HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
KAMIS, 28 MARET 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 22 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Selesaikan Masalah Pendidikan di Mataram
Ketua DPRD Gagas Mediasi Penal dan Pembentukan Tim Khusus
(Suara NTB/ist)
PEMAPARAN - Kepala sekolah serius mengikuti pemaparan para narasumber pada kegiatan dengar pendapat pimpinan Dewan dengan kepala SD dan SMP se-Kota Mataram di Aula Asrama Haji NTB, Rabu (27/3) kemarin.
Mataram (Suara NTB) Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., menggagas pembentukan tim khusus. Gagasan ini tertuang dalam kesimpulan yang disampaikan pada rapat dengar pendapat Pimpinan DPRD Kota Mataram dengan kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Mataram di Aula Asrama Haji NTB, Rabu (27/3) kemarin. Hadir dalam diskusi ini, Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, HL. Fatwir Uzali, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram, H. Adnan Muchsin, Asisten Bidang Pencegahan Perwakilan Ombudsman NTB Muhamad Rosyid Rido, SH., serta Wayan Suteja dari Pol-
res Mataram. Menurut Didi, harus ada kesepakatan pola penyelesaian persoalan yang dihadapi sekolahsekolah. Untuk itu, lanjut Didi, akan dibentuk tim khusus yang unsurnya adalah MKKS, K2S, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan Kota Mataram dan PGRI. ‘’Untuk merumuskan segala hal yang kita diskusikan pada kesempatan ini,’’ katanya. Terhadap berbagai masalah yang mengemuka pada diskusi ini, perlu adanya kesa-
maan pandangan dan persepsi. ‘’Untuk menyamakan pandangan dan persepsi ini, nanti secara teknis akan diputuskan oleh tim yang akan dibentuk itu,’’ imbuhnya. Kemudian pihak-pihak di luar itu akan menjadi mitra tim khusus yang berunsurkan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Ombudsman. Bersambung ke hal 14
Ketua DPRD Kota Mataram saat membuka kegiatan dengar pendapat pimpinan Dewan dengan kepala SD dan SMP se-Kota Mataram di Aula Asrama Haji NTB, Rabu (27/3) kemarin. (Suara NTB/ist)
Gizi Buruk dan Peran Posyandu yang Tak Maksimal Gizi balita masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pemerintah daerah. Apalagi tiga status gizi balita di NTB, yakni gizi kurang dan gizi buruk, balita pendek dan sangat pendek serta gizi balita kurus dan sangat kurus masih berada di atas ratarata nasional. Untuk kasus balita gizi kurang dan buruk terjadi peningkatan dari 25,7 persen menjadi 26,4 persen. Angka ini masih berada di atas rata-rata nasional yang saat ini sebesar 17,7 persen. Inilah menjadi tugas besar pemerintah daerah menuntaskannya. MENUNTASKAN kasus gizi buruk atau gizi kurang tidak semudah membalik telapak tangan. Satu berhasil diatasi, yang lain muncul lagi. Inilah yang mesti dicarikan solusinya oleh pemerintah daerah. Apalagi, kasus gizi buruk, ibarat fenomena gunung es – beberapa yang ditemukan, tapi masih banyak kasus yang belum terungkap di masyarakat. Sebagai contoh, data Dinas Kesehatan (Dikes) NTB pada tahun 2018 menemukan 217 kasus gizi buruk. Rinciannya laki-laki 109 kasus dan perempuan 108 kasus. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya. Bersambung ke hal 15
TO K O H Siapkan SDM Berkualifikasi SELAIN memantapkan infrastruktur fisik, seperti sirkuit balapan, jalur cepat (by pass) dari Lombok International Airport (LIA) menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan perpanjangan runway BIL, Pemprov NTB juga akan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualifikasi untuk menyambut MotoGP 2021. Hal itu disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., saat rapat koordinasi (rakor) dengan jajaran Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC), di Ruang VIP LIA, Rabu (27/3). Hadir juga Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., Ketua Tim Penggerak PKK NTB Hj. Niken Saptarini W i d y a w a t i Zulkieflimansyah,S E., MSc., Sekda NTB Ir. H. Rosiady H. Sayuthi, MSc., PhD, Wakil Bupati Lombok Tengah H. L. Pathul Bahri, SIP, Bersambung ke hal 15 H. Zulkieflimansyah
Harus Tahu Akar dan Masalah Gizi Buruk GIZI buruk yang masih ditemukan di lapangan tidak hanya diatasi dengan kebijakan jangka pendek. Perlu ada kebijakan khusus yang harus dilakukan pemerintah, sehingga tidak ada lagi penderita gizi balita masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pemerintah daerah. Dalam menuntaskan masalah ini, penyebab gizi buruk harus diketahui akar dan pokok masalahnya. Pemerhati kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram (Unram), dr. Lina Nurbaiti, M.Kes, FISPH, FISCM, ditemui beberapa waktu lalu menjelaskan, beberapa faktor yang menyebabkan gizi buruk atau Lina Nurbaiti
(Suara NTB/ist)
Garam dari Surabaya DINAS Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB menyebutkan produksi garam di daerah ini sebesar 170 ribu ton pada 2018 lalu. Namun ironisnya, kebutuhan garam untuk konsumsi rumah tangga didatangkan dari Surabaya. Kepala DKP NTB, Ir. Lalu Hamdi, M. Si., mengatakan garam yang diproduksi di NTB masih berupa garam kasar. Garam kasar produksi NTB dikirim ke Surabaya untuk diolah menjadi garam konsumsi. Ia menyebut, kebutuhan garam untuk konsumsi rumah tangga di NTB sebanyak 18 ribu ton setahun. “Garam kasar kita kirim ke(Suara NTB/nas) luar daerah. Untuk memenuhi Lalu Hamdi kebutuhan dalam daerah kita datangkan dari luar. Diolah dulu di Surabaya, baru di datangkan lagi ke NTB,” ungkap Hamdi dikonfirmasi usai menghadiri Seminar NTB Zero Waste di Mataram, Rabu (27/3) siang. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ron)
kurang telah dijelaskan dan diperkenalkan oleh UNICEF dan telah disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Penyebabnya terdiri dari beberapa tahap yaitu penyebab langsung, tidak langsung, akar masalah dan pokok masalah. Penyebab langsung yaitu konsumsi makanan anak dan penyakit infeksi yang mungkin diderita anak. Penyebab gizi kurang tidak hanya disebabkan makanan yang kurang tetapi juga karena penyakit infeksi. “Anak yang mendapat makanan yang baik tetapi karena sering sakit diare atau demam dapat menderita kurang gizi,” ujarnya. A d a p u n penyebab tidak langsung yaitu ketahanan pangan di keluarga, Bersambung ke hal 15 Azhar Zaini (Suara NTB/ron)
(Suara NTB/yon) 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 NTB pernah menjadi NTB? 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 ‘’pusat’’ perhatian nasional Kasus gizi buruk di 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 untuk kasus gizi buruk Kabupaten Sumbawa me1234567890123456789012345678901212345678901234567 tahun 2005 silam. Dari 51 mang berhasil ditekan. 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 bayi berusia di bawah lima Dalam beberapa tahun ter1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 tahun yang mengalami akhir, angkanya mengalami 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 busung lapar selama Janu- penurunan. Hanya saja, 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 ari-Mei, tujuh di antaran- masih ditemukan kasus 1234567890123456789012345678901212345678901234567 ya meninggal dunia. Kekha- balita meninggal dunia. 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 watiran itu masih terjadi Berdasarkan data dari 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 dan menjadi momok bagi Dikes setempat, di tahun 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 daerah hingga Maret 2019 2015 kasus gizi buruk men1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 ini. Temuan balita gizi bu- capai 28 kasus, satu di ant1234567890123456789012345678901212345678901234567 ruk masih mengisi pen- aranya meninggal dunia. 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 dataan Dinas Kesehatan Kemudian di tahun 2016 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 (Dikes) kabupaten dan kota ada 27 kasus, dua di ant1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 se NTB. Daerah berusaha aranya meninggal dunia. Di 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 menekan agar kasus gizi tahun 2017 mengalami tu1234567890123456789012345678901212345678901234567 buruk ini diminimalisir. run menjadi 20 kasus dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Namun, kabupaten/kota satu di antaranya mening1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 masih dihadapkan dengan gal dunia. Sedangkan di 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 adanya kasus yang ditemu- tahun 2018 jumlah kasus 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 kan setiap tahunnya. sebanyak 13, dan dua di 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Seperti apa kasus gizi bu- antaranya meninggal dunia. 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 ruk di kabupaten/kota di Bersambung ke hal 15 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567
Gizi Buruk dan Citra Daerah
Empat Prioritas Pembangunan di RKPD 2020
(Suara NTB/her)
Bupati Ingatkan OPD Harus Bersinergi, Kolaborasi dan Saling Mengisi Laksanakan Program Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2019 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2020. Pada Musrenbang yang mengambil tema “Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Sarana Prasarana Layanan Dasar Infrastruktur dalam Rangka Pemulihan Pascabencana H. Baehaqi dan Pe-
(Suara NTB/her)
DIALOG - Dialog Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dan Kepala Bappeda Provinsi NTB H. Ridwan Syah dengan pengusaha sukses serta pengelola bank sampah pada musrenbang, Rabu (27/3).
menuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal ) Berwawasan Lingkungan” tersebut memprioritaskan empat prioritas pembangunan kabupaten yang dielaborasi, sinkronisasi dan mensinergikan dengan lima priorotas pembangunan nasional serta provinsi. Empat priortas kabupaten ini terdiri dari, peningkatan konektivitas infrastruktur antarwilayah dan akses infrastuktur dasar secara berkelanjutan. Pengurangan kemiskinan dan peningkatan ekonomi daerah. Bersambung H. Fauzan Khalid ke hal 14
(Suara NTB/her)
KO M E N TTAA R
REVITALISASI POSYANDU - Salah satu program unggulan yang dicanangkan oleh Pemprov NTB adalah revitalisasi posyandu dan fasilitas kesehatan lainnya. Program inilah yang diharapkan bisa menjadi garda terdepan dalam meningkatkan mutu kesehatan masyarakat, sehingga bisa meminimalisir kasus gizi buruk dan penyakit bawaan lainnya.
SUARA NTB Kamis, 28 Maret 2019
SUARA MATARAM
Halaman 2
261 CPNS Terima SK Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 261 calon pegawai negeri sipil (CPNS) lingkup Pemkot Mataram, Rabu (27/3) menerima surat keputusan (SK) pengangkatan dan nomor induk kepegawaian (NIP). Penyerahan tersebut pertama di NTB. Calon pegawai akan mulai bekerja awal April pekan depan.
Cahya Samudra
Dipindahkan ke Rusunawa PENGHUNI kolong jembatan di Kelurahan Jempong, Kecamatan Sekarbela, Junaedin, telah dipindahkan ke rumah susun sederhana sewa (Rusunawa). Keselamatan warga menjadi prioritas pemerintah. Camat Sekarbela Cahya Samudra menyampaikan, penghuni kolong jembatan tersebut telah dipindah. Pemindahan itu difasilitasi oleh Dinas Sosial dan Ketua DPRD, H. Didi Sumardi. Awalnya, Junaedin menolak dipindah karena alasan takut kehilangan pekerjaan. Setelah diberikan penjelasan dan melihat lokasi tempat tinggal barunya di rusunawa Montong Are, ia akhirnya mau. “Pertama ndak mau dipindah. Rupanya, dia takut dan berpikir rusunawa dianggap seperti penjara,” kata Cahya dikonfirmasi, Rabu (27/3). Junaedin kata Yaya sapaan akrabnya, cukup produktif. Sejumlah pekerjaan digeluti untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari. Hanya saja, ia memilih tinggal di kolong jembatan. Yang bersangkutan memiliki istri dan anak di Lingkungan Jempong Baru. Pilihannya tak ingin tinggal bersama mantan istrinya maupun keluarga lainnya. “Rumahnya di Jempong. Tapi ndak mau tinggal se rumah dengan mantan istrinya,” kata dia. Selama ini, aktivitas Junaedin tidak terpantau oleh kelurahan maupun masyarakat lainnya. Sebab, jembatan tempatnya tinggal itu posisinya rendah. Dan, memungkin ada aktivitas termasuk dijadikan tempat tinggal. Beda kasusnya seperti di Jembatan Jangkok, Ampenan. Kasus ini akan dijadikan pembelajaran untuk mengawasi aktivitas masyarakat, sehingga tidak ada lagi warga yang tinggal di kolong jembatan. Terkait penanganan sosial, Dinas Sosial memberikan bantuan jangka panjang dengan memberikan pelatihan sesuai dengan kemampuannya. Untuk jangka pendek akan diberikan bantuan stimulan serta perlengkapan selama menempati rusunawa. “Nanti ada pelatihan sesuai bakatnya,” tandasnya. Cahya mengatakan, kasus ini cukup sekali saja. Masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal dan tergolong tidak mampu, agar melapor ke kelurahan setempat. Pemerintah akan mengatensi dan menempatkan di rusunawa. (cem)
Wisata ’’Home Industry’’ WAKIL Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Parhan, SH., menyarankan sentra-sentra home industry yang ada di Kota Mataram supaya dimasukkan dalam KDTWK (Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus). Seperti di Kekalik, ada home industry tahu tempe. Ini, lanjut dia, bisa menjadi objek wisata. ‘’Ini sudah ramai dengan para wisatawan yang berkunjung ke sana,’’ cetusnya dalam rapat gabungan Komisi dengan eksekutif ketika merampungkan pembahasan Raperda Riparda Kota Mataram. Ketika home industry ini masuk dalam KDTWK, kata Parhan, tentu dibutuhkan adanya pembinaan khusus dan penataan yang serius dari pemerintah. ‘’Dan kita tahu bahwa untuk home industry ini, untuk kebersihan maupun saran dan prasarana masih harus diperhatikan. Apalagi sekarang, wisatawan yang datang berkunjung ke sana sudah mulai ramai,’’ demikian Parhan. Wisatawan yang datang, lanjut politisi PKS ini, ingin melihat bagaimana proses pembuatan secara langsung. Demikian juga di Abian Tubuh yang juga terkenal dengan home industry tahu. Tidak sedikit wisatawan nusantara yang mampir ke sana membeli tahu untuk dijadikan oleh-oleh. Tidak hanya Kekalik dan Abian Tubuh, kelurahan-kelurahan lainnya juga memiliki home industry andalan. Pantauan media ini, kelurahan lainnya juga memiliki home industry yang dijadikan ikon kelurahan mereka. Seperti kuliner sate yang ada di Kelurahan Rembiga. Demikian pula dengan kuliner ayam taliwang yang ada di Kelurahan Karang Taliwang. Kemudian home industry roti dan camilan ada di Kelurahan Babakan. Baik sate Rembiga maupun ayam Taliwang sering dijadikan alternatif oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Mataram. Sedangkan kerajinan cukli ada di Rungkang Jangkuk Kelurahan Sayang-Sayang. Untuk itu, Dewan mengusulkan agar potensi wisata masing-masing kelurahan dapat ditonjolkan dalam Raperda Riparda itu. (fit)
Parhan
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati menjelaskan, pelaksanaan penyerahan SK CPNS merupakan keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) Nomor 59 tahun 2018. Dari kebijakan itu, Pemkot Mataram memperoleh jatah 262 formasi. Ini terdiri dari 260 pelamar umum dan dua orang eks pegawai kategori dua. “Dari 262 yang lulus passing grade. Satu pelamar yang dinyatakan lulus meninggal dunia,” sebut Nelly. Penyerahan NIP dan SK pengangkatan sebagai CPNS Kota Mataram, paling cepat
dan pertama di NTB. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras dan semangat pegawai di BKPSDM jemput bola ke Badan Kepegawaian dan Negara di Jakarta. Untuk satu formasi yang belum terisi tambah Nelly, BKPSDM telah mengajukan pergantian ke BKN. Proses pengajuan nama berdasarkan nilai passing grade. “Kita ambil yang nilai passing gradenya nomor urut dua,” bebernya. Selanjutnya, 261 CPNS akan disebar ke unit kerja masing – masing. Dan, mulai 1 April telah mulai bekerja. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menekankan, 261 CPNS yang telah menerima SK dan NIP harus memahami tugas dan tanggungjawab
mereka sebagai abdi negara. Mereka harus bekerja profesional dan tidak menganggap profesi ini sebagai pekerjaan kedua. “Jadi ini bukan pekerjaan sambilan,” katanya mengingatkan. Di dalam unit kerja nantinya, ada pimpinan yang akan mengawasi. Ahyar kembali mengingatkan, agar CPNS bekerja sebaik – baiknya. Pemenuhan kuota pegawai sangat dibutuhkan. Persoalan yang dihadapi oleh Pemkot Mataram, saat ini mengentaskan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan kualitas infrastruktur. Oleh karena itu, ASN dituntut bekerja maksimal. “Harapan saya terpenuhinya kuota ini dapat mewujud-
(Suara NTB/cem)
SERAHKAN SK - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyerahkan SK dan NIP ke perwakilan CPNS lingkup Pemkot Mataram, Rabu (27/3) di pendopo Walikota. kan visi dan misi Kota Mataram,” terangnya. Yan Ahyana Putra, CPNS yang lulus sebagai guru di SDN 42 Mataram bersyukur bisa segera menerima SK penga-
ngkatan dan nomor induk kepegawaian. Mimpinya saat ini akan diwujudkan dengan bekerja keras dan tetap melaksanakan tugas sebaik – baiknya. (cem)
(Suara NTB/cem)
PERIKSA PAKAN - Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, H. Mutawalli mengecek pakan ternak di salah satu toko di Jalan TGH. M. Faisal, Rabu (27/3).
Distan Awasi Peredaran Pakan Ternak Mataram (Suara NTB) – Dinas Pertanian Kota Mataram, turun mengawasi peredaran pakan ternak. Hal ini mengantisipasi pakan ternak oplosan atau kedaluwarsa, sehingga berdampak ke hewan ternak. Pengawasan peredaran pakan ternak dilakukan bersama Dinas Perdagangan, akademisi Fakultas Peternakan Universitas Mataram serta aparat kepolisian. Tim mengambil sampel pakan yang dijual masyarakat. Sampel pa-
kan ternak itu akan diuji di laboratorium untuk memastikan sesuai atau tidak. Kepala Dinas Pertanian Ir. H. Mutawalli menyampaikan, tiga hal yang menjadi pemantauan. Pertama, pakan dijual pedagang sesuai label atau tidak. Kedua, aspek perizinan. Terakhir, cara penyimpanan serta volume. Cara penyimpanan dijelaskan Mutawalli, berpengaruh terhadap kualitas pakan. Artinya, jika salah menyimpan, tidak baik bila diberikan
ke hewan ternak. “Yang kita lihat itu dari segi izin, pakannya sesuai merk atau tidak dan cara penyimpanan,” jelasnya dikonfirmasi, Rabu (27/3). Sampel pakan ternak diambil akan diuji laboratorium oleh Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Hasilnya akan disampaikan ke pemilik. Jika pakan dijual tidak sesuai atau dioplos sangat mempengaruhi produksi. Dan, jika salah dimakan akan jadi racun. “Kalau salah bisa jadi racun,” tandasnya.
Pengawasan bersama tim sambungnya, dilaksanakan berkala. Sebulan hanya dilakukan dua atau tiga kali. Efektifnya kata Mutawalli, pengawasan rutin tiap bulan, agar menjamin kualitas pakan dijual ke konsumen aman dan sesuai. “Baiknya sih tiap bulan. Karena, keterbatasan anggaran kita bisa turun dua atau tiga kali sebulan,” ucapnya. Terhadap temuan izin usaha telah kedaluwarsa, tim merekomendasikan agar segera
mengurus izin. Berbeda halnya terhadap pakan ternak yang tak sesuai, jika hasil laboraturium membahayakan, pedagang diminta menarik atau tidak menjual lagi ke konsumen. Salah satu pemilik toko pakan ternak, Heriyanto Dharma mengapresiasi pengawasan dilakukan oleh Dinas Pertanian. Dari pengawasan itu, ia bisa mengetahui kualitas pakan yang dijual serta mengetahui cara penyimpanan pakan yang baik. (cem/*)
Belum Semua Siswa SMK Peroleh Sertifikat Kompetensi
(Suara NTB/ist)
PEMASANGAN ALAT KB - Pegawai DPPKB Kota Mataram memberikan pelayanan KB berupa pemasangan alat kontrasepsi gratis di Lingkungan Karang Baru Selatan, Kamis (27/3).
DPPKB Berikan Pelayanan KB Gratis di Lingkungan Karang Baru Selatan Mataram (Suara NTB) – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram, rutin berikan pelayanan KB gratis ke masyarakat. Rabu (27/3), pemasangan alat kontrasepsi menyasar masyarakat di Lingkungan Karang Baru Selatan, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang. Kepala DPPKB, Sutrisno mengaku bangga, karena upaya memasyarakatkan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga mendapat respon baik dari masyarakat.
Program ini secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat untuk pengaturan kelahiran. “Alhamdulillah, masyarakat merasakan program pelayanan KB gratis yang kita laksanakan secara rutin,” kata Sutrisno. Pelayanan KB gratis ini menyasar masyarakat di pemukiman padat penduduk dan pra sejahtera. Hasilnya di Karang Baru Selatan, sebanyak 24 akseptor menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang berupa IUD dan implant. Sedangkan, 16 akseptor lainnya menggunakan KB sederhana berupa suntik dan pil.
Selain itu tambah Sutrisno, pihaknya juga memberikan konseling, informasi dan edukasi kepada pasangan usia subur. Konseling itu berupa pengaturan kelahiran yang sehat. “Kegiatan semacam ini terus dilakukan yang sasarannya difokuskan pada keluarga-keluarga prasejahtera,” tambahnya. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan gelar dagang usaha untuk peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kampung KB Anggrek yang menawarkan aneka olahan panganan lokal, yang dibuat oleh ibu ibu kader dan peserta KB Aktif. (cem/*)
Mataram (Suara NTB) – Jumlah SMK di NTB yang sudah memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1) masih sangat minim. Tercatat hanya ada tujuh SMK yang memiliki LSP P1 dengan masingmasing sekolah memiliki sekolah jejaring dengan kisaran 10 sampai 25 sekolah jejaring. Selain itu LSP P1 di NTB masih terbatas pada beberapa kompetensi saja. Kondisi itu mengakibatkan belum semua siswa SMK bisa memperoleh sertifikat kompetensi. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Kurikulum SMK, Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Umar, S.Sos., MM., kepada Suara NTB. Pihaknya menargetkan untuk tahun ini siswa yang mengikuti Uji Kompetensi Keahlian (UKK) bisa lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Tahun ini ditargetkan 1.600 sampai 1.800 siswa SMK di NTB akan mendapatkan sertifikat yang diterbitkan secara nasional oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). “Nanti itu kita akan menggenjot anak-anak bisa mendapatkan sertifikat yang bisa digunakan baik secara nasional sampai ASEAN, untuk bisa mencari pekerjaan sesuai dengan standar profesi,” harap Umar yang juga mantan Kepala SMKN 3 Mataram. Diakuinya siswa yang bisa memperoleh sertifikat kompetensi masih sangat minim, karena terbatas pada beberapa kompetensi keahlian, seperti perhotelan, akuntansi, tata boga, dan teknologi rekayasa. Khusus untuk konstruksi pihaknya bekerjasama dengan balai Jakon Surabaya. Keterbatasan siswa yang mengikuti UKK karena masih
(Suara NTB/ist)
Umar terbatasnya LSP P1 yang ada di sekolah masing-masing. Di NTB baru ada tujuh SMK yang memiliki LSP P1. “Masing-masing LSP P1 di sekolah punya jejaring minimal 10 sampai 15 sekolah, bahkan ada yang 25 sekolah tergantung kompetensi yang ada di sekolah. Kondisi itu karena tidak semua menjangkau kompetensi keahlian yang ada,” jelas Umar. Oleh karena itu pihaknya mendorong semua sekolah bisa memiliki LSP P1. “Sekolah yang sudah punya LSP P1, mereka mendapatkan dana bantuan untuk mendapatkan atau mensertifikasi asesor bagi sekolah. Kita juga dorong nanti kompetensi yang lain mendapakan lisesni dan sertifikat untuk LSP P1,” ujar Umar. UKK SMK akan dilaksanakan pada 15 sampai dengan 30 Mei mendatang. Sementara Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SMK sudah dilaksanakan pada Sabtu (23/3) dilanjutkan pada 1 April sampai dengan 12 April. Pengumuman kelulusan siswa SMK akan dilaksanakan pada 13 Mei 2019. (ron)
SUARA NTB Kamis, 28 Maret 2019
Fasilitas Tambahan WAKIL Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah Rabu (27/3) kemarin meresmikan tiga fasilitas tambahan di SMK PP Negeri Mataram di Labuapi, Lombok Barat. Fasilitas ini akan dimanfaatkan siswa, termasuk masyarakat umum untuk mendalami ilmu tentang teknologi pertanian/pertanian modern. Tiga fasilitas tersebut, diantaranya gedung serba guna Techno Park, Gedung Asrama Siswa dan Balai Pelatihan dan Perkebunan di Narmada. Gedung technopark, kata Kepala Sekolah SMKPP, Sugiartha, (Suara NTB/bul) akan diperuntukkan sebagai Sugiarta tempat menyalurkan kreatifitas siswa. Hasil-hasil produk sekaligus dapat dipamerkan di sana. Termasuk bisa dimanfaatkan sebagai ajang promosi produk yang dihasilkan para siswa. Tempat penyelenggaraan bazar untuk siswa sekolah dan masyarakat, sekaligus sebagai tempat pelatihan kewirausahaan. Gedung Techno Park berikutnya dapat berfungsi untuk masyarakat untuk memproduksi hasil-hasil olahan pertanian. Arahnya ke depan, sebagai tempat pertemuan diskusi tentang wirausaha. Termasuk juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk beracara. “Gedung techno park tidak saja untuk siswa. Tapi terbuka juga untuk umum,” demikian Sugiarta usai peresmian fasilitas tambahan ini. Selain itu, dapat juga dimanfaatkan sebagai tempat penyelenggaraan karya inovasi yang menjadi event tahunan SMK. “Ada teknologi baru pertanian, bisa kita gunakan untuk pelatihannya di gedung itu,” imbuhnya. SMK PP Negeri Mataram, sebagai UPT Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB ditunjuk oleh Direktorat SMK Kemendikbud sebagai sekolah pengembang techonopark bidang pertanian. Selain technopark, penambahan fasilitas gedung asrama putra dihajatkan untuk memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak petani selama sekolah di SMK PP Negeri Mataram. Prioritasnya adalah anak-anak petani yang tinggalnya jauh dari sekolah, tergolong tidak mampu dan siap menjadi generasi pertanian. Dengan memenuhi fasilitas tempat tinggal bagi siswasiswinya, Sugiarta mengatakan, sekolah akan lebih mudah menggembleng generasi-generasi NTB menjadi petani yang beritegrasi dan modern. “Tidak di pondok pesantren saja siswa digembleng menjadi lebih baik. Di pertanian juga kita lakukan. Sehingga ketika lulus, mereka telah memiliki skill yang betul-betul siap diaplikasikan di lingkungannya,” kata kepala sekolah. Ketika terjun di lapangan, lulusannya telah siap bekerja. Bukan menjadi penambah angka pengangguran. Lalu yang terakhir, gedung pelatihan pertanian di Narmada adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tetang teknologi pertanian. (bul)
Sambut MotoGP, Disnakeswan Kembangkan Ayam Arab Mataram (Suara NTB) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB akan mengembangkan kampung unggas untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, terutama daging ayam pada saat pelaksanaan MotoGP 2021 mendatang. Disnakeswan akan mengembangkan peternakan unggas, khususnya unggas lokal ayam ras arab. Kepada Kementerian Pertanian, Dinas Nakeswan Provinsi NTB, kata kepala dinasnya, Ir. Hj. Budi Septiani, telah mengajukan permintaan dukungan untuk memperkuat pengembangan unggas di provinsi ini. Hj. Budi kepada Suara (Suara NTB/bul) NTB mengatakan, persiaHj. Budi Septiani pan harus dilakukan dengan matang. Karena diperhitungkan pada momentum pelaksanaan MotoGP di sirkuit KEK Mandalika, permintaan dan kebutuhan konsumsi akan tinggi. Mengingat, peserta yang akan datang berasal dari berbagai negara. Belum lagi mereka yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Dan tidak saja saat pelaksanaan MotoGP tingkat kunjungan wisatawan akan tinggi. Jelang pelaksanaannya, bisa saja jauhjauh hari sebelum hari H pelaksanaan, tingkat kunjungan wisatawan akan mengalami pergerakan yang signifikan. “Karena itu, kita siapkan sebagaimana fungsi kita. Menjaga ketersediaan daging. Terutama daging ayam,” demikian Hj. Budi. Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan semua jajarannya untuk mendukung suksesi pelaksanaan MotoGP. Apalagi untuk pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah olahraga bergengsi di dunia ini. karena itu, daerah juga tak boleh kalah semangat untuk mensukseskannya. NTB telah memiliki bekal mengembangkan unggas di Selebung Rembiga dan Teruai Lombok Tengah. Kampung unggas ini akan dikembangkan ke desa-desa lainnya. Rasanya tak sulit bagi NTB mendapatkan dukungan pusat. Gagasan pengembangan kampung unggas sejak ia menjabat kepala Dinas Nakeswan Provinsi NTB pada periode sebelumnya telah mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pertanian, khususnya Dirjen Peternakan. Setelah Hj. Budi dikembalikan lagi ke Disnakeswan Provinsi NTB, sebelumnya di geser sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, lalu menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB. Hj. Budi akan melanjutkan kembali program kampung unggas ini. Kenapa tidak ayam broiler yang dikembangkan? Kata Hj. Budi pertimbangannya risiko yang lebih besar. Ayam broiler lebih sensitif. Serta membutuhkan modal besar. Selebihnya, ayam broiler juga telah dikembangkan jaringannya oleh perusahaan-perusahaan peternakan. Pola kemitraan ini juga dirasanya belum terlalu efektif. Mengingat, bibit, pakan, hingga tata niaganya telah dikendalikan oleh perusahaan. Artinya, margin yang didapatkan oleh peternak unggas telah diatur. Beda halnya dengan pengembangan unggas lokal. Lebih tahan terhadap cuaca. Tak perlu mengandalkan pakan pabrikan yang harganya terus naik. Dan tak perlu tempat khusus. “Pakannya bisa dedak. Dan apa saja bisa dimakan. Lebih kebal,” paparnya. Ditambah lagi ayam arab ini sekali bertelur bisa menghasilkan telur lebih dari 10 butir. Jika telur-telur tersebut berhasil ditetaskan, maka hanya dengan modal beberapa ekor ayam saja, masyarakat telah tercukupi. Bahkan dapat dipasarkan ke mana saja. Harganya juga relatif lebih tinggi dibanding ayam broiler. Hingga 2021 mendatang menurut Hj. Budi cukup waktu untuk mengembangkannya lebih massif di masyarakat. selain untuk kebutuhan pribadi, ayam-ayam yang ada di masyarakat nantinya dapat memenuhi kebutuhan hotel dan restoran, serta rumah makan. (bul)
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
Wagub Minta SMK Jawab Tantangan Pertanian Giri Menang (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah meminta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian menjawab tantangan di sektor-sektor unggulan daerah. Diantaranya pertanian, peternakan dan perikanan. Hal ini dilontarkan wagub saat peresmian tiga fasilitas fisik tambahan yang ada di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram di Labuapi, Lombok Barat Rabu (27/3) kemarin. Diantaranya gedung serba guna Techno Park, Gedung Asrama Siswa dan Balai Pelatihan dan Perkebunan. Pertanian seperti diketahui memberi kontribusi tidak kecil terhadap perekonomian masyarakat NTB. Termasuk sektor inilah yang diandalkan dalam komposisi penopang ekonomi. Hanya saja, sektor pertanian ini masih menyisakan banyak PR. PR dimaksud terutama sekali soal minimnya semangat generasi – generasi bangsa menggelutinya. Harapannya, ke depan bagaimana sektor ini dipandang positif dan objektif oleh seluruh kalangan masyarakat. Menurut Rohmi, jika saja sektor pertanian ini digarap serius, maka tidak ada kata rugi bagi petani. Apalagi teknologi pertanian juga diterapkan. “Cuma kita belum tahu sepenuhnya. Masih setengah-setengah pengetahuan kita pada sektor ini,” ujarnya. Melihat animo generasi muda pada sektor pertanian, termasuk peternakan dan kelautan perikanan, bertolak belakang dengan kontribusi sektor ini pada ekonomi NTB. Karena itu, keberadaan SMK Pertanian diharapkan menjadi terdepan menjawab persoalan ini. “Tentunya keberadaan SMKPP ini luar biasa. Apalagi dengan fasilitasnya yang lengkap. Tapi kalau mau maju jangan ada yang ditutup-tutupi,” kata wagub menyinggung secara khusus UPT
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB ini. Hadir pada kesempatan ini, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M.Si, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Ir. Hj. Budi Septiani, Kepala Dispora NTB, Hr. Husnanidiaty Nurdin, MM. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Andi Pramaria dan Dinas Perdagangan Provinsi NTB. Seluruhnya harus dievaluasi. Dari kurikulumunya, teaching technologinya, lalu pada praktiknya. Apakah telah berjalan sesuai yang diinginkan. Apalagi zaman era industri 4.0 yang telah mulai berlaku ini, tidak ada tawaran. Harus siap bersaing. Teknologi telah berkembang cukup pesat. Dan tidak sulit bagi generasi muda mendapatkan informasi yang utuh tentang sektor pertanian secara umum. Artinya, generasi-generasi milenial ini memiliki modal untuk belajar dan mengembangkan teknologi pertanian. “Jangan gunakan HP hanya untuk bermain media sosial. Di tangan kita sudah bisa menjangkau dunia. Berbagai macam ilmu telah bisa didapatkan dari HP. Maka manfaatkanlah itu,” saran wagub kepada para siswa-siswi yang hadir.
(Suara NTB/bul)
PESAN - Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah disaksikan Kadistanbun, Husnul Fauzi, paling kiri, menandatangani pesan dan kesan terhadap pembangunan pertanian di NTB. Manajemen pengelolaan SMK juga harus dilakukan sebaik mungkin. Fasilitas yang dimiliki harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Percuma memiliki fasilitas penun-
jang jika tak efektif dimanfaatkan. SMK atau dunia pendikan sudah waktunya dilakukan konektivitas dengan industri. Dengan demikian, diharapkan sektor yang terkoneksi ini akan
menggairahkan bagi generasigenerasi bagsa menggelutinya. “Tidak boleh ada ego sektoral. Saling dukung, sektor-sektor ini harus terkoneksi dengan baik,” demikian Rohmi. (bul)
Pelaku UMKM Terkendala Penjaminan di Perbankan Mataram (Suara NTB) – Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih menghadapi masalah penjaminan untuk mendapatkan kredit perbankan. Padahal, keberadaan lembaga keuangan ini sangat diharapkan mendorong tumbuh kembangnya UMKM, terlebih, saat upaya pemulihan pascagempa. Berdasarkan hasil temuan lapangan oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), di salah satu bank pelat merah nasional, bila distatistikkan 10 pengajunan kredit UMKM, 5 diantaranya ditolak. Padahal menurut PLUT, UMKM yang ditolak bank ini dikategorikan bankable. Karena itulah, kata konsultan PLUTnya, Nurrahmat, SE, para pelaku
UMKM dipertemukan dengan perusahaan penjaminan milik daerah. PT. Jamkrida NTB Bersaing di Kantor PLUT di Jalan Pemuda Mataram. PLUT mengundang Direktur Utama PT. Jamkrida, Indra Manthica untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM bagaimana menjadi bankable. Bagaimana agar pengajuan kredit para UMKM tak dimentahkan perbankan. padahal sudah dipandang cukup layak. Nurrahmat menyebut, dalam pengajuan kredit di perbankan, kendatipun Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang oleh pemerintah nyata-nyata diberikan kelonggaran agar kredit dengan plafon Rp25 juta dapat diberikan tanpa adanya jami-
nan. Justru aturan perbankan, kata Rahmat, agunan minimal kendaraan (sepeda motor) yang berumur maksimal 3 tahun. Lebih dari itu, agunan ditolak, kreditpun tak diberikan. Dengan mendatangkan manajemen PT. Jamkrida NTB Bersaing, Nurrahmat mengharapkan UMKM dapat difasilitasi kemudahan mendapatkan kredit perbankan. “Harapan kami, Jamkrida sebagai perusahaan daerah yang masuk membantu UMKM. Menjadi penjamin di perbankan agar UMKM mendapatkan kredit,” harapnya. Jamkrida telah lahir di NTB sejak tahun 2012 lalu. Perusahaan daerah ini telah dianggap siap memberikan penjaminan bagi UMKM. Apalagi penjaminan di Bank NTB Syariah. Den-
Pemadaman Listrik Ganggu Psikologi Peserta UNBK Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, H. Muh. Suruji menyebut pemadaman listrik pada momentum pelaksanaan Ujian Nasiobal Berbasis Kompetensi (UNBK) telah mengganggu psikologis peserta ujian. Kendati pemadaman terjadi bukan karena faktor kesengajaan PLN. Suruji menyebut, dari informasi yang diterimanya, pemadaman terjadi akibat pembangkit listrik di PLTU Jeranjang, Lombok Barat salah satunya mengalami kerusakan. “Kemarin itu di wilayah KLU bagian utara dan di bagian utara Lombok Timur, Sambelia mati (padam). Tapi untungnya masih terkejar. Matinya satu jam,” kata kepala dinas saat menghadiri peresmian tiga fasilitas tambahan gedung di SMKPP N Mataram, Rabu (27/3) kemarin. Pagi kemarinpun, di bagian utara menurut kepala dinas, masih terjadi pemadaman listrik. Termasuk di Bima, juga Dikbud NTB menerima laporan terjadi pemadaman. Jika pemadaman terjadi lebih dari 1 jam, maka peserta UNBK dibuatkan jadwal ulang/susulan. Muh, Suruji menyebut, untungnya koordinasi dengan sekolah sudah dilakukan antisipasi dengan menyiapkan genset. “Sebagian besar sekolah sudah siapkan jenset. Tapi kan ada sekolah-sekolah kecil yang tidak bisa menyiapkan genset. Intinya bahwa gangguan listrik karena di luar kemampuan PLN mengatasinya. Kerusakan bisa terjadi kapan saja. Kita maklumi itu,” katanya. Meskipun, jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan UNBK,
(Suara NTB/bul)
H. Muh. Suruji Dikbud juga melakukan koordinasi dengan PLN untuk memastikan tak terjadi kendala saat pelaksanaan UNBK berlangsung. Yang tidak merugikan bagi peserta UNBK karena adanya penjadwalan ulang ujian susulan. “Tentu secara psikologis menganggu. Seperti tahun-tahun sebelumnya sudah ada koordinasi dan PLN sudah memahaminya,” demikian Suruji. Sebelumnya, GM PLN, Rudi Purnomoloka menyatakan secara resmi kesiapan PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) mendukung pelaksanaan UNBK tahun 2019. PLN telah melakukan pemeliharaan jaringan sebelum pelaksanaan UNBK untuk mencegah terjadinya gangguan aliran listrik. Dari sisi pasokan daya, saat ini sistem kelistrikan Lombok memiliki daya mampu sebesar 244 Megawatt (MW), dengan beban puncak
siang sebesar 176 MW. Sistem kelistrikan Sumbawa memiliki daya mampu sebesar 88 MW, dengan beban puncak siang sebesar 34 MW. Sistem kelistrikan Bima memiliki daya mampu sebesar 65 MW, dengan beban puncak siang sebesar 32 MW. Meskipun pasokan daya cukup, PLN tetap akan menyiagakan 502 personel pelayanan teknik selama pelaksanaan UNBK untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, PLN juga akan melakukan gelar pasukan dan peralatan kerja untuk mengecek kesiapan personel yang siaga dalam menghadapi pelaksanaan UNBK. Humas PLN UIW NTB, Taufik Dwi Cahyo turut menyampaikan permohonan maaf dari PLN atas kejadian padam di beberapa lokasi pelaksanaan UNBK untuk SMK. Beberapa lokasi padam dipaparkan seperti Sekotong, Bayan, Batukliang, Narmada terjadi karena gangguan lokal akibat jaringan tertimpa pohon dan gangguan terminasi. “Jadi murni gangguan yang tidak bisa diprediksi bukan akibat pemadaman yang direncanakan,” kata Taufik. Sementara untuk Jeranjang, unit I diakui mengalami gangguan. Namun sudah diantisipasi dengan back up/cadangan dari pembangkit lain karena ketersediaan pembangkit di NTB masih cukup. Sehingga tidak perlu terjadi pemadaman selama pelaksanaan UNBK. “PLN tetap berkomitmen menjaga keandalan kelistrikan selama pelaksanaan UNBK dan tidak melaksanakan pemadaman yang direncanakan selama kegiatan tersebut berjalan,” demikian Taufik. (bul)
gan konversi penuh Bank NTB syariah dari konvensional ke syariah, seharusnya Jamkrida juga memiliki unit usaha syariah agar UMKM lebih mudah mendapatkan kredit di Bank NTB Syariah. Jamkrida sebagai penjaminnya. Seperti yang dilakukan sebelum Bank NTB Syariah belum konversi. “Tidak cukup penjaminan di BPR saja. Justru di Bank NTB Syariah yang potensinya sangat besar agar tidak menguap begitu saja potensi tersebut,” ujarnya. UMKM sangat membutuhkan dukungan modal perbankan untuk bangkit setelah gempa. Ada sebanyak hampir 4.000 UMKM binaan PLUT. Sekitar 500 diantaranya yang didampingi agar din-
yatakan bankable. Lainnya, diharapkan Jamkrida memberikan penjaminan untuk mendapatkan kredit dengan mudah diperbankan. (bul)
(Suara NTB/bul)
Nurrahmat
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Kamis, 28 Maret 2019
Halaman 4
Masuk Kategori Tertinggal
Lotim Butuh Akses Pelayanan Dasar
Jawab Opini Masyarakat
Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) termasuk dalam 122 kabupaten tertinggal di seluruh Indonesia. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden 131 tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal 2015-2019. Karenanya program pembangunan di Lotim ini butuh aksesibilitas pelayanan dasar.
PENGADAAN barang dan jasa yang banyak di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) kerap menjadi pertanyaan publik. Dampaknya, banyak opini yang berkembang menyangkut transparansi hingga kualitas pelaksanaan. Menjawab itu, Inspektorat KLU mengimbau seluruh OPD untuk melakukan probity audit(penilaian secara independen) sebelum proyek dilaksanakan. Inspektur pada Inspektorat KLU, H. Zaenal Idrus, Rabu (27/3) menjelaskan, probity audit merupakan kegiatan penilaian (independen) untuk (Suara NTB/ari) memastikan bahwa proses H. Zaenal Idrus pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan-undangan. Di banyak daerah, upaya ini telah banyak ditempuh SKPD selain pengawasan yang melibatkan TP4D. Namun di KLU, sejauh ini belum ada OPD yang merespons langkah pencegahan melalui probity audit. “Probity belum ada, tapi dulu pernah, tahun-tahun lalu. Ada beberapa SKPD-lah, termasuk gedung BPKAD itu ‘kan,” ujarnya. Sebenarnya kata Idrus, proyek-proyek besar bernilai miliaran rupiah agar didampingi internal oleh Inspektorat. Selain probity, OPD juga bisa meminta pendampingan TP4D. Namun demikian, dalam koordinasi lintas instansi, hasil probity audit oleh Inspektorat sedikit tidak sudah meyakinkan TP4D bahwa proyek sudah dilaksanakan sesuai aturan. Di era keterbukaan informasi saat ini, Idrus menilai keterlibatan aktif masyarakat dan LSM sebagai sesuatu yang lumrah. Bahkan menjadi kewajiban semua pihak untuk turut mengawasi agar anggaran dana masyarakat dalam bentuk program fisik tidak disalahgunakan. “Jadi 2019 ini belum ada permintaan. Makanya manfaatkanlah, sebaiknya begitu untuk meminimalisir risiko,” tegasnya. Inspektorat menyebut, hanya Dinas PUPR Lombok Utara yang relatif aktif konsultasi dengan Inspektorat. Dimintai langsung oleh instansi, Inspektorat Lombok Utara menindaklanjutinya dengan turun langsung memastikan teknis pelaksanaan tidak menyimpang dari aturan. “Mau wartawan, LSM silakan pelototi. Inspektorat juga kan seperti itu. Kalau memang dia benar, tidak apa beban. Buat apa takut ditanya LSM, media,” tegasnya. Inspektur menegaskan, semua pihak berhak melihat, mengawasi pekerjaan di OPD. Upaya yang dilakukan masyarakat, secara langsung dimaknai sebagai upaya pencegahan korupsi lebih awal. “Dan memang sejak awal kita sudah melakukan sosialisasi terkait persolan ini, karena memang dalam prosesnya ya itu, probity audit itu,” imbuhnya. Tidak hanya saat eksekusi, Inspektorat juga mendorong probity audit dilakukan instansi pemerintah daerah dimulai dari proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP). Hanya saja, termasuk ULP sendiri sejauh ini belum melayangkan permintaan pendampingan. “Dari dulu saya ajak seperti itu, cuma terkendala saya kurangnya anggota, karena auditor Inspektorat beberapa orang, ini pun banyak yang sudah tua. Yang masuk baru masih muda ini kita harapkan bisa memperkuat kita ke depan,” tandasnya. (ari)
“Karena masuk daerah tertinggal, jadi program-program yang dimasukkan ke Kabupaten Lotim menyesuaikan kebutuhan daerah tertinggal yang sebagian besar berupa pelayanan dasar kepada masyarakat,” ungkap Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu (PDTu) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Aisyah Gamawati saat mengunjungi Pulau Maringkik, Rabu (27/3). Pelayanan dasar dimaksud antara lain konektivitas, akses ekonomi, air bersih, jalan dan lainnya. Kemdes PDTT RI ini pun sudah mulai memberikan bantuan yang menjadi kebutuhan masyarakat Lotim itu berupa kapal yang digunakan warga Lotim untuk transportasi antarpulau, kebutuhan air bersih di Desa Pulau Maringkik. Diketahui di NTB, sesuai Peraturan Presiden tersebut tidak saja Lotim, namun tujuh kabupaten lainnya juga masuk kategori tertinggal. Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Utara. Selanjutnya diterangkan pejabat eselon I di Kemendes PDTT ini, sampai akhir tahun 2019 ditargetkan mengentaskan 5 ribu desa tertinggal menjadi desa berkembang. Kemudian sebanyak 2 ribu desa berkembang menjadi desa mandiri. Berdasarkan hasil Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis bulan Oktober lalu, sudah
dilampaui target. Sekarang ini sudah ada 6.518 desa tertingal sudah menjadi desa berkembang. Sebnyak 2665 desa menjadi desa mandiri. “Artinya semua target sudah terlampaui padahal itu kan baru 2018 belum sampai berakhir 2019,” terangnya. Terhadap desa-desa mandiri tersebut dipastikan tetap akan dialokasikan Dana Desa (DD) sesuai amanah UU Nomor 6 tahun 2016 tentang desa. Undang-undang, katanya tetap. Sepanjang undang-undang tersebut tidak dicabut maka tetap akan dialokasikan anggaran. Sebanyak 74.957 desa selu-
ruh Indonesia tetap diberikan DD. Termasuk di dalamnya desa mandiri tidak menjadi pengecualian. Hanya saja akuinya, ada perbedaan desa mandiri dengan desa tertinggal. Ada penghitungan basis dasar. Cara menghitung anggaran total ada hitungan sandiri. Jelas ketika sudah mandiri pasti porsinya tidak sebanyak yang desa tertinggal. Di Provinsi NTB diyakini pasti ada desa yang juga sudah mandiri. Meskipun sebagian besar kabupaten di NTB tertinggal, tapi desanya pasti ada yang mandiri. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lotim H. M, Juaini Taofik yang mewakili Bu-
Surat Suara Susulan Tiba di KPU KLU Tanjung (Suara NTB) KPU Kabupaten Lombok Utara (KLU) memastikan sebanyak 3 ribu lebih surat suara calon presiden/calon wakil presiden dan DPR RI, rusak. Sementara, surat suara susulan untuk caleg DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPD sudah tiba di KPUD KLU, Selasa (26/3) sore. Komisioner Perencanaan Data dan Informasi KPUD KLU, Dr. M. Zaki Abdillah, kepada wartawan Rabu (27/3) mengungkapkan, seluruh surat suara Pileg sudah tiba. Saat ini, surat suara sedang disortir di gedung Sekolah Luar Biasa (SLB) Tanjung. “Ini hari pertama kita pengecekan sekaligus pelipatan surat suara,” katanya. Dikatakan, jumlah surat suara yang diterima pada tahap kedua ini sebanyak 527.918 lembar atau setara dengan 1.057 kotak. Dari jumlah itu termasuk di dalamnya surat suara Pemilihan Suara Ulang (PSU) sejumlah 3.000 lebar, atau 1.000 lembar per Dapil (KLU 3 Dapil, red). Dari jumlah itu, jumlah surat suara dirinci Zaki Abdillah, bahwa surat suara DPRD NTB yang diterima sejumlah 174.972 lembar atau setara dengan 350 kotak surat suara, dan surat suara DPRD Kabu-
Pasien DB Meninggal
Keluarga dan Dikes Beda Keterangan
(Suara NTB/ari)
M. Zaki Abdillah paten sebanyak 351 kotak. Rinciannya, Lombok Utara (Dapil) I - Pemenang dan Tanjung sebanyak 69.376 lembar atau 137 kotak, Dapil II (Gangga - Kayangan) sebanyak 70.927 atau 140 kotak, dan Dapil III (Bayan) sebanyak 37.671 atau 74 kotak. “Surat suara PSU dipersiapkan ketika terjadi pemilihan pemungutan suara ulang,” imbuhnya. Surat suara tambahan juga diterima KPU KLU. Jumlahnya tercatat sebanyak 1.402
lembar, atau setara 3 kotak surat suara. Jumlah alokasi tambahan sama antara capres/cawapres, DPD RI, dan DPRD NTB sejumlah 351 lembar. Sedangkan tambahan surat suara untuk DPRD kabupaten sebanyak 128 lembar Dapil I, 136 lembar Dapil II dan 85 lembar Dapil III. Zaki melanjutkan, surat suara yang baru diterima ini akan disortir, dilipat dan dimasukkan kembali ke dalam kotak sebelum didistribusikan. Surat suara pemilihan capres/cawapres dan DPR RI telah dilakukan. Dari alokasi yang diterima tahap I, ditemukan lembar surat suara yang rusak sejumlah 3.000 lembar lebih. Kerusakan surat suara DPRD NTB, DPRD Kabupaten dan DPD belum diketahui karena masih disortir. Namun demikian, sudah ada beberapa jenis kerusakan surat suara seperti bercak, warna gambar yang kabur, dan surat suara seperti tercoblos. Kerusakan ini akan dilaporkan untuk diperoleh penggantinya. “Kita menargetkan pelipatan surat suara selama 6 hari ke depan. Masing-masing dua hari untuk pelipatan surat suara DPD, DPRD NTB, dan DPRD Kabupaten,” jelasnya. (ari)
Kasus KPM PKH, Jaksa Periksa Oknum Korkab Selong (Suara NTB) Oknum koordinator kabupaten (Korkab) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Lotim, FT diklarifikasi jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Lotim. Pemeriksaan dilakukan terkait dugaan korupsi bantuan untuk keluarga penerima manfaat (KPM) PKH pada tahun 2017-2018 lalu. Yang bersangkutan diperiksa dengan status sebagai saksi. “Sudah kita lakukan pemeriksaan untuk yang bersangkutan. Pemeriksaan sebagai saksi,” terang Kasi Pidsus Kejari Lotim, Wasita Triantara, ditemui di ruang kerjanya, Rabu (27/3). Di samping itu, kata dia, Jaksa terus melakukan perekapan sejak dilakukan penghitungan dari awal dengan bertambahnya dokumen-dokumen dari setiap pemeriksaan yang dilakukan. Namun dari penghitungan sementara, kerugian negara mencapai ratusan juta setelah dilakukan pemeriksaan terhadap semua saksi. Untuk penghitungan dilakukan oleh pihak Kejari Lotim tanpa melibatkan BPK, BPKP, Inspektorat, maupun lembaga auditor lainnya.
(Suara NTB/yon)
Tanjung (Suara NTB) Diduga terkena Demam Berdarah dan Dengue (DBD) Muhajirin, S.Pd.I., - pasien asal Dusun Dasan Anyar, Desa Teniga, Kecamatan Tanjung, meninggal dunia Selasa (26/3) petang. Sebelum meninggal, almarhum sempat dirujuk ke Puskesmas Tanjung selama 2 hari berturut (Senin - Selasa). Pelayanan puskesmas kepada pasien inilah yang disesalkan keluarga, karena dinilai tidak optimal. Menurut informasi kerabat almarhum, Hambali, kepada Suara NTB, Rabu (27/3), almarhum yang berstatus masih bekerja di salah satu hotel di Gili Trawangan ini mengidap demam. Senin (25/3) saat ini berada di kampungnya, oleh keluarga ia dirujuk ke Puskesmas Tanjung. Setelah diperiksa oleh tenaga medis setempat, yang bersangkutan diberi obat dan disarankan untuk menjalani perawatan di rumah. Setiba di rumah, kondisi demam almarhum tidak berubah. Akhirnya pada Selasa pagi, sekitar pukul 9 atau pukul 10 pagi, almarhum dirujuk kembali ke Puskesmas Tanjung. Karena merasa kurang fit, keluarga almarhum meminta check up. Hasilnya kurang lebih sama dengan pemeriksaan Senin. “Pasien merasa sangat down tenaganya, sehingga pihak keluarga meminta diinfus. Tapi pihak Puskesmas jawab tidak apa-apa, akhirnya tidak diinfus,” kata Hambali. Seperti hari sebelumnya, petugas puskesmas kembali menyarankan almarhum menjalani perawatan di rumah. Setelah diberikan obat, pasien akhirnya dipulangkan Selasa siang. Selang 4 jam kemudian, atau sekitar pukul 18.00 WITA, keluarga mendapati kondisi fisik pasien sangat lemah. Akhirnya almarhum diputuskan dirujuk ke RSUD Tanjung. Naas, takdir tak bisa dilawan. Oleh dokter RSUD, pasien dinyatakan telah meninggal 20 menit sebelumnya. “Kami paham ajal itu takdir, tapi kami sayangkan pelayanan Puskesmas tidak maksimal,” ujar Hambali. Terpisah, Kepala Dikes KLU, H. Khaerul Anwar, yang dikonfirmasi mengakui baru mendapat kabar perihal meninggalnya pasien dengan gejala DBD. Informasi awal yang ia terima justru dari media. Khaerul pun melakukan konfirmasi langsung kepada pihak Puskesmas Tanjung. Dari keterangan yang didapat, Kadikes KLU menyebut pasien tidak mengidap Demam Berdarah, melainkan Demam Dengue. “Dia bukan demam berdarah, tapi demam dengue namanya. Dia sempat dirawat di Puskesmas Tanjung, karena dia tidak begitu berat sakitnya, jadi dia dipulangkan. Tapi tetap keluarganya minta dirawat, akhirnya kita infus. Dan itu sesuai laporan yang disampaikan puskemas,” papar Khaerul. Saat ditanya perihal SOP penanganan pasien DBD, Khaerul - dari laporan puskesmas mengklaim, penanganan yang dilakukan kepada almarhum sudah sesuai, karena sebenarnya, puskesmas sudah memeriksa dan memberi obat sesuai diagnosa. Ia melanjutkan, dipulngkannya pasien Muhajirin dari puskesmas, karena permintaan pihak keluarga. Puskesmas tidak memulangkan sebagaimana diinformasikan. “Dan memang diduga orang ini dia ada penyakit jantung, karena itu hasil pemeriksaan. Sebab kalau demam dengue, itu tidak bisa meninggal langsung seperti itu dalam waktu sedekat itu (sejak diberikan obat). Hanya saja, pemeriksaan (jantung) tidak dilakukan, karena indikasinya tidak mengarah ke sana. Lagi pula, tambah Khaerul, bahwa menurut dokter pemeriksa, pasien sebenarnya bisa dirawat di rumah. “Tapi dari analisa dokter kemungkinan (meninggal) dari itu, penyakit jantung. Karena kalau demam biasa, pasti prosesnya panjang. Dan saran saya yang terpenting puskesmas sudah mengerjakan itu sesuai SOP lah, kita harapkan kerjasamanyakah untuk pelayanan ini,” tandasnya. (ari)
(Suara NTB/rus)
KUNJUNGI - Dirjen PDTu Kemendes PDTT Aisyah Gamawati mengunjungi Desa Maringkik Kecamatan Keruak Lotim, Rabu (27/3).
Wasita Triantara
Hal tersebut dikarenakan bahwa dalam penghitungan kerugian negara dalam kasus PKH ini tidak begitu rumit. Disampaikan Wasita, unsur pidana itu terjadi ketika kartu masyarakat dipegang oleh korkab, sehingga dalam empat kali tahap pencairan dengan bansos sebesar Rp1,8 juta untuk satu KPM yang didapatkan dalam setahun. Yang bersangkutan memainkan peran berupa melakukan pembagian secara bergilir terhadap sembilan kelompok KPM di Kecamatan Montong Gading. Dalam kasus ini, Jaksa sudah memeriksa sejumlah KPM dan pihak dari Dinas Sosial (Lotim), termasuk terlapor. Namun pemeriksaannya masih sebagai saksi. Hingga saat ini, kasus dugaan Tipikor ratusan uang negara yang dihajatkan untuk warga miskin di Kabupaten Lotim itu belum ada penetapan tersangka. Dalam kasus PKH ini, lanjut Wasita, dugaannya memungut uang yang seharusnya diterima oleh masyarakat pada tahun 2017-2018 untuk dana tahap satu dan dua. Namun fakta di lapangan, dana tersebut tidak dibagikan. Melainkan diduga dipergunakan secara pribadi oleh oknum korkab yang bersangkutan. Dugaan praktik dugaan korupsi terhadap dana bantuan PKH oleh FT, dilakukan pada saat dirinya menjabat sebagai pendamping PKH di wilayah Kecamatan Montong Gading tahun 2017 lalu. Dana yang ditilep mencapai ratusan juta rupiah dari yang seharusnya dibagikan ke KPM yang tergabung dalam sembilan kelompok yang terdapat di wilayah tersebut. Akan tetapi hingga memasuki tahun 2018, dana tersebut tidak kunjung dicairkan oleh yang bersangkutan. Sementara, pendamping PKH tersebut naik jabatan menjadi salah satu korkab di Kabupaten Lotim waktu itu. Kondisi inipun membuat masyarakat geram dan melaporkannya ke Kejari Lotim. (yon)
pati mendampingi Dirjen PDTu Kemendes PDTT itu menguraikan keinginan besar Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy untuk Lotim terbangun jalan mulus sepanjang jalan, air mengalir sepanjang hari dan listrik menyala sepanjang hari. Masalah infrastruktur di Lotim diakui masih perlu banyak sentuhan. Pembangunan inftrastruktur belum berimbang. Anggaran percepatan pembangunan infrastruktur komitmen Pemerintah Kabupaten Lotim menggunakan tahun jamak selama tiga tahun. Teralokasi Rp 300 miliar. Sebesar Rp 235 miliar untuk jalan, Rp 50 miliar untuk irigasi dan Rp 15 miliar untuk air bersih. (rus)
Hari Ini, 189 SK CPNS Lotim Dibagikan Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sudah menerima NIP CPNS hasil seleksi tahun 2018 lalu. Termasuk penandatanganan SK terhadap 189 CPNS yang kemudian akan diserahkan, Kamis (28/3) hari ini. SK yang diserahkan itu sebanyak 189 orang terdiri dari golongan II sebanyak 50 orang, golongan III 139 orang terbagi dalam CPNS umum 142 orang dan CPNS khusus dari eks kategori II sebanyak 47 orang. “Semua sudah final. Sehingga SK sudah dapat dibagikan hari Kamis besok, (hari ini, red),” terang Kepala Bidang Data dan Formasi pada BKPSDM Lotim, Yulian Ugi Lusianto, dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (27/3). Pasca pembagian SK ini, maka selanjutnya para CPNSD tersebut dapat mulai bekerja pada instansi yang sudah ditetapkan sesuai formasi dari KemenPANRB. Namun terlebih dahulu melaporkan diri ke instansi yang bersangkutan untuk dibuatkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
(SPMT) sesuai jabatan dan penempatannya dengan masa percobaan selama satu tahun, sehingga wajib hukumnya setelag satu tahun CPNS tersebut diangkat menjadi PNS. Dari 225 formasi yang didapatkan oleh Pemkab Lotim dalam rekrutmen CPNS 2018, jumlah formasi yang terisi sebanyak 189 formasi. Sementara yang tidak terisi sebanyak 36 formasi terdiri dari 32 formasuk khusus eks kategori II, 2 formasi dokter gigi, 1 formasi tekhnisi elektro medis dan 1 analis pelabuhan. (yon)
Yulian Ugi Lusianto (Suara NTB/yon)
Kasus Tampah Boleq, Kejaksaan Mulai Lakukan Klarifikasi Selong (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim), terus mendalami penjualan lahan Tampah Boleq Kecamatan Jerowaru disertai dengan munculkan sejumlah sertifikat pada lahan tersebut. “Kita sudah lakukan klarifikasi beberapa orang. Siapasiapa yang sudah dan akan dimintai keterangan itu tidak bisa dilakukan publikasi,” terang Kasi Intelijen Kejari Lotim, Irawan Soehendra, Rabu (27/3). Klarifikasi yang dilakukan untuk mencari yang paling mengetahui dalam penerbitan sertifikat hak milik (SHM) di kawasan Tampah Boleq Kecamatan Jerowaru. Tindakan tersebut terkait lahan Tampah Boleq merupakan kawasan publik yang semestinya tidak boleh diterbitkan sertifikat, terlebih dalam bentuk SHM. “Saat ini kita sedang melakukan pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket),” ujarnya. Kasus ini diharapkan secepatnya dapat selesai karena di dalam melakukan peneli-
tian membutuhkan keterangan berbagai pihak, baik tertulis maupun keterangan tambahan, mengingat pensertifikatan lahan Tampah Boleq dilakukan sekitar tahun 2002. Apabila memenuhi unsur pidana, maka kasus dugaan penerbitan sertifikat di kawasan Tampah Boleq ini berlanjut. Kawasan Tampah Boleq sendiri merupakan tanah publik. Namun di perjalanannya muncul sertifikat hak milik (SHM). Inilah yang menjadi temuan Kejari Lotim pada saat pelaksanaan event bau nyale beberapa waktu lalu. Untuk kemudian ditelusuri asal muasal terbitnya sertifikat itu yang dipegang oleh PT. Temada. Untuk mempercepat penanganan kasus ini, masyarakat yang mengetahui secara detail terkait kawasan itu untuk memberikan keterangan dan bukti-bukti. “Intinya sekarang kita masih terus dalami. Kita masih dalam tahap puldata dan pulbaket dengan melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak,” terangnya. (yon)
SUARA NTB Kamis, 28 Maret 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Kades Kritik Program Pemda di Desa Giri Menang (Suara NTB) – Perencanaan yang dilaksanakan pemda dikritik oleh kepala desa (Kades), lantaran perencanaan yang dibuat lebih mengedepankan aspek politis dibandingkan aspek lain seperti partisipatif atau melibatkan desa. Bahkan terkadang program perencanaan yang dibuat desa justru diabaikan oleh pihak eksekutif dan legislatif saat pembahasan. Akibat perencanaan yang terlalu besar aspek politisnya tersebut menyebabkan desa tak mengetahui implementasi dari perencanaan tersebut, sehingga desa mengeluh banyak program yang dilaksanakan di desa justru tak diketahui oleh kades. Sebab program ini nyelonong begitu saja, akibat dalam perencanaan desa tak banyak dilibatkan. “Kami tidak ingin perencanaan ini aspek politis saja yang dikedepankan. Mari kita kedepankan juga sistempartisipatif juga. Jangan sampai desa terkadang tidak mengetahui apa yang menjadi implementasi dari perencanaan ini,” tegas Kades Jeringo, Sahril saat Musrenbang RKPD, Rabu (27/3). Pihak desa butuh pembuktian dari hasil perencanaan sesuai usulan dari bawah (desa, red). Kalau memang perencanaan itu dilaksanakan sesuai hasil Musrenbang, maka pihaknya menantang membuka sistem perencanaan tahun 2018 lalu maupun 2019. Sahril juga mengkritisi pihak pemprov yang kurang terbuka terhadap perencanaan di desa. Padahal sudah jelas sistem perencanaan pada saat menyusun RJPM desa semestinya sebagai amanat UU desa dalam pasal 112 dan 115 mengatur bagaimana kewenangan dan peran serta fungsi pemprov dan pemkab untuk memberikan informasi apakah di provinsi punya perencanaan atau program yang masuk ke desa supaya desa bisa masuk dalam APBdes. “Tapi faktanya provinsi tidak pernah memberikan informasi itu sampai saat ini, sehingga kami tidak tahu apa sih perencanaan dari provinsi itu,” kata dia. Sahril berharap agar pihak BPKP juga ikut mengawal sistem perencanaan di desa maupun di tingkat pemda supaya balance antara buttom up dan top down-nya bisa dipantau. Sehingga desa dalam merencanakan program, pihak desa tidak mau berurusan dengan APH sebab pihak desa melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan benar. ‘’Kalau ada perencanaan dari provinsi ke desa, perlu dikawal ke desa dan kabupaten,’’ katanya. Menjawab hal ini kepala Bappeda Provinsi NTB, Ridwan Syah menyampaikan terimakasih atas masukan dari desa tersebut. Diakui, dalah satu persoalan yang dihadapi adalah gagal dalam hal implementasi perencanaan. “Perencanaannya bagus, musrenbang kabupaten, provinsi lalu nasional tapi kita gagal bagaimana mengimplementasikan perencanaan itu,” jelas dia. Oleh karena itu perlu diterapkan perencanaan yang didanai adalah program yang prioritas bagi daerah. Karena perlu dipotret dulu masalah, misalnya di Lobar. Sehingga APBD itu bukan kesannya membagi uang kepada organisasi perangkat daerah (OPD). Terkait itulah, Pemprov telah menerapkan sistem money follow program dan e-Planing atau NTB Plan mengintegrasikan antara E planning dengan Simda keuangan, sehingga tidak ada program gelap. ‘’Tidak pernah dibahas namun muncul di APBD,”jelas dia. Sementara itu, Kepala Bappeda Lobar, Dr H. Baehaqi mengatakan terkait perencanaan program itu melalui Musrenbang atas dasar usulan dari desa. Lalu naik ke Musrenbang kecamatan, lalu dipilah lagi mana kewenangan desa dan kabupaten. Setelah itu musrenbang kabupaten untuk bermusyawarah mana program yang perlu dan tidak. “Sehingga di sini perwakilan desa mengawal bisa masuk,” jelas dia. (her)
Jaksa Kembalikan Berkas Penyidikan Kasus Marbot Praya (Suara NTB) Jaksa peneliti Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) sudah selesai meneliti berkas penyidikan kasus dugaan penyelewengan dana insentif marbot masjid dengan tersangka Camat Praya Barat Daya, Kamarudin, S.H. Hasilnya, masih ditemukan beberapa kekurangan pada berkas tersebut. Sehingga jaksa pun telah mengembalikan berkas kasus tersebut ke Polres (Suara NTB/kir) Loteng untuk dilengkapi. Agung Kunto Wicaksono “Sore ini (Rabu kemarin, red) atau paling telat besok (Kamis hari ini, red) berkas penyidikan kasus marbot kita kirim lagi ke penyidik Polres Loteng. Disertai dengan beberapa catataan atau rekomendasi yang harus dilengkapi,” sebut Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Loteng, Agung Kunto Wicaksono kepada wartawan, Rabu (27/3). Ia menjelaskan, jaksa penyidik menemukan beberapa kekurangan dari berkas tersebut. Di mana alat bukti masih harus diperkuat lagi. Mengingat pasal yang dikenakan pada kasus tersebut ialah pasal kasus korupsi. Sementara untuk kasus korupsi, alat buktinya harus benar-benar lengkap dan kuat. Jangan sampai karena alat buktinya lemah, sehingga tersangka bisa lolos jari jerat hukum nantinya pada proses persidangan. “Kita tidak mau tersangka lolos dari jerat hukum. Jadi alat bukti pendukung harus benar-benar kuat. Ibaratnya kita akan berperang, jadi persenjataan harus benar-benar kuat,” tandasnya. Namun yang pasti, kasus tersebut harus sampai ke pengadilan. Karena memang indikasi penyimpangan sangat kuat. Tinggal dilengkapi alat bukti pendukung saja. “Komitmen kami kalau sudah menerima limpahkan berkas kasus, apalagi kasus korupsi, harus tuntas dan sampai ke proses pengadilan. Tapi tentu tanpa mengabaikan kelengkapan alat bukti pendukung. Karena memang itulah senjata kita,” ujar Agung. Agung menambahkan, pihaknya mengembalikan berkas penyidikan kasus marbot tersebut untuk dilengkapi karena alat bukti yang ada terkesan lompat-lompat. Sehingga butuh beberapa keterangan dan alat bukti pendukung lainnya. Supaya alur kasusnya runut dengan alat bukti pendukung yang kuat pula. Kalau dari sisi administrasi, berkas kasus tersebut sudah lengkap. Tapi pihaknya tentu tidak hanya bicara soal administrasi semata. Tetapi juga dari aspek hukumnya, apakah pasal yang kenakan sudah tepat atau tidak. Apakah itu kasus korupsi atau kasus pidana umum lainnya. Itu yang harus dipertegaskan. Sehingga pihaknya tidak mau main-main. “Berkasnya bisa saja kita nyatakan lengkap dengan kondisi sekarang ini. Tetapi yang jadi masalah, kalau tetap dipaksakan dengan kondisi sekarang untuk disidangkan dan ternyata tersangkanya bebas, yang kena masalah bukan pihak kepolisian. Tapi kita jaksa, bisa-bisa disidang displin. Itu yang tidak kita inginkan,” paparnya. Sehingga pihaknya mau berkas kasus tersebut benar-benar matang. Baru kemudian diajukan ke persidangan. Dengan begitu, tidak ada jelas bagi tersangkanya untuk lolos dari jerat hukum. (kir)
(Suara NTB/sekdes Jatisela)
MANGKRAK - UPS mangkrak di Dusun Ireng Daye, Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari, Lobar.
Pengolahan Sampah di Jatisela Mangkrak Giri Menang (Suara NTB) – Unit Pengolahan Sampah (UPS) senilai Rp450 juta yang dibangun di Dusun Ireng Daye Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari, mangkrak. UPS yang dibangun tahun 2017 oleh PMI Lobar ini mangkrak akibat belum dilengkapi mesin pencacah dan pembakar sampah. Mangkraknya UPS ini pun dikeluhkan oleh warga dan jajaran pemdes setempat, sebab persoalan sampah begitu pelik di daerah tersebut. Pihak desa berharap agar pemda Lobar segera bertindak mengoperasikan UPS untuk penanganan sampah dan mendukung program zero waste yang digencarkan oleh pemprov NTB saat ini. Kades Jatisela, Zahar Mahmud mengatakan, pihaknya sudah melaporkan UPS ini ke Dinas LH untuk ditindaklan-
juti. UPS ini berasal dari program PMI bekerjasama dengan palang merah internasional. Pembangunannya dilakukan oleh PMI, sedangkan desa menerima jadi. Namun kenyataannya belum bisa difungsikan sampai saat ini. “Mestinya itu lengkap diberikan dengan mesin incenerator dan pencacah sampah jadi pupuk organik. Tapi itu tidak lengkap diberikan sehingga belum bisa berfungsi,” tegas Zahar Mahmud, Rabu (27/3).
Pihaknya berharap pihak Dinas LH mengambil alih UPS ini. Pihak DLH sendiri kata dia sudah survey ke lokasi namun belum ada tindaklanjutnya. Hal senada disampaikan Sekdes Jatisela. “Kita sudah laporkan hal ini ke pak Bupati selaku ketua PMI Lobar dan DLH, tapi sampai sampai saat ini belum ada tindaklanjut,” keluh dia. Saat itu kata dia, Bupati memberikan perintah kepada Dinas LH untuk menindaklanjuti. Lalu pihak
Lobar Bisa Batalkan KSO Lahan LCC Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid mengatakan pihak Pemda berusaha mengembalikan lahan Lombok City Center (LCC) seluas 8,4 hektar menjadi aset daerah. Fauzan mengaku ada peluang pemda mendapatkan lagi aset tersebut. Pemda akan menempuh segala upaya mempertahankan aset tersebut, termasuk membatalkan Kerja Sama Operasional (KSO) dan celah lainnya. “Mudah-mudahan kita berupaya mengembalikan lahan itu, mau batal mau ndak KSO itu, yang penting aset tanah kembali jadi milik pemda. Dan itu ada peluang kita,” tegas Bupati ditemui di Senggigi, Rabu (27/3). Terkait adanya upaya pembatalan KSO karena banyak perjanjian dilanggar dan beberapa isi KSO melanggar aturan, menurut Fauzan pemda akan mempertahankan lahan itu entah itu KSO itu batal atau tidak. Masalah pengembalian aset ini sudah lama dikaji, dari awal pihaknya mengaku optimis lahan itu bisa kembali menjadi aset daerah. “Optimis itu bisa kembali, ada peluang kita,” jelas dia. Terkait adanya pendapat pihak akademisi agar kerjasama itu dilanjutkan mengingat di kawasan itu akan dibangun rumah sakit dan peluang menjadi pusat perekonomian, menurut Fauzan hal ini nanti akan dibahas yang penting kata dia tanah itu kembali menjadi aset pemda. “Ini kita belum makan sudah minta ke tolilet ini,” kelakarnya. Menjawab sorotan Dewan bahwa Pemda ini terkesan dipermainkan oleh investor, menurut Fauzan, terkait penyertaan modal ini bukan semata eksekutif saja, namun Dewan juga andil dalam persetujuan, sehingga hal ini adalah tanggung jawab Dewan juga Sebab kata dia pemda itu ada unsur eksekutif dan legislatif. Sementara itu, Sekda H.M. Taufiq mengatakan bahwa kerjasama LCC ini adalah B to B, sehingga yang membatalkan perjanjian ini adalah kedua belah pihak, salah satu atau kedua-duanya. “Kalau memang
ada kewenangan membatalkan KSO ini, kenapa tidak kita lakukan. Kami sudah cermati itu dan bisa dilakukan oleh pemda. Saya sudah minta bagian hukum, kalau tidak melanggar aturan maka bisa kita lakukan semacam pembatalan,” tegas dia. Karena pemda sebagai pemilik modal, akan membatalkan kerjasama kalau dibenarkan aturan. Dikatakan, dari sisi wanprestasi juga tengah dikaji, bisa tidak pemda atau perusda atas saran komisaris melakukan pembatalan. Pihaknya sudah mempelajari beberapa hal ini, agar nantinya pemda tidak salah dalam mengambil sikap. Pemda berhati-hati dalam hal ini, sebab perlu melihat KSO tersebut. Menurut pakar hukum Unram, Profesor H. Zainal Asikin, langkah pemda jika ingin menyelamatkan aset itu, pihak Pemda harus membatalkan perjanjian atau KSO tersebut, sebab dinilainya merugikan daerah. Para pihak dalam hal ini PT Tripat dan PT Bliss duduk bersama untuk membahas titik temu persoalan ini. Jika para pihak tidak ada titik temu, maka DPRD bisa memanggil para pihak. Kalau tidak mau baik-baik, batalkan (kerjasama) ya DPRD bisa bertin-
dak secara keperdataan menggugat pembatalan ke pengadilan. ‘’Kalau ndak mau juga, DPRD bisa melaporkan ke aparat, karena terjadi pelanggaran hukum,” tegas dia. Menurut dia, dari sejak awal kerjasama LCC ini salah dan melanggar aturan. Sebab kata dia, kalau kerjasama atau KSO itu harus melalui beauty contest. Tidak boleh penunjukan langsung. Persoalannya LCC ini tidak melakukan beauty contest, namun dilakukan penunjukan langsung. Bagi Asikin, tanah itu diberikan untuk digadaikan dan diagunkan di bank. Hal ini termasuk pelanggaran yang dilakukan. Sebab aset pemda itu diagunkan. “Itu kesalahan prinsipnya, tanah pemda diagunkan. Itu melanggar undang-undang,” tegas dia. Di samping itu, tidak ada jaminan dari pihak investor. Padahal berdasarkan surat menteri keuangan harus ada jaminan berupa uang yang ditaruh investor ke bank. Jika sewaktu-waktu bangunan itu rusak dan bangunan itu suatu saat dikembalikan ke pemda, maka dana jaminan itulah yang dipakai untuk ganti rugi. Justru sebaliknya kata dia, pemda yang memasok dana ke PT Tripat dan pihak ketiga. (her)
H. Fauzan Khalid (Suara NTB/her)
BERHENTI BEROPERASI – Bangunan LCC di atas lahan yang masih dalam proses pengkajian untuk dibatalkan kerjasama operasional (KSO)-nya. Mal di Desa Gerimax Indah, Narmada, Lobar ini telah berhenti beroperasi dan menambah angka pengangguran.
LH turun hanya sekadar mencari data, setelah itu hilang. Menurut dia, UPS seharusnya dimaksimalkan sebab sangat penting untuk penanganan sampah di desa setempat. Kenapa desa Jatisela dapat UPS ini? pihak desa kata dia mengusulkan proposal ke PMI. Setelah itu, proses yang dilalui pun sangat panjang, sebab pihak desa membantu pengurusan izin lokasi ke pemprov NTB, belum lagi pihaknya menghadapi penolakan warga.”Tapi sekarang justru mangkrak,” keluh dia. Kepala Dinas LH Lobar, Lalu Surapati mengaku terkait UPS ini tidak ada koordinasi dengan Dinas LH. Sejauh ini hanya ada koordinasi dari
Kementerian PU PR terkait pembangunan TPS3R. “Kalau ini organisasi apapun yang bangun, katanya dari PMI ndak ada koordinasi dengan kami,” jelas dia. Pihaknya tidak lepas tangan terkait UPS ini, sebab pihak desa baru melaporkan sebatas bertemu dengan Kades. Pihaknya akan mengecek dulu UPS tersebut, sebab terkait pengolahan sampah ini tetap dibina oleh Dinas LH. Menurut dia, UPS ini sangat bagus namun kenapa mengkrak perlu dicek. Kalaupun persoalannya mesin, pihaknya mengaku kesulitan anggaran. “Dinas LH belum ada anggaran, nanti kami akan lapor ke pak Bupati setelah turun ke lokasi,” jelas dia. (her)
1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ja dengan hasil akhir jelas 1234567890123456789012345678901212 dan terukur,” jelas Baehaqi. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Seperti halnya kata dia 1234567890123456789012345678901212 program di sektor pemban1234567890123456789012345678901212 gunan infrastuktur jalan, 1234567890123456789012345678901212 jembatan RKB sekolah. Out1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 put dari program ini jelas ter1234567890123456789012345678901212 bangunnya sarana prasara1234567890123456789012345678901212 na tersebut, sedangkan hasil 1234567890123456789012345678901212 akhirnya adalah naiknya 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 rata-rata lama sekolah. 1234567890123456789012345678901212 Menurut dia, memang ada 1234567890123456789012345678901212 prediksi bahwa dampak 1234567890123456789012345678901212 gempa akan memicu kemiski1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 nan. Akan tetapi secara 1234567890123456789012345678901212 ekonomi tidak berdampak, 1234567890123456789012345678901212 H. Baehaqi sebab yang terpenting dari 72 1234567890123456789012345678901212 Giri Menang (Suara NTB) – ribu lebih rumah rusak di Lo1234567890123456789012345678901212 Pemda Lombok Barat (Lo- bar bisa diselesaikan. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Di satu sisi, pembangunan bar) menargetkan penurunan 1234567890123456789012345678901212 angka kemiskinan sebesar 2 rumah tahan gempa ini juga 1234567890123456789012345678901212 persen di tahun 2020 menda- menyerap banyak tenaga ker1234567890123456789012345678901212 tang. Pemda optimis bisa me- ja sehingga bisa menurunkan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 nekan kemiskinan dari 15,20 tingkat pengangguran terbu1234567890123456789012345678901212 persen menjadi 13,2 persen ka. Pertumbunan dari sektor 1234567890123456789012345678901212 melalui berbagai program konstruksi juga mengalami 1234567890123456789012345678901212 percepatan pembangunan peningkatan, sebab di sana 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 akan beredar dana Rp1,4 trilperekonomian. 1234567890123456789012345678901212 Untuk mencapai target iun. “Dana ini akan dibelan1234567890123456789012345678901212 ini, sesuai dengan arahan jakan di Lobar dan berputar 1234567890123456789012345678901212 Bupati, H. Fauzan Khalid, di tengah masyarakat,” jelas 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 semua OPD harus bersiner- dia. Sehingga dengan adanya 1234567890123456789012345678901212 gi dan sinkronisasi program. ini tidak akan menimbulkan 1234567890123456789012345678901212 ‘’Kami bertarget penurunan kemiskinan. 1234567890123456789012345678901212 Dijelaskan, kemiskinan kemiskinan di tahun 2020 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 bisa 2 persen, sesuai arahan sendiri disebabkan dua per1234567890123456789012345678901212 Bupati program OPD harus soalan, yakni makanan dan 1234567890123456789012345678901212 bersinergi,” jelas Kepala non makanan. Dari aspek 1234567890123456789012345678901212 Bappeda Lobar, Dr. H. Bae- makanan tidak ada per1234567890123456789012345678901212 haqi, Rabu (27/3) selepas soalan, namun yang dari as1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Musrenbang RKPD dalam pek non makanan ada 14 in1234567890123456789012345678901212 rangka penyusunan RPKD dikator salah satunya seper1234567890123456789012345678901212 ti rumah. Melihat pertahun 2020 di Senggigi. 1234567890123456789012345678901212 Menurut Kepala Bappeda kembangan bantuan gempa 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ini, target harus dipasang ting- ini menurut kajian statistik 1234567890123456789012345678901212 gi agar ada upaya keras men- dan hitungannya justru men1234567890123456789012345678901212 capainya. Dalam memasang ingkatkan perekonomian 1234567890123456789012345678901212 target ini lanjut dia pemda warga. Hanya saja tinggal 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 tidak ambisi dan sembaran- sekarang kapan dimulai pen1234567890123456789012345678901212 gan, namun Pemda melihat dataan BPS. Apakah, pen1234567890123456789012345678901212 program-program mengacu dataan dilakukan setelah ru1234567890123456789012345678901212 data-data yang telah dielabo- mah selesai dibangun, maka 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 rasi. Di samping pihaknya kemiskinan akan turun. 1234567890123456789012345678901212 berupaya mengefektifkan Sebab kondisi rumah sudah 1234567890123456789012345678901212 koneksi system perencanaan layak huni, ada listrik (eletri1234567890123456789012345678901212 (Sincan) dengan simda seh- fikasi), sanitasi dan tersedia 1234567890123456789012345678901212 ingga APBD yang disusun air bersih. Sebaliknya jika 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 tahun 2010 ini bisa lebih pendataan dilakukan sebe1234567890123456789012345678901212 efisien dan efektif. “Sehingga lum pembangunan RTG 1234567890123456789012345678901212 program-program kerja OPD dibangun maka kemiskinan 1234567890123456789012345678901212 ini akan berbasis pada kiner- akan meningkat. (her) 1234567890123456789012345678901212
Lobar Targetkan Penurunan Kemiskinan 2 Persen
(Suara NTB/her)
Program Kabupaten Layak Anak Belum Maksimal Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah mencanangkan diri sebagai kabupaten layak anak sejak tiga tahun yang lalu. Namun pada tataran pelaksanaannya, nyatanya belum maksimal sampai sekarang ini. Loteng terbentur beberapa persoalan, terutama soal regulasi. Di mana sampai saat ini Loteng belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) soal perlindungan anak. “Ini (Perda perlinduangan
anak) yang jadi salah satu kendala kita. Kenapa program kabupaten layak anak belum bisa diterapkan secara maksimal di Loteng,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Loteng, H. Mulyardi Yunus, Rabu (27/3). Untuk itu, saat ini pihaknya mulai menyusun draf Raperda perlindungan anak. Sebagai pedoman dan acuan pada pelaksaan program kabupaten layak
anak di Loteng. Dengan begitu diharapkan program kabupaten layak anak yang sudah diusung sejak tiga tahun yang lalu bisa berjalan maksimal. Mulyardi menambahkan, program kabupaten layak anak merupakan salah satu upaya untuk memberikan jaminan perlindungan pada anak di daerah ini. Baik itu dari aspek administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan hingga perlindungan hukum. “Program ini merupakan salah
satu upaya untuk mewujudkan Loteng ramah terhadap anak. Sehingga bisa menjamin perkembangan anak-anak di daerah ini,” tandasnya. Lebih lanjut, saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan semua persyaratan sebagai kabupaten layak anak bisa terpenuhi. Terutama soal Perda perlindungan anak. Sebagai persyaratan utama untuk menjadi kabupaten layak anak, agar bisa segera ter-
susun dan bisa diajukan untuk dibahas oleh DPRD Loteng. Raperda itu nantinya bisa menjadi pedoman pelaksaan desa layak anak. Karena selain kabupaten layak anak, implementasi juga harus sampai di tataran bawah sampai tingkat desa. “Saat ini kita memang sudah punya dua desa layak anak. Yakni Desa Jago serta Sukaraja. Tapi nyatanya belum maksimal, karena masih terbentur regulasi,” timpal mantan Camat Praya Timur ini. (kir)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Kamis, 28 Maret 2019
Parlementaria
Halaman 6
Kerjasama Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa dengan Harian Suara NTB
Jaga Kondusivitas Jelang Pemilu, DPRD Sumbawa Rakor Bersama KPU dan Bawaslu Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Sumbawa menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama KPU dan Bawaslu Sumbawa, termasuk pihak eksekutif, terkait Pemilu serentak 2019. Untuk menyatukan persespi terkait kampanye pemilu. Rakor yang digelar Selasa (26/ 3) lalu, dipimpin langsung Ketua DPRD Sumbawa Lalu Budi Suryata didampingi Wakil ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Kamaluddin, S.T dan Ketua Komisi IV Ida Rahayu. Hadir pula sejumlah anggota DPRD lainnya. Serta sejumlah pejabat dari OPD terkait, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dan Inspektorat. Kemudian tiga komisioner KPU Sumbawa, Ketua Bawaslu dan perwakilan dari pihak kepolisian. Ketua DPRD Sumbawa Lalu Budi Suryata S.P, menjelaskan,
pihaknya mengundang KPU, Bawaslu, Pihak Kepolisian serta dinas terkait untuk menjaga kondusivitas daerah dalam menghadapi proses pelaksanaan kampanye. Sehingga dalam prosesnya dapat berjalan sesuai dengan harapan dan aturan yang berlaku. “Bagaimana kita menyamakan persepsi terkait pelaksanaan kampanye tahun ini sehingga berjalan sesuai harapan dan aturan. Sehingga pemilu berjalan dengan aman, tenteram, damai dan berintegritas,” sebutnya. Kemudian dalam Rakor juga perlu mengantisipasi cara-cara yang tidak beradab seperti money politic serta cara lain yang menyimpang. Oleh karena itu, semuanya memiliki kewajian untun menjaga pemilu ini dari hal hal yang berpotensi menggangu kondusivitas pesta demokrasi
2019. Dalam artian Proses kampanye tidak dibumbui dengan serangkaian pelanggaran. Wakil Ketua DPRD Sumbawa Kamaluddin, S.T, menambahkan, semua pihak yang terlibat dalam kampanye Pemilu ini harus taat kepada aturan. Batasan antara kampanye dengan silatuurahim juga harus jelas. “Ini berpotensi menimbulkan miss persepsi antara peserta pemilu dengan penyelanggara dan pengawas pemilu. Supaya tidak menjadi persoalan. Silaturahim tidak bisa kita batasi. Apakah silaturrahim harus ber STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan). Kalau semua ber STTP, ini yang menjadi ribet,”cetusnya. Menurutnya, pesta Demokrasi ini harus berjalan dengan meriah dan menyenangkan. Beri kesempatan kepada
masyarakat untuk menentukan pilihannnya. Bagaimana masyarakat bisa menentukan pilihan dengan baik, jika tidak diberi kesempatan kepada Caleg misalnya untuk memaparkan visi-misinya. Komisioner KPU Kabupaten Sumbawa M. Ali menyatakan, KPU pun berharap Pemilu ini berlangsung sukses. Mengenai batasan kampanye dan silaturrahmi, sesuai dengan PKPU Nomor 23 tahun 2018, bahwa silaturahmi bisa dilakukan. Tapi silaturahmi bisa dikatakan sebagai kampanye, ketika ada unsur ajakan, mengumpulkan massa, yang walaupun tidak menggunakan sarpras seperti microphone, terop, kursi dan seterusnya. Dan silaturahmi tidak bisa dikatakan sebagai kampanye, ketika tidak ada unsur menga-
jak atau tidak ada penyebaran bahan kampanye. Dalam berkampanye, peserta pemilu harus memberitahukan kepada pihak kepolisian dengan dikeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Sebagai dasar hukum peserta pemilu melakukan kampanye yang memuat tempat, waktu, tanggal, jam dan siapa saja yang hadir dan jumlah peserta. ”Kenapa harus ada STTP, agar tidak terjadi kericuhan di lapangan,”jelasnya. Hal senada juga disampaikan Ketua Bawaslu Sumbawa, Syamsihidayat S.IP. Harus bisa dibedakan apa yang disebut dengan kampanye dan apa itu silaturrahmi. Kampanye mesti mengantongi STTP. Jelas terjadwal dan diberitahukan kepada pihak keamanan. Sementara dalam silaturahmi tidak boleh ada unsur
(Suara NTB/arn)
USAI RAKOR - Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Kamaluddin bersama Komisoner KPU, M. Ali dan Aryati dan Ketua Bawaslu Sumbawa, Syamsihidayat usai Rakor terkait Pemilu 2019. kampanyenya. “Kalau kampanye dan sudah mendapatkan STTP, maka calon juga merasa terjaga, karena ada pihak keamanan yang melakukan penjagaan,”terangnya.
Syamsi juga mengimbau agar menghindari money politics. Kepada ASN dan Kepala Desa termasuk perangkat desa untuk bersikap netral tidak terlibat dalam kampanye. (arn/*)
Komisi II Desak Bulog Turun Serap Gabah Petani Taliwang (Suara NTB) Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera turun menyerap gabah petani yang kini sudah masuk musim panen. Ketua Komisi II DPRD KSB, Aheruddin Sidik, SE., ME mengatakan, saat ini harga beli gabah petani KSB sudah mulai turun. Hal ini dikarenakan sejumlah wilayah yang menjadi lumbung produksi padi mulai banyak memasuki masa panen. “Harga gabah petani hari ini sudah di bawah HPP (harga pokok pemerintah). Jadi kami mendesak Bulog segera turun tangan,” cetusnya kepada wartawan, Rabu (27/3). Menurutnya, Bulog jangan lagi menunda-nunda melakukan penyerapan gabah petani. Sesuai tugasnya yakni menjaga stabilitas harga hasil produksi petani, saat inilah waktu yang tepat bagi Bulog melaskanakan fungsinya tersebut bagi petani KSB. “Harus dalam minggu ini karena sekarang puncaknya. Brang Rea, Brang Ene dan Seteluk yang jadi lumbung kita sekarang se-
(Suara NTB/bug)
Aheruddin Sidik mua sedang panen,” tegasnya. Aher sapaan akrabnya, juga meminta Pemda KSB melalui dinas teknis turut mengkoordinasikan nasib petani itu kepada Bulog. Terutama soal langkah teknis yang bisa dilakukan dengan cepat agar petani tidak menanggung kerugian lebih besar lagi. “Kalau memang sudah ada pembicaraan Pemda dengan Bulog, maka mintalah mereka (Bulog) eksekusi sekarang,” sarannya. Selain mendesak Bulog segera
turun tangan menyerap gabah petani, politisi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia ini menyoroti penanganan terhadap petani yang mengalami gagal panen. Ia mengatakan di musim tanam pertama tahun ini banyak petani yang mengalami kerugian karena tanamannya terserang hama penyakit dan gagal panen akibat kurangnya pasokan air. Gagal panen itu tidak saja dialami para petani padi tetapi juga petani jagung. Terkahi petani yang merugi karena tidak bisa menikmati hasil panennya itu, Aher berharap pemerintah sudah menyiapkan solusinya. “Kalau memang ada bantuan untuk musim tanam berikutnya, maka pastikan bantuan itu turun dan tepat sasaran. Karena mereka ini lebih kasihan lagi sebab benar-benar merugi sepenuhnya,” ujarnya. Terakhir ia menyampaikan, pihaknya akan terus memantau perkembangan harga gabah petani dalam 1 atau 2 hari ke depan. Dan di sisi lain berkoodinasi dengan pemerintah serta Bulog agar ada aksi tuntasmembantuhargajualpanen petani kembali stabil.(bug)
(Suara NTB/TNT)
DIAMANKAN – Anggota Polhut TNT saat mengamankan empat terduga pelaku penebang liar di dalam kawasan Taman Nasional Tambora, Rabu (27/3).
Polhut TNT Amankan Empat Terduga Penebang Liar
Safari Demokrasi Pemilu Damai 2019
Ketua Bawaslu Sumbawa Ingatkan ASN dan Kades Jaga Netralitas Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbawa, Syamsi Hidayat S.IP, mengingatkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas. Begitu pula kepada Kepala Desa (Kades) dan perangkatnya, agar tidak terlibat dalam kampanye. Sebab, kalau ini dilanggar, maka sanksi pidana Tindak Pidana Pemilu (Tipilu) sudah menanti. HAL itu ditegaskan Syamsi pada setiap lokasi yang diikutinya pada kegiatan Safari Demokrasi Pemilu Damai 2019, yang digelar bersama pimpinan daerah, Bupati Sumbawa, Kapolres dan KPU Sumbawa. Sebagai lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu mengawasi setiap tahapan Pemilu. Sesuai UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Termasuk menindaklanjuti setiap laporan atau temuan terkait pelanggaran Pemilu. Bagi setiap pelanggaran yang terbukti, tentu ada ancaman sanksinya, termasuk bagi ASN yang terbukti terlibat kampanye. Kalaupun tidak terbukti dari sisi Tipilu, maka bisa dikenakan pelanggaran administratif. Yang direkomendasikan Bawaslu kepada pembina ASN. Syamsi menekankan pentingnya pencegahan dalam pengawasan. Sebab dirinya tidak ingin lagi ada ASN dan Kades serta perangkatnya yang diproses Tipilu seperti beberapa kasus yang kini sedang ditangani. Apalagi kini memasuki tahapan kampanye rapat umum. Hendaknya saling menjaga dan mengingatkan agar Pemilu ini berjalan damai dan lancar. “Lebih penting lagi kita untuk saling mengingatkan, agar tidak ada lagi muncul kasus Tipilu yang melibatkan ASN dan Kades,” terangnya.
Selain itu, Syamsi juga mengingatkan masyarakat untuk berhati hati berkampanye menggunakan media sosial. Dengan tetap menjaga etika dan sopan santun. Jangan saling menjelekkan, memfitnah, menghasut apalagi memmprovokasi. Tidak menyebarkan ujaran kebencian di media sosial dalam men-
ciptakan pemilu dama di daerah ini. Koordinator Devisi SDM dan Organisasi Bawaslu Sumbawa, Lukman Hakim S.P, M.Si, saat dafari demokrasi dihari kedua Minggu lalu, di sejumlah kecamatanmenambahkan, Bawaslu mengawasi proses Pemilu hingga ke tingkat TPS melalui pengawas TPS. Sehingga pihaknya menghimbau untuk tidak mengintimidasi masyarakat memilih calon tertentu. Biarkan masyarakat memilih sesuai hatu nuraninya masing masing. Paling penting menghindari money politik karenapemberi dan penerima bila terbukti melakukan politik uang dikenakan sanksi pidana selama 6 bulan kurungan dan denda. (arn/*)
Ketua Bawaslu Sumbawa, Syamsihidayat ketika menyampaikan soal pengawasan Pemilu di kecamatan Buer.
Dompu (Suara NTB) Anggota Polhut Balai Taman Nasional Tambora (TNT) Kabupaten Dompu mengamankan empat terduga pelaku penebangan liar, Selasa (26/3). Keempat orang yang belum mau dibeberkan identitasnya itu diketahui berasal dari Kecamatan Wera (Bima) dan Pekat (Dompu). Dari mereka disita balok berbagai ukuran serta dua unit mesin Chain Saw. Humas TNT setempat, Dedi Aminudin kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (27/3) menyampaikan, keempat warga tersebut tertangkap tangan saat melakukan penebangan liar di dalam kawasan TNT. Tepatnya jalur timur perbatasan TNT dan PT. SMS. “Keempat orang ini kita amankan karena tertangkap tangan saat menebang kayu di dalam kawasan taman nasional,” kata dia. Patroli rutin anggota Polhut ini membuahkan hasil mengingat adanya laporan kelompok Masyarakat Mitra Polhut (MPM). Setelah men-
dengar suara mesin pemotong kayu beroperasi di sekitar kawasan. Oleh anggota, lanjut Dedi Aminudin, informasi itu langsung ditindak lanjuti dengan menyisir jalur timur wilayah pebatasan. Hingga akhirnya ditemukan empat orang tengah asik mengolah kayu tebangan liar menjadi balok berbagai ukuran. Dari keempat warga yang tiga diantaranya asal Wera Kabupaten Bima. Selain disita balok kayu dan mesin Chain Saw turut diamankan dua unit kendaraan yang mereka pakai menuju lokasi. “Termasuk yang diamankan
Polhut itu ada kunci pendukung, oli dan bensin campuran,” ujarnya. Berbekal temuan barang bukti perusakan kawasan taman nasional tersebut mereka selanjutnya digiring ke Pospol Doropeti untuk proses pemeriksaan. Dan terungkap bahwa satu orang warga Sori Mangge Desa Soritetanga Kecamatan Pekat merupakan penunjuk jalan, sedangkan tiga lainnya menjadi eksekutor utama. Mengingat masih ditemukannya penebangan liar di dalam kawasan itu. Polhut TNT berencana kembali mengintensifkan patroli lapangan. Khususnya di titik rawan dengan potensi kayu yang lumayan besar. “Biasanya kita turun patroli itu satu kali sebulan tapi karena ada temuan ini oleh pimpinan langsung diintensifkan lagi. Untuk barang bukti sudah kita musnahkan di tempat dengan cara memotong kecil-kecil agar tidak bisa diolah,” pungkasnya. (jun)
942 Petugas Linmas di Kota Bima Disiapkan Jaga TPS Kota Bima (Suara NTB) Kurang lebih sebanyak 942 petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Bima akan disiapkan untuk mengamankan Pemilu 2019 mendatang. Mereka akan ditempatkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas dan Damkar Kota Bima, Syarief Rustaman M.AP mengaku, ratusan petugas Linmas tersebut akan ditempatkan pada 471 TPS yang tersebar di 38 Kecamatan. “Nanti satu TPS ada dua petugas Linmas yang menjaga. Jika di Kota Bima ada 471 TPS, petugas Linmas yang ditempatkan sebanyak 942,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (27/3). Syarief mengaku, saat ini pihaknya masih menunggu nama-nama yang direkomendasikan oleh pihak Kelurahan, siapa saja yang akan diusulkan untuk menjadi petugas Linmas.
“Setelah nama sudah ada, selanjutkan mereka akan diberikan pembekalan dan serta pelatihan selama beberapa hari,” katanya. Dalam mengamankan Pemilu 2019 di Kota Bima agar berlangsung aman, tertib dan lancar, Ia mengaku pihaknya juga menyiapkan dua pleton personil dari Sat Pol PP serta satu pleton petugas Damkar. “Pemilu 2019 ini kita bersiap penuh. Dengan harapan semua tahapan Pemilu di Kota Bima tetap berjalan kondusif dan aman,” katanya. Tidak hanya itu, personil tersebut juga disiagakan selama masa tenang kampanye nanti hingga sampai beberapa hari setelah dan sesudah pemilihan. Dengan melakukan patroli rutin siang dan malam. “Beberapa hari sebelum dan sesudah pemilihan kita akan berkoordinasi dengan Polri dan TNI untuk terus patroli atau memantau wilayah,” pungkasnya. (uki)
(Suara NTB/Uki)
Syarief Rustaman
Baru 152 Rumah Tahan Gempa Bisa Ditempati
Sambutan Syamsihidayat dalam Safari Demokrasi Pemilu Damai di kecamatan Utan.
Sambutan Lukman Hakim saat safari demokrasi.
Taliwang (Suara NTB) Kepala Pelaksana BPBD KSB, Ir. Lalu Muhammad Azhar MM, menyebutkan hingga saat ini jumlah Rumah Tahan Gempa (RTG) yang sudah ditempati masyarakat baru mencapai angka 152 unit dari total 796 unit rumah rusak berat. Masih minimnya rumah warga yang bisa ditempati ini terjadi, karena terkendala anggaran. Hanya saja dari sisa ratusan rumah tersebut saat ini persentase penyelesaiannya berada di angka 90 persen. “Harus kita akui memang baru sekitar 152 unit RTG yang sudah ditempati oleh para korban. Sementara sisanya saat ini masih menunggu anggaran untuk finishingnya saja.
Seperti untuk plaster lantai, tembok, dan masalah kecil lainnya. Kendati demikian, kami tetap optimis rumah tersebut tuntas sebelum tanggal 12 April, karena anggarannya sudah tersedia tinggal proses administrasi saja,” ungkapnya kepada Suara NTB, Rabu (27/3). Dikatakannya, jika melihat ke data yang ada maka jumlah rumah berat di KSB belum tertangani mencapai 500 unit rumah mulai tahap tiga sampai dengan tahap enam. Hal tersebut terjadi karena anggarannya baru saja ditransfer sekitar Rp60 miliar. Itupun hanya untuk tahap pertamanya saja sekitar 50 persen atau sekitar Rp25 juta per unit dengan total anggaran sekitar
Rp12 miliar. Bahkan untuk saat ini masih berada di tahap pembuatan rekening para korban. Jika rekening itu sudah beres, pihak terkait akan langsung dipinsah bukukan saja ke rekening Pokmas untuk dikerjakan. Sedangkan sisa anggaran Rp48 miliar itu, diperuntukkan untuk penanganan rumah rusak sedang sekitar 1.897 unit. Sehingga tidak ada tunggakan lagi untuk penanganan rumah rusak sedang di KSB. “Saat ini kita sedang membuka rekening para korban agar dananya bisa diserap dan digunakan. Mudahmudahan dalam waktu dekat sudah selesai semua, sehingga kita bisa mulai membangun,” tandasnya. (ils)
Dikpora KSB Dorong Desa Dirikan PAUD HI Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendorong pemerintah desa membentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di masing-masing wilayahnya. PAUD yang dapat didirikan oleh desa bersifat khusus. Namanya PAUD Holistik Integratif (HI). Kepala Bidang PAUD Dinas Dikpora KSB, Suarman, S.Pd mengatakan, pemerintah desa kini oleh aturan diberikan ruang untuk mendirikan lembaga pendidikan PAUD di desanya. Upaya itu dalam rangka memperbanyak fasilitas pendidikan pra sekolah sehingga dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. “Jadi desa sekarang boleh buat PAUD,” katanya. Dijelaskan Suarman, PAUD HI ini memang secara khusus didorong untuk dibentuk oleh desa. Karena pola kegiatannya secara menyeluruh. Tidak semata menyentuh kegiatan pendidikan semata tetapi juga mencakup aktivitas pelayanan gizi dan kesehatan, pengasuhan, perlindungan terhadap anak. “Aktivitas dalam PAUD itu banyak sekali. Makanya desa yang didorong membentuknya karena desa bisa ambil bagian sekaligus merangkul pemangku kepentingan di tingkat masyarakat dan pemerintah untuk mengurusi banyaknya aspek yang harus dikelola dalam PAUD itu,” urai Suarman. Ia menyampaikan, sejauh ini belum banyak desa yang mendirikan PAUD HI. Data Dinas Dikpora, dari 57 desa di KSB baru 3 desa yang memilikinya. Diantaranya desa Lalar Liang, Kertasari dan desa Seteluk Tengah. Bahkan PAUD di ketiga desa tersebut telah menyelenggarakan kegiatan pendidikan. “Mereka itu sudah punya izin operasional dan telah memiliki NPSPN (nomor pokok satian pendidikan nasional),” paparnya. Sama dengan lembaga pendidikan pra sekolah lainnya, PAUD HI juga memiliki kesempatan mendapatkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik dari pemerintah pusat. Syaratnya mereka dinayatakan aktif melaksanakan kegiatan pendidilan dan masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). “Sokongan dana untuk PAUD HI ini banyak dari pemerintah. Jadi desa jangan khawatir soal daya dukung dana yang penting bentuk dulu karena dibolehkan aturan,” tukas Suarman. (bug)
(Suara NTB/dok)
190 Desa di Bima Belum Ajukan Pencairan DD Tahap I Bima (Suara NTB) – Sebanyak 190 Desa yang tersebar pada 18 Kecamatan di Kabupaten Bima hingga kini belum mengajukan proses pencairan Dana Desa (DD) tahap pertama. Hanya Desa Waduwani Kecamatan Woha yang baru mengajukan. “Dari 191 Desa di Kabupaten Bima yang baru mengajukan hanya satu Desa, sementara 190 Desa belum,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kabupaten Bima, Drs. Sirajuddin MM, kepada Suara NTB, Rabu (27/3). Sirajuddin menegaskan, pihaknya tidak akan menyalurkan DD tahap pertama tersebut, sebelum Pemerintah Desa memenuhi persyaratan, yakni mengajukan APBDesa 2019 yang sudah selesai dievaluasi Camat. “Kami tidak akan memproses kalau APBDesa belum selesai,” tegasnya. Diakuinya dalam hal itu, pihaknya telah berulang kali menyampaikan kepada seluruh Pemerintah Desa agar segera membahas dan menuntaskan APBDesa 2019. Hanya saja tidak diindahkan. “Sejak Bulan Oktober 2018 kemarin kami mengingatkan berkali-kali agar segera membahas APBDesa 2019. Namun sampai saat ini baru ada satu desa yang menyelesaikan,” katanya. Ia menyebutkan, DD tahap pertama kurang lebih sebesar Rp37,123.475,800, telah ditransfer dari Rekening Kas Umun Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sejak tanggal 15 Maret 2019 kemarin. “Batas penggunaan DD pertama ini sampai bulan Juni mendatang. Jika tidak dicairkan akan mempengaruhi pencairan DD tahap kedua dan ketiga,” katanya. Sirajuddin menambahkan, DD tahap pertama tersebut bisa digunakan oleh Desa untuk Pemberdayaan, Gaji Aparatur hingga pembangunan infrastruktur. Penggunaannya tergantung direncanakan Pemerintah Desa masing-masing. “Penggunaan DD tahap pertama tergantung apa yang direncanakan oleh Desa. Kami di DPMDes tidak mengetahuinya,” pungkasnya. (uki) Sirajuddin
Hadiri Kampanye Sandiaga Uno, Wawali Diperiksa Bawaslu Kota Bima (Suara NTB) – Kehadiran Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02, Sandiaga Uno di Kota Bima belum lama ini, tidak hanya menyeret sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bima. Wakil Walikota Bima, Ferry Sofian, SH pun juga ikut-ikutan terseret. Hal tersebut diketahui setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bima memanggil Wawali pada Rabu (27/3). Ferry dipanggil untuk klarifikasi soal kehadirannya dalam acara Cawapres Sandiaga Uno yang dipusatkan di lapangan Serasuba Kota Bima itu. Ketua Bawaslu Kota Bima, Muhaemin S.Pd.I mengaku pemanggilan Wawali Bima untuk klarifikasi berdasarkan hasil pengawasan pada saat kampanye Cawapres nomor urut 02 di Kota Bima tanggal 13 Maret lalu. “Dalam pengawasan kita, selain dua ASN, Wawali juga ditemukan ada dugaan pelanggaran menghadiri kampanye Cawapres. Makanya kita klarifikasi (Wawali.red) hari ini,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (27/3). Dikatakannya klarifikasi orang kedua pada Pemerintahan Kota Bima itu, dimulai sejak pukul 11.00 hingga 13.00 wita. Klarifikasi tersebut juga didampingi para penyidik Sentra Gakumdu. “Pemanggilan serta klarifikasi Wawali ini adalah yang pertama,” katanya. Selain Wawali, lanjutnya salahseorang pejabat Setda Kota Bima juga telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Pejabat yang dipanggil tersebut yang berkaitan dalam mengurus izin atau cuti kampanye Kepala Daerah. “Selain itu juga ada seorang kader partai inisial S sebagai saksi. Kebetulan S, saat kampanye juga berada di lokasi kegiatan,” katanya. Diakuinya klarifikasi tersebut belum bisa disimpulkan, karena masih dalam tahap penelusuran. Namun jika ada dugaan Tipilu akan ditindaklanjuti ke unsur Kepolisian untuk dilakukan penyelidikan. “Nanti hasil klarifikasi dan keterangan pihak yang dipanggil akan kita plenokan bersama penyidik sentra Gakumdu,” katanya. Sementara Wawali Bima, Ferry Sofian mengakui telah dipanggil oleh pihak Bawaslu untuk klarifikasi dalam kaitan kehadiran Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno di Kota Bima belum lama ini. “Saat hadir dalam kegiatan itu sebagai Wakil Walikota karena ada undangan dari panitia. Sebagai Kepala Daerah tentu saya hadir karena ada tamu yang datang dari luar Bima,” pungkasnya. (uki)
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Satu Keluarga di Madakimbi Digigit Anjing Liar Dompu (Suara NTB) – Kasus gigitan anjing liar di Dompu masih terus terjadi. Kejadian itu dialami empat orang dalam satu keluarga di Lingkungan Madakimbi Kelurahan Kandai I, Rabu (27/3). Sebagian besar dari mereka menderita luka gigit di bagian tangan sebelah kanan. Humas RSUD Dompu, Gunawan, Amd, kepada Suara NTB membenarkan adanya empat warga yang ditangani karena digigit Hewan Pembawa Rabies (HPR) tersebut. Mereka yakni Julfikar (28) Putra Daniel (15) Imansyah (36) dan Nurhayati (46). “Hari ini kita tangani empat orang yang digigit anjing. Itu satu keluarga di Lingkungan Madakimbi,” ungkapnya. Terhadap para korban, lan-
jut dia, tim medis sudah memberikan penanganan awal dengan pembersihan luka serta pemberian Vaksin Anti Rabies (VAR). Terlebih mengijinkannya pulang dan melanjutkan tahapan vaksinasi di puskesmas setempat. Keputusan itu diambil menyusul luka gigit yang diderita tidak tergolong parah. Disinggung kronologi digigitnya empat orang dalam satu kepala keluarga tersebut,
Gunawan mengaku tidak mengetahuinya secara pasti. Kabar yang diterima bahwa HPR-nya sudah berhasil dieliminasi warga setempat. Terpenting tim medis sudah menguapayakan perawatan awal para korban. “Kronologinya kami tidak tahu pasti cuma keterangan warga anjing tersebut sudah dibunuh. Sementara penanganan setelah dipulangkan kita minta melanjutkan vaksinasi
untuk hari ke tujuh dan 21 di puskesmas,” jelasnya. Terpisah, Kadinakeswan Dompu, Zainal Airfin dihubungi Suara NTB mengaku, belum mengetahui adanya kasus gigitan HPR hari ini. Apalagi menimpa empat orang dalam satu keluarga. Laporan terakhir yang diterima hanya ada satu korban gigitan. Menimpa salah seorang bocah di Lingkungan Mantro Kelurahan Bada dengan luka gigitan parah dibagian pelipis mata dan tangan. “Belum ada laporan yang masuk soal empat orang itu. Terakhir satu orang kemarin di Mantro tiba-tiba digigit saat mai bola,” ujarnya.
Tak bisa dipastikan bocah Kelas III Sekolah Dasar (SD) ini tergigit HPR yang terpapar virus rabies atau tidak. Mengingat Disnakeswan sampai saat ini belum menerima hasil pemeriksaan sampelnya. Atas tingginya kasus gigitan baru ini diakui pihaknya tak bisa berbuat banyak, selain menggecarkan sosialisasi ke tengah masyarakat agar selalu waspada. Sementara untuk eliminasi HPR sudah tidak lagi dilakukan karena lebih mengutamakan vaksinasi. “Untuk sementara fokus kita vaksinasi. Sedangkan eliminasi paling kalau ada anjing yang terkena gigitan,” pungkasnya. (jun)
Pangdam Pesan Hasil Karya TMMD Dijaga Dompu (Suara NTB) Pangdam IX/Udayana, Mayor Jenderal TNI Benny Susianto, SIP mengingatkan bahwa program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) untuk percepatan pembangunan di daerah. Pemda yang tidak memanfaatkannya dinilai rugi, karena tidak hanya pembangunan fisik yang didapat tapi juga pembangunan masyarakatnya. “Saya berpesan, hasil kerja (TMMD) ini tetap membutuhkan pemeliharaan. Saya titip kepada pemerintah daerah dan masyarakat, dari apa yang sudah dikerjakan oleh TMMD ini agar tetap dipeliharaan. Dalam tahap tertentu, tingkat kualitasnya,” kata Mayjen TNI Benny Susianto, SIP kepada wartawan usai memimpin upacara penutupan kegiatan TMMD di lapangan Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa, Rabu (27/3). Kegiatan TMMD yang dikerjakan bersama masyarakat selama 30 hari di Desa Lanci Jaya dan Tekasire Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu ini terbagi dalam kegiatan fisik dan non fisik. Kegiatan fisik diantaranya berupa pembukaan jalan baru, rehab tempat ibadah, renovasi rumah tidak layak huni dan lainnya. Pembukaan jalan baru ini diikuti dengan pembuatan gorong – gorong dan jembatan. Untuk pembuatan jalan baru, lahan warga yang dilintasi jalan merupakan hibah atas pendekatan TNI di lapangan. “Saya minta proses hibah tanah yang digunakan untuk jalan ini diselesaikan. Jangan sampai setelah keadaan sudah maju, pemilik lahan malah malaki pengguna jalan, yang parah malah jalannya diblokir. Ini yang tidak kita inginkan.
(Suara NTB/ula)
BERITA ACARA - Pangdam IX/Udayana, Benny Susianto, bersama Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin dan Dandim 1614/ Dompu, Arif Hadianto, usai menandatangani berita acara penyerahan hasil karya TMMD ke 104 di lapangan Lanci Jaya Manggelewa, Rabu (27/3). Mumpun ini masih baru, tolong diselesaikan dengan baik,” pesan Mayjen TNI Benny saat memberikan arahan pada kegiatan ekspose kegiatan TMMD di ruang rapat Bupati. Benny juga menyampaikan, sasaran kegiatan TMMD merupakan kebutuhan masyarakat dan bukan berdasarkan keinginan pemda saja. “Yang kita kerjakan memang kebutuhan masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat
dalam kegiatan TMMD cukup besar,” terangnya. Sementara dalam sambutan Kepala Staf Angkatan Darat selaku penanggungjawab kegiatan TMMD yang dibacakan Pangdam IX/Udayana selaku inspektur upacara menyampaikan ajakannya kepada seluruh elemen masyarakat untuk sama – sama bekerja membangun daerah guna mengatasi berbagai masalah di bidang tekhnologi, ekonomi,
dan sosiali budaya. “Oleh karena itu, selama TMMD ini para prajurit TNI hadir di tengah – tengah rakyat. Menebarkan semangat gotong royong dan energi positif untuk maju mencapai keunggulan,” katanya. Penutupan kegiatan TMMD ke 104 di Manggelewa, Pangdam IX/Udayana, Mayor Jenderal TNI Benny Susianto, SIP didampingi Danrem 162/ Wira Bhakti, Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos,
SH, M.Han, Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin dan Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH dan Dandim 1614/Dompu, Letkol CZI Arif Hadianto, SIP. Penandatanganan berita acara serah terima hasil karya TMMD dari Dandim 1614/Dompu ke Bupati Dompu yang disaksikan Pangdam IX/Udayana dan peninjauan hasil karya TMMD menjadi akhir kegiatan TMMD di Manggelewa, Rabu (27/3/ 2019) kemarin. (ula)
175 Rumah Warga di Bara Minim, ASN Laporkan Harta Kekayaan di KSB Terendam Banjir Dompu (Suara NTB) – Sebanyak 175 unit rumah warga di Desa Bara Kecamatan Woja tergenang banjir, Selasa (26/ 3) malam. Beruntung luapa air tidak sampai merusak pemukiman, terlebih menelan korban jiwa atau luka-luka. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, Drs. Imran M. Hasan dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (27/3) siang mengaku terkejut mendapat laporan meluapnya salah satu aliran sungai di desa tersebut. Padahal di sebagian besar wilayah terpantau intensitas hujannya cukup rendah. “Hujan kemarin kan tidak merata dan sedang. Tapi mungkin dibagian hulu sungai tepatnya bagian barat Woja intensitasnya tinggi sehingga air sungai meluap ke perkampungan,” kata dia. Akibat luapan sungai Sipon itu sedikitnya 175 rumah warga tergenang dengan ketinggian bervariasi. Mulai dari setinggi mata kaki sampai ketinggian satu meter. Beruntung, bencana tahunan ini tidak sampai menimbulkan banyak kerugian material. Seperti yang diakibatkan bajir baru-baru ini disejumlah wilayah. “Untungnya banjir ini tidak sampai menimbulkan korban atau kerugian lainnya. Termasuk kerusakan rumah tidak ada, air hanya menggenangi saja,” ujarnya. Selain pengaruh intensitas hujan, kondisi sungai yang sempit dan dangkal akibat sedimentasi, menu-
Taliwang (Suara NTB) Inspektorat mencatat, hingga saat ini baru ada sekitar 20 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaporkan LHKPN tahun 2018. Masih molornya penyampaian LHKPN ini tentu sangat disayangkan, pasalnya batas terakhir penyerahan laporan tersebut tinggal menghitung hari saja yakni 31 Maret mendatang. Jika melewati dari waktu yang ditetapkan, dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi daerah. “Kita tidak tau alasan secara pasti di lapangan sehingga ASN masih lelet melaporkan hartanya. Padahal waktu yang diberikan sudah semakin mepet dan kita juga sering mengingatkan mereka untuk segera. Jika masalah ini tidak segera disikapi dengan baik. Kita khawatirkan penghargaan untuk taat dan patuh LHPKN di tahun 2019 tidak bisa tercapai,” sebut Inspektur Inspektorat Ir. H. Ady Mauluddin M.Si, kepada Suara NTB, Rabu (27/3). Dikatakannya, penyampaian LHKPN sangat penting, karena menjadi salah satu indikator penilaian aset dimiliki oleh masing-masing ASN. Pelaporan LHKPN juga menjadi tugas rutin bagi para pejabat Pemerintah untuk bisa dipenuhi. Tetapi faktanya, kepatuhan untuk melaporkan harta kekayaan di KSB Masih dianggap minim. Untuk itu,
(Suara NTB/BPBD)
TERGENANG – Tampak rumah warga di Desa Bara Kecamatan Woja tergenang banjir, Rabu (27/3). rut Imran M. Hasan, turut menjadi pemicu luapan air. Karenanya langkah paling efektif untuk menekan bencana susulan di tengah cuaca yang tidak menentu saat ini ialah menormalisasi sungai. Jika lamban disingkapi bepotensi besar menimbulkan kerusakan parah. Apalagi kawasan hutan sekitarnya telah gundul dibabat. “Banjir di sana sudah biasa setiap kali hujan dengan intensitas tinggi pasti rumah war-
ga tergenang,” jelasnya. Tak lama setelah mendapat laporan meluapnya air ke perkampungan itu tim BPBD dikerahkan untuk membatu proses evakuasi. Sekaligus menyalurkan bantuan seadanya berupa mie instan. Dan pagi ini (kemarin) sebagian besar warga sudah bisa kembali ke rumah masingmasing setelah semalam istirahat di rumah keluarga dan kerabat. (jun)
(Suara NTB/dok)
SUARA NTB Kamis, 28 Maret 2019
Ady Mauluddin
pihak terkait dalam waktu dekat akan kembali melayangkan surat teguran agar bisa dilengkapi. Hal ini tentunya sangat beralasan, karena batas waktu untuk pengumpulannya paling telat tanggal 31 Maret. Dengan waktu yang sangat mepet, pihaknya sudah tidak ada pilihan lagi melainkan tetap akan menyerahkan ke KPK. Konsekuensi, jika tidak melaporkan LHKPN maka ASN yang bersangkutan mendapat penilaian negatif. “Masih ada waktu untuk menyampaikan LHKPN hingga tanggal 31 Maret. Jika melewati dari waktu tersebut, kita tidak akan ambil pusing karena itu merupakan salah mereka sendiri,” ungkapnya. Ditambahkannya, untuk penyampaian laporan kekayaan tahun 2019 sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Dimana untuk tahun ini, tidak hanya eselon II dan pejabat yang ada di ULP di Dinas PTM-PTSP dan auditor saja. Tetapi saat ini eselon III juga harus menyampaikan laporan kekayaannya, sehingga setiap harta yang dimiliki bisa langsung terpantau. Pihak terkait juga bersedia membantu jika masih ada ASN yang tidak bisa masuk untuk melaporkan hartanya. Karena setiap kesulitan pasti ada solusinya, akan sangat berbeda jika tidak ada yang bertanya. Kecuali para ASN ini tidak melaporkan masalahnya serta tidak melakukan pengisian LHKPN maka itu merupakan kesalahan pribadinya. “Kita siap membantu bagi para ASN yang menghadapi kesulitan dalam mengisi LHKPN. Mudahmudahan sebelum tanggal 31 sudah tuntas dan tidak ada masalah lagi,” tandasnya. (ils)
Kualitas Partisipasi Masih Jadi Tantangan Pemilu Mataram (Suara NTB) Para mantan komisioner KPU Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota, membentuk Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Provinsi NTB. Hal itu sebagai bentuk para mantan penyelenggara pemilu ini tetap berkontribusi membangun demokrasi yang sehat. Ketua Presidium JaDI NTB, Lalu Aksar Ansori, menegaskan, JaDI NTB sangat berkomitmen untuk membantu mengawal proses demokrasi dan terlaksananya pemilu yang langsung Jurdil, dan rahasia. “JaDI ingin berkontribusi dalam proses pengawal pemilu. Sehingga penyelenggaraan Pemilu dipastikan sesuai aturan dan ketentuan berlaku,” kata mantan ketua KPU Provinsi NTB tersebut. Diharapkan ke depan, JaDI bisa menjadi sinergi dan mitra strategis bagi penyelenggara Pemilu di NTB, baik KPU dan Bawaslu. JaDi bisa memberikan masukan, saran dan sumbangsih pemikiran kepada penyelenggara pemilu terhadap adanya potensi pelanggaran dan penyelenggaraan yang tidak sesuai aturan. Ia membeberkan, JaDI memiliki tujuan dan beberapa program yang akan dilaksanakan ke depan. Diantaranya terkait advokasi, pendidikan dan pelatihan, kajian/riset, publikasi, pembangunan jaringan dan kerjasama serta konsultasi dalam mengawal proses pesta demokrasi atau Pemilu. “Nanti bekerjasama melakukan kajian dan telaah yang hasilnya mungkin bisa menjadi masukan dan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan penyelenggara Pemilu ke depan,” tandasnya. Ia mengatakan, setiap periode pemilu memiliki tantangan tersendiri sesuai perkembangan masyarakat dan dinamika politik. Tantangan Pemilu 2019 setidaknya ada dua sisi. Yakni meningkatkan partisipasi masyarakat dan menghadirkan pemilihan yang berintegritas sehingga dipercaya masyarakat. Seluruh anggota JaDI yang merupakan mantan komisioner KPU maupun Bawaslu dari pusat hingga daerah telah berhasil meletakkan pondasi kelembagaan maupun personel penyelenggara Pemilu berintegritas melalui berbagai instrumen. JadI hadir untuk mengawal pemilu berintegritas dan dipercaya masyarakat. “Oleh karena itu motto kami yakni ‘Kawal Pemilu, Jaga Suara 2019,” katanya. JaDI NTB, lanjutnya, sebagai salah satu komponen civil society hadir untuk menjadi mitra KPU dan Bawaslu dalam menggapai cita-cita tersebut. Dengan kemitraan dan sinergisitas semua komponen pihak meyakini NTB akan menjadi contoh terbaik tata kelola pemilu demokratis di Indonesia. (ndi)
POLHUKAM
Halaman 8
Kasus BOS SLB
Penyidik Dalami Indikasi Penggelembungan Data Siswa
Mataram (Suara NTB) – Penyidik Subdit III Tipikor Polda NTB mulai bergerak menyelidiki dugaan korupsi dana BOS Sekolah Luar Biasa (SLB) tahun 2017. Penyidik mengagendakan klarifikasi saksi-saksi, diantaranya para kepala sekolah. Kesesuaian pengelolaan anggaran dengan aturan didalami. “Kita kan sudah terima itu dari Inspektorat. Itu sudah mulai itu (penyelidikan),” ucap Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin Baharudin ditemui kemarin. Penyelidikan tersebut dimulai dengan mengklarifikasi saksisaksi diantaranya yang sudah dimintai keterangan yakni Yayasan SLB Taman Firdaus Kota Bima. Kepala SLB lainnya bakal diklarifikasi secara
maraton. “Itu ada sekitar lima sekolah,” sebutnya. “Ini masih verifikasi, masih penyelidikan,” imbuh Syamsudin. Penyelidikan tersebut, sambung dia, merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Provinsi NTB. Indikasi kerugian negara yang timbul diduga bukan akibat kesalahan administrasi. “Nah ini kan kita mencari perbuatan melawan
hukumnya. Indikasi pidana yang menimbulkan kerugian negara. LHP dari inspektorat itu semacam jadi rujukannya. Setidaknya gak gelap-gelap amat lah,” paparnya. Auditor Inspektorat sebelumnya menemukan indikasi penggelembungan jumlah siswa SLB. Hal itu untuk mendongkrak jumlah peneri-
maan dana BOS. Satu siswa SLB mendapat Rp2 juta. Indikasi perbuatan melawan hukum tersebut diduga dilakukan pada tahun anggaran 2017/2018. Penyaluran melalui Dinasi Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB. Jumlah siswa yang terdaftar di SLB tersebut tidak sesuai
(Suara NTB/dok)
SUARA NTB Kamis, 28 Maret 2019
dengan yang diajukan. (why)
PERAGAKAN - Tiga tersangka kasus ATM sabu memeragakan cara mereka berupaya menghilangkan barang bukti, Rabu (27/3).
Mataram (Suara NTB) – Anggota MPR RI, Prof. Dr. Farouk Muhammad mengutarakan, peran dan kewenangan DPD RI secara kelembagaan kini sudah mulai nampak. Kecuali, terkait fungsi penganggaran. “Melalui upaya dan langkah-langkah optimalisasi terutama terkait hubungan kerja dengan Pemerintah, (DPD) sudah mulai berperan, termasuk dalam memperjuangkan alokasi anggaran dana transfer yang semakin meningkat,” ungkap Farouk. Hal itu disampaikan Farouk saat kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika). Kegiatan digelar di Universitas 45 Mataram belum lama ini. Dalam kesempatan dialog dengan Farouk, Agus, salah seorang staf pengajar di Universitas 45 menyoroti soal dominasi parpol dalam kehidupan bernegara. Akibatnya, DPD tidak mendapatkan peran sebagaimana mestinya. Dipertanyakan juga mengenai penggunaan sebutan 4 pilar yang sudah diputuskan oleh MK untuk tidak menggunakannya lagi. Melainkan “Konsensus Kebangsaan”. Terkait penggunaan sebutan 4 pilar, Farouk menegaskan hal itu hanya untuk mempersingkat nama saja dan tidak lalu berarti bahwa ke empat pilar mempunyai kedudukan yang sejajar. Ia mengumpamakan, seperti pilar-pilar rumah, mulai dari pondasi, tiang-tiang penyangga, dinding dan atap. “Masingmasing memiliki peran sendiri-sendiri dan sudah barang tentu Pancasila merupakan pilar pondasi dan tiang-tiang penyangga adalah UUD 45,” ujarnya. Persoalan lain yang mengemuka dalam dialog dengan Farouk adalah terkait realisasi bantuan atau rehabilitasi gempa di NTB. Sebab, saat ini sudah hampir tujuh bulan penanganannya belum juga tuntas. Terkait problematika pemulihan pascagempa ini, Farouk menegaskan bahwa secara pribadi, dalam kapasitas sebagai Anggota DPD RI Dapil NTB, ia senantiasa menggunakan wewenangnya untuk melakukan pengawasan. “Dan mendorong Pemerintah agar segera menyelesaikan kewajibannya,” pungkas Farouk. (aan)
Bawaslu Serukan ASN Tidak Ikut Berpolitik Praktis Mataram (Suara NTB) Menjelang pemungutan suara Pemilu 2019, eskalasi politik semakin meningkat. Bawaslu pun turut meningkatkan pengawasannya seiring dengan makin aktifnya peserta pemilu melakukan sosialisasi pemenangan di tengah masyarakat. Bawaslu memotret, salah satu potensi kecurangan yang terjadi dalam akhir-akhir masa kampanye ini yakni pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Indikasi politisasi ASN tersebut terasa semakin kuat jelang pemilu ini. “Karena itu kita imbau agar ASN tetap netral, tetap menjadi aparat yang bekerja secara profesional melayani masyarakat. Jangan melibatkan dan dilibatkan dalam politik praktis ini. Mari kita semua menjaga kehormatan dan martabatnya,” kata Ketua Bawaslu Provinsi NTB, M. Khuwailid, di ruang kerjanya. Menurut Khuwailid, pelibatan ASN merupakan salah satu yang mendapat atensi pengawasan serius dari Bawaslu. Pasalnya potensi pelanggaran oleh ASN cukup tinggi. Disamping itu, dalam sepanjang masa kampanye yang sudah berlangsung, tidak sedikit pelanggaran Pemilu yang ditangani Bawaslu melibatkan oknum ASN. “Dari beberapa kasus yang sudah ditangani, lumayan tinggi, terutama bagi calon yang masih berkaitan kesehariannya. Sehingga melalui organisasi bisa diintervensi agar tetap pilih,” katanya. Pada dasarnya pihak Bawaslu bersama kementerian terkait telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama tentang netralitas aparatur sipil negara. Salah satu poin pokoknya yakni ASN menjaga netralitasnya secara imparsial. Khuwailid menyebutkan salah satu yang jadi fokus pengawasan Bawaslu yakni pelibatan aparatur pemerintah desa. Potensi politisasi aparatur pemerintah desa menurut Kahuwailid cukup mengkhawatirkan. ”Pelibatan kepala desa dan perangkat desa, merupakan potensi yang paling tinggi kalau kita lihat dari kampanye ini. Untuk itu, kita imbau kepada perangkat desa jangan terlibat dan dilibatkan,” serunya. (ndi) M. Khuwailid (Suara NTB/dok)
Reka Adegan
Tiga Tersangka Kompak Bakar Barang Bukti Sabu Mataram (Suara NTB) – Tiga tersangka kasus peredaran sabu modus ATM, yakni tersangka GN, WYC, dan MBY memeragakan ulang peristiwa penggerebekan markas mereka, Rabu (27/3). Para tersangka memeragakan 17 adegan. Terungkap bagaimana pasrahnya mereka karena bisnis narkobanya terbongkar. Rekonstruksi kasus ATM sabu dipimpin langsung Kasatnarkoba Polres Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa. Turut hadir Kasi Pidum Kejari Mataram, Anugrah Agung
Saputra Faizal, dan pengacara tersangka, Fauzia Tiadia. “Ada 17 adegan yang diperagakan para tersangka. Dari mulai mereka masuk ke ruangan itu, melayani pembeli, sampai ketika digerebek. Rekonstruksi ini bersama jaksa untuk keperluan pemberkasan,” ujar Adi. Rekonstruksi ulang dilaksanakan di rumah tepi Jalan Taman Mayura, Abiantubuh, Cakranegara. Rumah tersebut serupa labirin dengan bermacam tabir, seperti pintu berlapis cermin, dan kamar
suci peribadatan. Kantor utama mereka berkelok-kelok dengan pintu baja. Selain itu, di setiap sudut dipasangi kamera CCTV. Termasuk satu diantaranya yang menyorot para pembeli. Tersangka GN mengawali rekonstruksi dengan masuk ke kamar penjualan melalui pintu yang disamarkan dengan cermin. Selanjutnya GN melayani pembeli dengan menerima uang dari lubang pipa. Kemudian menyerahkan sabu melalui pipa yang lebih kecil. Selanjutnya, uang hasil
Gara-gara Status Facebook
Pegiat Sosial Lombok Utara Dipolisikan Bupati Mataram (Suara NTB) Pegiat sosial Endri’s Foundation, Tarpiin Adam berhadapan dengan penyidik Polda NTB. Adam dilaporkan Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar atas dugaan penghinaan dan pencemaraan nama baik melalui status di media sosial Facebook. Adam menjalani pemeriksaan sebagai terlapor di Subdit II Cybercrime Ditreskrimsus Polda NTB, Selasa (26/3) lalu. Direktur Lombok Utara Corruption Watch (LUCW) ini memenuhi panggilan penyidik. Adam mengaku ditanyai perihal motivasi membuat status. “Tujuan saya mengkritik pemerintah KLU dalam hal penanganan gempa,” ucapnya dikonfirmasi Rabu (27/3). Dia mengungkapkan, satu
pekan setelah gempa menerjang Minggu 5 Agustus 2018 lalu, menurutnya, Pemda KLU tidak punya tindakan terukur dalam hal kebijakan. “Justru yang banyak membantu masyarakat, relawan dan pemerintah dari luar. Saya hanya berniat mengkritik tapi justru dilaporkan,” imbuh Adam. Namun dia menerangkan menghargai upaya Bupati sebagai pejabat publik melapor dugaan tindak pidana. Sebab dia juga menyadari dirinya juga memiliki hak untuk mengoreksi kekurangan pejabat publik. “Tentu saja saya menggunakan hak saya sebagai warga negara untuk mengkritik pejabat publik yang memegang amanah jabatan,” terangnya. Laporan dugaan pelanggaran
UU ITE itu masuk meja penyidik Polda NTB tertanggal 15 November 2018. Sepekan Surat Perintah Penyelidikan terbit. Laporan terkait unggahan foto Adam melalui akun Facebook Restu Adam EF yang berisi tangkapan layar cuplikan berita koran.’ Penyelidikan dilakukan dengan dasar laporan dugaan pelanggaran pasal 28 ayat 2 juncto pasal 45A ayat 2, pasal 27 ayat 3 dan 4 juncto pasal 45 ayat 3 dan 4 UU RI No 11/ 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kabid Humas Polda NTB, AKBP H Purnama menyatakan masih akan mengecek dulu perihal laporan tersebut ke penyidik perihal klarifikasi Adam tersebut oleh penyidik. “Saya cek dulu,” ujarnya singkat. (why)
transaksi dimasukkan ke dalam kotak kaca bertuliskan kotak amal. Tersangka WYC lalu menyusul masuk. Disusul lagi oleh tersangka MBY. Mereka bertiga kemudian mencurigai kedatangan polisi melalui monitor yang menyiarkan tangkapan CCTV. Gundah mulai menghinggapi mereka. MBY lari mengunci pintu baja. Sementara WYC menyalakan kompor gas. Seketika MBY dan GN memasukkan poketan sabu ke dalam wastafel. Dengan cekatan tersangka WYC menyemburkan
api. Pintu ruangan digedor polisi disertai tiga tembakan senjata api. “Sudah gitu saya pasrah saja. Saya bilang ya sudah kita pasrah, kita buka aja pintunya,” sebut MBY. Setelah polisi masuk, poketan sabu ditemukan sudah gosong di dalam wastafel. Tiga tersangka tersebut diduga kaki tangan bandar sabu di Abiantubuh, Cakranegara berinisial W. Mereka ditangkap dengan barang bukti setara 120 poket sabu yang sudah ludes dibakar, dan uang tunai Rp38 juta. (why)
Tersangka Kasus ITE Kritik Penanganan Gempa Lombok Ditahan Jaksa Mataram (Suara NTB) – Salah satu korban terdampak gempa Lombok, Amusrin Kholil, warga Kayangan, Lombok Utara, menghuni jeruji besi. Hal itu setelah kasus ITE yang menjeratnya dilimpahkan ke jaksa penuntut umum, untuk diajukan ke persidangan. Pria yang akrab disapa Kholil berurusan dengan hukum berkat statusnya di media sosial Facebook. Isinya mengkritik pemerintah atas penanganan gempa Lombok 2018 lalu. Namun status tersebut diduga berisi muatan pengancaman. “Ya berkasnya sudah lengkap dan sudah dilakukan pelimpahan tahap dua ke jaksa,” kata Kabid Humas Polda NTB AKBP H. Purnama, Rabu (27/ 3) mengonfirmasi. Dugaan pengancaman via
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Kasus Bantuan Alsintan Loteng 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 lum bisa dilaksanakan. Tapi yang diterima kelompok tani Praya (Suara NTB) Rabu (27/3) kemarin. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Badan Pemeriksaan Ia menjelaskan, tim auditor sekarang pihaknya sudah siap di daerah ini pada tahun 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Keuangan dan Pemba- dari BPKP perwakilan NTB dalam waktu dekat ini sudah 2017 lalu. “Memang ada juga 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 bantuan handtractor serta ngunan (BPKP) perwakilan sudah bertemu dengan pihak- bisa turun melakukan audit. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Agung mengatakan, audit mesin pompa air. Tapi untuk NTB bersama dengan Kejak- nya. Untuk menyusun rencana 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 saan Negeri (Kejari) Lombok dan jadwal audit pada proyek tersebut penting dilakukan saat ini fokus kita pada ban12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Tengah (Loteng) dalam wak- tersebut. Pihaknya pun sudah mengetahui ada tidaknya dug- tuan combain,” jelasnya. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Karena memang laporan tu ini akan mulai turun berkoordinasi dengan Dinas Per- aan penyimpangan pada pro12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 melakukan audit, terkait tanian untuk bisa mendampin- gram tersebut. Mengingat, ka- yang masuk baru bantuan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 program bantuan alat sistem gi saat audit dilakukan. “Sudah sus tersebut sudah cukup lama mesin combain saja. Kalau 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 pertanian (alsintan) tahun ada tim yang ditunjuk oleh ditangani pihaknya. Namun untuk bantuan handtraktor 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 2017. Audit dilakukan untuk BPKP perwakilan NTB untuk belum ada temuan indikasi ataupun mesin pompa air 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 mengetahui ada tidaknya in- melakukan audit pada program penyimpangan. Sehingga pi- belum ada. “Apakah ada in12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 dikasi penyimpangan pada bantuan alsintan ini,” sebutnya. haknya meminta untuk dilaku- dikasi penyimpangan pada 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 program senilai lebih dari Memang tim dari BPKP per- kan audit ke BPKP perwakilan. penyaluran bantuan mesin 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Audit sendiri akan difokus- combain itulah yang jadi Rp5 miliar tersebut. Hal itu wakilan NTB meminta untuk 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 diungkapkan Kasi Pidana mulai melakukan audit beber- kan para program bantuan com- fokus kita,” ujar Agung. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Kalau soal pengadaan Khusus (Pidsus) Kejari Lo- apa waktu yang lalu. Namun bain (mesin panen padi) yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 teng, Agung Kunto Wicak- karena pihaknya masih ada bersumber dari APBN. Dimana mesin combain itu sendiri 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 sono, SH., kepada wartawan, kesibukan, sehingga audit be- ada sekitar 18 mesin combain bukan jadi bidikan. (kir) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
BPKP Perwakilan NTB dan Jaksa Turun Audit
komentar Facebook tersebut mengenai dana bantuan perbaikan rumah terdampak gempa Lombok dilaporkan Pemda KLU, melalui Kabag Hukum. Terpisah Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan membenarkan pelimpahan tersebut. Tersangka kemudian ditahan di Lapas Mataram. “Alasannya dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana,” ujarnya melalui pesan instan. Nizal dikenai pasal pasal 27 ayat 4 juncto pasal 45 ayat 4 UU RI No 19/2016 tentang perubahan atas UU RI No 11/ 2008 tentang ITE. Selanjutnya, sambung Dedi, jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan untuk segera diajukan ke Pengadilan Negeri Mataram. Kasus itu bermula ketika Feri Herianto Ardi, putra Ketua Komisi I DRPD KLU, Ardianto mengunggah komentar facebook mengenai aksi demonstrasi warga tentang tuntutan penanganan gempa Lombok, yang diunggah pada 26 September lalu pada laman status akun Pak Dolah EF. Status Feri isinya, antara lain bahwa pengungsi gempa Lombok kala itu sudah dua bulan berada di pengungsian dan masih tinggal di bawah terpal-terpal. Ada pula komentar mengenai permintaan audit dana sumbangan kepada korban gempa yang dikelola pemerintah, realisasi janji dana perbaikan rumah, dana jaminan hidup, sampai penolakan model rumah Risha. Akun lain bernama Nizam EF KLUmilik Kholil lantas mengomentari status tersebut, yang kemudian menurut Pemda KLU dinilai memiliki muatan pengancaman. (why)
(Suara NTB/why)
Farouk Tegaskan Peran DPD Mulai Tampak
SUARA NTB
Kamis, 28 Maret 2019
2020, Pemprov Targetkan Tambora Jadi Geopark Dunia Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menargetkan Gunung Tambora menjadi geopark dunia tahun 2020 mendatang. Wakil Presiden Unesco Global Geopark, Prof. Dr. Ibrahim Komo sudah mengunjungi Tambora dan sejumlah geosite di sekitarnya pada tahun lalu. Saat kunjungan tersebut memberikan respons sangat positif. “Tahun 2020 kita berharap Tambora menjadi geopark dunia, kita usulkan. Kemudian juga menjadi cagar biosfer Unesco,” kata Kepala (Suara NTB/nas) Bappeda NTB, Ir. H. RidH. Ridwan Syah wan Syah, MM, M. Sc, M. TP dikonfirmasi di Mataram, kemarin. Konservasi, edukasi dan pengembangan ekonomi masyarakat merupakan pilar geopark. Taman nasional gunung Tambora memiliki ketiganya untuk dikembangkan. Apalagi sejarah letusan gunung Tambora yang mendunia pada 1815 meninggalkan warisan geologi, warisan budaya dan flora – fauna yang memiliki nilai universal. Apabila dikelola dengan baik akan membawa manfaat tidak saja bagi Tambora dengan terjaganya kelestarian, tapi juga kemanfaatan bagi masyarakat sekitar. Pejabat Unesco Global Geopark pada tahun lalu berkunjung ke Sanggar, Tambora dan sejumlah geosite seperti Doro Bente, Doro Ncanga hingga Pulau Satonda membuat keyakinan yang besar kepada tim Unesco bahwa Tambora punya potensi yang luar biasa. Pada waktu itu, Prof. Dr. Ibrahim Komo berkunjung sejak 19 – 21 Juli 2018. Hadir juga Advisory Committee Member of Asia Pasific Geoparks Network (APGN), Dr. Hanang Samudra. Kunjungan tersebut dalam rangka melihat dari dekat geopark nasional Tambora, karena rencananya akan diusulkan menjadi anggota UGG. Gunung Tambora cukup dikenal dunia dengan sejarah letusannya. Gunung Tambora menjadi 5 terbaik dari 127 gunung berapi di Indonesia, dan 20 terbaik gunung berapi di dunia. Sementara itu, tahun ini Geopark Rinjani akan menjadi tuan rumah simposium APGN. Ridwan menyebutkan sekitar 1.000 peserta dari seluruh dunia akan menghadiri kegiatan tersebut. “Tim Unesco akan datang memastikan kesiapan lokasi APGN. Kita berharap minimal targetnya 1.000 peserta. Kalau kemarin di Cina, pesertanya ada 700 orang,” sebutnya. Ia memastikan NTB sudah siap menjadi tuan rumah kegiatan simposium APGN tersebut. Pemprov NTB dan Pemda kabupaten sudah mengalokasikan anggaran untuk mempersiapkan infrastruktur mendukung kegiatan tersebut. (nas)
Halaman 9
PT.GNE Libatkan Kejaksaan Tagih Piutang Macet Rp7 Miliar Mataram (Suara NTB) Total kredit macet pada PT. Gerbang NTB Emas (GNE) tembus angka Rp7 miliar. Sebagai upaya pemulihan, manajemen akan melibatkan Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk pemulihan kerugian perusahaan yang mengarah ke potensi kerugian daerah itu. “Saat ini kami sedang merapikan manajemen. Kami rekap dulu, mana piutang macet. Kalau nilai sementara hasil audit independen sebelumnya Rp 7 miliar,” kata Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) PT. GNE Ahmad Jaelani AP kepada Suara NTB, Rabu (27/3). Namun angka itu, menurutnya, bisa berubah setelah dilakukan rekapitulasi untuk memilah jumlah yang harus diserahkan ke JPN. Karena dalam kredit macet itu termasuk di antara yang jadi temuan Inspektorat sesuai hasil audit investigasi. Diperkirakan Elan, sapaan Ahmad Jaelani, data data akan diserahkan pekan depan ke JPN untuk dilakukan penagihan kepada pihak yang tercatat dalam piutang macet. Terpisah Ihsan Asri, SH selaku JPN siap menerima pelimpahan kewenangan penagihan dari PT. GNE. Syaratnya harus diawali dengan penyerahan Surat Kuasa Khusus (SKK). “Namanya permintaan, itu sifatnya wajib kita penuhi,” kata Ihsan kepada Suara NTB di ruangannya kemarin. Menjadi tugas pihaknya
membantu pemerintah daerah, termasuk mengatasi masalah kredit hingga piutang macet dialami Perusahaan Daerah (PD), termasuk GNE. Bagaimana pun juga, menurut Ihsan, wibawa pemerintah harus tetap dijaga dari masalah yang berpotensi menimbulkan kerugian daerah atau kerugian negara. “Itulah tugas kami, membantu mencegah timbulnya kerugian negara atau kerugian daerah. Apabila sudah ada potensi itu, kami mencegah dengan membantu melakukan penagihan penagihan non litigasi,” kata Ihsan. Berdasarkan pembukuan GNE setelah melalui proses audit melibatkan auditor independen, piutang macet itu mencapai bervariasi. Nilainya paling besar mencapai Rp 6.677.074-
.025, jadi temuan sejak 2014. Sesuai dokumen audit internal yang diperoleh Suara NTB, piutang itu mengendap di 35 debitur atau rekanan yang menjadi mitra usaha PT. GNE. Setelah dilakukan pelacakan ke seluruh debitor yang punya kewajiban bayar, terkonfirmasi hanya 11 debitor atau hanya 26 persen dari total piutang. Nilai piutang yang terkonfirmasi hanya mencapai Rp1.712.081.900. Piutang semakin tidak jelas akibat keterlibatan oknum internal yang diduga menilep uang ratusan juta rupiah. Masih berdasarkan temuan auditor, penerimaan piutang sebesar Rp371.333.400 dari PT. Bahagia Bangun Nusa, tidak masuk ke rekening PT. GNE. Dua temuan piutang tersebut
menjelaskan tentang sistem pengendalian interen terhadap penjualan kredit dan piutang PT GNE belum memadai sesuai audit tanggal 12 Mei 2015. Selain itu, GNE juga menanggung utang usaha kepada CV. Trimas Sinergy sebesar Rp34.888.000. Uniknya, CV itu diketahui milik tiga karyawan PT. GNE. Pembelian berupa bahan bangunan pada CV tersebut justru merugikan perusahaan PT. GNE mencapai Rp 143.390.697, karena pada dasarnya PT. GNE bisa memproduksi sendiri. Temuan lain soal utang usaha, terkait transaksi pembelian bahan bangunan dan pembayaran utang melebihi saldo. Temuan itu terkait pembayaran utang ke PT. Alisan Catur. Padahal saat itu saldo perusahaan per 31 Mei 2014 hanya Rp29.939.200. Sedangkan pembayaran utang mencapai Rp 505.494.340. Sehingga ditemukan kelebihan pembayaran piutang mencapai Rp475.555.140. Audit juga berlanjut pada pemeriksaan fisik terhadap enam jenis persediaan bahan bangunan. Nilainya mencapai Rp287.678.627. Menurut hasil stok fisik nilainya
(Suara NTB/ars)
Ahmad Jaelani AP Rp245.670.578, sehingga ada selisih Rp42.008.094. Pembelian mesin multi block juga bermasalah, meski sudah terbayar sebesar Rp 540juta,tidakdidukungbuktipembelian aset yang memadai. Selain itu pembelian kendaraan truk Mitsubishi on the road sebesar Rp349 juta. Pembelian ini juga bermasalah karena ada kelebihan pembayaran uang muka Rp20.300.760. (ars)
Pemprov akan Tangani 10.000 RTSM yang Tak Peroleh Bantuan PKH Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB sedang menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020. Tahun 2020, Pemprov menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 12,75 persen sesuai target RPJMD 2018-2023. Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, Pemprov akan menangani 10.000 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang tak memperoleh bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) lewat APBD. Kepala Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Bappeda NTB, Muhammad Riadi, SP, M.ec.DEV mengatakan sesuai RPJMD 2018-2023, penurunan kemiskinan ditargetkan satu persen setahun. Angka kemiskinan NTB saat ini sebesar 14,63 persen. Pada tahun 2019, angka kemiskinan NTB ditargetkan turun menjadi 13,75 persen. Kemudian pada 2020, angka kemiskinan NTB ditargetkan turun menjadi 12,75 persen. Pada akhir RPJMD, angka kemiskinan NTB ditargetkan menjadi satu digit yakni sebesar 9,75 persen. Berdasarkan RKPD 2020, angka kemiskinan masing-masing kabupaten/kota ditargetkan turun. Untuk Lombok Barat, angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi 15,90 persen, Lombok Tengah 15,09 persen, Lombok Timur 15,50 persen. Kemudian Sumbawa turun menjadi 8,87 persen, Dompu 10 - 11 persen, Bima 11,62 persen, Sumbawa Barat 7,7 persen, Lombok Utara 24,13 persen, Kota Mataram 7,06 persen dan Kota Bima 9 persen. Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH., mengatakan pada 2020, Pemprov akan membuat program Keluarga Sasambo Gemilang. Sasaran program ini adalah masyarakat sangat miskin yang ada dalam Basis Data Terpadu (BDT) tetapi tidak mendapatkan bantuan PKH dari Kementerian Sosial (Kemensos). “Ini sedang diformulasi seperti apa. Yang pasti itu nanti bagaimana menangani kemiskinan dengan pendekatan keluarga. Ada formulasinya dalam bentuk bansos pada masyarakat kita yang sangat miskin yang tidak tercover oleh PKH. Tapi kita sesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” kata Khalik. RTSM yang akan mendapatkan program ini, keluarganya juga akan diintervensi lewat program yang lain. Misalnya pelatihan di Balai Sosial, pemberian peralatan untuk berwirausaha dan lainnya. “Kemungkinan besar kita coba 10.000 RTSM. Tapi masih dibahas juga terkait kemampuan keuangan daerah,” ujar Khalik. Sebenarnya, tahun 2019 ini Pemprov akan membuat program PKH daerah. Namun dalam APBD 2019 anggarannya tak terakomodir. PKH daerah dimaksudkan untuk mengakomodir masyarakat miskin yang tak tercover dalam PKH. “Sekarang mau diajukan lagi. Karena salah satu program prioritas kita penurunan angka kemiskinan. Kita akan intervensi lebih kepada ibu hamil dan balita dan pemenuhan kebutuhan dasarnya,” jelasnya. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan NTB pada posisi September 2018 sebesar 14,63 persen. Sementara itu, pada posisi Maret 2018, angka kemiskinan NTB sebesar 14,75 persen. Artinya, ada penurunan kemiskinan di NTB sebesar 0,12 persen pada periode Maret – September 2018. Ada beberapa kabupaten yang angka kemiskinannya masih berada di atas angka kemiskinan provinsi. Di antaranya Kabupaten Lombok Utara 28,83 persen, Lombok Barat 15,20 persen, Lombok Timur 16,55 persen, Bima 14,84 persen. Di NTB ada dua dua kota yang angka kemiskinannya di bawah dua digit yakni di Kota Mataram 8,96 persen dan Kota Bima 8,79persen. (nas)
(Suara NTB/ist)
PRAJA IPDN - Praja IPDN yang diterima PPL di Pemerintah Kabupaten Lotim, Rabu kemarin.
Lotim Terima Praktik Lapangan Praja IPDN Kampus NTB Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menerima praktik lapangan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus NTB. Sebanyak 114 praja berserta dengan 32 Pendampingnya diterima secara resmi, Rabu (27/3) kemarin. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Sekda Kabupaten Lombok Timur, H. Sahabudin mewakili Bupati sebagai Pembina Upacara penerimaan di halaman Kantor Bupati Lotim. Praktik Lapangan dibagi
menjadi 2 (dua) Kelompok yaitu Praktik Lapangan III Nindya Praja akan ditempatkan di 4 OPD yaitu Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dan Dinas Pembangunan Masyarakat Desa. Praktik Lapangan II Madya Praja akan ditempatkan di Kecamatan Jerowaru yang tersebar di 4 Desa, yaitu Desa Sukaraja, Desa Jerowaru, Desa Sepapan dan Desa Sukadamai.
Praktik Lapangan tersebut berlangsung selama 21 hari, mulai tanggal 27 Maret sampai dengan 16 April 2019. Program kegiatan Praktik Lapangan ini merupakan program umum yang merupakan program rutin praktik lapangan dengan basis pada tingkat desa yang meliputi seluruh materi pengajaran pada bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Program Khusus. Mewakili Bupati H. Sahabuddin, menyampaikan Lombok Timur merupakan daerah yang memiliki dinami-
DD dan ADD Molor, Kinerja Aparatur Desa di Lobar Terganggu Giri Menang (suara NTB) – Pencairan Dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Lombok Barat masih rendah. Pasalnya dari 119 desa baru 46 desa yang sudah mencairkan DD. Sejauh ini banyak desa terkendala di lapangan kaitan dengan penyusunan perencanaan RAB fisik yang masuk dalam APBdes. Desa terkendala penyusunan RAB fisik, lantaran minimnya jumlah tenaga pendamping. Untuk mengatasi persoalan ini, pihak dinas bersama kecamatan pun turun langsung ke desa untuk membantu desa. Dampak molornya DD dan ADD inipun menganggu kinerja apatatur desa. Sebab, belum ada dana untuk gaji aparatur dan operasional pemerintahan desa mulai dari gaji, ATK serta uang rapat. Kasi Bantuan Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lobar, Ahmad Maryuki mengatakan, progres pencairan DD sejauh ini bertambah menjadi 46 desa. Diakui
masih banyak desa yang belum mencairkan DD. Saat ini kata dia banyak desa masih tahap evaluasi di kecamatan, setelah dievaluasi barulah diserahkan ke dinas untuk mendapatkan rekomendasi. “Kendala yang paling krusial dihadapi banyak desa pada saat penyusunan perencanaan RAB fisik, karena keterbatasan petugas pendamping kita memfasilitasi sehingga saling menunggu itu membuat lama,” jelas dia. Diakui perencanaan RAB fisik yang agak lama disebabkan mninimnya tenaga pendamping. Akibatnya, banyak desa yang saling tunggu untuk penyusunan RAB fisik sehingga membuat agak lama. Sedangkan untuk entry data jelas dia tidak butuh waktu lama. Terkait adanya kades baru yang takut menandatangani LPJ menurut dia, seharusnya penandatanganan dilakukan kades lama. Bagi desa yang belum kata dia, kemungkinan ada persoalan internal. Untuk mempercepat progres APBdes bagi desa yang belum,
pihak dinas menurunkan tim ke semua desa. Tim, kata dia, sudah turun melakukan pendampingan ke semua desa yang belum untuk mempercepat persyaratan pencairan DD. “Jika kalau perencanaan sudah bagus tinggal dibantu input data saja,” jelas dia. Sementara itu Kepala Desa Jatisela mengaku akibat DD dan ADD belum mencair menganggu kinerja apatatur sebab dana untuk gaji dan operasional desa belum ada. Pihaknya sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas LH, hanya belum masuk ke bank. Sebab menunggu kades lain yang belum selesai karena pengajuannya kolektif. Kades Batu Putih Fajrin Nur mengatakan terkait pencairan DD di desanya sudah tidak ada persoalan. Sebab pihaknya sudah menyerahkan APBDes 2019 sehingga langsung dapat rekomendasi. “Yang jadi masalah, ADD ini belum jelas kapan keluarnya,” tanyanya. Menurut dia, yang kasihan para Kades baru dilantik belum dapat gaji sampai saat ini. (her)
Kenaikan Gaji ASN Loteng Dibayar April Praya (Suara NTB) Rencana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) direncanakan akan mulai diberlakukan pada bulan April mendatang. Pemkab Loteng sudah mengalokasi anggaran sekitar Rp40 miliar untuk membayar kenaikan gaji sebesar 5 persen pada APBD Loteng tahun ini.
Demikian diungkapkan Kabag. Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., kepada Suara NTB, Rabu (27/3) kemarin. Dikatakannya, rencana kenaikan gaji ASN tersebut memang sudah diantisipasi sejak awal. Sehingga pada pembahasan draf APBD Loteng tahun 2019 tahun lalu, anggaran kenaikan gaji ASN tersebut sudah dialokasinya. “Kenaikan
gaji ini memang sudah kita antisipasi. Jadi bagi Pemkab Loteng tidak ada masalah,” ujarnya. Hanya memang kebijakan kenaikan gaji ASN tersebut belum bisa dieksekusi sampai saat ini. Karena memang menunggu kepastian regulasi. Tapi kemungkinan besar Bulan April mendatang kebijakan kenaikan gaji ASN tersebut sudah diberlakukan.
“Kenaikan gaji ini hanya soal waktu saja,” sebutnya. Dimana nantinya untuk pembayaran kenaikan gaji Bulan Januari sampai Maret itu akan dibayarkan sekaligus. Karena memang kebijakan kenaikan gaji ASN tersebut terhitung berlaku sejak Bulan Januari kemarin. Namun kemungkinan baru bisa diberlakukan mulai Bulan April besok. Diakuinya, jika dilihat be-
saran kenaikan gaji ASN tersebut tergolong kecil. Dan, kenaikan gaji tersebut merupakan yang pertama sejak lima tahun terakhir. Tapi tetap patut untuk disyukur. Meski naiknya kecil. “Bagi kami ASN kenaikan 5 persen tetap sangat berarti. Karena sudah hampir lima tahun gaji ASN tidak mengalami kenaikan,” tandas Herdan. (kir)
ka dan kompleksitas yang cukup tinggi. Jumlah penduduk yang besar dengan potensi yang beragam adalah gambaran umum daerah ini. Dengan pengelolaan yang tepat kombinasi antara potensi alam dan potensi sumber daya manusia ini menjadi modal dasar pembangunan yang luar biasa. Praja IPDN merupakan putra-putri terbaik yang dipersiapkan untuk terjun dalam dunia birokrasi. Untuk itu para Praja juga telah dibekali keilmuan yang memadai melalui proses perkuliahan yang intens.
‘’Kesempatan praktik lapang ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk menguji pemahaman keilmuan sekaligus pemahaman tentang masyarakat itu sendiri,’’ jelasnya saat membacakan sambutan Bupati. Dengan demikian tidak hanya bermanfaat sebagai bekal pengembangan keilmuan dan pengetahuan, melainkan juga bermafaat langsung bagi masyarakat. “Bermasyarakat menjadi ujian yang harus dilalui sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan di masa mendatang,” katanya. (rus)
Sampah Masih Jadi Persoalan Serius Pariwisata Selong (Suara NTB) Sampah diakui masih menjadi problem serius terhadap pariwisata Lombok Timur (Lotim). Masalah sampah di pantai-pantai ini memang menjadi kendala dalam mempromosikan destinasi wisata Lotim. Hal ini diakui Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lotim, Akhmad Roji. Menjawab Suara NTB, Rabu (27/3) kemarin, Roji mengatakan persoalan sampah ini diharapkan segera tuntas. Titik-titik vital objek wisata bisa tertangani dengan baik. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan disarankan fokus menempatkan tempat-tempat pembuangan sampah di objek-objek wisata. Langsung bisa terpilah, sampah organik dan unorganik. Penanganan sampah tidak bisa sepenuhnya mengandalkan pemerintah. Ditengah keterbatasan pemerintah akan terasa sulit untuk mewujudkan bebas dari sampah. Dibutuhkan saat ini konektivitas penanganan sampah secara menyeluruh dari semua lini. Mulai dari pemerintah desa setempat yang dekat dengan objek wisata. BPPD Lotim mengajak desa membangun dengan konsep sapta pesona. Sapta pesona ini harus diaktualisasikan tak sekedar konsep. Tapi harus diwujudkan dengan baik. Diketahui ada program yang sudah diluncurkan oleh pemerintah
Kabupaten Lotim dengan istilah Program Desa Swadaya Kebersihan (PADASUKA). PADASUKA ini diharapkan tidak sekadar jargon yang sudah digaungkan namun dihilangkan. Tidak membumi. “Jangan deklarasi lalu hilang,” ucapnya. Harus digaungkan terus secara aktual. Provinsi NTB juga diketahui ada program zero waste. Program tersebut pun diharapkan tidak sekedar slogan tanpa ada tindaklanjut. Gerakan-gerakan humanis dalam penanganan sampah ini perlu dimplementasikan. Semisal mulai dari sekolah yang membayar SPP dengan sampah. Contoh sampah sebutnya ada di Gili Kondo. Ada wisatawan dari Prancis yang melayangkan protes keras karena melihat tumpukan sampah di objek wisata gili tersebut. Roji tidak ingin wisatawan yang datang ke Lotim merasa tidak nyaman dan tidak senang datang lagi ke Lotim karena persoalan sampah. Para pelaku wisata diharapkan tidak sekadar mendapat faedah dari objek wisata namun tidak memperhatikan kebersihan objek wisata tersebut. Sampah harus terkelola dengan baik. Harapannya para kelompok sadar wisata (Pokdarwis) di semua objek wisata memiliki kesadaran juga tentang penanganan sampah. Bersama galakkan gerakan kebersihan. Ketidaknyamanan pariwisata itu adalah kondisi objek wisata yang banyak sampah. (rus)
SUARA NTB Kamis, 28 Maret 2019
Jangan Tinggalkan Pertanian LAHAN pertanian kian sempit. Tergerus laju pembangunan buah dari kemajuan yang tak terelak. Kosakata dunia pertanian pun banyak pula yang telah hilang. Lantaran anak-anak muda kini tak memberi perhatian. ‘’Minimnya minat generasi muda untuk menjadi petani tak boleh berlanjut. Mereka harus diberi pemahaman bahwa dunia pertanian punya posisi penting dan strategis dalam proses pembangunan bangsa,’’ ujar Guru Besar Fakultas Pertanian Unram, Prof. Ir. M. (Suara NTB/dok) Sarjan, M.Ag.Cp., Ph.D., pada M. Sarjan Suara NTB belum lama ini. Sarjan tak ingin pertanian ditinggalkan jauh oleh anak-anak muda yang menjadi penerus generasi ini ke depan. Darinya, lahir komunitas pertanian yang melibatkan generasi muda milenial. Idenya pun ditangkap oleh mahasiswa Fakultas Pertanian Unram. Lahirlah Youth Millennial of Agriculture(YONA), sebuah komunitas yang beranggotakan mahasiswa dan sebagiannya alumni Fakultas Pertanian Unram. Prof. Sarjan menjelaskan bahwa pembangunan sektor pertanian yang cepat dapat ditempuh dengan cara intervensi teknologi dan Sumber Daya Manusia. “Generasi milenial harus bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan nilai ekonomi, sehingga ciri-ciri generasi milenial adalah kreatif, produktif, berpikir out of the box yaitu membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin,” tuturnya. Dengan sentuhan teknologi, dia ingin menjelaskan bahwa menjadi petani hari ini tak perlu dipersepsikan identik dengan kotor, harus berpanas -panasan. Padahal itu merupakan image petani yang belum mengenal teknologi dalam bingkai kerja pertanian. Anak-anak muda harus mengambil peran tersebut. Mengingat peluangnya juga cukup besar. Apalagi kebijakan daerah yang ingin mengembangkan pariwisata, maka dunia pertanian bisa mengambil peran untuk mendukung, sehingga pertanian bisa jadi sangat menarik ke depan. (dys)
SMPN 22 Mataram Harapkan Peningkatan Nilai UN Mataram (Suara NTB) SMPN 22 Mataram menargetkan adanya peningkatan nilai Ujian Nasional (UN) para siswa. SMPN 22 Mataram masih melaksanakan UN Kertas Pensil (UNKP) pada tahun ini. Persiapan intensif sudah dilaksanakan sejak bulan Januari lalu. “Harapannya tren tiga tahun ini peningkatan terus nilainya. Mudahan di UN tahun ini ada peningkatan. Guru-guru sudah terus sejak pengayaan melatih (Suara NTB/ron) kisi-kisi soal UN,” ujar KeH. Nasruddin pala SMPN 22 Mataram, H. Nasruddin, S.Pd., saat ditemui di ruang kerjanya. Nasruddin menjelaskan, pihaknya sudah melaksanakan pengayaan pada bulan Januari dan Februari lalu. Pengayaan itu khusus untuk mata pelajaran yang diujikan di UNKP. Dilaksanakan selepas jam belajar sekolah. “Setelah ishoma, baru dilanjutkan dengan pengayaan,” katanya. Sebanyak 54 siswa kelas IX di SMPN 22 Mataram akan mengikuti UNKP tahun 2019 ini. Tahun ini juga menjadi tahun terakhir pelaksanaan UNKP dengan kurikulum tahun 2006 di SMPN 22 Mataram. Persiapan lainnya yang dilakukan pihak sekolah selain pengayaan yaitu melaksanaan uji coba atau try out. Bahkan untuk mematangkan persiapan menjelang UNKP, SMPN 22 Mataram menggunakan kesempatan ujian tengah semester sebagai uji coba. Nasruddin mengatakan, ia menyampaikan kepada guru dan siswa bahwa ujian tengah semester sebagai bagian dari uji coba. Karena uji coba di tahun ini tidak sebanyak dibandingkan tahun lalu. Lembar jawaban di ujian tengah semester juga menggunakan lembar jawaban UNKP agar persiapan bisa semakin matang. Nasruddin juga mengakui akan berusaha melaksanakan UN Berbasis Komputer (UNBK) untuk tahun 2020 mendatang. secara pribadi ia sudah menyampaikan kepada guru bahwa tahun mendatang, SMPN 22 Mataram akan melaksanakan UNBK. Diakuinya pelaksanaan UNBK membutuhkan dana yang cukup besar, terutama untuk pembelian server. (ron)
PENDIDIKAN
Kendala Server dan Listrik Padam Masih Jadi Kendala UNBK Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMK di hari ketiga, Rabu (27/3) secara umum relatif berjalan dengan lancar. Ada sejumlah laporan dari sekolah kepada Panitia UN Provinsi NTB mengenai kendala server dan gangguan listrik padam. Namun kendala itu tidak tidak berdampak sangat besar terhadap pelaksanaan UNBK SMK. Tim Help Desk UN NTB, Susanto, kepada Suara NTB, Rabu (27/3) mengungkapkan terjadi kendala pada server aplikasi VBOS di SMKN 1 Batulayar. Namun masalah itu langsung ditangani Help Desk dan langsung normal kembali. “Hal itu disebabkan karena mematikan aplikasi tidak sempurna sesuai SOP,” ujarnya. Selain itu, menurut Susanto, juga terjadi install ulang OS Windows di SMK Ma’arif Lombok Timur, sehingga perlu dilakukan unlock serial number (S/N). Di beberapa SMK juga terjadi listrik padam seperti di SMKN 2 Sekotong, SMKN 1 Woja, dan beberapa SMK di Sumbawa. “Untuk beberapa SMK yang mati lampu, sudah normal karena langsung menghubungi pihak PLN. Sementara itu pelaksanaan UNBK di sekolah lainnya lancar,” ujar Susanto. Pada hari Rabu kemarin, UNBK SMK mengujikan mata pelajaran Bahasa Inggris. UNBK SMK akan kembali dilaksanakan pada Kamis (28/ 3) dengan mengujikan mata pelajaran teori kejuruan. Sementara itu pelaksanaan UNBK di SMKN 9 Mataram pada Rabu kemarin berjalan
dengan lancar. Kepala SMKN 9 Mataram, Ridwan, S.Pd., M.M.Pd., mengatakan, pelaksanaan UNBK di SMKN 9 Mataram sampai dengan hari ketiga kemarin berjalan dengan lancar. Pihaknya berharap untuk hari terakhir pelaksanaan UNBK tetap berjalan lancar. “Sampai hari ketiga sesi kedua UNBK berjalan lancar, semoga untuk sesi selanjutnya tanpa ada masalah,” harapnya. Sebanyak 203 siswa Kelas XII di SMKN 9 Mataram mengikuti UNBK tahun 2019 ini, dengan rincian terdiri dari 137 lakilaki dan 66 perempuan. Ridwan mengatakan persiapan UNBK sudah dilaksanakan sejak akhir tahun lalu dengan menyiapkan pengayaan, uji coba, dan menyiapka komputer. Pada bagian lain, Kepala SMKN 2 Mataram, H. Hudri Achmad, S.Pd. MM., mengingatkan pada semua pengawas ruang dari beberapa SMK Negeri dan swasta senantiasa menjaga objektivitas selama melakukan pengawasan. “Karena memang UNBK pengawas ruangnya di siang penuh untuk menjaga objektivitas proses pelaksanaan ujian,” ujarnya. “Bapak ibu sudah bi-
diselingi dengan permainan dan lagu agar para peserta tetap bersemangat mengikuti pelatihan. Permainan dan lagu tersebut juga dapat dipraktikkan di kelas masing-masing. Tujuan utama dari pelatihan kali ini adalah agar para tenaga pendidik dapat mengajarkan menulis kepada anak didik. Dengan kata lain, mereka diajarkan tiga strategi menulis yaitu pemodelan menulis, menulis bersama, menulis mandiri melalui materi pembelajaran ‘Buku Zig-zag’. Melalui strategi pemodelan menulis, para peserta diberikan pemahaman cara mengajarkan menulis kepada siswa dengan melatih siswa untuk menulis huruf per huruf di udara setelah
(Suara NTB/ron)
UNBK - Siswa SMKN 2 Mataram saat mengikuti UNBK tahun 2019. Pelaksanaan UNBK SMK hari ketiga, Rabu (27/3) relatif berjalan lancar. Selain itu pengawas diminta objektif dalam bertugas di lapangan. asa menjadi pengawas saat ujian sekolah maupun ujian nasional juga UNBK, jadi mari kita sukseskan kegiatan ini dengan sebaik baiknya demi anak bangsa yang ke depan akan lebih baik,” tambahnya. Dikatakan lebih lanjut, bahwa secara umum pelaksanaan UNBK SMKN 2 Mataram berjalan aman dan lancar, dengan infrastruktur server utama sebanyak 5, cadangan 2 serta jumlah client 196. Sementara peserta UNBK tahun pelajaran 2018-2019 sebanyak 532 orang yang ketersebarannya di masing mas-
ing Program Studi Keahlian antara lain, OTKP sebanyak 134 orang, AKL sebanyak 125 orang, BDP sebanyak 108 orang, UPW sebanyak 81 orang dan RPL sebanyak 84 orang. Lebih jauh, pada UNBK tahun 2019 kali ini dibagi menjadi 3 sesi yang masing masing sesi diikuti oleh 148 orang. Di mana ruang laboratorium yang digunakan sebanyak 5 laboratorium, yakni Laboratorium OTKP, laboratorium Komputer, Laboratorium AKL, Laboratorium Bahasa dan Laboratorium CRS/UPW. Masing masing laboratorium
dengan jumlah peserta rata-rata 37 orang sesi di lima lab yang sudah disediakan. Kegiatan ini mulai dari pukul 07.30 Wita sampai pukul 16.00 Wita. Senada dengan hal itu, Ketua Panitia UNBK SMKN 2 Mataran, Drs. Suratman, pihaknya optimis memperoleh hasil memuaskan, karena secara teknis kegiatan ini sudah disiapkan dengan sebaik mungkin mengikuti prosedur yang sudah ditentukan, mulai dari proses persiapan, sinkronisasi dan kesiapan para proktor dan lainnya sudah dilakukan maksimal. (ron/dys)
13 Mahasiswa Ummat Ikuti Kompetisi Olimpiade Mipa Mataram (Suara NTB) Menindaklanjuti hasil penyaringan mahasiswa tingkat kampus, Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) mengirim 13 mahasiswa sebagai peserta untuk mengikuti Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ON Mipa PT). Lomba itu diadakan tingkat Kopertis Wilayah VIII, yang meliputi Bali, NTB, dan NTT. Wakil Rektor III Ummat Hafsah, M.Pd didampingi Kabag Kemahasiswaan dan Kabag Humas dan Protokol melepas para peserta di ruang Rapat Senat Rektorat Lantai Tiga, Senin (25/3) lalu. Dari 13 orang mahasiswa
itu, 6 orang perwakilan Program Studi Pendidikan Fisika dan 7 orang dari Program Studi Pendidikan Matematika. Mereka langsung didampingi Kaprodi masing-masing. Di antaranya Kaprodi Pendidikan Fisika, Islahudin, M.PFis dan Kaprodi Pendidikan Matematika Abdillah, M.Pd.,. Hafsah dalam penyampaiannya berharap agar mahasiswa tetap memiliki rasa percaya diri walau akan menghadapi beberapa peserta dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN). “Saudara-saudara sudah harus siap untuk mengikuti olimpiade ini, karena sebelumnya persiapan dan pembi-
naan telah dilakukan dengan baik, anggap diri kalian sebagai sang juara,” ungkapnya. Dalam kesempatan tersebut, Hafsah menyampaikan beberapa pesan dan motivasi agar mahasiswa bisa serius mengikuti olimpiade, sehingga mampu memberikan yang terbaik bagi Ummat. “Saudara-saudara harus sungguh-sungguh dalam men-
jalani kesempatan dan peluang ini, janji Allah siapa yang bersungguh-sungguh pasti dibalas kesungguhan tersebut dengan kenikmatan dan keberhasilan,” imbuhnya. Disamping itu, ia juga menyampaikan untuk menjadi pemenang, kualitas pribadi sangat menentukan. Sebagai salah satu wujud syukur kepada Allah SWT adalah harus berbuat
yang terbaik dan jadilah orang yang bertanggungjawab dalam segala hal mulai dari hal yang terkecil sampai terbesar. “Semoga salah satu mahasiswa dari UMMAT mampu menjadi nomor satu tingkat LLDIKTI sehingga dapat melaju ke tingkat nasional, kemudian lanjut lagi ke tingkat internasional, aamiin,” tambahnya. (ars/*)
Peralatan Teknis UNBK Terkendala
Dikbud Lobar Sarankan Sekolah Meminjam di Sekolah Lain (Suara NTB/ist_ummat)
BERSAMA – Wakil Rektor III Ummat, Hafsah bersama 13 mahasiswa Ummat yang diutus mengikuti Olimpiade Mipa tingkat Kopertis Wilayah VIII.
INOVASI Gelar Pelatihan Literasi Terakhir di Lombok Tengah Mataram (Suara NTB) Pelatihan literasi unit terakhir melalui wadah Kelompok Kerja Guru di tiga gugus di Kabupaten Lombok Tengah: Gugus Jonggat, Puyung, dan Batukliang dilaksanakan pada Sabtu (23/3). Unit ini memberikan pemahaman bagi para peserta cara mengajarkan menulis kepada anak didik. Para peserta yang sebagian besar adalah para guru menyimak penjelasan para Fasda mitra (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia) INOVASI. “Cara duduk siswa dan cara memegang pensil. Bagaimana cara menulisnya. Huruf a itu bermacam-macam caranya dan murid itu bermacam-macam cara menulisnya,” ujar Hj. Siti Sarah, Guru SD Pajangan dari Gugus Batukliang ketika ditanyakan cara mengajarkan menulis dalam sesi curah pendapat. Fasda program rintisan INOVASI, Ahmah Mujahidin menjelaskan, pelatihan dirancang sedemikian rupa agar peserta dapat menangkap materi pelatihan dengan baik dan tetap bersemangat mengikuti pelatihan. Melalui diskusi kelompok, tanya jawab dengan pemateri, menonton video, dan simulasi para peserta diharapkan dapat mengetahui konten pelatihan dengan jelas, sehingga mereka mampu mengimplementasikan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang mereka peroleh selama pelatihan di kelas mereka masing-masing. Proses pelatihan
Halaman 10
sebelumnya diberikan benda yang huruf awalnya adalah huruf yang dipelajari. Selain itu, mereka juga diberikan pengetahuan dan keterampilan cara menulis huruf per huruf dengan menentukan arah menulis. Strategi yang kedua adalah dengan mengajak peserta mengamati gambar dan kemudian menuliskan, baik kata atau kalimat, yang mendeskripsikan gambar tersebut. Terakhir, peserta diminta untuk membuat Buku Zig-zag dan menuliskan kontennya sesuai dengan big book atau materi lainnya sesuai topik pembelajaran di kelas. Diharapkan melalui media ini, siswa termotivasi untuk menulis dan menghasilkan ide-ide
(Suara NTB/ist)
PELATIHAN - Suasana pelatihan literasi unit terakhir melalui wadah Kelompok Kerja Guru di tiga gugus di Kabupaten Lombok Tengah.
kreatif, sehingga buku mereka menarik secara visual. “Malah anak-anak yang sudah bisa membaca dan menulis di kelas satu bisa membuat cerita-cerita sederhana tentang kehidupan, lingkungan sekitarnya melalui Buku Zig-zag. Buku Zig-zag nantinya di sekolah bisa dipajang di sudut baca,” ujar Ahmah Mujahidin. Pelatihan memang telah usai tetapi pengimplementasian materi pelatihan perlu terus dilaksanakan meski tanpa ada pendampingan dari Fasda. “Para peserta di unit 7 ini terlihat semakin aktif dan semangat. Hal ini terlihat ketika ditanya pendapatnya. Semakin banyak yang ingin berpendapat dan berkomitmen untuk menerapkan materi yang didapatkan tentang keterampilan menulis akan dilakukan di sekolah. Saya berharap semoga semangat ini tetap terpelihara dan apa yang dipelajari selama kegiatan KKG terus dilakukan di sekolah meskipun tanpa pendampingan dari Fasda,” ujar Idul Fitriatun, District Facilitator INOVASI di Lombok Tengah. INOVASI adalah program kemitraan pendidikan Pemerintah Indonesia dan Australia yang bertujuan untuk menemukan dan memahami cara-cara untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa – khususnya yang berkaitan dengan kemampuan literasi dan numerasi, baik itu di kelas maupun di sekolah. (ron)
Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) sudah memberikan penguatan try out dan pengayaan untuk mematangkan persiapan menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun juga diakui untuk pelaksanaan UNBK ini, kendala dihadapi yakni kekurangan perangkat komputer dan server di banyak sekolah. Untuk mengatasi masalah ini pihak dinas pun sudah menyarankan pihak sekolah meminjam laptop di orang tua murid dan sekolah lain seperti SMA sederajat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dikbud Lobar M Hendrayadi di sela-sela mengikuti pertemuan Musrenbang RKPD Lobar dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2020 di Aruna Hotel Senggigi. Hendra mengaku, sejauh ini seperti komputer dan server sebagai peralatan teknis UNBK, masih tidak mencukupi sesuai jumlah peserta didik di yang ada di masing masing sekolah. “Mensiasati hal ini kami menyarankan untuk bekerjasama dengan SMK dan SMA dan agar berkoordinasi dengan komite. Selain itu sekolah-sekolah yang masih kurang komputer agar bisa kerjasama dengan wali murid agar dipinjamkan laptop bagi yang punya,” kata dia. Namun, mengenai kebutuhan perangkat komputer dan server, pihak dinas secara bertahap berupaya dilengkapi. Tahun ini Dikbud mendapat bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di 2019. Jumlah bantuan ini cukup signifikan jumlahnya, hanya saja belum diketahui secara jelas berapa jumlahnya, karena speknya menyangkut harga.
(Suara NTB/dok)
M. Hendrayadi Sementara dari sarana dan prasarana nanti akan didetailkan datanya, terkait berapa unit komputer yang akan diperuntukan, kemudian akan diakumulasi berapa sekolah yang akan dipenuhi. “Bantuan ini akan diupayakan penerimaannya secara utuh oleh sekolah. Kalau misalnya satu sekolah butuh komputer 20 unit, itu yang akan kita berikan,” urainya. Diketahui masih banyak sekolah di Lobar yang tidak menyelenggarakan UNBK. Menurutnya, hal tersebut dikarenakan faktor ruangan dan fasilitas. Salah satu sekolah yang tidak UNBK, yakni SMPN 1 Narmada dan SMPN 2 Lingsar yang memiliki jumlah siswa yang besar. Sekolah-sekolah ini kalau didukung semua kebutuhan perangkatnya, tentu akan menghabiskan banyak anggaran untuk bantuan komputer. Hal ini kata dia yang membuat mereka tidak melaksanakan UNBK. “Minimal yang kita support bantuan komputer itu sekolah yang menyelenggarakan UNBK dengan jumlah siswa sedikit. Hal ini akan bisa disesuaikan dengan jumlah bantuan yang tersedia,” ujarnya. Kepada sekolah penyelenggara UNBK, lanjut Hendra, pi-
haknya sudah mengarahkan untuk diseminasi, mereka sudah diarahkan untuk bagaimana caranya untuk membekali siswa peserta ujian, termasuk dengan melakukan try out dan pengayaan. “Persiapan sudah dilakukan, sesuai normatifnya,” ucapnya. Try out dan pengayaan, katanya sangat penting, sebab dapat memberikan penguatan dan peningkatan pengetahuan siswa terhadap semua mata pelajaran yang diujikan. “Soal persiapan siswa sudah dibekali semua,” paparnya. Rencananya pelaksanaan UNBK tingkat SMP ini sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 22 April mendatang secara serentak. Diketahui, jumlah sekolah SMP negeri melaksanaan UNBK sebanyak 45, SMP swasta 18 sekolah, MTsN 2 sekolah, MTS swasta 72 sekolah. Jumlah total SMP sederajat yang laksanakan UNBK 137 sekolah. Sedangkan yang sekolah yang melaksanaan UNKP sebanyak 65 sekolah, terdiri dari SMP sebanyak 18 sekolah, SMP swasta 11 sekolah, MTs swasta 36 sekolah. (her)
SUARA NTB
Kamis, 28 Maret 2019 (Suara NTB/ist)
Halaman 11
Tambora Challenge 2019, Pelari NTB Belum Punya Peralatan Mataram (Suara NTB) Sebanyak sembilan pelari asal NTB siap ambil bagian di ajang lomba lari Tambora Challenge yang akan berlangsung di Jalan Lintas Sumbawa, 1-4 Mei 2019. Namun, di tengah persiapan, mereka masih minim peralatan lomba. Mereka mengaku belum punya sepatu khusus dan ransel untuk lomba lari sejauh 32 Kilometer (Km) itu. Hal ini dikatakan salah seorang pelari asal NTB, Yan Bahtiar kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (27/3) kemarin. “Butuh sepatu khusus untuk mengikuti lomba lari Tambora Challenge 2019. Namun kami
belum punya sepatu dan ransel untuk lomba,” ucapnya. Yan Bahtiar yang juga merupakan atlet triathlon mengatakan dirinya bersama delapan rekannya sudah siap tampil di Tambora Challenge
lakukan setiap hari di Pulau Lombok, yakni dengan rute keliling Kota Mataram dan Lombok Barat. Rencananya dalam waktu dekat ini Yan bersama rekannya akan berlari selama 12 jam untuk persiapan menghadapi Tambora Challenge 2019. Lari selama 12 jam nantinya bakal menembus jarak sejauh kurang lebih 150 Kilometer. Itu artinya setengah dari jarak yang akan dilombakan dalam Tambora Challenge 2019 akan segera diselesaikan
2019. Mereka telah menjalani persiapan dengan berlari keliling Pulau Lombok. Sebelumnya mereka telah berlari sejauh 42 Kilometer untuk persiapan mengikuti lomba paling ekstrem itu. Latihan di-
dalam sesi persiapan. “Perkiraan saya, kalau kita bisa berlari selama 12 jam bisa menembus jarak kurang lebih 150 Kilometer,” jelasnya. Rencana Yan dan kawankawan berlari sejauh 150 Kilometer sebenarnya akan dimulai awal bulan April. Namun demikian mereka belum punya peralatan untuk mencoba berlari selama 12 jam. Mereka butuh sepatu khusus untuk berlari selama 12 jam dalam sesi latihan nanti. (fan)
Baiq Amiatun Shalihah
Amiatun akan Berlaga di Pra-Olimpiade Mataram (Suara NTB) – Atlet sepak bola asal NTB, Baiq Amiatun Shalihah telah bergabung menjalani pemusatan latihan nasional di Jakarta awal Februari lalu. Pemain asal Neo Angel NTB akan tampil membela tim Indonesia di kualifikasi Pra-Olimpiade Babak II di Myanmar, 1-9 April mendatang. Informasi yang diterima Suara NTB dari Pemilik Tim Neo Angel NTB, Muhammad Jaelani, di Mataram, Rabu (27/3) mengatakan pelatih tim sepak bola nasional Indonesia Rully Nere mengumumkan sebanyak 20 pemain akan dikirim perkuat tim sepak bola wanita Indonesia di kualifikasi PraOlimpiade di Myanmar, 1-9 April mendatang. Dari 20 pemain itu terdapat satu pemain asal NTB, Bq. Amiatun Shalihah. Amiatun akan dipasang diposisi penyerang bersama pemain tim nasional lainnya, Carla Bio Pattinasarany. “Amiatun akan bermain sebagai pemain penyerang di kualifikasi Pra-Olimpiade. Dia satu-satunya atlet asal NTB,” ucapnya. Amiatun yang bergabung di timnas Indonesia bertandang ke Myanmar tanggal 29 Maret esok. Dia bersama belasan pemainnya akan bermain di Grup A bersama India, Nepal dan Myanmar. Indonesia akan melawan India di awal laga, 3 April, selanjutnya tanggal 6 April melawan tim tuan rumah Myanmar dan Nepal 9 April 2019. Informasinya sebanyak 20 pemain yang akan tampil di kualifikasi Pra-Olimpiade Myanmar merupakan pemain terbaik Indonesia yang diseleksi lewat kompetesi nasional. Sementara Amiatun sendiri merupakan pemain futsal nasional yang bermain di tim asal Malang Jawa Timur (Jatim). Keikutsertaan Amiatun membela tim Indonesia di event internasional mendapat dukungan dari manajemen tim Neo Angel NTB. Pemilik tim Neo Angel NTB menggelar Yasinan bersama mendoakan Amiatun bersama rekannya bisa membawa tim Indonesia juara di Pra-Olimpiade. (fan)
Hilirisasi Produk Jagung Jadi Prioritas Dompu
(Suara NTB/ula)
H. Bambang M. Yasin
Dompu (Suara NTB) Pemerintah kabupaten Dompu berhasil menjaga kesinambungan produksi jagung dengan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan pasar. Hilirisasi produk jagung sebagai produk unggulan daerah menjadi prioritas pemerintah daerah (Pemda) kedepan. “Kita sudah bersepakat, Dompu tidak boleh menjadi penjual jagung pipilan selama – lamanya. Kita ingin di waktu akan datang, yang keluar dari Kabupaten Dompu harus sudah diolah,” kata Bupati Dompu, Drs H. Bambang M Yasin saat membuka Musrembang Kabupaten Dompu tahun 2019 di aula Pan-
dopo Bupati, Selasa (26/3). Ia mengakui, produksi jagung di Dompu hingga saat ini sudah tembus di atas 500 ribu ton per tahun. Produksi ini tetap terjaga keberlanjutannya setiap tahun dengan kualitas produksi yang bisa diterima oleh semua perusahaan pakan di Indonesia, bahkan jagung Dompu menjadi andalan di produk pakan. “Tinggal yang keempat, kreativitas,” katanya. Jus jagung yang dikembangkan UMKM di Dompu, kata H. Bambang, harus diuruskan hak patennya agar tidak dijiplak pihak lain. Sehingga kedepan, jus jagung bisa diproduksi massal dan menjadi produk turunan unggulan jagung. Rencana pembangunan pelabuhan Kilo diharapkan bisa dimulai pengerjaan fisiknya tahun 2010. Ketika pelabuhan ini sudah jadi, evakuasi jagung dapat dilakukan melalui pelabuhan Kilo. Termasuk perusahaan dari produk hilir jagung dapat dikembangkan di Kilo, seperti bangunan Silo (pengering jagung), gudang jagung yang besar hingga pabrik pakan ternak. “Jagung dari Sumbawa, dari Bima, dari manapun di pulau Sumbawa ini ujungnya ada di Kecamatan Kilo,” harapnya. (ula)
(Suara NTB/fan)
SEPAK BOLA - Pembinaan atlet sepak bola tingkat remaja di NTB terus digalakkan. Tampak sejumlah pemain sepak bola Neo Angel menjalani latihan di Lapangan Lawata, Mataram, Selasa (26/3) lalu.
Tolak Peluru Berpeluang Rebut Medali Emas Mataram (Suara NTB) Nomor tolak peluru atletik sebelumnya gagal meraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016. Namun menatap PON 2020, Panitia Pelatda Mayung NTB memastikan atlet tolak peluru NTB akan mampu mempersembahkan medali emas. “Hasil evaluasi kami, nomor tolak peluru berpeluang
mendulang medali emas di PON 2020. Karena atlet NTB pernah merebut medali emas di event nasional,” ucap Ketua Panitia Pelatda Mayung NTB, H. Suhaimi, SH ketika ditemui Suara NTB, di Sekretariat KONI NTB Jl. Bung Hatta Mataram, Rabu (27/3). Untuk diketahui terdapat tiga atlet tolak peluru NTB berprestasi nasional. Mereka ad-
dasarkan evaluasi latihan sejauh ini, tolakan beberapa atlet tolak peluru NTB banyak peningkatan. Khususnya atlet putra, Nanang Fahmi dan I Dewa Ayu Ita Arianti menunjukan perkembangan yang relatif bagus. “Catatan tolakan atlet putra dan atlet putri banyak peningkatan. Mereka berpeluang sumbang medali di event nasional,” jelasnya.
alah Nanang Fahmi, Ni Putu Yogiswari dan I Dewa Ayu Ita Arianti. Ketiga atlet itu memang punya catatan prestasi gemilang di kancah nasional. Nanang Fahmi dan I Dewa Ayu Ita Arianti pernah mendulang medali emas di Kejurnas Atletik tahun 2018. Demikian Ni Putu Yogiswari pernah meraih medali perak di event nasional. Menurut Suhaimi, ber-
Selain di nomor tolak peluru, cabang olahraga atletik juga punya nomor unggulan lainnya. Seperti nomor lari jarak pendek hingga lari jarak jauh berpotensi mendulang medali emas di PON. Terkait dengan potensi atlet yang ada pihak KONI NTB kata Suhaimi memasang target 10 medali emas lewat cabor atletik di PON 2020. (fan)
Pemkab Alokasikan Rp3,9 Miliar Pangdam Minta Tidak Libatkan TNI Bangun Jembatan Melung Sumbawa Besar (Suara NTB) Tahun 2019 ini, Pemkab Sumbawa mengalokasikan anggaran sekitar Rp3,9 miliar untuk pembangunan Jembatan Melung, Desa Batu Tering, Kecamatan Moyo Hulu. Jembatan limpas tersebut akan ditingkatkan menjadi konvensional, lantaran kerap rusak diterjang banjir. Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa, M. Ihsan Imanuddin, S.T kepada wartawan, Rabu (27/3), mengungkapkan, Jembatan Melung merupakan program prioritas untuk diperbaiki. Karena arus transportasi di wilayah setempat terlalu padat, yang menghubungkan Kecamatan Moyo Hulu dan Kecamatan Lantung. ”Jadi penting sekali kita Pemda mempunyai keharusan memperbaikinya,” ujarnya. Dijelaskannya, tahun 2018 lalu perbaikan jembatan Melung tidak bisa dilakukan, karena keterbatsan anggaran. Namun di tahun 2019 ini, dia-
(Suara NTB/ind)
M. Ihsan Imanuddin lokasikan anggaran dari APBD dengan nilai lebih kurang Rp3,9 miliar. Anggaran tersebut rencananya untuk peningkatan dari jembatan limpas menjadi jembatan kovensional. “Tahun diusulkan juga tidak bisa karena keterbatasan anggaran juga. Tahun 2019 ini Alhamdulillah kita mendapatkananggaran dari APBD untuk pen-
di Politik Praktis
ingkatan dari jembatan limpas menjadi jembatan konvensional. Nilainya lebih kurang Rp3,9 miliar,” terangnya. Sementara ini, lanjutnya, pihaknya sedang mempersiapkan dokumen lelang. Rencananya awal April mendatang, dokumennya akan dimasukkan ke Bagian LPBJP untuk dilelang. “Sekarang saya dalam tahap penyusun dokumen untuk lelang. Jadi kita mungkin saya rencanakan awal April bisa masuk dokumen untuk lelang,” pungkasnya. Seperti diketahui, tahun 2018 lalu, jembatan Limpas Dusun Melung, Desa Batu Tering, Kecamatan Moyo Hulu mengalami kerusakan akibat banjir. Jembatan tersebut sudah dilakukan perbaikan sementara. Meskipun demikian, dikhawatirkan jembatan akan semakin parah, karena kondisinya yang retak dan beberapa tiang bergeser. Makanya masyarakat setempat mengharapkan adanya pembangunan jembatan baru di wilayah setempat. (ind)
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Ia menegaskan, bahwa pi- Orong Telu yakni Tempoak Kabid Bina Marga Dinas elesaikan dulu,” ujarnya kepada Sumbawa Besar 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 haknya tetap berupaya maksi- Renok dan Brang Punik cukPUPR Kabupaten Sumbawa, M. wartawan, Rabu (27/3). (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Dijelaskannya, selain men- mal untuk melakukan perbai- up memprihatinkan. JemJ e m b a t a n T e m p o a k Ihsan Imanuddin, S.T, mengakui, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Renok dan Brang Punik di Ke- Jembatan Tempoak Renok dan gupayakan melalui APBD, pi- kan. Hanya saja hal itu tidak batan yang menjadi satu-sa1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 camatan Orong Telu sempat Brang Punik sudah dilakukan haknya juga berencana men- bisa dilakukan sekaligus, kare- tunya akses ke kecamatan se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 rusak parah akibat hanta- perbaikan sementara. Hal ini gusulkan perbaikan jembatan na keterbatasan anggaran. tempat ini, rusak berat diter1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 man banjir akhir tahun lalu. untuk memperlancar akses lalu setempat ke pemerintah pusat. “Kita tetap berusaha maksi- jang banjir akibat intensitas 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Saat ini Pemda sudah lintas masyarakat setempat. Pi- Pengusulannya bersamaan mal berbuat. Kita di bidang hujan yang cukup tinggi pada 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 melakukan perbaikan se- haknya juga akan memprioritas- dengan profosal untuk perbai- Bina Marga ini kita pantau Desember lalu. Kondisi terse1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 juga mana yang skala priori- but mengganggu mobilitas mentara untuk memperlan- kan pembangunan dua jem- kan jalan lingkar selatan. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 “Kita juga tidak berpatokan tas. Karena kalau kita masyarakat, sehingga mendecar akses transportasi batan ini kedepannya. Dimana 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 masyarakat setempat. Kede- akan diusahakan di tahun 2020 kepada anggaran APBD saja. berbicara semua minta per- sak untuk dilakukan perbai1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Tetapi juga akan membawa pro- baiki semua, masih keter- kan. Adapun jembatan Tempannya, kedua jembatan lim- mendatang. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 “Tahun 2020 kita upayaan fosal ke pemerintah pusat untuk batasan anggaran,” tandasnya. poak Renok jebol,danpas tersebut akan diupaya1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Catatan Suara NTB, sebel- jembatan Brang Punik bagikan peningkatan menjadi dua jembatan itu. Insya Allah perbaikan jalan lingkar, terma1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 an tengahnya patah dan jembatan konvensional di 2020 kita maksimallah berjuang suk jembatan Tempoak Renok umnya kondisi dua jembatan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 limpas di wilayah Kecamatan nyaris roboh. (ind) untuk dua jembatan itu bisa dis- dan Brang Punik,” terangnya. tahun 2020 mendatang. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
Dompu (Suara NTB) Pandam IX/Udayana, Mayjen TNI Benny Susianto, SIP meminta masyarakat dan politisi untuk tidak melibatkan TNI dalam politik praktis. Para komandan diingatkan untuk mengingatkan diri dan anak buah, tidak merusak netralitas TNI. “Saya titip pada masyarakat, jangan bawa kami dalam kancah (politik) itu,” kata Mayjen TNI Benny Susianto, SIP di Manggelewa menghadiri penutupan TMMD ke 104 dan panen raya jagung tahun 2019. Untuk pemilu legislatif yang disatukan dengan pemilu presiden pada 17 April 2019 mendatang, Benny mengaku sudah melakukan perencanaan bahkan latihan pendahuluan untuk simulasi pengamanan. Tentu pengamanan yang diberikan TNI atas permintaan Polri selaku pengamanan utama pelaksanaan pemilu. Dari 14 ribu anggota TNI di wilayah Kodam IX/ Udayana yang meliputi 3 Korem yaitu Bali, NTB, dan NTT, semuanya sudah terploting. Tidak semua TPS ditempati anggota TNI, sehingga dibuat skala prioritas berdasarkan hakekat ancaman. Bila dibandingkan pemilu legislatif dan Presiden dengan pemilukada,
(Suara NTB/ula)
Peningkatan Dua Jembatan di Orong Telu Diupayakan 2020
Pangdam mengaku, ancaman konfliknya lebih besar saat Pilkada lalu. Karenanya, ia merasa optimis pemilu ini akan berjalan aman. Tidak ada indikasi yang mengkhawatirkan. Justru bila dibandingkan dengan Pilkada, justru lebih khawatir Pilkada dulu dan ternyata berjalan dengan aman. “Kenapa? Karena masyarakat kita sudah dewasa. Cerdas tadi, termasuk bijak menyikapi demokrasi bangsa ini. Itu yang membuat semua itu aman,” katanya. Kedepan ia berharap, pesta demokrasi tahun ini dapat berjalan dan terselesaikan dengan baik. Sehingga pada akhirnya, akan mendapatkan pemimpin yang akan membawa bangsa menjadi besar, bangsa yang masyarakatnya sejahtera, aman dan damai. (ula)
Benny Susianto
SUARA NTB
Kamis, 28 Maret 2019
Halaman 12
Optimalisasi NTB Satu Data sebagai Bentuk Pelayanan Masyarakat Mataram (Suara NTB) NTB Satu Data merupakan sebuah Portal Sistem Data Terbuka yang menyediakan data resmi Pembangunan Provinsi NTB yang dihimpun dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan Pemangku Kepentingan lainya kepada masyarakat. Berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB (Diskominfotik) terus berupaya mengoptimalkan fungsi dari NTB Satu Data tersebut. Salah satu ikhtiar Diskomin-
fotik NTB adalah dengan menyelenggarakan sosialisasi kepada seluruh OPD yang menjadi partisipan dalam portal NTB Satu Data. “OPD sebagai produsen data dalam portal NTB Satu Data ini harus bekerjasama mengisi seluruh data yang dibutuhkan. Paling lambat 1 April, semua data harus sudah dientri,” imbau Kadis Kominfotik NTB Drs. Tri Budiprayitno, MSi., dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Rabu (27/3). Kerjasama dalam mengoptimalkan NTB Satu Data ini
dijelaskan Tri Budiprayitno merupakan ikhtiar pemerintah dalam melayani masyarakat khususnya pada pelayanan informasi publik. “Semakin kemari pemerintah yang melayani adalah sebuah tuntutan,” jelas Kadis. Lebih jauh, Tri Budiprayitno berpesan kepada seluruh OPD di NTB agar dapat menyuguhkan data-data sektoral yang beragam, akurat, faktual, dan tepat waktu. Hal tersebut dikarenakan suguhan data ini akan menjadi ukuran kinerja masing-masing OPD. “Dari situ tergambarkan dinas
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
SOSIALISASI - Diskominfotik NTB menggelar sosialisasi kepada seluruh OPD terkait NTB Satu Data.
mana yang serius mengolah data,” tandasnya. I Putu Dyatmika, pemateri dari BPS NTB sendiri hadir membawakan materi mengenai Pengimputan data, dasar teori statistik sektoral dan pengandalan mendata. “Dan jangan lupa yang terpenting dalam mendata adalah konsistensi data,” pesan Dika kepada seluruh peserta yang nantinya akan menjadi admin dalam portal NTB Satu Data. Ketersediaan data yang lengkap dan berkualitas adalah sebuah keharusan, karena dengan data yang lengkap dan berkualitas dapat dibuat perencanaan, monitoring dan evaluasi serta dapat memformulasikan kebijakan yang te-
pat sasaran dan fokus. Untuk itulah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB terus meningkatkan kualitas data yang dihasilkan. (r)
RUPA-RUPA
HILANG
DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP
HILANG STNK R2 YAMAHA DR.4910 CJ NOKA : NOSIN/ MH31PA0005EK755450 : IPA755705 AN : MURTINI HLG D’SKTR KOTA MATARAM
DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700
q
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
RUPA-RUPA AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Kamis, 28 Maret 2019
RUKO - VILA - KOST
500.000
Halaman 13
SUARA NTB
Kamis, 28 Maret 2019
Halaman 14
”Zero Waste”, Misi Mengubah Pandangan Masyarakat Soal Sampah
Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., mengatakan program zero waste (bebas sampah) bukan berarti sudah tidak ada lagi sampah di NTB. Program zero waste adalah mengubah pandangan masyarakat mengenai sampah. Bahwa sampah merupakan sumber daya apabila dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga sampah menjadi berkah atau menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat dan pembangunan daerah. “Jadi zero waste, model pengelolaan sampah yang memperlakukan sampah sebagai sumber daya. Sampah bukan
musibah, sampah bukan menyebabkan masalah. Tapi justru sampah adalah sumber daya. 180 derajat pandangan masyarakat akan diubah,” kata Wagub saat Seminar tentang NTB Zero Waste di Mataram, Rabu (27/3) siang. Ia menjelaskan zero waste merupakan pengelolaan sampah berbasis pengurangan jumlah sampah, penggunaan
RADIO
kembali sampah dan konsep sirkular ekonomi. Untuk mewujudkan mimpi NTB Zero Waste 2023, dilakukan upaya pengurangan sampah berbasis bank sampah. Wagub menyatakan dirinya sudah bertemu Bupati/Walikota. Semua setuju dengan cara memerangi sampah, mewujudkan NTB bersih. Bagaimana mengubah mind-
set masyarakat bahwa sampah bukan musibah tetapi sumber daya. “Bahkan ada kabupaten yang langsung mengumpulkan kepala desanya. Kita ingin semua desa/kelurahan ada bank sampah. Karena bank sampah inilah media untuk mengubah mindset masyarakat tentang sampah,” ujarnya. Rohmi mengatakan semua desa dan kelurahan yang jumlahnya lebih dari 1.100 desa/ kelurahan di NTB akan dibangun bank sampah. Upaya ini sudah direspons Lombok Timur dengan mengun-
dang seluruh Kepala Desa (Kades) agar mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan sampah. Begitu juga di Lombok Tengah, semua kampung KB yang berada di bawah binaan BKKBN NTB akan didirikan juga bank sampah. Pada 2019 ini, kata wagub, Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota fokus mengkampanyekan pilah sampah dari rumah tangga. “2019 ini adalah kampanye, penyadaran. Bagaimana tanggung jawab kita di kabupaten/kota. Bagaimana mengubah mindset, sampah
Baru Rp1,7 Triliun Dana Bantuan Stimulan ke Pokmas Mataram (Suara NTB) Satgas Penanggulangan Bencana Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) meminta Pemda baik provinsi dan kabupaten/kota lebih gesit lagi mendorong percepatan pendebetan dana bantuan stimulan dari rekening masyarakat ke rekening Pokmas. Pemerintah pusat sudah mentransfer dana bantuan stimulan ke NTB sebesar Rp5,1 triliun. Namun hingga Selasa (26/ 3), dana stimulan yang sudah masuk ke rekening pokmas baru Rp1,72 triliun. Wakil Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, Mayjen Dody Usodo Agro yang dikonfirmasi Suara NTB mengatakan pencairan dana bantuan stimulan untuk korban gempa yang rumahnya rusak berat, sedang dan ringan sesuai regulasi atau ketentuan harus lewat Pokmas. “Sudah ada yang masuk rekening masyarakat, tapi belum bentuk pokmas. Kalau regulasinya seperti itu maka belum bisa direalisasikan. Itu saja masalahnya,” kata Dody. Mempercepat pencairan dana bantuan stimulan ke rekening
pokmas, Dody mengatakan seluruh fasilitator harus proaktif mendampingi masyarakat. Kemudian semua Pemda juga harus berperan memfasilitasi masyarakat agar mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. “Yang jelas itu bantuannya diberikan bukan dalam bentuk uang. Kalau bentuk uang, nanti uangnya bukan untuk bangun rumah. Pendebetan ke rekening pokmas perlu segera didorong oleh fasilitator,” harapnya. Dody juga menyinggung soal temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal adanya data dobel penerima bantuan dana stimulan sekitar 6.400 orang. Diharapkan masalah ini segera diselesaikan. Namun berdasarkan informasi BRI, adanya satu nama yang mendapatkan bantuan dua kali. Karena memang banyak nama penerima yang sama tetapi domisilinya berbeda. Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. Mohammad Rum, MT mengatakan percepatan transfer dana bantuan stimulan dari rekening masyarakat ke rekening pokmas terus didorong. Data BPBD NTB hingga 26 Maret 2019, dari Rp5,1 triliun dana
yang sudah masuk ke NTB sebesar Rp1,725 triliun sudah masuk rekening pokmas. Kemudian Rp1,776 triliun dana yang masih berada di rekening masyarakat. Sedangkan dana yang sudah disalurkan ke masyarakat sebesar Rp3,5 triliun. Jumlah pokmas yang terbentuk sebanyak 6.799 pokmas atau 131.489 KK. Dengan rincian pokmas rusak berat 3.486 pokmas atau 45.254 KK, rusak sedang 1.025 pokmas atau 21.767 KK dan rusak ringan 2.288 pokmas atau 64.468 KK. Rum menyebut jumlah rumah yang dalam proses pengerjaan sebanyak 37.604 unit. Terdiri dari rusak berat 16.187 unit, rusak sedang 7.181 unit dan rusak ringan 14.236 unit. Sementara itu, jumlah rumah yang sudah selesai dibangun sebanyak 9.360 unit. Dengan rincian, rusak berat 1.914 unit, rusak sedang 1.736 unit dan rusak ringan 5.707 unit. Disebutkan, jumlah fasilitator yang tersedia saat ini sebanyak 3.338 personel. Terdiri dari fasilitator rumah rusak berat 1.638 orang dan fasilitator rumah rusak sedang dan ringan sebanyak 1.700 orang. (nas)
Rp236,27 Miliar Telah Ditransfer Pusat
Eksekusi DD Tahap I di NTB Masih Lamban Ketua DPRD Gagas Mediasi Penal dan Pembentukan Tim Khusus Dari Hal. 1 ‘’Hal-hal ini nanti akan kita diskusikan dan rumuskan. Keputusan inilah yang nanti akan menjadi referensi dalam hal melakukan revisi Perwal,’’ katanya. Adapun Perwal yang akan direvisi, tegas orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini, adalah Perwal tentang sumbangan masyarakat terhadap pendidikan. Selain itu, juga merevisi perwal tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Didi juga menyerukan untuk menindaklanjuti Perda CSR. Merespon berbagai hal kebutuhan dunia pendidikan. Didi mendorong terbentuknya forum CSR khusus pendidikan. ‘’Nanti Dewan Pendidikan ada di dalamnya bersama pengusaha,’’ pungkasnya. Untuk menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi sekolah-sekolah, Dewan mendorong melalui jalur mediasi penal. Mediasi penal ini merupakan tindaklanjut dari peraturan perundang-undangan. ‘’Ini nanti menjadi rumusan kita di tim itu dan juga pihak terkait,’’ imbuhnya. Output yang diharap-
kan, akan ada Perwal yang mengatur soal itu sebagai implementasi dari Perda Krama Adat. Ini paralel dengan pennaganan berbgai kasus di masyarakat. Sementara itu, terkait UNBK perlu dilakukan evaluasi dan dicarikan jalan keluarnya. Ketua DPKM mengusulkan kepada Pemkot Mataram agar memberikan anggaran kepada komite sekolah. Paling tidak untuk membangun sekretariat di lingkungan sekolah. ‘’Bagaimana bisa bersinergi kalau mereka tidak memiliki ruangan,’’ katanya. Kepala Dinas Pendidikan, berkomitmen menindaklanjuti hasil diskusi ini. Rido daru Ombudsman menegaskan bahwa kehadiran Ombudsman bukan dalam kapasitan penindakan, akan tetapi lebih kepada pencegahan. Ombudsman tidak perlu ditakuti. Ombudsman, katanya, justru ingin menjaga marwah pendidikan. ‘’Untuk itu, mari kita menyamakan persepsi,’’ ajaknya. (fit)
Mataram (Suara NTB) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) telah mentransfer Dana Desa (DD) tahap I untuk delapan kabupaten di NTB sebesar Rp236,27 miliar. Namun, eksekusi DD tahap I masih lamban, masih banyak dana tersebut yang mengendap di kas daerah Pemda kabupaten. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD dan Dukcapil) NTB, Dr. H. Ashari, SH, MH mengatakan pihaknya terus keliling ke desa-desa yang ada di NTB. Agar pemerintah desa segera menuntaskan Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes 2019. Ia mengatakan seluruh kabupaten sudah menuntaskan pembuatan Peraturan Bupati (Perbup). “Perbup sudah jadi di kabupaten. Kadang-kadang ini ndak cepat dikoordinasikan ke desa dari kabupaten,” kata Ashari dikonfirmasi di Mataram, Rabu (27/3).
Sesuai ketentuan, DD yang ditransfer Kemenkeu ke kabupaten, maksimal 10 hari berada di kas daerah. Namun terkadang, DD yang telah ditransfer tersebut lama mengendap di kas daerah kabupaten karena desa belum rampung APBDes-nya. “Ini persoalan persyaratan administrasi. Sebenarnya Januari sudah bisa digunakan uangnya. Cuma kan karena Perbup belum jadi. Sehingga dari rekening negara ke rekening kabupaten juga terlambat. Begitu juga ke desa,” terang mantan Penjabat Bupati Lombok Utara ini. Ashari menambahkan, pihaknya berulang kali meminta kabupaten/kota agar penyaluran DD sesuai aturan, tepat sasaran dan tepat waktu. Ia mengaku belum mendapatkan laporan resmi berapa DD tahap I yang sudah ditransfer pemda kabupaten ke pemerintah desa. Namun ia mengatakan bahwa memang terjadi keterlambatan penyaluran dari kabupaten ke masingmasing desa. “Sudah saya telepon juga semua Dinas PMD kabupaten, kenapa terlambat.
Ternyata Perdes belum jadi,” ungkapnya. Akibat Perdes yang belum jadi, maka DD tahap I belum disalurkan ke desa. Namun, kata Ashari, di Lombok Timur sudah ada sekitar 100 desa yang telah mendapatkan pencairan DD tahap I. Ia menyebut sekitar 50 persen desa telah mendapatkan pencairan DD tahap I. “Ketika turun ke lapangan setiap ke desa selalu saya tanya itu. Karena itu masalah kesejahteraan masyarakat supaya segera dilaksanakan,” ujarnya. Data Kanwil Direktoral Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB sampai Maret ini, semua kabupaten telah mendapatkan transfer DD tahap I sebesar Rp236,27 miliar. Dengan rincian, Lombok Barat Rp31,12 miliar, Lombok Tengah Rp38,64 miliar, Lombok Timur Rp61,47 miliar. Selanjutnya, Bima Rp37,12 miliar, Sumbawa Rp28,81 miliar, Dompu Rp14,16 miliar, Sumbawa Barat Rp12,08 miliar dan Lombok Utara Rp12,87 miliar. (nas)
bukan musibah, pilah sampah lainnya terus mendorong pemsetiap rumah. Supaya sampah bentukan bank sampah ini. “Kita sudah ada perda bisa menjadi sumber dan komitmen dari kepadaya,” ucapnya. la daerah. Sekarang Saat ini, kata teknis di lapangan. wagub sudah terIntinya, jika bank bentuk 170 bank sampah tersedia sampah di NTB. maka tugas tanggung Ditambah 40 bank jawab kita bagaimsampah yang baru ana mendorong terbentuk di sistem janL o m b o k gan tersumTimur. Ia bat,” pinmendortanya. o n g (nas) kabupaten/ Hj. Sitti Rohmi Djalilah kota (Suara NTB/ist)
2020, Pembangunan ”By Pass” LIA - KEK Mandalika Mataram (Suara NTB) Mendukung NTB sebagai tuan rumah MotoGP 2021 di Sirkuit Mandalika, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung percepatan pembangunan by pass Lombok International Airport (LIA) - KEK Mandalika. Pembebasan lahan akses jalan tersebut harus tuntas 2019, selanjutnya konstruksi akan dikebut pada 2020. “Pembebasan lahan tahun 2019, konstruksi 2020, jalan berfungsi 2021,” kata Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP., dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (27/3). Menurutnya, saat Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc bertemu Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di Kantor Kementerian PUPR Jakarta, Menteri PUPR memastikan tersedianya seluruh infrastruktur ke-PU-an mendukung perhelatan MotoGP Mandalika 2021. Seperti tersedianya akses jalan LIAKEK Mandalika sepanjang 17 km dan pembebasan lahannya seluas 85 hektare. Ridwan mengatakan sebanyak 24 proyek infrastruktur ke-PU-an yang diusulkan gubernur ke Menteri PUPR dalam rangka mendukung perhekatan MotoGP 2021. “Beberapa poin langsung direspons,” terangnya. Dalam surat Gubernur No. 600/III/DISPU/2019 yang ditujukan kepada Menteri PUPR perihal usulan pembangunan infrastruktur Mendukung Event MotoGP. 24 proyek strategis bidang ke-PU-an yang diusulkan Gubernur antara lain Bidang Bina Marga delapan proyek strategis. Yakni pembangunan by pass LIA-KEK Mandalika sepanjang 17 km, peningkatan jalan Mantang-Praya sepanjang 3 km, Peningkatan Jalan Kuta - Keruak sepanjang 13,5 km, Peningkatan Jalan Kuta - Keruak dua jalur empat lajur sepanjang 7 km, Peningkatan Jalan Kediri-Praya sepanjang 3 km, Peningkatan Jalan Penujak - Tanak Awu sepanjang 3 km, pen-
ingkatan jalan Rembiga Pemenang sepanjang 18,04 km serta penggantian jembatan Kabul ruas Penujak-Montong Ajan sepanjang 20 meter. Bidang Sumber Daya Air sebanyak enam proyek. Antara lain Rehabilitasi jaringan irigasi DI Mujur II seluas 3.506 hektare, Rehabilitasi jaringan irigasi DI Surabaya seluas 3.258 hektare, rehabilitasi jaringan irigasi DI Batujai seluas 3.580 hektare, Pembangunan saluran banjir (Canal Flood) sepanjang 8 km, peningkatan kapasitas tampungan Embung Retensi sebanyak 6 unit dan Penyediaan air baku KEK Mandalika sepanjang 46 km dengan debit 110 liter/detik. Bidang Cipta Karya sebanyak tujuh usulan proyek. Antara lain Peningkatan TPA Pengengat Blok 2 Mendukung KEK Mandalika, Pembangunan SPAM Regional Kawasan Mandalika, Penataan Kawasan Bikepark Meninting Senggigi, Peningkatan kualitas permukiman kawasan pedesaan Potensial Kecamatan Sekotong, pembangunan gedung Tempat Evakuasi Sementara, Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Are Guling dan Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Mawun. Untuk bidang perumahan dan permukiman diusulkan tiga proyek. Yakni, Pembangunan rumah susun pekerja pariwisata KEK Mandalika 260 unit, pembangunan rumah susun pekerja pariwisata KEK Mandalika tipe 36 empat lantai 68 unit dan bantuan stimulan rumah swadaya dalam bentuk homestay sebanyak 30 desa di Lombok Tengah. Dari puluhan proyek yang diusulkan, Ridwan menyebutkan tiga usulan yang langsung direspons Menteri PUPR, yakni, pembangunan by pass LIA-KEK Mandalika sepanjang 17 km. Kemudian pembangunan saluran banjir (canal flood) sepanjang 8 km di Lombok Tengah. Dan terakhir, peningkatan kapasitas tampungan embung retensi di Lombok Tengah sebanyak 6 unit. (nas)
Bupati Ingatkan OPD Harus Bersinergi, Kolaborasi dan Saling Mengisi Laksanakan Program Dari Hal. 1 Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan SDM dan yang terakhir peningkatan pelestarian hidup daerah yang berkualitas dan berkelanjutan. Acara Musrenbang 2019 ini, dihadiri oleh langsung Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, Wabup terpilih Hj. Sumiatun, Kepala Bappeda Provinsi NTB H. Ridwan Syah, pimpinan DPRD, BPKP, segenap kepala OPD, para camat, akademisi, LSM, PKK, GOW, Dharma Wanita, serta kelompok masyarakat rentan termarginalkan. Hadir pula Dandim Lobar serta perwakilan Polres. Dalam arahannya, Bupati Lobar H.Fauzan Khalid mengatakan musrenbang ini dihadiri oleh banyak tokoh masyarakat serta semua pihak terkait, sehingga diyakininya hasilnya akan luar biasa dan realistis. Ia menekankan
kepada jajaran OPD agar dalam penyusunan musrenbang RKPD dan eksekusi program harus tetap berpatokan pada tiga hal. Yang pertama, semua OPD harus menyusun dan melaksanakan program secara terintegrasi. Tidak boleh ada OPD berjalan sendirisendiri. Kedua kata dia, OPD harus bersinergi dan ketiga OPD harus bersifat komplementalitas (saling melengkapi). “Tiga hal ini harus jadi patokan OPD,”jelas Fauzan. Dalam melaksanakan tiga hal ini lanjut dia, jajaran OPD harus memperhatikan dua aspek, yakni aspek vertikal. Program yang disusun OPD tegas dia harus juga bersinergi, terintegrasi, dan komplementer antar pusat, provinsi, kabupaten, sampai desa. Aspek lain yang perlu diperhatikan OPD, yakni horizontal. ”Antar OPD tidak boleh saling egois di mana
ingin programnya masuk tetapi di RPJMD tidak ada kaitannya dengan OPD lain apalagi dengan pemenuhan capaian target,” imbau Fauzan. Fauzan menekankan juga kepada jajaran OPD agar pada musrenbang ini harus menajamkan program untuk penanganan dampak pascagempa. Diakui banyak yang belum dilakukan bahkan kantor-kantor yang semuanya berhubungan dengan jasa pelayanan masyarakat, seperti kantor desa, kantor camat, fasilitas kesehatan belum diperbaiki. Di samping itu ada beberapa rencana baru terkait dengan pelayanan, seperti rencana membuka UPT Kependudukan di sejumlah titik, yakni di Kecamatan Gunungsari, Batulayar dan Narmada, Lingsar, Sekotong dan Lembar. “Karena ini sangat diimpikan oleh masyarakat kita,”kata dia.
Ia juga mengingatkan jajaran OPD yang memiliki tugas untuk perbaikan-perbaikan yang bersifat administrasi, pertanggungjawaban hukum. Ia berharap ada warna baru, khususnya untuk penanganan aset harus betul-betul diprogramkan. Sebab faktanya, pada beberapa kasus hukum Pemda justru banyak kalah diakibatkan dari segi administrasi yang kurang kuat. Sementara itu, Kepala Bappeda Lobar Dr. H. Baehaqi menyampaikan musrenbang kali ini mirip musrenbang RKPD tahun pertama dari RPJMD Lobar tahun 2019-2023 yang segera akan disusun, sehingga RKPD 2020 disusun mengacu pada sasaran dan prioritas RPJPD Lobar tahun 2005-2025 serta program kegiatan prioritas pada rancangan RKPD Provinsi NTB. “Selanjutnya RKPD tahun
2020 secara otomatis akan masuk ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Barat yang akan disusun, maka prioritas pembangunan target sasaran program dan kegiatan harus benar-benar ditentukan dengan cermat, sehingga tidak bertentangan dengan visi misi kepala daerah terpilih yang akan dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Lombok barat,”jelas dia. Dijelaskan, Musrenbang ini dilaksanakan berdasarkan amanat dari UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan dan penyusunan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan. Secara teknis amanat musrenbang telah dimuat dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Tujuan pelaksanaan musrenbang ini, kata dia, adalah menyepakati permasalahan pembangunan daerah. Menyepakati prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Menyepakati program kegiatan pagu indikatif indikator dan target kinerja. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi. Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah kabupaten dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan. Titik fokus musrenbang ini, ada empat prioritas pembangunan yang dielaborasi dari
lima priorotas pembangunan nasional dan provinsi. Sesuai dengan arahan bupati, jelas dia, untuk penyusunan RKPD tahun 2020 ini OPD harus bersinergi, kolaborasi, sinkron dan saling mengisi sama lain. Program yang disusun harus fokus bagaimana mempercepat penurunan kemiskinan dan mendongkrak rata-rata lama sekolah, meningkatkan pendapatan ratarata masyarakat dan memperkecil kesenjangan atau gini rasio serta menodorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas atau inklusif, sehingga pertumbunan ekonomi ini berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah. “Sehingga penurunan kemiskinan dan pengangguran lebih terakselerasi dalam pelaskaanaan program nanti ditahun 2020,” tegas dosen Pasca Sarjana Unram ini. (her/*)
SUARA NTB
Kamis, 28 Maret 2019
Harus Tahu Akar dan Masalah Gizi Buruk Dari Hal. 1 pola pengasuhan anak, serta pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan. Faktor-faktor tersebut sangat terkait dengan tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan keluarga. Pola pengasuhan anak dapat berpengaruh terhadap konsumsi makanan anak dan penyakit infeksi yang mungkin diderita anak balita. Ia menjelaskan, terdapat tiga jenis gizi buruk yang sering dijumpai yaitu kwashiorkor, marasmus dan gabungan dari keduanya marasmus-kwashiorkor. Pengertian kwashiorkor sendiri adalah suatu bentuk malnutrisi protein yang berat disebabkan oleh asupan karbohidrat yang normal atau tinggi dan asupan protein yang inadekuat. Kwashiorkor dapat dibedakan dengan marasmus yang disebabkan oleh asupan dengan kurang dalam kuantitas tetapi kualitas yang normal, sedangkan marasmiks-kwashiorkor adalah gabungan dari kwashiorkor dengan marasmus yang disertai dengan edema. Kasus yang banyak tejadi di NTB, kasus gizi buruk karena penyerta penyakit berat, misalnya terkena HIV/Aids, TBC, diare, masalah infeksi itu yang kayaknya lebih dominan untuk kasus gizi buruk, lebih banyak ketimbang makanan. “Makanan sudah tidak terlalu mengkhawatirkan, meskipun itu nanti berkaitan dengan pola asuh terutama anak yang ditinggal oleh ibunya menjadi TKW,” jelas Lina yang juga pengajar Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM) di FK Unram. Menurutnya, untuk menanggulangi masalah gizi buruk, perlu ada perhatian terhadap Posyandu. Sejauh Posyandu sudah berjalan dengan cukup bagus, dan bahkan sudah diduplikasi oleh Negara lain. Namun, masih ada kader atau petugas kesehatan belum menjalankan atau mengisi KMS atau menginterpretasikannya dengan benar. “Data valid harus dari teknik pengukuran yang benar, di basic-nya itu masih kurang sekali keterampilan pengukuran. Pelatihan menukik ke kader atau petugas yang ada di lapangan lebih bagus lagi kalau dilakukan,” saran Lina. Selain itu, pemerintah masih menggunakan salah satu indikator dalam perencanaan upaya perbaikan gizi balita yaitu berat badan menurut umur (BB/ U). Padahal WHO sudah mengeluarkan anjuran, agar menggunakan semua indikatornya yaitu BB/U, tinggi badan menurut umur (TB/U) dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Balita yang memiliki BB/U kurang belum berarti memiliki masalah gizi akut (BB/TB kurus) karena berat badannya sudah sesuai dengan tinggi badannya. Anak ini bila menjadi target intervensi PMT atau MP-ASI akan bertambah cepat pertambahan berat badannya dibandingkan dengan pertambahan tinggi badannya, sehingga akan terjadi fenomena bali-
ta pendek-gemuk. Revitalisasi Harus Serius Sementara Direktur Yayasan Galang Anak Semesta (Gagas) Mataram Azhar Zaini menilai, semestinya kasus gizi buruk yang mencuat belakangan ini tidak terjadi jika posyandu bekerja dengan baik. Jika posyandu bisa melakukan deteksi lebih dini, maka kasus gizi buruk bisa tertangani dengan baik. “Revitalisasi posyandu sudah lama kita dengar, tapi itu sering kali mencuat pada saat kasus-kasus ini sudah booming, dan itu selesai tidak ada kelanjutannya, itu yang mungkin jadi PR kita di Lombok ini,” katanya. Revitaliasi posyandu itu memang penting. Kelompok basis perlu diberdayakan, terlebih lagi adanya anggaran dari dana desa yang diwajibkan untuk Posyandu, PKK, dan lainnya. Namun, tetap banyak yang tidak terdeteksi. Dari pantauannya, Azhar menemukan kerap terjadi nenek yang mengasuh anak tidak kuat lagi mengantar ke posyandu. Oleh karena itu, semestinya posyandu yang harus pro aktif mencari anak-anak itu. Bisa dalam satu kali sebulan, pihak posyandu berkeliling mencari, melihat, mengidentifikasi gizi dari anak-anak yang ada di wilayah mereka. “Kalau mereka temukan itu, mungkin tidak harus nenek itu yang ke posyandu, tapi petugas itu yang ke rumah. Kita tidak temukan hal seperti itu, anak yang tidak bisa mengakses (posyandu) sering kali diabaikan, gizi buruk muncul di situ,” ujarnya. Azhar juga pernah menemukan posyandu di beberapa wilayah yang tidak dibekali dengan peralatan yang memadai, seperti Kartu Menuju Sehat (KMS) atau buku posyandu. Alasan pemerintah, katanya, karena buku itu dicetak berkala, dalam waktu tertentu kehabisan, sehingga ketika ada pelayanan baru, buku itu tidak ada. Padahal keberadaan buku itu sangat penting. Pemerintah juga perlu membuat semacam standar pelayanan untuk diterapkan di posyandu. Diharapkan, dengan adanya standar pelayanan minimum itu bisa memastikan bahwa anak itu terlayani dengan baik. “Posyandu harus menjemput bola lebih jauh lagi dengan perangkat yang memang sudah ada desa,” saran Azhar. Azhar menegaskan, kasus gizi buruk saat ini termasuk mengkhawatirkan. Bukan hanya dari segi jumlah, tapi dengan adanya kasus yang parah. “Berarti ada yang keliru, mestinya sebelum parah harus tertangani dengan baik, kalau kita menemukan angka yang gizi buruk sekali, artinya ada banyak hal yang tidak berjalan dengan baik,” pungkasnya. (ron)
Halaman 15
Garam dari Surabaya Dari Hal. 3 Sesuai visi dan misi Pemprov NTB lima tahun ke depan, kata Hamdi, menekankan tentang industrialisasi produk-produk unggulan daerah. Ia mengatakan DKP sedang menyusun masterplan dan roadmap tentang industri hasil perikanan dan kelautan NTB. “Nanti akan tergambar potensi dan peran masing-
masing stakeholders mulai dari produksi bahan baku sampai pemasaran. Sehingga dalam indusrialisasi teritegrasi,” katanya. Ia menyebutkan Bima merupakan daerah sentra garam nasional. Kemudian didukung Sumbawa, Lombok Timur dan Lombok Barat. Pada tahun 2018, produksi garam di NTB sebanyak 170 ribu ton. Tahun 2019, produksi garam NTB ditar-
getkan 180 ribu ton. Sementara kebutuhan garam untuk konsumsi dalam daerah sekitar 18 ribu ton. Hamdi mengatakan garam produksi NTB banyak yang dikirim keluar daerah, tetapi masih dalam bentuk garam kasar. Di luar daerah, garam NTB kemudian diolah dan kembali dikirim ke daerah ini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. “Kita akan olah untuk memenuhi kebutuhan
kita. Makanya kita olah di sini. Sedang disusun roadmapnya,” terang Hamdi. Ia menjelaskan industri garam yang bergerak di NTB kebanyakan IKM. Seperti Lombok Timur dan Bima, sudah dapat memproduksi garam konsumsi. Tetapi kapasitas produksinya masih skala kecil, karena butuh peralatan seperti alat giling, alat campur dan iodisasi garam. Hamdi mengatakan jika
IKM yang ada diberdayakan, paling tidak 18 ribu ton kebutuhan garam konsumsi di NTB dapat dipenuhi oleh IKM-IKM yang ada. Selain itu, garam NTB juga ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan industri. Namun, untuk memenuhi kebutuhan garam industri harus memenuhi persyaratan, kandungan NaCl di atas 90 persen. Sehingga membutuhkan teknologi dalam pengolahannya. (nas)
Siapkan SDM Berkualifikasi Dari Hal. 1 Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer dan beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB. Rapat yang digelar di LIA ini sebagai tindak lanjut atas pertemuan gubernur dan sejumlah kepala OPD dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Selasa (26/3). Rapat itu juga untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu berjalan lancar. Termasuk membahas dan mematangkan SDM masyarakat NTB yang akan terlibat pada perhelatan motor race terbesar
di dunia itu. Doktor Zul, sapaan akrab Gubernur NTB itu menegaskan, SDM anak-anak NTB harus disiapkan dengan baik. Berikan pendidikan, pelatihan dan keterampilan yang memadai. “Dinas kita harus menyiapkan skill dan kemampuan anakanak kita. Sehingga, ketika dites, beberapa bulan sebelum MotoGP, kita lebih dari siap,” ungkap Doktor Zul di hadapan Ketua PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE., M. Sc., Sekda NTB, Ir. H. Rosiady Sayuti, Ph. D dan Anggota FKPD. SDM ini kata Doktor Zul penting untuk disiapkan. Sebab, pada gelaran MotoGP itu, dibutuhkan labih dari seri-
bu pekerja yang akan terlibat. Bahkan untuk menjaga lintasan sirkuit saja, dibutuhkan 900 orang penjaga. Belum yang lain, seperti tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur jalan, sirkuit, rumah sakit dan hotel yang mencapai ribuan orang. Karena itu, Gubernur meminta kepala OPD terkait untuk segera mengidentifikasi SDM dengan kualilifikasi seperti apa, yang dibutuhkan oleh MotoGP tersebut. Selain itu, Gubernur juga meminta kepala seluruh kepala OPD lingkup Pemprov NTB untuk ikut terlibat demi kesuksesan dan kelancaran event tersebut. Misalnya Dinas PUPR memastikan pembangunan jalur cepat dari LIA menuju KEK
Mandalika berjalan lancar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar memastikan lahan di kawasan tersebut tetap hijau saat MotoGP berlangsung. “Kenapa OPD ini harus hadir, karena MotoGP ini menjadi magnet yang luar biasa. Sehingga, jangan sampai kita menjadi pasif, sambil menunggu 2021 datang. Kita harus memastikan bahwa ITDC tidak bekerja sendiri,” imbuh gubernur. Direktur Utama PT ITDC Abdulbar M. Mansoer menjelaskan ditunjukkan Mandalika sebagai venue MotoGP 2021 menjadi nilai tersendiri bagi NTB. Sebab, dengan adanya event ini, maka banyak hal yang diperoleh
masyarakat sebagi dampak positifnya. Karena itu, ia meminta dukungan semua pihak untuk menyukseskan itu. Sebab kesempatan itu tidak datang dua kali. Apalagi, menjadi tuan rumah event sebesar itu tidak mudah. Bahkan, Indonesia harus bersaing dengan negara negara lain untuk bisa menjadi tuan rumah. Tidak hanya, di luar negeri, di dalam negeri pun banyak daerah lain yang menginginkan agar motoGP digelar di daerah mereka, seperti Jawa Barat, Palembang dan daerah lainnya. “Kami sadar, keberhasilan KEK Mandalika, tidak terlepas dari support pemerintah kabupaten, terutama pemerintah provinsi dan pusat,” katanya. (nas)
Gizi Buruk dan Peran Posyandu yang Tak Maksimal Dari Hal. 1 Sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 187 kasus. Lombok Timur daerah dengan jumlah kasus gizi buruk terbanyak, yakni sebanyak 38 kasus, Lombok Utara 36 kasus dan Lombok Barat 31 kasus. Kasus terbaru di Lombok Timur yang masih dirawat di RSUD dr. R. Soedjono Selong menunjukkan kasus gizi buruk masih banyak ditemukan di masyarakat. Belum lagi, kasus-kasus yang masih belum ditemukan dan menjadi tugas besar untuk dituntaskan. Meningkatnya kasus gizi buruk di NTB ini menjadi tantangan baru bagi pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi). Apalagi salah satu program unggulan yang dicanangkan oleh pemerintahan Zul-Rohmi di bidang kesehatan, yakni revitalisasi posyandu dan fasilitas kesehatan lainnya. Program inilah yang diharapkan bisa menjadi garda terdepan dalam meningkatkan mutu kesehatan masyarakat, terutama yang berada di desa-desa. Kepala Dikes NTB dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, M.PH., mengaku sudah melakukan pendataan dan berupaya menangani masalah gizi buruk dan stunting di masyarakat. Bahkan, terhadap beberapa kasus yang ditemukan ini Dikes mengaku kewalahan dan dalam pelaksanaannya tidak seperti membalik telapak tangan. Apalagi, jumlah gizi buruk di NTB masih berada di atas rata-rata nasional. Selain itu, banyak kasus-
kasus gizi buruk yang ditemukan karena penderitanya memiliki penyakit dasar yang tak bisa disembuhkan. Inilah yang membutuhkan ketelatenan dalam melakukan perawatan, sehingga penderitanya kembali sehat dan tidak lagi menderita gizi buruk. “Tinggal ketelatenan. Yang diperlukan itu adalah pendampingan. Bahwa untuk kasus-kasus gizi buruk tertentu, yang kita anggap perlu pendampingan, harus ada yang mendampingi. Agar bisa lebih baik kondisinya,” katanya pada Suara NTB belum lama ini. Ia mengatakan anak penderita kasus gizi buruk yang ditemukan di Lombok Timur beberapa waktu lalu pernah dirawat di RSUD dr. R. Soedjono Selong sebanyak tiga kali. Untuk menangani kasus gizi buruk seperti ini, perlu ada pendampingan secara konsisten di lapangan. Dalam menangani kasus gizi buruk ini, pihaknya dihadapkan dengan keberadaan tenaga kesehatan yang ada di setiap desa masih kurang. Sehingga perlu ada yang mendampingi keluarga yang mengalami permasalahan kesehatan kronis atau berat. Itulah pentingnya melibatkan masyarakat lewat dasa wisma, organisasi masyarakat dan PKK. Mengenai kondisi dasa wisma yang mati suri sekitar 75 persen di NTB, Nurhandini mengatakan pihaknya bersama PKK akan menghidupkannya kembali bersamaan dengan revitalisasi posyandu. “Kita mulai hidupkan dasa wisma dari desa-desa yang revitalisasi posyandu,” katanya. Untuk itu, posyandu yang
diharapkan jadi ujung tombak penanggulangan gizi buruk belum berfungsi maksimal. Peran strategis tak disambut perbaikan pelayanan, penambahan fasilitas dan jumlah kader Posyandu. Posyandu sebagai ujung tombak layanan kesehatan masyarakat di tingkat dusun teridentifikasi mati suri. Posyandu tersedia, tapi kader tidak ada, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016, jumlah Posyandu di NTB sebanyak 7.061 unit. Tersebar di Lombok Barat 883 unit, Lombok Tengah 1.624 unit, Lombok Timur 1.725 unit, Sumbawa 686 unit, Dompu 411 unit, Bima 616 unit, Sumbawa Barat 213 unit, Lombok Utara 391 unit, Kota Mataram 349 unit dan Kota Bima 163 unit. Dikomparasikan dengan data Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi NTB, 75 persen posyandu tak berfungsi maksimal. Sisanya, hanya aktif sekitar 25 persen. Situasi di posyandu ini berdampak pada upaya deteksi dini kasus gizi buruk, karena tidak ada kader yang intens memberikan pengawalan di lapangan. Angka stunting di NTB 45,2 persen menjadi 33,5 persen, sementara angka rata-rata nasional saat ini sebesar 30,8 persen. Selanjutnya, angka balita kurus dan sangat kurus meningkat dari 11,9 persen menjadi 14,4 persen. Sementara angka rata-rata nasional saat ini sebesar 10,2 persen. Diakuinya, peran petugas kesehatan di lapangan adalah memberikan terapi kepada anak-anak yang menderita
gizi buruk maupun gizi kurang dengan memberikan obat. Untuk memastikan obat yang diberikan diminum, maka perlu pendamping yakni lewat dasa wisma. “Pendamping itu adalah dasa wisma, yang akan memantau. Kalau ada apa-apa dia akan kunsultasi ke orang kesehatan. Kemudian bidannya akan datang,” katanya. Nurhandini mengatakan tugas sekarang adalah menghidupkan kembali dasa wisma yang tidak aktif. Hal ini akan dimulai dari desa-desa yang dilakukan revitalisasi posyandu. Menghidupkan dasa wisma akan sejalan dengan program revitalisasi posyandu. Seluruh kader posyandu akan punya sertifikat. Komisi V DPRD NTB yang membidangi urusan kesehatan memiliki keyakinan kasus gizi buruk bisa ditangani lebih cepat. Asalkan, keberadaan puskesmas, puskesmas pembantu hingga posyandu hingga desa difungsikan secara maksimal. “Memaksimalkan fungsi puskesmas ini saya kira bisa menjadi strategi menekan angka gizi buruk kita. Karena keberadaan puskesmas yang ada di desa-desa, bisa lebih cepat tanggap jika menemukan indikasi kasus gizi buruk. Jadi baru gejala bisa langsung cepat tertangani, tidak dibiarkan sudah parah,” kata anggota Komisi V, Hj. Nurlaela kepada Suara NTB belum lama ini. Wakil Ketua Komisi V, H. MNS. Kasdiono meminta Pemprov NTB perlu melakukan evaluasi terhadap program Aksi Seribu Hari Kehidupan (Ashar) yang pernah
menjadi terobosan menekan angka gizi buruk di daerah. Ia mengharapkan, di samping program revitalisasi fasilitas kesehatan, namun program Ashar yang dinilai sudah cukup bagus tinggal dipoles. Ia memberikan contoh, program Ashar dimulai dari anak sejak sejak dalam kandungan. Petugas kesehatan sudah mulai mendampingi. Sepengetahuannya, Pemprov NTB telah bekerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Kesehatan dalam menjalankan program Ashar ini. ‘’Maka program Ashar itu harus bisa dievaluasi lebih baik lagi,’’ katanya. ‘’Jadi, ada kerjasama Pemprov dengan perguruan tinggi yang punya fakultas kesehatan. Sejauhmana mengevaluasi dan memantau kerja pendamping itu. Sehingga program Ashar itu penting,’’ pungkasnya. Mengulas kembali program revitalisasi posyandu, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, upaya ini salah satu langkah yang sedang dilakukan Pemprov NTB bersama pemda kabupaten/kota untuk menekan dan mendeteksi dini kasus gizi buruk, gizi kurang, stunting dan persoalan kesehatan lainnya. Sehingga berbagai persoalan kesehatan dapat dideteksi secara dini dan penanganan dapat segera dilakukan dari hulu. Revitalisasi Posyandu idenya menghidupkan semua fasilitas yang ada di dusun-dusun. “Jangan kayak kondisi sekarang, ada yang berjalan, ada yang hidup segan mati tak mau,” kata wagub mengungkap fakta situasi posyandu saat ini. (ndi/ron/nas)
Sementara di Lombok Timur (Lotim) Dikes Lotim mencatat, kasus gizi buruk, gizi kurang, dan stunting di Kabupaten Lotim terbilang masih cukup tinggi. Di mana kasus stunting berkisar pada angka 43 persen dan gizi buruk pada angka 10-20 persen. ‘’Tingginya angka stunting dan gizi buruk itu disebabkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan masih rendah,’’ ujar Sekretaris Dikes Lotim, Ahmad Masfu pada Suara NTB, Senin (25/3). Untuk itu, Dikes terus melakukan sosialisasi baik melalui puskesmas maupun kecamatan dan desa sebagai ujung tombak pemerintah daerah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kesehatan. Bahkan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati, H. M. Sukiman Azmy.,MM dan Wakil Bupati, H. Rumaksi Sjamsuddin, SH., siap memberikan reward bagi camat dan kades yang mampu menurunkan angka stunting, gizi buruk, gizi kurang di wilayahnya masing-masing. Disampaikannya, indikator kesehatan merupakan salah satu komponen item yang menunjang tingkat IPM suatu daerah di samping pendidikan dan ekonomi. Apabila dari segi kesehatan turun, maka IPM akan mengalami penurunan. Begitupun sebaliknya. Sementara untuk kasus gizi buruk di Kabupaten Lotim saat ini sekitar 10-20 persen. Menurut Ahmad Masfu, penyebab terjadinya gizi buruk dan beberapa jenis penyakit lainnya dikarenakan masyarakat kerap tidak terbuka terkait penyakit yang dideritanya itu. Bahkan masyarakat lebih menyerahkannya ke non medis. Hal tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Padahal apabila masyarakat melapor ataupun petugas menemukan
masyarakat yang sakit. Selalu dirujuk ke tenaga medis ke tingkat yang lebih atas. Direktur RSUD R. Soedjono Selong, dr. Hasbi, menyampaikan, penderita gizi buruk yang ditangani saat ini tidak serta merta mengalami gizi buruk. Namun terdapat adanya penyakit penyerta, seperti penyakit paru-paru, kejang-kejang dan lainnya baik yang terdapat di Puskesmas maupun di rumah sakit. Untuk itu, kata Hasbi, bupati meminta supaya masyarakat yang benar-benar mengalami gizi buruk dilacak agar mendapat penanganan lebih cepat dan intensif. Terlebih kasus gizi buruk tidak mungkin tidak ada di semua daerah di Indonesia. “Kita di Lotim memang angkanya cukup tinggi. Sehingga kita intervensi secara khusus,” jelas Plt. Kadiskes Lotim ini. Dari temuan di beberapa tempat, yang menjadi kendala dalam penanganan gizi buruk ini tidak hanya terkendala perekonomian masyarakat. Hanya saja, tantangan saat ini yakni kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Terlebih dalam penanganan gizi buruk membutuhkan perhatian yang berkesinambungan. Selain Raudatul Jannah, terdapat 4 anak penderita gizi buruk yang saat ini masih mendapat perawatan medis di rumah sakit R. Soedjono Selong, yakni Indriani (6 bulan) asal Jerowaru, Sahlaq, (3 tahun) alamat Pringgabaya, Nurul (4 tahun) alamat Keruak dan Riki Pratama (3,5 tahun) alamat Kecamatan Sakra. “Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya gizi buruk ini, selain faktor bawaan sejak lahir, ada juga kelainan syaraf, sehingga tumbuh kembang terganggu, kelainan jantung, telantar, hingga faktor ekonomi. “Penyakit gizi buruk terjadi ketika asupan gizi pasien atau anak kurang selama 3 bulan,” terang, dr. Niswati Rindang L, dikonfirmasi Suara NTB, Senin (25/3). (ind/yon/jun/uki/ari/ils)
Gizi Buruk dan Citra Daerah Dari Hal. 1 Sekretaris Dikes Sumbawa, Ir. Surya Darmasya yang didampingi Kasi Gizi Masyarakat, Sri Haryati, S.SIT,. MPH., menyebut, balita yang meninggal dunia disebabkan kelainan bawaan. “Kadang-kadang yang meninggal rata-rata, karena kelainan bawaan,” ujarnya. Sementara ini, dari pengawasan yang dilakukan, para penderita sudah mulai membaik. “Yang baru ndak ada. Yang 2018 yang kita lanjutkan pengawasan. Itulah tetap melakukan pemantauan. Alhamdulilah, mereka tidak lagi gizi buruk. Sudah menjadi gizi kurang dan membaik,” terangnya. Dilihat dari kasus yang terjadi, kata Darmasya, kecamatan yang rawan terjadi adalah kecamatan Labuhan Badas. Karena hampir setiap tahun terjadi kasus gizi buruk. Hal itu terjadi rata-rata di daerah pulau. Upaya antisipasi pun tetap dilakukan terutama dari seksi gizi yang menangani tentang berat badan anak dan perkembangan anak. Di Dompu, Dikes Kabupaten Dompu mencatat, sebanyak 25 kasus gizi buruk tahun 2018. Salah satunya Ahmad (3), salah seorang penderita gizi buruk kronis asal Dusun Mbawi Desa Mbawi Dompu kini harus dirujuk kembali ke Rumah Sakit Sanglah akibat kotoran yang mengendap sebagai dampak kerusakan saraf tertentu pada ususnya dan perutnya kian membengkak. Belum lagi kasus lain yang masih belum ditemukan di masyarakat. Kepala Dikes Kabupaten Dompu, Hj. Iris Juita Kastianti, SKM, M.Mkes., mengungkapkan, semua kasus gizi buruk di Dompu itu diklaim sudah tertangani melalui perawatan intensif. Bahkan yang dirawat diberikan uang pendamping Rp 50 ribu per hari selama 7 hari.
Bagi penderita gizi buruk yang sudah memasuki masa pemulihan diberikan biskuit dan makanan tambahan. Hanya saja, walau gratis dan dibiayai, masih ada keluarga enggan membawa anaknya ke rumah sakit dan memperhatikan pola asupan gizinya. Anak yang menderita gizi buruk di Dompu punya latarbelakang keluarga bermasalah. Sebagian besar dampak perceraian, ditinggal orang tuanya menjadi TKW. Sementara itu, Ahmad (3) penderita gizi buruk kronis asal Dusun Mbawi Desa Mbawi Dompu sudah beberapa kali menjalani perawatan medis. Namun sayangnya, putra kedua pasangan Makasau dan Jawariah ini tak kunjung sembuh dari penyakit yang dideritanya sejak lahir. Kotoran yang terus mengendap akibat kerusakan saraf tertentu pada ususnya, membuat perut balita tersebut kian mengalami pembengkakan cukup besar. Kepala Dusun Mbawi, Arifudin ditemui Suara NTB, mengakui, berbagai upaya sudah dilakukan bersama petugas Poskesdes untuk kesembuhan balita ini. Bahkan pernah dimintakan bantuan ke masingmasing kepala keluarga untuk meringankan biaya hidup Jawariah dan putranya selama perawatan di rumah sakit. Sementara Dikes Kota Mataram mencatat, lima balita di mengalami gizi buruk. Penyebabnya bukan saja asupan gizi, melainkan faktor kelainan sejak lahir. Prevalensi status gizi pada bayi di Kota Mataram di tahun 2018 tercatat gizi buruk 1,41 persen, gizi kurang 5,27 persen, gizi baik 91,36 persen dan gizi lebih 1,97 persen. Data ini diperoleh secara random atau acak dari pelaksanaan posyandu pada 66 balita. Kepala Dikes Kota Mataram dr. H. Usman Hadi mengatakan
lima kasus itu tersebar di Kecamatan Mataram, Cakranegara, Ampenan dan Sekarbela. Dua balita ada kelainan atau penyakit penomenia diderita. Berbeda halnya dengan gizi kurang. Usman mengaku hal tersebut, karena ini dilihat dari berat dan tinggi badan. Penderita gizi buruk, terang Usman, penyebabnya sangat banyak. Pertama, 30 persen ibu hamil mengalami penyakit anemia. Otomatis jika tidak mengkonsumsi vitamin maka mengalami anemia. Anemia ini memiliki risiko ibu melahirkan meninggal atau berat badan rendah. Risiko mengarah pada gizi buruk atau kematian. Kedua, penyakit yang disebabkan saat lahir atau lingkungan. Sebagai contoh, penyakit TBC dan ketiga, masalah pola asuh. Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana prihatin dengan masih ditemukan kasus gizi buruk di Kota Mataram. Persoalan ini akan menjadi pekerjaan rumah untuk segera diselesaikan. “Saya kira ini akan jadi pekerjaan rumah kita ke depannya,” kata Mohan dikonfirmasi beberapa waktu lalu. Di sisi lain, Dikes Kabupaten Bima mengklaim angka atau persentase gizi buruk di daerah setempat, di bawah standar nasional yakni hanya sebesar 29 persen. Sementara secara nasional 33 persen. Kabid Kesehatan Keluarga Dikes Kabupaten Bima, Alamsyah S.KM mengatakan, angka tersebut berdasarkan hasil riset lembaga independen Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Nasional. “Angkanya di bawah standar nasional. Sekitar 29 persen secara nasional berdasarkan hasil Riskesdas,” katanya. Alamsyah menjelaskan, gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Bima lebih dominan beberapa faktor. Antara lain disebabkan penyakit bawaan, penyakit
menahun hingga penyakit akut batuk dan flu . “Tapi bayi diketahui mengalami gizi buruk setelah berumur dua tahun. Faktor-faktor apa saya yang menjadi penyebabnya,” katanya. Sementara Dikes Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengklaim, angka gizi buruk di Lombok Utara sudah menurun drastis. Dari hasil survei riskesdas tahun 2018 lalu, gizi buruk di KLU berkisar di angka 4 persen dari seluruh anak di bawah dua tahun. Kepala Dikes KLU, H. Khaerul Anwar, Minggu (17/3) mengungkapkan, hasil riskesdas 2018 untuk status gizi di KLU secara umum menggembirakan. Underweight (berat kurang) turun dari 25 persen di 2013 menjadi 23, 15 persen. Angka stunting juga turun dari 65 persen di 2013 menjadi 29,3 persen di 2018. Program Pemda Lombok Utara untuk hasil Saber Gebuk (sapu bersih gizi buruk dan gizi kurang) juga menurunkan kasus BGM (berat di Bawah Garis Merah) dari 1.400 kasus menjadi 400 kasus pada Desember 2018. “Dari total 393 posyandu, sekitar 90 persen sudah aktif walaupun pelayanan dilakukan di berugak, tenda atau di tempat lama. Upaya kita tetap dengan program Saber Gebuk dan tahun ini, kita perluas kerjasama lintas sektoral dengan Perbup Stunting, walaupun ini masih draf,” ungkap Khaerul. Ia mengakui, untuk angka gizi kurang, catatan angka sekitar 21 persen. Cukup tingginya angka ini menempatkan masalah gizi kurang KLU berada di urutan ke empat dari seluruh kabupaten dan kota se NTB. Pemda Lombok Utara melalui Dikes dan RSUD berupaya maksimal untuk menangani gerakan Saber Gebuk. Selain menyusun Perbup penanganan Stunting, Saber Gebuk dioptimalkan dengan melacak, menemukan dan mengobati secara langsung.
Penanganan Saber Gebuk tidak hanya dilakukan di Posyandu, tetapi juga dilalui dengan menyasar rumah ke rumah. Setiap informasi anak sakit dan terindikasi gizi buruk/gizi kurang, Dikes akan memberi penanganan ekstra. Terpisah, Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, SH. MH., menegaskan tak menyangkal, walaupun secara angka stunting dan gizi kurang termasuk tinggi, namun Lombok Utara mampu menurunkan angka itu cukup signifikan. Terbukti, KLU meraih penghargaan dari Pemprov NTB sebagai Kabupaten dengan penurunan stunting tertinggi. Di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), kasus gizi buruk sudah berhasil ditekan sejak dua tahun terakhir. “Kalau kasus gizi buruk, KSB berada di bawah satu persen, di bawah angka provinsi dan nasional. Itupun hanya ada lima kasus yang ditangani selama dua tahun terakhir. Karena angka itu sudah berhasil kita tekan, maka tugas beratnya mempertahankan dan terus berupaya menurunkan angka itu. Kita juga akan terus mensosialisasikan ke masyarakat terkait 1000 hari pertama kehidupan supaya gizinya terjaga dan terhindar dari gizi buruk,” ujar Kepala Dikes, H. Tuwuh, S. Ap kepada Suara NTB. Menurutnya, pada dasarnya kasus ini muncul, karena ada kelainan bawaan dari orang tuanya maupun pola asuh dari para orang tua. Hanya saja faktor utama kasus ini muncul karena pola asuh orang tua yang dianggap salah. Sebut saja, ketika anaknya tidak mau makan makanan pokok, tetapi orang tuanya malah memberikan jajanan sesuai dengan keinginan anak seperti mie instan. Pola inilah yang dianggap salah dan menjadi pemicu gizi buruk. Karena dari lima kasus yang ditangani selama ini, maka faktor tersebut yang selalu muncul.
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Kamis, 28 Maret 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim dengan Harian Suara NTB
Wabup Ingatkan Cermati RPJMD
Pemkab Lotim Gelar Musrenbang RKPD 2020 Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Rabu (27/3) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020. Acara yang digelar di Gedung Wanita Selong ini dihadiri Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsudin, Ketua DPRD Lotim, R. Rahadian Soedjono, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Achmad Dewanto Hadi. Musrenbang RKPD juga dihadiri oleh perwakilan dari Bappeda Provinsi NTB yang menyampaikan prioritas program pembangunan Provinsi NTB di Lotim dan upaya percepatan penurunan kemiskinan Kabupaten/Kota. Hadir pula anggota Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Selong, seluruh Kepala OPD, Camat, Lurah, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sebelum Musrenbang RKPD kabupaten ini digelar, sebelumnya sudah diawali dengan Musrenbang di tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan serta Musrenbang Perempuan untuk menyerap usul dan gagasan dari kelompok perempuan kluster kecamatan. Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi dalam sambutannya mengingatkan seluruh Kepala OPD, Camat, Kades/Lurah Se-kabupaten Lombok Timur benar-benar mencermati Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabu-
Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi SJ
paten Lotim 2018-2023 yang telah disusun berdasarkan Visi Misi Pemerintah Daerah selama 5 tahun. RPJMD katanya harus sebagai acuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Lotim ini dikatakan sangat berperan penting dalam pelaksanaan RPJMD. Terutama dalam pelaksanaan capaian indikator RPJMD sebagai konsistensi kebijakan Pemerintah hingga pada yang tertuang dalam implementasi program dan kegiatan. Musrenbang RKPD 2020 mengangkat tema “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusi”. Tema ini dipilih dengan berbagai
Ketua DPRD Lotim, R. Rahadian Soedjono
pertimbangan mendasar. Tahun 2019 kebijakan prioritasnya adalah peningkatan infrastruktur untuk peningkatan daya saing daerah. Harapannya, dengan makin baiknya peran infrastruktur daerah di berbagai bidang, upaya untuk mendorong kualitas sumberdaya manusia melalui bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian yang bermuara pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index akan semakin meningkat dibanding kondisi tahun-tahun sebelumnya. Penyusunan dokumen perencanaan yang ideal dan memiliki tingkat ketepatan pada tataran pelaksanaan disadari Rumaksi merupakan peker-
jaan yang tidak mudah. Tantangan besar bagi seluruh komponen pelaksanan pembangunan saat ini adalah kompleksitas permasalahan dalam mencapai indikator yang ingin diicapai disandingkan dengan input yang dibutuhkan masih belum sebanding. Dibutuhkan langkah yang bijak dan efisien dalam menggunakan sumber pembiayaan pembangunan. “Kita tidak boleh membatasi diri untuk punya semangat berkembang dan menjadi Lombok Timur yang Adil, Sejahtera dan Aman sebagaimana visi misi yang tertuang dalam RPJMD 20182023” ungkapnya. Asumsi APBD Lotim 2020 diperkirakan mengalami peningkatan. Akan tetapi tidak
Peserta Musrenbang RKPD 2020 yang terdiri dari Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas, Badan dan Kecamatan serta para kepala desa di lingkup pemerintah Kabupaten Lotim
jauh dari kenaikan besaran APBD 2018-2019. Sehingga, dalam dalam rancangan RKPD tahun 2020 APBD diperkirakan Rp2,89 triliun atau meningkat antara 5 persen sampai dengan 6 persen. Salah satu poin yang menjadi penekanan Wakil Bupati adalah seberapa besar anggaran yang tertuang dalam APBD 2020 untuk pengentasan kemiskinan. Meski dari data BPS angka kemiskinan Lotim sekitar 16,55 persen, namun ada perbedaan data dengan yang ada pada Basis Data Terpadu di Kementerian Sosial jumlah keluaraga miskin mencapai 800 ribu lebih. “Hal ini patut menjadi perhatian kita bersama dalam update data kemiskinan dan
yang utama penanggulangan kemiskinan tersebut,” urainya. Ketua DPRD Lotim, R. Rahadian Soedjono menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD. Di antaranya Pemda diharapkan memaksimalkan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan mendukung pembiayaan pembangunan Daerah. Seluruh jajaran OPD juga diharapkan melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan. Bidang pendidikan Dewan juga meminta Pemda tidak membedakan antara Sekolah Negeri dan Swasta dalam hal ini Pondok Pesantren karena selama ini Ponpes memberikan kontribusi besar dalam kemajuan pendidikan. (rus/*)
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya sebelum memulai acara Musrenbang RKPD
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Pemerintah Polandia Jajaki Kerjasama dengan Unram Mataram (Suara NTB) Pemerintah Provinsi Torun, Polandia bersama President of the Board Institute of Sustainable Development European UnionASEAN, Marcin Schmidt dan sebuah perusahaan kedokteran gigi Swiss IML.S.A mengunjungi Unram, Selasa (26/3) untuk menjajaki peluang kerjasama dengan Unram, di rektorat. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Rektor Universitas Mataram, Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum., didampingi oleh Wakil Rektor bidang Kerjasama dan Perencanaan, Yusron Saadi, Ph.D., Dekan Fakultas Kedokteran, dr. Hamsu Kadriyan, Ketua dan Sekretaris Kantor Urusan Internasional KUI, Prof. M. Sarjan dan Imanuella R. Andilolo. Dalam kunjungannya ke Unram tersebut, Pemerintah Polandia
membicarakan peluang-peluang kerjasama yang dapat dibangun dengan Universitas Mataram. “Kegiatan konferensi yang sering dilakukan oleh pemerintah Polandia dan perusahaan-perusahaan tadi banyak berkaitan dengan dunia akademik, maka mereka berniat untuk melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, dalam hal ini Unram,” ungkap Yusron saat ditemui di rektorat, Rabu (27/3). Sebelum melakukan kunjungan ke Unram, Pemerintah Polandia bersama rombongan telah menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan Gubernur NTB, tambahnya. Sementara ini, peluang kerjasama yang sedang dibicarakan Unram dan Pemerintah Polandia adalah konferensi atau workshop internasional di bidang kesehatan terutama kesehatan gigi. Fakultas Kedokteran akan mengadakan konferen-
si internasional di bulan Juli mendatang, Nantinya mereka akan diundang sebagai salah satu keynote speaker. ‘’Hal ini masih dalam pembicaraan lebih lanjut,’’ jelas Yusron. Merespon kunjungan Pemerintah Polandia, Unram membuka peluang kerjasama dengan berbagai institusi sepanjang kerjasama yang dilakukan membawa manfaat yang baik bagi Unram. ‘’Rektor berharap kolaborasi yang nantinya dapat dikembangkan secara lebih spesifik melalui perjanjian kerjasama bisa memberikan manfaat untuk Unram,’’ ungkap Yusron. “Selain itu, Pemerintah Polandia dan rombongan juga menyempatkan diri untuk mengunjungi Rumah Sakit Pendidikan Unram. Mereka melihat Unram memiliki potensi yang baik karena memiliki berbagai sarana dan prasarana yang lengkap,’’ lanjutnya. (dys/*)
Pertemuan pembahasan kerjasama
Rektor foto bersama usai pertemuan