Edisi 27 Desember 2017 | Suara NTB

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

RABU, 27 DESEMBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 239 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ars)

LADANG - Perluasan ladang jagung oleh warga di Kecamatan Wawo Kabupaten Bima sudah mendekati kawasan hutan lindung yang masih tersisa.

Bima (Suara NTB) Eforia penanaman komoditi jagung di Dompu semakin merambah ke Kota Bima dan Kabupaten Bima. Selain lahan pertanian, kawasan hutan

lindung pun berubah fungsi jadi area perladangan. Pemandangan memprihatinkan itu di kawasan hutan Lindung Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Desa

Pesa, Desa Lesu, Desa Maria, Desa Raba, termasuk dalam kawasan hutan lindung dengan kontur perbukitan hingga pegunungan. Pantauan Suara NTB

Minggu (24/12) lalu salah satunya jalur di antara Desa Pesa dengan Desa Maria. Pada jalur menanjak ini, kiri dan kanan jalan dipagari warga. Di dalam pagar, terhampar lah-

an yang terlihat baru selesai digarap untuk persiapan tanam. Sebagian besar sudah ditanami bibit jagung yang berumur hitungan pekan. Bersambung ke hal 15

PPATK Serahkan Kasus Dugaan Pencucian Uang di NTB ke APH Mataram (Suara NTB) – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan kasus dugaan pencucian uang yang terjadi di dua daerah di NTB telah diserahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH). Namun, PPATK belum membeberkan dugaan pencucian uang tersebut apakah melibatkan kepala daerah, pihak swasta atau pejabat.

TO K O H

‘’Setiap kasus yang ada (ditemukan dugaan pencucian uang) langsung disampaikan ke penyidik. Apakah itu (penyidik) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), maupun Kepolisian,’’

Empat Cara Tekan Konflik POLDA NTB, berhasil menekan angka konflik sosial sepanjang tahun 2017. Empat pendekatan yang dilakukan, melalui pencegahan, kesejahteraan, kemanusiaan dan penegakan hukum. Konflik sosial dapat dipicu dari berbagai macam hal. Bersambung ke hal 15

menyatakan bahwa memang barubaru ini PPATK mengeluarkan rilis mengenai dugaan pencucian uang yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk NTB. ‘’Kita ndak tahu persis (tindak pidana korupsi atau lainnya). Temuan itu langsung diserahkan ke aparat penegak hukum,” ucapnya. Ia menjelaskan, temuan PPATK tersebut berasal dari laporan perbankan, perusahaan asuransi, penanaman modal berupa transaksi mencurigakan. Bersambung ke hal 15

Momentum Pertemuan IMF – WBG BPKP Rampungkan NTB Tangkap Peluang Tarik Audit Kerugian Negara Investor di Tiga Kawasan Andalan Kasus BPR

Firli (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Manfaatkan Pertemuan IMF-WBG BANK Indonesia mengingatkan pemerintah daerah dan stakeholders untuk memanfaatkan sebesar-besarnya pertemuan tahunan IMF-World Bank Group (WBG) yang akan dilaksanakan di Bali pada Oktober 2018 mendatang. Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan suksesi event internasional itu. ‘’Persiapan selama 10 bulan, pun rasanya cukup bagi pemerintah daerah, Bersambung ke hal 15

kata Humas PPATK, Natsir Kongah ketika dikonfirmasi Suara NTB lewat sambungan telepon dari Mataram, Senin (25/12) siang. PPATK melacak transaksi men-

curigakan dari 19 orang yang diduga terlibat dalam sejumlah tindak pidana senilai total Rp 747 triliun lewat 228 rekening bank dan lembaga keuangan setahun terakhir. Transaksi mencurigakan dugaan pencucian uang tersebut terjadi di beberapa daerah salah satunya NTB, yakni di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Natsir mengaku, belum mengetahui jenis kasus dan besaran dugaan pencucian uang yang terjadi di Kota Mataram dan KSB tersebut. Namun, ia

Mataram (Suara NTB) Di penghujung tahun 2017, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelesaikan audit kasus merger PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Targetnya, kasus ini tidak akan menjadi tunggakan audit. ‘’Saat ini audit kasus BPR masih dalam tahap finalisasi oleh tim,’’ kata Kepala BPKP NTB melalui Korwas Investigasi, Ngatno, SE kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (26/12). Bersambung ke hal 15

Ngatno

Mataram (Suara NTB) Momentum pertemuan tahunan IMF – World Bank Group (WBG) di Bali, 8-14Oktober 2018 mendatang akan menjadi peluang bagi NTB untuk mempromosikan sektor pariwisata dan investasi. Terutama menarik investor untuk berinvestasi di tiga kawasan andalan NTB, yakni KEK Mandalika, Global Hub Bandar Kayangan dan Samota. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M. TP mengatakan jika melihat nuansa pertemuan tahunan IMF-WBG tersebut, banyak sekali orangorang dari seluruh dunia akan hadir. Termasuk beberapa

negara yang sudah diajak dan didatangi untuk promosi pariwisata dan investasi beberapa waktu lalu. ‘’Sebenarnya, kesempatan-kesempatan seperti ada pertemuan internasional seperti itu memang bisa dijadikan peluang. Karena kedekatan Lombok dengan Bali ini cukup dekat,’’ kata Ridwan ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (26/12) siang. Ridwan mengatakan, Pemprov belum mengetahui Bersambung ke hal 15

Catatan Akhir Tahun (4) Prijono

Tersandera 29 Tahun, KEK Mandalika Akhirnya Dibangun Pembangunan sektor pariwisata NTB pada 2017 menunjukkan perkembangan dengan diresmikannya operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang berada di Lombok Tengah oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Oktober lalu. Pembangunan di kawasan tersebut dapat dimulai setelah tersandera selama 29 tahun akibat persoalan lahan. PERSOALAN lahan seluas 109 hektar di KEK Mandalika sudah tuntas, yang ditandai dengan pemberian

uang kerohiman sekitar Rp 10 miliar lebih kepada 35 warga penggarap lahan negara di kawasan tersebut. Dengan

tuntasnya persoalan lahan itu, bukan berarti tugas PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengelola kawasan makin ringan bahkan semakin berat. ITDC diminta mempercepat pembangunan KEK Mandalika yang sudah tersandera selama 29 tahun tersebut. Bahkan pada saat peresmian operational KEK Mandalika, Presiden Jokowi meminta ITDC sebagai pe-

ngelola KEK Mandalika supaya mengevaluasi izin-izin yang telah diberikan kepada investor. Presiden memberikan ultimatum jika sampai enam bulan investor belum melakukan konstruksi maka izinnya harus dicabut. Presiden meminta ITDC membuat aturan main yang jelas mengenai kontrak pemanfaatan lahan dengan investor di kawasan tersebut. Dalam melakukan penan-

datangan kerjasama pemanfaatan lahan dengan investor di KEK Mandalika, ITDC harus memberikan batas waktu sampai enam bulan harus ada konstruksi. Jika dalam waktu enam bulan investor belum melakukan pembangunan maka izinnya harus dicabut. Presiden mengatakan banyak sekali investor yang antre menanamkan modalnya di KEK Mandalika. Bersambung ke hal 15


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.