Edisi 28 Februari 2018 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

RABU, 28 FEBRUARI 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 291 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pembangunan Lombok dan Sumbawa Harus Berkeadilan

Ali BD: Sudah Lama Bicara Kemajuan Ekonomi Sumbawa DOKTOR H. Moch Ali Bin Dachlan menyatakan, sudah lama dirinya membicarakan bagaimana kemajuan ekonomi masyarakat Samawa.

Menurutnya, di Sumbawa ini semenjak 25 tahun yang lalu ia mendirikan perbankan yang dinamakan PT Bank Samawa Kencana (BSK).

Sumbawa memiliki potensi yang besar untuk maju dan berkembang cepat. Apalagi saat nantinya sudah terbentuk menjadi Provinsi Pulau Sumbawa. Potensi besar yang dimiliki bisa mengangkat perekonomian masyarakat Sumbawa.

Bersambung ke hal 15

adalah sama.

Seperti yang dikemukakan Amaq Asrul saat berada di tengah-tengah ribuan warga Samawa di Pelampang beberapa hari lalu. Keadilan bagi masyarakat Samawa katanya, adalah dengan terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Cukup beralasan katanya, Sumbawa ini merasakan ketidakadilan selama ini.

Tergambar dari masih banyaknya ruas jalan yang belum diperbaiki.

Cara membangun yang digunakan Ali BD ke depan sudah ia lakukan ketika memimpin Lombok Timur. Apa yang sudah dilakukan selama 10 tahun memimpin Lotim diakui membuat ada yang senang dan tidak senang.

Bagi Ali BD, tidak peduli terhadap yang tidak senang. Karena yang paling penting adalah rakyat yang senang. ‘’Saya tidak perlu disenangi orang, tapi cukup disenangi rakyat,” ucapnya.

Bersambung ke hal 15

RIBUAN WARGA - Ribuan Warga Pelampang Kabupaten Sumbawa saat bersilaturrahmi dengan calon Gubernur Independen, Non Partai dan Non Blok, Ali BD beberapa waktu lalu.

Dugaan Aliran Dana Merger BPR ke Pansus Harus Diusut Jaksa TO K O H

Kejati NTB Didemo

Dominan Tambang dan Pariwisata

Mataram (Suara NTB) Kejati NTB dinilai belum tuntas mengusut kasus dugaan korupsi pada merger PT. Bank BPR NTB. Masih ada pihak lain yang diduga menerima aliran dana senilai Rp 770 juta tersebut. Penggunaan anggaran diduga melanggar aturan lantaran tidak punya dasar hukum, khususnya ke Pansus DPRD NTB.

H.L. Gita Ariadi

KO M E N TTAA R Gerakkan Mesin Birokrasi

(Suara NTB/ars)

‘’Kalau Kejati ingin arahnya ke Pansus.

Menurut kami, bisa masuk melalui kerugian negara yang Rp 1,060 miliar itu. Kemana saja aliran dana itu? Tentu benang merahnya akan ketemu. Apalagi tersangka sudah ungkap itu,’’ ujar Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) NTB, Heru Prasetyo kepada Suara NTB, Selasa (27/2).

Heru yang mempelajari detail kasus itu, merunut dari pengakuan para tersangka soal proses merger yang membutuhkan anggaran miliaran rupiah. Diman awalnya dana konsolidasi didapat dari urunan Rp 100 juta per Perusahaan Daerah (PD) BPR. Namun karena tidak cukup, akhirnya disepakati naik menjadi Rp 200 juta.

“Nah ini akan tergantung tersangka, mau dibuka atau tidak? Bagaimana yang awalnya urunan Rp 100 juta, naik menjadi Rp 200 juta per BPR, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

Komisi VI DPR RI Kecewa Tak Ditemui Gubernur

Alokasi APBN untuk NTB Terancam Mataram (Suara NTB) – Komisi VI DPR RI kecewa dengan ketidakhadiran Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi saat kunjungan kerja (kunker) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa (27/2) siang. Komisi yang mem(Suara NTB/nas)

PEMPROV NTB menargetkan penurunan angka kemiskinan pada 2018 ini dapat mencapai dua kali lipat dibandingkan 2017. Pada 2017 lalu, angka kemiskinan mampu diturunkan sebesar 1,02 persen.Untuk mengejar target penurunan kemiksinan sebesar dua kali lipat itu, mesin birokrasi pada semua Organisasi Perangkat daerah (OPD) harus digerakkan.

Hal tersebut dikatakan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manu- sia, dr.

Nurhandini Eka Dewi dikonfirmasi Bersambung ke hal 15

BUKTI BARU - Ihw dan Kuasa Hukum nya, Umaiyah menunjukkan bukti baru berupa surat dari eksekutif yang jadi dasar pencairan dana diduga untuk Pansus DPRD NTB.

Nurhandini Eka Dewi (Suara NTB/dok)

bidangi masalah perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM serta BUMN tersebut membatalkan pertemuan dengan Pemprov NTB lantaran gubernur berhalangan hadir.

Awalnya, rombongan Komisi VI DPR RI diterima Asis-

BATAL - Kunker Komisi VI DPR RI dengan Pemprov NTB. Komisi VI membatalkan pertemuan ini lantaran Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi tak hadir.

ten III Administrasi Umum Setda NTB, Drs. H. Imhal.

Belakangan hadir, Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D. Namun kehadiran Sekda tersebut tak mengubah keputusan rombongan Komisi VI DPR RI untuk membatalkan pertemuan dengan Pemprov NTB. Bersambung ke hal 15

Mori Berharap Pemerataan Akses untuk Difabel Segera Terwujud Mataram (Suara NTB) Calon Wakil Gubernur NTB, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, menggelar silaturahmi dengan Ketua Persatuan Tuna Netra (PERTUNI) NTB, Fitri Nugrahaningrum. Dari kegiatan ini, Mori menegaskan harapannya agar upaya pemberdayaan dan pemerataan kaum difabel semakin cepat terwujud.

“Mbak Fitri ini memang sosok yang sangat menginspirasi, yang tidak pernah berhenti peduli dan menyuarakan aspirasi kawan-kawan difabel,” ujar Mori usai kegiatan silaturahmi

tersebut, Selasa (27/2).

Untuk diketahui, Fitri Nugrahaningrum adalah seorang perempuan kelahiran Tanjung Karang, 18 Juni 1979. Meski hidup dengan sejumlah keterbatasan, namun Fitri justru bisa menjadi sosok inspiratif bagi masyarakat sekitar.

Ia telah meraih sejumlah penghargaan tingkat nasional. Misalnya, terpilih sebagai Kick Andy Hero pada 2014. Kemudian, penghargaan Tupperware She Can, Penghargaan dari Menteri Agama dan lainnya.

Bersambung ke hal 15

SILATURAHIM Calon Wakil Gubernur NTB, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, saat bersilaturahim dengan Ketua Persatuan Tuna Netra (PERTUNI) NTB, Fitri Nugrahaningrum, Selasa (27/2).

(Suara NTB/ist)

TAHUN 2017, realisasi investasi di NTB mencapai angka Rp 11,28 triliun. Berdasarkan hasil kajian, realisasi investasi yang masuk ke NTB belum menggembirakan terutama korelasinya dengan penurunan kemiskinan. ‘’Kita memang melakukan kajian, kualitas investasi. Dari kajian itu memang kita belum terlalu gembira.

Karena investasi kita pada sektor tambang dan pariwisata,’’ Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/rus)

(Suara NTB/rus)

REBANA - Ali Dachlan saat bersama dengan pemain rebana dari wilayah Kecamatan Pelampang, Kabupaten Sumbawa.

CALON Gubernur Independen nomor urut 4, Dr. H. Moch. Ali Bin Dachlan terus berusaha berada di tengah-tengah masyarakat. Bersilaturahmi merupakan salah satu kesenangannya. Karena dengan bersilaturahmi bisa merasakan langsung apa yang dirasakan masyarakat.

Amaq Asrul alias Ama Elo dalam bahasa Mbojo ini berpandangan, membangun NTB, membangun Lombok dan Sumbawa harus berkeadilan.

Berdasarkan pertemuan silaturrahminya beberapa kali di wilayah Lombok dan Sumbawa tergambar masih memunculkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat yang tinggal di Pulau Sumbawa.

Komitmen pendekatan pembangunan yang dijalankan adalah menyentuh semua dengan rasa adil. Sesuai dengan jargon Calon Independen, Bersama Rakyat, Non Partai dan Non Blok. Semua orang di mata Ali BD ini

SUARA NTB Rabu, 28 Februari 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2

Bangun Kebersamaan SEBAGAI salah satu Lurah yang baru dilantik beberapa waktu lalu, Lurah Bintaro, L. Issugiono, berupaya untuk menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat Bintaro dengan sebaik-baiknya. “Langkah awal adalah dengan merangkul seluruh kepala lingkungan dan mengajak mereka untuk berdiskusi tentang masalah yang dihadapi,” terangnya saat ditemui Suara NTB, Selasa (27/2). Pria yang sebelumnya menjabat Sekretaris Kelurahan Dayan Peken ini menerangkan hal itu dilakukan agar bisa lebih dekat dengan warganya.

“Hal pertama yang saya lakukan saat menjabat adalah berupaya untuk menjalin serta membangun kebersamaan dengan seluruh masyarakat,” kata Is, panggilan akrabnya.

Ia mengatakan upaya itu dilakukan untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat Bintaro sehingga nantinya bisa menjalankan program kerja. “Saya juga dulu pernah bertugas sebagai Seklur di sini sebelum dipindahkan ke Dayan Peken,” tambahnya.

Untuk program kerja, dirinya akan memfokuskan diri untuk penanganan bencana karena wilayah Bintaro yang berdekatan dengan pantai. “Apalagi di sini rawan terjadi bencana seperti beberapa waktu meski siklusnya tahunan, tapi itu yang kita antisipasi,” kata Is. Meski terjadi tiap tahun, dirinya menginginkan agar bencana tersebut bisa ditangani dengan cepat, tidak hanya saat terjadi bencana saja.

“Seperti kemarin kejadian sekolah yang terendam air cukup lama, kita sudah berkoordinasi dengan Dinas PU,” jelasnya. Pihak Dinas PU juga sudah memberikan opsi agar kejadian tersebut tidak terjadi kembali. “Ada dua cara yaitu dengan disedot dan dibuang airnya ke laut atau dengan pembuatan saluran yang menembus ke jalan Saleh Sungkar,” imbuh Is. Meski baru menjabat, ia mengaku sudah rutin turun ke lapangan untuk memantau aktivitas masyarakat.

“Bersama pihak kecamatan, sudah dua hari ini keliling untuk melihat kondisi, memastikan agar masyarakat a m a n dan tenang,” jelas Is. (uul) L. Issugiono (Suara NTB/uul)

Akomodir PKL SEKRETARIS Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. H.M. Noer Ibrahim mendukung dilakukannya penataan terhadap PKL di Taman Malomba Ampenan. Karena selama ini keberadaan 42 PKL di sana cukup menimbulkan kemacetan. Terutama sore hingga malam hari. ‘’Disdag kita minta dengan tegas kalau memang akan merelokasi mereka,’’ ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa (27/2).

Noer Ibrahim menegaskan bahwa keberadaan PKL merupakan bagian dari kepentingan masyarakat yang harus diakomodir. ‘’Kalau akan (Suara NTB/fit) direlokasi, kita minta atas H.M. Noer Ibrahim nama komisi II, relokasi saja pedagang-pedagang yang tercecer depan Polres dan Pengadilan,’’ katanya. Ia mengingatkan kepada Pemkot Mataram, PKL-PKL tersebut harus direlokasi ke tempat yang jelas. ‘’Supaya pembeli nyaman, pedagang juga nyaman,’’ imbuhnya.

Kalaupun nantinya setelah dilakukan relokasi, muncul lagi PKL baru di Taman Malomba, politisi Golkar ini, menyebut hal itu sebagai sebuah risiko. ‘’Risiko pemerintah harus mengakomodir semua kepentingan masyarakat yang ingin memperbaiki ekonominya,’’ demikian anggota DPRD Kota Mataram paling senior ini. Mataram dengan kemajuannya yang semakin pesat menjadi magnet bagi siapa saja.

Termasuk PKL. Sehingga, PKL yang berjualan di Mataram, bukan saja warga asli Mataram tapi juga berasal dari luar Mataram.

Untuk itu, sebelum dilakukan relokasi oleh Dinas Perdagangan (Disdag) diminta melakukan pendataan yang akurat untuk mengetahui mana PKL dari Mataram dan luar Mataram. ‘’Nanti yang dari Mataram harus diprioritaskan.

Kalau ada sisa tempat, boleh untuk PKL yang dari luar Mataram,’’ ucapnya. Pemkot Mataram dalam hal ini tidak bisa menutup mata. Meskipun PKL ini berasal dari luar Mataram, atau muncul kembali setelah relokasi.

Banyaknya jumlah PKL yang berjualan di Mataram, bahkan di tempat yang dilarang sekalipun, tidak terlepas dari kemajuan Kota Mataram. ‘’Kota ini kan tumpuan orang orang mencari penghasilan. Tidak hanya di Mataram, hal yang sama juga terjadi di kota kota lain di Indonesia. ‘’Magnet kota ini sangat kuat,’’ cetusnya. Mengenai keluhan Dinas Perkim terkait taman yang rusak akibat aktivitas PKL, Noer Ibrahim menyarankan Dinas Perkim menjalin kerjasama dengan OPD lain seperti Disdag dan juga Dishub Kota Mataram. (fit)

(Suara NTB/ars)

KERAJINAN MUTIARA - Kerajinan emas dan mutiara dari para perajin Lombok telah menjadi cinderamata wajib bagi para pengunjung dari luar daerah yang menginap di hotel-hotel di Kota Mataram sebagai oleh-oleh bagi sahabat dan keluarganya. Menyadari hal itu, para perajin pun memajang hasil kerajinannya di sudutsudut bagian reception atau restoran hotel, seperti yang dipajang di salah satu sudut hotel berbintang di Kota Mataram ini.

Parkir Ilegal di Depan Dukcapil Belum Ditertibkan Mataram (Suara NTB) Aktivitas parkir liar di depan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang sejak lama beroperasi enggan ditertibkan oleh petugas.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Khalid melalui Sekretarisnya, Cukup Wibowo menegaskan, berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2016 bahwa tempat - tempat di kantor pemerintahan memang tidak dibenarkan untuk memungut retribusi parkir.

Sedangkan tempat seperti Puskesmas membutuhkan penataan parker, maka dilakukan kegiatan parkir, tapi harus jadi retribusi. Berbeda halnya kawasan perkantoran seperti Dukcapil, kata Cukup, jika mengacu Perda, ini sudah prak-

tik pelanggaran karena tergolong pungutuan liar.

Karena, kawasan perkantoran tidak boleh penarikan retribusi. “Kalau dipungut di kawasan pemerintahan, sudah termasuk pungli. Ini sudah praktik pelanggaran,” kata Cukup,

Selasa (27/2). Persoalannya adalah oknum masyarakat mengklaim bahwa hasil parkir didapatkan untuk perbaikan mushala, masjid dan kegiatan agama.

Alasan ini tidak bisa dibenarkan begitu saja. Oleh kare-

Dua Jabatan Eselon II akan Diisi Melalui Pansel Mataram (Suara NTB) Dua jabatan eselon II yakni posisi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika serta Asisten II Setda Kota Mataram, dimungkinkan akan dilakukan pansel. Pelaksanaan pansel ini berkaitan dengan Drs. H.L. Junaidi dan Wartan, SH.MH., memasuki masa pensiun pada awal April dan Juni mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Baiq Nelly Kusumawati, Selasa (27/2) mengatakan, ada kemungkinan dua jabatan tersebut akan dipansel karena dinilai mendesak untuk segera dilakukan pengisian. Tetapi kebijakan ini diserahkan sepenuhnya ke Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana.

“Tergantung Plt, kalau memang dibutuhkan, memungkinkan untuk dipansel,” jawab Nelly.

Prosedur pelaksanaan pansel harus meminta izin ke Kementerian Dalam Negeri. Baru kemudian dilakukan pelelangan secara terbuka. “Mekanis-

menya sama seperti yang kemarin,” jawab Nelly.

Sekretaris BKPSDM, Taufik Priyono menambahkan, untuk dua jabatan struktural eselon II memang dimungkinkan untuk dilakukan seleksi jabatan melalui panitia seleksi (Pansel) dua bulan sebelum terjadi kekosongan. Pelaksanaan ini tentu harus menunggu arahan atau kebijakan pejabat pembina kepegawaian apakah dilakukan pansel ataukah rolling pejabat.

“Karena posisi Asisten II ini minimal yang sudah memiliki pengalaman jabatan. Pasti ini diisi dari SKPD lain,” tambah dia. Yoyok menyebutkan, masa pensiun Kadis Kominfo, Drs. H.L. Junaidi tanggal 1 April. Sementara, Asisten II Setda Kota Mataram, Wartan, SH.MH., pensiun 1 Juni.

Kemungkinan diperbolehkan dilakukan pansel, kata Asisten III, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, akan dicoba dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. Ia melihat dua posisi strategis ini harus segera diisi. “Saya yang akan berangkat ke Jakarta mengkonsultasikan masalah ini,” tandas Evi.(cem)

Dinilai Wajar, Penarikan Tarif oleh Petugas Sampah Mataram (Suara NTB) Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menganggap penarikan tarif oleh operator roda tiga untuk melayani sampah milik pengusaha dianggap sesuatu yang wajar saja.

Sebab, mereka melayani permintaan secara khusus dari pengusaha karena volume sampahnya melebihi dari biasanya.

“Saya pikir wajar saja ada tambahan pengusaha diberikan ke operator,” kata Mohan, Selasa (27/2). Cuma kata dia, harus diantisipasi dan pikirkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), supaya itu tidak terkesan sebagai pungutan tidak resmi sehingga harus diatur. Kemudian, itu juga bisa jadi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi.

Penarikan biaya sampah ini tidak saja bagi pengusaha rumah makan.

Tidak

(Suara NTB/dok)

H. Mohan Roliskana dipungkiri pemukiman heterogen juga dipungut tarif jasa pelayanan sampah. Sebab, operator dump truck terpaksa harus masuk dan keluar rute

melayani permintaan masyarakat. “Kalau ada kesepakatan memberikan tambahan petugas lapangan, saya pikir sah - sah saja,” ujarnya.

Dia meminta Kadis LH, Irwan Rahadi memikirkan agar tarif dibayarkan pengusaha maupun penghuni di perumahan heterogen memiliki aturan masuk ke kas daerah.

Apalagi kendaraan roda tiga merupakan fasilitas baru dimiliki Pemkot Mataram, guna menangani permasalahan sampah.

Di satu sisi, Mohan mengakui penanganan sampah di Mataram belum secara maksimal teratasi. Skenario pengadaan roda tiga diharapkan mampu mengcover 50 kelurahan. Tetapi keterbatasan armada kendaraan idealnya menangani 325 lingkungan terlayani belum mampu dilakukan. “Secara proporsional jauh dari cukup,” ucapnya. (cem)

na itu, penertiban terhadap pelanggaran Perda jadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja. “Jadi bukan di Dishub lagi.

Kewenangan penegakan itu di Satpol PP,” ujarnya.

Kasat Pol PP, Bayu Pancapati, S.STP mengatakan hal sama. Secara aturan di areal parkir lahan milik pemerintah tidak boleh dipungut biaya.

Tetapi persoalannya adalah, kondisi kantor tidak memungkinkan dilakukan seperti itu.

Namun pada prinsipnya, Satpol PP sebagai aparat penegak Perda siap menertibkan

juru parker (jukir) ilegal. Dengan konsekuensi areal kompleks perkantoran di Lingkar Selatan ditata sedemikian rupa. “Kita siap tertibkan. Tapi harus diperbaiki dulu. Dengan jumlah anggota saya yang sedikit, tidak mungkin,” demikian kata Bayu.

Salah seorang warga, Roni mengaku heran dimintai uang parkir oleh petugas parkir tanpa seragam. Menurut dia, areal pemerintahan seperti itu tidak layak dimintakan uang parkir.

“Ndak baik juga kalau kantor pemerintahan dimintain uang parkir,” cetusnya. (cem)

Peningkatan Investasi Dinilai Efektif Tekan Kemiskinan Mataram (Suara NTB) Penurunan angka kemiskinan di Kota Mataram, masih terbilang melambat. Hal ini tak sebanding dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Namun menurut Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, pengentasan kemiskinan di perkotaan lebih efektif dengan membuka seluas - luasnya inventasi.

“Soal berapa angka penurunannya jangan dipersoalkan,” dalih Mohan, Selasa (27/2).

Yang jelas, tren penurunan kemiskinan di Mataram terjadi tiap tahun. Penanganan masalah sosial ini, intervensinya tidak saja oleh pemerintah.

Tapi dari lembaga - lembaga yang memang secara inklusif khusus menangani kemiskinan juga membantu.

Meskipun demikian kata Mohan, ia tetap berusaha menurunkan angka kemiskinan sesuai target disepakati bersama Pemprov NTB. “Iya, kita tetap berusahalah untuk itu,” ujarnya.

Menurut dia, investasi menjadi bagian terpenting dalam penurunan angka kemiskinan di perkotaan. Dampaknya terutama dirasakan pada penyerapan tenaga kerja. Kemudian bermuara pada perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Bappeda, Ir. H. Amiruddin secara detail memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram dari 2015 2017 mengalami pe-

ningkatan signifikan. Yakni, 7,99 persen pada tahun 2015, kemudian naik 8,06 persen di tahun 2016 dan tahun 2017 berubah menjadi 8,11 persen.

Namun peningkatan investasi ini justru tidak berbanding lurus dengan tingkat pengentasan kemiskinan. Intervensi melalui empat klaster hanya menurunkan 0,25 persen pada 2017 atau sekitar 9,55 persen dari posisi 9,80 persen di tahun 2016.

Permasalahan kemiskinan perkotaan terdapat pada indeks kedalaman terus meningkat. Di tahun 2015, indeks kedalaman kemiskinan Kota Mataram 1,53 persen meningkat menjadi 1,69 persen tahun 2016. Dan, pada tahun 2017 menjadi 1,73 persen. “Semakin tahun indeks kedalaman kemiskinan ini meningkat,” ujarnya.

Sementara, proporsi penganggaran penanggulangan kemiskinan yang dibagi dalam empat klaster meningkat. Di tahun 2015 sebanyak Rp 43 miliar, kemudian melonjak drastis di tahun 2016 menjadi Rp 134 miliar dan tahun 2017 sejumlah Rp 197 miliar. (cem)

(Suara NTB/cem)

PERTUMBUHAN INVESTASI – Salah satu hotel baru di Mataram sebagai wujud nyata pertumbuhan investasi dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Mataram. Namun peningkatan investasi belum berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan.

Lanjutan Proyek UGD

RSUD Kota Mataram Ajukan Anggaran Rp 2 Miliar Mataram (Suara NTB) Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram kembali meminta tambahan anggaran Rp 2 miliar untuk mengerjakan proyek lanjutan lantai IV dan V gedung unit gawat darurat (UGD).

Pasalnya, anggaran Rp 20 miliar tahun 2017 lalu dinilai tidak

cukup menyelesaikan bangunan lima lantai tersebut.

“Setelah kita hitung - hitung ternyata uangnya cukup sampai lantai III saja,” kata Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H.L. Herman Mahaputra, baru - baru ini. Proyek rumah sakit senilai Rp 20 miliar di tahun 2017 lalu ini, dikerjakan oleh PT. Damai Indah

Utama. Dari perencanaan sebelumnya anggaran tersebut untuk membangun hingga lima lantai.

Dokter Jack, sapaan akrabnya menambahkan, lanjutan pengerjaan bagian atas lantai sedang dikonsultasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait dengan perencanaan. Sementara dokumen lain-

nya sudah rampung dikerjakan.

“Kita cuma finishing bagian lantai dan atap saja,” sebutnya.

Selain meminta tambahan anggaran Rp 2 miliar. Tahun ini juga akan dibangun pengembangan ruang poli dan rehabilitasi medik. Proyek dengan anggaran sekitar Rp 18 - 20 miliar sumbernya dari dana insentif daerah.

“Sekarang rehab medik tidak representatif lagi,” akunya.

Dengan jumlah pengunjung rata - rata 1.000 orang per hari sudah tidak representatif lagi melayani pasien. Sehingga, pembangunan gedung ini sangat mendesak dibutuhkan. Dengan harapan, masyarakat terlayani dengan baik. (cem)

SUARA NTB Rabu, 28 Februari 2018

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Forum Gabungan OPD

Kepala Bappeda : Program OPD Harus Fokus Turunkan Angka Kemiskinan Mataram (Suara NTB) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, menggelar Forum Gabungan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemkot Mataram. Tiga aspek yang menjadi pembahasan berkaitan dengan Peningkatan Sarana Prasarana, Pember-

dayaan Ekonomi Kerakyatan serta Pengembangan SDM. Dari rapat gabungan OPD ini, kata Kepala Bappeda, Ir. H. Amiruddin, Selasa (27/2) sinkronisasi program dari masing masing organisasi perangkat daerah (OPD) harus fokus pada penurunan angka kemiskinan di Kota Mataram.

Secara detail dipaparkan

bahwa pertumbuhan ekonomi di Mataram dari 2015 - 2017 mengalami peningkatan signifikan.

Yakni, 7,99 persen pada tahun 2015, kemudian naik 8,06 persen di tahun 2016 dan tahun 2017 berubah menjadi 8,11 persen.

Peningkatan investasi ini justru tidak berbanding lurus dengan tingkat pengentasan kemiskinan. Intervensi mela-

Rapat Forum Perangkat Daerah

Diskusi Klinis Fisik

lui empat klaster hanya menurunkan 0,25 persen pada 2017 atau sekitar 9,55 persen dari posisi 9,80 persen di tahun 2016. “Saya juga heran kenapa tidak sama dengan pertumbuhan ekonomi dengan pengentasan kemiskinan,” papar Amir.

Oleh karena itu, ia mengharapkan penyusunan pro-

gram masing - masing OPD harus ada sinkronisasi dengan pengentasan kemiskinan di Kota Mataram.

Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan, Dra. Hj. Elya Hadiana menambahkan, forum gabungan OPD dilaksanakan di tiga tempat. Yakni, di Dinas PUPR berkaitan dengan pembahasan perencanaan fisik atau

sarana prasarana. Hotel Madani berkaitan dengan isu Peningkatan Sumber Daya Manusia. Dan, Hotel Golden Palace berkaitan dengan pemetaan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. “Forum Gabungan OPD diselenggarakan selama dua hari,” sebutnya.

Kepala Dinas Perdagangan, Lalu Alwan Basri mengata-

kan, dari forum komunikasi diharapkan melahirkan ide - ide kreatif terutama berkaitan dengan visi misi Pemkot Mataram, yang bisa laksanakan tahun 2019 mendatang.

“Saya harapkan ini tidak saja kegiatan rutinitas.

Tapi lahir ide baru,” harap Alwan. (cem/*)

Kepala Bappeda Kota Mataram, H. Amiruddin (tengah) berbicara pada Rapat Forum Perangkat Daerah

Peserta Rapat Forum Perangkat Daerah

Peserta Diskusi PER

PPTKIS Adukan Dugaan Pungli di LTSA Lombok Tengah Mataram (Suara NTB) Salah satu Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Swasta (PPTKIS), PT. Cahaya Lombok mengadukan dugaan Pungutan Liar (Pungli) yang terjadi di Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Kabupaten Lombok Tengah.

Dugaan Pungli ini mengerucut ke pihak Imigrasi yang ada di LTSA setempat. Direktur Utama PT. Cahaya Lombok, Irene Yanti Manuwu mempersoalkannya. Pengaduan disampaikan tertulis dan resmi kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB. Laporan ini sekaligus ditembuskan kepada Ketua KPK di Jakarta, Kepala Ombudsman RI di Jakarta, Ketua DPR-RI di Jakarta, Ketua Komisi V DPRD NTB, Kepala Ombudsman RI di Mataram, Kepala Kantor LTSA Lombok Tengah, Kepala BNP2TKI di Jakarta, Ke-

pala BP3TKI di Mataram, serta Kepala Kantor Imigrasi Mataram.

Beberapa item yang dipersoalkan, mengenai pembatasan pengajuan dokumen calon TKI hanya maksimal 10 dokumen sehari. Sementara perusahaan harus menyelesaikan minimal 20 dokumen calon TKI sehari.

Penyelesaian proses cetak paspor melebihi batas waktu

yang ditentukan oleh LTSA (empat hari). Persoalan ketenagakerjaan yang dialami oleh PPTKIS ini, diduga lantaran ketidaksediaan pihak perusahaan membayar proses dokumen calon TKI, Rp 75.000 per dokumen calon.

“Ini menghambat seluruh proses pemberangkatan TKI. Padahal, kami dengan perusahaan mitra di luar negeri memiliki kontrak pengirimanTKIdalamwaktutertentu.

Ini sama saja menghambat orang mencarinafkah.Kalauinidiberlakukan kepada PT. Cahaya Lombok, harusnya perusahaan lain juga diperlakukan sama,” kata Irine.

Laporan ini diproses oleh Di-

nas Nakertrans Provinsi NTB. Selasa (27/2) kemarin dilakukan pembahasan tertutup dengan semua stakeholders di Kantor Disnakertrans Provinsi NTB. Hadir Kepala Imigrasi Mataram, Dudi Iskandar dan jajarannya, pihak LTSA serta stakeholders lainnya.

H. Wildan mengatakan laporan ini masih perlu diperdalam.

Stakeholders Disnakertrans diundang untuk meminta klarifikasi awal. Pekan depan rencananya seluruh stakeholder akan dipanggil, termasuk pihak pelapor, maupun asosiasi-asosiasi perusahaan pengerah tenaga kerja yang ada di NTB. (bul)

Komisi VI DPR RI Validasi Penyaluran KUR Bank Mandiri Mataram (Suara NTB) Komisi VI DPR-RI dalam kunjungan kerjanya ke NTB, sekaligus melakukan validasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh Bank Mandiri. Rombongan para politisi Senayan ini ingin memastikan KUR tepat sasaran.

Rombongan yang terdiri dari 13 anggota Komisi VI DPR-RI mendatangi, Sasak Maiq, UMKM pengolah rumput laut menjadi berbagai produk turunan di Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, Selasa (27/2) kemarin.

Dalam kesempatan itu, Komisi VI DPR-RI menanyakan langsung kontribusi Bank Mandiri, serta fasilitas kredit apa yang telah diberikan bank pelat merah itu dalam mendukung keberlangsungan usaha Sasak Maiq. Bahkan pertanyaan anggota dewan ini sangat detail hingga ke agunan dan perkembangan usaha pelaku usahanya, setelah Bank Mandiri ikut memberdayakannya.

Kesempatan ini dimanfaatkan oleh pemilik Sasak Maiq, Baiq Siti Suryani dan suaminya. Secara terbuka ia sampaikan bahwa Bank Mandiri telah memberikan fasilitas modal sejak tahun 1995 hingga saat ini. Dukungan dalam bentuk modal lunak diberikan secara bertahap. Dari Rp 20 juta, Rp 40 juta, naik menjadi Rp 70 juta, menjadi Rp 100 juta dan terakhir pada 2016 lalu bank menyalurkan KUR sebesar Rp 200 juta.

Sasak Maiq kini menjelma menjadi UMKM yang tumbuh cukup positif. Keberadaannya bahkan telah mengayomi 19 karyawan. Dari yang dulunya hanya berproduksi seadanya. Ia juga bermitra dengan 15 kelompok di daerah setempat. 1 kelompok mitranya, beranggotakan sampai 12 orang.

Sasak Maiq memproduksi

berbagai jenis produk cemilan, bahan baku turunan dari rumput laut. Bahkan memproduksi kopi khusus berbahan dasar rumput laut. UMKM ini tinggal terus mengembangkan pasar.

Dari sisi manajemen, Bank Mandiri juga memberikannya pelatihan. Produk yang dihasilkannya sangat beragam, dan telah memenuhi standar pasar.

Dalam kesempatan ini, turut mendampingi rombongan Komisi VI DPR-RI, Direktur Retail Bank Mandiri, Tardi. Area Head Bank Mandiri Mataram, Gunawan Edi Sasangko dan jajarannya. Kementerian Perindustrian, beserta dinas terkait di Lingkup Pemprov NTB. Komisi VI DPR-RI sekaligus memfasilitasi dukungan peralatan peralatan yang dibutuhkan ke Kementerian Perindustrian. Komisi VI bahkan bersedia menggunakan anggaran yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan utama agar

Sasak Maiq terus tumbuh.

Wakil Ketua Umum Komosi VI DPR-RI, Bowo Sidik Pangarso menegaskan kedatangan rombongan ini untuk memastikan apakah pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Bank Mandiri telah dilakukan dengan baik.

“Kami tidak ingin ada laporanlaporan bagus saja. Kami ingin pastikan faktanya di lapangan.

Ternyata memang demikian kenyataannya,” sanjungnya.

Bowo mengatakan, saat ini pemerintah telah memberikan fasilitas yang tidak sedikit kepada masyarakat dan pelaku usaha. Salah satunya KUR. Kredit dengan bunga lunak, dan tanpa agunan bagi nominal kredit mikro yang disalurkan sampai Rp 25 juta.

“Kalau ada yang menggunakan agunan, laporkan kepada kami. Kami akan panggil banknya, karena sudah ada komitmen dengan kami. Ternya-

ta di sini tidak diberlakukan jaminan, baguslah,” demikian Bowo.

Sementara Direktur Retail Bank Mandiri, Tardi menyebut bahwa Bank Mandiri memberikan perhatianpenuhterhadapUMKM. Segmen kecil telah serius digarap melalui unit Mikro Bankingnya sejak tahun 2005 silam.

“Sampai sekarang kita serius masuk di segmen ini. Sampai sekarang portofolio mikro sampai Rp 62 triliun, debitur 1,5 juta nasabah. Kita bangun jaringan cabang mikro yang melayani ini sebanyak 2.892 cabang. Tahun 2017 pemerintah memberikan kami target Rp 13 triliun, tersalurkan semuanya. Malah kelebihan penyaluran sampai Rp 13,3 triliun. Kepada 750.000 debitur KUR,” paparnya.

Disamping penyaluran kredit, Bank Mandiri juga menyedikan fasilitas produk tabungan kepada masyarakat. (bul/*)

(Suara NTB/bul)

POSE BERSAMA - Rombongan Komisi VI DPR-RI dan Manajemen Bank Mandiri, beserta UMKM Sasak Maiq berpose bersama.

SUARA NTB Rabu, 28 Februari 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kerjasama Dinas Kesehatan Lombok Timur dengan Harian Suara NTB

Dikes Lotim Renovasi Sembilan Puskesmas DINAS Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus berupaya meningkatkan standar kualitas pelayanan puskesmas.

Tahun 2018 ini, disebut Dikes mengalokasikan anggaran Rp82 miliar untuk memperbaiki fisik dan penataan non fisik Puskesmas.

Sembilan puskesmas tersebut adalah, Terara, Montong Betok, Wanasaba, Sambelia, Jerowaru, Pringgasela, Aikmel, Korleko dan Selong. Khusus Pringgasela ada rencana mau relokasi.

“Kita ingin memenuhi standar pelayanan di puskesmas,” ucap Kepala Dikes H. Asrul Sani Lotim, drg. H. Asrul Sani

kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (27/2).

Adapun yang diperbaiki antara lain, penambahan ruang rawat inap, perbaikan sarana Unit Gawat Darurat (UGD) dan fasilitas rawat jaln pasien. Termasuk pembangunan aula puskesmas.

Direncanakan, seluruh puskesmas bisa lantai dua, lantai pertama untuk rawat inap dan lainnya untuk pelayanan administrasi. Pembangunan puskesmas tidak saja mentereng dari sisi fisik saja, non fisik pun menjadi

bagian yang sangat diperhatikan Dikes Lotim.

Guna menyongsong akreditasi semua puskesmas, seluruh fasilitas penunjang siap dilengkapi, mulai dari sarana transportasi seperti ambulan, kendaraan roda dua dan terpenting penambahan alatalat kesehatan yang memenuhi standar pelayanan.

Saat ini dari 34 puskesmas yang ada di Lotim sudah 14 unit puskesmas yang terakreditasi. Seluruh puskesmas di Lotim ini direncakan

terakreditasi semua. Sebagian besar sudah divisitasi oleh tim assessor akreditasi yang memberikan penilaian akreditasi puskesmas.

Khusus fisik puskesmas, target 2019 baru bisa dirampungkan seluruh puskesmas di Lotim ini mentereng. Kondisi saat ini sudah 80 persen dari 34 puskesmas sudah bagus. Tahun 2019 mendatang diusulkan seluruhnya bisa dituntaskan.

Asrul menambahkan, tahun 2018 ini juga Dikes ada penambahan satu unit

puskesmas baru, yakni di Aikmel. Saat ini sedang dicarikan lokasi yang cocok dan rencananya di wilayah Aikmel Utara.

Adapun alasan renovasi gedung-gedung puskesmas yang lama ini karena diketahui sudah tua usianya. Rata-rata usianya sudah di atas 20 tahun, sehingga perlu perbaikan.

“Intinya kita ingin sesuaikan dnegan kondii sekarang dan dalam upaya memenuhi standar akreditasi,” demikian. (rus/*)

Pemda KLU Minta Pemprov Tegas Evaluasi Izin Tanjung (Suara NTB) Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH. MH., meminta Pemprov NTB selaku otoritas pemerintahan yang mengeluarkan hak penguasaan lahan kepada PT. Wanawisata Alam Hayati (WAH) untuk bersikap tegas. Terlebih lagi, belakangan warga Gili Trawangan terlihat mulai memasuki kembali areal yang sempat disengketakan.

“Kalau saya sesuai aturan yang ada. Kalau memang itu memenuhi ketentuan (dicabut izinnya, red) kenapa tidak?

Makanya kita harus melakukan koordinasi lagi dengan ATR/BPN, dengan PT WAH dan Pemprov NTB, karena HPL perusahaan di Gili Trawangan dikeluarkan oleh

Pemprov NTB,” ujar Sarifudin ketika dikonfirmasi menyangkut jangka waktu penguasaan lahan oleh PT. WAH terhadap aktivitas perusahaan tersebut, belum lama ini.

Wabup mengakui, dalam kunjungannya ke Gili Trawangan beberapa waktu lalu, dirinya sempat melihat dari dekat

lokasi lahan PT. WAH yang ada di Gili Trawangan. Di sana ia menyaksikan bahwa lahan itu masih berstatus dalam penyitaan oleh Mabes Polri.

“Di situ saya melihat plang juga dari Bareskrim Polri, terpampang bahwa tanah itu disita. Artinya bahwa tanah itu masih dalam kondisi status

quo. Ini masih kita cari solusinya, kira-kira seperti apa setelah kita berbicara dengan pihak perusahaan.”

PT. WAH, kata dia, sejauh ini masih belum melakukan aktivitas apa-apa. Pemerintah daerah juga belum mengambil kesimpulan atas pengaduan sekaligus permintaan penyelesaian dengan warga.

Sehingga menurut Sarifudin, jika memang perusahaan belum melakukan kegiatan apapun, maka bisa dijadikan acuan oleh Pemda baik Pemprov dan Pemda KLU untuk mengevealuasi izin PT. WAH.

Warga dalam pengaduan melalui surat kepada Pemda KLU, meminta agar mencari solusi yang bijak. Warga masih memprotes kebijakan penyerahan sejumlah areal yang dinilai tidak sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM. Begitu pula dengan keberadaan lahan yang terkesan telantar. Warga meminta Pemda KLU mendesak perusahaan melakukan investasi. “Saya kira pemerintah provinsi harus segera bersikap juga, jangan kemudian masalah ini dilemparkan ke pemerintah daerah

(Suara NTB/dok)

LPSDM Gelar Konsultasi Publik Hasil Pemantauan JKN-KIS di Lotim Selong (Suara NTB) Sejumlah lembaga swadaya masyarakat seperti LPSDM atau Mampu dan Institut Kapal Jakarta bekerjasama melakukan fasilitasi konsultasi publik hasil pemantauan JKN-KIS di Kabupaten Lotim. Konsultasi publik yang menghadirkan para pejabat terkait lingkup Pemda Lotim ini diharapkan dapat menghadirkan rekomendasi kongkret sebagai bahan advokasi guna melakukan upaya perbaikan layanan kembali ke masyarakat.

Direktur LPSDM, H. Bahran Ilmi, menyampaikan, konsultasi publik yang dilaksanakan pada kesempatan ini merupakan hasil pemantauan pelayanan JKN-KIS penerima bantuan iuran di Kabupaten Lotim. Kegiatan ini menjadi puncak rangkaian pelaksanaan survei di tiga desa sasaran program yakni Desa Ketapang Raya, Desa Pijot dan Desa Montong Betok.

Sementara tujuan dari dilaksanakannya konsultasi publik ini sendiri sebagai langkah menemukan solusi atau rekomendasi konkrit terkait sejumlah permasalahan yang ditemukan peneliti di lapangan terkait JKN-KIS PBI ini.

Sementara itu, kegiatan yang dihadiri kepala Dinas Dukcapil, Kadis Sosial, Dinas P3AKB, dan pihak-pihak terkait lainnya itu dibuka langsung Ketua DPRD Lotim, H.M. Khairul Rizal, ST, MKom. Pada kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasinya terkait upaya berbagai pihak dalam meningkatkan pelayanan khususnya dalam bidang kesehatan, khususnya kepesertaan JKN-KIS PBI di tengah masyarakat Lotim. Konsultasi publik tersebut diisi dengan diskusi baik itu sifatnya melakukan kritik, masukan dan berbagi pengalaman dalam upaya melakukan sosialisasi terkait pelayanan di tengah masyarakat. (yon)

(Suara NTB/yon)

KONSULTASI - Kegiatan konsultasi publik hasil pemantauan JKN-KIS Lotim yang diselenggarakan LPSDM, Selasa (27/2).

ditemui di Trawangan merespon aktivitas pembersihan lahan oleh warga. Ia menanyakan dasar klaim lahan oleh warga, agar dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana HGB yang dimiliki PT. WAH. Andi saat itu tengah bertugas mengawal instruksi perusahaan untuk melakukan aktivitas pembangunan. Beberapa pekerjaan yang mulai dilakukan yaitu membuat sumur untuk peresapan, membuat batako dan membuat kolam renang di kavlingan areal WAH yang dipisah oleh Danima Resort itu. (ari)

Pemda KLU akan Rekrut 215 Linmas

Anggarkan di APBD Perubahan DINAS Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akan tetap melanjutkan pembangunan revitalisasi Taman Rinjani Selong (TRS). Setelah dilakukan pemutusan kontrak dengan pihak kontraktor pada pengerjaan sebelumnya, taman yang terletak di jantung ibukota Lotim ini rencananya akan dianggarkan kembali di APBD Perubahan 2018.

Kepala Dinas LHK Lotim, Mulki, menjelaskan, TRS akan dianggarkan di APBD Perubahan dengan rencana anggaran yang diajukan estimasinya sebesar Rp 7,5 miliar. Perencanaan dalam proyek tersebut akan berbeda dikarenakan ada yang sudah dikerjakan sekitar 27 persen.

Disinggung apakah tidak terlalu mepet jika dianggarkan pada APBD Perubahan. Mulki mengaku terlebih dahulu akan melakukan kajian. Sehingga jika tidak memungkinkan maka ditunda untuk kemudian dianggarkan APBD murni pada tahun anggaran 2019.

“Kalau memungkinkan kenapa tidak kita anggarkan tahun ini di APBD Perubahan,” ungkapnya.

Terkait untuk mengantisipasi supaya pengerjaan revitalisasi TRS tidak bermasalah di kemudian hari. Mulki berharap proses tender hingga pemenangan pihak rekanan supaya diberikan terhadap kontraktor yang benar-benar layak dan ahli pada bidangnya. Dengan demikian, pengerjaan proyek tersebut dapat berjalan mulus dan hasil pengerjaan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Terkait peluang untuk dianggarkan kembali pada APBD perubahan, Mulki menegaskan jika penataan TRS tidak terlalu mepet. Selain itu, apabila proses review desain, perencanaan serta segala sesuatu secara cepat di ACC oleh pimpinan maka pengerjaan dapat dilakuMulki kan. (yon)

(kabupaten, red) dan pemerintah daerah tidak bisa mengambil keputusan apa-apa, sehingga masyarakat merasa dikorbankan,” pintanya.

“Katanya itu distatus-quokan, tidak boleh melakukan aktivitas apa-apa nyatanya di situ masih ada diklaim oleh PT. WAH. Nah, PT. WAH ini seperti apa mereka melakukan niatan investasi, kalau tidak ya maka kita harus tegas,” demikian Sarifudin.

Sebelumnya, pada pertengahan Februari lalu, Wakil Penanggung Jawab lapangan – PT. WAH, Andi Muhdar, yang

(Suara NTB/rus)

SERAHKAN - Ketua KPU Lotim Muhammad Saleh menyerahkan berita acara penyerahan APK kepada Ketua Panwaslu Lotim, Retno Sirnopati, Selasa (27/2).

KPU Ingatkan Batas Maksimal Dana Kampanye Selong (Suara NTB) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Muhammad Saleh mengingatkan seluruh pasangan calon dan tim pemenangan untuk mengindahkan batasan-batasan kampanye. Kampanye yang dimulai sejak tanggal 15 Februari sampai dengan 23 Juni 2018 mendatang ini sudah ada aturannya. Termasuk dalam hal jumlah dana yang dikeluarkan. Batas maksimal dana kampanye yang boleh digunakan Rp39 miliar.

Demikian disampaikan Ketua KPU Lotim, Muhammad Saleh saat ditanya Suara NTB usai menyerahkan Alat Peraga Kampanye (APK) kepada tim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kantor KPU Lotim, Selasa (27/2).

Batasan maksimal jumlah dana kampanye itu katanya sudah menjadi ketentuan. Di antaranya, harga baju kampanye tidak diperbolehkan lebih dari Rp25 ribu. Biaya makan minum pun turut dibatasi, harga snack Rp11 ribu per orang dan makanan Rp35 ribu per orang. Khusus ketetapan makanan ini telah disesuaikan KPU sesuai dengan standar daerah.

Penggunaan anggaran yang

lebih besar dari yang sudah dibatasi ini, maka seluruh pasangan calon akan berhadapan dengan tim audit. Tim yang akan memeriksa seluruh pengeluaran. Karenanya, sudah diminta kepada seluruh pasangan calon untuk menyerahkan Rekening Awal Dana Kampanye (RADK), laporan penggunaan atas dana-dana kampanye dan terakhir nantinya laporan akhir dari penggunaan dana kampanye.

Semua bukti-bukti pengeluaran selama masa kampenye ini diminta terlapor dengan baik lengkap dengan bukti kuitansi dan nota-nota belanja dan pembelian lainnya. Termasuk dalam hal biaya pengadaan alat peraga kampanye lainnya, seperti baliho, umbul-umbul dan spanduk.

Selasa kemarin, KPU menyerahkan sebanyak 5 baliho masing-masing berukuran 3 x 4 meter. Tidak boleh lebih dari itu. Jumlahnya pun dibatasi penambahannya maksimal 7 buah lagi dari pasangan calon.

Pembatasan jumlah baliho ini karena tempat pemasangannya sudah ditentukan, yakni semua sejajar dengan baliho pasangan calon lain.

Selain baliho, KPU memberikan 10 buah umbul-umbul di masing-masing kecamatan.

Masing-masing paslon kemudian diberikan ruang untuk menambah 150 persen dari jumlah yang sudah diberikan.

Spanduk diberikan KPU ke paslon sebanyak 254 unit dengan alokasi satu spanduk untuk satu desa. Pemasangan APK tersebut diserahkan kepada tim pemenangan. “Kalau rusak, bisa diganti tim pemenangan,” paparnya..

Sementara itu, mengenai kegiatan kampanye pun ada batasannya. Rapat umum hanya diperbolehkan satu kali selama masa kampanye dengan jumlah massa 10 ribu maksimal. Kegiatan rapat terbatas diizinkan sebanyak 100 kali dengan jumlah massa maksimal yang boleh dihadirkan sebanyak 1.000 orang.

Tatap muka atau dialogis indoor diizinkan sebanyak 300 kali dan out door 300 kali. Sehingga kampanye dialogis ini diperbolehkan sampai 600 kali.

Untuk kegiatan yang terakhir ini tidak ada batasan, sebutannya kata Saleh hanya disesuaikan dengan jumlah kursi.

Ditambahkan, KPU Lotim juga sudah menyiapkan waktu untuk menggelar debat publik seluruh pasangan calon yang direncanakan akan digelar pada tanggal 18 April 2018 mendatang. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Terobosan dalam rangka pengamanan keamanan, ketertiban di masyarakat, maka Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan merekrut setidaknya 215 orang Linmas.

Petugas yang identik dengan pakaian Hansip ini nantinya akan terbagi ke dalam 43 wilayah desa, termasuk 10 desa pemekaran.

Kepala Satpol PP dan Damkar Lombok Utara, Ahmad Dharma, SH., melalui Kabid Pol PP dan Damkar, Johan Elison Repi, mengungkapkan rekrutmen Linmas telah direncanakan berlangsung pada 2018 ini. Sebanyak 215 Linmas akan ditempatkan masing-masing 5 orang di tiap desa.

“2018 ini program pemberdayaan harusnya dilaksanakan tetapi karena payung hukumnya belum ada, termasuk Perbupnya belum ditandatangani. Tahap awal sebagai pilot project, akan dilakukan pengangakatan terhadap 5 orang Linmas dulu di tiap desa termasuk desa pemekaran,” ungkap Johan, Selasa (27/2).

Setelahnya program pengangkatan 5 orang Linmas Desa berjalan dan pelaksanaannya tupoksinya terorganisir dengan baik, maka Kabupaten akan mengarahkan pengangkatan 1 orang Linmas di tiap dusun. Tahap awal ini, kelima orang Linmas Desa akan diangkat dan ditempatkan di desa, dengan konsekuensi anggaran dibebankan kepada dana di desa, baik ADD, DD dan dana bagi hasil yang diterima oleh Pemdes.

Untuk kompensasi dukungan anggaran yang diberikan kepada petugas Linmas, Johan mengatakan, besarannya disesuaikan dengan kemampuan daerah. Sebelumnya anggota Linmas memperoleh tunjangan dana Rp400.000,00 per bulan dan Koordinator Linmas memperoleh Rp500.000,00 per bulan, maka ke depan diharapkan tunjangan Linmas bisa menyentuh angka yang sama.

“Tugas Linmas sesuai Permendagri jelas sekali, dimana Linmas membantu pemerintahan di desa dalam rangka menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan di wilayah kerjanya. Tentunya Linmas nantinya akan bertugas bersama dengan aparat TNI/Polri, baik Babinsa, Bhabinkamtibmas maupun Lembaga Keamanan Masyarakat Desa (LKMD) yang ada di wilayah kerja masing-masing,” paparnya.

Johan menyambung OPD Satpol PP dan Damkar pada tahun 2018 ini, sudah mempunyai sumber anggaran untuk praLinmas. Anggaran disiapkan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Linmas melalui pelatihan. Dari anggaran yang disiapkan telah disesuaikan dengan rencana awal yakni rekrutmen tiap desa 5 orang Linmas, atau atau sebanyak 215 orang di 43 desa.

Adapun beberapa syarat petugas Linmas yang nantinya akan direkrut, tidaklah rumit. Johan Repi menyebut petugas Linmas harus bisa membaca dan menulis, dengan latar belakang pendidikan minimal SMP atau SMA. Lebih penting dari itu, petugas Linmas siap bekerja dalam situasi dan kondisi apapun.

Tahapan rekrutmennya akan diawali dengan sosialisasi oleh Satpol PP dan Damkar kepada Pemdes.

Satpol PP akan melibatkan lembaga Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Lombok Utara untuk mempercepat terbentuknya Linmas Desa.

“Ex officio-nya kepala desa bertugas sebagai Kepala Linmas Desa, yang nanti bertugas melaporkan hasilnya, melaporkan pelaksanaan ke camat. Kita akan sinergi untuk ke depannya, karena ini terobosan besar.

Bagaimana supaya ini secara sistemik bergerak dinamis dan terarah, minimal ada proses tahapannya,” demikian Johan. (ari)

DPRD Kritik Layanan RSUD Selong Selong (Suara NTB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengkritik layanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Soedjono Selong. RSUD R. Soedjono dituding sering menolak pasien miskin yang datang berobat. Padahal selaku rumah sakit daerah, apapun golongan dan tingkat derajat sosial masyarakat itu pertolongan dan kesehatan masyarakat itu harus diutamakan.

Demikian diungkapkan Ketua DPRD Lotim, H.M. Khairul Rizal, ST, M.Kom., pada Suara NTB, Senin (26/2).

Menurutnya, banyak masyarakat miskin ditolak berobat di RSUD R. Soedjono Selong. Sementara di satu sisi lagi pemerintah daerah banyak ‘’buangbuang’’ uang. “Banyak masyarakat miskin nangis-nangis lari

ke DPRD meminta untuk dibayarkan BPJS-nya. Banyak yang ditolak berobat, karena tidak memiliki BPJS,” ungkapnya.

Artinya, politisi Demokrat ini menilai bahwa RSUD Selong yang sudah dianggarkan dari anggaran pemerintah daerah harus responsif dan peduli terhadap kesehatan masyarakat.

Pertolongan, kesehatan dan keselamatan masyarakat harus menjadi hal utama yang harus dilakukan. “Di satu sisi pemerintah tidak mau menganggarkan warga miskin untuk jaminan kesehatan yang gratis. Di satu sisi lagi uang proyek dibuang-buang. Di satu sisi uang ngak dipakai, mubazir. Di satu sisi lagi masyarakatnya menangis,”kritiknya.

Untuk itu, ia berharap ada komitmen kepala daerah dalam membangun daerahnya serta peduli terhadap masyarakat

miskin. Bagaimanapun kondisi masyarakat di Kabupaten Lotim, terlebih masyarakat itu miskin dan membutuhkan pengobatan. Sikap dari pihak rumah sakit harus menerima dan merawat masyarakat sampai sembuh tanpa dibebani oleh pembiayaan apapun.

Terpisah, Direktur RSUD R. Soedjono Selong, Karsito, dikonfirmasi di ruang kerjanya, menjelaskan berdasarkan kebijakan dari pemerintah daerah bahwa yang otomatis dicover gratis yakni pasien gizi buruk hingga sembuh. Kedua pasien miskin, namun untuk pasien miskin ini selektif untuk digratiskan. Karena semua pasien miskin ditangani di rumah sakit, katanya, tentu yang menjadi pertimbangan biaya operasional rumah sakit, karena pihak rumah sakit tentu menjaga pembiayaan

(Suara NTB/yon)

TINJAU - Direktur RSUD R. Soedjono Selong, Karsito meninjau pelayanan di RSUD R. Soedjono yang banyak dipersoalkan masyarakat. untuk beli obat, dan lainnya.

“Sekarang kalau mau mengcover semua pasien miskin.

Mana anggarannya, itu kan ditentukan oleh pemerintah bahkan pos anggarannya ditetapkan bersama DPR,” kilahnya.

Meski demikian, ujarnya, jika ada pasien darurat yang dibawa ke rumah sakit, tentu pelayanan dan penanganan diutamakan

tanpa terlebih dahulu ditanya biaya maupun alamatnya, punya BPJS maupun tidak. Disebutkan yang sering terjadi masalah pada saat pasien tersebut pulang, mulai mengenai pembiayaannya, karena dari BPJS tidak memenuhi syarat, mengaku miskin namun setelah disurvei ia berasal dari keluarga yang cukup berada. (yon)

SUARA NTB Rabu, 28 Februari 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Terkena Serangan Hama

Keroyok Rumah Kumuh DPRD Lombok Barat (Lobar) menilai program pengentasan kemiskinan dinilai kurang fokus pada titik sasaran yang seharusnya diprioritaskan untuk diselesaikan. Target tahun ini penurunan kemiskinan 1 persen harus dicapai, pemda perlu mengevaluasi capaian tahun lalu, sebab jika dihitung anggaran untuk pengentasan kemiskinan mencapai Rp500 miliar lebih.

Untuk pengentasan rumah kumuh ini, kalangan DPRD tahun ini mulai mengarahkan dana pokok pikiran (pokir) atau (Suara NTB/dok) aspirasinya untuk penanganan Hj. Nurul Adha rumah kumuh. “Masalah kemiskinan ini harus prioritas apa yang perlu diselesaikan, saya melihat belum menukik. Rekan-rekan dewan sendiri tahun ini mulai mengarahkan pokir (aspirasi) untuk penanganan rumah kumuh, mungkin rekan-rekan lain seperti di desa bisa mengarahkan juga DD-nya untuk rumah kumuh,” ujar anggota DPRD Lobar Hj. Nurul Adha, Selasa (27/2).

Dalam hal ini, ujarnya, dirinya selalu menyuarakan agar pemda fokus menangani kemiskinan, khususnya apa persoalan yang diselesaikan. Sejauh ini ia melihat ketidakseimbangan antara promosi wisata besar-besaran, meski ada donator pihak ketiga.

Namun seharusnya seimbang antara promosi wisata untuk menaikkan kesejahteraan ekonomi dengan pengentasan kemiskinan. Sebab target tahun ini mencapai 1 persen. Program kemiskinan ini, jelasnya, perlu dievaluasi, apakah terarah ke sasaran atau tidak. “Jangan-jangan kita banyak kegiatan tapi sesungguhnya tidak fokus di akar rumput itu apa,”tegasnya.

Salah satu persoalan penyebab kemiskinan adalah rumah kumuh, sejauh ini pihak dewan khusus dirinya tahun ini sudah mengarahkan pokirnya ke penanganan rumah kumuh. Beberapa anggota dewan juga sudah mengarahkan pokirnya, khusus dirinya mengalokasikan sekitar 8 unit. Menurutnya penanganan rumah kumuh melalui aspirasi ini berkorelasi dengan program pemda untuk mengentaskan kemiskinan. (her)

Sulhan Akui Tim Maju Berkah Belum Satukan Pilihan Politik Giri Menang (Suara NTB) Arah dukungan tim relawan Maju Berkah (TGH. Hasanain Juaini dan H. Sulhan Muchlis) dalam Pilkada Lombok Barat (Lobar) tidak hanya dimiliki oleh satu pasangan calon (paslon) saja. Sebab relawan ini terpecah dan mendukung beberapa paslon, seperti dukungan ke paslon Nauvar F Farinduan - TGH Muammar Arafat (F-One), H. Fauzan Khalid - Hj Sumiatun (Zaitun) dan H. M. Izzul Islam-TGH Khudari Ibrahim (Zul-Khair).

Menanggapi kabar bercabangnya arah dukungan suara Relawan Maju Berkah, H Sulhan Muhlis Ibrahim menegaskan sampai sejauh ini Relawan Maju Berkah belum menyatukan kata sepakat menentukan sikap politik. Untuk itu, menurut pria yang akrab di sapa Bajang Sulhan ini, wajar jika sebagian relawan terpecah ke tiga paslon. “Intinya belum ada kata sepakat dalam tim Relawan Maju Berkah,” ungkapnya, Selasa (27/2).

Diakuinya, sebenarnya Relawan Maju Berkah dikoordinir oleh dua orang, yaitu dirinya dan TGH. Hasanain Juaini. Hanya saja, kata Sulhan, mengingat dirinya dan TGH. Hasanain Juaini yang batal maju dalam pilkada Lobar, relawan kini memiliki kepentingan masing-masing, termasuk dirinya.”Sehingga saya tidak bisa memaksa tim saya untuk loyal ke saya, seperti saya yang loyal kepada paslon lain,” ungkapnya.

Menurutnya secara personal, ia pun sebagai kader PKB harus mengamankan perintah partai untuk memenangkan paslon ZulKhair. Di samping dirinya secara kekeluargaan dan kelembangaan harus tetap menjunjung sang paman, TGH. Khudari Ibrahim yang maju sebagai wakil H. M. Izzul Islam. “Saya kan tidak mungkin memutuskan tali kekeluargaan hanya karena perbedaan pandangan politik, misalnya,” katanya.

Iapun tidak dapat berbuat banyak jika sebagian tim relawan Maju Berkah benar sudah mengarahkan suaranya mendukun ke para paslon lain. Sebab ia tidak memiliki hak untuk memekasan kehendak. Hanya saja, politisi asal Kediri ini berharap agar tim Rewan Maju Berkah tidak terpencar masuk ke paslon berbeda. Namun secara bersama-sama menjadi penentu kemenangan paslon yang didukung kelak. (her)

Panwascam Kuripan Klarifikasi Kades dan Perangkat Desa Giri Menang (Suara NTB) Panwaslu Lombok Barat (Lobar) melalui Panwascam Kuripan telah memanggil Kepala Desa (Kades) Jagaraga dan perangkat desa serta Kepala Dusun (Kadus) Buntage Desa giri Sasak.

Mereka diduga ikut pada kampanye pasangan calon (paslon) nomor urut 2 dan nomor urut 3. Perangkat desa ini dipanggil guna dimintai klarifikasi terkait tindakan yang dilakukan tersebut. Setelah klarifikasi oleh Panwascan, hasilnya dilaporkan ke Panwaslu untuk diproses oleh tim Gakkumdu.

“Kades dan Perangkat Desa Jagaraga serta Kadus Buntage sudah dipanggil untuk minta klarifikasi, semuanya memenuhi panggilan,” kata Ketua Panwascam Kuripan Saepullah, Selasa (27/2).

Menurutnya, klarifikasi dilakukan Panwascam Kuripan,setelah sebelumnya pihak panwascam melayangkan surat undangan kepada Kades Jagaraga, sekretaris desa dan Kadus Dasan Geres yang ikut kampanye paslon nomor 2. Begitu juga Kadus Buntage Desa Giri Sasak ikut kampanye paslon nomor 2.

Ke empat orang yang diundang jelasnya hadir memenuhi panggilan. Klarifikasi dilakukan di Kantor Camat Kuripan sekitar pagi hingga siang hari, mereka diklarifikasi bergiliran. Terkait hasil klarifikasi ini jelasnya, bakal diplenokan untuk mengkaji dari berbagai aspek, termasuk hukumnya. Apakah dari hasil kajian ini memenuhi unsur pelanggaran pemilu atau tidak.

Jika dari hasil kajian memenuhi unsur pelangaran pemilu, maka akan diteruskan ke sentra Gakkumdu untuk ditindaklanjuti. Sebab sesuai dengan UU nomor 7 tahun 2017 pasal 280 ayat 2 dan 3 serta ancaman hukuman pidana pada pasal 494 dengan hukuman penjara 1 tahun dan denda Rp 12 juta. “Mereka juga disangkakan UU pilkada nmor 10 tahun 2016 dan UU desa nomor 6 tahun 2014,” tegasnya.

Sementara itu Kades Jagaraga Mukarram dalam klarifikasinya ke Panwascam mengakui hadir di acara tersebut. Dirinya ikut berpidato dan mengaku tidak tahu terkait aturan yang tidak membolehkan terlibat dalam kampanye. (her)

(Suara NTB/her)

KLARIFIKASI - Ketua Panwascam Kuripan Saepullah saat mengklarifikasi Kades Jagara yang diduga terlibat dalam kampanye paslon beberapa waktu lalu.

Distan Tuding Akibat Perubahan Pola Tanam Praya (Suara NTB) Kepala Dinas Pertanian (Distan) Lombok Tengah (Loteng), L. Iskandar, mengklaim serangan hama wereng coklat yang melanda lahan pertanian di daerah ini, sedikit tidak sudah bisa dikendalikan. Namun demikian, pihaknya belum berani memastikan kalau lahan-lahan pertanian yang terkena serangan hama ini, terbebas sepenuhnya dari serangan hama di masa datang.

L. Iskandar

Kepada Suara NTB, Selasa (27/ 2), L. Iskandar mengatakan, serangan hama bisa disebabkan banyak faktor. Salah satunya, pola tanam yang diterapkan oleh petani. Di mana sekarang ini, pola tanam sudah berubah. Dari pola tanam padi-padi-palawija. Menjadi padi sepanjang musim tanam.

Padahal pola tanam dengan menanam padi sepanjang tahun, sangat berisiko atau rentan terserang hama. Terlebih, di area pertanian punya catatan serangan hama. Seperti hama wereng yang menyerang sejumlah wilayah di Loteng dalam sepekan terakhir. “Satu daerah kalau sudah terkena serangan hama, besar kemungkinan terserang lagi pada musim tanam

berikutnya oleh hama sejenis.

Meskipun sudah dilakukan pengendalian,” terangnya.

Solusinya, selain melakukan pengendalian secara masif bisa juga dengan perubahan pola tanam. Di mana petani tidak menamam padi sepanjang tahun. Tetapi diselingi dengan menanam palawija atau tanaman lain yang bukan masuk dalam varietas padi, sehingga siklus kehidupan hama tersebut bisa terhenti.

Hanya saja, untuk bisa mengajak petani kembali ke pola tanam lama agak susah.

Selain kondisi cuaca yang mendukung petani untuk terus menanam padi sepanjang

tahun, terutama di daerahdaerah irigasi teknis. Perubahan kebijakan pemerintah pusat, soal target swasembaga pangan juga ikut berpengaruh.

Di mana sekarang, pemerintah pusat justru menyarankan petani supaya menanam padi sepanjang tahun jika memang memungkinkan. Hal itu demi menggenjot produksi gabah nasional. Guna mencapai target swasembaga beras secara nasional. “Kita di daerah tentu tidak bisa mencegah kebijakan tersebut. Sehingga yang bisa dilakukan ialah dengan memberikan edukasi kepada petani di lapangan,” terangnya.

Misalnya terkait penggunaan benih padi, diupayakan menggunakan varietas padi yang lebih kuat atau kebal dari serangan hama, seperti wereng.

Termasuk sistem penananam, tidak lagi dengan pola yang sudah biasa. Tetapi menggunakan sistem lain yang ter-

bukti mampu meminimalisir serangan hama, seperti sistem tanam jajar legowo.

“Untuk varietas padi, dimasyarakat sudah banyak beredar varitas yang kuat dari serangan hama. Seperti varietas Impar 19 atau 32,” imbuh Iskandar. Bahkan selain kuat dari serangan hama, varietasvarietas tersebut juga lebih baik dari sisi produktivitasnya jika dibandingkan dengan varietas yang lain.

Soal serangan hama wereng, Iskandar mengaku hampir tidak ada perubahan.

Karena begitu ada serangan hama, pihaknya bersama petani langsung melakukan pengendalian. “Data luas lahan pertanian di daerah ini yang terserang hama wereng sekitar 45 hektar. Dengan rincian di Kecamatan Pujut 26 hektar, Praya Barat 8,5 hektar, Praya Barat Daya 3,7 hektar dan Kecamatan Praya Timur 7,5 hektar,” ujarnya. (kir)

(Suara NTB/dok)

Madrasah Terpencil Harus Dibantu Pemda Giri Menang (suara NTB) – Anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) Daerah Pemilihan (Dapil) Sekotong-Lembar angkat bicara terkait kondisi madarasah swasta yang memprihatinkan di Lobar, khususnya di daerah terpencil di wilayah Sekotong.

“Ini cukup memprihatinkan kondisi tempat pendidikan (madrasah) swasta khususnya di daerah terpencil, seperti di Sekotong dan Lembar yang ada di bawah Kementerian Agama. Ini minim sekali diperhatikan,” kritik anggota DPRD Lobar H. Wahid Syahril, Selasa (27/2).

Wahid mengaku prihatin dengan kondisi tempat pendidikan swasta khususnya di daerah terpencil seperti Sekotong dan Lembar yang nota bene di bawah Kementerian Agama yang mengelola pendidikan ini cukup banyak. Untuk diintervensi pemda , ujarnya, tidak bisa langsung ke Kementerian Agama, sebab lembaganya vertikal.

Salah satu solusi yang bisa dilakukan melalui bantuan hibah.

Untuk tempat pendidikan ini, jelasnya, merupakan kewajiban pemerintah untuk menyediakan

pelayanan dasar pendidikan.

Namun masyarakat dengan ikhlas melibatkan diri melaksanakan kewajiban pemda dengan menyiapkan tempat pendidikan.

Sseperti di MI Ta’lumussibyan NW di Dusun Telor Jago Desa Sekotong Tengah.

Pemda, katanya, bisa membantu melalui bansos hibah ke madrasah ini, sebab madrasah ini di bawah Kemenag, sehingga tidak bisa anggaran APBD ditaruh ke Kemenag. Penekanan ke kemenag, pihaknya sangat berharap bisa membantu segera, sebab selama 27 tahun berdiri tidak pernah direnovasi.

Sementara jika mengandalkan BOS tidak mungkin cukup.

Sementara itu, Humas Kemenag Lobar, H. Minggrehami menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti informasi ini ke bidang yang menangani madrasah. Pihaknya juga akan memfasilitasi agar media bisa mengklarifikasi langsung ke Kepala Kemenag. “Nanti kami lanjutkan ke bidang yang menangani, kami akan atur waktu untuk media konfirmasi dengan pimpinan (kepala Kemenag red),”katanya. (her)

(Suara NTB/ist)

BUTUH PERHATIAN - Kondisi MI Talumussibyan NW di Dusun Telor Jago Desa Sekotong Tengah yang membutuhkan perhatian pemerintah. Kondisi daerah yang terpencil membuat perhatian terhadap sarana pendidikan di kawasan ini cenderung terabaikan.

DD Telat, Tidak Selalu Pemda yang Salah Giri Menang (Suara NTB) Pencairan Dana Desa (DD) sedikit meleset dari target Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Keuangan pada bulan Januari lalu. Hal ini bukan ansih atau selalu disebabkan oleh pemda, akan tetapi desa yang lelet menyelesaikan persyaratan pencairan seperti SPJ DD tahun 2017, laporan pertanggungjawaban dan APBDes tahun 2018.

Seperti di Desa Kediri Selatan, sejauh ini belum merampungkan persyaratan. Sejauh ini, pihak desa belum merampungkan SPJ tahun 2017 dan laporan pertanggungjawaban, sedangkan APB-des tahun 2018 sudah rampung. “Belum kami serahkan karena belum selesai, kemungkinan pekan ini bisa diserahkan ke dinas,”aku Kades Kediri Selatan H. Abdullah, Selasa (27/2).

Diakuinya realisasi DD sedikit terlambat disebabkan keterlambatan di desa menyelesaikan persyaratan. Diakui kendala yang dihadapi untuk penyelesaian persyaratan, salah satunya SPJ diselesaikan akhir tahun lalu untuk fisiknya. Setelah itu baru dilakukan musrenbang desa untuk penyusunan ABP-des, selanjutnya turun ke lapangan untuk usulan kadus.

Diakuinya penyusunan RAB juga kendala, sebab pendamping bukan ahli sehingga pihaknya sedikit kesulitan konsultasi. Namun ada pengganti pendamping baru yang lebih aktif. Di samping itu,

pihak desa sedikit kesulitan melaksanakan siskeudes. Awalnya diarahkan menggunakan manual dulu untuk mengejar realisasi awal tahun, namun berubah menggunakan siskeudes.

Kendala lain, pagu anggaran DD diperoleh januari. Seharusnya pagu ini diperoleh akhir tahun lalu, sebab jika menggunakan pagu lama tidak sesuai dengan usulan tahun ini, sehingga pasti terjadi perubahan. Idealnya pagu seharusnya masuk akhir tahun ke desa. Namun diakui, pagu DD ini jauh lebih awal dibandingkan tahun lalu yang masuk bulan Maret.

Sementara itu, kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kesuma Supaka menyatakan sejauh ini baru 20 desa yang sudah menuntaskan persyaratan DD. 20 desa ini pun direkomendasikan untuk dicairkan DD ke rekening masing-masing. Pihaknya masih menunggu desa lain menyerahkan persyaratan seperti laporan realisasi, SPJ dan APBdes untuk diajukan ke DPKKAD untuk syarat didropkan DD. Terkait kritikan kades yang menilai pemda lelet merealisasikan DD, menurut Supaka tidak sepenuhnya demikian. Sebab sejauh ini pihaknya sendiri targantung dari kesiapan desa untuk melengkapi persyaratan pencairan DD. Jika desa cepat menyelesaikannya, maka pencairan bisa bisa lebih cepat. ‘’Dengan syarat ini bisa DD diarahkan ke rekening desa,’’ ujarnya. (her)

Kasasi Ditolak MA

ITDC Siap Pidanakan Mamiq Alex Praya (Suara NTB) Pasca keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi dari L. Abdul Halik Iskandar alias Mamiq Alex terkait sengketa lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) bersiap mengambil langkah hukum baru.

Salah satunya dengan mempidanakan Mamiq Alex atas dugaan penggunaan dokumen tanah yang tidak sah saat melayangkan gugatan hukum terhadap lahan titik 73 di dalam KEK Mandalika sebelumnya.

General Affair KEK Mandalika, I Gusti Lanang Bratasuta, kepada Suara NTB, Selasa (27/2), mengatakan, pihaknya sudah memutuskan akan menempuh upaya hukum baru dengan mengajukan uji dokumen milik Mamiq Alex secara hukum. Karena dengan adanya putusan MA yang menolak kasasi pihak Mamiq Alex, maka patut diduga kalau dokumen-dokumen yang digunakan pihak Mamiq Alex saat menggugat lahan KEK

Mandalika tidak sah.

“Menggunakan dokumen yang tidak sah untuk kepentingan hukum itu kan termasuk tindak pidana. Untuk itu, nanti secara hukum kita akan minta pengujian atas dokumen-dokumen yang digunakan pihak Mamiq Alex tersebut,” terangnya.

Ia menjelaskan, keputusan ini sudah menjadi keputusan jajaran direksi, sehingga harus dilaksanakan sebagai upaya penegakan hukum di daerah ini.

Keputusan ini juga sebagai pembelajaran bagi semua pihak di daerah ini agar tidak sembarangan menggunakan dokumen-dokumen yang tidak sah.

Apalagi itu digunakan untuk kepentingan pribadi.

Saat ini pihaknya masih menunggu turunnya salinan putusan MA, terkait penolakan upaya kasasi yang diajukan oleh pihak Mamiq Alex. Salinan putusan MA itulah yang nantinya menjadi dasar bagi pihaknya untuk melanjutkan proses tersebut ke proses hukum.

“Dengan telah keluarnya putusan kasasi tersebut, maka

proses hukum terkait sengketa lahan antara pihak Mamiq Alex dengan ITDC, saat ini dinyatakan sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht. Dan, ITDC kini sudah bisa memulai pengelolaan lahan yang disengketakan tersebut,” tegasnya Dihubungi sebelumnya, L. Abdul Halik Iskandar, mengaku kalau kemungkinan besar pihaknya akan mengajukan upaya PK (peninjauan kembali) atas putusan MA. Karena pihaknya masih berkeyakinan kalau lahan yang disengketakan tersebut lahan miliknya yang dulu dibeli dari warga. Termasuk dokumendokumen yang diajukan pihaknya juga sah.

Sama halnya dengan ITDC, pihaknya juga masih menunggu salinan putusan MA ini. Setelah itu barulah pihaknya bisa mengambil langkah lebih lanjut. Pihaknya tidak akan menyerah untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak miliknya. “Prinsip kita selama masih ada upaya hukum kita akan lakukan,” tandas anggota DPRD NTB ini. (kir)

Sambut HUT Ke-60 dengan Lebih Meriah Giri Menang (Suara NTB) Peringatan HUT Kabupaten Lombok Barat (Lobar) ke-60 dipastikan akan lebih meriah dari tahun sebelumnya. Aneka kegiatan telah disiapkan Pemkab Lobar. Untuk lebih memaksimalkan persiapan HUT, rangkaian kegiatan yang semula dimulai pada 5 Maret terpaksa diundur ke tanggal 9 Maret. Salah satu kegiatan besar yang dihelat pada HUT kali ini adalah Mekaki Marathon.

Hal itu disampaikan Sekda Lobar, H. Moh. Taufiq dalam rapat persiapan HUT Lobar di Ruang Rapat Jayengrana Kantor Bupati Lobar, Senin lalu.

“Kita mulai 9 Maret mendatang agar persiapan kita lebih matang. Kegiatan juga harus merata di semua kecamatan,” kata Taufiq.

Sementara itu, Asisten III Setda Lobar, H. Fathurrahim selaku Ketua Panita HUT Lobar ke60 dalam kesempatan itu memaparkan rincian kegiatan yang telah disiapkan. Kegiatan rencananya akan diawali dengan senam dan jalan sehat massal di halaman Kantor Bupati Lobar. Kemudian dilanjutkan dengan sepeda santai, aneka lomba seperti lomba siskamling, lomba kebersihan pasar dan lainnya.

Selain lomba, Pemkab Lobar juga menggelar kegiatan sosial seperti bersih pantai, tassaruf (penyaluran) zakat oleh Baznas, job fair dan masih banyak lagi. “Upacara peringatan HUT yang merupakan acara puncak akan diramaikan dengan atraksi terjun payung dari TNI,” ungkap Fathurrahim.

Selain persiapan HUT Lobar juga dibahas kesiapan Pemkab Lobar menjelang event berskala internasional yakni Mekaki Marathon 2018 dan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2018.

Untuk Mekaki Marathon 2018, menurut Kepala Dinas Pariwisata Ispan Junaidi mengaku kesiapan dan respons dari berbagai pihak sudah bagus.

Event Lombok Marathon akan dijadikan pelajaran bagi Pemkab Lobar untuk menggelar yang lebih baik lagi.

Di akhir acara, Pejabat Sementara Bupati Lobar H. L. Saswadi berharap persiapan benar-benar dimaksimalkan. “Mari meriahkan HUT lobar. Kita sebagai ASN harus ikut mensukseskan HUT Lobar ini. Untuk Mekaki Marathon, kita jadikan Lombok Marathon kemarin sebagai pelajaran. Mari berbuat yang terbaik,” tegas Saswadi. (her)

(Suara NTB/ist)

RAPAT - Pjs Bupati H. L. Saswadi memimpin rapat persiapan HUT Lobar yang ke 60 tahun 2018.

SUARA NTB Rabu, 28 Februari 2018

Gandeng BPPT Kembangkan Kambing Boerka di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa telah menerbitkan Berita Acara Serah Terima Tanah Nomor 037/133/BPKAD/2018 tentang pinjam pakai lahan seluas 7,6 Hektar kepada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB, yang berlokasi di Desa Bangkong Kecamatan Labuhan Badas. Di lahan tersebut akan dibangun 1 unit kandang untuk kapasitas daya tampung 100 ekor kambing. Serta pembangunan padang penggembalaan dan penanaman hijauan pakan sebagai pendukung sistem pembibitan kambing boerka.

Serah terima tersebut disampaikan pada acara Sosialisasi Rencana Pembibitan Kambing Boerka, Selasa pagi (27/ 2) kemarin. Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah Sistem pembibitan kambing boerka yang akan dibangun di Desa bangkong terintegrasi dengan tanaman kelapa yang sebelumnya sudah terdapat di areal tersebut. BPTP NTB akan menerapkan teknologi pembibitan kambing boerka dengan sistem pemeliharaan semi intensif. Dimana ternak kambing dipelihara dengan sistem penggembalaan ringan. Artinya tidak digembala sepanjang hari. Penanaman hijauan pakan di sekitar area kandang atau di antara tanaman kelapa dimaksudkan untuk menjadi sumber pakan bagi ternak kambing. Dalam hal ini akan diterapkan sistem integrasi kelapa dengan hijauan pakan ternak.

Wabup berharap peternakan kambing boerka di Kabupaten Sumbawa bisa berhasil sehingga dapat menjadikan Kabupaten Sumbawa salah satu daerah penghasil bibit kambing boerka. Untuk memenuhi kebutuhan daging kambing di wilayah timur Indonesia sekaligus menjadi pusat pengembangan kambing boerka.

Sebelumnya Ketua Panitia Dr. Sasongko WR menjelaskan, kambing boerka ini merupakan jenis kambing unggul hasil perkawinan silang antara pejantan kambing “boer” dengan induk kambing “kacang”. Terdapat dua tempat yang menjadi program pembibitan di Indonesia yaitu di Sumatera Utara, tepatnya di Loka Penelitian Kambing Potong. Kedua di Kabupaten Sumbawa yang merupakan satu-satunya Badan Litbang di Provinsi NTB. Sementara itu, Kepala BPTP Balitbangtan NTB Dr. Ir. M. Saleh Mokhtar, MP memaparkan program pembibitan kambing boerka merupakan salah satu program nasional pembibitan yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pertanian RI. Tujuannya menjadikan Sumbawa sebagai pusat pembibitan dan sentra pengembangan kambing boerka di wilayah Timur Indonesia. Adapun bibit kambing boerka yang dihasilkan nantinya akan disebarluaskan ke seluruh wilayah NTB. Target capaian tahun 2018 ini adalah produksi anak kambing yang akan dipelihara hingga mencapai umur yang cukup untuk kemudian dapat disebarluaskan. (arn)

Komisi I Tetap Pantau Aksi Protes Karyawan PT AMNT Taliwang (Suara NTB) Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan, pihaknya tetap melakukan pemantuan terhadap sengketa protes karyawan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) atas kebijakan perusahaan yang sejauh ini belum membuahkan hasil. “Kami tetap pantau setiap perkembanganya dan sampai hari ini memang belum ada (penyelesaian),” cetus ketua Komisi I DPRD KSB, Drs. H. M. Thamzil kepada wartawan, Selasa (27/2).

Ia mengatakan, tidak ada gerakan pihaknya secara nyata menyikapi persoalan (Suara NTB/bug) ketenagakerjaan PT AMNT H. M. Thamzil itu bukan berarti tidak peduli. Sebelumnya Komisi I telah menggelar hearing dengan aliansi serikat kerja Batu Hijau selaku perwakilan karyawan, manajemen PT AMNT dan pemerintah KSB sendiri. Hanya saja pemerintah kemudian menyampaikan agar persoalan tersebut bisa diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku.

“Kita sementara ini berikan ruang bagi pemerintah untuk mengatasi persoalan itu. Karena memang perminataannya seperti itu sebelumnya,” ungkapnya.

Menurutnya, langkah yang diambil pemerintah mengambil alih penyelesaian sekengketa karyawan dengan PT AMNT itu sudah tepat. Karena pemerintah memiliki regulasi paling lengkap dalam mengelola setiap persoalan ketenagakerjaan yang terjadi antara karyawan dengan perusahaan.

“Kami kemudian sangat mendorong agar pemerintah segera memfasilitasi kedua belah pihak supaya mencari solusi.

Itu saja saya kira yang bisa kita suarakan,” sebut Thamzil.

Politisi Partai Golkar ini menyebutkan, penyelesaian segera atas perseteruan karyawan dengan PT AMNT itu harus segera selesai. Mengingat karyawan menjadi elemen penting dalam menunjang kelancaran kerja perusahaan. “Kalau kita maunya bisa sudah ada solusi. Tapi tentu tidak memberatkan salah satu pihak,” cetusnya.

Untuk diketahui, meski para karyawan sementara waktu menghentikan aksi mogok kerjanya yang sempat digelar pada 12 Februari lalu, bukan berarti persoalan kemudian tuntas. Saat ini karyawan yang tergabung di bawah bendera aliansi serikat pekerja Batu Hijau terus menunggu upaya mediasi yang tengah dibangun pemerintah.

Berdasarkan surat yang dilayangkan Aliansi Serikat Pekerja Batu Hijau, aksi mogok memprotes sejumlah kebijakan perusahaan akan digelar selama 3 bulan lamanya, mulai dari tanggal 12 Februari hingga 14 Mei 2019. Sejumlah tuntutan disuarakan dalam aksinya tersebut, mulai dari tuntutan agar PT AMNT menerapkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2017-2018, penghapusan sistem outsorching yang kini diberlakukan PT AMNT dan beberapa tuntutan lainnya yang selama ini dinilai karyawan merugikan mereka.(bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Kafe di Batu Guring Ditutup Total Sumbawa Besar (Suara NTB) Belasan Kafe di Kawasan Batu Guring Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa akan ditutup total. Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi Pemkab di Kantor Camat Alas Barat.

Keberadaan kafe setempat baik dari segi bangunan dan usahanya dinilai menyalahi aturan.

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc yang dikonfirmasi wartawan, Selasa (27/2) kemarin, tentang hasil Rakor Senin lalu, yang mengumpulkan seluruh komponen masyarakat Alas Barat. Menyikapi kejadian pembakaran kafe beberapa hari sebelumnya buntut dari kasus pembunuhan yang terjadi di lokasi kafe setempat.

Batu Guring ternyata diketahui menyalahi aturan. Selain bangunannya, usaha yang dilakukan juga tidak mempunyai izin. Termasuk lahan yang digunakan juga tidak sesuai dengan peruntukannya. Setelah dipelajari, pihaknya juga sudah memberikan pemahaman kepada masyarakat.

“Kalau kafe itu kan hajatnya untuk tempat penjualan makan dan minuman ringan.

Tetapi semuanya di sana menyalahi aturan. Dari pertama membangun kemudian termasuk lahannya juga menyimpang. Sama sekali tidak ada izin. Dan peruntukan lahan di tempat dia bangun itu juga tidak sesuai aturan. Kan ada RTRW kabupatennya. Untuk Sebelah kanan dari Kabupaten Sumbawa merupakan sepandan pantai. Sebelah kirinya itu merupakan area perkebunan. Itu sudah melanggar.

Jadi semuanya tidak pegang apa-apa mereka,” sebutnya.

Dijelaskannya, dalam pertemuan semua OPD terkait sudah memberikan pemaparan tentang besarnya penyimpangan yang ada. Untuk pembongkaran pun diakuinya harus dilakukan pengkajian terlebih dahulu. Namun pemilik kafe sudah siap untuk

(Suara NTB/ind)

DIPIMPIN BUPATI - Rakor yang dipimpin Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, di Alas Barat, untuk menyikapi insiden yang terjadi di kafe di Batu Guring. dirinya sangat memperhatikan mengenai aturan. Sepanjang ada masyarakat yang tidak menatai sebuah aturan, sepanjang itu juga pihaknya akan melawannya. Yang terpenting setelah adanya pertemuan yang dilakukan di Alas Barat, semakin membuka cela ada pelanggaranpelanggaran terkait kafe.

“Kita lihat dulu. Saya tidak bisa menjawab yang namanya di Sampar Maras, yang namanya perbatasan. Kita lihat nanti seperti itu kita akan bangun kebersamaaan. Saya tidak mau menzalimi rakyat saya sendiri. Jangan-jangan ketika saya larang, mereka pegang izin. Karena pemerintahan satu kesatuan. Pemerintahan sekarang dengan yang lama saja sama pemerintah namanya. Barangkali mereka sudah pegang izin, maka kita telusuri. Karena khusus kaitan dengan kemarin karena ada kasus dan masalah makanya saya generalisir. Semua yang namanya kafe itu harus kita periksa,” pungkasnya.

Dalam Rakor Senin lalu, Wakil Bupati Sumbawa, Drs.

Konsolidasi Hadapi Pilgub, Pileg dan Pilpres Sumbawa Besar (Suara NTB) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab), Selasa (27/2) kemarin, di Aula Hotel Sernu. Rakercab yang dibuka Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri, tersebut sekaligus ajang konsolidasi menghadapi tahun politik.

Hadir pula dalam Rakercab, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah dan Calon Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc. Ketua Panitia Rakercab, Yasin Musamma menyampaikan kegiatan Rakercab bertujuan untuk membahas strategi bersama guna konsolidasi penguatan struktur partai. Selain itu untuk menyusun agenda kerja dan agenda politik kedepan terkait dengan Pilkada 2018 maupun Pileg dan Pilpres 2019. Dengan pelaksanaan Rakercab, diharapkan dapat melahirkan poinpoin penting guna menjyukseskan program partai yang menjadi impian masyarakat dalam mengusung perubahan menuju terwujudnya rakyat yang aman dan sejahtera.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumbawa, Syamsul Fikri, AR, S.Ag., M.Si, menyebutkan momentum

(Suara NTB/arn)

DOKTER MAGANG - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, saat menerima rombongan dokter magang di Sumbawa, Selasa kemarin. besarnya, tapi sebagai wujud perhatian pemerintah dalam menunjang program kesehatan masyarakat. Namun demikian, ke depan akan diupayakan sesuai dengan UMR yang ditetapkan,” terangnya, sambil berharap dokter Internsip tersebut dapat efektif dalam melaksanakan tugasnya di Sumbawa.

Sementara itu, sekretaris Dinas Kesehatan Sumbawa Junai-

membongkar kafe jika selama ini telah melanggar aturan.

“Sebenarnya kan harus kita kaji dulu untuk pembongkaran kafe. Tetapi justru kesadaran pemilik kafe kemarin saat kita bicara. Akhirnya dia (pemilik kafe)dengan ikhlas rela kalau melanggar aturan siap untuk membongkar. Untuk rencana membongkatr belum ada,” terang Bupati.

Disinggung apakah pemerintah kecolongan terkait tidak adanya izin kafe setempat, menurut Bupati kafe setempat sudah berjalan sejak beberapa tahun yang lalu. Meskipun demikian pihaknya tidak menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Yang pasti pemerintah lalai, karena persoalan yang terjadi bukan hanya sekarang. Tetapi sudah beberapa kali terjadi.

“Jangan bicara hari ini. Kan sudah beberapa tahun yang lalu kan. Tapi kami tidak menyalahkan pemerintah manapun. Siapapun pimpinannya, yang pasti pemerintah lalai disitu. Ketika ada persoalan dan persoalan itu bukan sekarang ini, sudah beberapa kali terjadi. Dan saya risih terhadap kejadian yang terakhir kemarin. Karena saya dalam kepemimpinan saya baru sekarang ketemu ada masalah. Sehingga itu saya perintahkan harus ketemu rakyat, ketemu dengan semua komponen,” tandasnya.

Terhadap kafe, Bupati mengaku tidak hanya persoalan di Batu Guring yang menjadi perhatian. Tetapi terhadap semua kafe yang ada, sepanjang tidak memiliki izin maka pihaknya tetap akan melarang. Semuanya akan ditindaklanjuti, karena

Rakercab Partai Demokrat Sumbawa

Pemkab Sumbawa Kembali Terima 21 Dokter Magang Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa kembali menerima 21 orang Dokter magang. Bersama Kepala Dikes Sumbawa, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Sumbawa dan pejabat lainnya, rombongan dokter muda tersebut bertemu langsung Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, Selasa (27/2) kemarin. Para dokter tersebut akan ditempatkan di RSUD Sumbawa dan Puskesmas Seketeng, sesuai penempatan yang ditunjuk pihak Kementerian Kesehatan.

Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril menyampaikan sangat gembira menerima Dokter Internsip ini setiap tahunnya, dan berharap dapat berkelanjutan. “Ketika dokter internsip ini datang dengan sumbangsih tenaganya buat Sumbawa ini tidak bisa dinilai dengan sebuah magang saja, karena anggaran internsip itu sebenarnya tidak seberapa, kalau dibandingkan dengan karya–karya mereka buat masyarakat. Yang penting, jangan dilihat berapa

Halaman 6

di, A.Pt menyampaikan Program Dokter Internsip Indonesia (PIDI) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Pelaksanaan PIDI di kabupaten Sumbawa pertama kali dilaksanakan pada 2012.

Program Internsip Dokter Indonesia dilaksanakan selama setahun, yaitu 8 bulan di RSUD dan 4 Bulan di Puskesmas. (arn)

(Suara NTB/ind)

RAKERCAB - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, bersama Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri, calon Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, Syamsul Fikri dan lainnya pada Rakercab DPC Dmeokrat Sumbawa. konsolidasi partai dan Rakercab guna membahas tentang program kinerja yang harus dilalui dan dilaksanakan. Untuk merebut dan mempertahankan kepemimpinan. “Alhamdulillah pada Pilbup Sumbawa lalu, Demokrat sudah mengantarkan kadernya menjadi Wabup Sumbawa bersama Bupati. Insya Allah kembali akan mengantarkan Gubernurnya di NTB,” ujarnya.

Menurutnya, sebagai pengusung calon Gubernur dan Wakil Gubernur Zul-Rohmi, Partai Demokrat dan PKS bersinergi dengan relawan yang ada. Untuk bisa menghantarkan pasangan yang diusung menjadi Gubernur.

Meskipun parta kecil dan ramping, yang terpenting adalah konsolidasi yang bagus, terukur dan terakomodir.

“Partai Demokrat memberikan kepercayaan memilih putra terbaik Pulau Sumbawa untuk menjadi calon gubernur.

Partai demokrat dalam hal ini saya sebagai ketua partai di Kabupaten Sumbawa, sebagai ketua koalisi bersama denganPKS bersama-sama dengan relawan. Saya katakan tidak ada pengurus partai Demokrat yang boleh berhianat. Siapapun caleg demokrat yang tidak mengikuti rekomendasi partai tidak akan direkomendasikan begitu juga dengan pengurus akan digeser,” tegasnya.

Calon Gubernur NTB yang diusung Demokrat dan PKS, Dr. Zulkieflimansyah, M.Sc menyebutkan dirinya bersama Rohmi maju di Pilgub NTB bukanlah ingin berperang atau mencari musuh.

Meskipun berbeda calon dan partai, jangan sampai persaudaraan menjadi terganggu.

Untuk itu, Demokrasi harus dimaknai sederhana.

“Majunya Zul-Rohmi bukan karena letupan emosi tapi karena perhitungan yang matang. Karena itu, kemenangan di PIlgub ini sangat ditentukan seberapa jauh wakilnya

mendekat hati konsituennya,” terangnya.

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc dalam sambutannya menyampaikan Rakercab Partai Demokrat ini merupakan suatu langkah yang tepat dalam merumuskan langkah dan program yang baik dalam meraih kemenangan dalam pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019.

Dengan cara yang santun tanpa harus saling mencaci maki dan saling menjelek jelekkan.

Bupati berpesan dalam Rakercab dapat menghasilkan rumusan-rumusan program kerja yang baik. Ciptakanlah Pilkada yang jujur, aman, adil dan damai didukung oleh kinerja KPU dan Panwaslu yang independen dan berkompeten.

Sementara Ketua DPD Partai Dermokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri meyampaikan, kesempatan pengusungan putra terbaik sumbawa menjadi Gubernur tidak pernah datang dua kali dan partai demokrat kali ini akan memberikan kesempatan itu. Hal ini didasari secara populasi penduduk NTB. Dimana Sumbawa jauh lebih sedikit dibandingkan dengan populasi penduduk di Pulau Lombok yang menurut kebanyakan orang tidak mungkin bisa menang.

Namun dengan proses diskusi yang panjang dan berbagai pertimbangan dan temuan, maka Partai Demokrat yakin dan akan membuktikan bahwa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin.”Atas dasar tersebut maka hari ini kita melakukan Rakerda untuk merumuskan langkah-langkah dalam memenangkan dan memperjuangkan kemenangan Zul-Rohmi. Saya berpesan kepada seluruh kader Demokrat dan Ormas Nahdatul Watan (NW) agar jangan sampai ada yang menyimpang dari garis perjuangan partai Demokrat dan Ormas NW demi kemaslahatan NTB,” pungkasnya. (ind/arn/*)

H. Mahmud Abdullah juga mengungkapkan dari pantauannya selama ini, telah terjadi penyelewengan di Kawasan Batu Guring dari tata ruang yang ada, seperti membangun di sepadan pantai, membangun tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB), maupun membangun di kawasan perkebunan atau pertanian.

Sementara Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Ir. H. Junaidi, M.Si menjelaskan berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, Kawasan Batu Guring bukan merupakan destinasi wisata, karena itu pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin atau rekomendasi kegiatan wisata di kawasan tersebut. Hal senada juga dikatakan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), H. Syahril, S.Pd., M.Pd kegiatan usaha hiburan yang ada di Kawasan Batu Guring merupakan kegiatan illegal dan melanggar hukum karena tidak memiliki izin yang sah.

Turut berbicara pada rakor tersebut, Kapolres Sumbawa,

AKBP Yusuf Sutejo yang mengungkapkan, pelaku pembunuhan di tempat hiburan malam Batu Guring telah ditangkap dan diproses. Bahkan enam orang saksi telah diperiksa. Hal ini menurut Kapolres, merupakan wujud pengamanan dan pengayoman Negara kepada masyarakat. Karena itu, Kapolres minta kepada seluruh masyarakat agar jangan ada yang main hakim sendiri.

Sementara itu, perwakilan pemilik kafe, Wahid menyampaikan permohonan maafnya kepada semua pihak dan seluruh masyarakat atas kejadian di Kafe Batu Guring yang memakan korban. “Cukup sampai di sini, cukup sampai di sini kegiatan kafe,” katanya dengan penuh kesungguhan.

Meskipun pihaknya mengakui bahwa kegiatan usaha yang dilakukannya selama ini semata-mata untuk mencari nafkah.

Pihaknya meminta waktu dua minggu untuk membongkar sendiri dengan mengambil sisa-sisa yang masih bisa dimanfaatkan dari sisi-sisi bangunan yang terbakar. (ind/arn)

APBDes Tidak Kunjung Rampung, KSB ”Tunda” Pencairan ADD dan DD Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat akan menunda proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD dan Dana Desa (DD) tahun 2018 kepada masing-masing desa.

Hal tersebut, dilakukan, pasalnya hingga saat ini APBDes sebagai dasar pencairan anggaran ini, tidak kunjung rampung untuk dilakukan evaluasi.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) KSB, Nurdin Rachman SE, kepada Suara NTB, Selasa (27/ 2) mengatakan, proses pencairan ADD dan DD tersebut, sebenarnya sudah harus dilakukan mulai bulan Januari lalu. Tetapi apa yang menjadi syarat pencairan dan penyaluran (APBDes) hingga saat ini tidak kunjung rampung juga. sehingga mau tidak mau proses penyaluran angggaran ke 57 Desa di KSB terpaksa “Ditunda”. Proses ini, harus dilakukan untuk memberikan efek jerah kepada desa untuk tidak lagi lalai dalam penyusunan APBDesnya.

“Kita sangat sayangkan, kenapa desa sampai dengan detik ini tidak kunjung menyerahkan APBDesnya. Padahal kita sudah mewanti-wanti mulai awal tahun 2018, APBDes ini sudah harus selesai,” sayangnya.

Dikatakannya, jika masalah ini tidak kunjung selesai hingga bulan Maret, maka dikhawatirkan pelaksanaan program yang ada di desa akan molor. Hal ini yang sangat ditakutkan pihak terkait, karena bukan hanya desa yang tidak bisa melaksanakan kegiatan, citra daerah juga akan dinilai negatif oleh pusat. Apalagi saat ini anggaran untuk ADD sekitar Rp 68,8 miliar dan DD tahap pertama 20 persen atau sekitar Rp 10 miliar sudah mulai masuk ke kas daerah. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi Pemdes menunda penyusunan APBDesnya sebagai syarat penyaluran. “Dananya sudah ada di Kas Daerah, tinggal diambil saja oleh masing-masing Desa, toh anggaran ini juga diperuntukkan untuk pembangunan yang ada di desa. Tetapi saya tidak tau masalahnya ditingkat desa sehingga bisa molor seperti ini,” sesalnya.

Dijelaskannya, sesuai dengan aturan yang ada, anggaran untuk desa ini tidak boleh mengendap di Kas daerah sampai dengan tujuh hari lamanya. Apalagi saat ini anggarannya sudah siap dan tersedia, pihaknya juga salah nantinya kalau dipaksakan untuk tetap mencairkan anggaran ini jika syarat mutlak APBDes tidak kunjung selesai juga. Sehingga pihaknya mendesak agar Pemdes segera mencairkan anggarannya. Karena apabila desa tidak melakukan pencairan kurang dari 30 persen dari jadwal yang sudah ditetapkan maka akan terganggu untuk pencairan di tahun berikutnya. “Kita sebenarnya “dilema” terkait dengan anggaran untuk desa ini, disatu sisi kita tidak boleh mengendapkan anggaran ini lebih dari tujuh hari, sementara disisi yang lain desa-desa ini juga molor. Jika tetap kita paksakan untuk mencairkan tanpa ada syarat APBDes kita juga akan salah nantinya,” tandasnya.

Ditemui secara terpisah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melalui Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes) Syaifullah S. Stp, tidak menampik masih molornya perangkat desa ini melakukan penyusunan APBDes. Jangan untuk evaluasi dan memberikan rekomendasi pencairan ADD dan DD, tahapan asistensi APBDes juga hingga saat ini masih banyak desa yang belum. Hal ini tentu menjadi persoalan, pasalnya dari jauh- jauh hari pihaknya telah mengingatkan masing-masing untuk segera melakukan penyusunan. Tetapi fakta dilapangan sangat berbeda karena masih banyak juga desa yang molor. “Kita sudah panggil dan bersurat ke desa untuk segera menyusun APBDes, tetapi kenyataannya masih saja molor. Bahkan dari 57 desa baru lima desa saja yang sudah melakukan asistensi APBDes,” sebutnya.

Ditambahkannya, terkait dengan masih molornya penyusunan APBDes ini, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui apa yang menjadi kendala di masing-masing desa. Tetapi dari informasi, lambatnya penyusunan APBDes,karena hubungan disharmoni antara kepala desa dan BPD. Selain masalah tersebut, pihaknya juga mendapat laporan bahwa SPJ yang di masing-masing desa juga ada yang belum rampung. Terhadap masalah ini, pihaknya dalam waktu dekat akan segera memanggil para kepala desa untuk membahas hal ini dengan harapan desa bisa segera menyusun APBDesnya.

“Kita akan segera panggil para Kades untuk mempercepat proses penyusunan APBDesnya. Karena kita juga khawatir jika tetap molor seperti ini, program yang ada di masing-masing desa juga terhambat,” tandasnya. (ils)

SUARA NTB Rabu, 28 Februari 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Museum Tambora Segera Dibangun (Suara NTB/ula)

DISKUSI – Wakil Ketua DPR RI, H. Fahri Hamzah, saat diskusi yang digelar KNPI Dompu, Senin (26/2).

Fahri Hamzah Bagi Tips Jadi Pengusaha ke Pemuda Dompu Dompu (Suara NTB) H. Fahri Hamzah, SE wakil Ketua DPR RI berbagi tips untuk menjadi pengusaha yang sukses pada generasi muda Dompu. Ada 3 tips bila ingin menjadi pengusaha sukses dan uang tidak termasuk di dalamnya.

“Dalam teori bisnis, uang itu tidak diperlukan. Ada 3 modal yang diperlukan dalam bisnis dan itu bukan uang. Pertama itu, kepercayaan atau trust. Itu yang mahal. Cost transaksinya. Karena yang mahal dari ketidak percayaan itu, biaya administrasi. Ada yang tidak saling percaya, butuh akte (dan lainnya). Itu yang bikin mahal.

Kalau ada trust, cost transaksi itu menjadi tidak ada,” ungkap Fahri Hamzah menjawab pertanyaan peserta diskusi KNPI Dompu dalam bentuk ‘kopi bareng fahri’ di gedung Pemuda, Senin (26/2).

Kedua, yang dibutuhkan dalam berusaha itu, ide. Bagaimana bisa dipercaya orang kalau tidak punya ide dan ide itu banyak. Saat ini, yang menguasai pasar air mineral di Indonesia justru perusahaan dari Perancis dan harganya cukup mahal. “Kita orang Nusantara, punya tradisi kuliner yang dahsyat. Tapi makanan impor juga banyak menghiasi pasar makanan kita di Indonesia,” jelasnya.

Fahri juga mengungkapkan, yang dibutuhkan dari berusaha adalah jaringan. Untuk memperbanyak jaringan, harus perbanyak silaturrahmi dan lebih banyak mendengar. Ia pun mencontohkan rekannya warga Korea Selatan yang berkantor di Jakarta. Ia hanya memiliki dua orang pegawai yaitu sekretaris dan sopirnya. Tapi ia masuk ke semua jaringan pengusaha dan mendengarkan kebutuhan dari para pengusaha itu dan ditawari dari negaranya. Ketika pengusaha itu memiliki bisnis yang dibutuhkan orang Korea Selatan, ia fasilitasi untuk ekspor ke negaranya. “Dalam setahun itu, nilai transaksinya sampai Rp3 triliun. Tentu dia mendapatkan marjin banyak, karena karyawannya hanya dua orang,” katanya.

Namun, Fahri juga mengingatkan, untuk bisa menjadi orang yang unggul dan sukses pada berbagai bidang harus diawali dengan kemampuan dan keyakinan. Bila tidak memiliki keyakinan yang kuat dan keimanan yang mantap, maka akan mudah diombang ambing oleh kondisi di lingkungan sekitar. Bila kekayaan tanpa diikuti dengan keimanan, maka kekayaan itu bisa menjadi monster bagi orang lain. “19 dari 20 pintu rejeki itu, perniagaan,” kata Fahri. (ula)

Warga Bara Digegerkan Penemuan Mayat Dompu (Suara NTB) – Warga Desa Bara Kecamatan Woja digegerkan penemuan mayat laki-laki di saluran irigasi TPA Bara, Selasa (27/2) Pukul 11.00 Wita. Tragisnya, tubuh pria ini terpisah jauh dengan kepala, isi perut dan tulang belulangnya. Diketahui, identitasnya Imran alias Taufan (23) warga Dusun Wawobaka Desa Nowa.

Warga setempat, Syamsul menuturkan, sesosok mayat lakilaki tersebut ditemukan pertama kali oleh Afarut yang tengah mencari rumput. Menghirup aroma bau menyengat, ia lantas mencari sumber bau hingga mendapati mayat laki-laki ini.

“Mengetahui itu mayat langsung dikabarkan kepada warga.

Kondisi mayat ini sudah berbau dan dipenuhi ulat,” kata dia kepada Suara NTB di RSUD Dompu, Selasa (27/2). Tragisnya, beberapa bagian tubuh mayat laki-laki ini ditemukan tinggal tulangnya, terlebih kepalanya terpisah sekitar 300 meter dari tubuhnya, termasuk organ tubuh lainya yang diduga dimakan binatang.

Selanjutnya, Taufan dievakuasi tim identifikasi Polres Dompu ke RSUD setepat untuk dilakukan autopsi. “Di sini (RSUD) baru dikenal oleh ibunya bahwa korban itu Taufan, anaknya yang menghilang 14 hari lalu,” jelasnya.

Ibu korban, Maani yang dikonfirmasi mengakui bahwa mayat laki-laki tersebut adalah anaknya. Ia menandainya melalui celana yang masih melekat di tubuh korban. Taufan, kata dia, menghilang tanpa kabar 14 hari lalu bersama rekanya, Imran. “Saya dapat informasi bahwa dia akan ke Sumba ikut fuso bersama rekannya,” ujar dia.

Selapas itu ia kehilangan kontak sampai pada akhirnya mendapati kabar bahwa anaknya telah meninggal mengenaskan. Dan tadi malam (kemarin) Maani sempat bermimpi didatangi banyak orang kemudian diserahkan sesuatu miliknya. “Mungkin ini maksudnya dia kembalikan anak saya, dijawabnya doa-doa saya selama ini,” ungkapnya.

Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta, SH., dikonfirmasi Suara NTB membenarkan adanya penemuan mayat laki-laki tersebut, hanya saja belum bisa dipastikan apakah mayat ini korban kejahatan atau unsur lainya. “Yang jelas saat ini kami masih mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi yang ada di lapangan,” singkatnya. (jun)

Dompu (Suara NTB) – Kepala Sub Bagian Tata Usaha Taman Nasional (TNT) Kabupaten Dompu, Deny Rahadi, S. Hut., M. Si mengaku telah berkomunikasi dengan Bappeda Provinsi NTB dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terkait pembangunan museum tambora.

Bangunan yang akan berisi peninggalan-peninggalan sejarah tersebut targetnya tahun 2018 ini akan terealisasi. Rencananya, pembangunan fasilitas pendukung pengembangan geopark tersebut akan dipusatkan di wilayah Doro Ncanga.

“Persisnya gerbang masuk taman nasional, ini sudah kita integrasikan dan sinergikan di provinsi,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (27/2).

Museum tersebut nantinya

(Suara NTB/uki)

TERKAIT SABU - Empat orang, dua diantaranya sepasang pasutri diamankan terkait sabu, di Desa Naru Timur Kecamatan Sape, Senin (26/2).

jarah cukup dipajang gambarnya di museum, sedangkan fisiknya dibiarkan berada ditempat semula.

“Cukup fotonya yang kita pajang di museum, ini konsep yang menarik juga biarkan situsnya

lang 1815 lampau.

Beberapa fasilitas lain untuk mendukung pengembangan geopark tambora itu pun akan segera dibangun, seperti kedai kopi asli tambora dan produk lokal serta sarana umum lainya. Sejalan dengan dengan itu, TNT juga memiliki mimpi besar soal perjalanan sejarah letusan tambora dan pengembangan tambora sebagai cagar biosfer. “Karena cagar biosfer ini bisa menjadi magnet bagi wisatawan khususnya mancanegara,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/uki)

BAHAS ISLAH - Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri berdialog dengan Camat dan Kades membahas upaya islah dua warga dusun yang bersitegang, Senin (26/2).

Bupati Bujuk Warga Dua Dusun yang Bersitegang Bima (Suara NTB) – Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri membujuk dan meminta kelompok warga Dusun Tangga Baru dan Tanjung Baru Desa Tangga Baru Kecamatan Monta yang bersitegang untuk segara berdamai dan tidak lagi saling dendam.

Permintaan tersebut disampaikan Bupati saat berkunjung ke Desa setempat untuk berdialog dengan Camat Monta dan Kepala Desa.

Meminta warga dua Dusun

untuk mengupayakan Islah (damai) secepatnya.

“Nanti kita gelar do’a dana agar semuanya berjalan damai seperti sedia kala,” ujar Bupati, Senin (26/2) sore.

Bupati mengaku prihatin yang mendalam kejadian tersebut. Apalagi hingga menyebabkan ratusan warga dusun Tanjung Baru, yang kebanyakan ibu dan anak-anak harus mengungsi ke tempat-tempat yang aman.

“Anak-anak harus segera masuk sekolah seperti biasa. Kasi-

han mereka,” kata Bupati.

Bupati juga mengingatkan kedua kelompok warga dua dusun agar tidak menyimpan dendam dan saling memprovokasi. Sembari menyerukan penyelesaian kasus yang terjadi ditangani sepenuhnya oleh aparat penegak hukum.

Kunjungan orang pertama Kabupaten Bima ini di desa setempat, yang dikawal dan ketat oleh aparat TNI/Polri tersebut. Juga memberikan santunan kepada keluarga kor-

Konsolidasi Partai Demokrat Dompu

ban terduga pencuri kambing, yang meninggal akibat aksi massa. “Kita berharap keluarga korban tidak dendam atas peristiwa ini,” harapnya.

Selain itu, Ia juga memberikan bantuan kepada belasan Kepala keluarga (KK) warga dusun Tanjung Baru yang rumahnya hangus akibat dibakar.

Bantuan tersebut bersumber dari Baznas Kabupaten Bima dan uang pribadi Bupati.

Sebelum berkunjung ke desa setempat. Bupati menyempatkan waktu mengunjugi warga dusun Tanjung Baru yang mengungsi di kantor Desa Wilamaci. Serta

menyerahkan bantuan tanggap darurat. Yakni berupa bahan makanan, pakaian, perlengkapan tidur dan kebutuhan sehari hari.

“Saya juga instruksikan Dinas Sosial, Camat dan Kades untuk membangun dapur umum dan terus memberikan pendampingan kepada warga,” katanya.

Disamping itu, Bupati berharap serta menghimbau warga agar tidak terlalu lama dalam tempat pengungsian.

Kata dia, Pemerintah Daerah beserta aparat keamanan menjamin keamanan dan kenyamanan warga. (uki)

Pasangan Zul - Rohmi Diyakini Mampu Membawa NTB Lebih Baik Oknum Pembakar Rumah Warga Tanjung Baru Ditangkap Polisi

Edarkan Sabu, Sepasang Pasutri Dibekuk Kota Bima (Suara NTB) – Sepasang suami istri (pasutri), Im (40) dan Mm (35) harus berurusan dengan hukum. Warga Desa Naru Timur Kecamatan Sape ini, diciduk oleh Tim Opsnal Resnarkoba Polres Bima Kota, karena diduga pengedar narkoba jenis sabu.

Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota, Ipda Jusnaidin mengatakan sepasang pasutri tersebut ditangkap di kediamannya di Desa Naru Timur pada Senin (26/2) sore, tanpa perlawanan. “Selain mereka. Ada ada orang warga inisial Ab (32) dan AS (20) yang juga kita amankan,” ungkap Jusnaidin.

Dikatakannya, penangkapan pasutri yang diduga pengedar serta dua orang warga pengguna sabu tersebut menindaklanjuti informasi masyarakat yang meresahkan peredaran sabu di Desa setempat. “Tanpa menunggu lama petugas langsung mendatangai TKP,” ujarnya.

Tiba di TKP, petugas langsung melakukan penggeledahan. Saat itu oknum Im sedang bersama istrinya Mm didalam rumah. Selain keduanya juga terdapat dua orang yang diduga pengguna sabu.

Usai mengamankan empat warga tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan mencari barang bukti (BB). Alhasil ditemukan 17 poket yang diduga berisi sabu, di bawah dipan dalam kamar tidur.

“17 poket sabu yang disita ini, beratnya 1,83 gram,” katanya.

Selain belasan sabu, petugas juga menyita BB lainnya seperti satu pucuk senpi rakitan lengkap dengan dua biji peluru tajam, belasan unit HP berbagai merek. Uang tunai sebesar Rp 2, 7 juta. tiga buah parang, satu kunci leter T, satu buah bong dan satu unit timbangan digital.

“Saat ini mereka yang ditangkap serta BB yang disita, masih diamankan di Res Narkoba Polres Bima Koita untuk diproses lebih lanjut,” pungkasnya. (uki)

akan diisi benda-benda peninggalan sejarah pasca meletusnya tambora tahun 1815 lampau. Hanya saja, konsep ini belum final dibahas mengingat usulan beberapa pihak bahwa situs peninggalan se-

tetap ditempat. Pengujung ketika ingin melihat miniaturnya silahkan ke museum tapi ketika ingin menyaksikan secara langsung bisa ke lokasi,” ujarnya.

Deny Rahadi mengatakan, benda dan situs peradaban tambora sudah cukup banyak yang ditemukan, seperti kendi, piring jaman dinasti, makam kuno dan sebagainya.

Dengan dibangunnya museum ini dipastikan wilayah Doro Ncanga akan menjadi kota kecil dan saksi sejarah peradaban kuno tambora yang hi-

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Pasangan Dr. H. Zulkieflimansyah – Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang diusung Partai Demokrat – PKS pada pemilihan Gubernur NTB tahun 2018 diyakini mampu melanjutkan pembangunan NTB yang sudah banyak menunjukan kemajuan di bawah kepemimpinan Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Kemampuan Dr Zul secara akademis, politik dan jaringan membuat Partai Demokrat makin, pasangan Zul – Rohmi akan mampu membawa NTB sejajar dengan daerah lain di Indonesia. Hal itu disampaikan Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH Mahalli Fikri saat penutupan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Partai Demokrat Kabupaten Dompu di gedung PKK Dompu, Senin (26/2) sore kemarin. “Sebelum memutuskan pasangan Dr H Zulkieflimansyah – Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah, terjadi diskusi yang cukup panjang. Karena selama 10 tahun kepemimpinan Tuan Guru Bajang (TGB), berbagai kemajuan pembangunan NTB diletakkan. Partai Demokrat akhirnya menetapkan pasangan ini karena sangat yakin, kedua doktor ini yang kita cari mempin NTB kedepan,” tegas TGH Mahalli Fikri.

Ia pun mengungkapkan, penentuan pasangan Zul – Rohmi di Pilgub NTB sebagai bentuk tanggungjawab moral partai Demokrat dan rasa tanggungjawabnya terhadap kelanjutan pembangunan NTB. Karena Partai Demokrat tidak ingin NTB setelah berganti kepemimpinan,

DEMOKRAT - Cagub NTB, H. Zulkieflimansyah diapit Ketua dan Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB bersama Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Dompu di acara Rakercab Partai Demokrat Kabupaten Dompu, Senin (26/2). Calon Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah saat bicara di Rakercab Partai Demokrat Dompu (kiri). kondisinya tidak jauh lebih baik atau lebih buruk. Tapi justru ingin NTB kedepan jauh lebih baik dari saat ini, terlebih banyak terobosan bagi kemajuan NTB sudah dimulai seperti Global Hub, KEK Mandalika dan berbagai kemajuan lainnya.

Dr H Zulkieflimansyah, calon Gubernur NTB yang diusung Partai Demokrat pada kesempatan yang sama menganalogikan Provinsi NTB sebagai motor gede (Moge) Harley Davidson yang sedang berlari. Ketika pengemudinya hanya tahu cara menjalankan, tetapi tidak paham mengendalikan justru akan membawa motor terperosok di jurang. Motor ini besar, tapi sangat ringan dipacu dan mudah dikendalikan bagi yang paham. Saat ini beberapa kemajuan pembangunan dilakukan di NTB dengan potensinya seperti Global Hub di KLU, KEK Mandalika, Tambang di Sumbawa, Pabrik Gula di Dompu dan berbagai kemajuan pembangunan lainnya.

“Bila salah dalam mempimpinnya, berbagai kemajuan itu justru akan membuat NTB terperosok,” katanya.

Ia juga mengisahkan cerita rakyat Thailand yang terus menjadi motivasi sehingga Negara ini menjadi satu – satunya negara yang tidak pernah dijajah yaitu cerita antara macan dan ular.

Cerita ini tidak memiliki akhir dan mengajarkan bahwa akhir dari cerita juga bergantung dari keinginan penulisnya. Ketika cerita berakhir bahagian, maka se-

mangat dan motivasi menuju bahagian yang ditampilkan.

Selain itu, Dr Zul juga menceritakan sejarah hidupnya mulai dari SD dan SMP di Sumbawa Besar. Ia SMA di Australia dan melanjutkan sarjana ekonomi di UI serta menjadi Ketua BEM UI saat itu. Usai menamatkan sarjana ekonomi di UI, ia melanjutkan pendidikan di Jepang, Belanda, dan Harvard University Amerika. Ketika kembali di Indonesia, ia menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Banten sejak 2004 hingga saat ini.

Ia bahkan berani maju sebagai calon Gubernur di Banten berpasangan dengan Hj Marissa Haque dan hampir menang.

Saat itu dirinya menang di 5 Kabupaten dan hanya kalah di Lebak, karena selisihnya cukup banyak di daerah ini sehingga belum menang.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Dompu, Ismul Rahmadin, S.Pd.I saat pembukaan Rakercab mengungkapkan, target partai Demokrat Dompu menang di pemilu 2019 mendatang. Target ini akan tercapai dengan potensi kader dan keluarga besar partai Demokrat Dompu. Mereka ini akan siap menjadikan partai Demokrat sebagai pemenang.

Namun sebelum memenangkan partai Demokrat di pemilu, pada Pilkada serentak tahun 2018 ini partai Demokrat Dompu harus memenangkan pasangan Dr. H. Zulkieflimansyah – Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah di Pilgub NTB 27 Juni 2018. (ula/*)

Bima (Suara NTB) – Jajaran Polres Bima berhasil menangkap seorang warga inisal Ef (27), pria yang diduga terkait kasus pembakaran sejumlah rumah warga Dusun Tanjung Baru Desa Tangga Baru Kecamatan Monta.

Kapolres Bima, AKBP Bagus Satrio Wibowo S.Ik, Selasa (27/2) mengatakan kasus pembakaran rumah warga tersebut terjadi pada Minggu (25/2) siang. Sejumlah rumah warga rusak dan hangus terbakar. Menurut Kapolres, insiden pembakaran rumah warga tersebut dipicu meninggalnya seorang warga Dusun Desa Tangga Baru yang dikeroyok massa karena diduga kepergok mencuri kambing.

“Aksi massa ini tidak diterima oleh warga lain, sehingga melakukan aksi pengrusakan dengan cara membakar,” katanya saat konfrensi pers di Mapolres setempat, Selasa (27/2).

Diakuinya, penangkapan terhadap oknum Ef, tersebut akan terus dilakukan pengembangan lebihlanjut. Kapolres menduga aksi pembakaran rumah tersebut dilakukan lebih dari satu orang. “Kasusnya akan didalami.

Bahkan saat ini beberapa nama telah teridentivikasi,” katanya.

Kapolres mengimbau kepada seluruh warga agar tetap

menahan diri. Tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Serta mempercayakan penanganan kasus tersebut kepada pihak berwajib.

“Kami menghimbau agar tidak terpancing dengan provokasi. Kasus ini akan ditangani serius,” pungkasnya.

Seperti diketahui, ratusan KK warga Dusun Tanjung Baru Desa Tangga Baru menggungsi ke Desa tetangga menyusul ketegangan dusun setempat sejak Minggu (25/2) sore kemarin hingga Senin (26/2).

Tercatat, ada 130 Kepala Keluarga (KK) atau 300 jiwa yang menggungsi. Kebanyakan diantara mereka ibu dan anakanak hingga kini masih di kantor Desa Wilamaci Kecamatan Monta. Ketegangan tersebut juga menyebabkan delapan rumah warga dusun Tanjung Baru hangus terbakar. Lima diantaranya rata dengan tanah.

Sementara tiga lainnya kondisinya rusak parah. Selain itu, lima unit motor juga terbakar.

Ketegangan dua desa tersebut, dipicu meninggalnya seorang warga dusun Tangga Baru, yang dimassa karena diduga mencuri kambing. Ia dikeroyok hingga meninggal dunia dengan luka sabetan senjata tajam pada bagian tubuh. (uki)

(Suara NTB/uki)

DITANGKAP - Oknum Ef (seragam tahanan) pria yang diduga pembakar rumah warga Dusun Tanjung Baru Desa Tangga yang ditangkap jajaran Polres Bima, Selasa (27/2).

SUARA NTB Rabu, 28 Februari 2018

POLHUKAM

Halaman 8

Tim Suhaili - Amin Minta Penyelenggara Jauhi Politik Uang Pemilu 2019

KPU NTB Usulkan Penambahan Tiga Dapil DPRD Kabupaten/Kota Mataram (Suara NTB) KPU Provinsi NTB telah merampungkan pembahasan usulan Daerah Pemilihan (Dapil) untuk pemilihan Anggota DPRD tingkat kabupaten/kota di Pemilu 2019 mendatang.

Hasil pembahasan tersebut kemudian akan diusulkan ke KPU RI untuk mendapat persetujuan.

Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori menyampaikan, bahwa pihaknya akan mempresentasikan hasil penataan Dapil di tingkat kabupaten/kota tersebut di hadapan KPU RI. Oleh karena itu ia berharap, KPU kabupaten/kota ikut memberikan masukan selengkap-lengkapnya dan mengawal KPU Provinsi NTB dalam memperjuangkan usulan dapil tersebut, hingga ditetapkan melalui Surat Keputusan.

Dalam Rapat Kooridinasi penataan dapil tersebut, jumlah dapil kabupaten/kota se-NTB mengalami penambahan tiga dapil pada Pemilu 2019 mendatang. Dimana pada Pemilu 2014 lalu, jumlah dapil sebanyak 43 dapil. Sedangkan pada Pemilu 2019 nanti, diusulkan menjadi 46 dapil.

“KPU Kabupaten/Kota yang mengusulkan penambahan dapil yaitu Kota Mataram, Kabupaten Dompu dan kabupaten Bima,” kata Aksar. Sementara kabupaten/kota lainnya jumlah dapilnya tetap.

Dapil Kota Mataram pada tahun 2014 yang lalu hanya ada lima dapil, pada Pemilu 2019 mendatang diusulkan menjadi enam dapil. Kemudian di Kabupaten Dompu, pada Pemilu 2014 yang lalu ada tiga dapil, pada Pemilu 2019 diusulkan bertambah menjadi empat dapil. Selanjutnya di Kabupaten Bima pada Pemilu 2014 yang lalu dengan lima dapil, pada Pemilu 2019 mendatang diusulkan bertambah menjadi enam dapil.

Sementara itu di kabupaten/kota lainnya seperti Lombok Barat masih tetap dengan lima dapil. Lombok Tengah tetap dengan enam Dapil, Sumbawa lima dapil, dan Kota Bima tetap tiga dapil.

Kemudian Lombok Utara ada dua usulan yakni usulan pertama tetap seperti pada Tahun 2014 yang lalu yakni tiga dapil, pada usulan kedua menjadi lima dapil. Begitu juga dengan Sumbawa Barat dimana usulan pertama sama seperti pada tahun 2014 yakni tiga dapil, namun usulan kedua menjadi empat dapil.

Sementara itu penataan dapil di Lombok Timur diusulkan dua buah penataan Dapil, di mana usulan pertama dan usulan kedua sama seperti dapil pada tahun 2014 yakni 5 dapil, namun terjadi pergeseran jumlah kecamatan antar dapil tanpa mengurangui jumlah dapil yang ada.

Penataan dapil ini sesuai dengan tahapan Pemilu tahun 2019, yakni KPU kabupaten/kota se NTB telah melaksanakan uji publik usulan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD di masing-masing dari tanggal 7 – 13 Februari 2018 yang lalu.

Sementara untuk dapil DPRD NTB, yang lebih dulu ditetapkan, tidak mengalami perubahan. Masih sama dengan Pemilu 2014 lalu. Perubahan terjadi pada dapil DPR RI. Dimana pada pemilu 2014 lalu, NTB hanya menjadi satu dapil. Tapi pada pemilu 2019 mendatang, Provinsi NTB menjadi dua dapil yakni dapil 1, Pulau Lombok dan dapil 2 Pulau Sumbawa. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Praktik politik uang dalam Pilkada serentak NTB 2018, tidak saja rentan dilakukan oleh para kandidat pasangan Cagub dan Cawagub. Tapi juga rentan dilakukan oleh penyelenggara. Oleh karena itu, menjauhi pilitik uang juga mesti menjadi komitmen para penyelenggara.

Hal itu diserukan oleh tim pemenangan pasangan Cagub dan Cawagub nomor urut 1, H. M. Suhaili FT - H. Moh. Amin (Suhaili-Amin), bidang pengamanan suara dan rekrutmen saksi, Lalu Satriawandi, ST, pada Suara NTB. “Kita tidak bermaksud untuk soudzon, tapi akan tetap kami tekankan bahwa penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu juga harus betul-betul menjaga pakta integritas bersama yang sudah kita sepakati,” ujarnya.

Hal itu diungkapkan Satriawandi, bukan tanpa alasan.

Karena sudah ada bukti penyelenggara Pilkada yang yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK, terkait suap penyelenggara Pilkada. Dan kasus yang terjadi di Garut tersebut, tidak tertutup kemungkinan juga terjadi di NTB. Untuk itu ia merasa perlu menyerukannya

dikembalikan jaksa. setelah penyidik mengirim lagi berkas, jaksa mengembalikannya lagi.

Berkas perkara itu tersebut atas nama tersangka AT, mantan Kasi Sarpras pada Dikpora KLU dan tersangka NA, direktur CV Cahaya Nusa Tenggara rekanan pemenang tender.

Tersangka AT sempat menjalani penahanan sejak 21 Maret 2017. Tetapi penahanannya ditangguhkan atas jaminan penasihat hukum dan keluarganya.

Dua tersangka dijerat dengan pasal 2 dan atau pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto

(Suara NTB/ars)

pasal 55 KUHP. Alat peraga pendidikan untuk 33 SD di KLU dianggarkan melalui APBD tahun 2014. Nilai proyeknya mencapai Rp 4,925 miliar dari total pagu anggaran Rp 5 miliar.

Negara dirugikan Rp 750 juta, menurut hitungan BPKP Perwakilan NTB timbul dari mark up harga sejumlah alat peraga berbasis IT. Sejumlah SD tersebut juga tidak pernah mengusulkan alat-alat itu.

Dalam kasus itu penyidik Subdit III Tipikor sudah memeriksa 76 orang saksi. Diantaranya, kepala sekolah 33 SD di KLU, rekanan pemenang tender, staf Dikbudpora KLU, dan pejabat lingkup Pemprov NTB. (why)

Pilkada NTB

Anggota Dewan Berat Menangkan Calon yang Diusung Partainya Mataram (Suara NTB) Para anggota Dewan yang kebetulan Daerah Pemilihan (Dapil)-nya sama dengan asal salah satu pasangan Cagub dan Cawagub NTB, yang menjadi kompetitor dari pasangan Cagub dan Cawagub yang diusung oleh partai tempatnya bernaung. Mengemban tugas cukup berat, karena ditekan untuk mendulang suara di kandang musuh.

Seperti yang diungkapkan oleh anggota DPRD NTB Fraksi Gerindra, asal Dapil Lombok Tengah, Lalu Wirajaya, SH. Ia mengaku cukup berat mengkampanyekan pasangan nomor urut 2, Ahyar Abduh - Mori Hanafi, di daerah yang menjadi basis Cagub nomor 1, H. M. Suhaili FT. Karena ia akan bertarung di kandang Suhaili, maka ia sendiri belum berani memasang target suara yang akan diraih Ahyar-Mori di Lombok Tengah. Baginya yang paling pasti adalah pihaknya akan mengeluarkan banyak keringat dan mungkin berdarah-darah untuk bertempur mendulang suara di kandang Suhaili tersebut.

“Kita tidak bertarget, yang

jelas kita berikhtiar maksimal saja,” tegasnya.

Ditegaskan Wirajaya, sebagai seorang kader Partai Gerindra, ia harus taat atas perintah dan komando partai, sekalipun ia ditugaskan untuk bertempur di garis paling depan daerah lawan. Sampai sejauh ini, pihaknya bersama politisi dari parpol koalisi pendukung Ahyar-Mori sudah mulai bergerak.

“Sebagai kader partai, ketika sesuatu sudah diputuskan oleh partai, maka menjadi kewajiban bagi kader dan saya harus memenangkan paket ini. Apapun alasannya, harus kita menangkan, dan pergerakan kita sudah mulai.

Insya Allah lah kita dapat suara maksimal,” katanya.

Ditempat terpisah, politisi Partai Golkar yang juga tengah duduk di DPRD NTB, dapil Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima, H. Wahidin H M Noer, SE, pada Suara NTB juga mengakui, di tiga daerah yang menjadi dapilnya itu, paket Suhaili-Amin juga sangat berat untuk dikampanyekan.

Karena tiga daerah tapi masih satu rumpun suku itu, mayoritas mendukung Mori Hanafi.

Mori Hanafi, tercatat sebagai satu-satunya perwakilan dari suku Mbojo yang tampil

Juni mendatang.

“Pasti semua calon punya strategi juga, tapi kita sudah punya orang di tiap-tiap TPS untuk menjaga keamanan dan kenyamanan,” katanya.

Sementara paslon SuhailiAmin memastikan pihaknya akan menghindari politik uang.

Untuk itu pihaknya melakukan efisiensi yang sangat ketat terhadap pengeluaran untuk pembiayaan kampanye.

Seperti diketahui, sebelumnya para penyenggara dan peserta Pilkada NTB 2018, telah melakukan deklarasi tolak politik uang dan kampanye sara, yang diinisiasi oleh Bawaslu NTB. Dalam deklarasi tersebut, hanya pasangan Suhaili-Amin saja yang tidak hadir. Sementara tiga paslon lainnya ikut hadir. Untuk itu Paslon SuhailiAmin sempat dipertanyakan komitmennya untuk menolak politik uang. (ndi)

PENJAGAAN KETAT - Penjagaan tahanan yang akan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Mataram berlangsung ketat, Selasa (27/2) kemarin. Penjagaan oleh polisi bersenjata dan petugas pengawal tahanan dari Kejari Mataram lengkap dengan borgol. Namun suasana superketat itu kontras untuk tahanan tindak pidana korupsi.

Sebab hanya sebagian dipakaikan baju tahanan, tidak dimasukkan dalam sel sementara di Pengadilan, alih alih diborgol.

KasusAlat Peraga SD KLU Belum Juga Tuntas Mataram (Suara NTB) – Berkas perkara kasus korupsi alat peraga IT 33 SD di KLU tak kunjung lengkap.

Kasus yang menjerat dua orang tersangka itu masih dalam tahap pelengkapan berkas. Penyidik memeriksa tambahan saksi-saksi.

Dirreskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsuddin Baharuddin menyebutkan, kasus tersebut berkasnya masih di meja penyidik.

“Ada keterangan saksi yang masih perlu ditambahkan. Berkas posisinya di penyidik untuk dilengkapi,” terangnya kemarin. Syamsuddin tidak merinci isi petunjuk jaksa. sejak akhir tahun 2017 lalu, berkas

juga kepada penyelenggara.

“Kita tidak berandai-andai ini. Karena buktinya sudah ada.

Nah di NTB jangan sampai seperti itu. Kita harus samasama untuk menaati aturan main ini. Karena itu sama saja merugikan para calon yang lain kalau KPU/Bawaslu jangan coba-coba main mata dengan peserta Pilkada,” tegasnya.

“Intinya kita sama-sama saling awasi, kita bersih dan penyelenggara juga bersih. Termasuk kita juga akan mengawasi pergerakan calon lain, jangan sampai juga menggunakan politik uang,” sambung anggota DPRD NTB Fraksi Golkar ini.

Untuk mengawasi digunakan strategi pemenangan dengan praktik politik uang, pihaknya sudah menyiapkan pasukan pengawas di tiap-tiap TPS yang juga sekaligus merangkap sebagai tim pemenangan dan juga saksi pada saat hari H pencoblosan, 27

bertarung di Pilkada NTB 2018 ini. Sehingga secara emosional masyarakat, tentu akan lebih dekat dengan Mori, dibandingkan dengan figur calon lainnya.

Meski demikian, Wahidin yakin Suhaili-Amin juga akan bisa meraup suara di tiga daerah tersebut dengan maksimal.

Karena diketahui bahwa tiga daerah tersebut selama ini menjadi basis suara bagi Partai Golkar.

Seperti diketahui Golkar cukup berjaya di tiga daerah tersebut. Anggota DPR RI dapil NTB yang dikirim oleh Partai Golkar, berasal dari Bima. Begitu juga di DPRD NTB, Golkar berhasil mengirim dua wakilnya ke Udayana. Bahkan Bupati Kabupaten Bima juga dikuasai oleh Politisi Golkar. Bahkan dalam Pilkada Kota Bima 2018 ini, calon yang diusung Golkar paling dijagokan akan memenangkan pertarungan.

“Insya Allah lah, bisa kita imbangi Mori di sana.

Saya sendiri secara pribadi bisa sumbangkan 15 ribu suara untuk Suhaili,” kata Wahidin yang juga Bendahara DPD Golkar NTB ini optimis. (ndi)

(Suara NTB/why)

SAKSI - Sekda Loteng, H Nursiah menjawab pertanyaan penasehat hukum terdakwa korupsi PT LTB saat menjadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (27/2).

Korupsi PT LTB

Sekda Loteng Jadi Saksi Tiga Terdakwa Mataram (Suara NTB) – Sekda Lombok Tengah, H. Nursiah menghadiri persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (27/2). Dia bersaksi dalam perkara korupsi penyertaan modal perusahan daerah PT Lombok Tengah Bersatu (LTB).

Nursiah bersaksi untuk tiga terdakwa, Lalu Martadinata, Zahrun Arbaidi, dan Abdul Karim yang didakwa korupsi dan pencucian uang. Nursiah ditanyai mengenai proses pendirian PT LTB beserta pengangkatan direksinya.

Perusda PT LTB didirikan pada tahun 2012 berdasarkan Perda Kabupaten Lombok Tengah No 2/2011. Pada saat itu, Nursiah masih menjabat sebagai Asisten III Setda Lombok Tengah.

Susunan direksinya pada tahap awal ditetapkan dengan akta notaris sejalan dengan pendirian PT-nya. PT LTB, kata Nursiah pada awalnya dihajatkan bergerak di bidang agro, properti, dan pariwisata.

Pemilik sahamnya adalah Pemkab Loteng. “Perda itu mengatur juga soal penyertaan modal. Kalau tidak salah kewajiban pemilik saham Rp 4 miliar. Untuk tahap pertama dicairkan Rp 1 miliar,” jelasnya menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum.

Ketua majelis hakim, Suradi lalu bertanya mengenai pengelolaan modal dimaksud yakni tentang pengembalian dana penyertaan.

“Setelah RUPS (rapat umum pemegang saham) belum ada pengembalian. Belum ada pembayaran. Kalau yang pinjaman PDAM sudah dikembalikan direktur uta-

ma,” jawab Nursiah. PT LTB pernah meminjam dana dari PDAM sebesar Rp 200 juta.

Hakim anggota Abadi kemudian menanyakan soal lokasi usaha PT LTB, produksi usaha, dan hasilnya.

“Lokasinya tidak tahu, tidak pernah ke sana. Saya dapat laporan dari Kabag Ekonomi usahanya gagal,” kata Nursiah yang dilantik sebagai Sekda Loteng pada 2016 lalu ini. Dia mengaku tidak mengetahui sebab gagalnya usaha PT LTB tersebut.

Tim penasihat hukum terdakwa, Hadi Muchlis kemudian mencecar Nursiah dengan sejumlah pertanyaan. Seperti soal keuangan, penganggaran, dan penyusuan peruntukkan anggaran, serta pengangkatan direksi.

Nursiah menjawab bahwa dalam pengangkatan direksi dan komisaris pada tahun 2014 tidak melalui RUPS. Melainkan dengan SK Bupati. Dalam jajaran PT LTB, Bupati Lombok Tengah, Suhaili FT menjabat sebagai komisaris.

“Apakah PNS atau Bupati boleh jadi komisaris,” tanya Hadi. “Tidak boleh di Perda,” kata Nursiah menjawab seraya menambahkan bahwa penunjukkan dewan direksi tidak dilakukan melalui RUPS. “Dasar apa Bupati mengangkat direksi tanpa RUPS,” sergah Hadi melanjutnya pertanyaannya. Nursiah hanya menjawab tidak tahu.

Namun dia menjelaskan, penyertaan modal Rp 1 miliar tersebut sudah dicairkan melalui bagian ekonomi Setda Loteng pada tahun 2014. Pencairannya tidak secara khusus ada mata anggarannya.(why)

SUARA NTB Rabu, 28 Februari 2018

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Sektor Pariwisata Bima Butuh Investor (Suara NTB/dok)

AYAM TALIWANG - Aneka hidangan tradisional yang menjadi kuliner khas NTB, salah satunya Ayam Taliwang.

Ayam Taliwang Jadi Warisan Budaya Tak Benda Mataram (Suara NTB) – Tahun lalu Ayam Taliwang telah diusulkan menjadi salah satu warisan budaya tak benda nasional. Hal ini dianggap penting mengingat Ayam Taliwang sudah semakin dikenal orang. Apalagi setiap wisatawan yang datang selalu ingin menikmati salah satu hidangan khas NTB ini.

“Ayam Taliwang sudah kita usulkan dan sudah dijadikan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Nasional asal NTB. Karena kita ingin semua potensi warisan budaya yang kita miliki ini bisa diinventarisir dan didaftarkan,” kata Kasubag TU Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Bali Nusra, I Wayan Suci Sumadi, SH. Sebelumnya sudah dilakukan penetapan kesenian Gendang Beleq sebagai warisan budaya asal NTB. Masih banyak budaya dan kesenian yang masih bisa diupayakan sebagai warisan budaya tak benda asal NTB. Salah satunya Ayam Taliwang yang sudah menjadi salah satu kuliner khas asal NTB. “Semua orang memang sudah tahu kalau Ayam Taliwang itu merupakan kuliner khas asal NTB. Namun kita tetap perlu mendaftarkannya sebagai warisan budaya nasional agar tidak diklaim oleh pihak lain,” ujarnya.

Saat ini memang sudah semakin banyak kuliner khas NTB, pihaknya menganjurkan agar semakin banyak yang didaftarkan. Sehingga semua warisan budaya asal NTB bisa terdaftar dan tidak bisa diklaim oleh pihak manapun.

“Kan banyak kuliner khas NTB, ada juga Sate Tanjung, Sate Bulayak dan banyak lainnya. Semuanya bisa didaftarkan. Harapan kita semua kuliner ini bisa lestari dan terus dihidangkan dari generasi ke generasi selanjutnya,” harapnya.

Menurutnya, ini harus menjadi perhatian semua pihak.

Sebab warisan ini harus terus dilestarikan untuk generasi berikutnya. Sehingga harus terus diperkenalkan. Selain itu, anak-anak di sekolah juga harus mulai diberikan pemahaman tentang warisan-warisan budaya yang dimiliki Indonesia, khususnya warisan budaya yang berasal dari daerahnya.

“Ayam Taliwang harus benar-benar dilestarikan. Semakin banyak anak muda yang tahu dan tahu cara membuat akan semakin baik. Selain itu, ini juga bisa menumbuhkan rasa kecintaan generasi muda tentang kuliner khas daerahnya yang menjadi warisan budaya,” ujarnya. (lin)

(Suara NTB/ars)

PANTAI PINK - Wisatawan saat berkunjung ke Pantai Pink. Banyak dari pelaku pariwisata mendapatkan permintaan dari wisatawan untuk diajak ke Pantai Pink.

Pelaku Pariwisata Berupaya Tingkatkan Kualitas SDM Mataram (Suara NTB) – Berbagai cara dilakukan untuk membuat wisatawan merasa betah saat berkunjung ke Lombok.

Salah satunya dengan meningkatkan kualitas pelayanan dari SDM (Sumber Daya Manusia) atau para pelaku pariwisata. Hal ini dianggap sangat penting mengingat pelayanan adalah hal utama yang menentukan kenyamanan wisatawan.

“Kita terus tingkatkan pelayanan kita. Karena bagaimanapun, semuanya harus bersinergi. Tidak bisa hanya destinasi saja yang dibenahi, kita pun harus terus membenahi diri dengan meningkatkan pelayanan,” kata Pelaku Pariwisata asal Lombok Tengah Muhammad Fauzan, di Mataram, Selasa (27/2).

Ia mengatakan bahwa selama ini Pemda sudah berupaya untuk melengkapi sejumlah fasilitas destinasi wisata. Sudah saatnya para pelaku pariwisata juga semakin meningkatkan kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada wisatawan. Ini juga sebagai penentu kualitas pariwisata di suatu daerah.

“Kita tidak bisa hanya menuntut pemerintah melengkapi destinasi saja, kita juga harus berjuang dan terus belajar melengkapi kekurangan-kekurangan pada pelayanan kita,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Asita NTB Dewantoro Umbu Djoka mengatakan bahwa kualitas pelayanan dari biro perjalanan wisata dan para pelaku pariwisata lainnya juga menjadi penentu kenyamanan wisatawan. sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada setiap wisatawan yang datang.

“Kita juga harus memberikan semacam kuisioner kepada wisatawan. Apapun komentarnya harus menjadi catatan untuk kita bisa terus meningkatkan kualitas kita. Dari situ kita bisa tahu apa saja kekurangan kita selama melayani tamu,” ujarnya.

Menurutnya pelayanan ini adalah hal yang utama selain kelengkapan destinasi. Menurutnya persoalan yang harus dibenahi tidak saja soal akses, namun juga soal pelayanan dan kenyamanan wisatawan. jangan sampai ada wisatawan yang memberikan kesan buruk karena pelayanan yang kurang maksimal dari pelaku pariwisata tersebut.

“Kita harus bisa memastikan wisatawan yang datang itu merasa senang dengan pelayanan kita. Bagaimanapun kita ini menjual jasa, jadi kita harus bisa membuat kualitas pelayanan jasa yang maksimal,” ujarnya.

Ia berharap semua wisatawan yang datang ke NTB bisa menikmati waktu berliburnya dengan nyaman. Selain itu, ia juga berharap semua pelaku pariwisata di NTB bisa terus belajar dan mengasah kemampuannya.

Sehingga wisatawan yang datang merasa terlayani dengan baik dan mereka bisa mendapatkan kesan yang baik atas kunjungannya ke NTB. (lin)

Mataram (Suara NTB) Kabupaten Bima semakin menggencarkan promosi pariwisatanya. Hanya saja pariwisata di daerah ini dianggap sulit berkembang apabila tidak ada investor yang melirik. Sehingga Pemda Bima berharap ada investor yang mau menanamkan modalnya. Terutama di sektor pariwisata bidang perhotelan.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata KabupatenBima, H. Abdul Muis. Ia mengatakan saat ini sudah semakin banyak wisatawan yang datang dan merencanakan untuk berlibur ke berbagai destinasi di Bima. Hanya saja wisatawan tidak bisa berlama-lama, mengingat fasilitas berupa penginapan atau hotel masih sangat kurang.

Ini masih menjadi kendala Pemkab Bima dalam mempromosikan potensi wisata yang ada.

“Kita butuh lebih banyak lagi hotel. Karena wisatawan yang datang sudah semakin banyak. Kami berharap investor mau menanamkan modalnya, terutama untuk pembangunan hotel atau penginapan lainnya,” ujarnya.

Ia berharap para investor

mau menanamkan modalnya dengan membangun hotel di beberapa destinasi potensial di Bima. Ia menyebutkan, rata-rata wisatawan yang berkunjung ke Komodo ingin berkunjung pula ke Bima.

“Kita punya keindahan bawah laut yang berpotensi membuat wisatawan senang untuk berkunjung. Kawasan

Sakosa juga terus kita benahi. Kalau destinasi kita lihat sudah semakin siap. Sekarang fasilitas hotel yang perlu ditambah,” ujarnya.

Kurangnya fasilitas hotel ini juga membuat Pemda merasa kurang percaya diri dalam mempromosikan Bima dalam skala yang lebih luas. Sebab tidak mungkin mengundang tamu, tanpa mempersiapkan kebutuhan yang membuatnya merasa nyaman. Sehingga Pemda dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Bima merasa perlu untuk melengkapi kebutuhan wisatawan akan pengina-

pan dengan standar yang baik.

“Kami sangat berharap para investor ini ada yang bisa membangun fasilitas hotel berupa hotel berbintang. Karena kita masih sangat kekurangan hotel berbintang,” ujarnya.

Persoalan penginapan atau hotel ini memang sudah lama dirasakan oleh Pemkab Bima.

Namun pihaknya belum bisa berbuat lebih selain mencoba untuk meyakinkan investor agar mau menanamkan modalnya. Sebab banyak pantai di Bima sudah dinyatakan sebagai tempat atau spot menyelam yang indah oleh wisatawan. (lin)

Empat Gili di Sekotong Jadi Destinasi Delegasi IMF-WBG

(Suara NTB/nas)

PANTAI KURA-KURA - Seorang wisatawan tengah menikmati pemandangan Pantai Kura-kura yang ada di Lombok Timur.

Pantai Kura-kura, Destinasi Wisata Baru di Lotim Selong (Suara NTB) Pantai Kura-kura atau yang biasa disebut Pantai Sungkun merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Pantai ini semakin menunjukkan pesonanya. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung. Baik wisatawan dari luar Lombok maupun wisatawan lokal yang berasal dari Lombok.

Akses menuju pantai ini tidak terlalu sulit karena jalan yang ditempuh pun sudah lumayan bagus. Di dekat pantai ini juga terdapat Pantai Surga dan Pantai Rawan. Dimana wisatawan lebih banyak berkunjung ke Pantai Surga, karena lokasinya yang lebih strategis dibandingkan dua pantai lainnya.

Namun saat sudah sampai di Pantai Sungkun, wisatawan dapat menikmati sensasi berlibur

yang berbeda. Karena wisatawan juga bisa menikmati keindahan alam serta keunikan pantai ini.

“Kita bisa lihat batu kurakura raksasa. Ini yang menjadi salah satu keunikan di pantai ini. Kita bisa melihat pemandangan yang indah dan sekaligus melihat pemandangan kura-kura raksasa yang merupakan batu ikonik di pantai ini,” kata wisatawan asal Kota Mataram, Ririn, Selasa (27/2).

Pantai ini lebih tepatnya berada di Dusun Sungkun Desa Ekas Kecamatan Jerowaru.Pantai ini berada sekitar 5 kilometer dari jalan utama. Meski demikian, jalan menujupantai ini sudah terbilang bagus.

Sehingga wisatawan dapat menikmati perjalanannya tanpa harus khawatir akan melawati jalan rusak atau berlubang.

“Jalannya sudah bagus, jadi menjangkau Pantai Sungkun ini

juga terbilang mudah. Meskipun dari jalan utama menuju ke sana itu lumayan jauh,” akunya.

Pantai ini cukup diminati yang menyukai olahraga selancar. Kondisi pantai ini memang cocok untuk olahraga air ini dan menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan.

Tidak sedikit pula wisatawan yang datang dari Bali menggunakan kapal-kapal kecil.

Pantai Kura-kuratermasuk pantai paling selatan di wilayah Lombok Timur. Membentang dan langsung berhubungan dengan Samundra Hindia yang terlihat jelas terbentang luas. Karena itu pula yang membuat ombak pantai ini tergolong besar. Gulungan ombak yang panjang menjadikan kawasan ini dicintai para peselancar. (lin)

Wisatawan Domestik Mulai Banyak ke Sumbawa Mataram (Suara NTB) – Sejumlah fasilitas destinasi wisata yang ada di Pulau Sumbawa mulai dilengkapi. Akses jalan menuju destinasi juga sudah semakin baik. Hal ini sangat baik untuk promosi pariwisata Sumbawa kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Belakangan ini sudah semakin banyak wisatawan domes(Suara NTB/lin) tik yang berkunjung ke berbagai destinasi PULAU KENAWA - Pulau Kenawa yang merupawisata yang ada di kan salah satu destinasi wisata favorit wisatawan yang berkunjung ke Sumbawa.

Sumbawa. kunjungan wisatawan, terutama Pulau Sumbawa semakin mendapwisatawan domestik. Wisatawan atkan perhatian dari wisatawan. Terumancanegara juga sudah semakin tama wisatawan nusantara yang pebanyak tapi wisatawan domestik yang nasaran dengan keindahan Pulau lebih mendominasi. Ini mungkin salah Sumbawa yang selama ini turut diprosatu efek dari promosi yang kita lakumosikan oleh Pemda NTB. Saat ini kan,” ujarnya. tingkat kunjungan di beberapa destiSalah satu wisataawan domestinasi yang ada di Pulau Sumbawaka asal Surabaya yang sudah pernah diklaim mengalami peningkatan. berkunjung Indah Rossiati mengaku “Memang wisatawan yang datang senang atas kunjungannya ke Sumtidak sebanyak yang datang ke Lombawa. Ia juga berkunjung ke Pulau bok. Namun demikian, tren kunjungan Moyo bersama rekannya. Ia merasa wisatawan semakin meningkat. Terutakjub dengan keindahan berbagai tama wisatawan nusantara atau destinasi wisata yang ada di Pulau wisatawan domestik yang sudah seMoyo. Ia merekomendasikan agar makin banyak berkunjung,” kata Kewisatawan tidak hanya berkunjung pala Dinas Pariwisata Kabupaten ke Pulau Lombok namun juga ke Sumbawa Barat IGB Sumbwanto.

Pulau Sumbawa.

Hal ini menurutnya karena sudah Ia mengaku senang dan sangat semakin banyak destinasi wisata menikmati suasana saat berada di yang dilengkapi dengan fasilitas terPulau Moyo. Namun ia masih mententu. Terutama fasilitas dasar. Seyayangkan tentang akses ke tempat hingga pihaknya merasa lebih peritu. Ia menunggu hingga berjam-jam caya diri dalam mempromosikan posampai akhirnya ada perahu yang tensi pariwisata KSB kepda bisa membawanya menyeberang ke wisatawan yang datang.

Pulau Moyo.

Hal yang sama juga diungkapkan Ia melihat adanya potensi wisata oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupatyang besar di Pulau Sumbawa. Namun en Sumbawa, Junaidi. Menurutnya saat belum diimbangi dengan akses teruini wisatawan domestik sudah semakin tama kendaraan menuju destinasi itu. mengenal Sumbawa. Meski belum bisa Menurutnya Pulau Moyo dan beberaseperti Lombok, namun setidaknya pa destinasi lainnya memiliki potensi sudah ada kemajuan dibandingkan yang sama seperti destinasi wisata tahun-tahun sebelumnya. yang ada di Pulau Lombok.(lin) “Kita melihat adanya peningkatan

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi NTB sudah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kedatangan delegasi IMF-World Bank Group ke NTB. Tidak hanya kawasan tiga gili di KLU, namun beberapa kawasan gili yang ada di Sekotong juga akan menjadi destinasi para delegasi nantinya.

“Nanti mereka akan berkunjung juga ke kawasan Gili Tangkong, Gili Kedis, Gili Nanggu dan Gili Sudak. Semuanya kita persiapkan sehingga mereka bisa menikmati waktu berliburnya dengan nyaman,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L. Moh Faozal, S.Sos.,M.Si. Ia mengatakan bahwa penataan kawasan gili di Sekotong sudah dilakukan. Sehingga semua fasilitas yang dibutuhkan selama kunjungan para delegasi bisa didapatkan. Ini juga merupakan salah satu pelayanan yang harus diberikan untuk membuat para delegasi ini terkesan dengan Lombok.

“Kita sudah upayakan untuk melengkapi fasilitas yang ada di kawasan gili di Sekotong. Semuanya sudah mulai kita benahi, jadi waktu pelaksanaannya nanti tidak ada kekurangan apapun bagi wisatawan yang datang,” ujarnya.

Pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan kanal-kanal dan Pokdarwis yang ada di Sekotong. Sebab mereka inilah yang nantinya akan melayani wisatawan atau para delegasi yang datang saat kunjungan ke Sekotong. Berbagai persiapan sudah dan akan dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan yang akan diberikan nantinya.

“Kita sudah berkomunikasi dan berdiskusi dengan Pokdarwis yang ada di semua destinasi yang akan dikunjungi.

Termasuk Pokdarwis yang ada di Sekotong. Sehingga kita bisa membuat rancangan pelayanan yang seperti apa yang akan diberikan kepada para delegasi nantinya,” ujarnya.

Keindahan pantai dan bawah laut di kawasan Sekotong memang tidak dapat diragukan lagi. Sebab selama ini semakin banyak wisatawan yang berkunjung dan ingin menikmati keindahan yang ada di Sekotong. Hal ini pula yang membuat Pemda NTB merasa percaya diri untuk merekomendasikan kawasan Sekotong sebagai destinasi wisata para delegasi nantinya.

“Pada intinya kita sudah siap. SDM kita sudah siap, destinasi kita juga sudah siap. Beberapa fasilitas yang kurang juga mulai kita benahi. Dengan harapan wisatawan dan para delegasi nantinya bisa menikmati kunjungannya. Dan yang paling penting kita harapkan mereka bisa berkunjung kembali dengan jumlah yang lebih banyak,” harapnya. (lin)

SUARA NTB Rabu, 28 Februari 2018

PENDIDIKAN

Halaman 10

Sistem Zonasi Bina Remaja Hindari Konflik USIA-usia remaja tak dapat dipungkiri merupakan usia paling rentan dalam proses pertumbuhan seseorang. Pada masa ini, seorang remaja akan mencari jati dirinya lewat berbagai hal. Selain itu, masa remaja merupakan masa yang kritis dalam siklus perkembangan seseorang.

Di masa ini banyak terjadi perubahan dalam diri seseorang sebagai persiapan memasuki masa dewasa.

Remaja tidak dapat dikatakan lagi sebagai anak kecil, namun ia juga belum dapat dikatakan sebagai or(Suara NTB/ist) ang dewasa. Hal ini terjadi Zahratul Jannah oleh karena di masa ini penuh dengan gejolak perubahan baik perubahan biologis, psikologis, maupun perubahan sosial.

Dalam keadaan serba tanggung ini seringkali memicu terjadinya konflik antara remaja dengan dirinya sendiri (konflik internal), maupun konflik lingkungan sekitarnya (konflik eksternal). Apabila konflik ini tidak diselesaikan dengan baik maka akan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan remaja tersebut di masa mendatang.

Menyadari pentingnya memberikan pemahaman dan pembinaan terhadap para remaja, sejak beberapa tahun lalu Zahratul Jannah membentuk Komunitas Anak Muda Berkarakter.

Sebuah komunitas yang akhirnya menjadi wadah berhimpun para remaja Dusun Pringgarata Barat, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, untuk menggali dan menyalurkan hal-hal positif yang mereka miliki.

Menurut Zahratul Jannah, pembentukan komunitas ini diawali keperihatinan melihat para remaja dusun setempat yang perilakunya kerap menyimpang. Menenggak minuman keras merupakan bagian tak terpisahkan dari diri para remaja yang tidak jarang berujung pada konflik di antara mereka. Maklum saja, di tempat ini sebagian besar orang tua dari para remaja di tempat ini bekerja sebagai TKI ke berbagai negara tujuan seperti Malaysia dan Arab Saudi. Praktis saja, kehidupan para remaja tidak terkontrol dengan baik. Sosok orang tua sebagai panutan tidak lengkap di sisi mereka. Padahal pada usia remaja ini, mereka membutuhkan seorang sosok yang dapat menjadi contoh.

Maka untuk mencegah terjadinya dampak negatif yang semakin meluas, Zahratul Jannah beserta beberapa rekannya membentuk Komunitas Anak Muda Berkarakter. Tujuan awal pembentukan komunitas ini semata-mata menghalau dampak yang lebih luas atas perilaku remaja yang gemar mengkonsumsi minuman keras.

“Tujuannya untuk merubah karakter anak-anak muda yang sudah rusak moral dan otaknya gara-gara miras. Karena banyak sekali anak-anak muda di sini yang sudah nggak bermoral dan hidupnya sudah nggak karuan arah dan tujuan,” tuturnya.

Keberadaan komunitas yang seluruh anggotanya terdiri dari anak muda usia sekolah dan mahasiswa ini awalnya tidak berjalan sesuai harapan. Ada saja tantangan dan rintangan yang dihadapi komunitas. Baik berasal dari para remaja dan masyarakat setempat. Para remaja yang diajak bergabung dengan komunitas ini sempat menolak.

Namun bagi Zahratul Jannah, rintangan dan tantangan yang dialaminya dianggap sebagai cobaan dalam proses dakwah mengajak orang lain berbuat baik. Perlahan tapi pasti, dengan sekuat tenaga dia dan rekan-rekannya berusaha terus membujuk dan meyakinkan para remaja untuk mengubah diri dan bergabung dengan komunitas. “Awalnya menolak, tapi saya terus saja membujuk sampai anak-anak ini mau mendengarkan,” kenangnya.

Berkat kesabaran, akhirnya sebagian remaja yakin keburukan yang mereka lakukan selama ini hanya dapat membawa kerusakan dan tidak memberikan manfaat apa-apa pada diri mereka. Sehingga mereka pun memilih bergabung dengan Komunitas Anak Muda Berkarakter. “Alhamdulillah banyak anak muda yang karakternya sudah berubah dan menyadari kesalahannya selama ini”.

Sementara untuk pembinaan terhadap anggota komunitas dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan rutin sebanyak tiga kali seminggu. Dalam pertemuan tersebut, mereka berdiskusi dan bertukar pikiran. Diharapkan adanya pertemuan rutin antar sesama anggota komunitas dapat mempererat rasa persaudaraan di antara mereka, memperkuat keutuhan dan terhindarnya konflik. “Kini orang tua sangat mendukung malah sangat bersyukur karena ada perubahan pada anak-anaknya.

Yang awalnya nakal menjdi anak penurut,” ujarnya. (dys)

SMPN 20 Mataram Memperbanyak Latihan Soal UN Mataram (Suara NTB) – SMPN 20 Mataram serius dalam menyiapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), pengayaan dan latihan soal terus menerus dilakukan pihak sekolah. Termasuk memberikan latihan soal melalui soal-soal dari internet untuk memudahkan siswa belajar secara mandiri.

Kepala SMPN 20 Mataram, Dra. Ida Ayu Putu Armyani, menjelaskan, pada awal bulan Januari lalu sudah melakukan pengayaan. Pelajaran tambahan itu untuk menyiapkan siswa menghadapi UN termasuk menyiapkan siswa mengerjakan soal isian singkat pada mata ujian matematika.

“Selain itu juga sebelum diprogramkan, bapak dan ibu guru memberikan latihan soal, soal yang ada di internet itu juga diberikan ke anak-anak. Termasuk untuk isian singkat, guru matematika itu harus ekstra menyiapkan siswa,” katanya.

Sebanyak 96 siswa kelas IX direncanakan akan mengikuti UNBK. SMPN 20 Mataram menggunakan satu ruangan laboratorium, dengan 32 unit komputer. Para siswa tetap melaksanakan latihan UNBK agar mereka tidak canggung ketika menghadapi UNBK. Ida Ayu berharap seluruh siswa kelas IX bisa mengikuti UNBK di tahun ini. Ia tetap optimis bisa melaksanakan UNBK. Peningkatan nilai juga diharapkan bisa tercapai.

Selain itu, integritas siswa juga diharapkan bisa tinggi. “Bisa mendapatkan prestasi yang baik. Integritas bisa terjaga.

Harapannya supaya anak kami bisa sukses semua, dan UNBK berjalan lancar sesuai dengan harapan kita, terutama nilai anak-anak bisa meningkat,” harapnya. (ron)

Upaya Hindari Membeludaknya Siswa di Satu Sekolah Mataram (Suara NTB) Rencana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi di SMP negeri Kota Mataram disambut baik SMP negeri yang selama ini banyak peminat. Rencana itu dianggap salah satu cara untuk mengurangi membeludaknya pendaftar di SMP tertentu.

Kepala SMPN 2 Mataram, H. Lalu Suwarno, Selasa (27/ 2) mengatakan, jika benar PPDB sistem zonasi diterapkan, maka SMPN 2 Mataram akan cukup terbantu untuk mengurangi membeludaknya pendaftar. PPDB sistem zonasi mengharuskan siswa memilih sekolah sesuai dengan zona tempat tinggalnya. “Siswa hampir merata kalau diatur sesuai zonasi,” katanya.

Dengan begitu pemerataan juga bisa tercapai. Menurut Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kota Mataram, pemerataan mutu bisa terlaksana, karena dengan sistem zonasi siswa yang berprestasi akan tersebar tempat mereka bersekolah.

Pada PPDB online sebelumnya, Suwarno mengakui cukup kerepotan saat PPDB. Terk-

adang ada siswa yang berasal dari zona sekolah yang seharusnya berhak masuk di sekolah itu, tapi tidak bisa masuk. Malah siswa yang secara prestasi unggul, tapi jauh dari sekolah malah bisa masuk. “Kalau diatur jelas aturannya zonasi ini kan meringankan sekolah, dengan ketentuan itu kita bisa sampaikan ke orang tua untuk dimaklumi hasil seleksi kita,” katanya.

Suwarno berharap jika benar PPDB sistem zonasi diterapkan di SMP di Kota Mataram, diharapkan ada waktu yang cukup untuk sosialisasi, agar saat pelaksanaan semua orang tua paham terhadap ketentuan zonasi. “Harapannya lebih awal disampaikan, agar sekolah juga bisa mempulikasikannya, supaya kita sama-sama tahu, supaya nanit ada keseragamana pemahaman,” harapnya.

Hal senada disampaikan Kepala SMPN 1 Mataram, Drs. Saptadi Akbar. Menurutnya, penerapan sistem zonasi bukan suatu masalah, terlebih lagi sudah ada Permendikbud nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru yang mengatur tentang sistem zonasi. “Kalau itu dilaksanakan, tidak masalah, kami tidak alergi dengan siswa dari kalangan tertentu, kalau diharuskan, tidak masalah,” ujarnya.

Saptadi menegaskan, diperlukan kesiapan semua pihak untuk menerima aturan baru itu. Sosialisasi juga sangat diperlukan agar tidak terjadi komplain dari masyarakat.

“Kalau diharuskan dengan sistem zonasi ya kita taat, yang penting kalau semua pihak hormat dan taat, ketegasan juga.

Kita semua sama-sama

pihaknya bersama-sama menyiapkan siswa dengan maksimal untuk menghadapi UN. Salah satu yang dilakukan oleh MKKS SMP yaitu menggagas uji coba bersama. Uji coba UN yang dilaksanakan MKKS direncanakan pada 12, 13, 14, dan 15 Maret nanti.

“Kemudian hasil try out, masih ada waktu untuk menganalisa, supaya betul-betul anak-anak itu siap menghadapi UN, itu programnya MKKS,” kata Kepala SMPN

(Suara NTB/dok)

Saptadi Akbar

menaati. Sosialiasi pada sistem zonasi juga perlu,” kata Akbar.

Akbar juga mengatakan, melalui PPDB sistem zonasi pemerataan bisa terjadi. Dengan sistem zonasi itu, memberikan kesempatan siswa yang berada di dekat sekolah bisa diterima. Namun demikian, ia menyarankan ada ruang juga bagi siswa berprestasi untuk bisa mendapatkan sekolah yang diinginkannya.

Sebelumnya, Kepala Bidang

Pendidikan Dasar Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., mengatakan pihaknya akan mencoba menerapkan PPDB Sistem Zonasi. Nantinya jika PPDB Sistem Zonasi diterapkan, maka PPDB sistem online yang sebelumnya diterapkan, tidak lagi dilaksanakan. “Tapi sistem online kan amanat Perda, nanti akan kita rapatkan, bagaimana kita kawinkan sistem ini,” katanya. (ron)

Siswa SMAN 1 Pringgabaya Diajak Hindari Nikah Dini Selong (Suara NTB) Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja mengajak siswasiswa SMAN 1 Pringgabaya Lombok Timur (Lotim) untuk tidak menikah dini. Hal itu disebabkan adanya dampak buruk yang bersifat sistematis jika praktik nikah dini dilakukan para remaja.

Fasilitator PIK Remaja Lotim, Jumadi, S.Ap., menyebut pentingnya siswa yang merupakan bagian dari remaja untuk menghindari praktik nikah pada usia dini. Praktik nikah di bawah umur sebaiknya dihindari karena memiliki dampak ikutan yang tidak baik.

Dari segi ekonomi, pelaku nikah dini tentu belum cukup sejahtera jika di pandang dari segi materi. Sehingga banyak pelaku nikah pada usia muda terkungkung dalam jurang kemiskinan karena belum matang. Sedang dari aspek kesehatan, sistem reproduksi belum berjalan sempurna baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan kelak. Ini semua berdampak lebih jauh pada perubahan sosial di masyarakat.

Diakui pula jika masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa. Kehidupan remaja merupakan kehidupan yang sangat menentukan bagi kehidupan masa depan mereka selanjutnya. Mereka membutuhkan bimbingan agar mengetahui apa yang mereka harus lakukan. Termasuk menunda agar tidak terjadi pernikahan dini.

Untuk itulah, sosialisasi ini digelar dengan harapan agar para siswa mampu menunda pernikahan mereka. Apalagi mereka masih duduk di

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Sosialisasi menghindari menikah dini yang dilakukan Pusat Informasi Konseling Lotim di SMAN 1 Pringgabaya belum lama ini. bangku sekolah, akan lebih baik jika mereka fokus pada upaya belajar, sehingga saat lulus mereka dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Karena di samping itu semua, menikah pada usia yang

matang dari aspek mental dan lainnya serta terwujudnya kesehatan reproduksi, tentu penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja akan lebih baik.

Dengan merencanakan kehidupan bekeluarga baik dalam hal jenjang pendidikan yang

Lembaga Konseling, Wahana Praktikum Mahasiswa Mataram (Suara NTB) -

Jurusan Bimbingan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram kini mempunyai lembaga konseling resmi. Pendaftaran badan hukum pun telah dilakukan sebagai bentuk legalitas lembaga.

Pengelola Lembaga Konseling UIN Matatam, Lalu Abdurrahman Wahid, MA., menegaskan keberadaan lembaga konseling untuk menjawab kebutuhan praktikum mahasiswa. Di samping menjadi tempat konseling bagi yang lainnya. “Kami di UIN Mat-

aram punya lembaga konseling resmi, ada akte notarisnya resmi,” ujar Abdurrahman, Selasa (27/2).

Bagi jurusan BKI, lembaga konseling suatu keharusan yang harus dipenuhi lembaga.

Lewat lembaga ini mahasiswa BKI yang profil lulusannya menjadi konselor dapat belajar memberikan bimbingan atau konseling bagi masyarakat, salah satunya seperti memberikan konseling bagi para pecandu narkoba.

Pihaknya fokus pada upaya bimbingan bagi para pecandu lantaran tingkat pemakai kian meningkat. Sebagai antisipasi sebelumnya pihak UIN Mataram mewacanakan bahwa

sejak awal pada saat penerimaan mahasiswa baru berkeinginan agar ada semacam tes bebas narkotika bagi tiap mahasiswa baru. Hal itu untuk mengetahui kondisi mahasiswa yang masuk di UIN. “Tapi tidak tahu, kita berharap ada kerjasama nanti dari BNN,” ungkapnya.

Namun demikian yang pasti keberadaan lembaga konseling milik jurusan BKI UIN Mataram sebagai wujud komitmen kampus dalam memerangi narkoba, dan secara khusus sebagai tempat praktikum bagi mahasiswa sebagai calon-calon konselor. (dys)

Analisa Persiapan UN Lewat Uji Coba Mataram (Suara NTB) – Uji coba atau try out yang dilaksanakan secara bersama oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKSS) dijadikan bahan analisa kesiapan siswa untuk persiapan menghadapi Ujian Nasional (UN). MKKS akan melaksanakan Uji Coba UN pada pertengahan bulan Maret nanti.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kota Mataram, H. Lalu Suwarno, Selasa (27/2) mengatakan,

(Suara NTB/dok)

H. Lalu Suwarno

2 Mataram ini.

Program uji coba dan persiapan UN oleh MKKS SMP juga bekerjasama dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram. Suwarno menyampaikan, MKKS SMP Kota Mataram tidak hanya menyiapkan untuk uji cob UN, tapi juga menyiapkan siswa untuk Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). “Bukan hanya ujian nasonal saja, tapi

juga USBN kita rancang di MKKS dalam rangka persiapan-persiapan. Kami samasama mengkreasi kesiapan, dan bersama menyiapkan kegiatan,” ujar Suwarno.

Ia berharap, dengan berbagai persiapan itu, siswasiswa di Kota Mataram bisa memenuhi kriteria kelulusan. “Siswa bisa lulus memenuhi kriteria yang ditetapkan,” ujar Suwarno.

Di tahun 2018 ini, ada sebanyak 23 SMP sederajat,

baik negeri dan swasta di Kota Mataram melaksanakan UNBK. Terjadi penambahan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 13 sekolah.

Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) UN, dijadwalkan sinkronisasi UN SMP/MTs., pada 20 sampai 21 April 2018. UN SMP/MTs dilaksanakan pada 23 sampai dengan 26 April 2018. Untuk UN susulan SMP/MTs pada dilaksanakan 8 dan 9 Mei 2018. (ron)

terencana, berkarir dalam pekerjaan yang terencana sampai merencanakan pernikahan, akan sangat baik dilakukan setiap remaja, sehingga nantinya mampu menghasilkan generasi berkualitas.

Di samping itu, banyak seka-

li persoalan dihadapi remaja.

Kebanyakan hanya mengikuti tren sesaat, gengsi kalau tidak merokok dan lain sebagainya.

Maka, seorang remaja harus memiliki cita-cita menjadi pionir dan mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin. (dys)

Evaluasi Keterampilan Siswa Lewat UKK Mataram (Suara NTB) – Uji Kompetensi Keahlian (UKK) di SMKN 3 Mataram sudah mulai dilaksanakan.

UKK itu melibatkan penguji dari internal sekolah dan dari pihak eksternal sekolah. Melalui UKK bisa mengetahui sejauh mana penguasaan keterampilan siswa.

Kepala SMKN 3 Mataram, Moh. Tauhid, S.Pd., mengaku, Selasa (27/2) kemarin merupakan hari kedua UKK di SMKN 3 Mataram, pelaksanaan berjalan dengan normal sampai pukul 17.00 Wita.

“Untuk menguji keahlian masing-masing siswa, diuji oleh pihak internal sekolah dan eksternal,” katanya.

Dari pihak eksternal, penguji diambil dari Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang relevan dengan kompetensi keahlian siswa.

UKK untuk menguji keterampilan para siswa. “Untuk melihat keterampilannya itu sudah sesuai atau tidak dengan kebutuhan dunia DUDI,” kata Tauhid.

Peserta UKK di SMKN 3 Mataram sebanyak 654 siswa dari 13 kompetensi keahlian dengan jangka waktu pelaksanaan berbeda-beda tergantung jenis mata ujiannya. Bagi siswa yang tidak mampu meraih nilai di atas standar yang ditetapkan, maka tidak bisa mendapatkan sertifikat. “Kalau tidak nilainya di bawah standar atau dibawah 7, mereka tidak dapat sertifikat,” ujarnya.

Tauhid berharap semua siswa mendapatkan sertifikat.

(Suara NTB/ron)

Moh. Tauhid Ia juga menjelaskan, sebelum UKK siswa sudah dibekali keterampilan sejak duduk di kelas X. Pada UKK itu, penguasaan keterampilan para siswa diuji. “Harapannya semua siswa berhasil,” katanya.

Selain itu, saat ini pihaknya fokus pada kedisiplinan. Ia akan menguatkan aturan yang sudah ada agar peningkatan kedisiplinan bisa tercapai.

Menurutnya, sekolah yang maju itu harus mampu menjadi kedisiplinan dan kebersihan.

Kedua hal itu dianggapnya sebagai kunci sekolah meraih prestasi. Dengan disiplin itu, prestasi, peningkatan mutu pendidikan, dan berbagai hal lainnya akan ikut meningkat.

Tauhid mengatakan, cara untuk menjaga nama baik itu kuncinya ada peningkatan disiplin. Semua program akan terlaksana kalau kedisiplinan dapat lebih diperketat. Termasuk disiplin guru dan siswa. (ron)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 28 Februari 2018

KONI Ajukan 17 Cabor Dipertandingkan di NTB Mataram (Suara NTB) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB akhirnya memfinalisasi sejumlah cabor yang akan dipertandingan di NTB bila ditunjuk sebagai tuan rumah bersama Bali di Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2024. Terdapat sebanyak 17 cabor yang diselenggarakan di NTB sisa 35 cabor lainnya akan diselenggarakan oleh provinsi Bali.

Demikian disampaikan Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto kepada Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Selasa (27/2) kemarin. “Kita sudah sepakati NTB akan mengambil 17 cabor yang dipertandingkan di PON 2024,” ucapnya.

Penetapan 17 Cabor untuk diselenggarakan di NTB bila resmi menjadi tuan rumah PON 2024 itu sudah disepakati lewat rapat internal KONI NTB bersama 17 pengurus cabor belum lama ini. Dan sejumlah pengurus 17 cabor itu siap mendukung penyelenggaraan multi event itu.

Dijelaskan Andy, sebanyak 17 cabor yang akan dipertandingan di NTB adalah voli pasir, pacuan kuda, balap motor, kempo, muay thai, dansa, catur, tarung derajat, sepak takraw, selam, atletik, dramband, tinju, aerosport, futsal, karate dan bridge. Sebanyak 17 cabor itu akan dipertandingkan disejumlah lokasi yang ada di Pulau Lombok. Sedangkan sisa 35 cabor lainnya akan diselenggarakan oleh provinsi Bali.

Lanjut Andy, penetapan 17 cabor itu telah difinalisasi oleh KONI NTB karena memang dalam waktu dekat ini pihak Bidding PON akan datang melihat kesiapan NTB yang baru saja mencalonkan diri bersama Bali sebagai tuan rumah bersama PON 2024. Kapabarnya tim Bidding akan tiba di Mataram, 1-3 Maret 2018. (fan)

Bagus Terancam Gagal Ikut PON 2020 Mataram (Suara NTB) Atlet balap sepeda BMX NTB, I Gusti Bagus Saputra dikabarkan tidak bisa mewakili NTB di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua 2020. Atlet yang baru saja menyumbang medali emas untuk Indonesia di SEA Games 2017 terkendala umur.

“Bagus tidak bisa lagi ikut PON tahun 2020, karena ada pembatasan usia atlet. Atlet yang bisa ikut PON maksimal berusia 21 tahun. Sementara usia Bagus saat ini sudah melampaui 21 tahun,” ucap Sekretaris Umum (Sekum) Pengprov Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI) NTB, Ilyas S.P saat dihubungi Suara NTB di Mataram, Selasa (27/2).

Dikatakan Ilyas, pemberlakukan batasan usia atlet dipertandingan cabang olahraga balap sepeda di PON 2020 sudah diketahui oleh sejumlah pengurus balap sepeda di Indonesia. Dan pengurus ISSI NTB telah menerima secara lisan informasi tersebut dari PB ISSI. Ditanya apakah pemberlakukan batasan usia atlet di PON 2020 sudah ada Surat Keputusan (SK) resmi dari PB ISSI? Ilyas menjawab sudah. Namun demikian sayangnya llya belum bisa menunjukan SK pemberlakuan batasan usia atlet itu, alasannya belum diterima oleh Pengprov ISSI NTB. “Terkait pemberlakukan batasan usia atlet sudah ada SK dari PB ISSI. Kabarnya SK itu akan dikirim ke pengurus ISSI provinsi se-Indonesia,” ucap Iyas tanpa dapat menunjukan SK PB ISSI soal pemberlakua batasan usia atlet PON 2020.

Di tempat terpisah Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto yang dikonfirmasi terkait recana pemberlakuan batasan usia atlet balap sepeda tersebut mengatakan pihanya sudah mengetahui. Namun demikian Andy menegaskan bahwa pemberlakuan batasan usia atlet balap sepeda itu belum jelas. Pasalnya sejauh ini belum ada SK PB ISSI. “Pemberlakukan batasan usia untuk atlet BMX di PON belum jelas. Soalnya sampai saat ini belum ada SK dari PB ISSI yang mengatakan pemberlakuan batasan usia,” tegas Andy.

Selama belum ada SK PB ISSI terkait pemberlakuan batasan usia atlet balap sepada di PON 2020, maka atlet balap sepeda BMX, I Gusti Bagus Saputra masih tetap diberikan kesempatan mengikuti Pelatda Mayung 2018 menuju PON 2020. (fan)

(Suara NTB/kir)

PAKAI JILBAB - Sejumlah atlet voli pantai wanita, yang berlaga di Sirkuit Nasional (Sirnas) voli pantai seri pertama di kawasan Pantai Kuta, Pujut Lombok Tengah (Loteng), Selasa kemarin tampak mengenakan jilbab.

Pakaian Peserta Sirnas Voli Pantai Menuai Kritik Praya (Suara NTB) Tiga hari gelaran Sirkuit Nasional (Sirnas) voli pantai seri pertama di kawasan Pantai Kuta Pujut Lombok Tengah (Loteng), panitia pelaksana (pansel) menuai banyak kritik. Bukan soal penyelenggaraan event nasional tersebut. Tetapi soal gaya pakaian sejumlah peserta yang dinilai bertentangan dengan norma dan budaya masyarakat sekitar. Lantaran memakai pakaian yang terlalu minim saat bertanding.

Terlebih venue pertandingan voli pantai tersbeut lokasinya tidak jauh dari Masjid Nurul Bilad Mandalika. “Kita sangat menyayangkan penampilan para atlet yang bertanding jauh dari etika dan estetika masyarakat sekitar,” kritik Hasbi, pengamat olahraga Loteng.

Seharusnya, karena lokasi berada di wilayah Loteng dan NTB yang dikenal sebagai

daerah seribu masjid, para peserta voli pantai hendaknya menghormati etika dan budaya masyarakat sekitar.

Tidak malah terkesan tidak peduli dengan budaya masyarakat lokal.

Belum lagi, yang menonton pertandingan voli pantai tersebut tidak mengenal batasan usia. Mulai dari anak-anak sampai orang tua. Karena memang digelar ditempat terbuka.

Sehingga panitia pelaksana harusnya bisa memfilter hal tersebut. Sehingga tidak meninggalkan kesan yang kurang baik ditengah masyarakat.

“Kita dalam hal ini bukannya tidak mendukung event tersebut. Apalagi itu event bertaraf nasional. seyogyanya, etika dan budaya masyarakat setempat tetapi diperhatikan.

Terutama dalam hal penggunaan pakaian,” ujarnya.

Terkait kritikan tersebut, Ketua Panitia Sirnas Voli Pantai, Suhaimi, S.H.,mengaku khilaf dan menyampaikan permohonan maaf. Pihaknya mengaku lalai, tidak menjelaskan kepada para peserta soal tata cara berpakaian. Terutama para peserta luar negeri. Karena mungkin dinegaranya cara berpakaian minim tersebut, bukan hal yang tabu.

Tetapi bagi masyarakat di daerah ini, cara berpakaian minim saat bertanding cukup membuat masyarakat risih.

“Untuk itu, kita sudah melakukan pertemua dengan semua peserta dan ofisial maisng tim yang bertanding.

Supaya saat bertanding meng-

gunakan pakaian standar,” timpalnya.

Suhaimi mengaku, pihaknya sudah mendengar langsung kritikan dari masyarakat terkait cara pakaian para peserta voli pantai. Terutama peserta dari luar negeri yang terlalu minim. Sehingga bertentangan dengan etika dan budaya masyarakat lokal. Hal itu pun sudah disampaikan.

Dan, semua peserta telah bersepakat untuk tidak menggunakan pakaian yang terlalu minim. “Di pertandingan berikutnya, peserta sudah sepakat untuk menggunakan pakaian yang standar. Supaya masyarakat yang menonton tidak merasa risih lagi,” timpalnya. (kir)

Sirnas Voli Pantai

Asa Juara di Katagori Putra Sirna Praya (Suara NTB) Gelaran Sirkuit Nasional (Sirnas) voli pantai sudah menginjak babak semifinal.

NTB selaku tuan rumah pun berhasil menempatkan dua wakilnya di babak empat besar ini, untuk kateagori putri. Sementara untuk kategori putra, semua wakil NTB dipastikan terhenti. Itu artinya, asa untuk meraih juara di katagori putra dipastikan sirna.

Pada babak perempatfinal sektor putri, Selasa (26/2) sore kemarin, tim NTB 1 berhasil menghentikan perlawanan tim Caroline Jakarta. Di babak semifinal tim NTB 1 sudah ditunggu tim Sukun Vojo 1 Jawa Tengah (Jateng) yang berhasil menghentikan perlawanan tim NTB 3.

Sedangkan tim NTB 2, lolos

ke semifinal dan akan berhadapan dengan tim Jawa Timur (Jatim) 1. Setelah di perempatfinal mengkandaskan perlawan tim Hongkong. “Jika tim NTB 1 dan NTB 2 bisa mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal, bisa-bisa terjadi all NTB final,” ungkap Ilham Subari, panitia lokal, kepada Suara NTB. Sementara di katagori putra, tim NTB 1 yang menjadi satu-satunya wakil NTB di babak perempat final. Langkah Tio dan Apip, dihentikan tim Malaysia 1. Sehingga praktis, tidak ada wakil NTB di babak semifinal Sirnas voli pantai pertama tahun ini. “Untuk babak semifinal sektor putra, diisi oleh tim Malaysia 1, tim Caroline DI Yogyakarta, tim

Jatim 2 dan tim Sukun Vojo Jateng 1,” ujarnya.

Babak semifinal sendiri akan digelar pada Rabu pagi hari ini.

Kemudian dilanjutkan dengan babak final pada sore harinya. Setelah pengalungan medali akan dilanjutkan dengan penutupan Sirnas voli pantai pertama tahun 2018 ini.

Secara umum, aku Ilham, pelaksaan Sirnas voli pantai pertama tahun ini berjalan lancar. Para peserta juga mengaku cukup puas dengan penyelenggaraan event voli pantai tingkat nasional pertama di kawasan Pantai Kuta ini.

“Kita selaku tuan rumah, berharap sukses penyelenggaraan bisa diikuti dengan sukses juara untuk kategori putri,” pungkas Ketua Bidang Pembinaan PBVSI Loteng ini. (kir)

KONI NTB Usulkan Empat Atlet Ikut Tes CPNS Mataram (Suara NTB) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB akan mengusulkan sebanyak empat atlet yang akan mengikuti tes CPNS tahun 2018.

Keempat atlet itu adalah I Gusti Bagus Saputra, Ahmad Zigi Zaresta Yuda, Putu Dini Jasita dan Iswandi.

Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Adianto yang dikonfirmasi Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Selasa (27/2) kemarin menjelaskan bahwa jumlah atlet NTB berprestasi internasional yang belum berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) terdapat sebanyak lima orang atlet. Namun demikian KONI NTB akan mengusulkan empat atlet saja, karena satu atletnya masih berstatus pelajar.

“Lulu Mohammad Zohri masih berstatus pelajar. Jadi tidak kita usulkan. Zohri masih sangat muda dan saya berharap dia bisa mengukir

prestasi lebih tinggi lagi,” jelasnya.

Informasi yang diterima Suara NTB keempat atlet yang diusulkan mengisi formasi CPNS tahun 2018 itu merupakan atlet dari cabor atletik, voli pasir, balap sepeda BMX dan karate. Dimisalkan Ahmad Zigi Zaresta Yuda adalah atlet karate yang sukses meraih medali perak di kelas Kata (seni) perorangan putra di SEA Games 2017.

Selanjutnya atlet balap sepeda BMX, I Gusti Bagus Saputra meraih medali emas di SEA Games 2017, Iswandi meraih medali perak di nomor estafet 4x100 meter di SEA Games 2017 dan terakhir Putu Dini Jasita yang merupakan atlet voli pasir andalan NTB pernah berprestasi di beberpa singel event internasional.

Pengusulan nama Putu Dini Jasita untuk mengikuti formasi CPNS tahun 2018 ini sedikit mendapat

sorotan. Pasalnya, Dita belum pernah meraih medali di SEA Games.

Namun demikian, KONI tetap mengajukan nama Putu Dini Jasita.

Pasalnya, atlet asal Lobar itu pernah meraih medali emas di beberapa single event internasional.

“Kita mengusulkan Putu Dini Jasita juga karena dia pernah punya prestasi di singel event internasional,” timpal Wakil Ketua I KONI NTB, H. Suhaimi SH yang ditugaskan menyusun data atlet berprestasi mengikuti tes CPNS tahun 2018.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa persyaratan atlet yang dapat diusulkan menjadi CPNS tahun 2018 minimal pernah meraih medali perunggu di Asian Games dan medali perak di SEA Games. Selain itu atlet yang berprestasi di single event internasional juga dapat disusulkan menjadi CPNS tahun 2018. (fan)

SUARA NTB

Rabu, 28 Februari 2018

Kapolres Ajak Pelajar di Lotim Perangi Narkoba Selong (Suara NTB) Kapolres Lombok Timur (Lotim), AKBP. M. Eka Fathurrahman, SH, SIK, mengajak seluruh pelajar di Lotim untuk perang melawan narkoba. Menurut Kapolres, narkoba merupakan musuh bersama dan sangat berbahaya.

Demikian disampaikannya dalam ceramah penyalahgunaan narkoba kepada pelajar di Lotim bertempat di gedung Darma Polres Lotim dalam rangka HUT YKB ke38. Ditekankan Kapolres, wilayah Kabupaten Lotim merupakan salah satu daerah sasaran para pengedar narkoba, termasuk yang menjadi mangsa dari pelaku pengedar narkoba ini yakni anak muda maupun pelajar yang saat ini rasa ingin tahu-

nya cukup tinggi. “Para pelajar harus memiliki motto, yakni narkoba no, prestasi yes,”ungkap Kapolres.

Dalam ceramah yang disertai dengan sesi tanya jawab itu, para pelajar terlihat cukup aktif. Mulai dari bertanya tentang artis yang terlibat penyalahgunaan narkoba dan hanya direhabilitasi serta efek dari mengkonsumsi narkoba. Dijelaskan Kapolres, pada awalnya narkoba muncul pada tahun 60-an, di mana dulu pada saat itu tidak ada efek, sebab di negara barat seperti Belanda, di mana saat itu narkoba digunakan untuk menghilangkan rasa lelah dan pada saat itu pula tidak ada undangundang yang mengaturnya.

Namun seiring per-

SALON

LOWONGAN

RUPA-RUPA

SALON LA DURBIN BY LILIUM Promo sulam alis 1jt,promo msker rambut+scrub free Vit 70RB, Gunting Rmbut : 25RB,promo body bleaching+ masker rmbut+body scrub+catok 199RB,smua promo datas Free Voucher20%,inbox/WA: 082236507224

DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.

Berminat Hub : 081907004335

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa, facial, Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848 LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/ bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA melayani perwatan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit, make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

(Suara NTB/yon)

PENYULUHAN NARKOBA - Kapolres Lotim, M. Eka Fathurrahman memberikan penyuluhan bahaya narkoba terhadap seluruh pelajar di Lotim, Selasa (27/2). kembangan zaman, yang mengedarkanlah yang dihu-

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

kum termasuk yang memakai. Artinya, kata Kapolres, semua proses dalam kegiatan dan upaya tim tertentu terhadap orang yang menggunakan narkoba atau kecanduan dalam mengkonsumsinya sehingga harus direhabilitasi. Dijelaskan pula, dalam institusi Polri juga tetap dilakukan tes urine, bagi yang terdeteksi dan terbukti mengkonsumsi narkoba, maka akan ditindak sebagaimana aturan yang ada. (yon)

HILANG HLG STNK R4 TOYOTA DR1458AY NOKA/ NOSIN:MHKM1BA3JFJ121261/ K3MG11170 AN. HIDAYANTI HLG DI JAKARTA HLG STNK R2 HONDA DR3056CC NOKA/ NOSIN:MH1JFD2215CK210970/ JFD2E-1221158 AN. PD BPR NTB MATARAM HLG DSKTR JL ADISUCIPTO HLG STNK R2 YAMAHA MIO DR2887BL NOKA/ NOSIN:MH328D0029K447613/ HBG1E-28D478167 AN.ZULKARNAEN HLG DSKTR JL. SELAPARANG

Halaman 12

Kemenaker Atensi Kisruh di PT. AMNT

Mataram (Suara NTB) – Kisruh antara pekerja dan perusahaan tambang PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) belum juga sepenuhnya mereda. Gonjang ganjing terus terjadi, setelah perusahaan nasional ini menggantikan peran PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) menambang perut bumi di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat.

Dari ribuan pekerja yang terlibat di perusahaan, masih ada ratusan pekerja yang belum jelas arahnya.

Pekerja dan perusahaan sampai saat ini belum ketemu di titik solusi. Ada tiga kepentingan internal perusahaan. Kepentingan pertama, para pekerja yang siap pensiun dengan menerima sejumlah pesangon. Kepentingan kedua, pekerja bersedia diperpanjang masa kerjanya, dengan catatan tidak lagi tercatat sebagai karyawan PT. AMNT, melainkan berstatus sebagai karyawan perusahaan sub kontrak yang dibuat PT. AMNT.

RUPA-RUPA K A M O R R Y BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/ 081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

(Suara NTB/dok)

H. WIldan Kepentingan ketiga, sebagian pekerja yang masih ngotot ingin bekerja, tetapi tetap tercatat sebagai karyawan PT. AMNT. Padahal, PT. AMNT sendiri sudah mendistribusikan seluruh kebijakan operasional penambangan kepada perusahaan-perusahaan sub kontrak di bawahnya.

“3.300 pekerja sudah tidak ada persoalan, ada 215 pekerja yang masih meminta tetap bekerja sebagai karyawan PT. AMNT. Persoalan ini sudah kita sampaikan ke Dirjen PHI Kemenaker,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Drs. H. Wildan di ruang

LOWONGAN Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

kerjanya, Selasa (27/2).

Pemerintah daerah melakukan konsultasi ke pusat. untuk menentukan jalan keluarnya. Oleh Kemenaker, kata H. Wildan, disarankan kepada perusahaan untuk secepatnya menemui pekerja yang belum clear statusnya.

Pada dasarnya, pemerintah daerah belum bisa sepenuhnya melakukan intervensi. Karena persoalannya masih bipartid.

Hanya belum ketemunya pihak perusahaan dan pekerja. Lain halnya jika ada yang merasa di rugikan, kemudian di laporkan kepada pemerintah daerah. Maka para pihak akan dimediasi.

“Saat ini masih dalam tahap klarifikasi. Karena itulah, kalau misalnya ada pihak yang merasa keberatan dan dirugikan, laporkan kepada pemerintah daerah. Terutama ke Dinas Nakertrans Kabupaten Sumbawa Barat sebagai yang memiliki wilayah,” ujarnya.

Disnakertrans Provinsi NTB juga tetap memonitornya, serta akan memfasilitasi pekerja dengan karyawan untuk mencari titik temu. H. Wildan menegaskan, meskipun kondisinya seperti yang terjadi sekarang, harapannya agar perusahaan juga tidak mudah melakukan pemutusan hubungan kerja. Jangan sampai sumber-sumber penghasilan masyarakat yang sudah ada, dipangkas begitu saja. (bul)

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp(081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

 Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 28 Februari 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Rabu, 28 Februari 2018

Ibnu Salim

Mataram (Suara NTB) Selama 2017, Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) mengawal pelaksanaan proyek tahun tunggal dan proyek multi years untuk kegiatan pengerjaan jalan, jembatan dan bangunan milik pemerintah lainnya.

Pada Januari 2018 lalu, tim melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) untuk tahap pelaksanaan pekerjaan. Tujuan monev tidak semata untuk mencari kesalahan, tapi justru mencegah terjadi penyimpangan dalam pekerjaan. ‘’Kami dari tim melakukan monev pada tahap pelaksanaan, bukan diakhir.

Kenapa? karena esensinya kita di TP4D bukan cari cari keasalahan, tapi mengidentifikasi kendala dan advis untuk atasi kendala

kendala itu,’’ kata Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si selaku fasilitator TP4D Provinsi NTB. Leader dari TP4D adalah Kejati NTB, sementara pihaknya menjalankan fungsi sebagai fasilitator pelaksaaan kegiatan. Dalam hal teknis pelaksanaan di Irbansus sebagai koordinator teknis.

Dijelaskan, dari monev yang dilakukan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, menemukan beberapa kendala dalam pelaksaan paket jalan dan jembatan. Salah satunya, proyek peningkatan jalan di Sumbawa Barat, ada 25 tiang listrik yang jadi penghalang sehingga proyek belum tuntas. ‘’Ada 25 tiang listrik di badan jalan, baru sembilan yang dipindahkan. Tentu ini yang menjadi kendala, sehingga butuh waktu dan koordinasi dengan pihak PLN,’’ terangnya.

Selain di Sumbawa, kendala tiang listrik ditemukan pada proyek jalan di Lombok, termasuk pipa air PDAM. Rekomendasi pihaknya tidak saja pada pelaksana proyek, tapi untuk ke depan harus ada koordinasi dengan instansi

terkait agar kendala diurai sejak awal.

Lebih jauh dijelaskan, pendampingan lebih khusus pada kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBD. Kepada seluruh SKPD Provinsi NTB, disarankan jika merasa gamang dalam pelaksanaan kegiatan, agar meminta pendampingan TP4D. pendampingan bukan kerja formalitas, tapi lebih jauh dalam rangka menghindari persoalan hukum dan tidak ada keraguan dalam rangkaian pekerjaan. ‘’Sehingga pembangunan bisa sukses dan menyentuh kepentingan dasar masyarakat. Inilah esensi dari pendampingan itu,’’ tandasnya. Tapi catatan diberikannya, jika dalam proses pendampingan pelaksana maupun pengawas tidak mentaati rekomendasi, pekerjaan bisa saja berujung masalah. ‘’Kami bisa menghentikan pendampingan jika apa yang jadi rekomendasi tidak dilaksanakan,’’ tegasnya.

Dampingi 57 Paket Proyek Dalam catatan tim monev, ada 57 proyek infrastruktur yang dilakukan

Halaman 14

pendampingan selama tahun 2017.

Dari hasil evaluasi sementara, pihaknya berkesimpulan secara keseluruhan proyek sudah sesuai target. Namun beberapa catatan pada proyek – proyek tertentu, sedang dimonitor untuk memastikan rekomendasi TP4D sudah dikerjakan. “Nanti di monev akhir, ada BPK terlibat,” sebutnya.

Anggota TP4D yang juga Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) Inspektorat NTB, IGP. Aryadi, S. Sos, MH menambahkan, monev pelaksanaan proyek infrastruktur tahun 2017 itu telah dilaksanakan di Pulau Lombok dan Sumbawa. Kebanyakan proyek-proyek infrastruktur yang didampingi oleh TP4D merupakan pembangunan jalan tahun jamak.

Dimana, pengerjaannya mulai 2017 hingga Oktober mendatang.

Aryadi menambahkan tim sudah mengunjungi sejumlah lokasi di Pulau Lombok. Di antaranya peningkatan jalan Udayana Mataram dengan nilai kontrak Rp 12,11 miliar lebih, Pengadaan konstruksi Jalan Keruak-

Pancor dengan nilai kontrak Rp 28,3 miliar lebih, Paket Lembar- Sekotong - Pelangan senilai Rp 52,72 miliar lebih dan sejumlah proyek pembangunan infastruktur lainnya.

Di Pulau Sumbawa, tim juga sudah melakukan monev terhadap pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi jalan dan jembatan pada ruas Labuan Kananga- Kawinda Toi Bima sepanjang 41,2 Km pekan lalu. Paket jalan dan jembatan tersebut merupakan bagian upaya membuka isolasi wilayah di kawasan lingkar utara Kabupaten Bima dan Dompu yang meyimpan potensi ekonomi cukup besar.

57 paket proyek yang didampingi TP4D, sebut Aryadi terdiri dari proyek percepatan jalan, irigasi dan cipta karya serta pembangunan gedung dan fasilitas penunjangnya.

Seperti fasilitas penunjang Islamic Center (IC), Gedung dan fasilitas penunjang di RSJ Mutiara Sukma dan pembangunan gedung di Dinas Koperasi dan UMKM NTB. (ars/*)

Kejaksaan Berikan Catatan Perbaikan

TP4D saat memeriksa progress pekerjaan jalan di Sumbawa Besar.

Tim saat memeriksa gedung dan fasilitas penunjang di RSJ Mutiara Sukma .

TP4D menemukan kerusakan pada ruas jalan di pekerjaan jalan di Bima.

TP4D saat mengecek fasilitas penunjang Islamic Center (IC),

Mataram (Suara NTB) Komando TP4D ada di Kejati NTB, terdiri dari berbagai unsur. Selain dari Jaksa, juga Inspektorat dan Polda NTB. Beberapa waktu lalu, Satgas ini turun ke sejumlah titik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa untuk monitoring dan evaluasi (Monev) sejumlah proyek yang didanai APBD. Penjelasan Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH, secara keseluruhan penilaian atas pekerjaan di sejumlah SKPD tergolong sukses. “Ada banyak yang sudah memenuhi saran dari TP4D,” ujarnya kepada Suara NTB, Selasa (27/2).

Tapi ada saja catatan, khususnya bagi yang tidak tuntas menjalankan rekomendasi TP4D. tapi pihaknya memahami, bukan lantaran tidak patuh atas rekomendasi, tapi semata kendala yang tidak diperkirakan sebelumnya. ‘’Ada faktor force major atau keadaan alam, sehingga tidak tuntas dikerjakan,’’ ungkap Dedi.

Semua yang jadi temuan itu, lantas diserahkan ke Inspektorat untuk ditindaklanjuti. Sebab akan berkaitan dengan masa pemeliharaan dan denda kepada negara dari rekanan pelaksana.

Sesuai hasil evaluasi kinerja TP4D, secara keseluruhan Kejati

RADIO

NTB mendampingi ratusan proyek selama tahun 2017. Total nilai proyek yang didampingi mencapai Rp 4,3 triliun. Pendampingan ini diyakini efektif sebagai upaya pencegahan peluang tindak pidana korupsi.

Dalam catatan TP4D, permintaan pendampingan dari Satker di daerah, pusat maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari 119 instansi. Dari jumlah itu, kegiatan atau proyek yang diberikan pendampingan adalah 677 kegiatan.

Tugas pendampingan itu terdistribusi dari Kejati dan jajaran.

Untuk Kejati NTB, permintaan dari 16 instansi untuk 140 kegiatan, Dedi Irawan b a i k

SKPD di Provinsi NTB, kabupaten dan kota hingga BUMD dan BUMN. Total nilai proyek Rp 3,6 triliun. Salah satunya proyek Rababaka Kompleks di Kabup a t e n Dompu y a n g nilainya tembus Rp 1 triliun. (ars/*)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 28 Februari 2018

Gerakkan Mesin Birokrasi Dari Hal. 1 Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (27/2). Ia menjelaskan, belum lama ini seluruh Staf Ahli Gubernur bersama dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan Biro Ekonomi Setda NTB melakukan road show ke seluruh OPD terkait.

Seperti Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan), Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan lainnya.

“Kita, kalau ibarat mesin mobil sebagus apapun kalau olinya tak diganti, bautnya atau mur hilang satu maka tidak bisa optimal. Makanya semua harus bergerak semua. Karena baut yang kecil mempengaruhi kerja mesin,’’ ujarnya.

Untuk mempercepat pencapaian target dua kali lipat itu, kata Nurhandini, maka harus ada sinergi program antar OPD terkait dengan pengentasan kemiskinan. Dalam road show tersebut, kata Nurhandini, OPD memaparkan program-program mereka yang terkait dengan kemiskinan. Kemudian dipaparkan juga program OPD lain yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan.

Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB ini menyebutkan ada tujuh program prioritas untuk pengentasan kemiskinan 2018. Diantaranya, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), peningkatan jamban keluarga (sanitasi), Pengembangan Rumah Layak Huni, Kelompok usaha bersama (KUBe), Kawasan Rumah

Pangan Lestari (KRPL), Pengelolaan sampah untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan cakupan air bersih di perdesaan.

Pengembangan Bumdes dan KRPL ditarget 100 unit, rumah layak huni 2.000 unit lebih, jamban keluarga 1.312 unit, cakupan air bersih 200 desa, pengelolaan sampah 300 kelompok dan KUBe sebanyak 200 unit pada tahun 2018. “Kita ingin bahwa tujuh program kemiskinan ini masuk, diakomodir oleh teman-teman SKPD. Apakah anggarannya sudah dimasukkan dan tinggal menyesuaikan geraknya,” katanya.

Dalam road show yang dilakukan, lanjut Nurhandini, pihaknya menemukan ada program pengentasan kemiskinan yang anggarannya terpotong akibat penyesuaian anggaran. Namun, karena Bappeda ikut dalam road show tersebut, maka akan dianggarkan dalam APBD Perubahan 2018.

Ia menjelaskan dalam pengentasan kemiskinan ada empat kluster yang ditangani. “Dalam percepatan pengentasan kemiskinan bagaimana agar empat kluster ini bisa dicampur, sehingga hasilnya menjadi bagus,” tandasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di NTB periode Maret – September 2017, turun sebesar 1,02 persen. Angka kemiskinan turun dari posisi 16,07 persen pada Maret menjadi 15,05 persen pada September 2017. (nas)

Dominan Tambang dan Pariwisata Dari Hal. 1 kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (27/2) siang.

Ia menjelaskan, investasi di sektor tambang dan pariwisata tenaga kerja yang diserap adalah mereka yang berpendidikan. Sehingga dalam konteks penyerapan tenaga kerja, tidak seperti apa yang diharapkan pemerintah daerah. Menurut Gita, jika investasi di sektor pertanian maka akan lebih dahsyat lagi pengaruhnya dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan. ‘’Karena jelas akan membuka lapangan kerja yang lebih luas lagi. Karenanya, dalam rangka peningkatan kualitas investasi. Kami berjuang untuk tidak hanya mempromosikan tambang dan pariwisata,’’ katanya.

Gita menjelaskan potensi investasi di sektor pertanian dalam arti luas harus dikembangkan. Dengan adanya pembangunan pabrik pengolahan ikan oleh PT. Bali Seafood International (BSI) di Teluk Santong Sumbawa, diharapkan menjadi promosi yang positif bagi daerah. “Sehingga, akan mengundang investor-investor lain untuk tertarik,” ujarnya.

Kemudian keberadaan pabrik gula milik PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Mantan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB ini mengatakan ada dua sampai tiga investor yang sedang menjajaki investasi di sektor pertanian di Sumbawa. “Dulu dari Uni Emirat Arab sudah menyampaikan rencananya untuk berinvestasi di sektor pertanian,” imbuhnya.

Berdasarkan data DPMPTSP NTB, realisasi investasi tercapai Rp 11,28 tril-

iun pada 2017 dengan laju investasi naik sebesar 13,95 persen dari tahun 2016. Dengan rincian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) nilainya sebesar Rp 9,075 triliun.

Terbagi Rp 284, 6 miliar untuk sektor pariwisata, Rp 161,8 miliar untuk sekktor perdagangan, Rp 8 triliun untuk sektor pertambangan energy dan kelistrikan, serta Rp 125,3 miliar untuk investasi industri, Rp 244,6 untuk jasa-jasa lainnya.

Sementara untuk investasi Penanaman Modal Asing (PMA), tercatat nilainya mencapai Rp 2,2 triliun. Terbagi untuk sektor pariwisata RP 1,4 triliun, Rp 37,9 miliar untuk sektor pedagangan, Rp 63 miliar untuk sektor perikanan, Rp 146,8 milir untuk sektor pertambangan dan energy, Rp 12,8 miliar untuk sektor industri, Rp 509,7 miliar untuk jasajasa lainnya.

Dan realisasi investasi PMA tahun 2017 terbagi ke masing-masing kabupaten/kota di NTB. Sebarannya, Rp 383,8 miliar di Kota Mataram, Rp 622,2 miliar dai Lombok Utara, Rp 723,9 miliar di Lombok Barat, Rp 224 miliar di Lombok Tengah, Rp 167,6 miliar di Lombok Timur, Rp 24 miliar di Sumbawa Barat, Rp 49,3 miliar di Sumbawa, Rp 3,6 miliar di Dompu, Rp 6,3 miliar di Bima dan Rp 3,9 juta di Kota Bima.

Sementara realisasi investasi PMDN tahun 2017 sebesar Rp 9 triliun. Tersebar Rp 359,2 miliar di Kota Mataram. Rp 5,6 miliar di Lombok Utara. Rp 1,8 triliun di Lombok Barat. Rp 3,9 miliar di Lombok Tengah.

Rp 798 juta di Lombok Timur, Rp 6,6 triliun di Sumbawa Barat. Dan Rp 177,7 miliar di Sumbawa. (nas)

Ali BD: Sudah Lama Bicara Kemajuan Ekonomi Sumbawa Dari Hal. 1 Diakui, sumber-sumber pangan yang dihasilkan di Sumbawa ini banyak dibawa ke Lombok dan daerah-daerah lainnya. Ke depan, Sumbawa akan coba dibangunkan industri sehingga produkproduk komoditi pertanian seperti jagung tidak kemudian dijual hanya dalam bentuk mentah saja. Tapi bisa lebih memiliki nilai tambah bagi perbaikan ekonomi masyarakat Samawa.

Kata Ali Dachlan, saat nantinya Allah SWT memberikan dirinya amanah memimpin NTB akan dihadirkan program yang bisa menyentuh rakyat.

Subsidi-subsidi yang dari pemerintah pusat berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) katanya bisa juga disediakan oleh pemerintah provinsi.

NTB katanya, memang memerlukan lembaga keuangan selain bank. Pengalaman di Lotim, sambungnya yang sudah mendirikan Selaparang Finansial yang saat ini modal-

nya sudah menembus Rp 86 miliar dengan jumlah nasabah 2500 orang sudah cukup besar peranannya membangun pengembangan ekonomi masyarkat.

Utamanya para pedagang kecil yang membutuhkan askes permodalan cepat.

Selanjutnya ditegaskan, apa yang menjadi kebutuhan dari rakyat itulah yang siap disediakan pemerintah. Pemerintah harus bersama rakyat. Semua masalah-masalah yang muncul tidak kemudian menyalahkan rakyat.

Seperti masalah pupuk yang disebut menjadi masalah berat yang paling banyak dipertanyakan warga yang didatangi Ali BD. ‘’Kenapa pupuk bisa mahal. Salahkan pemerintah, salahkan Dinas Dan PPL dimana? Berhentilah salahkan rakyat. Segera rumuskan dengan baik oleh pemerintah ke depan penanganan tata niaga pupuk,” tegas Ali. (rus)

Halaman 15

Dugaan Aliran Dana BPR, Pemprov Soal Merger BPR, Pemprov Jangan Lepas Tangan Serahkan ke Proses Hukum Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menyerahkan dugaan aliran dana merger BPR ke proses hukum.

Pemprov menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan ke Aparat Penegak Hukum (APH), yakni Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. “(Soal BPR) itu kan sudah ada petunjuk Pak Gubernur dibawa saja ke Kejaksaan, APH. Silakan APH yang menentukan apakah (tudingan) itu benar atau ndak,” kata Juru Bicara Pemprov NTB, H. Irnadi Kusuma, S. STP, ME ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (27/2) siang.

Irnadi menjelaskan, APH yang akan membuktikan apakah tudingan salah satu tersangka merger BPR yang menyebut ada aliran dana ke eksekutif dan legislatif terkait dengan merger PD. BPR NTB menjadi PT. Bank BPR NTB. “Tunggu saja proses hukum yang sedang berjalan. Biarkan proses hukum membuktikan itu,” katanya singkat.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menegaskan akan membereskan hal-hal yang

tidak baik terkait dengan konsolidasi PT. Bank BPR NTB. Dengan ditetapkannya dua orang dari tim konsolidasi menjadi tersangka, gubernur tak memungkiri hal itu akan mengganggu kinerja perusahaan daerah.

“Pasti mengganggulah.

Dalam artian, kalau ada tersangka itu menimbulkan kegelisahan, keresahan. Mestinya tak boleh ada tersangka.

Artinya, jangan tempuh halhal yang ndak benar (dalam proses konsolidasi),” kata gubernur ketika dikonfirmasi belum lama ini.

Ia mengatakan konsolidasi PD. BPR NTB menjadi PT. Bank BPR NTB harus dilakukan secara benar. Tidak perlu ada hal-hal aneh yang dilakukan. Ia meminta proses konsolidasi PT. Bank BPR NTB dilakukan sesuai prosedur yang ada. ‘’Semua ada prosedurnya.

Kalau kita ikuti dengan baik, apalagi lembaga keuangan.

Lembaga keuangan itu yang paling perlu prudent dan proper.

Jadi harus tepat dan hati-hati.

Kalau itu dipedomani, tepat dan hati-hati Insya Allah tidak masalah,” tandasnya.

Sebelumnya, Kejati NTB merilis penetapan tersangka dalam kasus merger PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB. Ada dua tersangka yang diumumkan, inisial Ikh dan Mtw. Modus kasus, terkait penggunaan anggaran operasional diduga fiktif Rp 1,1 miliar.

Penetapan tersangka dikeluarkan sesuai surat Kajati NTB Senin (5/2) lalu, terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana penggabungan dan pembentukan badan hukum pada Perusahaan Daerah (PD) BPR NTB menjadi Perseroan Terbatas (PT) BPR NTB tahun 2016.

Penetapan tersangka berdasarkan surat yang diterbitkan Kajati NTB nomor B02/P:/FD/I/02/ 2018 untuk tersangka Mtw. Sedangkan untuk tersangka Ikh penetapannya sesuai surat Kajati nomor B01/P:/RD/02/2018.

Dua tersangka disangkakan dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai perubahan atas Undang Undang no 31 tahun 1999 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 KUHP. (nas)

Kejati NTB Tak Tutup Mata Mataram (Suara NTB) Penyidik tidak akan tutup mata untuk membuka peluang tersangka baru dalam kasus merger PT.Bank BPR NTB. ‘’Penyidik tentu tidak akan tutup mata untuk penetapan tersangka baru, sepanjang ada bukti,’’ jawab Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH,MH, Selasa (7/2).

Sejumlah pengakuan tersangka soal adanya keterlibatan orang lain, termasuk aliran dana ke Pansus DPRD, bagi pihaknya sah-sah saja. Ketika para tersangka siap menjadi justice collaborator, pihaknya mengapresiasi sepan-

jang bukti yang ditunjukkan bisa dipertanggungjawabkan. ‘’Silakan saja, ada bukti, diproses,’’ tegas Dedi.

Pada kesempatan itu, ia ingin meluruskan soal argumentasi pada tersangka yang menyangkal melakukan tindak pidana korupsi. Pengakuan bahwa tidak menerima sepeser pun dari kerugian negara yang muncul itu, bisa jadi bukan sekadar alibi. Tapi yang harus diingat, menurut Dedi, persangkaan pasal pada tindak pidana korupsi, tidak harus menjerat para penikmat anggaran. ‘’Tapi dalam undang-undang jelas, apabila akibat perbuatannya kemudian memperkaya

orang lain, itu termasuk korupsi. Betul, misalnya (tersangka) naif, tidak menerima sepeser pun uang, tapi tetap saja itu korupsi karena itu tadi, memperkaya orang lain,’’ tandasnya.

Akan tetapi, dalam pasal penyertaan atau juncto tentu menurutnya tidak ada tersangka tunggal. Pelaku korupsi terbuka peluang lebih dari satu orang, termasuk tersangka yang baru ditetapkan dua orang. Siapa saja penikmat anggaran itu, terbuka peluang untuk ditelusuri. ‘’Dalam semua kasus, tidak hanya ini (BPR, red), penerima anggaran juga diusut,’’ pungkasnya. (ars)

Dugaan Aliran Dana Merger BPR ke Pansus Harus Diusut Jaksa Dari Hal. 1 sehingga terkumpul Rp 1,8 miliar (termasuk tambahan lain). Kalau sebagian diberikan kepada Pansus, maka harus disampaikan ke penyidik. Berarti ada tanggungjawab orang lain sebagai penerima aliran dana itu,” tegas Heru.

Dia juga membedah penerapan pasal oleh jaksa terhadap tersangka Ihw sebagai ketua tim konsolidasi dan Mtw sebagai wakil ketua tim. Sangkaan sesuai pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai perubahan atas Undang Undang no 31 tahun 1999 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 KUHP. Pada pasal penyertaan jika memang dijerat untuk tersangka Ihw dan Mtw, maka ada aktor lain yang terlibat sebagai tersangka utama. Sehingga jika ingin menerapkan asas keadilan dalam penegakan hukum, maka penyidik Pidsus Kejati NTB diminta untuk mengusut tuntas sehingga tidak ada pihak lain yang bertanggungjawab tapi luput dari proses pidana.

Tersangka Temukan Bukti Tersangka Ihw sedikit lega meski sedang kalut diproses hukum. Pasalnya ia menemukan bukti baru yang bisa menguatkan peranan eksekutif dan legislatif dalam kasus merger dan aliran dana Rp 770 juta tersebut. “Saya bongkar bongkar file, eh, temukan surat ini,” kata Ihw melalui kuasa hukumnya, Dr. Umaiyah, SH.,MH kepada Suara NTB, Selasa (27/2).

Ada surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Ekonomi saat itu, Manggaukang Raba tanggal 26 Februari 2016. Surat nomor 500/ 119 d/Ekon-III/2016 tentang pembentukan tim perubahan dan penggabungan delapan BPR dari PD menjadi PT Bank BPR NTB. Dalam surat itu, Manggaukang Raba menunjuk dirin-

ya sebagai pengarah. Selain itu, menunjuk sejumlah ahli dan kedudukan dalam tim. Seperti Drs. Muh Abduh, MM sebagai Penanggungjawab, H. Lalu Syamsudin S.Sos.,MM sebagai koordinator, Dr. Ir. Sadikin Amir, M.Si sebagai Ketua Tim SDM dan Umum, Dr. M. Firmansyah sebagai Ketua Tim Akutansi dan IT dan Idham, SE sebagai anggota tim SDM dan Umum. Durasi tugas Maret sampai April 2016.

Dalam surat itu, Manggaukang memberi tugas kepada tim ahli untuk melakukan kajian akademis dan penilaian kinerja direksi serta divisi PD BPR se NTB. Penutup surat, segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, dibebankan pada anggaran tim perubahan dan penggabungan.

Sesuai kererangan kliennya, dengan dasar surat itu lah Manggaukang Raba melakukan pencairan, salah satunya untuk kebutuhan percepatan Perda BPR di Pansus DPR. “Klien saya hanya diminta membuat secara administrasi, dengan dasar ini kemudian ada pencairan. Nah, ini surat ini akan kita lampirkan nanti sebagai bukti keterlibatan pihak lain itu,” kata Umaiyah.

Dengan dasar SK itu, Manggaukang menurutnya jelas bahwa segala pembiayaan dibebankan kepada BPR, sehingga dua tersangka tidak bisa menolak. “Tidak ada logika yang bisa menolak sehingga dua tersangka ini melaksanakan perintah Manggaukang sebagai pemilik (BPR),” sebut Herman Saputra. Atas dasar itu, ia keberatan kliennya dijadikan tersangka, mestinya ada pihak lain yang turut diseret. “Kami keberatan dan kami akan ungkap itu di pengadilan, akan kita sebut semua,” tegasnya.

Kliennya sebelumnya menyebut aliran dana Rp 770 juta, diambil oleh Manggaukang Raba untuk dibagi bagikan kepada Pansus DPR. Menurut Herman, seharusnya Pansus bekerja professional

tanpa harus meminta uang dari tim konsolidasi untuk melincinkan terbitnya Perda PT. Bank BPR. “Ini kok bekerja atas tanggungjawanya (sebagai pansus), kemudian dibayar? Ini aneh,” sorot Herman.

Kembali ia mendorong Jaksa proaktif mengusut semua aliran dana tersebut, tanpa terkecuali agar tidak terjadi tebang pilih proses hukum.

Herman dengan lantang menyebut, proses hukum dzolim terhadap kedua tersangka, karena penanggungjawab utama justru luput dari proses pidana.

“SK itu kan ada kepengurusan. Harusnya di dalam SK ini kan dimintai pertanggungjawaban pidana. Siapa itu?, Kepala Biro Ekonmi, jelas Mamnggaukang Raba,” pungkasnya.

Kejati NTB Didemo Banyak pihak yang akhirnya bereaksi dalam kasus merger BPR ini. Sejumlah mahasiswa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat (APPM) NTB, Selasa (27/2) kemarin berunjuk rasa di Kejati NTB. Mereka meminta Kejati NTB transparan dan profesional dalam kasus tersebut, sehingga tidak ada kesan tebang pilih.

Dasar permintaan, karena tersangka yang ditetapkan Kejati hanya melaksanakan perintah pemilik BPR dalam hal ini Pemprov NTB melalui Biro Ekonomi sebagai pemegang saham.

Hal yang disorotnya, ketika Kejati NTB menemukan dua alat bukti cukup, ia bertanya.

“Adakah bukti bahwa ketua memiliki kewenangan untuk memerintah? Seperti kuitansi yang sifatnya mengetahui oleh ketua setelah bagian-bagian dari tim melakukan proses,’’ tanya Korlap Aksi, Ruslan.

Dalam pernyataan sikapnya, selain menuntut transparansi, Kejati NTB diminta adil dalam proses hukum dengan menyeret pihak- pihak lain sebagaimana yang sudah diungkap tersangka. (ars)

Pembangunan Lombok dan Sumbawa Harus Berkeadilan Dari Hal. 1 Pulau Sumbawa, sambungnya luasnya 16 ribu kilometer.

Sedangkan Lombok hanya 4 ribu kilometer. Sudah terancang apik oleh Ali BD gambaran pembangunan Sumbawa ke depan. Diantaranya, Sumbawa dibagi dua Sumbawa Timur meliputi Dimpu, Bima dan Kota Bima dan Sumbawa

bagian barat meliputi Sumbawa dan Sumbawa Barat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB saat ini Rp 5,5 triliun. Dari anggaran itu NTB termasuk daerah minus dan miskin jika dibandingkan daerah lain seperti Kutai Kartanegara atau Jakarta. Maka agar pembangunannya benar-benar berkeadilan, cara berhemat menjadi salah satu cara penting

yang akan dilakukan.

Ali BD memandang sama semua orang. Dari elemen manapun dipersilakan bersama. ‘’Kita non aliran, non mazhab. Tidak ada kelompok yang mengatur. Tidak ada partai yang mengganggu. Itulah independen. Karena independen itulah, saya bebas jadi bupati. Independen sesuai sifat manusia,” paparnya. (rus)

FORUM Transparansi Anggaran (Fitra) NTB menilai ada keanehan terkait mencuatnya dugaan aliran dana merger BPR kepada Pansus DPRD NTB dan eksekutif sesuai pengakuan dua tersangka, Mtw dan Ihw. Pemprov NTB diminta tidak lepas tangan.

Ada keanehan menurut Sekjen Fitra NTB Ervyn Kaffah, karena ada kegiatan pengumpulan dana dari delapan Perusda BPR yang akan digabungkan untuk mendanai proses merger sebesar Rp 1,8 miliar. Mengingat, kata dia, untuk pelaksanaan proses merger telah dibentuk Tim Konsolidasi melalui SK Gubernur. ‘’Tentulah dana tim telah ditanggung oleh APBD. Lantas apakah benar ada yang memerintahkan pengumpulan dana dari BPR? Siapa yang menyuruh tim konsolidasi mengumpulkan dana, atau siapa yang punya inisiatif,’’ tanya Ervyn.

Karena itu, Fitra berpandangan bahwa Pemprov harus memberi perhatian terhadap kasus itu. Pemprov NTB menurutnya tidak bisa lepas tangan, karena dasar tim konsolidasi bekerja adalah karena adanya SK Gubernur.

Jangan sampai seolah-olah ada pihak yang memanfaatkan SK Gubernur tersebut sebagai dasar untuk mengumpulkan dana dari delapan BPR, padahal tidak pernah ada perintah itu. ‘’Kami meminta Kejaksaan menelusuri pengakuan para tersangka dugaan korupsi terkait dana merger BPR. Merujuk pernyataan para tersangka, mereka mengklaim bahwa sebagian dari dana merger tersebut sekitar Rp 700 juta dari total dana yang dikumpulkan oleh delapan BPR sebesar Rp 1,8 miliar diterima dan digunakan oleh oknum pejabat Pemprov NTB untuk keperluan percepatan terbitnya Perda merger BPR,” tandasnya.

Menurut Ervyn, hal yang substansial dalam pengakuan para tersangka tersebut, adanya dugaan keterlibatan pejabat dalam memerintahkan penggunaan dana. Selain itu, ada isu bahwa dana tersebut diterima oleh beberapa anggota Dewan dan oknum eksekutif. ‘’Hal itulah yang penting ditelusuri oleh Kejaksaan,’’ jelasnya.

Sementara itu, ihwal mengenai tujuan pemberian dana tersebut sejauh ini dilihatnya belum jelas. Karena tujuan pemberian dana oleh pejabat eksekutif dimaksud, bisa saja bermacam-macam alasannya. Dan soal maksud pemberian dana itu dapat menjadi bagian yang ditelusuri oleh Kejaksaan. (ars)

Mori Berharap Pemerataan Akses untuk Difabel Segera Terwujud Dari Hal. 1 Tuna netra yang disandangnya tak menjadi halangan bagi Fitri untuk mewujudkan mimpinya.

Fitri merupakan lulusan S-2 Program Pengembangan Masyarakat Universitas Sebelas Maret, Solo, Jawa Tengah itu membangun sekolah non formal di kampungnya bersama sang suami Ahmad Zaki. Ibu yang berasal dari Solo ini menikah dengan Ahmad Zaki, seorang pemuda dari Kediri Lobar.

Melihat kondisi pendidikan anak-anak yang diperhatikan di lingkungan sekitarnya, Fitri kemudian mendirikan pendidikan luar sekolah Satelit Masa Depan Negara (Samara) Lombok.

Sebelum menikah, ia sudah mendirikan Samara di Solo sekitar tahun 2005. Fitri menggabungkan berbagai konsep dan metode pendidikan. Selain memberikan materi pelajaran seperti di sekolah formal, anak-anak juga diberi muatan tentang moral dan budi pekerti, keterampilan.

Bersama Fitri, Mori berdiskusi dalam suasana yang cukup hangat untuk mendapatkan solusi dan program yang dibutuhkan dan perlu diprioritaskan untuk saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus.

“Dari diskusi ini Mbak Fitri, menyuarakan perlunya pemberdayaan kawan-kawan difabel, dan pemerataan segala akses, seperti Pendidikan, Lapangan Kerja, Layanan Kesehatan hingga masalah Kesejahteraan,”

ujarnya. Mori berharap, perbaikan layanan, fasilitas dasar, serta kesamaan akses ini bisa diwujudkan, terlebih jika kelak dirinya yang tampil mendampingi TGH. Ahyar Abduh, terpilih sebagai pemimpin NTB. Kaum difabel memang menjadi komponen masyarakat yang cukup banyak mendapatkan perhatian dari pasangan TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi, SE, M.Comm (Ahyar-Mori).

Beberapa waktu lalu, AhyarMori juga menggelar kegiatan khusus untuk kaum yang hidup dengan keterbatasan ini.

Ahyar-Mori dalam kesempatan tersebut juga meneguhkan komitmen mereka untuk memberikan prioritas pelayanan kepada para penyandang disabilitas dan difabel.

Menurut Ahyar, di NTB terdapat tak kurang dari 15.000 penyandang disabilitas dan difabel. Sementara, di Kota Mataram sendiri, upaya untuk memperhatikan penyandang disabilitas dan difabel sudah terus diupayakannya.

Ahyar menegaskan telah mendorong dinas dan instansi di lingkup Pemkot Mataram untuk tidak mendiskriminasi mereka.

Fasilitas dan pelayanan untuk mereka pun menurutnya terus ia dorong agar menjadi prioritas.

Meski, Ahyar pun tak menampik bahwa upaya ini memang masih harus ditingkatkan.

Ia menegaskan, dalam skala provinsi, kebijakan yang berpihak terhadap penyandang disabilitas dan difabel haruslah dikedepankan. (tim)

Alokasi APBN untuk NTB Terancam Dari Hal. 1 Para wakil rakyat di Senayan itu sebelumnya bersedia menunggu kehadiran gubernur. Namun setelah diskors beberapa menit, gubernur dipastikan tidak bisa menghadiri pertemuan tersebut lantaran ada kegiatan lain.

Ketua Rombongan Komisi VI DPR RI, Bowo Edi Pangestu mengatakan, kedatangan mereka ke NTB merupakan tugas negara yang telah diputuskan oleh Pimpinan DPR RI dalam rangka pengawasan.

Kedatangan mereka ke NTB juga membawa mitra kerja Komisi VI. Yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UMKM serta Kementerian BUMN. Ia menjelaskan, kedatangan Komisi VI DPR RI ke NTB untuk mencari persoalan-persoalan yang terkait dengan mitra kerjanya. Baik itu mengenai masalah kelistrikan, persoalan pupuk, bahan bakar minyak dan kepelabuhan. ‘’Supaya soal ini kita selesaikan melalui rapat kerja dengan Pak Gubernur. Tapi kan Pak Gubernur tidak bisa hadir. Kami sangat menyesalkan gubernur tidak care menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di NTB ini dengan Komisi VI,’’ ujarnya kesal.

Edi mengatakan, batalnya pertemuan antara Komisi VI DPR RI dengan gubernur tersebut dapat berdampak terhadap alokasi APBN yang akan diterima NTB. Ketika Pemprov tidak care dengan mitra kerja Komisi VI tersebut, maka kemungkinan anggaran untuk NTB berkaitan dengan persoalan-persoalan

itu tak akan diperjuangkan. ‘’Komisi VI dari fungsi anggaran, tidak akan memperjuangkan kalau Pak Gubernur tidak peduli dengan kunjungan kita. Terancam sih tidak.

Artinya, kemungkinan untuk kita meningkatkan anggaran di Kementerian Perdagangan untuk NTB menjadi tidak bisa kita perjuangkan. Karena yang punya daerah tidak membutuhkan kami,’’ katanya.

Edi mengatakan banyak sekali permasalahan di NTB yang berkaitan dengan bidang kerja Komisi VI. Baik itu masalah pelabuhan dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Dalam kunjungan kerja ke NTB, lanjut Edi, pihaknya membawa para Dirjen dan Deputi dari kementerian terkait.

Sehingga, ketika ada persoalan maka langsung dapat dikomunikasikan dengan kementerian terkait. “Tapi hari ini, kami tidak tahu apa permasalahan dengan Kementerian BUMN. Karena tidak ada pemerintah daerahnya,’’ tandasnya.

Sementara itu, Juru Bicara Pemprov NTB, H. Irnadi Kusuma, S. STP, ME menjelaskan ketidakhadiran gubernur lantaran pada saat yang sama ada kegiatan yang urgensinya sama dengan pertemuan tersebut. Namun, Irnadi tak menyebutkan kegiatan yang dihadiri gubernur.

“Ada kegiatan yang memang sudah terjadwal. Karena jadwal sudah dibagi. Kalau yang tadi acara di kantor diserahkan ke Pak Sekda.

Sudah dari awal itu telah disampaikan. Kalau untuk acara yang lain, di luar kantor, Pak Gubernur yang hadir,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB ini. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 28 Februari 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/yon)

MENUJU AUSTRALIA - Rektor Universitas Hamzanwadi Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah foto bersama usai melepas tim Tongkek binaan Hamzanwadi untuk mengikuti event Adelaide Fringe Festival di Australia, Selasa (27/2).

’’Tongkek’’ Binaan Hamzanwadi

Wakili Indonesia di Ajang ’’Adelaide Fringe Festival’’ Selong (Suara NTB) Rektor Universitas Hamzanwadi Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, Selasa (27/2) melepas tim ‘’Tongkek’’ yang merupakan binaan Hamzanwadi untuk mengikuti event Adelaide Fringe Festival di Australia.

Adelaide Fringe Festival merupakan event seni terbesar yang di selenggarakan setiap tahunnya di Negeri Kanguru Australia. Pada event kali ini dihadirkan 3.000 artis dari seluruh dunia, di mana acaranya sendiri telah berlangsung mulai tanggal 16 Feb -16 Maret mendatang.

Sanggar Armonica16 di bawah binaan program Studi Sendratasik Universitas Hamzanwadi akan menampilkan kesenian musik ‘’Tongkek’’ yang dipadukan dengan kesenian tari Gandrung dan merupakan salah satu dari sekian banyak sanggar atau group kesenian dari seluruh dunia yang diterima pentas di Adelaide Fringe tahun ini, yakni pada tanggal 2, 3 dan 4 Maret di dua tempat yang berbeda. Pertama akan tampil di TGI at

Adelaie Town Hall dan NACC. “Sanggar Armonica16 yang telah lulus melalui serangkaian proses sehingga berhasil tampil dari sekian banyak jenis kesenian yang ikut mendaftarkan diri untuk tampil di Adelaide merupakan berkah dan prestasi yang patut diapresiasi,”ungkapnya.

Subtansi pertunjukan tongkek yang akan ditampilkan mengacu pada pemaknaan serta pemakaian simbol-simbol adat, budaya dan tradisi masyarakat Pancor. Lebih khusus mengangkat fenomena kehidupan masyarakat Pancor yang merupakan pemilik tunggal kesenian musik Tongkek ini, di mana kesenian ini pernah sangat dibanggakan oleh Almagfurlah Maulana Syaikh yang menyatakan “unteng ne erek dodok ite sembahyang, ine iye Tongkek”.

Sementara dari sisi penyajiannya, dijelaskan Sitti Rohmi, dalam Tongkek itu bercerita mengenai bagaimana kehidupan kaum muslim Pancor saat membangunkan

orang makan sahur di bulan Ramadhan, sepintas kita akan bercerita soal semangat kebersamaan, kerjasama dan kebulatan tekad.

Sepintas kita bercerita soal konflik lalu penyelesaiannya secara kekeluargaan yang hadir dari nuansa epic cepung dan pangkur Sasak (tembang Sasak: pangkur Sasak).

Selain itu, tak lupa bercerita soal keberagaman sebagai suatu bangsa yang semuanya itu tersusun apik dalam satu pementasan utuh. ‘’Tongkek’’ merupakan kesenian musik tradisional dari Lombok Timur yang pertama kali mewakili Indonesia di Adelaide Fringe Festival. Maka dari itu, ia mengucapkan selamat kepada seluruh tim. “Selamat berjuang di negeri Kanguru adik-adik, kawan-kawan serta dosen-dosen saya. Terima kasih telah mendedikasikan diri kalian melalui jalur kesenian ini. Mari kibarkan merah putih kita, kibarkan Hijaunya Bendera Hamzanwadi di sana. Insya Allah berkah buat kita semua,”pesannya. (r/yon/*)

Menelusuri Masa Remaja L. WIN Suryatna

”Artis Dayan Gunung” yang Toleran akan Perbedaan KEBERSAMAAN memang indah. Dengan kebersamaan banyak persoalan akan lebih mudah diselesaikan. Sebaliknya bila kebersamaan terkoyak akan pahit rasanya dan akan banyak pengorbanan yang dibutuhkan untuk merajutnya kembali.

Merajut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung pengertian menyatukan potongan (perca) dengan cara menjahitnya hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Pengertiannya yang lebih luas adalah menyatukan berbagai unsur atau pendapat dalam satu bentuk yang sekata.

Manusia memang tercipta dengan membawa karakter dan sifat masing-masing individunya yang tentu saja berbeda satu sama lain. Tetapi hendaknya perbedaan yang ada jangan dijadikan sebagai sesuatu yang dapat mengandaskan sebuah hubungan.

“Cobalah untuk melihat sebuah perbedaan dari sudut pandang lain yang mana dengan adanya perbedaan sepasang manusia bisa saling mendukung dan saling melengkapi kekurangan dengan kelebihan antara yang satu dengan yang lainnya,” tuturnya.

Sekiranya begitulah paparan yang bisa menggambarkan masa remaja L. WIN Suryatna. Sebagai anak remaja yang tumbuh di lingkungan hetrogen tidak lantas membuatnya tertutup dalam bergaul. Dia menjadikan perbedaan tersebut sebagai sebuah berkah dan keharusan dari Sang Pencipta. Ini terbukti di masa remajannya sebagai orang yang senang bergaul, silaturahmi dan ngobrol sana-ngobrol sini bersama teman-temannya.

Karena harus menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)-nya di Mataram, tepatnya di SMA 1 Mataram. Dan itu membuatnya sekaligus menemui orang tuannya yang lebih dulu pindah karena tugas. Maka, masa remajanya dihabiskan didua tempat. Mulai dari Mataram hingga Dayan Gunung (Lombok Utara).

Dari Budaya Drama Sampai Menjadi “Artis Dayan Gunung” Kaitannya dengan masa remaja, mik WIN tumbuh menjadi remaja yang sabar, tidak bisa ditekan dan tegas dalam bersikap membuatnya menjadi panutan teman-teman remajanya waktu itu.

Sebagai panutan, dia sadar dia harus lebih dari temannya yang lain. Maka, dia pun banyak mengikuti kegiatankegiatan mulai dari olahraga sampai pentas seni baik di Mataram maupun di Tanjung.

Di antara kegiatankegiatan yang pernah diikutinya adalah kegiatan olahraga mulai dari pencak silat, bulutangkis, basket, voli sampai pentas seni (teater). Dan bertepatan di masa itu, di Tanjung sendiri lagi tumbuhnya budaya derama dan re-

maja yang akrab disapa mik WIN ini ikut terlibat di dalamnya bersama teman-temnya.

“Saat itu ada kelompok drama yang bernama Candra Nita di Tanjung dan saat itu pula saya lah orang pertama yang menjadi “artis remaja di Dayan Gunung” ini (pemeran remajannya),” paparnya.

Remaja yang Toleran akan Perbedaan Julukan yang disematkan padanya sebagai remaja yang toleran akan perbedaan oleh teman-temnnya bukanlah tanpa dasar. Awal mula julukan itu muncul ketika dia membentuk kelompok drama bersama teman-temannya.

“Saya waktu itu bersama remaja-remaja lainnya dari berbagai kalangan, agama dan kampung yang ada di Dayan Gunung membentuk kelompok drama dan sekaligus menjadi pemeran di dalamnya,” ceritanya.

Mulai dari sinilah cerita terjalinnya silaturahmi antarteman-teman tersebut “Kalau bukan mereka yang cari saya maka, sayalah yang cari mereka,” jelasnya.

Pada saat itu pula mik WIN telah mampu menunjukkan kemampuannya dalam berhumor, berbicara dan memimpin. Dari situ, dia pun terus menunjukkan dirinya sebagai remaja yang berbakat.

Di sisi lain, sebagai remaja yang tumbuh dalam lingkungan yang hetrogen tdak membuatnya tertutup dalam pergaulan. Intraksinya tetap dirawat dengan teman-temannya sampai saat ini.

Selain itu, dalam menjalani hidup dia berprinsip merajut kebersamaan dalam suatu perbedaan melalui cara sederhana yakni 5 M. “M” yang pertama adalah “menyadari”. Kita harus mulai melihat perbedaan dengan menyadari bahwa perbedaan itu pasti ada dan bahkan harus ada.

“M” yang kedua “memahami”. Artinya, kita harus senantiasa mencoba memahami setiap perbedaan yang ada di sekitar kita. “M” yang ketiga “memaklumi”. Mulai saat ini , kita harus belajar untuk memaklumi setiap perbedaan yang ada di antara kita.

“M” yang keempat “memaafkan”. Tidak jarang perbedaan membuat adanya ketersinggungan- ketersinggungan. Oleh karena itu kita harus mampu memberi keluasan maaf. Dan “M” yang kelima adalah “memperbaiki”. Terkadang perbedaan memang tidak selalu baik.

Di sinilah dibutuhkan kemauan keras kita untuk memperbaikinya. “Bukan saling menyalahkan,” tandas mik WIN dengan tegas mengakhiri ceritanya. (*)