas kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas senilai Rp119,9 juta.

Sebelumnya, BPK menyebutkan ada tujuh poin yang menjadi temuan BPK. Pertama, pengelolaan rekening pada Pemprov NTB belum tertib. Kedua, penatausahaan aset tetap belum dilaksanakan secara memadai.

Ke tiga, kesalahan klasifikasi penganggaran pada 15 OPD dan BLUD. Ke empat, penyelesaian enam paket pekerjaan pada dua OPD terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan.

Ke lima, kekurangan volume realisasi pekerjaan atas 12 paket pekerjaan pada empat OPD. Ke enam, pemanfaatan aset tetap, peralatan dan mesin pada Sekretariat DPRD tidak tertib. Ke tujuh, pelaksanaan kontrak produksi atas aset Pemprov NTB di Gili Trawangan tidak sesuai ketentuan. (nas)

Dikeluhkan, Ruas Jalan Kawasan Wisata Senggigi Gelap Gulita Dari Hal. 1 Menurutnya, sangat tidak etis kalau akses pariwisata tidak terang benderang. Paling tidak, lanjutnya, terdapat PJU dari gapura perbatasan dengan Kota Mataram hingga KLU. Selama ini, keluhan masyarakat terkait tidak ada lampu penerang berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas. Bila penerangan minim, cahaya lampu kendaraan dari arah berlawanan kerap membuat silau kendaraan di depannya.

Hal senada disampaikan Kades Senggigi, Muhammad Ilham mengaku sering meminta Pemkab Lobar untuk memfasilitasi sarana PJU di kawasan wisata. Tapi tidak mendapat respons positif.

Jalan raya Senggigi tidak semuanya diterangi PJU. Pi-

haknya sudah bersurat resmi hingga menelepon pihak Pemda untuk menyampaikan persoalan ini, namun belum ada direspons.

Sejauh ini apa yang diusulkan desa, tidak pernah terealisasi. Hal ini menyebabkan ia bosan meminta pemerintah untuk menyediakan PJU di Jalan Raya Senggigi. Menurut Ilham, minimnya penerangan jalan menimbulkan efek tidak bagus pada wisatawan. Terlebih lagi banyak wisatawan yang tetap bepergian ketika malam hari. ‘’Lampu penerang ini seharusnya menjadi fasilitas yang harus diutamakan,’’ tegasnya.

Warga Senggigi, Mastur mengatakan Senggigi sebagai kawasan wisata dunia sebenarnya tidak layak menjadi lokasi wisata karena kondisi infrastrukturnya kurang. Daerah ini

hanya menyetor PAD ke daerah, namun justru kondisi infrastruktur tidak diperhatikan. ‘’Di luar saja megah, tapi coba masuk ke dalam (dusun) di Senggigi kondisi jalannya semua rusak parah,’’terang Ketua Karang Taruna Senggigi ini.

Menurutnya, banyak PJU yang mati sepanjang jalur Senggigi hingga Mangsit menambah buramnya kondisi infrastruktur pendukung pariwisata di daerah itu.

Warga setempat berharap ada perlakuan khusus dari Pemda karena kawasan wisata ini penghasil PAD terbesar di Lobar.

Menanggapi hal ini Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid mengatakan, terkait penanganan PJU khusus di kawasan Senggigi sudah ada. Namun pihaknya ingin berpikir lebih

jauh, tidak hanya Senggigi, sehingga pihaknya pun membuat terobosan kerjasama dengan pihak ke tiga. Saat ini tengah berjalan kerjasama tersebut, di mana akan dipasang 15 ribu lampu di seluruh Lobar. ‘’Bulan Agustus sudah kita mulai eksekusi, kita sudah jalan,’’ katanya. Terkait kerjasama pemasangan PJU ini pun sudah disampaikan ke Bappenas dan mendukung program ini. Pemda kata dia, tidak bisa parsial dalam melaksanakan program, hal ini yang kurang dipahami oleh masyarakat. ‘’Begitu turun, warga beranggapan bisa langsung cepat dikerjakan,’’ jelasnya.

Pihaknya menegaskan PJU di kawasan Senggigi masuk prioritas pada program kerjasama pemasangan 15 ti-

tik PJU nanti. Bahkan kata dia, tim sudah melakukan survei titik lampu PJU yang dibutuhkan di Senggigi. Ia menambahkan, saat ini posisi PJU di Lobar mencapai 7.500 titik, namun dari jumlah ini diperkirakan yang menyala 50 persen. ‘’Terobosan yang kami lakukan nanti itu ada 15 ribu titik lampu dipasang se Lobar dengan investasi Rp80-90 miliar,’’ sebutnya.

Bupati mencari terobosan kerjasama karena kalau dianggarkan melalui APBD dana sebesar itu akan jadi sorotan di tengah kondisi viskal.

Di samping itu untuk efisiensi sebab bisa dipangkas biaya PJU yang saat ini mencapai R18 miliar, namun jika dikerjasamakan bisa ditekan menjadi Rp11 miliar. Artinya ada surplus Rp7 miliar yang menjadi PPJ. (her)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 28 Mei 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Loteng Raih Predikat WTP Ke 7 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Praya (Suara NTB) ran Hasil Pemeriksaan (LHP) laupun ada kesalahan, kesala- daerah yang baik dan benar. program kegiatan yang sudah dan standar akuntansi yang yang akan datang.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Pemerintah Kabupaten atas Laporan Keuangan Pe- hannya tersebut dianggap Itulah kunci utamanya.

Yang paling utama soal seharusnya. “Tidak kalah pentdirencanakan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Lombok Tengah (Loteng) merintah Daerah Tahun Ang- tidak material dan tidak berInspektorat juga mampu ing capaian WTP tidak lepas pengelolaan aset daerah “Ini semua juga tidak lepas 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 berhasil meraih opini Wa- garan 2018 se-Provinsi NTB, pengaruh signifikan terhadap dari komitmen dan motivasi menjalannya tugas penga- dari dukungan seluruh elemen yang dinilai masih belum op1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 jar Tanpa Pengecualian bertempat di Kantor BPK Per- pengambilan keputusan,” jelas dari kepala daerah yang ter- wasannya dengan baik. Mu- masyarakat. Sehingga pemer- timal. Sehingga belum 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 (WTP) atas laporan keuan- wakilan NTB di Mataram, Sekda Loteng, H.M. Nursiah,- us-terusan mendorong jajaran lai dati proses perencanaan intah daerah menyamapikan mampu memberikan kontri1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 gan tahun 2018 dari Badan Senin, (27/5). Diserahkan oleh Pemkab Loteng untuk mem- sampai dengan pertanggung- terima kasih atas dukungan busi yang maksimal bagi S.Sos. M.Si., 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Pemeriksa Keuangan Ketua BPK RI Perwakilan Ia menyebutkan, memper- pertahankan WTP yang telah jawaban. Kemudian sekre- seluruh elemen masyarakat di daerah. “Kedepan kualitas 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 (BPK) RI tahun ini. NTB, Hery Purwanto dan di- tahankan predikat WTP dicapai di tahun-tahun sebel- tariat daerah sendiri juga te- daerah ini,”ujar Sekda. pengelolaan keuangan daer1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Predikat WTP tersebut terima Wabup Loteng, H. Lalu apalagi sampai 7 kali bertu- umnya,” sebutnya.

Terpisah, Ketua DPRD Lo- ah harus terus ditingkatkan. lah menjalankan fungsinya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 merupakan yang ke 7 se- Pathul Bahri, S.IP., serta Ket- rut-turut bukanlah pekerjaan Sekda menambahkan, suk- dengan baik. Dalam meng- teng, H. Achmad Puaddi FT., Jangan hnya bicara pada 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 cara berturut-turut diraih ua DPRD Loteng, H. Achmad mudah. Namun Pemkab Lo- ses yang diraih kali ini menun- gerakkan dan mengkoordi- menyampaikan apresiasi yang aturan saja. Bahwa dengan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Pemkab Loteng. Dan, ber- Puaddi FT, S.H. teng mampu melakukan hal jukkan bahwa setiap OPD nasikan seluruh OPD agar tinggi atas capaian WTP yang mengelola anggara sesuai 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 hasil menempatkan Loteng ke 7 tahun ini. Namun demiki- aturan sudah cukup. Tapi “Opini WTP adalah opini au- itu. Itu semua tidak lepas dari sudah bekerja sesuai tugas berjalan optimal.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 sebagai salah satu kabu- dit yang diterbitkan jika lapo- koordinasi dan sinergi yang pokok dan fungsinya masingHasil dari semua itu, se- an, tegasnya hal itu tidak lan- bagaimana pengelolaan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 paten dengan raihan WTP ran keuangan yang disampai- kuat antar organisasi per- masing. Dalam konteks peren- cara administratif pertang- tas membuat Pemkab Loteng anggaran daerah tersebut 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 terbanyak di NTB. kan oleh pemerintah daerah di- angkat daerah (OPD) yang ada canaan, ada fungsi Bappeda gungjawaban pengelolaan berpuas diri. Meski memper- mampu memberikan kontri1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Kepastian itu diperoleh anggap sudah memenuhi prin- didaerah ini. Sehingga mam- dalam merencanakan pro- APBD Loteng selama 7 tahun oleh WTP, BPK RI juga mem- busi bagi pembangunan di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 setelah BPK perwakilan sip akuntansi yang berlaku pu menjalankan prinsip-prin- gram kegiatan. Kemudian se- terakhir, bisa menghasilkan berikan beberapa catatan un- daerah ini,” timpal politisi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 NTB menyerahkan Lapo- umum dengan baik. Dan, ka- sip pengelolaan keuangan tiap OPD bekerja berdasarkan performa yang sesuai aturan tuk diperbaiki di masa-masa Partai Golkar ini. (kir/*) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012

Sinergi yang Kuat Antar OPD Jadi Kunci Utama

Wabup Loteng H.L. Pathul Bahri, S.IP., menerima LHP atas laporan keuangan APBD Loteng tahun 2018, di kantor BPK RI Perwakilan NTB, disaksikan Wagub NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT. Dari LHP BPK RI, Loteng kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

Pelantikan Anggota DPRD Sebaiknya Tidak Bermewah-mewah Mataram (Suara NTB) – Wakil Ketua DPRD Kota Mataram menyarankan Sekretariat DPRD Kota Mataram agar menggelar seremonial acara pelantikan anggota DPRD Kota Mataram periode 2019 – 2024 digelar di Kantor DPRD Kota Mataram. Meskipun hanya menggunakan terop, namun Muhtar lebih setuju jika pelantikan para wakil rakyat itu digelar secara sederhana.

Seperti diketahui, ada dua opsi tempat pelantikan anggota Dewan terpilih periode lima

tahun ke depan, yakni di hotel atau di kantor DPRD Kota Mataram menggunakan tenda

berukuran besar. ‘’Lebih baik di kantor saja, apa adanya. Kita wakil rakyat, jangan kita mau

bermewah-mewahan,’’ ungkapnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (27/5).

Menurut politisi Gerindra yang terpilih kembali untuk periode 2019 – 2024 ini, pelantikan anggota Dewan di hotel hanya akan memberi kesan mewah dan glamour. Selain itu, anggaran yang akan tersedot untuk pelantikan di hotel, jelas tidak

kecil. Padahal, lanjut Muhtar, Dewan justru ingin membangun citra positif di masyarakat. ‘’Kita ingin berbaur dengan masyarakat. Jadi pelantikannya menurut saja, cukup pakai terop di halaman kantor DPRD Kota Mataram,’’ saran Muhtar.

Sebelumnya, Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma BS, SH., memastikan sudah menyiapkan anggaran ratusan juta rupiah dalam belanja rutin dalam APBD 2019.

Demikian pula untuk tempat

pelantikan, kata Aria, sudah disiapkan biayanya. Terkait tempat pelantikan, nampaknya sudah mengerucut pada dua opsi.

Yakni di hotel atau di halaman DPRD Kota Mataram menggunakan tenda berukuran besar. ‘’Penganggaran kami siap untuk melakukan pelantikan di mana saja. Di hotel kan sekarang banyak Lembaga yang menyelenggarakan di sana, bukan barang mewah lagi,’’ ucapnya. Menurut Aria, menyelenggarakan pelantikan

di hotel akan lebih irit. Banyak hal-hal yang bisa dihemat.

Yang jelas lebih hemat dan tidak terlalu capek,’’ imbuhnya. Aria mengatakan, bahwa item yang paling menyedot anggaran atau yang dialokasikan anggaran paling besar adalah item sewa tempat. Termasuk fasilitas AC juga dekorasi. Mengenai tanggal pelantikan, kata Aria, anggota DPRD Kota Mataram periode 2019-2024 akan dilantik tanggal 6 Agustus 2019. (fit)

Bayar THR Dewan, Sekretariat DPRD Siapkan Rp177 Juta Mataram (Suara NTB) – Setelah mencairkan THR (Tunjangan Hari Raya) ASN, Sekretariat DPRD Kota Mat-

aram kembali merogoh kocek ratusan juta rupiah untuk membayar THR 40 anggota DPRD Kota Mataram. Sekretaris

DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma BS, SH., kepada Suara NTB di Mataram mengungkapkan, Sekretariat menyiapkan sekitar Rp177 juta lebih untuk membayarkan THR anggota Dewan Lingkar Selatan.

Total THR yang diterima masing-masing anggota Dewan sekitar Rp4 juta. Sedangkan wakil Ketua dan Ketua menerima THR dengan nominal lebih besar. ‘’Ketua Rp4,9 juta dan Wakil Ketua Rp4,4 juta,’’ sebut Aria. Nominal yang diterima ini, lanjut Aria terdiri dari tiga item yang menjadi komponen THR Dewan. Yakni, uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan.

Aria menjelaskan, untuk tunjangan keluarga nominalnya bervariasi. Tergantung jumlah tanggungan. ‘’Maksimal satu orang istri/suami dan 2 orang anak yang belum menikah/usia di bawah 25 tahun dan belum bekerja,’’ terangnya. THR tidak saja diberikan kepada anggota Dewan yang beragama Islam. ‘’Jadi ini kita berikan semua, biar semua lebaran,’’ ucapnya. Sehingga, pihak Sekretariat DPRD Kota Mataram hanya satu kali mengeluarkan THR, yakni menjelang Lebaran Idul Fitri.

Aria memastikan bahwa THR untuk anggota Dewan akan cair hari ini. Antara pencairan THR ASN dan anggota Dewan, biasanya diberi jeda sehari. ‘’Ini maksudnya biar satu-satu beres dulu supaya ndak keliru,’’ demikian Aria. (fit)