HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
RABU, 27 NOVEMBER 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 216 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Gubernur NTB Minta APIP dan APH Kedepankan Pencegahan Korupsi Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah, SE.M.Sc, mendorong peran Inspektorat sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengedepankan pencegahan tindak pidana korupsi. Kebijakan pencegahan dianggap lebih efektif demi kelancaran pembangunan daerah. Pola penanganan pencegahannya, sejak masuk pengaduan masyarakat. Apalagi, kolaborasi antara APIP dan APH itu tertuang dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) penanganan laporan Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang terindikasi tindak pidana korupsi di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB. PKS tersebut disahkan tahun 2014 lalu.
BPKP Pantau Kasus Aset Gili Trawangan Mataram (Suara NTB) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sedang mengatensi kasus aset Pemprov NTB yang bermasalah Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara (KLU). Bentuk atensi BPKP, dengan terus memantau perkembangan kerjasama yang disepakati antara PT. Gili Trawangan Indah (GTI) dengan Pemprov NTB yang berlangsung selama 70 tahun. Bersambung ke hal 15
TO K O H Kuncinya Kompak dan Bersinergi
(Suara NTB/ist_kominfotik)
(Suara NTB/ars)
SAMBUTAN - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah memberi sambutan pada Rakorwasda Inspektorat Provinsi NTB.
PENYAJI - Irjen Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak menjadi penyaji dalam Rakorwasda.
Dorongan itu disampaikan Gubernur NTB dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Tingkat
usunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sekaligus Penyelarasan Program Pengawasan Provinsi
Provinsi NTB di Hotel Lombok Astoria, Selasa (26/11) kemarin. Selain itu Rakorwasda, digelar dalam rangka Peny-
dan Kabupaten/Kota dan sosialisasi Kebijakan Pengawasan Tahun 2020. Bersambung ke hal 15
Urgensi Rendah
Kemenkeu Minta Pemda Batasi Belanja Operasional
Mataram (Suara NTB) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti lambatnya penyerapan anggaran kementerian/lembaga maupun Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada dua kuartal awal tahun. Kondisi ini selalu terulang setiap tahun, sehingga tak mengherankan banyaknya belanja yang menumpuk di akhir tahun. ‘’Capaian kinerja pelaksanaan belanja atas alokasi APBN Tahun 2019 sampai dengan minggu keempat bulan November 2019 baik melalui belanja kementerian/lembaga maupun belanja TKDD, di mana masih mengikuti tren penyerapan tahuntahun sebelumnya. Pada 2 kuartal awal Tahun 2019 masih terlihat lambatnya penyerapan anggaran baik belanja kementerian/lembaga maupun belanja TKDD,’’ kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan, SE, MM. Hal tersebut dikatakan Syarwan saat
penyerahan petikan DIPA dan TKDD 2020 untuk provinsi NTB, Selasa (26/11). Ia memaparkan, pada Triwulan I, Kementerian/Lembaga di wilayah NTB hanya mampu merealisasikan belanja sebesar 12,42 persen. Sementara itu ditriwulan I realisasi belanja TKDD sebesar 24,14 persen. Sehingga pada triwulan I Tahun 2019 total realisasi belanja melalui APBN di wilayah NTB mencapai 18,11 persen. Sementara itu, capaian realisasi belanja triwulan II, belanja kementerian/lembaga mencapai 24.58 persen. Bersambung ke hal 15
APBN untuk NTB Capai Rp26,08 Triliun
Gubernur Minta Tender Dipercepat Giri Menang (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc meminta tender proyekproyek pemerintah tahun anggaran 2020 mendatang agar dipercepat. Sesuai perintah Presiden Jokowi saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2020 di Istana Negara beberapa waktu lalu, semua tender proyek pemerintah agar tuntas Juni atau semester I 2020. ‘’Kita harus segera, tender-tender
dipercepat. (Tender) ndak harus menunggu akhir tahun. Itu perintah Presiden,’’ kata gubernur dikonfirmasi Suara NTB usai penyerahan DIPA dan TKDD 2020 di Kawasan Wisata Sekotong, Lombok Barat, Selasa (26/ 11) siang. Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk NTB tahun 2020 mendatang. Dana APBN untuk NTB tahun depan mencapai Rp26,08 triliun. Bersambung ke hal 15
DESA Wisata Bonjeruk berbasis lingkungan dan budaya, Selasa (26/11) diresmikan oleh Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan penyerahan bantuan kepada Desa Bonjeruk. Wagub mengatakan, kunci untuk maju adalah kekompakan, bersinergi dan bergotong royong setiap elemen di desa. Baik kepala dusun maupun kepala desa serta penggiat-penggiat Pokdarwis. Bersambung ke hal 15 Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Suara NTB/ist)
KO M E N TTAA R
Evaluasi Kerjasama APIP-APH PERJANJIAN Kerjasama (PKS) antara Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) harus dievaluasi. Dalam perjalanannya belum efektif. Setiap penanganan perkara yang didasarkan pengaduan masyarakat, tidak melalui proses audit Inspektorat sebagai APIP. Setidaknya itu yang jadi bahan evaluasi Inspektur Jenderal Kemendagri Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, MA saat rapat koordinasi pengawas daerah (Rakorwasda) Bersambung Tumpak Haposan Simanjuntak ke hal 15 (Suara NTB/ars)
(Suara NTB/ist)
FOTO BERSAMA - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah foto bersama dengan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan serta seluruh kepala daerah/wakil kepala daerah se-NTB usai menyerahkan petikan DIPA 2020, Selasa (26/11).
Tak Setuju Hasil Appraisal
Pembayaran Lahan Proyek ’’By Pass’’ LIA-KEK Dititip di Pengadilan Mataram (Suara NTB) Pembayaran lahan warga terdampak proyek pembangunan jalan by pass LIA KEK Mandalika akan dilakukan dalam waktu dekat. Saat ini, Balai Jalan Nasional sedang melakukan revisi anggaran pembebasan lahan, karena jumlah kebutuhannya bertambah dari Rp147 miliar menjadi Rp380 miliar. Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Azhar, MM mengatakan, sebagian besar pemilik lahan sudah setuju dengan harga lahan sesuai appraisal. Azhar menyebut kurang dari 10 persen warga pemilik lahan yang masih tidak setuju dengan harga pembebasan lahan sesuai hasil appraisal. ‘’Warga yang belum setuju sebagian kecil, kurang dari 10
persen. Kalau tak menerima maka uangnya bisa dititip di pengadilan dan itu sebagian kecil saja,’’ kata Azhar dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (26/11) siang. Azhar mengatakan sesuai ketentuan, apabila 75 persen warga setuju dengan harga lahan appraisal, maka dapat dilakukan pembayaran. Sedangkan sisanya yang tidak setuju, pembayarannya dapat dititip lewat Pengadilan. Sebenarnya, kata Azhar, pembayaran lahan sudah siap dilakukan. Namun dengan adanya revisi akibat kebutuhannya yang naik dua kali lipat sehingga kemungkinan pekan depan baru dapat dilakukan pembayaran. Rencananya, proyek jalan by pass LIA-KEK Mandalika
akan segera dilelang pada Desember atau Januari mendatang. Proyek strategis nasional untuk mendukung event MotoGP Mandalika 2021 ini akan dibagi menjadi empat paket. Supaya pengerjaannya dapat tuntas Desember 2020. Sebelumnya, puluhan perwakilan warga pemilik lahan yang terkena dampak pembangunan jalur by pass LIAKEK Mandalika, berharap pemerintah pusat membuka ruang negosiasi harga pembebasan lahan. Warga berharap pemerintah tidak mematok harga sesuai hasil penilaian tim apraisal, karena dinilai terlalu rendah. Hal itu disampaikan warga tiga desa terdampak pembangunan jalur by pass LIAKEK Mandalika, masing-
masing Desa Ketara, Sengkol dan Segala Anyar, dari saat mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng, Kamis, 21 November 2019. Dari hasil tim apraisal, harga lahan milik warga pada kisaran antara Rp 25 juta sampai Rp30 juta per are. Harga tersebut jauh di bawah harga yang diharapkan oleh warga. Paling tidak pada angka Rp 60 juta per are. Menurut Amaq Nurul, warga sebenarnya tidak ada niatan untuk menjual lahan miliknya tersebut. Selain karena memang kebanyakan lahan merupakan peninggalan keluarga. Lahan tersebut juga memiliki nilai sejarah sendiri bagi pemiliknya. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/dok)
H. Azhar
SUARA NTB Rabu, 27 November 2019
SUARA MATARAM
Halaman 2
Utamakan Masyarakat PIHAK kelurahan mengeluhkan lemahnya kontribusi 20 perusahaan yang ada di Kelurahan Dasan Cermen. Perusahaan-perusahaan itu belum banyak menampung pekerja asal lingkungan Dasan Cermen. Lurah Dasan Cermen, Henny Suyasih mengatakan, serapan pekerja terbanyak asal Kelurahan Dasan Cermen ada di PT Harum Manis. Adapun perusahaan lain, sampai saat ini belum bisa menampung pekerja asal Dasan Cermen. “Padahal, 20 PT yang ada di Kelurah(Suara NTB/viq) an Dasan Cermen semestiHenny Suyasih nya harus memprioritaskan masyarakat di Lingkungan Dasan Cermen. Tapi, karena tenaga yang dibutuhkan harus punya kualifikasi, baik pendidikan maupun keahlian. Kemungkinan itu penyebab utamanya,” terang Henny saat dihubungi Suara NTB, Selasa (26/11) kemarin. Selama ini, lanjut dia, warga di Dasan Cermen mengeluhkan keadaan tersebut. Banyak warga di Dasan Cermen ingin bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Kelurahan Dasan Cermen. Namun, hampir semua perusahaan itu hanya mampu menyerap buruh kasar asal Dasan Cermen. “Kami sudah upayakan mediasi untuk masalah ini dengan beberapa perusahaan yang ada di Dasan Cermen. Tapi, beberapa perusahaan masih merundingkan beberapa alternatif untuk bisa merekrut masyarakat kita,” tegasnya. Ada beberapa perusahaan menjadi favorit warga untuk bekerja, kata Henny, sangat sulit tembus. Karena, kualitas pekerja dan pendidikan pekerja serta keahlian pekerja menjadi modal utama yang distandarkan perusahaan. “Tapi saya hanya meminta pengecualian, karena ini bentuk respon warga kami. Tapi memang tidak bisa. Sebagai pilihannya, iya mereka mendaftar secara umum,” pinta Henny. Henny berharap perusahaan bisa mmemberi kebijakan untuk warga sekitar. ‘’Biar mereka diberi kesempatan dulu untuk bekerja. Artinya ini kan bentuk tanggungjawab kelurahan dan perusahaan di Dasan Cermen,” imbuhnya. Henny juga berharap masyarakat meningkatkan kualitasnya. Baik dalam bidang keahlian maupun pendidikan. “Kita sudah beda zaman, saat ini kan tidak mudah mencari pekerjaan jika tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Persaingan juga sangat ketat. Padahal perusahaan di Dasan Cermen masih membutuhkan pekerja. Saya rasa ini kuncinya di masyarakat kita juga,” ujarnya. (viq)
Tertibkan ’’Parkir Khusus’’ ADANYA ‘’kavling’’ lahan parkir oleh sejumlah pemilik usaha, membuat dewan angkat bicara. ‘’Pemandangan seperti ini kan bukan baru kemarin, sudah lama ini. Artinya kita sebagai wakil rakyat menyuarakan itu karena di masyarakat, banyak yang tidak tahu dan menganggap itu benar pemilik ruko dan pemilik tempat usaha,’’ ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram. Para pelaku usaha, ban(Suara NTB/fit) yak yang mengkondisikan I Wayan Wardana seolah-olah lahan parkir itu khusus milik mereka. Sehingga, banyak tempat usaha yang memasang plang parkir khusus toko tertentu. Tidak hanya toko, pihak perbankan juga ada yang melakukan hal serupa dengan memajang tulisan parkir khusus nasabah bank tertentu. ‘’Nah di sinilah peran pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat. Bahwa itu adalah fasilitas umum yang pemanfaatannya seharusnya untuk masyarakat umum,’’ terang anggota Komisi I ini. Seharusnya, masyarakat dari kalangan manapun, meski notabene bukan nasabah bank tertentu, boleh parkir di sana. ‘’Inikan tidak. Kalau bukan nasabah bank itu, tidak boleh parkir di sana. Tempat parkirnya diberi plang larangan parkir, dilengkapi dengan rantai dan dijaga security,’’ sesalnya. Jangan sampai, lanjut Wardana, masyarakat awam memahami, bahwa benar seperti itu. Oleh karena itu, dia mendorong agar Dishub Kota Mataram melakukan sosialisasi soal lahan parkir ini kepada masyarakat. ‘’Jangan sampai ada kesewenang-wenangan dari dari pemilik usaha dengan mengerahkan securitynya seperti itu,’’ imbuhnya. Seharusnya, tanpa adanya dorongan dari Dewanpun, Dishub sudah harus mengambil tindakan. Penertiban ‘’kavling’’ parkir khusus ini bisa dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan upaya persuasif. ‘’Mungkin dicabut dulu plang larangannya, rantainya dicabut, baru di sana sosialisasikan kepada masyarakat bahwa areal parkir itu berlaku untuk umum. Tidak harus orang yang berkepentingan dengan toko, restoran maupun bank itu,’’ jelas anggota dewan dari dapil Mataram ini. Wardana juga mempertanyakan apakah para pelaku usaha yang mencantumkan plang larangan parkir itu, tahu mengenai lahan parkir tersebut. ‘’Jangan-jangan tidak tahu. Masyarakat tidak tahu, pemilik ruko tidak tahu,’’ pungkasnya. (fit)
(Suara NTB/fit)
KEKERINGAN - Beginilah keseharian warga Babakan. Mereka terpaksa mengambil air dari sumber air milik tetangga yang memiliki fasilitas sumur bor bahkan ke lingkungan sebelah akibat kekeringan. Kondisi ini sudah berlangsung sekitar empat bulan. Ironisnya Pemkot Mataram tidak mengetahui hal ini.
Pemkot Tidak Tahu
Sejumlah Lingkungan di Babakan Dilanda Kekeringan
Mataram (Suara NTB) – Tinggal di ibukota provinsi rupanya tidak menjamin tersedianya air baku. Setidaknya hal ini dialami warga sejumlah lingkungan di Babakan, Kota Mataram. Sejak empat bulan terakhir, warga di sana terpaksa harus mengambil air dari sumber air yang masih aktif. Sumur-sumur milik warga di Babakan mengering, kecuali beberapa warga yang menggunakan fasilitas sumur bor. Mengangkut air menggunakan jeriken di pagi dan sore hari, akhirnya menjadi pemandangan biasa di Babakan. Kondisi ini diperparah dengan sumber air dari PDAM, juga ikut macet. Ironisnya, Pemkot Mataram tidak mengetahui kondisi ini. Hal ini diungkapkan Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, ST., saat rapat gabungan dengan TAPD di DPRD Kota Mataram.
Mataram (Suara NTB) – Penderita HIV/AIDS di Kota Mataram masih tinggi. Data November tahun 2018 lalu sebanyak 580 penderita HIV/ AIDS di Mataram. Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram, H. Usman Hadi mengatakan, untuk data tahun 2019 ini, Dikes Kota Mataram belum tahu jumlahnya. Akan tetapi, sebagai ibukota Provinsi, wajar jika Mataram memiliki penderita HIV/AIDS terbanyak. “Kota Mataram kan dekat dengan lingkungan hiburan, jadi bisa saja penyintas juga tidak berobat ke puskesmas,” katanya kepada Suara NTB, Selas (26/11) kemarin. Menurut Usman, Pemkot Mataram sudah menyiapkan semua fasilitas yang menunjang pengobatan bagi penyintas HIV/AIDS. Katanya, para penyintas bisa langsung berkonsultasi ke balai layanan rumah sakit Kota Mataram, Provinsi, maupun 11 puskesmas di Mataram. “11 puskesmas sudah menjadi Layanan Komperhensif Berkesinambungan (LKB), Artinya apa, sudah bisa melayanai penyakit IMS (penyakit kelamin). Untuk imunitas seksual, HIV/AIDS,
Waduk Babakan hanya Kecipratan Rp1 Miliar ‘’Di Babakan itu harga tanah sekitar Rp 50 juta. Jadi kalau dianggarkan Rp1 miliar, yang bisa dibebaskan hanya 20 are,’’ terangnya. Ini, kata Wiska, jelas masih sangat jauh dari kebutuhan lahan untuk pembangunan waduk Babakan. Karena seperti diketahui, pembangunan waduk Babakan membutuhkan lahan sekitar 6 hektar. Apalagi DED waduk Babakan juga belum dianggarkan. Hal senada disampaikan, Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH. Mestinya, waduk Babakan bisa mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar. Menanggapi hal itu, Ketua TAPD Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito beralasan bahwa pembagian anggaran pengalihan pembangunan Kantor Walikota Mataram itu, menggunakan skala prioritas. Eksekutif tidak ingin
setidaknya dihuni oleh 700 – 800 kepala keluarga. ‘’Jadi warga harus cari sumber air dari tetangga yang menggunakan sumur bor ataupun dari lingkungan sebelah,’’ katanya. Warga bisa menghabiskan waktu berjamjam hanya untuk mengambil air. Hal ini jelas bisa mempengaruhi produktivitas warga,’’ sesalnya. Kondisi yang sama diduga akan terjadi lagi tahun depan. ‘’Karena memang iklimnya sudah berubah,’’ cetusnya.
Tahun Lalu, 580 Penderita HIV/AIDS Terdata di Mataram
Banjir Mengancam Mataram
Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram nampaknya belum menjadikan pembangunan waduk retensi Babakan, sebagai skala prioritas. Ini terlihat dari porsi anggaran yang diberikan untuk meyokong pembangunan waduk Babakan. Dari pengalihan anggaran pembangunan Kantor Walikota Mataram sebesar Rp 60 miliar, waduk Babakan hanya kecipratan anggaran Rp1 miliar. Padahal, keberadaan waduk ini, dapat membendung ancaman banjir yang selalu menghantui Kota Mataram pada setiap musim hujan. Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, S.Pt., dalam rapat Banggar dengan TAPD menyayangkan minimnya kue anggaran untuk pembebasan lahan waduk Babakan.
‘’Yang terpengaruh kekeringan ini ada beberapa kelurahan,’’ katanya kepada Suara NTB usai rapat gabungan, Selasa (26/11). Sentrum kekeringan ini, lanjut dia, ada di Babakan. Anggota Dewan dari dapil sandubaya ini menyebutkan ada empat lingkungan di Babakan yang paling parah terdampak kekeringan. Masing-masing Babakan Timur, Babakan Timur Selatan dan Babakan Sayo. Di empat lingkungan itu
dikatakan melupakan waduk Babakan. ‘’Artinya walaupun hanya Rp1 miliar, kami juga tetap memprioritaskan Waduk Babakan,’’ demikian Eko. Catatan Suara NTB, rencana pembangunan Waduk Babakan ini sudah dilempar ke publik sejak tahun 2016 lalu. BWS (Balai Wilayah Sungai) NTB memberi sinyal menyetujui rencana pembangunan Waduk Pengendali Banjir di Babakan, Kota Mataram. BWS telah melakukan kajian bahkan studi kelayakan pembangunan Waduk retensi Pengendali Banjir di Babakan Kota Mataram. Setelah penghitungan, dibutuhkan lahan sekitar 6 hektare untuk waduk itu. BWS menyebut solusi alternatif terbaik mengatasi banjir di Kota Mataram adalah pembangunan waduk. (fit)
(Suara NTB/dok)
H. Usman Hadi hepatitis, HGO dan sebagainya, ekses pengobatannya sudah gampang di kota Mataram,” kata Usman. Menurutnya, pola perilaku dari masyarakat Kota Mataram sangat penting untuk menekan angka HIV/AIDS. Karena, bagaimana pun Dikes Kota Mataram berupaya menurunkan jumlah penyintas, Pemkot sendiri tidak akan bisa merubah pola perilaku penyintas. “Yang sudah kita lakukan adalah salah satunya kita im-
bau untuk menggunakan alat pengaman (kondom). Kalau bisa, stigma penyintas juga lebih terbuka. Bilamana terkena, mungkin bisa lapor ke Faskes RSUD kota Mataram, Provinsi dan puskesma untuk diperiksa kesehatannya,” jelasnya. Biasanya kata Usman, penyintas kerap tidak mengetahui dirinya menderita HIV/AIDS. Padahal penyebaran virusnyalah yang perlu ditindaklanjuti. “Kerap memang itu terjadi. Yang harus dilakukan ialah mencegah visurnya supaya tidak menular kemana-mana,” katanya. Ia pun berharap, dari sosialisai yang dilakukan komisi penanggulangan AIDS (KPA) kota Mataram terus aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat. Kesiapan fasilitas kesehatan juga perlu dimaksimalkan. Untuk saat ini jelas Usman, Pemkot belum melakukan pengecekan ke tempat hiburan di Mataram. “Tapi intinya, kesiapan faskes, sudah siap dalam segi pengobatan dan obatnya,” katanya. Untuk menaggulanginya kata Usman, perlu ada perubahan perilaku secara radikal. “Itu yang terpenting, kita kan tidak bisa merubah perilaku seseorang,” tutupnya. (viq)
Politisi PKS ini melihat ada dua solusi untuk menjawab persoalan kekeringan ini. Pertama membangun sumur bor dan yang kedua adalah normalisasi PDAM. ‘’PDAM ini hanya nyala tengah malam saja. Itupun paling lama satu jam,’’ ucapnya. Irawan menyadari dalam kondisi kemarau panjang seperti ini, debit air menurun sehingga pasokan air dari pipapipa PDAM ikut berkurang. ‘’Tapi ketika ini kita angkat di rapat gabungan komisi, ternyata eksekutif tidak tahu. Ini menjadi pertanyaan besar kita,’’ kata Irawan. Sejatinya Pemkot Mataram harus membuat program bagaimana mengantisipasi kekeringan.
‘’Paling tidak memulai dengan kajian,’’ imbuhnya. Namun demikian, kajian inipun harus jelas aktualisasinya. Sebetulnya, aku Irawan, beberapa anggota Dewan sudah berinisiatif membuat program sumur bor di Babakan melalui pokir. ‘’Hanya saja dari eksektif mengatakan, ini tidak bisa dieksekusi karena harus ada kajian terlebih dahulu,’’ demikian Irawan. Ketua TAPD Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito memberi solusi mengatasi dampak kekeringan di Babakan dengan melakukan droping air bersih. Namun solusi ini dianggap tidak efektif karena cakupan daerah terdampak kekeringan cukup luas. (fit)
Formasi Dokter Spesialis Minim Peminat Mataram (Suara NTB) – Pendaftaran calon pegawai negeri sipil di Lingkup Pemkot Mataram sekira pukul 23.00 Wita, Selasa (26/11) resmi ditutup. Pelamar telah mencapai 5.000 lebih. Formasi dokter spesialis minim peminat. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, H. Ahmad Mujahiddin menyampaikan hingga pukul 12.35 Wita, pelamar yang telah mendaftar berjumlah 4.571. Diprediksi akan ada penambahan sebelum penutupan pendaftaran. “Yang 4.571 yang positif mengupload dokumen. Kalau yang mengisi formulir lebih dari 5.000 pelamar,” kata Muja Selasa (26/11). Kebijakan Pemkot Mataram tidak memperpanjang waktu pendaftaran. Sistem penerimaan CPNS telah dimulai tepat 15 hari. Server secara otomatis pukul 23.00 Wita nanti malam (kemarin malam) tidak lagi menerima berkas lamaran. Muja menambahkan, dari 275 rata - rata terisi semua. Tetapi tenaga dokter spesialis seperti dokter THT dan bedah minim peminat. “Iya, cuma ada satu
pelamar dokter spesialis THT dan bedah,” sebutnya. Sementara itu, tenaga pendidik terutama guru mata pelajaran terisi semua dan peminatnya tinggi. Berbeda halnya dengan guru kelas. Walaupun formasinya banyak tetapi sebarannya belum merata. Untuk pelamar minim seperti dokter spesialis tetap harus mengikuti seleksi kompetensi dasar. Nilai ambang batas harus dipenuhi jika ingin mendapatkan formasi yang dilamar. “Walaupun sendiriannya tapi kalu tidak memenuhi passing grade ndak lolos sih,” terangnya. Tim akan memverifikasi berkas dokumen yang masuk. Untuk pelamar yang tidak memenuhi syarat belum bisa disampaikan karena masih proses verifikasi. Kepala BKPSDM Baiq Nelly Kusumawati menyebutkan, pada posisi jumlah pelamar 4.225 pada Senin (25/11) yang tidak memenuni syarat atau tidak lolos administrasi 123 pelamar. Pelamar yang tidak lolos administrasi disebabkan berbagai faktor. Antara lain, kualifikasi yang dilamar tidak sesuai pendidikan, kampus telah dibubar atau akreditasi kampus, lamaran diketik atau tidak ditulis tangan dan lain sebagai. (cem)
BNPB Diminta Tidak Tarik Bantuan Rp20,7 Miliar Mataram (Suara NTB) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana diminta tidak menarik kembali sisa bantuan Rp20,7 miliar dari hasil verifikasi penerima bantuan rehab – rekon di Kota Mataram. Anggaran itu rencananya akan digunakan bagi warga yang tidak masuk data. Proses rehab – rekon terus dipercepat. Jumlah penerima bantuan stimulan di Kota Mataram 14.605 kepala keluarga. Dengan kategori rusak berat 1.368 kepala keluarga, rusak sedang 3.720 kepala keluarga dan rusak ringan 9.517 kepala keluarga. Dari hasil pemutakhiran 131 kepala sudah ditarik dananya dari rekening warga karena terjadinya anomali data. Sementara, dana bantuan yang telah diterima Rp271,5 miliar. Bantuan yang telah ditransfer atau salurkan ke
masyarakat Rp250,7 miliar. Dan, telah disalurkan ke rekening kelompok masyarakat Rp249,8 miliar lebih. Dana yang masih berproses di rekening masyarakat Rp975 juta. Dan, sisa bantuan berada di rekening PPK Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram Rp20,7 miliar. Pelaksana Tugas (Plt) BPBD Kota Mataram, Lalu Martawang menyampaikan, masyarakat yang sudah masuk dalam SK telah teralokasi anggarannya dan diharapkan tanggal 30 November 2019 bisa selesai pengerjaannya, sehingga masyarakat bisa menyelesaikan laporan pertanggungjawaban selama kurang lebih satu bulan. “Kita kasih waktu menyelesaikan administrasi secara keseluruhannya sampai tanggal 25 Desember,” kata Marta-
wang, Selasa (26/11). Dari 14.605 kepala keluarga yang telah berproses rumah yang rampung 100 persen 8.096. Terdiri dari 1.147 rusak berat, 1668 rusak sedang dan 5.281 rusak ringan. Sementara, 6.110 masih berproses dan 844 kepala keluarga telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban. Hasil validasi data penerima bantuan ditemukan anomali. Total anggaran tersisa di rekening pejabat pembuat komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram sekitar Rp 20,7 miliar. Rencananya, bantuan dana ini akan digunakan bagi warga yang belum tercantum dalam SK VII sampai X. Tipelogi kerusakan rumah warga yang belum tercover rusak berat, sedang dan ringan. Sehingga diharapkan BNPB tidak menarik sisa anggaran
tersebut. “Kita mengharapkan BNPB tidak menarik bantuan sisa dana yang masih berada di rekening PPK BPBD,” harapnya. Kalaupun akhirnya setelah itu ada kebijakan berbeda dan tersisa rumah belum tertangani. Pemkot Mataram memiliki pilihan melalui pendekatan mengintervensi rumah tidak layak huni. Pihaknya sudah ada skenario menyelesaikan secara tuntas dan kejar – kejar supaya diharapkan proses percepatan dapat segera tuntas. Fasilitator bekerja di lapangan dan pastikan tidak ada lagi rusak berat yang tidak beratap. Kebijakan disampaikan Martawang, bagian mana yang bisa ditoleransi diberikan toleransi. Tetapi pemerintah tidak memberikan toleransi pada penyelesaian bagian atap. (cem)
SUARA NTB Rabu, 27 November 2019
Gapasdap: Pengusaha Kapal Ferry akan Tingkatkan Kualitas Layanan Mataram (Suara NTB) Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Cabang Lembar menyatakan akan memberikan jaminan pelayanan yang lebih baik kepada penumpang kapal Ferry, khususnya untuk penyeberangan Lembar - Padangbai. Diketahui bahwa Kementerian Perhubungan berencana menaikkan tarif angkutan penyeberangan dengan rata-rata sebesar 10,13 persen di 20 lintas komersial. Kenaikan tersebut termasuk untuk penyeberangan di pelabuhan lintas Lembar (Lombok Barat) - Padangbai (Bali) yang menjadi jalur utama transportasi laut penghubung Lombok dan Bali. Kenaikan tarif itu akan mulai berlaku pada 1 Desember mendatang. Ketua Gapasdap Cabang Lembar, Denny F. Anggoro menyambut baik rencana kenaikan tarif ini sebagai dampak dari makin tingginya biaya operasional. Gapasdap dan ASDP menurutnya awal tahun 2019 ini telah mengajukan penyesuaian tarif angkutan yang sekian tahun belum dilakukan penyesuaian. “Pengajuan kenaikan sebenarnya 38 persen dari asosiasi dan pengusaha. Pengajuan sekitar awal tahun 2019sudahdiusulkan.YangngajukanGapasdapdanASDP,”demikian Denny kepada Suara NTB, Selasa (26/11) kemarin. Penyesuaian tarif kapal penyeberangan ini menurutnya tergolong terlambat. Bahkan ditetapkan di bawah 50 persen dari tarif penyesuaian yang diusulkan. Namun memungkinkan atas pertimbangan daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan faktor lainnya, usulan kenaikan tarif dipangkas. Dengan kenaikan tarif ini apakah ada jaminan layanan lebih baik? Denny mengatakan, soal fasilitas dan layanan ini ketentuannya telah dipagari oleh rambu-rambu yang sudah cukup banyak. “Diantaranya SBM itu, meniadakan ruangan VIP walaupun fasilitasnya VIP. Tidak ada istilah VIP lagi, kecuali pada kapal yang dimodifikasi untuk tamu-tamu tertentu,” jelas Denny. Selama ini lamanya waktu penyeberangan dari Lembar ke Padangbai, atau sebaliknya selalu menjadi sorotan pengguna jasa transportasi laut. Menurutnya, hal itu tidak ada korelasinya kenaikan tarif. Jadwal pemberangkatan dan tiba di tujuan sudah diatur. Untuk Lembar-Padang Bai, maksimal 4,5 jam dari muat dari asal hingga bongkar di tujuan. “Selama kondisi normal. Diupayakan maksimal dari ketentuan 4,5 jam ini. Kecuali force majeure,” demikian Denny. Untuk peningkatan kualitas layanan biasanya akan ada unsur Gapasdap, Kementerian Perhubungan dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan sosialisasi-sosialiasai ke setiap pelabuhan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Drs. L. Bayu Windiya juga menekankan, atas penyesuaian tarif ini, pihaknya akan melakukan pengawasan kepada pelayanan kapal penyeberangan. Terutama untuk penyeberangan Labuan Lombok- Poto Tano (Lombok-Sumbawa) sesuai kewenangan pemerintah provinsi. Kenaikan tarif penyeberangan menurutnya harus berbarengan dengan peningkatan kualitas layanan Ferry kepada penumpang. (bul)
EKONOMI DAN BISNIS Bangun Komunikasi dengan Karangasem
Pelabuhan Pariwisata akan Dibangun di Mapak
Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram kembali mewacanakan untuk mengembangkan pelabuhan pariwisata di Pantai Mapak, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela. Pelabuhan ini dinilai sebagai alternatif mengurai penumpukan penumpang di Pelabuhan Lembar. Komunikasi kembali akan dibangun dengan Pemerintah Kabupaten Karangasem, Bali. Sekda Kota Mataram, Dr.H.Effendi Eko Saswito disela -sela menerima kunjungan Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri menyampaikan, antara Pemkot Mataram dengan Pemkab Karangasem pernah menjalin komunikasi rencana pembangunan Pelabuhan Amed. Rencana ini telah ditindaklanjuti oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dengan Bupati Karangasem kala itu, I Wayan Gredeg bertemu dengan Deputi Sarana - Prasana
Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Kedua wilayah ini memiliki kepentingan sama menjadikan Pelabuhan Amed sebagai penyeberangan alternatif untuk mengurai penumpukan penumpang di Pelabuhan Lembar. “Antara Kota Mataram dan Karangasem sudah sejak dulu ada kerjasama. Termasuk mewujudkan Pelabuhan Amed ini,” kata Sekda, Selasa (26/11). Setelah pertemuan dengan Bappenas rencana itu tidak
ada tindaklanjut dari pemerintah pusat. Kehadiran Bupati Karangasem akan ditindaklanjuti lagi untuk rencana pembangunan Pelabuhan Pariwisata di Mapak. Asisten I Lalu Martawang menambahkan, wacana pembangunan pelabuhan yang sempat dipersentasikan bersama Walikota di Bappenas tujuannya mempercepat konektifitas antara Bali dan Lombok. Pelabuhan Amed - Mapak dikembangkan tujuannya me-
mindahkan posisi pelabuhan yang sebelumnya di Ampenan ke Mapak. Langkah ini diapresiasi dan menstimulus pengembangan maksimal di Karangasem. “Karena disana yang berkembang hanya kawasan Badung. Dishub Bali juga menyetujui,” tambahnya. Karena ini adalah investasi besar sambung Martawang, Pemkot Mataram dan Pemkab Karangasem tidak mungkin mengerjakan. Kebutuhan anggaran membangun pelabuhan diprediksi mencapai triliunan, sehingga hanya pemerintah pusat yang layak mengerjakan. Japan International Cooperation Agency saat itu, siap memfasilitasi pembangunan pelabuhan. Konsep pelabuhan ini tidak sama seperti dengan
Pelabuhan Lembar. “Jadi konsepnya Amed - Mapak pariwisata. Tidak seperti di Pelabunan Lembar,” jelasnya. Studi kelayakan pengembangan pelabuhan telah ada sejak lama. Bahkan lebih dulu rencana itu dengan pengembangan Ampenan Harbour. Hanya saja, rencana ini belum terealisasi saat itu, Pemerintah Pusat juga akan mengembangkan pelabuhan di Gili Mas, Sekotong. Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri mengaku tertarik rencana pengembangan pelabuhan pariwisata tersebut. Pihaknya akan mengkomunikasikan kembali dengan Pemkot Mataram perencanaan apa yang harus dikerjakan. Walaupun pernah ada komunikasi dengan kepala daerah sebelumnya. (cem)
Petrokimia Incar Potensi Hortikultura NTB
Tren Aktivitas di Bandara Lombok Menurun Mataram (Suara NTB) Aktivitas orang, lalu lalang pesawat dan ke luar masuknya barang di Bandara Internasional Lombok mengalami pengurangan dibanding tahun lalu. Hal ini dipengaruhi sejumlah faktor. Berdasarkan data stastik Angkasa Pura I, dilihat dari aktivitas pesawat. Untuk penerbangan domestik, pada tahun 2019 ini dari Januari hingga Oktober, jumlah penerbangan pesawat yang datang dan berangkat sebanyak 20.986 kali. Sementara periode yang sama tahun 2018 sebanyak 29.284 penerbangan. (-28%) (Suara NTB/bul) Sementara penerbangan inNugroho Jati ternasional, tahun 2019 ini sampai Oktober sebanyak 1.432. tahun 2018 sebanyak 1.952 penerbangan (-27%). Atau jika ditotal, sampai Oktober 2019 ini, jumlah penerbangan domestik dan international yang datang dan berangkat sebanyak 31.236 pada tahun 2018 dan 22.418 pada tahun 2019 (28%). Pada periode yang sama, untuk pergerakan penumpang berangkat dan pergi dari BIL, penerbangan domsetik sebanyak 2.814.268 orang tahun 2018, dan 2.121.245 orang pada tahun 2019 (-25%). Pada periode yang sama untuk penumpang international, sebanyak 245.510 tahun 2018, dan sebanyak 196.375 orang tahun 2019 (20%). Atau total tahun 2018 sebanyak 3.059.778 orang dan tahun 2019 sebanyak 2.317.620 orang (-24%). Demikian juga untuk kargo, bongkar dari domestik sebanyak 12.741.612 tahun 2018, dan 7.918.220 tahun 2019 (-38%). Kargo international tahun 2018 24.297 dan tahun 2019 sebanyak 12.222 (-50%) Total untuk kargo tahun 2018 sebanyak 12.765.909, dan tahun 2019 sebanyak 7.930.442. (-38%). Menurut General Manajer PT. Angkasa Pura I selaku otoritas pengelola BIL, Nugroho Jati, penurunan aktivitas kebandarudaraan di Bandara Lombok dipengaruhi beberapa faktor. Misalnya faktor gempa semester II tahun 2018 lalu mengakibatkan penurunan jumlah frekuensi penerbangan maskapai penerbangan dan jumlah penumpang. Selain itu, pengaruh pemberlakukan kargo berbayar yang sempat menjadi polemik di masyarakat. hal itu juga turut mengurangi keinginan bepergian/berwisata. Pertimbangan itulah yang membuat maskapai mengurangi frekuensi penerbangan. Sementara penurunan jumlah kargo di bandara Lombok kata Nugroho Jati, untuk pemberangkatan dipengaruhi karena berkurangnya produksi di dalam daerah. Sementara yang masuk, dipengaruhi kurangnya permintaan barang. Kendati data statistik akitivitas di bandara mengalami penurunan, Nugroho mengatakan, cukup optimis trennya akan melaju positif. Apalagi dengan menggeliatnya kunjungan wisata dari Australia setelah terbukanya penerbangan internasional Perth – Lombok. Kemudian langkah tepat kepala daerah mendatangi lintas departemen dan melakukan penandatanganan kerjasama, serta mendorong penyelenggaraanMICE(Meeting,Incentive,Convention,andExhibition/ Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran) diperbanyak di NTB. OPD terkait juga memiliki peran untuk meningkatkan produksi barang di dalam daerah. sejalan dengan program industrialisasi yang digalakkan. Melakukan penataan antar destinasi wisata dan pusat-pusat oleh-oleh serta kerajinan. “Sehingga orang merasa tertarik untuk datang mencari kebutuhannya di NTB,” ujarnya. Selain itu, program Zero Waste (menuju nol sampah) adalah program strategis untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan yang datang agar mereka betah tinggal di NTB. Di Lombok Tengah, Angkasa Pura I sudah menggalakkan kegiatan gotong royong membersihkan sampah. Hal ini dilakukan sebagai upaya bersama menyambut tamu-tamu NTB yang datang berkunjung. Juga yang tak kalah penting adalah jaminan keamanan. Serta yang sering dipertanyakan oleh stakeholders Angkasa Pura I adalah kesiapan layanan transportasi berbasis online di Pulau Lombok.(bul)
Halaman 3
(Suara NTB/bul)
YACHT - Yacht yang terparkir di Marina Gili Gede Sekotong
Tarik Retribusi Yacht, NTB akan Belajar ke Riau Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB berencana belajar ke Riau untuk mencari celah menarik retribusi dari sektor kemaritiman. Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, salah satunya mengatur pengelolaan wilayah perairan hingga 12 mil, sepenuhnya menjadi kewenangan provinsi. Saat ini perairan di NTB banyak dimanfaatkan, salah satunya pelabuhan sandar yacht, Marina di Gili Gede, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Gili Gede semakin banyak disinggahi yach dari berbagai negara. “Itu belum ada retribusinya ke daerah,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Drs. L. Bayu Windiya, MM. Di temui di ruang kerjanya, Selasa (26/11) kemarin, Bayu, mengatakan, selama ini pungutan untuk pemanfaatan ruang laut hingga radius 12 mil ini dilakukan oleh pusat. Misalnya biaya untuk parkir kapal di laut,
atau biaya sandar, sepenuhnya di tarik oleh pusat. “Sekarang kita yang mau pungut. Tapi sebelumnya kita belajar dulu,” ujarnya. Untuk pemungutan retribusi ini, kata Bayu, Pemprov NTB telah memiliki perangkatnya. Yaitu Perda No 16 tahun 2018 tentang perhubungan. Daerah melihat potensi pendapatan yang tidak kecil dari perairan laut hingga 12 mil ini. Selain Marina Lombok di Gili Gede, nantinya keberadaan KawasanEkonomiKhusus(KEK)juga rencananyaakanmembangunMarina untuk kapal yacht. Karena itu, Riau sebagai provinsi yang berdekatan dengan Singapura, sudah menerapkan penarikan retribusi untuk wilayah perairannya. Sementara ini, keberadaan Marina Lombok di Gili Gede tetap diawasi. Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat juga turut melakukan pengawasan. Bayu menyebut soal NTB sebagai pintu masuk yacht. Diantaranya di wilayah utara Lombok (Kabupaten Lombok Utara) dan di bagi-
an Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Seperti diketahui, PT. Marina Del Ray diberikan izin oleh Kementerian Perhubungan sebagai pintu masuk bagi yacht dari luar negeri tahun 2018 lalu. Yacht asing dibolehkan berlabuh langsung di perairan NTB tanpa harus mendapat rekomendasi dari otoritas di Bali. Berdasarkan izin Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1704 tahun 2018 tentang Penetapan Terminal Khusus Pariwisata Marina Del Ray di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat di NTB. (bul)
(Suara NTB/penrem)
PANEN JAGUNG - Komandan Kodim 1607/Sumbawa Letnan Kolonel Inf Samsul Huada saat memimpin panen Jagung di atas lahan Denplot.
Kodim 1607/Sumbawa Panen Jagung di Lahan Demplot Sumbawa (Suara NTB) Kodim 1607/Sumbawa bekerjasama dengan PT. Talita Group wilayah Sumbawa melakukan panen perdaga Jagung di Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa, Selasa (26/11). Kegiatan itu sebagai salah satu bentuk dukungan TNI pada upaya pemerintah dalam program swasembada Jagung di Sumbawa. Komandan Kodim 1607/Sumbawa Letnan Kolonel Inf Samsul Huada, SE. M.Sc menjelaskan, kegiatan itu untuk mendukung program Nawacita pemerintah pusat dalam mensukseskan swasembada pangan khususnya Jagung. “Alhamdulillah hasilnya maksimal dan semoga ini dapat memberikan motivasi bagi para petani untuk terus berupaya semaksimal mungkin dalam mengusahakan lahan atau sawahnya,” harap Dandim.
Terpisah, Kepala Penerangan Korem 162/WB Mayor Inf Dahlan, S.Sos., di ruang kerjanya menyampaikan, sebelumnya masing-masing Kodim melaksanakan penanaman Jagung di atas lahan percontohan atau demplot. “Sebagaimana yang dilakukan hari ini, Kodim 1607/Sumbawa dan Kodim 1615/Lotim melaksanakan panen jagung dimasing-masing demplot,” sebutnya. Lebih lanjut Dahlan mengatakan, TNI AD khususnya Korem 162/WB dan jajaran tetap eksis membantu mensukseskan swasembada dengan melakukan pendampingan kepada para petani mulai penyemaian, penanaman, perawatan dan pemupukan hingga panen. Kapenrem berharap program demplot ini dapat dijadikan contoh oleh para petani untuk terus memotivasi diri sehingga program swasembada pangan dapat tercapai. (ars/*)
Mataram (Suara NTB) PT. Petrokimia Gresik, salah satu produsen pupuk di Indonesia secara nasional meluncurkan pupuk komersilnya di Lombok. Peluncuran dipusatkan di Provinsi NTB pekan kemarin, mengingat besarnya potensi kebutuhan pupuk untuk komoditas hortikultura. Direktur Utama Petrokimia Gresik, Rahmad Pribadi menyebut salah satu potensi pasar yang cukup besar adalah Sembalun, Lombok Timur yang menjadi pusat pengembangan komoditas hortikultura. “Potensi pasar di sini belum sepenuhnya dieksploitasi dengan bagus. Lahan yang ada juga masih bisa ditingkatkan produktivitasnya,” ujar Rahmad. Di Sembalun sebagai setra pengembangan bawang putih, kentang diincar oleh Petrokimia Gresik. Selain itu, potensi jagung di Kabupaten Dompu, atau umumnya Pulau Sumbawa juga demikian. Cukup besar. Hal itulah yang menjadi daya tarik Petrokimia Gresik lebih ekspansif ke NTB. “Distributor kita juga sudah siap, baik di Pulau Lombok, maupun di Pulau Sumbawa. Berapapun kebutuhan pupuk komersilnya, kita siap penuhi,” demikian Rahmad. Petrokimia menebar ke pasaran, pupuk retail komersil NPK Petro Nin-
grat. Pupuk dengan kemasan 20kg secara spesifik diperuntukan bagi tanaman perkebunan, hortikultura, dan umbi, seperti tembakau, kentang, cabai, bawang merah, tomat, serta buah-buahan. “Berdasarkan hasil ujicoba, NPK Petro Ningrat dapat meningkatkan hasil panen tanaman perkebunan antara 10 hingga 37 persen,” ujar Rahmad. Aplikasi NPK Petro Ningrat pada tanaman kentang di Kota Batu (Jawa Timur), misalnya, mampu menghasilkan 41,25 ton per hektare, atau meningkat 37 persen. Kemudian ujicoba tembakau di Kabupaten Jember dan Lombok Timur mampu menghasilkan panen 1,6 ton/hektar (meningkat 10,6%) dan 1,5 ton/hektar (meningkat 11,%). Sedangkan pada tanaman bawang merah di Kabupaten Nganjuk mampu menghasilkan 18 ton/hektar (meningkat 28,5%). NPK Petro Ningrat mengandung Nitrogen dalam bentuk Nitrat dan rendah chlor. Keunggulannya mampu memperbaiki aroma, warna, rasa dan kelenturan dari daun tembakau. Kemudian dapat membuat tanaman lebih tegak dan kokoh; merangsang pembentukan umbi dan buah; cocok digunakan untuk lahan kering; serta larut dalam air sehingga mudah diserap tanaman. (bul)
SUARA NTB Rabu, 27 November 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
(Suara NTB/rus)
Asah ”Taring” Pengawasan KOMANDAN Distrik Militer (Dandim) 1615 Lotim, Letkol.Inf. Agus Prihanto Donny menyatakan akan mencoba mencari titik lemah dari pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Jika para pengawas pupuk ini lemah taringnya di lapangan, akan coba diasah kembali agar bisa lebih tajam dalam melakukan pengawasan. Hal ini disampaikan Dandim saat dikonfirmasi terkait lemahnya dugaan pengawasan pupuk bersubsidi, Selasa (26/11). Hal ini disentil Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy dalam sebuah kegiatan beberapa waktu lalu. Diakuinya, ada tim tersendiri yang termasuk di dalamnya di bawah komando Kepala Staf Kodim untuk melakukan pengawasan pupuk. Untuk itu, Dandim akan menelusuri kenakalankenakalan dalam proses distribusi pupuk terjadi. “Saya terus terang saya bukan ketuanya ini, kita kan Satgas gabungan ini dan timnya dari pupuk ini bawahan saya,” imbuhnya. Dalam pengawasan pupuk diakui telah terjalin koneksi dengan satuan tugas yang lain. Ketika terjadi dugaan penyelewengan satgas langsung bertindak di lapangan. Guna memaksimalkan peran pengawasan, Dandim menyatakan akan memberikan atensi lebih tegas lagi. Jika ada yang melakukan permainan-permainan distribusi di lapangan, maka TNI siap akan memberikan tindakan tegas. Dandim meminta, seluruh pendistribusian pupuk bersubsidi ini hendaknya dikembalikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kalau ada ditemukan tidak sesuai prosedur, maka akan diberikan tindakan tegas. ‘’Para petugas pengawasan yang tergabung dalam satgas hendaknya memperketat pengawasan,’’ ujarnya. (rus) Agus Prihanto Donny
Ganti Lapangan Gondang
Buka Lapangan Baru, Dikpora Usulkan Rp200 Juta Tanjung (Suara NTB) Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengusulkan anggaran sebesar Rp 200 juta pada RAPBD 2020 untuk membuka lapangan baru. Lapangan dimaksud berada di wilayah Kecamatan Gangga. Lapangan ini diusulkan sebagai pengganti Lapangan Gangga di Desa Gondang yang sudah diserahkan ke Kodim Lombok Barat. Menjawab pertanyaan Banggar DPRD KLU, Kepala Dinas Dikbudpora KLU, Dr. Faozan, Selasa (26/11) mengklarifiksi, program peningkatan sarana dan prasarana olahraga pada Lapangan Umum Gondang sebesar Rp 200 juta di RAPBD notabene salah redaksi. Yang benar adalah, anggaran Rp 200 juta tersebut untuk membuka lapangan baru di sebelah utara GOR yang sesuai dengan master plan GOR. “Dan sudah dibuatkan berita acara kesepakatan terkait dengan lapangan yang baru dibuka dan ini memang menjadi wacana KONI sejak periode pertama keberadaan KONI,” ungkap Faozan. Dengan penjelasan Dikpora tersebut, maka status Lapangan Gondang bisa dikatakan tetap diserahkan ke Kodim Lombok Barat untuk dibangunkan Makodim Lombok Utara yang akan dibentuk. Selain anggaran Lapangan Gondang, Dikpora juga mengusulkan program peningkatan derajat pendidikan perempuan. Alokasi anggarannya dirinci, Rp 300 juta untuk program keaksaraan perempuan, Rp 500 juta untuk kesetaraan paket B kalangan perempuan. Menurutnya, pelaksanaan program keaksaraan perempuan dan Paket B perempuan adalah SKB Lombok Utara. Untuk Keaksaraan perempuan akan diupayakan pelaksanaannya di seluruh kecamatan yang ada (lima kecamatan) tentunya dengan berkoordinasi dengan sekolah perempuan yang merupakan binaan Dinas Sosial. Sedangkan untuk Paket B perempuan, rencananya lokasi pelaksanaannya akan diupayakan di lokasi yang paling banyak calon peserta didiknya, sehingga mengefisienkan waktu dan biaya. Di samping itu, Dikbudpora juga merasa perlu untuk mencegah narkoba di kalangan siswa SMP/MTs dan SMA/ SMK/MA. Menurut Faozan, pihaknya tidak melihat lokus tupoksi SMA/SMKmenjadi kewenangan provinsi, melainkan mereka sebagai siswa/siswi yang berasal dari Lombok Utara dan perlu mendapat edukasi. “Kita melihat mereka sebagai generasi penerus KLU yang harus diselamatkan dari pengaruh narkoba. Kalau kita tidak melakukan tindakan preventif terhadap mereka akan mudah terpengaruh oleh narkoba tersebut. Bidang kepemudaan dan olahraga (PO) membina anak-anak dari usia 16-30 tahun,” tandasnya. (ari)
Hujan Belum Turun
Pemerintah Harus Segera Turun Tangan Selong (Suara NTB) Kekeringan masih terjadi di Lombok Timur (Lotim). Warga masih dihadapkan pada kekeringan dan krisis air bersih. Beberapa wilayah di Lotim belum diguyur hujan, sehingga pemerintah diharapkan segera turun tangan. Terhadap persoalan krisis air bersih ini, Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin, menegaskan, Pemkab Lotim terus berusaha mengurangi beban masyarakat. Di antara yang dilakukan adalah, mendistribusikan air bersih ke titik-titik kekeringan. Selain itu, pemerintah membuat solusi penanganan secara permanen. Di antaranya pada tahun 2019 ini dengan membangunkan sumur bor di Tutuq Jerowaru yang airnya dialirkan ke rumah warga. Dalam menyelesaikan pembangunan sumur bor tutuq, Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy menekankan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk diselesaikan. Untuk itu, pada tahun 2020 mendatang, ujarnya, penanganan krisis air bersih masih menjadi atensi serius pemerintah daerah. Direncanakan pembangunan sarana dan prasarana air bersih bagi masyarakat yang sampai saat ini belum mendapat akses kebutuhan dasar air bersih. Menurutnya, masih banyak peluang untuk bisa membantu masyarakat agar bisa menikmati air bersih. Pembangunan tidak boleh terhalang hanya karena mitos lainnya. Seperti yang terjadi pada pembangunan sumur tutuq yang konon terkendala juga, karena mitos harus diawali dulu dengan menyembelih sapi baru bisa dilanjutkan pembangunan. Di mana sampai sekarang diakui belum juga bisa diselesaikan pembangunannya. Melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) juga tahun 2020 dipersiapkan anggaran Rp6 miliar untuk sambungan 3000 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki sambungan air bersih. (rus)
(Suara NTB/rus)
BACA - Wabup Lotim H. M. Rumaksi Sjamsuddin saat membacakan laporan akhir RAPBD Lotim 2020 pada Sidang Paripurna DPRD Lotim, Selasa (26/11).
Struktur RAPBD 2020
Lotim Defisit Rp66,2 Miliar Selong (Suara NTB) Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lombok Timur (Lotim) tahun 2020 terlihat masih timpang antara pendapatan dengan belanja. Di struktur RAPBD ini, Lotim mengalami defisit hingga Rp 66,2 miliar. RAPBD 2020 masih didominasi belanja Rp 2,796 triliun lebih, sedangkan dari sisi pendapatan Lotim diasumsikan Rp 2,730 miliar. Hal tersebut tertuang dalam laporan akhir Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Lotim 2020 yang dibacakan Wakil Bupati Lotim H. Rumaksi pada sidang Paripurna DPRD Lotim, Selasa (26/11). Dominasi belanja ini terlihat antara lain, pada belanja tidak langsung sebesar Rp1,5 triliun. Belanja hibah Rp 78 miliar, belanja bantuan sosial Rp 17 miliar. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
kepada Pemerintah Desa Rp 464 miliar. Belanja untuk pelayanan kepada masyarakat yang direncanakan pada APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1,786 triliun. Pemkab Lotim tahun 2020 tidak lagi memberikan tunjangan kinerja bagi guru-guru sertifikasi. Alasannya karena adanya penyesuaian terhadap pengalokasian Tunjangan Kinerja bagi guru sertifikasi pada Tahun Anggaran 2020. Rumaksi menjelaskan,
RAPBD 2020 telah melalui beberapa proses tahapan. Artinya, pemerintah telah meminta saran dan pemikiran serta pendapat yang berbeda dalam pembahasan APBD, sehingga sesuai yang diharapkan masyarakat. Sebelumnya dalam pandangan Gabungan Komisi DPRD Lotim yang dibacakan Asmat, para wakil rakyat Lotim ini menekankan pemerintah daerah hendaknya memanfaatkan APBD 2020 ini secara efektif
dan efisien. Penggunaan anggaran secara efektif dan efisien ini untuk mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi, peningkatan indeks pembangunan manusia dan penurunan angka kemiskinan, sekaligus dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Lotim yang adil sejahtera dan aman. Sementara target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lotim pada Tahun 2020 sebesar 6,35 persen. Gabungan Komisi menganggap target tersebut sudah sangat logis, karena lebih tinggi dari target nasional dalam APBN Tahun 2020 yaitu sebesar 5,3 persen, karena pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi global dan harga minyak dunia.
Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, gabungan komisi berharap pemerintah daerah dapat melakukan langkah-langkah akselerasi dengan menggerakkan sektor-sektor unggulan di Lotim, seperti sektor pertanian dalam arti luas, sektor pariwisata dan sektor industri barang dan jasa serta pengolahan hasil; membuka peluang investasi yang seluas-luasnya pada berbagai sektor. Apalagi adanya investasi-investasi baru, akan tercipta barang modal baru yang dapat menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang dapat menyerap tenaga kerja dan pada akhirnya dapat mengurangi pengangguran. (rus)
2020, Kantor Dewan Sarankan Bupati Pemerintahan Hapus Kebijakan TKD ASN Dibangun Bertahap Tingkatkan Kesejahteraan Honorer
Selong (Suara NTB) Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) cukup besar dan tergantung pangkat dan golongannya. Besaran TKD ini, diminta supaya dihapus oleh bupati, sehingga anggaran tersebut dapat dialokasikan lebih besar untuk peningkatan kesejahteraan tenaga honorer. Demikian disampaikan Ketua DPRD Lotim, Murnan, S.Pd, kepada Suara NTB, belum lama ini. Dikatakan Murnan, pemberian TKD tersebut bersifat kebijakan dari kepala daerah, sehingga disarankan kepada bupati untuk melakukan penghapusan agar efektivitas anggaran dalam dilakukan. Saat ini, ujarnya, ada anggaran sebesar Rp23 miliar untuk peningkatan kapasitas ASN. Sementara, Pemkab Lotim tidak mengalokasikan untuk peningkatan kesejahteraan guru. ‘’Maka jalan satu-satunya berupa penghapusan atau pengurangan TKD ASN, sehingga sebagian dari anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk menunjang kesejahteraan tenaga honorer,’’ ujarnya. Persoalan tenaga honorer ini, tambahnya merupakan pekerjaan rumah dari Pemkab Lotim untuk diselesaikan, karena menyangkut kesejahteraan dari tenaga honorer. DPRD Lotim akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap segala tahapan dan kebijakan yang dilaksanakan oleh kepala daerah. Apabila dalam tahapannya terdapat suatu kejanggalan, maka di sanalah fungsi dari dewan un-
(Suara NTB/yon)
(Suara NTB/yon)
Lalu Alwan Wijaya
Murnan
tuk bergerak melakukan kontrol dan evaluasi. Sementara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) meminta kepada kepala sekolah tidak asal melakukan penerimaan guru honor untuk melakukan kegiatan belajar mengajar tanpa teregistrasi terlebih dahulu. Pasalnya, registrasi tenaga honorer ini penting dilakukan baik di sekolah maupun di instansi pemerintah daerah. “Jika tidak demikian, maka keberadaan tenaga honorer maupun nasibnya akan kacau,” terang Sekretaris BKPSDM Lotim, Lalu Alwan Wijaya, Selasa (26/11). Ditegaskannya, pengangkatan tenaga honorer rawan terjadi di lingkungan pendidikan. Untuk itu, disarankan kepada kepala sekolah untuk tidak melakukan pengangkatan sendiri, melainkan harus ada proses dahulu untuk meminta tenaga guru baik
ke Dinas Dikbud maupun ke BKPSDM supaya teregistrasi. Apabila tidak teregistrasi, dampaknya pada pencairan dana BOS. Artinya tidak diperbolehkan untuk honor dari tenaga honor itu sendiri. Di mana honorer yang bisa menerima honor dari daerah dibuktikan dengan SK bupati. Langkah ini untuk mengantisipasi supaya kepala dinas pada suatu OPD tidak melakukan pengangkatan semaunya, termasuk di sekolah-sekolah. Diketahui, pemerintah daerah melalui BKPSDM Lotim beberapa waktu lalu melakukan penertiban terhadap 3000 lebih tenaga honorer di Kabupaten Lotim dengan diberikannya SK sesuai dengan masa kerjanya masing-masing. Dalam penyesuaian SK tersebut, untuk masa kerja 1-5 tahun diberikan SK perintah kerja, masa kerja 6-10 tahun mendapat SK kelompok kerja, dan 10 tahun ke atas mendapat SK perjanjian kerja yang SK-nya merupakan SK bupati. (yon)
Tanjung (Suara NTB) Kantor pemerintahan Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai dibangun tahun 2020 mendatang. Total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 350 miliar. Secara bertahap, mulai tahun depan akan dibangun kantor bupati dan Ruang Sidang DPRD Lombok Utara. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. M. Zaldy Rahardian, ST., Selasa (26/11). Pada prinsipnya, masterplan kantor pemerintahan sudah didesain meski belum final 100 persen. Namun demikian, poin dan spot untuk pembangunan kantor bupati sudah ditetapkan. “Jadi titik pembangunan kantor bupati adalah tepat di gedung bupati yang lama sampai ke Kesbangpol, jadi di sanalah gedung kembar dibangun,” ujarnya. Sementara, kantor DPRD juga akan disentuh pada perencanaan di RAPBD 2020 yang sedang dibahas saat ini. Menurut perencanaan PU, kantor DPRD akan dibangun di area perkantoran BPKAD dan Bapenda saat ini. “Area di BPKAD itu akan menjadi Sekretariat Dewan. Karena memang dewan membutuhkan ruang sidang. Cuma untuk penempatan ini butuh lokasi, karena memang kalau itu dibangun otomatis (BPKAD dan Bapenda) akan dibuatkan konsep kantornya,” paparnya. Zaldy mengatakan, eksekutif dalam hal ini perlu memperlihatkan sejak awal wujud kantor pemerintahan. Dimulai dengan menyusun landscape.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 Kendati demikian, Pemkab ak. Akan tetapi selalu menuai penolaSelong (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 Lotim melalui Bakesbangkan dari masyarakat yang menjadi temWarga Ahmadiyah asal Desa 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 poldagri tetap melakupat direlokasi, seperti di Kecamatan Gereneng Kecamatan Sakra Bar123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 kan pemantauan Sembalun, Pringgabaya dan Labuhan at saat ini masih di tempat pe123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 terhadap segala Haji. “Kita sudah rencanakan untuk nampungan di kompleks LLK 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 aktivitas warga merelokasinya ke sejumlah wilayah. Selong. Satu tahun lebih berada 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 Ahmadiyah di Namun mendapat penolakan dari di lokasi ini, warga Ahmadiyah 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 Kabupaten Lotim. masyarakat sekitar,” terangnya. yang terdiri dari 7 kepala keluar123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 Namun, katanya, Persoalan Ahmadiyah ini pun, kata ga (KK) ini penanganannya diam123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 Pemkab Lotim Salmun Rahman, sudah dibahas di bil alih pemerintah pusat. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 tidak bisa tingkat provinsi hingga ke tingkat peDemikian disampaikan Kepa123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 memaksakan merintah pusat. Dari hasil pemla Bakesbangpoldagri Lotim, Drs. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 masyarakat untuk bahasan, masalah warga Ahmadiyah Salmun Rahman, Selasa (26/11). 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 menerima warga akan diambilalih dan akan dibangunDikatakannya, dari Pemkab 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 Ahmadiyah dikarenakan rumah di wilayah Kabupaten LomLotim beberapa kali merencanakan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 kan ada berbagai bok Tengah ataupun di Mataram yang untuk merelokasi warga Ah123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 pertimbangan sendiri terdapat satu pemahaman dengan madiyah tersebut dengan memberi123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 dari masyarakat. (yon) warga Ahmadiyah yang ada di sana. kan tempat tinggal yang lebih lay123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 Salmun Rahman 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
Kasus Ahmadiyah Lotim Ditangani Pemerintah Pusat
Perihal kebutuhan anggaran, Kadis PUPR menambahkan khusus untuk ruang sidang DPRD membutuhkan anggaran sekitar Rp 6 miliar untuk membangun ruang sidang seluas 1.200 meter persegi. Bangunan BPKAD sendiri, berpeluang untuk dilakukan rehabilitasi (tidak dirobohkan). Hal itu sebagaimana hasil asesmen yang dilakukan oleh tim dari pusat. “Sesuai aturan Permen PU tahun 2018 itu, ada standarnya bangunan untuk pemerintah. Jadi di situ ketemunya hampir Rp 7 milliar, memang gedung BPKAD yang sekarang ini butuh perbaikan, karena informasinya dari BPKAD sudah di alokasikan untuk rehabilitasinya,” tandasnya. Sementara itu, Kepala Bappeda KLU, Heryanto, SP., menambahkan perencanaan pembangunan kantor pemerintahan muncul di RAPBD sebagaimana hasil pertemuan antara eksekutif dan legislatif terkait rancangan KUA PPAS. Hery menilai, wujud kantor pemerintahan setidaknya memperlihatkan semangat pemulihan pascagempa. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus berani memulai membangun dari spot-spot kecil. “Masterplan Kantor Bupati, kantor DPRD dan kantor-kantor dinas membutuhkan anggaran Rp 350 miliar. Kita hanya mengambil satu spot kecil dari sekian tahapan. Dan DPRD keberadaan ruang sidang diutamakan. Jadi satu spot saja, sebelum beranjak ke tahapan lain yang lebih besar,” paparnya. TAPD sambung Heryanto, awalnya hanya berani menyisihkan anggaran sebesar Rp 60 miliar. Setelah dilakukan penyisiran anggaran di program lain, tersisa kekurangan Rp 19 miliar lagi. Anggaran Rp 41 miliar sejatinya dipergunakan untuk membangun kantor bupati dan Kantor DPRD. “Karena tidak enak juga sama pusat. Kita sudah dibantu anggaran gedung perpustakaan, dari Rp 4 miliar menjadi Rp 10 miliar. Sehingga kita harus imbangi dengan membangun kompleks pemerintahan,” paparnya. (ari)
SUARA NTB Rabu, 27 November 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Jelang Penutupan Pendaftaran Pemerataan Pembangunan di Lobar ANGGOTA DPRD Lombok Barat (Lobar) Abu Bakar Abdullah mengkritisi ketimpangan pembangunan destinasi wisata di Lobar bagian bagian Utara (Senggigi) dengan kawasan selatan (Sekotong-Lembar). Pasalnya, tahun ini Pemda menggelontorkan dana sebesar mencapai puluhan miliar untuk penataan kawasan Senggigi. Sedangkan untuk kawasan Sekotong masih minim. Bahkan ada program pembukaan jalan wisata di Gili Gede tidak berlanjut, karena tidak dianggarkan. Anggota Komisi II yang membidangi pariwisata ini mengaku sejak awal memberikan masukan terkait penganggaran, menyusul rencana Pemda menata kawasan Senggigi melalui dana pinjaman. ‘’Jangan kan dari sisi kebijakan penganggaran penataan kawasan. Hal dasar dari sisi infrastruktur pelayanan dasar juga masih timpang,’’ kritiknya, Selasa (26/11). Ia mengusulkan agar perlu dibangun rumah sakit di Sekotong,sebab jika diambil perbandingan daerah tengah Narmada, Lingsar sudah dibangun Rumah Sakit Awet Muda, kemudian di daerah Gerung sekitarnya ada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tripat. Sedangkan di kawasan selatan (Sekotong, red) sendiri belum ada. Padahal, kata dia, wilayah Sekotong paling luas di Lobar dengan topografi wilayah yang sulit. Selama ini warga Sekotong yang sakit dirujuk ke rumah sakit’Tripat dengan jarak begitu jauh. “Kami usulkan agar bisa dibangun rumah sakit di Sekotong,”ujar dia. Menurut dia fasilitas dasar itu sangat penting ada di kawasan wisata, seperti di Sekotong, Narmada -Lingsar dan Senggigi sebagai kawasan segi tiga emas wisata. Belum lagi bicara penataan kawasan wisata Sekotong masih belum maksimal. Memang Pemda memulai menata Gili Gede akan tetapi itu tidak akan berlanjut akibat tidak ada anggaran. Ia mendorong agar Pemda merealisasikan pembangunan jalan di Desa Batu Putih. Menanggapi hal ini, Sekda Lobar H. Moch. Taufiq menampik jika pemda timpang dalam membangun kawasan wisata.”Pemda tidak ada pilih kasih, dalam perencanaan kita siapkan dulu. Apalagi Sekotong kita siapkan menerima dampak KEK,” imbuh dia. Dalam hal ini, pemda sudah mulai menata kawasan Sekotong dan dibuatkan masterplan. “Karena itu kita akan siapkan Sekotong Lembar sebagai daerah dekat dengan KEK,perlu kita siapkan fasilitas, seperti homestay,” ujar dia. (her) Abu Bakar Abdullah (Suara NTB/her)
Rancangan Perbup Pilkades Serentak Dikritik Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Pembudayaan Masyarakat dan Desa (PMD) mulai mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak yang rencananya akan digelar tahun depan. Salah satu persiapan yang dilakukan Pemda mulai menggodok rancangan peraturan bupati (perbup) tentang pilkades serentak tersebut. Untuk membahas rancangan perbup ini, Dinas PMD mengundang Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala desa (kades) dan camat yang wilayahnya menggelar pilkades serentak tahun depan. Ketua BPD Jagaraga Kecamatan Kuripan, Rohadi Wijaya, SH., mengaku menemukan beberapa pasal per pasal yang kurang nyambung. Karena itu, ujarnya, pemda seharusnya mengkaji, baik itu secara akademisi dan konsep hukumnya biar jelas. Sebab jangan sampai nantinya muncul masalah. Misalnya dalam pasal yang mengatur perangkat desa yang maju menjadi calon kades, mengacu Permendagri Nomor 110 mengatur bahwa perangkat desa baik itu kades yang mencalonkan diri untuk menjadi calon kades harus cuti sementara waktu. Sebab, kalau perangkat desa hanya sekedar cuti, ketika perangkat desa tidak lolos menjadi kades, maka posisinya tetap aman sebagai perangkat desa. Dikhawatirkan juga terjadi permainan politik antara calon kades petahana dengan calon lain khususnya dari perangkat desa yang nota bene adalah bawahannya di desa. Hal ini nantinya kata dia berpotensi terjadi semacam persoalan. Kejanggalan lain yang ditemukan dalam Raperbup tersebut terkait syarat pendidikan sebagai calon kades justru terbalik. Karena syarat pendidikan sebagai cakades mengacu Permendagri minimal lulusan SMP. Berbeda dengan perangkat kewilayahan seperti kadus pendidikannya minimal SMA. Hal ini, ujarnya, membuat sistem pemilihan calon pemimpin di desa kurang berkualifikasi dari sisi pendidikan. Menanggapi kritikan ini, Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas PMD Lobar Kesuma Supaka mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan aturan perbup pilkades serentak. Pihaknya sudah mengundang para pihak terkait untuk meminta masukan dalam pembahasan tersebut. Menyoal adanya masukan dari BPD terkait beberapa pasal, menurut dia mengacu UU dan Permendagri sudah mengatur demikian syarat - syarat tersebut. (her)
10 Formasi CPNS di Lobar Tidak Ada Pelamar Giri Menang (Suara NTB) Menjelang hari terakhir pendaftaran CPNS di Lombok Barat (Lobar), jumlah pelamar masih minim. Hingga Senin (25/11), total pelamar yang mendaftar mencapai 3.277 pelamar. Selain jumlah pelamar yang tak signifikan, banyak juga formasi yang masih kosong pelamar. Terdapat 10 formasi di Lobar tidak ada pelamar. Dari 10 formasi ini kebanyakan guru kelas.
Suparlan
“Masih ada beberapa formasi yang kosong pelamar, seperti dokter gigi dan guru yang paling banyak,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD dan PSDM) Lobar, Suparlan, S.Sos., Selasa (26/11). Menyikapi tidak adanya pendaftar
Sebab waktu pendaftaran masih tersisa tinggal satu hari. Diakuinya, masa pengumuman pendaftaran tidak bisa diperpanjang. Memang ada surat BKN untuk perpanjangan,hanya saja itu berlaku bagi daerah yang belum 15 hari. Kalau Lobar jelas cukup 15 hari sehingga batas pendaftaran tidak diperpanjang.
(Suara NTB/her)
Kades di Lobar Tuntut Kenaikan Gaji Giri Menang (Suara NTB) Puluhan kepala desa (kades) yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Lombok Barat (Lobar) mendatangi Kantor DPRD Lobar, Selasa (26/11). Mereka datang ke DPRD untuk menuntut kenaikan gaji atau penghasilan tetap sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2019 tentang Desa. Dalam pertemuan ini, Ketua APDESI Lobar Sahril bersama anggota diterima Wakil Ketua DPRD Lobar Imam Kafali dan Ketua Komisi I serta beberapa anggota DPRD dan perwakilan dari eksekutif di ruangan sidang. Ketua APDESI Lobar Sahril menjelaskan, mengacu PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa). Besaran penghasilan tetap kepala desa paling sedikit Rp2.426.640,00 setara dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/ a.” Kedatangan kami untuk mempertegas, pempertegas kenaikan siltap perangkat desa pada tahun 2020 mendatang,” ujarnya saat dialog. Sementara itu kades lainnya, Amir Amraen Putra mengatakan, untuk bisa menai-
kan siltap terlebih dahulu yang harus dilakukan bupati adalah menaikkan alokasi APBDes yang akan diterima oleh desa. Di mana saat ini posisi APBDes masih berkisar antara Rp 700 juta, kalau angkanya masih tetap sama bagaimana mau dilakukan kenaikan siltap.” Permintaan saya, naikan dulu angggaran APBDes,baru bisa dinaikan Siltap,” pintanya. Pihaknya meminta Pemkab Lobar menyesuaikan dan diatur dalam perbup. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Lobar Imam Kafali menginginkan agar masalah ini bisa segera diselesaikan. Namun dalam pertemuan kemarin para pejabat yang terkait banyak yang tidak hadir dan hanya diwakili oleh kepala bidang, sehingga tidak bisa mengambang keputusan. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lobar Kesuma Supaka, menjelaskan, dari alokasi dana APBDes yang dimasukkan dalam APBD 2020 yang nilainya sekitar Rp 85 miliar, jika dihitung untuk kenaikan siltap, untuk saat ini masih berat. ‘’Karena setelah disimulasikan perhitungan butuh sekitar Rp 56 miliar lebih khusus untuk siltap. Sisa Rp29 miliiar untuk dipergunakan kegiatan operasional kepala desa belum lagi lembaga yang lainnya, ini akan menguras anggaran untuk operasional kantor,” ujarnya. (her)
(Suara NTB/ris)
PELATIHAN - Pegiat Bank Sampah NTB Syawaludin saat memberi pelatihan daur ulang sampah di Desa Wisata Bonjeruk, Lombok Tengah.
Bank Sampah Kembali Wagub Masih Yakin Latih Pemuda ”Sulap” Dam Mujur Dibangun Sampah Jadi Uang
Praya (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, MPd., menegaskan peluang untuk terbangunnya Dam Mujur di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), meski informasi sebelumnya, anggaran pembangunan Dam Mujur sudah dialihkan ke provinsi lain. “Selalu masih ada peluang. Selama kita perjuangkan bersama,” ujar Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah, saat dikonfirmasi Suara NTB, usai launching Desa Bonjeruk sebagai desa wisata Eco-Cultur di Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat, Selasa (26/11). Ia menegaskan, kalau dari pemerintah provinsi tetap dan selalu mendorong agar bagaimana Dam Mujur bisa terbangun. Namun itu tidak akan bisa maksimal, jika Pemkab Loteng juga tidak ikut bergerak, karena bisa tidaknya Dam Mujur terbangun, kuncinya juga ada di tangan Pemkab Loteng. Peran masyarakat dalam hal ini juga tidak kalah penting, yakni masyarakat juga mau mendukung dan mendoakan agar perjuangan mewujudkan Dam Mujur bisa tersampaikan. “Mudah-mudahan, doakan saja supaya perjuangan bisa berhasil,” tandasnya. Nada optimis juga diungkapkan Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., kepada wartawan sebelumnya. Selama itu penting dan bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat, pemerintah daerah pasti akan berjuang sekuat tenaga. Hanya saja, untuk saat ini kondisi daerah masih agak berat untuk bisa memikul tanggung jawab terkait pembangunan Dam Mujur. Terutama soal kesiapan anggaran untuk pembebasan lahan. Mengingat, lahan yang harus dibebaskan cukup luas dan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Disatu sisi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan bisa menjadu sumber anggaran untuk pembebasan lahan masih terbatas. Sementara kebutuhan anggaran daerah juga tidak sedikit. “Katakan sekarang kita punya PAD sekitar Rp 216 miliar lebih, itu kalau digunakan untuk membebaskan lahan Dam Mujur tidak akan cukup,” akunya, seraya menyebut anggaran pembebasan lahan Dam Mujur butuh sekitar Rp 600 miliar. (kir)
pada beberapa formasi tersebut, pihaknya membuat pengumuman ulang melalui website. Pihaknya mengumumkan khusus formasi yang kosong pelamar. Dijelaskan,dampak dari itu pun beberapa formasi yang kosong pun sudah ada pelamar yang mendaftar, sehingga ia optimis formasi yang masih kosong bisa ada pelamar.
Sementara itu kasubag Pengadaan Pegawai H Rizky Bani Adam mengatakan terdapat 10 formasi yang masih kosong belum ada pendaftarnya. 10 formasi tersebut, di antaranya formasi guru kebutuhan khusus di SMPN 1 Gerung, guru kelas SDN 10 Buwun Mas, SDN 7 Buwun Mas dan SDN 11 Buwun Mas Kecamatan Sekotong, SDN 5 Pelangan dan SDN 2 Batu Putih Kecamatan Sekotong. Ditambah dokter gigi di Puskesmas Pelangan dan Puskesmas Eyat Mayang serta formasi Sanitarian di Puskesmas Sekotong. “Kebanyakan yang ndak ada pelamar ini di daerah terpencil,” jelas dia.(her)
Praya (Suara NTB) Para pemuda di Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dilatih oleh Bank Sampah Bintang Sejahtera untuk menyulap sampah plastik menjadi aneka kerajinan yang bisa menghasilkan uang. Bahkan nilai jual sampah setelah menjadi eneka kerajinan tangan menjadi sangat tinggi. Direktur PT. Bank Sampah Bintang Sejahtera Syawaludin kepada Suara NTB Selasa (26/ 11) mengatakan, jika program Bank Sampah menjadi satu paket dengan Desa Wisata Bonjeruk, maka hasilnya akan lebih maksimal. Wisatawan bisa diajak secara langsung untuk melihat aktivitas kerajinan tangan yang berasal dari sampah. Hasil produksinya pun bisa dijual kepada mereka. Pelatihan meliputi daur ulang sampah plastik menjadi aneka kebutuhan rumah tangga yang banyak dibeli oleh konsumen seperti kursi, meja, aneka bunga dan lain sebagainya. Satu set kursi dan meja yang diproduksi oleh Bank Sampah bisa dijual dengan harga Rp 1,3 juta. “Satu set terdiri dari empat
kursi dan satu meja. Dibuat dari enam kilo botol plastik, triplek bekas atau sisa bangunan. Kalau hanya dijual botol plastiknya saja harganya hanya Rp 60 ribu, namun kalau diubah menjadi kerajinan, nilai jualnya menjadi sangat tinggi” katanya. Syawaludin mengaku, pihaknya sudah melatih sekitar 240 Bank Sampah di NTB agar mereka mengolah sampah menjadi berkah. Pada tanggal 21 – 22 Desember mendatang, Asosiasi Bank Sampah Provinsi NTB akan menggelar silaturahim untuk saling menguatkan komitmen dalam mengelola sampah. Bagaimana pasar produk daur ulang sampah? Menurut Syawaludin, pasar untuk aneka kerajinan yang memiliki bahan dasar sampah untuk sementara dipasarkan di dalam daerah. Di mana masyarakat sudah melirik produk yang dihasilkan oleh pemuda yang bergelut di Bank Sampah ini. Kalangan industri pariwisata juga didorong agar mulai membeli hasil produksi kerajinan tangan ini karena kualitas produksinya tak kalah dengan produk yang berbahan dasar non sampah.(ris)
(Suara NTB/kir)
TERIMA - Para marbot masjid yang uang insentif yang sempat disita sebagai barang bukti akhirnya menerima kembali apa yang menjadi haknya.
Kejari Loteng Serahkan Uang Sitaan Kasus Marbot Praya (Suara NTB) Barang bukti berupa uang insentif yang sebelumnya sempat disita oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng), Selasa (26/11) akhirnya diserahkan kembali ke para marbot. Uang sebesar Rp10,8 juta tersebut sempat disita setelah kasus dugaan korupsi dana insentif marbot masjid yang melibatkan mantan Camat Praya Barat Daya, Kamarudin, S.H., diproses oleh aparat penegak hukum. Penyerahan uang sitaan tersebut berlangsung di kantor Kejari Loteng. Kasi. Intel Kejari Loteng, Feby Rudi, S.H., kepada wartawan, mengatakan, penyerahan barang bukti sitaan dilakukan setelah kasus korupsi dana insentif marbot masjid dinyatakan tuntas dengan telah selesainya proses peradilan. Di mana mantan Camat Praya Barat Daya selaku pelaku uta-
ma sudah divonis bersalah dan saat ini tengah menjalani hukuman di Rutan Praya. Total ada enam marbot yang menerima pengembalian uang insentif tersebut yang sebelumnya disita oleh aparat penegak hukum. Pengembalian harus dilakukan, karena uang tersebut merupakan hak para marbot masjid. Hanya sempat diamankan saja sebagai barang bukti selama proses hukum berlangsung. Feby mengatakan, uang sitaan tersebut di luar nilai kerugian negara yang harus dikembalikan oleh oleh mantan Camat Praya Barat Daya. “Kalau nilai kerugian sudah semuanya dikembalikan oleh Kamarudin. Uang yang sekarang ini ialah uang insentif yang disita oleh aparat penegak hukum sebagai barang bukti,” terangnya. Uang tersebut diserahkan oleh mantan Camat Praya Bar-
at Daya kepada sejumlah marbot, begitu kasus korupsi insentif dana marbort ditangani aparat kepolisian, sehingga oleh pihak kepolisian kala itu langsung disita sebagai barang bukti. Begitu perkaranya selesai, maka uang tersebut wajib dikembalikan kepada yang memang berhak. Sebelumnya, Kasi. Pidsus Kejari Loteng, Agung Kunto Wicaksono, S.H., mengatakan dalam perkara tersebut mantan Camat Praya Barat Daya, divonis bersalah oleh pengadilan Tipikor Mataram dengan hukuman kurungan selama satu tahun ditambah denda Rp 50 juta. Perkara tersebut pun sudah dinyatakan inkrah setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan menerima putusan pengadilan tersebut. “Kasus ini sudah dinyatakan inkracht setelah JPU menyatakan menerima putusan pengadilan,” ujarnya. (kir)
KPK Atensi Potensi Kebocoran dan Piutang Pajak Daerah di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Protensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Lombok Barat (Lobar) mendapatkan atensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya potensi kebocoran dan piutang pajak ini ini lumayan besar di Lobar akibat penarikan pajak hiburan yang tak sesuai dengan Perda. Selain potensi kebocoran PAD, masalah tunggakan piutang pajak menembus Rp 9-10 miliar di luar bahkan jika dikalkulasikan dengan piutang PBB pascadilimpahkan oleh KPP Pratama piutang pajak ini mencapai puluhan miliar. Kepala Bidang Penagihan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar H.M. Subayin Firki mengatakan, untuk tahap pertama penerapan pengawasan pembayaran pajak online ini dilakukan di 13 wajib pajak sebagai sampling. Pihaknya sudah menggelar beberapa kali pertemuan dengan Bank NTB Syariah dan wajib pajak. Nantinya pihak Bank NTB Syariah
yang bersedia menyiapkan peralatan.Melalui sistem ini akan membaca transaksi, sehingga pemerintah tahu berapa pajak yang seharusnya masuk ke daerah dari omzet penjualan. Seperti halnya di Kota Mataram sudah duluan menerapkan cukup signifikan penerimaan pajaknya di satu WP.”Ada 13 WP jadi sampel, ini penekanan dari KPK dalam upaya membantu Pemda dalam optimalisasi pendapatan daerah. Karena salah satu tujuannya untuk mene-
H. M. Subayin Fikri
kan (menutupi) potensi kebocoran, ini menjadi atensi KPK,” tegas dia. Menurut lembaga antirasuah tersebut, potensi kebocoran PAD dipicu pembayaran pajak dan pengawasan masih dilakukan manual, sehingga sangat sulit diawasi. Aplikasi ini nantinya dipasang peralatan di masing-masing WP untuk mengawasi transaksi pembayaran pajak. Melalui aplikasi ini pihaknya bisa langsung mengawasi dari kantor, sehingga langsung bisa dibaca. Selain itu, pihaknya bisa mendapatkan laporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang berisi omzet penjualan, sehingga bisa d i s ingkronkan apakah benar yang dilaporkan dengan didata hasil pengawasan. (her) (Suara NTB/her)
SUARA NTB Rabu, 27 November 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Jaksa Mulai Panggil Para Penunggak Temuan BPK Taliwang (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa Barat, mulai mengagendakan pemanggilan terhadap penunggak kerugian negara berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencapai Rp434 juta. Pemanggilan terhadap para penunggak ini dilakukan setelah menerima pelimpahan berkas dari Inspektorat setempat lantaran para penunggak ini tidak kunjung mengembalikan hasil temuan sesuai kesepakatan. Kajari Sumbawa Barat, Nusirwan Syahrul SH., MH kepada Suara NTB, Selasa (26/11) membenarkan adanya pelimpahan berkas dari Inspektorat ke Kejaksaan terkait penagihan para penunggak temuan BKP untuk bisa diproses lebih lanjut. Untuk itu, dalam
waktu dekat ini pihaknya akan segera melayangkan pemanggilan terhadap para pelaku. Upaya itu dilakukan karena pada prinsipnya Kejaksaan sebagai pengacara negara harus mengambil langkah tegas karena jika tidak segera diselesaikan maka akan men-
jadi temuan setiap tahunnya. Hanya saja untuk tahap awal pihaknya terlebih dahulu akan meminta mereka supaya segera melakukan pengembalian. Jika upaya dimaksud tidak juga memberikan hasil maksimal baru akan dilakukan upaya tegas sebut saja pene-
gakan hukum kepada para pelaku. Berdasarkan hasil laporan Inspektorat temuan tersebut tercatat hanya berada pihak ketiga yakni terkait kasus dugaan penyelewengan bantuan minyak pada tahun 2008 sejumlah Rp220 juta dan tunggakan di SKPD setempat sebesar Rp214 juta. “Memang berkas limpahannya sudah kami terima untuk itu, dalam waktu dekat ini kita akan segera panggil mereka. Pemanggilan ini kami lakukan supaya mereka segera melakukan pengembalian, jika mereka tidak menggubris
hal itu maka upaya penegakan hukum yang kita kedepankan,” ungkapnya. Dikatakannya, terkait para penunggak ini, dirinya mengaku belum memberikan batas akhir pengembalian temuan kerugian negara tersebut karena untuk sementara ini masih sebatas pemanggilan saja. Pemanggilan ini dilakukan untuk mengetahui kapan mereka bersedia mengembalikan kerugian negara sekaligus menyepakati batas akhir pengembaliannya. Jika apa yang sudah disepakati tidak kunjung memberikan
hasil yang memuaskan baru ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya. Karena pada prinsipnya penegakan hukum merupakan upaya terakhir yang akan dilakukan jika tidak memberikan hasil yang baik sesuai dengan kesepakatan. Untuk itu, pihaknya sangat berharap supaya para penunggak bisa segera menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya. Selain penagihan temuan kerugian negara, penanganan kasus yang lain juga tetap akan menjadi atensi khusus pihaknya. Bahkan saat ini ada sekitar 10 Kasus yang tengah dilaku-
kan pendalaman sebelum diajukan ke tahap selanjutnya. Hanya saja untuk 10 Kasus yang saat ini tengah ditangani dirinya belum bisa memberikan komentar lebih jauh mengingat masih sebatas klarifikasi masih belum ditemukan adanya perbuatan melawan hukum. “Kami belum memberikan batas waktu terkait dengan pengembalian temuan kerugian negara tersebut. Tapi jika mereka tidak memilki itikad baik untuk melakukan pengembalian maka upaya penegakan hukum yang kita kedepankan,” pungkasnya. (ils)
Dikes Temukan 13 Kasus HIV di Tahun 2019
Pengiriman CPMI ke Arab Saudi Belum Bisa Diproses
Taliwang (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mencatat sedikitnya ada 13 Kasus HIV baru yang ditemukan sampai November 2019. Dari jumlah kasus tersebut, empat diantaranya sudah berkembang menjadi AIDS serta menimbulkan korban jiwa sebanyak satu pengidap. Bahkan jika melihat data, tren kasus HIV/AIDS dari tahun ke tahun selalu meningkat dengan banyaknya temuan di lapangan oleh tim kesehatan. “Harus kita akui tren penyakit HIV dan AIDS selalu meningkat tiap tahunnya dan sudah ada yang meninggal dunia. Jika dalam kurun waktu dua tahun terakhir 2017-2018 hanya dua sampai tiga kasus baru yang berhasil ditemukan, maka di tahun 2019 ada 13 Kasus baru yang berhasil ditemukan. Peningkatan kasus ini bukan hanya karena jumlahnya yang bertambah melainkan kesigapan dari para petugas medis di lapangan,” ungkap Kadikes kepada Suara NTB, melalui Kabid Pencegahan Penyakit tidak menular (PPTM) H. Yusfi Khalid SKM, Selasa (26/11). Dikatakannya, peningkatan jumlah kasus HIV/AIDS, bukan hanya karena jumlah kasusnya meningkat. Melainkan angka ini bisa meningkat karena aktifnya petugas medis melakukan kunjungan kepada masyarakat. Hal ini juga dilakukan untuk semakin menekan penyebaran kasus ini. Karena jujur saja, masyarakat yang mengidap HIV dan AIDS orangnya pasti akan tertutup sehingga akan sangat sulit untuk dideteksi. Jika tidak segera dikunjungi, maka akan terus menyebar ke masyarakat lainnya. Oleh karena itu, pola pendekatan yang saat ini tengah dimaksimalkan yakni pola kekeluargaan dengan turun secara langsung ke masyarakat. “Keaktifan kita menjadi faktor penting dalam meningkatkan temuan kasus tersebut. Upaya turun ke masyarakat juga akan terus digalakkan supaya tingkat penyebarannya kasus ini bisa semakin ditekan,” sebutnya. Seraya menambahkan, selain melakukan upaya deteksi dini dengan menurunkan para petugas medis, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dan sekolah, terkait penyakit ini serta dampak yang diakibatkan. Selama ini, hasil pantauan di lapangan, masyarakat masih belum begitu faham terkait penyakit yang mematikan ini. Bahkan jika ditanya, masyarakat juga tidak mengetahui, begitu juga upaya untuk mencegahya. Untuk itu, dinas terkait akan rutin turun ke masyarakat minimal tiga bulan satu kali untuk memberikan sosialisasi sebagai upaya menekan kasus ini terjadi kembali. “Kita tetap memberikan pengarahan kepada masyarakat dan sosialisasi ke sekolah-sekolah, sekaligus para pekerja hiburan malam. Sehingga angka penderita baru yang terus meningkat tiap tahunnya ini bisa semakin kita tekan,” tandasnya. (ils)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Arab Saudi resmi dibuka sejak 1 Oktober 2019. Meskipun demikian, hingga saat ini pengiriman belum bisa dilakukan karena belum adanya job order dari negara setempat. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Muhammad Ikhsan Safitri membenarkan hal tersebut. Penempatan CPMI ke Arab Saudi berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kemenaker) Nomor 291 tahun 2018. Penempatannya dibuka secara resmi pada 1 Oktober 2019. Di mana ada 53 P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) yang memiliki izin melakukan pemberangkatan. Untuk NTB, berdasarkan informasi dari pemerintah provinsi, ada 10 perusahaan yang memiliki izin. Meskipun demikian, belum ada perusahaan yang memberangkatkan CPMI ke Arab Saudi. Setelah ditelusuri, ternyata belum ada job order dari negara setempat. “Jadi belum ada job order sampai dengan saat ini. Itu informasi yang kita peroleh dari teman-teman APJATI. Karena yang berwenang untuk menempatkan CPMI di sana (Arab Saudi) kerjasama dengan APJATI,” ujarnya kepada wartawan, Senin (26/11). Dijelaskannya, setelah adanya job order, maka pengiriman akan langsung diproses. Sementara ini, pihaknya fokus melakukan sosialisasi sambil menunggu adanya job order. “Informasi dari koordi-
Perupa Muda Sumbawa Tampilkan Karyanya di Pameran Sumbawa Besar (Suara NTB) Para seniman muda di Sumbawa, memamerkan karyanya pada pameran seni rupa, yang bertajuk “How Art Tou Today”, yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumbawa bekerjasama dengan Dinas Dikbud NTB, Selasa (26/11). Bupati Sumbawa melalui Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Ir. H. Zulqifli, menyampaikan, kegiatan ini menjadi sarana edukasi yang dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat khususnya para siswa tentang dunia seni rupa. Kegiatan ini juga sekaligus dapat menjadi wadah untuk mengekspresikan karya para pegiat seni rupa. Sehingga dapat semakin mendorong spresiasi masyarakat terhadap karya – karya seni rupa. Kegiatan seperti inilah yang dihadirkan di era sekarang. Dengan banyak menampilkan beragam seni rupa dari berbagai sisi, teknik, kategori dan hierarkhi. Langkah ini menjadi semacam One stop Learning and Shopping yang dapat membawa pengunjung untuk melihat, mengenali, mempelajari dan memahami kompleksitas paradigm mutakhir seni rupa. “Bupati berharap agar terjadi perubahan terutama berkaitan dengan kepekaan artistik, pengetahuan dan juga perubahan sikap para siswa yang menjadi peserta workshop. Sekurang – kurangnya siswa mendapatkan hal – hal baru yang akan membuka pikiran mereka sehingga dapat menyerap nilai – nilai positif dari kegiatan ini,”terangnya. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumbawa Ir. Irin Wahyu Indarni, menjelaskan, kegiatan Workshop dan Pameran seni rupa merupakan sebuah kegiatan berkesenian yang melibatkan pelajar SMA sederajat se- Kabupaten Sumbawauntuk turut berperan serta dalam kegiatan workshop yang akan dipandu oleh seniman professional sebagai nara sumber. Dimana para seniman yang ikut dalam berpameran juga akan menceritakan proses penggarapan karya dan ide dasar hingga menjadi karya yang utuh kepada peserta workshop dan melibatkan seniman – seniman muda Sumbawa yang aktif dalam berkarya. Terdapat sekitar 18 karya seni rupa dengan berbagai tema yang dilaksanakan dari 2630 November 2019. (arn)
(Suara NTB/ist)
MELUKIS - Staf Ahli Bupati, H. Zulqifli didampingi Kepala Dispussip Sumbawa, Irin Wahyu Indarni tengah mencoba belajar melukis di sela pameran seni rupa, yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumbawa bekerjasama dengan Dinas Dikbud NTB, Selasa (26/11).
(Suara NTB/ist)
IPAL - Salah satu IPAL yang sudah rampung bak komunalnya.
Terus Digenjot, Proyek IPAL Komunal Tinggal 30 Persen Sumbawa besar (Suara NTB) Pengerjaan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Komunal, terus berjalan. Realiasinya pun menunjukkan kemajuan berarti. Bahkan sudah menunjukkan angka 70 persen, yang artinya tinggal tersisa 30 persen. Yang berusaha dituntaskan dalam beberapa minggu ke depan. Sebagaimana disampaikan Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, Ir. Surya Darmasya, Selasa (26/12). Item pekerjaan yang telah dituntaskan diantaran-
ya, bak komunal untuk IPAL Komunal, bak komunal dan MCK untuk pembangunan IPAL dan MCK untuk pembangunan IPAL MCK dan IPAL bagi MCK +++. Bakal segera dilanjutkan dengan emasangan jaringan pipa. “Progresnya akan naik lagi, kalau pipa sudah terpasang. Sekarang sedang menunggu pipa sampai ke lokasi,” terangnya. Seperti disampaikan Darmasya sebelumnya, waktu pengerjaan proyek kemungkinan bakal ditambah sekitar dua minggu dari target awal
akhir November. Mengingat sebelumnya, ada keterlambatan dalam pencaiaran dana, untuk memenuhi kelengkapan syarat administrasinya. Diperkirakan selambatnya pertengahan Desember semua proyek IPAL di Sumbawa sudah tuntas 100 persen. Proyek IPAL di Sumbawa tahun 2019 ini tersebar di 15 titik di 7 kecamatan. Rinciannya, IPAL komunal 7 unit, IPAL Kombinasi MCK 6 unit, IPAL MCK++ 1 unit dan TPS 3R 1 unit. Adapun pengadaan pipa ini terhadap pencairan tahap kedua sebesar 45 persen. (arn/*)
(Suara NTB/ist)
H. Muhammad Ikhsan Safitri nasi teman di LTSP, itu nampaknya tahun ini ada job order. Cuma belum tahu apakah bulan Desember atau November ini. Sementara menunggu job order kami pemda melakukan sosialisasi,” terangnya. Memang diakuinya beberapa waktu lalu diketahui adanya salah satu CPMI Sumbawa yang diberangkatkan ke Arab Saudi. Pemberangkatan tersebut dipastikan non procedural, karena belum adanya job order sampai saat ini. Hal ini sangat disesalkan, apalagi keberangkatan CPMI tersebut tanpa sepengetahuan suaminya. Sekarang ini informasinya yang bersangkutan sedang sakit di negara setempat dan minta dipulangkan. Makanya pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar tidak berangkat secara non procedural. Jangan sampai terpengaruh dengan sponsor atau pihak manapun yang menjanjikan berangkat lebih mudah dan cepat. Guna menghindari terjadinya permasalahan nantinya. (ind)
DPPP KSB Siap Jalan Mantap di Kabupaten Eksekusi Program Sumbawa Capai 69,76 Persen Mulai Januari 2020
Sumbawa Besar (Suara NTB) Kondisi jalan mantap di Kabupaten Sumbawa terus mengalami peningkatan. Hingga tahun 2019 ini, Pemkab Sumbawa sudah menangani 663,78 kilometer atau sekitar 69,79 persen jalan mantap dari total panjang jalan kabupaten 951,51 kilometer. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Bina Marga, M. Ihsan Imanuddin, S.T membenarkan hal tersebut. Capaian jalan mantap ini mengalami peningkatan 3 persen atau sepanjang 28,79 kilometer dibandingkan dengan tahun lalu. Di mana tahun 2018, jalan mantap yang mampu ditangani Pemkab Sumbawa sepanjang 634,99 kilometer atau sekitar 66,73 persen dari panjang jalan kabupaten. “Total jalan mantap tahun 2019 69,76 persen dengan panjang jalan yang sudah dilaksanakan 663,78 kilometer dari panjang jalan kabupaten 951,51 kilometer. Tahun 2018 lalu yang tertangani 66,73 persen dengan panjang jalan 634,99 kilometer. Artinya naik 3 persen atau 28,79 kilometer,” ujarnya, kepada wartawan, Selasa (26/11). Dijelaskannya, dari capaian ini pihaknya masih harus mengejar target pengerjaan sesuai dengan target RPJMD sekitar 80-an persen lebih. Pihaknya akan berupaya mencapai target tersebut hingga berakhirnya masa jabatan pemerintahan sekarang yakni hingga 2021 mendatang. “Jadi kita akan kejar target kemantapan jalan hingga akhir pemerintahan HusniMo. Karena masa jabatan beliau masih sampai tahun 2021,” terangnya. Menurut, terhadap kemantapan jalan ini, di tahun 2020 mendatang pihaknya menargetkan bisa tertangani sekitar 5 persen. Hal ini dimungkinkan, karena tahun depan dana DAK yang diperoleh juga mengalami peningkatan. Begitup-
(Suara NTB/ist)
M. Ihsan Imanuddin ula dari APBD juga lebih meningkat untuk pekerjaan jalan. “Makanya saya katakan lebih kurang kenaikannya 5 persen tahun 2020. Kemarin (dari 2018 ke 2019) 3 persen kenaikannya. Sekarang ada keberpihakan kita dari DAK dan APBD untuk sentuhan skala prioritas,” ungkapnya. Terkait DAK, diakuinya, pagunya mengalami kenaikan sekitar 13,89 persen ditahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 lalu. Pada tahun 2019, DAK penugasan untuk fisik dan penunjang sekitar Rp12 miliar lebih, DAK reguler untuk fisik dan penunjang Rp20.897.96 6.000, DAK afirmasi fisik dan penunjang Rp3.447.648.000. Sehingga total DAK di 2019 untuk pekerjaan jalan senilai Rp36.360.593.500. Sedangkan DAK rencana tahun 2020, untuk DAK reguler pagunya Rp21.481.461.000, DAK penugasan Rp15.854.814.000, DAK afirmasi cukup signifikan kenaikannya yakni 10.752. 788.000. Khusus DAK Afirmasi ini ada masuk di moda transportasi darat dan laut. Khusus jalan dialokasikan senilai Rp7.900.000.000 dari dulunya hanya Rp3,4 miliar. “Jadi ada kenaikan, dulu kita mendapatkan DAK total jalan Rp36 miliar, sekarang ini sekitar Rp45 miliar untuk 2020. Jadi prioritas jalan ini.
Dengan kenaikan ini akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas dan panjang jalan. Tambah uang, tambah panjang, dan penanganannya pasti maksimal,” jelasnya. Di tahun 2020, pemerintah akan memprioritaskan infrastruktur jalan wilayah selatan. Beberapa titik yang akan disentuh diantaranya ruas jalan Batudulang-Tepal Kecamatan Batu Lanteh, dengan anggaran sekitar Rp7 miliar dengan panjang 2,5 kilometer. Khusus untuk ruas jalan di sana, memang tidak sama nilai satuan/km dengan daerah lain. Harga satuan/km Rp2,8 miliar. Kemudian di wilayah Kecamatan Orong Telu, Jembatan limpas Tempoak Renok akan ditingkatkan menjadi jembatan konvensional dengan anggaran sekitar Rp7 Miliar. Meskipun diakuinya belum ada persetujuan DPRD karena masih dalam pembahasan. Selanjutnya perbaikan berkala terhadap ruas jalan Pungkit-Lantung. Dari APBD dianggarkan Rp3 miliar khusus di spot tanjakan. Sementara untuk DAK 2020 yang berpihak untuk jalan, ruas jalan LantungRopang tuntas dengan niminal sekitar Rp15 Miliar. “Ini yang terakhir pembahasannya di Desember, tapi kita sudah ditentukan pagu anggaran, tetapi susulan datadata dukungan teknis ini Desember terakhir dibahas. Karena kemarin di Makasar belum final dan Desember difinalkan,” lanjutnya. Selain itu, tambahnya, juga ada Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) diperuntukkan khusus jalan yang berada di kawasan strategis pariwisata nasioanal (KSPN) di Samota dan sekitarnya. “Kita bersama-sama dengan Pemprov berjuang ke pusat. Alhamdulillah di NTB yang mendapatkan program ini hanya dua kabupaten, Sumbawa dan Dompu ditambah Provinsi NTB, nilainya Rp35 miliar. Jadi ada pengaruh yang signifikan bagi kualitas jalan,” pungkasnya. (ind)
Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan kesiapannya memulai program kerja tahun 2020 terhitung sejak bulan Januari. Kepala DPPP KSB, Suhadi, SP, M.Si mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan segala hal teknis agar seluruh program dinasnya mulai benar-benar dikerjakan di tingkat lapangan begitu memasuki bulan Januari. “Kan APBD sudah selesai. Jadi kita punya banyak waktu mempersiapkan diri untuk aksi lapangannya. Dan alhamdulillah, Januari itu kita bisa langsung eksekusi lapangannya,” katanya kepada wartawan, Selasa (26/11). Ia menyebutkan, di Januari nanti program-program yang akan mulai eksekusi pihaknya adalah kegiatan yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK). Beberapa bentuk kegiatannya berupa pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan sarana dan prasarana penyuluhan serta beberapa kegiatan lain yang didanai dari anggaran pusat. Selanjutnya ada juga kegiatan yang didanai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), berupa bantuan sumur bor untuk petani dan peralatan pendukung musim tanam lainnya. “Intinya yang dibutuhkan mendukung musim tanam kedua di bulan Januari itu semua sudah jalan,” cetus Suhadi. Selain kegiatan berbentuk fisik, program lain yang juga dipastikan pihaknya mulai berjalan di bulan Januari adalah program Kartu Tani. Program itu kata Suhadi, saat ini sudah hampir rampung persiapannya. Bekerja sama dengan lembaga perbankan yang ditunjuk pusat, sekitar 12 ribu dari 15 ribu petani yang didaftarkan telah dibuatkan kartunya. “Ini juga sudah kita siapkan Januari efektif berjalan,” paparnya. Saat ini lanjut dia, sekitar
(Suara NTB/ist)
Suhadi 3 ribu petani yang belum dicetakan kartunya tengah diupayakan rampung sebelum akhir Desember. Sehingga nantinya petani dalam mengakses bantuan pemerintah bisa langsung memanfaatkan kartu tersebut. “Terutama mengakses pupuk bersubsidi ya. Karena tahun 2020 nanti, petani tidak bisa lagi langsung beli tanpa mengantongi kartu tani,” timpalnya. Demikian pula pada bidang peternakan, Suhadi mengaku, pihaknya juga mengupayakan beberapa program bidang tersebut bisa mulai berjalan di tingkat lapangan. Bantuanbantuan Bariri Ternak yang merupakan salah satu program pemberdayaan ekonomi masyarakat Pemda KSB itu menjadi fokus DPPP KSB. “Memang tidak langsung bagi bantuannya ya. Tapi mulai berjalan maksud kami di sini, Januari itu prosesnya kita sudah laksanakan,” paparnya. Suhadi mengaku, cepatnya penyelesaian APBD 2020 memberi ruang pihaknya menyiapkan segala sesuatu lebih awal dalam pelaksanaan program. “Kami di SKPD terbantu ya dengan cepatnya APBD diketok. Jadi kita punya waktu relatif panjang dalam mematangkan persiapan strategi mengeksekusi program di awal tahun,” imbuhnya. (bug)
SUARA PULAU SUMBAWA
Sekda Temukan Banyak ASN Tak Disiplin
(Suara NTB/jun)
Kontraktor Proyek Rumah Nelayan di Kilo Rugi Rp500 Juta Dompu (Suara NTB) – Masa kontrak pengerjaan proyek pembangunan rumah khusus nelayan di Desa Kramat Kecamatan Kilo, berakhir Oktober 2019. Namun, total 50 unit bantuan rumah dari Kementerian PUPR itu masih belum rampung. Terutama pada bagian lantai, plafon, daun pintu dan WC. Pemberdayaan tenaga kerja lokal diduga pemicu utamanya. Termasuk penyebab kerugian Syaifudin kontraktor hingga Rp500 juta. Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Dompu, Syaifudin, ST, kepada wartawan, Selasa (26/11) kemarin menyampaikan, awalnya kontraktor proyek yang didatangkan pemerintah pusat itu sudah mengirim 50 orang tenaga kerja luar NTB untuk mengejar semua item pekerjaan sesuai target. Namun setibanya di Dompu, kehadiran mereka ditolak tenaga kerja lokal dengan alasan ingin diberdayakan. “Sehingga dipisahlah pekerjaan itu, sebagaian pekerja dari Jawa dipulangkan sebagian pakai tenaga lokal,” ungkapnya. Setelah menerima jatah kerja sesuai permintaan, lanjut dia, tenaga kerja lokal ini justru tak mau diikat sistim borongan per unit. Mereka hanya bersedia jadi tenaga harian lepas tanpa target penyelesaian pekerjaan. Parahnya, pekerjaan satu unit rumah yang mestinya menghabiskan biaya sesuai target, justru tak selesai namun anggarannya habis terpakai. Sehingga kontraktor harus menelan kerugian hingga ratusan juta. “Pekerjaan yang mestinya rampung dengan biaya sekian ternyata tidak rampung walaupun dananya habis sekian. Sehingga kotraktornya rugi, ruginya mereka di pemberdayaan tenaga lokal itu,” jelasnya. 50 unit bangunan rumah bantuan PUPR ini, tegas Syaifudin, memang sudah rampung dibangun. Namun untuk item pendukung seperti lantai, WC, plafon, daun pintu sebagaimana perencanaan awal belum diselesaikan. Atas kelemahan tenaga kerja lokal yang tidak bisa bekerjasama dengan baik dalam penyelesaian proyek tersebut, kontraktor telah menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan semua item pekerjaan di masa perawatan ini. Sejauhmana progresnya belum diketahui pasti. (jun)
KBRI Baghdad Evakuasi TKW Asal Bima Terjebak Perang di Irak Bima (Suara NTB) – Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Mardiana, yang terjebak perang di Negara Irak, kini sudah berada di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Baghdad. “Alhamdulillah pak, saya sudah berada di kantor KBRI Bahgdad dengan selamat,” katanya mengirim pesan WhatsApp kepada Suara NTB, Selasa (26/11). Mardiana mengaku, pihak KBRI Baghdad datang menjemput di rumah majikannya yang berada di distrik Amara Propinsi Wasit Irak atau sekitar perbatasan Negara Irak dan Kuwait. “Selanjutnya, sekitar tiga minggu kedepan saya akan mengurus administrasi untuk keperluan pulang ke Indonesia,” katanya. Ia menyampaikan terima kasih kepada anggota DPR RI, H. M. Syafrudin ST, MM yang membantu komunikasi dengan KBRI Baghdad, serta pihak media massa di Bima yang memberitakan keluhannya. “Terima kasih pak sudah membantu,” ujarnya. Seperti diberitakan Suara NTB sebelumnya Mardiana yang bekerja di Negara Irak, mengaku ingin pulang kembali ke Indonesia lantaran sudah tidak tahan dengan kondisi negara yang sedang berperang. “Kami ingin pulang, karena khwatir dan tidak tahan mendengar suara tembakan dan bom setiap hari,” harapnya. Ia mengatakan berangkat dan sampai ke Negara Irak dengan menggunakan visa turis, yang didapati dari seorang sponsor warga Kecamatan Sape. Sementara sponsor utamanya di negara Irak. “Saat tiba di Irak saya langsung disekap oleh manajer disini. Namun sekarang manajer ini telah masuk penjara dan perusahaan telah ditutup,” katanya. Mardianan mengaku sudah satu tahun empat bulan menjadi TKW di negara di Irak. Selama berada di negeri 1001 malam tersebut, Ia mengaku bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT). “Selama satu tahun lebih sering berganti majikan. Kadang empat, kadang tiga bulan,” katanya. (uki)
Kota Bima (Suara NTB) – Kinerja Pegawai dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di ruang lingkup Pemerintah Kota Bima cukup memprihatinkan. Karena masih banyak ditemukan yang malas bekerja serta hadir tidak tepat waktu di Kantor.
(Suara NTB/Uki)
(Suara NTB/jun)
Bupati Limpahkan Wewenang Perizinan ke Camat Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, akhirnya melimpahkan sebagian wewenang Bupati pada Camat. Khususnya yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan. Selain untuk mendekatkan pelayanan dan pengontrolan, pelimpahan itu bertujuan mengefisiensi tugas pokok Bupati serta OPD terkait, sesuai amanat Perbub Nomor 10 tahun 2019. Kepala Bagian Tata PemerA. Halik intahan (Tatapem) Setda Dompu, A. Halik kepada Suara NTB usai mensosialisasikan pelimpahan wewenang itu pada Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan di gedung PKK, Selasa (26/11) menyebutkan, ada dua tugas tambahan yang kini dibebankan pemerintah daerah terhadap camat. Diantaranya pelayanan perizinan yang meliputi, rekomendasi izin peralatan dan pertunjukan. Kemudian menerbitkan izin penggunaan atau penutupan jalan, tempat usaha skala kecil, Tanda Daftar Perusahaan atau TDP, izin pembangunan salon skala kecil, mendirikan bangunan permanen kelas B atau semi permanen, izin galian C serta rumah makan dan usaha perbengkelan di wilayah kecamatan. Sedangkan untuk pelayanan non perizinan mencakup perekaman dan penerbitan data kependudukan berbasis NIK, memantau pelaksanan proyek pembangunan, menjadi koordinator Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan membuat rekomendasi penilaian bagi setiap kepala UPTD/UPTB yang ada di kecamatan. Selain itu tugas tambahan yang akan dikerjakan yakni membuat daftar penilain prestasi bagi PNS yang ditempatkan di desa, mengevaluasi RPJM Desa, menjadi koordinator pemantau kemiskinan termasuk aset daerah di desa dan sebagainya. “Pada prinsipnya pelimpahan ini dilakukan untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat. Diantara tugas itu terutama menyangkut masalah perizinan kecil,” ungkapnya. Sebagai tindaklanjut atas sosialisasi yang menghadirkan Camat, Sekcam dan salah seorang operator serta perwakilan masing-masing Desa/Kelurahan itu, pihaknya dalam waktu dekat akan mengadakan bimbingan tehnis bagi setiap perwakilan. Dengan demikian diharap sejumlah program Bupati serta OPD yang dilimpahkan bisa berjalan maksimal. “Setelah ini nanti operator Camat akan kita bimbing khusus. Mungkin ada dari mereka yang belum terlalu mahir menggunakan tehnologi,” pungkasnya. (jun)
Halaman 7
Hal tersebut juga diakui oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Drs. H. Mukhtar Landa, M.,H. Saat melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) banyak ASN dan Pegawai yang malas dan belum hadir pada pukul 08.00 wita. “Yang banyak ditemukan terutama ASN dan pegawai yang bekerja di kantor Kecamatan dan Kelurahan,” H. Mukhtar Landa
katanya, Selasa (26/11). Bahkan lanjutnya, didapati satu kantor Kelurahan di Kecamatan Rasanae Barat yang belum dibuka dan belum ada satupun pegawai dan ASN yang hadir. Padahal jam Kantor sudah dimulai. “Ke depan, budaya seperti ini harus dihilangkan. ASN dan pegawai harus tepat waktu,” katanya. Selain di kantor Lurah,
Mukhtar juga mengaku melakukan sidah ke sejumlah OPD dan Kantor Kecamatan. Banyak juga didapati ASN dan pegawai yang tidak hadir, padahal sudah dimulai jam kerja. “Jam kantor kita dimulai pukul 08.00 wita. Tapi kebanyakan yang hadir di atas pukul delapan,” katanya. Ia mengaku sudah memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk mengeluarkan surat teguran kepada ASN dan pegawai yang malas
dan telat hadir tersebut. “Semua pegawai dan ASN yang malas dan tidak hadir tepat waktu sudah didata. Mereka akan dilayangkan surat teguran nanti,” katanya. Setelah menerima surat teguran lanjutnya, ASN dan Pegawai tersebut akan diberikan Pembinaan dan sanksi berdasarkan aturan PP 53 tahun 2010 tentang kedisiplinan pegawai. “Saksi yang diberikan tergantung tingkat kesalahan yang dilakukan. Bisa ringan, sedang hingga berat,” pungkasnya. (uki)
Siswa SMA dan STM di Kota Bima Tawuran Kota Bima (Suara NTB) – Tawuran antar siswa SMA terjadi di Kota Bima, Selasa (26/ 11) pagi. Ratusan siswa STM 45 diduga menyerang SMA 4 Kota Bima yang berada di jalan Gajah Mada Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda. Tawuran tersebut merupakan kelanjutan pada hari Senin (25/11) yang bermula saling ejek antara kedua siswa sekolah tersebut. Akibat tawuran itu, beberapa kaca SMAN 4 pecah dan sejumlah siswa STM 45 diamankan Aparat Kepolisian. Staf Kesiswaan SMAN 4 Kota Bima, Abdullah S.Pd mengaku tawuran tersebut bermula dari aksi saling nantang main bola basket di SMAN 4, Senin (25/11). Saat itu siswa SMAN 4 sedang bermain memperingati hari guru. “Saat asyik bermain, tibatiba siswa STM 45 yang menonton di balik pagar mengejek siswa yang tidak bisa main basket,” katanya. Tidak terima dengan ejekan itu, siswa SMAN 4 mengajak siswa STM 45 untuk bermain. Namun ditolak. Justru siswa STM 45 terus mengejek hingga melempar siswa SMAN 4 dengan menggunakan batu. “Aksi ini sempat kami lerai dan menyuruh siswa STM pulang ke sekolahnya. Namun mereka tetap mengejek dan terus melempar,” katanya. Saat aksi lempar batu tersebut, lanjutnya, aparat gabungan Sat Pol PP Kota Bima dan Dalmas Polres Bima Kota langsung turun ke lokasi dan mengamankan se-
(Suara NTB/Uki)
TUNJUK - Kabid Penertiban Dinas Sat Pol PP dan Damkar Kota Bima, Abdurrahman didampingi guru SMAN 4 Kota menunjukkan kaca sekolah yang dilempar siswa STM 45, Selasa (26/11). kitar delapan siswa STM 45. Abdullah berpikir, tawuran telah selesai. Namun Selasa (26/11) pagi saat memulai aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM). Ratusan siswa STM 45 kembali datang menyerang dan melempar batu dari arah timur sekolah. “Untungnya tidak ada siswa yang menjadi korban dan akibat dari lemparan ini
beberapa kaca sekolah pecah dan aktivitas KBM menjadi terganggu,” katanya. Setelah beberapa menit aksi saling lempar, anggota Pol PP Kota Bima dan Dalmas Polres Bima turun ke lokasi. Bahkan satu orang pelajar STM 45 inisial IB diamankan oleh Pol PP dan dibawa ke kantor. “Untung cepat datang aparat gabungan tadi, jika
Bandar Besar Diduga Masih Bebas Kendalikan Narkoba Dompu (Suara NTB) Jajaran Sat Narkoba Polres Dompu terus mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba di Dompu. Dalam sepekan, 5 kasus berhasil ditangkap dan 2 diantaranya diduga terkait jaringan yang sama. Pengungkapan kasus narkoba diduga belum menyasar bandar yang diduga masih bebas kendalikan penjualan di Dompu. Kasat Narkoba Polres Dompu, Iptu Adhar, S.Sos melalui Kasubbag Humas Polres Dompu, Iptu Sabri dalam keterangannya, Selasa (26/11) mengungkapkan sejak Minggu (17/11) lalu berhasil mengungkap 5 kasus narkoba di Dompu. Terakhir Tim Narkoba mengungkap peredaran narkoba di Pekat dengan menggeledah kediaman Try warga Soritatanga Pekat pada Sabtu (23/11) sekitar jam 01.30 dini hari. Dalam operasi ini, tim berhasil mengamankan Ftn (30) warga Taa Kempo, Try (36) warga Soritatanga Pekat, dan Sdm alias Mona (34) warga Taa Kempo dengan BB milik Try 1 bungkus rokok soempurna yang di dalamnya berisi 10 poket klip transparan yang berisi serbuk putih diduga jenis shabu, dan 1 klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk putih diduga shabu. Selain narkoba, di kediaman Try juga ditemukan 5 butir peluru tajam dan 2 slongsong peluru dengan uang tunai Rp2,7 juta. Pada Ftn ditemukan 31 poket klip transparan yang didalamnya berisi serbuk putih yang diduga shabu, dan 1 plastik transparan yang berisi serbuk putih diduga shabu serta uang tunai Rp415 ribu. Pada Selasa (19/11) lalu, tim juga berhasil mengamankan 3 orang yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis shabu di Kempo. Ketiganya berinisial Spm alias Atma (19) warga Kempo, Ih (24) warga Kempo, dan Rmd (19) warga
(Suara NTB/Humas Polres Dompu)
USAI PESTA - Keempat orang yang diamankan Sat Narkoba Polres Dompu usai melakukan pesta narkoba di kos-kosan Kandai 1 Dompu, Senin (18/11) sekitar pukul 22.30 wita. Dari 4 orang yang terlibat, 3 diantaranya merupakan pelajar. Kempo yang diamankan di kediaman Atma. Bersama ketiganya diamankan 4 buah plastik klip transparan jenis sabu dan uang tunai Rp7,825 juta yang diduga hasil jualan. Tim Res Narkoba tidak hanya menggeledah di kediaman Atma, tapi juga di kediaman Dongki yang berhasil melarikan diri. Pengungkapan di Soritatanga Pekat dan Kempo ini diduga bersumber dari bardar yang sama. Bandar ini menjadi penyuplai barang yang berdar di wilayah Kempo dan Pekat, namun hingga saat ini masih bebas. Bandar terhadap hal ini, Sabri enggan menjawabnya. Selain di 2 lokasi ini, tim Narkoba Polres Dompu menggrebek warga yang sedang pesta narkoba jenis shabu di kos-kosan Kandai 1 Dompu yang melibatkan 3 orang pelajar dari 4 pelaku. Keempatnya berinisial ET alias Acha Eva (20) warga Magenda Potu, NR alias Mba Resty (17) pelajar warga Nata Desa Lepadi, MP alias Anton (18) pelajar warga Kandai 1, dan DAPP alias Adi (17) warga Kandai 1 Dompu. Mereka ini diaman-
kan pada Senin (18/11) sekitar pukul 22.30 wita dengan BB 1 buah tabung kaca berisi sabu-sabu dan 1 buah plastik klip yang sudah dibuka berisi sabu-sabu. Saat dilakukan penggeledahan didapati 4 orang terduga sedang asik melakukan pesta narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam kamar koskosan. “Benar, tes urine hasilnya positif (menggunakan narkoba),” kata Sabri. Sebelumnya juga diamankan Fds alias OHA (residivis) warga Rasanggaro Desa Matua dengan barang bukti (BB) 1,39 gram dan diamankan di kediamannya pada Minggu (17/11) sekitar pukul 13.00 wita. Pada Senin (18/ 11) sekita jam 08.30 wita kembali mengamankan Htn alias Randi warga Renda Simpasai Dompu dengan BB 4 buah plastik klip yang berisi sabu-sabu, dan 4 buah plastik klip berisi ganja. Hds diduga sebagai pengedar yang sering melakukan transaksi di kediamannya. “Kasusnya masih ditangani Sat Narkoba Polres Dompu, termasuk terhadap 3 pelajar yang terlibat pesta narkoba,” ungkap Sabri. (ula)
tidak banyak kaca sekolah yang pecah,” katanya. Kabid Penertiban Dinas Sat Pol PP dan Damkar Kota Bima, Abdurrahman, S. Sos mengakui, tawuran yang terjadi di SMAN 4 Kota Bima merupakan lanjutan aksi tawuran yang terjadi Senin (25/11) kemarin. “Lanjutan aksi tawuran kemarin antara siswa SMAN 4 dengan STM
45,” katanya. Ia mengaku dari aksi tawuran tersebut ada sejumlah siswa yang diamankan. Mereka diduga menjadi provokator tawuran. Saat ini aparat Pol PP dan Kepolisian masih disiagakan di SMAN 4 Kota Bima. “Saat jam sekolah kita siagakan anggota. Memastikan kondisinya aman dan kondusif,” katanya. (uki)
Polisi Dalami Unsur Pengancaman Ketua KPU Dompu (Suara NTB) – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Dompu, masih mendalami unsur pengancaman dalam laporan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dompu, Drs. Arifuddin. Pasalnya, pada keterangan awal tidak ditemukan indikasi yang mengarah pada perbuatan melawan hukum. CD preman asal Kandai II itu baru sebatas melontarkan kata-kata dan tidak disertai tidakan. “CD inikan hanya menanyakan mana bosmu, sementara tindakan yang dilakukan itu tidak ada. Makanya belum berani kita katakan sebagai pengancaman,” ungkap Kasatreskrim Polres Dompu, AKP. Reza Fahmi, SH. SIK., MH saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (26/11). Aksi yang dilakukan CD dengan melontarkan bahasa ancaman itupun, lanjut dia, tidak secara langsung pada terlapor. Tapi disampaikan pada istri dan anaknya di rumah serta staf di Kantor KPU. Isinya bahwa CD meminta istri Arifuddin memberitahukan sang suami bahwa ia mencarinya. Kemudian saat di kantor hanya sebatas mempertanyakan keberadaan bos yakni Ketua KPU. Melihat kronologi kejadian yang belum mengarah pada perbuatan pidana yang dapat mengancam keselamatan jiwa tersebut, pihaknya memilih untuk melakukan pendalaman terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan terhadap terduga pelaku. Sementara disinggung upayanya terhadap perbuatan serupa oleh CD yang disertai pengerusakan rumah orang tua Plt. Kadistanbun Dompu, Reza Fahmi belum bisa berkomentar karena perkaranya tengah ditangani langsung Mapolsek Woja. “Intinya masih kita dalami, apalagi pengancaman itu bukan dilakukan pada yang bersangkutan (Ketua KPU),” tandasnya. Informasi yang dihimpun Suara NTB sebelumnya, Arif sapaan akrab Ketua KPU menceritakan prihal pengancaman itu. Berawal saat ia dan sejumlah pegawainya mengadakan pertemuan untuk membahas persia-
Reza Fahmi
(Suara NTB/jun)
SUARA NTB Rabu, 27 November 2019
pan rapat pleno rutin. Tiba-tiba datang dua orang menggunakan sepeda motor mempertanyakan keberadaan bos. Merasa bukan seseorang dimaksud iapun tak menggubrisnya dengan masuk ke ruangan untuk mencari beberapa pegawai yang akan diajak menemani ke Mako Brimobda NTB. Tujuannya, yakni menginformasi bahwa dirinya tak bisa menghadiri undangan peresmian Musola karena harus berangkat keluar daerah. “Ditengah perjalanan saya ditelepon oleh Ketua PDIP, bahwa ada yang datang ke rumah saya ngamuk-ngamuk bentak anak dan istri saya,” ungkapnya. Mendengar informasi tersebut seketika pihaknya langsung balik menemui anak dan istrinya, termasuk oknum yang diduga melakukan pengancaman itu. Namun, saat itu yang bersangkutan rupanya sudah kembali ke Kantor KPU untuk mencarinya. Informasi tersebut diketahui setelah dilaporkan Sekretaris KPU ketika hendak melaporkan kasus yang menimpa keluarganya itu ke Mapolres Dompu. “Pengerusakan tidak ada hanya diintimidasi, makanya saya harap aparat penegak hukum segera bersikap,” ujarnya. Ditegaskan Arifuddin, pihaknya tidak mengenal sama sekali preman tersebut. Bahkan tak pernah bekomunikasi langsung apalagi berhutang pada yang bersangkutan. Identitasnya pun baru diketahui setelah mendapat informasikan dari sejumlah saksi yang melihat aksi pengancaman itu. (jun)
SUARA NTB Rabu, 27 November 2019
Di Pilkada Sumbawa dan KSB, PDI-P Pastikan Koalisi Sudah Rampung Mataram (Suara NTB) – PDI-P memastikan rancangan koalisi untuk mengusung pasangan bakal calon kepala daerah di Pilkada Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sudah rampung. Koalisi dengan sejumlah partai yang sudah terjalin, sudah lebih dari cukup untuk persyaratan mengusung pasangan calon ke KPU. Hal itu disampaikan Sekretaris DPD PDI-P Provinsi NTB, Lalu Budi Suryata. Menurutnya partai pengusung dan pendukung yang akan menjadi kendaraan politik kader PDI-P yang menjadi calon petahana di dua daerah tersebut sudah sangat siap dan rapi. “Partai yang jadi pengusung dan pendukung sudah ada semua. Artinya bahwa sudah lebih dari cukup untuk kita ajukan calon. Sehingga Alhamdulillah di dua kabupaten itu kita sudah aman,” ujar Budi. ”Misalnya di Sumbawa dengan persyaratan minimal sembilan kursi untuk bisa mengusung pasangan calon, kita sudah lebih. Koalisi dengan Demokrat saja sudah10 kursi. Demikian juga dengan KSB, bahkan lebih solid, tidak perlu lagi berkoalisi pun sudah bisa usung calon. Tapi di sana untuk memanfaatkan koordinasi dan jalannya pemerintahan kita juga perlu kan harus dibangun koalisi,” sambungnya. Namun demikian, Budi enggan menyebutkan dengan partai mana PDI-P sudah membangun komitmen koalisi di dua daerah tersebut. Kecuali dengan Partai Demokrat. Ia mengatakan bahwa pada saatnya nanti, semua akan terang pada waktunya sesuai dengan tahapan KPU. Pasalnya ia belum bisa menyebutkan saat ini, mengingat situasi dinamika politik masih berlangsung cair. “Untuk saat ini yang ingin bergabung kita juga masih wellcome, terbuka dengan siapa saja. Tapi jelasnya belum ini, karena masing-masing partai masih berporoses. Dia akan jadi final kalau sudah masuk ranah KPU. Sekarang masih berproses dan dinamis, sehingga semua masih bisa terjadi,” jelasnya. Didua daerah itu, PDI-P akan mengusung kadernya yang menjadi calon petahana, yakni Bupati Sumbawa, Husni Jibril, kemudian Bupati KSB, Musyafirin. Sementara soal calon wakil masing-masing, Budi juga belum mau membuka untuk sementara ini. (ndi)
POLHUKAM
Halaman 8
Pilkada Mataram
Mohan akan Bangun Koalisi Gemuk
Mataram (Suara NTB) – Setelah medaftar di partainya, yakni Golkar, Senin (25/11), Mohan Roliskana kembali mendaftarkan dirinya ke PPP, Selasa (26/11) kemarin. Mohan berencana bakal menggalang koalisi gemuk dalam menghadapi Pilwalkot Mataram 2020. Mohan yang dikonfirmasi usai menyerahkan formulir pendaftarannya ke Deks Pilkada DPC PPP, mengatakan bahwa dirinya memiliki alasan mengapa harus mendaftar di PPP dan akan menggalang dukungan dari sejumlah partai politik lainnya. Meskipun diketahui, dengan Golkar sendiri, persyaratan untuk mengusung Mohan menjadi Calon Walikota sudah terpenuhi. “Kalau bicara soal persyaratan, tentu dengan Golkar saja sudah terkomodir, terpenuhi. Cuman ini kita kenapa mendaftar lagi, kita ingin bagaimana lembaga politik di daerah ini bisa bersinergi dengan baik, kemudian juga kita bersama-sama dalam konteks Pilkada ini, mudahan harapan ini mengerucut,” katanya. “Jadi sekali lagi ini soal semangat kita bersama, bukan soal jumlah kursi dan persyaratan yang terpenuhi, tidak. Tapi ini cara kita membangun komunikasi politik, membangun semangat kolektif kita dalam bangun kebija-
kan yang mensejahterakan masyarakat,” sambungnya. Adapun alasannya dirinya mendaftar ke PPP, karena ia merasa dengan partai berlambang Ka’bah itu, selama ini selalu bersama-sama. Sudan dua kali pilkada yang dia ikuti, PPP selalu memberikan dukungan kepadanya. Bahkan sebagian bukti dari kemesraannya, di DPRD Kota Mataram, PPP memilih bergabung dalam Fraksi Golkar. Ketika dikonfirmasi terkait dengan kemesraan yang dibangun oleh PDI-P dan PKS yang berencana menggalang koalisi untuk mengusung pasangan bakal calon untuk menjadi lawan dirinya pada Pilwalkot Mataram 2020. Mohan menanggapinya santai. Menurutnya hal itu sangat wajar dilakukan oleh partai politik dalam membangun dinamika politik dan komunikasi politik. Dikatakannya bahwa, sampai saat ini dinamika politik di Kota Mataram masih berlangsung cair. Sehingga semua kemungkinan politik masih berpeluang terjadi, termasuk
(Suara NTB/ndi)
DAFTAR - Bakal calon Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mendaftarkan diri di PPP. Mohan berencana membangun koalisi gemuk pada Pilwalkot Mataram 2020. bisa saja Golkar berkoalisi dengan PKS dan juga PDI-P. ”Ndak ada masalah, saya
Korem 162/WB Uji Kemampuan Tempur Prajurit (Suara NTB/why)
DIGIRING - Para pemuda digiring di kantor Polresta Mataram kemarin usai diamankan karena dugaan penyalahgunaan narkoba.
Lima Pemuda Diamankan Terkait Narkoba Mataram (Suara NTB) – Lima pemuda dan pemudi tanggung diciduk atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Mereka ditangkap di Monjok Timur, Selaparang, Mataram. Mereka menghisap sabu sebelum menenggak ekstasi. Esktasi sebanyak tujuh butir diamankan dari pria berinisial F (21). Dia dipergoki sedang bersama teman wanitanya bersama tiga kawannya yang lain. Barang bukti ekstasi ditemukan sedang siap untuk dikonsumsi. “Dari hasil pemeriksaan, barang bukti ekstasi diduga milik F,” ungkap KBO Resnarkoba Polresta Mataram Ipda Nyoman Diana Mahardika dikonfirmasi Selasa (26/11) kemarin. Ekstasi itu tergeletak di lantai kamar kos yang ditinggali M (20). Dijelaskan bahwa para muda-muda itu baru saja selesai pesta narkoba. Buktinya, ditemukan seperangkat alat hisap. “Di dalam pipa kaca alat hisap berupa bong, ditemukan padatan yang diduga sabu. Mereka memakai bersama-sama,” jelasnya. Saat ini, barang bukti itu sedang diuji laboratorium. Demikian juga dengan identifikasi penyalahgunaan narkobanya. Para pelaku sedang dites urine usai diamankan kemarin. “Dari pemeriksaan diakui juga bahwa pemilik barangnya F. dia dapat membeli dari mana masih kita dalami,” pungkasnya. (why)
Giri Menang (Suara NTB) Korem 162/WB mengelar Uji Siap Tempur (UST) Kompi senapan Yonif 742/SWY. Kegiatan berlangsung di Kecamatan Sekotong, sejak Senin (25/11). Dipimpin langsung Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han selaku komandan latihan (Danlat). Sementara apel pengecekan dan pemberangkatan latihan uji siap tempur dipimpin Kepala Staf Korem (Kasrem) 162/WB Letnan Kolonel Inf Endarwan Yansori selaku Wadanlat, berlangsung di Lapangan Yonif 742/SWY Gebang. Pada kesempatan tersebut, Kasrem memberikan arahan dan beberapa penekanan untuk dipedomani selama pelaksanaan latihan uji UST. Dijelaskannya, latihan UST bukan sekedar latihan biasa, namun menjadi ujian kesiapan tempur Satuan Yonif 742/SWY dalam hubungan Kompi. Dimana dalam pelaksanaannya, tidak lagi dikoreksi atau diulang-ulang, melainkan akan dinilai dengan ketentuan lulus atau tidak lulus. Selain itu, lanjut Kasrem, penilaian terhadap para peserta mulai dari kemampuan dan gerakan perorangan, disiplin tempur, kemampuan menilai dan memilih medan dengan PKT/PKM, penguasaan materi. Selain itu, kemampuan melakukan
Ady Mahyudi Kembali Maju di Pilkada Bima Mataram (Suara NTB) – Anggota DPRD Provinsi NTB dari Fraksi PAN, Ady Mahyudi akan kembali tampil pada Pilkada Kabupaten Bima 2020. Sebagai bentuk keseriusan, ia mengaku telah mendaftarkan diri di sejumlah partai politik sebagai kandidat bakal calon Bupati. “Ya kita sudah daftar di PAN sama Gerindra dan juga PDI-P, saya daftarnya sebagai calon Bupati,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya di DPRD NTB. Ady Mahyudi, nampaknya masih penasaran dengan kekalahannya pada Pilkada serentak 2015 lalu. Karena itu ia akan kembali bertarung menghadapi calon petahana, Indah Dhamayanti Putri (IDP). Lantas dengan siapa Ady bakal berpasangan? Pasal namanya santer disebut-sebut bahwa dirinya akan maju berpasangan dengan mantan Bupati Bima, H. Syafruddin M Nur. Ady menjawab dengan diplomatis, bahwa menu-
rutnya semua yang muncul memiliki peluang yang sama. Terkait apakah dirinya akan menjadi calon bupati atau calon wakil bupati, ia akan menyerahkannya kepada keputusan partai. Sebab dirinya akan lebih realistis. “Belum, masih dalam tahap komunikasi, kita lihat keadaan nanti saja seperti apa, kita serahkan kepada partai,” katanya. Di PAN sendiri Ady tidak sendirian. Ada juga nama kader PAN yang cukup dijagokan akan didorong tampil bertarung di Pilkada Kabupaten Bima, yakni M. Aminurlah. Diketahui, bahwa pilkada Bima masuk dalam salah satu daftar target PAN meraih kemenangan, berdasarkan hasil kalkulasi politik yang dilakukan oleh partai berlambang mata hari terbit itu. “Lima daerah yang kita perhitungkan memiliki peluang menang di Pilkada serentak 2020, yakni pertama Kota Mataram, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Lombok Utara,” ungkap Ketua Tim Pemenangan Pilkada DPW PAN
Provinsi NTB, Hadi Sulthon. PAN cukup percaya diri bisa meraih kemenangan di lima daerah tersebut, karena akan mengusung kadernya untuk didorong tampil bertarung, baik sebagai calon Kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah. “Harapan kami, koalisi nantinya bisa dengan incumbent atau dengan sejumlah parpol lainnya dan itu sedang kita lakukan,” ungkap Hadi Sulthon. Adanya keseriusan PAN dalam memenangkan kontestasi Pilkada, Sulthon berharap seluruh kader PAN yang berstatus anggota Dewan harus menunjukan keseriusannya ketika ingin tampil di Pilkada 2020. “Jadi kalau ingin maju harus serius dan tidak boleh main-main. Jangan lagi ada alasan menunggu adanya perubahan regulasi UU yang mengatur cuti atau mengundurkan diri bagi anggota Dewan yang ingin maju Pilkada. Jadi sekali lagi harus serius jika ingin maju,” tegasnya.(ndi)
(Suara NTB/penrem)
LATIHAN - Kasrem 162/WB Letnan Kolonel Inf Endarwan Yansori selaku Wadanlat saat memimpin persiapan latihan UST. langkah-langkah dalam setiap materi kegiatan, serta kemampuan para Danki dalam memimpin dan mengendalikan anggotanya di lapangan dihadapkan dengan situasi medan dan sasaran. “Tunjukkan bahwa Yonif 742/SWY patut dibanggakan sebagai satuan tempur di wilayah Korem 162/WB yang terlatih dan siap digerakkan dalam pelaksanaan tugas dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan
negara,” harap Kasrem. Kepada para pendukung, penilai dan pengawas kata Kasrem, agar melaksanakan tugas fungsi sesuai ketentuan sehingga sasaran uji siap tempur dapat tercapai. Mengakhiri pengarahannya, Kasrem menekankan agar memperhatikan faktor keamanan personel dan materiil dalam setiap kegiatan, baik dalam hubungan perorangan, kelompok/tim hingga dalam hubungan kompi. (ars/*)
juga bisa mesra dengan PKS, kita juga bisa bernostalgia dengan PDI-P, kenapa ndak. Kita
ini kan masih berproses semua, masih saling menjaga satu sama lain,” katanya. (ndi)
OTT Kadispar Lobar
Jaksa Minta Penetapan Pengadilan Sita Barang Bukti Mataram (Suara NTB) – Jaksa mengintensifkan pemberkasan penyidikan kasus dugaan permintaan fee proyek dengan tersangka Kadis Pariwisata Lombok Barat nonaktif Ispan Junaidi. Kebutuhan penyidikan seperti pemeriksaan saksi sudah dipenuhi. Jaksa tinggal menggali barang bukti. “Kalau barang buktinya kita tinggal penetapan penyitaan dari pengadilan,” ungkap Kasi Pidsus Kejari Mataram Anak Agung Gde Putra ditemui Selasa (26/11) kemarin.”Kita usahakan percepat pemberkasannya,” imbuh dia. Dia mengatakan, barang bukti yang disita itu antara lain uang tunai, berkas dokumen, serta alat komunikasi. Sampai saat ini, jaksa penyidik belum memerlukan ekstraksi ponsel milik tersangka untuk mencari bukti petunjuk tambahan. “Belum ada kita dapatkan bukti (permintaan uang) melalui telepon. Sejauh ini yang kita temukan, dia melalui pembicaraan langsung saja,” kata Agung. Tersangka Ispan sebelumnya mengaku uang yang diranselnya uang pinjaman dari Pejabat Pembuat Komit-
men (PPK) proyek yang lokasinya di Pusuk Pass, Batulayar, Lombok Barat itu. “Itu hanya pengakuan sepihak tersangka saja,” kata Agung. Jaksa penyidik memiliki cukup alat bukti untuk menjerat Ispan menjadi tersangka dugaan permintaan fee proyek. Saksi PPK, imbuh dia, menyatakan tidak pernah memberikan pinjaman kepada atasannya. Keterangan Ispan saat diperiksa sebagai tersangka berseberangan dengan keterangan saksi-saksi yang diperiksa sebelumnya. “PPK tidak pernah mengaku bahwa uang itu adalah uang pinjaman,” beber Agung. Sementara mengenai saksi yang meringankan, Agung menyebut tersangka Ispan akan mengajukannya ke hadapan hakim. “Ad charge (meringankan) nanti dipersidangan,” ucapnya. Tersangka Ispan, disangka meminta imbalan sejumlah uang dari pengerjaan proyek penataan kawasan wisata Pusuk Lestari senilai Rp1,5 miliar. Ispan tertangkap usai menerima uang Rp95,85 juta di ruang kerjanya. (why)
Azril Klaim Kasus LCC Masuk Ranah Perdata Mataram (Suara NTB) – Mantan Direktur PT Tripat Lalu Azril Sopiandi menemui jaksa penyidik Pidsus Kejati NTB Selasa (26/11) kemarin. Hal itu dalam rangka lanjutan penyidikan dugaan korupsi penyertaan modal dan ganti rugi bangunan Dinas Pertanian di kawasan Lombok City Center, Narmada, Lombok Barat. Azril yang berhenti dari jajaran direksi PT Tripat pada 2017 lalu ini usai diperiksa sekira pukul 14.00 Wita. Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan membenarkan hal tersebut. “Masih dalam bagian proses penyidikan,” ujarnya singkat. Sementara Azril mengaku dirinya hadir untuk menandatangani berkas. Sebab sebelumnya dia diminta menyerahkan dokumen. “Kalau BAP (pemeriksaan) sudah dulu. Ini cuma tanda tangan-tanda tangan berkas saja. Kemarin kan (kejaksaan) minta data,” sebutnya. Azril pun menyempatkan diri menerangkan duduk perkara kasus itu. Proses kerjasama PT Tripat dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera terjadi saat dirinya menjabat sebagai Direktur. Pemkab Lombok Barat pada tahun 2013 lalu melangsungkan kerjasama operasional dengan modal lahan. Azril menyebut, Pemkab melepas aset lahan sebagai milik PT Tripat. “Lahannya punyanya PT Tripat penyertaan modal
(Suara NTB/why)
BERJALAN - Mantan Direktur PT Tripat Lalu Azril Sopiandi berjalan meninggalkan gedung kantor Kejati NTB, Selasa (26/ 11) usai menemui penyidik Pidsus dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kerjasama Lombok City Center Narmada. dari Pemkab Lobar karena uang kan tidak punya untuk menutupi modal yang Rp25 miliar. Karena tidak punya uang makanya kaasih dalam bentuk lahan walaupun lahan itu statusnya dulu masih bersengketa,” bebernya. Menurutnya, penyidikan yang berjalan saat ini mengesampingkan pola tata kelola perusahaan. Yang mana, kata Azril, PT Tripat dan PT Bliss terikat kerjasama antarperusahaan. “Tidak bisa dilihat dalam kacamata an sich sebagai Pemda. Walaupun penyertaan modalnya dari Pemda. Kan ada
goverment judgement rule dan business judgement rule. Cara mengaudit BUMD tidak bisa linier melihat BUMD itu seperti Dinas,” jelas Azril. “Kalau ini larinya ke perdata. Ini kan hubungan business to business. Kebetulan saja Tripat ini kan ada saham pemerintah. Tripat ini kan Badan Usaha yang orientasinya bisnis bukan seperti SKPD yang memang untuk belanja anggaran,” imbuh dia. Jaksa membidik persoalan gan rugi bangunan untuk pelaksana teknis Dinas Pertanian Lombok Barat. Proses ganti rugi gedung Dinas Pertanian yang terkena
pembangunan LCC di Gerimak, Narmada, Lombok Barat disinyalir bermasalah. PT Bliss membayar ganti rugi lahan sebesar Rp2,7 miliar untuk pembangunan gedung Dinas Pertanian. Namun, indikasinya berdasarkan temuan inspektorat, ongkos membangun gedung itu hanya disetorkan PT Tripat ke kontraktor sebesar Rp2,04 miliar. Sementara sebesar Rp665,2 juta diduga tidak bisa dipertanggungjawabkan. ”Yang penting bangunan sudah ada kemudian itu ada kewajiban Blacksteel (kontraktor),” jelas Azril. Item penyidikan lainnya yakni Anggaran Rp1,7 miliar dana penyertaan modal PT Tripat dipakai untuk kerjasama operasional LCC bersama PT Bliss Pembangunan Sejahtera (BPS). PT Tripat juga menyertakan aset Pemkab Lobar berupa lahan seluas 3,4 hektare. Lahan itu dibangun gedung pusat perbelanjaan yang kini sudah tutup. Auditor Inspektorat Lombok Barat menemukan indikasi kerugian negara Rp502,2 juta dari penyertaan modal itu. “Penyertaan modal itu kan sudah dipertanggungjawabkan dalam RUPS saya sudah tidak jadi direktur Tripat sejak tahun 2017. Jadi kalau memang itu tidak ada masalah seharusnya saya jangan dikeluarkan dulu dari Tripat,” pungkas Azril. (why)
LIPUTAN LIPUTAN KHUSUS KHUSUS
Rabu, 27 November 2019
Halaman 9
(Suara NTB/ars)
FEE PROYEK - Wakajati NTB, Anwarudin didampingi jajarannya menunjukkan barang bukti uang Rp 95.850.000 yang disita dari Kadispar Lobar, IJ. Uang yang disita itu diduga merupakan fee proyek .
Fenomena Gunung Es Praktik ”Fee” Proyek Kasus Oprasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan fee proyek terhadap Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, IJ, hanya satu dari fenomena gunung es praktik serupa. Pasalnya praktik itu, sudah menjadi rahasia umum. Pemberian fee proyek tersebut dinilai telah menjadi praktik kotor yang terindikasi lumrah dilakukan. KEPALA Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB, Adhar Hakim, SH.,MH mengungkapkan, praktik tersebut berlangsung sistematis di lingkungan pemerintahan. Karena dilakukan secara terencana dengan melibatkan banyak pihak dan berjenjang. ‘’Praktik fee proyek bukan praktik yang kasuistis, tapi dia sitemik. Karena dilakukan secara tersistem oleh pemilik akses kekuasaan dan kebijakan. Kalaupun ada yang ditangkap satu dua orang, itu hanya apes saja,’’ ujar Adhar saat ditemui Suara NTB di ruangannya akhir pekan lalu. Ombudsman NTB seringkali menerima pengusaha jasa kontruksi yang datang untuk berkonsultasi. Mereka minta pendapat dan saran terkait te-
kanan dari oknum-oknum pejabat di lingkungan pemerintahan, yang meminta jatah fee proyek. Hal itu membuktikan bahwa praktik tersebut sangat masif terjadi. ‘’Tapi mereka yang datang konsultasi itu enggan untuk menindaklanjuti dengan membuat laporan. Karena sekali lagi posisinya sangat lemah, akibat merasa berada di bawah struktur. Sehingga mereka menjadi sasaran praktik penekanan pada saat proses pelaksanaan, modusnya macam-macan, mempersulit atau janji sebelumnya,’’ katanya. Jika dikupas lebih jauh siapa pihak yang melakukan penekanan kepada kontraktor dalam hal pemberian fee proyek tersebut? Temuan Ombudsman, perbuatan tersebut seringkali dilakukan oleh pihak-
pihak yang memiliki akses politik dan kekuasaan. ‘’Kalau kita mau kupas lebih dalam sebenarnya praktik ini seperti tidak ada kapoknya dilakukan. Kalau di ranah akses kekuasaan politik itu, biasanya dilakukan untuk ongkos politik, bisa untuk ongkos politik, juga bisa untuk balik modal politik yang sudah dikeluarkan. Sedangkan kalau akses kekuasaan pemerintah biasanya karena banyak hal, bisa karena kerakusan, dan juga tekanan dari atasan,’’ sebutnya. Lebih lanjut disampaikan, bahwa sistem politik rente dalam pemerintahan di Indonesia menurutnya membuat praktik korupsi dalam proyek infrastruktur makin tumbuh subur. Sebab untuk mendapatkan sebuah kekuasan dan jabatan, praktik politik ijon masih sangat kental. Hal itu
kemudian mempengaruhi sistem tata kelola pemerintahan. ‘’Praktik politik yang sifatnya rente, politik ijon dari para spekulan, ini masih menjadi permasalahan dan ancama besar dalam tata kelola pemerintahan kita. Ombudsman mencatat pelaksanaan tata kelola Pemda masih sangat kental aroma politis birokrasinya. Pengangkatan pejabat tertentu harus dari kolompok tertentu, itu merupakan bagian dari praktik politik ijon,’’ jelasnya. Dengan suburnya praktik fee proyek ini, sehingga kita tidak heran jika banyak gedung pemerintah, jalan jembatan yang usianya belum lama, tapi sudah rusak. ‘’Itu kan pasti akan terjadi kalau sebuah proyek dibangun dan anggaran 40 sampai 50 persen itu untuk membiayai praktik KKN ini. Coba apa yang bisa kita jaminkan dengan sebuah proyek dibangun hanya dengan 50 bahkan 40 persen dari total anggaran,’’ tanyanya. Pada dasarnya, skema penganggaran sebuah proyek sudah diatur dengan sangat ketat, yak-
ni mulai dari proses pengumuman, lelang, tender, penggarapan sampai pertanggungjawaban. Namun proses tersebut tidak menutup celah terjadi praktik kotor. Karena dalam pelaksanaan banyak melibatkan unsur, mulai dari pelaksana, internal pemerintah dan luar serta pihak ketiga dan pengawas yang didalamnya ada APH atau TP4D. ‘’Pola pengumuman dan lelang proyek melalaui sistem elektronik, itu juga mendapat jastufikasi bahwa sistem itu juga harus diperbaiki. Karena ternyata tidak cukup proyek akan aman pada saat tahap perencanaan. Di hulu, ini meskipun sudah diminimalisir, tapi bahwa disana juga mulai macammacam. Nah di hilir ini juga, sistemnya perlu diperbaiki,’’ kata Adhar. Dari evaluasi yang perna dilakukan Ombudsman secara sistemik, menemukan bahwa sistem pengawasan harus perbaiki. Pihak pengawas yang melibatkan APH,
seperti di TP4D tersebut menurutnya belum menjamin praktik kotor dalam pelaksanaan proyek tersebut tidak ada. Dikatakan Adhar, statement Kapolri, yang me-warning aparatnya di daerah agar tidak main proyek. Menurutnya bukan pernyataan yang tidak berdiri sendiri, namun memiliki dasar. “Statemen terbuka
Kapolri dan Kajagung itu menjawab pertanyaan kita bersama bahwa proyek di daerah selama ini bermasalah,” jelasnya. Ia sepakat jika TP4D dibubarkan, karena itu menjadi salah satu usulan Ombudsman RI. Namun harus ada opsi lain untuk proses pengawasan praktik fee proyek di Indonesia, khususnya di NTB. (ndi)
Adhar Hakim
Praktik ’’Fee’’ Proyek Tak Bisa Dibendung
(Suara NTB/dok)
H. Salman PRAKTIK pemberian fee untuk pembangunan proyek oleh pengusaha jasa kontruksi kepada oknum pejabat, ter-
indikasi sudah menjadi hal yang biasa dilakukan. Karena dalam setiap proyek konstruksi di lingkungan pemerintah, sudah menjadi kewajiban bagi pengusaha untuk menyiapkan fee. Jika tidak maka pengusaha konstruksi bisa tidak dapat kembali mendapatkan proyek dari pemerintah. Pernyataan disampaikan langsung oleh Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi), H. Salman, kepada Suara NTB, Senin (25/ 11). Menurutnya pemberian fee tersebut bukan masuk dalam pemerasan, namun sebuah kesepakatan tidak tertulis yang dilakukan oleh pihak pengusaha konstruksi dalam satu proyek tertentu dengan oknum pejabat pemerintah ‘’Fee proyek itu umumnya bu-
kan pemerasan, karena merupakan hasil kesepakatan antara penerima fee dengan pemberi fee. Karena penerima fee ini tidak selamanya PPK atau Kadis, bisa saja pejabat lebih tinggi dari kadis atau keluarga pejabat atau juga bisa tim sukses,’’ ungkap Salman. ‘’Praktik permintaan dan pemberian fee proyek ini sudah tidak bisa dibendung, sudah dianggap menjadi hal yang wajib di dunia kontruksi. Karena tanpa ada komitmen dan kesepakatan fee ini, pengusaha gak bakal dapat pekerjaan, dan akan diberikan catatan merah,’’ sambungnya. Disebutkannya, komitmen fee proyek tersebut biasanya berawal dari oknum pejabat pemerintah yang menawarkan kepada pengusaha konstruksi.
Pengusaha akan mendapatkan proyek tersebut jika bersedia memberikan fee sekian persen dari total nilai proyek. ‘’Umumnya komitmen fee ini di mulai dari pejabat, karena dia punya proyek,’’ katanya. Lebih jauh disampaikan Salman, praktik kotor komitmen fee dalam sebuah proyek tersebut telah merusak sistem usaha jasa konstruksi yang profesional. Sehingga pengusaha konstruksi yang akan menang tender adalah mereka yang bersedia memberikan fee kepada oknum pejabat tersebut. Sementara mereka yang tidak bersedia, dipastikan tidak akan pernah bisa dapat pekerjaan. ‘’Karena itu kami dari Gapensi minta aparat tangkap saja kedua belah pihak itu. Karena
baik oknum pejabat maupun kontraktornya adalah samasama perusak sistem usaha profesional. Praktik fee ini memanfaatkan semua sisi terutama kekuasaan, jabatan, keluarga, situasi politik dan kedekatan dan pengusaha yang dekat dengan penguasa dan keluarga penguasa dan orang dekat penguasa. Jangan harap bisa menang tender bagaimanapun profesionalnya dan praktik ini jelas akan merugikan masyarakat,’’ tegasnya. Salman pun menyinggung soal kasus OTT di Lombok Barat tersebut. Ia mendorong APH untuk menelusuri semua dokumen proyek yang ada. Karena ia belum percaya jika disebut Kadis Pariwisata Lobar melakukan pemerasan. Sebab pemberian fee proyek
Praktik ’’Fee’’ Proyek Diduga Tumbuh Subur Proyek pemerintah kerap menjadi bancakan oknum tak bertanggung jawab. Praktik kotor korupsi itu tumbuh subur karena semua senang. Kontraktor dapat proyek, oknum pejabat dapat setorannya. Praktik ini bisa dihentikan jika ada yang berani melapor. PENANGKAPAN Kadispar Lombok Barat IJ, menambah panjang daftar pejabat yang terantuk dugaan korupsi. IJ ditangkap karena diduga meminta fee proyek sebesar Rp95 juta lebih, dicurigai dari tiga proyek penataan kawasan wisata tahun 2019. “Modus ini banyak sekali yang tidak kentara,” ulas Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram Prof. Amirudin menganalisa tren praktik korupsi belakangan ini, saat dihubungi Suara NTB, Minggu (24/11). Modus fee proyek, imbuh dia, tumbuh subur dan terus terjadi. ‘’Pupuknya’’ tidak lain karena semua dapat senangnya. Relasi keuntungan masing-masing pihak membuat praktik korupsi ini selalu berkembang dengan berbagai modus dan cara. “Yang satu dapat proyek, yang satu dapat uang. Ini baru terungkap tergantung kesadaran masing-masing pelaku. Syukurlah Mataram sudah ada OTT. Artinya itu ada kesadaran untuk mau melapor,” terangnya. ‘Lingkaran setan’ korupsi proyek pemerintahan seakan
tak berujung. Diduga oknum kontraktor untuk mendapatkan proyek tak jarang dimintai atau menyetor lebih dulu oleh oknum pejabat. Atau sebaliknya, oknum pejabat mendapat ucapan terima kasih dari oknum kontraktor yang menang tender. Amir menyebutkan, ragam modus korupsi fee proyek yang selama ini terjadi. Seperti, surat perintah membayar yang sengaja ditunda tanda tangan persetujuannya. Surat itu baru ditanda tangan setelah kontraktor mau menyerahkan setoran. “Ada juga sebelum proyek sudah ada pemberian sesuatu. Atau misalnya proyek sudah selesai, sudah serah terima, baru ada pemberian sebagai ucapan terima kasih.’’ ”Selama mau melapor ini bisa terungkap. Selama tidak ada yang mau, masih mau sama-sama untung, ini akan terus tumbuh subur,” kata Amir. Bagi yang melapor pun ada konsekuensi hukumnya. Mereka yang melapor itu bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Sebabnya, jaksa atau polisi bisa menindak bilamana ada laporan
dari masyarakat. Tidak perlu harus kontraktor yang kedudukannya sebagai korban, orang lain yang mengetahui akan indikasi pidana korupsi itu pun bisa. “Kalau dia yang melapor itu dilindungi. Atau dia menjadi justice collaborator yang membantu mengungkap meskipun itu dia sebagai pihak yang memberi. Nah dia memberikan itu kan karena di bawah tekanan atau ancaman,’’ jelasnya. Amir merujuk itu seperti dalam kasus korupsi fee anggaran rehabilitasi sekolah rusak terdampak gempa di Kota Mataram, yang menjerat mantan anggota DPRD Kota Mataram, Mh, pada tahun 2018 lalu. Mh, mantan politisi Golkar itu akhirnya diputus bersalah menerima pemberian sebesar Rp30 juta. Hukumannya penjara selama dua tahun setelah melalui upaya hukum kasasi Mahkamah Agung RI. Pemberinya, diduga mantan Kadisdik Kota Mataram Sud. Mh yang kini menjadi terpidana dengan penjara dua tahun ini dihukum dengan pasal 11 undang-undang yang sama. Contoh kasus lainnya, kasus fee proyek perbaikan masjid terdampak gempa Lombok yang terungkap Januari lalu. Pelakunya, mantan pejabat Kanwil Kemenag NTB HS dihukum hakim banding Pengadilan Tinggi NTB selama satu tahun delapan bulan. HS terbukti menerima uang
(Suara NTB/ars)
DIAMANKAN- Kadispar Lobar, IJ saat diamankan petugas Kejaksaan Negeri Mataram beberapa waktu lalu. sebesar Rp54,7 juta yang dihimpun dari dana bantuan masjid terdampak gempa di tiga kecamatan di Lombok Barat. Rumusan hukum yang dapat menjerat para pelaku korupsi fee proyek pun beragam sesuai dengan modusnya masing-masing. Praktik fee proyek, kata Amir, dekat dengan modus suap. Hal itu diatur dalam pasal 11 dan pasal 5 UU Tipikor. Ancaman pidananya minimal penjara selama satu tahun dan paling lama lima tahun. Dengan pidana denda paling banyak Rp250 juta. Atau pasal 12a UU Tipikor dengan ancaman penjara minimal empat tahun dan paling lama 20 tahun. “Sama-sama suap. Kalau
pasal 12a sebelum pejabat mengambil tindakan, pemberian itu untuk mempengaruhi. Kalau pasal 11 sesudah apakah adanya tindakan atau tidak adanya tindakan. Pasal 11 ini untuk yang pasif,” terang Amir. Atau bahkan, pejabat yang dengan sengaja meminta setoran proyek dengan tujuan untuk mendapat keuntungan sendiri dapat dijerat dengan pasal 12e, yang ancaman hukumannya lebih berat. Yakni pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimal 20 tahun, serta dendan paling banyak Rp1 miliar. “Dari beberapa kasus ini kalau tidak ada yang melapor, tidak akan terungkap dan akan terus subur,” pungkas Amir. (why)
tersebut tidak ada paksaan, namun merupakan komitmen kedua belah pihak. ‘’Silakan Kejaksaan periksa dokumen penawaran semua perusahaan peserta dan pemenang lelang pada Dinas Pari-
wisata. Nanti akan ditemukan apakah seluruh perusahaan yang menang atau yang bekerja sekarang ini perusahaan yang memang memenuhi sarat atau menang tender murni atau pesanan,’’ katanya. (ndi)
Kepala OPD Ingatkan PPK DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB tercatat memiliki paket proyek yang relatif banyak. Berdasarkan situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), ada sebanyak 444 item paket proyek di Dinas Dikbud NTB, rentan terjadi permintaan fee proyek. Mengatasi itu Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman, SH., MH., menegaskan agar pengelola paket proyek agar tidak melakukan permainan yang membuat kualitas proyek menjadi rendah. Rusman saat ditemui di ruang kerjanya pekan lalu menegaskan, dirinya mengarahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar melaksanakana paket proyek dengan baik sesuai ketentuan. “Saya menegaskan tidak boleh meminta fee dan lainnya, saya ingatkan kepada PPK untuk menjalankan sesuai ketentuan. Dalam proses melalui ecatalog pun kami meminta agar betul-betul memperhatikan yang berkualitas dan memiliki kompetensi di sana,” katanya. Menurutnya ada sejumlah paket proyek yang nilainya cukup besar seperti alat peraga dan pengadaan komputer. Namun, kata Rusman, pihaknya tetap mengingatkan kepada pengelola proyek agar tetap memperhatikan ketentuan. Ia juga menegaskan terkait pelaksanaan kegiatan di lingku pendidikan mulai dari dinas sampai sekolah terus diingkatkan, termasuk pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pengelolaan kegiatan lainnya agar betul-betul memperhatikan ketentuan yang ada. “Juga melaksanakan sesuai ketentuan, kedua adalah agar jangan sampai terjadi adanya permainan yang menyebaban nilai proyek atau kualitas proyek jadi rendah,” katanya. Selain itu, banyak DAK di sekolah yang dikelola secara swakelola. Namun Rusman meyakini kepala sekolah bisa melakukan kegiatna dengan baik. “Dan jadi atensi kami dan mengingatkan kepala sekolah untuk terus berbuat yang terbaik bahwa kegiatan yang dilakukan betul-betul semata-mata untuk keyamannan dan ketersediaan sarana untuk anak didiknya. Pasti mereka (kepala sekolah) berbuat lebih dari hasil yang kita harapkan,” katanya. Rusman juga mengatakan, ia senantiasa mengingatkan kepala sekolah atau panitia untuk melakukan kegiatan proyek dengan baik. “Jangan pernah mencoba untuk merekayasa keuangan, jangan berpikir yang macam-macam mengakibatkan pada hal-hal yang tidak baik,” katanya. (ron) H.Rusman
PENDIDIKAN
SUARA NTB Rabu, 27 November 2019
Diyakini Lebih Efisien SEJUMLAH sekolah mulai melaksanakan ujian semester dengan berbasis komputer atau computer base test (CBT), salah satunya SMKN 3 Mataram. Penggunaan CBT saat ujian semester diyakini membuat siswa terlatih sebelum melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Selain juga dianggap lebih efisien. Kepala SMKN 3 Mataram, Moh. Tauhid, S.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (26/11) mengatakan, pihaknya sedang fokus mempersiapkan ujian akhir semester yang mulai dilaksanakan awal bulan Desember nanti. Sebanyak tujuh laboratorium komputer disiapkan pihaknya. Nantinya seluruh siswa mulai dari kelas X, XI, dan XII akan secara bergiliran melaksanakan ujian semester berbasis komputer. “Sejak dua tahun terakhir kami menggunakan CBT. Semua kelas pakat CBT, akan dibagi per sesi,” kata Tauhid yang merupakan mantan Kepala SMKN 6 Mataram. Ia menjelaskan, penggunaan CBT lebih efisiensi ketimbang menggunakan kertas, karena pengeluaran untuk pembelian alat tulis kantor (ATK) cukup mahal ketika menggunakan ujian berbasis kertas. “Kalau yang lama kan kertas yang kita sudah pakai lumayan mahal, efesiensi di ATK. Pengawasan tetap dilaksanakan sama seperti saat berbasis kertas. Kalau pakai kertas biayanya besar,” katanya. Ujian semester dengan CBT diyakini bisa melatih siswa dalam mengerjakan soal UNBK nanti. Selain itu bisa memudahkan siswa dalam pengerjaaan soal. Di samping itu, SMKN 3 Mataram juga akan melaksanakan pengayaan pada bulan Januari nanti. Namun, selama pelaksanaan pembelajaraan siswa juga diberikan materi terkait UN. “Dan tetap kami sampaikan ke siswa saat Imtaq dan Upacara untuk anak-anak mempersiapkan diri menghadapi UNBK,” kata Tauhid. SMKN 3 Mataram juga mengikuti simulasi UNBK tahap pertama beberapa waktu lalu. Pihaknya sengaja mengikuti simulasi tahap pertama karena pelaksanaan UNBK SMK tahun 2020 relatif lebih cepat. Terkait sarana, Tauhid mengaku sarana di SMKN 3 Mataram sudah siap untuk pelaksanaan UNBK. Sudah ada tujuh laboratorium komputer yang dipersiapkan. SMKN 3 Mataram juga tidak meminjam laptop ke orang tua siswa. Penambahan materi yang diberikan kepada siswa diharapkan bisa meningkatkan nilai siswa agar menjadi lebih bagus. “Karena sekarang ini soal-soal Higher Order of Thinking Skill (HOTS) atau kemampuan berpikir tingkat tinggi, itu yang akan kita ajari anak-anak kita,” pungkasnya. (ron)
Moh. Tauhid (Suara NTB/ron)
Dikbud NTB Persilakan SMP Gunakan Sarana UNBK SMA dan SMK Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mempersilakan SMP di kabupaten dan kota yang belum lengkap sarana Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk menggunakan sarana milik SMA dan SMK. Masih banyak SMP di sejumlah daerah yang belum bisa melaksanakan UNBK pada tahun 2019. Bantuan sarana UNBK tahun 2020 pun masih belum bisa memenuhi kebutuhan sekolah. “Kami dari Pemerintah Provinsi NTB, Dinas Dikbud NTB mempersilakan untuk memanfaatkan komputer yang ada di sekolah kami, dengan catatan lebih bijak, tidak komputernya yang diangkat, tapi tempat ujian berpindah,” kata Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman, SH., MH., Selasa (26/11). Rusman menegaskan, pihaknya tidak ingin mendengar
ada SMP yang tidak melaksanakan UNBK, karena tidak ada komputer. Dikbud NTB memberikan atensi mengenai hal itu. Nantinya berkaitan dengan teknis peminjaman akan langsung dikelola oleh Kantor Cabang Dinas (KCD) Dikbud NTB di setiap daerah. Sementara itu, terkait sarana penunjang di SMA dan SMK, menurut Rusman juga masih
Mataram (Suara NTB) Tim dari Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan uji coba aplikasi baru untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di lima provinsi, salah satunya Provinsi NTB. Uji coba aplikasi itu dilaksanakan di SMKN 3 Mataram, SMKN 1 Mataram, dan SMAN 2 Mataram, pada Selasa (26/11) dan Rabu (27/11). Salah seorang tim Puspendik Kemendikbud, Arif Hidayat, ditemui di sela-sela pelaksanaan uji coba di SMKN 1 Mataram, Selasa (26/11) siang mengatakan, uji coba itu bukan uji coba konten soal, tapi uji coba aplikasi. “Apakah aplikasi ini sesuai dengan yang dinginkan atau masih ada yang harus diperbaiki,” katanya didampingi tiga orang rekannya. Aplikasi UNBK yang diujicobakan itu akan dipakai untuk UNBK tahun 2020. Menurutnya ada sejumlah perubahan dibandingkan aplikasi UNBK tahun 2019 lalu. Perubahan itu antara lain perubahan tampilan dan sistem penggerak atau engine dari aplikasi, termasuk juga ada perubahan pada model soal. Perubahan pada aplikasi itu dilakukan karena adanya masalah keamanan pada aplikasi UNBK sebelumnya. Arif menjelaskan adanya celah keamanan yang bisa dimanfaatkan pada aplikasi sebelumnya. “Akhirnya kita coba tambal, kita jalani, kita harus coba, salah satunya action browser
harus full screen dan tidak bisa keluar dari situ sebelum dapat izin dari pusat,” katanya. Uji coba aplikasi itu dilakukan untuk mengurangi terjadi kesalahan saat pelaksanaan UNBK. Termasuk untuk mengetahui kesiapan dari aplikasi termasuk tingkat utilitas dari aplikasi. “Misalnya spesifikasi yang dipakai oleh siswa atau server sekolah itu idealnya seperti apa. Nanti kemungkinan kalau sudah final akan disebar untuk pemakaian UNBK 2020, baru akan disosialisasikan, “ ujarnya. Uji coba aplikasi UNBK itu dilaksanakan secara serentak di lima provinsi yaitu Provinsi NTB, Kalimantan Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Arif menjelaskan, teknis pada uji coba itu, proktor diberikan form, pihak proktor mengisi skenarion yang dilakukan. “Misalnya siswa login bareng secara serempak, di servernya utilitas seperti apa, pemakaian memo-
Mataram (Suara NTB) Transform bekerjasama dengan SNV Netherlands Development Organization dan Creative Hub Universitas Gadjah Mada meyelenggarakan kompetisi dan pelatihan Social Entrepreneur Model Innovathon 2019 (SEMETHON-2019) di Mataram, Selasa (26/11).
iatan untuk kali ketiga yang Bumi, karya guru-guru pediadakan oleh instansi yang rempuan yang tergabung dipimpinnya sebagai bentuk dalam PGRI Lobar dan Tari apresiasi seluruh rangkaian Asih Trasna, karya L. Dedy kegiatan selama satu tahun di Purnama dari SDN 2 Batunyala Loteng. “Ke depan sebidang seni dan budaya. Pihaknya memberikan peng- moga gedung seni dan buhargaan kepada PKBM Tunas daya ini selalu hidup dengan Aksara Juara III Kategori Apre- kegiatan yang lain nantinsiasi Kelembagaan Lomba ya. Dengan terbentuknya PKBM Tingkat Nasional 2019, sanggar seni dan budaya ke Nuraini Kepala Sekolah SDN I depannya kegiatan seperti Dasan Tereng Juara III Kepala ini akan tetap ada, ditamSekolah Berprestasi Jenjang SD bah dengan kegiatan seni tingkat Provinsi 2019 dan dan budaya lainnya yang Tristania Cinthya Dewi S siswa kita siapkan di tahun 2020,” SMPN 2 Labuapi Juara III Lom- harapnya.(her/*) ba Renang Putri SMP/MTS O2SN Tingkat Nasional 2019. ‘’Selain itu 29 orang penerima penghargaan lainnya. Yang menerima penghargaan ini dari seluruh bidang, sain dan termasuk seni baca Alquran,” katanya. Hendrayadi menerangkan, gebyar seni pelajar yang ditampilkan tadi mulai dari Parade Bendera karya Ari Handayani persembahan SMPN 2 Lingsar dan SMPN 5 Narmada, Lukisan Indonesia persembahan vokal grup Sanggar Seni Disdikbud Lobar, Permainan Tradisional Egrang Tambok karya Ari Handayani persembahan SDN 1 Labuapi, Merakit, persembahan Bupati Lobar H. Fauzan Sanggar Seni Disdikbud Khalid memberikan sambutan Lobar, Perempuan Ibu
(Suara NTB/ist)
Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi Kepala Dinas Dikbud M. Hendrayadi bersama Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah menyerahkan penghargaan kepada guru dan PAUD berprestasi.
(Suara NTB/dok)
H. Rusman ada parameter, salah satu parameternya adalah nilai UN yang baik,” katanya. (ron)
(Suara NTB/ron)
UJI COBA - Salah seorang tim Puspendik Kemendikbud, Arif Hidayat bersama pihak dari Dinas Dikbud NTB, Susanto saat melihat proses uji coba aplikasi baru untuk UNBK tahun 2020 di SMKN 1 Mataram, Selasa (26/11). ri RAM seberapa besar, kami sudah kasih form untuk ikut langkah-langkahnya,” katanya. Sementara pihak dari Dinas Dikbud NTB, Susanto yang mendampingi tim Puspendik Kemendikbud, mengatakan, pihak Puspendik bersu-
rat ke Dinas Dikbud NTB. Kemudian pihaknya memiliih tiga sekolah yang dianggap sudah siap. “Kemudian kita kawal, kita berikan laporan, apa yang bisa diminimalisasi, bisa diselesaikan pada waktunya, sehingga aplikasi itu siap
didistribusikan. Nanti semua provinsi diundang ke Jakarta, jika sudah berhasil, aplikasi akan disebar ke semua provinsi untuk UNBK SMP, SMK, dan SMA. Kita akan gunakan di simulasi kedua atau gladi bersih,” jelasnya. (ron)
Milenial Didorong Bantu Turunkan Angka Stunting di NTB
(Suara NTB/ist)
Atraksi seni dan budaya pada Gebyar Seni Pelajar dan Pemberian Penghargaan pada siswa, guru dan sekolah berprestasi di Gedung Seni dan Budaya Narmada, Sabtu (23/11).
(Suara NTB/ist)
sekolah. “Apa yang saya sampaikan ini sangat dibutuhkan dengan semakin berkembangnya teknologi informatika. Sekarang anak-anak kita kalau tidak kita bina dan diawasi, mereka lebih tergantung dengan gadget handphone dan ini menjadi tantangan kita,” akunya. Lanjut Fauzan menambahkan, pentingnya dan memberikan dukungan terhadap kegiatan gebyar seni dan budaya berbasis sekolah dan pendidikan. “Kepada Pak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, saya ingin sekali misalnya pada Hari Ulang Tahun Kabupaten Lombok Barat tahun depan, ada panggung khusus untuk menyiapkan tempat bagi sekolah-sekolah untuk menampilkan kreasi seni dan budaya yang berbasis budaya lokal kita,” pintanya. Fauzan mengapresiasi kegiatan ini dan dulu sempat ragu saat pertama diselenggarakan di tahun 2017 dan alhamdulillah bisa diadakan setiap tahun. “Pada kesempatan ini juga, saya mengucapkan selamat hari guru dengan harapan di momentum ini, jadilah selalu sebagai guru pembelajar. Mari manfaatkan hari guru tahun ini juga sebagai bahan untuk melakukan introspeksi diri,” tutupnya. Sementara itu, Kepala Dinas Dikbud Lobar M. Hendrayadi mengatakan gebyar seni pelajar 2019 merupakan keg-
belum sepenuhnya terpenuhi. Sebagian sekolah masih mengalami kekurangan meskipun sudah diberikan bantuan. Untuk persiapan UNBK tahun 2020 nanti, Dikbud NTB juga sudah memberikan bantuan komputer ke sejumlah sekolah. “Bantuan komputer sudah jalan. Kami berharap di tahun 2021 sudah tuntas semua. Saat ini masih ada beberapa
sekolah yang meminjam, selain dari siswa juga meminjam dari tempat lain. padahal meminjam barang elektronik ini yang sensitif,” katanya. Menurutnya pelaksanaan UNBK menjadi penting, karena mendapatkan nilai ujian bisa lebih cepat, juga menjaga integritas, karena menyulitkan siswa mencontek. Selain itu, meski pun tidak menjadi syarat utama kelulusan, Rusman meminta kepala sekolah, orang tua siswa, dan siswa untuk tetap mempersiapkan diri dengan maksimal. “Mengejar nilai UN yang baik, walau pun bukan syarat kelulusan, bagaimana kami bisa menguji kepala sekolah dan guru, kalau tidak
Tim Puspendik Kemendikbud Uji Coba Aplikasi Baru UNBK di NTB
Bupati Lobar Apresiasi Gebyar Seni Pelajar Giri Menang (Suara NTB) Gebyar seni pelajar adalah akhir dari sebuah perjalanan kegiatan sanggar seni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) di Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Sehingga komunitas seni yang ada di sekolah yang melibatkan guru dan siswa diharapkan mampu melestarikan seni dan budaya dengan kemampuan mereka. Hal tersebut disampaikan Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat menghadiri Gebyar Seni Pelajar dan Pemberian Penghargaan Kepada Siswa, Guru dan Sekolah Berprestasi di Gedung Seni dan Budaya Narmada, Sabtu (23/11) malam. “Melalui kegiatan gebyar seni pelajar kita selalu peduli terhadap seni dan kebudayaan, kita sering bicara tentang pendidikan karakter dan sering berdiskusi tentang bagaimana supaya anakanak kita memiliki karakter yang kuat,” katanya. Fauzan juga berbicara tentang basis dari pembangunan karakter itu, dari sisi budaya masing-masing daerah memiliki basis dari kebudayaan itu. Hal itu menurutnya harus dijadikan sebagai pondasi dalam pembentukan karakter kepada anak di
Halaman 10
Kegiatan ini untuk mengajak generasi muda kreatif berpartisipasi melalui kompetisi gagasan dalam isu ketahanan pangan dan gizi di NTB melalui platform social-enterpreneurship. Direktur Transform Suyono, menegaskan jika kegiatan ini dinilai cukup penting mengingat angka stunting di NTB masih berada di atas rata-rata nasional, yakni sebesar 30,5 persen. Dalam kurun lima tahun terakhir, jumlah prevalensi stunting di NTB mengalami penurunan sebesar 12 persen, yakni dari 45,26 persen di tahun 2013 menjadi 33,49 persen di tahun 2018. Sementara tahun 2019, Provinsi NTB menargetkan jumlah stunting turun sebesar 28 persen. Salah satu faktor penyebabnya yakni masih tingginya angka kemiskinan. Oleh karena itu kegiatan ini berinisiatif untuk mengajak generasi muda berperan serta dalam gerakan pengurangan angka stunting. Kreativitas dalam menggerakkan ekonomi telah menginspirasi banyak pihak. Saat ini, dengan ide kreatifnya, sejumlah generasi muda telah berhasil memanfaatkan dan membangun teknologi se-
bagai instrumen yang efektif dalam pengembangan ekonomi. Melalui media sosial, telah tumbuh sejumlah pengusaha baru yang didominasi oleh kelompok milenial. “Melalui kegiatan ini, sebagai awal untuk membangun gerakan bersama dengan memanfaatkan teknologi untuk mendorong perbaikan ekonomi dan edukasi dalam pola asupan makanan bergizi kepada balita,” jelasnya. Kegiatan yang diharapkan mampu menjaring generasi muda sekaligus meningkatkan kapasitas dalam mendorong gerakan pengembangan kewirausahaan sosial di Provinsi NTB ini diikuti 27 kelompok sesuai dengan kriteria dan gagasan yang telah ditentukan oleh panitia. Setiap kelompok sebanyak 2 orang, sehingga target peserta sebanyak 54 orang yang berasal dari NTB dan luar NTB. Sementara Advocacy Food and Nutrition Security Officer SNV Netherlands Development Organization Yuni Setyaningsih, menyebutkan penyebab stunting adalah sistem pangan yang kurang baik. Stunting kini masih jadi isu hangat di tingkat nasion-
al. Hal demikian mengingat kasus stunting masih tinggi. “Masih ada masalah serius dan kronis,” ujarnya. Sementara di satu sisi kalau bicara mengenai pangan termasuk bagian dari hak asasi manusia yang harus di penuhi. Manusia memerlukan makanan bergizi, mereka berhak hidup bebas dari kelaparan dan bebas dari masalah gizi. “Ketika bicara tentang hak pangan ini bisa tercukupi dengan baik jika ada kolaborasi dengan baik antara pemerintah dan lainnya. Misalnya ada kebijakan yang pro terhadap hak pangan memastikan hak pangan penduduknya terpenuhi, “ jelasnya. Oleh karena itu keterlibatan para pemuda yang kini tidak saja sebagai sasaran ketahanan pangan, tapi juga sebagai pelaku. Mereka nantinya akan jadi orang tua yang diharapkan bisa hidup sehat sehingga mereka akan melahirkan generasi yang sehat. “Generasi ini penuh dengan ide kreatif, diharapkan bisa mendorong teman untuk lebih bisa menciptakan ide kreatif, sehingga bisa berkontribusi terhadap pemenuhan hak pangan,” terangnya. (dys)
Halaman 11
Rabu, 27 November 2019
Profil Olahraga
Merosot, Perolehan Emas NTB di Popnas 2019
Imam Mahdin
Jadi Bintara Berkat Prestasi Olahraga KESEMPATAN atlet menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) makin terbuka lebar. Cukup dengan menjadi atlet berprestasi di bidang olahraga, semua atlet berkesempatan menjadi prajurit TNI/AD. Hal itu telah dibuktikan atlet atletik NTB, Imam Mahdin yang saat ini telah resmi menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan pangkat Bintara. Imam Mahdin yang diwawancara Suara NTB usai menjalani latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (26/11) kemarin mengatakan dirinya resmi menjadi anggota TNI/AD tahun 2018. Saat ini dia bertugas di kesatuan TNI/AD Yonif/742 SWY Gebang Mataram. “Saya menjadi tentara lewat tes Bintara tahun 2018. Dan Alhamdulillah saya lulus lewat jalur prestasi olahraga,” ucapnya. Menjadi anggota TNI sebenarnya telah menjadi impian Mahdin sejak kecil. Mahdin memiliki cita-cita jadi tentara karena terinspirasi dari sejumlah atlet NTB yang berprestasi di bidang olahraga. Dimisalkannya, atlet senior atletik NTB, Arif Rahman jadi anggota TNI lewat prestasi lari 400 meter level nasional. Terakhir Arif meraih medali emas di PON/2016. Sementara itu Mahdin sendiri berprestasi di nomor lari full Marathon atletik nomor 42 Kilometer. Belum lam ini dia berhasil meraih medali emas di Palu Maraton di Palu tahun 2019 dengan catatan waktu, 2 jam, 36 menit. Catatan waktu itu melampaui limit PON 2 jam, 40 menit. Sayangnya catatan waktu yang diukir atlet kelahiran 26 Oktober 1996 ini belum diakui sebagai limit PON, karena lomba yang diikutinya bukan level Pra-PON. Karena belum lolos limit PON, saat ini Mahdin kembali menjalani persiapkan mewakili NTB mengikuti Pra-PON awal tahun 2020. Anak kedelapan dari pasangan Ahmad H. Umar dan Hajnah Yusuf (almarhumah) ini dipersiapkan mengikuti nomor full marathon. Untuk diketahui, Mahdin pertama kali mengenal olahraga atletik sejak duduk di SMP kelas satu. Ia tertarik dengan olahraga atletik karena terinspirasi dari teman sekelasnya, Adhar yang selalu disayang sama Guru sekolah karena selalu sukses meraih juara di atletik. Tahun 2012, Mahdin pun memutuskan untuk latihan di salah satu Klub Atletik Kuda Terbang di Kota Bima. Dua tahun latihan di klub atletik Kuda Terbang, Mahdin sukses menjuarai sejumlah lomba lari 10 Kilometer antar pelajar se kabupaten/kota di NTB. Sukses meraih juara di beberapa event regional NTB, Mahdin hijrah latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram tahun 2017. Dia menjalani latihan di GOR Turide karena diajak oleh pelari senior NTB, Ridwan. Selama latihan di Mataram, makan dan minum Mahdin dibantu oleh Ridwan. Selanjutnya, satu tahun latihan di Mataram Mahdin sukses meraih prestasi di sejumlah event luar NTB. Dan di tahun 2019 ini Mahdin sukses meraih juara di beberapa kejuaraan Marathon Terbuka. Terakhir dia meraih juara satu di Palu Marathon, 17 November 2019. (fan)
(Suara NTB/ist)
Mataram (Suara NTB) Prestasi olahraga NTB di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XV tahun 2019 dinilai mengalami kemerosotan bila dilihat dari perolehan medali. Di Popnas 2017, kontingen NTB meraih 4 emas, 5 perak dan 6 perunggu. Sementara hasil Popnas tahun 2019, NTB meraih 1 emas, 4 perak dan 5 perunggu. Itu artinya, di Popnas tahun ini kontingen NTB tidak mampu mempertahankan perolehan medali emas yang sudah diraih di Popnas sebelumnya, 4 emas. Dalam hal ini NTB telah kecolongan tiga medali emas (atletik), karena pada Popnas 2019 hanya meraih satu emas. Meski perolehan medali emas NTB mengalami kemerosotan, Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin menilai proses pengkaderan atlet di nomor estafet atletik sudah berjalan dengan baik. Hal itu dinilainya dari keberhasilan dua tim estafet 4x400 meter putra dan estafet 4x400 meter putri yang sukses meraih medali perak. “Alhamdulillah, proses pengkaderan berjalan dari nomor estafet nampak bahwa kita punya atlet-atlet yang saat ini perolehan perak semoga kedepan bisa lebih baik. Evaluasi akan tetap dilaksanakan untuk perbaikan. Salah satunya daya tahan perlu ditingkatkan melalui latihan,” ucapnya ketika dimintai tanggapannya oleh Suara NTB via ponselnya terkait prestasi NTB di Popnas 2019 yang menurun. Pernyataan Kadispora NTB terkait pengkaderan atlet sudah berjalan dengan baik ini tak sejalan dengan penilaian pemerhati olahraga di NTB. Sebab untuk mencari tau permasalahannya perlu dilakukan evaluasi secara teknis. Terutama masalah rekrutmen pelatih, atlet, gizi program dan lainlain harus dievaluasi lebih dahulu.
“Evaluasi harus dipersempit dulu ke masalah program. Lalu nanti akan terkait ke hal lainnya. Misalnya pelatih, rekrutmen, gizi, kesejahteraan dan lain-lain karena evaluasi ini akan menemukan akar permasalahan yang mengakibatkan prestasi NTB di Popnas tahun ini menurun dari Popnas sebelumnya,” ucap Mantan Pelatih Silat PPLP NTB, Dedy S. Darere, via WhatsApp-nya, Selasa (26/11). Di tempat terpisah Kabid Keolahragaan Dispora NTB, Anang Zulkarnain mengakui bila perolehan medali NTB di Popnas tahun ini mengalami penurunan bila dibanding Popnas 2017. Namun demikian pihaknya belum dapat membeberkan letak persoalan yang membuat perolehn medali NTB menurun. Pihak Dispora NTB telah mengundang sejumlah ofisial dan pelatih kontingen Popnas 2019 untuk mengikuti rapat evaluasi hasil Popnas 2019 yang akan digelar di Kantor Dispora NTB, Rabu (27/11). Rapat evaluasi yang dimaksud untuk mencari tahu akar persoalan yang mengakibatkan perolehan medali NTB di Popnas tahun ini menurun. “Terhadap kritikan yang membangun supaya clear berkaitan dengan hasil POPNAS NTB, besok kami mengundang teman-teman wartawan olahraga untuk kita diskusi berkaitan dengan Evaluasi hasil POPNAS Kontingen NTB jm. 14.00 di kantor Dispora NTB,” jawabnya. (fan)
(Suara NTB/ist)
KECEWA - Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin menenangkan pelari terakhir yang tengah kecewa karena gagal bertahan di peringkat satu saat final estafet 4x400 meter putri. Padahal, pelari NTB sudah berada di peringkat pertama, namun disalip di 40 meter terakhir sebelum menyentuh finis. Akibatnya, tim estafet putri hanya meraih medali perak.
Kota Bima Juara Umum Kejuaraan Atletik Liga Pora OPUD II Mataram (Suara NTB) Kejuaraan Atletik Kabupaten Lombok Utara (KLU) Liga Pora OPUD II telah berkahir di GOR 17 Desember Turide Mataram, Minggu (24/ 11) lalu. Kontingen Kota Bima berhasil meraih medali emas terbanyak di event yang melibatkan 150 lebih atlet dari kabupaten/Kota di NTB itu, yakni meraih 6 emas, 1 perak dan 1 perunggu. Atas hasil perolehan medali tersebut Kota Bima pun berhasil mengantongi label juara umum. Sedangkan juar umum kedua diraih Lombok Timur (Lotim) dengan raihan 2 emas, 2 perak dan 1 perunggu, sedangkan diposisi ketiga diraih Kota Mataram dengan raihan 2 emas dan 1 perunggu. Ketua Panitia Pertandingan, Ridwan yang diwawancara Suara NTB di Mataram, Senin (25/11) mengatakan kejuaraan yang mempertandingkan 14 nomor pertandingan itu telah berlangsung dari 20-24 November 2019. Event tersebut merupakan pilot project Deputi IV Kementerian Pemu-
(Suara NTB/ist)
HADIAH - Pelatih Atletik Kota Bima, Jubair (tengah) menerima hadiah uang pembinaan setelah sukses membawa tim atletik juara umum. juara kedua diraih Lotim dan ketiga Kota Mataram. da dan Olahraga (Kemenpora) dalam upaya pembinaan usia dini. Ridwan yang mewakili pihak Pengprov Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) NTB mendukung event tersebut dengan melibatkan atlet pelajar dari kabupaten/ kota di NTB. “Syukur Alhamdulillah Liga Pora OPUD II 2019 KLU Cabor Atletik dari tanggal 2024 November 2019 bisa berjalan dengan baik dari awal hingga akhir kegiatan. Kota Bima keluar sebagai juara umum,” ucapnya. Diakuinya penyelanggaran event Liga Pora di NTB merupakan yang kedua kalinya, sebelumnya pihaknya menggelar event yang sama di Kabupaten Sumbawa beberapa bulan lalu. Event itu diharapkan bisa menjadi event tahunan di NTB dalam rangka pembinaan atlet usia dini di NTB. Pasalnya lewat event itu bisa disaring lagi untuk dapat presatasi di
tingkat nasional dan dunia. Itu sesuai dengan tagline Liga Pora itu sendiri, “Prestasi Daerah Menuju Dunia,” tambahnya. “PASI NTB beserta seluruh Panitia yang terlibat serta perangkat daerah yang mendukung mengucapkan terimakasih atas suport dan dukungan dari Kemenpora RI,” ujarnya. (fan/*)
Tim Renang Catat Sejarah di Popnas Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga renang meraih medali perunggu di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XV di Jakarta, 15-24 November 2019. Meski menyumbang medali perunggu namun hasil itu merupakan sejarah baru bagi cabor renang. Sebab, untuk pertama kalinya atlet renang menyumbangkan medali di multievent olahraga tingkat pelajar nasional itu. Pelatih Renang tim Popnas NTB, Mohti Sumardi kepada Suara NTB di Mataram, Senin (25/11) mengatakan medali perunggu diraih cabor renang lewat atletnya, Ricky Alexander di nomor gaya dada putra. Raihan medali perunggu itu diakuinya sesuai dengan target pengurus cabor PRSI NTB. “Team Renang NTB berhasil menyumbang Medali Perunggu untuk Nomor Gaya Dada 200 meter putra, sesuai dengan prediksi awal kita. Perjuangan yg sangat berat. Ini perolehan tertinggi team renang selama empat kali ikut pagelaran POPNAS (di Kukar Kaltim, di Yogya, di Semarang Jateng dan di Jakarta,” ucapnya.
Lanjutnya, dari empat tlet yang memperkuat tim renang NTB, PRSI NTB sudah memprediksi Ricky bakal mendulang medali di popnas. Prediksi itu muncul berdasarkan hasil kejuaraan nasional yang diikuti Ricky dalam beberapa event nasional yang diikuti tahun ini. Dimana pada Pra-PON di Jakarta beberapa bulan lalu Ricky berhasil meraih peringkat tujuh nasional di level senior nasional. Selanjutnya di Popnas XV 2019 Ricky pun berhasil meraih medali perunggu di nomor 200 meter gaya punggung putra dengan catatan waktu 02 menit, 22, 85 detik. Catatan waktu tersebut sekaligus mempertajam catatan waktu yang dibuat Ricky di kejurnas renang di Jakarta 2091 dengan waktu 02 menit, 24.66 detik. Sumardi berharap hasil catatan waktu yang dibuat Ricky di Popnas dapat terus ditingkatkan. Sehingga ketika tampil di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020 Ricky dapat kembali mempertajam catatan waktu dan meraih medali. (fan)
SUARA NTB
Rabu, 27 November 2019
HILANG
HILANG
HLG STNK R2 HONDA DR.6757 EB NOKA/NOSIN : MH1JM3126JK264284/ JM31E-2257974 AN.GUNAWAN HARIS HLG D’SKTR KANTOR KEC.GUNUNG SARI KAB.LOMBOK BARAT
HLG BPKB R2 HONDA DR.2152 CJ NOKA/NOSIN : MHIJFL115EK066223/JFL1E1066210 AN.I MADE SUMERTA HLG D’SKTR JL.KH DEWANTARA KR.TALIWANG KOTA MATARAM
HLG BPKB JENIS R3 KAISAR /TRISEDA DR.4285 DL N O K A / N O S I N :MGD115MKTDJ004970/ 162MJD14848 03 AN.KECAMATAN GUNUNG SARI HLG D’SKTR KANTOR KEC.GUNUNG SARI
HLG BPKB R2 HONDA DR.5661 CH NOKA/NOSIN : MHIJFH119EK033545/JFHIE-1033420 AN.BAIQ YULIA ISFANDIARI HLG D’SKTR RUMAH PELAPOR
HLG BPKB R2 HONDA DR.6529 NOKA/NOSIN : HA24213790/HAE2113347 AN.NTB ESWS PROJECT KEDUTAAN AUSTRALIA
HLG STNK R2 HONDA DR.6733 MH NOKA/NOSIN : MHIJFUI25HK037324/ J F U 1 E - 2 0 5 3 3 6 9 AN.PELAPOR HLG D’SKTR CAKRANEGARA KOTA MATARAM
HLG BPKB R4 KIA DR.651 DB NOKA/NOSIN : KAAPB81AME7653544/G4NAEH802920 AN.PT.WAKA OBEROI INDONESIA HLG D’SKTR DIHOTEL OBEROI DUSUN TEMBOBOR LAUK DESA SIGAR PENJALIN LOMBOK UTARA
HLG BPKB R4 DAIHATSU TAF DR.781 DA NOKA/NOSIN : 991460/982908 NO.BPKB : 3480273 AN.LETARI HALIM HLG PERJALANAN DARI KEC.SEKOTONG KAB.LOMBOK BARAT MENUJU KOTA MATARAM
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697
DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc q
Halaman 12
DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Rabu, 27 November 2019
RUKO - VILA - KOST
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
500.000
Halaman 13
OPINI
SUARA NTB Rabu, 27 November 2019
Tingkatkan Sosialisasi Cegah HIV/AIDS KASUS HIV/AIDS di NTB sudah masuk dalam taraf memprihatinkan. Penemuan kasus HIV/AIDS di NTB terus meningkat. Pada 2019 ini, angkanya secara kumulatif sudah mencapai 1.865 kasus. KPA NTB mencatat sebanyak 63 Aparatur Sipil Negara (ASN) terjangkit HIV/AIDS. Dari jumlah itu, 40 orang kena HIV dan 23 orang kena AIDS. Puluhan abdi negara yang terjangkit HIV/AIDS tersebut tersebar di provinsi dan kabupaten/kota. Belum lama ini Sekretaris KPA NTB, Soeharmanto, SH mengungkapkan seseorang menderita HIV/AIDS karena hubungan seksual. Penggunaan jarum suntik yang menjadi penyebab HIV/AIDS di NTB sudah tak ditemukan lagi. Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Provinsi NTB menyebut, peningkatan penemuan kasus HIV/AIDS sangat drastis di Kabupaten Bima dan Kota Bima. Namun di daerah lain juga kasus HIV/AIDS juga merebak. Di KSB misalnya. Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa Barat, mencatat sedikitnya ada sekitar 13 Kasus HIV baru yang ditemukan sampai dengan Bulan November tahun 2019. Dari jumlah kasus tersebut tercatat empat diantaranya sudah berkembang menjadi AIDS serta menimbulkan korban jiwa sebanyak satu orang pengidap. Bahkan jika melihat data, trend kasus HIV/AIDS dari tahun ke tahun selalu meningkat dengan banyaknya temuan di lapangan oleh tim kesehatan. Peningkatan jumlah kasus HIV/AIDS, bukan hanya karena jumlah kasusnya meningkat. Melainkan angka ini bisa meningkat karena aktifnya petugas medis melakukan kunjungan kepada masyarakat. Hal ini juga dilakukan untuk semakin menekan penyebaran kasus ini. Karena, masyarakat yang mengidap HIV dan AIDS orangnya pasti akan tertutup sehingga akan sangat sulit untuk dideteksi. Jika tidak segera dikunjungi, maka akan terus menyebar ke masyarakat lainnya. Oleh karena itu, pola pendekatan yang saat ini tengah dimaksimalkan yakni pola kekeluargaan dengan turun secara langsung ke masyarakat. Penderita HIV/AIDS di Kota Mataram, tidak kalah dengan Bima. Diibukota provinsi ini, jumlah kasus HIV/AIDS masih tinggi. Data November tahun 2018 lalu sebanyak 580 penderita HIV/AIDS di Mataram. Perilaku masyarakat Kota Mataram sangat penting untuk menekan angka HIV/ AIDS. Karena, bagaimana pun Dikes Kota Mataram berupaya menurunkan jumlah penderita, Pemkot sendiri tidak akan bisa merubah pola perilaku masyarakat. Diera globalisasi saat ini, banyak remaja yang berhubungan pacaran kebablasan. Sehingga banyak muncul hubungan seks sebelum nikah. Mereka inilah yang sangat berisiko kena HIV/AIDS. Oleh karena itu, selain melakukan upaya deteksi dini dengan menurunkan para petugas medis, Pemda kabupaten/kota juga harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dan sekolah, terkait penyakit ini serta dampak yang diakibatkan. Karena selama ini, masyarakat masih belum faham mengenai penyakit yang mematikan ini. Bahkan jika ditanya, masyarakat juga tidak mengetahui, begitu juga upaya untuk mencegahya. Untuk itu, Dinas Kesehatan dan OPD terkait lainnya diharapkan rutin turun ke masyarakat. Minimal tiga bulan satu kali untuk memberikan sosialisasi sebagai upaya menekan kasus ini. (*)
Halaman 14
Budaya NTB Memitigasi Bencana Oleh : Ribut Lupiyanto ERAGAM bencana antropogenik akibat ulah manusia tidak ramah lingkungan terus terjadi. Musim kekeringan menghadirkan bencana kekeringan dan krisis air. Musim penghujan menghadirkan banjir, tanah longsor, angin ribut, dan lainnya. Bencana tersebut mayoritas terjadi akibat kerusakan lingkungan dan jelas mengancam keberlanjutan pembangunan. Hal ini menuntut upaya pelestarian lingkungan. Salah satu aspek yang dapat dioptimalkan adalah kontribusi budaya atau sistem pengetahuan lokal. Budaya adalah pemandu dan pemerkaya pembangunan berkelanjutan. Dimensi budaya penting diintegrasikan dengan aspek lain dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satunya melalui khasanah budaya Nusa Tenggara Barat (NTB). Kekuatan Budaya Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan (Brundtland, 1987). Pencapaian pembangunan berkelanjutan ditentukan oleh upaya melestarikan dan memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan ekonomi dan keadilan sosial. Budaya memuat nilai-nilai luhur dan keyakinan sebagai pedoman, rencana perilaku, serta dasar memecahkan masalah yang berlaku antar generasi. Nilai tersebut meneguhkan keberpihakan budaya terhadap kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Misalnya dalam budaya Melayu mengenal pepatah “Menyimak Alam, Mengkaji Diri”. Nilai ini mengajarkan agar dalam merancang dan melaksanakan pembangunan, haruslah diawali melalui kajian yang cermat terhadap alam dan semua potensi yang ada (sumber daya alam), serta mengkaji pula kemampuan diri (sumber daya manusia). Ada juga pepatah “Membangun Jangan Merosak, Membina Jangan Menyalah”. Nilai ini mengajarkan,
RADIO
Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration)
Semua pihak dan semua sarana penting melek ekologi guna menjamin keberlanjutan pembangunan. Pemimpin mesti berkomitmen mengoptimalkan potensi budaya untuk pelestarian lingkungan. Indonesia berpeluang besar menjadi macan Asia serta destinasi utama wisata dunia jika budaya ramah lingkungan dioptimalkan hingga terwujud pembangunan berkelanjutan agar dalam merancang dan melaksanakan pembangunan jangan sampai menyalahi ketentuan agama dan nilai-nilai budaya serta norma-norma sosial masyarakatnya (Effendy, 2005). Semua suku dan adat di Indonesia memiliki kearifan lokal yang ramah lingkungan. Nilai-nilai inilah modal kuat bagi upaya pelestarian lingkungan. Faktanya banyak terjadi kesenjangan antara nilai budaya tersebut dengan perilaku sehari-hari. Sairin (2009) menjelaskan bahwa budaya perilaku (behaviour culture) telah menjauh dari budaya idealis yang dicita-citakan (expected culture). Efeknya sebagaimana diperingatkan dalam Al Qur’an Surat Ar Rum (Ayat 41) yaitu terjadi kerusakan lingkungan disebabkan karena ulah tangan manusia. Manusia secara alamiah memiliki empat model budaya lingkungan, yaitu merusak, mengabaikan, memelihara, dan memperbaiki (Tasdiyanto, 2010). Model budaya mengabaikan dan merusak lingkungan hidup lebih cenderung terjadi dalam budaya rasional. Sedangkan budaya memelihara dan memperbaiki lingkungan terjadi dalam budaya tradisional. Perilaku manusia terhadap lingkungan akan direspon sesuai dengan model budayanya. Hoff (1998) mengemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan membutuhkan perubahan-perubahan sosial budaya, khususnya dalam nilai
dan perilaku ramah lingkungan. Strategi Revitalisasi Tantangan besar telah menghadang di depan. Arus globalisasi bermuatan budaya modern semakin tak terbendung masuk ke Indonesia. Kearifan lokal yang ramah lingkungan dalam kondisi darurat dan terancam tereliminasi. Gaya hidup yang materialis-hedonis telah menggeser sikap harmoni dengan alam (Hardjosoemantri, 2006). Konsekuensi atas fenomena ini menuntut upaya revitalisasi budaya dalam menggerakkan pembangunan berkelanjutan. Pertama, kebijakan pemerintah mesti memperhatikan dinamika lingkungan dengan program-program konservasinya. Hamengku Buwono X (2008) menegaskan bahwa permasalahan pembangunan disebabkan faktor kebijakan yang tidak berlandaskan budaya sendiri. Berbagai upaya mendesak dilakukan pemerintah. Misalnya melalui kampanye budaya ramah lingkungan, festival budaya untuk menjaga lingkungan, fasilitas ruang publik yang berkarakter budaya Jawa, dan lainnya. Kedua, pendidikan kebumian dan lingkungan mesti digencarkan secara formal maupun non formal. Hal ini dimaskudkan guna mengenalkan pada generasi muda yang akan mewarisi estafet pembangunan. Kerangka konseptualnya dapat mengadopsi konsep Pendidikan Pembangunan
Berkelanjutan (Education for Sustainable Development). Konsep pendidikan penting memasukkan muatan budaya lokal yang aplikatif bagi pelestarian lingkungan. Ketiga, masyarakat perlu diberi informasi dan diajak mengaktualisasikan kearifan lokal untuk menjaga lingkungannya. Prinsipnya agar masyarakat mampu berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan serta menjamin keberlanjutan fungsinya. Seniman, budayawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua elemen mesti diberdayakan sebagai penggerak implementasi budaya ramah lingkungan. Keempat, masyarakat penting dikuatkan pegangan fundamentalnya yaitu sisi spiritualisme. AlQardhawi (2002) menegaskan bahwa permasalahan lingkungan pada dasarnya merupakan persoalan moralitas sehingga solusi efektifnya adalah dengan revitalisasi nilainilai moral, keadilan, keramahan, dan sebagainya. Spiritualisme hadir sebagai oase bagi dahaga moralitas manusia modern. Tesis tersebut menguatkan argumentasi untuk menempatkan agama sebagai landasan fundamental dalam pengelolaan lingkungan atau disebut ekospiritualisme. Umat penting disadarkan dengan sentuhan spiritual bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari bukti keimanan. Pembangunan mesti dilaksanakan secara ramah lingkungan. Semua pihak dan semua sarana penting melek ekologi guna menjamin keberlanjutan pembangunan. Pemimpin mesti berkomitmen mengoptimalkan potensi budaya untuk pelestarian lingkungan. Indonesia berpeluang besar menjadi macan Asia serta destinasi utama wisata dunia jika budaya ramah lingkungan dioptimalkan hingga terwujud pembangunan berkelanjutan.
POJOK Gubernur minta tender dipercepat Mencegah proyek molor dan dikerjakan sekadarnya
***
Bangun komunikasi dengan Karangasem, Pelabuhan Pariwisata akan dibangun di Mapak Sebaiknya maksimalkan pelabuhan yang sudah ada
***
SUARA NTB
Rabu, 27 November 2019
Pembayaran Lahan Proyek ’’By Pass’’ LIA-KEK Dititip di Pengadilan Dari Hal. 1 Kalau pun terpaksa harus menjual, maka itu hanya kepada keluarga dan tidak mau kepada orang lain. “Tapi karena ini demi kepentingan umum, maka warga bersedia menjual lahannya. Itu sebagai bentuk dukungan warga terhadap program pemerintah pusat yang akan membangun jalan. Apalagi itu masuk program nasional demi mendukung berbagai program pembangunan di kawasan Mandalika,’’ ujarnya. Sebelumnya, Kepala Bidang Bina Marga Dinas
PUPR NTB, Ir. H. Sahdan, MT menyebutkan jumlah warga pemilik lahan yang dibebaskan tanahnya sebanyak 639 orang. Proyek jalan by pass tersebut melintasi lima desa sepanjang 17 km. Sahdan mengatakan, tim appraisal sudah menyelesaikan tugasnya. Sehingga pembayaran lahan akan segera dilakukan. Jalan penghubung dari bandara ke Sirkuit Mandalika ini panjangnya sekitar 17 km. Rencananya akan dibangun jalan empat jalur dan delapan lajur. (nas)
Gubernur NTB Minta APIP dan APH Kedepankan Pencegahan Korupsi Dari Hal. 1 Rakorwasda dihadiri oleh APH dari unsur Kejati NTB, Kejari se NTB, kemudian dari Polda NTB dan perwakilan Polres. Hadir juga auditor BPK, BPKP, serta Inspektorat se NTB. Hadir sebagai penyaji utama Inspektur Jenderal kementrian Dalam Negeri Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak. Dalam Rakorwarda tersebut, Gubernur NTB meminta kepada seluruh tim pengawas untuk dapat memperkuat sinergi serta mengedepankan pencegahan dalam kasus korupsi. Sebab tidak semua kesalahan adalah tindak pidana, tetapi lebih pada kesalahan administrasi. Alasan lain disampaikan gubernur, Inspektorat baik di tingkat provinsi dan kabupaten serta kota tidak lepas dari sifat individu yang tidak sepenuhnya rasional. ‘’Sehingga dalam upaya pengawasan harus lebih mengedepankan kebijaksanaan dan solusi daripada mencari-cari kesalahan,’’ sarannya. Ditegaskannya, tugas Inspektorat bukan untuk mencari kesalahan, tapi menangkap sinyal awal peluang tindak pidana korupsi sehingga dapat mencegah korupsi lebih dini. Inspektur Jenderal Kementrian Dalam Negeri Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak juga meminta agar PKS yang telah disepakati agar dalam pelaksanaannya lebih efektif dan terkoordinasi. Kesepakatan dimaksud terkait penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi, baik tingkat Pemprov, kabupaten/kota se NTB. Karena esensi Rakorwarda menurut dia, tentunya dapat memperkuat koordinasi yang telah dijalankan, sejak PKS ditandatangani tahun 2014 lalu. ‘’Koordinasi ini penting karena dengan koordinasi inilah penegakkan hukum di daerah bisa berjalan dengan baik,’’ tandasnya. Tumpak Haposan juga mengutip isi pidato Presiden RI H. Joko Widodo dalam rapat akbar bersama seluruh Gubernur,
Kajati, Kapolda di Sentul Bogor beberapa waktu lalu. Bahwa peran APIP ambil bagian dalam deteksi dini tindak pidana korupsi. ‘’Apa yang harus dilakukan? Bangun sistemnya, buat aplikasinya yang memudahkan masyarakat untuk memberikan laporan kasus korupsi. Setelah itu, sampaikan perkembangannya ke masyarakat lagi,’’ tegasnya. Berkaitan dengan APH, didorong membangun sistem yang memudahkan koordinasi, termasuk dalam penanganan laporan masyarakat. Sehingga apa yang dilaporkan kepada APH dan diteruskan ke APIP, dapat disampaikan ke masyarakat setiap perkembangannya. Hadir sebagai pembicara dalam Rakor itu, Kajati NTB diwakili koordinator pada Pidsus Lutfi Akbar, SH.,MH dan dari Polda NTB Kompol I Gusti Putu Suarnaya, SH dari Bidang Dumas. Sementara Inspektur Inspektorat Provinsi NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si dalam Rakor tersebut menyinggung soal koordinasi dengan APIP dan APH. Khususnya di tingkat daerah. Implementasi PKS belum efektif, karena banyak penanganan perkara bersumber dari laporan masyarakat langsung ditindaklanjuti APH tanpa diawali koordinasi dengan APIP. Ibnu Salim berharap, ada kesamaan persepsi dengan jajaran Kepolisian dan Kejaksaan dalam konteks kesepakatan bersama tersebut. Karena bagaimana pun juga, kesepakatan tidak saja dibuat antara Gubernur NTB, Kapolda NTB dan Kajati, tapi mulai dari tingkat pusat, yakni Mendagri, Kapolri dan Kajagung. ‘’Ini semestinya jadi kesepakatan bersama untuk dipatuhi dalam bentuk koordinasi setiap penanganan perkara yang bersumber dari laporan masyarakat,’’ ajaknya. (r/ars/*)
Kuncinya Kompak dan Bersinergi Dari Hal. 1 Menurut Wagub, keberhasilan sebuah desa adalah mengajak anak-anak muda desa berpikir untuk membangun desa menggunakan ilmu yang dimiliki sehingga desa tersebut akan maju ke depannya. ‘’Karena di zaman sekarang ini, kalau ingin maju bukan hanya sekadar bermodal indah saja. Tetapi apakah kita bisa mengangkat keunikan yang kita punya dan bisa memanfaatkan informasi dan teknologi. Agar Desa Wisata Bonjeruk yang sudah indah ini bisa dikenal dan semua aspek yang ada di dalamnya harus dimaksimalkan,’’ saran Wagub. Rohmi juga mengingatkan kepada kepala desa untuk segera menyediakan bank sampah. Sebab, kemajuan sebuah desa wisata dapat dilihat dari kebersihan dan tata kelola desa tersebut. Oleh karenanya, dua aspek tersebut harus ditingkatkan agar lebih profesional dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang ada. ‘’Mengedukasi masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah. Sampah plastik, kertas dikelola dan dijual ke bank sampah. Sisa makanan bisa menjadi pupuk organik dan dapat menghasilkan uang,’’ jelas Rohmi. Rohmi juga menyampaikan agar Posyandunya aktif dan menjadi Posyandu Keluarga. Posyandu Keluarga bukan hanya untuk melayani bayi dan ibu hamil saja tetapi juga melayani lansia. ‘’Kalau Posyandunya sudah menjadi Posyandu Keluarga, desa wisata ini akan tersanggah juga kesehatan masyarakat. Karena kita menjadi desa wisata warganya tidak boleh sakit. Nah, Posyandu ini fungsinya untuk
mengetahui lebih cepat penyakit yang diderita warga desa,’’ ujarnya. Ditambahkan Rohmi bahwa syarat untuk desa wisata bisa maju, bank sampahnya harus jalan, Posyandunya harus menjadi Posyandu Keluarga. Desa wisata tidak akan lengkap kalau warganya tidak sehat. Desa wisata tidak akan bagus kalau tidak bersih. Pada kesempatan yang sama, CEO Presiden Direktur AirAsia, Veranita Yosephine Sinaga mengatakan AirAsia adalah perusahaan penerbangan yang sudah beroperasi 15 tahun lamanya. Saat ini AirAsia sangat bangga karena menjadi partner pariwisata Indonesia. Di mana Lombok menjadi 1 dari 5 destinasi super prioritas di Indonesia. ‘’Merupakan sebuah kebanggaan bagi saya dan tim AirAsia untuk bisa menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia secara keseluruhan,’’ ujarnya. Menjadi misi utama AirAsia menjadi partner pemerintah pusat dan daerah untuk bahu-membahu membangun ekosistem pariwisata dan membangun ekosistem perekonomian secara keseluruhan yang tidak hanya berfokus pada sosial ekonomi tapi tidak hanya berfokus pada bisnis ekonomi tetapi juga pada social progress. ‘’Saya sangat berbangga hati hari ini menyaksikan banyak sekali inisiatif-inisiatif lokal yang sangat menginspirasi bagi saya dari sisi pemberdayaan sampah dan produk-produk inovasi makanan dan minuman yang unik dari Lombok,’’ ungkapnya. (r)
Halaman 15
Gubernur Resmikan Pura Dalem Desa Pakraman Pagutan Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc, meresmikan Pura Dalem Bhuwana Iswari Desa Pakraman Pagutan, Kota Mataram, Selasa (26/11). Gubernur pada kesempatan itu menyampaikan, rasa bahagianya dapat hadir di tengah masyarakat pada acara peresmian Pura Dalem. Ia mengatakan betapa pentingnya membangun rasa persahabatan di tempat peribadatan. ‘’Saya selalu senang hadir di tempat peribadatan,’’ ungkap gubernur, seraya menyinggung pejabat agar tetap menjalin persahabatan dan komunikasi dengan masyarakat. Pejabat diminta tidak hanya saat pensiun saja berinteraksi dengan masyarakat. ‘’Jangan sampai datang ke pura, jangan sampai datang ke acara masyarakat setelah pensiun saja,’’ katanya. Gubernur pun berharap orang-orang yang melakukan peribadatan supaya tetap nya-
man dan selalu berbahagia. Pemprov berjanji akan memberikan bantuan dan dukungan dalam perbaikan pura. ‘’Senang sekali saya bisa hadir bersama dan apa yang kami punya di Pemda adalah milik masyarakat. Oleh karena itu, sebagai bentuk partisipasi Pemda Provinsi, Insya Allah kami akan menyumbangkan Rp100 juta untuk perbaikan pura ini,’’ katanya disambut dengan tepuk tangan masyarakat yang hadir. Peresmian pemugaran Pura Dalem Bhuwana Iswari Desa Pakraman Pagutan ditandai dengan penandatangan prasasti oleh Gubernur NTB didampingi Ketua PHDI NTB, I Gde Mandra dan Ketua Krama Pura NTB, Ketut Lastra. Seperti diketahui Pura Dalem Bhuwana Iswari Desa Pakraman Pagutan ini diamong, 15 banjar atau desa pekraman atau sekitar 1.800 KK. Pura ini dibangun atas swadaya masyarakat dan juga sumbangan dari para tokoh dan dermawan. (r)
(Suara NTB/ist)
PRASASTI - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah, menandatangani prasasti pemugaran Pura Dalem Bhuwana Iswari Desa Pakraman Pagutan, Kota Mataram, Selasa (26/11)
Evaluasi Kerjasama APIP-APH Dari Hal. 1 Inspektorat Provinsi NTB di Mataram, Selasa (26/11). Dalam PKS yang dibuat November 2018 lalu itu, disepakati antara petinggi APIP dan APH, dari pusat hingga daerah. Antara Mendagri, Kapolri, Kajagung, kemudian ditindaklanjuti kerjasama Gubernur, Kapolda dan Kajati, termasuk semua kepala daerah. Isinya, apapun pengaduan masyarakat yang berkaitan
dengan tindak pidana korupsi, akan dikoordinasikan lebih awal dengan APIP. Setelah dilakukan audit, ditindaklanjuti dengan rekomendasi pidana atau administrasi. ‘’Dalam konteks kerjasama APIP dan APH ini, tidak semua pengaduan itu pidana. Ada yang hanya terbukti administrasi, itu yang diselesaikan ditingkat APIP,’’ kata Iirjen Kemendagri, Tumpak Haposan Simanjuntak. Sama halnya ketika ada
penyelewengan yang berkaitan dengan pekerjaan fisik. Secara kasat mata masyarakat melihat ada indikasi penyimpangan pada spesifikasi yang seharusnya 100 meter, hanya dibangun 80 meter. Laporan masyarakat ini pun harus dikoordinasikan dengan APIP, kemudian direkomendasikan pidana kepada APH. Lantas kenapa masih kurang koordinasi antara APIP dengan APH? Diakuinya, kedua pihak masih jalan
Gubernur Minta Tender Dipercepat Dari Hal. 1 Jumlahnya meningkat sebesar 5,46 persen dari tahun 2019 yang mencapai Rp24,73 triliun. Percepatan tender proyekproyek pemerintah tersebut agar geliat ekonomi semakin terasa. Jika tender dapat dilaksanakan lebih awal, kenapa harus menunggu akhir-akhir tahun. Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini mengatakan pertumbuhan ekonomi NTB akan jauh lebih mentereng apabila semua kepala daerah punya keberanian dan melakukan perubahan untuk tidak lagi menunda lelang di akhir tahun. ‘’Saya kira ekonomi kita akan dinamis kalau awal tahun ini kita akan cari caranya. Supaya proyek kita di semua kabupaten/kota bisa dilaksanakan, sebelum bulan Juni atau Agustus semua selesai (tender),’’ katanya. Apabila seluruh Pemda dapat mempercepat tender, ia yakin pada pembagian DIPA tahun berikutnya pada November 2020, mengalami kinerja yang luar biasa. ‘’Saya kira ini (percepat tender) perubahan baru yang harus berani dicoba,’’ ujarnya. Penjabat Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, tender untuk proyek-proyek pemerintah tahun 2020 sudah bisa dimulai Desember atau Januari mendatang. Ia mengatakan hal itu sudah menjadi arahan pimpinan mulai dari pusat hingga daerah. Di mana, untuk proyekproyek yang sudah tersedia alokasi anggarannya, tendernya tidak perlu menunggu seluruh administrasinya selesai. Yang penting alokasi anggarannya sudah disahkan. ‘’Tadi Pak Gubernur sudah bilang jangan sampai (tender) lewat semester I. Semua pada semester I sudah selesai,’’ katanya. Ditanya soal lelang perencanaan dan lelang konstruksi yang sering terjadi dalam satu tahun anggaran. Sehingga menyebabkan lelang konstruksi menjadi terlambat. Iswandi mengatakan, hal tersebut terus menerus diperbaiki. Pemprov terus mengupayakan lelang perencanaan dilakukan tahun anggaran sebelumnya. Sehingga, pada tahun berikutnya tinggal melakukan lelang pelaksanaan konstruksi. Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB,
Syarwan, SE, MM mengatakan, penyerahan DIPA Tahun 2020 dilaksanakan lebih awal agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran lebih cepat terutama dari belanja modal. Dan segera memberikan manfaat yang nyata kepada seluruh masyarakat, khususnya di wilayah NTB. Ia menyebutkan, belanja negara tahun 2020 yang akan direalisasikan di wilayah Provinsi NTB mencapai Rp26,08 triliun, meningkat 5,46 persen dari tahun 2019 yang hanya sebesar Rp24,73 triliun. Dengan rincian sebesar Rp9,78 triliun untuk belanja pemerintah pusat kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Rp16,31 triliun untuk Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Ia menyebutkan, Dana Desa Tahun 2020 untuk desa-desa di Provinsi NTB dialokasikan sebesar Rp1,23 triliun, meningkat 4,40 persen dari alokasi APBN 2019 Rp1,18 triliun. Alokasi yang meningkat tersebut sejalan dengan tren peningkatan secara nasional. Secara keseluruhan, kata Syarwan, dokumen DIPA untuk belanja Kementerian Negara/ Lembaga yang diserahkan dan direalisasikan di wilayah Provinsi NTB sebanyak 394 DIPA. Yang mencakup nilai sebesar Rp9,78 triliun, yang akan dibayarkan di 4 KPPN, yaitu KPPN Mataram 246 DIPA sebesar Rp7,47 triliun. Kemudian, KPPN Selong 27 DIPA sebesar Rp659,97 miliar, KPPN Sumbawa Besar 53 DIPA sebesar Rp577,79 miliar, dan KPPN Bima 68 DIPA sebesar Rp1,07 triliun. Jika dilihat dari nominalnya, jumlah alokasi DIPA Tahun 2020 terbesar yaitu pada satuan kerja SNVT Pembangunan Bendungan BWS Nusa Tenggara I sebesar Rp1,51 triliun, SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Nusa Tenggara I Provinsi Nusa Tenggara Barat Rp576,97 miliar dan Korem-162 Dam IX/ UDY Rp384,46 miliar. Dilihat dari penggunaannya, kata Syarwan, alokasi tersebut meliputi alokasi yang digunakan langsung oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp9,28 triliun. Sedangkan Rp497,48 miliar lainnya digunakan oleh OPD dalam kerangka pembiayaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan masing-masing rincian yaitu, pembiayaan Dekon-
sentrasi sebesar Rp140,26 miliar dan Tugas Pembantuan sebesar Rp357,22 miliar. Secara fungsional, alokasi tersebut diperuntukkan bagi pembiayaan fungsi-fungsi pemerintahan yaitu Pelayanan Umum Rp444,47 miliar, Pertahanan Rp429,88 miliar, Ketertiban dan Keamanan Rp1,51 triliun, Ekonomi Rp3,76 triliun, Lingkungan Hidup Rp390,23 miliar. Kemudian Perumahan dan Fasilitas Umum Rp580,29 miliar, Kesehatan Rp187,76 miliar, Pariwisata dan Budaya Rp2,72 miliar, Agama Rp199,65 miliar, Pendidikan Rp2,25 triliun, dan Perlindungan Sosial Rp20,87 miliar. Dari jenis belanja, alokasi tersebut terdiri dari belanja pegawai Rp3,03 triliun, belanja barang 3,21 triliun, belanja modal Rp3,52 triliun dan belanja bantuan sosial Rp15,09 miliar. Sementara alokasi TKDD untuk 11 Pemda di NTB Tahun 2020 sebesar Rp16,31 triliun. Terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp9,08 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp4,68 triliun, Dana Desa (DD) sebesar Rp1,23 triliun. Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp933,70 miliar, dan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp371,46 miliar. Syarwan menjelaskan kebijakan TKDD Tahun 2020 diarahkan untuk mendukung penguatan kualitas layanan dasar publik di daerah, kualitas SDM, konektivitas infrastruktur, mendorong investasi, serta mendorong belanja produktif untuk membentuk aset. Untuk menjamin optimalisasi peran belanja APBN tahun 2020, sebagaimana arahan Presiden dalam penyerahan DIPA dan Alokasi TKDD 2020 beberapa waktu lalu, menekankan agar Kementerian Negara/Lembaga dan juga Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas belanja, spending better bukan spending more. Serta memastikan dan mengawal terlaksananya berbagai program prioritas yang sudah dicanangkan. Dengan didukung oleh birokrasi yang efisien, melayani dan mampu bekerja secara tim. Dengan diserahkannya DIPA dan Daftar Alokasi TKDD Provinsi NTB tahun 2020, diharapkan, kata Syarwan seluruh satuan kerja serta kepala daerah untuk melaksanakan APBN/APBD tahun 2020 secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel. (nas)
sendiri sendiri. APH bekerja dengan kewenangannya menindaklanjuti laporan masyarakat. Bisa jadi, lanjut dia, APIP yang kurang progresif menindaklanjuti kerjasama tersebut agar satu persepsi dengan APH. Tapi tidak dipungkirinya, APH juga punya kemampuan berbeda beda untuk menerjemahkan PKS tersebut, sehingga ada yang langsung menindaklanjuti tanpa ada koordinasi dengan Inspektorat. Atas evaluasi ini, Irjen Kemendagri meminta agar dibuatkan “rumah bersama” antara APIP dengan APH sebagai ruang koordinasi. Karena minimnya koordinasi bisa menjadi masalah kurang kuatnya koordinasi antara kedua pihak dalam menjalankan PKS tersebut. Sehingga dilihatnya masih berjalan dengan kewenangan masing masing. ‘’Sebenarnya PKS itu
dasarnya adalah regulasi, ada Undang Undangya. PKS justru acuan regulasi, bukan kekurangan regulasi, tapi sebenarnya dalam implementasi kurang efektif,’’ jelasnya. Sekretariat bersama ini bisa jadi tempat berkoordinasi untuk mengurai kebuntuan menterjemahkan PKS tersebut. Esensi dari PKS tersebut ditegaskannya sebagai upaya mendorong efektivitas pembangunan. Sebab semua pengaduan tidak harus diproses pidana, karena bisa jadi hanya pelanggaran administrasi. Diistilahkannya sebagai prinsip penerapan hukum atas pelanggaran administrasi oleh penyelenggara negara. Kecuali, ditemukan mensrea atau niat jahat oleh penyelenggara pemerintah yang berimplikasi terjadi kerugian negara. ‘’Maka, dalam hal ini, prinsip dalam tindak pidana harus ditegakkan,’’ tegasnya. (ars)
Kemenkeu Minta Pemda Batasi Belanja Operasional Dari Hal. 1 Sedangkan untuk realisasi TKDD mencapai 24,53 persen. Sehingga total belanja pada Triwulan II ini mencapai 24,22 persen. Peningkatan serapan anggaran pada triwulan II ini sesuai prediksi, di mana mengikuti tren tahun sebelumnya, akan terjadi lonjakan serapan dibanding Triwulan I. Salah satunya didorong oleh pencairan gaji 13 pada bulan Juni. Capaian belanja pada triwulan II tersebut, kata Syarwan mampu mendorong serapan anggaran total selama 6 bulan pertama Tahun 2019 mencapai 42,33 persen. Yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga 36.99 persen dan belanja TKDD mencapai 48,67 persen. Sebagaimana tren yang selalu terjadi pada tahun sebelumnya akselerasi serapan anggaran terjadi pada semester II. Pada triwulan III, belanja pada kementerian/lembaga mencapai 24.82 persen sedangkan serapan anggaran melalui TKDD mencapai 24,62 persen. Sehingga total penyerapan pada triwulan III mencapai 23,98 persen dari alokasi pagu. Capaian kinerja penyerapan anggaran dari JanuariSeptember 2019 atau sampai dengan triwulan III mencapai Rp17,51 triliun atau 66,71 persen. Dengan rincian penyerapan belanja TKDD mencapai 73,29 persen dan penyerapan belanja kementerian/ lembaga 61.81 persen. Sampai dengan minggu keempat bulan November, kata Syarwan telah mencapai Rp7,11 triliun dari alokasi pagu Rp8,98 triliun atau 79.28 persen. Dengan rincian, belanja pegawai sebesar Rp2,64 triliun atau 92,84 persen dari
pagu; belanja barang sebesar Rp2,80 triliun atau 80.10 persen dari pagu; belanja modal Rp1,66 triliun atau 57,85 persen dari pagu; serta belanja bantuan sosial Rp14,04 miliar atau 74,9 persen dari pagu. Sementara itu realisasi TKDD sampai dengan minggu keempat bulan November 2019 sebesar Rp14,19 triliun atau sebesar 86,23 persen dari alokasi pagu. Syarwan menambahkan, belanja negara 2020 untuk provinsi NTB sebesar Rp26,08 triliun. Terdiri dari Rp9,78 triliun Belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga. Dan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang dialokasikan sebesar Rp16,30 triliun. Sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, seluruh satuan kerja diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program/kegiatan/proyek. Kemudian mempercepat proses pengadaan barang/jasa. Mempercepat dan meningkatkan ketepatan penyaluran Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Pemerintah. Selain itu, kata Syarwan, meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas (value for money). Berupa pembatasan belanja operasional yang urgensinya rendah. Seperti rapat dalam kantor, perjalanan dinas dan konsinyering dan honor tim. ‘’Mempercepat penyelesaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik, dengan mempercepat penetapan petunjuk operasional. Dan mempercepat penyelesaian pembahasan/penelaahan rencana kegiatan dan meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek,’’ tandasnya. (nas)
BPKP Pantau Kasus Aset Gili Trawangan Dari Hal. 1 “BPKP juga memonitor permasalah aset tersebut,” kata Kepala BPKP RI Perwakilan NTB, Agus Puruhita Arga Purnomo Widodo kepada Suara NTB, Selasa (26/11) kemarin. Peluang masuk kewenangannya dalam masalah ini adalah audit review. Sasaran review adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan entitas pelaporan telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Khusus yang dilakukan review adalah perjanjian kerjasama dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) antara Pemprov NTB dengan PT. GTI. ‘’Kami siap kalau ada permintaan review ataupun evalu-
asi atas perjanjian tersebut, baik dari Pemprov maupun dari APH,’’ jelasnya. Terlebih sebelumnya sudah ada catatan Kejaksaan Tinggi NTB, bahwa ada indikasi perbuatan melawan hukum pada aset yang ditelantarkan investor tersebut. Padahal nilai aset diperkirakan mencapai Rp2,3 triliun. BPKP menurutnya bisa mengkaji masalah dibalik berlakunya kerjasama antara PT. GTI dengan Pemprov NTB tersebut. ‘’Kami siap kalau ada permintaan reviu ataupun evaluasi atas perjanjian tersebut, baik dari Pemprov maupun dari APH,’’ ujarnya. Selain memberi masukan untuk mengurai masalah Gili Trawangan, sejumlah aset wanprestasi yang dikelola pihak ke-
tiga juga jadi atensi BPKP dengan berkoordinasi dengan KPK. Hasil koordinasi itu sudah diteruskan ke Pemprov NTB agar segera ditindaklanjuti. Menurut Agus, untuk penuntasan aset bermasalah harus segera dilakukan inventarisasi, ditindaklanjuti dengan review. Selanjutnya, Pemprov harus bisa memilah sesuai aspek akuntabilitas. Inspektorat Provinsi NTB sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) didorong ada di depan untuk proses inventarisasi dan memastikan tidak jadi temuan berlanjut. ‘’Tentunya, yang lebih tahu mengenai aset Pemprov yang bermasalah adalah Pemprov NTB itu sendiri. Sehingga kami mendorong APIP Pemprov NTB untuk bisa menjalankan peran assurance dan consulting-nya,’’
saran Agus sebelumnya. Peran quality assurance atau monitoring dan pemeriksaan aset ini menurutnya dapat membantu Gubernur NTB menemukan solusi atas masalah aset yang berkepanjangan. Ditambahkan Agus, Pemprov NTBseyogyanyamelakukaninventarisasi aset bermasalah dan melakukan kajian dari aspek legal. Dalam kasus lahan wanprestasi di Kota Mataram maupun Gili Trawangan, APIP ataupun BPKP bisa melalukan audit jika ada indikasi merugikan keuangan negara atau daerah. lebih dari itu, dapat juga perbaikan tata kelola aset. Ditanya lebih jauh soal peluang audit investigasi untuk menemukan kerugian daerah dalam aset wanprestasi ini, menurut Agus perlu kajian reg-
ulasi dan kesepakatan yang dibuat sebelumnya. Menurutnya, harus dilihat konteks wanprestasi yang berarti perusahaan tidak bisa memenuhi kewajibannya. ‘’Mesti dilihat perjanjiannya seperti apa? Ada pasal denda, misalnya. Atau eksekusi jaminan, jadi agak ke keperdataan,’’ ujarnya. Jika ingin lebih jauh, maka harus dilihat dan dikaji konteks wanprestasi sehingga ditemukan simpul persoalan. Sebagaimana aset Pemprov 40 hektar di Gili Trawangan, “digantung” dengan Hak Guna Usaha (HGU) selama 70 tahun namun wanprestasi. Pemprov tidak dapat apa apa. Sementara perputaran uang terus mengalir di atas lahan karena dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis dan perdagangan. (ars)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Rabu, 27 November 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Sertifikasi Pranikah
Kemenag Lotim Klaim Sudah Keluarkan 1.000 Sertifikat
Selong (Suara NTB) Program baru berupa sertifikasi pranikah yang diprogramkan oleh Menteri Pemberdayaan Pembangunan Manusia (PMK) Muhadjir Effendy tampaknya bukanlah program baru bagi Kementerian Agama (Kemenag) Lombok Timur (Lotim). Pasalnya program pranikah sudah diterapkan di Kabupaten Lotim sejak tiga tahun terakhir ini. Bahkan di tahun 2019 ini, di Kabupaten Lotim sudah dikeluarkan sekitar 1.000 sertifikat pranikah dengan peserta sudah mencapai 20 angkatan. (Suara NTB/ham)
SILATURAHMI - Mempererat hubungan kerjasama dengan Harian Suara NTB, manajemen Gojek dan mitra bersilaturahmi ke Harian Suara NTB, Selasa (26/11). Didampingi Head Regional Corporate Affairs Jawa Timur and Bali Nusra Alfianto Domy Aji dan Branch Manager Gojek NTB Mia Siswaningrum, salah satu mitra Gojek menyerahkan pesanan paket makanan pada Penanggung Jawab Harian Suara NTB H. Agus Talino yang didampingi Redaktur Pelaksana Harian Suara NTB Raka Akriyani.
AirAsia Siap Dukung Pariwisata NTB Praya (Suara NTB) Dipilihnya NTB dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai salah satu dari destinasi wisata super prioritas oleh pemerintah pusat menarik perhatian berbagai pihak untuk ikut terlibat. Tidak terkecuali maskapai seperti AirAsia yang belakangan banyak memfasilitasi penerbangan langsung dari dan menuju Lombok International Airport (LIA). Direktur Utama AirAsia Indonesia,Veranita Yosephine Sinaga, menegaskan AirAsia saat ini sedang memposisikan diri sebagai salah satu partner bagi Pemprov NTB untuk mengembangkan pariwisata. “Kita salah satu dari partner yang sangat agresif mempromosikan Lombok,” ujarnya saat dikonfirmasi, saat acara peresmian Desa Wisata Bonjeruk, Selasa (26/11). Diterangkan Verenita saat ini AirAsia telah memfasilitasi beberapa rute penerbangan langsung dari dan menuju LIA, baik utuk rute domestik maupun internasional. Rute tersebut antara lain Perth - Lombok dengan frekuensi 4 kali seminggu, Kuala Lumpur - Lombok dengan frekuensi 14 kali seminggu. Kemudian ada rute Bali - Lombok serta Jakarta - Lombok dengan frekuensi 14 kali seminggu, Surabaya - Lombok dengan frekuensi 4 kali seminggu, dan Yogyakarta - Lombok dengan frekuensi 3 kali seminggu. Seluruh rute tersebut disebut Verenita menunjukkan per-
sentase yang bagus jika dilihat dari load factor dengan rata-rata 80 persen. “Perth- Lombok menjadi rute yang paling diminati. 80 persen itu cukup tinggi untuk kategori rute yang baru diluncurkan,” ujarnya. Selain rute yang sudah ada, Air Asia disebut masih akan menambah beberapa rute lagi, khususnya untuk penerbangan internasional. Walaupun begitu, rencana tersebut diakui masih dalam tahap verikiasi. “Sydney sekarang ini sedang menjadi bahan pembicaraan (untuk difasilitasi penerbangan langsungnya),” ujar Verenita. Beberapa pertimbangan yang p e r l u diperhatik a n dijelask a n
Veranita Yosephine Sinaga (Suara NTB/bay)
seperti tipe pesawat yang perlu dioptimalkan dengan jarak tempuh penerbangan. Saat ini Air Asia disebut memiliki konfigurasi pesawat yang dapat melayani dengan maksimal penerbangan dengan waktu tempuh di bawah empat jam dengan Airbus 320. Untuk penerbangan di atas empat jam, perlu dilakukan pengoptimalan konfigurasi. Untuk mengakomodir kebutuhan pengembangan wisata di Lombok, Verenita sendiri menerangkan bahwa pihaknya telah mengatur jadwal pertemuan dengan pelaku pariwisata di NTB untuk berdiskusi terkait apa yang dibutuhkan. “Kita akan dengarkan ideide dari travel agent dan perhotelan apa yang dibutuhkan ke depan. Dari diskusi ini kita akan cari tahu inisiatif apa yang ke depan bisa kita lakukan,” ujarnya. Air Asia disebut memiliki semangat yang besar untuk mengulang kesuksesan penerbangan rute Perth Lombok yang berhasil menaikkan kunjungan wisatawan Australia hingga 400 persen.Dengan kemauan dan komitmen serta visi yang jelas, Verenita menerangkan pihaknya akan memproses seandainya usulan dari pelaku wisata adalah penambahan rute baru ke beberapa daerah atau bahkan negara. (bay)
Kepala Kememag Lotim, H. Azharuddin, MSy, Selasa (26/ 11), menjelaskan sertifikasi pranikah ini memiliki manfaat yang sangat besar dengan syarat calon pengantin harus mengikuti kelas pranikah selama tiga bulan sebelum mendapatkan sertifikat. Dalam kelas pranikah pasangan akan dibekali berbagai ilmu pengetahuan, terutama tentang ilmu keagamaan. Sertifikasi pranikah, ujarnya, pada dasarnya ditujukan agar mempersiapkan pasangan memasuki jenjang pernikahan serta mencegah terjadinya per-
ceraian, apalagi di Indonesia khususnya di Lotim angka perceraian sangat tinggi. Pemerintah mengambil langkah ini menurutnya sebagai eksekutor pada bidang pernikahan sangat tepat. Pasalnya banyak pasangan yang belum siap kehidupan berumah tangga dan berujung pada perceraian. “Sertifikasi pranikah tidah hanya sebatas formalitas. Apabalia sebatas program. Melainkan benar-benar untuk mempersiapkan pasangan itu baik dari segi mental, fisik sehingga mereka mengatahui cara menyikapi segala persoalan dalam
fikasi pranikah cukup sulit dilakukan dan membutuhkan biaya cukup besar, H. Azharuddin membantahnya. Menurutnya, selama pembekalan pranikah digratiskan dan akan menjadi kebutuhan pasangan ke depann y a . (yon)
rumah tangga. memahami hak dan kewajibannya masingmasing,” terangnya. Menurutnya, penerapan sertifikasi pranikah tidak saja dilakukan di Indonesia, namun sejumlah negara maju yang memilki penduduk dominan beragama Islam juga menerapkan hal serupa. Pasangan yang ingin menikah terlebih dahulu dibekali pengetahuan dalam pernikahan selama beberapa bulan. Terkait asumsi H. Azharuddin masyarakat serti-
(Suara NTB/yon)
D3AP2KB NTB Gelar Pelatihan Advokasi Politik Perempuan Mataram (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB menggelar kegiatan Pelatihan Advokasi Politik Perempuan. Kegiatan berlangsung tiga hari sejak tanggal 26-28 November 2019. Pelatihan ini diikuti para politisi dan anggota DPRD kabupaten dan kota seluruh NTB, kegiatan berlangsung lancar dan sukses. Kepala DP3AP2KB Andi Pramaria, menjelaskan jika kegiatan pelatihan ini merupakan acara penting sebagai ikhtiar mewujudkan kesejahteraan bagi kaum perempuan. Mendatangkan pemateri Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH., MH., peserta diharapkan dapat mengambil peran strategis dalam menjalankan fungsinya. “Yang pertama bagaimana bisa mensejahterakan perempuan dalam peran dan fungsinya. Kenapa ini penting karena peran DPR itu melototin OPD,” ungkapnya. Menurutnya, program pemerintah haruslah memiliki
perspektif terhadap gender dan harus memastikan juga ada anggaran responsif gender. “Pentingnya acara ini buat kami kalau kita tidak ada komitmen kerjasama antara OPD dengan anggota DPRD itu harus berjalan baik. Ini komitmen dari kebijakan kita yang mengharuskan anggaran anggaran itu harus responsif gender,” ujar mantan Kepala Dinas Perindustrian NTB ini. Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda, menyebut ada banyak hal diskriminasi yang dilakukan negara terhadap perempuan. Hal demikian misalnya terbukti dari pelatihan-pelatihan menjadi anggota DPRD yang pesertanya dari laki-laki. “Jangan perempuan saja yang dilatih soal gender tapi juga laki-laki biar mereka paham perspektif gender,” terangnya. Politisi Partai Golkar ini menyebut jika banyak sekali persoalan perempuan yang dihadapi di NTB. Mulai dari SDM perempuan rendah di tingkat nasional, tertinggi tingkat perceraian nomor dua secara nasional. “Persoalannya adalah stunting kita juga tinggi secara nasional. Kematian ibu dan bayi tinggi, gizi buruk juga tinggi,” katanya. Isvie Rupaeda juga mengkritik budaya patriarki sebagai budaya berurat berakar di Lombok. Dalam kehidupan di dalam keluarga, ujarnya, seringkali menempatkan perempuan sebagai manusia kelas dua. “Tidak ada kesetaraan dalam keluarga yang menempatkan perempuan di bawah laki laki melainkan second class. Kita masih kalah sama budaya. Tidak adil tidak diposisikan, tapi sebagai second class. Masih kecil peran perempuan dalam konteks gender. Anggaran dinas juga sangat kecil Rp11 miliar itu sangat kecil belum lagi kita lihat fenomena gunung es. Nikah dini. Kalau dinas tidak punya anggaran banyak nggak bisa, “ tutupnya. (dys/*)
(Suara NTB/dys)
BUKA - Kepala DP3P2AKB NTB Andi Pramaria membuka pelatihan advokasi politik perempuan di Mataram, Selasa (26/11). Pelatihan ini juga dihadiri Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda.