Edisi Jumat 28 Pebruari 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 28 FEBRUARI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 290 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ratusan Jemaah Umrah Asal NTB Batal Diberangkatkan ke Arab Saudi (Suara NTB/bul)

PERTEMUAN - TGH. Turmuzi, pengurus dan Anggota PATUH NTB melakukan pertemuan membahas dampak penghentian sementara visa haji dan umrah oleh Kerajaan Arab Saudi.

Arab Saudi Hentikan Penerbitan Visa PARA pengusaha travel haji dan umrah yang tergabung dalam Pengurus Persatuan Travel Umrah dan Haji (PATUH) Provinsi NTB was-was. Menyusul kebijakan mendadak Kerajaan Arab Saudi yang menghentikan sementara penerbitan visa haji dan umrah sebagai dampak kekhawatiran penyebaran penyakit akibat virus Corona. ‘’Sampai jam ini, kita belum mendapatkan keterangan resmi dari pemerintah. Tapi dari informasi yang ada, bikin kita galau,’’ kata Ketua PATUH NTB, TGH. Turmuzi. Sebelumnya, Kementerian Agama RI telah merilis keterangan Kerajaan Arab Saudi menghentikan sementara penerbitan visa haji dan umrah sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Kementerian juga mengonfirmasi perusahaan-perusahaan umrah dan agen luar negeri untuk membatalkan pemesanan apapun sejak

diterbitkannya pengumuman ini sampai pemberitahuan lebih lanjut. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya Kerajaan Arab Saudi untuk mencegah masuknya COVID-19.

TGH. Turmuzi kepada Suara NTB Kamis (27/2) menjelaskan, langsung mengambil sikap melakukan pertemuan dengan seluruh anggota PATUH NTB, guna menyiasati situasi ini.

PATUH masih menunggu dan melihat keadaan (wait and see).

H. Turmuzi menyebut, juga telah berkoordinasi dengan pendamping jemaah umrah yang baru saja mendarat di Arab Saudi. Menurutnya belum ada penyetopan dari pemerintah setempat.

Ia juga telah mendapatkan informasi dari provider, membenarkan bahwa pengajuan penerbitan visa baru ditutup sementara. “Kita masih wait and see.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Ratusan jemaah umrah asal NTB batal diberangkatkan ke Tanah Suci pascakeluarnya kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang menghentikan sementara kunjungan umrah ke negara tersebut. Pemerintah Arab Saudi menghentikan sementara kunjungan ibadah umrah untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona yang sudah terjadi di berbagai negara di dunia.

Kepala Seksi Pembinaan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag NTB, H. L. Muhamad Zainudin, SH, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (27/ 2) kemarin menyebutkan pada bulan ini masyarakat NTB

yang akan berangkat umrah sekitar 300-an orang. Dengan adanya kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang melakukan penghentian sementara menerima kunjungan umrah, maka ratusan jemaah umrah

asal NTB tersebut akan batal diberangkatkan. ‘’Angka pastinya 300-350 orang jemaah umrah dari NTB tiap bulan. Itu yang berangkat dari NTB saja, belum lagi dari Jakarta. Warga kita

dari NTB yang keluar umroh ke Mekah sampai 400 orang sebulan,’’ sebut Zainudin.

Apalagi menjelang bulan Ramadhan, jemaah umrah asal NTB bisa menembus 500 orang sebulan. Namun untuk bulanbulan seperti sekarang, jumlah jemaah umrah asal NTB antara 300-350 orang per bulan.

Bagi jemaah yang batal diberangkatkan umrah, Zainudin berharap masyarakat tak khawatir. Karena pasti akan dilakukan penjadwalan ulang.

‘’Nanti bisa di-refund, bisa uangnya kembali. Kalaupun sudah masuk maskapai, tetap tidak dirugikan jemaah. Itu masih dalam kendali travel,’’ katanya.

Pihaknya belum mengetahui sampai kapan Pemerintah Arab Saudi akan menghentikan sementara kunjungan jemaah umrah. Zainudin mengaku masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kemenag RI. Bersambung ke hal 15

10.000 Tiket MotoGP Ludes Terjual TO K O H Tawarkan ’’Win win Solution’’ ISYARAT Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc, memutus kontrak PT. Gili Trawangan Indah (GTI) direspons positif pihak Kejaksaan Tinggi NTB. Selanjutnya, agar tidak menimbulkan kisruh, Kejaksaan menawarkan win win solution, atau solusi yang menguntungkan dan tak saling merugikan pihak yang terkait di dalamnya.

Ditemui usai upacara pencanangan zona integritas menuju WBK/ WBBM Kamis (27/2) kemarin, Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto,SH.,MH berharap setelah pemutusan kontrak, tidak ada kisruh lanjutan. Seperti gugatan balik dari pihak PT. GTI karena merasa dirugikan.

Di sisi lain, ada ratusan masyarakat dan pengusaha yang sudah menempati lahan 65 hektar.

Bersambung ke hal 15 Nanang Sigit Yulianto (Suara NTB/ars)

KO M E N TTAA R

Dorong Audit Lingkungan KERUSAKAN daerah hulu atau kawasan hutan di NTB dinilai sudah cukup parah, terutama di Pulau Sumbawa. Kondisi ini mengancam infrastruktur jalan, jembatan dan bendungan yang telah dibangun.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mendorong dilakukan audit lingkungan. Hasil audit lingkungan tersebut dapat menjadi acuan perencanaan pembangunan infrastruktur dengan kondisi lingkungan yang ada saat ini. ‘’Seharusnya audit lingkungan harus ada. Supaya kita tak (Suara NTB/nas) kebablasan. Karena tingkat Ahmadi kerusakan hutan kita parah juga. Musim kemarau kita tak punya air. Bendungan kosong, karena terisi sedimentasi. Maka bendungan itu pendek umur gunanya,’’ kata Sekretaris Dinas PUPR NTB, Ir. H. Ahmadi, SP1 dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (27/2) kemarin.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) – Animo masyarakat menyambut MotoGP Indonesia 2021 di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah (Loteng) terus meningkat. Salah satunya dapat dilihat dari kuota 10.000 tiket pre-booking yang ludes terjual sebelum batas waktu yang ditetapkan Mandalika Grand Prix Association (MGPA). ‘’Pre-booking ini dilakukan selama 1 bulan, mulai 20 Januari sampai 20 Februari. 10.000 tiket tahap pertama yang disiapkan untuk pre-booking tiket Indonesia GP ini sudah habis sebelum batas waktu kemarin,’’ ujar Data Scientist MGPA, Yun Hariadi, saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (27/2).

Diterangkan Yun, dengan melakukan pre-booking tiket pihaknya akan memastikan ketersediaan tiket.

Khususnya bagi pemesan yang secara otomatis akan mendapatkan tiket tersebut untuk menonton MotoGP di The Mandalika Street Circuit pada 2021 mendatang.

Saat ini MGPA tengah menyusun kembali data pembelian tiket prebooking tersebut. Terutama untuk mengetahui kencenderungan pasar

pemesan tiket. ‘’Kami telah memiliki rincian data pemesanan tiket, namun kami masih merekap data tersebut,’’ ujarnya.

Secara umum, pemesan tiket disebut banyak berasal dari masyarakat Indonesia sendiri. Selain itu, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) se-

laku pihak pengelola KEK Mandalika melalui akun resminya juga menegaskan bahwa pemesan tiket pre-booking akan mendapatkan keistimewaan.

Yaitu kepastian ketersediaan tiket IndonesianGP saat gelaran berlangsung, dan menjadi prioritas ketika pembelian tiket resmi dibuka.

Di sisi lain, dalam persiapannya progres pembangunan sirkuit secara keseluruhan disebut telah mencapai lebih dari 20 persen. Sebagian besar dari progres tersebut adalah pekerjaan tanah dan perbaikan tanah dasar untuk penyiapan badan footprint.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist/itdc)

Aktivitas kendaraan pekerja di pintu masuk menuju pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lombok Tengah. Setelah kedatangan Bos Dorna Sport, Carmelo Ezpelata dan Carlos Ezpelata beberapa waktu lalu, pengerjaan sirkuit sepanjang 4,32 Km dengan 14 tikungan terus dikebut.

Dari 77.602 Peserta SKD

Jabatan Karo 22.200 Pelamar CPNS NTB Lulus Pemerintahan Paling ’’Passing Grade’’ Banyak Peminat Mataram (Suara NTB) Jumlah pejabat yang mendaftar dalam seleksi terbuka lima Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB terus bertambah. Hingga Kamis (27/2) kemarin, jumlah pendaftar sudah mencapai 19 orang yang mendaftar untuk lima jabatan eselon II yang dilakukan lelang terbuka.

Dari lima jabatan eselon II yang dilelang terbuka, jabatan Kepala Biro (Karo) Pemerintahan Setda NTB paling banyak peminat.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota telah selesai melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2019.

Berdasarkan hasil rekapitulasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, dari 77.602 peserta SKD, hanya 22.200 pelamar atau 32,87 persen yang lulus passing grade.

Plt Kepala BKD NTB, Drs. H. Adam, MM yang dikonfirmasi Kamis (27/2) sore menyebutkan, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

CPNS - Pelaksaan tes CPNS lingkup Pemprov NTB beberapa hari lalu.

BPBD NTB dan Kabupaten/Kota Satukan Tekad Tangani Bencana

(Suara NTB/ist)

KESEPAKATAN - Suasana pembahasan penandatanganan kesepakatan memperkuat mitigasi bencana dipimpin Kepala BPBD NTB H. Ahsanul Khalik, dihadiri 10 BPBD kabupaten dan kota.

Mataram (Suara NTB) Tekad mewujudkan visi ‘’NTB Tangguh’’, BPBD Provinsi NTB menggandeng BPBD Kabupaten dan Kota untuk bersama-sama sepakat dalam upaya pengurangan risiko bencana. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya kesepakatan dalam penguatan mitigasi bencana dan penanggulangan bencana secara bersama, komprehensif dan terpadu.

Kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk pernyataan kesepakatan bersama BPBD NTB dengan 10 kabupaten dan kota di NTB. Pernyataan kerjasama ini langsung ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik, S.Sos,MH bersama 10 Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten dan Kota, berlangsung Rabu (26/2) di ruang pertemuan BPBD Provinsi NTB. Dasar kesepakatan itu, karena para kepala BPBD Kabupaten dan Kota di

NTB menyadari bahwa daerah ini adalah wilayah rawan berbagai jenis bencana. Bahkan dari 14 jenis bencana, 11 diantaranya ada di Provinsi NTB. Seperti, kekeringan, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan berbagai bencana lainnya yang mengancam daerah.

Kepala Pelaksana BPBD NTB Ahsanul Khalik menyampaikan, wujud dari kesepakatan tersebut untuk melakukan penanggulangan bencana secara komprehensif dan terpadu. Kemudian memperkuat koordinasi dan sinergisitas yang dimulai dari mitigasi bencana dan pelaksanaan penanggulangan bencana di kabupaten dan kota. ‘’Kesepakatan ini juga akan meningkatkan peran serta Pemprov NTB dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di kabupaten dan kota.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 28 Februari 2020

Halaman 2

Kerjasama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

Pembagian Genre Kit

Kesulitan Melayani Air Bersih KECAMATAN Ampenan sedang memproses pengadaan air PDAM masuk ke hunian sementara (Huntara) warga Pondok Perasi. Sejak tinggal huntara, para pengungsi mengalami kesusahan air bersih.

Camat Ampenan, Syamsul Adnan mengatakan, pihaknya tengah memproses pemasangan pipa air PDAM masuk ke huntara.

Namun, sejauh ini, pihaknya masih kesulitan mencari jalan untuk pemasangan pipa air PDAM nenuju Huntara. “Karena lahan untuk pembangunan Rusunawa itu kan tanah kosong. Jadi belum berani kita pasang pipa PDAM masuk ke Huntara lewat jalan itu. Dan belum ada titik terdekat untuk menyambung pipa PDAM ke Huntara. Jadi, harus rampung jalan dulu, jika mau pasang pipanya,” katanya, Kamis (27/2).

Kecamatan dan PDAM Giri Menang telah sepakat memasang pipa air PDAM ke lokasi Huntara. Pihak kecamatan pun sudah meminta khusus ke PDAM untuk pemasangan aliran pipa air PDAM ke Huntara. “Kita minta disambung ke titik terdekat saja dulu, tapi jika Rusunawa jadi dibangun, kita minta khusus ke PDAM, untuk membuat pipa di jalur lain,” jelasnya.

Karena, jika pemasangan pipa digali pada jalan masuk ke area Huntara, diduga akan merepotkan petugas PDAM. Karena, jalan menuju Huntara itu belum juga diperbaiki sampai saat inu.

Dan, jika pemasangan pipa air PDAM melewati jalan itu, pasti akan dibongkar. Karena pembuatan Rusunawa pasti melewati jalan tersebut. “Itu kan repot juga,” pungkas Adnan.

Untuk sementara jelas dia, suplai air bersih untuk warga Pondok Perasi selama di Huntara masih diberikan oleh Dinas Perkim dan PUPR kota Mataram. “Masih berjalan suplai air niki. Yang jelas, pada pemasangan listrik kemarin (di Huntara), tidak ada keluhan dari warga,” katanya mengklaim.

“Yang jelas kita sudah minta PDAM untuk membuat satu titik pipa air di sana. Agar Dinas PUPR dan Perkim tidak kerepotan harus siaga tiap minggu. Untuk sementara juga, warga kita minta untuk memaklumi situasinya seperti itu,” katanya.

Kata Adnan, masyarakat juga sudah membuat sumur secara swadaya untuk memenuhi kebutuhan mandi dan mencuci. Akan tetapi, kondisi air sumur di depan Huntara itu, tidak bisa diminum warga karena menimbulkan bau. “Memang air sumur itu tidak bisa diminum.

Tapi, saya rasa selama ini tidak ada yang mengeluh terkait air bersih ini. Proses pemasangan pipa sedang berjalan, mudah-mudahan bisa segera terp a s a n g , ” pungkasnya. (viq) Syamsul Adnan (Suara NTB/viq)

Tertibkan Hotel Tak Berizin KEBERADAAN rumah tinggal yang dimanfaatkan sebagai hotel, dinilai menyalahi aturan. Tindakan itu, membuat Pemkot Mataram kehilangan potensi pajak. Demikian dikatakan Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, S.Pt kepada Suara NTB kemarin.

Ini, sebetulnya menjadi tugas BKD (Badan Keuangan Daerah) maupun Dispar (Dinas Pariwisata) Kota Mataram untuk mengatasi persoalan ini. ‘’Seperti apa solusinya,’’ cetusnya.

Dispar Kota Mataram, sambung dia, seharusnya memetakan potensi yang ada. ‘’Inikan mereka vulgar promosi di media online. Nah di situ kan jelas alamatnya, tinggal didatangi saja,’’ ujar Wiska.

Rumah yang dialihfungsikan menjadi hotel, sambung Wiska, seharusnya ditertibkan. Untuk itu, antara Dispar dan BKD harus bersinergi. Rumah-rumah yang kemudian beralih fungsi menjadi penginapan, namun tidak menggunakan izin penginapan, harus ditertibkan. Politisi PDI Perjuangan ini tidak menyangkal bahwa tidak sedikit hotel di Mataram, menyamar sebagai kos kosan.

Padahal, dari segi fasilitas dan tarif tidak kalah dengan hotel. ‘’Sama seperti warung seafood di Jalan Pejanggik. Dia PKL tapi pendapatannya jauh melampaui restoran-restoran yang ada,’’ sebut anggota dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini. Menyikapi kondisi seperti ini, kata Wiska, harus ada terobosan. Baik dari BKD maupun Dispar. ‘’Kita ribut di koran, tapi langkah konkretnya apa,’’ tanyanya.

Dikatakan Wiska, kalau mereka memang beroperasi sebagai hotel, jelas mereka harus dikenakan pajak. Kedepan, kata dia, kos-kosan harus jelas spesifikasinya. Jangan sampai terjadi alih peruntukan di tengah jalan. ‘’Di lokasi rumah yang dijadikan hotel itu, kan harus dilihat juga peruntukannya berdasarkan RTRW. Kalau RTRW-nya di sana bukan hotel, ya tidak bisa juga dikasi izin,’’ ujar mantan Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram ini.

Kondisi ini, aku Wiska, memang dilematis. Untuk itu harus ada langkah-langkah strategis.

Menurut dia, Dispar pun tidak bisa begitu saja melegalkan rumah itu menjadi hotel, meski yang bersangkutan mengajukan izin. ‘’Ya, itu harus dilihat dulu, itu kawasan perhotelan atau bukan,’’ katanya. Wiska menyarankan adanya keterlibatan Diskominfo untuk menertibkan penjualan kamar hotel yang notabene rumah.

Karena bagaimanapun, praktik menyewakan rumah tinggal layaknya hotel menimbulkan kecemburuan sosial bagi kalangan pengusaha hotel yang memiliki izin resmi. (fit) I Gede Wiska (Suara NTB/fit)

Bonus Demografi Harus Dimaknai Secara Bijak Mataram (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram telah menyalurkan genre kit bagi kelompok pusat informasi dan konseling remaja di enam kecamatan. Alat peraga diberikan agar generasi muda memberikan penyuluhan dan konseling ke teman sebaya.

Selain itu, bonus demografi harus dimaknai secara bijak.

Sebelum menyerahkan alat peraga, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sudirman didampingi Sekretarisnya, H. Turmuzi, Kamis (27/2) memberikan penjelasan kepada kelompok pusat informasi dan konseling remaja di Kecamatan Mataram.

Sudirman menjelaskan, genre kit telah diserahkan kepada kelompok pusat informasi dan konseling remaja secara bertahap di enam kecamatan. Genre kit berisi alat peraga. Generasi berencana diharapkan memberikan penyuluhan dan konseling ke teman sebayanya. Sehingga, mereka menjadi motor penggerak dan influencer terutama berkaitan

(Suara NTB/cem) (Suara NTB/cem)

PENYERAHAN - Kepala DPPKB Kota Mataram, Sudirman menyerahkan genre kit kepada kelompok pusat informasi dan konseling remaja Kecamatan Mataram, Kamis (27/2). dengan pernikahan ideal ber- kemudahan dalam kehidupan dasarkan agama dan aturan pe- masyarakat. Apalagi adanya bomerintah. Di mana, usia ideal nus demografi menjadi tantabagi perempuan menikah 21 ngan. Bonus demografi jelas Sudirman, angka produktif lebih tahun dan laki-laki 25 tahun.

“Ini penyerahan terakhir. besar dibandingkan angka tidak Lima kecamatan sudah kita produktif. Angka produktif rentbagikan bertahap. Generasi be- ang usia 15 – 25 tahun. Angka rencana kita harapkan jadi mo- tidak produktif usia 15 tahun ke tor penggerak di masyarakat,” bawah dan 75 tahun ke atas.

Angka bonus demografi Kota kata Sudirman.

Tugas generasi berencana Mataram hampir menyamai tidak terbatas hanya itu saja. nasional mencapai 69,85 persen.

Mereka didorong memberikan Sedangkan, angka bonus de-

BERSAMA - Kepala DPPKB Kota Mataram, Sudirman didampingi Sekretaris DPPKB, H. Turmuzi serta staf dan kelompok pusat informasi dan konseling remaja Kecamatan Mataram foto bersama usai penyerahan genre kit, Kamis (27/2). nya, anak muda produktif diarmografi nasional 70 persen.

Bonus demografi ini sam- ahkan ke hal positif. Bakat dan bungnya, jika tidak diantisipa- minat disalurkan di kampung si atau dikelola dengan baik KB. Mereka dapat berpartisipamaka akan menjadi bumerang. si dalam membangun lingkuHasil penelitian menyebutkan ngan masing-masing. Generasi bahwa kecenderungan remaja muda dapat menjadi motor pengperempuan lebih cepat terpen- gerak pembangunan serta garuh. “Tingkat stres perem- memberi inovasi peningkatan puan lebih tinggi dibandingkan kesejahteraan masyarakat.

“Harapan saya sesuai tupoksi laki-laki,” terangnya.

Sudirman mendorong gen- DPPKB meningkatkan kualitas erasi muda memaknai bonus kehidupan keluarga,”demikian demografi dengan baik. Arti- harapnya. (cem/*)

ASN Terjerat Narkoba Terancam Diberhentikan Mataram (Suara NTB) – Tiga aparatur sipil Negara (ASN) Kota Mataram, Kamis (27/2) menjalani sidang indisipliner. Satu pegawai terjerat narkoba dan kini menjalani hukuman penjara selama setahun terancam akan diberhentikan.

Sidang disiplin pegawai dipimpin oleh Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia didampingi Inspektur Inspektorat, Lalu Alwan Basri, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Taufik Priyono, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram, Dr. Hubaidi.

Dalam sidang itu, hanya satu pegawai yang memenuhi panggilan. Dua pegawai masingmasing berasal dari Dinas Tenaga Kerja dan Satuan Polisi Pamong Praja absen. Tim mengklarifikasi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) selaku pimpinan mereka.

Sidang dimulai sekira pukul 09.30 Wita. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Hariadi memberi-

kan klarifikasi terhadap stafnya yang tidak masuk kerja hampir setahun tanpa keterangan.

Sekitar satu jam diklarifikasi.

Tim kemudian memanggil BG, staf Inspektorat Kota Mataram.

Kehadiran BG mempermudah tim mengklarifikasi serta menggali informasi penyebab tidak masuk kerja. Tak berselang lama, Kasat Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati didampingi Sekretarisnya, Jimmy Nelwan masuk ke ruangan dan memberikan klarifikasi terhadap HL yang juga menjadi pesakitan dalam sidang tersebut.

Evi mengatakan, tiga pegawai berasal dari Dinas Tenaga Kerja, Satpol PP dan Inspektorat dipanggil untuk dimintai keterangan penyebab mereka tidak masuk bekerja. Hanya saja, dua or-

ang absen atau tidak datang tanpa keterangan. Tim pun memutuskan memanggil pimpinan OPD untuk diklarifikasi.

Pelanggaran disiplin berupa tidak hadir melebihi 46 hari kerja.

Dan, satu pegawai terjerat narkoba dan kini sedang menjalani proses hukuman penjara selama satu tahun. “Satu pegawai ada indikasi ke arah penyalahgunaan narkoba,” terang Evi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil dan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014. Pegawai negeri sipil yang tersandung masalah hukum dan berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (incraht) akan diberhentikan.

Keputusan memberikan sank-

(Suara NTB/cem)

KLARIFIKASI - Tim Indisipliner Kota Mataram meminta keterangan Kadisnaker, Hariadi terkait stafnya selama satu tahun tidak masuk kerja. Satu dari tiga ASN menjalani sidang terancam diberhentikan karena terjerat kasus narkotika. si bagi pegawai kata Evi, menjadi kewenangan dari pejabat pembina kepegawaian. Tim hanya membuat telaah atau kajian berdasarkan keterangan, hasil klarifikasi dan landasan hukum. “Kan ada sanksi berat, sedang dan ringan. Nanti PPK yang menentukan sanksi apa,” jawabnya.

Kepala Disnaker, Hariadi

mengaku, stafnya hampir satu tahun tidak masuk kerja. Hitungannya adalah enam bulan menjalani cuti karena mengidap penyakit kanker. Dan, sisanya tidak masuk tanpa keterangan apapun. “Sebenarnya dia sakit.

Cuman tidak melampirkan surat keterangan dari dokter,” kata Hariadi. (cem)

Pilkada Mataram

Indeks Kerawanan Pemilu di Mataram Dinilai Rendah

(Suara NTB/viq)

DIALIHKAN – Ruas jalan protokol di kota Mataram seperti ruas jalan Pejanggik akan ditutup dan arus lalulintas dialihkan untuk kelancaran acara Rakornas Satpol PP yang akan dihadiri sekitar 3.000 orang personel dari seluruh Satpol PP di Indonesia, awal Maret 2020 mendatang.

Rakornas Satpol PP

Ruas Jalan Protokol akan Disterilkan Mataram (Suara NTB) Sekitar 3.000 personel akan hadiri acara Rakornas Satpol PP yang ke-70 di Mataram.

Menyambut kedatangan tamu dari berbagai daerah tersebut, Pemkot sudah menyiapkan pengawasan selama proses acara Rakornas pada awal Maret mendatang, antara lain dengan menutup ruas jalan protocol di Mataram.

“Kita selaku panitia, baik pemerintah kota dan provinsi sudah tetap bersinergi, saling komunikasi terus. Sampai pagi ini kita sudah lakukan pemasangan area gala dinner di Pendopo kota Mataram. Tinggal besok hari Sabtu penutupan beberapa ruas Jalan selama acara,” kata Kepala Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati, Kamis (27/2).

Beberapa ruas jalan di Mataram kata Bayu, akan disterilkan dari kendaraan. Baik jalan Pejanggik dari Bank NTB menuju jalan protokol, dan sekitar Taman Sangkareang harus steril. Bukan hanya itu, jalan by pass dari Bandara BIZAM (bandara internasional Zainul Abdul Madjid) harus disterilkan sejak hari Sabtu (29/2) mendatang. “Karena di dekat BIZAM ada area penerimaan tamu juga di sana,” pungkasnya.

Acara Rakornas Pol PP ini jelas Bayu, pertama kali digelar di Mataram. Juga, pada acara nanti, turut hadir Menteri Dalam Negeri, Prof. Tito Karnavian beserta beberapa petinggi lainnya. “Di antaranya ada juga datang Pembina administrasi kewilayahan yang membawahi Direktur Pol PP, beserta protokolernya juga turut hadir. Tim dari BPIP, dan beberapa di antaranya dari kampus IPDN juga hadir,” katanya.

Sejumlah Gubernur, Walikota dan Bupati di Indonesia juga hadir pada Rakornas Satpol PP mendatang. Karena, Rakornas Pol PP ini dirangkaikan dengab pemberian penghargaan ke beberapa Gubernur, Walikota dan Bupati

oleh Kemendagri. “Gubernur Bali, Sumatra Selatan dan beberapa Walikota dan Bupati di daerah lain juga hadir,” tuturnya.

Selain menghadiri acara Rakornas nanti, para tamu undangan juga, rencananya akan melawat ke semua lokasi wisata di Mataram dan bagian lokasi luar Mataram lainnya. Karaena, informasi yang mereka terima, daerah NTB terkenal sebagai daerah wisata. “Di samping mereka ikut Rakornas juga mau berwisata di Mataram, jadi kita harus siap,” katanya.

“Karena destinasi kita di Mataram cukup banyak, mereka bisa berkunjung,” jelasnya.

Sampai hari ini, tamu yang bakal hadir sekitar 3.000 orang. Satpol PP di masing-masing daerah di Indonesia datang bersama pejabat, kepala bidang dan kepala seksinya. “Satpol PP Jawa Timur paling banyak, sekitar 200 orang personel. Masing-masing daerah ada yang membawa 20 personel sampai 60 orang personel,” ujar Bayu.

Untuk kelancaran acara Rakornas Satpol PP ini, Bayu menghimbau peran serta warga kota Mataram menjaga kebersihan dan ketertiban. Sebagai kota yang nyaman, Bayu mencegah, jangan ada gesekan di sekitar lokasi acara. “Apapun itu,” katanya. “Karena tamu dari berbagai daerah yang datang. Kita tidak tahu watak mereka kan, ada yang keras ada yang lembut juga. Jadi, jangan sampai ada gesekan dan provokasi di sana,” tambahnya.

Untuk menjaga ketertiban, Kasatpol PP kota Mataram sudah koordinsasi dengan Polresta Kota Mataram, Kapolda NTB, dan TNI. Beberapa di antaranya juga, Satlantas akan lakukan pengamanan dan melakukan penutupan jalan di beberapa lokasi. “Dari tanggal 1-2 Maret itu pengalihan arus selama dua malam di Jalan Pejanggik. Makanya kita minta bantuan pengalihan arus dari teman-teman Polantas,” tutupnya. (viq)

Mataram (Suara NTB) Sesuai hasil kajian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Mataram, indeks kerawanan Pilkada Mataram masuk kategori rendah. Posisi indeks kerawanan Pilkada Mataram berada pada angka 3. Kendati demikian,hal itu tetap menjadi atensi Bawaslu kota Mataram untuk menyukseskan Pilkada yang akan digelar 23 September 2020 mendatang.

Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri mengatakan, indeks kerawanan pada Pilkda Mataram memang masih di angka 3, masuk dalam kategori rendah. Kategori indeks kerawanan tertinggi ada pada angka 6. “Kita di (Mataram) masih rendah. Yang paling rawan masih di daerah Lombok Tengah,” kata Hasan yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (27/2).

Ada pun untuk indikator kerawanannya kata Hasan, pertama perlu diatensi masalah netralitas ASN (aparatur sipil negara). Kedua, perlu juga diatensi penyelenggara pemilu dan kontestasi antar calon yang ikut dalam perhelatan Pilkada mendatang. “Tiga indikator ini memang harus diatensi,” sebutnya. “Tapi kan kita belum breakdown semua indikator ini.

Ada juga beberapa yang perlu diatensi, berupa money politic (politik uang) itu masih berada pada posisi tertinggi,” tambahnya.

Berkaca dari pengalaman Pilpres dan Pilkada pada periode sebelumnya, semua ASN tidak menutup kemungkinan dalam perspektif Pilkada ini, sukar menjaga neralitasnya. Untuk itu, Bawaslu memberikan peringatan, semua ASN tidak menunjukkan keberpihakannya kepada calon kontestan.

“Posisi ASN memang dilemais.

Di samping dia punya hak pilih, dia juga harus netral selama proses Pilkada. Ini kan jadi tantangan yang dihadapi ASN di jajaran Pemkot Mataram,” imbuhnya.

Berbeda dengan TNI dan Polri kata Hasan, seyogyanya mereka tidak punya hak pilih karena sudah diataur dalam UU Pemilu.

Untuk ASN sendiri, harus berada pada posisi netral. Hal itu wajib hukumnya karena sudah diatur dalam UU ASN.

“Jadi, untuk ASN agak sedikit rawan, karena mereka ada hak pilihnya kadang-kadang mereka punya kecenderungan ke salah satu calon,” jelasnya. Bawaslu menginginkan sebelum Pilkada dimulai, semua ASN lingkup Pemkot Mataram diimbau agar semua jajaran ASN tidak terlibat dalam politik praktis. “Kalau bisa diberikan peringatan tegas,” sebutnya.

Bawaslu menghimbau, jika ada temuan dugaan pelangaran ASN yang tidak netral maka tidak segan-segan akan diproses. “Tapi ingat, bukan kami yang memutuskan dan memberi sanksi. Yang memutus itu kan KASN, kami hanya sebatas memberikan rekomendasi. Dan rekomendasi ini juga diserahkan ke KASN pusat,” jelasnya.

Selain itu, untuk posisi Camat dan Lurah di Mataram kata Hasan, tidak boleh juga terlibat dalam gerakan politik praktis.

Sebab, dari informasi yang diterima Suara NTB, salah satu Camat di Mataram, belum lama ini kerap mendatangi rumah salah satu bakal calon yang diduga ikut pada Pilkada Mataram. “Nah makanya kami mengimbau, soal netralitas ASN ini. Bawaslu melalui letugas panwascam dengan panwaslu kelurahan akan selalu mengawasi nanti. Jumlah 50 kelurahan dan 6 Kecamatan ini agak susah untuk mengawasi secara mendalam,” katanya.

Untuk membantu pengawasan juga, Bawaslu kota Mataram telah membentuk kampung pengawas di 15 lokasi di masing-masing kelurahan. Bukan hanya itu, Bawaslu juga berdayakan kader partisipatif Pemilu berjumlah 10 orang. “Selain itu, masyarakat harus sadar juga, jika menemukan dugaan adanga pelanggaran di lapangan, segera melapor ke Bawaslu.

Kami di Bawaslu akan menyamarkan namanya,” katanya.

Lanjut Hasan, perlu juga diantisipasi adanya dugaan intervensi petahana. Bukan hanya itu, Bawaslu juga akan mengawasi konten-konten seluruh anggota DPR yang melakukan reses di masingmasing Dapil. (viq)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 28 Februari 2020

Halaman 3

All New Honda BeAT Series Diluncurkan Pekan Ini Mataram (Suara NTB) Astra Motor NTB selaku Main Dealer sepeda motor Honda di wilayah NTB akan meluncurkan sepeda motor impian kaum milenial khususnya di NTB. All New Honda BeAT Series Sabtu (29/2) di Mataram Mall. Peluncrukan varian terbaru ini mengusung tema “Regional Public Launching All New Honda BeAT Series” event ini dimeriahkan dengan display dan riding test 2 skutik teranyar Honda, yakni All New Honda BeAT Sporty dan All New Honda BeAT Street.

Budi Yanto, Kepala Wilayah Astra Motor NTB mengatakan, di awal tahun 2020 ini Honda kembali mengeluarkan produk skuter matik (skutik) terbaru yaitu All New Honda BeAT Series. Motor ini diperuntukan bagi generasi muda Indonesia khususnya kaum milenial yang mendambakan sensasi berkendara lebih lincah, mudah dikendalikan, selain itu berperforma mesinnya tinggi, serta penggunaan bahan bakar yang irit.

“Kami berharap dengan kehadiran All New Honda BeAT Series ini akan semakin memperkuat line up produk terbaru sepeda motor Honda. Selain itu produk ini bisa menjadi pilihan utama anak muda yang ingin tampil beda dalam mendukung aktivitas sehari-harinya.” demikian Budi Yanto. Gelaran RPL All New Honda BeAT Series ini akan diisi dengan beragam rangkaian acara sejak pagi hari diantaranya Final Honda Student Olympic 2020, Honda New BeAT Exibition, Standbooth Sparepart, Riding Test berhadiah, Community Gathering, virtual games, penampilan dari para finalis terune dedare HSO 2020 serta yang paling ditunggu Guest Star group band nasional Geisha.

Sebelumnya Astra Motor NTB telah menggelar kompetisi antar sekolah menengah atas (SMA) yang ada di Lombok Barat.

Sebanyak 8 SMA berhasil melaju ke babak final yang dimana pelaksanaan perform final akan digelar bertepatan dengan launching Honda BeAT. Honda Student Olympic merupakan kegiatan khusus yang diselenggarakan oleh pihak Honda dengan tujuan sebagai wadah penyaluran bakat dan kreatifitas anak-anak muda khususnya siswa/i SMA yang ada di Pulau Lombok. Kegiatan ini konsisten digelar setiap tahunnya sejak tahun 2012.

Kresna Murti Dewanto, Marketing Sub.Dept Head menambahkan, All New Honda BeAT hadir dalam dua tipe yakni CBS dan CBS-ISS dengan total 9 varian warna sesuai dengan tren anak muda saat ini. Untuk tipe CBS terdapat 4 pilihan warna yakni Dance White, Techno Blue White, Hard Rock Black, dan Funk Red Black. Untuk tipe CBS-ISS hadir dengan 3 pilihan warna Garage Black, Electro Blue Black dan Fusion Magenta Black.

Selain itu, model ini juga menawarkan tipe Deluxe series (CBS-ISS) dengan 2 pilihan warna lainnya yakni Deluxe Black dan Deluxe Silver yang dipadukan dengan 3D Emblem untuk memberikan kesan mewah. Sementara itu, All New Honda BeAT Street hadir dengan tipe CBS dalam 3 pilihan warna yakni Street Black, Street Silver dan Street Black Silver. “Untuk harga OTR pulau Lombok berkisar dari Rp. 17.600.000 hingga Rp. 18.360.000. Kami menyiapkan program khusus pembelian special launching yaitu DP Rp 1 juta, hemat sampai dengan Rp 3.3 juta untuk pembelian on the spot. Serta diskon 15% untuk pembelian HGA (Honda Genuine Accessories) khusus di booth sparepart selama event berlangsung,” demikian Kresna Murti. (bul)

(Suara NTB/bul)

PEPAYA - Salah satu petani hortikultura yang memanfaatkan lahan pertaniannya di Kota Mataram untuk menanam Pepaya California. Sektor pertanian ini sejatinya sangat menjanjikan.

Krisis Regenerasi Petani

Kementan Siap Dukung Politeknik Pertanian di NTB

Mataram (Suara NTB) Kementerian Pertanian RI mengkhawatirkan krisis regenerasi petani bangsa Indonesia, tanpa terkecuali di Provinsi NTB sebagai lumbung pangan nasional. Karena itu, Kementan juga siap mendukung terwujudnya Politeknik Pertanian provinsi ini.

Hal ini dikemukakan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian (BPPSDMP) RI, Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr pada kegiatan Forum Politeknik Pertanian di Mataram, Kamis (27/2) kemarin. Hadir pada kegiatan ini seluruh perwakilan dari seluruh politeknik pertanian yang ada di Indonesia. Sebagai lumbung pangan nasional, ironis, NTB belum memiliki Poltiknik Pertanian.

Untuk itulah, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. H. Husnul

Fauzi, M. Si mewakili gubernur menyuarakan agar Kementerian Pertanian mewujudkannya. “Sejalan dengan program hilirisasi di NTB dan semangat Kementerian Pertanian untuk meregenerasi petani di Indonesia. Kami minta difasilitasi Politeknik Pertanian di NTB,” katanya.

Di NTB, sejak tahun 2018, ada penurunan minat tenaga kerja usia 20-39 tahun yang bekerja di sektor pertanian dengan penurunan cukup signifikan yaitu 415.789 orang.

Sebagai daerah yang ramah investasi, ia menyatakan ke-

siapan memfasilitasi lahan untuk pembangunan Politeknik Pertanian ini. Lahan yang paling memungkinkan adalah lahan milik Pemprov NTB disamping kantor baru Bupati Lombok di Puyung.

Seluas 3,5 hektar yang dikelola Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB. Prof. Dedi Nursyamsi mengiyakan keinginan tersebut. Bahkan ia meminta kepada Pemprov NTB untuk secepatnya mengajukannya ke Kementerian Pertanian. Menurutnya memang sangat penting provinsi ini memiliki Politeknik Perta-

nian untuk mencetak petanipetani milenial yang menjadi masa depan bangsa ini.

Kehadirannya di Mataram kemarin, ia memaparkan terkait kondisi pertanian di Indonesia. Dari 200 juta lebih penduduk negeri ini, 33 juta didalamnya adalah petani.

Dari sebanyak 33 juta petani ini, hanya 2,7 juta adalah petani berusia dibawah 40 tahun. Atau disebut petani milenial (8%). Dalam lima sampai 10 tahun ke depan, Indonesia terancam sektor pertaniannya karena didominasi oleh petani-petani yang memasuki usia uzur.

Karena itu, negara ingin menyelamatkan sektor agraria yang menjadi penopang utama ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Salah satu upaya

pemerintah adalah mendorong peran Politeknik Pertanian, serta seluruh stakeholders pertanian untuk mendukung penciptaan petani milenial dan penciptaan wirausaha di sektor pertanian. Tiga program prioritas Kementerian Pertanian diantaranya Gerakan Kostratani, Penumbuhan Pengusaha Petani Millenial dan Peningkatan Ekspor.

“Hilangkan kesan gengsi menjadi petani karena identik dengan lumpur, kotor, dan miskin. Padahal pertanian menjanjikan kesejahteraan.

Asal manajemen pertaniannya bagus. Salah satu jawabannya adalah pendidikan vikasi untuk menyelematkan Indonesia dari krisis regenerasi petani,” demikian , Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi. (bul)

BPJAMSOSTEK Tambahkan Manfaat untuk Program JKK (Suara NTB/ist)

All New Honda BeAT Series

Mataram (Suara NTB) – BPJAMSOSTEK Cabang NTB menyiapkan tambahan manfaat Return to Work (RTW) untuk program J a m i n a n Kecelekaan Kerja (JKK) kepada setiap pemberi kerja dan peserta.

RTW merupakan pertambahan manfaat dari Program JKK yang diwujudkan dalam bentuk pendampingan bagi peserta yang mengalami musibah kecelakaan kerja yang mengakibatkan disabilitas. Pekerja yang ikut dalam program itu akan didampingi BPJAMSOSTEK, dari mulai terjadinya kecelakaan hingga peserta mampu

kembali bekerja.

Salah satu contohnya adalah BPJAMSOSTEK sendiri saat ini tengah memproses program RTW kepada Sunardi, salah satu Karyawan di PT Indomarco Prismatama (Indomaret), terdaftar sebagai Peserta BPJAMSOSTEK sejak Juli 2015.

Sunardi kesehariannya bertugas untuk mengecek bangunan dan kelengkapan gedung toko baru. Ia ditimpa risiko bekerja akibat dari radiasi listrik dari kabel listrik yang tidak tercover pelindung saat dilakukan pengecekan hasil pembangunan salah toko baru di Praya.

Akibat hal itu, Sunardi mengalami luka bakar di bagian kaki kiri sehingga harus diamputasi.

Perusahaan kemudian melaporkan kejadian ini ke BPJAMSOSTEK Cabang NTB untuk mendapat perawatan dan pengobatan program JKK. Sunardi sendiri dirawat intensif di RSUD Kota Mataram sejak Agustus 2019 dan bersama perusahaan berkomitmen untuk mengikuti program Return to Work. Sejak Agustus 2019 hingga kini, Sunardi masih rawat jalan dan mendapat pendampingan dari pihak BPJAMSOSTEK terkait kesembuhan fisik dan mentalnya, juga dalam progress untuk

pemasangan kaki palsu serta persiapan pelatihan untuk siap kerja kembali seperti sedia kala.

BPJAMSOSTEK bekerjasama dengan mitra yaitu PT. Ottobock Healthcare Indonesia, sebuah perusahaan produsen kaki dan tangan palsu (prosthesis) dan orthosis yang berpusat di Jerman. Kepala BPJAMSOSTEK Kantor Cabang NTB, Adventus Edison Souhuwat, mengatakan Program RTW adalah tata laksana penanganan kasus kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja melalui pelayanan kesehatan, rehabilitasi dan pelatihan agar pekerja dapat kembali bekerja produktif.

“Jadi jika terjadi resiko kecelakaan kerja yang menimpa peserta, kami berikan perawatan dan pengobatan kepadanya. Jika ternyata kemudian terjadi resiko cacat tetap, maka akan kami dampingi segala proses pelayanan kesehatan, rehabilitasi juga kami berikan pelatihan sehingga Ia mampu secara mandiri untuk bekerja lagi. Jika harus memasang alat bantu khusus misalnya tangan atau kaki palsu juga kami fasilitasi. Seluruh biaya yang ada sepenuhnya dari BPJAMSOSTEK,” paparnya.

(Suara NTB/bul)

KUNJUNGI - Kepala BPJAMSOSTEK Kantor Cabang NTB, Adventus Edison Souhuwat paling kiri, dan jajarannya mengunjungi Sunardi, salatu peserta BPJAMSOSTEK yang mendapatkan pertambahan manfaat JKK Tujuan program ini adalah untuk membantu pekerja yang mengalami kecelakaan kerja kemudian cacat tetap agar dapat produktif bekerja kembali, see the ability not the disability.

Setiap tahunnya kasus kecelakaan kerja yang terjadi terus meningkat, dilihat dari jumlah klaim JKK pada 2018 sejumlah 71 kasus, kemudian melonjak tahun 2019 sejumlah 104 kasus, dan per 26 Februari 2020 saja sudah teracatat 25 kasus JKK, se Provinsi NTB. Sepanjang Tahun 2020, data per 26

Februari 2020 BPJAMSOSTEK telah membayarkan biaya fasilitas kesehatan untuk para pekerja yang mengalami kasus JKK sejumlah Rp1,1 miliar “Sangat penting untuk setiap pihak aware dengan hak dan manfaat RTW ini, baik itu pihak pemberi kerja, peserta sendiri dan keluarganya, juga stakeholder terkait untuk dapat mendukung program ini karena muaranya adalah kembali pada kesejahteraan masyarakat pegiat ekonomi di daerah NTB,” jelas Adventus. (bul/*)

Seribu Hektar Lahan Gratis Bibit Tebu Mataram (Suara NTB) – Pemerintah mendukung penguatan bahan baku pabrik gula PT. Sukses Mantap Sejahera (PT. SMS) di Kabupaten Dompu agar tetap eksis berproduksi. Untuk tahun 2020 ini, kepada petani disiapkan bibit tebu unggulan untuk seluas seribu hektar lahan milik petani.

Dalam beberapa waktu terakhir, operasional pabrik gula terkendala ketersediaan bahan baku tebu. Kapasitas produksi pabrik tak sebanding dengan ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan. Akibatnya, pabrik harus mengimpor gula mentah agar pabrik tak mandek. Salah satu persoalan minimnya semangat bertani tebu adalah harga pembelian yang ditawarkan oleh PT. SMS cukup rendah. Rp380/Kg tebu.

Didalamnya termasuk ongkos potong tebu dan ongkos angkut ke pabrik. Sehingga petani lebih memilih menanam jagung yang lebih menjanjikan.

“Saya sudah minta kepada perusahaan. harga bersih pembelian tebunya harus Rp400/Kg. diluar ongkos tebang dan ongkos angkut. Sudah diterapkan sama PT. SMS, boleh dicek,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan

Provinsi NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M.Si. Dalam satu hektar, produksi tebu bisa menghasilkan minimal 70 ton. Bahkan bisa mencapai 100 ton. Jika dihitung dengan harga pembelian Rp400/Kg, maka dalam sehektar nilai yang dihasilkan petani bisa mencapai Rp28 juta.

Jika dibandingkan dengan jagung, sehektarnya menghasilkan 6,7 ton. Dikalikan dengan harga Rp3.150/Kg, maka sehektarnya menghasilkan Rp24 juta.

“Sekarang petani sudah mulai senang menanam tebu dari pada jagung,” sebut kepala dinas.

H. Husnul mengemukakan soal eksistensi pabrik gula PT. SMS yang sempat diinformasikan berencana menutup pabrik akibat minimnya ketersediaan bahan baku (tebu) di dalam daerah. Bahwa secara nasional Indonesia membutuhkan 5 juta ton gula secara nasional setahun. Sementara hasil produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi 2,5 juta ton.

Sementara Indonesia bagian timur membutuhkan gula sebanyak 750.000 ton setahun.

Salah satu solusinya adalah

membuat 10 pabrik gula di bagian timur, pada tahun 2014 lalu. Terealisasilah pabrik gula, salah satunya yang dibangun PT. SMS di Dompu. Kapasitas pabrik gula yang beroperasi murni tahun 2017 ini, untuk HGU (Hak Guna Usaha)nya 5.700 hektar tidak tertanami seluruhnya. 2.300 hektar di dalamnya adalah lahan masyarakat. Sementara dalam sehari, pabrik ditargetkan menggiling 5.000 ton tebu/hari untuk

menghasilkan 750.000 ton gula setahun. PT. SMS bahkan mampu menghasilkan gula 150.000 ton setahun.

“Target 5.000 ton giling sehari ini tentu berat, karena minimal perusahaan harus menguasai 10.000 hektar lahan.

Bagaimana caranya mendapatkan 10.000 hektar, yang saat ini dikuasai hanya3.400hektardari5.700hekraritu.

Artinya, ada kekurangan 6.600 hektar lagiyangharusdipenuhi,”paparnya.(bul)

SUARA NTB Jumat, 28 Februari 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

IPM Rendah Dianggarkan Tahun 2021 PEMKAB Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) langsung merespon tuntutan masyarakat terkait perbaikan jalan di Desa Wakan menuju Batu Nampar.

Pasalnya, perbaikan jalan ini rencananya dimasukkan pada tahun anggaran 2021.

Kepada Suara NTB, Kamis (27/2), Kepala Dinas PUPR Lotim, Lalu Mulyadi, mengatakan perbaikan jalan Desa Wakan itu akan dilakukan hotmiks dan masuk pada program anggaran tahun 2021, sehingga ia meminta ke(Suara NTB/yon) pada masyarakat untuk bersabar.

Lalu Mulyadi “Dianggarkan pada tahun 2021 untuk melanjutkan karena bersifat reguler atau jatah daerah,”jelasnya.

Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan akan dicarikan peluang dalam penanganannya di tahun 2020. Di mana saat ini eksekusi anggaran sudah berjalan bahkan pembahasan untuk APBDP. Sementara dalam mencari peluang itu menggunakan proposal yang disampaikan ke pemerintah pusat.

“Tahun 2020 ini kita juga upayakan, cari peluang-pelang. Dimana panjang jalan di Desa Wakan itu 6,5 kilometer,” jelasnya.

Sebelumnya, masyarakat di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru kecewa atas kondisi jalan yang buruk dan tak kunjung dilakukan perbaikan. Warga Desa Wakan menanam pohon di tengah jalan sebagai bentuk protes dan menuntut untuk segera dilakukan perbaikan oleh pemerintah.

Salah satu warga setempat, Tabula, mengatakan, keberadaan jalan di Desa Wakan ini sangat vital yaitu menghubungkan antara desa yang satu dengan lainnya khususnya di Kecamatan Jerowaru, sehingga sangat penting dilakukan perbaikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain melakukan penanaman pohon pisang, masyarakat juga menabur benih padi di sepanjang jalan berlubang yang dipenuhi genangan air sebagai bentuk protes mereka. (yon)

Normalisasi Sungai Gagal Antisipasi Banjir Sambelia Selong (Suara NTB) Jauh hari sebelum banjir bandang kembali menerjang Sambelia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Timur (Lotim) sudah melakukan normalisasi 24 sungai. Termasuk Sungai Melempo Desa Obel-Obel. Akan tetapi, normalisasi tersebut ternyata gagal mengantisipasi datangnya banjir.

Hal ini diakui Kepala Pelaksana BPBD Lotim, Purnama Hadi saat ditemui di Selong, Kamis (27/2).

Menurutnya, dana yang digunakan untuk normalisasi ini sangat terbatas. Satu sungai diberikan dana Rp 200 juta. Sementara, sungai yang akan dinormalisasi cukup panjang. Satu sungai saja rata-rata panjangnya lebih 2 km. Tapi di lapangan, yang sudah dilakukan normalisasi hanya 200 meter satu sungai.

Normalisasi sungai, tambahnya, butuh anggaran Rp 800 juta untuk satu sungai. Sementara jumlah sungai di Sambelia saja 12 dengan kesanggupan dana yang ada tidak bisa menyentuh semua. Karena diperlukan pemetaan terlebih dulu. Mana yang paling rentan terhadap banjir itulah yang akan diprioritaskan.

Dalam hal ini, ujarnya, pihaknya tidak ingin sepotongsepotong melakukan normalisasi. Ke depan, pihaknya berharap ada pihak ketiga yang bisa membantu mengeruk sedimentasi. ‘’Saat ini, setelah banjir bandang beberapa waktu lalu sudah pasti kembali lagi terjadi sedimentasi sungai.

Apalagi material yang dibawa berupa lumpur,’’ ujarnya.

Untuk normalisasi kembali, tambahnya, diperlukan upaya dengan dukungan anggaran lebih besar. Dalam hal ini, Lotim sudah bersurat ke BPBD Provinsi dan gubernur untuk meminjam alat berat. “Besok juga saya akan berangkat ke Jakarta untuk minta bantuan,” paparnya. (rus)

Tahun Ini, Lapas Selong Targetkan WBK Selong (Suara NTB) Kenaikan kelas Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Selong menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Selong menjadi pendorong bagi pihak lapas dalam berbuat. Lapas yang baru naik kelas ini berkomitmen dan menargetkan untuk mewujudkan dan meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau lapas berintegritas.

Kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (27/2), Kepala Lapas Kelas IIB Selong, Herdianto, mengatakan bahwa untuk mencapai target WBK itu, pihaknya tidak bisa bekerja sendiri.

Melainkan selain kekompakan di internal Lapas, pihaknya juga berharap kerjasama dan dukungan dari masyarakat.

Diakuinya, kenaikan Rutan Selong menjadi Lapas menjadi angin segar. Hanya saja persoalan yang dihadapi yaitu tidak diiringi dengan sarana prasarana, fasilitas untuk pembinaan, serta jumlah anggota yang masih sangat kurang.

Karene dengan berstatus Lapas, maka diharapkan adanya kemandirian dari warga binaan.

Bahkan harus dilakukan penambahan blok. Saat ini jumlah blok di Lapas Kelas IIB Selong hanya tiga, sementara idealnya delapan blok dengan jumlah narapidana dan tahanan sebanyak 336 orang atau melebihi kapasitas yang idealnya sekitar 130 orang. “Memang kita over kapasitas cukup lama. Sehingga perlu dilakukan penambahan ruangan atau blok,”katanya.

Adapun data warga binaan di Lapas Kelas IIB selong, berdasarkan jenis kejahatannya, untuk hak cipta 1 orang, kehutanan 4 orang, korupsi 8 orang, lain-lain 6 orang. Untuk kasus pemerasan 2 orang, pelanggaran lalu lintas 5 orang, pembunuhan 2 orang, penadahan 19 orang, penculikan 1 orang. Selanjutnya untuk kasus penganiayaan 4 orang, penggelapan 8 orang, penipuan 9 orang, perampokan 26 orang.

Sedangkan untuk kasus perlindungan anak 54 orang, pencurian 56 orang dan pengerusakan dua orang, serta yang paling mendominasi yaitu kasus narkoba sebanyak. 129 orang.

“Jadi total keseluruhan WBK kita di Lapas Selong sebanyak 336 orang,” ujar Herdianto.

Pada bagian lain, Lapas Kelas IIB Selong melaksanakan kegiatan media gathering, yang dilakukan terpusat di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, secara serentak melalui teleconference. Kegiatan ini, tambahnya, dilakukan karena dalam rangka mewujudkan Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020, dipandang perlu adanya peningkatan sinergi dan kolaborasi antara jajaran pemasyarakatan dengan awak media dan stakeholder lainnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

MEDIA GATHERING - Media Gathering Teleconference yang digelar Lapas Kelas II B Selong, Kamis (27/2).

Bupati Sebut Masyarakat Lotim Rendah Hati

Selong (Suara NTB) Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Timur (Lotim) diakui Bupati H. M. Sukiman Azmy. Posisi Lotim terendah kedua se NTB, atau berada pada peringkat ke 9 dari 10 kabupaten/kota se NTB katanya karena ada banyak indikasinya. Salah satunya, masyarakat Lotim rendah hati.

“Jadi bukan rendah diri, tapi rendah hati,” tegas bupati saat diwawancara di Pendopo Bupati Lotim, Kamis (27/2).

Saat petugas pendata datang menemui warga Lotim, ujarnya, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui kerendahan hati. ‘’Ditanya soal penghasilannya misalnya, selalu disebut terkecil. Fakta penghasilannya Rp 2,5 juta tapi disebut Rp 250 ribu. Penghasilan Rp 5 juta tapi disebut sekadar Rp 500 ribu,’’ ujarnya.

Jawaban dari warga Lotim inilah yang selalu dicatat petugas.

Hal ini coba dibandingkan dengan kabupaten lain di luar Lotim.

Soal harga diri kadang cukup diperhitungkan. Disoal soal penghasilan selalu menyebut angka tinggi. Berbanding terbalik dengan Lotim. Semisal penghasilan hanya Rp 500 ribu, namun dise-

but Rp 5 juta per bulan.

Pertanyaan soal anak pun ke warga Lotim ini kerap dengan penuh kerendahan hati. Jawaban di mana anak sekolah selalu disebut tidak ada yang sekolah. Padahal faktanya, semua anaknya sedang menempuh jenjang pendidikan tinggi.

“Itu masyarakat kita itu, sedangkan di kabupaten lain dengan pertanyaan yang sama jawabannya tinggi,” imbuhnya.

Begitupun pertanyaan seputar rumah tempat tinggal.

Rumah di tempat lain, banyak yang berutang agar bisa dapat membangun rumah bagus. Sedangkan di Lotim, seperti di wilayah Lotim bagian selatan dan utara. Sekaroh dan Sambelia. Rumah beratapkan jerami atau daun kelapa dan berdinding pagar bedek serta berlantaikan tanah, akan tetapi kerbaunya cukup banyak.

”

Jadi bukan rendah diri, tapi rendah hati,” H. M. Sukiman Azmy Uangnya pun cukup banyak.

Namun, jika rumah sebagai indikator IPM memperlihatkan kondisi rumah, maka tidaklah heran kata Bupati posisi Lotim tidak bisa beranjak dari angka 9. “Ini karena rendah hatinya masyarakat yang tidak mau style tinggi,” urainya.

Untuk itu, bupati mengingatkan pada pendata di lapangan bisa melihat fakta di lapangan.

Kalau sudah melihat ada sepeda motor dan apalagi mobil, pastinya penghasilannya sudah lebih dibandingkan yang lain.

Jika rumahnya sudah keramik dan ada kamar mandi, memang berbeda dengan tampak luar. ‘’Kondisi penampilan sebenarnya bisa dilihat. Lebih-lebih kalau melihat fakta anak-anaknya sekolah di mana,’’ tambahnya.

Dalam upaya menggenjot peningkatan IPM, tambahnya, disadari paling rendah capaiannya ada pada sektor kesehatan.

Sejauh ini, bupati mengaku sudah melakukan berbagai hal.

Pertama Bupati Lotim sudah menghapus biaya-biaya pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan retribusi. Begitu juga dengan biaya melahirkan dan biaya retribusi layanan kesehatan di rumah sakit dengan harapan, semua masyarakat tidak ada rasa ketakutan saat sakit hingga tidak mau berobat.

Meski demikian, kendala saat ini antara rumah sakit dan rumah jauh, kendaraan tidak

terjangkau untuk naik ke fasilitas kesehatan. Dalam mengatasi masalah ini Pemkab Lotim mengeluarkan kebijakan untuk puskesmas keliling dengan maksud bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga status kesehatan masyarakat meningkat.

Namun, bagi bupati yang paling menentukan di IPM, adalah Usia Harapan Hidup (UHH) yang bersinggungan positif dengan angka kematian bayi.

“Mudah-mudahan bisa kita atasi masalah ini dengan berbagai macam cara yang sudah kita lakukan,” harapnya.

Paling tidak, puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama saat ini Lotim sebanyak 37 unit. Rumah sakit sudah hampir empat. Dua yang definitif, RSUD Dr. Soedjono Selong dan Rumah Sakit Lotim di Labuhan Haji. Dua lagi, yakni di Keruak dan Aikmel sedang dipersiapkan. Ditambah lagi dua rumah sakit swasta RS Namira dan RS Risa. Satu lagi dalam waktu dekat juga segera beroperasi, yakni rumah sakit yang ada di Apitaik. (rus)

Kapolres Sikapi Masalah Hukum Percepatan Pembangunan RTG

(Suara NTB/rus)

ISI FORMULIR - Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy mengisi formulir data sensus penduduk secara online di Pendopo Bupati Lotim, Kamis (27/2).

Bupati Minta Masyarakat Ikuti SP Online Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy, mengikuti sensus penduduk (SP) 2020 secara online di Pendopo, Kamis (27/2). SP online yang mulai digelar Badan Pusat Statistik (BPS) 15 Februari sampai dengan 31 Maret 2020 menargetkan 17 persen penduduk Lotim bisa didata.

Bupati mengharapkan sampai batas waktu sampai akhir Maret target BPS sudah bisa tercapai lewat SP Online.

Apalagi jumlah penduduk Lotim saat ini sebanyak 1,3 juta jiwa. “Kalau 17 persen kan cuma 200 ribu,” paparnya.

Dalam waktu yang masih tersisa diharapkan bisa terlampaui

targetnya. BPS sudah berupaya maksimal hingga melakukan jemput bola. BPS diketahui juga sudah mendatangi desa-desa hingga ke sekolah-sekolah dan instansi pemerintah lainnya.

Melalui sensus online dan sensus penduduk wawancara yang digelar BPS tahun 2020 ini diharapkan bupati juga dapat menghasilkan data jumlah penduduk yang akurat.

Termasuk jumlah penduduk yang realistis yang terdata lewat SP tahun 2020.

Kepala BPS Lotim, M. Saphoan menambahkan, proyeksi penambahan jumlah penduduk dari 2010-2020 atau selama satu dekade ini sekitar 1 persen. Tentunya, besar keciln-

ya laju pertumbuhan tergantung bagaimana leading sektor yang menangani kependudukan ini bekerja maksimal. Seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelrindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) serta Dinas Kesehatan.

Ada leading sektor yang menangani kependudukan inilah yang perlu melahirkan program-prorgam yang sudah direncanakan. Menurutnya, bicara proyeksi tidak lepas asumsinya dengan mempertimbangkan program dari pemerintah.

“Ini salah satu asumsi yang kita pakai,” ucapnya. (rus)

Pemulihan Nelayan Pascagempa

KKP dan SKK Migas Bantu 10 Unit Kapal Tanjung (Suara NTB) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKK) bekerjasama dengan SKK Minyak dan Gas memberikan Bantuan 10 unit Kapal Perikanan kepada kelompok Nelayan di NTB. Sebarannya, 4 di Lombok Utara, 3 unit Lombok Timur dan 3 unit di Kota Mataram.

Kapal Nelayan tersebut berbobot 3 GT (gross ton). Kapal diserahterimakan Kamis (27/2) di Dusun Kerakas, Desa Persiapan Segara Katon, Kecamatan Gangga.

Penyerahan dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap, Yuliadi, Kepala Divisi Formalitas SKK Migas, Didik Sasono Setyadi, Sekda KLU, Drs. H. Suardi, MH., serta kelompok nelayan. Selain itu diserahkan pula bukti pencatatan kapal perikanan, pas kecil dan sertifikat kelayakan penanganan ikan (SKPI).

Mewakili Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Yuliadi mengatakan bantuan kapal perikanan ini lengkap dengan dokumen perizinan berupa pas kecil dan bukti pencatatan kapal perikanan. Selain itu juga dilengkapi dengan mesin tempel, alat penangkapan ikan rawai tuna dan perlengkapan keamanan.

“Kerja sama KKP dengan SKK Migas melalui program CSR ini merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya 10 unit kapal perikanan juga telah diserahkan untuk nelayan Donggala, Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Yuliadi menyebut, bentuk

(Suara NTB/ist)

BANTUAN - Bantuan kapal pada nelayan di KLU dari Kementerian KKP dan SKK Minyak dan Gas. dan spesifikasi kapal serta alat penangkapan ikannya dipilih sendiri oleh nelayan. Hal ini dikarenakan disesuaikan dengan kearifan lokal setempat.

Yuliadi juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap dukungan SKK Migas membantu nelayan.

Dia berharap kapal bantuan tersebut dapat mewujudkan keinginan nelayan untuk kembali beraktivitas menangkap ikan di laut.

“Setelah serah terima ini, kapal bisa langsung digunakan karena kelengkapannya sudah ada begitu juga dokumen perizinannya. Para nelayan juga telah dilatih untuk peningkatan kapasitas penanganan ikan hasil tangkapan,” imbuhnya.

Kepala Divisi Formalitas SKK Migas, Didik Sasono Setyadi mengungkapkan bantuan ini merupakan tanggung jawab sosial SKK Migas untuk masyarakat. SKK Migas tidak asal menyerahkan, na-

mun disertai evaluasi. Total bantuan 20 unit kapal tahun ini, akan dievaluasi sehingga dapat menjadi rujukan untuk bantuan berikutnya.

“Melalui kerja sama dengan KKP ini SKK Migas berkomitmen untuk memberikan sumbangsih kepada masyarakat perikanan, salah satunya dengan bantuan kapal perikanan. Semoga bantuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh nelayan dengan hasil yang optimal,” doanya.

Sementara, Sekda KLU H. Suardi mengatakan bantuan dari KKP dan SKK Migas sangat membantu bagi pemulihan perekonomian nelayan. Dia juga meminta agar para nelayan penerima bantuan dapat menggunakan serta memelihara kapal perikanan dengan baik. “Kalau tidak dipelihara dengan baik bantuan ini akan sia-sia. Silakan digunakan dengan optimal agar dapat membantu meningkatkan pendapatan,” imbaunya. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Kapolres Lombok Utara, AKBP Fery Jaya Satriansyah, SH., memberi atensi terhadap potensi masalah Hukum pada proses Percepatan pembangunan rumah tahan gempa. Atensi itu disampaikan Kapolres pada Coffee Morning bersama LSM dan awak media, Kamis (27/2).

Kapolres yang belum genap sebulan dilantik itu menegaskan, persoalan RTG yang dilaporkan masyarakat akan diatensi penuh untuk mencegah penyimpangan yang negara. Langkah yang akan diambil, yakni memproses dan mengekspose, sehingga tidak satupun aplikator ataupun suplayer yang bertindak merugikan masyarakat.

“Jika ada aplikator yang menyusahkan masyarakat, kita tindak. Saya sudah minta Kasat Reskrim untuk segera memprosesnya, kemudian ekspose di media,” tegasnya.

Pada pengawalan kasus RTG ini, Kapolres menyatakan dukungan peran dari aktivitas/LSM, dan awak media sangat penting. Kapolres berharap adanya sinergi informasi dugaan penyimpangan, sehingga cepat tertangani.

“Saya juga meminta kawankawan media membantu kami apabila menemukan adanya indikasi permainan, laporkan ke Polres,” pintanya.

Dalam menyelesaikan kasuskasus RTG, Polres Lombok Utara mengutamakan penyelesaian fisik rumah terlebih dahulu. Kepolisian tidak ingin dana masyarakat habis digunakan oleh

(Suara NTB/ist)

Fery Jaya Satriansyah oknum sedangkan fisik perumahan belum tuntas dikerjakan. Sehingga dengan dasar itu, Polres akan mendahulukan media sites atau perjanjian penyelesaian yang disebut restorative justice.

Fery menyebut, beberapa informasi yang diterima rata-rata mengarah pada pencairan uang RTG namun disalahgunakan oleh oknum aplikator. Pada kasus ini, sebut Kapolres, pihaknya tidak langsung menindak secara hukum, tetapi memediasi agar rumah terselesaikan.

Pada progres percepatan RTG berikutnya, Kapolres menegaskan ia dan jajarannya akan kembali membantu warga bersama dengan jajaran TNI. Setidaknya, warga penerima dana siap pakai SK 22-24 sedang dalam proses debet dana ke buku rekening penerima.

“Kita bersama TNI nanti akan kembali membantu masyarakat membangun RTG,” imbuhnya. (ari)

Imigrasi Lotim Masih Layani Pembuatan Paspor Jemaah Umrah Selong (Suara NTB) Unit Layanan Paspor (ULP) Imigrasi Lombok Timur (Lotim) Kelas 1 Mataram membantah adanya penyetopan dalam pembuatan paspor jemaah umrah.

Sampai saat ini, pihak Imigrasi Lotim masih melayani permohonan sebagaimana mestinya.

Kepala ULP Imigrasi Lotim, Awaludin Hidayat, Kamis (27/2), menjelaskan, jumlah calon jemaah umrah yang memohon pembuatan paspor di ULP Imigrasi Lotim berkisar antara 25 hingga 30 pemohon per hari.

Syaratnya dengan melampirkan KTP, KK, Akte kelahiran, rekomendasi dari travel, rekomendasi dari Kementerian Agama (Kemenag) setempat, dan SK dari Kemenag bahwa travel tersebut terdata. Sehingga ia berharap, kepada travel supaya terlebih dahulu untuk membuka cabang di Lotim. “Kalau belum ada, saat ini tetap kita layani yang penting syarat-syarat di atas terpenuhi semua,”jelasnya.

Terkait keberadaan cabang, jelasnya, dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi atau monitor terutama ketika terjadi sesuatu dan lain hal. Pasalnya saat ini banyak travel yang lepas tanggung jawab pada jemaah umrah ketika terjadi masalah. “Alangkah lebih bagus travel itu memiliki cabang di Pulau Lombok,”harapnya.

Sementara, katanya, untuk masalah visa merupakan urusan kedutaan negara tujuan. Posisi ULP Lotim hanya mengurus pembuatan paspor saja. Bahkan pihak dari Dirjen Imigrasi sudah mengeluarkan surat edaran menyusul informasi beredarnya di media sosial terkait kebijakan antisipasi virus Corona oleh Pemerintah Arab Saudi.

Edaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Arab Saudi sebagai langkah antisipatif dilakukan Kementerian Kesehatan Arab Saudi untuk mengantisipasi masuk dan berkembangnya virus Corona sambil menunggu hasil koordinasi dan persiapan yang sedang dikoordinir oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi dengan semua otoritas terkait di pintu masuk.

Pemerintah Arab Saudi, ujarnya, meski Kementerian Kesehatan selama ini sudah mulai mengantisipasi penyebaran virus di maksud di Arab Saudi, namun tindakan pengetatan dan pemeriksaan kesehatan (pada saat ketibaan) seperti yang dilakukan di negara-negara lain yang sudah menemukan suspected/infected virus Corona belum dilakukan di Arab Saudi. Semua kedatangan dengan visa umrah dari seluruh negara dan visa turis dilakukan penolakan sampai dengan pemberitahuan selanjutnya oleh Pemerintah Arab Saudi. (yon)

SUARA NTB Jumat, 28 Februari 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Syarat Dukungan Kurang

Percepat Pembangunan RTG SEBANYAK 200 personel TNI bakal ditugaskan kembali di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) untuk mendukung upaya percepatan penyelesaian pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) di daerah ini. Rencananya personel TNI bantuan tersebut bakal ditugaskan selama satu bulan di daerah terdampak gempa, mulai Maret besok.

Hal itu diungkapkan Dandim 1620/ Loteng, Letkol CZI. Prastiwanto, kepada Suara NTB, Kamis (27/2).

Ia menjelaskan, total ada 1.000 personel TNI Yonzipur (Suara NTB/kir) yang akan didatangkan ke Prastiwanto NTB. Tugasnya untuk membantu percepatan pembangunan RTG di daerah terdampak gempa dengan konsentrasi personel lebih banyak di wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU). “Sementara kita, Loteng kebagian 200 personel TNI Yonzipur,” sebutnya.

200 personel ini terdiri dari 150 personel Yonzipur III Siliwangi dan 50 personel TNI Yonzipur 18 Bali. Di mana, 120 personel ditempatkan di wilayah Kecamatan Batukliang dan Batukliang Utara, 50 personel di wilayah Kecamatan Pringgarata dan sisanya 30 personel di wilayah Kecamatan Kopang.

Prastiwanto mengatakan, personel TNI tersebut sifatnya perbantuan saja, sehingga proses pembangunan RTG bisa tuntas. Pasalnya, sampai saat ini masih ada 636 RTG yang harus dibangun. Jumlah ini belum termasuk rumah rusak sedang maupun rusak ringan. “Dari sekitar 1.700 RTG yang harus dibangun pada masa rehab rekon tahap dua ini, masih ada 636 RTG yang belum terbangun,” sebutnya.

Targetnya seluruh RTG bisa diselesaikan dalam satu bulan. Bahkan kalau lebih cepat. Dengan begitu, personel yang ada bisa ditugaskan untuk membantu perbaikan rumah rusak sedang maupun rusak ringan. “Rencananya nanti 5 personel TNI akan menangani satu RTG,” imbuhnya.

Untuk itu, pihaknya berharap aplikator yang sudah ditunjuk oleh pokmas agar segera menyiapkan material bangunan yang dibutuhkan supaya personel TNI datang bisa langsung bekerja. Kalau material belum datang, bagaimana personel bisa bekerja. Dengan kata lain, kecepatan dan ketepatan penyelesaian RTG juga sangat tergantung dari kesiapan material dari pihak aplikator.

Kapan personel TNI mulai bekerja? Prastiwanto mengatakan, rencananya mulai pekan depan. “Senin besok akan ada penerimaan secara resmi dari pemerintah daerah. Setelah itu, personel akan langsung turun ke lokasi terdampak gempa,” tambahnya.

Agar lebih efektif, saat ini personel TNI yang ada dibawah sudah diinstruksikan untuk mencari rumah sasaran yang akan dibangun, sehingga sudah bisa langsung bekerja.

“Kita benar-benar dikejar waktu. Jadi semua harus bekerja efektif dan efisien. Jangan sampai dana perbaikan rumah yang sudah ditransfer pemerintah pusat ditarik kembali lantaran tidak bisa dieksekusi,” ujarnya. (kir)

Sengketa Aset SDN 2 Bengkel Harus Cepat Ditangani Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) meminta Pemkab Lobar bergerak cepat menangani permasalahan lahan SDN 2 Bengkel, menyusul kekalahan Pemkab Lobar dalam Pengadilan Negeri atas sengketa lahan SD itu dengan ahli waris. Terlebih lagi Pemkab Lobar sudah berencana melakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

“Pemda harus gerak cepat menangani masalah aset SD 2 Bengkel. Jangan lamban, Jangan sampai terjadi kayak kasus SMPN 2 Gunungsari,” tegas Wakil Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurul Adha, Kamis (27/2).

Ia meminta Pemkab Lobar untuk mengumpulkan alat bukti baru yang kuat. Terutama OPD terkait seperti, BPKAD, Dinas Dikbud serta Bagian Hukum Setda Lobar, jika ada kemungkinan Pemkab Lobar kembali menyelamatkan aset itu. “Kalau memang ada bukti baru yang kuat, mereka harus berjuang,” ungkap politisi PKS ini.

Menurutnya permasalahan ini harus bisa segera disikapi. Pihaknya mengkhawatirkan psikologis dari para murid di sekolah itu. Sebab belajar dari kasus SMPN 2 Gunungsari, kondisi pelajar begitu terpengaruh atas permasalahan itu, terutama para orang tua.

“Harapan saya, harus langkah cepat lah. Kepala Aset, Plt. Kadisbud, kemudian Kabag Hukum supaya bersamasama menjadi tim untuk bergerak cepat menyelamatkan aset ini,” ucapnya.

Namun jika nantinya dalam langkah PK tersebut Pemkab kalah. Pihaknya juga berharap agar Pemkab memikirkan nasib para pelajar serta mau mengikuti apa yang menjadi tuntutan pihak ahli waris.”Tapi kalau memang pemda tidak memiliki bukti, mau ndak mau. Jadikan kasus di Gunungsari itu menjadi pelajaran,” sarannya.

Permasalahan seperti ini sebenarnya pernah terjadi di Kediri. Di mana pada dahulu pemilik tanah pernah menghibahkan atau memberikan lahannya untuk dibangunkan sekolah. Namun karena tidak dilakukannya pensertifikatan atau serah terima saat itu, membuat ahli waris yang merasa tidak tahu adanya hal itu menggugat kambali.

Meski demikian melihat berbagai kasus aset itu, pengamanan aset masih dinilai kurang, sehingga pihaknya meminta ke depan seluruh aset pendidikan seperti sekolah harus disertifikatkan.”Semua tanah-tanah sekolah kita milik pemerintah dan negara harus disertifikatkan,” pungkasnya.

Sementara itu pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas), Hairuddin mengatakan terkait masalah lahan SDN 2 Bengkel pihak dinas tidak diam. Pihaknya menyiapkan langkah-langkah antisipasi, seperti penanganan SMPN 2 Gunungsari. “Kalau SD 2 Bengkel ini intinya kami Juga menyiapkan langkah, jangan sampai terjadi seperti SMP 2 Gunungsari,” jelas dia.

Pihaknya belum mengetahui secara hukum seperti apa keputusannya. Namum yang jelas, pihaknya akan bergerak dengan memanfaatkan seluruh jajaran Dinas Dikbud agar anak-anak tidak menjadi korban. Pihaknya juga ingin mencegah sengketa ini berdampak terhadap anak-anak dalam mempersiapkan ujian. Karena itu pihaknya tidak ingin berandai-andai dalam merespon masalah ini. Langkah pendekatan pun sudah dilakukan ke sekolah, meski tidak ansih membahas sengketa aset tersebut. (her)

(Suara NTB/her)

Hairuddin

(Suara NTB/her)

Hj. Nurul Adha

Dua Bakal Pasangan Calon Perseorangan di Pilkada Loteng Terpental Praya (Suara NTB) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah tahun 2020 dipastikan hanya akan diikuti pasangan calon dari partai politik (parpol) saja. Setelah dua bakal pasangan calon perseorangan yang menyerahkan berkas syarat dukungan ke KPU Loteng, terpental. Lantaran syarat dukungan yang diserahkan kurang dari syarat minimal yang ditentukan yakni sebanyak 57.037 dukungan.

Pasangan Drs. H.L. Saswadi, M.M – Ir. H. Dahrun, M.M., sebelumnya menyerahkan sebanyak 59.231 dukungan ke KPU Loteng.

Namun setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan syarat dukungan yang dinyatakan menenuhi syarat hanya 54.552 dukungan. Ada kekurangan sekitar 4.679 dukungan.

Sementara pasangan Ir. H.L. Moh. Amin, M.M – TGH L. Farhan RM, S.Pd.I., yang memenuhi syarat hanya 17.412 dukungan dari 62.967 syarat dukungan yang diterima oleh KPU

Loteng. “Awalnya pasangan Moh. Amin – TGH. L. Farhan ini menyerahkan 65.397 dukungan. Tapi yang bisa diterima hanya 62.967 dukungan,” jelas Komisioner KPU Loteng, Zaeroni, S.H., kepada Suara NTB, Kamis (27/2).

Hal itu dikarenakan ada dukungan di beberapa desa di Kecamatan Pujut yang tidak lengkap saat pemeriksaan awal, yakni di Desa Sengkol, Segala Anyar, Sukadana, Teruwai, dan Desa Rembitan.

Zaeroni mengatakan, berkas

dukungan pasangan Moh. Amin – TGH. L. Farhan, tidak seluruhnya bisa diperiksa. Hanya 42.223 dukungan yang bisa diperiksa. Sisanya sebanyak 20.735 dukungan lainya tidak diperiksa, karena sudah habis batas waktu yang ditentukan.

“Jadi sampai batas terakhir pemeriksaan berkas dukungan pada Rabu (26/2) pukul 24.00 wita, masih tersisa 20.735 dukungan pasangan Moh. Amin – TGH. L. Farhan yang belum diperiksa oleh KPU Loteng,” terangnya.

Sesuai aturan yang ada, maka pemeriksaan berkas dukungan tidak bisa dilanjutkan. Kalaupun seluruh berkas tersebut tetap diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat, juga tidak akan bisa mencukupi syarat dukungan minimal yang ada, karena yang sudah dinyatakan memenuhi syarat hanya 17.412 dukungan saja.

“Keputusan ini bersifat final. Dan, tidak ada ruang lagi untuk melakukan perbaikan atau menambah syarat dukungan. Karena perbaikan dan penambahan syarat dukungan hanya sampai tanggal 23 Februari kemarin,” tegasnya.

Disinggung apakah ada ruang jalur hukum yang bisa diambil, Zaeroni mengaku itu di luar kewenangan KPU Loteng.

Pihaknya hanya menjalankan

apa yang sudah diatur dalam regulasi. Apakah kemudian bakal pasangan calon perseorangan menempuh jalur hukum, mungkin karena tidak puas dengan hasil pemeriksaan berkas dukungan tersebut, itu di luar kewenangan KPU Loteng.

Tapi yang jelas proses pemeriksaan syarat dukungan sudah dilakukan dengan sangat terbuka dengan melibatkan tim dari pasangan calon bersangkutan termasuk dari Bawaslu Loteng, sehingga kecil peluang terjadi permainan dalam proses ini. “Kalau memang ada yang menyimpang, sudah ada tim dari pasangan calon dan juga Bawaslu Loteng yang ikut menyaksikan proses pemeriksaan berkas. Jadi semua proses benar-benar transparan,” tandas Zaeroni. (kir)

Lelang KPBU

Pemda Bakal Setor Rp200 Miliar ke Pihak Ketiga

(Suara NTB/kir)

DATANGI - Kapolsek Batukliang Utara Ronoka mendatangi korban yang meninggal akibat tanah longsor di kediamannya, Kamis (27/2).

Galian Batu Apung Longsor

Seorang Anak Meninggal Tertimbun Praya (Suara NTB) Sebuah lokasi galian batu apung di Dusun Lantan Daye Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah (Loteng), Kamis (27/2), longsor. Dalam kejadian tersebut, seorang anak berusia 12 tahun meninggal setelah sempat tertimbun material galian. Korban sudah dibawa ke rumah duka dan langsung dimakamkan di pemakaman setempat.

Keterangan dari warga setempat menyebutkan, kejadian naas tersebut berlangsung sekitar pukul 10.00 Wita. Kala itu, korban Muhamad Haris tengah mengambil material galian batu apung di dekat rumahnya. Sampai masuk galian sekitar 3,5 meter, tiba-tiba tanah yang ada di atas galian longsor. Kejadian yang berlangsung tiba-tiba membuat korban tak sempat menyelamatkan diri. Seketika itu juga, korban langsung tertimbun.

Sejumlah warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung berusaha menyelamatkan korban. Namun lokasi korban yang tertimbun cukup dalam menyulitkan upaya penyelamatan. Terlebih tinggi tebing yang cukup dalam membuat warga yang hendak menyelamatkan korban jadi khawatir tertimbun.

Namun setelah melalui berbagai upaya, warga akhirnya berhasil mengevakuasi tubuh korban dari lubang galian. “Sekitar pukul 12.00 wita setelah hampir dua jam berusaha, tubuh korban akhirnya berhasil dikeluarkan dari lubang galian,” sebut Tapaul, warga setempat.

Begitu berhasil dievakuasi, korban langsung dilarikan ke Puskesmas Teratak. Tapi naas korban sudah tidak bernyawa sebelum sempat mendapat perawatan medis. “Korban sempat dilarikan ke Puskesmas Teratak, tapi nyawa kor-

ban tidak bisa diselamatkan.

Diduga korban sudah meninggal dunia sebelum sempat mendapat penanganan medis,” ungkap Kapolsek Batukliang Utara, AKP Ronoka, membenarkan kejadian tersebut.

Dikatakannya, keterangan dari ibu kandung menyebutkan kalau kegiatan galian tersebut sudah berlangsung sejak sebulan yang lalu. Dan, selama itu juga korban ikut menggali material di tempat tersebut bersama warga lainnya. Atas kejadian pihak korban ikhlas dan meminta untuk tidak dilakukan autopsi.

Meski demikian, pihak kepolisian tetap melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi mata kejadian tersebut. “Anggota sudah melakukan olah TKP dan meminta keterangan warga. Untuk memperoleh informasi yang jelas terkait kejadian tersebut,” terangnya. (kir)

PJU dan Jalan Rusak Banyak Dikeluhkan Warga Giri Menang (Suara NTB) Belasan aduan dari masyarakat masuk ke Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) Lombok Barat (Lobar) selama bulan Februari ini. Terdapat penurunan aduan bulan ini sebanyak 12 dibanding bulan lalu mencapai 15 aduan. Seluruh aduan yang disampaikan melalui akun media sosial FLLAJ Lobar didominasi masalah PJU dan jalan rusak akibat penggalian pipa PDAM dan muatan atau tonase kendaraan yang berlebih. Disamping itu beberapa persiapan lain seperti Kemacetan serta lampu merah. Demikian mengemuka dalam rapat bulanan FLLAJ Lobar di Aula Dinas Perhubungan (Dishub) Lobar, Kamis (27/2).

Rapat ini dihadiri sejumlah OPD terkait dari Lobar, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Permukiman dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Bappeda, Forum Wartawan, pemerhati jalan hingga masyarakat umum. Rapat ini juga bertepatan dengan penerimaan study banding Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan terkait pelaksanaan FLLAJ di Lobar.

Kepala Dinas Perhubungan H. Moh. Najib menyebutkan, rapat ini merupakan agenda untuk mendukung transparansi pembangunan daerah. “Kegiatan hari ini kami harapkan agar bagaimana proses mekanisme keberadaan Forum FLLAJ Lobar, yang terkait juga untuk mendukung transparansi pelaksanaan pembangunan imfrastruktur daerah,” terang Najib.

Setiap aduan dibacakan satu per satu secara lengkap beserta tanggal masuk aduan dan penyampaian aduan, kemudian direspons oleh dinas terkait, respons berupa penjelasan kasus atau aduan dan penyampaian progres dari tindak lanjut yang sudah atau yang sedang dilakukan.

Terkait kerusakan jalan yang terjadi ruas jalan Sayang-Sayang-Gunungsari tepatnya di Kekeri, Kasi Peningkatan Jalan Dinas PUPR Lobar Fatoni mengungkapkan jika hal tersebut kemungkinan terjadi karena kelebihan beban dari kendaraan yang sering parkir di titik kerusakan.

Aduan lainnya menyangkut kebocoran pipa PDAM yang tentunya akan sangat mengganggu lalu lintas, ia mengungkapkan segera berkoordinasi dengan pihak PDAM. Masalah lain yang diadukan adalah kemacetan yang sering terjadi di Simpang 4 bekas Pasar Gunungsari.

Aduan ini direspon lansung perwakilan Dishub Lobar dengan menyebutkan, jika jalan di sekitar bekas memang masih dalam kondisi darurat, karena pemindahan pasar, lebih-lebih lagi

Giri Menang (Suara NTB) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penanganan Penerangan Jalan umum (PJU) di wilayah Lombok Barat (Lobar) terus berprogres. Sejauh ini, aturan main KPBU berupa Perda Kerjasama Daerah sudah disahkan oleh DPRD. Tinggal selanjutnya dilakukan penyempurnaan atau review Feasibility Study (FS) dari calon pemrakarsa.

Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Lobar H. L. Winengan, setelah dinyatakan memenuhi ketentuan, bupati mengeluarkan penetapan pemrakarsa. Selanjutnya, Pemda kembali meminta persetujuan DPRD terkait jumlah anggaran yang dibayar per tahun. ‘’Diperkirakan tahapan lelang PJU melalui skema KPBU ini dimulai bulan Juni.

Dalam kerjasama tersebut, pihak pemda sendiri telah menghitung perkiraan pembayaran per tahun ke pihak ketiga mencapai Rp 22 miliar.

Sehingga total anggaran yang disetorkan ke pihak ketiga untuk kerjasama selama 10 tahun mencapai Rp200-220 miliar,’’ ujarnya, Kamis (27/2).

Winengan mengaku, pihaknya masih menunggu review dari pemrakarsa. Review dilakukan oleh pemrakarsa untuk merapikan harga satuan, jumlah lampu yang akan dipasang, apa yang akan dikerjakan.

“Jadi ini dirapikan, biar seluruh Lobar terang. Tidak ada yang turun-turun pencitraan itu. Sehingga kami tidak lagi diserang, dianggap tidak mampu tangani PJU ini,” tegas dia.

Pihak pemrakarsa, tambahnya, akan mengantar dokumen tersebut ke Pemda. Selanjutnya ditetapkan oleh bupati, kemudian diusulkan persetujuan

(Suara NTB/her)

H. L. Winengan DPRD terkait pembayaran seperti jumlah setoran per bulan, durasi kerjasama hingga berapa titik lampu yang dipasang.

Untuk kerjasama setahun, pihak Pemda akan membayar Rp 22 miliar. Jumlah ini diakui sama dengan kondisi nominal saat ini. Namun kata dia, dengan dana Rp 22 miliar itu, semua lampu PJU menyala. Berbeda dengan tahun ini, PJU dibayar Rp 22 miliar, namun lampu yang menyala tidak di seluruh Lobar.

Masa kontrak kerjasama KPBU, jelas dia, selama 10 tahun. Kalau dihitung pembayaran PJU Rp 22 miliar setahun, maka total anggaran yang disetor Pemda mencapai Rp 200-220 miliar. Menurut dia, memang besar nilai setorannya. Akan tetapi jumlah setoran ini belum final, sebab masih dipelajari. Kalau setorannya di atas Rp 25 miliar per tahun, dinilai terlalu tinggi. Hal inilah yang dikaji dalam FS tersebut. “Yang disetorkan Pemda selama 10 tahun mencapai Rp 200 miliar, tapi semua PJU di seluruh Lobar menyala dengan jumlah 12.005 titik,” jelas dia. (her)

Pengembang Perumahan Tidak Bisa Akses Dana Bantuan PSU ke Kementerian

(Suara NTB/her)

ADUAN - Aduan yang masuk ke FLLAJ Lobar terkait kerusakan jalan akibat penggalian perbaikan pipa PDAM. jalan tersebut merupakan terminal sehingga tidak jarang terjadi arus lalu lintas padat.

Untuk itu Dishub Lobar masih sedang mengupayakan jalan alternatif sementara untuk menghindari kemacetan tersebut. Permasalahan lain seperti Penerangan Jalan Umum (PJU) terutama di titik yang sudah terdaftar di daftar aduan seperti di jalan Keru-Suranadi, Kepala Bidang Tata Kota dan Pertamanan pada Dinas Perkim Lobar, H. Saifullah mengakui jika di titik itu memang masih belum bisa menyala. “Di ruas jalan Keru dan Suranadi Insya Allah dengan skema kerjasama KPBU, tahun ini yang sudah dalam tahap evaluasi tahun ini insyaallah 12ribu titik akan menyala termasuk di ruas jalan itu,” tutur Saifullah.

Seperti Kabupaten Pesisir Selatan yang dipimpin Bupati H. Hendra Joni, pada Rabu (26/ 2) lalu berkunjung ke Lombok Barat terkait pembangunan jalan ini dan diterima langsung Bupati H. Fauzan Khalid dan jajarannya.

Bupati menjelaskan, mulusnya insfrastruktur seperti jalan di Lombok Barat, salah satunya karena adanya dukungan hibah Provincial Road Infrastructure and Maintenance (PRIM) yang merupakan bantuan dari Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). (her)

Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) memberlakukan kebijakan mendukung program zero waste. Salah satunya, dalam hal pembangunan perumahan subsidi dan non subsidi. Developer atau pengembang perumahan diharuskan menyiapkan tong sampah di depan masingmasing rumah yang dibangun. ‘’Jika developer tak menyiapkan tong sampah untuk tempat buang sampah yang sudah terpilah antara organik dan anorganik, maka developer tidak akan diberikan rekomendasi oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) untuk mendapatkan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU),’’ ujar Kabid Perumahan pada Disperkim Lobar L. Ratnawi, Kamis (27/2).

Untuk bantuan PSU, tegas dia, ada sembilan pengembang yang mendapatkan dari kementerian tahun ini. Total anggaran bantuan per perumahan berkisar Rp700 juta hingga Rp6 miliar. Tahap pertama bantuan PSU baru berjalan tiga titik. Pihaknya mulai melakukan persiapan pembangunan. Untuk PSU ini diperuntukkan bagi perumahan yang khusus baru dibangun dua tahun terakhir.

Kalau sudah terbangun lima tahun lalu, maka tidak bisa masuk. Sebab persyaratannya perumahan subsidi baru dibangun dan maksimal 50 persen terbangun dari izinnya.

“Untuk mendapatkan bantuan PSU dari kementerian, harus

memenuhi persyaratan, Seperti RTH (ruang terbuka hijau), fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Untuk dapat rekomendasi dari kami, mereka harus memenuhi itu dulu, termasuk site plan,”jelas dia.

Dijelaskan, soal PSU selama ini anggapannya hanya pembangunan jalan. Padahal bisa drainase dan saluran serta sampah, karena itu bantuan PSU inipun mulai tahun 20182019 lebih diperketat. Di mana pengembang harus menyiapkan tempat pembuangan atau tong sampah yang sudah terpilah di masing-masing rumah.

Pengembang, ujarnya, harus menyiapkan tong sampah, sebab jika tidak menyiapkan tong sampah maka tidak bisa disetujui oleh kementerian mendapatkan bantuan PSU. Hal ini juga sebagai wujud dukungan terhadap program pemerintah, zero waste.

Sejauh ini, akunya, di Lobar tidak ada yang disanksi, karena tidak menyiapkan tong sampah. Sebab pihak pengembang sudah tahu persyaratannya.

Termasuk tim dari pusat juga turun langsung mengecek bersama pihak dinas terkait kebenaran usulan dari pengembang.

Menurutnya hal ini juga dalam upaya menyiapkan hunian yang nyaman. Yang menjadi perhatikan adalah kualitas PSU yang dibangun. Sebab pihak kementerian memasang standar spek bangunan yang dibangun tinggi. Seperti bangunan jalan memiliki standar tinggi. (her)

SUARA NTB Jumat, 28 Februari 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

PARLEMENTARIA - Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Laporan Hasil Reses I DPRD Sumbawa Tahun 2020 Dapil IV dan V Sumbawa Besar (Suara NTB) Rapat Paripurna DPRD Sumbawa, dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Reses I Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, tahun 2020, Rabu (26/2). Untuk Daerah Pemilihan (Dapil) IV dan Dapil V, beragam aspirasi masyarakat muncul dengan harapan dapat diakomodir oleh pemerintah. Baik itu di bidang fisik, ekonomi, pendidikan sosial budaya dan kesehatan.

Juru Bicara Dapil IV, Sri Wahyuni, menyampaikan hasil reses dari Dapil IV meliputi 5 kecamatan, yakni Kecamatan Rhee, Utan, Buer, Alas, dan Alas Barat. Tujuannya, mensosialisasikan APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2020 kepada masyarakat. Mensosialisasikan tugas pokok dan fungsi DPRD kepada masyarakat. Mendorong parsitipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Sebagai media bagi Anggota DPRD untuk menyerap, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat di Dapilnya. Mendekatkan pelayanan Anggota DPRD kepada masyarakat sehingga mengetahui secara riel permasalahan dan kebutuhan ditengah masyarakat. Namun waktu pelaksanaan reses terbatas, bila dibandingkan dengan luas wilayah Dapil. Sehingga masih banyak persoalan yang perlu disikapi secara bersama-sama. Baik oleh eksekutif sebagai leading sektorn-

ya maupun legislatif sebagai lembaga kontrol.

Untuk diketahui, hasil reses berbagai kebutuhan dasar masyarakat seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta pola pelayanan pemerintah mengemuka untuk diperbaiki serta dituntaskan melalui program di tahun-tahun mendatang.

Garis besarnya, Bidang Infrastruktur/ Fisik diantaranya, pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan Negara, Provinsi, Kabupaten, Jalan Desa (Lingkungan), Penetapan batas Desa, Pembangunan Bronjong, Penahan tebing, Pembangunan/Perbaikan Drainase Jalan Negara dalam wilayah kecamatan Dapil IV. Kemudian, embung, sumur pantek dan sumur bor untuk pertanian. Serta sarana kebersihan masih menjadi kendala utama yang terjadi di lima kecamatan. Untuk itu sangat diperlukan pengadaan atau ketersediaan kontainer sampah dan kendaraan pemadam kebakan di masing masing kecamatan.

Bidang Ekonomi diantaranya, perlunya program yang melibatkan serta memberdayakan masyarakat terutama kepemudaan seperti pelatihan pelatihan skill perbengkelan, pertukangan, pertanian, peternakan, tata boga, menjahit, tata busana dan lainnya.

Yang selanjutnya dapat dibekali dengan peralatan sebagai upaya penciptaan lapangan pekerjaan.

Pengembangan UMKM bidang

Desa Mataiyang Kembali Tanpa Sinyal Taliwang (Suara NTB)Masyarakat Desa Mataiyang, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengeluhkan keberadaan menara telekomunikasi yang baru dibangun di wilayah setempat. Pasalnya, menara yang baru selesai dibangun awal 2020 itu justru tidak bisa berfungsi lagi dan menjadikan desa setempat kembali tidak memiliki jaringan atau sinyal telekomunikasi (blank spot).

Kepala Desa Mataiyang, Hairul, kepada Suara NTB, mengatakan, saat peresmian, tidak ada masalah dan masyarakat sangat mengapresiasi terbangunnya menara telekomunikasi di desa itu. Sejak KSB terbentuk, Mataiyang adalah salah satu desa yang masih mengalami blank spot.

Tetapi, kegembiraan yang dirasakan itu tidak berlangsung lama, karena setelah satu bulan digunakan masyarakat justru tidak bisa berfungsi lagi. Kondisi ini tentu sangat disayangkan, terjadi karena kebutuhan akan jaringan telekomunikasi dianggap mendesak.

Karena putusnya jaringan itu, masyarakat kini terpaksa meninggalkan kampung untuk mencari layanan seluler. Bahkan, sampai ke desa lainnya hanya sekedar untuk berkomunikasi. Sinyal komunikasi sangat dibutuhkan, terutama saat ada kebutuhan layanan darurat, baik itu ambulans, pemadam kebakaran maupun persoalan lain. Pihaknya sangat berharap pemerintah bisa mengintervensi masalah ini dengan cepat agar masalah blank spot tidak berlangsung lama.

“Baru sebulan kami merasakan layanan jaringan telekomunikasi karena sejak lama kami inginkan justru saat ini tidak berfungsi lagi. Maka dari itu, kami sangat berharap agar Pemerintah bisa memberikan atensi serius terhadap masalah ini supaya masalah blank spot bisa tertangani,” tukasnya.

Dikonfirmasi terpisah Kepala Dinas Komunikasi dan informatika dan Statistika (Kominfotik) KSB, Drs. Burhanuddin MM, Kamis (27/2), mengaku sudah menerima surat keluhan dari kades Mataiyang terkait menara telekomunikasi yang tidak bisa berfungsi tersebut.

Pihaknya juga sudah menyampaikan masalah ini ke Kementerian terkait (Kominfo) supaya segera dilakukan penanganan. Sehingga masalah blank spot di desa Mataiyang tidak terjadi lagi. Apalagi keberadaan menara tersebut juga masih dalam tahap uji coba hingga beberapa bulan kedepan, sehingga kerusakan kecil yang terjadi saat ini masih bisa ditangani dengan baik. Sembari menunggu perbaikan, pihaknya berharap menara dan perangkat tidak dirusak oleh masyarakat.

Karena jika hal itu terjadi maka biaya perbaikannya akan semakin mahal dan bisa juga menara tersebut tidak akan diperbaiki oleh Pemerintah. Jika itu terjadi, maka masyarakat yang paling dirugikan nantinya karena untuk usulan pembangunan menara baru nantinya akan membutuhkan waktu yang lama.

Untuk itu, pihaknya sangat berharap agar masyarakat bisa bersabar dan tidak melakukan hal yang tidak diinginkan, yang jelas menara itu tetap akan ditangani secara maksimal tinggal menunggu waktu saja.

“Kami sudah bersurat secara resmi ke Kementerian untuk bisa melakukan penanganan terhadap menara tersebut, tetapi sampai dengan saat ini belum ada informasi lebih lanjut. Kami juga akan tetap mengupayakan agar masalah ini bisa segera tuntas sehingga Mataiyang tidak lagi mengalami blank spot,” pungkasnya. (ils)

(Suara NTB/ist)

RESES - Juru Bicara Dapil V DPRD Kabupaten Sumbawa, menyampaikan hasil reses di rapat paripurna, Rabu (26/2). peternakan, pertanian, perikanan dan kelautan guna mendukung penguatan kelembagaan kelompok tani, kelompok ternak seperti pengadaan bibit unggul, pengadaan alsintan, pupuk, pengadaan alat ketinting dan kerambah bagi para nelayan.

Sedangkan bidang kesehatan, sosial, pendidikan dan budaya diantaranya, keberadaan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), PKH dan lain lain, masyarakat mengharapkan program tersebut yang merupakan program Pemerintah pusat agar dapat bersinergi dengan program Jamkesda Provinsi dan kabupaten. Perlunya digelar sosialisasi yang luas ter-

tan Labuhan Badas dan Unter Iwes.

Perlunya pembangunan infrastruktur akses jalan di masing-masing kecamatan dan desa di Labuhan Badas, Batu Lanteh dan Unter Iwes termasuk jalan lingkungan baik produk lapen ataupun rabat beton serta paving blok. Pentingnya pembangunan Jalan Usaha Tani dan saluran irigasi pertanian.

Menyegerakan perbaikan prasarana pendidikan pada masing-masing tingkatan dari TK/PAUD sampai SMP baik kebutuhan pembangunan lokal baru, rehab gedung, pembangunan perpustakaan, atap, pagar guna menunjang proses belanja siswa.

Bidang Sosial, Budaya dan Pariwisata, diantaranya, pengadaan sarana dan prasarana untuk kelompok PKK di desa. Pengadaan kursi dan terop untuk kegiatan sosial serta keagamaan masyarakat. Pemasangan batu/pengaman pantai Jempol sampai Goa. Serta pembenahan Desa wisata sebagai destinasi andalan Kabupaten Sumbawa.

Bidang Ekonomi, pengadaan Alsintan menjadi kebutuhan prioritas petani. Begitu juga dengan mesin ketinting dan rumpon bagi para nelayan. Pengadaan rombong bagi pedagang kecil di pinggir jalan serta perlindungan usaha pedagang retail eceran dari gempuran hegemoni atau monopoli toko modern berjejaring. Pengadaan alat pertukangan dan perbengkelan, penggiling dan penggoreng kopi untuk menggerakkan lokomotif ekonomi di desa. (arn/*)

Belum Ada Satupun Desa Selesaikan APBDes di KSB Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbawa Barat (KSB) mencatat hingga saat ini belum ada satupun desa yang sudah merampungkan APBDes tahun 2020. Masalah ini tentu sangat disayangkan, padahal pagu anggaran sudah diberikan sejak bulan Agustus lalu dan itu tentu mengganggu proses penyerapan dan pelaksanaan program melalui anggaran dana desa.

Kepala Dinas PMD, Drs. Mulyadi M.Si, kepada Suara NTB, Kamis (27/2) tidak menampik masih belum adanya desa yang sudah merampungkan APBDes dan hal itu tentu sangat disayangkan. Bahkan dari 57 desa di KSB, baru 25 desa yang sudah mulai dilakukan evaluasi, sementara sisanya masih belum datang menyampaikan RAPBDes nya. Jika sudah molor seperti,

proses evaluasi ditingkat Kabupaten juga molor.

Dampaknya, proses pelaksanaan program di desa juga akan terhambat nantinya.

Oleh karena itu, pihaknya sangat berharap supaya desa bisa merampungkan APBDesnya paling lambat akhir bulan Februari sudah tuntas meski batas akhir pencairan anggarannya hingga bulan Juni mendatang.

Jika melewat dari bulan Juni maka pihaknya akan memberikan sanksi. Apalagi pagu anggaran untuk masing-masing desa sudah selesai diberikan, sehingga tidak ada alasan lagi desa untuk tidak mempercepat penyusunan APBDesnya.

“Meskipun waktunya penyusunan APBDes ini sudah molor, tetapi kami berharap di bulan Maret sudah tidak ada lagi masalah. Sehingga pelaksanaan

program di masing-masing desa bisa berjalan lancar tanpa ada Kendall,” ungkapnya.

Dikatakannya, terkait masih molornya penyusunan APBDes, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui alasan dan kendala di masingmasing desa. Tapi berdasatkan informasi lapangan, melambatnya proses penyusunan APBDes, karena hubungan yang tidak baik antara kepala desa dan perangkat kerjanya.

Apalagi ada 23 Kades yang baru dilantik akhir tahun 2019 lalu, sehingga butuh waktu untuk menyelesaikan masalah di internal desanya masing-masing. Selain masalah tersebut, pihaknya juga mendapat lapo-

ran bahwa SPJ yang di masing-masing desa juga ada yang belum rampung.

Terhadap masalah ini, pihaknya dalam waktu dekat akan segera memanggil para kepala desa untuk membahas masalah ini dengan harapan desa bisa segera menyusun APBDes. Pihaknya juga akan terus berupaya maksimal agar akhir bulan februari bisa tuntas dan tidak ada masalah lagi.

“Kita akan segera panggil para Kades agar bisa mempercepat proses penyusunan APBDesnya. Karena kita juga khawatir jika tetap molor seperti ini, program yang ada di masing-masing desa juga akan terhambat,” tukasnya. (ils)

Dilantik, PKK Kecamatan Diminta Lebih Aktif Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumbawa, Hj. Amien Rahmani Husni Djibril, melantik Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Empang, Lape, Moyo Hulu, Lenangguar dan Alas Barat, Kamis (27/2). Diharapkan, PKK yang baru dilantik untuk lebih aktif dalam pembangunan.

Ketua PKK mengapresiasi Ketua PKK Kecamatan terdahulu atas kinerja dan prestasinya selama menjalankan tugas. Kepada yang baru, agar dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan semangat.

Selain berperan sebagai dinamisator program dan kegiatan, Ketua PKK Kecamatan agar dapat terus membina para kader, kelompok-kelompok PKK dan Dasawisma, serta masyarakat luas. Agar tetap

KPU Sumbawa Verifikasi Dua Bakal Paslon Perseorangan Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Sumbawa mulai melaksanakan verifikasi administrasi dokumen dukungan bakal paslon perseorangan dalam Pilkada Sumbawa 2020, Kamis (27/2). Verifikasi administrasi akan berlangsung hingga 25 Maret 2020.

Sebagaimana disampaikan Komisioner KPU Sumbawa, Aryati S.Pdi, dukungan bakal paslon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat administrasi apabila; pertama, sesuai NIK, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada fomulir B.I KWK perseorangan dengan fotokopi KTP Elektronik ata surat keterangan. Kedua, pendukung terdaftar atau ada dalam DPT Pemilu terakhir (2019) dan atau DP4. Ketiga, Alamat pendukung sesuai Daerah Pemilihan (Dapil).

Keempat, Alamat pendukung sesuai dengan wilayah admministrasi PPS. Kelima, usia pendukung 17 tahun dan/

kait dengan pendataan sehingga program tersebut dapat tepat sasaran. Selain itu permasalahan pelayanan kesehatan di lapangan juga masih menjadi hal yang harus diperhatikan, penambahan dokter, penambahan alat kesehatan untuk pukesmas dan postu serta ambulance. Perhatian serius pemerintah daerah terhadap tenaga sukarela perawat yang masih sangat jauh dari kesejahteraan untuk bisa dilakukan sistem pembayaran jasa kerja yang diatur melalui Peraturan Bupati. Terkait dengan ketidakmampuan masyarakat dalam berobat karena tidak memiliki fasilitas kesehatan berupa BPJS/KIS/ KIP/PKH dan sejenisnya sehingga ker-

ap terjadi penolakan terhadap SKTM di beberapa Puskesmas dengan alasan tidak terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT).

Jenjang SMP/MTs Negeri maupun swasta masih terdapat kekurangan seperti, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), beubeler, perangkat komputer, serta server dan lain lain dalam menunjang Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Memerlukan perhatian serius Pemerintah untuk memberi kenyamanan dalam belajar siswa di sekolahnya terhadap sering terjadinya kebanjiran. Perhatian serius Pemerintah terhadap permasalahan Guru Tidak Tetap (GTT) /Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang tergabung dalam K-2 ataupun yang belum masuk K2 namun memiliki masa kerja di atas 5 tahun.

Sementara itu, Juru Bicara Dapil V, Dra. Saidatul Kamila Djibril menjelaskan hasil reses, kebutuhan desa maupun kebutuhan wilayah masingmasing Dapil memiliki kesamaan baik di bidang fisik, sosial budaya, pariwisata, dan ekonomi. Secara garis besar, hasil reses di Dapil V yang mliputi kecamatan Unter Iwes, Labuan Badas dan Batulante, untuk Bidang Fisik, diantaranta, perlunya pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan dan perbaikan prasarana jembatan, drainase, pengamanan tebing talud/bronjong karena berdampak pada penanganan banjir di Kecama-

(Suara NTB/ist)

Ketua KPU Sumbawa, M. Wildan (kiri) dan M. Ali bersama Aryati (tengah). atau sudah menikah. Keenam, melaksanakan tahapan ini verifikasi status pekerjaan pen- sesuai UU dan Peraturan dukung. Serta ketujuh verifika- KPU No. 3 tahun 2017 tensi dukungan ganda terhadap tang pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, bakal paslon perseorangan.

Dalam melaksanakan veri- terakhir diubah dengan fikasi administrasi ini, lanjut PKPU 18 tahun 2019. Adil, Aryati, KPU Sumbawa berpe- dalam pengertian, KPU gang pada prinsip penyeleng- Sumbawa memberikan pegaraan pemilihan yang profe- layanan yang sama kepada sional, jujur dan adil. Profesion- kedua berkas bakal Paslon al dalam pengertian akan perseorangan. (arn)

bersemangat dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan melalui gerakan PKK. Sementara, Bupati Sumbawa melalui Sekda Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, menyatakan, keberadaan TP PKK Kecamatan sebagai ujung tombak penggerak kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan, hndaknya dapat mendukung program-program Pemkab. Melalui gerakan PKK, dapat menyentuh langsung kehidupan keluarga dan masyarakat, dan dapat diarahkan serta diberdayakan secara lebih optimal.

“Kepada para Camat selaku Ketua Pembina TP PKK Kecamatan, agar dapat memberikan dukungan dan fasilitasi bagi jalannya program kerja Tim Penggerak PKK Kecamatan di wilayahnya masing-masing,” tegasnya. (arn)

(Suara NTB/ist)

LANTIK PKK - Hj. Amien Rahmani saat melantik Ketua TP PKK Kecamatan Kecamatan Empang, Lape, Moyo Hulu, Lenangguar dan Alas Barat, Kamis (27/2).

Gagal Tanam, Petani Butuh Bibit Kedelai Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menyiapkan bibit kedelai untuk 300 hektar lahan guna menyikapi gagal tanam pasca kemarau panjang di wilayah setempat. Upaya itu dilakukan supaya petani tidak merugi lantaran tidak ada satupun lahan yang bisa dimanfaatkan untuk menambah penghasilan. Saat ini, sudah ada laporan dari desa Dasan Anyar yang sudah meminta bibit kedelai akibat mengalami gagal tanam.

“Memang saat ini sudah ada permintaan dari masyarakat di Desa Dasan Anyar untuk bisa dibantu dalam penyediaan bibit kedelai guna menyikapi masalah gagal tanam khususnya padi. Kami juga sudah meminta kepada PPK untuk bisa segera melakukan pengadaan bibit tersebut supaya masyarakat bisa terbantu. Meski kami sudah maksimal membantu masyarakat dengan memberikan mesin air agar bisa di-

gunakan oleh petani, tetapi karena air yang tidak tersedia kita juga tidak bisa berbuat banyak,” sebut Kepala Distan KSB, Suhadi, SP, M.Si. Dikatakannya, kondisi gagal tanam tidak hanya terjadi di Dasan Anyar saja melainkan di Kecamatan Maluk dan Sekongkang juga terjadi hal demikian.

Makanya bibit kedelai sebagai pengganti padi harus segera disiapkan supaya ada yang bisa diharapkan petani pada saat musim panen. Jika lahan yang mulai disiapkan dibiarkan kosong tanpa ada yang bisa ditanam, dikhawatirkan akan menjadi masalah baru di kemudian hari.

Hanya saja, untuk pengadaan bibit ini pihaknya mengaku masih melakukan kajian terlebih dahulu agar tidak menjadi masalah nanti. Terutama dengan melihat kondisi hujan yang turun, jangan sampai pada saat bibit ini sudah dibeli kondisi hujan malah menjadi normal kan akan sangat percuma juga untuk pengadaan bibit kedelai nantinya. Dan

itu pasti akan menjadi temuan nantinya sehingga akan berdampak tidak baik dalam pengelolaan keuangan daerah karena pembeliannya yang dianggap mubazir.

Maka dari itu, pihaknya tetap akan memantau kondisi hujan yang terjadi di wilayahwilayah yang mengalami gagal tanam tersebut, jika dalam satu atau dua bulan kedepan tidak juga terjadi hujan maka bibit kedelai akan langsung diberikan ke masyarakat.

“Memang kami sudah berfikir untuk mencari jalan keluar terbaik guna menyikapi masalah gagal tanam ini salah satunya yakni dengan bibit kedelai. Tetapi kami juga tidak bisa serta merta melakukan pengadaan karena dikhawatirkan menjadi masalah di kemudian hari,” pungkasnya.

Sebelumnya kepala Desa Dasan Anyar, Muhammad Solihin sangat berharap supaya ada bibit pengganti yang bisa diharapkan petani untuk mengisi lahan yang mengalami

gagal tanam khususnya padi.

Apalagi sampai dengan saat ini masyarakat setempat belum bisa melakukan penanaman karena tidak ada air yang bisa dimanfaatkan oleh petani untuk mengairi sawah mereka.

Kalaupun ada bantuan dari Pemkab berupa mesin pompa dengan kapasitas mesin 15,5 PK, tetapi karena tidak ada air akan sangat percuma juga. Jika tidak ada yang bisa ditanam, maka untuk kebutuhan seharihari juga tidak akan bisa tercukupi. Maka dari itu, pihaknya berharap supaya ada solusi terbaik terhadap persoalan itu agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

“Kami belum bisa melakukan penanaman apapun di lahan yang sudah kita siapkan lantaran kemarau panjang yang terjadi di Dasan Anyar. Makanya kami berharap kepada Pemerintah untuk bisa memberikan solusi terbaik terhadap persoalan ini supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” pungkasnya. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 28 Februari 2020

Permohonan Kasasi Terdakwa Mutilasi Ditolak

Dompu (Suara NTB) PT Sumbawa Timur Mining (STM) menargetkan penyiapan tenaga kerja siap pakai dengan mengirim pemuda Huu untuk dilatih di Loka Latihan Kerja (LKK) Sumbawa. Pengiriman pemuda untuk dilatih ini bagian dari kegiatan pemberdayaan masyarakat (Community Development) PT STM tahun 2020 selain bidang kesehatan, infrastruktur, sosial dan budaya, pengembangan kapasitas, usaha kecil, dan pertanian.

Hal itu disampaikan manager Communications PT STM, Agus Hermawan saat menanggapi pertanyaan Suara NTB, Kamis (27/2). “Dalam bidang pendidikan, salah satu targetnya adalah mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai.

Saat ini, PT STM sedang menjalin kerjasama dengan Pemda Sumbawa melalui Dinas Tenaga Kerja melalui LLK (Loka Latihan Kerja) Sumbawa untuk memberikan pelatihan-pelatihan kejuruan,” katanya.

Pelatihan yang diarahkan untuk pengelasan, kelistrikan, operator AC, menjahit, dan tata boga. Tahun 2020 ini, akan mengirimkan sebanyak 32 orang perwakilan dari masing – masing Desa di Kecamatan Huu untuk mengikuti pelatihan selama 30 hari di Sumbawa. “Apabila berdasarkan hasil evaluasi program ini berhasil, maka kita akan melanjutkan untuk mengirimkan 32 orang lagi ke Sumbawa,” katanya.

Namun Agus Hermawan mengaku, saat ini pihaknya masih terfokus pada pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Huu sebagai daerah lingkar tambang. Untuk tingkat Kabupaten bentuk partisipasinya dengan mensponsori kegiatan seperti Festival Tambora, turnamen Volly, dan sepak bola.

Diantara program pemberdayaan masyarakat PT STM yang dilaksanakan seperti program Bank Sampah, pelatihan pertanian organik, pelatihan fasilitator desa, pemberdayaan nelayan berupa pembuatan jarring dan pemrosesan hasil laut bekerjasama dengan BPPP Tegal. Ada juga program pengembangan guru profesional yang sudah masuk tahun ke-4 bekerjasama dengan Kanaka Putra Perdana.

Program literasi dengan target ibu – ibu rumah tangga dengan metode Saya Bisa Membaca Cepat bekerjasama dengan para pemuda di Kecamatan Hu’u.

“Pelatihan kewirausahaan masyarakat kepada 13 kelompok selama 12 bulan bersama Bina Swadaya Konsultan dengan memproduksi produk konsumsi sehari – hari seperti saus sambal, minuman herbal, dan lainya,” ungkap Agus.

Sebelumnya, PT STM menyampaikan antusiasmenya dengan penemuan potensi sumber daya Onto dan berharap dapat melanjutkan proyek ini dengan tujuan untuk membangun sebuah operasi penambangan kelas dunia di Indonesia.

Bahkan PT STM sudah berhasil menyelesaikan negosiasi amanademen KK dengan pemerintah Indonesia pada 7 Mei 2019 sebagai dasar bagi perusahaan melanjutkan kegiatan eksplorasi untuk menemukan sumber daya dan cadangan mineral di wilayah KK PT STM. Dengan amandemen KK ini, perusahaan berkomitmen untuk memastikan kelayakan teknis dan ekonomis dari operasi penambangan block cave proyek Huu. (ula) Agus Hermawan

Dompu (Suara NTB) – Permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) Mataram untuk Usman (45), terdakwa kasus mutilasi yang dihukum 8 bulan penjara ditolak Pengadilan Negeri (PN) Dompu. Sesuai putusan mereka nomor 311 K/Bit/2019 tertanggal 24 Februari 2020 yang diterima Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, Rabu (26/2).

“Dalam putusan tersebut menolak kasasi penuntut umum dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram,” ungkap Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Dompu, Catur Hidayat, SH, ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (27/2).

Putusan akhir perkara yang tengah mendapat sorotan banyak pihak ini, dalam waktu dekat akan dilaporkan ke

Kejati NTB. Usman dihukum delapan bulan penjara karena terbukti menyembunyikan mayat korban mutilasi di sekitar area TPA Desa Bara.

Sementara untuk kelima terdakwa mutilasi lainnya, yakni Am (21) Sy (23) He (23) Ir (20) dan Su (29) diganjar hukuman mati oleh Mahkamah Agung (MA). Soal kepastian waktu eksekusi belum berani dipastikan karena

masih akan ada upaya hukum lain yang akan diambil para terdakwa. “Ketika semua upaya hukum sudah dilakukan dan ditolak juga, baru kami akan membicarakan kapan akan dilaksanakan hukuman matinya,” jelas dia.

Informasi kelima terdakwa akan menempuh upaya hukum lain untuk peninjauan kembali putusan pengadilan yang dibantu salah satu LBH di Mataram

(Suara NTB/jun)

Catur Hidayat itu, diakui adanya. Namun laporan secara tertulis belum dis-

ampaikan ke kejaksaan.

“Kalau masalah pemindahan itu kami selalu koordinasi dengan teman-teman di Lapas.

Nanti pasti akan dikoordinasi seandainya lima terdakwa ini mau dipindahkan,” tegasnya.

Informasi yang diperoleh Suara NTB sebelumnya, pembunuhan sadis dengan cara mutilasi ini dilakukan pelaku terhadap Taufan (23) dan Irfan (14). Tak hanya dibunuh, bagian-bagian tubuh korban dibuang ke saluran irigasi TPA Bara. Aksi mereka baru terungkap setelah polisi melakukan pengembangan informasi, baik pada rekan korban dan warga sekitar. (jun)

Dana PIP Dipotong, Alasan Biaya Batik dan Gaji Honorer

(Suara NTB/Uki)

RAKOR - Suasana peluncuran Calendar of Events (CoE) Pesona Dana Mbojo Tahun 2020 yang dirangkaikan dengan Rakor Pembangunan Bidang Pariwisata yang dibuka Wakil Bupati Bima, Dahlan M. Noer dihadiri Ketua DPRD, Pokdarwis, sejumlah Camat, Kepala Desa dan Penggiat Pariwisata, di aula Kantor Bupati setempat, Kamis (27/2).

Kabupaten Bima Siapkan 18 Event Bima (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Pariwisata (Dispar) akan menggelar 18 event dan berbagai kegiatan selama 2020. Tujuannya untuk mendongkrak kunjungan wisatawan di daerah setempat.

Hal itu disampaikan Kepala Dispar Kabupaten Bima, Drs. Dahlan saat peluncuran Calendar of Events (CoE) Pesona Dana Mbojo Tahun 2020 yang dirangkaikan dengan Rakor Pembangunan Bidang Pariwisata, di aula Kantor Bupati setempat, (27/2).

Peluncuran Kalender Pariwisata dan Rakor yang Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer M. Pd itu dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bima M. Putera Ferryandi, S.Ip, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sejumlah Camat, Kepala Desa dan Penggiat Pariwisata.

“Sebanyak 18 event ini akan digelar secara marathon

Polisi Bersikeras Hentikan Kasus Pencabulan

selama delapan bulan mulai Bulan Februari sampai dengan Oktober 2020,” ucapnya.

Ia menjelaskan, sejumlah event tersebut akan dikemas dalam delapan event utama yang dimulai dengan aksi sadar wisata dan Sapta Pesona pada bulan Februari. Kemudian dilanjutkan dengan pacuan kuda pantai pada bulan Maret dan Festival Labibano pada bulan April.

Selain itu lanjutnya, event akan berlanjut dengan Workshop dan Lomba Video Kreatif Pariwisata bulan Juni, Festifal Uma Lengge bulan Juli serta kegiatan Teka Tambora pada Bulan Agustus.

“Kemudian pada September akan dihelat Festifal Sakosa dan Jelajah Alam Bima pada Bulan Oktober 2020,” ujarnya.

Menurutnya 18 event dan berbagai kegiatan tersebut untuk mendongkrak kunjungan wisatawan di Bima. Ia juga berharap berbagai pihak,

terutama Pokdarwis dan Pemerintah Desa bisa mendukung kegiatan itu.

Sementara, Wakil Bupati Bima, Dahlan M. Noer mengaku Pariwisata penting untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Karena itu, dalam membangun destinasi wisata penting untuk meningkatkan daya tarik sebuah objek.

“Sehingga bisa mendorong orang untuk tinggal lebih lama dan menjual sebuah objek,” ujarnya.

Tidak hanya itu, aspek lain yang perlu mendapat perhatian para pemangku pariwisata untuk membangun pariwisata, yakni diperlukan SDM yang memadai, keramahan masyarakat dan keamanan wilayah yang menjadi tujuan wisata.

“Kalau ingin pariwisata kita maju, maka sebaiknya SDM sektor pariwisata juga harus maju. Terutama soal kenyamanan,” pungkasnya. (uki)

Kades Rababaka Dinonaktifkan Bila Berstatus Tersangka Dompu (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi APBDes Rababaka tahun 2018 yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp400 juta masih berproses di Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu. Bila kasus ini menyeret Kepala Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu akan mengeluarkan SK pemberhentian sementara.

Hal itu disampaikan Kepala DPMPD Kabupaten Dompu, Hairuddin, SH kepada wartawan di kantornya, Kamis (27/2). “Kalau kepala Desanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan, kita akan keluarkan SK pemberhentian sementara hingga ada putusan yang bersifat inkrah,”

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ist)

PT STM Mulai Siapkan Tenaga Kerja Siap Pakai

Dompu (Suara NTB) Kasus dugaan pencabulan siswi oleh oknum guru PNS di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Kandai II Dompu, tengah menjadi sorotan. Pasalnya, atas dasar korban mencabut laporan dan semua keterangan, polisi kini ngotot menghentikan penyidikan kasus tersebut. Meskipun ada harapan besar DP3A selaku pendamping agar proses hukum tetap berlanjut.

Kanit IV PPA Polres Dompu, Aipda Ismi dikonfirmasi wartawan, Kamis (27/2) menerangkan, dengan dicabutnya laporan oleh korban pencabulan tersebut mau tidak mau penyidik akan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). “Dihentikan mau tidak mau. Apa yang bisa kita lakukan kalau satu alat buktinya tidak ada. Alat bukti dimaksud pencabutan laporan itu,” ungkapnya.

Dijelaskan, dalam proses penyelidikan kasus yang menjerat MY (54) tersebut, penyidik sebelumnya sudah mengantongi cukup bukti. Dari keterangan korban, saksi, hasil visum maupun laporan berupa surat. Atas dasar itulah kemudian dikeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) serta mengirim berkas perkara ke Kejaksaan.

Namun demikian, di tengah proses ini berjalan korban mencabut laporan sehingga membuat penyidik kekurangan satu alat bukti. “Dengan dia mencabut keterangannya apa yang mau kita bahas lagi. Apa yang mau dijadikan alat bukti. Sesuai dengan KUHP kan harus minimal dua alat bukti, dengan hilangnya keterangan saksi dan korban otomatis hanya satu alat bukti. Sedangkan satu alat bukti tidak cukup meningkatkan ini ke penyidikan,” tegasnya.

Dalam berita acara pencabutan laporan, ungkap Ismi, disampaikan bahwa semua keterangan yang pernah diberikan korban tidak benar adanya. Sehingga terduga pelaku langsung ditangguhkan penahanannya dari rutan Mapolres Dompu. “Pelaku sudah kita tangguhkan, masa kita nahan kalau satu alat bukti tidak ada,” ujarnya.

Jika korban dan saksi pelapor saja tidak bisa memberi keterangan, menurutnya percuma keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi lain yang notabne hanya mendengar kejadian tersebut.

Akan berbeda halnya ketika korban tetap kosisten dengan keterangan dalam BAP awal, maka saksi-saksi dimaksud bisa mendukung berlanjutnya proses hukum kasus ini. Tergetnya, dalam waktu dekat akan dilakukan gelar perkara untuk penghentian penyidikan. “SP3 nanti kita akan gelar,” tandasnya.

Terpisah, Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, Catur Hidayat, SH, dikonfirmasi wartawan menjelaskan, dalam penanganan perkara ini pihaknya sudah menerima SPDP serta berkas perkara dari penyidik Satreskrim Polres Dompu. Pun, telah diberikan petujuk untuk dilengkapi.

Dapat atau tidaknya kasus ini diteruskan ke tahap penuntutan, diakui sangat tergantung pada alat bukti yang dikantongi. Seperti misalnya keterangan saksi, ahli, petunjuk, surat dan keterangan tersangka.

Soal rencana kepolisian menghentikan penyidikan kasus atas hilangnya satu alat dengan pencabutan laporan, Catur Hidayat tak mau mengomentari. Prinsipnya, kejaksaan menunggu balasan atas petunjuk yang telah diberikan sesuai prosedur yang berlaku. “Kalau memang mencabut kan tertuang di dalam berita acara. Nanti kami menilai setelah itu,” terangnya.

Mengingat petunjuk melengkapi berkas perkara sudah diserahkan 7 Februari 2020, pihaknya akan menunggu hingga 30 hari setelah penyerahan tersebut. Jika memang dicabut dan dihentikan mesti dituangkan alasan dan pertimbangan penyidik dalam berkas perkara.

“Kami tetap sesuai prosedur akan menunggu apalagi ini perkara menarik perhatian otomatis kami sudah membuat laporan ke Kejati dan mengirim semua tembusan surat ke Polda NTB,” pungkasnya. (jun)

Halaman 7

Hairuddin

kata Hairuddin.

Keputusan pemberhentian sementara itu akan didefinitifkan bila ada keputusan bersifat inkrah yang menyatakan kepala Desa Rababaka bersalah. Tapi ia akan direhabilitasi termasuk mengembalikan jabatannya bila putusan pengadilan menyatakan ia tidak bersalah. Keputusan ini sesuai ketentuan, dan bukan hanya untuk kepala Desa yang terkait kasus tindak pidana korupsi, tapi juga terhadap mereka yang tersangkut tindak pidana umum lainnya.

Namun sejauh ini, Hairuddin mengaku, belum mendapatkan informasi terkait kasus dugaan korupsi APBDes Rababaka tahun 2018. Informasi yang didapatnya baru sebatas, kasus tersebut ditangani Kejaksaan dan telah dilakukan audit khusus oleh Inspektorat Kabupaten Dompu dengan dugaan kerugian negara hingga Rp400 juta. “Nanti kita akan koordinasi dengan kejaksaan,” katanya.

Pemberhentian sementara bagi Kepala Desa yang tersangkut urusan hukum agar roda pemerintahan di Desa tetap berjalan.

Karena beban dan tanggungjawab Pemdes saat ini cukup berat. Berbagai program dibutuhkan layanan cepat dari Kepala Desa.

Termasuk soal APBDes dan layanan pada rakyat lainnya,

sehingga akan ditunjuk pelaksana tugas (Plt) Kepala Desa. (ula)

Bima (Suara NTB) Sejumlah orang tua siswa atau wali murid SDN Inpres Kara Kecamatan Bolo mengeluhkan adanya pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) oleh pihak Sekolah setempat dengan berbagai alasan.

Salah seorang wali murid yang enggan membeberkan namanya mengaku, dana PIP yang diterimanya beberapa minggu lalu, banyak dipotong oleh pihak sekolah dengan dalih biaya baju batik, perbaikan sampul rapor dan administrasi lainnya.

“Kami hanya menerima uang Rp75 ribu dari total uang Rp225 ribu untuk kategori kelas satu,” keluhnya kepada Suara NTB. Ia mempertanyakan adanya pemotongan dana bersumber dari Pemerintah Pusat yang masuk langsung ke rekening siswa tersebut. Pasalnya pencairan dana PIP di sekolah lain, tidak ada pemotongan dengan dalih apapun.

“Di sekolah lain mengapa tidak ada pemotongan, kok di sekolah anak saya pemotongan sampai dua kali lipat,” ujarnya.

Keluhan sama juga disampaikan wali murid yang mengaku bernama Junaidin. Ia menyebutnya anaknya yang masih duduk di bangku kelas satu mendapatkan dana PIP hanya sebesar Rp75 ribu dari Rp225 ribu yang seharusnya diterima. Alasanya untuk biaya baju batik.

“Selain untuk seragam batik, dalih pemotongan dana untuk menggaji guru honorer, serta biaya administrasi lainnya,” katanya.

Parahnya lagi, lanjut dia, buku rekening malah dipegang oleh pihak sekolah dan tidak diberikan kepada siswa penerima manfaat ataupun wali murid dengan alasan untuk mempermudah segala urusan dalam proses pencairan dana PIP. “Buku rekening siswa dipegang pihak sekolah. Alasannya untuk mempercepat pencairan.

Sebab kalau kita yang pegang katanya pasti dibikin repot, harus urus ini dan itu,” katanya.

Menanggapi hal itu, Kepala SDN Inpres Kara, Abdul Latif S.Pd, membantah pihaknya

melakukan pemotongan dana PIP siswa. Hanya saja, sebagian uang tersebut untuk biaya pembayaran baju seragam dan biaya administrasi lainnya.

“Sisa uang yang diterima Rp75 ribu itu, untuk biaya seragam batik, biaya administrasi lainnya salahsatunya untuk biaya guru honor,” katanya.

Ia mengaku biaya pengadaan seragam batik tersebut bersumber dari dana PIP yang telah disetujui wali murid.

Bahkan pihak sekolah telah mengutang untuk membayarkan seragam.

“Dana PIP ini, kita pakai untuk pembayaran baju seragam yang dihutang sebelumnya, dan biaya administrasi guru honor. Wali murid juga sepakat semuanya dan dibuatkan berita acara,” tegasnya.

Terpisah, Kepala UPTD Dinas Dikbudpora Kecamatan Bolo, H. Ahmad, SH, MSi, mengaku belum mengetahui informasi pemotongan dana PIP di SDN Inpres Kara. Hanya saja, Ia berjanji akan memanggil pihak sekolah setempat untuk klarifikasi.

“Belum dengar informasinya. Tapi kita akan memanggil pihak Sekolah untuk klarifikasi adanya dugaan pemotongan dana PIP ini,” katanya.

Jika hal tersebut benar adanya, Ahmad menyesalkan tindakan pihak sekolah, terutama Kepala Sekolah. Pasalnya pemotongan dana PIP tanpa berkoordinasi dengan UPTD setempat. “Kalau saja ada koordinasi, kita akan sarankan agar tidak melakukan pemotongan,” ujarnya.

Ia menambahkan dana PIP merupakan anggaran yang dicairkan oleh pemerintah pusat melalui rekening siswa masingmasing. Besarannya juga tergantung kelas. Siswa kelas satu akan mendapat Rp225 ribu, sedangkan siswa kelas dua dan enam mendapat Rp450 ribu.

“Buku rekening juga dipegang oleh siswa atau wali murid. Hal ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Salah satunya, seperti pemotongan,” pungkasnya. (uki)

Polisi akan Cek Kejiwaan Terduga Pengedar Ganja Dompu (Suara NTB) – Kepolisian Resor (Polres) Dompu, masih kesulitan menggali keterangan dari residivis pemasok ganja inisial AR alias Dayat (31).

Pasalnya, pria kelahiran Sondosia Bima ini berbicara layaknya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Tak ingin terkecoh dengan modus tersebut, polisi berencana mengecek kondisi kejiwaannya di Mataram.

Kapolres Dompu, AKBP. Syarif Hidayat, SH. S.IK., kepada wartawan, Kamis (27/2) kemarin menerangkan, AR masih berbelit-belit dalam memberi keterangan, bahkan bicara tak karuan layaknya orang gila.

“AR masih menggunakan modus sakit jiwa. Tapi tidak akan menjadi patokan untuk kami menentukan ataupun menetapkan pelaku ini sebagai tersangka,” ungkapnya.

Kendati AR diduga tengah mengembangkan modus sakit jiwa, Syarif Hidayat memastikan tetap akan menetapkannya sebagai pengedar narkotika jenis ganja. Pun dalam waktu dekat segera mengecek kejiwaan residivis

(Suara NTB/jun)

BARANG BUKTI – Kapolres Dompu, Syarif Hidayat menunjukan barang bukti ganja yang berhasil diamankan di Dompu, Kamis (27/2). sabu tersebut di Mataram.

Sementara untuk mengetahui sumber kepemilikan barang bukti, polisi masih menunggu hasil penggalian dari Ditreskrimsus Polda NTB atas henpond yang disita.

“Pada saat itu henpond mati, pada saat dihidupkan oleh anggota opsnal banyak SMS pemesanan barang. Dasar ini kami tetap dia sebagai pengedar, kedua dari dasar jumlahnya yang cukup banyak (barang bukti). Kalau kita paketkan ini bisa menjadi ratusan paket kecil,” jelasnya.

Atas temuan memiliki, me-

nyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja, lanjut Syarif Hidayat, AR dikenakan Pasal 114 dan 111 Undang-undang psikotropika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Kalaupun akhir terbukti sakit jiwa, dipastikan proses penyidikannya kasus ini akan tetap berjalan hingga persidangan. “Walaupun dia kartu kuning atau dinyatakan sakit jiwa, prosesnya tetap jalan, pemberkasan tetap jalan,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB Jumat, 28 Februari 2020

Dukungan Dua Paslon Perseorangan Loteng Ditolak KPU Mataram (Suara NTB) – Sebanyak tujuh pasangan bakal calon (Paslon) kepala daerah dan wakil kepala daerah maju dari jalur perseorangan yang sudah menyerahkan dukungan ke KPU. Tujuh paslon tersebut tersebar di lima daerah dari dari tujuh daerah kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 di Provinsi NTB. Pertama di Pilkada Kota Mataram ada satu pasangan calon perseorangan yaini Dianul Hayezi-Badrun Nadianto.

Kemudian Loteng ada dua pasangan yakni Muhammad Amin-TGH. L. Farhan dan pasangan kedua, Lalu SaswadiDahrun. Selanjutnya Kabupaten Sumbawa juga ada dua pasangan yakni pertama pasangan Rasyidi-Sudirman dan kedua pasangan Talifudin-Sudirman. Kemudian Dompu ada pasangan Prof Mansyur-Aris Ansyari dan terakhir di Pilkada Bima pasangan Ruslan H Ismail-Syamirin Puasa.

Dari tujuh paslon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dari jalur perseorangan yang sudah menyerahkan dukungan ke KPU. Dipastikan hanya ada lima paslon dapat diterima penyerahan dukungannya. Sementara dua paslon dinyatakan ditolak karena Tak Memenuhi Syarat (TMS).

Dua paslon yang ditolak KPU tersebut berasal dari Kabupaten Lombok Tengah yakni pasangan Muhammad Amin-TGH. L. Farhan dan pasangan kedua, Lalu Saswadi-Dahrun. Tidak diterimanya dukungan yang diserahkan oleh kedua Paslon tersebut oleh KPU Lombok Tengah karena sama-sama dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Dukungan yang diserahkan tidak memenuhi jumlah minimal yang disyaratkan.

“Kedua pasangan calon perseorangan itu tidak memenuhi syarat di jumlah dukungan minimal yang harus diserahkan untuk menjadi paslon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah. Syaratnya yaitu 57.037 dukungan, tapi mereka menyerahkan dukungan di bawah jumlah itu,” ujar Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (27/2).

Berdasarkan hasil penghitungan KPU Kabupaten Lombok Tengah terhadap dukungan yang diserahkan bahwa jumlah dukungan yang diserahkan oleh paslon H.L. Moh. Amin dan TGH. L. Farhan sebanyak 42.232, di mana setelah dihitung hanya 24.820 dukungan yang dinyatakan lengkap dan 17.412 tidak lengkap.

Pun demikian dengan jumlah dukungan yang diserahkan Bapaslon H.L. Saswadi dan H. Dahrun yang menyerahkan dukungan sebanyak 54.707. “Dengan demikian dukungan kedua paslon yang dinyatakan masih jauh di bawah ketentuan syarat minimal dukungan. Sehingga dukungannya dinyatakan tidak dapat diterima,” jelas Suhardi.

Sementara untuk lima paslon yang lainnya dapat diterima karena telah dinyatakan memenuhi syarat jumlah minimal dukungan dan juga syarat jumlah minimal sebaran.

Pasangan yang dapat diterima itu adalah Pertama di Pilkada Kota Mataram yakni pasangan Dianul Hayezi-Badrun Nadianto. Selanjutnya Kabupaten Sumbawa dua pasangan yakni pertama pasangan Rasyidi-Sudirman dan kedua pasangan Talifudin-Sudirman. Kemudian Dompu ada pasangan Prof Mansyur-Aris Ansyari dan terakhir di Pilkada Bima pasangan Ruslan H Ismail-Syamirin Puasa.

Namun demikian, meski sudah diterima, para paslon dari jalur perseorangan ini masih belum aman. Karena mereka harus melewati tahapan verifikasi lagi yakni tahap verifikasi administrasi dan kegandaan dukungan. Jika lolos di tahapan ini, maka mereka akan lanjut ke tahap verifikasi faktual. Lolos dari verifikasi faktual itulah baru Paslon dari jalur perseorangan itu bisa ikut mendaftar sebagai pasangan calon ke KPU bersamaan dengan pasangan calon dari jalur partai politik.

“Dukungan paslon yang telah dinyatakan diterima oleh KPU Kabupaten/Kota itu selanjutnya akan dilakukan verifikasi administrasi dan kegandaan dukungan dari tanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 25 Maret 2020. Sementara Verifikasi Faktual dilaksanakan pada tanggal 26 Maret sampai dengan tanggal 15 April 2020,” pungkasnya. (ndi)

POLHUKAM Pilkada Sumbawa

PKS Putuskan Keluar dari Koalisi dengan PDIP Mataram (Suara NTB) – PKS memutuskan untuk menarik diri dari koalisi dengan PDIP di Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020. Keputusan itu diambil PKS dengan memperhatikan banyak aspek terkait kondisi dinamika politik yang terjadi dan berkembang di Sumbawa belakang ini.

Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu Wilayah (TPPW) DPW PKS NTB, Sembirang Ahmadi yang dikonfirmasi Suara NTB membenarkan terkait kabar pecahnya koalisi yang sudah dibangun dengan PDIP di Sumbawa itu. “Insya Allah begitu,” kata Sembirang via WhatsApp, Kamis (27/2).

Dijelaskan Sembirang, alasan partainya memutuskan menarik diri dari koalisi dengan PDIP itu murni dengan pertimbangan stabilitas dan kondusifitas daerah. Dimana saat ini diketahui di internal PDIP tengah bergejolak dengan kad-

(Suara NTB/why)

Resolusi Pemasyarakatan 2020

Lapas Wajib Bebas Selundupan Narkoba Mataram (Suara NTB) – Prosedur standar operasional bukan cuma kata-kata. Namun wajib diimplemantasikan dalam kinerja. Patuh SOP dapat menjaga Lapas Mataram dari penyelundupan barang terlarang. Demikian ditegaskan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham NTB Dwi Nastiti, Kamis (27/2) kemarin. “SOP kita kuatkan agar bisa laksanakan kepatuhan internal,” tegasnya didampingi Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Mataram Afan Sulistiono.

Dia mewanti-wanti agar sipir penjara tidak kecolongan berbagai upaya penyelundupan. Utamanya barang haram narkoba. Yang mana Lapas tersebut mayoritasnya dihuni terpidana narkoba. “Penghuni tambah banyak, tantangan makin besar,” ucapnya. Lapas Mataram per-27 Februari 2020 dihuni 1.017 warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Diantaranya, 226 tahanan dan 791 narapidana. Lapas berkapasitas 356 orang itu kini overkapasitas sampai 186 persen.

Selain narkoba, penyelundupan ponsel juga diwaspadai.

Ponsel kerap digunakan para terpidana narkoba untuk tetap bisa menjalankan bisnisnya dari dalam Lapas. Sebelumnya, BNN Provinsi NTB dan Polda NTB mengungkap kasus narkoba yang bisnisnya dikontrol napi. Sementara Afan menambahkan, pihaknya menerapkan pemeriksaan berlapis terutama saat jam kunjungan. Kemudian mengintensifkan razia sel-sel napi pada waktu-waktu yang tak terduga.

“Petugas shift siang atau malam pun bahkan tidak tahu.

Kalau razia bocor, saya rasa tidak. Kalau razia pasti kita rahasiakan,” ungkapnya. Razia terakhir kali digelar sepekan yang lalu. Petugas pengamanan Lapas menemukan napi yang masih menyembunyikan ponsel. Bermacam cara mereka pakai untuk memasukkan ponsel yang dalam tata tertib Lapas sangat dilarang. “Ada yang dibawah kotak makanan.

Itu bisa kita gagalkan. Yang masih ada ini, mereka dapatnya dari mantan napi yang sudah bebas. Saya tidak tahu apakah itu diperjualbelikan,” terang Afan.

Sanksi untuk mereka yang kedapatan mengoleksi ponsel pun sudah disiapkan. Mulai dari nihilnya kesempatan untuk mendapat pengurangan masa tahanan alias remisi. “Kita cabut hak menerima kunjungannya,” tegas Afan. Upaya yang diambil, kata Afan, yakni dengan memperketat penjagaan pintu utama, satusatunya jalur keluar masuk baik tahanan, narapidana, maupun petugas. “Kalau ada oknum yang ikut-ikutan kita bahkan sudah siapkan sanksi pemecatan,” tandasnya. (why)

ernya sendiri, yang tak lain Bupati Sumbawa, H. Husni Djibril.

“Mencermati dinamika konflik internal PDIP yang sangat potensial menimbulkan kegaduhan dan ketidaknyamanan sosial.

Bagi kami prinsipnya dalam politik itu mari kita kedepankan kepentingan stabiliitas dan kondusifitas daerah daripada kegaduhan yang tidak produktif,” ungkapnya.

Ditegaskan Sembirang, bahwa PKS tak menghendaki untuk ikut diseret dalam pusaran konflik yang terjadi dalam internal PDIP, hanya gara-

gara karena PKS menjadi mitra koalisi dari PDIP. PKS tak menginginkan ada kesan yang terbangun bahwa ia ikut berada di balik konfilik yang terjadi di internal PDIP. “PKS memilih keluar dari pusaran konflik tersebut dan kami menghormati seluruh proses, mekanisme, dan apapun keputusan PDIP. Silahkan PDIP berproses hingga tuntas di internalnya. Kami sangat menghormati proses dan mekanisme internal masingmasing partai,” tegasnya.

Hal yang tak diinginkan PKS itu adalah terbangunnya kesan

bahwa ada persaingan politik yang tajam antara Bupati Sumbawa, Husni Djibril dengan Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah selaku bagian dari kader PKS. Seolah-olah bahwa konflik internal yang terjadi di PDIP terjadi lantaran masuknya PKS sebagai koalisi dengan PDIP. “Kami tidak ingin hubungan baik Gubernur dan Bupati Sumbawa terganggu. Kedua pemimpin tersebut sama-sama mendapat amanah untuk menjaga kondusifitas daerah,” tegasnya.

Apakah PKS juga akan menarik diri berkoalisi dengan PDIP didaerah lainnya? Sementara diketahui bahwa koalisi yang dibangun kedua partai di Sumbawa merupakan satu paket dari kesepakatan koalisi yang dibangun di daerah lain seperti KSB dan Kota Mataram.

Sembirang dengan tegas

(Suara NTB/is)

Sembirang Ahmadi menjawab bahwa untuk koalisi dengan PDIP di daerah lainnya tetap berjalan. PKS memutuskan tak berkoalisi dengan PDIP hanya untuk Pilkada Sumbawa saja. (ndi)

(Suara NTB/why)

DIGIRING - Para pelaku 3C yang ditangkap dalam Operasi Jaran 2020 digiring ke Rutan Polresta Mataram, Kamis (27/2).

Operasi Jaran 2020

105 Tersangka 3C Ditangkap Mataram (Suara NTB) – Polresta Mataram mengungkap 104 kasus pencurian dengan pemberatan (Curat), pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), dan pencurian dengan kekerasan (Curas) atau 3C sepanjang dua pekan Operasi Jaran 2020. Pencurian kawasan perumahan mendominasi. “Kasus 3C ini menjadi atensi khusus karena ini meresahkan masyarakat,” ucap Kapolresta Mataram Kombes Pol Guntur Herditrianto, Kamis (27/2).

RESOLUSI - Kepala KPLP Lapas Mataram Afan Sulistiono (kiri) bersama Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham NTB Dwi Nastiti (kanan) mengutarakan Resolusi Pemasyarakatan 2020, Kamis (27/2).

Halaman 8

“Kita mengungkap 104 kasus dengan 105 tersangka,” imbuhnya. Pengungkapan tahun 2020 ini meningkat. tahun 2019 lalu hanya 81 kasus terungkap dengan 81 tersangka.

Operasi Jaran tahun ini mengungkap 77 kasus Curat dengan sasaran kawasan perumahan. Menyusul terbanyak kedua curanmor dengan 15 kasus, dan terakhir curas 12 kasus.

Wilayah yang banyak menjadi sasaran para pelaku antara lain Cakranegara, Mataram; Narmada, Lombok Barat; dan

Ampenan, Mataram.

Guntur mengatakan, pelaku tidak memandang tempat maupun sasaran. Mulai dari lemari es, mesin cuci, genset, bahkan kasur pun diembat oleh para pelaku. “Ini sungguh memprihatinkan,” sesalnya. Dari ratusan tersangka itu, lima diantaranya anak di bawah umur.

Mereka kebanyakan diajak oleh pelaku dewasa untuk membantu melancarkan aksi. Selanjutnya diberi upah yang tidak seberapa.

Jelang Pilkada, PDIP Kuatkan Struktur Partai Mataram (Suara NTB) – Dewan pimpinan cabang (DPC) PDIP Kota Mataram terus menggelar rapat kordinasi cabang (Rakorcab) dengan mengundang seluruh pengurus anak cabang (PAC) dari enam kecamatan di wilayah setempat.

Dalam kegiatan tersebut membahas persiapan pemilihan atau pergantian PAC yang sudah habis masa kepengurusannya.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Mataram Nyayu Ernawati yang dikonfirmasi mengatakan, konsolidasi internal tersebut digelar guna mempersiapkan pergantian kepengurusan dari bawah sampai tingkat kecamatan, untuk memastikan jalannya roda organisasi dan regenerasi.

Hal itu dilakukan sematamata dalam rangka persiapkan untuk menghadapi Pilkada serentak Kota Mataram 2020 mendatang. Diketahui PDIP telah memutuskan untuk mendukung pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram, Hj. Puttu Selly Andayani - TGH. Abdul Manan.

“DPC PDI Perjuangan secara serius mempersiapkan kepengurusan guna memenangkan Pilkada 2020, terutama di Kota Mataram,” ujarnya menjawab wartawan, Kamis (27/2) kemarin.

Dikatakannya, dengan konsolidasi ini juga sekaligus menpersiapkan perangkat struktur guna pemenangan Pemilu 2024.

“Soliditas seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan di Mataram terus menerus dilakukan, guna memenangkan Pilkada 2020,” tegas Nyayu.

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram, Ir. Made Slamet me-

(Suara NTB/ndi)

RAPAT - Ketua dan Sekretaris DPC PDIP Kota Mataram saat memimpin rapat bersama seluruh jajaran dan struktural partai dari tingkat DPC hingga PAC, dalam rangka mempersiapkan mesin partai hadapi Pilkada Kota Mataram. nambahkan, konsolidasi or- er partai pelopor.

Pihaknya meyakini, kader ganisasi dari tingkat anak ranting sampai PAC akan ter- PDI Perjuangan Kota Mataram us dilakukan, tugas DPC men- akan terus solid bergerak gawal rekrutmen anak ranting meskipun ada pergantian PAC, sebanyak 5 orang berbasis RW. Ranting hingga Anak Ranting.

“Apalagi di tahun 2020 ini “Kemudian anak ranting mengusulkan pengurus rant- Kota Mataram akan menggelar ing minimal 3 orang, dan para Pilkada, sehingga seluruh kadranting mengusulkan ketua er PDI Perjuangan harus solid bergerak untuk memenangkan PAC,” ungkapnya.

Ia menerangkan, dalam Calon Walikota atau Calon Rakorcab yang telah digelar Wakil Walikota Mataram yang pihaknya tidak lain membe- diusung PDI Perjuangan. Dan dah Peraturan Partai Nomor kita punya kebanggaan karena 09 tentang Musyawarah Anak saat ini kita punya calon sendiRanting ditingkatan RW, ri,” tandas Made.

“Tekad kita siap berjuang Musyawarah Ranting tingkat Desa, Musyawarah PAC di mati-matian mengamankan dan memenangkan keputusan tingkat Kecamatan.

Selain itu, lanjut Made, DPP yang sudah mengusung dengan regenerasi di tingkat pasangan Hj. Putu Selly AndayKecamatan dan Lingkungan ani dan TGH Abdul Manan seini, akan lebih meningkatkan bagai Bakal Calon Walikota dan kembali kinerja kader-kader Calon Wakil Wakil Walikota PDI Perjuangan sebagai kad- Mataram,” pungkasnya. (ndi)

Guntur mengatakan, penindakan pelaku 3C dalam sebuah operasi ini diharapkan dapat mengurangi keresahan masyarakat atas maraknya kasus pencurian. Penindakan

dimaksudkan untuk memberi efek jera kepada para pelaku.

“Apabila nanti menjadi residivis dan melakukan lagi, maka kita akan kejar terus,” tegas Guntur. (why)

Patroli Dalmas Temukan Anak Nongkrong Bawa Narkoba Mataram (Suara NTB) – Tim Patroli Dalmas Satsamapta Polresta Mataram menyusuri jalan-jalan Kota Mataram setiap petang. Hasilnya, Rabu (26/2) malam lalu, pria yang sedang nongkrong malah kabur sendiri ketika tim patroli lewat. Seperti disangka, pria berinsial B itu membawa narkoba. “Dia baru pulang membeli sabu di Karang Bagu,” kata Kasatsamapta Polresta Mataram AKP Gede Sumadra Kerthiawan dikonfirmasi Kamis (27/2) kemarin.

Patroli Dalmas awalnya hanya berpapasan singkat dengan B yang sedang nongkrong di depan toko ritel di Jalan Pariwisata, Pejanggik, Mataram. B lalu tiba-tiba menggeber motornya. Tim patroli mengejar B tanpa patah arang. B kemudian bisa dihentikan di simpang empat Rembiga, Ampenan, Mataram. Dia hendak menuju Gunungsari, Lombok Barat.

“Betul seperti kecurigaan kami, ada dua poket sabu. Yang bersangkutan sudah kita serahkan ke Satresnarkoba untuk penyelidikannya,” kata Sumadra.

Dia menegaskan akan terus menggiatkan patroli serupa di kawasan Kota Mataram. patroli tersebut menurutnya efektif untuk meminimalisasi terjadinya tindak pidana juga sebagai deteksi dini. Se-

mentara itu, seorang pengedar asal Mayura, Cakranegara, Mataram AR (50) menganggap Karang Bagu, Karang Taliwang, Mataram laiknya pasar. Tiap pagi pria ini datang membawa dagangannya, sabu. Kalau barang masih ada yang belum laku, dia bawa pulang untuk besok dia perdagangkan lagi.

Keseharian AR itu tercium polisi. AR baru pulang berjualan sabu. “Dia selalu mengantarkan pesanan dan berjualan di Karang Bagu,” ungkap Kasatresnarkoba Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa, Kamis (27/2) kemarin. Malam hari kemarin, dagangan sabu AR belum ludes terjual. Dia yang ditangkap di Jalan Sultan Hasanudin Gang Jaya Mayura, Cakranegara ini masih membawa sabu di celananya. “Ditemukan sabu 2,28 gram,” kata Adi. Hari itu, AR bisa membawa pulang Rp742 ribu dari hasil berdagang sabu di Karang Bagu.

AR juga masuk buruan karena soal lain. Sepekan yang lalu, dia ikut-ikutan melempari polisi yang sedang menyergap pengedar di Karang Bagu. “Dari pengakuan yang bersangkutan dia ikut. Terkait penyerangan,” kata Adi. Adi menambahkan, AR bersama satu kawan lainnya juga diperiksa Satreskrim Polresta Mataram.(why)

(Suara NTB/ist_Satsamapta Polresta Mataram)

SABU - Seorang pria yang tengah nongkrong di Jalan Pariwisata, Mataram kedapatan membawa sabu yang baru dibelinya dari Karang Bagu, Cakranegara.

SUARA NTB

Jumat, 28 Februari 2020

Halaman 9

Kejati NTB dan Tekad Wujudkan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Mataram (Suara NTB) Jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB sedang berbenah dalam rangka mewujudkan zona integritas. Tujuan perbaikan tata kelola demi meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Meretas jalan itu, diawali dengan penataan internal dan memaksimalkan pelayanan publik.

Memulai tekad itu, seluruh unsur di Kejati NTB, mulai dari pimpinan, asisten, koordinator, struktural, pegawai hingga staf lainnya, menggelar upacara Kamis (27/2) di halaman gedung Kejati NTB Jalan Langko Mataram. Di gedung baru itu, atmosfer semangat jajaran Kejati terasa kuat untuk mulai pencanangan zona integritas. Mereka mengepalkan tangan dan meneriakkan yel yel sebagai simbol tekad melakukan perbaikan internal dan pelayanan publik. Dilanjutkan dengan tanda tangan kesepakatan antara Kajati NTB dengan para asisten, dilanjutkan dengan pelepasan balon udara, kemudian diakhiri dengan tanda tangan pakta integritas menuju zona integritas.

Usai upacara, Kajati NTB, Nanang Sigit Yulianto, SH.,MH menjelaskan, ada enam area yang jadi digarap untuk memaksimalkan capaian tersebut.

Satu per satu disebutnya. Diantaranya manajemen perbaikan

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(Suara NTB/penkum Kejati)

Foto bersama Kajati NTB, Nanang SigitYulianto,Wakajati, para asisten beserta seluruh jajaran usai upacara pencanangan zona integritas. internal. Perbaikan dimaksud, terkait tata laksana dalam institusi yang harus diatur dan berbasis Standard Operational Procedure (SOP). Kedua, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), “Seperti penguatan kemampuan melalui Pendidikan dan pelatihan (Diklat),”

kata Kajati. Ketiga, penguatan pengawasan internal, yakni pengawasan melekat (waskat) antara pimpinan dengan pegawai hingga staf lainnya. Kelima, akuntabilitas kinerja. “Artinya, setiap yang dikerjakan harus bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya. Keenam, peningkatan

pelayanan publik. Sebagaimana disampaikan dalam sambutannya, Jaksa harus memberikan pelayanan secara cepat efisien dan terukur.

Semua fase itu akan tergantung kesiapan jajarannya menghadapi tantangan agar mengubah pola pikir, tindakan dan perilaku

lainnya yang mengarah pada kemunduran, apalagi merugikan institusi. “Kalau ingin maju, mulai dari hal hal kecil. Yang tadinya santai, kedepan tidak ada lagi. Endingnya adalah, kita melayani masyarakat semaksimal dan semudah mungkin. Artinya, masyarakat bisa akses apa yang

Suasana Upacara Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Para Jaksa mengepalkan tangan saat memekikkan yel yel semangat menuju zona integritas mengikuti isyarat dari Kajati.

Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto menyaksikan para Asisten menandatangani kesepakatan menuju WBK/WBBM.

Kasus DD/ADD Rababaka

Kerugian Negara Rp400 Juta Mataram (Suara NTB) – Kejari Dompu sudah menaikkan kasus DD/ADD Desa Rababaka, Kecamatan Woja, Dompu ke tahap penyidikan.

Jaksa penyidik menemukan indikasi perbuatan korupsi.

Dugaan korupsi itu sampai menimbulkan kerugian negara.

Kasi Pidsus Kejari Dompu Muhamad Isa Ansori mengatakan pihaknya sudah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Dompu. “Dari hasil audit kerugian negaranya Rp400 juta,” ujarnya, Kamis (27/2) ditemui di Mataram.

Meski sudah naik penyidikan, namun belum ada tersangka yang ditetapkan. Dua alat bukti yang salah satunya LHP Inspektorat hanya cukup bagi jaksa menaikkan status penanganan kasus. “Masih Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) umum. Belum ada tersangka.

Nanti setelah ini kami masih akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan,” terangnya.

Jaksa penyidik, beber Isa, menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara. Selain itu, jaksa mendalami indikasi duit ha-

sil korupsi yang dimanfatkan untuk keperluan pribadi. Dugaan sementara, indikasi tindak pidana korupsinya seperti yang diatur dalam pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sejumlah saksi yang sudah diklarifikasi di tahap penyelidikan, akan dipanggil lagi untuk memberi keterangan di tahap penyidikan ini.

“Termasuk Kades,” pungkas Isa. Desa Rababaka mendapat gelontoran DD tahun 2018 sebesar Rp700 juta. penyelewengan penggunaan dana diduga merugikan negara Rp400 juta. Terdiri dari penyimpangan proyek-proyek fisik yang dikerjakan swakelola masyarakat. (why)

Pelaku Usaha Dorong Peresmian Jalur Pendakian Torean Rinjani Mataram (Suara NTB) – Pelaku usaha pariwisata mendukung rencana Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) untuk melegalkan jalur pendakian rute Torean. Pasalnya, rute tersebut diakui memiliki banyak potensi dan kelebihan dibandingkan dengan empat jalur resmi yang sudah ada saat ini.

“Kita sangat rekomendasikan itu, karena akses yang lumayan terjangkau dalam artian kalau mau ke danau Segara Anak hanya butuh waktu 6-8 jam,” ujar pemilik Lombok Poenya Tour and Travel, Lalu Alfian Kholik. Diterangkannya, jalur pendakian tersebut telah banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha agen perjalanan sejak 2013 silam. “Kalau saya secara pribadi sebagai pengusaha dan penikmat gunung sudah naik lewat jalur ini sejak 2007,” sambungnya.

Diterangkan Alfian, keamanan jalur tersebut tidak perlu dipertanyakan lagi. Secarama umum, jalur Torean telah dimanfaatkan oleh umat Hindu untuk membawa sajen pada kegiatan di Segara Anak. Selain itu, panorama alam dan penampakan hewan endemik Rinjani seperti lutung, kijang, dan lain-lain.

“Ini sangat berpotensi kalau diresmikan, agar masyarakat sekitaran Desa Torean juga dapat merasakan imbas dari terbukanya jalur tersebut,” ujar Alfian. Selama melakukan aktivitas kepariwisataan di jalur tersebut, Alfian menerangkan pihaknya selalu memberikan penawaran pada wisatawan yang bebas memilih sendiri.

Hal itu dilakukan mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi

selama jalur Torean masih belum dilegalkan oleh pihak pengelola, dalam hal ini BTNGR. Dicontohkannya seperti penawaran untuk mencapai danau dengan estimasi waktu yang lebih singkat dengan pemandangan yang disebut lebih indah dari empat jalur lainnya.

“Kalau ingin estimasi waktu yang mudah dan singkat untuk ke danau, serta melihat keindahan Rinjani, kita tawarkan jalur Torean, tapi untuk yang ingin top summit (mendaki sampai puncak), kita tawarkan jalur Sembalun,” ujar Alfian.

Legalitas jalur Torean sangat diharapkan oleh pelaku wisata. Diterangkan Alfian, pihaknya banyak pendaki yang terbantu dengan adanya jalur Torean, khususnya bagi yang ingin menuju danau Segara Anak tanpa harus melakukan pendakian ke puncak.

Jumlah tamu yang lebih memilih jalur Torean daripada jalur Sembalun, Senaru, Aik Berik, ataupun Timbanuh disebut Alfian mencapai 30 persen. Hal itu diharapkan dapat menjadi pertimbangkan pihak BTNGR dalam melegalisasi jalur Torean. “Memang sekarang jalurnya masih dibilang ilegal, jadi kalau ada apaapa seperti kecelakaan kecil, kami mungkin tidak bisa meminta bantuan ke pihak terkait,” ujarnya.

Sebelumnya BTNG telah melakukan survei bersama tim gabungan untuk mengecek jalur pendakian Torean. Survei yang dilaksanakan awal Februari lalu tersebut akan dijadikan dasar pe-

nataan dan perbaikan jalur jika diputuskan dilegalkan.

Survei dilakukan melalui danau Segara Anak, menyusuri sungai Kokok Putih, hingga turun melewati lembah di jalur tropis Torean. Kepala BTNGR, Dedy Ashriady, menerangkan pihaknya akan mempertimbangkan pelegalan jalur tersebut sebagai alternatif tambahan dari empat jalur resmi yang telah ada.

“Hasil survei akan dirapatkan terlebih dahulu sebagai bahan pertimbangan untuk dibukanya jalur Senaru - Torean. Keputusan pembukaan jalur akan melibatkan stakeholder terkait,” ujar Dedy.

Selain survei jalur Torean, dilakukan juga survei umum untuk empat jalur yang sudah ada.

Pemeriksaan jalur dilakukan untuk memastikan beberapa titik longsor, kerusakan, dan lainlain pascagempa 2018 lalu.

Mempertimbangkan hal tersebut, maka pelegalan jalur pendakian Torean disebut masih membutuhkan waktu.

“Jadi masih panjang ceritanya.

Setelah survei, kemungkinan perbaikan, survei lagi. Baru setelah ini kita pastikan apakah akan dibuka atau tidak,” ujar Dedy. Keputusan dari pengecekan lima jalur tersebut akan didasarkan pada kesepakatan dengan berbagai pihak, diantaranya Denzibang 2/IX Mataram, Resort Senaru, Asosiasi TO Lombok Utara, Asosiasi TO Lombok Tengah, DPH UGG Rinjani-Lombok, KUN Humanity Sistem. (bay)

jadi kebutuhan mereka,” ujar Kajati. Semua harus dilakukan secara efektif dan efisien.

Dia mencontohkan, seseorang yang dipanggil Jaksa harus ada kejelasan. Saksi yang dipanggil harus bisa dijelaskan waktu pemeriksaan, berapa lama kepastian status. Selain itu, layanan lain seperti kebutuhan informasi dan pelayanan hukum lainnya harus disediakan oleh petugas yang ditunjuk.

Diprogramkan ke depan, masyarakat akan mendapat pelayanan hukum tentang semua aspek, seperti urusan agraria yang banyak menjadi sengketa di NTB hingga urusan hukum di lingkungan keluarga. “Berikan sentuhan pelayanan yang terbaik. Jadi masuknya senyum, keluarnya pun mereka tersenyum,” ujarnya menggambarkan.

Selain ke akar rumput, pelayanan hukum dan pendampingan juga diberikan kepada instansi pemerintah yang dalam kegiatan pembangunan menggunakan anggaran negara/daerah, termasuk BUMN dan BUMD. Memberikan pelayanan pendampingan pada seluruh stakeholder, instansi pemerintah, selain BUMN dan BUMD. “Kita punya akses itu, siapapun dan instansi manapun yang atas nama pemerintah, kita layani dengan

baik,” jelasnya.

Tekadnya meraih predikat zona integritas WBK/WBBM tercapai setelah Kementerian PAN/RB datang memberikan penilaian ke institusi yang dipimpinnya.

Sementara Wakajati NTB Dr. Anwaruddin Sulistiyono, SH.,MH, berbekal gedung baru berlantai empat itu, menjadi modal pihaknya memuluskan upaya capaian dimaksud Kajati. harapannya, agar gedung yang baru tuntas dibangun itu segera diresmikan Jaksa Agung ST. Burhanuddin, sehingga setelahnya bisa berpacu untuk penataan dan pembenahan.

Salah satu perangkat yang disediakan adalah ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). “Jadi semua yang berurusan dengan kejaksaan akan disampaikan di LTSP itu. Inilah semangat perubahan dan pelayanan yang kami maksud,” tegas Wakajati. Ia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada masyarakat yang mendukung kejati NTB menuju WBK/WBBM. (ars/*)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Penyematan tanda pencanangan zona integritas.

Kajati, Wakajati dan para asisten melepas balon penanda tekad menuju zona integritas.

SUARA NTB Jumat, 28 Februari 2020

PENDIDIKAN

Halaman 10

Ancam Kembalikan ke Orang Tua AKSI mahasiswa Universitas Mataram (Unram) akhir-akhir ini kembali menjadi sorotan. Situasi kampus yang sebelumnya adem ayem, kini mendadak jadi buah bibir di tengah mahasiswa. Pola penanganan aksi demo oleh pejabat kampus jadi sorotan mereka. Ketika Suara NTB berkunjung ke Rektorat Unram, Kamis pagi, sekelompok mahasiswa membicarakan pola penanganan aksi yang dinilai represif.

Bahkan salah seorang mahasiswa Program Studi Sosiologi yang ditemui mengaku sedang menggalang kekuatan lanjutan untuk aksi (Suara NTB/dys) menolak Plt. Waklil Rektor III Yusran Saadi Yusran Saadi. Mahasiswa asli Dasan Agung Gapuk Selatan, Kota Mataram ini mengaku tidak setuju dengan cara Yusran menghadapi mahasiswa.

Untuk itu, aksi akan kembali digelar hingga Yusran diganti.

Namun, bagi Plt. Wakil Rektor III Yusran Saadi, mengungkapkan mahasiswa tidak seharusnya melakukan aksi yang malah berdampak pada terganggunya ketertiban umum.

“Tidak perlu demo yang begitu-begitu. Cukup dikomunikasikan dengan baik dan saya ingin mengikuti hirarki organisasi mereka. Jangan ada individu-individu yang cari panggung gitu loh,” ungkapnya pada Suara NTB, Kamis (27/2).

Ancaman memulangkan mahasiswa yang sering berdemo dilontarkan Yusran agar yang bersangkutan dilakukan pembinaan. “Kalau saya waktu jadi Dekan Teknik itu saya lakukan. Dalam arti bukan saya memulangkan tapi artinya mereka kan dititip di Unram oleh orang tua mereka untuk belajar. Kalau mereka tidak mau belajar kita kasih tahu orang tuanya,” jelas Yusran.

Lebih jauh dikatakan pria yang juga Wakil Rektor IV ini, menambahkan, aksi demo sepanjang untuk menunjukkan ekspresi mereka sangat dibolehkan. Hanya saja yang tidak boleh mereka lakukan ialah mengganggu ketertiban. “Kalau mereka demo terus, kita kan gak bisa kerja. Ribut orasi-orasi kan bisa perwakilan, diskusi dengan pimpinan. Kalau mereka orasi kan orang se rektorat itu kan gak bisa kerja,” sambungnya.

Artinya lanjut Yusran, pihaknya menerima mahasiswa Unram itu untuk belajar bukan untuk mengganggu ketertiban (demonstrasi). “Coba bayangkan kita lagi kerja di atas itu lalu ada orang orasi-orasi bagaimana kita kerja mereka lupa kalau ada cara-cara yang lebih elegan seperti dialog. Kalau kita ribut bisa terjadi sistuasi yang tidak kondusif,” ungkapnya. (dys)

Tidak Tersedia Calon

11 Jabatan Kepsek Masih Kosong Mataram (Suara NTB) Sebanyak 11 jabatan kepala sekolah (kepsek) SMA, SMK, dan SLB di sejumlah daerah di NTB masih kosong. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB belum bisa mengisi jabatan tersebut karena tidak tersedianya calon kepala sekolah di daerah tersebut. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., pada Kamis (27/2) mengatakan masih ada 11 jabatan kepsek yang kosong, karena tidak tersedianya calon kepsek yang bersertifikat di kabupaten tersebut. Khusus SLB belum ada calon kepsek.

Aidy menjelaskan, hal itu bisa terjadi karena pada akhir tahun 2019 ada kepsek yang pensiun, serta ada kepsek yang bermasalah pada kinerjanya. Ia memastikan akan segera melakukan pengisian kepsek setelah pendidikan dan pelatihan (diklat) calon kepala sekolah (Cakep) selesai. “Segera diisi setelah Diklat Cakep semester ini,” kata Aidy yang juga menjabat Sekretaris Dinas Dikbud NTB. Jabatan kepsek yang kosong itu diisi oleh pelaksana tugas untuk sementara waktu. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTB sudah melakukan mutasi dan rotasi di sejumlah sekolah beberapa waktu lalu. Aidy menegaskan, pergeseran jabatan kepsek berdasarkan pertimbangan profesionalisme, karena merupakan hasil penilaian selama dua tahun, dan setiap tahun dilakukan evaluasi kinerja. Juga berdasarkan audit, serta masukan dari masyarakat.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, H. Rumindah, mengatakan, seharusnya stok calon kepsek sudah dipersiapkan sebelumnya. Menurutnya pemerintah punya data kepegawaian, dari data itu bisa dilihat waktu pensiun seorang kepsek. Oleh karena itu, beberapa waktu sebelum kepsek pensiun, harus sudah disiapkan calon kepsek pengganti.

“Harus melalui analisa kebutuhan. Jika satu tahun lagi pensiun, mulailah kaderisasi, kepala sekolah berikan tugas ke calon kepala sekolah, pengawas juga berikan tugas, begitu jabatan kosong, tinggal diusulkan ke gubernur,” ujar Rumindah.

Rumindah juga menyampaikan calon kepsek harus melalui pelatihan. Ia menegaskan agar pemerintah tidak mengangkat kepsek yang tidak memenuhi syarat administrator, teknis, maupun psikologis. Pemerintah juga harus benar-benar mempertimbangkan hasil pelatihan, di mana calon kepsek yang mendapatkan nilai terbaik bisa diutamakan diangkat.

“Struktur organisasi itu harus lengkap, kepala sekolah itu sebagai manajer, motivator, fasilitator dan lainnya.

Kalau itu tidak ada, kan susah berjalan proses organisasi secara maksimal,” pungkasH. Aidy Furqan nya. (ron)

(Suara NTB/ist)

HADIR - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat menghadiri rakor yang diadakan Dinas Dikbud.

RTL Sekolah Masih Tertinggal

Sebabkan IPM Lobar di Posisi Empat

Giri Menang (Suara NTB) Angka Rata-rata Lama Sekolah (RTL) Lombok Barat (Lobar) masih tertinggal dibanding daerah lain. Berdasarkan data BPS tahun 2018 angka RTl di Lobar mencapai 6,16 tahun. Masih tertinggalnya angka RTL sekolah ini sangat berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Bahkan akibat rata-rata lama sekolah ini, IPM Lobar masih tercecer pada posisi empat di Provinsi NTB dengan angka 67.18. Kalau masalah RTL sekolah ini tidak mampu didongkrak, maka IPM Lobar bisa- bisa turun lagi.

Untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar menggelar rakor yang dihadiri 450 pejabat eselon III, dan IV serta para kepala sekolah dari level TKN, SDN dan SMPN seLombok Barat (Lobar) di Hotel Aruna Senggigi, Rabu (26/2) lalu.

Pelaksana Tugas (Plt) pada Dinas Dikbud Lobar H. Nasrun menyebutkan, jika rakor kali ini difokuskan untuk menyelaraskan program-program pemerintah dengan program yang ada di

sekolah-sekolah. “Intinya dalam rakor ini agar nyambung antara program pemerintah yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ataupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan program dinas dengan sekolah, terutama di angka ratarata lama sekolah kita masih tertinggal itu, nah itu yang kita mau angkat,” tuturnya, Kamis (27/2).

Untuk pelaksanaan penyelarasan program dan peningkatkan angka rata-rata lama sekolah itu sendiri diakui Nas-

run bahwa Dikbud sudah mempunyai rencana dan hanya tinggal teknisnya saja.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengimbau kepada seluruh kepala sekolah (kepsek) untuk menggerakkan tenaga guru membantu program pemerintah dalam rangka menaikkan angka rata-rata lama sekolah dan mendorong angka IPM Lobar. “Untuk itu saya menugaskan para guru bisa memberikan pelajaran paket A, paket B dan paket C kepada para siswa,

Rektor UIN Mataram Prof.

Mutawali berharap agar pola kerjasama yang dibangun dapat segera di tindaklanjuti oleh Dekan FEBI, sehingga MoU ini memiliki petunjuk teknis dan operasional yang dapat melahirkan dampak yang bermanfaat demi kemajuan mahasiswa dan civitas akademika UIN Mataram pada umumnya.

Kuasa dan Penanggung Jawab PT. Akademi Inspiradzi Indonesia Dato’ Dr. H. MD. Radzi Saleh mengaku pihaknya sepakat untuk melakukan

kan jika guru itu harus menjadi pioner dalam hal mendukung program ini.”Masalah sampah ini, kita yang harus pertama mencontohkan kepada siswa dan masyarakat untuk menjaga kebersihan dan bisa mengelola sampah,” katanya.

Sementara itu, Sekda Lobar H. Baehaqi menekankan agar semua pihak harus di jalan yang sama dalam mencapai tujuan daerah dalam hal ini bagaimana pentingnya meningkatkan pendidikan dan mendorong angka RLS di Lobar. “Dalam hal ini kita harus sejalan, jangan sampai sekolah jalan ke barat, dinas jalan ke timur dan pemda jalan ke atas,” kata Baehaqi.Oleh karena itu, sekda berencana akan melakukan pertemuan dan diskusi lebih lanjut dengan para kepala sekolah dalam forum yang lebih intens. (her)

Meski Pertama Kali

Sekolah Persiapkan UNBK dengan Maksimal

(Suara NTB/ist)

OUTING CLASS - Peserta didik TK Yarsi Mataram saat mengikuti kegiatan outing class di Polda NTB, Kamis (27/2)

TK Yarsi Mataram Kunjungi Polda NTB Mataram (Suara NTB) – TK Yarsi Mataram melakukan kegiatan outing class pada tema pekerjaan, dengan melaksanakan kunjungan ke Dit Lantas dan Dit Sabhara Polda NTB, pada Kamis (27/2). Sebanyak 104 peserta didik TK Yarsi Mataram mengikuti kegiatan itu.

Kepala TK Yarsi Mataram, Rosdiana, S.Pd., mengatakan, kegiatan itu mengenalkan tentang profesi polisi dengan kegiatan berkuda, pengenalan rambu lalu lintas, dan atraksi satwa dalam penyelidikan kasus tertentu. Peserta didik didampingi 10 orang guru. “Kegiatan dari pukul 08.00 Wita sampai pukul 10.30 Wita,” katanya.

Rosdiana menjelaskan, kegiatan itu agar anak-anak TK

Yarsi Mataram mengenal rambu lalu lintas, tertib dalam berkendara dalam berlalu lintas sejak dini. “Apa saja yang harus disiapkan ketika menggunakan motor,” katanya.

Disampaikan juga dengan cara menyeberang jalan yang benar berdasarkan 4T yaitu Tunggu sejenak, Tengok kanan, Tengok kiri, dan Tengok kanan lagi, angkat tangan kanan, lalu menyeberang.

Di samping itu, TK Yarsi Mataram meraih akreditasi A pada penilaian akreditasi tahun 2019. Akreditasi sendiri menilai delapan standar pendidikan yang dilaksanakan oleh TK Yarsi.

Dengan keberhasilan itu, TK Yarsi dinilai telah menjalankan pendidikan dengan baik.

Rosdiana mengatakan, dalam proses penilaian akreditasi dilakukan penilaian terhadap delapan standar pendidikan di TK Yarsi Mataram. Keberhasilan ini, kata Rosdiana, mengartikan pelaksanaan pendidikan di TK Yarsi dinilai bagus. Terlebih lagi TK Yarsi baru dibuka pada tahun 2017, dan memasuki tahun ketiga sudah diakreditasi dan meraih hasil akreditasi A. “Sangat besar pengaruhnya (hasil akreditasi) ke kami, karena baru dua tahun berjalan, tahun ketiga diakreditasi. Kami diminta Dinas Pendidikan untuk ikut akreditasi,” katanya. Para peserta didik TK Yarsi juga meraih berbagai prestasi dalam lomba tahfiz maupun lomba mewarnai serta berbagai lomba lainnya. (ron)

FEBI UIN Mataram Perluas Peluang Wirausaha Mahasiswa Mataram (Suara NTB) Salah satu tugas kampus ialah bagaimana memperluas akses dan jaringan serta peluang berwirausaha kepada mahasiswa. Sebagaimana dilakukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Di bawah Dekan FEBI Dr. H. Ahmad Amir Aziz, beberapa waktu lalu telah melakukan penandatangan perjanjian kerjasama dengan PT. Akademi Inspiradzi Indonesia yang berlangsung di Auditorium Kampus Dua.

misalkan satu guru saja bisa memberikan lima saja dalam setahun, dikalikan dengan jumlah guru yang berjumlah tiga ribuan, itu hasilnya nanti akan melonjak tentunya,” ujarnya.

Diakui bupati, ini tentu merupakan tugas kepala daerah, namun ketergantungan kepala daerah itu tentunya ada pada masyarakat juga. “Manusia itu diciptakan saling ketergantungan. Bapak ibu punya ketergantungan kepada saya, saya pun memiliki ketergantungan yang lebih lagi kepada bapak ibu, terutama dalam mendukung program ini,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Bupati mengajak para guru untuk mendukung program pemerintah, yang akan menjadi tema HUT Lobar yang ke-62 yakni program “Nol Dedoro” (Nol Sampah, red) atau Zero Waste. Ia menyebut-

kerjasama dalam menciptakan generasi milenial yang melek bisnis digital.

“Kita hendaknya menyadari dampak positif sosial media dalam mengakses jejaring sosial dengan begitu mudah setiap waktu seakan tanpa batas.

Kekuatan dari sosial media terletak sepenuhnya di situs jejaring sosial seakan telah menjadi bagian dari kehidupan harian masyarakat untuk mempromosikan produknya ke media digital marketing,” ujarnya.

Melalui digital Hub Goes to

Campus, pihaknya ingin membuka mata dan telinga para anak muda, bahwa banyak peluang yang ditawarkan dari digipreneur dengan membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi seluruh mahasiswa FEBI UIN Mataram sebagai anak muda yang kreatif untuk berinovasi.

Pada bagian lain, Dekan FEBI UIN Mataram Dr. H. Ahmad Amir Aziz optimis dengan gagasan yang dilakukan bersama pimpinan lainnya, inovasi membangun kerjasama sebagai sebuah lompatan besar

telah membuka ruang kesuksesan untuk menghantarkan mahaiswa mengenal potensi bisnis sejak dini.

Mantan Wakil Rektor Dua UIN Mataram ini juga mengimbau kepada seluruh mahasiswa agar mampu mengambil peran strategis dan kongkrit, adapun langkah yang harus dilakukan adalah ditentukan hari ini untuk mengambil peluang keberuntungan yang sangat besar dalam meraih peluang sukses dengan ratusan potensi bisnis di era milineal. (dys)

Mataram (Suara NTB) – SMPN 3 Mataram akan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk pertama kalinya pada tahun 2020. Sekaligus yang terakhir jika mengacu pada kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar, salah satunya menghapus UN di tahun 2021.

Meski demikian, SMPN 3 Mataram berupaya maksimal mempersiapkan UNBK. Kepala SMPN 3 Mataram, Suherman, S.Pd., M.Pd., pada Kamis (27/2) mengatakan, SMPN 3 Mataram sudah berkomitmen menyukseskan UNBK tahun ini. Dari awal pihaknya sudah menyanggupi UNBK mandiri, walau melaksanakan pertama kali sekaligus terakhir kali. “Tapi tidak akan asal-asalan.

Berbagai persiapan sudah pihak sekolah lakukan,” katanya.

Suherman menjelaskan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke orang tua siswa, pengadaan perlengkapan, dan sarana penunjang UNBK. Ia bahumembahu bersama semua guru, karyawan, dan orang tua siswa, bahkan beberap alumni untuk melengkapi laptop yang kurang.

Pada tahun ini, peserta UNBK di SMPN 3 Mataram sebanyak 217 siswa, yang akan ditampung dalam dua ruang ujian dan menggunakan tiga sesi ujian. “Insya Allah kami yakin kami bisa melaksanakan dengan baik semoga tidak ada kendala karena didukung oleh teknisi yang andal dan beberapa proktor yang siap melaksanakan tugas dengan baik,” ujar Suherman.

Sebelum gladi bersih UNBK yang akan dilaksanakan pada Senin (2/3) pekan depan, SMPN 3 Mataram sudah melaksanakan dua kali uji coba atau try out mandiri. Peralatan pendukung UNBK juga sudah siap digunakan. “Terima kasih pada pihak-pihak yang mendukung persiapan UNBK di sekolah kami,” kata Suherman.

Terkait persiapan gladi bersih, selain persiapan sarana yang sudah siap, Suherman juga men-

(Suara NTB/dok)

Suherman yampaikan telah mendaftarkan guru mengikuti uji coba tes asesmen kompetensi minimum yang akan dilaksanakan pada gladi bersih nanti. “Guru sudah didaftarkan, dan kami siap ujian online, guru sudah dibekali perangkat soal uji coba,” imbuhnya.

Di jenjang SMP/MTs, gladi bersih akan dilaksanakan pada Senin (2/3) untuk ujian bahasa Inggris SMP/MTs dan paket B, hari Selasa (3/3) untuk ujian matematika dan asesmen kompetensi minimum SMP/MTs, dan Rabu (4/3) ujian asesmen kompetensi minimum untuk guru-guru SMP/ MTs. Sementara, berdasarkan jadwal Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020, UNBK SMP sederajat akan dilaksanakan pada 20, 21, 22, dan 23 April 2020.

Sebelumnya, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian, Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Mataram, Syarafudin mengatakan pihaknya sudah menyosialisasikan ke SMP/ MTs untuk persiapan gladi bersih. Termasuk juga mengingatkan untuk mendaftarkan guru mengikuti uji coba AKM. Syarafudin menyebutkan 7.790 siswa SMP/MTs negeri dan swasta di Mataram akan mengikuti UNBK tahun 2020, dengan rincian, 6.028 siswa SMP/MTs negeri dan 1.762 siswa SMP/MTs swasta. (ron)

SUARA NTB

Jumat, 28 Februari 2020

Halaman 11

Tenis Meja Batal Dipertandingkan, Pelatih Kecewa Mataram (Suara NTB) – Pelatih cabang olahraga tenis meja NTB, Feri Supendi mengaku sangat sedih dan kecewa bila cabang olahraga tenis meja batal dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX/2020. Ia sedih karena sebanyak 10 atlet NTB batal tampil di pesta puncak multi event olahraga nasional itu

(Suara NTB/ist)

TERIMA SK - Bakal Pasangan Calon Bupati KSB, H. W. Musyafirin menerima SK dukungan PKPI yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPN PKPI, Diaz Hendropriyono.

PKPI Resmi Usung Pasangan Firin-Fud di Pilkada KSB Taliwang (Suara NTB) Satu lagi tiket dukungan partai dikantongi calon pasangan H. W. Musyafirin - Fud Syaifuddin (Firin-Fud) untuk maju ke Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) 2020. Kali ini tiket dukungan tersebut berasal dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI).

Partai berlambang siluet burung garuda ini sudah memastikan jika tetap akan mengusung pasangan calon petahana tersebut. Setelah pada hari Kamis, 27 Februari, Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKPI menyerahkan SK penetapan calon untuk Pilkada KSB kepada Bakal Calon Bupati KSB, H. W. Musyafirin.

“Alhamdulillah SK DPN untuk pasangan petahana sudah terbit. Dan SK-nya sudah diserahkan langsung oleh pak ketua umum kepada pak Musyafirin tadi di Jakarta,” jelas ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) PKPI KSB, Aheruddin Sidik, SE, ME, kepada Suara NTB. Dengan terbitnya SK penetapan calon oleh DPN PKPI itu.

Dikatakan Aheruddin, kini sudah tidak ada lagi keraguan terkait arah dukungan partainya di Pilkada KSB tahun ini. Oleh karena itu pihaknya kini hanya akan mulai fokus melakukan konsolidasi internal partai hingga ke akar rumput serta partai koalisi pendukung lainnya bagaimana memenangkan pasangan Firin-Fud untuk periode kedua kepemimpinannya kelak.

“Jadi publik kader dan simpatisan kami (PKPI) tidak bingung lagi. Kami tetap mendukung petahana,” tegasnya.

PKPI memang tercatat sebagai salah satu partai pendukung pasangan Firin-Fud di Pilkada KSB tahun 2015 lalu. Meski kemudian, untuk menetapkan kembali dukungannya di Pilkada KSB 2020 ini PKPI tetap melakukannya melalui mekanisme penjaringan.

Menurut Aheruddin, proses penjaringan yang digelarnya dan pada akhirnya DPN tetap menjatuhkan dukungannya kepada pasangan Firin-Fud tetap dilaksanakannya secara profesional. Setiap bakal pasangan calon yang mendaftar ke partainya tetap mengikuti seluruh rangkaian mekanisme penjaringan termasuk pasangan Firin-Fud sendiri.

“Jadi pertimbangan DPN kemudian memfinalkan dukungan kami ke pasangan petahana tidak semata karena kita sejak awal sudah mendukung pak Firin dan pak Fud di Pilkada 2015. Tapi juga dasar pertmbangannya dari proses penjaringan yang kami laksanakan baru-baru ini,” tegas Aheruddin.

Untuk diketahui, PKPI menjadi partai ketiga yang memastikan kembali dukungannya kepada pasangan calon berjuluk F3 (F Three) ini. Sebelumnya dua partai yang telah lebih dulu menfinalkan dukungannya setelah terbitnya SK DPP-nya, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang nota bene adalah partai di mana HW. Musyafirin tercatat sebagai kader. (bug)

PON di Papua Dijamin Aman Mataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto mengatakan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua, 20 Oktober-2 November 2020 dijamin berjalan aman. Sebab pihak pemerintah akan menjamin keamanan dan kenyamanan peserta PON di Bumi Cenderawasih itu.

Demikian dikatakan Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto kepada Suara NTB di Sekretariat KONI NTB belum lama ini. Pernyataan ini dilontarkan Andy usai mengikuti rapat bersama PB PON di Papua belum lama ini. “Keamanan di Papua tidak ada masalah, Pangdam dan Kapolda Papua menjamin keamanan peserta PON,” ucapnya.

Pernyataan ini dilontarkan Andy terkait kondisi lokasi Papua ketika ia mengikuti rapat CdM di Papua belum lama ini.

Menurutnya venues pertandingan untuk 37 cabang olahraga di PON sangat standar dan mewah, terutama Stadion Papua Bangkit tempat pembukaan PON dinilai sangat megah dan sangat indah dari Stadion sepak bola yang ada di sejumlah kota besar di Indonesia, termasuk Stadion Olahraga di Senayan Jakarta masih bagus Stadion Olahraga Papua Bangkit.

PON XX/2020 akan digelar di beberapa wilayah Papua, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimina, dan Kabupaten Marauke sebagai kabupaten penyangga. Pesta olahraga nasional empat tahunan itu akan dimulai 20 Oktober sampai 2 November 2020.

Papua sempat bermasalah usai insiden ucapan rasial di Surabaya dan menyebabkan kerusuhan di beberapa kota Bumi Cendrawasih. Situasi itu pun membayangi penyelenggaraan PON yang akan dimulai dalam hitungan bulan lagi. Terkait dengan hal itu pimpinan KONI NTB menepis kekhawatiran itu.

“Saya kira pelaksanaan PON di Papua akan berjalan aman.

Dan saya berharap kontingen PON NTB dari sekarang harus kompak dan fokus mempersiapkan diri,” harapnya. (fan)

Bupati Imbau Masyarakat Tetap Jaga Kekompakan Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak terhadap 119 desa di Kabupaten Sumbawa akan berlangsung pada 4 Maret mendatang. Terhadap hal ini, masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan. Meskipun berbeda pilihan jangan sampai menimbulkan perpecahan.

Hal ini disampaikan Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc saat diwawancarai wartawan, Kamis (27/2). Bupati mengharapkan partisipasi masyarakat untuk peduli terhadap Pilkades ini. Terutama dalam menentukan hak pilihnya.

“Terhadap warga masyarakat, biasanya ada yang menarik tentang hitungan-hitungan hasil Pilkades itu. Ini yang harus dijaga, kekompakan, kebersamaan. Karena tujuan kita satu, yakni memilih pemimpin (kades) yang bisa berada di posisi terdepan dalam rangka membangun masyarakatnya sendiri. Kepada masyarakat yang berbeda pilihan, tidak boleh juga karena berbeda, kemudian seolah-olah semuanya berbeda,” pesan Bupati.

Menurut Bupati, dari lima calon kades di masing-masing desa, masyarakat harus betul-betul memilih yang terbaik. Dilihat dari rekam jejak, cerdas, serta cermat. Betul-betul bekerja keras dan bermanfaat untuk memajukan desa. Karena kemajuan desa merupakan simbul kemajuan pemerintah kabupaten.

“Kalau ini yang dipilih oleh rakyat, maka betapa bahagia saya sebagai Bupati Sumbawa memimpin kepala desa yang Insya Allah akan menjadikan Sumbawa ini betul-betul hebat dan bermartabat. Karena itu target akhir kita,” terangnya.

Bupati juga mengimbau, bagi yang tidak terpilih agar legowo dan pasrah atas pilihan rakyat. Begitupula bagi yang terpilih agar tidak bangga berlebihan. Adapun setelah terpilih kades juga harus memberikan pelayanan yang sama kepada masyarakat.

“Makanya saya himbau di awal pemilihan agar kita semua siap. Kalah menang sama saja. Hanya tinggal nasib yang akan menentukan siapa yang unggul dan siapa yang menjadi pejabat kepala desa,” tandasnya. (ind)

“Kita sudah meloloskan 10 atlet di PON. Saya sedih banget kalau tenis meja batal dipertandingkan di PON,” ucap Feri Supendi kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (27/2).

Pernyataan ini dilontarkan Feri ketika dimintai tanggapan

Suara NTB terkait 10 cabor yang dipastikan batal dipertandingkan di PON/2020. Satu dari 10 cabor yang batal dipertandingkan di PON itu adalah cabang olahraga tenis meja.

Dikatakan Feri, dicoretnya tenis meja di PON XX /2020 tak

hanya membuat dirinya kecewa.

Namun, pengurus cabor dan sepuluh atlet tenis meja NTB yang lolos PON/2020 bakal kecewa. Sebab pengurus cabor sudah mengeluarkan anggaran relatif besar untuk mempersiapkan atlet serta meloloskan at-

let mengikuti PON XX/2020.

“Lebih dari Rp 200 juta uang yang kami keluarkan untuk mempersiapkan atlet, sampai meloloskan 10 atlet mengikuti PON,” jelasnya. Tak hanya menanggung kerugian materi, namun tenis meja juga merasa sedih karena upaya mereka meloloskan 10 atlet di PON, justru tak bisa tampil di PON. Diakuinya, pengurus tenis meja sangat bangga bisa loloskan atlet di PON, karena lolosnya 10 atlet NTB di PON 2020 meru-

pakan sejarah. Maklum untuk pertama kalinya tenis meja dapat meloloskan atlet di PON 2020 setelah sukses meraih peringkat 10 besar di Pra-PON 2019.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa 10 cabor yang sempat dipertandingkan di PON 2020 dibatalkan oleh tuna rumah PON. Sebab tuan rumah PON tidak siap melaksanakan pertandingan 10 cabor tersebut, diantaranya tenis meja, dansa, balap sepeda, gateball dan lainnya. (fan)

(Suara NTB/Uki)

DITANGKAP - Pelaku kejahatan yang ditangkap jajaran Polres Bima Kota selama operasi Jaran Gatarin 2020 belum lama ini. Mereka ditangkap berdasarkan 12 laporan polisi.

Operasi Jaran Gatarin, 30 Pelaku Kejahatan Ditangkap Kota Bima (Suara NTB) – Sebanyak 30 pelaku kejahatan berhasil ditangkap jajaran Polres Bima Kota selama operasi Jaran Gatarin 2020 belum lama ini. Mereka ditangkap berdasarkan 12 laporan polisi.

“Operasi Jaran Gatarin 2020 ada 30 pelaku yang ditangkap berdasarkan 12 laporan polisi,” kata Kapolres Bima Kota, AKBP

Haryo Tejo Wicaksono SIK, saat konferensi pers di Mapolres setempat, Kamis (27/2).

Menurutnya dari 30 pelaku yang ditangkap tersebut, sebanyak 24 pelaku dewasa dan enam pelaku anak-anak atau di bawah umur. Mereka merupakan pelaku Curat, Curat dan Curanmor serta penadah motor.

Haryo Tejo mengungkapkan

dari operasi tersebut, pihaknya menyita beberapa barang bukti (BB), seperti sebanyak 10 unit sepeda motor hasil curian dua ekor kambing dan satu gelang emas 10 gram, hasil kejahatan.

“Kemudian ada juga BB berupa Kunci letter dan senjata tajam (Sajam) yang digunakan para pelaku saat melakukan aksi kejahatan,” katanya.

Ia menambahkan modus operandi yang sering digunakan para pelaku dalam aksinya, seperti dalam kasus Curanmor biasanya menggunakan Kunci letter atau dengan merusak kunci sepeda motor. “Kasus Curanmor yang berhasil diungkap ini, pelakunya didominasi anak dibawah umur,” katanya.

Haryo Tejo menambahkan

operasi Jaran Gatarin 2020 untuk meminimalisir kasus kejahatan konvesional, salahsatunya Curanmor yang marak terjadi di wilayah hukum Polres Bima Kota. Sembari mengimbau masyarakat agar menggunakan kunci ganda agar terhindar dari pencurian. “Setelah operasi ini, kita juga akan meningkatkan patroli rutin,” pungkasnya. (uki)

Pecatur NTB Perdalam Teori Mataram (Suara NTB) Kontingen catur NTB terus mempersiapkan diri dengan baik menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua, 20 Oktober-2November2020.SelamadiPemusatanLatihanDaerah(Pelatda), 2- Februari mereka terus mempertajam pemahaman teori catur.

Pantauan Suara NTB di Rusunawa Batu Layar Senggi Lobar, Kamis (27/2), para atlet catur NTB tengah mempelajari teori catur lewat buku. Mereka saling memberikan masukan tentang teori catur dan menganalisa sejumlah hasil pertandingancaturyangdimainkan oleh sejumlah pecatur dunia.

Atlet Catur NTB, Miftahurahman yang diwawancara

Suara NTB disela-sela latihan mengatakan persiapan pecatur NTB menghadapi PON 2020 sangat antusias. Ia dan kawankawannya tidak saja mempersiapkan mental, namun semua atlet catur berlatih bersama untuk menganalisa hasil pertandingan sejumlah pecatur dunia.

“Kami belajar catur bersama lewat buku-buku catur. Saat ini kita membahas hasil pertandingan beberapa pecatur dunia, dan kami menganalisa hasil pertandingan mereka,” ucapnya.

Menurutnya, menganalisa hasil pertandingan pecatur dunia salah satu cara untuk mengetahui bagaimana membuat langkah- langkah tepat dalam me-

Pemdes Diingatkan Buat Perencanaan yang Baik Dompu (Suara NTB) Dana Desa (DD) tahun 2020 tidak boleh disisakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Bila hingga akhir tahun anggaran masih tersisa di kas Desa dan tidak dipertanggungjawabkan, harus disetorkan ke kas Negara. Agar anggaran digunakan sepenuhnya pada tahun berkenan, pemerintah mendorong pencairan DD maksimal di Juli 2020.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu, Hairuddin, SH kepada wartawan di kantornya, Kamis (27/ 2) mengingatkan Pemerintahan Desa (Pemdes) untuk membuat perencanaan yang baik dan benar dalam penggunaan DD (yang bersumber dari APBN) maupun Alokasi Dana Desa (yang bersumber dari APBD) tahun 2020. Karena penggunaan DD tahun ini harus tuntas pada tahun berkenan. “Tidak boleh ada SiLPA dana Desa tahun 2020 ini.

Kalau ada (SiLPA), dikembalikan ke kas Negara,” katanya.

Untuk mendukung itu, pemerintah mendorong pencairan DD lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelum. Seperti tidak lagi melalui rekomendasi kepala DPMPD, tapi cukup rekomendasi Camat ditujukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu.

“Nanti BPKAD yang keluarkan

rekomendasi ke KPPPN. Ada pemotongan rantai birokrasi pencairan DD,” ungkapnya.

Selain itu, pencairan DD tahap pertama sebesar 40 persen diberi waktu Januari-Juni, tahap kedua sebesar 40 persen pada MaretJuni, dan tahap ketiga sebesar 20 persen pada Juli. Namun hingga saat ini, 72 Desa di Dompu belum satupun mengajukan pencairan tahap pertama. Padahal syaratnya, cukup Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes. Molornya penetapan Perdes APBDes diakui Hairuddin karena beberapa sebab. Diantaranya, penetapan DD dan ADD yang molor. DD sendiri baru turun ketetapan dari Kementrian Keuangan (Permen Keu) pada Januari 2020. Ditambah lagi ketentuan yang mengharuskan Desa harus menggelar musyawarah Dusun hingga Desa untuk menyusun program kegiatan. Kegiatan yang disepakati, harus dibuatkan desain gambar dan rencana anggaran belanja (RAB) yang harus diimput di sistem baru bisa ditetapkan Perdes APBDes-nya.

Kendati demikian, Hairuddin mengaku, sudah banyak Desa yang menyelesaikan tahapan untuk diterbitkan Perdes APBDes 2020. Sehingga awal Maret 2020 ini, Desa-Desa di Dompu akan banyak mengajukan pencairan DD tahap pertama. “Target saya minggu (pekan) depan sudah mengajukan pencairan semua,” ungkapnya. (ula)

mainkan bidak catur. Lanjutnya, selain belajar teori catur mereka juga menjaga kebugaran fisik dengan berolahraga pagi hari.

Sebagai mana diketahui Miftahurahman adalah atlet NTB yang sukses meraih medali emas di catur perorangan putra pada Pra-PON di Mataram 2019. Kabarnya Miftahurahman akan turun di nomor catur perorangan. Atlet asal Lotim ini membidik medali emas di PON di Papua 2020.

Selain Miftahurahman, NTB juga meloloskan pecatur Putri, Yeyen. Selain itu ada juga empat atlet yang dipersiapkan memperkut tim beregu, seperti Edyson, Muhammad Nuh, Wahyullah dan Ardiansyah. (fan)

(Suara NTB/fan)

CATUR - Ketua Umum Pengprov Percasi NTB, Abdullah Djais, memimpin kegiatan latihan atlet catur NTB di Rusunawa Batu Layar Lobar, Kamis (27/2).

SUARA NTB

Jumat, 28 Februari 2020

Halaman 12

Kampus Unram Dituntut Perbanyak Pendapatan di Luar SPP Universitas Mataram merupakan salah satu kampus yang berada dalam jenis ini.

Dalam praktiknya perguruan tinggi jenis Satker BLU dituntut untuk bisa memperoleh pendapatan sebanyak-bany-

aknya dari berbagai sektor yang bisa digarap kampus. Sebagaimana halnya kini Unram mengizinkan ritel modern Indomaret untuk masuk kampus.

Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama Unram, Yusran

Saadi, menjelaskan jika Unram telah berstatus Satker BLU yang berarti kampus ini bisa atau diberikan peluang untuk menambah pendapatan kampus lewat berbagai sektor seperti pemberi-

an izin dibukanya ritel modern Indomaret. “Unram itu adalah satker kedua dari perguruan tinggi itu adalah BLU dibenarkan untuk mencari PNBP di luar SPP,” ujarnya.

Meski dibenarkan mencari pendapatan kampus dengan menggarap sektor swasta, namun kampus katanya harus menjalankan aturan sesuai dengan aturan yang benar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. “Tapi itu tetap prosedural, penyewaan aset itu tetap

LUCW Minta Papan Reklame Politik Ditata Ulang Tanjung (Suara NTB) Jelang Pilkada, keberadaan spanduk, poster, dan beragam alat peraga politik mulai bertebaran. Padahal jika dikelola dengan baik, bisa mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi daerah.

Hal itu menjadi atensi Ketua Lombok Utara Corruption Watch(LUCW), H. Tarpiin, dalam silaturahmi dengan Kapolres Lombok Utara dan jajaran, Kamis (27/2). Menurut Adam, pemerintah harus tegas mengatur alat peraga yang berbau politis dan promotif. Keasrian daerah menjadi pertaruhan, terlebih jika instansi penegak hukum Perda hanya mengandalkan mekanisme dan tahapan penyelenggara Pemilu.

“Banyak dari spanduk itu yang berbau politis, tidak hanya itu kebenarannya juga diragukan,” ujarnya. Adam mencontohkan, spanduk dimaksud mengarah pada spanduk klaim keberhasilan program visi misi pemerintah saat ini. Dari doktor desa, penurunan kemiskinan, wirausaha baru, hingga bantuan kapal nelayan.

Keraguan terhadap klaim spanduk menjadi persoalan lain yang ia sorot. Sebab, hasil audiensi LUCW dan Kasta di Desa Sokong menyebut 11 Kadus mengatakan program doktor desa tidak dirasakan masyarakat. Ia khawatir klaim spanduk yang mencantumkan foto Bupati di dalamnya dianggap hoax oleh masyarakat.

Tidak hanya isi/materi spanduk, material spanduk juga ikut disoroti. Meski

ada akte notaris dan mengikuti permenkeu itu ada aturan-aturannya. Indomaret sudah ada itu sudah dibenarkan loh untuk BLU, bukan Satker,” jelasnya.

Selain itu pola pengelolaan BLU memberikan keleluasaan untuk menerapkan bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahtaraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sesuai dengan pasal 2 PP ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mataram (Suara NTB) Dalam dunia pendidikan saat ini dikenal setidaknya ada tiga jenis status Perguruan Tinggi Negeri (PTN), PTN Satker Murni, PTN Satker BLU dan PTNBH. Khusus PTN Satker BLU terdapat dua dasar hukum yang sering menjadi rujukan satker jenis ini, yaitu Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

No 23 Tahun 2005, terdapat 2 cara untuk menerapkan praktek diatas, yaitu dengan fleksibilitas dalam pengelolaaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomis, efisien, efektif dan produktif serta menerapkan praktek bisnis yang sehat.

Prinsip-prinsip pokok yang tertuang dalam undang-undang tersebut menjadi dasar kampus untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLU. BLU diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuan-

gan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

“Kalau Unram masih Satker, tidak boleh. Kalau BLU kita membuat revenew generating unit, kita buat lembagalembaga yang bisa mendatangkan uang. Semuanya akan kembali ke Unram uang itu. Jadi kalau selama ini kita mengandalkan UKT SPP itu kan uangnya gak cukup. Kita harus mencari upaya lain dan itu dibenarkan secara aturan,” ungkapnya. (dys)

Pemkot akan Tarik Pajak Hotel Baru sung menagih.

“Pola kita sekarang menetapkan dan langsung menagih,” kata Amrin dikonfirmasi, Rabu (26/2). Selain mendata, tim juga langsung melakukan uji petik terhadap potensi pajak. BKD tidak ingin sekecil apapun potensi tersebut luput dari perhatian, sehingga mempengaruhi target pendapatan asli daerah (PAD).

Menjamurnya rumah disulap atau dijadikan hotel di Kota Mataram sambung Amrin, belum diketahui jelas lokasinya di mana saja. Pihaknya pasti akan mendata sebagai wajib pajak. Pengenaan pajak tidak jauh-jauh mainnya pada pajak hotel.

Jika pendataan terpenuhi unsur-unsur kewajiban pajak akan dibuatkan nomor pokok wajib pajak. “Kalau terpenu-

hi unsurnya kita akan keluarkan nomor pokok wajib pajak (NPWP),” tegasnya.

Amrin menegaskan, perlu dibedakan antara rumah pondokan dan rumah dijadikan hotel. Aturannya adalah rumah pondokan memiliki lebih dari 10 kamar dikenakan sebagai wajib pajak. Sedangkan, kurang dari itu tidak termasuk wajib pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah. Sementara, rumah dijadikan hotel meskipun hanya memiliki tiga kamar tetap akan dikenakan pajak. Karena, label hotel memiliki aturan main berbeda dan langsung sebagai wajib pajak. “Namanya hotel iya lain aturan mainnya,” demikian kata dia. (cem)

SALON

RUPA-RUPA

SALON

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

Mataram (Suara NTB) – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram tengah mendata ulang wajib pajak di dalam kota.

Rumah yang dijadikan hotel atau hotel baru dipastikan akan ditarik pajaknya.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan pada BKD Kota Mataram, Ahmad Amrin menyampaikan, timnya sedang turun melakukan pendataan terhadap objek pajak di Kota Mataram. Tim sebelas mendata jenis pajak di luar pajak bumi dan bangunan (PBB) seperti pajak reklame, restauran, hotel, katering dan lain sebagainya. Pendataan serentak jika dinilai layak akan ditetapkan dan lang-

(Suara NTB/ ari)

Beberapa reklame bernuansa politik di KLU yang perlu dikelola agar memperoleh retribusi. iapkan ruang untuk disewakan spanduk program pemerintah, yang dibuat oknum,” cetusnya.

Selain spanduk politis, sehingga semua spanduk, posttetapi tidak satu pun OPD yang mengaku sebagai pem- masyarakat juga disuguhkan er foto dan atribut lain dipaku dengan beragam poster, foto pada batang pohon. “Harapan buat atau penyebar spanduk.

Artinya tegas Adam, spanduk bakal calon atau pimpinan saya, spanduk, foto bakal catersebut dianggap ilegal, tidak parpol hingga alat peraga par- lon, tidak hanya mempertegas mendidik karena alasan tidak tai yang bertebaran. Padahal bodong dan merusak pemanresmi, dan tidak mendukung jika diatur, alat peraga itu dangan, tetapi sebaliknya menjadi lahan PAD baik oleh memberi kontribusi. Kita harus kontribusi bagi PAD. memberi contoh, jangan hanya ”Kami dapat konfirmasi dari daerah maupun desa.

Sebanyak 33 desa yang ada, swasta harus bayar pajak rekjajaran Pemda bahwa (pemasangan) spanduk itu bukan menurut dia, harus diberikan lame tetapi bakal calon dan diinisiasi oleh pemerintah. Mes- ruang untuk menata keasrian parpol juga harus memberi patinya pemda tanggap dengan isu desanya. Desa bisa saja meny- jak,” tandasnya. (ari)

HILANG HLG BPKB R4 TOYOTA DR.1357 AN NOKA/NOSIN MHFM1BA3JAK264756DG37070 AN.HASAN ASY ARI,SH HLG D’SKTR KEBUN TATAR DESA KELAYU UTARA KEC.SELONG KAB.LOTIM HLG STNK R2 HONDA VARIO DR.4633 CR NOKA/ NOSIN : MHIJFY110GK052729/JFY1E-1051794 AN.LALU ARTAWI HLG SKT JL.UDAYANA MATARAM

RUPA-RUPA DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

SUARA NTB

Jumat, 28 Februari 2020

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST RUPA-RUPA DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2 PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDI DAPUR,GARASI LOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS URUS LAPORAN PAJAK NAMA HAJJAH MUSLIHATI SPT TAHUNAN, PPN, HP.087881754089 PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 TANAH KEBUN LUAS 1850 AGATAR PIZZA, Kami dr M2 PINGGIR JL.AHMAD Agatar Pizza mengeluarkan YANI - SELAGALAS HUB. Produk pizza yg berkualitas 087840252288 dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan DIJUAL TANAH LOK.KR melayani Pemesanan Pizza PULE SEKARBELA MTR Via Delivery,Lokasi :KekeriL T . 3 3 5 M 2 ,Kec.Gunung Sari.WA:08133HUB:087755533273 8661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

SUARA NTB Jumat, 28 Februari 2020

Tuntaskan Pembebasan Lahan Smelter MESKI Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sudah ditetapkan menjadi kawasan industri untuk pembangunan smelter melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2020, persoalan yang ada di lapangan masih belum sepenuhnya tuntas. Masih ada satu pekerjaan yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov NTB dan Pemda KSB, yakni pembebasan lahan yang menjadi lokasi pembangunan smelter.

Hingga saat ini, masih ada lahan masyarakat seluas 4 hektar milik warga di lokasi pembangunan smelter hingga saat ini belum selesai dibebaskan. Kondisi ini tentu saja tidak bisa dibiarkan oleh pemerintah daerah. Pemda KSB bersama Pemprov NTB, termasuk dengan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) harus bahu membahu menyelesaikan masalah lahan yang belum dibebaskan ini, sehingga target proses pembangunan smelter sesuai dengan rencana awal.

Bahkan, dalam sebuah pertemuan di Kantor Gubernur NTB pada tahun 2019 lalu, ada keinginan dari pemerintah daerah, jika pembangunan smelter harus tuntas di tahun 2022. Namun, jika melihat kondisi sekarang ini, bisakah pembangunan smelter ini bisa tuntas di tahun 2022?

Pertanyaan ini tentu menjadi pertanyaan bagi kita semua, khususnya masyarakat dan pemangku kebijakan yang ada di daerah ini.

Melihat nilai investasi pembangunan smelter yang diprediksi akan menelan dana Rp20 triliun, tentu banyak hal yang harus diseriusi untuk diselesaikan. Tidak bisa dengan kebijakan yang ada sekarang ini, investasi yang bernilai besar dikerjakan dengan main-main, apalagi sekadarnya. Terlebih kalau melihat komposisi Tim Percepatan Pembangunan Smelter Pemprov NTB masih disibukkan dengan urusan birokrasi yang tidak kecil, sehingga apa yang menjadi tujuan untuk segera mewujudkan pembangunan smelter menjadi terkendala.

Persoalan-persoalan kecil inilah yang mesti jadi perhatian kepala daerah agar investasi besar yang sekarang ini sedang diupayakan tidak gagal terbangun. Bagaimana pun, pembangunan smelter ini harus segera direalisasikan dan saat operasionalnya nanti mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang ada di daerah ini. Tim percepatan yang dilibatkan harus fokus mengawal pembangunan smelter ini, sehingga tidak ada kendala yang masih menghadang. Jika ada persoalan di lapangan, tim bisa berkoordinasi menyelesaikan masalah yang masih muncul.

Seperti disampaikan Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan Smelter Pemprov NTB, Dr. H. Amry Rakhman, dari 12 hektar lahan yang belum dibebaskan, hingga saat ini masih tersisa 4 hektar.

Pihaknya menargetkan 4 hektar lahan yang belum dibebaskan dapat tuntas pekan ini. Warga yang masih bertahan belum mau dibebaskan lahannya ini tentu memiliki sejumlah alasan. Ada yang minta harga lebih tinggi dari appraisal yang sudah ditentukan dan ada yang minta bisa dilibatkan bekerja saat smelter ini beroperasi.

Memang, munculnya sejumlah persoalan di lapangan ini memerlukan solusi yang tepat dan akurat. Jangan sampai, solusi yang ditawarkan kepada masyarakat justru menjadi bumerang dan menyebabkan proses rencana pembangunan smelter terganggu. Harus disadari jika pembangunan smelter ini terealisasi akan memberikan kontribusi besar bagi negara, daerah dan masyarakat sekitar. Terlebih, jika smelter sudah beroperasi, banyak hal yang bisa diproduksi. Selain berupa hasil tambang yang sudah diolah, juga ada produk ikutan, seperti pupuk, kabel, semen. Hal ini tentu saja akan memberikan kontribusi besar bagi daerah, karena sebagai daerah industri akan memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan taraf perekonomian.

Meski demikian, satu hal yang paling penting untuk segera dituntaskan adalah masalah lahan. Jika lahan sudah tidak ada masalah, maka PT. AMNT tinggal memulai pembangunan smelter dan pabrik ikutannya.

Inilah yang harus kita kawal bersama. (*)

OPINI

Halaman 14

Pendidikan NTB Merdeka (dari) Politik?

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim beberapa waktu lalu mengeluarkan wacana konsep kebijakan “Kampus Merdeka”. Wacana yang menimbulkan polemik di kalangan dunia pendidikan tinggi ini merupakan kelanjutan wacana sebelumnya yaitu “Merdeka Belajar”. endasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merdeka mempunyai tiga arti. Pertama adalah Bebas (dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya), berdiri sendiri. Kedua, Tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Ketiga, Tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu, leluasa.

Batasan operasional kemerdekaan dalam dunia kampus masih belum jelas. Satu tantangan yang siap ditemuai adalah interaksi antara kampus dan politik. Pilihannya adalah kampus akan dimerdekakan dari politik atau justru dimerdekanan untuk berpolitik.

Schneider (1976) mengungkapkan “Ilmuwan tidak boleh lagi bersikap naif terhadap dampak politik pendapat ilmiah yang dituangkan di ruang publik. …”. Dampak politik dari produk akademik sifatnya relatif, bisa positif atau negatif. Untuk itu kuncinya ada pada obyektifitas dan integritas kaum terdidik.

Malapraktek Akademik Rekaman sejarah bangsa menunjukkan bahwa gerakan politik di Indonesia dipelopori oleh kaum terdidik. Hampir semua tokoh pejuang kemerdekaan memiliki kemampuan politis sekaligus terdidik yang sama kuatnya.

Pascakemerdekaan kaum terdidik dari dunia akademik selalu ambil bagian, baik di ranah legislatif, yudikatif, maupun eksekutif.

Banyak pula terlibat dalam pros-

Oleh:

RIBUT LUPIYANTO

(Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration) es-proses politis yang membutuhkan pandangan akademik. Autokritiknya adalah kualitas yang tidak semakin baik dibanding era pendahulu. Kaum terdidik cenderung tidak berdaya di hadapan rezim penguasa. Produk akademik kadang dimanfaatkan sebagai justifikasi kebijakan semata. Godaan finansial, popularitas, dan jabatan kadang meruntuhkan nalar dan moral terdidik hingga rela melakukan malapraktek akademik.

Produk dunia akademik tidak jarang dimanfaatkan pihak lain untuk kepentingan politik. Tidak sedikit terjadi simbiosis mutualisme antara kaum terdidik dan pihak lain untuk mempolitisasi produknya. Ada pula kaum terdidik yang berinisiatif melakukan rekayasa sosial politik atas produk ilmiahnya. Apapun itu, dunia akademik memiliki tanggungjawab politik atas setiap produknya. .

Dunia akademik kini seakan luntur kesakralannya. Kalangan terdidik ketika masuk ke lingkaran kekuasaan tidak sedikit yang terbelit jeratan korupsi. Lebih menyedihkan, praktik korupsi mulai masuk ke jantung dunia akademik. Proyek-proyek di kampus pun menggiurkan oknum terdidik dan mengantarkannya sebagai tersangka hingga terpidana.

Menurut ICW, kondisi terparah terjadi pada tahun 2011 dimana pendidikan masuk sebagai sektor terkorup. Sedangkan berdasarkan data KPK soal pelaku korupsi Indonesia sejak 2004-2015, sekitar 86 persen koruptor merupakan lulusan perguruan tinggi.

Melek Politik Politisasi produk akademik dibutuhkan sebagai upaya aplikasi dan transformasi produk ilmiah ke ranah kebijakan. Produk akademik dengan demikian tidak akan teronggok sebagai etalase perpustakaan atau penghias jurnal saja.

Hampir setiap kebijakan politik butuh kajian akademik. Disini terdidikitas diuji dalam objektifitas il-

RADIO

miah dan moralitas diuji dalam netralitas kepentingannya. Pro-kontra dengan debat ilmiah adalah wajar, dibutuhkan, dan justru menyehatkan. Jangan sampai agungnya terdidikitas tergadaikan hanya dengan godaan rupiah yang murah.

Tidak sedikit kalangan akademik saat ini menduduki jabatan strategis kekuasaan. Banyak yang tetap menjunjung komitmen terdidikitasnya. Konsistensi mereka pun umumnya berbuahkan prestasi.

Ada yang sebelumnya lantang dan tegak berubah surut menjadi penunduk dan menjauh dari kesan terdidik yang melekat pada dirinya.

Beberapa terkesan produktif, tetapi tidak kuasa lepas dari belenggu atasan. Ada pula yang tergoda dengan citra dan tidak mempedulikan lagi logika serta etika. Yang paling menyedihkan adalah ada yang tertipu oleh rayuan kekayaan dan jabatan.

Potret kecil kegagalan berdinamika dalam sosial politik bukan berarti politiknya yang kotor. Bukan pula memberikan justifikasi bahwa kalangan akademik harus kembali total ke habitat awal. Dinamika politik adalah kebutuhan bagi kalangan akademik. Bukti integrasi akademik-politik yang belum memuaskan bisa jadi dikarenakan sistemnya belum mendukung atau oknumnya tidak kuat. Disinilah tantangan pentingnya kaum terdidik harus melek politik.

Partisipasi kaum terdidik di area politik praktis masih tergolong minim. Kebanyakan terlibat secara insidentil, berupa kerja sama atau komunikasi dengan politisi saja.

Kadang mereka tidak sadar sedang berdinamika dalam politik. Keterlibatan sebagai ahli, nara sumber, kritikus, atau lainnya sebenarnya adalah bagian partisipasi politik.

Kemampuan politik kaum terdidik mesti diasah dan diakselerasi.

Kaum terdidik sudah saatnya tidak hanya jago kandang di kampus atau lembaga saja. Kaum akademik harus menjadi garda terdepan pencerdas masyarakat dalam ber-

dinamika secara sosial politik.

Schneider (1976) berpesan bahwa rel politisasi kaum terdidik adalah kejujuran. Sepanjang moralitas dan objektifitas dijadikan panglima, maka kemaslahatan akan tercapai. Tidak salah jalan jika akademisi ada yang masuk ke dunia politik. Mulia juga akademisi tetap setia mendedikasikan diri di ruangruang akademik.

Melek politik penting demi kebijakan pro-rakyat, bukan mempolitisasi produk akademik untuk kepentingan segelintir pihak saja.

Julien Benda pernah menyindir ketika kaum terdidik mulai melacurkan dirinya pada dunia (politik) praktis dan melupakan loyalitasnya terhadap kebenaran “populis,” maka yang akan mengemuka adalah perhelatan (sosial) demokrasi yang sarat pragmatisme.

POJOK Ratusan jemaah umrah asal NTB batal diberangkatkan ke Arab Saudi Antisipasi agar jemaah umrah tidak dirugikan

*** 10.000 tiket MotoGP ludes terjual Warga NTB harus menjadi tuan rumah yang baik

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 28 Februari 2020

Ratusan Jemaah Umrah Asal NTB Batal Diberangkatkan ke Arab Saudi Dari Hal. 1 ‘’Hari ini (kemarin) diumumkan ditutup sementara. Tak mungkin dalam waktu dekat segera dibuka,’’ jelasnya.

Ia memastikan masyarakat tak akan dirugikan meskipun batal diberangkatkan. Karena jemaah yang batal diberangkatkan, pasti akan dijadwalkan ulang. ‘’Pembatalan keberangkatan ini karena melihat lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Pemerintah ingin melindungi jemaah,’’ tandasnya.

Terpisah, Ketua Asita NTB, Dewantoro Umbu Joka menyebutkan jumlah jemaah umrah di NTB dalam setahun mencapai 6.000 orang. Dalam setiap bulan, masyarakat NTB yang pergi melaksanakan ibadah umrah bisa mencapai 300 - 500 orang.

Dengan adanya kebijakan penghentian sementara penerimaan kunjungan umrah dari

Pemerintah Arab Saudi, kata Dewantoro, tentunya akan berpengaruh kepada travel agent yang bergerak di bidang haji dan umrah. ‘’Kalau travel yang bermain di umrah tentu berpengaruh. Bisnis dengan dia bermain di situ, memang terganggu,’’ katanya.

Dewantoro mengatakan, travel umrah yang bakal terpukul dengan penghentian sementara pengiriman jemaah umrah ini. Sedangkan untuk travel lainnya akan tetap jalan. Apalagi, sekarang, kata Dewantoro ada tren peningkatan wisatawan domestik ke NTB. Tren peningkatan kunjungan wisatawan domestik ini akibat harga tiket Lombok - Jakarta PP yang turun sejak akhir Januari lalu. Ia menyebut anggota Asita yang bergerak dalam travel haji dan umrah haji sebanyak 5 travel. (nas)

Arab Saudi Hentikan Penerbitan Visa Dari Hal. 1 Hampir 500 jemaah yang berangkat minggu ini. Sudah ada visa dan sudah booking tiket pesawat dan hotel. Nah ini apakah bisa masuk di sana (di Arab Saudi). Sudah siap berangkat.

Tapi kita tunggu kepastian dari

pemerintah,’’ ujarnya.

Adanya penghentian penerbitan visa haji dan umrah oleh pemerintah Arab Saudi ini menurutnya tentu mengganggu. Sebab banyaknya calon jemaah umrah yang sudah siap diberangkatkan. (bul)

10.000 Tiket MotoGP Ludes Terjual Dari Hal. 1 Hal ini dilakukan untuk meningkatkan standar jalan, yang sebelumnya didesain hanya sebagai jalan kawasan dengan jalan kelas tiga, menjadi setara dengan jalan kelas satu agar sesuai dengan standar kekuatan struktur dan keamanan yang ditetapkan oleh Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM). Progres pekerjaan tanah atau ground work sampai saat ini telah mencapai 40%.

Dalam waktu dekat ITDC juga akan memulai pekerjaan struktur perkerasan lentur secara berlapis. Dimulai dengan pekerjaan Lapis Pondasi Atas (LPA) pada bulan Juli

hingga September 2020, dan dilanjutkan dengan pekerjaan tiga lapis aspal, yang diperkirakan akan selesai di Desember 2020.

Pengerjaan tanah dan perbaikan tanah dasar sirkuit akan dilakukan oleh KSO Wijaya Karya (Persero) Tbk – Bunga Raya Lestari (WIKA-BRL). Sementara pekerjaan struktur perkerasan lentur akan dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai kontraktor, yang akan dipantau secara langsung oleh MRK1 Consulting sebagai desainer sirkuit Mandalika. Secara periodik pembangunan itu akan ditinjau langsung oleh pihak FIM. (bay)

22.200 Pelamar CPNS NTB Lulus ’’Passing Grade’’ Dari Hal. 1 peserta SKD yang hadir ikut tes sebanyak 73.068 orang, sedangkan yang tidak hadir 4.534 orang. Dengan rincian, Pemprov NTB sebanyak 7.100 peserta SKD yang hadir dan tidak hadir 602 orang.

Kemudian Pemkot Mataram, sebanyak 4.267 peserta SKD yang hadir dan tidak hadir 338 orang, Pemkab Lombok Barat, sebanyak 3.454 peserta SKD yang hadir, dan tidak hadir 425 orang.

Selanjutnya, Lombok Tengah sebanyak 14.550 peserta SKD yang hadir dan tak hadir 780 orang, Lombok Timur sebanyak 10.527 orang yang hadir dan tak hadir 576 orang.

Untuk Lombok Utara, sebanyak 5.498 peserta SKD yang hadir dan 307 orang yang tak hadir, Sumbawa Barat, sebanyak 1.952 peserta yang hadir dan tak hadir 101 orang.

Sumbawa sebanyak 6.960 peserta yang hadir dan tidak hadir 402 orang, Dompu sebanyak 6.423 peserta yang hadir dan 216 orang tidak hadir. Bima 9.135 peserta yang hadir dan 574 orang tidak hadir dan Kota Bima sebanyak 3.172 peserta SKD yang hadir, dan tidak hadir 213 orang.

Adam merincikan, jumlah pelamar yang lulus passing grade di masing-masing Pemda. Secara total, jumlah pelamar yang lulus passing grade di NTB sebanyak 22.200 orang, sedangkan pelamar yang tidak lulus passing grade jauh lebih banyak mencapai 45.348 orang.

Disebutkan, untuk Pemprov NTB, pelamar yang lulus passing grade sebanyak 3.650 or-

ang dan tidak lulus 3.452 orang. Kota Mataram sebanyak 2.185 pelamar yang lulus passing grade dan 2.82 pelamar tak lulus.

Kemudian Lombok Barat, sebanyak 1.352 pelamar lulus passing grade, dan tidak lulus 2.102 orang. Selanjutnya, Lombok Tengah sebanyak 4.670 orang lulus passing grade dan tak lulus sebanyak 9.880 orang. Lombok Timur sebanyak 3.735 orang yang lulus passing grade dan tak lulus 6.792 orang.

Untuk Lombok Utara, BKD NTB belum menerima hasil tes SKD dari sana. Sedangkan di Sumbawa Barat, sebanyak 792 pelamar yang lulus passing grade dan tak lulus 1.190 orang. Sumbawa sebanyak 2.269 pelamar yang lulus passing grade dan tidak lulus sebanyak 4.691 orang. Dompu sebanyak 1.131 pelamar lulus passing grade dan 5.292 pelamar tak lulus. Bima 1.441 pelamar yang lulus passing grade dan 7.672 orang tidak lulus. Terakhir Kota Bima sebanyak 975 pelamar yang lulus passing grade, dan tidak lulus sebanyak 2.197 orang.

Dalam SKD CPNS NTB 2019, kata Adam, jumlah pelamar yang tidak lulus passing grade jauh lebih banyak dibandingkan pelamar yang lulus. Jika dipersentasekan, sebesar 67,13 persen pelamar yang tidak lulus passing grade.

Sedangkan pelamar yang lulus passing grade hanya 32,87 persen dari total peserta yang ikut SKD CPNS 2019. (nas)

Tawarkan ’’Win win Solution’’ Dari Hal. 1 Keputusan Pemprov NTB diharapkan berpihak pada dunia usaha di sana. ‘’Maka dari itu saya tawarkan agar win win solution. Pemprov tidak dirugikan, perusahaan tidak dirugikan, termasuk masyarakat juga tidak terusir. Jadi semua diuntungkan dalam hal ini,’’ kata Kajati didampingi Wakajati Dr. Anwaruddin Sulistiyono.

Bisa jadi, lanjutnya, pihak perusahaan ingin melanjutkan investasi jika masih memungkinkan. Tapi walaupun diputus kontrak, tidak jadi masalah lanjutan.

Sementara ratusan masyarakat yang sudah bertahun- tahun mendirikan usaha di tempat itu agar tetap dapat melanjutkan aktivitasnya. Namun dengan catatan dibahas regulasi tentang pemasukan ke daerah.

Bagi Kajati, putus kontrak

adalah salah satu opsi yang memang disarankan pihaknya untuk diambil upaya penyelamatan aset Pemprov di Gili Trawangan. Namun tidak menutup kemungkinan menempuh upaya lain agar tidak terjadi kisruh apalagi sampai berurusan ke masalah keperdataan.

Tapi apapun dampaknya sebelum atau setelah pemutusan kontrak, pihaknya hanya mengamati. Karena semua kewenangan itu ada di Pemprov, khususnya Gubernur NTB. Ketika muncul masalah keperdataan, berujung pada gugatan, maka pihaknya akan menunggu permintaan dalam kapasitas sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). ‘’Kami sebagai JPN akan siap, sepanjang memang ada SKK (Surat Kuasa Khusus) dari Pemprov NTB,’’ jelasnya. (ars)

Halaman 15

Dialokasikan Rp750 Miliar

Proyek Percepatan Jalan dan Jembatan Diharapkan Dikerjakan Kontraktor Bermodal Mataram (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB berharap penyedia jasa yang akan mengerjakan proyek percepatan jalan dan jembatan tahun jamak adalah kontraktor bermodal. Sehingga kejadian pengerjaan proyek pembangunan jembatan nasional yang mandek seperti di Lombok Utara akibat kontraktor tak bonafide, jangan sampai terjadi di dalam pelaksanaan proyek percepatan jalan tahun jamak. ‘’ULP harus cermat memilih penyedia jasa. Karena pekerjaan proyek percepatan jalan ini dilaksanakan tiga tahun, multiyears. Jangan sampai kita dapatkan kontraktor yang miskin alat, miskin cash flow, tak ada modal,’’ kata Sekretaris Dinas PUPR NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1 dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (28/2) kemarin.

Selama tiga tahun, sejak 2020 - 2022, Pemprov akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp750 miliar untuk perbaikan jalan dan jembatan

yang rusak khususnya di Pulau Sumbawa. Tahun 2020, Pemprov NTB mulai mengalokasikan anggaran sebesar Rp125 miliar untuk program percepatan jalan tahun jamak.

Ahmadi mengatakan, Dinas PUPR sudah mengajukan lelang untuk proyek percepatan jalan tahun jamak tahun 2020 sejak Januari lalu. Proses lelang diperkirakan selama dua bulan. Sehingga diperkirakan, pengerjaan konstruksi proyek perbaikan jalan dan jembatan akan mulai dilakukan Mei Juni mendatang.

Diharapkan ULP dapat melakukan pemilihan kontraktor yang benar-benar bonafide.

Sebab, jika kontraktornya tak bonafide, tak bermodal maka pengerjaan proyek bisa menjadi tidak lancar. ‘’Kalau kontraktor tak punya uang, apa yang bisa dilakukan. Menyewa alat tak bisa, beli bahan tak bisa, bayar ongkos tukang juga tidak bisa.

Banyak kontraktor begitu,’’ katanya.

Bisa saja kontraktor kelihatan bermodal, tetapi kadang-

kadang akibat terlalu banyak proyek yang ditangani menyebabkan mereka kekurangan modal. Sehingga harus benar-benar cermat dan teliti dalam menentukan kontraktor yang akan melaksanakan proyek percepatan jalan tahun jamak. Apalagi, proyek percepatan jalan ini dikerjakan selama tiga tahun anggaran. ‘’Tahun ini ada 15 paket pekerjaan untuk Rp125 miliar, termasuk pembangunan jembatan,’’ sebutnya.

Ahmadi memberikan contoh seperti kontraktor yang mengerjakan proyek jembatan nasional Tampes, Lombok Utara. Karena kontraktornya tak punya cash flow, sehingga pekerjaan menjadi molor.

Kontraktor yang mengerjakan proyek Jembatan Tampes ditetapkan menjadi pemenang pada bulan April 2019. Namun, mereka mulai bekerja sekitar bulan Agustus 2019.

Artinya ada space waktu sekitar 4 bulan rekanan tak bekerja di lapangan. ‘’Artinya 4 bulan tak bekerja, ngambil uang muka saja.

Biasanya kalau begitu, kontraktor bersangkutan kurang cash flow,’’ katanya.

Sehingga ia berharap ULP cermat dan teliti dalam pemilihan kontraktor yang akan mengerjakan proyek percepatan jalan tahun jamak. Kontraktornya jangan terlalu banyak mengerjakan proyek di tempat lain. Karena akan berpengaruh terhadap pekerjaan proyek yang ditangani.

Penanganan jalan dan jembatan yang rusak di Pulau Sumbawa mulai dilakukan 2020 ini hingga 2022 mendatang. Sesuai target RPJMD NTB, Pemprov menargetkan tingkat kemantapan jalan provinsi mencapai 90,63 persen pada 2023.

Sekarang, tingkat kemantapan jalan provinsi sudah mencapai 83,65 persen.

Dengan program percepatan penanganan jalan tahun jamak, Pemprov akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp750 miliar selama tiga tahun. Dengan anggaran sebesar itu, ratusan kilometer jalan provinsi akan tertangani agar menjadi mantap.

Data Pemprov NTB, sepanjang 242,71 km jalan provinsi dalam kondisi tidak mantap. Selain itu, sebanyak 138 unit jembatan sepanjang 4.371 meter berada dalam kondisi kritis dan belum terbangun.

Dengan luas wilayah 20.153,15 km2, NTB memiliki jalan provinsi sepanjang 1.484,43 km. Terdiri atas jalan provinsi di Pulau Lombok sepanjang 528,26 km dan di Pulau Sumbawa sepanjang 956,27 km. Tingkat kemantapan jalan provinsi pada akhir tahun 2018 sebesar 83,65 persen.

Masih terdapat 242,71 Km jalan provinsi yang berada dalam kondisi tidak mantap.

Terdiri atas jalan aspal rusak berat sepanjang 53 Km, jalan kerikil sepanjang 28,76 km, jalan tanah sepanjang 35,92 Km serta jalan yang belum bisa dilalui atau belum terhubung sepanjang 125,03 Km. Selain itu, masih terdapat 138 unit jembatan dengan total panjang 4.371 meter yang berada dalam kondisi kritis dan belum terbangun. (nas)

Koramil Minat Bekerja 1615-10/Sembalun di Timur Tengah Berkurang Bersihkan Jalur Longsor di Pusuk Mataram (Suara NTB) Minat masyarakat NTB untuk bekerja di Timur Tengah cenderung menurun. Hal tersebut ditandai dengan belum terpenuhinya kuota pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) setelah pemerintah merekomendasikan peluang kerja sektor formal di Arab Saudi. ‘’Sekarang ini job fair sudah dibuka, masyarakat juga sudah mengetahui.

Kalau sepi peminat, keterbukaan kerja di dalam daerah juga (berarti) sudah mulai ada,’’ ujar Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Dr.M.Agus Patria, Kamis (27/2) di Mataram.

Diterangkan Agus, dari total kuota pengiriman mencapai 9.000, NTB diharapkan dapat memenuhi hingga 4.000 PMI yang akan direkomendasikan bekerja di Arab Saudi. Namun sampai saat ini berdasarkan informasi yang diterima Disnakertrans NTB jumlah PMI yang mendaftar hanya mencapai ratusan. ‘’Tapi kalau kuota itu tidak terpenuhi juga tidak

ada masalah. Karena hak setiap orang untuk mau bekerja di mana,’’ ujar Agus. Walaupun begitu, pihaknya menjamin keterbukaan peluang kerja di Timur Tengah saat ini setelah moratorium panjang akan lebih aman bagi pekerja. ‘’Karena sekarang diarahkan ke rumah-rumah megikuti sistem serikat. Perlindungan hukumnya lebih bagus,’’ sambungnya.

Diterangkan Agus, pihaknya mencatat penurunan minat bekerja di Timur Tengah juga disebabkan banyaknya mantan PMI Timur Tengah yang beralih bekerja di negara lain seperti Taiwan dan Hong Kong. Jika NTB tidak mampu memenuhi kuota yang diminta, maka Asosiasi Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) bekerja sama dengan PT. Bursa Usaha Migran Indonesia (BUMI) disebut akan mencari di daerah lain. ‘’Nanti bisa dicari di daerah lain. Yang penting sudah kita buka, dan dengan dibukanya ini kita berharap semoga jalur ilegal itu berhenti,’’ ujar Agus. Pengiriman PMI ke Timur Tengah sendiri akan dibuka setiap tahun, dengan negara tujuan khusus Arab Saudi.

Diterangkan Agus, melalui

proses pengiriman perdana PMI ke Arab Saudi nantinya pihaknya akan melihat minat pekerja di NTB untuk kembali bekerja di Timur Tengah. ‘’Nanti kita akan lihat, apakah masyarakat kita sudah beralih bekerja di dalam daerah. Artinya tingkat perekonomian di daerah bagus, itu bagus buat kita,’’ ujarnya.

Sebelumnya Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Disnakerstrans NTB, Abdul Hadi, menerangkan bahwa secara umum minat masyarakat NTB untuk bekerja di luar negeri memang berkurang.

Berdasarkan data penempatan PMI tahun 2019, penurunan tersebut cukup signifikan.

Diterangkan Hadi, pada 2019 jumlah penempatan PMI di luar negeri mencapai 23.000 lebih. Padahal pada tahun sebelumnya bisa mencapai 35.000 hingga 40.000 orang PMI setiap tahunnya. Walaupun begitu, angka tersebut diperkirakan turun karena moratorium pengiriman PMI ke Timur Tengah yang belum dibuka pada 2019. (bay)

Selong (Suara NTB) Tanah longsor dan bebatuan kembali berserakan dijalan raya Sebau menuju Pusuk Sembalun Kecamatan Sembalun Lombok Timur. Awan gelap dan hujan deras sejak siang, mengakibatkan jalan sekitar pusuk Sembalun menjadi terganggu sehingga kendaraan roda dua harus berjalan lambat dan pelan. Sementara kendaraan roda empat belum bisa melewati jalan akibat batu.

Demikian disampaikan Komandan Kodim 1615/Lotim Letkol.Inf. Agus Prihanto Donny, SIP., Kamis (27/2).

Donny sapaan akrab Dandim Lotim, menjelaskan berdasarkan laporan Danramil 1615-10/Sembalun Lettu Inf Abdul Wahab bahwa pihaknya bersama anggota Polsek Sembalun dan masyarakat setempat bersinergi menyingkirkan batu-batu dari jalanan dan

membantu pengendara sepeda motor melewati jalan. ‘’Hujan yang deras dihadapkan dengan kondisi tanah yang labil mengakibatkan tanah longsor di sekitar Pusuk Sembalun dan meterial baik tanah dan bebatuan terbawa oleh air,’’ ujar Dandim.

Untuk itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPBD Lotim untuk melakukan pembersihan jalan dari tanah dan batu sehingga jalan bisa dilewati kendaraan seperti biasa dan menghimbau masyarakat agar berhati hati dalam berpergian waspadai tempat tempat yang rawan banjir,tanah longsor dan pohon tumbang dalam kondisi cuaca kurang bersahabat,agar tidak timbul kerugian baik materi maupun korban jiwa jelas Dandim. ‘’Semoga bisa segera ditangani dengan baik sehingga akses jalan bisa digunakan kembali,’’ pungkasnya penuh harap. (ars/*)

Dorong Audit Lingkungan Dari Hal. 1 Ahmadi mengatakan, infrastruktur yang dibangun banyak yang rusak akibat banjir dan longsor. Banjir dan longsor terjadi karena kawasan hutan sudah rusak parah.

Ia mencontohkan seperti di Bandengan Tanju dan Mila

Kabupaten Dompu. Kondisi kawasan hutan sudah gundul semua. Akibatnya, bendungan yang sudah dibangun dengan anggaran triiunan rupiah tersebut umurnya tak akan panjang.

Dengan adanya audit lingkungan, Ahmadi mengatakan Dinas PUPR akan menyesuaikan pembangunan infras-

truktur berdasarkan kondisi saat ini. ‘’Urgensii audit lingkungan ini penting untuk kebijakan. Kita di bidang pasarana ini, konstruksi infrastruktur yang dibangun akan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Sehingga bagus dilakukan audit lingkungan untuk dasar perencanaan kita,’’ tandasnya. (nas)

BPBD NTB dan Kabupaten/Kota Satukan Tekad Tangani Bencana Dari Hal. 1 Serta sebagai upaya percepatan kegiatan pengurangan risiko bencana,’’ jelas Ahsanul Khalik.

Disampaikan Khalik, dengan kesepakatan tersebut, akan mempermudah dalam kecepatan dan ketepatan penanganan dan penanggulangan bencana. Karena dampaknya diyakini menghadirkan sikap kebersamaan. ‘’Karena masing-masing daerah bisa menjadi daerah penyangga bencana bagi daerah lainnya,’’ ujarnya.

Daerah penyangga bencana yang dimaksudnya adalah, daerah berdekatan yang selalu siap membantu daerah yang ditimpa bencana. ‘’Misalnya bila terjadi bencana di Kota Bima, maka Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu bisa langsung memberikan bantuan atau sebaliknya,’’ katanya mencontohkan.

Di samping itu, program BPBD Provinsi akan dirasakan langsung oleh kabupaten dan kota dengan pelaksanaan yang disinergikan dengan program BPBD Kabupaten dan Kota. ‘’Ini salah satu tujuan kita, agar bencana bisa cepat ditangani secara bersama-sama.

Apalagi kita NTB adalah daerah yang rawan bencana

dan sejak pra bencana kita sudah bisa melakukan upaya mitigasi bencana secara bersama-sama,’’ paparnya.

Disampaikannya, bantuan bisa dalam bentuk apa saja, baik personel maupun sarana, prasarana serta peralatan dan logistik. Tak hanya itu, kesepakatan juga menekankan untuk memperkuat koordinasi antar BPBD.

‘’Komitmen ini untuk mempermudah penanganan bencana di daerah. Terjadi bencana langsung keroyokan menanganinya. Tidak hanya saat bencana tetapi juga sebelum dan pascabencana,’’ ungkapnya. ‘’Ke depan kami akan bekerja, bersinergi sesuai dengan apa yang telah disepakati,’’ pungkas Ahsanul Khalik. (ars)

(Sumber : BPBD NTB)

Naskah kesepakatan memperkuat mitigasi bencana.

(Suara NTB/Penrem)

BERSIHKAN - Anggota Koramil 1615-10/Sembalun saat membersihkan longsor.

Jabatan Karo Pemerintahan Paling Banyak Peminat Dari Hal. 1 Jumlah pendaftar untuk jabatan Karo Pemerintahan sudah mencapai sembilan orang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Adam, MM yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (28/2) kemarin menyebutkan, jumlah pendaftar untuk masingmasing jabatan. Untuk jabatan Kepala BKD, jumlah pendaftar sebanyak dua orang, Kepala BPKAD dua orang.

Kemudian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) sebanyak tiga orang, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebanyak tiga orang pendaftar. Sedangkan untuk jabatan Biro Pemerintahan jumlah pendaftar sudah mencapai sembilan orang.

Adam mengatakan, jumlah pendaftar kemungkinan akan terus bertambah. Karena pejabat masih diberikan kesempatan sampai 5 Maret mendatang untuk mendaftar secara online.

Ditanya mengenai namanama pejabat yang mendaftar untuk masing-masing jabatan Kepala OPD, Adam enggan menyebutkannya. Pasalnya, dia juga termasuk salah satu kandidat yang mendaftar untuk jabatan Kepala BKD NTB. Namun, ia mengatakan dari 19 pejabat yang mendaftar.

Selain dari pejabat provinsi,

mereka juga berasal dari pejabat kabupaten/kota. Meskipun ada dua jabatan yang masih minim pendaftarnya, Adam optimis jumlah pendaftar akan terpenuhi untuk semua jabatan yang diseleksi. ‘’Karena banyak sekali pejabat kita yang memenuhi syarat. Dari kabupaten/kota juga banyak sekali yang memenuhi syarat,’’ katanya.

Pansel telah menyusun jadwal seleksi lima jabatan eselon II Pemprov NTB tersebut. Dimana untuk pengumuman seleksi dan pendaftaran secara online dimulai 20 Fabruari - 5 Maret 2020. Sedangkan untuk penyerahan berkas persyaratan administrasi mulai 21 Februari - 7 Maret.

Selanjutnya, Pansel akan melakukan seleksi administrasi pada 9 Maret dan pengumuman seleksi administrasi 10 Maret. Untuk tes kompetensi manajerial/psikologi akan dilaksanakan 11 - 12 Maret, penulisan makalah 13 Maret, presentasi dan wawancara 16 - 18 Maret.

Pansel juga akan melakukan penelusuran rekam jejak bagi pendaftar yang lulus seleksi administrasi. Penelusuran rekam jejak direncanakan mulai 10 - 18 Maret dan penetapan hasil seleksi 19 Maret. Sedangkan penyampaian laporan hasil Pansel ke gubernur direncanakan 20 Maret dan rencana pelantikan pada 27 Maret 2020. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 28 Februari 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Kejati NTB Didesak Usut Aliran Dana Rp1,4 Miliar LCC Mataram (Suara NTB) Setelah ditahan penyidik Kejaksaan, tersangka kasus tukar guling lahan Lombok City Center (LCC) mulai buka suara. Melalui tim kuasa hukumnya, mendesak Jaksa untuk mengungkap tersangka lain dibalik aliran dana Rp1,4 miliar.

Dari total dana Rp2,7 miliar dari hasil tukar guling lahan LCC yang diserahkan PT. Bliss kepada PT.Tripat. dari jumlah itu, yang terpakai hanya Rp1,3 miliar lebih untuk pembebasan lahan dan pembangunan Kantor Dinas Pertanian Lombok Barat. Namun sejauh ini Kejaksaan Tinggi NTB hanya mampu mengungkap peran Direktur Tripat, AS dan bendahara Abd. Sementara pihak yang bertanggungjawab di balik raibnya dana Rp1,4 miliar lebih tak diungkap.

“Makanya kami minta Kejaksaan untuk mengusut ke mana aliran dana sebesar itu. Karena kasus ini bukan saja tanggung jawab klien saya,” kata Edy Kurniadi, SH, kuasa hukum AS dan Abd. Edy tidak yakin hanya kliennya yang menikmati uang tersebut, karena bisa jadi bekerja di bawah tekanan, sehingga dana tukar guling diambil pihak lain.

Hasil konfrontir ke kliennya, memang dana sebesar itu masuk ke rekening pribadinya AS, tapi sudah digunakan sebagian untuk membangun kantor Dinas Pertanian. Tapi kelebihan dari dana yang tidak dialokasikan gagal diungkap jaksa, sehingga perbuatan pidana itu hanya putus ke kedua tersangka. “Seharusnya tidak sampai ke klien kami, masih ada orang lain terlibat di kasus ini,” tegas Edy. Hanya memang, kendala dihadapinya, kedua tersangka terkesan bungkam. Ia Sudah meminta AS dan tersangka Abd untuk bicara soal kasus tersebut, mengungkap nama yang memerintahkan atau menekannya mencairkan dana tukar guling tersebut. “Tapi sementara mereka tidak mau bicara. Bisa jadi memang ada yang dilindungi.

Tapi saya coba terus berikan pendekatan,” kata dia.

Setidaknya dari upaya pendekatan yang diupayakan, ia berharap pada tersangka buka suara ketika di persidangan. “Kita tunggu di persidangan nanti. Harapan saya, agar mereka mau buka bukaan,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah soal desakan tim kuasa hukum itu, juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH menegaskan, selama proses penyidikan belum mengarah ke calon tersangka lain. Semua aliran dana yang diduga dikorup, bermuara pada dua tersangka tersebut. “Makanya yang jadi tersangka baru sebatas dua orang ini,” sebutnya. namun tidak menutup kemungkinan akan menyeret nama orang lain ketika di persidangan. “Kita tunggu saja fakta di persidangan kalau mereka bernyanyi,” tandasnya.

Terkait dengan persoalan ruislag gedung Dinas Pertanian di lahan LCC yang diganti pembangunanya di Labuapi, Lombok Barat, PT Bliss memang memberikan uang pengganti sebesar Rp2,7 miliar. Uang tersebut dicairkan dengan cara ditransfer. Pertama, di transfer ke Lalu Mudjtahidin selaku pemilik PT EMK. Kemudian PT EMK ditunjuk sebagai rekanan pembangunan gedung Dinas Pertanian.

Selanjutnya, uang PT Bliss tersebut ditransfer ke rekening Mudjitahidin sebesar Rp204,5 juta. Sisanya ditransfer ke rekening PT Tripat. Uang yang masuk ke rekening PT Tripat tidak dibukukan oleh Abd. Karena dianggap bukan uang PT Tripat.

Selanjutnya, pada 19 Maret 2014 ada pencairan dana Rp700 juta menggunakan cek yang ditandatangani AS. Dana tersebut diserahkan ke AS dan dipergunakan untuk pembayaran termin pertama Rp435 juta. Sisanya tidak jelas, sehingga jadi temuan penyidik dan AS jadi tersangka.

Terjadi lagi transaksi penarikan tertanggal 20 Maret 2014 sebesar Rp1,34 miliar. Sebanyak Rp300 juta dimasukkan ke dalam rekening PT Tripat. Hanya saja, Abd tidak mengetahui uang sisa itu digunakan untuk apa saja. Itu yang menjadi persoalan. Abd kembali melakukan transaksi sebesar Rp100 juta dan Rp45 juta.

Penarikan itu dilakukan atas perintah AS. (ars)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tunjuk Kuasa Hukum

Bupati Husni Siap Tuntut Balik

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc mengaku siap menuntut balik terkait tuduhan penelantaran anak yang dilaporkan ke Polda NTB baru-baru ini. Karenanya, Bupati Husni menunjuk kuasa hukum untuk mendampinginya menangani persoalan tersebut.

Diketahui, kuasa hukum yang ditunjuk bupati yakni H. Burhan, SH, MH. Penyerahan surat kuasa khusus dilakukan di ruang kerja Bupati, Kamis, 27 Februari 2020.

Dalam jumpa persnya, Burhan yang didampingi Bupati menegaskan, persoalan ini sudah cukup lama dan pernah dilaporkan ke Polres Sumbawa sekitar tahun 1987 atau 1988.

Hasil pemeriksaan polisi, kasus tidak bisa dilanjutkan karena tidak adanya bukti dari laporan.

Namun persoalan ini kembali dimunculkan. Sehingga dari sisi hukum, ia menilai laporan ini sangat kental dengan nuansa politik. Bahkan sebagai upaya pembunuhan karakter terhadap bupati. Oleh karena itu, pihaknya tidak akan tinggal diam dan siap menuntut balik.

“Mohon kepada yang melaporkan untuk berhati-hati karena kami juga akan melakukan tuntutan balik. Bisa pidana dan bisa perdata. Pidanya pencemaran nama baik, kemudian perdatanya perbuatan melawan hukum yang merugikan beliau.

Baik secara moril dan materil bisa kita gugat,” ujarnya.

Pihaknya, kata Burhan, akan mengumpulkan semua hal yang berkaitan dengan tuduhan yang dilaporkan. Sembari menunggu proses penanganan dari pihak kepolisian.

“Kita lihat dulu seperti apa dari pihak penyidik melakukan pemeriksaan. Siapa tau karena kadaluarsa itu berhenti.

Tinggal nanti kita memikirkan.

Saya akan konsultasi dengan pemberi kuasa, apa langkah berikutnya. Kita hadapi dulu

(Suara NTB/ind)

SURAT KUASA - Penyerahan surat kuasa oleh Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril kuasa hukumnya, yakni H. Burhan, SH, MH, di ruang kerja Bupati, Kamis (27/2). ini, kita tetap menaati proses hukum yang ada,” jelasnya.

Disinggung jika nantinya pelapor mencabut laporannya, menurut Burhan hal ini akan dikonsultasikan kembali den-

Kecelakaan Pelayaran Masih Berpotensi Terjadi Mataram (Suara NTB) Puluhan kecelakaan pelayaran terjadi di NTB selama 2018 hingga 2019. Korban didominasi nelayan dan sebagian dialami kapal. Basarnas Mataram mengingatkan masyarakat dan pemerintah untuk waspada cuaca ekstrem yang membahayakan aktivitas transportasi laut dan udara.

Dalam catatan Basarnas Mataram, selama tahun 2018 terjadi 14 kecelakaan pelayaran, dengan ratusan korban jiwa. Jumlah korban selamat 291 orang dan yang dinyatakan meninggal empat orang, sementara sembilan korban lainnya masih hilang. Sementara tahun 2019, kejadian meningkat mencapai 19 kasus kecelakaan pelayaran. Korban juga mencapai ratusan orang,

dengan rincian korban selamat 143 orang dan dinyatakan meninggal 2 orang. Sementara yang masih hilang Sembilan orang. Awal tahun 2020, jumlah kejadian dua kasus kecelakaan pelayaran, satu meninggal dan satu korban masih dicari.

Menurut Kepala Basarnas Mataram, Nanang Sigit PH.,SIP.,MM, kasus kecelakaan pelayaran terjadi setiap tahun dan harus jadi atensi semua pihak. Terutama masyarakat yang menggunakan jasa penerbangan dan kapal penumpang, termasuk nelayan. Disarankan agar tetap berkoordinasi dengan BMKG untuk terus memantau perkembangan cuaca agar hati hati dan waspada sebelum memutuskan bepergian.

“Memang ini bukan tupoksi kami, tapi kami memberi masukan agar semua pihak waspada,” kata Nanang Sigit.

Tugas dan fungsinya sesuai SOP adalah melakukan pencarian, pertolongan hingga evakuasi ketika ada kejadian kecelakaan pelayaran. Kewajiban pihaknya turun ke lapangan melakukan pencarian dan pertolongan dengan peralatan dan personel yang dimiliki.

Tapi dalam beberapa kesempatan pihaknya sesekali melakukan upaya persuasif, memberitahukan Pemda dan masyarakat spot spot berbahaya di laut dan pantai. Sementara tindak lanjut, seperti pemasangan papan peringatan atau bentuk mitigasi lainnya tidak menjadi kewenangan pihaknya. (ars)

Gapensi Loteng Minta Pemda Selektif Tunjuk Rekanan Praya (Suara NTB) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) meminta pemerintah daerah lebih selektif menunjuk rekanan proyek fisik. Terutama rekanan yang berasal dari luar daerah. Menyusul banyaknya proyek bermasalah di Loteng.

“Kasus proyek kantor camat serta beberapa Puskesmas yang gagal tuntas tepat waktu, hendaknya bisa jadi pelajaran bagi pemerintah daerah. Supaya kedepan lebih selektif menunjuk rekanan proyek. Utamanya rekanan dari luar daerah,” ujar Ketua Gapensi Loteng, H. Lalu Aswanjaya, Kamis (27/2).

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan pihaknya terhadap proyek gagal tuntas tersebut, banyak ditemukan kejanggalan.

Misalnya, di proyek pembangunan sejumlah Puskesmas rata-rata tidak tuntas tepat waktu. Namun anehnya, proses pembayaran proyek sudah 100 persen dilakukan oleh pemerintah daerah.

Sehingga pihaknya menduga telah terjadi maladministrasi dalam proses tersebut. “Kan aneh, proyek belum selesai. Tetapi pembayaran sudah 100 persen. Dan ini berpotensi menimbulkan kerugian negara,” jelasnya.

Belum lagi diproyek pembangunan tiga kantor camat yang kontraktornya diduga kabur setelah mendapat pembayaran dari pemerintah daerah. Padahal proyeknya sendiri belum tuntas. Bahkan, sampai batas waktu pemberian kesempatan proyek tak kunjung tuntas.

Pihaknya menyayangkan siap Pemkab Loteng yang terkesan lebih mengutamakan rekanan luar untuk mengerjakan proyek-proyek di daerah ini. Padahal banyak rekanan lokal yang mampu dan memenuhi kualifikasi sebagai rekanan proyek fisik di daerah ini. “Kalau ada rekanan lokal yang mampu, kenapa harus menunjuk rekanan luar daerah. Hal ini juga perlu jadi perhatian pemerintah daerah kedepan,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng, Lalu Firman Wijaya mengatakan kalau penunjukan rekanan proyek di daerah ini sudah sesuai aturan yang ada dan sangat seleksi. Soal ada proyek yang tidak selesai tepat waktu, tentu ada regulasi terkait pemberian sanksi.

“Proses pemilihan (lelang) penyedia jasa itukan ada regulasinya dan sangat seleksi,” tegasnya. Pun demikian, kedepan tetap akan ada perbaikan-perbaikan. Berdasarkan hasil evaluasi dan catatan yang ada. Soal dugaan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan kontraktor luar, tidak benar. Karena ada tahapan seleksi dan itu terbuka bagi semua rekanan. Baik itu rekanan lokal maupun luar daerah. “Semua rekanan sama, tidak ada yang prioritas ataupun diutamakan,” tandas Firman. (kir)

gan Bupati selaku pemberi kuasa. Yang jelas yang bersangkutan harus meminta maaf atas tuduhannya tersebut.

“Kalau laporan dicabut, nanti saya akan konsultasi ke-

pada beliau (Bupati). Paling tidak harus mengumumkan kepada media dan minta maaf kepada seluruh masyarakat Sumbawa. Nanti kita pikir,” pungkasnya. (ind)

TKI Meninggal di Malaysia

Pemkab Lobar Koordinasi dengan Kemenlu Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait dengan Kasus meninggalnya Mayudi, TKI warga Dusun Peseng Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung di Malaysia. Meskipun secara resmi Pemda tidak bisa masuk melakukan penanganan, sebab TKI tersebut tidak berangkat secara resmi melainkan non prosedural.

Diketahui, mayat Mayudi dimakamkan Rabu sore di daerah asalnya. Diduga Mayudi dibunuh seminggu yang lalu dengan cara ditusuk. Bahkan beberapa harta milik korban dibawa lari oleh pelaku.

Sayangnya hingga kini pelaku belum berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Diraja Malaysia. Pihak setempat masih melakukan pencarian pelaku.

Menurut Kepala Disnaker Lobar, M. Hendrayadi, data keberangkatan TKI atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut tidak tercatat di Dinas karena berangkat secara non prosedural alias ilegal.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Disnaker provinsi bahwa memang pihak provinsi Juga tak punya dasar untuk bisa masuk melakukan penanganan kasus PMI tersebut. “Dia berangkat non prose-

dural sehingga apa dasar kita masuk melakukan penanganan,” katanya.

Dijelaskan, memang dari sisi tugas dan Kewenangan Pemda tidak bisa masuk. Namun kemungkinan yang bisa dilakukan Dinas bisa membantu dari sisi kemanusiaan. Kalau Pemda mau membantu, bisa berkoordinasi dengan pihak Kemenlu. Pihaknya pun sudah berupaya koordinasi dengan Kemenlu untuk mendapatkan data PMI tersebut, hanya saja tidak bisa juga karena harus atas nama Pemda yang masuk ke sana. Diakui banyak PMI berkasus seperti ini, karena mereka sebelumnya berangkat menggunakan nama orang lain.

Sehingga kalau mau berangkat atau pulang, mereka kesulitan.

Sementara itu, Munirah, ayah dari korban hingga kini tidak mengetahui pasti kronologi terbunuh anak pertamanya itu. Penyebab meninggalnya pun diakui Munirah belum jelas. Sebab dari informasi yang ia peroleh anaknya itu meninggal entah karena perkelahian atau perampokan. Ia hanya mengetahui jika anaknya ditemukan sudah meninggal di depan salah satu teman anaknya itu. “Saya berharap pembunuhnya bisa segera ditangkap dan dihukum,” harapnya. (her)