HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
JUMAT, 27 DESEMBER 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 241 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Banjir Lumpur Jadi Ancaman di Bima dan Dompu Mataram (Suara NTB) Banjir mulai melanda Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Banjir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, aliran air mengandung lumpur, kerikil dan material kayu. Air berlumpur ini diduga bersumber dari gunung yang gundul. Kesimpulan ini berdasarkan hasil identifikasi tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari beberapa kejadian banjir sepekan terakhir di daerah itu. Air yang mengalir melalui pemukiman penduduk tidak seperti biasa. Beberapa kali terlihat berwarna cokelat pekat mengandung lumpur. ‘’Memang, air bercampur lum-
pur dan sisa sisa ranting pepohonan yang berasal dari atas gunung,’’ kata Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik, Kamis (26/12). Sesuai pengamatan langsung dan laporan BPBD di dua daerah itu, Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu sedang rentan banjir. Bersambung ke hal 15
Banjir yang mengandung lumpur dan material kerikil di Kota Bima Selasa (23/12) lalu.
1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis 1234567890123456789012345678901212 Dikbud) NTB, H. Rusman, SH, MH batal mengundurkan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 diri. Setelah menghadap Sekda NTB, Drs.H.L.Gita 1234567890123456789012345678901212 Ariadi, M.Si di ruang kerjanya, Kamis (26/12) siang, Rus1234567890123456789012345678901212 man mengatakan sudah mencabut surat pengunduran 1234567890123456789012345678901212 diri itu seminggu yang lalu. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Rusman mengatakan bahwa ia sudah mencabut surat 1234567890123456789012345678901212 pengunduran diri yang telah disampaikan ke Gubernur 1234567890123456789012345678901212 NTB. Bersambung ke hal 15 1234567890123456789012345678901212
(Suara NTB/ist)
Kadis Dikbud NTB Batal Mundur
TO K O H
347 Pelamar CPNS Pemprov Ajukan Sanggahan
Peringati HUT NTB Ke-61
Dalami Sejumlah Opsi PENYELESAIAN masalah aset Pemprov NTB yang dikerjasamakan dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) masih terus berproses. Pemprov mengaku sedang mendalami beberapa opsi yang nantinya akan diambil menjadi sebuah keputusan. Sekda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si yang dikonfirmasi Kamis (26/12) siang mengatakan, Pemprov akan melakukan yang terbaik bagi daerah, Bersambung H.L. Gita Ariadi ke hal 15
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/dok)
Bank NTB Syariah Gelar ’’Open Tournament’’ Bulutangkis Antar Pelajar Mataram (Suara NTB) Bank NTB Syariah kembali menggelar open tournament bulu tangkis antar pelajar se NTB. Agenda tahunan ini memperebutkan piala bergilir Bank NTB Syariah, sekaligus menjadi rangkaian peringatan HUT NTB ke – 61 tahun 2019. Open Tournament Bulutangkis Bank NTB Syariah ini mulai dibuka Kamis (26/12) kemarin Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ars)
Ibnu Salim
KEWENANGAN Inspektorat Provinsi NTB bertambah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah. Diatur, kewenangan Inspektorat dapat melakukan audit atas indikasi korupsi di tingkat kabupaten dan kota. ‘’Berdasarkan PP itu kewenangan dan Bersambung ke hal 15
PEMBUKAAN - Suasana pembukaan Open Tournament Bulutangkis Bank NTB Syariah Antar Pelajar, Kamis (26/12) kemarin. Kejuaraan akan berlangsung hingga Minggu (29/12) mendatang.
(Suara NTB/bul)
Berwenang Audit Penyimpangan
Mataram (Suara NTB) Pascapengumuman hasil seleksi administrasi rekrutmen CPNS 2019 untuk Pemprov NTB, pada 21 Desember lalu, ratusan pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi atau dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) mengajukan sanggahan. Dari 864 pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi, sebanyak 347 orang mengajukan sanggahan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB. Sekretaris BKD NTB, Yus Harudian Putra, S.STP menyebutkan, sebanyak 347 pelamar mengajukan sanggahan pada 22,23 dan 24 Desember lalu. ‘’Yang mengajukan sanggahan sampai 24 Desember 347 orang,’’ sebut Yus dikonfirmasi di Mataram, Kamis (26/12) siang. Ketentuan dalam masa sanggah yaitu pelamar melakukan sanggahan melalui laman https://sscn.bkn.go.id dan tidak diperbolehkan memperbaharui atau memperbaiki dokumen yang telah diunggah. Panitia Seleksi Penerimaan CPNS akan memverifikasi ulang terhadap sanggahan pelamar. Dikatakan, total pelamar CPNS untuk Pemprov NTB sebanyak 8.451 orang. Hasil verifikasi tahap I yang dilakukan beberapa waktu lalu sebanyak 7.667 orang dinyatakan lulus seleksi administrasi atau memenuhi syarat (MS). Sedangkan pelamar yang TMS sebanyak 864 orang. Bersambung ke hal 15
Catatan Ekonomi 2019
Perputaran Uang dan Investasi Bergerak Lambat Sepanjang tahun 2019, perjalanan perekonomian di NTB bergerak lambat. Tidak saja di NTB, ekonomi global, nasional pun sama. Apalagi pascagempa semester II tahun 2018 lalu masih menyisakan efek berantai.
POTRET lemahnya perekonomian NTB terutama di lapisan masyarakat paling bawah (akar rumput). Para pedagang kecil mengeluh, tidak ada perputaran uang. Mereka yang ada di pasarpasar tradisional merasakan sangat berat. Pendapatannya hanya sekadar untuk makan. Kekeringan panjang juga ber-
dampak terhadap sektor pertanian yang selama ini sangat menopang ekonomi petani. Hasil pertanian dalam arti luas, salah satunya komoditas ‘’emas hijau’’ (tembakau) yang sangat diharapkan, pada musim tanam tahun 2019 menjadi masa suram bagi petani-petani tembakau. Sebagian besar mereka merugi karena membanjirnya
produksi. Di sisi lain permintaan tembakau dari perusahaan mitra sangatlah minim. Lalu di perdagangan ritel, tahun 2019 semakin lesu. Supermarket-supermarket juga mengalami masa suram. Giant di Gegutu, Sayang-Sayang Kota Mataram misalnya sudah tutup. Tenant-tenant di pusat-pusat perbelanjaan be-
sar (mal) juga juga lesu. Mereka semakin dipersempit ruangnya, kalah dengan cara berbelanja termodern, semua serba daring (online). Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi NTB, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi mengatakan, perekonomian tahun 2019 ini menurun. Bersambung ke hal 15
SUARA MATARAM
SUARA NTB Jumat, 27 Desember 2019
Kota Mataram Harus Steril dari Pengemis
Penyakit Masyarakat Urban BEBERAPA lokasi di Kecamatan Sandubaya sampai saat ini diduga masih kerap dijadikan tempat prostitusi ilegal. Dari itu, pemerintah Kota Mataram harus mengatensi permasalah ini. Sebab, masalah ini kerap meresahkan warga setempat. Camat Sandubaya, Lalu Saharudin menyampaikan, dari hasil operasi pihak kecamatan Sandubaya pekan lalu bersama Forum Kewaspadaan Dini (FKDn), Lurah, Babinsa, dan Linmas sekecamatan Sandubaya, kebanyakan dari yang ditemukan, kebanyakan mereka dari luar kota Mataram. “Yang di sana bukan lokal(Suara NTB/viq) isasi. Mereka terselubung Lalu Saharudin dan memang bukan warga kota Mataram. Dari operasi yang sudah kita lakukan, sesuai dengan KTP-nya, mereka dari luar kota Mataram,” katanya saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (26/12). Dari temuan ini jelas Sahar, sapaannya, kegiatan semacam prostitusi ini merupakan penyakit masyarakat urban yang kerap berpindah-pindah. Kebanyakan yang ditemukan meggunakan jasa itu juga bukan pemuda setempat. “Istilahnya ini Pekat (penyakit masyarakat) dan mereka sifatnya berpindah-pindah, di mana ada objek di sana dia mangkal,” papar Sahar. Maka dari itu, selama ini, pihak kecamatan akan terus memantau sejumlah lokasi di Kecamatan Sandubaya yang merupakan lokasi rawan prostitusi. “Memang begitu. Sebenarnya tidak ada lokasi khusus untuk itu, kadang-kadang di Jalan Sandubaya dan Terminal Mandalika sudah kita temukan, tapi kan tidak menetap. Dan, tidak ada lokasi yang tetap untuk dijadikan lokasi itu,” jelasnya. Ia berusaha, selama ada pengawasan dari semua pihak, baik masyarakat dan pemerintah, untuk lokasi-lokasi yang kerap dijadikan prostitusi ini tidak akan menjalar. Ada pun untuk meredam itu, pihak Kecamatan secara khusus akan melakukan pendekatan ke pelaku. “Kita tidak melakukan tindakan agresif, kita lebih bersifat untuk pembinaan. Kami bentuk tim terhadap operasi Pekat ini,” ujarnya. “Tapi yang jelas, kami tegaskan, lingkungan Sandubaya tidak memiliki lokalisasi yang dijadikan tempat-tempat tidak benar. Kami akan lakukan penataan di tempat-temat itu, dan kami akan koordinasi dengan pihak terkait, yang menyangkut ini. Baik Satpol PP dan Dinsos Kota Mataram untuk penyelesaian masalah ini,” tutup Sahar. (viq)
Tagih Komitmen Eksekutif KETUA Komisi I DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat menagih komitmen eksekutif dalam pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2020 bagaimana menghadirkan percepatan terhadap anggaran yang memiliki keberpihakan langsung kepada masyarakat. ‘’Terutama komitmen kita mewujudkan ekonomi kerakyatan,’’ katanya kepada Suara NTB usai menghadiri rapat evaluasi Gubernur terhadap APBD Kota Mataram tahun anggaran 2020, Kamis (26/12) kemarin. Terkait ekonomi kerakyatan, dalam usulan masyarakat melalui pokir maupun kegiatan-kegiatan yang ada di eksekutif, tentu dana-dana yang berpihak langsung kepada masyarakat. Dewan, kata anggota Badan Anggaran DPRD ini, memberikan catatan bagaimana program-program yang berpihak kepada masyarakat, itu lebih cepat dieksekusi. ‘’Kalau bisa, seperti harapan masyarakat, akselerasinya awal tahun sebenarnya sudah harus bisa bergerak,’’ demikian Ismul. Oleh karena itu, eksekutif diharapkan lebih proaktif. Karena, menurut politisi PKS ini, walaupun sudah dianggarkan, eksekutif tidak menyiapkan usulan-usulan pencairan dana, tentu masyarakat akan berharap kapan anggaran itu akan direalisasikan. Komitmen yang ditegaskan Dewan kepada eksekutif adalah bagaimana agar program mulai bergerak di awal tahun. Dewan, kata dia, tidak ingin kebiasaan lama terus terulang. ‘’Kegiatan menumpuk justru di semester kedua,’’ sesalnya. Seperti yang terjadi saat ini, pihaknya, kata anggota dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini, masih mendengar ada survei usulan masyarakat yang dilakukan di akhir tahun. ‘’Harusnya kita sudah di triwulan terakhir itu lebih kepada mencari laporan terhadap realisasi anggaran,’’ ungkapnya. Padahal, sambung Ismul, masyarakat kalau diarahkan, tidak mungkin tidak mengikuti aturan. Sehingga yang bisa ditolerir adalah yang memang tidak memenuhi syarat. Sehingga bisa dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap syarat yang ada. Pada bagian lain, Ismul mengatakan, Dewan juga ingin mengedukasi masyarakat bagaimana menyikapi bantuan pemerintah. ‘’Kalau sekali diberikan bantuan kemudian ada dampaknya, kan tahun depan bisa kami rekomendasikan,’’ demikian Ismul. Sinergi ini yang ingin dibangun Dewan bersama eksekutif. ‘’Tidak kita jalan-jalan sendiri. Dewan dengan pokirnya jalan sendiri, eksekutif juga jalan sendiri. Padahal kita satu kesatuan,’’ bebernya. Ismul menegaskan baik eksekutif maupun legislatif merupakan satu kesatuan yakni sebagai penyelenggara pemerintahan. (fit)
Ismul Hidayat
(Suara NTB/fit)
Halaman 2
Mataram (Suara NTB) Menjelang akhir tahun, Dinas Sosial Kota Mataram bertekad akan mensterilkan kota Mataram dari para pengemis jalanan. Pasalnya, beberapa lokasi di Mataram masih dijadikan lahan basah untuk ngemis. Seperti lingkungan kampus, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Hj Baiq Asnayati menerangkan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mensterilkan kota Mataram dari para pengemis. Baik berstatus orang tua maupun anak-anak. “Nanti jika ada di lingkungan kampus, kita akan koordinasi dengan satpam dan pihak kampus untuk membujuknya agar tidak mengemis lagi,” katanya saat dikonformasi Suara NTB, Kamis (26/12). Dinsos Kota Mataram juga
akan melakukan pemantauan ke sekolah-sekolah untuk mencari para pengemis yang kiranya masih berstatus pelajar. “Seperti kasus (Aulia) kemarin, Dinsos juga akan melakukan penjangkauan ke sekolahnya,” tegasnya. Bukan tak beralasan kata Asnayati, mendatangi sekolahnya untuk memastikan, kasus-kasus seperti Aulia, pihak sekolah tidak boleh tinggal diam. Dengan begitu kata Asnayati, pihak sekolah jadi lebih memerhatikan siswanya untuk dila-
rang mengemis di jalan. Ia menyebutkan, Dinsos tidak pernah mengklaim kota Mataram bersih 100 persen dari pengemis. “Kasus itu akan muncul setiap saat selama kondisi masyarakat masih berada di garis kemiskinan,” papar Asnayati. Tetapi pihaknya akan coba berupaya memanfaatkan waktu yang ada dengan menyisir daerah-daerah di Mataram yang masih rawan sebagai lokasi mengemis. Mataram tidak cocok dijadikan lokasi ngemis, karena
(Suara NTB/viq)
MENGEMIS – Aulia, seorang bocah pelajar SD yang mengemis di lingkungan kampus Universitas Mataram, Kamis (26/12). budaya tidak begitu. ‘’Kalau kita temukan, kita akan cari rumahnya. Dan mendata
melakukan asessment di lapangan kenapa sampai ngemis,” tandas Asnayati. (viq)
Seleksi CPNS
16 Pelamar TMS Ajukan Sanggahan
(Suara NTB/bay)
SALAT GERHANA - Suasana salat sunnah gerhana di Islamic Center NTB, Kamis (26/12)
Warga Mataram Gelar Salat Gerhana di Islamic Center Mataram (Suara NTB) – Fenomena gerhana matahari cincin yang dapat diamati dari sebagian besar wilayah Indonesia menarik perhatian tersendiri. Pasalnya, fenomena yang tergolong langka tersebut perlu melewati siklus hingga 18 tahun 11 hari 8 jam untuk terjadi lagi, dan siklus 375 tahun untuk melewati garis gerhana yang sempurna. Untuk itu, jemaah memadati masjid Islamic Center NTB guna melaksanakan salat sunah kusuf atau salat gerhana, yang merupakan himbauan Kanwil Kemenag NTB NTB. Pembimbing Syariah Kanwil Kemenag NTB, Eka Muftati’ah, menerangkan bahwa pihaknya mengimbau seluruh masyarakat melaksanakan dua rakaat salat sunah kusuf sesuai dengan yang diterangkan melalui hadis Nabi Muhammad, SAW. “Kami mengimbau untuk salat gerhana karena fenomena alam ini sangat langka. Jadi jangan sampai terlewatkan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (26/12) di
sela-sela proses pengamatan gerhana di Islamic Center NTB. Diterangkan Eka pihaknya telah mengeluarkan edaran pelaksanaan salat gerhana kepada perwakilan Kemenag di masing-masing kabupaten/ kota. Masing-masing kabupaten/kota sendiri telah melaksanakan salat sunnah tersebut pada selepas salat Zuhur di masing-masing wilayah. “Alhamdulillah di 10 kabupaten/kota telah melaksanakan di tempat atau masjid yang telah ditentukan oleh Kemenagnya masing-masing,” ujar Eka. Selain di Islamic Center NTB, salat sunah gerhana juga dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Ishlahuddiny, Lombok Barat, dan Pesantren Darul Falah, Mataram. Hadir sebagai penceramah pada salat gerhana tersebut Dekan FDIK UIN Mataram, H. Subhan Abdullah Acim. Ditunjuk sebagai imam salat adalah Dr. KH. M. Zaidi Abdad. Sebagian besar jamaah salat sendiri merupakan perorangan
yang datang khusus untuk melaksanakan salat gerhana di Islamic Center Mataram. “Salat gerhana ini penting sekali. Jadi walaupun sunnah, tapi fenomena alam yang langka ini bisa jadi momen Insya Allah pahalanya akan berlipat ganda. Jadi inilah kebesaran Allah yang bisa kita lihat, dan baru akan terjadi lagi 375 tahun lagi,” ujar Eka. Kepala Stasiun Geofisika Mataram, Ardhianto Septiadhi, menerangkan untuk wilayah NTB gerhana tersebut terjadi dengan magnitude atau tingkat kegerhanaan 0,68. “Artinya kita hanya (bisa melihat) 60 persen yang tertutup cahaya matahari oleh bulan,” ujarnya. Waktu gerhana diperkirakan berlangsung sejak pukul 12.16 Wita dengan puncak pada pukul 14.04 Wita dan berakhir pada 15.37 Wita. Mengingat gerhana cincin membutuhkan siklus yang cukup lama untuk terjadi lagi, Ardhianto menyebut gerhana tersebut cukup menarik untuk diamati. “Ini fenomena yang cukup langka,” ujarnya.(bay)
Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kota Mataram, hingga Kamis (26/ 12), menerima sanggahan dari 16 pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tidak memenuhi syarat (TMS). “Dari masa sanggah yang sudah diberikan, kita sudah jawab dan kita akan umumkan malam ini, Kamis (26/12) malam. Kami sudah izin ke BKN RI untuk mengumumkan, karena kita sudah melalui semua tahapan yang ada,” kata kepala BKPSDM Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati kepada Suara NTB, Kamis (26/12). “Sanggahan diajukan didomiasi pelamar formasi umum dan kesalahannya kebanyakan kesalahan persepsi. Bahwa tujuan mereka salah, terus siapa yang melamar ternyata salah scan,” ujarnya. Dari data yang diterima, misalnya suami yang daftar di sana ada data isrtinya yang masuk di dalam. Dan itu yang di-upload. Jadi tidak linier. Dan ada beberapa kualifikasi yang salah datanya,” papar Nelly.
(Suara NTB/dok)
Baiq Nelly Kusumawati BKPSDM Kota Mataram akan mengumumkan tahapan berikutnya paling lambat Kamis malam. 16 pelamar TMS yang mengajukan sanggahan, secara otomatis dinyatakan gugur. “Setelah itu, kita langsung umumkan tahapan selanjutnya untuk tahapan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKDnya),” ujarnya. Kata Nelly, sebanyak 4.610 pelamar dinyatakan lulus tahap administrasi wajib mengikuti tes SKD pada tahun 2020 mendatang. (viq)
Pemkot akan Anggarkan Pembebasan Lahan untuk Warga Pondok Perasi Mataram (Suara NTB) Pada rapat Rencana Kerja Pembangunan Daerah kota Mataram bersama anggota Banggar, Kamis (26/12), pemkot akan mengalihkan sejumlah anggaran pembatalan pembangunan Kantor Walikota yang menelan angka Rp60 miliar tersebut ke dana kelurahan, penunjangan Inspektorat, dan pembebasan lahan sengketa di lingkungan Pondok Perasi, Ampenan. Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Effendi Eko Saswito menjelaskan, dalam catatan Pemkot Mataram, hasil pengalihan pembangian dari dana rencana pembangunan kantor Walikota tersebut akan dialihkan ke beberapa kegiatan yang dinilai lebih urgen. “Dari pengalihan itu, ada beberapa kegiatan yang sudah masuk daftar tapi dicoret. Seperti pengadaan perumahan dinas Sekda kota Mataram dan pengadaan kendaraan Komisi DPRD. Itu tidak bisa dilakukan sekarang, dikarenakan di dalam RKPD kota Mataram tahun 2019 kita tidak tercantum,” katanya kepada Suara NTB.
(Suara NTB/viq)
(Suara NTB/viq)
DI PENAMPUNGAN - Beberapa warga Pondok Perasi berjualan di lokasi penampungan, Selasa (24/12). Selama di dalam tenda, warga meminta kepada Pemkot Mataram dibuatkan tempat untuk menjalankan roda perekonomian warga. Seperti tempat berjualan dan tempat menjemur ikan tongkol untuk ibu-ibu yang berprofesi sebagai pengepul pindang. Pada rapat RKPD kemarin juga sudah sampaikan hasil jelas Effendi, eksekutif akan yang kita masukkan ke sana, mengalihkan anggaran untuk kita harus sampaikan ke angmembiayai pembebasan lahan gota Banggar. Dan ada beberdi Pondok Perasi. Kemudian di- apa koreksi terkait penyesuaalokasikan juga untuk menam- ian laporan dari provinsi,” tebah jumlah anggaran dana ke- gas Effendi. Koreksi anggaran lurahan. “Kemarin, ada ke- itu jelas dia, Pemkot Matkurangan dana kelurahan. Set- aram akan melakukan penyeelah dihitung-hitung masih suaian terkait nomenklatur memiliki kekurangan sekitar- dan tata naskah anggaran. Rp400 juta, kemudian dana “Sekiranya itu tidak ada untuk penunjang Inspektorat masalah. Setelah semua selesai, langsung kita kirim ke sekitar Rp36 juta,” jelasnya. “Itulah bentuknya, kita provinsi,” tutup Effendi. (viq)
DIKEBUT – Beberapa proyek fisik di Kota Mataram saat ini tengah dikebut pengerjaannya, menjelang masa kontrak yang segera berakhir. Sebagian proyek bahkan telah berakhir, seperti halnya pembangunan proyek monumen Mataram Metro di jalan lingkar selatan Kota Mataram ini, Kamis (26/12). Pengendara melintas di ruas jalan bundaran monumen yang diharapkan nanti akan menjadi salah satu ikon ibukota Provinsi NTB ini.
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
Jumat, 27 Desember 2019
SUARA NTB
Halaman 3
SUARA NTB Jumat, 27 Desember 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Didatangi Menteri KKP
Yakin Dapat Dukungan Parpol BAKAL Calon Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sarifudin, SH., membantah tegas opini yang menyebut dirinya berpotensi untuk mundur dari pencalonan. Sebaliknya, ia optimis akan mendapatkan dukungan kursi partai politik (parpol). “Yang klaim dapat rekomendasi bulat dari parpol belum ada. Proses berjalan ini belum ada satu pun kandidat yang dapatkan rekom. Jadi kalau ada yang katakan saya tidak serius maju, opini itu dibuat oleh oknum tertentu yang tidak tulus lihat kita serius,” tegas Sarifudin yang juga Wakil Bupati (Wabup) KLU, kepada (Suara NTB/dok) wartawan, Kamis (26/12). Sarifudin Ia menjelaskan, peluang baka calon relatif sama antara petahana Najmul Akhyar, mantan Bupati, H. Djohan Sjamsu, dan dirinya. Sarifudin bahkan mengklaim, gaya negosiasi politiknya berbeda dengan dua bakal calon lain. Sarif tidak menyebut seluruh partai di mana ia membuka komunikasi politik dari tingkat DPC/DPD II, DPW/DPD I hingga ke DPP. Di daerah, ia telah secara resmi mendaftar di 6 parpol. Tidak cukup, Sarif juga melakukan lobi politik di pengurus provinsi dan pengurus parpol pusat. “Saya daftar di 6 partai, dan apa yang saya lakukan belum tentu sama dengan yang dilakukan calon lain. Saya ketemu pimpinan PAN, saya ketemu Pak Surya Paloh, ndak mungkin saya cerita,” ujarnya. Wabup menegaskan, hingga saat ini belum satu pun bakal calon di KLU yang mengatakan sudah mengantongi SK DPP. Namun dalam hal tahapan, ia juga mengikuti langkah calon lain sesuai mekanisme masing-masing parpol. Untuk itu, ia meminta publik untuk tidak meragukan semangatnya membangun Lombok Utara melalui Pilbup 2020. Ia meyakini, keikutsertaannya di 3 kali Pilkada memberi pengalaman berharga dalam berpolitik, sehingga dalam hal strategi pun, tidak semua informasi ia ungkap ke publik. “Kalau yang lain ketemu petinggi (parpol) langsung upload, saya tidak. Saya sendiri langsung ke DPP, dan tidak ada yang tahu,” sebutnya. Ia menambahkan, potensi maju di Pilbup 2020 konsisten melalui jalur parpol. Tidak ada potensi baginya untuk menyiapkan diri melalui jalur independen. “Impian kita belum selesai, dan saya juga yakini saya dapat dukungan,” tandasnya. (ari)
(Suara NTB/rus)
TUTUP - Inilah Panorama Cottage yang tutup setelah tiga bulan beroperasi.
Panorama Cottage Beach Village Ekas Tutup Selong (Suara NTB) Salah satu hotel berkelas di Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru, Panorama Cottages Beach Village terpaksa tutup. Penutupan terpaksa ini dilakukan karena sampai sekarang manajemen hotel masih tersandera polemik yang tak kunjung selesai dengan salah satu warga sekitar dan aktivitas sejumlah oknun nelayan yang dinilai mengganggu tamu-tamu hotel serta kondisi pantai di depan hotel yang semrawut. Kepada Suara NTB, Kamis (26/12), pemilik Panorama Cottages Beach Village, Rut Siren mengatakan penutupan dilakukan sejak 17 September 2019 lalu. Padahal, hotel ini baru tiga bulan terakhir ini beroperasi. Pertama, terkait polemiknya dengan mantan kades Ekas Buana yang sampai saat ini memiliki bangunan di depan hotel yang berbatasan langsung dengan view pantai. Disampaikan, surat perintah pembongkaran sebenarnya sudah keluar dari bupati. Akan tetapi sampai sekarang masih belum dilakukan. Alasan tak kunjung dibongkar dinilai belum jelas. Menurut Rut, seharusnya kalau sudah ada Surat Keputusan pembongkaran, semestinya sudah langsung bisa dieksekusi. Tidak ada lagi semestinya alasan pembatalan atau penundaan seperti yang terjadi. “Sampai sekarang saya tidak mendapatkan penjelasan yang jelas terkait pembatalan eksekusi pembongkaran ini,” ucapnya. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas melakukan eksekusi diharapkan bisa bergerak cepat. Seperti terlihat bangunan di depan hotel ini sudah dibelah dua. Kondisi ini dinilai cukup berbahaya jika tidak segera dibongkar. Apalagi Lombok sebagai daerah rawan gempa. Kondisi bangunan depan hotel ini dianggap berbahaya dan tidak ada tamu yang mau menginap. Kedua, terhadap para nelayan pemilik Panorama Cottages Beach ini mengaku sangat mendukung aktivitas para nelayan. Hanya saja diperlukan pemahaman kepada para nelayan terkait bunyi-bunyian knalpot perahu yang dinilai oleh para tamu cukup mengganggu. Dituturkan, akibat bunyi kenalpon bising tersebut sejumlah tamu melayangkan protes terhadap ketidaknyamanannya menginap di Panorama Cottages. “Saya minus sekitar Rp 27 juta saya kembalikan ke tamu karena komplain perahu nelayan terlalu berisik di pagi hari,” demikian ucapnya. Berikutnya, kondisi pantai yang kotor dan kumuh tidak membuat manajemen Panorama Cottage Beach Village ini kesulitan menjualnya kepada para tamu. Pihak hotel ini juga protes juga terhadap pemerintah yang dinilai tidak memberikan dukungan terhadap pengusaha. Kepala Satuan (Kasat) Pol PP Lotim, Baiq Fairda Apriani yang dikonfirmasi terpisah mengatakan pihaknya sampai sekarang memang belum bisa mengeksekusi bangunan liar yang ada di depan Panorama Cottages. Hal ini dikarenakan bangunan dimaksud masih ada izinnya dan ada klausul perjanjian dengan milik bangunan lainnya. Perintah pimpinan, sambung kasat Pol PP agar dikoordinasikan dengan instansi terkait. Mulai dari Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pemerintah Desa (Pemdes) dan bagian Hukum. Disebut bagian hukum karena harus ada telaah hukum lebih dulu. Pemilik bangunan pertama diketahui merupakan mantan kepala desa. Disebut sudah ada klausul perjanjian yang menyebutkan sampai yang bersangkutan memiliki rumah. Klausul dalam perjanjian kesepahaman inilah yang masih berlaku. Terkecuali katanya sudah tidak ada lagi ada kesepakatan lain. Semua sepakat untuk dibongkar, maka Pol PP siap saja setiap saat melakukan eksekusi pembongkaran. Soal adanya bangunan lainnya tidak berani dibongkar paksa, karena ternyata memiliki izin lengkap. Diakui, bangunan tersebut notabenenya berada di sempadan pantai. Hal ini juga turut disoal Baiq Farida. Akan tetapi, hal itu secara teknis bukanlah ranah Satpol PP. (rus)
Bupati Harapkan Angin Segar bagi Lotim Selatan Selong (Suara NTB) Kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo ke Lombok Timur (Lotim) diharapkan bisa membawa angin segar bagi masyarakat Lotim. Khususnya yang mendiami wilayah Lotim bagian selatan, seperti nelayan, pembudidaya hingga para pemburu bibit di perairan. Hal ini disampaikan Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy saat dikonfirmasi di sela kedatangan Menteri KKP di Ekas, Kamis (26/12). Menurut Bupati Sukiman, lima tahun masyarakat Lotim puasa, karena menjual lobster
takut. Apalagi menangkap lobster risikonya ditangkap. Sekarang ini katanya sudah era perubahan. Diharapkan, perubahan keputusan menteri bisa menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi masyarakat Lotim. Bupati berterima kasih ter-
hadap Menteri KKP yang telah mengubah Peraturan Menteri Kelautan. Diminta aturan menteri tersebut benar-benar bisa diterapkan. Apalagi potensi Lotim sangat besar untuk dikembangkan sebagai daerah penghasil lobster.
Potensi lobster di Lotim, ujarnya, 10-11 juta ton. Menurut Bupati Sukiman, jikalau yang terserap separuh saja dari 10 juta, maka potensi besar ini akan bisa membangkitkan perekonomian masyarakat. Teluk Ekas, Teluk Seriwe, TelongElong, Labuhan Haji dan lainnya. “Tentunya masyarakat kita akan semakin sejahtera dan itulah tujuan kita,” harapnya. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lotim, H. Hariadi Surenggana menambahkan
bibit lobster Lotim cukup banyak. Kebutuhan pun banyak. Pada era Menteri Susi Pudjiastuti sebelumnya ini banyak warga nelayan dan pembudidaya lobster yang menangkap lobster secara diam-diam. Sekarang ini aturan dari Menteri KKP ini dianggap lebih fleksibel. Masih ketat di luar dan masih bisa dikembangkan di dalam. Perubahan aturan ini disambut positif oleh pembudidaya lobster di Lotim. (rus)
2.000 Ton Garam Tak Laku Terjual
(Suara NTB/ari)
NORMAL - Jelang tahun baru, layanan boat publik yang menuju tiga Gili masih normal.
Jelang Tahun Baru, Okupansi Hotel di Gili 65 Persen Tanjung (Suara NTB) Tingkat kunjungan wisatawan ke objek wisata 3 Gili diklaim masih stagnan. Wisatawan pengguna jasa transportasi melalui fast boat, relatif menurun. Sementara okupansi hotel, saat ini masih berkisar 65 persen. Ketua Asosiasi Kapal Cepat Indonesia (Akacindo), Gaby, kepada wartawan, Kamis (26/12), mengungkapkan situasi tingkat kunjungan wisatawan ke Gili sejauh ini masih landai. Bahkan, pihaknya membayangkan situasi ini tidak seperti kondisi jelang tahun baru sebelumnya. “Kondisi sekarang jauh dari yang dibayangkan. Tahun lalu meski masih dalam suasana gempa, tingkat kunjungan wisatawan dari Bali ke tiga gili relatif tinggi,” ujarnya. Gaby menyebut, termasuk fast boat yang dioperasikannya
mengalami hal serupa. Di mana jumlah penumpang tidak meningkat signifikan. Dibandingkan tahun lalu, pengunjung mulai berdatangan, terutama sejak tanggal 20 Desember. “Tahun ini sangat menurun, fastboat saya saja kini hanya mengangkut penumpang sekali rit saja,” imbuhnya. Akacindo menduga, rendahnya tingkat kunjungan ini dipengaruhi oleh harga tiket pesawat yang dijual murah. Selain itu, promosi wisata oleh daerah lain juga memberi peluang daerah lain menyerap wisatawan lebih banyak. Terpisah, Asisten Manajer Eksekutif Villa Ombak, Adam Malik, mengamini rendahnya kunjungan. Ia menyadari, dari tingkat okupansi Hotel Villa Ombak saja, masih menyentuh 65 persen. Hal ini jauh
menurun dibandingkan tahun sebelumnya. “Sekarang ini kamar baru terisi 65 persen, masih ada kamar kosong. Sejauh ini jumlah kunjungan belum meningkat signifikan,” sebutnya. Adam menyebut, okupansi wisatawan dominan berasal dari pengguna jasa fast boat jalur Bali - Lombok. Diperlukan intervensi yang bisa menarik arus kunjungan ke Lombok, di tengah inovasi sejumlah daerah untuk menarik wisatawan. Kabid Destinasi pada Disbudpar KLU, Bratayasa, tak menyangkal arus kunjungan yang masih stagnan. Diharapkan, angka kunjungan mengalami peningkatan jelang tahun baru mendatang. “Tahun sebelumnya target wisatawan 20 ribu, tetapi untuk tahun ini target kita turun hanya 10 ribu,” sebutnya. (ari)
Umat Islam di Lotim Gelar Salat Gerhana Selong (Suara NTB) Fenomena langka berupa gerhana matahari cincin (GMC), Kamis (26/12) siang terlihat di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di NTB. Menyambut hadirnya fenomena ini, sebagian umat Islam khusus di Kabupaten Lotim menunaikan ibadah salat gerhana. Seperti di Masjid Subulussalam Pancor, usai melaksanakan usai Salat Zuhur berjamaah sekitar pukul 12:40 dilanjutkan salat gerhana matahari sekitar pukul 13:30 wita. Bertindak selaku imam dan khatib Ustad Heri. Dalam khotbahnya, Ustad Heri, mengatakan jika bersujudlah kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan. Dan saat ini Allah menunjukkan keagungan dan kekuasaannya berupa mun-
SALAT GERHANA - Umat Islam di Kabupaten Lotim menggelar salat sunat berjamaah gerhana matahari cincin di Masjid Subulussalam Pancor, Kamis (26/12). culnya gerhana matahari cincin. “Apabila terjadi gerhana, maka berdoa dan salatlah sampai berhentinya gerhana tersebut,” pesannya.
Di samping itu, masyarakat di Lotim berusaha melihat terjadinya gerhana matahari. Salah satunya menggunakan bak yang berisi air. (yon)
Selong (Suara NTB) Harga garam di Lombok Timur (Lotim) anjlok. Per karung ukuran 50-55 kilogram (kg) ini dijual Rp 60 ribu. Padahal pada tahun sebelumnya laku seharga Rp 200-250 ribu per karung. Kondisi ini membuat petambak garam Lotim ini merugi. Hal ini diutarakan pengusaha tambak garam Hj. Sumiati Imaniah saat ditemui di Ekas, Kamis (26/12). Petambak garam ini menuturkan saat ini terdapat 2 ribu ton yang diisi ke dalam 40 ribu karung garamnya masih tersimpan di gudang. Selama kurun waktu setahun terakhir ini garamnya tidak ada yang laku terjual. Garam-garam tersebut dipanen sejak pertengahan tahun 2018 lalu sampai 2019. Pengusaha ini mengaku tidak tidak tahu penyebab mengapa garamnya tak laku terjual. Sebelumnya, pembeli yang justru banyak datang. Akan tetapi, sekarang meski dengan mendatangi para pembeli garam-garamnya tetap tak ada yang minati. Dituturkan dulu tidak ada sekarung garam pun yang sem-
pat dibawa ke gudang saking lakunya. Kondisi terbalik saat ini justru banyak yang harus disimpan dulu di gudang. “Bagaimana saya tidak susah,” ucapnya. Petambak garam ini mengaku membudidayakan garam ini di atas lahan seluas 50 ha. Antara lain di Seriwe, Tapis dan di Pengoros Sekaroh. Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy pun mencoba mempertemukan langsung Hj. Sumiati dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah. Menteri dalam kesempatan dialog singkat dengan pengusaha garam ini meminta tim untuk mengecek langsung kondisi garam-garam tersebut. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengatakan langkah Menteri KKP untuk memerintahkan tim mengecek kondisi disambut baik dan dinilai sangat kongkrit. “Sangat kongkrit tidak pakai teori-teori lagi,” ucapnya. Dari hasil pengecekan itulah nantinya, katanya akan ada solusi terbaik bagi pengusaha garam. (rus)
Dikes Kekurangan 20 Dokter untuk Program SDSD Tanjung (Suara NTB) Program Satu Dokter Satu Desa (SDSD) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2020 mendatang berpotensi ditanggulangi dengan sistem Dokter Bina Wilayah. Pasalnya, Dikes KLU hingga saat ini hanya memiliki kuota 18 orang dokter. Angka ini akan bertambah 5 orang di awal Januari 2020. Kepala Dikes KLU, dr. H. Lalu Bahrudin, Kamis (26/12), mengakui kuota dokter desa masih lowong. Dari 33 desa induk dan 10 desa persiapan, Dikes membutuhkan 43 orang dokter. Namun jumlah dokter belum seluruhnya tersedia, karena minimnya pelamar. “Tanggal 31 Januari 2020 mendatang kita akan kontrak 5 dokter desa. Ini untuk menambah jumlah yang sudah ada sebanyak 18 orang,” ungkapnya. Bahrudin menyebut, Dikes akan memastikan pelayanan melalui program dokter desa tetap dijalankan. Tidak hanya di desa induk, tetapi juga di desa persiapan. Untuk dokter desa yang belum memiliki dokter, mantan Direktur RSUD KLU ini men-
gaku akan menyusun strategi. Salah satu yang dilakukan adalah menempatkan dokter puskesmas pada program Bina Wilayah untuk melayani dokter desa yang tidak tersedia di desa-desa yang ada. Upaya lain, Dikes juga tetap akan melakukan upaya untuk menambah dokter desa. Beberapa perguruan tinggi telah dijalin komunikasi untuk bekerjasama. “Kita juga MoU dengan UNS (Universitas Negeri Surabaya), dengan Unram juga komunikasi. Tapi memang tidak ada dokter yang berminat,” sebutnya. Bahrudin mengakui, minimnya minat pelamar dokter tidak hanya di Lombok Utara. Tetapi juga dialami daerah lain, termasuk provinsi. Sehingga pihaknya berharap, kekosongan dokter desa ini tidak menjadi kekhawatiran publik menyusul adanya pola penanganan lain dari pemerintah. “Dokter desa itu dua katagori, bisa dari dokter desa itu sendiri, bisa juga dari dokter bina wilayah. Dokter Bina Wilayah ini bisa kita tempatkan untuk mengawal dokter desa yang kosong,” tandasnya. (ari)
”Danger Village Waterpark” Usung Konsep Wisata Budaya Selong (Suara NTB) Pemerintah Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melakukan gebrakan dengan mengubah kawasan yang semula terkesan kumuh, sepi, dan angker kini berubah drastis menjadi kolam pemandian yang indah. Mengusung konsep wisata budaya, pemerintah desa setempat menghadirkan Danger Village (DV) Waterpark. “Awalnya ini merupakan saluran irigasi yang dijadikan limbah dan MCK umum. Tempat ini juga dikenal sepi dan angker. Namun alhamdulillah sudah berubah menjadi tempat eksotis dengan keindahan alam kolam di sana,” terang Kepala Desa Danger, Kaspul Hadi, dalam sambutannya di acara peresmian tempat rekreasi kolam tersebut, Kamis (26/12). Kaspul Hadi menjelaskan, pembangunan kolam juga tidak terlepas dari konsep wisata berbasis budaya. Di mana, nantinya juga sekaligus sebagai pusat industri pariwisata dan kerajinan lokal, khususnya bagi Desa Danger. Selain itu, lanjut Kaspul Hadi, harapan lainnya dengn adanya DV Waterpark ini bisa menjadi tempat rekreasi warga
Danger dan sekitarnya. Jadi, warga Danger tidak perlu lagi pergi rekreasi ke tempat yang jauh. “DV Waterpark ini juga akan didukung dengan pengembangan kerajinan Gaharu. Di mana nanti sepanjang jalan menuju lokasi akan dihiasi oleh tanaman gaharu. Danger kan dikenal sebagai pusat kerajinan kayu gaharu di Lombok Timur. Selain itu, kita juga akan hadirkan homestay,” sambungnya. Anggaran dari pembangunan lokasi wisata ini sebesar Rp950 juta, dijelaskannya angaran berasal dari APBDes Danger tahun 2018 dan APBDes Perubahan 2019. Dengan rincian, Rp750 juta dari APBDes 2018 dan Rp300 juta di APBDes Perubahan tahun 2019. Terakhir, ia berharap kepada seluruh warga Desa Danger agar turut berkontribusi bagi keberadaan wisata desa tersebut. Hingga adanya timbal balik yang juga bisa dirasakan langsung oleh warga Desa Danger. Camat Masbagik, Drs. H. Muhidin yang hadir dalam acara terebut mengatakan, hadirnya Danger Village Waterpark tersebut menambah deretan jumlah desa wisata di Kecamatan Masbagik. Di mana sudah ada 7 lokasi desa wisata yang sudah eksis dari 10 desa yang ada di Kecamatan
Masbagik. Di antaranya seperti pusat kerajinan di Desa Masbagik Timur, dan keberadaan homestay di wilayah Lendang Nangka. “Potensi wisata Desa Danger cukup baik. Kemarin juga juara I TTG tingkat provinsi. Terlebih adanya pusat kerajinan gaharu,” kata Muhidin. Sementara, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim, Dr. Mugni, mengapresiasi hadir dan bertambahnya desa menjadi desa wisata sebagai wujud terus berkembang dan bergairahnya pariwisata di Kabupaten Lotim. Dikatakannya, pembangunan wisata tidak bisa terlepas dari keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Bagaimanapun sebuah objek wisata itu bagus namun jika tidak didukung oleh SDM yang andal ditakutkan akan berjalan tidak sesuai harapan. Ditambahkannya, penggunaan dana desa (DD) dalam pengembangab wisata merupakan suatu kebijakan yang sangat luar biasa, sehingga anggaran DD mampu melahirkan uang dan pencetak lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa itu sendiri. Dijelaskannya suatu
(Suara NTB/yon)
Kadispar Lotim, Dr. Mugni, didampingi Kades Danger, Kaspul Hadi menggunting pita tanda diresmikannya Danger Village Water Park, Kamis (22/12)
(Suara NTB/yon)
Penandatanganan prasasti Danger Village Waterpark. desa dapat dikatakan desa wisata apabila memenuhi tiga unsur, di antaranya ada objek dan des-
tinasi wisatanya, adanya pokdarwis, dan adanya makanan khas dan kerajinannya. (yon)
SUARA NTB Jumat, 27 Desember 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Bupati Layangkan SP3 Ambisius Turunkan Kemiskinan PEMDA Lombok Barat (Lobar) memasang target ambisius menurunkan kemiskinan sebesar 2 persen tahun 2020. Pemasangan target tinggi ini untuk memacu semua OPD untuk bekerja lebih keras lagi dalam mencapai target tersebut. Untuk mencapai target ini semua program OPD harus lebih meningkatkan sinergi, elaborasi dan kolaborasi serta komplementaritas. “Kita targetkan penurunan kemiskinan 2 persen tahun depan, kita optimis bisa mencapai itu,” jelas Sekda Lobar, Dr. H. Baehaqi usai dilantik Bupati Lobar H. Fau(Suara NTB/her) za n Khalid, Kamis (26/12). H. Baehaqi Dikatakan, dalam memasang target penurunan kemiskinan ini harus tinggi. Sebab kata dia, kalau targetnya tinggi, maka OPD akan lebih keras bekerja. Sebaliknya kalau ditargetkan rendah, maka OPD justru akan loyo tidak ada semangat dalam bekerja dan berinovasi. Persoalan nanti capaian target meleset sedikit hal yang biasa.”Kalau berangan-angan itu harus optimis,”jelas dia. Menurutnya, faktor penyebab kemiskinan di Lobar lebih disebabkan faktor non makanan, karena itu sesuai dengan arahan pimpinan dan data hasil elaborasi maka program yang mengarah untuk penanganan kemiskinan pada tahun 2020-2021 harus lebih ditingkatkan. Dalam melaksakan program, OPD harus mengacu pada Strategi Pengentasan Kemiskinan Daerah (SPKD) yang tertuang dalam perbup. SPKD ini menjadi dasar rujukan OPD untuk menyusun program penanganan kemiskinan baik pada tahun 2020 dan seterusnya, RPJMD 2019-2024. Program yang disusun harus mengacu pada standar pelayanan maksimal (SPM) dan seluruh OPD mengelaborasi data sesuai dengan tupoksinya, sehingga nantinya indikator kinerja kunci yang ada di tiap-tiap OPD terkait penanganan kemiskinan tersambung dengan indikator kinerja utama dalam RPJMD. Tidak saja sebatas itu, masyarakat penerima program yang mengacu SPM juga harus tepat sasaran. “Karena data ini harus ter update tiap tahun, sebagai acuan mutlak dalam menyusun program. Itu yang saya maksud terelaborasi,” jelas dia. Bahkan lanjut dia tiap OPD memiliki pemetaan terkait tupoksi, sehingga OPD tidak terjebak program rutinitas. Bagaimana OPD menyelesaikan persoalan sesuai dengan lokus dan fokus pada persoalan yang dihadapi. Hal ini bisa diatasi kalau data terupdate dan elaborasi. Lebih jauh dijelaskan, untuk penanganan kemiskinan ini anggaran yang dialokasikan tiap tahun Rp 400-500 miliar bahkan tahun ini menyentuh angka Rp 500 miliar lebih. Anggaran ini diarahkan mengintervensi berbagai bidang. (her)
Proyek Pasar Gunungsari Diputus Kontrak
Giri Menang (Suara NTB) – Proyek Pasar Gunungsari senilai Rp 3,7 miliar diputus kontrak oleh Pemda Lombok Barat (Lobar), lantaran progresnya sangat rendah. Target yang belum bisa dicapai alias deviasi negatif mencapai 60 persen. Sedangkan proyek Pasar Gunungsari tahap I senilai Rp 3,4 miliar akan dilakukan proses serah terima atau PHO besok (hari ini, red). “Untuk proyek Pasar Gunungsari tahap I besok PHO, kalau proyek pasar Gunungsari yang satuan (tahap II) sudah putus kontrak,” tegas Kepala Bagian Pembangunan Setda Lobar, Heri Ramadhan, Kamis (26/12). Dijelaskan, proyek Pasar Gunungsari tahap II ini diputus kontrak lantaran deviasinya terlalu jauh mencapai 60 persen. Artinya progress pembangunan proyek ini baru 40 persen. Sedangkan untuk proyek
dermaga Senggigi, masih dalam proses dalam proses, namun berpotensi diputus kontrak, karena kontraknya berakhir tanggal 30 Desember. Progres dermaga ini, jelas dia, menurut PPK dan pengawas masih ada deviasi negatif sebesar 10-15 persen. Namun berbeda pemahaman dengan rekanan, sehingga berpotensi terjadi sengketa kontrak. Menurut rekanan pengerjaan proyek ini mengklaim pengerjaan proyek ini sudah 100 persen.
Secara umum progres proyek di Lobar, dari hasil evaluasi dan monitoring Bagian Pembangunan hanya dua proyek ini yang masuk kritis. Sedangkan untuk proyek puskesmas ada deviasi 2-5 persen, sehingga masih diberikan kesempatan kepada rekanan menyelesaikan. Sebagian besar proyek puskesmas 80 persen lebih sudah selesai. “Untuk proyek puskesmas kami berikan kesempatan beberapa hari ke depan, karena
Pemerintah Desa Didorong Kembangkan Perpustakaan Praya (Suara NTB) – Pemerintah desa di Lombok Tengah (Loteng) didorong untuk mengembangkan perpustakaan desa. Perpustakaan di desa bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan literasi masyarakat di desa. Terlebih berdasarkan regulasi, pembangunan perpustakaan di desa diamanatkan melalui Permendes dan Perbup. Kabid Pengelolaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Loteng Drs. H. Abdul Azim,MH kepada Suara NTB, Kamis (26/12) mengatakan, Perbup tentang Pemerintahan Desa sudah memberi mandat kepada pemerintah desa untuk membangun perpustakaannya dengan beberapa kegiatan. “Ada akun yang disediakan untuk menggunakan dana desa itu untuk penyelenggaraan perpustakaan desa,” katanya. Misalnya membangun prasarana lokal atau ruang perpustakaan, juga pengadaan perabotnya berupa mebeler, bahan perpustakaan serta operasional kegiatannya seperti honorarium yang terlibat di sana.”Itu empat poin yang sudah kita sediakan akunnya di perbup itu,” katanya. Ia mengatakan, puluhan desa di Loteng sudah merespon dengan baik program tersebut. Hal itu terbukti dengan jumlah desa yang sudah memiliki perpustakaan di Loteng sekitar 86 desa dari 139 desa di daerah ini. “Sehingga kita mendorong untuk desa yang belum menyelenggarakan perpustakaan desa agar membangunnya,” katanya. Pembinaan perpustakaan desa itu seputar bagimana cara mengelola buku, bagaimana cara menyelenggarakannya dengan baik serta hal-hal teknis lainnya. Adapun fasilitasnya selain dari pemerintah desa, juga dari Pemprov NTB berupa bantuan buku-buku serta raknya. “Kita mohon kesadaran pihak desa, terlebih pola pembangunan kita dari desa ke kota kan. Jadi kita berharap dari perpustakaan ini bisa membangun diri. Artinya keterampilan apa saja yang ingin dikembangkan, itu bisa ditingkatkan melalui buku,” katanya. Selain dari pemerintah desa, perpustakaan juga muncul dari komunitas baca. Komunitas ini berbasis di desa dan berkembang dengan membentuk jaringan dari luar daerah. Pihaknya sudah mengadakan bimbingan dengan menyasar sekitar 50 pengelola perpustakaan komunitas di Loteng.” Ini menjadi pertanda baik bahwa minat baca masyarakat kita itu sudah mulai bagus,” tambahnya. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Loteng juga rutin menjalankan program perpustakaan keliling ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan baca di lingkungan anak sekolah. “Kami datangi sekolah berdasarkan permintaan sekolah atau berdasarkan saran dari perpustakaan komunitas itu juga,” terangnya. (ris)
LANTIK - Bupati H. Fauzan Khalid melantik H Baehaqi sebagai Sekda Lobar dan dua kepala OPD, Kamis (26/12). Pelantikan ini juga disaksikan Asisten I dan Asisten III Setda NTB.
Baehaqi Dilantik sebagai Sekda Lobar Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid resmi melantik Dr. H. Baehaqi sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) yang baru menggantikan H. Moch. Taufiq. Selain melantik sekda, bupati yang didampingi Wakil Bupati Hj. Sumiatun juga melantik dua kepala OPD, masing-masing M. Hendrayadi yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan digeser sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja. Sementara Rusditah yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dipercayakan sebagai Kepala Bappeda. Hadir dalam pelantikan sekda ini, Asisten I Setda NTB, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, Asisten III Setda NTB Hj. Hartina, mantan Sekda Lobar H. Moch. Taufiq para kepala OPD, camat serta Forkopimda. Pada kesempatan ini, bupati
zakat dengan upah pekerja tidak jelas. “Biasanya untuk zakat mal, siapa yang bekerja dengan pemberi zakat itulah yang menerima zakat. Padahal kalau zakat itu disalurkan melalui lembaga resmi dan dikelola dengan baik manfaatnya akan sangat besar bagi masyarakat dan daerah ini,” sebutnya. Ia mencontohkan, zakat yang dibayarkan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemkab Loteng dan dikelola oleh Baznas Loteng, itu potensinya antara Rp 11 sampai 13 miliar per tahun. Dana ini disalurkan ke fakir miskin dan anak yatim. Ada juga yang kemudian disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha. Kalau zakat yang dikelola oleh Baznas Loteng bisa lebih besar lagi, maka bantuan modal usaha bisa lebih besar lagi yang dikelola, sehingga mampu menjadi penggerak perekonomian yang pada akhirnya akan bisa mendukung upaya pengentasan kemiskinan. “Kalau zakat bany-
menyebut ada beberapa tugas yang perlu diselesaikan sekda baru, yakni meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan berupaya melakukan percepetan semua proses pembangunan di Lobar. Selain itu, sinergi dan integritas harus dijadikan acuan dalam melaksanakan tugas ke depan. Sekda baru diminta harus rajinrajin koordinasi dengan pemprov dan pemerintah pusat. Demikian pula ke bawah, sehingga program yang dilakukan bisa sinergis, terintegrasi dan melengkapi. Selain itu, dengan kondisi anggaran yang terbatas diperlukan peran sekda harus kreatif dan melakukan percepatan di semua sektor, baik percepatan pencapaian anggaran dan PAD. Anggaran yang ada harus semaksimal mungkin bisa diarahkan untuk pembangunan. Sekda baru juga harus mampu mensiasati keterbatasan fiskal daerah den-
gan meningkatkan sinergisitas. Usai dilantik, Sekda Lobar H. Baehaqi menjelaskan apa yang menjadi amanat dan tugas dari Bupati secepatnya akan dilaksanakan. Terutama untuk melakukan koordinasi, komunikasi, sinergi, sinkronisasi dan kompelementaritas. Untuk mencapai semua ini yang harus segera dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan lebih kuat dengan seluruh komponen di Pemkab Lobar serta dari legislatif. Beberapa yang menjadi tugasnya ke depan bagaimana mempercepat pembangunan dan pencapaian PAD. “Saya berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mendorong kinerja dari OPD di Lobar agar bekerja lebih maksimal lagi. Kalau kinerja OPD sudah baik, otomatis hasil dari kinerja akan lebih baik lagi,” imbuhnya. (her)
Giri Menang (Suara NTB) – Pemerintah Desa (Pemdes) Babussalam Kecamatan Gerung membangun kantor desa menggunakan Pendapatan Asli Desa (PADes). Desa Babussalam ini menjadi satusatunya desa yang membangun kantor menggunakan PADes Pembangunan kantor desa di atas lahan lima are yang dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Kamis (26/12). Kepala Desa Babussalam, M Zaini mengatakan, pembangunan kantor desa tahap awal ini dianggarkan Rp 430 juta dari kebutuhan total hitungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp 1,2 miliar. Namun ketika ada kelonggaran dari pemda melalui surat rekomendasi Bupati bisa menggunakan Dana Desa. Hal ini diharapkan menjadi ruang desa untuk mempercepat pembangunan kantor ini. “Dana untuk pembangunan kantor Rp 430 juta
ini dari PADes yang diperoleh dari pembebasan lahan kantor desa. kan kita dapat pembebasan lahan untuk pelebaran jalan,” terang Zaini. Anggaran pendapatan dari pembebasan lahan ini hampir Rp 800 juta lebih, anggaran ini dipakai untuk membeli tanah seluas lima are untuk pembangunan kantor desa. sedangkan sisanya Rp 430 juta digunakan modal untuk membangun kantor. Pihaknya belum menganggarkan dana pembangunan dari DD dan ADD. Untuk pengggunaan dana desa perlu rekomendasi dari Pemkab Lobar. Pembangunan kantor desa di lokasi saat ini pun sudah disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga diputuskan bersama BPD untuk membeli tanah. Tanah di lokasi ini ada 30 are, pihaknya berupaya akan membebaskan lahan tersebut untuk dipakai sebagai tempat olahraga dan wahana lainnya. (her)
(Suara NTB/ist)
POSE BERSAMA - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid pose bersama dengan Kepala Desa Babussalam M. Zaini dan aparatur desa serta masyarakat usai peletakan batu pertama pembangunan kantor desa.
Pemda Lobar Alokasikan Pembayaran PJU Rp16 Miliar Tahun Depan Giri Menang (Suara NTB) – Mengantisipasi pemutusan Penerangan Jalan Umum (PJU) oleh PT. PLN, Pemda Lombok Barat (Lobar) akan mengalokasikan anggaran untuk pembayaran PJU penuh tahun 2020. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 16 miliar lebih. Penganggaran ini juga mengantisipasi program KPBU yang saat ini tengah bergulir pembahasan raperda-nya di dewan. Asisten II Setda Lobar Hj. Lale Prayatni mengatakan, kondisi saat ini kawasan Senggigi yang sebelumnya diputus PJUnya sudah dinyalakan oleh PLN. Pihak PLN memberikan waktu membayar sampai tang-
Potensi Zakat Bisa Dukung Pengentasan Kemiskinan Praya (Suara NTB) Dengan jumlah penduduk serta potensi yang besar, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memiliki potensi zakat yang cukup besar. Sayangnya, potensi zakat tersebut belum mampu dikelola dengan maksimal. Padahal jika bisa dikelola dengan baik, itu bisa mendukung pembangunan di daerah, Khususnya dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Belum terkelolanya potensi zakat tersebut, ungkap Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., saat berbicara di hadapAn kepala desa dan tokoh masyarakat seKecamatan Praya Barat Daya, Kamis (26/12), dikarenakan kesadaran masyarakat di daerah ini untuk membayar zakat masih rendah. Selain itu, ada kebiasaan masyarakat di daerah ini membayar zakat juga tidak ke lembaga pengumpul dan pengelola zakat resmi. Tetapi langsung kepada persons yang bekerja dengan pembayar zakat bersangkutan, sehingga terkadang antara mana
apakah setelah SP3 ini rekanan bisa mencapai progres sesuai dengan tanggal penandatanganan kontrak. Kalau tidak tercapai tegas dia, maka akan diputus kontrak. Ia mengaku baru dua proyek ini yang dilaporkan ke dirinya. Di mana rekanannya sudah diberikan SP3. Sedangkan terkait proyek puskesmas jelas dia, pihaknya belum mendapatkan laporan. Mengantisipsi proyek molor seperti saat ini, pihaknya sudah meminta semua OPD supaya pada APBD-P memaksimalkan perencanaan, sehingga tahun berikutnya tidak bersamaan dengan proses lelang dan pembangunan fisik. Selama ini, antara anggaran perencanaan dan pembangunan dialokasikan pada tahun yang sama. (her)
Desa Babussalam Bangun Kantor Desa Pakai PADes
(Suara NTB/her)
Tingkatkan Literasi
sedikit deviasinya. Kami optimis sampai akhir tahun ini bisa selesai,” jelas dia. Sementara itu, dikonfirmasi terkait keterlambatan proyek ini Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menegaskan sudah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang banyak terlambat tahun ini. Bahkan beberapa di antaranya berpotensi diputus kontrak. Pemda Lobar dalam hal ini bupati pun sudah melayangkan surat peringatan ke 3 (SP 3) kepada rekanan tersebut. Sejumlah proyek ini, jelas dia, berpotensi dihentikan karena progresnya rendah. Pihaknya sudah memberikan surat peringatan 1,2 dan ke 3 kepada rekanan. Pihaknya belum tahu
ak yang terkumpul. Kemudian banyak yang bisa disalurkan untuk modal usaha. Ekonomi masyarakat miskin bisa terangkat. Sehingga kemiskinan bisa turun signifikan,” ujar Ketua DPD I Partai Golkar NTB ini. Suhaili mengambarkan, saat ini ada sekitar 130 ribu lebih masyarakat Loteng yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 1 juta lebih, kalau itu semua membayar zakat. Lalu zakatnya dikelola dan disalurkan untuk kegiatan yang produktif kepada masyarakat miskin, mengentaskan kemiskinan di daerah ini dirasa tidak akan sulit. “Sebenarnya masyarakat bisa berperan mengentaskan kemiskinan. Tidak harus hanya bergantung kepada pemerintah. Caranya, dengan membayar zakat melalui lembaga atau pengelola zakat resmi,” terangnya. Selain aman dan pasti, zakat terkelola dan tersalurkan dengan tepat pula. (kir)
gal 3 Januari 2020. Pihaknya memastikan pembayaran bisa tanggal 3 Januari, karena DAU sudah ditransfer. Untuk tahun depan, tidak akan terjadi pemadaman PJU, karena pembayaran untuk PJU dialokasikan selama 12 bulan. Dan penganggaran di BPKAD. Tidak seperti tahun ini hanya dianggarkan 9 bulan. Sedangkan 3 bulannya belum. “Anggarannya dialokasikan satu tahun Rp 16 miliar. Supaya tidak terjadi seperti ini (pemutusan),” tegas dia.
Menanggapi Raperda Kerjasama KPBU yang dikhawatirkan tumpang tindih menurut dia Raperda KPBU ini berbeda dengan PP 28 tahun 2018. Karena untuk KPBU itu mengunakan Keputusan Presiden (Kepres). “Di Perda Nomor 2 itu banyak mengatur tentang kerjasama aset, kerjasama antar daerah. Termasuk kerjasama dengan pihak ketiga,” ujarnya. Hanya saja, ujarnya, polanya berbeda antara Perda Nomor 2 dengan Raperda KPBU, karena KPBU itu khusus untuk infras-
truktur saja. Ia pun bersikeras jika Pemkab tetap dengan KPBU. Sementara itu, Ketua Pansus Raperda KPBU DPRD Lobar Indra Jaya Usman meminta Pemkab Lobar merevisi usulan Raperda KPBU untuk kerjasama pemasangan PJU. Pasalnya, berdasarkan hasil konsultasi DPRD dengan akademisi menyarankan agar raperda itu cukup dimasukkan dalam revisi Perda nomor 2 tahun 2028 tentang Kerjasama Daerah. sebab jika Raperda KPBU tersebut disahkan nantinya dikhawatirkan terjadi konflik
norma dan tumpang tindih aturan antara KPBU dengan Perda Kerjasama Daerah tersebut. Menurut Tim Ahli hukum yang diundang DPRD, Sahrul Mustafa bahwa sudah ada Perda Nomor 2 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah. Ia menyarankan agar Perda itu saja yang direvisi dengan memasukan PP 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah. Sebab dalam isi perda itu ada beberapa point yang mengatur kerjasama dalam bidang infrastruktur (PJU). (her)
Sampah ”Disulap” Jadi Uang
Tantangan Terberat Mengubah Pola Pikir Masyarakat Program Bank Sampah di LombokTengah (Loteng) terus berkembang. Sejauh ini, jumlah Bank Sampah yang berada di bawah Bank Sampah BumiTastura Bersatu sebanyak 45 unit yang tersebar di sejumlah desa dan kelurahan. MESKI terus berkembang dengan positif, namun masih ada tantangan berupa minset atau pola pikir sebagian masyarakat yang lebih suka membuang sampah sembarang daripada mengelolanya. “Masyakat belum sepenuhnya sadar, sehingga tantangan terberat kami yaitu mengubah mindset masyarakat,” kata Zulhakim selaku Humas Asosiasi Bank Sampah Bumi Tastura Bersatu kepada Suara NTB, Kamis (26/12). Ia mengatakan, meskipun asosiasi ini umurnya kurang dari satu tahun, namun perkembangannya dinilai cukup bagus. Zulhakim mengatakan, aktivitas Bank Sampah rata-rata menukar sampah plastik yang dihasilkan oleh masyarakat kepada pengelola bank dengan uang atau barang. Biasanya ditukar dengan sembako atau bentuk lainnya yang lebih menarik. Namun
tidak semua masyarakat gemar menukar sampahnya secara langsung, karena sebagian nasabah Bank Sampah menabung uangnnya di pengelola untuk diambil pada saat ada keperluan tertentu. Bahkan sudah mulai ada program menabung sampah untuk dijadikan ongkos ibadah umroh. Ongkosnya tidak diberlakukan secara normal, melainkan harga diskon.” Ada kerjasama dengan perusahaan tour dan travel di Loteng, bagi nasabah yang mampu mengumpulkan sampah dengan nilai Rp 15 juta per tahun, dia dapat umroh. Yang biasanya Rp 25 juta ongkos umroh, dipotong menjadi 15 juta saja. Khusus nasabah yang tergabung di Asosiasi Bank Sampah Bumi Tastura Bersatu ini,” kata Zulhakim. Ia menuturkan, pada saat digelar jambore oleh Asosiasi Bank Sampah NTB beberapa waktu lalu, pihak penyelenggara bekerjasama dengan tour dan
(Suara NTB/ris)
SAMPAH - Aktivitas Bank Sampah menggumpulkan sampah dari masyarakat. Namun, masih banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. travel juga memberikan 5 lembar voucer umroh untuk para pelaku bank sampah. Berapa harga sampah plastik tersebut? Menurut Zulhakim, harganya bervariasi, namun rata-rata sekitar Rp 2,5 ribu per kilo. Namun ada juga sampah plastik dengan harga Rp 5.500 per kilo yaitu untuk jenis sampah gelas bening.
Adapun omzet setiap Bank Sampah berbeda-beda tergantung dari aktivitas pengumpulan sampah dari para nasabahnya. Namun per bulan rata-rata bisa mencapai Rp 7 juta. Nilai tersebut merupakan hasil dari pengumpulan sampah dari para nasabah yang mulai sadar bahwa sampah bisa menjadi komoditas yang memiliki nilai ekonomi.(ris)
SUARA NTB Jumat, 27 Desember 2019
Anggaran Festival Taliwang 2020 Belum Disiapkan Taliwang (Suara NTB) Meski dipastikan masuk dalam Callendar of Event (CoE) Pariwisata Nasional 2020, ancang-ancang pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mempersiapkan pagelaran Festival Taliwang belum juga matang. Buktinya, anggaran untuk mendukung agenda pariwisata tersebut belum tersedia dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) KSB selaku empunya gawe pun tak menampiknya. Menurut dinas terkait, sementara ini belum ada (Suara NTB/ist) kegiatan dan anggaran diIGB. Sumbawanto nas yang dialokasikan khusus untuk persiapan festival yang baru-baru ini telah digelar dalam puncak perataan Harlah KSB ke-16 itu. “Jadi kita belum ada (persiapan ke arah festival (Taliwang) ya,” ungkap kepala Disbudpar KSB, Ir. IGB Sumbawanto, M.Si kepada wartawan,Kamis (26/12). Sumbawanto menjelaskan, untuk mempersiapkan perhelatan Festival Taliwang 2020 tidak dapat lagi dikelola sendiri oleh pihaknya. Levelnya yang sudah tingkat nasional sehingga memerlukan daya dukung seluruh elemen pemerintah. Karena itu segala bentuk persiapan baru akan dibicarakan pada awal tahun termasuk dukungan anggarannya di tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Untuk anggaran baru akan disiapkan di APBDP (perubahan). Nah setelah ada dananya baru kita bicarakan konsep persiapannya seperti apa. Tapi itu tidak kami sendiri ya, ada dinas lain juga yang membantu,” timpalnya. Ia mengungkapkan, ada perubahan kebijakan daya dukung Kementerian Paeriwisata (Kemenpar) kepada daerah yang agenda pariwisatanya masuk dalam CoE 2020 mendatang. Jika sebelumnya daya dukung pusat selain pemasaran juga menyokong daerah dalam bentuk anggaran fisik. Tahun 2020 katanya, dukungan pusat hanya dalam bentuk support pemasaran. Karena itu dari sisi anggaran, daerah memang harus menyiapkan anggaran fisik guna menyukseskan Festival Taliwang 2020. “Baru-baru ini saya dikontak dinas pariwisata peovinsi. Mereka meminta kita menyiapkan dana awal agar festival taliwang bisa dilaunching bersamaan dengan festival bau nyale dan festival khasanah ramadhan yang sama-sama masuk dalam CoE tahun depan,” ujarnya. Selain anggaran, Disbupdar KSB juga ternyata belum menyiapkan konsep destinasi wisata lain untuk mendukung Festival Taliwang nantinya. Menurut Sumbawanto, sementara tema festival yakni pesona lumpur taliwang sebagai sajian utamanya yang baru ditetapkan. Sementara daya dukung destinasi lainnya baru akan dipersiapkan setelah adanya anggaran yang ditetapkan melalui APBD Perubahan 2020. “Kalau bicara destinasi pendukung festival taliwang kita banyak ya. Tinggal memang harus ditata dan dibenahi lagi,” imbuh mantan kepala dinas pertanian KSB ini. (bug)
SUARA PULAU SUMBAWA Seleksi CPNS di KSB
486 Pelamar Ajukan Sanggah
Taliwang (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mencatat sekitar 468 pelamar yang memasukkan berkas sanggahan terkait hasil seleksi administrasi penerimaan CPNS 2019. Jumlah tersebut melampaui separuh dari 812 pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Kepala BKD KSB, Drs. Tajuddin M.Si kepada Suara NTB, Kamis (26/12) mengatakan, sampai dengan hari terakhir dibuka (24/12) hanya 486 pelamar yang mengajukan sanggahan terhadap hasil seleksi administrasi di penerimaan CPNS. Terhadap berkas tersebut, saat ini pihak terkait masih melakukan validasi data perbaikan yang diajukan oleh para pelamar. Sementara untuk pengumuman hasil final terhadap berkasi perbaikan itu direncanakan akan dilakukan pada tanggal 31 Desember mendatang. Bahkan pihaknya secara tegas tidak akan melayani permohonan pelamar yang melakukan gugatan karena keputusan tersebut
bersifat final. Pihaknya juga tidak mengetahui secara persis, alasan dari para pelamar yang dinyatakan tidak lulus administrasi untuk melakukan sanggahan atas hasil tersebut. Karena pada prinsipnya peluang perbaikan berkas selama tiga hari (masa sanggah) sudah diberikan panitia, tetapi jika masih ada pelamar yang tidak memanfaatkan waktu dimaksud maka itu merupakan kesalahan dari para pelamar itu sendiri. “Jika dilihat dari jumlah pelamar yang dinyatakan tidak lulus administrasi sebanyak 812 orang, maka jumlah pelamar yang melakukan sanggahan sangat kecil. Kami juga memberikan batas waktu bagi
mereka untuk melakukan perbaikan selama tiga hari, tetapi mereka tidak kunjung memanfaatkan,” ungkapnya. Dikatakannya, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim panitia seleksi (pansel) faktor utama sehingga banyak pelamar yang terpental yakni tidak memperhatikan persyaratan yang harus dipatuhi oleh para pelamar. Sebut saja tidak mencantumkan posisi yang akan dilamar dan juga tidak menggunakan materai di kertas lamaran. Dua kasus tersebut merupakan yang paling banyak ditemukan. Sementara untuk masalah lain, sebut saja akreditasi perguruan tinggi dan masalah lainnya sangat kecil.
(Suara NTB/jun)
PELANTIKAN – Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin saat mengambil sumpah 23 orang Kepala Desa terpilih di Lapangan Beringin Setda Dompu, Kamis (26/12).
Khusus untuk masalah utama tersebut, pihaknya sudah memberikan ruang untuk bisa dilakukan perbaikan tetapi nyatanya mereka tidak menggunakan kesempatan tersebut. Setelah proses validasi terhadap pelamar yang mengajukan sanggahan, pihaknya merencanakan untuk pelaksanaan tes tahap selanjutnya akan dilakukan pada tanggal 27 Januari hingga 28 februari mendatang. Waktunya masih cukup panjang untuk melakukan persiapan jelang pelaksanaan tes tulis maka dari itu, pihaknya berharap supaya pelamar yang sudah dinyatakan lulus untuk mempersiapkan diri. Terlebih lagi formasi yang diberikan oleh Pemerintah sangat kecil (105 formasi) maka sudah seharusnya mempersiapkan diri secara matang. “Untuk tes tahap selanjutnya kita akan laksanakan di pertengahan bulan Januari mendatang sampai bulan februari makanya
(Suara NTB/ist)
Tajuddin kita minta agar peserta mulai mempersiapkan diri. Kami juga bisa pastikan dalam pelaksanaan tes nantinya akan berlangsung secara profesional dan transparan karena mulai sekarang lokasi tesnya sudah mulai kita sterilirkan,” pungkasnya. (ils)
Masih Minim, Pengembalian Kerugian Negara di KSB
23 Kepala Desa Terpilih Dilantik Bupati Dompu (Suara NTB) – Sebanyak 23 orang Kepala Desa (Kades) terpilih pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 12 November 2019, resmi dilantik Bupati Dompu Drs. H. Bambang M Yasin, Kamis (26/ 12). Bertempat di Lapangan Beringin Setda Dompu, prosesi pengesahan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung khidmat. Dalam keputusannya nomor 800/434/DPMPD/2019 sampai dengan nomor 800/456/DPMPD/2019 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Se-Kabupaten Dompu, Bupati menetapkan Syam Firdaus sebagai Kepala Desa Matua dan Andi Aswan Kepala Desa Bara di Kecamatan Woja. Sementara untuk Kecamatan Pekat, Firman dilantik menjadi Kepala Desa Beringin Jaya, Sahlan Kepala Desa Pekat, Saidin Kepala Desa Nangamiro, Syaifuddin Zuhri Kepala Desa Calabai, Hasanudin Kepala Desa Tambora, Mirafudin A. Ma Kepala Desa Soritetanga, Iryanto Kepala Desa Nangakara dan Supardin Kepala Desa Sorinomo. Sedangkan di Kecamatan Huu, menjabat sebagai Kepala Desa Cempi Jaya, Syarifuddin. Kepala Desa Rasabou Supriadin, Kepala Desa Marada Abdullah serta Kepala Desa Daha, Fadli. Untuk Kecamatan Dompu dari tiga desa yang melaksanakan pesta demokrasi itu masing-masing ditetapkan Arsyad Salam sebagai Kepala Desa Kareke, Suhadin Kepala Desa Mangge Asi dan Sahrudin Kepala Desa Katua. Di Kilo, Kepala Desa Toropo yakni Abdurrahman. Kepala Desa Malaju, Sulhan dan Kepala Desa Kiwu, Dedi Yanto. Sementara untuk Kecamatan Pajo dalam penetapan tersebut Kepala Desa Jambu dijabat oleh Muhtar serta Kepala Desa Lepadi, Sudirman. Terakhir yakni Mustanadi sebagai Kepala Desa Sukadamai di Kecamatan Manggelewa. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin dalam sambutannya usai pengambilan sumpah mengingatkan, dengan dilantiknya 23 kades perpilih ini berarti mereka telah bersedia menyerahkan sebagian besar kehidupannya untuk kepentingan masyarakat umum di desa masing-masing. “Resiko menjadi pejabat, Kepala Desa, Bupati, Camat adalah bersedia mengorbankan kepentingan pribadi untuk orang lain. Saya sampaikan juga jangan mulai hari para kepala desa mengubah kebiasaan hidupnya. Biasanya gaya biasa-biasa saja, setelah jadi, petantang-petenteng bawa ajudan. Saya sudah contohkan sembilan tahun terakhir ini, kemana-mana tidak pernah membawa konvoi mobil pejabat yang banyak. Yang benar itu kepala desa datang ke dusun, RT untuk melihat kondisi daerah masing-masing,” tegasnya. Pun ditekankan HBY, sapaan akrab H. Bambang M. Yasin, agar pemerintah desa terpilih tidak langsung merombak perangkat desa yang ada. Meskipun memang diakui tak sedikit dari mereka yang nakal dengan ikut mengkampayekan salah satu calon ketika Pilkades berlangsung. Kalaupun akhirnya diputuskan untuk diganti mesti mengikuti aturan main yang ada. Disamping itu, tak kalah pentingnya yakni memastikan masyarakat terlayani dengan baik dalam suasana dan kondisi apapun. Baik itu di tengah terik panas matahari maupun kondisi hujan lebat dan sebagainya. “Jangan menunggu lama karena rakyat tidak mengerti itu,” pungkasnya. (jun)
Halaman 6
(Suara NTB/ist)
SALAT GERHANA - Ratusan ASN di lingkungan KTC menjalankan salat sunah kusuf (salat gerhana) di masjid Agung Darussalam, Kamis (26/12).
ASN Lingkup KTC Gelar Salat Gerhana Matahari Taliwang (Suara NTB) Meski gerhana matahari cicin yang terjadi, Kamis (26/12) kemarin, tidak dapat terlihat jelas di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Namun kegiatan salat sunah kusuf (sunah gerhana) tetap dilaksanakan oleh sebagian masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemda KSB yang bekerja di lingkungan Kemutar Telu Center (KTC). Mereka menggelar salat gerhana secara berjama’ah di masjid Agung Darussalam KTC sekitar pukul 13.30 Wita setelah terlebih dahulu mengikuti salat wajib waktu dzuhur. Hadir dalam kegiatan salat gerhana matahari itu, selain ASN dan sejumlah warga. Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM, Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST dan Sekre-
taris Daerah (Sekda) H. Abdul Azis, MH serta beberapa kepala dinas juga turut mengikuti salat gerhana berjamaah yang dipimpin langsung imam masjid Agung Darussalam KTC, Ustad Rusdin. Pengurus masjid Agung Darussalam KTC, Igfar menjelaskan, kegiatan salat gerhana matahari itu sengaja digelar pihaknya setelah mendapatkan informasi bahwa beberapa wilayah di NTB fenomena alam langka itu juga dapat terlihat. “Kita di sini memang tidak bisa melihat jelas. Tapi di Bima dan di Lombok tadi kelihatan. Makanya kita menggelar karena sudah dapat info dari Bima bisa terlihat,” timpalnya. Sementara itu wakil bupati KSB Fud Syaifuddin menyatakan, aktivitas gerhana matahari yang terjadi hari ini jangan se-
mata dianggap sebagai fenomena alam semata. Kejadian itu wajib diyakini sebagai tanda kebesaran Allah yang mengatur setiap ciptaannya di dunia ini. “Dan itu (gerhana) hanya salah satu kebesaran Allah yang ditunjukkan lewat bentuk fenomena alam. Karena kalau kita mau sadar sekecil apa pun di dunia ini tidak ada yang tidak diketahui atau terjadi tanpa seizin Allah,” katanya usia mengikuti kegiatan salat gerhana. Wabup pun menambahkan, sebagai umat beragama agar terus mendekatkan diri kepada sang pencipta. Menyandarkan seluruh persoalan yang dihadapi setiap harinya dan meminta pertolongan kepada Allah. “Gerhana itu juga sebagai bentuk Allah menegur kita supaya kita selalu mengingatnya,” tukas Wabup. (bug)
Pemprov NTB Didesak Sikapi Kerusakan Hutan di Dompu Dompu (Suara NTB) – Ketua Komisi I DPRD Dompu, Ir. Muttakun mengaku prihatin melihat tingkat kerusakan hutan di wilayah ini. Bahkan, cukup disayangkan Pemrov NTB terkesan tinggal diam tanpa gerakan atau upaya pencegahan dan pemulihan. Inisiatif tersebut justru muncul dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat, sebagaimana yang dilakukan di Parado Bima beberapa waktu lalu. “Mestinya jauh-jauh awal dilakukan oleh Gubernur. Saya sepertinya melihat Gubernur ini adem ayem saja ketika nyata di depan mata. Gubernur juga sering ke sini tidak ada tindakan, hanya datang melihat kerusakan kemudian tidak ditindaklanjuti dengan upaya pencegahan,” ungkapnya menjawab Suara NTB usai mengikuti agenda pelantikan kepala desa di Lapangan Beringin Setda Dompu, Kamis (26/12). Dengan melihat tingkat
kerusakan hutan yang makin haris semakin memprihatinkan ini, menurutnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, mesti bertanggungjawab. Karena wewenang penanganan masalah kehutanan sudah dilimpahkan sepenuhnya ke Pemprov NTB. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I yang menghadirkan elemen terkait seperti KPH TPMRW, ARS, Tambora, PT. UTL, PT. AWB, Balai TNT dan jajaran pemerintah daerah beberapa waktu lalu telah dihasilkan butir-butir kesepakatan. Diantaranya, membentuk tim multipihak untuk pencegahan perusakan hutan, terus menjalankan fungsi pencegahan di area pengelolaan masing-masing, mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku perusakan hutan serta moratorium peredaran kayu dua bangga dan sonokeling. “Hasil RDPU ini segera dikomunikasikan dengan Ket-
ua DPRD supaya bersurat ke pemerintah pusat maupun provinsi untuk menyelamatkan hutan di Domu,” jelasnya. Prinsipnya, lanjut Muttakun, pihaknya mendorong Pemprov NTB untuk mulai melakukan upaya pemberantasan atau pencegahan aksi perusakan hutan. Juga disertai pemulihan ekosistemnya. Soal langkah ini bertentangan dengan program jagung pemerintah daerah. Menurutnya, memang tidak ada masalah kawasan hutan didorong untuk penanaman jagung. Hanya saja, melanjutkan secara terus menerus dengan komoditi ini tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan aturan. “Pemerintah ketika mendorong kawasan hutan dengan jagung tidak ada masalah. Hanya saja ketika jagung untuk seterusnya itu tidak boleh. Harus ada upaya penyadaran masyarakat, tidak boleh penanaman dalam kawasan monokultur itu aturan,” tegasnya. (jun)
Taliwang (Suara NTB) Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, mencatat hingga saat ini total pengembalian kerugian negara baru berada di angka Rp24 juta dari total pengembalian Rp434 juta. Masih minimnya pengembalian ini tentu sangat disayangkan. Apalagi temuan tersebut sudah terjadi sejak lama dan ditargetkan tuntas akhir 2019. Parahnya lagi, tiga mantan anggota DPRD dengan total kerugian sekitar Rp25 juta tidak kunjung datang untuk mengembalikan kerugian tersebut. “Memang angka pengembalian kerugian negara masih sangat kecil dibandingkan dengan angka yang seharusnya dibayarkan. Kendati demikian, kita tetap akan upayakan supaya masalah ini bisa tuntas di awal tahun 2020 mendatang. Jika mereka tetap kekeh tidak mau membayar maka kita terpaksa mengambil langkah tegas dengan melimpahkan kasus ini ke Kasi Pidsus dan Intel untuk dilakukan penegakan hukum,” ungkap Kajari Sumbawa Barat kepada Suara NTB melalui Kasi Perdata dan Tata Usaha (Datun) Purning Dahono Putro, SH, Kamis (26/12). Dikatakannya, terhadap para penunggak temuan kerugian tersebut pihaknya sudah dua kali melakukan pemanggilan agar bisa segera melakukan pengembalian. Tetapi faktanya sampai dengan saat ini jumlahnya masih sangat kecil yang mengembalikan, parahnya lagi tiga mantan anggota DPRD dengan total kerugian Rp25 juta tidak kunjung datang untuk menyelesaikan kewajibannya. Upaya untuk memanggil mereka kembali juga dilakukan sebelum kasus ini dinaikan statusnya ke ranah pidana, karena jika hal itu terjadi maka penegakan hukum yang lebih diutamakan. Tentu sebelum kasus ini masuk ke ranah pidana, pihaknya berharap agar masalah ini
bisa segera diselesaikan sebelum menjadi masalah besar di kemudian hari. “Kita akan agendakan kembali pemanggilan terhadap para penunggak kerugian negara tersebut dengan harapan mereka bisa segera membayar. Jika sampai batas waktu yang kita tentukan mereka tidak kunjung membayar maka kita akan upayakan proses hukum,” sebutnya. Ditambahkannya, masih molornya pengembalian kerugian negara ini tentu sangat disayangkan karena masalah ini sudah terjadi sejak lama tapi sampai dengan saat belum selesai. Bahkan dari total kerugian yang dilimpahkan penanganannya ke Kejaksaan sebesar Rp434 juta yang baru dikembalikan hanya sebesar Rp24 juta. Untuk itu, pihaknya berharap di pemanggilan ketiga yang akan dilakukan bisa segera diselesaikan jika tidak maka kasus ini akan dialihkan ke ranah pidana. Pihaknya juga menargetkan persoalan ini bisa tuntas awal tahun 2020, maka dari itu pihaknya berharap agar pihak terkait bisa segera merampungkan kewajibannya. Jika mereka tidak menggubris hal tersebut, pihaknya tidak segan-segan memberikan sanksi tegas berupa tindak pidana. Selain mantan anggota DPRD, pihaknya juga akan memanggil salah satu kepala desa di salah satu desa untuk segera melunasi pengembalian kerugian dan satu orang rekanan dengan total kerugian sekitar Rp210 juta. Hal itu dilakukan karena sejak pemanggilan pertama dilayangkan sampai dengan saat ini masih sangat minim pengembalian yang mereka lakukan. “Kita berikan deadline kepada mereka sampai akhir tahun 2019 sudah terbayar semua, jika melewati batas waktu kita akan pikirkan sanksi tegas yang lain,” pungkasnya. (ils)
Lonjakan Harga Mitan Dikeluhkan Warga Dompu (Suara NTB) – Setelah subsidi Minyak Tanah (Mitan) dikonversi pemerintah ke Elpiji 3 Kg, volume kebutuhan pokok tersebut terus dikurangi. Bahkan, harganya kini melambung tinggi. Dengan alasan masih banyaknya permintaan, warga pun mengeluhkan patokan harga Rp30 ribu/liter yang ditetapkan pengusaha saat ini. Salah seorang diantaranya, Nurjanah. Warga Lingkungan Swete Kelurahan Bali I ini mengakui sudah mendapat bantuan subsidi Elpiji 3 Kg itu dari lurah setempat. Namun, semenjak diterima tak pernah sekalipun dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangganya. “Ndak berani karena tidak tahu caranya dan takut meledak. Apalagi kemarin sudah ada kejadian kebakaran karena tabung bantuan itu meledak,” ungkapnya kepada Suara NTB, Kamis (26/12). Dengan alasan khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan sebagaimana informasi yang beredar. Ia memutuskan tetap bertahan menggunakan subsidi minyak tanah. Meskipun pada tahap awal dilakukan pengurangan harganya naik sampai Rp15-Rp18 ribu/liter. Bahkan kenaikan hingga Rp25 ribu/botol air mineral besar pun tak dipersoalkan demi keamanan diri dan keluargannya. Akan tetapi cukup dis-
esalkannya yakni kenaikan dalam sepekan terakhir ini. Di mana per liter sudah dijual pengecer Rp30 ribu. “Syukur bagi mereka yang mampu dan bisa memakai kompor gas tersebut, tapi buat kami orang awam bagaimana. Bantuan gas ini sama saja tambah mencekik masyarakat,” jelasnya. Demi mengharapkan pasok mitan kembali dengan harga normal, Nurjanah menegaskan, sanggup untuk mengembalikan bantuan Elpiji tersebut ke pemerintah daerah. Ketimbang harus terbebani serta keselamatan jiwanya terancam. Harapan serupa juga disampaikan warga Kelurahan Kandai II, Mega. Atas sejumlah insiden kebakaran akibat ledakan tabung gas beberapa waktu lalu, ia memilih memanfaatkan mitan meski dengan harga penjualan yang tinggi. Kondisi ini bukan saja dialaminya seorang diri melainkan kerabat dan tetangganya banyak yang bertahan menggunakan mitan dibanding bantuan Elpiji dari pemerintah. “Makanya kemarin kita sempat demo, sampai tutup jalan karena pedagang ini juga seenaknya mematok harga. Bahkan beda jauh antara pengecer yang satu dan yang lain. Kalau memang Rp20 ribu/liter ya segitu semuanya biar kami juga tidak tambah terbebani,” pungkasnya. (jun)
SUARA NTB Jumat, 27 Desember 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Akhir Tahun, 11 Proyek di Sumbawa Tidak Tuntas (Suara NTB/dok)
Indah Dhamayanti Putri
(Suara NTB/dok)
M. Aminurlah
Rayakan Tahun Baru dengan Dzikir dan Doa Bima (Suara NTB) Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, mengimbau warga agar merayakan pergantian malam Tahun Baru 2019 ke 2020 dengan melaksanakan dzikir dan do’a bersama. Imbauan tersebut juga tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Bima dengan nomor 451/296/03/2019 tentang pergantian tahun baru 2020 Masehi. “Imbauan ini untuk memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat menjelang pergantian Tahun baru 2019 ke Tahun 2020,” katanya, Kamis (26/12). Bupati meminta pergantian Tahun Baru 2020 tidak dalam bentuk acara hiburan malam (orgen tunggal). Karena hal itu berpotensi dan memicu menganggu Kamtibmas. “Tidak menyalakan kembang api, membunyikan petasan (mercon) ataupun kebut-kebutan di jalanan,” katanya. Disamping mengimbau warga, Bupati meminta kepada Camat dan Kepala Desa agar berkoordinasi dengan KUA, MUI dan LPTQ untuk melaksanakan dzikir, doa bersama, haflah alquran dan ceramah agama di mesjid dan mushalla masing-masing. “Kita imbau Camat dan Kades agar mengajak warganya untuk dzikir dan doa bersama menunggu pergantian Tahun Baru dengam serentak,” katanya. Senada dengan Bupati, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, M. Amimurlah SE, juga meminta warga agar lebih introspeksi diri menjelang pergantian Tahun Baru. Tidak merayakan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. “Kita minta warga, terutama muda-mudi tetap berkumpul di rumah bersama keluarga. Apalagi saat ini kondisi cuaca sedang tidak bersahabat,” katanya. Duta PAN ini menyarankan pergantian malam Tahun Baru 2020 diisi dengan kegiatan positif. Seperti memakmurkan mesjid atau musala. Melaksanakan shalat berjemaah dan pengajian bersama. (uki)
Puluhan Pelajar Direhabilitasi BNNK Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam tiga tahun terakhir, dari 2017 hingga 2019, sekitar 78 siswa (pelajar) yang masuk rehabilitasi akibat ketergantungan narkoba. Sejuah ini, pun Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sumbawa telah membangun MoU dengan 19 SMA/SMK yang ada di Sumbawa, untuk sama sama memberantas narkoba. Sebagaimana disampaikan Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNK Sumbawa, Nursyafruddin A.Md, dari hasil pemeriksaan test urine di belasan sekolah menengah tersebut ada saja beberapa (Suara NTB/ist) Nursyafruddin orang yang terindikasi positif narkoba. “Kencenderungannya pelajar sekolah yang ada di bagian barat Sumbawa,” sebutnya. Hal ini juga mengingat kecamatan Buer telah ditetapkan sebagai zona merah bahaya narkoba. Sehingga program programnya kadnag langsung ditangani BNN pusat. “Indikator utama ditetapkan zona merah, karena di sana ada pengguna, pecandu dan bandar narkoba,”jelasnya. Tentu, MoU dibangun dengan pihak sekolah agar sama melakukan pencegahan dan sosialisasi bahaya narkoba. Agar institusi pendidikan bebas dari narkoba. Menurutnya, ada banyak faktor yang mempengaruhi sehingga anak kadang lari ke narkoba. Misalnya dipengaruhi lingkungan tempat bergaul, pola asuh di keluarga hingga faktor perceraian orang tua, sehingga anak anak tak lagi ada memerhatikan. Tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan yang rendah, juga ikut mempengaruhi. “Intinya kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua kepada anak anaknya sehingga terjerumus ke dalam bahaya narkoba,” sebut Nur. Untuk itulah pentingnya sosialisasi secara terus menerus. Sekaligus mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkoba. Advokasi dengan pemangku kebijakan juga terus diupayakan. Termasuk mencoba bersinergi dengan aparatur desa agar bersama sama memerangi narkoba. MoU dengan sejumlah lembaga dan institusi juga terus dilakukan. (arn)
Imigrasi Bima Cetak 889 Paspor Jemaah Calon Haji 2020 Kota Bima (Suara NTB) Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bima sudah mencetak atau menerbitkan paspor sebanyak 889 untuk Jemaah Calon Haji (JCH) yang akan menunaikan ibadah haji pada Tahun 2020 mendatang. “Sudah ada 889 paspor yang dicetak untuk JCH di Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bima, Dedy, Kamis (26/12). Dedy merincikan, untuk paspor JCH dari Kabupaten Bima ada sebanyak 442 yang sudah diterbitkan. Kemudian dari Kabupaten Dompu sebanyak 264 paspor, sedangkan Kota Bima ada sebanyak 183 paspor. “Proses percetakan atau penerbitan paspor CJH ini dimulai sejak 18 November dan berakhir pada 20 Desember 2019 kemarin,” ujarnya. Dengan berakhirnya pelayanan penerbitan paspor bagi JCH tersebut, Ia berharap kedepan dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan terhadap pelaksanaan tugas Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bima. “Kami sudah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian, yakni melayani penerbitan dokumen perjalanan bagi JCH,” katanya. Dedy menambahkan pihaknya akan siap dan kapanpun untuk membuat paspor haji maupun paspor masyarakat secara umum sesuai dengan permoDedy honan permintaan. (uki) (Suara NTB/uki)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 11 paket proyek pada sejumlah OPD di Kabupaten Sumbawa dimungkinkan tidak tuntas hingga akhir tahun 2019 ini. Guna menuntaskan pengerjaan, OPD sudah mengusulkan agar sisa anggaran dapat dianggarkan kembali di tahun 2020 melalui perubahan penjabaran APBD. Kabag Pembangunan Setda Sumbawa, Usman Yusuf membenarkan hal tersebut. Hal ini berdasarkan usulan dari kepala dinas selaku pengguna anggaran, yang merinci tentang capaian progres fisik dan capaian realisasi keuangan sampai akhir tahun. “Berdasarkan hitungan itu, dari nilai kontrak berapa yang sudah dibayar, sisanya itu dianggarkan kembali di tahun 2020 melalui perubahan penjabaran APBD 2020,” ujarnya, Kamis (26/12). Diungkapkannya, dari rapat evaluasi yang dipimpin Wakil Bupati dan Sekda, ada beberapa dinas yang sudah memastikan adanya kegiatan yang tidak bisa rampung tahun ini. Seperti Dinas Kesehatan terdapat empat paket dari DAK Afirmasi, yakni pembangunan Puskesmas Lenangguar, Puskesmas Lantung, Puskesmas Orong Telu dan Puskesmas Ropang. Kemudian, di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) satu paket yakni jaringan irigasi Orong Monyeng di Desa Pelat. Dinas Perhubungan (Dishub) paket Pembangunan Dermaga Bugis Medang. Dinas Pertanian (Distan) tiga paket sumur bor yang berlokasi di Desa Krekeh, Desa Boak dan Desa Ngeru. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) satu paket Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Desa Motong, Kecamatan Utan. Selanjutnya, satu paket di Badan
(Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist)
Usman Yusuf Pendapatan Daerah (Bapenda) yakni pembangunan Pasar Seketeng. “Total proyek ini ada 11 paket. Mekanismenya tetap diperpanjang kontrak. Ada yang diberlakukan denda, ada juga yang tidak. Pertimbangan teknisnya di PPK-nya. Kalau diberlakukan denda, otomatis karena murni kelalaian pelaksana. Kalau memang ada pertimbangan hal-hal yang yang tidak bisa diprediksi oleh kontraktor maupun PPK, bisa juga tidak ada denda,” terangnya. Belasan proyek ini, jelas Usman, progresnya masing-masing berbeda. Diantaranya untuk Puskesmas Lenangguar, Lantung dan Orong Telu sekitar 85 persen. Sedangkan Puskesmas
DERMAGA - Pekerja tengah menuntaskan proyek Pembangunan Dermaga Bugis Medang, beberapa waktu lalu. Proyek ini menjadi salah satu proyek di Kabupaten Sumbawa, yang dilaporkan tidak tuntas pada tahun 2019 ini. Ropang maksimal bisa terkejar sekitar 70 persen. Karena ada beberapa permasalahan yang terjadi di awal pelaksanaan. Kemudian Dermaga Bugis Medang terakhir di angka 57,58 persen. Sedangkan Pasar Seketeng progresnya sekitar 95 sampai 97 persen. Pengerjaan terus dikejar hingga akhir tahun. Di sisa waktu ini, sebenarnya Pasar Seketeng bisa selesai. Namun untuk sisa persentase 3 sampai 5 persen dikhawatirkan kemungkinan tidak bisa dihitung hingga akhir tahun. Sehingga dilakukan upaya antisipasi. Adapun proyek yang paling dikhawatirkan yakni Dermaga Bugis Medang. Melihat kondi-
DD Tahap Kedua Ditahan, Warga Rababaka Protes ke Dewan Dompu (Suara NTB) Dana Desa (DD) Rababaka tahap kedua diblokir pencairannya dari rekening Desa akibat protes dari kelompok masyarakat setempat. Tidak terima dengan keputusan Dewan, kelompok warga lain juga melakukan protes dan akhirnya DD tahap kedua Desa Rababaka dicairkan. Kepala Desa Rababaka, Sutrisno, S.Pd kepada Suara NTB di sela melakukan aksi di depan kantor Dewan bersama warganya, Kamis (26/12) mengaku sengaja datang bersama warganya mempersoalkan kebijakan Dewan yang menunda pencairan DD tahap kedua. Padahal syarat dan ketentuan sudah dipenuhi pihaknya, bahkan SP2D dari BPKAD Dompu bahwa anggaran tersebut sudah dicairkan ke rekening Desa sudah diterbitkan. “Anggarannya sudah masuk ke rekening Desa, tapi tidak bisa dicairkan karena masih dipending. Katanya dipending oleh Dewan,” kata Sutrisno. Sirajuddin, S.Sos anggota DPRD Dompu yang menerima massa aksi menyatakan, tidak ada kepentingan pihaknya secara pribadi menahan pencairan DD tahap kedua milik Desa Rababaka. Tetapi kebijakan menunda pencairan anggaran tersebut diputuskan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang dihadiri lintas sektor terkait bersama kelompok masyarakat Desa Raba-
baka. “Kami tidak punya kepentingan, selain kepentingan untuk masyarakat,” kata Sirajuddin. Plt. Camat Woja, Dardani, S.Sos yang dihubungi terpisah mengakui kebijakan menunda pencairan anggaran Desa Rababaka disepakati setelah adanya kelompok masyarakat yang melakukan protes. Tapi bersama Dewan kembali dibahas dan diputuskan anggaran tersebut bisa dicairkan untuk tahap kedua dengan memanfaatkan sisa waktu yang ada. “Itu sudah ada di rekening kas Desa, tinggal mereka mencairkan untuk digunakan. Untuk digunakan itu, harus dengan rekomendasi Camat. Cuman awal Desember kemarin ada laporan dari kelompok masyarakat yang melakukan dengar pendapat dengan Dewan dan dihadiri juga inspektorat. Menurut kelompok masyarakat ini, ada indikasi disalahgunakan,” katanya. Namun anggaran tersebut sudah bisa dicairkan Desa dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sesuai peruntukan hingga batas akhit tahun anggaran 2019 ini. Tapi alokasi anggaran yang bisa digunakan untuk tahap kedua ini sekitar Rp300 juta. “Untuk tahap ketiga, masuk di rekening kas Desa, tapi tidak bisa digunakan. Tahap ketiga disilpakan (digunakan tahun anggaran 2020). Ini agar masyarakat tidak dirugikan,” tegasnya. (ula)
(Suara NTB/ist)
PROTES - Warga Desa Rababaka saat melakukan protes di kantor Dewan, Kamis (26/12).
si alam, proyek tersebut menjadi atensi. Karena progresnya belum beranjak sudah hampir dua bulan di angka 57,58 persen. Hal ini karena terkendala tongkang yang belum bisa merapat. Muatannya juga belum bisa diangkut ke darat. “Insya Allah rencananya hari Minggu TP4D bersama Sekda bersama Inspektorat juga, kita akan melakukan kunjungan ke lokasi untuk memastikan. Kemudian membantu Dinas Perhubungan untuk bagaimana melakukan proses penyelesaian administrasi untuk akhir tahun, perhitungan-perhitungan supaya tidak menjadi permasalahan,” tukasnya. Terhadap perwakilan OPD,
pihaknya sudah berpesan agar pembayaran keuangan tidak boleh melebihi capaian fisik. Jika fisiknya dihitung oleh konsultan sekitar 75 persen atau 80 persen, maka pembayarannya harus dibawah angka tersebut. “Atau disesuaikan dengan bunyi kontraknya. Cuma tidak ada pembayaran keuangan yang melebihi capaian fisiknya,” tegasnya. Sedangkan untuk memastikan kebenaran, keabsahan, dan validasi dari pembayaran tersebut, pihaknya juga meminta agar OPD meminta bantuan Inspektorat untuk dilakukan probity audit (uji kesesuaian). Hal ini untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. (ind)
Permudah Pelayanan, Puskesmas Sebotok Mulai Dimanfaatkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Meskipun demikian, pihaknya Masyarakat di Pulau Moyo, Kecama- sudah menyediakan honor untuk doktan Labuhan Badas, kini lebih mudah ter. Nantinya penempatan dokter akan menjangkau pelayanan kesehatan. diusahakan pada Januari atau FebruPasalnya Puskesmas Sebotok yang ari 2020 mendatang. Dalam hal ini pidibangun di wilayah setempat sudah haknya mencoba berkoordinasi dengan bisa dimanfaatkan. Selain dilengkapi Kementerian Kesehatan melalui properalatan, tenaga kesehatan juga sudah gram Nusantara Sehat. “Kita coba berkditempatkan sejak 16 Desember lalu. oordinasi dengan Kementerian KeseMenurut Sekretaris Dinas Keseha- hatan melalui program Nusantara Setan (Dikes) Kabupaten Sumbawa, Ab- hat. Kalau Nusantara Sehat itu, mau dul Malik, S.Sos, pihaknya sudah tidak mau pasti dia datang (dokter). melakukan gotong royong dengan Begitu juga tenaga-tenaga yang lain, masyarakat membersihkan Puskes- kita coba berkoordinasi dengan Kemenmas Sebotok. Peralatan yang sebelum- terian Kesehatan,” jelasnya. nya berada di Kantor Desa setempat Sedangkan untuk Kepala Puskessudah dipindahkan ke Puskesmas. mas, sementara ini sudah ditunjuk Sehingga mulai 16 Desember lalu, ten- petugas senior di wilayah setempat aga kesehatan sudah bekerja. “Mulai untuk menjadi pelaksana harian (Plh). tanggal 16 Desember kemarin itu, te- Nantinya kepala definitive akan dilanman-teman tenaga kesehatan sudah tik pada Januari 2020 mendatang. Sebekerja. Sudah melakukan pelayanan mentara untuk ambulan laut tersedia di Puskesmas. Dengan peralatan yang tiga unit yang siap digunakan. Renboleh dibilang lengkap,” ujarnya, Ka- cananya satu unit ditempatkan di Semis (26/12) kemarin. botok, satu unit di Labuhan Aji dan Di Puskesmas Sebotok, kata Ma- satu unit disediakan untuk memantau lik, sudah ditempatkan 17 orang. Dari kedatangan pihak kabupaten. Selain jumlah tersebut, klasifikasi tenaga itu, satu unit mobil juga akan dikirim sudah ada semua, mulai dari perawat, untuk mendukung operasional. Karebidan, analis, apoteker, sanitarian dan na dari Puskesmas ke dermaga jarakngizi. Tinggal tenaga dokter yang seya cukup jauh. dang diupayakan. “Sudah ada seKe depannya, dimua. Hampir tenaga yang sesuai harapkan ada dokter dengan peraturan Menteri Keseyang bersedia untuk hatan itu sudah lengkap. Tingditempatkan di gal dokter saja yang belum,” terpuskesmas setempat. angnya. Tentunya pihaknya Tenaga dokter sendiri, ditetap menjamin denakuinya, harusnya ada tiga. Dua gan honor lebih. Kemudiantaranya dua dokter umum dian kepada dan satu dokter gigi. Namun sammasyarakat diharapkan pai sekarang pihaknya belum dapat membantu pemermendapatkan dokter unintah untuk menjaga tuk ditempatkan. keamanan serta go“Sampai sekarang tong royong. Karebelum kami dapatna jalan yang kan dokter yang disediakan mau bekerja di untuk menusana. Beberapa ju puskesdokter kontrak mas belum yang kami sepenuhhubungi, annya tergkat tangan,” tangani. sebut Malik. (ind) Abdul Malik (Suara NTB/ist)
Penyelesaian Tindak Lanjut LHP Capai 93 Persen Taliwang (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat, mengklaim hingga saat ini, tingkat penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah mencapai angka 93,47 persen. Sementara sisanya sekitar 6 persen lainnya tetap akan diupayakan untuk dilakukan penagihan dan sisanya akan diusulkan dihapus karena sudah tidak ada yang bertanggung untuk pengembaliannya karena meninggal. Selain itu kasus yang terjadi di Dikpora (Kasus perampokan) juga hingga saat ini tidak diketahui kejelasannya sehingga diusulkan penghapusan. “Memang ada enam kasus yang
sudah kita usul untuk dihapus, dengan jumlah kerugian mencapai angka Rp360 juta. Proses penghapusan ini kita lakukan karena sudah tidak ada lagi yang bertanggung jawab untuk membayar karena ada yang meninggal dan juga ada yang tidak diketahui. Apabila usulan penghapusan ini disetujui oleh BPK, maka angka penyelesaian LHP kita bisa berada pada angka 100 persen,” ungkap Plt Inspektur Inspektorat Supiarno SP., M.Si kepada Suara NTB, Senin (26/12). Dikatakannya, di dalam proses penagihan tersebut pihaknya juga akan tetap melibatkan aparat penegak hukum dalam hal ini tim dari
Kejaksaan untuk memaksimalkan proses tersebut. Pihaknya juga sudah melimpuhkan Rp434 temuan negara ke Kejaksaan Negeri untuk dilakukan penagihan meski saat ini progresnya masih sangat kecil. Karena rekanan dan orang yang enggan membayar ketika bertemu dengan Kejaksaan diharapkan langsung melakukan pembayaran. Sementara, terkait jumlah yang akan ditarik ini, tersebar di masingmasing dinas dengan nilai yang tidak terlalu signifikan mulai dari angka Rp8 juta sampai Rp210 juta jumlah tagihan inipun merupakan hasil temuan di bawah tahun 2017. Karena
khusus untuk tahun 2017 hingga tahun 2019 tidak ada lagi yang menunggak karena pada saat LHP terbit langsung ditembuskan ke masing-masing Dinas untuk segera membayar sesuai dengan jumlah temuan. Bahkan jumlah yang akan ditagih ini juga tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya, seperti di tahun 2016 lalu berada diangka Rp1,2 miliar. “Kita sangat bersyukur angka penyelesaian LHP kita sudah meningkat dengan jumlah kerugian daerah yang diupayakan untuk ditarik sekitar Ratusan juta saja. Bahkan Trend yang baik ini akan semakin kita tingkatkan di beberapa tahun kedepan, “ tukasnya. (ils)
POLHUKAM
SUARA NTB Jumat, 27 Desember 2019
Halaman 8
Kota Praya Terbentuk
Ibukota Provinsi Berpotensi Pindah ke Loteng Praya (Suara NTB) Wacana pembentukan Kota Praya sebagai wilayah pemekaran Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menurut anggota DPRD NTB, Ruslan Turmuzi, patut didukung. Karena dari berbagai aspek penilaian, Kota Praya sudah layak dibentuk. Guna mengantisipasi perkembangan pembangunan yang begitu pesat di daerah ini. “Pemekaran wilayah Loteng sudah lama diwacanakan. Dan, sudah selayaknya dibentuk Kota Praya sebagai daerah administrasi tersendiri yang terpisah dari Kabupaten Lombok Tengah,” sebut Ruslan Turmuzi, di Praya, Selasa (23/12) kemarin. Belum lagi, dengan adanya rencana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) ke depanya perlu dipikirkan lokasi ibu kota provinsi NTB yang baru. Tidak seterusnya ada di Kota Mataram. Mengingat, Kota Mataram sudah cukup padat dengan beban yang begitu besar. Sehingga harus dipikirkan solusi untuk lokasi ibukota provinsi. “Kalau Kota Praya terbentuk, ada kemungkinan ibukota provinsi pindah ke Praya,” terangnya. Karena peluang pengembangan di Kota Praya masih terbuka. Sementara kalau di Kota Mataram, sudah ada berat pengembangannya. Dan, syarat lokasi ibu kota provinsi harus di kota. Sebagai wakil rakyat asal Loteng, Ruslan mengaku pada prinsipnya mendukung wacana pembentukan Kota Praya. Karena manfaat dari pemekaran wilayah cukup banyak. Salah satunya akselerasi pembangunan akan lebih cepat. Karena luas cakupan pemerintah tidak terlalu besar. Sehiggga pelayanan bisa lebih cepat. Tapi tentu rencana tersebut butuh kajian lebih mendalam. Supaya potensi konflik sosial yang bisa saja muncul dalam proses pemekaran wilayah bisa diminimalisir sedini mungkin. “Semua butuh proses dan kajian mendalam. Supaya dampak-dampak negatif dari rencana pemekaran bisa diantisipasi sejak awal,” timpal politisi asal PDI Perjuangan ini. Dukungan juga disampaikan Drs. H.L. Gita Aryadi, selaku tokoh Loteng yang juga Sekda NTB. Pihaknya selaku pribadi sangat mengapreasi wacana pembentukan Kota Praya tersebut. Dan, bisa dikatakan sudah cukup beralasan untuk membentuk Kota Praya, pemekaran dari Kabupaten Lombok Tengah. “Mungkin dengan cara ini (pembentukan Kota Praya, red) upaya percepatan pembangunan bisa tercapai. Yang pada akhirnya mampu percepatan pengentasan kemiskinan didaerah ini,” ujarnya. Hanya saja, terkait waktu Gita meminta tidak harus terburu-buru. Tahapan dan proses pembentukan PPS serta KLS bisa jadi acuan waktu kapan Kota Praya bisa dibentuk. “Kita lihat dulu perkembangan pembentukan PPS dan KLS. Kalau PPS dan KLS sudah terbentuk, saya tidak ada alasan lagi untuk tidak membentuk Kota Praya,” imbuhnya. Tapi tidak ada salahnya sejak saat ini persiapan pembentukan Kota Praya dilakukan. Supaya persiapan benarbenar matang. Karena sudah sejak awal dilakukan. sehingga ketika waktunya sudah tepat, usulan pembentukan Kota Praya bisa diajukan ke pemerintah pusat. (kir)
(Suara NTB/why)
PEMUSNAHAN BARANG BUKTI - Tersangka MI memasukkan barang bukti ganja ke dalam mesin insinerator, Kamis (26/12) dalam rangkaian pemusnahan barang bukti di Kantor BNNP NTB.
BNNP NTB Musnahkan 13,2 Kg Ganja Mataram (Suara NTB) Barang bukti 13,2 kg ganja yang disita dari komplotan pengedar jaringan Lapas dimusnahkan. BNNP NTB memastikan ganja yang dibawa dari Surabaya untuk diedarkan di Mataram itu dikendalikan narapidana kasus narkoba, Borang. Pemusnahan barang bukti tersebut dipimpin langsung Kepala BNNP NTB Brigjen Pol Gde Sugianyar Dwi Putra, Kamis (26/12) kemarin. Pemusnahan menggunakan fasilitas insinerator milik BBBPOM Mataram. “Ada 15 paket gan-
ja yang kita musnahkan. Beratnya 13,222 kg,” ujarnya. Barang bukti tersebut berat bersih awalnya 13,617 kg. kemudian sudah disisihkan sebesar 37,09 gram untuk keperluan uji laboratorium. “Pemusnahan ini sebagai tindak lanjuti
proses penyidikan,” kata Sugianyar. Dia menambahkan, ganja itu sedianya akan diedarkan di Mataram. Namun digagalkan saat proses serah terima dari kurir berinisial IS alias Mail (29) dengan ZA (33) si penerima barang.
“Barang ini dikendalikan napi kasus ganja yang divonis 15 tahun penjara atas nama Borang. Dia sedang mendekam di Lapas,” Beber Sugianyar. Kasus itu terungkap, pada Minggu (1/12) lalu. Tersangka Z (33) ditangkap bersamaan dengan I (46) saat mengambil ganja di Terminal Mandalika, Bertais, Sandubaya, Mataram. Ganja itu baru saja diserahkan kurir berinisial IS warga Johar Baru, Jakarta Pusat.
Tersangka Z mendapat mengambil barang dengan mobil sedan DR 13,299 AQ. Ganja dalam koper itu sudah sempat dimasukkan ke dalam mobil yang turut disita tersebut. setelah digeledah, koper itu isinya 15 paket ganja. tersangka MI berangkat dari Jakarta menggunakan bus Patas. MI transit di Surabaya untuk mengambil koper berisi ganja dari seseorang. MI mengaku mau karena diberi ongkos jalan Rp3 juta. (why)
Mantan Kades Kemuning Dituntut 7,5 Tahun Penjara (Suara NTB/why)
PENGAWASAN - Tersangka Bur dalam pengawasan aparat Polresta Mataram, Kamis (26/12).
Satpam Diduga Curi Laptop Penghuni Kos Mataram (Suara NTB) Seorang penjaga indekos, Bur (33) menyiakan kepercayaan yang diberikan padanya. Pria ini malah menggondol harta milik penghuni kos. Dia beralasan terdesak kebutuhan membeli obat anaknya yang sakit. Bur diamanahi menjaga kos di Jalan Swakarya Kekalik Jaya, Sekarbela, Mataram. “Dia dipercaya mengamankan tapi menggunakan kesempatan masuk kamar korbannya,” beber Kaur Bin Ops Satreskrim Polresta Mataram Iptu Wahid Joni Atmaja, Kamis (26/12). Tersangka Bur masuk ke kamar sepeninggal penghuninya yang berangkat kuliah pada pagi hari. Bur mengamati korbannya tidak mengunci kamar kos ketika hanya keluar sebentar. Tersangka pun memanfaatkan kesempatan itu. Warga Taman Sari, Ampenan ini lalu masuk ke kamar yang terkunci sehingga dengan mudah mengambil laptop Asus milik korban. Siang harinya korban pulang dan mendapati laptopnya sudah raib. Aksi Bur baru ketahuan ketika dia hendak menjual laptop curian tersebut. “Dia baru mau transaksi di taman Loang Baloq, Ampenan,” sebut Wahid. Transaksi batal karena Bur langsung ditangkap. “Alasannya dia mau membayar biaya pengobatan anaknya yang sakit. Pelaku memang selalu mendapat alasan untuk menghindar,” terangnya. Bur disangka melanggar pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. (why)
Mataram (Suara NTB) Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan terhadap Mantan Kades Kemuning, Sumbawa Barat Husni Tamrin. Jaksa meyakini terdakwa terbukti bersalah korupsi DD/ADD tahun 2017 sebesar Rp981,99 juta sehingga mengajukan tuntutan pidana penjara selama tujuh tahun dan enam bulan. Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Fathurrauzi menjelaskan, tuntutan itu sudah disampaikan dalam persidangan. “Jaksa menuntut 7,5 tahun penjara,” ucapnya, Kamis (26/ 12) kemarin. Selain itu, jaksa juga mengajukan tuntutan pidana denda sebesar Rp100 subsider 6 bulan kurungan. Serta menuntut Husni membayar uang pengganti sebesar Rp981.995.549 subsider satu tahun penjara. “Terdakwa mengajukan pledoi,” imbuhnya. Husni dituntut karena diyakini jaksa terbukti korupsi dalam pengelolaan DD/ADD Desa Kemuning. Pada tahun 2017, mendapat suntikan dana Rp 2,19 miliar. Dari anggaran itu terdakwa menyusun 18 program. Diantaranya,
proyek fisik digunakan untuk pembangunan musala, pembangunan aula kantor desa, bronjong, drainase, paving block, pagar, plafon atap kantor desa, gapura dusun, dan pos kamling. Pekerjaan fisik tidak selesai 100 persen. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan selisih Rp 630 juta dari total anggaran proyek fisik sebesar Rp1,2 miliar. Modus korupsinya dengan membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai. Dalam hal pengadaan komputer kantor desa, pendingin udara, televisi, papan informasi, hewan kurban, rombong UMKM, jalan lingkungan, pemasangan internet. Selisihnya Rp265,48 juta. Dana DD/ADD sudah dipakai terdakwa sebagiannya untuk membeli motor gede, Kawasaki Ninja 250 CC. belakangan Husni mengakuinya hanya membayar gadai sebesar Rp25 juta. Penasihat hukum Husni, Suhartono menyatakan kliennya bersikap kooperatif selama persidangan. “Semuanya diakui,” ucapnya. Lengkapnya nanti akan disampaikan melalui nota pembelaan. (why)
Pecandu Jadi Pengedar
Terdesak Kebutuhan Belikan Anak Motor Mataram (Suara NTB) Pecandu sabu, MB (51) mulai menjajakan sabu dan ekstasi. Pria ini tak kuasa menahan keinginan anaknya yang meminta dibelikan motor. Namun, urung terlaksana karena MB lebih dulu ditangkap. “Sebenarnya dia cuma mau sebentar saja jualan. Kalau sudah dapat motor untuk anaknya, dia terus berhenti (jual sabu),” ungkap Kasatresnarkoba Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa, Kamis (26/12). Tersangka MB digerebek di rumah pada Rabu (25/12) petang sekitar pukul 23.00 Wita. Dari penggerebekan tersebut, disita 10 poket sabu siap edar. Satu paket diantaranya dipesan khusus karena berukuran besar. “Ada juga kita temukan sembilan butir ekstasi. Masing-masing beratnya 0,30 gram. Tergantung pemesannya, dia menyediakan dua macam narkoba,” terang Adi. Tersangka mengecer sabu tersebut dengan pecahan per harga Rp150 ribu. Sementara ekstasi diecer per
butirnya Rp350 ribu. Narkoba itu tersangka MB siapkan untuk memenuhi permintaan jelang perayaan tahun baru. Tersangka MB sudah kenal dengan narkoba sejak sembilan tahun lalu. Selama itu pula dia hanya menjadi pemakai walaupun
akhirnya kecanduan. Kemudian, dua bulan lalu putranya yang duduk di bangku kelas 2 SMA minta dibelikan motor. MB lalu beralih menjadi pengedar. Dagangan barang haramnya didapat dari dua orang berinisial M dan T.
“Barang setelah dijual baru bayar. Pembeli yang datang ke rumahnya,” jelasnya. Rumah M dan T pun digeledah. Namun belum ditemukan barang bukti terkait narkoba. “Masih nihil. Kita masih kembangkan lagi,” imbuh Adi. (why)
(Suara NTB/why)
EKSTASI - Kasatresnarkoba Polresta Mataram Kadek Adi Budi Astawa (kedua dari kiri) menunjukkan barang bukti ekstasi yang disita dari tersangka MB (kedua dari kanan), Kamis (26/12).
(Suara NTB/why)
SIDANG - Terdakwa Husni Tamrin mengikuti persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.
SUARA NTB Jumat, 27 Desember 2019
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 9
Transportasi di Gili Air
Harga Cidomo Rp1,5 Miliar, Sebulan Hasilkan Rp50 Juta Mataram (Suara NTB) Cidomo adalah alat transportasi darat yang biasa di Pulau Lombok. Sederhana, bahkan telah kuno jika dibandingkan dengan alat transportasi yang demikian modern yang ada sekarang. Namun jangan diremehkan, ketika berbicara cidomo yang beroperasi di gili-gili (pulau-pulau) di Lombok Utara. Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Ambil saja cidomo di Gili Meno. Harganya menakjubkan jika dijual, mencapai Rp1,5 miliar. Harga yang sangat fantastis. Tidak ada bedanya cidomo pada umumnya. Penariknya menggunakan kuda, yang mengendalikannya juga tetap disebut kusir. Ban dan pelg yang digunakan juga bekas. Jarang yang baru. Badan cidomonya juga terbuat dari kayu, layaknya cidomo-cidomo yang nambang di pasar-pasar tradisional. Tapi perlu diketahui, yang beroperasi di gili air bukan cidomonya yang mahal. Tapi izin beroperasi yang telah dimiliki dari Dinas Perhubungan (Pemda) Kabupaten Lombok Utara kata kuncinya. Cidomo-cidomo yang ada di Gili Air jumlahnya sangat terbatas, hanya 25 unit. Seperti diketahui, berwisata di tiga gili tersohor di Lombok Utara nyaris diharamkan transportasi darat menggunakan mesin. Tidak boleh ada polusi. Udara di gili Air, termasuk Gili Trawangan dan Gili Meno sangat dijaga. Setiap hari, cidomo hanya digunakan untuk mengangkut tamu-tamu yang nyeberang dari Bangsal menuju hotel-hotel yang ada di gili. Kapasitas angkutnya maksimal 5 orang. Untuk ukuran body bule, maksimal 4 orang. Sudir, salah satu kusir cidomo di Gili Air menyebut mahalnya harga cidomo bukan karena cidomonya tidak biasa dari cidomo pada umumnya. Tapi harga ditentukan oleh nilainya sebagai aset berharga di gili. Saat dibukanya kegiatan wisata di Gili Air, sebetulnya tidak ada izin-izin operasi cidomo yang dibiayai sangat mahal. Tetapi karena terbatasnya jumlah cidomo yang diperbolehkan beroperasi yang membuatnya sangat eksklusif harganya. “Kalau dijual, harganya sampai Rp1,5 miliar. Bukan biaya izinnya yang mahal. Tapi hak yang sudah didapatkan untuk beroperasi di sini yang dijual mahal. Kemarin ada yang nawar satu cidomo Rp1,4 miliar, tapi tidak mau dilepas sama pemiliknya, mintanya minimal Rp1,5 miliar,” kata Sudir. Cidomo-cidomo yang beroperasi di Gili Air izinnya dipegang seumur hidup. Sementara ini, belum diperbolehkan adanya penambahan cidomo. Sama seperti kendaraan mesin, izin-izin beroperasinya juga rutin dibayarkan setiap tahun untuk perpanjangan izin operasinya. “Karena ada surat-suratnya. Izin-izin ini tetap dibayar pajaknya setiap tahun ke daerah,” kata Sudir. Setiap hari Sudir mengangkut bule-bule yang berlalu lalang. Dalam sebulan, saat musim ramai (high season) pendapatannya sampai Rp50 juta sebulan. Saat sepi sekali, bisa didapatkan Rp9 juta. Meski dengan harga jula cidomo yang sangat tinggi ini, Sudir mengatakan, sangat jarang pemilikpemilik aset ingin menjualnya. Karena dianggap cidomo sebagai aset yang sangat berharga dan seumur hidup. (bul)
(Suara NTB/bul)
Salah satu cidomo yang beroperasi di Gili Air
(Suara NTB/bul)
MENYELAM - Menteri KKP Edhy Prabowo menyelam di Teluk Ekas, sembari melakukan re stoking indukan lobster
Menteri KKP Perbolehkan Nelayan Tangkap Benih Lobster Selong (Suara NTB) Menteri Kelautan Perikanan, Edhy Prabowo memperbolehkan para nelayan menangkap benih lobster yang selama beberapa tahun terakhir dikunci oleh Permen KP 56 Tahun 2016. Penegasan ini disampaikan langsung oleh menteri yang belum lama dilantik oleh Presiden Joko Widodo menggantikan Susi Pudjiastuti ini dalam kunjungannya ke Telong-Elong dan Teluk Ekas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur dan Teluk Awang, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Kamis (26/12) kemarin. Kunjungan perdana ini diikuti rombongan gemuk para Dirjen dan Kepala Lembaga di Kementerian Kelautan Perikanan RI. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah juga turut mendampingi bersama Bupati Lombok Timur H. Sukiman Azmi, wakil Bupati Lombok Tengah, Pathul Bahri dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M. Si. Di Telong-Elong, menteri dan rombongan diserbu permintaan masyarakat pesisir yang mengharapkan KKP tak membuka keran ekspor benih lobster. Selama puluhan tahun masyarakat memanfaatkan Teluk Jukung sebagai perairan budidaya lobster. Jika pemerintah membuka keran ekspor, mereka khawatir budidaya lobster di sana akan gulung tikar. Budidaya lobster dilakukan selama delapan bulan. Nelayan biasanya membeli benih lobster dari hasil tangkapan. Mereka lalu men-
Imbangi KEK Mandalika, Pelabuhan Teluk Awang Diprioritaskan Praya (Suara NTB) Palabuhan Perikanan di Teluk Awang di Pujut Kabupaten Lombok Tengah akan mendapatkan prioritas penyelesaian pembangunan untuk mengimbangi keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Masyarakat nelayan di Teluk Awang menyampaikan tuntutan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo saat melakukan kunjungan pada Kamis (26/12) kemarin. Tuntuan disampaikan langsung untuk meminta kejelasan status Pelabuhan Awang, apakah masuk statusnya Pelabuhan Nusantara, ataukah Pelabuhan Samudera. Selain itu, sarana dan fasilitas pelabuhan sangat diharapkan nelayan. Misalnya pembangunan pabrik es untuk menunjang operasional nelayan. Selama ini, nelayan di Awang kebutuhan esnya disuplai dari Lombok Timur dan Kota Mataram. “Jika ada pabrik es di sini, harganya pasti akan lebih murah. Kemudian cold storage untuk penampungan ikan, kami mengharapkan bantuan kapasitas 100 ton. Ketersedi-
aan air besih, kita mohon disegerakan. Karena selama ini kami disuplai oleh tangki PDAM,” demikian permintaan terbuka salah satu perwakilan nelayan. Nelayan di Awang juga menyampaikan apresiasi secara khusus kepada kepala pelabuhan, Akmal. Selama ini, nelayan merasa sangat terbantu terutama yang menyangkut operasional kapal. Pelabuhan Awang dinilai bergerak hidup. Menteri KKP, Edhy Prabowo menjawab soal permintaan nelayan, ada 19 hektar lahan yang digunakan sebagai komplek Pelabuhan Teluk Awang. Beberapa kekurangannya, cold storage, bangunan tidak dipungkirinya masih kurang dan harus dibenahi. “Daerah ini akan menjadi destinasi wisata andalan Indonesia, Mandalika. Kan lucu, Mandalikanya bagus ini (Pelabuhan Awang) tidak bagus. Makanya saya minta pak Dirjen Perikanan Tangkap, segera ini kita realisasikan apa yang menjadi kebutuhan. Januari 2020 sudah mulai perhitungannya,” ujar menteri diiringi tepuk tangan dan riuh
para nelayan. Cold storage, kemudian pabrik es, menurutnya tidak sulit. Tinggal begaimana bekerjasama dengan pemerintah daerah dari provinsi dan Kabupaten Lombok Tengah bagaimana cara menyelesaikannya. Terutama soal lahan. “Mana yang perlu kita selesaikan, segera kita selesaikan. Banyak kapal-kapal bisa bermuara di sini. Yang paling penting adalah statusnya, akan kita usulkan ke Kemenpan RB, baru kita pastikan,” demikian menteri. Dalam waktu dekat, KKP juga disebutkan akan merilis perizinan kapal tidak lagi lama. Paling lambat 1 jam selesai. Demikian juga BBM bagi nelayan juga menjadi permasalahan, itupun KKP akan mencarikan jalan keluar. Kepala Pelabuhan Awang, Akmal menyebut, kapal – kapal tangkap ikan di atas 30 GT sudah siap masuk , sampai 100 kapalpun bisa ditampung di Awang. Saat ini sudah ada 17 izin kapal yang ada di Pelabuhan Awang. “Tapi mereka tidak bisa bongkar karena tidak ada cold storage,” demikian Akmal. (bul) Pelabuhan Awang
(Suara NTB/bul)
jualnya kepada pengepul lokal saat panen, kemudian dikirim ke Bali untuk diterbangkan langsung ke negara tujuan ekspor. Lobster jenis mutiara dijual seharga Rp650.000/Kg. Bahkan harga sewaktu waktu naik sampai Rp1 juta/Kg. Untuk lobster jenis pasir harganya mencapai Rp350.000/Kg. Namun nelayan juga memberatkan, pada pasal 7 Permen KP 56, mengatur tentang ekspor lobster minimal 200 gram. Itulah yang menurut nelayan cukup sulit dipenuhi. Sehingga dituntut Permen KP No 56 direvisi dengan ketentuan ekspor lobster budidaya 100 gram. Sementara di Teluk Awang, tak kalah sedikit masyarakat pesisir menodong rombongan menteri dengan spanduk berpesan desakan kepada KKP untuk membuka keran ekspor benih lobster. Nelayan di Pujut mengeluhkan selama ini mereka kehilangan pendapatan setelah diberlakukannya kebijakan
pelarangan penangkapan dan ekspor benih lobster. Para nelayan mendesak pemerintah segera membuka izin ekspor benih lobster. Kebijakan Permen KP 56 Tahun 2016 dianggap menyengsarakan para nelayan. Banyak anak anak mereka putus sekolah karena pendapatannya hilang. Pengangguran meningkat, kemiskinan dan persoalan sosial serta naiknya tingkat kriminalitas naik. Budidaya lobster yang dilakukan menurutnya tingkat keberhasilannya sangat kecil. Sehingga pilihan yang paling memungkinkan adalah ekspor. Mendapat keluhan yang dilematis dari nelayan ini, Edhy Prabowo menegaskan, kedatanganya ke Lombok untuk menampung seluruh aspirasi para nelayan. Sesuai pesan Presiden Joko Widodo, komunikasi dengan nelayan harus diperkuat. Persoalan persoalan di nelayan dijembatani, diselesaikan. “Saya menampung apa yang
menjadi keinginan para nelayan. Baik yang nelayan pembudidaya lobster, maupun nelayan penangkap. Kasi saya waktu. Saya janji akan selesaikan,” jelas menteri. Menteri belum menegaskan seperti apa kemungkinan kebijakan yang akan dilahirkan. Ia hanya menggambarkan, nelayan boleh menangkap benih lobster, tapi dilarang ekspor hingga adanya kebijakan baru. Penangkapan benih lobster diperbolehkan untuk dibudidayakan. Setelah diperbolehkan nelayan menangkap benih lobster, menteri meminta agar aparat, baik TNI maupun Polri agar tidak lagi memproses nelayan yang menangkap benih lobster. Namun tegas, ekspor benih lobster akan diawasi ketat di pintu pintu ke luar. Ia meminta Karantina dan stakeholders lainnya tetap mengawasi selama masa transisi. “Kalau ekspor, kami akan tangkap,” tegas menteri. Menteri juga memberi sinyal soal budidaya. Dengan catatan pembudidaya dapat melakukan restoking ke alam antara 2 persen sampai 5 persen lobster hasil budidaya harus dilepas kembali untuk menekan kepunahan indukan. “Nelayan setuju dibudidayakan tapi disiapkan sebagian untuk dilepas ke alam untuk mengurangi kepunahan. Indu-
kan harus tetap terjaga,” imbuhnya. Demikian juga dengan penangkapan benih lobster dan ekspor juga memungkinkan dapat dilakukan oleh nelayan. Dengan catatan, ekspor tidak seluruhnya dari hasil tangkapan. Terlebih dahulu nelayan penangkap harus memenuhi kebutuhan para pembudidaya. “Tapi sementara ini, tahan diri, tahan emosi. Kita akan ambil langkah terbaik,” imbuhnya. NTB dianggap sangat potensial sebagai sumber benih lobster. Ada 11 juta potensi benih lobster setiap tahunnya, dari total 27.000 potensi benih lobster yang dihasilkan dari perairan Indonesia. Karena itu, provinsi ini menjadi perhatiannya. Ia juga memesankan, nelayan dan masyarakat pesisir untuk menjaga laut. Tidak menjadikan laut sebagai tong sampah. Dalam kunjungannya ke Lombok, menteri KKP melakukan penyelaman dan re stoking lobster di perairan Teluk Ekas. Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah menegaskan, pemerintah pastinya akan memberikan jalan terbaik untuk masyarakat nelayan. Karena itu, sementara ini para nelayan diminta menunggu kebijakan baru yang akan dilahirkan KKP terkait lobster. (bul)
Natal dan Tahun Baru
Pertamina Siapkan Stok BBM dan Elpiji Diatas Kebutuhan Normal Mataram (Suara NTB) Menghadapi peningkatan kebutuhan energi saat Natal dan tahun baru, PT. Pertamina (Persero) telah melakukan persiapan untuk menyesuaikan kenaikan permintaan. Untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, Pertamina telah menyiapkan penambahan sebanyak 2-3% dari rata-rata penyaluran normal sebesar 481KL/hari. Sedangkan untuk BBM jenis gasoline, Pertamina telah menyiapkan tambahan sebanyak 4-5% dari penyaluran normal sebanyak 1.390KL/hari. Untuk kebutuhan elpiji 3 Kg, kata Mahfud, Sales Area Manajer Ritel Pertamina NTB, dipersiapkan penambahan pasokan 5-6% dari kebutuhan normal sebesar 321 Matrik Ton (MTon)/ hari. “Kami telah mempersiapkan kebutuhan tersebut supaya masyarakat dapat dengan nyaman untuk mendapatkan BBM ataupun LPG di seluruh wilayah NTB. Jaminan aman, selama tidak ada kendala non teknis,” demikian Mahfud. Menyambut Hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Pertamina Marketing Operation Region (MOR) V - Jatim, Bali, Nusa Tenggara mempersiapkan strategi penyaluran yang optimal untuk memenuhi kebutuhan energi selama liburan. Salah satunya, Pertamina telah membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) yang bertugas sejak tanggal 18 Desember 2019 hingga 8 Januari 2020. Hal ini disampaikan General Manager Pertamina Marketing Operation Region V, Werry Prayogi dalam keterangan resminya. “Tim Satgas ini akan berperan khusus dalam memantau
(Suara NTB/bul)
BBM - Salah satu SPBU di Wiilayah NTB yang telah dipersiapkan untuk memenuhi kenaikan permintaan BBM saat Natal dan Tahun Baru dan mengkordinasikan penyaluran BBM dan elpiji mulai dari penguatan stok, kelancaran distribusi di jalan raya, hingga pemantauan kondisi di lapangan,” kata Werry. Sebelumnya, mulai tanggal 1 Desember kemarin Pertamina telah melakukan penambahan stok di seluruh Fuel Terminal Pertamina, untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi. Untuk keempat provinsi di wilayah MOR V, konsumsi normal harian Gasoline (Premium, Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo berada pada kisaran volume 18.950 kilo liter per hari. Selama masa Satgas, Pertamina memprediksi terjadi kenaikan konsumsi sebesar 7% untuk produk gasoline menjadi 20.290 kilo liter per hari. Konsumsi Gasoline pada libur Natal dan Tahun Baru tahun ini juga lebih tinggi dari libur Natal dan Tahun Baru sebelumnya. “Salah satu penyebabnya, karena tahun 2019 ini sudah tersambung jalan tol dari Jakarta - Surabaya, hingga ke Malang dan Probolinggo, sehingga masyarakat yang berlibur meng-
gunakan jalur darat semakin banyak,” jelas Werry. Sementara itu, konsumsi Gasoil (Solar, Dexlite serta Pertamina Dex) di keempat provinisi diperkirakan turun sebesar 2%, dari 9.130 kilo liter per hari pada kondisi normal, menjadi 8.960 kilo liter selama masa Satgas. Disebabkan adanya larangan melintas untuk kendaraan-kendaraan angkutan barang selama liburan. “Namun demikian, khusus Pertamina Dex dan Dexlite yang digunakan kendaraan pribadi, prediksi kami akan naik konsumsinya sekitar 3% hingga 5%,” rinci Werry. Sesuai dengan hasil koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kepolisian dan Dinas Perhubungan, puncak konsumsi BBM terus terjadi. Untuk itu, Pertamina juga mewaspadai beberapa jalur seperti tol Surabaya – Solo, jalur Surabaya – Banyuwangi, Jalur Selatan Jawa, dan di penyeberangan Gilimanuk. “Kami juga fokus di titik-titik wisata seperti Malang, Banyuwangi, Bali, Lombok, dan Labuan Bajo,” tambah Werry.
Sementara untuk konsumsi , Pertamina juga telah mengantisipasi kenaikan kebutuhan elpiji. Untuk elpiji 3 kg di MOR V, Pertamina memprediksi ada kenaikan konsumsi rata-rata sebesar 2%, dari 4.985 metric ton per hari, menjadi 5.080 metric ton per hari. Untuk konsumsi LPG non-subsidi, diperkirakan akan mengalami kenaikan hingga 5%, dari konsumsi normal 318 metric ton per hari menjadi 333 metric ton per hari. “Kenaikan konsumsi elpiji non subsidi, karena untuk memenuhi kebutuhan hotel dan restoran yang meningkat selama liburan,” jelas Werry. Sebagai antisipasi, khususnya untuk memenuhi kebutuhan elpiji 3 kg, akan ada 501 Agen Siaga dan 5.079 Pangkalan Siaga di wilayah MOR V untuk melayani kebutuhan elpiji 3 kg. “Masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif dalam upaya peningkatan pelayanan Pertamina dan melaporkan apabila terjadi kendala dan hambatan distribusi produk Pertamina melalui Pertamina Call Center di nomor 135,” tutup Werry. (bul)
SUARA NTB Jumat, 27 Desember 2019
PENDIDIKAN
Halaman 10
2020, NTB Targetkan Kirim 400 Mahasiswa ke Luar Negeri Mataram (Suara NTB) Pemprov melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) NTB menargetkan pengiriman mahasiswa ke luar negeri pada 2020 mendatang maksimal sebanyak 400 orang. Sementara, untuk program rumah bahasa direncanakan kuota pesertanya meningkat dua kali lipat menjadi 1.200 orang dibandingkan tahun 2019. Direktur LPP NTB, Irwan Rahadi, M. Sc., menjelaskan, secara detil jumlah anak-anak muda NTB yang akan dikirim kuliah ke luar negeri belum diputuskan. Namun, berdasarkan distribusi jurusan yang dibuat, maksimal jumlahnya sekitar 400 orang. “Mudah-mudahan bisa sampai 400 orang tahun depan. Cuma kita masih belum tetapkan data fix-nya. Tapi sepertinya itu angka paling maksimumnya,” kata Irwan saat dikonfirmasi Suara
NTB, belum lama ini. Menurutnya, jumlah mahasiswa NTB yang dikirim belajar ke luar negeri tergantung kesiapan dana juga. Anggaran yang tersedia 2020 bisa mencover berapa orang sampai dia menyelesaikan studinya di luar negeri. Tahun depan, kata Irwan, kuota untuk masing-masing jurusan akan merata. Sehingga ia memperkirakan ada sekitar 100 - 400 mahasiswa NTB yang dapat dikirim ke luar negeri. Dengan negara tujuan studi seperti Malaysia, Ceko,
Polandia. Untuk tujuan Malaysia, akan dibuka untuk jurusan ilmu sosial, hukum dan agama. Sehingga anak-anak NTB lulusan Perguruan Tinggi Agama Islam baik IAI maupun UIN dapat diakomodir dalam program beasiswa NTB. “Prinsip yang kami pakai sekarang pemerataan. Jadi semua prodi itu sekarang dia merata jumlahnya. Kemudian kita buka segmen-segmen baru seperti ilmu hukum, sosial, agama. Itu untuk mengakomodir alumni UIN dan perguruan ting-
gi keagamaan,” katanya. Irwan mengaku optimis target pengiriman 1.000 mahasiswa ke luar negeri akan mampu dicapai sampai 2023 mendatang. Bahkan, ia mengatakan tahun kedua pemerintahan Zul - Rohmi pada 2020 mendatang, lebih dari 50 persen target tersebut akan dicapai. “Kami yakin. Ini masuk tahun kedua, bisa melebihi 50 persen dari kuota 1.000 orang yang mau dikirim,” ujarnya. Mengenai program rumah bahasa, Irwan mengatakan tahun 2020 akan kembali dilaksanakan. Hasil koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, bahwa memang sdah dianggarkan pada 2020. Namun ia tidak mengetahui seberapa besar anggaran yang disiapkan Dinas Dikbud
untuk program rumah bahasa. Tetapi informasi yang diperoleh, jumlahnya bertambah. Irwan mengaku sudah dilakukan evaluasi terkait pelaksanaan program rumah bahasa tahun 2019. Dimana, program rumah bahasa durasinya agak panjang sampai enam bulan. Tahun depan, durasinya akan dipadatkan menjadi 2,5 bulan dengan menambah jamnya pelaksanaannya. Dengan menambah jam dan memadatkan durasinya, maka akan lebih banyak peserta rumah bahasa yang dapat diakomodir. Jika sebelumnya 600 orang, maka tahun depan diharapkan menjadi 1.200 orang. “Minimal 1.000 orang bisa kita fasilitasi dari program itu. Mudah-mudahan bisa cukup terisi sesuai ang-
garan dari Dikbud,” katanya. Selain soal durasi, pihaknya berharap dari sisi fasilitas disiapkan kantor permanen di Dinas Dikbud kabupaten/kota. Karena program kerja sama antara Dikbud dengan LPP ini menggunakan fasilitas sekolah selama ini. Sementara, fasilitas itu masih banyak yang digunakan untuk aktivitas lain. Bahkan, adanya aktivitas lain seperti latihan drum band di suatu sekolah juga berpengaruh terhadap proses pembelajaran di rumah bahasa. “Ke depan, kalau memungkinkan eksekutornya dari Dinas Dikbud ini ada ruangan khusus yang bisa disiapkan untuk program rumah bahasa. Kalau bisa, di setiap kabupaten/kota ada kantor rumah bahasa di Dinas Dikbud,” katanya. (nas)
(Suara NTB/dok)
Irwan Rahadi
PGRI Ajak Guru Masuk Organisasi Profesi Mataram (Suara NTB) Ketua PGRI NTB M. Yusuf mengajak semua guru masuk organisasi profesi PGRI. Karena banyak manfaat yang akan dirasakan guru ketika aktif berorganisasi. Keberadaan organisasi guru sangat dibutuhkan pemerintah. Tanpa guru, pemerintah tidak bisa berbuat banyak, karena guru merupakan penentu masa depan bangsa. ‘’Oleh sebab itu, sepantasnya guru masuk organisasi profesi,’’ ujarnya pada Suara NTB, Kamis (26/12). Sekarang ini, ujarnya, ada empat program strategis Menteri Pendidikan dan (Suara NTB/dok) Kebudayaan (Mendikbud). M. Yusuf Pertama, adalah Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Zonasi. Kebijakan ini merupakan langkah pertama dalam menciptakan kemerdekaan belajar di Indonesia,tetapi terancam tidak berjalan mulus bila tidak memperhatikan faktor utama dalam pelaksana program yaitu guru. “Karena penentu keberhasilan adalah guru. Mas Nadiem sejatinya tidak mempunyai guru, berdasarkan undang undang, kemendikbud yang dipimpinnya tidak mempunyai guru,” sebutnya. Dikatakan Yusuf, guru dimiliki oleh pemerintah provinsi bagi guru SMA/SMK dan SLB, sementara guru SD/SMP di bawah pemerintah kabupaten/kota dan Kementerian Agama bagi guru-guru madrasah. Untuk suksesnya program tersebut Mendikbud bukan hanya mempercayakan pelaksanaan program kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota sebagai pemilik guru, tetapi juga menggandeng pemilik guru lainnya yaitu organisasi profesi guru. ‘Pertanyaannya organisasi profesi guru yang mana yang layak untuk digandeng menjadi mitra strategisnya,” ujarnya seraya mengajak guru masuk organisasi guru. Lebih jauh dikatakan Yusuf, sejak bergulirnya era reformasi bermunculan tumbuh organisasi guru baru. Saat ini terdaftar 6 Organisasi profesi guru. Maka Kemendikbud harus peka, organisasi guru mana yang jumlah anggotanya jutaan dan menyebar di seluruh penjuru pelosok tanah air hingga daerah 3 T. PGRI kini telah mempunyai kepengurusan kredibel, dengan ciri punya pengurus dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan hingga kelurahan. Kenapa demikian, karena untuk suksesnya program Merdeka Belajar maka harus diurus dan dikelola sampai di tingkat sekolah di pelosok. “Sebagai pelaksana program Merdeka Belajar maka organisasi guru sebagai Mitra harus organisasi yang akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya. (dys)
SMKN 2 Mataram Bertekad Pertahankan Kualitas Pangan Kantin Sekolah Mataram (Suara NTB) SMKN 2 Mataram mendapatkan kehormatan sebagai salah satu peserta Workshop Monitoring dan Evaluasi Program Intervensi Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang diadakan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram, awal pekan kemarin. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Sulman Haris, MPd., pada Suara NTB, Kamis (26/12) berkomitmen pihaknya akan terus berupaya meningkatkan dan sekaligus mempertahan(Suara NTB/dok) kan kualitas pangan jajanan Sulman Haris sehat di kantin sekolah. Mengingat karena keberhasilan menghasilkan pangan sehat di kantin, SMKN 2 Mataram merupakan salah satu sekolah dari Kota Mataram yang mendapatkan Piagam Bintang Satu Keamanan Pangan Sekolah tahun 2019. Peserta dalam kegiatan workshop ini terdiri dari perwakilan dari Dinas Kesehatan, Kementerian Agama (Kemenag), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan sekolah-sekolah yang dianggap layak mendapatkan Piagam Bintang Satu Keamanan Pangan Kantin Sekolah oleh BBPOM di Mataram. Tahun ini, jumlah sekolah yang diaudit se Provinsi NTB sebanyak 839 sekolah. Jenjang SD dan SMP 416 Sekolah, SMA dan SMK 82 Sekolah dan MI, MTs dan MA sebanyak 342 Madrasah. Dari hasil audit 70 sekolah yang layak mendapatkan piagam bintang tersebut antara lain SDN 5 Mataram, SDN 2 Cakranegara, SDN 41 Mataram, SDIT Anak Soleh Mataram, SMPN 1 Mataram, SMPN 8 Mataram, MTsN 1 Mataram, MTsN 2 Mataram, SMAN 1 Mataram, SMKN 2 Mataram, SMA Tunas Daud Mataram, dan MAN 1 Mataram. “Total semuanya ada 12 sekolah dan madrasah, “ sebut Sulman Haris. Atas raihan prestasi ini, ujarnya, SMKN 2 Mataram bertekad terus mempertahankan dengan tetap melakukan pengawasan dan pembenahan ke arah yang lebih baik ke depannya. Lebih jauh dikatakan Sulman, berbagai proses untuk mendapatkan piagam dilalui sekolah. Di antaranya sekolah melewati pre audit yang dilakukan oleh BBPOM, pengelola kantin sekolah dilakukan bimtek terlebih dahulu, Audit yang dilakukan oleh Dikes untuk mendapatkan Piagam Higiene Sanitasi, dan audit oleh BBPOM untuk mendapatkan Piagam Bintang Keamanan Pangan kantin sekolah. “Ke depan kegiatan ini bisa lebih ditindak lanjuti agar semua kantin sekolah pangan sehat,” sebutnya. (dys)
(Suara NTB/ist)
DILANTIK - Pejabat struktural lingkup Unram yang dilantik Rektor Lalu Husni akhir pekan lalu.
Soal Mutu, Rektor Ingatkan Pejabat Unram Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum., mengingatkan seluruh pejabat di lingkungan Unram agar senantiasa fokus pada upaya peningkatan mutu, sehingga akan berdampak pada banyak segi seperti akreditasi. Hal itu diingatkan Prof. Husni saat melakukan pelantikan pejabat struktural di lingkungan Unram akhir pekan lalu. Untuk diketahui adapun pejabat yang dilantik adalah Wakil Dekan Fakultas Kedokteran, Wakil Dekan Fakultas MIPA, Wakil Dekan Fakultas Peternakan, Ketua dan Sekretaris UPT Pusat Bahasa Unram. Wakil Dekan Fakultas Kedokteran yang diangkat adalah dr. Arfi Syamsun, Sp. KF., M.Si. Med., menggantikan dr. Yunita Sabrina, M.Sc., Ph.D sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, sementara itu dr. Ima Arum Lestarini, M.Si., Sp.Pk diangkat kembali sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan dan dr. Rohadi, Sp.BS menggantikan dr. Arfi Syamsun, Sp. KF., M.Si., Med., sebagai Wakil Dekan Bidang
Kemahasiswaan dan Alumni. Untuk Fakultas MIPA Wakil Dekan yang diangkat adalah Dr. I Wayan Suana, S.Si., M.Si menggantikan Drs. Teguh Ardianto, M.Si sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Emmy Yuanita, S.Si., M.Si menggantikan Mamika Ujianita Romdhini, S.Si., M.Si sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan serta Dr. Syamsul Bahri, S.Si, M.Si menggantikan Drs. Suripto, M.Si., sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Sementara itu Wakil Dekan yang diangkat di Fakultas Peternakan adalah Dr. Ir. Erwan, M.Si menggantikan Dr. Ir. L. Wirapribadi, MP., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik serta Dr. Ir. Asnawi, M.Si., menggantikan Dr. Ir. I Gst. Lanang Media, M.Si sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Adapun pejabat yang dilantik di lingkungan UPT Bahasa Unram adalah Drs. I Made Sujana, MA menggantikan Drs. Baharudin, M.Hum sebagai Ketua UPT dan Eka Fitriana, SS., MA mengganti-
Perkuat Mutu, Undikma Gelar Lokakarya SPMI Mataram (Suara NTB) Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) menyelenggarakan lokakarya penguatan evaluasi diri Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) selama tiga hari dari Kamis (26/12) hingga Sabtu (28/12) di Ruang Sidang Bacalah Undikma. Kegiatan yang diikuti semua Ketua Program Studi di lingkungan Undikma, menghadirkan narasumber Rektor Undikma, Prof. Kusno, DEA.,Ph.D., Wakil Rektor I, Dra. Ni Ketut Alit Suarti, M.Pd., Ketua LPMI, Syahrir, M.Pd., dan Sekretaris II LPMI, Ade Kurniawan, M.Pd. Ketua LPMI, Syahrir, M.Pd., dalam keterangannya mengungkapkan penguatan evaluasi diri SPMI bertujuan sebagai ajang pengukuran dan standarisasi unit kerja terkait bidang akademik. Selain itu, instrumen evaluasi diri SPMI ini merupakan instrumen yang bertujuan mengevaluasi kinerja program studi dalam melaksanakan SPMI program studi dan fakultas. Menurutnya, sistem pengendalian merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk mem-
berikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan lembaga melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan kegiatan akademik, pengendalian kegiatan akademik, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. ‘’Untuk itu mempersiapkan unsur dosen, dan pimpinan menjadi lembaga yang inovatif, produktif, dan berkarakter yang berwawasan entrepreneur adalah sesuatu yang sangat urgent,’’ ujarnya. Sementara itu Sekretaris II LPMI, Ade Kurniawan, menambahkan lokakarya diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kualitas pengelolaan kelembagaan di lingkungan Undikma serta meningkatkan jumlah solusi alternatif pengembangan pengelolaan program studi di lingkungan Undikma dengan sasaran peningkatan kualitas dan kuantitas Laporan Evaluasi Diri SPMI di Program Studi Diploma Tiga (D3), Strata Satu (S1), dan Strata Dua (S2) di lingkungan Undikma. “Secara teknis kegiatan, hari pertama di isi dengan penyampaian materi, hari kedua dan ketiga di isi dengan diskusi, praktik pengisian instrumen evaluasi diri dan presentasi,” terangnya. (dys)
kan Lalu Ali Wardana, S.Pd., M.Ed sebagai Sekretaris UPT. Lebih jauh Prof. Husni mengatakan tugas wakil dekan bidang akademik saat ini semakin berat, terutama dalam hal akreditasi program studi dan institusi karena untuk syarat unggul harus melampaui ketentuan penjaminan mutu pada standar nasional pendidikan yang telah diatur dalam Permen Ristekdikti tahun 2015. “Karena itu kepada wakil dekan bidang akademik saya berharap rumus penjaminan mutu yang ada untuk fakultas harus dikawal dan pastikan bahwa institusi bekerja terus dalam meng-update semua data dan informasi yang berkenaan dengan prodi maupun fakultas,” pesannya. Prof. Husni menjelaskan bahwa akreditasi pada waktunya nanti akan menjadi efek dari penjaminan mutu internal yang telah dilaksanakan. Dia juga menjelaskan bahwa PDDIKTI Unram telah berkembang baik, namun tentu perlu terus dikawal sebab PDDIKTI merupakan salah satu dari budaya mutu.
“Begitu juga yang berkenaan dengan suasana akademik di fakultas maupun prodi pastikan teman-teman di fakultas benar-benar menerapkan Tri Darma Perguruan Tinggi dengan baik, orientasikan jangan sampai lepas kewajiban saja,” ujarnya mengingatkan. “Kita memiliki satu visi untuk memajukan Unram, semua kita bekerja untuk mendongkrak kinerja lembaga ini, menghasilkan jurnal-jurnal yang bereputasi Internasional, begitu pula di bidang akademik, pastikan proses belajar mengajar berjalan dengan baik, “ serunya. Tidak hanya Wakil Dekan Bidang Akademik, Prof. Husni juga mengingatkan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan agar tugas perencanaan dikawal dengan sebaik-baiknya. “Eksekusi anggaran selain harus direncanakan dan sesuai dengan ketentuan yang ada juga dipastikan berorientasi pada output dan outcome,” jelasnya. “Ini menjadi penting karena capaian-capaian kita dilihat dari sisi itu, “ tambahnya. Rektor Unram ke-9 itu juga berpesan kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan
Alumni agar mengarahkan mahasiswa untuk berpartisipasi dan mengharumkan nama almamater di forum-forum nasional maupun internasional. “Terutama di PKM lima bidang, begitu juga di bidang seni dan pengembangan bakat. Ini yang perlu mendapat perhatian pembinaan yang lebih serius dan sungguh-sungguh, “ tegasnya. Dia meminta agar para pembina PKM dilibatkan di masing-masing prodi maupun fakultas dalam setiap kegiatan kemahasiswaan. “Dalam setiap kegiatan, dalam setiap aktivitas mahasiswa harus diketahui oleh masing-masing pembina unit kegiatan, “ urainya. Guru Besar Ilmu Hukum itu juga berharap kepada Ketua dan Sekretaris UPT Pusat Bahasa yang baru saja dilantik agar membuat programprogram pelatihan dari Tutor Asing seperti tahun-tahun sebelumnya. “UPT Pusat Bahasa ini memiliki peranan sentral karena dalam buku pedoman kita, 2 tahun yang akan datang ini mahasiswa kita harus menguasai TOEFL 400 minimal,” tukasnya. (dys)
SUARA NTB
Jumat, 27 Desember 2019
Halaman 11
100 Atlet NTB Lolos PON Mataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto mengatakan jumlah atlet yang lolos mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua tahun 2020 capai 100 atlet. Jumlah ini berdasarkan laporan dari pengurus cabor. Hal ini disampaikan oleh Ketua KONI NTB, H. Andy Hadinato usai menggelar rapat dengan pengurus harian KONI NTB di Sekretariat KONI NTB, Kamis (26/12). Rapat tersebut membahas terkait jumlah atlet yang akan mengikuti Pelatda PON atlet NTB mulai awal tahun 2020. “Jumlah atlet yang lolos PON Papua tahun 2020 ditak-
sir mencapai 100 atlet. Jumlah ini baru berdasarkan laporan secara lisan oleh pengurus cabor. Belum ada SK resmi yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar (PB) cabor masing-masing,” ucapnya. Informasi yang diterima Andy bahwa 100 atlet yang lolos PON itu berasal dari 16 cabor. Diantaranya atletik sebanyak 16 atlet, menembak 13, voli
pasir 8, biliar, 1, balap motor 3, muay thai 1, tenis lapangan 8 dan panjat tebing 9. Kemudian kempo 8, karate 2, tinju 9, futsal 14, tarung derajat 6, catur 6, gantole 1 dan selama satu atlet. Selain 16 cabor tersebut, juga terdapat sebanyak tiga cabor yang berhasil loloskan Atlet ke PON, namun batal dipertandingkan di PON. Tiga cabor itu adalah dansa, tenis
meja dan gateball. Terkait mendengar ratusan atlet yang dinyatakan lolos PON 2020 oleh cabor, pihak KONI NTB sudah mulai mengambil ancang-ancang untuk menggelar Pelatda Pra-PON. Rencananya, pihak KONI NTB menggelar rapat dengan pengurus cabor di Mataram, Senin (30/12). Rapat tersebut membahas terkait jumlah keseluruhan atlet yang lolos PON 2020. Lewar rapat dengan cabor nantinya KONI NTB akan menetapkan jumlah atlet yang akan mengikuti Pelatda PON tahun 2020.(fan)
(Suara NTB/ist)
H. Andy Hadianto
Rajak Dicoret dari Tim Estafet 4x400 Meter
(Suara NTB/ist)
Abdul Rajak
Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga atletik memastikan akan menurunkan tim estafet 4x400 meter putra di Pra-PON Atletik yang akan berlangsung di Timika, Papua, 28-29 Februari 2020. Namun di event itu tim estafet unggulan NTB tanpa diperkuat pelari senior, Abdul Rajak. Kabarnya atlet asal Dompu itu tidak diikutsertakan dalam event itu. “Rajak tidak masuk dalam tim estafet 4x400 meter putra, dia sudah dicoret dari tim,” ucap Pelatih Atletik NTB, H. Muhdar yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis (26/12). Dikatakan Muhdar, Rajak yang merupakan atlet yang sebelumnya sukses membawa tim estafet 4x400 meter putra juara Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jawa Barat (Jabar) tahun 2016 sebenarnya sudah lama dicoret dari tim estafet 4x400 meter putra. Sebab di Pra-PON Atletik di Jakarta bulan Desember lalu,tim estafet 4x400 meter yang meraih perunggu saat itu juga tanpa diperkuat Rajak. “Rajak sudah lama dicoret, waktu Pra-PON di Jakarta tanggal 13 Desember 2019 dia (Rajakred) juga tidak ikut,” ucapnya. Menurutnya, dicoretnya Rajak dari tim estafet sudah diputuskan secara tegas oleh pihak pelatih dan cabor. Hal itu berkaitan dengan beberapa indisipliner yang dilakukan Rajak. “Rajak melakukan indisipliner, jadi pelatih sudah mencoret rajak dari tim,” jelasnya.
Di tempat terpisah, Rajak yang dikonfirmasi Suara NTB mengatakan kecewa terhadap keputusan pelatih cabor yang mencoret dirinya dari tim estafet 4x400 meter. Dia menilai keputusan pelatih tersebut tidak adil. Sebab dia merasa tidak pernah melakukan kesalahan. “Saya sudah menanyakan kepada pelatih dan pengurus cabor apa kesalahan saya. Mereka tidak ada yang menjawab,” jelasnya. Terkait soal dicoret dari tim estafet, Rajak meminta pengurus cabor untuk melakukan tes ulang untuk atlet yang memperkuat tim estafet 4x400 meter putra. Sebab ia mengklaim dirinya masih layak untuk masuk dalam tim tersebut. Sayangnya permintaan Rajak ditolak oleh Pelatih Atletik, Muhdar. Muhdar yang merupakan Ketua Bidang Kepelatihan PASI NTB menegaskan bahwa keputusan cabor mencoret Rajak dari tim estafet sudah final. (fan)
Tenis Meja Tak Dipertandingkan di PON Mataram (Suara NTB) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB mengatakan cabang olahraga tenis meja tidak dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020. Hal itu telah disampaikan oleh KONI Pusat kepada KONI provinsi se Indonesia. Namun demikian pengurus tenis meja mengatakan pihak PB PTMSI masih memperjuangkan tenis meja agar dipertandingkan di PON. “Tenis meja tidak dipertandingkan di PON. Sudah ada keputusan dari PB PON dan KONI Pusat,” ucap Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto di Sekretariat KONI NTB, Kamis (26/12). Pernyataan ini menjawab soal pernyataan pengurus PTMSI NTB yang mengayakan tenis meja bakal dipertandingkan di PON. Pasalnya pihak PB PTMSI sedang memperjuangkan cabor tenis meja dapat dipertandingkan di PON 2020. Untuk diketahui Sekum PTMSI NTB, H. Sudarman mengatakan hasil Rapat koordinasi PB PTMSI kepengurusan di bawah pimpinan Ketua Umum PB PTMSI Peter Layardi Lay berlangsung di Gedung KONI Kalimantan Timur, tanggal 4 November yang diikuti 25 Pengurus Provinsi dari 34 Pengprov PB PTMSI se-Indonesia menghasilkan satu keputusan bulat yakni memperjuangkan cabang olahraga tenis meja dipertandingkan di PON XX di Papua tahun depan. Semua perwakilan Pengprov PB PTMSI yang hadir sepakat memperjuangkan tenis meja di PON mendatang. Sangat disayangkan kalau sampai tenis meja dihapus sebagai nomor pertandingan di PON mendatang. Pasalnya puncak pembinaan atlet nasional adalah PON, kalau tidak dipertandingkan di PON maka menghambat kemajuan dan pembinaan tenis meja nasional. Pengurus cabor mengkhawatirkan jika nomor pertandingan tenis meja dihapus dari PON XX di Papua akan membuat atlet frustrasi karena mereka sudah mempersiapkan diri dalam pelatda yang cukup panjang. Selain kerugian dari sisi pembinaan, kerugian lain yang akan muncul jika cabang olahraga tenis meja dihapus dari nomor pertandingan PON adalah menurunnya nilai anggaran dari KONI daerah untuk pembinaan cabang olahraga tenis meja. Karena pentingnya PON bagi PB PTMSI mau tak mau pelaksanaan PON tetap harus mempertandingkan cabang tenis meja. “PB Cabor akan membawa hasil rapat kordinasi itu ke PB PON Papua. Dan mendesak PB PON untuk mengakomodir aspirasi PB PTMSI,” jelas Sudarman. (fan)
Presentase Penumpang Pesawat di LIA Naik 2 Persen Mataram (Suara NTB) Libur natal dan tahun baru (nataru) 2019 disebut berhasil meningkatkan persentase jumlah penumpang pesawat yang masuk melalui Lombok International Airport (LIA). Peningkatan sebesar 2 persen tersebut adalah yang pertama terjadi setelah beberapa waktu belakangan persentase penumpang terus menurun. Communication and Legal Section Head PT. Angkasa Pura (AP) I Lombok International Airport (LIA), I Nyoman Siang, menerangkan pihaknya telah menyiapkan posko khusus nataru sejak 19 Desember sampai dengan 31 Desember mendatang. “Posko ini khusus untuk nataru. Jadi pergerakan pesawat kita lihat, apakah ada penambahan di luar schedule (jadwal),” ujarnya dikonfirmasi, Kamis (26/12). Berdasarkan data PT. AP I LIA, sampai dengan 25 Desember 2019 mencapai 137,997 penumpang. Rinciannya Lion 31.297 penumpang, Garuda 13.116 penumpang, Air Asia 10.299 penumpang, Wings Air 5.910 penumpang, Batik 3.102 penumpang, dan
Citilink 74.253 penumpang. “Itu peringkat berdasarkan jumlah penumpang selama posko. Sampai dengan malam Natal yang mendominasi pengakutan penumpang itu Lion,” ujar Nyoman. Jumlah itu disebut masih bisa bertambah, mengingat posko penerbangan masih akan berlangsung sampai akhir Desember mendatang. Walaupun begitu, Nyoman menerangkan peningkatan 2 persen pada nataru kali ini masih belum bisa menutupi penurunan persentase jumlah penumpang yang telah terjadi sejak awal tahun. Artinya, persentase jumlah penumpang pesawat belum stabil atau bisa kembali normal. “Dibandingkan tahun lalu (Nataru) kali ini kita memang meningkat, tapi secara umum kita masih turun (persentasenya),” ujarnya. Sampai dengan Oktober 2019 lalu, PT. AP I LIA mencatat penurunan jumlah penumpang mencapai 24 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal itu disebut sebagai dampak dari bencana gempa bumi yang melanda NTB 2018 lalu,
dan ditambah dengan harga tiket pesawat yang melambung tinggi sejak awal tahun. Sebelumnya General Manager PT. AP I LIA, Nugroho Jati, menerangkan bahwa sampai dengan Oktober lalu jumlah penumpang pesawat yang datang dan berangkat dari LIA tercatat 2.317.620 orang. Dirinya membenarkan bahwa penurunan 24 persen terjadi jika membandingkan capaian untuk periode yang sama pada tahun lalu dengan jumlah penumpang mencapai 3.059.778 orang. Berkurangnya jumlah penumpang pesawat sendiri disebut berpengaruh pada jumlah penerbagan. Dimana dari 31.236 penerbangan yang ada, sampai dengan Oktober 2019 berkurang menjadi 22.418 kali penerbangan. Hal tersebut juga mempengaruhi volume muat kargo, dimana sampai dengan Oktober 2019 seluruh pesawat yang ada di LIA hanya mengangkut kargo dengan total 7.930.442 kilogram. Jumlah tersebut menurun 38 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. (bay)
Jumat, 27 Desember 2019
SUARA NTB
DPK Lotim Gelar Kursus Rias Pengantin Selong (Suara NTB) Perpustakaan tidak lagi sekadar tempat baca dan pinjam buku, akan tetapi sudah berkembang lebih luas lagi dalam hal sharing (berbagi) pengetahuan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kabupaten Lombok Timur telah mengadakan kegiatan pelibatan masyarakat, Kamis (26/12) yaitu kursus singkat tata rias pengantin Sasak
yang sekaligus memperingati Hari Ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember. Peserta kegiatan ini berjumlah 100 orang yang mayoritas adalah perempuan. Pada pembukaan kegiatan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan(DPK) Kabupaten Lombok Timur, H. Marwan, S.Pd.,S.Sos menjelaskan tentang bagaimana saat ini perpustakaan menjadi tem-
pat yang menyenangkan dan semua lapisan masyarakat dapat menimba ilmu secara gratis. Dari hasil membaca buku di perpustakaan kemudian dipraktikkan pada kegiatan pelibatan masyarakat dan hasilnya masyarakat memiliki bekal keterampilan yang diharapkan menumbuhkan kewirausahaan. Keberadaan Perpustakaan daerah memiliki peran yang nyata dalam meningkatkan kualitas masyarakat melalui buku, komputer, dan pelatihan keterampilan. Di zaman yang serba modern saat ini semua informasi serba canggih dan selalu terbarukan, namun masih banyak masyarakat yang belum mampu mengelolanya dengan baik. Perpustakaan menjadi salah satu lembaga yang mengelola informasi sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu kegiatan rias pengantin
Sasak ini merupakan inovasi Perpustakaan dalam mengelola berbagai sumber informasi. Kegiatan kursus tata rias pengantin Sasak ini bermitra dengan Salon Fitri sebagai narasumber kegiatan. Dalam kegiatan ini peserta dicontohkan cara merias wajah, menata rambut hingga pakaian yang sesuai dengan riasan.
Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini apalagi selain mendapat ilmu mereka juga mendapat peralatan make up gratis dari sponsor kegiatan. (yon)
Halaman 12
HILANG HLG STNK R2 HONDA DR. 5199 ED NOKA/NOSIN : MHIJFZ135KK260055/JFZ1E3259440 AN. I MADE GUSTA ARYA HLG DSKTR JL.AHMAD YANI GG.1NO.2LINGK.BUTUN INDAH BERTAIS
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
BERITA HILANG Hilang SHGB no.636/ 1997 seluas 120 M2 terletak di jalan danau tondano no.8 BTN BUMI PAGUTAN PERMAI, atas nama MISKAN ARSYAD Hilang disekitar pagutan, Bagi yang menemukan harap menghubungi pos polisi terdekat.
KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273
RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti
RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
q
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007
DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4 th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
SUARA NTB
Jumat, 27 Desember 2019
RUKO - VILA - KOST
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
500.000
Halaman 13
Jumat, 27 Desember 2019
SUARA NTB
RADIO
Halaman 14
SUARA NTB
Jumat, 27 Desember 2019
Halaman 15
Polda NTB dan Kepolisian Turki Respons Cepat Kasus TPPO
Bank NTB Syariah Gelar ’’Open Tournament’’ Bulutangkis Antar Pelajar Dari Hal. 1 di GOR Rudys Gegutu, Rembiga, Kota Mataram oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) NTB, Ir. Hj. Husnanidiaty Nurdin, MM. Sesuai jadwal, akan dilaksanakan selama empat hari hingga tanggal 26- 29 Desember 2019. Kadispora menyampaikan apresiasinya kepada Bank NTB Syariah yang secara rutin mendukung pengembangan olahraga pelajar di provinsi ini. ‘’Ini menjadi ajang mencari bakat para pemain bulutangkis usia dini,’’ ujarnya. Ia meotivasi seluruh atlet untuk bertanding penuh semangat, didukung oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTB ini. Ia meyakini akan lahir pemain-pemain bulutangkis usia dini yang akan membawa nama daerah ke kancah yang lebih tinggi. ‘’Anak-anak NTB berbakat. Buktinya, juara Sea Games badminton kan anak Lotim. Berarti bakat terpendam harus digali,’’ ujarnya. Ketua Panitia Open Tournament Bulutangkis Bank NTB Syariah, H. Junaedi menyampaikan kegiatan tahunan ini selain untuk memperingati HUT NTB ke-61 tanggal 17 Desember, juga sebagai bentuk kepedulian Bank NTB Syariah untuk pembinaan
prestasi pelajar di daerah ini di tingkat sekolah menengah atas untuk mencari potensi atlet berbakat yang dapat dikembangkan nantinya di event nasional, Asean, Asia bahkan dunia. ‘’Direncanakan setiap tahun akan digelar dengan memperebutkan piala bergilir Bank NTB Syariah,’’ ujarnya. Peserta pertandingan sebanyak 110 atlet yang ikut ambil bagian. Terdiri dari putra dan putri yang berasal dari pelajar SMP/SMA/ SMK sederajad di NTB. Sistem pertandingan menggunakan sistem gugur, menggunakan ralypoin game 21 poin, wasit dan pengatur pertandingan melibatkan Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) NTB. Kategori pertandingan, tunggal (perorangan) putra, tunggal putri, ganda putra dan ganda putri. Hadiahnya, piala bergilir, piala tetap dan piagam, uang pembinaan dengan total hadiah pembinaan sebesar Rp15 juta. Jadwal pertandingan diatur Kamis-Minggu /2629 Desember 2019 di GOR Rudys Gegutu Rembiga. ‘’Semoga program ini mendapat dukungan semua pihak, dari kabupaten/kota sampai provinsi,’’ demikian H. Junaedi.(bul/*)
Dalami Sejumlah Opsi Dari Hal. 1 masyarakat dan investor kaitan dengan persoalan aset tersebut. ‘’Masih proses, belum selesai. Bagaimana mendalami opsi satu, opsi dua. Ada opsiopsi,’’ kata Gita dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis (26/12). Gita mengatakan, persoalan aset di Gili Trawangan tak bisa diselesaikan ibarat membuat sesuatu, langsung jadi. Karena masalah aset di Gili Trawangan menyangkut nasib rakyat, dan banyak kepentingan yang harus dipertimbangkan secara komprehensif. Sebelumnya, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM mengatakan Pemprov NTB mempertimbangkan dua opsi terkait penyelesaian aset daerah di Gili Trawangan. Pertama, Pemprov memberikan kesempatan kepada PT. Gili Trawangan Indah (GTI) untuk melakukan aktivitas sampai tahun ini. Apabila tidak kunjung beraktivitas, maka Pemprov akan mengam-
bil langkah untuk memutus kerjasama dengan PT. GTI. Saat ini, penyelesaian persoalan aset Pemprov NTB seluas 65 hektare di Gili Trawangan tersebut dikawal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Zainul mengatakan persoalan aset Gili Trawangan ada kajian Tim Penasihat Investasi Daerah. Bahkan, KPK sudah mulai mendampingi Pemprov menyelesaikan aset yang sudah 24 tahun ditelantarkan investor. Sesuai ketentuan perundang-undangan, kata Zainul, PT. GTI masih punya waktu tinggal enam tahun. Meskipun perjanjian kerja samanya sampai 70 tahun. Namun, masa berlaku untuk Hak Guna Usaha (HGU) adalah 30 tahun. Sesuai ketentuan, HGU dapat dilanjutkan sampai 20 tahun. Pada lahan seluas 65 hektare tersebut, sebagian sudah dikuasai sekitar 800 masyarakat. Mereka memanfaatkan aset tersebut untuk berusaha di Gili Trawangan. (nas)
Berwenang Audit Penyimpangan Dari Hal. 1 beban kerja Inspektorat Provinsi NTB bertambah. Antara lain pencegahan korupsi dan penialain mandiri reformasi birokrasi,’’ kata Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si kepada Suara NTB, Kamis (26/12) kemarin. Dalam peraturan ini, Inspektorat Provinsi NTB sebagai alat dari kedudukan Gubernur NTB, sekaligus sebagai wakil dari pemerintah pusat yang ada di daearah. Itu diatur sesuai Pasal 11 A, tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Lebih spesifik dipaparkan dalam Pasal 11 B, bahwa jika terdapat potensi penyalahgunaan wewenang atau kerugian negara, maka Inspektorat bisa melakukan audit kerugian negara tanpa harus menunggu perintah gubernur. ‘’Inspektorat daerah provinsi melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), huruf C, tanpa menunggu penugasan dari gubernur dan/atau menteri,’’ demikian petikan bunyi pasal kewenangan tersebut. Kemudian diatur dalam lanjutan Pasal 11 ayat (5) huruf b dan huruf c, jika terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang atau kerugian negara, Inspektorat Provinsi wajib melaporkan itu ke menteri. Dalam proses penanganan atas temuan itu, Menteri
melakukan supervisi terhadap Inspektorat yang melibatkan fungsi APIP. Dengan penambahan kewenangan itu, sambung Ibnu Salim, pihaknya punya dua tugas sekaligus. Supervisi kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat kabupaten dan kota, sekaligus penindakan berupa audit atas potensi kerugian negara/daerah. Dua kegiatan ini kemudian dilaporkan ke gubernur dan Mendagri. Khusus untuk audit kerugian negara, cukup dengan surat perintah Inspektur. ‘’Jika ada laporan penyimpangan, bisa audit langsung dengan perintah Inspektur,’’ jelasnya. Meski dengan kewenangan yang membuatnya semakin bertaring itu, Inspektur mengaku tetap mengedepankan pembinaan, koordinasi dan konfirmasi atas laporan yang masuk. Termasuk, ketika ada aduan dari masyarakat atas kebijakan kabupaten/ kota yang masuk ke gubernur atau pemerintah pusat. Karena selain melalui mekanisme audit reguler, Inspektorat Provinsi juga dapat melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap Pemkab atau Pemkot sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat yang masuk. (ars)
Kadis Dikbud NTB Batal Mundur Dari Hal. 1 ‘’Sudah dicabut. Pertimbangannya ada beberapa saran dari beberapa teman-teman,’’ kata mantan Kepala BPSDM NTB ini. Ia menjelaskan orang yang menentukan pejabat mengundurkan diri atau tidak adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). PPK dalam hal ini Gubernur yang bisa memutuskan seorang pejabat mengundurkan diri atau tidak. ‘’Yang menentukan mau mengundurkan diri atau tidak tetap saja PPK. Pejabat Pembina Kepegawaian yang memutuskan. Sudah seminggu (dicabut),’’ katanya. Sekda NTB, Drs. H. L.Gita Ariadi, M. Si yang dikonfirmasi
sebelum bertemu Rusman mengaku belum melihat fisik surat pengunduran diri Kadis Dikbud NTB itu. ‘’Saya belum melihat surat itu (pengunduran diri) secara fisik. Saya belum bertemu untuk membahas, berdialog dengan hati nurani dengan Pak Rusman,’’ kata Sekda NTB yang dikonfirmasi sebelum memanggil Kadis Dikbud NTB, Kamis (26/12) siang. Gita mengatakan sebagai Sekda, dirinya ingin menjadi stabilisator. Bagaimana semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tenang bekerja supaya bisa membantu Gubernur dan Wakil Gubernur mencapai target-target RPJMD. (nas)
DISITA - Tim gabungan berikut barang bukti kayu yang disita.
(Suara NTB/Penrem)
TNI, Polri dan KPH Batu Lante Sita Kayu Jati Sumbawa (Suara NTB) Tim dari Kodim 1607/Sumbawa, Polsek Moyo Hulu dan KPH Batu Lanteh berhasil menyita kayu jati hasil illegal logging. Penyitaan berlangsung Rabu (25/12) kemarin di dalam kawasan hutan. Letkol Inf Samsul Huda, SE. M.Sc, di Makodim Sumbawa membenarkan penyitaan barang bukti kayu itu. Berdasarkan laporan anggotanya, tim gabungan terdiri dari Kodim Sumbawa, Polsek Moyo Hulu dan KPH Batu Lante kembali melaksanakan patroli pengamanan hutan dan berhasil mengamankan 66 batang kayu jati dengan panjang 2 meter. ‘’Kayu tersebut ditemukan dalam keadaan
berserakan di Kawasan Hutan Lindung Desa Semamung Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa,’’ terang Dandim. Patroli pengamanan akan terus dilakukan untuk meminimalisir perambahan hutan yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Orang nomor satu di jajaran Kodim Sumbawa tersebut juga berharap agar semua pihak ikut berpartisipasi mengamankan dan menyelamatkan hutan dari kerusakan. Sehingga fungsi hutan kembali sebagai sumber kehidupan bagi manusia, hewan dan lingkungan. Barang bukti berupa 66 batang kayu gelondongan langsung diangkut tim gabungan menuju truk dan diamankan di Kantor KPH Batu Lante Kecamatan Moyo Hulu Sumbawa. (ars/*)
Banjir Lumpur Jadi Ancaman di Bima dan Dompu Dari Hal. 1 Dampak dari penggundulan hutan yang massif. Sehingga yang terjadi, ketika hujan intensitas ringan dan sedang, kurang dari 1,5 jam air menggenang. ‘’Air turun dari atas gunung. Ini baru intensitas ringan. Apalagi kalau nanti hujan dengan intensitas lebat dan lebih lama,’’ujarnya dengan nada khawatir. Analisis pihaknya, sesuai hasil koordinasi dengan BMKG, bencana paling rentan jenis hidrogeologi, yakni banjir, longsor dan angin puting beliung. Tanda-tanda bencana banjir sudah terlihat, termasuk longsor dan angin puting beliung yang sudah merusak 200 lebih rumah penduduk. Dalam kejadian ini, menurut Ahsanul Khalik, tidak ada yang perlu disalahkan. Semua pihak harus melihat bahwa sudah ada fakta banjir dipicu perusakan hutan yang merajalela. Pemerintah dan masyarakat harus menjadikan kejadian tersebut sebagai peringatan bagi kepentingan yang lebih besar di masa datang, khususnya untuk kepentingan generasi penerus dan daerah. ‘’Sebab berkaitan dengan keselamatan dari bencana yang kita semua tidak meng-
inginkannya,’’ ujarnya. Banjir yang melanda sebelumnya di Kabupaten Dompu, terjadi di Desa Songgajah dan Desa Tolokalo Kecamatan Kempo. Hujan yang mengguyur hanya sekitar 45 menit, banjir melanda pemukiman warga hingga se lutut orang dewasa. Banjir juga merendam Kelurahan Dara dan Kelurahan Sambinae, Kota Bima. Air membawa material bercampur lumpur dari sekitar perbukitan sekitar perkampungan. Menurut Khalik, masih ada waktu untuk memperbaiki kondisi lingkungan, khususnya hutan di NTB umumnya dan Pulau Sumbawa khususnya. Salah satu langkah yang ditempuh pihaknya, dengan berkoordinasi langsung dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Laporan itu ditindaklanjuti Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo dengan berkoordinsi ke Kementerian Pertanian RI. Sedang didorong program khusus untuk penanganan perusakan hutan di Pulau Sumbawa melibatkan masyarakat. Hutan Gundul Jadi Pemicu Sementara, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima, Ir. Sarafuddin MM, menduga banjir
bercampur lumpur yang terjadi di Kota Bima belum lama ini disebabkan gundulnya hutan. ‘’Banjir dari gunung yang terjadi diduga karena akibat gundulnya hutan,’’ katanya, Kamis (26/12). Sarafuddin mengatakan, karena hutan gundul air hujan yang turun sangat deras langsung meresap ke tanah sehingga langsung mengalir meluap ke jalan raya dan masuk ke pemukiman warga. ‘’Dalam menanggulangi ini kita sudah meminta bantuan Pemerintah Provinsi dan Pusat. Salah satunya program penananman kembali (penghijauan),’’ katanya. Menurutnya pada Sabtu (21/12) luapan banjir bercampur lumpur menggenangi jalan di Kelurahan Panggi, Kelurahan Sambinae (depan Mako Brimob) dan jalan raya depan PLTD Niu Kelurahan Dara. Kemudian pada Rabu (25/ 12) sore, banjir yang sama juga terjadi Lingkungan Niu Kelurahan Dara dan di Pertigaan Kelurahan Sambinae. Tercatat ada 65 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak. ‘’Dalam lima hari terakhir ini, sudah dua kali wilayah Kota Bima diterjang banjir bercampur lumpur,’’ pungkasnya. (ars/uki)
Perputaran Uang dan Investasi Bergerak Lambat Dari Hal. 1 Penggunaan uang masyarakat sangat prioritas. Pengeluaran hanya untuk yang penting-penting. Misalnya untuk pendidikan, sandang, pangan dan papan. ‘’Tidak lagi belanja, shoping. Ekonomi di Kota Mataram saja menjadi tidak bergerak. Banyak sekali yang mengeluh teman-teman pengusaha, terutama yang pengusaha kuliner, fashion, salon, turunnya sampai 50 persen,’’ ujarnya. Untuk menyikapi itu, harus ada terobosan baru pemerintah daerah. Seluruh stakeholders menurutnya harus digandeng. Bersama-sama mencari solusi agar persoalan ekonomi ini tidak semakin melebar. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi NTB, Ni Ketut Wolini juga mengemukakan hal yang sama. Tahun 2019 ini karena pengaruh gempa, perekonomian menjadi lambat. Tetapi tidak sepenuhnya stagnan. Selain gempa, pengaruh lain adalah kebijakan pemerintah menaikkan harga tiket pesawat, bagasi berbayar sehingga lalu lalang orang menjadi sangat kurang. Akibatnya, perputaran uang juga tidak merata. Jika berbicara hanya dampak gempa, ia membandingkan NTB sangat cepat recoverynya. Hanya setahun sudah mulai bangkit. Berbeda halnya dengan gempa besar yang pernah terjadi di Yogyakarta, butuh waktu tiga tahun untuk mulai bangkit. ‘’2019 ini perputaran uang juga menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Tetapi masih bisa jalan, tidak stagnan sekali. 2020 lebih maju, karena kita sudah siap,’’ ujar Wolini. Sekda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si mengatakan, pada tahun 2019, secara umum realisasi investasi mengalami pelemahan. Baik regional, maupun nasional. Faktor gempa tahun 2018 masih menyisakan persoalan di investasi NTB. 2019 juga sebagai tahun politik mengakibatkan pemodal wait and see. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu akan berlalu sehingga 2020 jauh lebih optimis. Alam sudah bersahabat, rehab rekonstruksi pascagempa ter-
us diselesaikan sehingga menarik lagi NTB bagi investor. Tahun 2018, target realisasi investasi di NTB Rp14 triliun, hingga akhir tahun tercapai Rp15 triliun. Melihat capaian itu, target investasi tahun 2019 dinaikkan menjadi Rp16 triliun. Faktanya, sampai saat ini realisasi investasi masih dibawah Rp10 triliun. Sementara Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani menyampaikan kilas balik perekonomian tahun 2019. Tahun 2019 ekonomi global semakin tidak ramah. Hal tersebut dipicu dari meluasnya perang dagang antara Amerika dan Tiongkok serta sejumlah negara lainnya hingga munculnya kebijakan anti globalisasi di sejumlah negara. Kondisi tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi global yang menurun drastris pada 2019 dan kemungkinan belum pulih pada 2020. Melambatnya pertumbuhan ekonomi global tidak hanya dirasakan oleh negara yang terlibat perang dagang, melainkan juga seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Ekonomi Indonesia di tahun 2019 kami perkirakan tumbuh sebesar 5,1% (yoy) dan akan meningkat di tahun 2020 pada kisaran 5,1-5,5%(yoy). Perjalanan ekonomi Provinsi NTB sepanjang tahun 2019 ini, prakiraan Bank Indonesia, ekonomi NTB akan tumbuh pada kisaran 4,0 -4,25%(yoy) dan ekonomi non tambang pada kisaran 4,5 – 4,75%(yoy). Membaiknya ekonomi NTB terutama ditopang meningkatnya kinerja sektor konstruksi dan sektor perdagangan. Massif-nya proses pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi rumah yang terdampak gempa menjadi salah satu pendorong kuat bagi pertumbuhan ekonomi NTB di tahun 2019. Selain pembangunan Huntap, pembangunan sejumlah fasilitas umum seperti pelabuhan, perluasan dan peningkatan fasilitas bandara, turut mendorong peningkatan ekonomi NTB pada sektor konstruksi. Selain itu, pulihnya ekonomi NTB juga turut didukung oleh inflasi yan terjaga. Pada tahun 2019 diperkirakan inflasi NTB
berada pada kisaran 2,1 – 2,5%(yoy). Rendahnya inflasi NTB terutama didukung oleh harga bahan makanan dan bahan bangunan di sepanjang tahun 2019. Sektor keuangan juga menunjukkan kondisi yang membaik. Berdasarkan posisi terakhir (Tw III 2019), kredit di Provinsi NTB tumbuh sebesar 9,64%(yoy) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 9,09%(yoy). Adapun kredit UMKM juga tumbuh tinggi sebesar 11,81%(yoy). Pertumbuhan kredit dan DPK yang tinggi dan berimbang menunjukkan fungsi intermediasi yang berjalan baik pada tahun 2019 yang ke depannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi NTB. Indikator kesejahteraan juga menunjukkan perbaikan tercermin dari nilai Tukar Petani yang meningkat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun, serta IPM pad tahun 2018 meningkat. Akademisi dari Fakultas Ekonomi Unram, Dr. Firmansyah mengatakan, Ekonomi NTB di tahun 2019 tertinggi ditriwulan III yaitu 6,26, terutama dipicu sektor konstruksi. Menjaga ritme ekonomi 2020 tetap dinamis, perlu diperluas landasan yang sudah dibangun tahun 2019. Misalnya, aspek konkrit industrialisasi, perluasan manfaat direct flight Lombok-Perth dan Lombok-Jeddah. Pengembangan ekonomi kawasan akan mewarnai 2020, misalnya perluasan nilai tambah Kawasan Mandalika, pengembangan Kawasan Samota, tol laut Badas - Surabaya dan LembarSurabaya dan lain-lain. ‘’Saya berharap, sektor maritim perlu menjadi leading sektor tahun 2020 sebagai landasan industrialisasi, karena porsinya cukup besar,’’ harapnya. Sementara itu tekanan global masih juga menjadi PR untuk dibuatkan jaring pengaman ekonomi. Masyarakat masih wait and see untuk membelanjakan uangnya. Dinamika bunga negatif di dunia sekarang semakin besar. Mengindikasikan orang ingin lebih memilih menyimpan uangnya di bank. Dikhawatirkan jika berimbas pada ekonomi lokal. Akan cukup merepotkan sektor riil. (bul)
Mataram (Suara NTB) Kepolisian Daerah (Polda) NTB terlibat di tim pusat bersama pemerintahan Turki untuk antisipasi kasus perdagangan orang. Bersama Bareskrim Mabes Polri, Polda NTB menjalin kerjasama dengan kepolisian Turki, akan lebih cepat merespons kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) termasuk dari NTB. Pertemuan berlangsung di Ankara, Turki, sejak tanggal 18 – 23 Desember 2019 lalu. Rapat dihadiri Duta Besar Indonesia di Turki, Lalu Muhammad Iqbal, Satgas TPPO Turki, Dirjen Catatan Sipil dan Kewarganegaraan Turki, Dirjen Dukcapil RI, Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Kemlu RI. Sementara Polda NTB diwakili Kasubdit IV Bidang Remaja, Anak dan Wanita Ditreskrimum AKBP Ni Made Pujawati. Dalam keterangan tertulis diterima Suara NTB dari Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulah, tim pusat mengapresiasi atas kerjasama penanganan enam kasus TPPO selama 2019. Dari kasus yang ditangani dan kecenderungan di negara itu, korban TPPO rata-rata sudah diperdagangkan dari negara Timur Tengah lainnya. ‘’Untuk itu kerjasama penanganan TPPO perlu ditingkatkan, baik penanganan korban maupun penegakan hukum bagi pelaku, baik asal Turki maupun asal Indonesia,’’ ujarnya. Sementara Wakil Ketua Satgas TPPO Turki, Hakan Ozen mengakui, penegakan hukum untuk kasus TPPO semakin sulit. Para pelaku belakangan menggunakan modus hawala untuk transaksi dalam kegaiatan TPPO, sehingga sangat sulit menelusuri aliran dana. ‘’Untuk itu, kerjasama erat antar negara sangat diperlukan untuk mengatasinya, termasuk dengan Indonesia,’’ kata Hakan Ozen. Kesepakatan lain dalam rapat itu, membahas strategi percepatan pendataan WNI di Turki melalui modul lapor diri pada Portal Peduli WNI, penerapan pelayanan pencatatan sipil dan penanganan kasus TPPO. Rapat juga menekankan peran penting masyarakat WNI dalam mendorong percepatan pendataan dan first responder jika terjadi masalah dengan WNI. Peran serta masyarakat dalam pendataan tersebut tertuang dalam Permenlu RI nomor 5 tahun 2018. Sementara Ni Made Pujawati menambahkan, kegiatan pihaknya dengan Kepolisian Turki, diantaranya Kepolisian Turki akan lebih cepat merespons laporan atau pengaduan adanya dugaan TPPO terhadap WNI, khususnya dari NTB. Dalam pertemuan itu, diketahuinya, upaya pencegahan telah dilakukan Kepolisian Turki terhadap indikasi TPPO dengan melakukan operasi Kepolisian setempat. “Untuk dapat dimengerti oleh Indonesia, bahwa hukum di Turki tidak dapat memaksa seseorang yang diduga sebagai korban untuk memproses hukum majikan atau agen apabila yang bersangkutan tidak merasa mengalami eksploitasi atau kekerasan,’’ jelas Pujawati. Sementara kesepakatan antar negara adalah bersama sama melakukan antisipasi perkembangan modus TPPO, termasuk bagi pelajar dan mahasiswa. (ars)
(Suara NTB/ist)
Duta Besar RI di Turki, Lalu Muhammad Iqbal menyerahkan cinderamata kepada Kasubdit IV Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Ni Made Pujawati.
347 Pelamar CPNS Pemprov Ajukan Sanggahan Dari Hal. 1 Sebanyak 347 pelamar yang mengajukan sanggahan akan diverifikasi lagi oleh BKD. Sesuai ketentuan, BKD diberikan waktu 7 hari memberikan jawaban atas sanggahan dari pelamar. Yus mengatakan, pengumuman hasil verifikasi tahap II direncanakan 1 Januari 2020 mendatang. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, berhak untuk mengikuti seleksi tahap selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) yang direncanakan 27-28 Februari 2020 sesuai surat edaran Kepala BKN No. K26-30/V205-4/99 tanggal 9 Desember 2019. Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/Kota sudah mengumumkan hasil seleksi administrasi penerimaan CPNS 2019. Dari 85.870 pelamar CPNS di NTB, sebanyak 9.535 orang dinyatakan TMS atau tidak lulus seleksi administrasi. Artinya, 76.335 pelamar dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan berhak untuk mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dijadwalkan 27-28 Februari 2020 mendatang. BKD NTB merincikan pelamar yang lulus dan tidak lulus seleksi administrasi untuk Pemprov NTB dan 10 Pemda Kabupaten/Kota. Untuk Pemprov NTB mendapatkan 414 formasi CPNS tahun 2019. Dari jumlah itu, jumlah pelamar sebanyak 8.541 orang. Sebanyak 864 pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dan 7.677 pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi. Lombok Barat, mendapatkan 205 formasi CPNS tahun 2019 dengan jumlah pelamar sebanyak 4.261 orang. Hasil seleksi administrasi, sebanyak 1.183 orang dinyatakan tidak lulus dan 3.078 pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi. Kemudian, kata Yus, Kota Mataram mendapatkan 275 formasi CPNS tahun 2019 dengan jumlah pelamar 4.814 orang. Dari jumlah pelamar sebanyak itu, 203 orang dinyatakan tidak lulus seleksi
administrasi dan 4.611 pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi. Lombok Utara mendapatkan 237 formasi CPNS tahun 2019, dengan jumlah pelamar 6.110 orang. Hasil seleksi administrasi, sebanyak 363 orang dinyatakan tidak lulus dan 5.747 orang dinyatakan lulus. Untuk Lombok Tengah mendapatkan 479 formasi CPNS tahun 2019 dengan jumlah pelamar terbanyak di NTB mencapai 17.443 orang. Dari jumlah pelamar sebanyak itu, 2.147 orang dinyatakan tidak lulus dan 15.296 orang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Selanjutnya, Lombok Timur mendapatkan 482 formasi CPNS tahun 2019 dengan jumlah pelamar 12.771 orang. Dari jumlah pelamar sebanyak itu, 1.768 orang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dan 11.003 orang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Sumbawa Barat mendapatkan 105 formasi dengan jumlah pelamar 2.762 orang. Dimana, 812 orang dinyatakan tidak lulus dan 1.950 orang pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi. Untuk Sumbawa mendapatkan 342 formasi CPNS, dengan jumlah pelamar 8.233 orang. Sebanyak 922 pelamar dinyatakan tidak lulus dan 7.311 pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi. Untuk Dompu, mendapatkan 249 formasi dengan jumlah pelamar 7.088 orang. Dari jumlah pelamar sebanyak itu, 488 orang dinyatakan tidak lulus dan 6.600 orang dinyatakan lulus. Untuk Bima, memperoleh 241 formasi dengan jumlah pelamar 10.225 orang. Sebanyak 535 pelamar dinyatakan tidak lulus dan 9.690 orang dinyatakan lulus. Terakhir, Kota Bima memperoleh 175 formasi CPNS tahun 2019 dengan jumlah pelamar 3.622 orang. Dari jumlah pelamar sebanyak itu, 250 orang dinyatakan tidak lulus dan 3.372 orang dinyatakan lulus. Sehingga apabila ditotal, jumlah pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi penerimaan CPNS di NTB sebanyak 9.535 orang dan lulus seleksi administrasi 76.335 orang. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Jumat, 27 Desember 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Perwakilan BKKBN NTB Gelar Advokasi dan KIE dengan Majelis Adat Sasak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Dr. Lalu Makripuddin menandatangani MoU dengan Ketua MAS, H. Lalu Bayu Windia.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Dr. Lalu Makripuddin menyampaikan sambutan.
Giri Menang (Suara NTB) Perwakilan BKKBN Provinsi NTB menyelenggarakan kegiatan Advokasi dan KIE bersama Majelis Adat Sasak (MAS), yang dikemas dalam acara silaturrahim serta diskusi dan dialog, disertai peluncuran layanan publikasi dan literasi online Majelis Adat Sasak, di gedung kesenian Lombok Barat (Lobar), Minggu (22/12). Ketua Harian MAS, Drs. Lalu Bayu Windia, M.Si mengatakan, banyak kaum milenial dan para tokoh ingin ikut bergabung dalam MAS. Itu
karena MAS lebih terbuka, tidak eksklusif khusus untuk masyarakat Sasak. Terselenggaranya acara ini ungkapnya karena kesamaan visi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yaitu bagaimana melihat persoalan pembangunan dari aspek sosial. MAS sangat bersyukur bersinergi dengan BKKBN dan akan terus menjalin kerjasama dalam meningkatkan SDM masyarakat NTB,” harapnya. Pemucuk wali paer MAS, H. Lalu Mudjitahid, yang juga
mantan Bupati Lombok Barat ini menyatakan, ingin membantu menginisiasi gerakan pembangunan daerah dari bawah dengan pendekatan budaya dan nilai kearifan lokal. Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si sangat mengapresiasi kegiatan yang dikemas dengan silaturrahmi dan dialog MAS. Dikatakannya, masyarakat Sasak tinggal di pulau yang nama pulau Lombok. Asal kata Lombok menurut sebagian perawi sejarah berasal dari kata lomboq yang berarti lurus, tidak banyak
Kepala Perwakilan BKKBN NTB bersama para tokoh adat Sasak melakukan prosesi adat untuk melakukan komitmen kerjasama.
Para tokoh adat Sasak pada peluncuran kalender rowot Sasak, berikut menunjukkan naskah MoU antara Perwakilan BKKBN NTB dengan MAS, dalam acara gelar Advokasi dan KIE di Lombok Barat.
Konstruksi ’’By Pass’’ LIA-KEK Ditargetkan Rampung Maret 2021 Mataram (Suara NTB) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memecah proyek pembangunan jalan by pass Lombok International Airport (LIA) - KEK Mandalika menjadi tiga paket. Proyek pembangunan jalan sepanjang 17 km ini semula akan dipecah menjadi empat paket. Namun dengan adanya pertimbangan teknis, proyek senilai total Rp1,4 triliun termasuk biaya pembebasan lahan ini diputuskan dibagi menjadi tiga paket. Kementerian PUPR menargetkan pembangunan jalan untuk mendukung
gelaran balap MotoGP 2021 di Sirkuit Mandalika ini akan rampung pada April 2021. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. H. Azhar, MM menjelaskan untuk pekerjaan konstruksi akan mulai dilelang Januari mendatang. Pembangunannya akan dilakukan selama dua tahun, yakni 2020 dan 2021. “Total anggarannya Rp1,4 triliun. Tetapi untuk 2020 sekitar Rp900 miliar disiapkan. Karena pelaksanaannya sampai April 2021. Sisanya dianggarkan 2021,” kata Azhar dikonfirmasi di Kan-
tor Gubernur, Senin (26/12) siang. Dijelaskan, dari anggaran sebesar Rp1,4 triliun, sekitar Rp300 miliar lebih untuk biaya pembebasan lahan. Sehingga angggaran untuk pembangunan fisik atau konstruksinya sekitar Rp1,1 triliun lebih. Gelaran MotoGP di Sirkuit Mandalika akan dilaksanakan sekitar bulan Oktober - November. Sehingga, ia optimis proyek pembangunan jalan by pass LIA - KEK Mandalika akan rampung pada April 2021. Azhar menyebutkan alasan KementerianPUPRmemecahpenger-
jaan proyek itu menjadi tiga paket. Karena Kementerian PUPR melihat dari sisi teknis pelaksanaan. Apabila dipecah menjadi empat paket, maka akan menjadi cukup rumit. Karena bagian hulu dan hilir lain kontraktor yang mengerjakan. “Nanti di tengah gimana cara masuknya. Sehingga dibagi tiga paket,” terangnya. Dengan dibagi menjadi tiga paket, bukan berarti proyek sepanjang 17 km itu akan dibagi rata tiga paket. Tetapi, kata Azhar, kemungkinan ada kontraktor yang mengerjakan sepanjang 5 km, 8 km dan lainnya. “Tergantung hasil konsultan di lapangan. Karena kontrak sampai 2021, sisanya dianggarkan 2021. Tahun 2020, lebih dari 70 persennya dikerjakan. April 2021 selesai,” jelasnya. (nas)
kemauan, pasrah. Tapi di dalam kegiatan ini, temanya adalah “menjadi Sasak 4.0” Sasak yang akan menatap masa depan, tidak hanya lombok (lurus) saja, tetapi menatap masa depan dengan penuh optimis. Menurutnya, tugas pokok dari BKKBN, tentunya banyak dinamika dan permasalahan yang dihadapi seperti stunting, pernikahan dini, LGBT, Lansia agar tangguh dan tetap produktif sesuai usianya dan tantangan yang mungkin dialami menghadapi revolusi 4.0. ‘’Mari kita sama-sama wujudkan mimpi itu,’’ ajak Makripuddin. “Dan untuk mewujudkan mimpi itu ingin menciptakan kualitas SDM yang sangat bagus, harus di lakukan dengan cara invenstasi pada waktu dan cara yang tepat,” ujarnya. Dikatakan, untuk wilayah NTB ada dua prioritas yang harus ditangani serius yaitu yang pertama, kehamilan harus dilakukan pada usia yang tepat dan yang kedua, 1.000 hari pertama kehidupan harus menjadi perhatian. Dalam hal ini, MAS diminta turut ambil bagian dalam hal mengentasan tersebut. Pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan MoU kerjasama Majelis Adat Sasak dengan Perwakilan BKKKBN Provinsi NTB dan sekaligus peluncuran kalender rowot Sasak. Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua Pemban Adat Gumi Sasak, H. Lalu Azhar yang juga merupakan kepala BKKBN NTB Pertama, H. Lalu Serinata (mantan Gubernur NTB), H. Lalu Gita Ariadi (Sekda NTB), tokoh - tokoh sesepuh adat Sasak, tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan dan seluruh anggota MAS. (*)