Edisi Selasa 27 November 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 27 NOVEMBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 218 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pemprov Surati Pusat

42 Formasi Dokter Spesialis Lowong Mataram (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) NTB menyayangkan banyaknya formasi dokter spesialis yang lowong atau tak terisi dalam penerimaan CPNS 2018.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, sebanyak 42 formasi untuk dokter spesialis lowong.

Kepala Dikes NTB, dr.

Nurhandini Eka Dewi, MPH mengatakan banyaknya formasi dokter spesialis yang tak terisi akibat batas usia pelamar yang ditetapkan pemerintah pusat dalam penerimaan CPNS 2018 maksimal berusia 35 tahun. Padahal, pada rekrutmen CPNS 2014, batas usia pelamar untuk dokter spesialis maksimal 40 tahun.

Menyikapi banyaknya formasi dokter spesialis yang lowong, Nurhandini mengatakan pihaknya melalui BKD NTB akan menyurati pemerintah pusat. ‘’Kita melalui BKD akan bersurat ke pusat.

Kita tak mengira kemarin pusat mengubah syarat umur untuk formasi dokter spesialis,’’ katanya dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (26/ 11) siang.

Ia mengatakan, cukup sulit mengharapkan pelamar dokter spesialis jika batas usia maksimal saat mendaftar 35 tahun. Pasalnya, kata Nurhandini, rata-rata untuk mendapatkan gelar dokter spesialis harus kuliah selama 10 tahun.

Untuk menjadi dokter biasa saja harus kuliah selama enam tahun. Kemudian untuk dokter spesialis ditambah empat tahun. ‘’Yang

memberikan formasi banyak.

Kebetulan formasi yang kosong itu tak mendaftar mereka karena umur,’’ jelasnya.

Nurhandini mengatakan, Pemda mengharapkan formasi dokter spesialis yang lowong ini dapat ditukar dengan dokter umum jika memungkinkan. Tetapi, hal tersebut tak memungkinkan di-

’’

lakukan. ‘’Kita berharap formasi yang kosong ini tahun depan tetap menjadi formasi kita. Sehingga kita tetap memanfaatkan tenaga kesehatan yang lain,’’ ujarnya.

Ke depan pihaknya berharap pemerintah pusat memperhatikan batas umur untuk pelamar dokter spesialis. Karena

Kita melalui BKD akan bersurat ke pusat. Kita tak mengira kemarin pusat mengubah syarat umur untuk formasi dokter spesialis

formasi tersebut lowong akibat tak ada yang melamar karena terbentur umur yang lebih dari 35 tahun. Diharapkan ke depan, usia maksimal pelamar ketika mendaftar 40 tahun.

Bersambung ke hal 15

Nurhandini Eka Dewi (Suara NTB/dok)

TO K O H

(Suara NTB/ars)

Targetkan 2.500 Pokmas PASCADITARIKNYA pasukan TNI yang tergabung dalam Komando Satuan Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) dari NTB. Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani memerintahkan Pemprov membentuk Satuan Tugas (Satgas) Transisi Darurat Menuju Pemulihan Bencana Gempa NTB. ‘’Itu yang kemarin saya hadir di Kementerian Koordinator PMK. Di mana kami diperintah oleh Ibu Menko untuk segera membentuk organisasi pascaditariknya Kogasgabpad dari NTB,’’ ujar Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D dikonfirmasi usai rapat pimpinan (Rapim) di Kantor Gubernur, Senin (26/11) siang.

Bersambung ke hal 15 H. Rosiady H. Sayuti

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Wajib Gunakan Produk Lokal EKSPOR NTB pascabencana gempa masih belum pulih. Untuk menggairahkan kembali sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) pascagempa, Pemprov NTB akan mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan produk lokal, yakni tenun.

Rencananya, Desember mendatang Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc akan mengeluarkan surat edaran mengenai kewajiban bagi ASN menggunakan tenun NTB setiap hari Selasa. Dalam rapat pimpinan tertutup yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin (26/11), (Suara NTB/dok) Hj. Putu Selly Andayani mulai Desember kebijakan pengunaan tenun bagi ASN Pemprov NTB sekali dalam seminggu akan diberlakukan.

Bersambung ke hal 15

PLANG - Plang yang dipasang Balai Tahura Nuraksa yang mencabut aktivitas kelompok masyarakat pengelola kawasan hutan yang diduga menyerobot lahan warga lainnya.

Warga Protes Balai Tahura Mataram (Suara NTB) Balai Tanaman Hutan Rakyat (Tahura) Nuraksa di Desa Pakuan Kecamatan Narmada Lombok Barat diduga marak terjadi penyerobotan lahan. Hal ini dapat memicu konflik antarwarga pengelola

dengan oknum warga pelaku penyerobotan lahan. Solusinya, pihak Balai Tahura mengambil alih blok hutan tersebut. Namun pengambil alihan ini memicu diprotes masyarakat pengelola kawasan hutan tersebut.

Sebagai catatan, wilayah Tahura Nuraksa seluas 3.155 Ha terbagi dalam enam blok. Yaitu blok pemanfaatan, blok perlindungan, blok tradisional, blok religi budaya dan sejarah, blok koleksi dan blok khusus.

Menurut Kepala Balai Tahura Nuraksa, Syamsiah Samad, di blok tradisional dan blok pemanfaatan ada lahan hutan yang terpaksa dicabut atau dikembalikan pengelolaannya ke Tahura.

Bersambung ke hal 15

.

1.165 Paket Proyek PL Belum Dieksekusi Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan APBD NTB 2018 kurang dari sebulan lagi. Namun masih ada 1.165 paket proyek penunjukan langsung (PL) atau non lelang dengan pagu di atas Rp200 miliar yang belum dieksekusi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Data Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP dan LPBJP) Setda NTB, hingga 26 November 2018, baru 3.805 paket proyek PL dengan pagu Rp550,814 miliar yang telah dieksekusi OPD dengan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK). Sementara, 1.066 paket dengan pagu Rp207,318 miliar sedang dalam proses.

Dan 99 paket proyek PL dengan pagu Rp8,203 miliar belum proses. Dalam APBD Perubahan 2018, jumlah proyek PL sebanyak 4.970 paket dengan pagu Rp766,334 miliar.

Sebanyak 99 paket proyek PL yang belum proses

tersebar di sejumlah OPD. Yang paling banyak antara lain di BPKAD 10 paket dengan pagu Rp832 juta, BPBD 17 paket dengan pagu Rp1,577 miliar, Satpol PP tiga paket dengan pagu Rp149 juta, Badan Penghubung Daerah 15 paket dengan pagu Rp605 juta.

Selanjutnya Biro Kesra empat paket dengan pagu Rp393 juta, Dinas Pemuda dan Olahraga 30 paket dengan pagu Rp2,535 miliar, Dinas Pariwisata dua paket dengan pagu Rp175 juta, Dinas Perdagangan satu paket dengan pagu Rp100 juta.

Sedangkan proyek PL yang sedang proses, paling banyak Dinas Perumahan dan Permukiman 211 paket dengan pagu Rp45,277 miliar.

Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) 208 paket dengan pagu Rp37,085 miliar. Dinas Perdagangan 15 paket dengan pagu Rp1,737 miliar, Dinas Perhubungan 25 paket dengan pagu Rp1,722 miliar.

Bersambung ke hal 15

Bantuan Pembaca KMB Tiba di Lereng Gunung Rinjani Selong (Suara NTB) Kedatangan tim Kelompok Media BaliPost (KMB) di Dusun Idiempas, Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur, disambut sumringah puluhan warga, Senin (26/11). Maklum saja, warga lereng Timur Gunung Rinjani ini baru dua kali tersentuh bantuan pascabencana gempa yang menimpa beberapa bulan lalu.

Desa di ujung Timur Lombok itu terletak jauh dari pusat kota. Bahkan, perlu waktu empat jam untuk mencapai lokasi tersebut. Pun kondisi jalanan menuju permukiman yang berbukit membutuhkan tenaga ekstra untuk mencapai lokasi.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist_SAR Mataram)

SELAMAT - Tujuh korban kapal tenggelam KM Multi Prima yang selamat dan masih dalam perawatan medis akibat mengalami shock.

Nihil, Hari Kedua Pencarian KM Multi Prima I Mataram (Suara NTB) Hari kedua pencarian tujuh ABK KM Multi Prima I pada Senin (26/11) kemarin masih nihil. Belum ada tanda tanda korban dan kapal nahas itu ditemukan. Tim SAR menger-

ahkan kapal laut dan pencarian melalui udara hingga Senin petang kemarin.

Kepala Kantor SAR Mataram, I Nyoman Sidakarya menjelaskan, Bersambung ke hal 15

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Korwas Investigasi BPKP Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Badan Pengawasan NTB Adi Sucipto membenar1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Keuangan dan Pembangunan kan pihaknya dihadapkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 (BPKP) terpaksa menunda dengan keterbatasan angga1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 audit dua kasus korupsi yang ran. Karena dana audit tahun 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 diajukan Kejari Lombok Ten- 2018 sudah habis terpakai 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 gah (Loteng). Alasannya, ang- untuk beberapa agenda pe1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 garan audit sudah cekak, seh- meriksaan kerugian negara 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 ingga terpaksa diajukan untuk yang diajukan Aparat Pene1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 audit tahun anggaran baru gak Hukum (APH).

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Bersambung ke hal 15 pada 2019.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012

Anggaran Habis

BPKP Tunda Audit Kasus Korupsi

(Suara NTB/ist)

BANTUAN - Penyerahan bantuan pembaca Kelompok Media Bali Post di Dusun Idiempas, Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur, disambut sumringah puluhan warga, Senin (26/11).

SDM Dirotasi ke Kelurahan SEBAGIAN besar kelurahan berharap dana kelurahan terealisasi. Selain membantu peningkatan infrastruktur di lingkungan, kelurahan juga dapat menyusun perencanaan berdasarkan keinginan masyarakat. Untuk menunjang penyusunan perencanaan maupun pelaporan keuangan perlu pembenahan sumberdaya manusia (SDM) kelurahan.

Lurah Pejeruk, H. Abdul Wahab bersyukur jika benar dana kelurahan tersebut terealisasi tahun depan. Pengelolaan dana cukup besar tersebut perlu didukung (Suara NTB/cem) SDM yang berkualitas.

H. Abdul Wahab SDM kelurahan berkualitas berkaitan dengan kemampuan mengelola dan menyusun anggaran.

“Sementara staf saya tinggal satu - dua tahun mau pensiun,” jawab Wahab dikonfirmasi, Senin (26/11). Wahab menginginkan, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Mataram, merotasi pegawai yang mumpuni untuk menopang penggunaan anggaran tersebut. Dari sisi, perencanaan benar - benar pegawai memiliki kemampuan di bidang itu.

Untuk penggunaan dana kelurahan diakui Wahab, menunggu petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. Sebelum dana didistribusikan pasti ada sosialisasi dari Pemkot Mataram. “Nanti menunggu juklak - juknisnya,” tambahnya.

Program pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat selama ini, tetap jalan lewat pokok - pokok pikiran anggota Dewan. Artinya, pihaknya bersama Dewan berkoordinasi program apa saja dibutuhkan masyarakat. Jika mengandalkan dana kelurahan sangat kecil dibandingkan luas wilayah dan jumlah penduduk.

Dia menyebutkan, jumlah penduduk Pejeruk 11 ribu lebih dari delapan lingkungan. “Yang paling urgen itu pemukiman notabene penduduk asli hampir 75 persen,” sebutnya.

Dalam penyusunan anggaran nanti, selain fokus peningkatan kualitas infrastruktur, juga dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat. Terkadang demikian kata Wahab, masyarakat mempertanyakan proyek maupun program lainnya tak berjalan. Ini dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran dan dimaklumi oleh masyarakat.

“Misalnya perbaikan paving block jalan lingkungan. Ditanya kok ndak berlanjut. Kita jelaskan bahwa terbatas anggaran. Warga kemudian paham,” jelasnya. Seperti harapan camat maupun lurah lainnya, dia juga berharap dana kelurahan terealisasi. Meskipun pendistribusian anggaran disesuaikan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah. (cem)

SUARA MATARAM

Rendah, Komitmen Pemberantasan Korupsi di Pemkot Mataram Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merilis survei penilaian integritas tahun 2017. Komitmen pemberantasan korupsi Pemkot Mataram berada pada urutan ke sembilan dari bawah dengan indeks 62,01 atau satu digit di bawah Pemkot Palu.

Empat dimensi penilaian yang dilihat dalam survei, yakni komitmen pemberantasan korupsi, pengelolaan sumberdaya manusia (SDM), pengelolaan anggaran dan sistem antikorupsi.

Komisi antirasuah ini melakukan survei dengan mengumpulkan data dari internal lembaga atau OPD di Pemkot Mataram, masyarakat, akademisi dan media massa. Dari survei diperoleh indeks penilaian 0-100.

Inspektur Pembantu (Irban) I Inspektorat Kota Mataram, Putra Ekantara tak menampik rilis yang dikeluarkan oleh KPK. Survei Penilaian Integritas (SPI) diperoleh oleh Pemkot

Mataram berada di urutan sembilan terbawah dengan indeks penilaian 62,01.

SPI tahun 2017 lalu, Komisi Antirasuah bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Respon yang disurvei saat itu yakni Inspektorat, Gapensi, masyarakat, akademisi dan perwakilan media massa.

“KPK memang sudah merilis SPI tahun 2017. Kota Mataram berada di sembilan paling bawah,” katanya ditemui, Senin (26/11).

Data diperoleh langsung masuk ke database KPK. BPS tidak bisa mengelola data tersebut.

Putra menambahkan, item pertanyaan KPK berbeda antara respon satu dengan yang

lain. Inspektorat seingatnya ditanya mengenai tim Saber Pungli. Tahun lalu, penilaian oleh KPK sifatnya subjektif.

Bedanya di tahun 2019 mendatang lebih pada eksekusi.

“Misalnya ada pelayanan publik dikeluhkan masyarakat akan langsung dieksekusi saat itu,” jelasnya.

Indeks penilaian diperoleh Pemkot Mataram 62,01 akumulasi tidak hanya dari Saber Pungli. Melainkan dari aspek penilaian lain menyangkut budaya antikorupsi dan lain sebagainya. Sasarannya di 10 organisasi perangkat daerah. “Dulu 10 sampel, sekarang (tahun depan) semua OPD,” sebutnya.

(Suara NTB/fit)

Demikian pula, dengan SPI yang sebelumnya 9 item penilaian penanggulangan korupsi bertambah menjadi 10 item.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang menambahkan, penilaian SPI dikeluarkan oleh KPK akan menjadi semangat untuk model penerapan pencegahan korupsi ke depannya. Apalagi Inspektorat akan jadi bagian di dalamnya. Tentunya hasil survei itu akan menstimulus peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

“Jadi bukan berarti komitmen pencegahan korupsi kita terbawah. Pemkot Mataram berada pada posisi menengah ke bawah,” dalihnya.

Jika melihat indeks SPI tersebut, praktik korupsi maupun pungli pada pelayanan publik sangat rawan? Ditegaskan Martawang, Pemkot Mataram telah berikhtiar mencegah praktik ko-

(Suara NTB/cem)

Putra Ekantara rupsi maupun pungli. Oleh sebab itu, dibentuk tim saber pungli.

Persoalan dihadapi adalah sumberdaya manusia. Pihaknya tidak mau diam dan tetap meningkatkan kualitas SDM. (cem)

DPPKB Gelar Lokakarya Mini di Kecamatan Cakranegara

Jadi Preseden Buruk ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Herman, AMd., menyerukan Badan Keuangan Daerah (BKD) berlaku adil dalam hal pemasangan tapping box. Seruan ini menyusul belum semuanya objek pajak seperti hotel dan restoran yang dilengkapi tapping box (alat perekam pajak). ‘’Demi azas keadilan, dari kemarin kita tekankan, supaya semua wajib pajak ditapping box-kan,’’ ujarnya kepada Suara NTB, kemarin.

Di zaman digitalisasi ini, lanjut Herman, pemasangan tapping box ini diyakini akan mempermudah kerja-kerja BKD dalam merinci pajak-pajak yang masuk ke kas daerah. Sayangnya, sejak tahun 2017 hingga saat ini, baru 42 hotel maupun restoran yang dilengkapi tapping box. BKD Kota Mataram beralasan belum semua objek pajak dipasangi tapping box karena terkendala anggaran.

Dari 42 tapping box yang sudah terpasang inipun, masih dilakukan evaluasi sejauh mana efektivitasnya. Herman mengatakan, keberadaan tapping box ini sebetulnya sangat efektif. ‘’Cuma masalah penyempurnaan teknologi saja. Yang tadinya alasan mereka hanya bisa print. Mereka mau langsung ke server, itu lebih bagus,’’ ungkapnya. Politisi Gerindra ini, mendukung langkah BKD Kota Mataram yang melakukan koordinasi dalam rangka pengawasan dengan Kejaksaan. ‘’Sama, sebenarnya kita (Dewan, red) juga dalam rangka pengawasan,’’ imbuhnya. Herman mengatakan, perekaman pajak menggunakan tapping box dapat menyajikan hasil yang lebih akurat. Padahal, pemasangan tapping box ini juga berdasarkan hasil studi banding eksekutif dan legislatif ke daerah lain yang sudah terbukti berhasil menerapkan pola tapping box ini. Seperti Surabaya dan Sidoarjo.

Di dua daerah ini, sambung anggota Dewan dari dapil Sandubaya ini, sejak pemasangan tapping box, penghasilan dari pajak hotel dan restoran di sana meningkat sangat signifikan. ‘’Kalau di sini kita kelihatan lamban, saya kira itu cuma alasan saja,’’ katanya.

Untuk itu Herman berharap tahun depan, semua hotel dan restoran sudah dilengkapi dengan tapping box. ‘’Kalau ada yang sudah, ada yang belum, ini akan menimbulkan kecembuar sesame objek pajak,’’ katanya.

Herman mengingatkan, jangan sampai belum adilnya penerapan tapping box ini menjadi preseden buruk di kalangan pengusaha di Kota Mataram. (fit) Herman

Halaman 2

(Suara NTB/cem)

ONGKOS MAHAL - Dua orang pekerja sedang membuat pondasi rumah instans konvensional (Riko) di Lingkungan Pengempel Indah, Kelurahan Bertais, Senin (26/ 11). Saat ini, masyarakat yang memilih membangun rumah dengan sistem konvensional terkendala ongkos pekerja yang mahal.

Mataram (Suara NTB) Usai melaksanakan lokakarya mini di Kecamatan Sekarbela, kegiatan serupa juga digelar oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram di Kecamatan Cakranegara.

Kegiatan yang diselenggarakan Senin (26/11) dihadiri unsur kecamatan, perwakilan organisasi perangkat daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat dan mitra kerja KB lainnya. Kepala DPPKB Kota Mataram Drs. Sutrisno menjelaskan sosialisasi kepada masyarakat dan mitra kerja sangat penting untuk pemberdayaan masyarakat khususnya di kampung KB. Pemberdayaan masyarakat akan berimbas terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebab, OPD secara terintegrasi memfokuskan kegiatan mereka.

“Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat akan lebih mudah terlaksana,” kata Sutrisno.

Dijelaskan, lokakarya mini merupakan pola pendekatan dilakukan DPPKB untuk menyamakan persepsi tentang kampung KB kedepannya. Sebab, pihaknya telah menjaring aspirasi

dari tingkat lingkungan. Permasalahan di akar rumput diharapkan dapat segera terselesaikan. Sehingga, mulai dari tingkat kecamatan sampai OPD teknis membuat program yang dimasukkan dalam musyawarah pembangunan bermitra masyarakat.

“Permasalahan apa yang kita temukan di musyawarah lingkungan dicarikan solusinya,” tambahnya. Tak dipungkiri ada saja masalah di akar rumput ditemukan. Masalah tersebut dirumuskan bersama, sehingga OPD teknis langsung mengintervensi. Hasilnya pun dapat dirasakan dan lihat langsung oleh masyarakat. “Masing - masing kecamatan sudah terbentuk Pokja,” ujarnya.

Di satu sisi demikian kata Sutrisno berharap Kampung KB yang sudah dicanangkan memiliki progres dapat dilihat secara nyata terutama peningkatan ekonomi dan kualitas keluarga, sehingga keluarga di Kampung KB menjadi keluarga yang tangguh searah dengan visi misi Kota Mataram.

“Kegiatan semacam ini akan dilaksanakan pada semua kecamatan se Kota Mataram,” demikian kata dia. (cem/*)

Ongkos Pekerja Pembangunan Riko Mahal Mataram (Suara NTB) Belum tuntas permasalahan kekurangan pendistribusian panel, masyarakat korban gempa kembali dihadapi oleh mahalnya ongkos pekerja untuk pembangunan rumah instans konvensional (Riko).

Ditemui di ruang kerjanya, Senin (26/11), Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang menjelaskan, Pemkot Mataram tidak hanya terpaku pada keterbatasan panel. Percepatan ini juga harus dilakukan untuk pembangunan rumah yang tak membutuhkan panel, yakni Riko.

Dengan stimulus yang juga diberikan oleh Pemkot Mataram melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) bisa mempercepat penyelesaian Riko. Martawang mengakui, pemban-

gunan Riko ada persoalan yakni terkendala ketersedian tenaga pekerja. Kedua, peningkatan atau kenaikan ongkos pekerja.

“Pekerja - pekerja ini minta ongkosnya itu lebih tinggi. Ini seiring dengan hukum ekonomi,” kata dia. Pemkot Mataram mengimbau pekerja agar tidak meminta ongkos terlalu tinggi. Karena, kondisi dalam musibah sehingga sama sama saling membantu.

Martawang mengharapkan, terbentuk Pokmas di masing - masing lingkungan bagaimana budaya beciru (saling membantu dan gotong royong) dalam menyelesaikan masalah dihadapi.

Terkait permintaan ongkos pekerja tinggi, sementara dana diterima masyarakat sesuai diberikan pemerintah. Disampaikan Martawang, Pemkot Mataram memberikan bantuan stimulan yang diberikan

melalui dukungan semen dan pasir. Ini bagian untuk bisa mengisi celah dihadapi masyarakat.

“Makanya itu tadi kita imbau tidak terlalu tinggi ongkos pekerja. Juga, bagaimana caranya budaya beciru coba diterapkan kembali,” Pokmas betul - betul memfasilitasi kebutuhan.

Pihaknya menyarankan percepatan pembangunan khususnya Risha karena keterbatasan panel. Maka akan dikejar Riko dipercepat. Tidak ada hambatan persoalan uang. Karena hampir 80 persen tersedia sejumlah Rp 50 juta.

Martawang tidak menyebutkan detail berapa jumlah Riko yang telah terbangun.

Hanya disampaikan hampir 50 persen berbanding 50 persen masyarakat memilih Risha dan Riko. (cem)

Penunggak Pajak akan Diumumkan Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram akan bersikap tegas terhadap para penunggak pajak. Ketegasan ini ditunjukkan dengan cara mengumumkan objek pajak yang menunggak pajak. Objek pajak yang menunggak pembayaran pajak, akan ditempeli stiker maupun dibuatkan spanduk, jika objek pajak bernilai besar.

Kasubbid Penagihan pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Ahmad Amrin, sejak dialihkan dari LKPP menjadi pajak daerah, Pemkot Mataram ketiban piutang tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp44 miliar. Pemkot Mataram sudah melakukan berbagai upaya penagihan terhadap tunggakan tersebut. Terhadap besarnya tunggakan pajak ini, BKD Kota Mataram kemudian melakukan koordinasi dengan BPK untuk melakukan verifikasi wajib pajak.

Upaya verifikasi ini, lanjut Amrin, memakan waktu cuk-

up lama sekitar delapan bulan.

Dalam praktiknya pun, BKD menemukan banyak masalah di lapangan. Antara lain, objek pajak yang tidak ada, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang menjadi objek pajak juga tidak ada. Misalnya, kuburan.

Selain itu, sangat banyak Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tidak ada pemiliknya di tempat. ‘’Jadi ke mana kami akan melakukan penagihan,’’ keluhnya. Sehingga, dari tunggakan Rp44 miliar ini, kata Amrin, baru tertagih sebesar Rp26 miliar.

Selebihnya, BKD Kota Mataram melakukan upaya penghapusan mutlak piutang PBB untuk umur piutang pajak di atas lima tahun.

Sementara itu, tahun 2017 lalu, BKD Kota Mataram menyajikan data piutang pajak sebesar Rp18 miliar. Sedangkan terhadap hotel dan restoran tidak bisa dilakukan penghapusan mutlak, sehingga dilakukan penagihan aktif

terhadap wajib pajak. Yang terbaru, dalam rangka meningkatkan PAD, BKD Kota Mataram berencana menempelkan stiker sebagai tanda bahwa objek pajak yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban membayar pajak.

Rencana ini akan dilaksanakan dalam tahun 2019 mendatang. ‘’Bisa bentuknya stiker, bisa juga kami buatkan spanduk atau baliho kalau wajib pajaknya cukup besar,’’ katanya. Termasuk untuk reklame juga akan diperlakukan sama. Pada bagian lain, Amrin mengungkapkan bahwa masyarakat kerap keberatan dengan jumlah pajak yang harus mereka bayarkan. ‘’Padahal, objeknya sudah berubah begitu pesat. Terutama terhadap bangunan. Dari yang awalnya rumah biasa menjadi rumah lantai dua atau tiga,’’ katanya. Penambahan objek ini menjadi dasar perhitungan bertambahnya tagihan PBB. (fit)

(Suara NTB/ist)

LOKAKARYA - Pegawai DPPKB Kota Mataram memberikan penjelasan terkait lokakarya mini digelar di Kecamatan Cakranegara, Senin (26/11).

Seleksi CPNS

Pemkot Protes Sistem Perangkingan Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, protes terhadap sistem perangkingan. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru menimbulkan gejolak baru.

Masalahnya, pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang lulus passing grade teracam tak bisa mengikuti seleksi kompetensi bidang (SKB).

“Siang ini kita mau rapat ke BKD NTB. Kalau jawabannya sama, kita mau protes ke Panselnas,” tegas Nelly ditemui Senin (26/11). Nelly menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2018 tidak ada perubahan. Konteks dalam Permen PANRB Nomor 61 Tahun 2018 tentang optimalisasi formasi lowong karena tidak memenuhi passing grade.

Perubahan regulasi itu telah dibedah dan telaah. Nelly heran terkait sosialisasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) bahwa pelamar yang lulus passing grade tidak bisa ikut seleksi kompetensi bidang. “Kalau begini kan ribut pelamar yang lulus passing grade,” ujarnya.

Dari 6.491 pelamar yang mengikuti tes kompetensi dasar hanya 131 yang lulus passing grade. Dan, hanya mampu mengisi 93 formasi. Kebijakan baru dari pemerintah pusat kata Nelly, sebenarnya membuat Pemkot Mataram merasa tenang.

“Kan kalau satu for-

masi yang memenuhi passing grade dua orang, nanti kita sebar dulu. Kalau sudah habis dan ada yang lowong baru kita perangkingan,” jelasnya.

Formasi lowong seharusnya diambil dari perangkingan.

Artinya, pelamar yang memenuhi passing grade secara otomatis mengikuti SKB. Terkait aturan baru tersebut akan diminta dari UPT BKN Kantor Regional Denpasar menjelaskan. Karena mereka telah mengikuti rapat kerja nasional di Jakarta.

Jika hasil presentasinya sama, pihaknya akan mendatangi Panselnas untuk meminta penjelasan. “Ini jelas berpotensi menimbulkan masalah,” demikian kata Nelly. (cem)

Baiq Nelly Kusumawati

(Suara NTB/cem)

SUARA NTB Selasa, 27 November 2018

SUARA NTB Selasa, 27 November 2018

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Koperasi Lokal akan Proteksi KEK Mandalika Mataram (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah telah memfasilitasi terbentuknya koperasi lokal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Koperasi ini nantinya yang berperan sebagai pelaku utama bagi penyediaan kebutuhan di kawasan yang sedang digarap Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) ini.

(Suara NTB/bul)

PELATIHAN - Pelatihan oleh BEDO kepada UMKM di Kabupaten Lombok Tengah

Sampoerna - Diskop Loteng Dampingi 100 UMKM ”Naik Kelas” Praya (Suara NTB) PT. HM. Sampoerna Tbk bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Tengah melakukan kerjasama pembinaan dan pendampingan pelaku usaha lokal.

Mereka dari berbagai entitas bisnis ini dikawal menjadi wirausaha yang berdaya saing.

Pendampingan dilakukan kepada 100 UMKM di Kabupaten Lombok Tengah. Sampoerna secara profesional melibatkan Business & Export Development Organization (BEDO). Pelatihan mulai dilakukan Senin (26/11) kemarin di Ruang Rapat Tastura II Kantor Dinas Koperasi UKM Kabupaten Lombok Tengah.

Kegiatan awal yang diikuti cukup antusias oleh peserta ini bertujuan untuk memperoleh perubahan. Baik dari segi kinerja, pengelolaan usaha, kualitas produk atau pelayanan.

Peningkatan ekonomi serta terbentuknya jejaring antar pelaku usaha produk lokal dan pelaku

usaha ritel, baik melalui asosiasi (APRINDO & PHRI) maupun secara langsung.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Tengah, Ikhsan, S. Hut dalam dalam kesempatan ini mengatakan, dari jumlah peserta yang dilibatkan ini, sebagian diantaranya adalah para UMKM yang terdampak gempa.

“Kami dari Pemda bersyukur Sampoerna melalui BEDO turut membangkitkan semangat UMKM di kabupaten Lombok Tengah. Yang selama beberapa bulan pascagempa ini, nyaris tidak mampu lagi bangkit. Terutama UMKM di bagian utara,” ujarnya.

Harapannya, dengan dihadirkan para pelaku usaha untuk dalam kegiatan pelatihan, akan menjadi motivasi baru di dalam melanjutkan usahanya yang sempat stagnan akibat gempa. Kedepan, Pemda bersama BEDO bersama-sama mendorong UMKM untuk tetap berkarya dan menghasilkan inovasi-inovasi baru,

teknologi baru untuk meningkatkan kualitas produknya.

“Karena misi BEDO ini mengawal UMKM bisa menghasilkan produk yang rencananya akan kita launching pada 2019 mendatang, di bulan Maret dan April. Dari hasil pembinaan ini,” jelas kepala dinas.

Maria Satiaputri, Boar of Advisor BEDO mengatakan, dua sasaran pelatihan dan pendampingan. Yakni tradisional retailer dan UKM produsen. Untuk retailer, harapannya akan dapat bersaing dengan waralaba dari nasional. Bagaimana memanajemen tokonya menjadi lebih baik, suplay yang lebih baik. agar orang tertarik berbelanja di toko tradisional.

“Utamanya sasaran kita retailer yang ada di daerah pariwisata,” jelas Maria.

Lalu untuk UMKM produsen lokal, inginnnya bagaimana mereka dapat meningkatkan kapasitas produksi, meningatkan kualitas produk. Sehingga mampu menhasilkan produk unik sebagai oleh-oleh khas Lombok.

BEDO melaksanakan program TREN (Tourism Retail Entrepeneur Development) kepada UMKM di Kabupaten Lombok Tengah ini. Berbicara persoalan UMKM, pada prinsipnya semua orang mengingkan menghasilkan yang terbaik.

Tetapi tidak jarang pelaku UMKM juga tak memahami bagaimana caranya mencapai keinginan itu. Disinilah BEDO hadir sebagai pendamping untuk memberikan jalan keluar di setiap persoalan UMKM. Maria menyebut, pendampingan dilakukan hingga bulan Maret 2019 mendatang. Tiap bulan, akan dilakukan workshop sebagai bahan evaluasinya.

“Kita track down progresnya. Kita mau semua menjadi lebih baik. hasil produksi yang meningkat, pengelolaan keuangan yang lebih baik, packaging yang lebih baik, dan marketing yang lebih baik,” demikian Maria. (bul/*)

Koperasi “Mandalika” telah mendapat legitimasi dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Tengah, Ikhsan, S. Hut di kantornya, Senin (26/ 11) kemarin.

Sebagai gerak awal keberadaan koperasi ini, mengelola sebagian lapak milik ITDC yang diserahkelolakan kepada Pemkab Lombok Tengah. Dari lapak ini, pemerintah setempat menginginkan produk hasil UMKM lokal yang mendominasi di sana.

“Disana (KEK) Mandalika menjadi center pasar UMKM lokal,” ujarnya.

Keberadaan koperasi ini, sekaligus sebagai kekuatan untuk memproteksi penguasaan KEK Mandalika oleh produk-produk luar. Sehingga KEK Mandalika keberadaannya dapat memberikan kemakmuran sebesar-besarnya terutama kepada masyarakat lokal.

KEK Mandalika sedang bergerak dan terus dibangun.

Rencananya akan ada ribuan kamar hotel di sana. Menurut kepala dinas, keberadaan koperasi lokal ini, selanjutnya dapat juga difungsikan sebagai pintu masuk pengelolaan produk dan kebutuhan di dalam kawasan.

Misalnya, kebutuhan yang berkaitan langsung dengan makan dan minum. Sebisa mungkin, koperasi lokal yang menjadi pemasoknya. Hal inipun, menurut Ikhsan, telah

Dekranasda akan Intervensi i-Shop NTB Sebagian Besar Kendaraan Sewa Menganggur

(Suara NTB/bul)

M. Taufik Rahman Mataram (Suara NTB) Struktur pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB telah terbentuk. Tinggal dilantik. Ketuanya, Hj. Niken Zulkieflimansyah,

istri Gubernur NTB baru. Dekranasda dengan nakhoda baru ini nantinya turut mengintervensi, mengoptimalkan i-shop NTB, pasar online milik Pemprov NTB untuk produk lokal. i-shop NTB di luncurkan pada 17 Agustus 2017 lalu. Sampai saat ini, 479 jenis komoditi daerah yang dipasarkan dari fasilitas pemasaran digital ini. Terdiri dari cukli, kopi, kain, batok kelapa, tas ketak, gerabah, sambal, mutiara, sambal, buah kering, olahan rumput laut, pupuk, dodol, sepatu, madu, kerajinan bambu dan beberapa jenis komoditi lainnya. 479 jenis komoditi tersebut, hasil produksi sebanyak 51 pelaku usaha lokal.

Kepala BP3ED, M. Taufik Rahman, SH, sekaligus selaku pengelola i-shop NTB menyebut, sejak produk pelaku IUMKM di pasarkan melalui ishop, total transaksi antara pemilik produk dengan pembeli

yang ada di sistem baru Rp31.027.712. Rp10.642.547 pada tahun 2017 lalu dan Rp20.385.165 tahun 2018 ini.

“Tidak bisa termasuk transaksi langsung di luar sistem.

Karena yang lebih besar transaksinya justru di luar sistem.

Tapi tidak dilaporkan secara resmi,” kata Taufik di ruang kerjanya, Senin (26/11) kemarin.

Pengurus baru Dekranasda pascaterbentuk, lanjut M. Taufik akan melakukan intervensi dengan memasarkan ishop ini ke seluruh jaringan Dekranas di Indonesia. Apalagi di tingkat pusat, Dekranas memiliki posisi yang sangat strategis.

“Selain promosi produkproduk UKM, Dekranasda NTB akan mempromosikan i-shop sebagai wadah besar seluruh produk-produk lokal,” imbuhnya.

Rencananya, Dekranasda akan mendayagunakan seluruh jaringannya. Baik yang konvensional maupun di sosial media.

Dengan demikian, Taufik menyebut keberadaan i-shop akan diperkernalkan lebih massif.

I-Shop merupakan sarana bertransaksi berupa portal daring (online) yangmenyediakaninformasi komprehensif tentang produkproduk asli Lombok dan Sumbawa. Portal ini dihajatkan, selain mempermudah pemasaran, sekaligus mengurangi mata rantai pemasaran. Sehingga memberi nilai tambah kepada petani.

Secara umum, Ishopntb merupakan situs jual beli online (ecommerce) produk-produk asli Ungulan NTB. Ishopntb ini dibuat atas kerjasama Dinas Perdagangan Provinsi NTB dengan BNI 46 dan PT.Pos Indonesia. Secara resmi diluncurkan pada hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 2017 oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Ishopntb merupakan inovasi dari Dinas Perdagagan Provinsi NTB untuk memasarkan produk-produk asli yang dibuat oleh para UKM di daerah pulau Lombok dan Sumbawa. Para pelaku UKM tidak semuanya bisa dimasukkan ke Ishopntb, tapi harus melalui seleksi, salah satunya harus asli produk NTB. Produk-produk UKM ini terdiri dari produk olahan dan produk Handicraft. Produk-produk UKM ini dalam pengirimannya dibantu olehPT.PosIndonesia,sehinggaterjamin keamanannya dalam pengiriman, baik dikirim ke seluruh Indonesia ataupun ke luar negeri. Sedangkan untuk pembayaranya IshopntbbekerjasamadenganBNI 46. Jadi pembayarannya terjamin aman. PT. Pos Indonesia dan BNI 46 merupakan perusahaan milik BUMN, jadi pembayaran dan pengiriman barangnya dijamin aman dan berkualitas. (bul)

Mataram (Suara NTB) Sebagian besar kendaraan yang biasanya disewakan tengah menganggur. Sektor pariwisata belum berubah signifikan, meski gempa telah berlalu. Bisnis penyewaan kendaraan sedang lesu-lesunya. Seiring masih sepinya arus kunjungan wisatawan yang melancong ke Lombok dan Sumbawa. Para pelaku usaha meminta, pemerintah pusat melaksanakan sebanyak mungkin kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) atau Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran sebagai penolong keadaan saat ini.

Ari Aditya, dari Lombok Lona Travel mengemukakan, rata-rata omzet penyewaan kendaraan jauh di bawah 50 persen. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan lebih kuat melakukan promosi, dan meyakinkan publik, bahwa NTB benar-benar telah aman.

Sekretaris Asosiasi Pengusaha Eksportir NTB ini menyebut, tak lama pascagempa Lombok, keadaan telah berangsur-angsur pulih.

Arus kunjungan mulai sangat nampak turun dratis setelah gempa Palu mengguncang.

“Kendatipun mulai pulih sekarang (kunjungan wisatawan), tapi trennya pelan sekali,” kata Ari. Karena itu, pemerintah tidak bisa sendiri. Seluruh pihak, tanpa terkecuali masyarakat memiliki peran yang sama meyakinkan publik di luar, bahwa NTB benar-benar aman. Harapannya tak ada lagi aktivitas berbagi info tentang gempa.

“Jangan share-share lagi ten-

Ari Aditya

tang gempa. Karena itu yang membuat orang masih tidak yakin datang ke NTB. padahal, kondisi kita sudah cukup aman,” jelas pengusaha handicraft ini.

Pemerintah daerah juga diharapkan tak henti-hentinya meminta kepada pemerintah pusat agar melakukan kegiatan sebanyak mungkin di Lombok atau di Sumbawa.

Dengan cara itu, sektor pariwisata pelan-pelan dapat dibangkitkan kembali.

“Kita tidak pungkiri, kawankawan yang punya kendaraan (sewa) ini tidak semuanya dibeli cash, untuk menutup beban setoran, kendaraannya dibawa ke luar daerah. Karena itu, kesadaran semua kita penting untuk meyakinkan orang luar datang lagi ke NTB,” jelas Ari. Junaidi, dari Diklik Tour tak jauh beda pandangannya. Beberapa unit kendaraan sewa miliknya sementara waktu diungsikan ke Pulau Jawa. Ia memiliki hampir 10 unit kendaraan sewa berbagai type. Beberapa diantaranya yang dibawa ke luar daerah ini, semata-mata untuk mengkonversi pasar yang saat hilang akibat gempa.

“80 persen omzet saya hilang. Terpaksa, harus over kendaraan ke Jawa. Disana masih relatif tetap beroperasi kendaraannya,” demikian Junaidi.

Veni Vitasari dari Transport Anda juga mengaku belasan unit armada pariwisata milik perusahaan sebagaian besar menganggur. Dalam sehari, maksimal hanya dua unit bus yang beroperasi. Padahal, sebelumnya jadwal armada cukup padat.

Apalagi, saat akhir pekan.

Untuk memulihkan kunjungan wisatawan, Transport Anda bahkan memberikan penawaran diskon hingga 20 persen dari harga biasanya.

“Sebagian besar armada parkir di gudang. Kita samasama berharap pariwisata pulih kembali. Karena tidak sedikit kerugian jika dihitung secara materil. Peran kita semua meyakinkan orang masuk NTB,” demikian Vita. (bul)

dikomunikasikan dengan pihak ITDC yang juga telah menyambut baik keinginan tersebut.

“Koperasi ini yang nantinya akan menjadi mitra bagi seluruh hotel dan restoran yang ada di dalam kawasan,” imbuhnya.

Jangan sampai, kata kepala dinas, hadirnya KEK Mandalika justru akan menyuburkan pihak luar. Daerah tak menginginkan hal itu. Bagaimana caranya, seluruh kebutuhan di KEK Mandalika, harus mengutamakan produkproduk yang dimiliki daerah.

“Telur misalnya, jangan sampai yang memasoknya orang luar. Harus menggunakan produksi dalam daerah. Kita mampu memenuhinya. Sumber daya alam kita di NTB ini sangat kaya. Pintunya, dari koperasi ini,” jelas kepala dinas.

Selain KEK Mandalika, Pemkab Lombok Tengah juga telah melakukan intervensi kepada pelaku IUMKM lokal. Salah satunya memprioritaskan produk-produk lokal yang terjual di gerai-gerai modern. Paling tidak 20 persen masuk. Dan 15 persen dari produk nasional.

Payung hu-

kumnya adalah Perbup nomor 23 tahun 2016 tentang pengelolaan swalayan, pasar retail modern. Salah satunya mengatur tentang produkproduk nasional yang boleh masuk di retail modern.

“Kita hanya kasi 15 persen produk yang ada di gerai itu dari luar (hasil UKM nasional), 5 - 20 persen produk lokal .

Dan kita minta kewajiban Alfamart dan Indomaret untuk menyediakan isi produk lokal sesuai ketentuan ini,” ujarnya.

Dengan demikian, produk lokal diharapkan menjadi raja di rumah sendiri. Sejauh ini potretnya, produk UMKM belum kuat menembus pasar modern, akibat ada kriteria dan standarisasi yang diharuskan ritel modern.

“Sekarang kita bahu membahu dan dinas industri agar produk-produk itu memenuhi standar retail modern. Kita fasilitas, standar halal, MUI, sehingga etalase retail terisi oleh produk lokal,” demikian Ikhsan. (bul)

Ikhsan

SUARA NTB Selasa, 27 November 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kinerja Kepala OPD Dievaluasi Jumlah Pemilih Bertambah KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) hingga saat ini terus melakukan pendataan terhadap jumlah pemilih pada pemilihan umum (pemilu) 2019. Dari pendataan Daftar Pemilihan Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP II), jumlah pemilih di Lotim teridentifikasi berdambah sekitar 29.000 jiwa.

Ditemui, Senin (26/11), Ketua KPU Lotim, M. Saleh, mengungkapkan, untuk pemutakhiran data pemilih, saat ini sudah selesai akan tetapi terdapat perubahan dari DPTHP I, DPTHP II, dan sedang dilakukan DPTHP III yang saat ini dilakukan perbaikan elemen data. Adapun untuk pemilih ganda dan (Suara NTB/yon) segala rekomendasi dari M. Saleh Bawaslu sudah diselesaikan pada saat DPTHP II, sehingga posisi saat ini lebih banyak kepada perubahan elemen data dan itupun apabila ada.

Dalam DPTHP II, lanjutnya, jumlah pemilih sebanyak 906.000 jiwa. Jumlah DPT ini meningkat dibanding pilkada 2018 sebanyak 880.777 jiwa. Hal tersebut dikarenakan terdapat pemilih baru sebagaimana data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lotim baik yang keluar negeri maupun pemilih pemula. Itu artinya, terdapat penambahan jumlah pemilih sekitar 29.000 jiwa. “Untuk penetapan DPT sendiri dijadwalkan dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2018,” katanya.

M. Saleh mengaku kendala yang dihadapi yakni dalam tahap pencocokan dan penelitian (coklit) terbatas. Dalam coklit terbatas ini KPU Lotim meminta bantuan ke PPDP, sementara PPDP sudah tidak ada, terutama dari segi honornya. Akan tetapi, dari KPU berinisiatif untuk terjun langsung ke lapangan dengan mengunjungi RT maupun kepala dusun untuk mengklarifikasi data yang ada.

Dalam pelaksanaan DPTHP III ini akan dilaksanakan selama 30 hari sejak dimulai tanggal 15 Desember 2018. Sedangkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih serta jumlah suara, M. Saleh menyebutkan jika saat ini KPU sudah mencetak spesimen atau contoh surat suara yang sudah disebar ke masingmasing partai. Di mana surat suara yang berjumlah 5 jenis di antaranya, Pilpres, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dibuat perbedaan warna pada cover surat suara, disamping adanya narasi perbedaan pada surat suara tersebut.

“Jadi ada pembedaan di masing-masing surat suara, terutama ada warna tersendiri yang dapat dikenali oleh pemilih,” jelasnya.

Disampaikan lebih jauh, untuk logistik pemilu 2019 saat ini pengadaannya sudah tidak ada masalah baik berupa, kotak, bilik suara. Sementara untuk perlengkapan TPS sedang dipesan. Target pada 2018 segala perlengkapan pemilu tuntas dilakukan, sehingga pada 2019 dilakukan cetak surat suara. (yon)

Seleksi Calon Anggota KPU Lotim Tersisa Satu Petahana Selong (Suara NTB) Sebanyak dua komisioner KPU Lombok Timur (Lotim), yakni Zinnurain, Divisi Teknis dan Lutfi Syarifudin, Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik gagal lolos dalam seleksi komisioner KPU Lotim periode 2019-2024. Keduanya tersingkir setelah dinyatakan tidak lulus pada tes psikologi. Sementara dari tiga petahana yang ikut seleksi untuk KPU Lotim, satu petahana melaju ke tes berikutnya yakni Taharudin selaku komisioner KPU Lotim Divisi Hukum dan Pengawasan.

Adapun Komisioner KPU Lotim Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, Musa Al Hady memilih istirahat. Sedangkan Ketua KPU Lotim, M. Saleh mendaftar di KPU Provinsi NTB. Dari 80 pelamar calon anggota KPU Lotim, hingga saat ini tersisa 25 orang yang akan melaju ke tes berikutnya.

Menurut Ketua KPU Lotim, M. Saleh, Komisioner KPU selaku penyelenggara Pemilu sampai saat ini memiliki beban tugas dan tanggung jawab pengabdian hingga 20 Februari 2019. Selaku pengemban amanah negara, maka komisioner KPU harus tetap bersikap profesional dan maksimal di dalam menjalankan amanah yang diembannya saat ini selaku komisioner KPU periode 2014-2019.

M. Saleh mengajak kepada seluruh komisioner KPU untuk tetap istiqomah dan bersungguh-sungguh di dalam menjalankan amanah, terutama dalam mensukseskan pesta demokrasi 2018 di sisa masa jabatannya meskipun dari empat komisioner yang ada. Dua di antaranya dinyatakan kandas dalam seleksi komisioner KPU Lotim, satu masih melaju dan satu tidak ikut seleksi. “Kita datang dengan baikbaik, maka kita harus keluar dengan baik-baik. Di sisa masa jabatan ini, harus tetap menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya,” ujarnya, Senin (26/11).

Meski dua komisioner KPU yang mengikuti seleksi komisioner KPU periode berikutnya dinyatakan tidak lulus, M. Saleh menegaskan tidak ada agenda yang tertunda apalagi terbengkalai. Semua berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana mestinya. “Semua agenda tetap berjalan lancar, terutama masing-masing komisioner menjalankan tupoksinya masing-masing,” ujarnya.

Selama dua priode menjabat ketua KPU Lotim, M. Saleh, mengingatkan pertaruhan integritas, profesionalitas terdapat pada hari H. Apabila sukses pada hari H hingga rekapitulasi, maka pelaksanaan pesta demokrasi dapat dikatakan sukses. Namun di Kabupaten Lotim sudah terbangun sistem, sehingga petugas yang terdapat di bagian sekretariat KPU Lotim tetap berjalan meski komisioner KPU baru. Termasuk apabila dibutuhkan oleh komisioner yang baru jika mengalami kesulitan. Kita siap untuk membantu karena itu sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan negara. “Kita siapsiap saja dipanggil jika dibutuhkan oleh komisoner KPU yang baru untuk mensukseskan Pemilu 2019,” ujarnya.

Sementara, Komisioner KPU Lotim, Taharudin yang melaju ke tahapan berikutnya menyampaikan jika 25 calon anggota KPU Lotim yang lolos untuk ke tahap berikutnya dinilainya orang-orang hebat. Ada yang berasal dari akademisi, mantan Komisioner Panwaslu Lotim, mantan komisioner KPU Lotim dan dan sejumlah pihak dari latar belakang yang profesional. (yon)

Bupati Siapkan Rencana Mutasi Lanjutan Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) mempersiapkan untuk kembali menggelar mutasi lanjutan untuk pergantian pejabat setingkat eselon II. Para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat ini sedang dalam proses evaluasi.

“Semua pejabat eselon II saat ini sedang kita lakukan evaluasi kinerja,” terang Wakil Bupati H. Rumaksi saat dikonfirmasi usai rapat paripurna di DPRD Lotim, Senin (26/11).

Menurutnya, mutasi itu

adalah hal yang biasa dalam sistem birokrasi. Ada yang nantinya akan diganti dan dicopot dari jabatannya merupakan hal yang wajar-wajar saja dalam sistem birokrasi. Kebijakan pimpinan yang menggeser dan mengganti para

pembantunya dalam menyukseskan visi misinya lima tahun mendatang itu tidaklah perlu dirisaukan.

Menurutnya, seseorang Aparatur Sipil Negara (ASN) itu sudah terbiasa ditempatkan di mana saja mereka siap

retribusi parkir. Termasuk, sudah ada Peraturan Daerah (Perda) Tentang Parkir.

Masalah yang masih terjadi saat ini, sambung Mahsin ada penarikan biaya parkir melebihi ketentuan Perda. Di mana, besarannya untuk sepeda motor Rp1 ribu dan mobil Rp 2 ribu. Akan tetapi, faktanya di lapangan sebagian besar juru parkir mengambil uang Rp 2 ribu untuk sepeda motor dan terkadang Rp 5 ribu untuk kendaraan roda empat.

Menyangkut masalah tersebut, pihaknya sudah mencoba memberikan pemahaman kepada tukang parkir.

percepatan. Lebih akseleratif dalam mengejar ketertinggalan Lotim di segala bidang. Mulai dari ketertinggalan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan masih banyaknya persoalanpersoalan mendasar di kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di NTB ini.

Pejabat yang ditempatkan lanjutnya sudah pula melalui proses pemilihan dan pertimbangan yang matang dari pimpinan. (rus)

(Suara NTB/rus)

BACA - Wabup Lotim H. Rumaksi membacakan RAPBD Lotim 2019 di hadapan anggota DPRD, Senin (26/11).

RAPBD 2019, Dominasi ke Pembangunan Infrastruktur Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) mempercepat pembahasan APBD 2019 bersama anggota DPRD Lotim. Bahkan, Senin (26/11) kemarin, Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi menyampaikan Rancangan APBD 2019 di hadapan para wakil rakyat Lotim.

Dari RABPD tersebut, dominasi anggaran tahun pertama RPJMD Kabupaten Lotim dibawah kepemimpinan H. M. Sukiman Azmy dan Wakil Bupati H. Rumaksi dikerahkan ke arah pembangunan infrastruktur. Menurutnya, target pendapatan daerah Rp 2,744 triliun atau mengalami kenaikan 6,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya Rp2,58 triliun lebih.

Dari pendapatan itu, diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditarget

sebesar Rp 294 miliar. Target PAD tersebut meningkat 0,81 persen dari total PAD 2018 lalu yang dicatat Rp 292 miliar. Peningkatan pendapatan untuk Lotim ini diperoleh juga dari peningkatan dana transfer pusat, seperti peningkatan Dana Alokasi Khusus 15,72 persen, peningkatan bagi hasil pajak 12,82 persen dan peningkatan lainnya.

Dari sisi belanja, belanja prioritas pembangunan ke infrasrtruktur dasar, seperti jalan, air dan irigasi. Pihaknya yakin melalui percepatan pembangunan infrastruktur ini akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bisa mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan lapangan kerja.

“Tahun 2019, pemda akan tingkatkan infrastruktur sebagai modal utama, seperti

jalan, sarana irigasi. Termasuk infrastruktur di bidang lain, bidang kesehatan dan pendidikan. Dibutuhkan pembangunan yang berkesinambungan dan sinkron dengan pemerintah provinsi dan pusat,” terangnya.

Mengenai belanja pegawai tahun 2019 direncanakan Rp 1,5 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan 57,43 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan ada penambahan pegawai yang direkrut baru serta kenaikan gaji pegawai.

Dialokasikan tunjangan kinerja daerah bagi ASN non struktural dialokasikan Rp69 miliar. Alokasi anggaran BPJS Kesehatan dan iuran wajib kepesertaan Rp24 miliar, tunjangan sertifikasi Rp 233 miliar, belanja hibah Rp 46 miliar, belanja bansos Rp 31 miliar, termasuk belanja ke Pem-

Pelaksanaan Tes SKB CPNS Direncanakan Awal Desember Selong (Suara NTB) Persiapan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 terus dimatangkan, terutama menjelang tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang direncanakan dilaksanakan pada awal bulan Desember mendatang.

Untuk Kabupaten Lombok Timur (Lotim), sejauh ini belum diketahui secara pasti siapa-siapa dan berapa jumlah pelamar yang dapat mengikuti tes SKB terutama yang mendapatkan nilai 255 ke atas di luar passing grade.

Kepala Bidang Data dan Formasi pada BKPSDM Lotim, Yulian Ugi Lusianto, menyebutkan rencana pelaksanaan SKB ini, akan dibahas dalam rapat di BKD Provinsi NTB terkait sistem perangkingan dalam rekrutmen CPNS 2018, Senin kemarin. Dalam Permendagri 61 tahun 2018, apabila pelamar memenuhi passing grade, maka mendapatkan klaster pertama, sedangkan di luar passing grade

(Suara NTB/yon)

Yulian Ugi Lusianto berada di klaster kedua.

Terkait siapa-siapa dan berapa jumlah peserta yang berhak mengikuti tes SKB ini, Ugi – sapaan karibnya menyampaikan saat

ini nilai atau rangking yang didapatkan oleh peserta dalam tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sudah masuk dan melekat pada sistem. Untuk itu, nama-nama dari peserta yang dinyatakan dapat mengikuti SKB berdasarkan nilai di SKD akan diumumkan secara manual, selain dapat dilihat melalui web resmi BKPSDM Lotim.

Namun untuk kepastian menggunakan sistem perangkingan ini belum diketahui secara pasti, apakah dilihat dengan per formasi secara keseluruhan atau per formasi sesuai penempatan yang dilamar oleh yang bersangkutan. Misalnya, untuk bidang dengan formasi delapan, ada yang mengambil di RSUD Selong, satu mengambil di Puskesmas Pringgasela, satu lagi di Puskesmas Jerowaru dan lainnya sesuai dengan pilihannya masing-masing. Sehingga ini belum ada kepastian apakah perangkingan sesuai dengan penempatan atau formasinya. (yon)

Parkir Rawan Praktik Pungli Selong (Suara NTB) Aktivitas parkir di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) disinyalir rawan praktik pungutan liar (pungli). Adanya kondisi ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Lotim mencoba melakukan pemetaan kawasan parkir dan bersama Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pungli melakukan inpeksi mendadak lokasilokasi yang disinyalir sebagai tempat penarikan biaya parkir.

Kepala Dishub Lotim, Mahsin yang ditanya Senin (26/11), menjelaskan, pihaknya sudah menyusun penegasan mengenai aturan penarikan

dan tidak perlu diperdebatkan terlalu panjang.

Pilihan terhadap pejabat mana yang ditempatkan menjadi pimpinan OPD katanya tergantung kebutuhan dari jabatan.

Ditegaskan bukan karena alasan suka atau tidak suka terhadap pejabat yang menempati posisi jabatan tersebut. “Bukan like and dislike,” akuinya.

Prinsip dasar yang sedang digencarkan dalam proses pilihan pejabat adalah langkah

Beberapa juru parkir sudah dipanggil dan diingatkan untuk tetap memberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Alasan juru parkir, pengguna jasa parkir ini memberikan Rp 2 ribu dan tidak ada permintaan lagi pengembalian, sehingga dianggap diikhlaskan saja. Berbeda dengan yang meminta kembali maka tetap akan dikembalikan, karena tidak dibenarkan mengambil melebihi ketentuan Perda.

Parkir ini disebut menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang potensial untuk dikembangkan.

Dishub Lotim pun mencoba untuk melakukan perluasan titiktitik tempat penarikan yang potensial untuk dikembangkan.

Dishub Lotim pun mencoba untuk melakukan perluasan titiktitik tempat penarikan retribusi parkir, seperti di kecamatankecamatan. “Sekarang ini kita sedang melakukan inventarisasi areal-areal parkir,” ujarnya.

Proses penarikan retribusi parkir ini dinilai sudah cukup maksimal. Seperti dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. Soedjono Selong dan beberapa tempat umum lainnya yang diberlaku-

kan retribusi perparkiran.

Tahun 2018 ini ditarget PAD dari retribusi parkir ini Rp 1 miliar dan diingatkan kepada semua agar tidak terjadi kebocoran. Semua juru parkir harus mengerti ketentuan hukumnya, sehingga tidak sembarangan melakukan penarikan.

Melihat potensi yang besar, target retribusi Parkir tahun 2019 ini diharapkan bisa lebih besar dari tahun 2018 atau setidaknya sama. “Target kita tahun depan jangan sampai turun dari tahun sekarang,” demikian Mahsin. (rus)

des sebesar Rp 130 miliar.

Urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan, anggarannya dalam ketentuan perundang-undangan sekurangnya 20 persen. 2019, dialokasilan Rp 774 miliar atau 28 persen dari APBD. Arah anggaran diperuntukkan bagi peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan sekolah baru dan lainnya.

Alokasi urusan wajib bidang kesehatan yang dalam amanah UU minimal 10 persen diyakinkan sudah sesuai. Di mana dalam RAPBD dipersiapkan Rp 222 miliar lebih.

Terdiri dari RSUD Rp 107 miliar untuk peningkatan pelayanan kesehatan dan peningkatan fasilitas kesehatan.

Alokasi wajib PUPR Rp196 miliar dan infrastruktur jalan dan irigasi dan air bersih. Hal ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan

dari program percepatan pembagunan infrastruktur menggunakan tahun jamak yang membutuhkan dana Rp300 miliar. Di mana, tahun pertama dibutuhkan Rp 80 miliar.

Diakuinya, saat ini adalah masa transisi. Mengawali kerjanya di pemerintahan Lotim, RAPBD 2019 difokuskan pada peningkatan pembangunan infrastruktur, tingkatkan kualitas SDM, pemerataan hasil ekonomi, pemerataan gender, reformasi birokrasi dan toleransi umat beragama.

Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun tetap harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi daerah. “Walau dirasa cukup berat, SDM ini juga harus dibangun Kontrol inflasi dan tingkatkan infrastruktur,” ujarnya. (rus)

Sejak November, Pemda Tak Pungut Retribusi IMTA Tanjung (Suara NTB) Sejak awal November lalu, pemda kabupaten/kota sudah tidak diperbolehkan memungut retribusi atas Izin Menggunakan Tenaga Asing (IMTA) seiring terbitnya Perpres 20 tahun 2018 tentang Penggunaan TKA. Kendati demikian, Disnaker PM PTSP Kabupaten Lombok Utara (KLU) tetap mampu membukukan PAD yang cukup signifikan.

Hingga 29 Oktober 2018 lalu, Disnaker mencatatkan PAD IMTA sebesar Rp 2,4 miliar lebih atau mendekati target Rp 2,5 miliar.

PAD lainnya yang dihimpun sampai periode yang sama antara lain, IMB sebesar Rp 974 juta lebih dari target Rp 1 miliar, Izin Tempat MenjualMinumanBeralkoholterealisasi sebesar Rp 21,35 juta dari target Rp 40 juta dan Izin Usaha Perikanan tercapai Rp 5,6 juta dari target Rp 10 juta.

“Mulai 1 November kita tidak lagi memungut IMTA, itu diatur oleh pusat sesuai Perpres 20 tahun 2018. Tetap masuk sebagai PAD melalui transfer dalam bentuk Dana Kompensasi Penggunaan TKA,” ujar Kepala Disnaker KLU, Vidi Ekakusuma, MM., Senin (26/12).

Dalam aturan terbaru tersebut, penarikan retribusi dilakukan oleh pusat. Selanjutnya pusat akan membagi alokasi retribusi IMTA ke daerah melalui dana transfer. “Tahun pertama kontrak RPTKA ke pusat.

Tahun ke 2 sampai ke 5 ke daerah. Bedanya dengan dulu, ada pembatasan waktu penggunaan tenaga kerja asing,” imbuhnya.

Sebagaimana Perpres tersebut, fungsi Disnaker ditekankan sebagai OPD yang difokuskan untuk pelayanan. Namun di daerah, banyak OPD pelayanan yang masih ditugaskan untuk menarik pendapatan asli daerah. “Sesuai Perpres itu memang idealnya 3 retribusi yang masih

(Suara NTB/ari)

Vidi Ekakusuma dikelola Disnaker dialihkan ke Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) biar fokus Bapenda mengelola dan kita fokus di pelayanan. Amanat Perpres tidak bisa lagi PTSP dihubungkan dengan PAD,” sambungnya.

Pada beberapa penerapan retribusi di mana Disnaker terlibat melayani, Bapenda terlibat langsung sebagai OPD yang menarik retribusi. Misalnya, retribusi pemasangan reklame.

Meskipun Disnaker sebagai OPD terakhir yang mengeluarkan rekomendasi, namun dana retribusi langsung diserahterimakan di Bapenda.

Pola seperti itulah yang menurut Vidi, dapat diterapkan pada jenis retribusi lain seperti IMB, IUP dan Izin Minol. Apalagi ke depannya, Disnaker dalam upaya untuk mengusulkan ke Pemda KLU untuk menaikkan retribusi izin Minol.

“Retribusi izin Minol sebesar Rp 600 ribu per izin, dan perpanjangan Rp400 ribu, kalau daerah lain sudah puluhan juta. Ini masih bisa dinaikkan tetapi dasar hukum penarikan kita yang belum disesuaikan,” tandasnya. (ari)

SUARA NTB Selasa, 27 November 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Dampak Gempa

GELARAN Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kurang dua tahun lagi.

Namun tensi politik sudah mulai memanas. Sejumlah figur disebut-sebut akan maju untuk memperebutkan kursi Loteng satu tersebut.

Nama Wakil Ketua DPRD Loteng, Ahmad Ziadi, S.IP., salah satunya.

Bahkan, Ketua DPC Partai Demokrat Loteng ini dengan tegas menyatakan siap menjadi penantang serius bagi Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, yang disebut-sebut bakal maju ber(Suara NTB/dok) sama Sekda Loteng, Ahmad Ziadi H.M.Nursiah, S.Sos.M.Si., di Pilkada Loteng 2020 mendatang. “Siap untuk nomor satu (calon Bupati),” tegas Ziadi, kepada wartawan ditemui usai mengikuti Musrenbang Perubahan RPJMD Loteng 20162021 di D’Max Hotel Praya, Senin (26/11).

Ziadi mengaku sudah membulatkan niatnya untuk ikut bertarung di Pilkada Loteng mendatang. Bahkan ketika ditanya peluang untuk maju sebagai nomor dua (calon Wabup), ia menegaskan tetap akan bertarung untuk nomor satu sesuai aspirasi dari masyarakat.

Soal siap yang akan jadi pendamping, Ziadi mengaku belum bisa memastikan. Itu sangat tergantung dari hasil Pemilu 2019 mendatang, karena peta kekuatan partai politik baru akan terlihat setelah gelaran pemilu tuntas.

“Kalau soal kriteria pendamping, tidak ada pengkhususan. Semua tergantung peta dan kekuatan politik serta alokasi kursi di DPRD Loteng pascapemilu mendatang,” imbuhnya.

Adapun terkait gelaran Pilkada Loteng, Komisioner KPU Loteng, Sansuri, S,Pt., yang dikonfirmasi sebelumnya mengaku tidak ada perubahan jadwal pelaksanaan Pilkada Loteng. Di mana sesuai periode yang ada, pilkada Loteng tetap akan digelar pada tahun 2020 mendatang. (kir)

Diduga Terlibat Narkoba

Oknum ASN DLH Lobar Ditangkap Giri Menang (Suara NTB) Lagi-lagi oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lombok Barat (Lobar)berurusan dengan aparat penegak hukum (APH), lantaran diduga tersangkut kasus narkoba.

Kali ini oknum ASN inisial YA yang bertugas di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ditangkap jajaran Polda NTB, Minggu (25/11) malam.

Oknum ASN yang kesehariannya bertugas sebagai sopir truk sampah ini sendiri baru saja keluar penjara akibat kasus pen(Suara NTB/dok) curian di internal instansi H. L. Surapati terkait. Menindaklanjuti informasi ini, pihak dinas berkoordinasi dengan jajaran dan APH untuk selanjutnya mengambil langkah-langkah pemberian sanksi kepada bersangkutan.

Kepala DLH Lobar H. L. Surapati mengaku sudah mendapatkan informasi jika salah satu oknum di instansi yang dipimpinnya ditangkap polisi, karena tersangkut narkoba.

Namun ia belum mengkonfirmasi pihak jajarannya, terkait detail persoalan tersebut. “Iya (ada oknum ASN di tangan polisi), menurut informasi begitu. Cuma saya belum konfirmasi ke staf yang lain,”kata Surapati.

Menurutnya, penangkapan oknum ini dari informasi yang ia terima berlangsung Minggu malam. Namun ia belum bisa menjelaskan detail di mana lokasi penangkapan bersangkutan, sebab ia juga baru memperoleh sebatas informasi dan belum mendapatkan laporan lebih detail. Ia perlu mengecek lebih jauh terkait hal ini ke jajarannya.

Ia mengaku bersangkutan pernah berkasus sebelumnya dalam kasus pencurian dan baru saja keluar dari penjara.

Yang bersangkutan, ujarnya, menjadi tenaga sopir di kebersihan, sejauh ini pengamatan terhadap bersangkutan rajin masuk, namun kurang bisa dipantau sebab menjadi sopir truk sampah. “Dia masuk kantor seperti biasa sih,”jelasnya.

Menyoal sejauh mana pengawasan internal di dinas terkait, sehingga kecolongan, Surapati mengaku pengawasan tetap berjalan secara berjenjang. Hanya saja pengawasan memang perlu ditingkatkan. Menyoal langkah selanjutnya yang bakal dilakukan terhadap bersangkutan? Pihaknya tak segan menindaktegas dengan mengusulkan pemecatan bersangkutan ke BKD jika yang bersangkutan benar terlibat.

Hanya saja sebelum melakukan langkah itu, pihaknya perlu melakukan kroscek ke bidang di mana oknum ASN ini bertugas. Pihaknya juga perlu konsultasi ke BKD. (her)

Rencana Pembangunan Dam Mujur

Dewan Tagih Keseriusan Pemerintah Daerah Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) diminta segera menentukan sikap terkait rencana pembangunan Dam Mujur, apakah serius mau memperjuangkan pembangunan Dam Mujur atau tidak. Adanya sikap ini menjadikan sikap pemerintah di mata masyarakat jelas.

“Selama ini kita hanya mendengar pemerintah daerah serius untuk memperjuangkan pembangunan Dam Mujur.

Tapi bentuk keseriusan tersebut sampai sekarang belum ada terlihat,” kritik Wakil Ketua DPRD Loteng, Ahmad Ziadi, S.IP., saat menyampaikan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Loteng, pada Musrenbang Perubahan RPJMD Loteng periode 2016-2021, di Praya, Senin (26/11).

Menurutnya, pemerintah daerah akan membentuk tim percepatan pembangunan Dam Mujur. Bahkan sudah disiapkan anggaran khusus untuk operasioanl awal tim percepatan tersebut. Namun sampai sekarang, kinerja tim percepatan belum terlihat. ‘’Atau bahkan mungkin belum dibentuk,’’ sindirnya.

Sementara DPRD Loteng, ujarnya, tidak perlu diragukan.

Semua sangat mendukung, karena dampak positif dari pembangunan Dam Mujur sangat besar, bukan hanya bagi sektor pertanian semata. Tetapi juga bagi sektor-sektor lainya.

Untuk itu, berapa pun investasi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan Dam Mujur bukan jadi soal, karena dampaknya akan kembali kepada masyarakat dan pemerintah di daerah ini.

“Katakan kita harus mengeluarkan anggaran hingga Rp150 miliar untuk mendukung pembangunan Dam Mujur, bukan jadi soal. Karena dampak positifnya akan sangat luas yang bisa mengerakkan berbagai sektor di daerah ini. Yang tentu pada akhirnya bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat. Utamanya para petani di daerah ini,” terang Ketua DPC Partai Demokrat Loteng ini.

Tinggal sekarang, ujarnya, political will dari pemerintah daerah, apakah serius dalam memperjuangkan pembangunan Dam Mujur. yang didambakan masyarakat (kir)

Angka Kemiskinan di NTB Diprediksi Naik 1,5 Persen Praya (Suara NTB) Angka kemiskinan secara kumulatif di NTB pada tahun ini diprediksi naik sekitar 1,5 persen. Naiknya angka kemiskinan sebagai dampak dari musibah gempa yang melanda Pulau Lombok beberapa waktu lalu.

Demikian diungkapkan Kabid. Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya Bappeda NTB, Drs.L. Hasbulwadi, M.Pd., pada gelaran Musrenbang Perubahan RPJMD Lombok Tengah (Loteng) periode 2016-2021, di Praya, Senin (26/11).

Dikatakannya, hingga Bulan Maret tahun 2018 lalu angka kemiskinan di NTB sempat turun menjadi 14,7 persen. Na-

mun karena ada gempa angka secara kumulatif angka kemiskinan di NTB tahun ini bukannya turun, malah diprediksi naik hingga 1,5 persen.

Pasalnya, dampak gempa cukup luas dan menyentuh semua sektor di daerah ini. Contoh kecil, dampak gempa berimplikasi pada kemungkinan naiknya jumlah pengangguran, karena banyak warga yang di daerah terdampak gempa ke-

hilangan pekerjaannya. Selain itu, ujarnya, tidak sedikit yang harus kehilangan rumahnya, karena rusak diterjang gempa.

Meski demikian bukan berarti pemerintah provinsi pasrah begitu saja. Upaya untuk menekan angka kemiskinan tetap dilakukan. Terutama di daerah-daerah yang terkena gempa, indikator-indikator yang menjadi penyumpang angka kemiskinan terus ditangani.

Soal ketersediaan rumah misalnya, pemerintah provinsi masih terus berupaya membangunan hunian sementara (huntara) sembari menunggu pembangunan hunian tetap dilakukan. Pihaknya tidak hanya mengandalkan anggaran daerah, tapi juga dengan menggandeng mitra dan jejaring dari pihak ketiga, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri.

Meski belum banyak, ujarnya, paling tidak sudah menampakkan hasil. Di mana sudah ada sekitar 600 unit huntara yang dibangun.

Huntara ini merupakan hasil sumbangan dari mitra pemerintah provinsi dan jejaring yang ada.

Tidak kalah penting juga dukungan dari pemerintah daerah dalam membantu menekan dampak gempa terhadap angka kemiskinan sangat diharapkan dengan samasama berupaya keras menangani sektor-sektor yang bisa mempengaruhi angka kemiskinan. Sehingga potensi kenaikan angka kemiskinan bisa ditekan semaksimal mungkin. ‘’Karena kalau hanya mengandalkan anggaran provinsi jelas tidak akan mampu.

Mengingat, anggaran provinsi juga terbatas. Tidak akan bisa seluruhnya menangani dampak gempa,’’ akunya. (kir)

Laporan Banperda Belum Dibuat

Rapat Paripurna Terpaksa Ditunda Giri Menang (Suara NTB) Rapat Paripurna dengan tiga agenda Pembahasan APBD 2019 dan laporan Badan Pembentukan Perda (Banperda) sempat diwarnai skorsing atau penundaan, Senin (26/11). Penundaan ini sebagai akibat belum disiapkannya berkas Laporan Banperda terhadap perubahan Prolegda 2018 dan Prolegda 2019 oleh pihak Banperda DPRD dan Sekretariat DPRD. Kejadian ini menyebabkan tamu undangan kecewa dan geleng-geleng kepala. Pasalnya tidak kali ini saja persoalan rapat paripurna di DPRD, namun setiap kali rapat terjadi masalah, terutama molor dari waktu yang dijadwalkan.

Rapat paripurna kali ini pun molor dari Jadwal, seharusnya dimulai pukul 09.00 akan tetapi molor 2 jam hingga dimulai pukul 11.00 Wita.

Pada agenda terkait RAPBD 2019, rapat berlangsung lancar. Rapat pun selesai sekitar 30 menit setelahnya. Rapat pun berlanjut ke agenda kedua, yakni pembacaan Laporan Baperda terhadap perubahan prolegda 2018 dan 2019.

Suasana diwarnai kegaduhan oleh interupsi, ketika Ketua DPRD Imam Kafali, SPd., yang memimpin rapat paripurnamenyebut juru bicara yang akan membacakan laporan tak kunjung maju ke depan. “Kepada juru bicara laporan Banperda dipersilakan,” katanya.

Namun tak ada satupun yang maju, sehingga Munawir Haris pun maju ke depan untuk membacakan laporan.

Akan tetapi, naskah yang

(Suara NTB/her)

LAPORAN KELIRU - Ketua DPRD Imam Kafali dan Munawir Haris bersama Sekda Lobar H. Moh. Taufiq saat melihat laporan yang dibacakan dan keliru saat rapat paripurna, Senin (26/11). diberikan ketua DPRD bukan naskah laporan Banperda.

Lagi-lagi hal ini menjadi bahan interupsi. Sehingga Ketua DPRD pun mengambil alih dengan memutuskan rapat diskors.

Kalangan dewan pun yang hadir saat paripurna itu mempertanyakan kenapa laporan itu belum dipersiapkan. “Mungkin ini dikoordinasikan ke Sekwan, atau Ketua Banperda untuk memfasilitasi. Kok tumben ka-

cau gini,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Lobar Munawir Haris.

Menurut Munawir, hal ini justru memalukan anggota DPRD. Sebab para tamu yang hadir tentu kecewa. “Malumaluin saja ini,”kata dia.

Anggota Komisi II DPRD Lobar, Hj. Nurhidayah menambahkan, hasil keputusan atas laporan itu sudah dirapatkan Jumat lalu, sehingga laporan yang dibacakan saat itu, harusnya

RPJMD Loteng Direvisi

Target Penurunan Angka Kemiskinan 1 Persen Per Tahun Praya (Suara NTB) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) periode 20162021, direvisi. Langkah tersebut dilakukan Pemkab Loteng untuk menyesuaikan beberapa indikator serta target capaian pembangunan yang ingin dicapai di masa kepemimpinan pasangan Bupati dan Wabup Loteng, H.M. Suhaili, FT – H.L. Pathul Bahri, S.IP., hingga akhir periodenya nanti. Salah satunya terkait target penurunan angka kemiskinan dari semula sebesar 2 persen per tahun menjadi hanya 1 persen per tahun.

“Jangankan 2 persen, untuk menurunkan angka kemiskinan 1 persen per tahun saja butuh kerja ekstra keras,” ungkap Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., saat membuka Musrenbang Perubahan RPJMD Loteng, di D’Max Hotel Praya, Senin (26/11).

Untuk itu, ujarnya, diperlukan penyesuaian-penyesuaian dalam RPJDM Loteng supaya target pembangunan tidak terlalu jauh menyimpang dari capaian yang ada. Dikatakannya, bicara angka kemiskinan di Loteng tercatat masih cukup tinggi di angka 15,3 persen. Penurunan kemiskinan hanya turun tipis sekitar 0,37 persen dari tahun sebelumnya yang masih di angka 15,7 persen. Itu menunjukkan kalau menurunkan angka kemiskinan bukan perkara mudah, walau hanya 1 persen.

“Pemerintah pusat sendiri mengakui hal itu. Bahwa menurunkan angka kemiskinan bukan perkara mudah. Sehingga pemerintah pusat bisa memahami kalau kemudian ada perubahan target pengentasan kemiskinan,” terangnya.

(Suara NTB/kir)

MUSRENBANG - Suasana pembukaan Musrenbang Perubahan RPJMD Loteng, di D’Max Hotel Praya, Senin (26/11).

Pemkab Loteng, jelasnya, terus berupaya maksimal menekan angka kemiskinan dengan mengerakkan semua elemen yang ada. Dukungan program dan anggaran yang langsung diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan juga tidak sedikit. Apalagi pada dasarnya semua program pemerintah daerah diarahkan pada upaya pengentasan kemiskinan.

Perubahan RPJMD, tambah Pathul juga merupakan salah satu upaya untuk mendukung pengentasan kemiskinan, karena untuk bisa maksimal menekan angka kemiskinan, pembenahan dalam hal program pembangunan harus juga terus dilakukan agar pembangunan yang dilaksanakan bisa benarbenar memberikan dampak luas terhadap pengentasan ke-

miskinan. Itu semua dimulai dari proses awal sejak perencanaan pembangunan. “Agar pembangunan bisa berhasil maksimal, harus didukung dengan perencanaan yang berkualitas pula. Karena bagaimanapun perencanaan yang baik akan sangat menentukan hasil pembangunan yang dicapai tersebut nantinya,” ujarnya.

Tidak kalah penting tentunya juga dukungan dari semua elemen masyarakat di daerah ini.

Tanpa itu semua sulit bagi pemerintah daerah untuk mengejar target pembangunan yang ada, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan. Paling tidak, pola pembangunan partisipatif harus terus dikembangkan agar hasil pembangunan bisa maksimal di masa-masa yang akan datang. (kir)

sudah siap.”Sekarang pimpinan panggil saja Bagian Hukum meminta penjelasannya seperti apa. Mungkin kalau memang belum ditunda saja (paripurna),” saran politisi Gerindra itu.

Hanya saja saran untuk menunda paripurna itu tidak mendapat persetujuan Fraksi PAN. Sebab dikhawatirkan akan ada anggota maupun undangan yang pulang. Dan tidak akan kourum lagi. “Kita

tunggu saja ini,” ujar Munawir.

Namun akhirnya kalangan dewan setuju rapat paripurna diskors sekitar satu jam untuk Salat Zuhur dan makan siang.

Setelah menunggu sekitar sejam, skorsing pun dicabut sekitar pukul 14.30 wita. Laporan banperda terhadap perubahan prolegda 2018 dan 2019 akhirnya dibacakan langsung oleh ketua Banperda DPRD Lobar H. Wahid Syahril. (her)

Polres Lobar Gelar Perkara Kasus APBD Lobar Giri Menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat (Lobar) melakukan gelar perkara kasus APBD Lobar tahun 2018 yang dilaporkan belum lama ini oleh masyarakat.

Gelar perkara yang digelar bertujuan untuk menentukan langkah tindaklanjut dari penyidik untuk penanganan kasus ini. Hasil gelar perkara untuk mengetahui apa yang belum dilidik dan pihak mana saja yang belum dimintai keterangan perihal kasus ini.

“Hari ini (kemarin, red) kita gelar perkara,” jelas Kasatreskrim Polres Lobar AKP Priyo Suhartono, Senin (26/11).

Ia menjelaskan hasil gelar perkara ini menyangkut masalah lidik, dan para pihak yang perlu dimintai keterangan, termasuk apakah perlu memeriksa DPRD. Kasatreskrim belum bisa membeberkan lebih lanjut soal perkara ini, sebab dibatasi berdasarkan oleh instruksi presiden. Terdapat delapan perintah Presiden Joko Widodo untuk jajaran Polri dan Kejaksaan, antara lain kebijakan dan diskresi tidak boleh dipidanakan. Tindakan administrasi harus dibedakan dengan yang memang berniat korupsi.

Aturan BPK jelas, mana pengembalian dan yang bukan. Temuan BPK masih diberi peluang perbaikan 60 hari.

Sebelum waktu itu habis, ujarnya, penegak hukum tidak boleh masuk dulu. Kerugian negara harus konkret, tidak mengada-ada. Kasus dugaan korupsi tidak boleh diekspos di media secara berlebihan sebelum tahap penuntutan. Pemda tidak boleh ragu mengambil terobosan untuk membangun daerah. Perintah ada pengecualian untuk kasus dugaan korupsi yang berawal dari operasi tangkap tangan

(OTT). Setelah perintah itu, jika masih ada kriminalisasi kebijakan, Kapolda-Kapolres dan Kajati-Kajari akan dicopot.

Lebih lanjut kata dia, saat ini kasus ini tengah proses pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket). Pihak penyidik polres sudah memeriksa sejumlah pejabat, mulai dari jajaran Sekda, kepala BPKAD dan jajaran OPD terkait lainnya untuk dimintai keterangan. Dari hasil Pulbaket ini akan digelar lagi.

Sebelumnya, persoalan penambahan APBD 2018 di belakang menjadi sorotan menyusul anggaran APBD yang disahkan dengan DPRD berbeda setelah dievaluasi provinsi. Kalangan DPRD pun meminta agar pemda menunda eksekusi anggaran tambahan di APBD yang tak sesuai ketentuan. Salah satu dugaan penyelewengan yang dilaporkan, risalah RAPBD Lobar 2018 yang disahkan oleh DPRD dan eksekutif dengan nilai Rp 1,6 triliun dan APBD 2018 yang disepakati sepihak oleh kepala daerah dan TAPD dengan nilai Rp 1,7 triliun. (her)

Priyo Suhartono

(Suara NTB/her)

Siap Jadi Penantang

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 27 November 2018

Halaman 6

Puluhan Miliar Dana Bencana Tahap Kedua Masih Mengendap Taliwang (Suara NTB) Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Sumbawa Barat, Ir. Lalu Muhammad Azhar MM menyebutkan, anggaran perbaikan rumah di tahap kedua sudah ditransfer oleh pemerintah sekitar Rp 64,9 miliar. Hanya saja, sampai saat ini anggaran tersebut belum bisa ditransfer, ke rekening penerima bantuan maupun Pokmas. Penyerapan dana molor karena beberapa kendala teknis.

“Memang anggarannya sudah masuk ke rekening PPK, tapi be-

lum disalurkan ke rekening penerima bantuan. Hal ini terjadi

karena Bank BRI sebagai Bank penyalur masih harus memasti-

kan dulu rekening penerima. Sebagai antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat dana tersebut dicairkan. Kendati demikian, kami tetap akan meminta BRI segera menyalurkan dana tersebut,” ujarnya kepada Suara NTB kemarin.

Dikatakannya, khusus penanganan di tahap kedua ada sekitar 3. 838 unit dengan rincian rumah RB 450, RS 1. 318

dan RR 2.070 unit. Kendati dana tahap kedua masih mengendap di rekening, tapi dari hasil pantauan di lapangan sudah ada rumah yang mulai dikerjakan. Bahkan progres sudah cukup baik yakni dari 10 hingga 30 persen pengerjaannya. Upaya untuk mempercepat pembangunan rumah ini, dianggap boleh saja dilakukan, karena pemilik ru-

mah menginginkan rumahnya bisa ditempati. Apalagi Pemerintah juga sudah berjanji akan tetap mengganti total biaya yang telah dikeluarkan oleh pemilik rumah. Hanya saja pihaknya tetap mengingatkan sebelum rumah ini dibangun harus berkordinasi dengan Pokmas dan tim lainnya, sehingga pola pembangunan yang akan dilakukan

tidak akan sia-sia nantinya.

“Meski dana tahap kedua ini masih belum disalurkan ke rekening, tetapi hasil pengecekan di lapangan sudah ada yang membangun rumahnya. Makanya kita tetap ingatkan agar masyarakat harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan pokmas dan tim teknis lainnya sebelum membangun,” tukasnya. (ils)

IPAL di Pemangong dan Pemasar Digenjot Sumbawa Besar (Suara NTB) Progres pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Sumbawa rata rata sudah mencapai 90 persen. Tinggal beberapa item pekerjaan tahap akhir seperti pemasangan pagar dan baruga.

Demikian disampaikan Kabid Air Bersih dan Sanitasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, Hardianto S.T, Senin (26/11). Pengerjaan IPAL menunjukkan capaian yang positif pada rata rata lokasi.

Tinggal pengerjaan akhir seperti pagar, baruga hingga taman.

(Suara NTB/arn) Namun ada beberapa lokasi Hardianto IPAL yang pekerjaannya sedikit terlambat. Yakni, IPAL di Pemasar Kecamatan Maronge dan IPAL di Pemangong Kecamatan Lenangguar. Sehingga rencana kontrak mesti diperpanjang satu bulan. Dengan siswa waktu yang ada tahun ini, maka perpanjangan tersebut diperkirakan cukup untuk menuntaskan proyek IPAL dimaksud.

“Kita berikan target waktu, paling lambat 25 Desember pemgerjaan sudah harus 100 persen,” tukas Anto, panggilan akrabnya.

Diketahui, program sanitasi yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Sumbawa pada tahun ini tersebar di 40 lokasi, yang menyasar hampir semua kecamatan. Berupa pembangunan dan penambahan IPAL komunal.

Kegiatan pemberdayaan yang direncanakan dan dikelola secara swadaya oleh masyarakat.

Lokasi IPAL dimaksud, yang anggarannnya bersumber dari DAK Sanitasi (Afirmasi), yakni pembangunan IPAL komunal desa Labuan Sangoro, desa Ai Mual Kecamatan Lantung, desa Jotang Beru, desa Lekong Atas, desa Lopok Beru, dusun Seseng desa Sampe Rhee, dusun Seseng desa Ongko, dusun Rate Tatebal, dusun Jompong Muer, dusun Ledang desa Ledang, desa Hijrah, desa Rhee Luar, dusun Muer desa Muer, dusun Lamurung desa Ledang, dusun Pemangong desa Lenangguar, desa Empang Atas kecamatan Empang, desa Sebeok kecamatan Orong Telu, desa Kelawis kecamatan Orong Telu, desa Bantulante kecamatan Tarano, desa Lamenta kecamatan Empang, desa Mapin Beru kecamatan Alas Barat, desa Lito kecamatan Moyo Hulu, desa Penyaring kecamatan Moyo Utara.

Sementara yang anggarannya bersumber dari DAK Reguler, yakni pembangunan IPAL komunal desa Pungka, desa Pemasar dan desa Pelat kecamatan Unter Iwes. Ditambah pembangunan tangki septik skala komunal desa Sebewe keccamatan Moyo Utara. Sedangkan dari DAK Penugasan, berupa penambahan SR IPAL komunal desa Orong Bawa, pembangunan IPAL komunal dusun Karang Rea desa Rhee Loka dan desa Brora. Penambahan SR IPAL komunal desa Baru Tahan dan penambahan SR desa Sepayung. Penambahan SR IAPL dusun Lengas desa Poto, desa Gontar, desa Batudulang, desa Sampe kecamatan Moyo Hulu. Pembangunan IPAL komunal desa Bale Brang kecamatan Utan, desa Sebedo kecamatan Utan, desa Kerekeh Unter Iwes dan dusun Marga Damai desa Lamenta. Program ini total anggarannya mencapai Rp20,6 miliar. (arn/*)

(Suara NTB/ind)

PEMBINAAN - Sejumlah pemuda yang kedapatan mengonsumsi Miras, diberikan pembinaan dengan melakukan olahraga push-up oleh Satpol PP Sumbawa.

Tenggak Miras di Samota, Tujuh Pemuda Digelandang Pol PP Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak tujuh pemuda digelandang Sat Pol PP Sumbawa, Senin (26/11). Mereka diduga tengah minum minuman keras (miras) di Jembatan Samota. Dari tangan mereka, Pol PP mengamankan barang bukti berupa sebotol miras dan satu senjata tajam (sajam) berupa pisau.

Kasi Kesamaptaan Pol PP Sumbawa, Lauren Sado kepada wartawan membenarkan hal tersebut. Bermula dari

satu botol miras campuran arak dan bram serta susu. Bahkan salah satu pemuda juga ada yang membawa sajam. Mereka kemudian diamankan ke Kantor Pol PP untuk didata dan diberikan pembinaan.

“Tadi mereka sudah kita bina. Kita berikan pemahaman dan masukan. Kita gojlok suruh push-up dan jungkir balik. Supaya mereka tida mengulangi lagi perbuatannya,” jelasnya.

Dari ketujuh pemuda terse-

KSB Tunggu Verifikasi Panselnas CPNS 2018

(Suara NTB/bug)

Program Peranakan Brahmano dan Kambing Boerka Perlu Dikawal Sumbawa Besar (Suara NTB) Komisi II DPRD Sumbawa meminta program pusat peranakan sapi Brahmano di Sumbawa dapat dikawal dan dibina dengan baik. Agar dapat menjaid percontohan. Sebagai upaya peningkatan populasi ternak besar. Serta mengawal program pembibitan kambing boerka.

Seperti disampaikan Juru Bicara Komisi II DPRD Sumbawa, M. Yasin Musamma S.AP, dalam Paripurna terakhir penetapan APBD 2019, Senin (26/11) kemarin. Proyek perdana dari pusat tersebut diharapkan dapat bergulir lagi pada 2019 mendatang. Sekaligus menjadi percontohan bagi perternak lainnya.

Pihaknya juga mengapresiasi upaya pembibitan kambing boerka sebagai alternatif peternakan rakyat yang sangat menjanjikan. Dalam mendukung gerakan Sumbawa Beef. Begitu pula upaya mewujudkan realisasi investasi dengan membuat kesepahaman bersama antara Kementrian Desa da PDTT RI, Pemkab Sumbawa dengan PT Alam Bumi Cemerlang dan Gimco, co,ltd. tentang kerjasama pemanfaatan limbah jagung dan pembangunan pabrik pellet kayu serta budidaya tanaman energi di desa daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi.

Setelah kesepahaman ini disepakati maka tahap berikutnya adalah para pihak akan mengadakan perjanjian kerjasama. Pada perjanjian tersebut, DPRD Sumbawa harus dilibatkan dan diminta persetujuannya. Mengingat perjanjian kerjasama tersebut akan menyerap anggaran dari daerah dan melibatkan pihak luar negeri. Keberadaan pabrik ini akan menjawab persoalan pakan ternak yang selama ini selalu dikeluhkan. Kemampuan memproduksi pakan sendiri akan menjaga eksistensi segmen daging ternak menjadi yang teratas.

Selain itu, Kabupaten Sumbawa telah dikenal sebagai daerah swasembada pangan. Oleh karenanya pembangunan fasilitas penunjang seperti sumur dangkal atau bor dan pembangunan jaringan irigasi dan embung diharapkan dapat selesai dengan baik, serta keberadaannya dapat dimanfaatkan oleh petani. Sedangkan terkait dengan stock pangan daerah, Komisi II mendorong pemanfaatannya untuk korban bencana alam. Stok beras yang telah dikeluarkan dari lumbung pangan daerah untuk penanganan darurat bencana alam diharapkan dapat dipersiapkan kembali. Sehingga sewaktu dibutuhkan lagi stok pangan kita tetap tersedia. (arn)

adanya informasi masyarakat terkait adanya pemuda yang tengah minum di lokasi setempat sekitar pukul 09.30 Wita.

Pihaknya langsung terjun ke lokasi dan mendapati pemuda tersebut tengah duduk di trotoar Jembatan Samota.

“Ada informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa pemuda minum di Jembatan Samota. Kita tindaklanjuti dan mengecek ke sana,” ujarnya.

Dijelaskannya, di lokasi pihaknya menemukan adanya

Taliwang (Suara NTB) Hingga kini pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) belum menetapkan berapa jumlah pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang dinyatakan lolos sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN) Nomo 61 Tahun 2018.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) KSB, H. Abdul Malik Nurdin, S.Sos., M.Si mengatakan, untuk penetapan berapa jumlah pelamar CPNS yang lolos memenuhi standar nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sesuai Permenpan 61/2018 pihaknya masih menunggu data dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS 2018. “Kami belum bisa umumkan sekarang karena masih menunggu hasil Panselnas,” katanya kepada Suara NTB, Senin (26/11).

Ia menjelaskan, sebelumnya data hasil pelaksanaan tes SKD penerimaan CPNS KSB telah disampaikan ke Pansenas.

Dan pasca terbitnya Permenpan 61/2018, Pemda KSB perlu kembali melakukan sinkronisasi hasil verifikasi dengan data yang telah dikantongi Panselnas.

“Kita harus samakan dulu ya. Jangan sampai verifikasi kita beda dengan H. Abdul Malik Nurdin data na-

sional kan jadi masalah juga nantinya,” cetusnya.

Data yang dikantongi Panselnas CPNS 2018 itu, nantinya akan disampaikan ke daerah melalui kepala daerah dalam hal ini bupati. Setelah itu data tersebut akan disinkronisasi dengan hasil verifikasi Pansel CPNS di tingkat daerah. “Soal kapan Panselnas menyerahkan datanya ke kami belum ada informasi. Tapi kami berhadap segera ya,” papar H. Malik Nurdin.

Sementara itu ditanya terkait, sejumlah hal yang sebelumnya akan dipertanyakan ke Kemenpan RB pasca terbitnya Permen PAN 61/ 2018. H. Malik Nurdin mengaku, sebelumnya wacana-wacana tersebut sempat dibahas di internal Pansel CPNS KSB sebagai bahan pertimbangan ke Kemenpan RB. Namun kemudian, pertanyaan-pertanyaan yang menitikberatkan soal azas keadilan bagi seluruh pelamar CPNS 2018 itu tidak jadi disampaikan.

Sebab menurutnya, pemerintah pusat telah mempertimbangkan secara matang sebelum menerbitkan aturan yang membuka ruang bagi pelamar CPNS yang sebelumnya tidak lolos KSD itu. Dengan catatan para pelamar memenuhi standar nilai komulatif dari 3 kategori SKD sebanyak 255 poin. “Tentu sudah dipertimbangkan matang ya oleh Menteri PAN RB. Makanya kemudian aturan itu dijadikan solusi mengatasi minimnya jumlah pelamar yang lulus tes SKD sebelumnya,” sambung H. Malik Nurdin.

Di sisi lain lanjut dia, para pelamar tentu sebelum menentukan pilihan formasi yang akan diikuti telah memiliki pertimbangan sendiri atas pilihannya tersebut. Tidak sekedar soal kesesuaian dengan kualifikasi pendidikannya, tetapi juga mempertimbangkan lokasi penempatan formasi yang dilamarnya. “Mereka pasti punya pertimbangan sejak awal ya. Kenapa pilih melamar formasi di sekolah A atau B. Jadi kami kira keputusan pusat menerbitkan Permen PAN 61 itu sudah benar-benar matang,” klaimnya. (bug)

but satu diantaranya adalah siswa salah satu SMK. Sedangkan enam lainnya adalah pemuda yang berasal dari Kecamatan Utan dan Taliwang KSB. Berdasarkan keterangan mereka, miras tersebut di beli di salah satu tempat di Kelurahan Brang Biji. Untuk sementara, terhadap mereka hanya diberikan pembinaan.

Namun jika masih mengulangi perbuatannya, maka akan diserahkan kepada penyidik untuk proses lanjut.

“Mereka kita berikan pembinaan dan masukan. Kita sudah berikan penjelasan apa akibat dari membawa sajam dan miras. Kalau mengulangi lagi perbuatannya mereka terpaksa kita proses dan serahkan ke penyidik,” tandasnya.

Pihaknya tetap menindaklanjuti setiap informasi masyarakat dengan melakukan pengecekan. Begitupula terhadap pelajar yang bolos pihaknya rutin melakukan patroli. (ind)

Rini Arianti Raih Juara 1 di STQ NTB Sumbawa Besar (Suara NTB) Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) ke XXV Tingkat Provinsi NTB telah berakhir. Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu kafilah yang turut menyemarakkan ajang religius ini, mampu memperbaiki peringkat di tingkat regional NTB. Hal ini disampaikan oleh Pendamping Kafilah STQ Sumbawa yang diwakili Kasubbag Sosial Kemasyarakatan, Pemkab Sumbawa, Anggraini, S.AP. “Alhamdulillah, Kabupaten Sumbawa mampu memperbaiki peringkat pada STQ tahun ini. Beberapa hafidz dan hafidzah mampu menorehkan prestasi yang mengagumkan kita semua,” ujarnya.

Rini Arianti mampu meraih Juara 1 Cabang Tilawah Golongan Anak-anak Putri. Tercatat pula Syifa Fadiyah Maulida meraih Juara 2 Cabang Tahfidz Golongan 1 Juz dan Tilawah Putri, Humaid Radhiallah meraih Juara 2 Cabang Tahfidz Golongan 10 Juz Putra, Elsa Ayu Damayanti sebagai Juara 3 Cabang Tilawah Golongan Dewasa Putri serta Sahril Purnama yang mampu keluar sebagai Juara 3 Cabang Tahfidz Golongan 5 Juz dan Tilawah Putra.

Pada STQ ke XXV Provinsi NTB Tahun 2018 ini, Kabupaten Sumbawa berhasil meraih posisi ke-7 atau terjadi peningkatan peringkat dari perhelatan STQ XXIV sebelumnya. (arn)

Direktur Perusda Baru Diminta Segera Bekerja Sumbawa Besar (Suara NTB) Komisi II DPRD Sumbawa berharap terpilihnya Direktur baru Perusda Sabalong Samawa dapat segera bekerja dan memaparkan rencana detail kerja tahun 2019. Demikian pula terhadap PDAM Batu

Lanteh diharapkan segera dilakukan revisi Perda pembentukannya.

Sebagaimana disampaikan Juru Bicara Komisi II DPRD Sumbawa, M. Yasin Musamma, banyak masyarakat yang mau berlangganan PDAM,

namun belum bisa dilayani.

Makanya perlu peningkatan kinerja PDAM melalui koordinasi yang intens dengan dinas PRKP. Sedangkan terhadap bergulirnya program pemberian kredit sahabat (kerabat) kepada

petani, Komisi II mengharapkan dapat dilakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan, dampak penyaluran program kerabat tersebut. Mengingat selama 2 tahun terakhir bergulirnya program tersebut mendapat tanggapan positif

maupun negatif dari masyarakat. Saat ini adalah mementum untuk dilakukan evaluasi program tersebut. Sehingga di sisa pemerintahan Husni Mo dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan atas pelaksanaannya. (arn)

(Suara NTB/arn)

STQ – Juara STQ Provinsi NTB, Rini Ariyanti didampingi Pendamping Kafilah STQ Sumbawa yang diwakili Kasubbag Sosial Kemasyarakatan, Pemkab Sumbawa, Anggraini.

SUARA NTB Selasa, 27 November 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Sarana UNBK di Dompu Masih Kurang Dompu (Suara NTB) – Kepala UPT Dikmen Dikbud PK/PLK Kabupaten Dompu, Ahmad Taufik, S. Pd., menjelaskan, dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2019 mendatang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) telah diberi tanggung jawab tambahan, yakni menangani UNBK Madrasah Aliyah (MA) yang notabene di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).

Dengan demikian, jumlah SMA/MA dan SMK (Suara NTB/jun) yang akan UNBK 2019 nanAhmad Taufik ti ialah 71 sekolah, baik negeri maupun swasta. Sementara SLB sampai saat ini belum ada data pasti. Kendati persetase sekolah yang mengikuti UNBK tersebut bertambah dari tahun sebelumnya. Namun, tak dipungkiri kekurangan sarana prasana ujian seperti komputer masih jadi kendala utama.

“Ada beberapa sekolah yang berlebihan fasilitasnya, ada sekolah juga yang kurang terutama sekolah besar. Jadi secara keseluruhan memang masih kurang,” ungkapnya menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (26/11).

Meski diakui kekurangan sarana bukan berarti UNBK ini tidak bisa dilaksanankan oleh satuan pendidikan yang sudah menyatakan diri siap, karena melihat jumlah komputer bantuan yang ada jauh lebih baik dari sebelumnya.

Cuma memang polanya masih sama, yakni kolaborasi dengan sekolah lain yang memiliki kelengkapan fasilitas.

Itu pula yang menjadi dasar Mendikbud 2019 nanti tidak melaksanakan UNBK serentak antara SMP, SMA/MA dan SMK. “Sehingga ketiga sekolah ini silahkan bekerjasama untuk memanfaatkan fasilitas yang dimiliki, jadi kalau SMA boleh pinjam ke SMP begitupun sebaliknya,” jelas dia.

Sebanyak 71 sekolah yang sudah positif UNBK itu total SMA/SMK semuanya ikut, sedangkan MA masih ada beberapa yang belum bisa dipastikan. Disinggung persiapannya mengahadapi UNBK yang akan diselenggaran April 2019 mendatang, Ahmad Taufik mengatakan, baru pada tahap pendaftaran peserta ujian untuk dimasukan dalam Daftar Nominasi Sementara (DNS).

Semenatara menjadi bahan evaluasi berdasarkan pengalaman sebelumnya, lanjut dia, antara lain kesiapan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari peserta ujian maupun tenaga operator. “Sekarang ada terobosan baru yang diharap bisa ditularkan ke sekolah lain, yakni mengerjakan soal ulangan semester berbasis komputer untuk membiasakan siswa, selain ada kegiatan seperti simulasi-simulasi ujian nasional,” pungkasnya. (jun)

Di Pundak Guru, Harapan Bangsa Digantungkan Bima (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Bima, Drs. Dahlan M. Noer M. Pd memimpin upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) tingkat Kabupaten Bima di halaman kantor Bupati Bima, Senin (26/11).

Wabup mengatakan peringatan HGN tahun ini dapat dijadikan sebagai semangat membangun peradaban sehingga menjadikan bangsa yang berbudaya cerdas, bermutu, berkarakter serta mampu bersaing dalam kancah globalisasi.

“Di pundak guru, kami gantungkan harapan bang(Suara NTB/Uki) sa,” kata Wabub saat memDahlan M. Noer bacakan amanat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof. DR. Muhajir Efendi.

Dahlan mengatakan tantangan pendidikan semakin berat. Hal itu meniscayakan peningkatan profesionalisme menyangkut sikap mental dan komitmen para guru untuk selalu meningkatkan kualitas agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman. “Revolusi industri keempat yang sudah merambah ke semua sektor harus disikapi dengan arif karena telah mengubah peradaban manusia secara fundamental,” katanya.

Untuk itu, diperlukan guru yang profesional. Yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang supercepat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar pada setiap satuan pendidikan dalam rangka mempersiapkan SDM yang unggul dengan kompetensi global. “Akan tetapi, walaupun teknologi informasi berkembang demikian cepat dan sumbersumber belajar begitu mudah diperoleh, peran guru sebagai pendidik tidak tergantikan oleh kemajuan teknologi,” ujarnya.

Menurutnya tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi setiap peserta didik. Profesi guru juga sangat lekat dengan integritas dan kepribadian. Guru tidak hanya bertugas untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya.

“Tugas guru sebagai pendidik adalah menanamkan nilainilai dasar pengembangan karakter peserta didik dalam kehidupannya, termasuk dalam pemanfaatan kemajuan teknologi informasi secara bijak serta sebagai inspirator bagi anak didiknya,” ujarnya. (uki)

Kerjasama Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu dengan Suara NTB

Gelar Pelatihan Keamanan Pangan sebagai Syarat Peroleh Nomor P-IRT

(Suara NTB/ula)

Hj. Serim Dompu (Suara NTB) Sebanyak 30 pelaku usaha kecil menengah di Kabupaten Dompu dibina Dinas Koperasi UKM untuk keamanan pangan dan legalitas usahanya.

Pembinaan dan pelatihan ini menjadi syarat bagi pelaku

(Suara NTB/ind)

Putra Riza Akhsa Ginting jangan tidak diberikan utuh 30 hari karena kekhawatiran PPK pekerjaan lebih banyak santai.

Sehingga diberikan waktu kurang lebih 15 hari pekerjaan supaya cepat terkejar,” terangnya.

Dijelaskannya, sebelumnya pihaknya sudah turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan

usaha untuk mencatatkan pangan industri rumah tangga (PIRT) dan kehalalan produk.

Plt Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu, Drs H. Ahmad Rifai, M.Pd melalui kepala bidang UKM, Ir. Hj. Serim, M.Si kepada Suara NTB, Minggu (25/11) mengungkapkan, pembinaan dan pelatihan terhadap 30 orang pelaku UKM di Dompu kembali digelar pihaknya pekan kemarin.

Pelatihan ini menghadirkan beberapa narasumber, termasuk dari Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu. Karena pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta soal keamanan pangan terhadap produk pangan yang dibuatnya.

Peserta pelatihan, selain dibina soal keamanan pangan yang diproduksi juga memperoleh sertifikat pelatihan. Sertifikat ini menjadi syarat yang harus dilampirkan untuk mencatatkan

produksi pangan industri rumah tangga yang diusahakan.

“Nomor P-IRT itu merupakan bentuk pengakuan pemerintah atas produk usaha rumah tangga warga. Sertifikat pelatihan keamanan pangan itu menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi pemohon,” ungkapnya.

Nomor P-IRT ini, lanjut Hj. Serim menjadi syarat bagi pengurusan sertifikat halal atas produk usaha. Peserta pelatihan keamanan pangan kemarin langsung diuruskan berkas pengurusan nomor P-IRT. “Kemarin kita langsung uruskan berkasnya, tinggal turun tinjau lapangan sebelum dikeluarkan nomor P-IRT,” katanya.

Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Dompu, kata Hj. Serim sebanyak 154 UKM dengan 108 produk. Terdiri dari kue basah kue kering, produk olahan jagung, produk olahan rumput laut dan hasil laut lainnya,

madu, kopi, mete, terasi, gula merah dari tebu, gula halus, susu kuda dan produk lainnya.

“Berdasarkan data 2017, ada 41 sertifikat halal di Dompu.

32 produk makanan dan 9 rumah makan,” terangnya.

Pengurusan sertifikat halal ini, kata Hj. Serim, difasilitasi Dinas Koperasi UKM Provinsi. Sementara di daerah hanya pengurusan nomor PIRT. Tahun 2018 ini tidak ada yang difasilitasi pengurusan sertifikat halal karena anggarannya tersedot untuk pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur kemarin. “Kita sudah koordinasi sejak awal untuk pengurusan sertifikat halal, tapi tahun 2018 ini tidak ada, karena anggarannya tersedot untuk Pilkada,” ungkapnya.

Ia pun berharap di tahun 2019 mendatang, Provinsi bisa memfasilitasi produk UKM di daerah untuk pengurusan sertifikat halal. Sertifikat ini san-

(Suara NTB/ula)

H. Ahmad Rifai gat penting di tengah tumbuh kembangnya produk usaha rumah tangga dan tuntutan sertifikat halal atas produknya.

“Legalitas produksi ini sangat penting untuk memberikan kepastian kepada calon konsumen,” katanya. (ula/*)

Peremajaan Pipa PDAM, PU Usulkan Rp45 Miliar Dompu (Suara NTB) – Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Dompu, Indra Gunawan, ST, MT, mengungkapkan, rencana peremajaan instalasi perpipaan PDAM tahun 2019 mendatang masih dalam proses. Baru-baru ini, telah diusulkan estimasi kebutuhan anggaran tahap pertama sebesar Rp45 miliar, dengan target pembangunan pipa transmisi, alat pengolah air, jaringan distribusi, jaringan tersier hingga keran air rumah tangga.

“Kami usulkan kemarin Rp45 Miliar ndak tahu nanti berapa realisasinya di anggaran 2019,” kata dia ditemui, Senin (26/11).

Langkah peremajaan pipa tersebut selain karena telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dompu, juga sebagai upaya mengatasi persoalan air bersih yang selama ini di-

alami masyarakat, terutama ribuan kepala keluarga di Kecamatan Woja dan Dompu.

Menurutnya, kesulitan air bersih di dua kecamatan itu bukan semata-mata akibat persediaan air bawah tanah yang berkurang, tetapi kondisi perpipaan yang tertanam beberapa tahun silam sudah san-

gat buruk serta mengancam kesehatan karena berkarat dan dipenuhi lumpur. “Di kota itu kenapa bermasalah karena pipanya tidak memenuhi syarat, penuh dengan lumpur dan berkarat,” ujarnya.

Kalaupun anggaran pembangunan Rp45 M itu direalisasikan pemerintah daerah

tahun 2019 mendatang, tidak berarti persoalan air bersih diwilayah ini tuntas tertatasi.

Karena berdasarkan penghitungan biaya peremajaan pipa keseluruhannya dibutuhkan anggaran Rp100 M. Dan Untuk menutupi itu akan diupayakan bantuan dana dari pemerintah provinsi maupun pusat.

Ditambahkan, alokasi anggaran peremajaan itu nantinya akan difokuskan terlebih dahulu untuk wilayah Woja dan perbaikan beberapa jaringan di pusat kota. “Kalau untuk keseluruhan masih berat, yang berat itu sebenarnya perbaikan jalan, trotoar yang kita rusak

untuk tanam pipa,” ungkapnya.

Meski program yang digagas pemerintah daerah ini sifatnya peremajaan, lanjut Indra Gunawan, pihaknya tidak akan melakukan pembongkaran kembali terhadap pipa-pipa yang sudah tertatam puluhan tahun silam, melainkan penanaman baru untuk kemudian dikoneksikan pada jaringan lama yang sekiranya masih bisa dimanfaatkan.

“Untuk pipa lama tidak perlu dibongkar karena percuma juga merusak jalan, lebih baik tanam baru tinggal kita koneksi dengan jaringan yang masih bisa dipertahankan,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

TERNAK – Sejumlah hewan ternak seperti sapi menjadi pemandangan sehari-hari di Terminal Ginte di Kelurahan Kandai II, Dompu. Kondisi ini terjadi akibat rusaknya fasilitas pagar dan perilaku warga sekitar yang melepas ternaknya di terminal ini.

Kumuh, Terminal Ginte Jadi Lahan Ternak

Dompu (Suara NTB) – Terminal Ginte di Kelurahan Kandai II minim sentuhan perbaikan, beberapa fasilitas penunjangnya bahkan tak lagi bisa difungsikan dengan baik.

Celakanya, tempat persinggahan pertama para pendatang luar daerah yang menggunakan angkutan umum tersebut kini jadi area pelepasan ternak oleh warga.

Koordinator Terminal

Pengerjaan Proyek Sikim Diperpanjang Sumbawa Besar (Suara NTB) Proyek pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sikim) di Kabupaten Sumbawa tidak selesai tepat waktu.

Hingga masa kontrak berakhir, proyek dengan item bangunan gedung produksi dan pengelolaan tersebut belum juga rampung. Sehingga dilakukan perpanjangan waktu pengerjaan untuk mengejar sisa pekerjaan.

Ketua TP4D Sumbawa, Putra Riza Akhsa Ginting, SH kepada wartawan, Senin (26/11) kemarin menyampaikan, progres terakhir kedua bangunan baik gedung produksi dan pengelolaan SIKIM hampir 90 persen. Tetapi jika masing-masing bangunan khusus gedung produksi kurang lebih sekitar 60 persen. Sedangkan untuk dua gedung pengelolaan tersisa pengerjaan rabat kecil yang sedang berjalan.Saat ini sudah dilakukan perpanjangan waktu pengerjaan, karena masa kontraknya sudah berakhir.

“Sudah dilakukan perpanjangan oleh PPK saat itu. Perpan-

Halaman 7

proyek SIKIM. Saat di lokasi, ada beberapa temuan salah satunya di gedung pengelolaan. Meskipun sudah selesai terbangun, namun di beberapa ruangan terjadi kebocoran kurang lebih ada empat titik. Sehingga pihaknya meminta kepada pelaksana untuk melakukan perbaikan. Sedangkan di gedung produksi, sempat terdapat kendala karena bangunan berdekatan dengan tiang listrik. Untuk memperlancar pekerjaan tiang listrik tersebut harus digeser. Namun tiang tersebut belum bisa digeser karena belum ada kesepakatan dengan pihak PLN. “Rekomendasi sudah sebenarnya.Untukgedungpengelolaan tidak ada permasalahan. Hanya saja saat kita ke lokasi ada rembesan bocor saja. Itu sudah kita minta diperbaiki. Cuma untuk gedung produksi ada yang belum terlaksana terkait pergeseran tiang listrik. Karena mungkin belum ada kesepakatan antara PLN dan rekanan. Sehingga di gedung terdapat pekerjaan yang belum terselesaikan,” pungkasnya. (ind)

Ginte, Ahmad HS dikonfirmasi Suara NTB, Senin (26/11) kemarin mengakui, tidak terurusnya tempat yang sudah diambil alih Dishub Provinsi NTB tersebut, mulai dari bangunan utama, pagar, hingga MCK. “Kumuh dan bebasnya keluar masuk ternak ini memang sudah lama,” kata dia.

Bebasnya keluar masuk ternak itu selain disebabkan gerbang dan pagar yang sudah ru-

sak, juga oknum peternak yang sengaja melepas ternaknya sulit diingatkan. Meski, beberapa kali sudah mendapat surat teguran dan penertiban langsung dari Satuan Pol PP. Kondisi ini, tegas Ahmad HS, akan bisa diatasi hanya dengan langkah perbaikan.

Disamping masalah ternak yang risih dipandang mata tersebut serakan sampah dan penataan pedagang yang tidak

teratur menambah kekumuhan fasilitas umum ini, pun demikian dengan infrastruktur jalan yang banyak dikeluhkan para sopir. “Kadang malas juga sopir masuk ke area terminal ini dengan alasan jalan masuknya rusak, air juga sulit di sini bahkan untuk buang air kecil saja orang beli air dulu,” ungkapnya.

Sementara warga setempat, Sahbudin dimintai tang-

gapannya menyayangkan tidak terawatnya Terminal Ginte itu, bahkan diibaratkan tak ubahnya kandang ternak lantaran kotoran hewan ini berada dimana di dalam areal terminak “Sama saja seperti kadang ternak karena ternak-ternak ini tidurnya di sini, buang kotoran di sini cari makanya juga di sini kadang di pasar belakang terminal itu juga,” pungkasnya. (jun)

Ratusan Hektar Lahan Telantar Tak Kunjung Diperjelas Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB),

M. Endang Arianto

sampai dengan saat ini masih belum menerima kejelasan terhadap 500 hektar lahan, Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) terindikasi telantar di wilayah setempat. Bahkan belum lama ini, Pemkab juga sudah berkoordinasi dengan Kanwil BPN untuk mengambil sikap terkait lahan ini. Faktanya, problem ini justru terkesan didiamkan.

“Kita sudah laporkan status 500 lahan yang terindikasi telan-

tar ini ke Kanwil bulan Juni lalu. Tetapi sampai dengan saat ini belum ada penanganan terkait usulan itu. Kami juga sudah berupaya untuk mencari pemilik sertifikat baik itu HGU maupun HGB tetapi faktanya juga masih nihil,” sebut Kabag Pemerintahan Setda KSB, M. Endang Arianto S. Sos, MM, kepada Suara NTB, Senin (26/11).

Dikatakannya, ratusan hektar lahan ini berhasil terdata tanggal 31 Mei dan sudah ditindaklanjuti dengan meminta Kanwil BPN agar bisa menelusuri para pemilik sertifikat.

Sehingga lahan yang mencapai ratusan hektar, bisa memiliki manfaat bagi pembangunan yang ada di daerah. Kendati demikian, terhadap ratusan hektar sertifikat HGB ataupun HGU masih belum ditetapkan sebagai lahan telantar. Tapi jika tidak memiliki progres yang baik, maka Pemkab

tidak akan segan-segan untuk mengusulkan percepatan untuk menjadi tanah yang telantar. Bahkan ratarata pemegang sertifikat ini sudah mulai berinvestasi di KSB sejak puluhan tahun lalu, bahkan ada yang sudah memiliki sertifikat dari tahun 1990 an dan tidak ada kejelasan sampai dengan saat ini.

Dari 500 hektar lahan tersebut, Pemkab baru mendapatkan 12 perusahaan pemegang sertifikat.

Hanya saja terhadap 12 perusahaan itu sampai dengan saat ini pihaknya masih belum mendapatkan alamatnya. Hal itu dilakukan untuk bisa mempercepat aktivitas investasi yang mereka lakukan di KSB. Karena jika masalah ini tetap dibiarkan berlarut, dikhawatirkan akan menjadi penghambat investasi di KSB. (ils)

SUARA NTB Selasa, 27 November 2018

Korupsi Bantuan BSS

Jumangin Divonis Satu Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) Mantan Kepala Seksi Budidaya Ruminansia Dinas Pertanakbun Lombok Barat, Jumangin dihukum penjara selama 1 tahun. Jumangin terbukti bersalah korupsi dalam pencairan dana bantuan Bumi Sejuta Sapi (BSS) tahun 2010.

Dia menyusul ketua kelompok tani di desa Banyumulek, Mahrup yang sudah lebih dulu divonis.

Ketua majelis hakim, Anak Agung Ngurah Rajendra menjatuhkan vonis pada persidangan Senin (26/11) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Terdakwa Jumangin dijatuhi hukuman karena terbukti melanggar pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 KUHP. “Oleh karenanya menjatuhkan pidana selama satu tahun penjara,” kata Rajendra, seraya menambahkan vonis denda kepada terdakwa sebesar Rp50 juta.

Apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama satu bulan. Sementara uang pengganti Rp15 juta yang sudah disetor terdakwa, dirampas untuk dikembalikan ke kas daerah.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya. Jaksa sebelumnya menuntut hukuman 1 tahun dan 4 bulan penjara. Terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp50 juta. Penggantian uang kerugian negara itu yang meringankan terdakwa dari hukumannya.

Terdakwa dihukum bersalah dalam pencairan dana bantuan BSS untuk kelompok di Banyumulek, Lombok Barat tahun 2010.

Terdakwa terbukti mengatur penunjukan Kelompok Tani Ternak Dasan Tawar Mandiri Banyumulek memeroleh jatah proyek BSS. Kelompok tani yang mengajukan proposal permohonan bantuan dana penyelamatan ternak sapi betina produktif, dengan susunan Rencana Usaha Kelompok (RUK).

Terdakwa selaku anggota tim teknis tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani rekomendasi pencairan dana.

Jumangin membuat kelompok yang diketuai Mahrup – sudah dipidana penjara empat tahun- dapat mencairkan dana senilai Rp740 juta. Uang dicairkan bertahap sebanyak tujuh kali.

Uang sejumlah itu dalam rencana dipakai untuk pengadaan 103 ekor sapi. Rinciannya sapi betina 75 ekor, sapi siap potong 28 ekor, pembuatan kandang, perluasan kandang, penyediaan hijau makanan ternak, dan obat-obatan tenak.

Namun pada kenyataannya terpidana Mahrup hanya mengadakan 78 ekor sapi. Akibatnya timbul kerugian negara sebesar Rp 247 juta. (why)

POLHUKAM

Halaman 8

Perolehan Suara Lampaui Jokowi, Caleg PDI-P Tak akan Dilantik Mataram (Suara NTB) PDI-P mengancam tidak akan melantik Calon Anggota Legislatif (Caleg) terpilih, jika perolehan suaranya melampaui perolehan suara pasangan Capres/ Cawapres Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.

Ancaman ini disampaikan saat rapat kerja seluruh fraksi PDI-P di Jakarta akhir pekan kemarin. Ini dimaksudkan agar para caleg partai moncong putih tersebut tidak bekerja hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi juga berkewajiban untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf di dapil masing-masing.

“Itu sudah jadi keputusan rakor fraksi. Supaya mereka (para caleg) tidak boleh memikirkan dirinya sendiri saja. Hanya mensosialisasikan dirinya saja, tapi tidak turun mensosialisasikan presiden. Itu yang tidak boleh,” ujar Sekretaris fraksi PDI-P di DPRD NTB, Ir. Made Slamet, yang dikonfirmasi Senin (26/11) kemarin.

Pada pemilu 2019 ini, untuk pertama kalinya pemilihan presiden dilaksanakan serentak dengan pemilihan anggota legislatif. Sehingga, kadernya PDI-P khususnya yang menjadi caleg, selain mengkampanye-

kan dirinya, juga dituntut mengampanyekan pasangan capres/cawapres.

Ancaman partai banteng tersebut berlaku kepada caleg di semua tingkatan, dari caleg DPRD kabupaten/kota, Provinsi sampai caleg pusat. “Ya itu berlaku untuk semua kader, termasuk celeg pusat. Jangankan melampaui, seimbang saja itu sudah tidak bagus,” katanya.

Dengan ancaman partai tersebut, akan membuat para kader PDI-P di NTB, khususnya yang menjadi caleg, akan berjuang habis-habisan untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf, sebagaimana Caleg tersebut berjuang untuk memenangkan dirinya sendiri.

Ancaman tersebut juga tentu tak terkecuali berlaku juga kepada Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat.

“Semua berlaku untuk caleg DPR RI, kepada Puan Maharani pun juga berlaku

(apalagi Rachmat Hidayat).

Jadi PDI-P itu menekankan kepada kadernya agar tidak egois, tapi harus bergotong royong untuk menang,” tegasnya.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD PDI-P NTB itu juga menambahkan bahwa para caleg tidak boleh mundur selangkah pun untuk mengkampanyekan Jokowi, bahkan di daerah yang menjadi basis capres/cawapres lain.

“Jadi dimanapun mereka (caleg) itu berada, sulit apapun daerahnya tempatnya, jangan malu-malu, karena daerahnya itu begitu (basis Prabowo) lalu dia sembunyikan dirinya, ndak boleh. Misalnya seperti di Padang, nah di NTB harus begitu juga,” katanya.

Target Menang 80 Persen Sebelumnya, DPD PDIP NTB telah memasang target kemenangan bagi JokowiMa’rup di NTB, sebesar 80

(Suara NTB/why)

KLARIFIKASI - Sejumlah Kasi Pendidikan Madrasah pada Kemenag Kab/kota se-NTB usai menjalani klarifikasi di Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, Senin (26/11).

(Suara NTB/dok)

Made Slamet mas terbesar di NTB, Nahdlatul Wathan (NW). Dengan dukungan dari TGB, Rachmat yakin akan makin memperkuat posisi kemenangan Jokowi di NTB. Seperti dikethui pada Pilpres tahun 2014, Povinsi NTB ini menjadi daerah tempat Jokowi mengalami kekalahan telak. Dimana rivalnya ketika itu, Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Hatta Rajasa dapat meraup dukungan masyarakat NTB 72,45 persen. (ndi)

Babinsa Koramil Cakranegara Lulusan Terbaik Diktupasus Secapaad

Kasi Pendidikan Madrasah Kabupaten/Kota Diklarifikasi Mataram (Suara NTB) Sejumlah Kasi Pendidikan Madrasah 10 kabupaten/kota se-NTB menghadap penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB. Mereka memberikan klarifikasi perihal pengadaan buku madrasah tahun 2018. Penyidik mendalami proses pembelian buku merujuk pada petunjuk teknis BOS. Beberapa diantaranya, Kasi Penmad Kemenag Lotim, Kemenag Lobar, Kemenag Mataram, Kemenag Loteng, Kemenag Sumbawa Barat, Kemenag Sumbawa, Kemenag Dompu, dan Kemenag Kota Bima.

Klarifikasi berlangsung sejak pukul 09.00 Wita, beberapa diantaranya baru berakhir sekitar pukul 18.00 Wita, Senin (26/11).

Kasi Penmad Kemenag Sumbawa Barat, Asaduddin menjelaskan, dirinya ditanyai perihal realisasi pengadaan buku yang diatur pembeliannya sebanyak 20 persen dari BOS. “Di juknis BOS itu ada diatur 20 persen untuk beli buku.

Tapi kalau di KSB ada toleransi, tergantung kemampuan karena itu kan ada 14 item yang harus dibeli. Tidak harus buku saja,” ucapnya usai klarifikasi.

Dia menjelaskan, Kemenag Sumbawa Barat membawahi delapan madrasah ibtidaiyah, 11 madrasah tsanawiyah, dan 6 madrasah aliyah. “Semuanya sudah K-13,” ungkapnya.

Pembelian buku juga disesuaikan dengan kondisi buku yang sudah tersedia di sekolah. Juga dengan mempertimbangkan satu siswa satu buku. Pembeliannya pun tidak diatur harus dari perusahaan tertentu.

“Yang penting kualitas dan murah. Itu ada di e-katalog.

Kalau sudah ada buku sebelumnya, tidak beli lagi,” terangnya. Madrasah, kata dia, dibebaskan untuk membeli sesuai kewenangannya masing-masing.

Asad menolak pihaknya disebut mengintervensi pembelian buku. “Kalau di kami tidak ada. Tapi kalau dari rakor itu kita bedah juknis BOS. Yang menekankan (buku) harus diadakan,” paparnya.

Rakor dimaksud yakni pada April 2018 lalu di Senggigi, Lombok Barat. Turut hadir sebagai perwakilan penyelenggara, Kasubag Umum, Kabid Pendidikan Madrasah, serta Kepala Kanwil Kemenag NTB. Asad memilih menerangkan soal pembelian buku yang tidak ada mengatur harus dari satu perusahaan tertentu.

Asalkan pihak madrasah menyerahkan bukti pertanggunjawaban.

“LPJ baru dikatakan lengkap kalau ada bukti beli buku.

Dan beli buku sudah sebuah kewajiban. Kami tidak persoalkan mau beli dimana, berapa harganya itu terserah madrasah,” jelasnya.

Kasi Penmad Kemenag Loteng, Muhammad Salim, serta Kasi Penmad Mataram, Muhammad menolak memberi keterangan saat dimintai konfirmasi usai klarifikasi.

“Sudahlah, kalau masuk koran tidak usah lah,” jawab Muhammad sambil berlalu kembali menuju ruang Subdit III Tipikor.

Terpisah, Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharuddin mengatakan, klarifikasi Kasi-kasi tersebut untuk menelusuri indikasi penyimpangan dari piramida bawah ke atas.

“Misalnya di pertemuan di hotel apakah ada indikasi pembelian bukunya diarahkan. Kita cari ini sakitnya di mana.

Masih panjang prosesnya,” terangnya. (why)

persen. Target kemenangan telak yang ingin dicapai itu disampaikan Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat, baru-baru ini dalam acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Mataram.

Jokowi dinilai telah berhasil membangun hubungan emosional yang kuat dengan masyarakat NTB. Hal itu ditunjukkan dengan perhatian Jokowi terhadap masyarakat di NTB, yang telah datang berkunjung ke NTB sebanyak 11 kali.

“Alasannya, pertama, rakyat sekarang sudah melek politik, sudah pintar membedakan mana pemimpin yang suka mengumbar janji dan yang tidak. Pak Jokowi itu pemimpin yang tidak suka berjanji. Saat bencana gempa Lombok, Pak Jokowi hadir di tengah-tengah masyarakat sampai menginap di tenda bersama rakyat,” jelas anggota DPR RI ini.

Jokowi juga telah berhasil menggandeng simpul-simpul kekuatan politik di NTB yang terdiri dari tokoh masyarakat berpengaruh yang pmimpin ormas.

Salah satunya yakni mantan Gubernur NTB dua periode, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, alias TGB yang juga pemimpin or-

(Suara NTB/why)

BARANG BUKTI - Kasatreskrim Polres Mataram, Kiki Firmansyah Effendi Senin (26/11) menunjukkan barang bukti diduga barang curian yang diambil di ruang dosen Fakultas Teknik UMM.

Komplotan Pelajar Bobol UMM Mataram (Suara NTB) Gerombolan pelajar kawan sepermainan membobol ruang dosen Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram, Pagesangan, Mataram. Kawanan beranggota tiga orang itu lantas diciduk.

Mereka disangka menggondol peralatan elektronik mulai dari komputer, printer, sampai proyektor.

Kasatreskrim Polres Mataram, AKP Kiki Firmansyah Effendi Senin (26/11) menerangkan, tiga tersangka yang sudah diamankan, dua diantaranya masih pelajar SMA. Satu orang putus sekolah.

Mereka antara lain, GPW (17), RSD (17) dan SSP (16), asal Bebidas, Pagesangan,

Mataram. Tiga pelaku beraksi pada Minggu (25/11) dini hari. Dua orang masuk ke ruangan. Sisanya mendapat tugas jaga situasi.

Dua orang masuk lewat jendela yang tidak terkunci.

Pintu ruang dosen lalu didobrak. Selanjutnya mereka mengangkut dua printer, satu unit komputer, dan satu set pengeras suara.

“Satu orang sempat pulang dulu untuk mengambil kain untuk dipakai mengangkut barang curian,” kata Kiki.

Aksi para pelaku ketahuan.

Tim Polres Lombok Barat dan Polres Mataram melakukan pengejaran. Para pelaku berboncengan tiga dengan Honda Vario DR 6241 HH. Mereka

melaju ke arah Bajur, Labuapi, Lombok Barat.

Satu barang curian yang dibungkus pakai kain terjatuh saat pengejaran. Pengendaranya pun tidak berhenti untuk kembali mengambil barang tersebut. Menguatkan dugaan tim di lapangan.

“Setelah dapat dihentikan, para pelaku langsung mengakui barang yang mereka bawa adalah hasil curian dari kampus UMM,” kata Kiki.

Tiga pelaku, sambung dia, sudah merencanakan pencurian. “Bahkan, setelah beraksi sudah diatur bahwa barang akan dibawa ke Labuapi untuk dititipkan sebelumnya esok harinya dijual,” pungkasnya. (why)

Anggaran Pilkades Serentak Disepakati Rp3 Miliar Tanjung (Suara NTB) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Utara sepakat mengalokasikan anggaran untuk Pilkades serentak di 24 desa tahun 2019 sebesar Rp3 miliar. Artinya besaran dana tersebut akan dialokasikan dan diolah oleh panitia desa masing-masing sebesar Rp 125 juta.

Kesepakatan besaran dana itu disampaikan pimpinan rapat pembahasan RAPBD Lombok Utara tahun 2019, Sudirsah Sujanto, Senin (26/11). Ia menyebut, anggaran tersebut dirasa cukup untuk mendukung alokasi anggaran pemerintah desa untuk melancarkan pelaksanaan Pilkades serentak.

“Jadi untuk anggaran Pilkades, saya sudah menimbang secara detil dalam beberapa aspek maka kita putuskan anggaran Pilkades serentak sebesar Rp3 miliar,” ungkap Sudirsah.

Awalnya anggaran Pilkades sebesar itu diproyeksikan kurangb dari Rp2 miliar. Namun anggota Banggar, Ikhwanuddin, S.Ag., mengingatkan bahwa kemungkinan jumlah desa peserta bertambah mengingat 10 desa persiapan akan didefinitifkan seiring pembahasan Raperda 10 desa definitif.

“Mengacu kepada 10 desa definitif yang ikut Pilkades maka anggarannya perlu kita tambah, setidaknya pada anggaran perubahan,” usulnya.

(Suara NTB/ari)

RAPAT - Rapat Banggar membahas RAPBD KLU tahun anggaran 2019 Dalam pembahasan RAPBD pelaksanaan Pilkades serentak di Lombok Utara, diperkirakan akan dilaksanakan pada periode bulan September - Oktober 2019. Sehingga memungkinkan bagi Pemkab untuk menambah alokasi pada APBD Perubahan 2019.

Sementara itu, Kepala BPMD, H. Kholidi Khalil, melalui pejabat yang mewakili mengungkapkan, pelaksanaan Pilkades serentak wajib dilaksanakan. Mengingat 10 desa masih diemban oleh ASN sedangkan KLU berada pada kondisi masih kekurangan ASN. “Kalau kita biarkan terus

di bawah kepemimpinan kawan-kawan di ASN khawatirnya kurang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri,” sebutnya.

Selain irtu, BPMD juga sudah merencanakan penjadwalan Pilkades. Bahwa setidaknya akan ada 18 desa yang jabatan Kepala Desanya akan berakhir sampai Januari 2019, 1 desa berakhir di bulan Februari 2019, 4 desa akan berakhir pada bulan Juli, September dan Oktober.

“Sesuai rencana pelaksanaan Pilkades maka September itu tahapan pelaksanaan Pilkades selesai,” tandasnya. (ari)

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 406 orang Siswa Diktukpasus dilatik sebagai Perwira Muda dengan pangkat Letnan Dua Jumat (23/11). Salah satunya Letnan Dua (Letda) Wiyarto dari Kodim 1606/Lobar.

Wiyarto yang berdinas sebagai Babinsa Kelurahan Abiantubuh Koramil 1606-01/Cakranegara ini berhasil meraih prestasi sebagai lulusan terbaik Diktukpasus Secapaad TA. 2018.

Jenderal TNI Mulyono bertindak selaku Inspektur Upacara Prasetya Perwira Pendidikan Pembentukan Perwira Khusus (Diktukpasus), berlangsung di Lapangan Wiradhika Sekolah Calon Perwira (Secapa) TNI AD. Menurut Letda Wiyarto, untuk menjadi lulusan terbaik pada Diktukpasus sebenarnya tidak pernah terbayang dalam pikiran.

“Saya hanya mengikuti petunjuk dan arahan dari para pembina dan pelatih di Secapa,” ungkapnya.

Selain itu lanjutnya, ketentuan untuk menjadi lulusan terbaik harus memiliki kemampuan untuk menguasai tri pola dasar dalam pendidikan dengan nilai diatas (tertinggi). Tri Pola

Dasar Pendidikan Secapa TNI AD yakni Nilai Kepribadian yang berkaitan dengan tingkah laku selama mengikuti pendidikan, Nilai Akademik baik teori maupun praktik dan Nilai Jasmani.

“Dari ketiga aspek tersebut, yang memiliki nilai atau bobot teritnggi dalam penilaian adalah aspek Kepribadian karena berkaitan denga tingkah laku yang nantinya akan diimplementasikan dalam melaksanakantugassehari-haridisatuan,” jelas Wiyarto.

Sedangkan untuk Nilai Akademik dan Jasmani sambungnya, sebagai bekal dan pendukung dalam melaksanakan tugas sehingga tugas pokok satuan dapat tercapai.

Sementara Dandim 1606/Lobar Letkol Czi Joko Rahmanto, S.IP., disela-sela kesibukannya menyampaikan rasa bangga atas prestasi yang diraih anggotanya di Koramil Cakranegara. “Saya selaku Komandannya bangga dan syukur atas prestasinya menjadi lulusan terbaik di Secapa, karena untuk menjadi lulusan terbaik itu sangat susah dan sulit, dan juga ini menjadi kebanggaan satuan,” ungkapnya. (ars/*)

(Suara NTB/ist_pendam)

PENGHARGAAN - Jenderal TNI Mulyono saat menyerahkan penghargaan kepada Letda Wiyarto.

Dua Parpol Belum Serahkan Disain APK ke KPU Mataram (Suara NTB) KPU NTB telah mulai menyerahkan sebagian besar bahan Alat Peraga Kampanye (APK) kepada peserta pemilu. Sementara sebagian lagi masih belum bisa diserahkan lantaran sampai saat ini beberapa peserta pemilu belum menyerahkan disain materi APK ke KPU untuk dicetak.

Peserta pemilu yang dimaksud yakni partai politik. Dalam catatan KPU, ada dua parpol yang masih belum menyerahkan desain APK-nya sampai saat ini.

Sehingga KPU belum mencetak APK kedua parpol tersebut.

“Masih kita temukan ada partai yang belum menyerahkan disain APK-nya sampai sekarang.

Ini sangat kita sayangkan, padahal keinginan KPU memfasiltasi,” kata anggota KPU NTB, bidang sosialisasi dan partisipasi, Yan Marli, kepada wartawan, Senin (26/11) kemarin.

Yan Marli enggan mengungkapkan dua parpol itu. “Bukan hanya batasan, kita dulu sepakat, paling lambat diserahkan tanggal 1 Oktober, dan ada masa perbaikan sampai tanggal 8 Oktober. Nah tapi ternyata molor juga, bahkan sekarang masih ada yang belum menyerahkan,” katanya.

Dikatakan Yan Marli, meskipun sudah jauh terlambat, pihaknya masih memberikan kesempatan kepada kedua

parpol tersebut untuk segera menyerahkan. Jika sampai melewati batas toleransi yang diberikan, maka KPU terpaksa tidak akan mencetakkan APK kedua parpol tersebut.

“Kita berharap ke semua peserta jangan sampai tidak menyerahkan disain itu. Karena ini tentu akan merugikan parpol itu sendiri. Kita harapkan kerjasama dan koperatif dari semua peserta pemilu,” katanya.

“Kami juga tidak mengharapkan ada tuduhan ke KPU bahwa kami tidak memperlakukan semua peserta pemilu secara tidak adil dan setara, karena yang satu sudah diberikan yang lain belum. Tapi Bagaimana mau diberikan karena disainnya saja belum diserahkan,” sambungnya.

Dari pantauan KPU NTB, sampai sejauh ini, APK peserta pemilu yang sudah dicetakkan KPU, sudah diserahkan.

Namun di beberapa kabupaten/kota masih ada yang belum, karena masih terkendala teknis percetakan.

“Sudah langsung saya cek, rata-rata APK sudah dicetak dan diserahkan, meskipun ternyata itu memang berpartisipasi. Masih ada satu dua daerah yang belum menyerahkan karena terkendala percetakan, tapi Minggu depan sudah bisa disalurkan,” pungkasnya. (ndi)

SUARA NTB

Selasa, 27 November 2018

Halaman 9

RAPBD 2019

Jatah Dana Aspirasi Dewan Rp3,5 Miliar Mataram (Suara NTB) Dana aspirasi untuk anggota DPRD NTB dalam rancangan APBD 2019 mengalami peningkatan sangat signifikan. Masing-masing anggota diketahui mendapatkan jatah dana aspirasi sebesar Rp3,5 miliar.

Penambahan jumlah dana aspirasi itu dikabarkan diperuntukkan untuk penanganan dampak bencana gempa bumi yang melanda sejumlah daerah di Pulau Lombok dan Sumbawa belum lama ini.

Angka dan aspirasi yang diterima masing-masing anggota Dewan tersebut tergolong

besar, dibandingkan tahuntahun sebelumnya, yang hanya Rp1,5 miliar masing-masing anggota.

Sejumlah anggota dewan yang dikonfirmasi terkait peningkatan jatah dana aspirasi tersebut, mengakui bahwa memang benar ada peningkatan dana aspirasi.

“Betul Rp3,5 miliar pokir masing-masing anggota,” kata anggota Banggar, Umar Said saat di sela-sela pembahasan RAPBD 2019 bersama TAPD di ruang rapat Banggar DPRD NTB, Senin (26/11) kemarin.

Peningkatan dana aspirasi menjadi Rp3,5 miliar itu juga

dibenarkan oleh salah anggota DPRD NTB, Made Slamet.

Ia mengapresiasi niat baik Gubernur NTB yang bisa menambah alokasi dana aspirasi untuk anggota dewan.

Wakil rakyat dari dapil Kota Mataram itupun berharap, hal ini dapat tetap dipertahankan.

Sebab bagaimanapun juga, dana aspirasi tersebut diperuntukkan sepenuhnya untuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat NTB. Angka tersebut diharapkan

tidak berubah sampai APBD ditetapkan. Sebab kemungkinan berubah sangat besar, karena setiap anggota tak bisa mengontrolnya setelah komisi-komisi tidak lagi dilibatkan dalam pembahasan, tapi hanya sampai tingkat Banggar.

Fokus Tangani Bencana Peningkatan dana aspirasi anggota dewan tersebut diprioritaskan untuk penanganan dampak bencana gempa bumi.

Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri yang dikon-

firmasi, menegaskan, dari total jumlah dana aspirasi tersebut, Rp1 miliar harus untuk penanganan daerah terdampak bencana gempa. Ia mencontohkan seperti membuat program air bersih, rehabilitasi bangunan pendidikan seperti pembuatan Ruang Kelas Belajar (RKB) dan lainnya.

Untuk aspirasi itupun anggota tentu akan memprioriotaskan daerah pemilihannya yang terdampak bencana.

Salah seorang anggota Banggar dari Fraksi PAN yang

tidak mau disebutkan namanya mengaku peningkatan dana aspirasi tersebut sangat wajar, lebih-lebih jika diprioritaskan untuk penanganan bencana gempa.

Ia menuturkan, sejak bencana gempa melanda NTB, banyak kegiatan anggota dewan yang turun langsung untuk membantu korban gempa.

“Kita masih perlu berbuat untuk korban gempa. Meski kita terima pokir Rp3,5 miliar itu juga untuk kepentingan korban gempa,” pungkasnya. (ndi)

Pemkab Lotim akan Selesaikan Polemik Pasir Besi Selong (Suara NTB) Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur akan mencoba kembali untuk menyelesaikan polemik rencana penambangan pasir besi PT Anugrah Mitra Graha (AMG). Apa saja yang menjadi kendala utama terjadinya konflik berkepanjangan antara warga dengan pihak investor ini akan ditelusuri lebih dalam.

Demikian dikemukakan Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi. Dia menjelaskan, dalam waktu dekat akan mengundang Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di lingkar tambang pasir besi tersebut.

“Kita akan gali dulu apa sebenarnya yang menjadi akar masalahnya, kalau disebut terjadi penolakan apa alasan penolakannya. Itu semua kita ingin tahu,” terangnya.

Diketahui saat ini masalah tambang pasir besi sudah tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Lotim. Melainkan sudah dilimpahkan ke pemerintah provinsi. Dalam proses penyelesaiannya, Pemkab Lotim siap berkoordinasi dengan Pemprov karena ini mengangkut masyarakat Lotim.

Lotim katanya memiliki kewajiban untuk memfasilitasi. Antara kepentingan yang mendapatkan izin dan masyarakat. Masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. “Insya Allah Minggu depan akan kita kumpulkan,” urainya.

Penolakan masyarakat apakah karena kurang sosialisasi ini perlu kita tahu. Diakui sudah 10 tahun lalu itu tidak tahu detail persoalannya. Sebagai pemerintah baru, sambungnya harus memulai dari nol mengurai masalahnya.

Diakui meski yang memberikan izin pertama kali adalah Bupati Lotim H. Sukiman Azmy kala itu, tetapi sekarang dengan pembagian kewenangan itu sudah beda. Jika masih saja menolak, maka izin ini sebenarnya tidak ada gunanya. Untuk itu, Lotim akan mencoba komunikasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat dan provinsi yang memiliki kewenangan. (rus)

Berkunjung ke Kantor Walikota

Wagub Minta Mataram ’’Zero Waste’’ Mataram (Suara NTB) – Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah berkunjung ke Kantor Walikota Mataram, Senin (26/11). Kunjungan orang nomor dua di NTB ini dalam rangka sinkronisasi program pariwisata di Kota Mataram. Kunjungan ini diterima oleh Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana didampingi Sekda Kota Mataram Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM. Wagub berharap pertemuan itu menjadi awal yang baik bagi kerja bersama ke depannya. “Karena saya sangat yakin bahwa apa yang akan dikerjakan dalam melayani masyarakat di Kota Mataram maupun di NTB ini akan

Dermaga Gili Meno Dianggarkan Rp9,8 Miliar Tanjung (Suara NTB) Sarana dan prasarana dermaga di kawasan 3 Gili masih memerlukan eksistensi pembiayaan pemerintah. Dari 3 Gili di Lombok Utara yakni Trawangan, Meno dan Air, hanya Gili Air yang sudah memiliki dermaga yang layak pakai.

Diketahui, Dermaga Gili Trawangan masih tambal sulam. Itupun melalui inisiatif para pengusaha yang berupaya menambal jetty berlubang dengan papan. Sementara di Gili Meno, sampai saat ini memang belum memiliki dermaga sebagai tempat tambat boat maupun speed boat.

Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara (KLU), Agus Tisno, S.Sos., Senin (26/11) mengakui, perbaikan sarana dermaga tengah diupayakan pemerintah. Salah satu yang akan dibangun adalah dermaga Gili Meno. “Tahun 2019 dermaga Gili Meno akan dibangun dengan dana DAK afirmatif, pagunya sekitar Rp 9,8 miliar,” ungkapnya.

Perencanaan dermaga tersebut sejatinya sudah lama dilakukan. Hanya saja, kepastian anggaran belum diperoleh saat diajukan. Pemerintah, kata Agus, berkepentingan mendukung mobilitas transportasi laut yang mendukung angkutan laut dari dan menuju Bali - Lombok Utara.

Sebenarnya sambung dia, dermaga Gili Meno dirancang untuk dibangun pada tahun 2016. Namun rencana itu batal, karena anggaran yang tersedia di pusat hanya Rp 6 miliar.

Dana itu pun masih harus dibagi lagi dengan Dinas PUPR kabupaten untuk menata kawasan 3 Gili. “Kalau kita paksakan, jelas tidak cukup. Dan dermaganya juga tidak akan selesai,” sebutnya.

Mantan Plt Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Lombok Utara ini, optimis dermaga yang dibangun nantinya sangat nyaman dan aman untuk mendukung penambatan boat dan speed boat. Keberadaan dermaga ini nantinya akan mengubah wajah Gili Meno, sehingga memungkinkan bagi pengunjung untuk mengakses pulau yang identik dengan Pulau Bulan Madu tersebut.

“Pembangunan yang nanti dilakukan tetap dengan perspektif kebencanaan, dermaganya sudah pasti ramah gempa,” imbuhnya.

Agus Tisno berharap, akses dermaga yang tersedia di masing-masing gili akan berdampak pada pemerataan arus kunjungan di 3 Gili. Sejauh ini, akses utama pengunjung masih seputar Gili Trawangan saja. Tingkat keramaian Gili Meno sendiri lebih rendah dibandingkan 2 pulau lain yang mengapitnya. (ari)

sangat tergantung pada bagaimana kompaknya kabupaten, kota maupun provinsi,’’ Katanya. Kabupaten, kota maupun provinsi, lanjutnya, harus saling mendukung satu sama lain. Rohmi berharap komunikasi akan terus berjalan. Karena bagaimanapun, komunikasi yang tersumbat dapat menghambat kerja-kerja pemerintahan.

“Kalau kita lihat PR kita di Provinsi NTB adalah masalah lingkungan, kesehatan dan pendidikan, kata Rohmi. Untuk itu, dia mengajak semua elemen sama-sama memperbaiki. Masalah sampah harus menjadi perhatian ke depan.

Bagaimana provinsi dan kabu-

paten kota meletakkan hal ini menjadi program prioritas.

Tahun 2019 Kota Mataram diharapkan bisa menuntaskan masalah ini. “Harapan kami, gimana bisa menciptakan zero waste,’’ ujarnya. Wakil Gubernur NTB juga mengatakan alokasi pembiayaan masalah persampahan agar diseriusi.

Untuk masalah pariwisata, Rohmi menjelaskan Kota Mataram yang dijual bukan pantainya, akan tetapi tempattempat yang eksotis di Mataram kalau diseriusi sangat luar biasa. Masalah penataan kawasan Kota Tua Mataram harus membuat masyarakat di sekitar merasa senang dan mendukung dengan program

penataan kawasan Kota Tua Ampenan sehingga perekonomiannya juga meningkat.

“Kami sangat bersyukur dengan atensi pemerintah terkait dengan pengembangan kepariwisataan Kota Mataram,’’ tutur Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana.

Pemkot Mataram sudah melakukan pemenuhan ruang – ruang pariwisata. Baik untuk tujuan domestik nasional maupun local. Tetapi memang masih membutuhkan perhatian lebih panjang dan intervensi terutama dalam rangka peningkatan insfrastruktur di kawasan – kawasan pariwisata.

Mohan menjelaskan yang ada intervensi dari provinsi

adalah penataan kawasan Kota Tua Ampenan. Namun intervensi ini belum optimal.

Namun secara bertahap karena masih membutuhkan banyak anggaran. “Support dari Dinas Pariwisata pemerintah Provinsi NTB mudah-mudahan tahun ini masih bisa berlanjut,’’ harapnya.

Pada bagian lain, Mohan menjelaskan, rencananya lahan kosong yang ada di utara Islamic Center akan dibangun ruang terbuka hijau. Sehingga bisa menghilangkan kesan kekumuhan yang ada di lingkungan tersebut. “Kunjungan Ibu mudah-mudahan menjadi angin segar bagi kita semua,’’ tutup Mohan. (fit)

Perawatan Lengkap di Widya Salon Dua Desa Terdampak Proyek Mataram (Suara NTB) Banyaknya tempat perawatan yang menjamur khususnya di Kota Mataram membuat Widya Salon menghadirkan gebrakan baru, jadi perawatan lengkap di satu tempat. Ditemui belum lama ini, owner Widya Salon Widya Ayu Ningrum menjelaskan sekarang para pelanggan sudah bisa perawatan lengkap di salon kami.

“Kalau dulu perawatannya hanya berfokus di perawatan rambut sekarang sudah ada body treatment dan bridalnya, jadi kami ingin memenuhi keinginan semua pelanggan, jadi perawatannya tidak pisah-pisah gitu, jadi mereka cukup ke satu tempat sudah bisa perawatan semuanya,”jelasnya Widya menambahkan di tempat usahanya, selain untuk tata rias pengantin juga menerima untuk wisuda. “Bridalnya sendiri itu khusus untuk tata rias dan hair do, jadi bisa untuk pengantin, wisuda, atau make-up ke pesta-pesta, tetapi khusus dibridal kami hanya menerima riasan pengantin yang simpel maksudnya lebih ke nasional dan internasional bukan yang adat-adat gitu,” ungkapnya Yang membedakan Widya Salon dengan salon yang lainnya, pada dasarnya sama yaitu ada perawatan tubuh dan rambut, cuma pihaknya ingin memperkenalkan lagi untuk bridalnya. Dalam hal ini, ujarnya, untuk make up yang membedakan Widya Salon mengusung tema natural dan simple. ‘’Jadi kami menggunakan make-up senatural mungkin, karena pelanggan kami kan terdiri dari semua kalangan, jadi kami tidak mau riasannya terkesan menor dan tidak sesuai dengan jenis kulit orang Indonesia pada umumnya,”paparnya Untuk harga, Widya Salon menawarkan harga yang cukup bersahabat karena pelanggannya berasal dari kalangan mahasiswa dan ibu rumah tangga. Dalam hal ini, harga yang diberikan pada pelanggan masih normal dan sangat terjangkau. Di mana, untuk perawatan berkisar dari Rp30 ribu sampai Rp200 ribu tergantung perawatannya. ‘’Kalau untuk bridalnya untuk make-up plus hair do untuk wisuda atau ke pesta cukup dengan Rp130 ribu, untuk rias akad kita kenakan biaya Rp800 ribu, kalau akad + resepsi Rp1,8 juta, kami juga menerima penyewaan gaun pengantin dan baju-baju pesta,” ujarnya.

Widya berharap untuk usaha salon dan bridalnya dapat lebih berkembang lagi pasca

Bendungan Meninting

(Suara NTB/ist)

PELAYANAN - Salah satu konsumen sedang mendapat pelayanan di Widya Salon. gempa yang menimpa Lombok beberapa waktu yang lalu. “Ya saya berharap perekonomian dapat pulih lah pascagempa. Jadi berdampak baik untuk Widya Salon sendiri, saya juga berharap semoga Widya Salon dapat memberikan perawatan dan pelayanan yang lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya untuk para pelanggan,” harapnya. (r)

Giri Menang (Suara NTB) Ratusan warga di Desa Dasan Griya Kecamatan Lingsar dan Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari dipastikan terdampak proyek pembangunan Bendungan Meninting. Puluhan rumah milik warga bakal digusur untuk mega proyek tersebut. Namun sejauh ini relokasi ratusan warga belum dituntaskan oleh Pemda.

Pihak Pemda ingin agar proses Appraisal tuntas lebih dulu baru dilakukan relokasi. Itupun Pemda ingin relokasi warga melalui ganti rugi berupa uang.

“Terkait persoalan relokasi memang belum dituntaskan. Kami baru mengusulkan ke BPN untuk pengadaan tanah (Pembebasan lahan),’’ kata Kabid Perencanaan, Pemanfaatan dan pengadaan pada BPKAD Lobar Kartono Haryoto S.Pt Sekda sudah bersurat ke BPN untuk pemohonan pelaksanaan pengadaan tanah. Kemudian tanggal 1 November Pemda diminta ekspose tentang pelaksanaannya. Setelah itu tim turun ke lapangan dan ditindaklanjuti dengan pengukuran.

Pengukuran lahan sudah dilaksanakan sejak Senin lalu.

Karena luas lahan di atas 5 hektar maka dilakukan oleh BPN. Selanjutnya, dilakukan penilaian oleh tim appraisal dan pembayaran pembebasan lahan. Lantas bagaimana dengan relokasi warga terdampak?, Menurut Kartono, Relokasi akan dibahas pada saat musyawarah ganti rugi. Artinya kalau warga mau relokasi maka harus dengan nilai seimbang. Andaikata nilai ganti rugi tanah Rp50 juta maka nilai relokasi juga Rp50 juta.

Hanya saja apakah masyakar-

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/ari)

Agus Tisno

(Suara NTB/ist)

DIALOG - Wagub Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana didampingi Sekda Kota Mataram H. Effendi Eko Saswito saat berdialog dengan Pimpinan OPD dalam kunjungan ke Pemkot Mataram.

Kartono Haryoto at relokasi tanah saja atau bangunan. Ia berharap agar ganti rugi dalam bentuk uang dan ditransfer ke rekening warga. Sehingga warga yang membeli tanah sendiri dan membangun rumah sendiri.

Keinginan masyakarat dan juga Pemkab agar lokasi relokasi dalam satu komplek. Namun, jika relokasi didahulukan, Pemkab kesulitan anggaran sebab dana tidak bisa dibebaskan jika belum ada nilai penaksiran dari tim appraisal.

Menurutnya, Pemda tidak bisa berhubungan dengan tim apprasial. Tetapi Pemda berupaya agar warga tidak rugi. Ia menambahkan sejauh ini belum dilakukan appraisal, sebab nantinya hasil pengukuran lahan dan peta bidang menjadi acuan dilakukan lelang untuk menentukan siapa pemenang yang akan melakukan appraisal Pengadaan tanah tersebut.

“Setelah appraisal barulah musyawarah ganti rugi, lalu diminta masukan warga mana yang keberatan dan tidak. Barulah dilakukan pembayaran dan pelepasan hak,” ujarnya. (her)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 27 November 2018

Halaman 10

Peringati HGN, Siswa Diingatkan Pandai Berterima Kasih KOMPETENSI guru di NTB masih menjadi salah satu masalah yang disoroti banyak pihak.

Peningkatan mutu guru sangat diperlukan. Semua pihak harus bertanggung jawab pada permasalahan ini, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, guru itu sendiri, dan masyarakat.

Demikian disampaikan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Minhajul Ngabidin, S.Pd., M.Si., pada Senin (26/11).

Minhajul Ngabidin Menurutnya, ada sejumlah permasalahan yang masih dihadapi terkait guru di NTB, antara lain kompetensi guru, terutama terkait kompetensi profesional dan pedagogik. “Masih perlu ditingkatkan,” katanya.

Dari data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) NTB tahun 2017. menunjukkan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) di NTB berada di bawah rata-rata nasional. Untuk guru SD, rata-rata nilai UKG di NTB sebesar 50,63, sementara ratarata nasional yaitu 54,33. Di tingkat SMP, rata-rata nilai UKG di NTB sebesar 52,81, sedangkan rata-rata UKG nasional sebesar 58,25.

Di jenjang SMA, rata-rata nilai UKG di NTB sebesar 56,30, masih di bawah rata-rata nilai UKG nasional sebesar 61,74.

Dan, di jenjang SMK, nilai rata-rata UKG di NTB sebesar 54,96, masih di bawah nilai rata-rata UKG nasional yaitu 58,30.

Selain permasalahan kompetensi, Minhajul juga menyoroti permasalahan kekurangan guru, ditandai ditandai dengan banyaknya guru honorer. Dengan kenyataan itu berdampak pada masih rendahnya kesejahteraan guru, terutama kesejahteraan untuk guru honorer. “Juga permasalahan pemerataan guru,” katanya.

Minhajul menyarankan perlunya peningkatan mutu guru melalui pelatihan dan pendampingan mutu pembelajaran.

Perlu juga dilakukan pemberdayaan wadah-wadah pengembangan keprofesian guru, seperti Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS).

Selain itu, diperlukan dukungan bagi tumbuh kembangnya wadah-wadah pengembangan keprofesian guru lainnya, yang merupakan bentuk kesadaran guru untuk terus meningkatkan kompetensinya secara berasama. Minhajul merincinkan, wadah itu antara lain, Ikatan Guru Indonesia (IGI), Forum Guru IPS Indonesia (FORGIPSI),Ikatan Guru Bimbingan Konseling Indonesia (IBKSI) , Asosiasi Guru Penulis Indonesia (AGUPENA), dan wadah lainnya.

“Juga harus memberikan ruang bagi pengembangan keprofesian guru melalui ejang dan event lomba, kompetisi, adu kreasi dan inivasi. Serta peningkatan kesejahteraan guru oleh pemerintah daerah,” sarannya.

Bagi guru sendiri, menurut Minhajul, harus memiliki komitmen tinggi untuk terus meningkatkan kemampuan dan kompetensinya. Harus ada semangat kemandirian untuk terus maju dan melakukan pembelajaran yang terbaik.

“Siapa yang harus bertanggung jawab meningkatkan mutu guru dan juga kesejahteraan guru? Yaitu Pemerintah pusat, pemerintah daerah, guru sendiri, dan masyarakat,” pungkasnya. (ron)

(Suara NTB/dok)

Kompetensi Masih Jadi Masalah

Mataram (Suara NTB) Banyak cara dilakukan siswa dan guru memperingati Hari Guru Nasional (HGN) yang jatuh tiap tanggal 25 November. Di sejumlah tempat di Mataram, siswa menyiapkan kado bagi guru.

Meski diperingati dengan cara beragam, substansi peringatan lebih kepada upaya mengingatkan siswa untuk pandai berterima kasih pada guru.

Wakil Kepala SMPN 7 Mataram, Ahmad Saehu, usai peringatan Hari Guru di sekolah menjelaskan, perayaan Hari Guru dilaksanakan dalam bentuk apel. Setelah itu dilanjutkan dengan potong tumpeng dan acara di masing-masing kelas.

“Siswa diberi kesempatan berkreasi untuk adakan acara. Tergantung siswa. Mau berpuisi dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Dikatakan bahwa acara di masingmasing kelas sepenuhnya dibuat oleh para siswa. Beragam ekspresi bahagia memperingati guru diberikan para siswa di tiap kelasnya. Mulai dari menyiapkan kado, pembacaan puisi dan lain se-

(Suara NTB/ist)

HARI GURU - Guru di SMPN 7 Mataram menjadi petugas pengibar bendera pada peringatan Hari Guru Nasional, Senin (26/11). bagainya. “Bahwa apa yang dilakukan siswa di sekolah merupakan kreatifitas para siswa sendiri,” ungkapnya.

Menurut Saehu, pihak sekolah tidak membatasi kreativitas terse-

Siswa Kurang 20 Orang, Sekolah Tetap Bisa Gelar UNBK

Mataram (Suara NTB) – Sekolah yang memiliki siswa kelas XII kurang dari 20 orang masih tetap bisa melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), baik secara mandiri atau bergabung ke sekolah terdekat.

Kepala UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Lobar-Mataram, Abdurrosyidin R., dihubungi Senin (26/11) mengatakan, sekolah dengan siswa minim bisa tetap melaksanakan UNBK secara mandiri atau bergabung. “Iya, bisa mandiri atau gabung ke sekolah terdekat yang punya sarana pendukung,” katanya.

Salah satu sekolah yang jumlah siswa kelas XII kurang dari 20 orang yaitu SMA AlMa’arif. Jumlah siswa kelas XII di SMA swasta itu hanya 17 orang di jurusan IPA. Pada UNBK tahun 2018 seluruh sekolah jenjang SMA dan SMK baik negeri dan swasta melaksanakan UNBK. Namun masih ada sekolah yang masih kekurangan komputer,

sehingga meminjam ke orang tua siswa, atau menerapkan mekanisme berbagi sumber daya atau resource sharing dengan sekolah lain.

Rosyidin mengakui masih ada sekolah yang mengalami kekurangan peralatan UNBK. Bantuan peralatan tetap akan ada, walaupun belum bisa mencukupi semua kebutuhan.

“Resource sharing juga masih diperlukan,” kata mantan Kepala SMAN 5 Mataram ini.

Menanggapi hal ini, Kepala SMA Al-Ma’arif, M. Furkan, S.Pd., mengakui, sekolah yang dipimpinnya tetap bisa melaksanakan UNBK secara mandiri. “Insya Allah tetap laksanakan UNBK,” katanya. Meski demikian, pihaknya masih terkendala server, karena mengalami kerusakan terjatuh saat gempa bumi lalu.

Ia berharap ada bantuan dari Dinas

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Momen HGN 2018 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Giri Menang (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Dalam era revolusi industri 4.0, sistem pen12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 didikan nasional dihadapkan pada tantangan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 yang sangat kompleks tetapi menarik. Karena 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 itu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 sebagai organisasi profesi ditantang agar 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 mampu menggerakan guru, pendidik, dan ten12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 aga kependidikan untuk memberikan andil, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 tidak hanya dalam penyelenggaraan pendidi12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 kan di sekolah. Tapi juga harus merasa ter12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 panggil untuk ikut melahirkan pemikiran 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 transformatif dalam pengembangan kebijakan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 pemerintah, pengelolaan program pemba12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ngunan di pusat dan di daerah, serta dalam 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 melahirkan berbagai gagasan dan tindakan in12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ovatif sesuai dengan tantangan Abad ke 21.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Hal itu disampaikan Sekda Lombok Barat (Lo12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 bar), H. Moh. Taufiq dalam upacara peringatan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Hari Ulang Tahun PGRI Ke-73 dan dirangkai INSPEKTUR UPACARA - Sekda Lobar H. Moh.Taufiq selaku 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 dengan peringatan Hari Guru Nasional di Lapan- inspektur upacara pada apel HUT PGRI dan HGN 2018.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 gan Kantor Bupati Lobar, Senin (26/11).

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Peringatan HUT PGRI di hadiri langsung oleh 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ribuan guru yang berasal dari berbagai daerah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 di Lobar. Dikatakan sekda, PGRI hadir bukan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 hanya ikut serta memperjuangkan kedaulatan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 tetapi juga berperang melawan kebodohan dan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 keterbelakangan, sekaligus berjuang untuk me12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ngangkat harkat dan martabat guru.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 “Guru sulit bersaing dengan mesin yang jauh 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 lebih cerdas, lebih cepat dan lebih efektif 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 dalam pencarian informasi dan pengetahuan.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Karena itu para guru perlu mengubah cara 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 mengajar dari yang bersifat tradisional men12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 jadi pembelajaran multi-stimulan agar lebih 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 menyenangkan dan menarik,” tegasnya.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Dalam apel itu Taufiq menyampaikan teri- APEL - Apel peringatan HUT PGRI dirangkai Peringatan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ma kasih kepada kepada pengurus PGRI di HGN di Lapangan Kantor Bupati Lobar, Senin (26/11).

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 semua tingkatan yang telah gigih memperjua12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ngakan aspirasi guru.Terutama memperjua- maka proses pembelajaran dirasakan akan sangat tidak 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ngkan tambahan kesejahteraan guru honorer efektif dan kesulitan, karena kekurangan guru.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 pada pemda masing-masing. Tidak lupa diTercatat jumlah guru Sekolah Dasar honorer di Lobar 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 rinya juga menyampaikan rasa terima kasih sejumlah 1.506 orang, guru PNS Sekolah Dasar sebanyak 2.033 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 kepada seluruh guru, pendidik, dan tenaga orang, sedangkan untuk guru tetap yayasan sebanyak 120 or12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 kependidikan, utamanya guru honorer yang se- ang, dan jumlah tenaga pendidik di Sekolah Menengah Perta12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 lama ini tidak kenal lelah mengisi kekosongan ma sejumlah 671 guru PNS, guru tetap yayasan sebanyak 327 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 guru. Baginya, tanpa dedikasi guru honorer, orang, kemudian guru honorer sebanyak 659 orang. (her) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 HADIR - Guru dan siswa yang hadir pada apel HUT PGRI dan HGN di Lobar.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567

Sekda : Guru Harus Ubah Cara Mengajar agar Lebih Menyenangkan

(Suara NTB/her)

but. Mengingat semata-mata merupakan inisiatif para siswa sendiri.

Sekolah menyerahkan sepenuhnya pada siswa. Pihak sekolah beranggapan, apa yang dilakukan para siswa

ialah semata ekspresi cara berterima kasih terhadap guru. Karenanya, acara seremonial selama peringatan Hari Guru didukung pihak sekolah.

“Mereka memberikan apresiasi terhadap guru. Bagaimana orang berterima kasih inilah pembelajaran karakter,” jelasnya.

Kepala SMPN 7 Mataram H. Muhammad Sibawaih, menegaskan ada yang beda dari peringatan Hari Guru Nasional. Kali ini, guru didaulat jadi petugas apel bendera. Mulai dari petugas pembaca UU, teks Pancasila, doa, hingga petugas pengibar bendera.

Uniknya ialah, beberapa hari sebelum dilaksanakan, para guru yang akan bertugas jadi pengibar bendera dilatih oleh para siswa. Kolaborasi seperti ini diharapkan mampu memperkuat emosional guru dan siswa.

Di samping itu, konsep perayaan Hari Guru bahwa satu seminggu sebelumnya pengurus ranting PGRI SMPN 7 menggalang solidaritas untuk berbagi kepada saudara yang terkena bencana dan dilanjutkan dengan jalan sehat. (dys)

Dikbud NTB. “Untuk sementara peralatan masih cukup cuma masih terkendala server karena kerusakan jatuh pascagempa. Semoga ada bantuan dari Dikbud,” harap Furkan. Saat ini SMA AlMa’arif masih mempersiapkan untuk ujian semester.

Pada pertengahan bulan Desember nanti barulah akan dimulai pengayaan Terpisah, Kepala Seksi Kurikulum SMK pada Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Umar, S.Sos., MM., juga mengatakan pelaksanaan UNBK di sekolah yang siswa kelas XII di bawah 20 orang tetap bisa dilakukan. “Bisa asal sarananya (penunjang UNBK) memadai,” katanya.

Sebelumnya ia menyampaikan hasil rapat koordinasi pihaknya dengan BSNP, pelaksanaan UN dimajukan menjadi bulan Maret. Jadwal

UNBK SMK pada 25 sampai 28 Maret. Sedangkan SMA pada tanggal 1, 2, 4, dan 8 April 2019.

Namun demikian, ia menegaskan semua pihak harus menunggu Prosedur Operasional Standar (POS) UN sebagai legalitas penyelenggaraan UN. “Rancangan ini sudah cukup matang dengan mempertimbangkan libur puasa dan Pilpres,” kata Umar.

Terkait dengan pelaksanaan UNBK di sekolah yang mengalami dampak gempa bumi, Umar mengatakan pihaknya mengusahakan tidak ada pengunduran jadwal dan akan tetap melaksanakan UNBK. “Kami usahakan tidak ada kemunduran, tetap gunakan UNBK,” katanya.

Pada bagian lain, Kepala SMK Saraswati Mataram, Gusti Ketut Tantra, AMd.Par., S.Pd., mengaku, jika pihaknya sudah mulai mempersiapkan UNBK. Langkah pertama yang disiapkan yaitu laboratorium komputer. Salah satu yang masih menjadi kendala karena minimnya komputer.

Pada UNBK tahun 2018 ini, SMK Saraswati meminjam komputer miliki yayasan.

Ia berharap ada bantuan komputer dari Dinas Dikbud NTB. Gusti Ketut juga menyayangkan bantuan dari Dinas Dikbud NTB pada UNBK tahun 2018 malah menyasar sekolah swasta yang siswanya masih minim. Di SMK Saraswati sendiri, memiliki 56 orang siswa kelas XII. “Harapannya ada bantuan komputer, seprti kemarin UN,bantuan Dikbud supaya tetap sasaran, berikan bantuan ke sekolah yang ada siswanya. Kami memiliki siswa yang jumlahnya lebih dari anjuran menteri dan malah tidak dapat komputer,” ujar Gusti Ketut menyayangkan.

Meski demikian, pihaknya tetap menyiapkan UNBK, seperti pengayaan, pendataan siswa untuk nomor peserta UNBK. Termasuk mempersiapkan instalasi ruangan yang akan digunakan untuk UNBK. “Saya siapkan pengayaan untuk persiapan UNBK,” katanya. (ron)

INOVASI Fasilitasi Penganggaran Pendidikan di Tiga Kabupaten Mataram (Suara NTB) – Perencanaan penganggaran pendidikan di tiga kabupaten di Nusa Tenggara Barat (NTB), yakni Kabupaten Bima, Dompu, dan Sumbawa difasilitasi oleh INOVASI yang berlangsung di Bima pada 14 dan 15 November lalu.

Education Policy and Government Specialist INOVASI, Jamaruddin, menjelaskan, kegiatan fasilitasi tersebut, untuk mengetahui porsi anggaran pendidikan, khususnya peningkatan mutu di kelas. Salah satunya dengan melakukan entri data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tiga tahun terakhir dengan memilah berdasarkan jenis belanja, kelompok belanja, dan fokus belanja.

Menurutnya, fokus belanja dibagi empat, yaitu terkait mutu pelajaran, pendukung pembelajaran, manajemen, dan akses pembelajaran. Paling penting dari kegiatan ini, mengetahui seberapa banyak anggaran terkait pembelajaran dan peningkatan mutu pembelajaran.

Hasilnya kegiatan tersebut, kata dia, menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dan perencanaan anggaran pendidikan ke depan. Pemda diharapkan dapat melakukan akselerasi peningkatan mutu pendidikan, baik di tingkat sekolah dasar dan menengah.

(Suara NTB/ist)

FASILITASI - Kegiatan fasilitasi penganggaran pendidikan di tiga kabupaten yang dilaksanakan oleh INOVASI. Jamaruddin menyebutkan, unsur yang terlibat dalam kegiatan itu yakni Dinas Pendidikan, BAPPEDA, dan BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) masing-masing kabupaten. Dinas Pendidikan sebagai pemangku kepentingan kunci atau leading sector, Bappeda selaku perencanaan dan penyusunan anggaran dengan BPKD. “Untuk menganalisa dan mengelola data, menggunakan aplikasi sederhana, yakni excel. Salah satu bagian penting dari kegiatan ini adalah transfer keterampilan kemampuan kepada pihak yang menjadi operator data. Minimal kepada pi-

hak-pihak yang bertanggung jawab atau diberi tugas menyusun perencanaan di dinas,” terangnya.

Ia berharap bahwa informasi yang dihasilkan oleh program ini, yaitu hasil analisis tentang belanja pendidikan ini menjadi salah satu bahan masukan untuk pengambil kebijakan, mulai dari perencana teknis.

“Mulai dari bagaimana mereka mendesain anggaran atau relokasi anggaran dan pergeseran skala prioritas penganggaran. Dengan demikian, pemda bisa meningkatan alokasi anggaran untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan secara signifikan,” pungkasnya. (ron)

Bakat Mahasiswa Jurusan PBA Dibina Sejak Awal Mataram (Suara NTB) Sebagai bentuk tanggung jawab Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram terhadap kompetensi mahasiswa. Jurusan PBA memberikan pembinaan bakat, minat dan karir secara berkala.

Pembinaan diberikan mengingat karakter mahasiswa PBA yang memiliki keragaman minat dan bakat yang potensial dikembangkan sebagai generasi milenial.

Selain sebagai bentuk upaya jurusan memperkuat prestasi nonakademik mahasiswa, pembinaan juga dihajatkan untuk mempersiapkan duta-duta Jurusan PBA untuk mengikuti berbagai event lomba regional dan nasional. Termasuk juga ajang Porseni yang telah digelar beberapa waktu lalu.

Porseni merupakan ajang pencarian mahasiswa berprestasi dalam bidang olahraga, seni, dan ekstrakurikuler lainnya sebagai persiapan mengikuti PIONIR yang digelar oleh Diktis Kemenag RI. Ketua Jurusan PBA FTK UIN Mataram, Dr. H. Fathul Maujud, M.A., menyadari bahwa potensi mahasiswa sangat banyak yang

(Suara NTB/ist)

PELATIHAN - Mahasiswa Jurusan PBA FTK UIN Mataram sedang mengikuti pelatihan bakat dan minat secara berkala dari pihak jurusan belum lama ini. ditandai dengan keterlibatan mahasiswa dalam paguyuban-paguyuban (kelompok). Seperti kelompok kaligrafi, tilawah, tahfiz, hadrah, kelompok Bahasa Arab (An-Nadi), kelompok Bahasa Inggris (ESC), Pop Islami dan kelompok-kelompok olahraga lainnya, sehingga potensi ini harus dikembangkan.

Fathul Maujud, mengatakan setiap program yang diadakan jurusan perlu keterlibatan dan dukungan dari semua pihak tidak terkecuali

mahasiswa. Oleh karena itu, keluarga besar Jurusan PBA seharusnya memiliki beberapa hal.

Disebutkan pertama ialah adanya rasa kepemilikan terhadap jurusan PBA yang ditandai dengan sikap, dedikasi dan rasa fanatisme terhadap jurusan. Kedua, budaya kerjasama yang baik antar kelompok bakat minat di PBA. Ketiga, kebiasaan eksplorasi kemampuan secara maksimal, dan keempat semangat pembinaan secara berkelanjutan. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 27 November 2018

Anggaran Cabor Segera Dicairkan Mataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto mengatakan pihak Panitia Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB X akan segera mencairkan anggaran untuk biaya kelengkapan venue di 26 cabor yang dipertandingkan di Porprov NTB. Pencairan anggaran tersebut akan diupayakan, Selasa (27/11) hari ini.

“Anggaran Porprov NTB sudah siap. Untuk anggaran kelengkapan Venues masing-masing cabor diupayakan akan dicairkan segera. Besok dipastikan bisa cair,” ucapnya.

Pernyataan ini dilontarkan oleh Andy menjawab soal keluhan masing-masing Technical Delegate (TD) cabor di rapat koordinasi dengan bidang pertandingan Porprov NTB kemarin. Dimana masing-masing TD cabor mengeluhkan soal anggaran untuk biaya kelengkapan Venues Pertandingan yang belum cair.

TD cabor meminta panitia induk Porprov NTB untuk segera mencairkan anggaran biaya kelengkapan Pertandingan. Karena untuk melengkapi peralatan pertandingan cabor mereka membutuhkan biaya. Dan biaya pengadaan peralatan cabor itu sudah disepakati oleh Panitia Porprov NTB bersama 26 cabor yang dipertandingkan di Porprov NTB. Sementara itu, Andy menegaskan bahwa anggaran Porprov NTB sudah siap. Hanya saja pencairan anggaran Porprov NTB itu sedikit terlambat karena pihaknya harus menyelesaikan proses pencairan anggaran tersebut. Dan Andy menegaskan anggaran akan segera dicairkan ke masing-masing cabor setelah pihaknya mendapat persetujuan dari pihak Dispora NTB. “Ibu Kadispora NTB baru saja tandatangan. Kita upayakan anggaran untuk cabor akan dicairkan segera,” terangnya. (fan)

Pembukaan Porprov NTB Dipindah ke Senggigi Mataram (Suara NTB) Rencana Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB menggelar pembukaan Porprov NTB di Kawasan Mandalika Kuta ternyata dibatalkan. Pihak KONI NTB mengatakan, pembukaan Porprov NTB akan dipindahkan ke Kawasan Wisata Sengingi Lobar, 9 Desember 2018.

Demikian dikatakan Ketua Umum KONI NTB, Andy Hadianto ketika dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (26/11) kemarin. “Pembukaan Porprov NTB tidak jadi digelar di Mandalika Kuta. Acara pembukaan Porprov NTB akan dipindahkan ke Senggigi,” ucapnya.

Dikatakan Andy, pihaknya membatalkan gelaran pembukaan Porprov NTB di Mandalika Kuta karena memang ada usulan pihak Pemprov NTB yang menginginkan penutupan Porprov NTB digelar di Mandalika.

Pihak Pemprov NTB ingin penutupan Porprov NTB digelar di Manadalika Kuta karena ingin penutupan Porprov NTB dapat dilaksanakan bersamaan dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) NTB yang akan digelar tanggal 17 Desember 2018 di Mandalika Kuta.

Selain karena alasan HUT NTB, pihaknya juga memandang penting pembukaan Porprov NTB digelar dikawasan Senggigi Lobar agar kunjungan wisata di Senggigi akan kembali meriah setelah lama lesu akibat peristiwa gempa bumi 7 SR di Lombok belum lama ini.

Maklum, selain sukses di prestasi olahraga, Andy menginginkan olahraga pretasi di NTB juga dapat mendukung kajian sektor budaya dan wisata di NTB.(fan)

Persiapan Porprov NTB Masih Terkendala Dana Mataram (Suara NTB) Persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB X di Mataram, 9-17 Desember 2018 ternyata masih terkendala anggaran. Pihak technical delegate (TD) cabor mengaku belum dapat mempersiapkan peralatan tanding untuk pelaksanaan Porprov NTB lantaran anggaran dari panitia induk belum cair.

Demikian terungkap dalam rapat Koordinasi Tim Technical Delegate Cabor, Bidang Pertandingan dan Pendamping Cabor di Gedung Graha Bhakti Kantor Gubernur NTB, Senin (26/11) kemarin.

“Peralatan pertandingan belum bisa kami siapkan karena anggaran belum cair. Tolong anggarannya dicairkan lebih awal agar kami (cabor-red) bisa menyiapkan peralatan dan kelengkapan pertandingan,” ucap Ketua TD cabor kempo, Agus Suharian dalam rapat tersebut.

Persoalan lambatnya pencairan anggaran untuk pengadaan kelengkapan masing-masing venue cabor tidak saja dikeluhkan oleh TD Cabor Kempo. Namun sebagian besar TD cabor mengeluhkan hal yang sama. Cabor panjat tebing, bulutangkis, renang, catur dan lainnya mempertanyakan kapan pencairan angga-

ran peralatan cabor. Pasalnya, pelaksanaan Porprov NTB tinggal hitungan hari lagi.

TD Cabor Catur, Abdullah Azis juga mengatakan hal yang senada. Ketua Pengprov Percasi NTB ini menyarankan kepada panitia induk Porprov NTB agar mempercepat pencairan anggaran untuk masing-masing cabor yang dipertandingkan di Porprov NTB. Pasalnya bila ditunda lebih lama lagi, makan akan menghambat penyelenggaraan Porprov NTB. Anggaran untuk peralatan cabor kata Azis harus diberikan lebih awal, sehingga TD cabor dapat melengkapi peralatan tanding masing-masing cabor sebelum Porprov. Pasalnya untuk membeli sebuah peralatan pertandingan beberapa cabor harus memesan ke luar daerah. Seperti matras untuk tanding atlet cabor panjat tebing dipesan di luar daerah.

Dan pengiriman peralatan tandingan ke NTB memakan waktu yang relatif lama.

Selain soal anggaran yang belum cair, persoalan lainnya adalah terkait arena pertandingan tinju dan muay thai belum dipastikan tempatnya.

Rencana sebelumnya akan digelar di Lombok Epicentrum Mall, namun belakangan akan pindah tempat.

“Kelengkapan Venues, muay thai belum bisa terjawab,kemudian renang juga belum jelas. Panitia/cabor maunya pertandingan renang di Dewi Anjani tapi belum ada kesepakatan Panitia induk dengan manajemen kolam renang Dewi Anjani,” jelas, Adi Hendra Susanto yang juga peserta rapat.

Sementara itu pantauan Suara NTB di lokasi, rapat tersebut dipimpin Bidang Pertandingan Panitia Porprov, H. Nasaruddin, didampingi anggotanya, Hari

(Suara NTB/fan)

KOORDINASI - Beginilah suasana Rapat Koordinasi Technical Delegate Cabor, Bidang Pertandingan dan Pendamping Cabor Panitia Porprov NTB di Gedung Graha Bhakti Kantor Gubernur NTB, Senin (26/11).

Gunawan dan Dachlan A. Bandu.

Pada kesempatan itu, Nasaruddin yang merupakan mantan PR III Universitas Mataram (Unram) menjelaskan rapat koordinasi tersebut merupakan wadah untuk mengkoordinasikan kesiapan masing TD cabor dalam hal terkait soal persiapan lokasi pertandingan.

Dalam hal ini, apa yang menjadi kendala cabor dalam mempersiapkan pertandingan akan

disampaikan pihaknya ke panitia Induk Porprov NTB, sehingga persoalan yang dihadapi TD cabor bisa diantisipasi secara dini dan Porprov NTB dapat berjalan sukses dan lancar.

“Apa yang disampaikan oleh bapak-bapak di rapat ini akan kami sampaikan ke panitia induk. Sehingga semua persoalan bisa disiapkan segera dan Porprov NTB dapat berjalan lancar,” jelas Nasaruddin. (fan) (Suara NTB/ist)

USIA DINI - Dua atlet karate bertanding di kelas usia dini pada Kejuaraan Karate AntarDojo INKANAS Lobar di Sport Hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Minggu (25/11) lalu.

Event itu ditutup oleh Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid.

Rally Nasional Sukses, Tanda NTB Mulai Bangkit Mataram (Suara NTB) Pesona Lombok Wisata Rally Nasional NTB Bangkit 2018 yang digelar Ikatan Motor Indonesia (IMI) bersama klub-klub motor roda dua, roda empat serta perusahaan otomotif di Indonesia, akhir pekan kemarin berlangsung sukses. Hal ini semakin mempertegas komitmen semua pihak untuk mendorong kebangkitan NTB setelah dilanda bencana gempa bumi.

Hal itu disampaikan Ketua IMI NTB, M. Nur Haedin, S.Sos, yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (26/11). “Pada dasarnya, kegiatan ini merupakan bagian dari promosi pariwisata, dalam rangka menyukseskan program Pesona Indonesia. Wonderful Indonesia, Pesona Lombok Sumbawa sebagai upaya meningkatkan angka kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara,” ujar Nur Haedin.

Rally Wisata ini dirangkai dan dikemas melalui program tahunan IMI Nasional. Kegiatan ini telah dilaksanakan tiga kali di NTB yakni tahun 2015, 2016, 2017 dengan hasil penyelengaraan yang lancar, sukses dengan nilai memuaskan. Berbekal sukses tiga tahun beruntun, IMI NTB kembali mendapat kepercayaan IMI Pusat untuk menggelarnya tahun ini.

Karena gempa, Nur Haedin mengaku pihaknya sempat pesimis kegiatan tahun ini bisa terlaksana. Namun, berkat dukungan seluruh perwakilan IMI di Indonesia, kegiatan ini akhirnya bisa terlaksana di Lombok. Gelaran rally di Lombok ini merupakan rangkaian ketiga di tahun ini, setelah sebelumnya digelar di Jawa Timur dan Bali. Setelah Lombok, Rally akan dilanjutkan di Kalimantan Selatan.

Dipusatkan di Hotel Montana, Senggigi, kegiatan ini digelar dalam dua etape, dengan rute wilayah Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah dan Kota Mataram.

Di hari pertama, Sabtu, 24 November 2018, peserta menempuh rute ke Lombok Utara dan Lombok Barat sembari melihat daerah yang dilanda gempa di Lombok Utara dan diselingi penyaluran bantuan. Kemudian, di hari kedua, Minggu, 25 November 2018, peserta menempuh rute wilayah Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Tengah dengan melihat ikon wisata NTB di Mandalika Resort, Kuta.

Berbekal sukses di kegiatan demi kegiatan yang digelar sebelumnya, NTB pun telah dipercaya untuk menjadi tuan rumah Jambore IMI tahun 2019 mendatang. “Akan hadir 5000 riders se-Indonesia. Mereka akan datang dari provinsi masing-masing dengan berkendara, akan hadir sekitar 1000 mobil,,” ujar M. Nur Haedin.

Bupati Lobar, Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si yang hadir membuka kegiatan Rally ini juga menegaskan bahwa kegiatan rally nasional ini akan memberikan dorongan semangat bagi warga Lobar untuk bangkit lagi dan bahkan lebih baik lagi dri sebelumnya.

“Rally wisata nasional ini, walaupun pesertanya tidak terlalu banyak dibanding event lain, tapi rally ini efeknya, opini yang terbentuk dari kegiatan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan event lain,” ujarnya. (aan)

(Suara NTB/aan)

RALLY - Para peserta kegiatan Pesona Lombok Wisata Rally Nasional NTB Bangkit 2018 yang digelar Ikatan Motor Indonesia (IMI), berpose bersama jelang pembukaan, di Kawasan Senggigi, Lombok Barat, Sabtu (24/11).

INKANAS Lobar Lahirkan 37 Atlet Juara

Mataram (Suara NTB) Kejuaraan Karate AntarDojo INKANAS Lobar telah digelar di GOR 17 Desember Turide Mataram, 24-25 November 2018.

Kejuaraan yang melibatkan 172 atlet dari tujuh Dojo/ranting di Lobar itu telah melahirkan juara-juara baru disebanyak 37 kelas yang dipertandingkan.

Ketua Panitia Kejuaraan Karate AntarDojo INKANAS Lobar, Herwan Junaidi yang diwawancara Suara NTB di Mataram, Senin (26/11) kemarin mengatakan, kejuaraan

karate yang memperebutkan Piala Ketua Pengcab INKANAS Lobar merupakan ajang seleksi atlet INKANAS Lobar yang dipersiapkan untuk mengikuti event regional INKANAS NTB tahun 2019.

Rencananya sebanyak 37 atlet peraih medali emas di 37 kelas yang dipertandingkan di event itu akan dipersiapkan mengikuti Kejurda INKANAS NTB yang berlangsung di Mataram, 11-13 Januari 2019.

“Kejuaraan ini sebagai seleksi atlet yang dipersiapkan IN-

KANAS Lobar untuk mengikuti kejuaraan daerah Pengda INKANAS NTB yang akan digelar bulan Januari 11-13 di Mataram 2018,” ucapnya.

Terkait hasil kejuaraan itu, pihak INKANAS Lobar mengingatkan puluhan atlet peraih medali emas agar kembali mempersiapkan diri dengan baik guna menghadapi event yang lebih tinggi.

Dijelaskannya, kejuaraan karate antarDojo yang digelar oleh Pengcab INKANAS Lobar di Mataram selama dua hari

itu berjalan aman dan sukses. Maklum pelaksanaan event itu didukung penuh oleh Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid. Dalam hal ini Fauzan ikut hadir menutup event itu, selain itu Dewan Guru PB INKANAS, Sensei Burhanuddin juga ikut mengawasi jalannya pertandingan selama dua hari.

Dalam kesempatan itu, Fauzan, kata Herwan, ikut mendukung pelaksanaan event itu.

Fauzan mengharapkan event seperti itu dapat menjadi program tahunan INKANAS Lobar

sehingga atlet karate INKANAS Lobar terus semangat berlatih menghadapi event-event regional serta event nasional.

Di tempat yang sama, Ketua INKANAS Lobar, Kamaruddin kata Herwan menanggapi dengan positif keinginan Bupati Lobar. Dalam hal ini pimpinan INKANAS Lobar siap menjadikan kejuaraan tersebut sebagai agenda tahunan INKANAS Lobar guna melahirkan atlet-atlet berprestasi di level regional hingga event nasional. (fan)

Target Juara Umum, Kota Bima Serka Putu Prapti, Atlet Yongmoodo Siapkan Bonus Atlet Porprov Berprestasi Duta Kodam IX/Udayana

Kota Bima (Suara NTB) Pemerintah Kota Bima akan memberikan bonus bagi para atlet yang berhasil mendapatkan medali pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB yang berlangsung di Kota Mataram Desember mendatang.

“Tetap ada bonusnya. Cuman besarannya kita belum tahu,” kata Ketua Panitia Porprov Kota Bima, Drs. H. Mukhtar Landa SH, MH, Senin (26/11).

Dikatakannya, besaran bonus yang akan diterima juga akan diumummkan langsung oleh Walikota Bima, H. Muhmamad Lutfi SE pada saat melepas Kontingen Kota Bima pada 6 Desember mendatang. “Rencananya akan diumumkan oleh Walikota saat pelepasan nanti,” katanya.

Menurutnya pada saat Porprov 2014 lalu, para atlet Kota Bima yang meraih medali emas mendapat bonus Rp10 juta, medali perak Rp7,5 juta. Sedangkan medali perunggu menerima Rp5 juta. “Mudah-mudahan kali ini ada kenaikan,” katanya. ekda Kota Bima ini menilai bonus yang diberikan tersebut merupakan apresiasi dan perhatian Pemerintah Kota Bima kepada para atlet berprestasi berbagai Cabang Olahraga (Cabor). “Dengan Bonus ini kita berharap dapat meningkatkan prestasi atlet. Serta memotivasi para atlet lainnya,” katanya.

(Suara NTB/Uki)

Mukhtar Landa Kendati demikian, Ia meminta semua pengurus Cabor agar tidak pilih kasih dalam memperlakukan atlet, apalagi setelah pertandingan selesai. Karena selama ini terkesan hanya para atlet yang berprestasi dispesialkan.

“Sementara yang gagal mendapat medali diabaikan. Saya berharap hal semacam ini tidak terjadi lagi,” katanya.

Mukhtar menambahkan pada ajang Porprov 2018 ini, Kota Bima menargetkanjuaraumum.Sementara Cabor yang menjadi andalan kontingen Kota Bima yakni Atletik. Cabor yang menyumbangkan medali emas. “Target kita juara Umum.MakanyaajangPorprovini kita mengirim atlet terbanyak disusul Kota Mataram dan Kabupaten Bima,” pungkasnya (uki)

Mataram (Suara NTB) Memasuki hari ketiga babak penyisihan Kejurnas Yongmoodo Kasad Cup ke-8 tahun 2018, Senin (26/11), para atlet saling menunjukkan kemampuannya untuk lolos dalam berebut tiket meraih medali yang disediakan Panitia. Atlet Yongmoodo Kodam IX/Udayana, Serda (K) Ni Putu Prapti Virginiya Wedayanti dari Kesatuan Jasdam IX/Udayana yang turun di kelas-55 Kg. Di tengah laga di GOR Praja Raksaka Kepaon, Putu Prapti mengaku, sebelum menggeluti cabang beladiri Yongmoodo, telah menekuni cabang beladiri Judo sejak masih duduk di bangku SMP. Sekitar 11 tahun atas keuletan, ketekunan dan disiplin berlatih yang tinggi, mengantarkan dirinya untuk berprestasi di beberapa event.

Antara lain, dalam ajang Olimpiade di Korea tahun 2015 dan berhasil meraih Medali Perunggu, kemudian tahun 2016 dalam event Pekan Olahraga Nasional di Jawa Barat berhasil menggaet medali Perak, serta dalam Kejurnas Judo 2018 di Palembang berhasil merebut medali Emas setelah mengalahkan petarung andalan dari Kopassus.

Kemudian dalam laga Kejurnas Yongmoodo Kasad Cup ke 8 kali ini dirinya mengaku latihan intensif di bawah asuhan tiga

(Suara NTB/Pendam)

YONGMOODO - Atlet Yongmoodo Kodam IX/Udayana, Serda (K) Ni Putu Prapti Virginiya Wedayanti dari Kesatuan Jasdam IX/Udayana. orang pelatih antara lain, Serka Sang Made Yudiartana, Serka I Gusti Putu Yudha Arimbawa dan Serka Yunus.

Putu Prapti dalam kesempatan kali ini turun di kelas 55 kg setelah menumbangkan Evi Rusmita D, petarung andalan dari Pengprov DaerahIstimewaYogyakarta.Dengan kemenangan ini Putu Prapti memastikan diri untuk masuk ke babak delapan besar.

Putu Prapti juga mengaku bangga dapat kesempatan tampil sebagai duta Kodam IX/ Udayana di kandang sendiri bersama dengan rekan atlet seperjuangan lainnya dalam Kejurnas Kasad Cup ke 8 kali ini. Selain

sebagai kebanggaan, sekaligus juga sebagai kesempatan yang berharga untuk menempa diri, menambah pengalaman dalam upaya untuk meningkatkan kualitas penguasaan teknik dan taktik beladiri Yongmoodo.

Sementara pada kesempatan yang sama Kapendam IX/Udayana, Kolonel Kav Jonny Harianto G, S.I.P, juga menyampaikan perkembangan perhelatan Kejurnas Yongmoodo Kasad Cup ke-8 ini memasuki hari ketiga ada 160 orang atlet yang bertanding dari Kotama, Balakpus TNI AD dan Pengda Provinsi seluruh Indonesia untuk berlaga berebut tiket masuk keposisi delapan besar. (ars/*)

SUARA NTB

Selasa, 27 November 2018

Halaman 12

Kasus Dugaan Pelecehan Nuril

Penyidik Polda Datangi Hotel Mataram (Suara NTB) Polda NTB terus begerak menelusuri bukti dugaan pelecehan seksual yang dilakukan M kepada Baiq Nuril. Sabtu (24/11) lalu, penyidik mendatangi SMA 7 Mataram dan Hotel Puri Sharon Senggigi, Lombok Barat.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP I Komang Suartana, SIK.,MH menjelaskan, dua tempat itu didatangi untuk menguatkan bukti dugaan pelecehan seksual secara verbal yang dialami Nuril, sesuai dengan laporannya terhadap M. Dirinci Kabid Humas, penyidik mendatangi SMA 7 Mataram

meminta keterangan para guru dan staf yang mengetahui komunikasi Nuril dengan M, mantan kepala sekolah di sana.

Karena berdasarkan rekaman yang diberikan kepada penyidik, ada percakapan antara korban dengan terlapor yang dilaporkan mengarah ke dugaan pelecehan seksual.

Selain itu, penyidik juga mendatangi Hotel Puri Sharon Senggigi. Karena berdasarkan kesaksian saksi, Nuril mendatangi hotel

mengarah ke kesimpulan, apakah kasus ini bisa dinaikkan ke tahap penyidikan atau justru dihentikan karena tidak cukup bukti. Polda NTB masih harus meminta keterangan saksi lainnya, termasuk terlapor M. (ars)

tersebut atas permintaan M. Di hotel yang sama, ada saksi L, teman Nuril. Kedatangan penyidik ke hotal didasarkan rekaman percakapan yang sumbernya sama.

“Jadi pemeriksaan di dua tempat ini ada kaitannya dengan dugaan pelecehan secara verbal itu.

Penyidik menelusuri berdasarkan

HILANG

(Suara NTB/ars)

I Komang Suartana rekaman yang dipakai jadi bahan penyelidikan,” kata Kabid Humas.

Disebutnya, saksi saksi di dua tempat itu dimintai keterangan untuk menguatkan laporan tim kuasa hukum Nuril. Bahwa dalam laporan itu, ada dugaan pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan berulang - ulang dari M kepada Nuril.

Penyidik pada Unit PPA Subdit

IV Ditreskrimum Polda NTB terus kebutpenangananlaporantersebut.

Senin (26/11) kemarin, satu saksi kunci lainnya diperiksa. Di adalah L, staf M saat jadi Kepsek di SMA 7 Mataram. L disebut sebut mengetahui aktivitas dan komunikasi Nuril dengan M selama sama - sama di sekolah tersebut. “Walaupun L ini sudah diperiksa sebelumnya, tapi kita masih membutuhkan keterangan tambahan,” ujarnya.

Saat bersamaan, diperiksa juga ahli dari Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram)untuk mendapatkan dalil menguatkan dugaan tindak pidana jika memang unsurnya terpenuhi.

Sejauh ini penyelidikan belum

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

q

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

HLG STNK R2 HONDA DR 2337 BV NOKA/NOSIN MHIJF8110BK246122/JF81E1244625 NO BPKB 1-01201516 AN. HUSNI TAMRIN HLG D’SKTR JALAN SELEPARANG HLG STNK R2 HONDA DR5402 AM NOKA/NOSIN : MH1KPK1192K000121/KPK1E1000121 AN MUGIMAN HLG D’SKTR JL.LANGKO MENUJU JL.PANJITILARNEGARA HLG STNK R2 HONDA DR 5922 CS NOKA/NOSIN : MHIJM1113GK118784/ JM11E-1117574 NO BPKB M-11447824 AN IMAM WAHYUDI HLG D’SKTR JL IRIGASI KOTA MATARAM HLG STNK R2 SUZUKI SHOGUN DR 5870 AN NOKA/NOSIN : MH8FD110DXJ-419137/ E109-1D-419365 AN IR. H JOHN GANDONOWARSO HLG D’SKTR KOTA MATARAM

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

SALON

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 27 November 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Selasa, 27 November 2018

OPINI

Halaman 14

Banjir dan Krisis Air Mengintai Mataram Butuh Solusi KUNJUNGAN Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah ke Kantor Walikota Mataram menjadi angin segar bagi Pemkot Mataram. Dalam kunjungan pertamanya ke Pemkot Mataram, Wagub menyoroti banyak hal. Antara lain soal kebersihan.

Sampah masih menjadi persoalan bersama. Demikian pula di Kota Mataram. Oleh karena itu, dia mengajak Pemkot Mataram bersama-sama menjadikan masalah kebersihan dan lingkungan menjadi prioritas bersama.

Bahkan, Kota Mataram diharapkan dapat menwujudkan zero waste tahun 2019 nanti. Harapan orang nomor dua di NTB ini tentu bukan perkara mudah bagi Pemkot Mataram untuk mewujudkannya di tengah kompleksnya persoalan sampah di Mataram. Karena seperti diketahui, berbagai cara telah dilakukan Pemkot Mataram untuk mengatasi masalah sampah di ibukota provinsi NTB ini. Namun, upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan.

BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kota Mataram pun belum mampu melahirkan inovasi bagaimana system pengelolaan sampah yang efektif. Buktinya, Pemkot Mataram belum bisa melepaskan diri pola konvensional, angkut buang. Padahal, daerah-daerah lain di Indonesia sudah banyak yang menerapkan inovasi bahkan melibatkan teknologi dalam pengelolaan sampah.

TPA (Tempat Pembuangan Akhir) milik Pemkot Mataram di Kebon Kongok Lombok Barat, pada waktunya nanti tentu tak mampu lagi menampung sampah-sampah yang dibuang ke sana. Selama ini, segala jenis sampah dibuang ke TPA Kebon Kongok. Kalau berbicara ideal, seharusnya hanya sampah organik saja yang masuk ke TPA sehingga dapat terurai dan tidak menjadi ancamana over kapasitas TPA tersebut.

Sedangkan untuk sampah plastic, harus ada inovasi mengubah sampah plastik menjadi kerajinan bernilai ekonomis tinggi. Sebetulnya, hal ini juga pernah dilaksanakan oleh Pemkot Mataram melalui bank sampah dan program Lisan (lingkungan dengan sampah nihil). Namun lagi-lagi, program ini tidak bertahan lama. Bahkan, kedua program ini nyaris tinggal cerita. Usut punya usut, sampah plastik yang telah menjadi produk kerajinan, terkendala pemasaran. Sehingga masyarakat tidak lagi tertarik dilibatkan dalam program tersebut.

Masalah kebersihan ini menjadi tantangan berat bagi Kota Mataram. Karena untuk mengembangkan pariwisata, sampah ini akan menjadi sandungan bagi Kota Mataram. Dalam bisang pariwisata, kata Wagub, Pemkot Mataram memang tidak bisa menjual keindahan pantai. Namun demnikian, bukan berarti Kota Mataram tidak memiliki spot wisata. Tempat-tempat yang eksotis di Mataram justru menjadi daya tarik tersediri bagi wisatawan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) atau Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran) di Kota Mataram.

Untuk ikut tumbuh bersama pariwisata, Pemkot Mataram tentu tidak bisa berjalan sendiri. Ada hal-hal yang masih membutuhkan intervensi dari Pemprov NTB. Seperti penataan kawasan kota tua Ampenan. Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana berharap, Pemprov NTB melanjutkan bantuan untuk revitalisasi kawasan kota tua Ampenan melalui Dinas Pariwisata NTB. Kehadiran wagub di Pemkot Mataram diakui memberikan energi baru bagi Pemkot Mataram. Namun, yang paling penting Wagub tidak hanya menggali apa yang menjadi persoalan dan mengemukakan harapannya untuk Kota Mataram. Lebih dari itu, harus ada solusi yang diberikan atas persoalan yang dihadapi Kota Mataram terkait persoalan sampah dan pariwisata. (*)

IKA berjalan menyusuri beberapa wilayah di Provinsi NTB, terlihat beberapa pemandangan cukup membuat kita mengurutkan data. Bukit-bukit yang dahulunya terlihat subur dan dihiasi oleh begitu banyak pepohonan, saat ini sudah mulai tidak terlihat lagi. Pohon-pohon ditebang untuk diambil kayunya atau lahannya digunakan untuk budidaya tanaman musiman. Muncul kekhawatiran akan dampak buruk yang akan ditimbulkan kemudian hari.

Mungkin tidak banyak yang mengetahui bahwa tanggal 28 November 2018 diperingati sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2008. Peringatan yang dimaksudkan untuk mengingatkan kita mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan pohon. Apalagi Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia karena wilayahnya yang hijau dan memiliki kawasan hutan yang sangat luas. Luas kawasan hutan Indonesia adalah yang terbesar ketiga di dunia. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas hutan Indonesia mencapai lebih dari 90 juta hektar.

Tentu sangat miris ketika melihat jumlah pepohonan yang semakin berkurang atau mendengar berita mengenai kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera, Kalimantan atau pembabatan hutan secara liar dengan tujuan membuka lahan atau perkebunan baru. Karena dampak negatif yang ditimbulkan akan membahayakan kehidupan masyarakat secara luas. Mungkin tidak sekarang, akan tetapi bisa menjadi bom waktu yang akan meledak sewaktu-waktu tanpa kita sadari. Hal tersebut tidak lain karena akibat perbuatan tangan kita sendiri. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia,

Oleh :

M. Ikhsany Rusyda

(ASN di BPS Provinsi NTB)

”

Sudah saatnya kita semakin sadar akan pentingnya menjaga dan melestarikan pohon. Jangan sampai anak cucu kita di kemudian hari akan merasakan akibat buruk dari apa yang kita lakukan.

Tentunya kita tidak ingin hal tersebut terjadi. supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

(QS. Ar Ruum: 41).

Di antara bahaya yang ditimbulkan akibat penebangan pohon atau pembabatan hutan secara liar adalah banjir. Dengan berkurangnya pohon, air hujan tidak mampu terserap secara sempurna ke dalam tanah karena tidak adanya penghalang sehingga air hujan akan terus mengalir. Jika kuanititasnya cukup besar maka dapat mengakibatkan terjadinya banjir. Belum hilang dari ingatan kita banjir besar yang melanda Kota Bima tahun lalu. Kemudian ada juga video genangan air yang melanda salah satu desa di Kabupaten Dompu beberapa waktu lalu.

Tentu akan hambar rasanya jika permasalahan banjir tidak digambarkan dengan data statis-

RADIO

tik yang ada. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh BPS tahun 2017 – 2018 menunjukkan adanya kenaikan persentase rumah yang mengalami kejadian genangan air. Dalam survey tersebut responden ditanyakan dalam setahun terakhir apakah rumah pernah tergenang air lebih dari 30 cm setelah dua jam berhenti. Dari pertanyaan tersebut diketahui bahwa dalam dua tahun terakhir, persentase rumah di NTB yang mengalami kejadian genangan air mengalami kenaikan dari 3,3 persen menjadi 3,4 persen atau meningkat 0,1 persen. Fakta tersebut di atas meskipun tidak serta merta disebabkan oleh jumlah pepohonan yang semakin berkurang, akan tetapi setidaknya berkurangnya pepohonan juga memberikan andil terhadap terjadinya genangan banjir di berbagai wilayah.

Bahaya lain yang juga mengancam kehidupan masyarakat selain banjir adalah krisis sumber air yang disebabkan berkurangnya jumlah air tanah. Air sumur akan semakin surut dan bahkan mengering, mata air semakin berkurang dan sebagainya. Hal ini tentunya dapat mengancam kehidupan masyarakat NTB yang sebagian besar sumber air minumnya berasal dari sumur dan mata air. BPS mencatat pada tahun 2017, sebanyak 60,4 persen rumah tangga di NTB memanfaatkan sumur dan mata air untuk minum. Bisa dibayangkan jika pepohonan dan hutan di NTB terus berkurang, maka bukan tidak mungkin suatu saat nanti akan terjadi krisis air minum.

Sudah saatnya kita semakin sadar akan pentingnya menjaga dan melestarikan pohon. Jangan sampai anak cucu kita di kemudian hari akan merasakan akibat buruk dari apa yang kita lakukan. Tentunya kita tidak ingin hal tersebut terjadi.

POJOK Jelang tutup tahun anggaran, 1.165 paket proyek PL belum dieksekusi ‘’Penyakit’’ lama yang berulang setiap tahun

*** Penunggak pajak akan diumumkan Bisa jadi shock therapy

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 27 November 2018

Diklatsar Mental dan ’’Character Building Training’’ PT.AMNT

Wajib Gunakan Produk Lokal Dari Hal. 1 ‘’Sekarang kebijakan Pak Gubernur sangat mengangkat harkat UKM kita. Desember, setiap Selasa, ASN menggunakan tenun,’’ kata Kepala Dinas Perdagangan NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si dikonfirmasi usai rapim.

Untuk mendongkrak sektor ekonomi dari sisi ekspor, kata Selly dalam waktu dekat masih belum bisa. Karena banyak UKM yang bergerak dalam ekspor terkena dampak gempa. ‘’Rumah-rumah dan tempat usaha masih rusak dan mereka belum pulih. Jadinya, seperti ekspor Udang Vaname itu enam bulan baru bisa mengekspor,’’ kata Selly.

Komoditas ekspor NTB lainnya seperti jagung, saat ini baru mulai ditanam di Pulau Sumbawa. Sehingga komoditas jagung masih belum bisa diekspor untuk saat ini. ‘’Ekspor kita memang masih minus. Karena tam-

bang masih belum seperti kemarin. Karena faktor gempa,’’ imbuhnya.

Terkait dengan kebijakan Pemprov yang mewajibkan ASN menggunakan produk lokal seperti tenun, akan dimulai dari lingkup Pemprov NTB. Diharapkan kebijakan penggunaan produk lokal ini diikuti pemerintah kabupaten/kota. ‘’Kalau setiap pertemuan gunakan olahan-olahan dari UKM kita,’’ terangnya.

Selain berupaya menggairahkan sektor UMKM, Dinas Perdagangan juga sedang berkonsentrasi menjaga harga bahan pokok (bapok).

Pasalnya, dalam sebulan ini masyarakat NTB merayakan maulid. ‘’Jangan sampai pengendalian inflasinya kita kedodoran di situ. Karena inflasi itu kalau tinggi menyebabkan daya belinya tidak ada, kemiskinan meningkat,’’ tandasnya. (nas)

BPKP Tunda Audit Kasus Korupsi Dari Hal. 1 ‘’Ada keterbatasan anggaran, sehingga kita ajukan tahun depan,’’ kata Adi Sucipto kepada Suara NTB, Senin (26/11).

Pengajuan kasus itu dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng. Kasus pertama dugaan korupsi alat sistem pertanian (alsintan). Kasus kedua terkait dugaan korupsi Dana Desa (DD).

Menurutnya, dua kasus itu diajukan baru baru ini oleh penyidik Pidsus Kejari Loteng. ‘’Ada dua total permintaan AI (Audit Investigasi) dari Kejari Lombok Tengah. Tapi kita rencanakan AI tahun 2019,’’ kata Adi Sucipto. Tak dirinci jumlah kebutuhan anggaran untuk pemeriksaan satu kasus sampai ditemukan kerugian negara. Demikian juga soal kebutuhan total. Namun dipastikannya,dana sudah limit dan audit dilanjutkan tahun depan.

Sebelumnya Kasi Pidsus Kejari Loteng Hasan Basri, SH.,MH mengajukan permintaan audit, namun belum bisa dipenuhi oleh BPKP. Alasannya soal anggaran terbatas. Tentu saja, ini menurut Hasan mempengaruhi proses penyelidikan atas dua kasus tersebut, terutama terkait target

penyelesaian kasus.

Dua kasus ini sebenarnya sudah melalui penyelidikan panjang, bahkan mengarah ke penetapan tersangka jika audit kerugian negara sudah keluar. Namun pihaknya juga tidak bisa berbuat banyak, karena kondisi itu berkaitan dengan internal di BPKP. Terkait ini, menurut peneliti hukum Somasi NTB, Johan Rahmatullah, SH.,MH mengaku prihatin.

Bagaimana tidak, auditor yang seharusnya bekerja dengan lancar tanpa berpikir lagi soal anggaran. Sementara fakta di BPKP NTB, justru situasi sebaliknya. ‘’Jika ini terjadi, maka sama dengan menghambat penegakan kasus korupsi,’’ ujarnya.

Johan mendorong pemerintah pusat agar lebih memperhatikan anggaran operasional auditor. Karena bagaimana pun juga, sejumlah kasus masih antre untuk ditangani. Jika lembaga auditor mengalami defisit setiap tahun, maka cukup beralasan APH tidak melanjutkan penanganan kasus sehingga berpeluang kasus dihentikan. (ars)

Warga Protes Balai Tahura Dari Hal. 1 ‘’Karena ditemukan terjadinya penyerobotan lahan Tahura antara masyarakat dengan petani hutan,’’ katanya menjawab Suara NTB, Senin (26/11)kemarin.

Lahan hutan yang dicabut karena ada laporan masyarakat petani hutan yang garapannya diduga diserobot oleh oknum masyarakat. Sehingga, lanjut dia, kasus ini dilaporkan ke Balai Tahura dan dilakukan penindakan dengan pemasangan dua plang. “Agar tidak terjadi konflik penyerobotan, maka lahan hutan tersebut dikembalikan pengelolaannya ke Balai Tahura dan selanjutnya dijadikan areal demplot agroforestry,” kata Syamsiah.

Masyarkat diberikan akses pemanfaatan di wilayah Tahura, dengan catatan boleh memanfaatkan kawasan hutan negara pada blok tradisional dan blok pemanfaatan. Pengelolaan oleh masyarakat di kawasan hutan itu dengan skema kemitraan perhutanan sosial di Tahura.

“Jadi, di blok pemanfaatan bisa memanfaatkan kawasan hutan terutama masyarakat yang sudah turun temurun mengelola hutan negara,” jelasnya.

Menurutnya, di lokasi itu ada modus ganti rugi lahan hutan dan penyerobotan lahan hutan.

Ini menurutnya tidak diperbolehkan, hanyasaja marak terjadi.

Setelah setahun menjabat di sana, ia menemukan ketimpangan soal penguasaan lahan. Ada oknum masyarakat yang menguasai lahan hutan hingga puluhan hektar, hingga masuk ke kawasan milik masyarakat lainnya.

Disebutnya, di blok koleksi dan blok perlindungan paling banyak kasus perambahan dan pembukaan lahan hutan baru. Termasuk pihak pihak yang mempertanyakan lahan yang dicabut.

Bahkan ada oknum yang paling banyak memperluas lahan hutan yang masuk di kawasan boleh koleksi dan perlindungan atau biasa disebut masyarakat dengan batas limit.

Sebenarnya penertiban sudah sejak lama dilakukan.

Tetapi proses ini dilakukan melalui beberapa pendekatan, baik secara persuasif, preventif dan bahkan penindakan.

Diprotes Warga Protes pemasangan plang itu datang dari kelompok masyarakat yang selama ini mengelola hutan rakyat Nuraksa di Desa Pakuan. Mengingat sesuai piagam kesepakatan yang dibuat 10 tahun lalu, masyarakat menggantungkan hidup dari blok hutan di sana.

Keinginan itu disampaikan ketua blok V, Junaidi yang merupakan kawasan blok pemanfaatan Tahura. Menurutnya, bersama masyarakat ia cukup lama

mengelola kawasan itu sebelum ditetapkan sebagai kawasan Tahura. Mereka sangat menggantungkan hidup dari tanaman tumpang sari di kawasan hutan. Namun setelah ditetapkan sebagai kawasan Tahura, masyarakat tetap diizinkan untuk mengelola. ‘’Ini sesuai dengan piagam kesepakatan yang kami tandatangani bersama Kepala Balai Tahura Nuraksa Pak Basuki Winatu tahun 2013 lalu,’’ kata Junaidi.

Bahkan kesepakatan itu juga ditandatangani Kadis LHK saat ini, Ir.Madani Mukarom yang waktu itu sebagai KPH Rinjani Barat. ‘’Waktu itu Kepala Dinas Kehutanan yang tanda tangani Pak Abdul Hakim,” kata Junaidi.

Namun pekan kemarin, Kepala Balai yang baru, memasang plang larangan di kawasan selutas 1,2 hektar yang berbatasan dengan blok perlindungan itu. Kawasan ini terletak sekitar dua kilometer dari pintu masuk tahura, melalui akses jalan tanah dan berbatu. Jalur yang cukup terjal dilalui. Para anggota kelompok pun selama ini harus berjuang melalui jalur itu dengan sepeda motor ketika mengelola kawasan hutan tersebut.

Ia bersama anggota kelompoknya diminta untuk keluar dari kawasan. Padahal sejumlah tanaman produktif perkebunan seperti pisang, durian, cokelat sudah siap panen. ‘’Kami minta opsi dipanen dulu. Tapi tidak diizinkan, karena sudah dipasang plang,’’ kata Junaidi.

Sementara dalam piagam kesepakatan itu tertuang dalam poin dua, bahwa kelompok sekitar Tahura yang sudah mengelola tidak dikeluarkan.

Akan tetapi dapat melakukan kegiatan pemafaatan budidaya berupa izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Selama ini mereka sangat menjaga kawasan hutan tersebut tetap lestari sehingga Tahura bisa tetap jadi kebanggaan masyarakat dan pemerintah. Tidak ada aktivitas penebangan, apalagi pembalakan liar. Mereka hanya memanfaatkan kawasan dengan kegiatan tumpang sari.

Namun situasi berubah setelah kepala balai yang baru menancapkan plang larangan aktivitas, sehingga mata pencaharian masyarakat terancam hilang. Ia sangat berharap kebijakan kepala balai agar mengubah keputusannya dan kembali pada piagam kesepakatan. (ars)

Halaman 15

Membentuk Karakter dan Disiplin Karyawan DIKLATSAR Mental dan Character Building Training PT.Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), merupakan upaya untuk mendidik dan melatih kedisiplinan serta menanamkan nilainilai nasionalisme pada karyawan.

Diklat yang dilaksanakan bersama Rindam IX/Udayana ini, merupakan metode latihan dasar untuk membentuk generasi penerus bangsa yang berkarakter, disiplin, tegas dan profesional.

Demikian disampaikan Komandan Rindam IX/Udayana, Kol.Inf.Esy Suharto, S.Sos, dalam amanatnya pada penutupan Diklatsar Mental dan Character Building Training PT AMNT di Singaraja, Bali, Kamis (22/11).

Selama 30 hari, karyawan PT.AMNT diberikan berbagai pelatihan dengan materi tentang wawasan kebangsaan, kepemimpinan, PPM/PBB, BDM, survival, IMPK. Kemudian tentang komunikasi massa dan lain-lain. ‘’Materi dasar ini diberikan guna membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab. Sehingga nantinya bisa menjadi pribadi yang disiplin, berkrakter, cinta tanah air serta rela berkorban demi nusa dan bangsa,’’ katanya.

Menurut Esy, training karyawan PT.AMNT ini dapat bermanfaat dan berdampak positif, terutama dalam peningkatan disiplin pribadi dan lingkungan kerjanya serta di kehidupannya sehari-hari. ‘’Perlu diingat bahwa disiplin pribadi merupakan pondasi dasar untuk meraih keberhasilan,’’ ujarnya.

Sementara itu, Senior Manager Social Responsibility and Long Term Plan PT.AMNT, Anis Mujahid Akbar mengatakan, program Diklatsar Mental dan Character Building Training atau yang dikenal dengan Diklat Bela Negara, merupakan bagian dari proses rekrutmen calon karyawan nonskill untuk Amman Mineral dan Aliansi Mitra Kerja yang telah

diinformasikan sebelumnya dalam Letter of Offer (LOO) dan telah disepakati dan ditandatangani oleh para calon karyawan.

Pelatihan ini katanya, bertujuan untuk menyiapkan agar calon karyawan memiliki kompetensi yang sesuai serta memahami budaya bekerja yang aman untuk memenuhi persyaratan kegiatan operasional perusahaan dan menjadi karyawan yang profesional.

Manajemen PT Amman Mineral dan Aliansi Mitra Kerja secara serius menyiapkan, melaksanakan dan mengawal program pelatihan khususnya Diklat Bela Negara untuk memastikan keberhasilan program ini. Proses ini merupakan salah satu keberhasilan perekrutan dengan satu pintu, khususnya dalam pengembangan masyarakat di sekitar tambang.

Keseriusan manajemen ini ditunjukkan dengan hadir dan turun langsung di beberapa sesi penting pelatihan seperti pembukaan, supervisi program, pembekalan materi kepemimpinan serta penutupan program.

Anita Avianty, Head of Corporate Communications PT.AMNT menambahkan, Diklat Bela Negara ini diikuti 314 calon karyawan non-skill, Amman Mineral dan Aliansi Mitra Kerja bekerja sama dengan Rindam Kodam IX Udayana Bali. Gelombang pertama program ini diikuti oleh 100 peserta yang akan dilanjutkan dengan gelombang berikutnya.

Amman Mineral dan Aliansi Mitra Kerja meyakini bahwa Diklat Bela Negara sangat penting untuk membentuk karakter calon karyawan sehingga mempunyai disiplin dan loyalitas yang tinggi, karakter yang unggul, fokus dalam bekerja, kinerja yang tinggi, jujur, memiliki kerjasama tim serta membangun semangat dan wawasan tentang kebangsaan.

Program Diklat Bela Negara

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Sebanyak 100 peserta Bela Negara gelombang pertama foto bersama dengan Komandan Rindam IX/Udayana, Kol.Inf.Esy Suharto, S.Sos dan jajaran dan Pimpinan PT.AMNT pada penutupan Diklatsar Mental dan Character Building Training, Kamis (22/11) lalu. tidak hanya diperuntukkan bagi calon karyawan non-skill. Sejak April 2018, Amman Mineral dan Aliansi Mitra Kerja telah mengirimkan 474 karyawannya untuk mengikuti program Bela Negara di Korem 162/WB. ‘’Setelah mengikuti program pelatihan Bela Negara selama 30 hari di Rindam IX/Udayana, seluruh peserta gelombang 1 ini akan kembali ke kediaman mereka masing-masing,’’ jelas Avianty. Pada hari Senin (26/11) kemarin mereka menandatangani LOA (Letter of Acceptance).

Setelah menandatangani LOA seluruh peserta akan mendapatkan Badge ID untuk akses ke Proyek Tambang Batu Hijau dan secara resmi menjadi karyawan non-skill Amman Mineral atau Aliansi Mitra Kerja.

Bersamaan dengan penutupan program pelatihan Bela Negara gelombang 1, peserta yang akan mengikuti pelatihan yang sama untuk gelombang ke2 sedang dalam perjalanan menuju Rindam IX Udayana.

Acara pembukaan pelatihan Bela Negara gelombang ke-2 berlangsung Sabtu, (24/11) lalu.

(049)

42 Formasi Dokter Spesialis Lowong Dari Hal. 1 ‘’Kalau tak ada kebijakan seperti itu maka akan tetap kosong lagi,’’ tandasnya.

Nurhandini menambahkan, kebutuhan dokter spesialis di NTB cukup banyak. Terutama di kabupaten/kota. Ia menyebut jumlah dokter spesialis di kabupaten/kota masih sangat terbatas.

Kekurangan dokter spesialis saat ini ditanggulangi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) lewat program wajib kerja dokter spesialis yang dikirim ke kabupaten/kota.

Namun masa kerja mereka hanya satu tahun dan kembali lagi ke Jakarta. ‘’Tak bisa selamanya. Makanya kita mengadakan formasi untuk dokter spesialis.

Tapi ternyata itulah kendala kita. Ada jumlah lulusan dan batas umur yang jadi kendala,’’ pungkasnya.

Hasil validasi dan analisa data sementara yang dilakukan BKD NTB, hanya 813 pelamar yang berhak mengikuti tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Pemprov

NTB 2018. Pelamar CPNS Pemprov yang lulus passing grade sebanyak 114 orang sesuai Permenpan 37/2018.

Tetapi setelah dilakukan perankingan tiga besar sesuai dengan formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan serta lokasi yang dilamar hanya 108 orang yang berhak ke tahap tes SKB. Ada enam orang yang tidak lolos ke tahap SKB meskipun telah memenuhi passing grade.

Sedangkan perankingan yang dilakukan sesuai Permenpan 61/2018 nilai skor 255 ke atas sebanyak 1.868 orang. Tetapi setelah perankingan tiga besar, jumlahnya sebanyak 705 orang sesuai formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan serta lokasi yang dilamar.

Sehingga jumlah pelamar yg berhak mengikuti tahap SKB sebanyak 813 orang. Formasi yang terisi setelah validasi data sesuai Permenpan 37/2018 dan Permenpan 61/ 2018 sebanyak 378 dari 433 formasi untuk Pemprov NTB. Artinya ada 75 formasi yang tidak terisi atau lowong

karena tidak ada pelamar dan tidak ada yang memenuhi passing grade sesuai ketentuan Permenpan 61/2018. Sebanyak 75 formasi lowong tersebut terdiri dari tenaga kesehatan 45 formasi.

Terbanyak adalah dokter spesialis ahli pertama 42 orang. Sisanya nutrisionis ahli pertama, teknisi elektromedis terampil dan teknisi tranfusi darah.

Sedangkan untuk tenaga guru sebanyak 30 formasi yang lowong. Terbanyak formasi guru mata pelajaran. Tetapi, jika mencermati Permenpan 61/2018, kekosongan tenaga guru ini nantinya bisa diisi setelah integrasi nilai SKD dan SKB bagi formasi guru yang bersesuaian di lokasi yang berbeda.

Atau diambil ranking 2 atau 3 terbaik sesuai jumlah formasi kosong yang bersesuaian hasil integrasi nilai SKD dan SKB untuk didistribusikan ke formasi yang lowong dan di lokasi yang berbeda.

Artinya akan ada tambahan formasi yang terisi khusus untuk formasi guru. (nas)

Nihil, Hari Kedua Pencarian KM Multi Prima I Dari Hal. 1 pencarian berlanjut Senin pagi sekitar pukul 05.30 Wita dengan konsentrasi di radius Selatan Perairan Sumbawa. Selain itu, dari jalur udara juga dilakuan pemantauan melibatkan TNI AU dan Polairud. ‘’Kapal RB 220 sampai hari ini masih mendeketsi area tenggelamnya kapal dan korban. Kami juga pantau melalui jalur udara. Tapi hasilnya sampai saat ini belum ditemukan,’’ ujarnya kepada wartawan di kantornya, Senin.

Selain mengerahkan pesonel dan peralatan,berbagai upaya dilakukan, termasuk menyebarkan informasi ke seluruh Kantor SAR se Indonesia. Dengan harapan ada Kantor SAR lain yang bisa menemukan jejak para korban.

Update hingga petang kemarin, hasil pencarian pun masih nihil. ‘’Kami masih terus melakukan pemantauan di

laut, tapi sampai hari ini belum menemukan hasil,’’ kata Humas SAR Mataram I Gusti Lanang Wiswandana.

Kapal kargo Multi Prima I diduga hilang di sekitar Perairan Bali-Sumbawa, Kamis (22/11) lalu. Kapal dengan 14 Anak Buah Kapal (ABK) itu berlayar dari Surabaya menuju Waingapu, Nusa Tenggara Timur (NTT) membawa bahan-bahan bangunan dan pakan ternak.

Pada Minggu (25/11), baru tujuh ABK ditemukan, tujuh lainnya diduga hilang. Diduga kapal tenggelam akibat nekad berlayar meski dalam situasi cuaca buruk dan gelombang tinggi.

Dari 14 ABK, baru tujuh orang yang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat sedangkan tujuh orang lagi belum ditemukan dan masih dalam proses pencarian.

Tujuh orang selamat sudah dibawa ke Pelabuhan Tanjung Tembaga, Probolinggo. Identitas

mereka yang selamat Bob Chris Butarbutar (26), Rahmatulloh (27), Debiyallah Sastria (27), Zainal Arifin (21), Benyamin Henuk (34), Haji Jamaludin (20), dan Aldy Hidayat (18).

Sementara tujuh ABK yang belum ditemukan yakni Syamsul Salda (38), Pande (67), Riski (26), Sutrisno (57), Soni Kancil (41), Philipus Bay (43), danNahkoda kapal Trasius alias Joi (35).

Sesuai informasi diterimanya, tenggelamnya Kapal Kargo Multi Prima I itu pada Kamis lalu di sekitar perairan Pulau Kapoposang Sumbawa.

Meski sudah beberapa hari, namun baru dilaporkan ke pihak SAR sore kemarin sekitar pukul 15.00 Wita. Setelah mendapatkan informasi tersebut, pihaknya langsung apel dan persiapan operasi menuju sasaran pencarian. Tim diterjunkan ke lokasi dengan menggunakan Kapal Reschue Boat 220 Mataram. (ars)

1.165 Paket Proyek PL Belum Dieksekusi Dari Hal. 1 Kemudian Dinas Pariwisata 30 paket dengan pagu Rp4,830 miliar, Dinas Dikbud 94 paket dengan pagu Rp54,397 miliar, Biro Umum 12 paket dengan pagu Rp564 juta. Dinas LHK 140 paket dengan pagu Rp6,723 miliar, Bappeda 29 paket dengan pagu Rp1,833 miliar, Bappenda 96 paket dengan pagu Rp11,729 miliar.

Selanjutnya, BPKAD 15 paket dengan pagu Rp588 juta, BPBD 13 paket dengan

pagu Rp292 juta. RSJ Mutiara Sukma tiga paket dengan pagu Rp1,005 miliar, RS H. L. Manambai Abdulkadir 79 paket dengan pagu Rp32,849 miliar dan Badan Penghubung Daerah 33 paket dengan pagu Rp3,399 miliar.

Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D yang dikonfirmasi usai rapim di Kantor Gubernur, Senin (26/ 11) siang menargetkan seluruh proyek PL dieksekusi akhir November ini. Pasalnya, tanggal 15 Desember, pencairan anggaran sudah ditutup.

‘’Saya akan kumpulkan mereka yang belum. Masalahnya apa? Tapi kalau hanya masalah administrasi, ya tentu di ULP atau PPK-nya,’’ katanya.

Ia optimis November ini semua pengadaan barang dan jasa tuntas semuanya. Terhadap yang belum, Sekda mengatakan merupakan pengadaan barang dan jasa, bukan pekerjaan konstruksi. ‘’Tapi saya yakin November selesai semua. Yang belumbelum ini pengadaan, belanja barang dan jasa, bukan konstruksi,’’ pungkasnya. (nas)

Sejumlah Naker Asing di Lobar Diduga Ilegal Giri Menang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lombok Barat (Lobar) mencatat ada 45 orang tenaga kerja (naker) asing yang bekerja di wilayah Lobar dan resmi tercatat mengantongi izin. Mereka bekerja di sektor perikanan dan pertambangan. Untuk mendeteksi perizinan naker TKA tersebut, Disnaker dan Tim Pengawasan Orang Asing (TimPora) menyisir tempattempat bekerja mereka.

Seperti informasi yang diperoleh Suara NTB dari salah seorang mantan petugas pengamanan persusahaan tambang yang beroperasi di Lobar, bahwa ada sejumlah naker asing yang dipekerjakan di perusahaan tambang tersebut.

Ada di antaranya yang tidak punya izin. “Pernah menjadi sasaran penggerebekan tim aparat dari imigrasi, sehingga sejumlah naker asing yang belum berizin itu lari ke bukit,” tutur petugas pengamanan yang enggan di koranklan namanya ini.

Sebelumnya di perusahaan ini belum ada naker asing, namun menyusul ada kerjasama dengan pihak asing sehingga tenaga

ahli pun didatangkan dari luar negeri. Tak hanya di perusahaan tambang itu, namun di perusahaan mutiara yang beroperasi di sejumlah wilayah di Lobar pun mempekerjakan naker asing. Seperti di wilayah Sekotong ada juga mempekerjakan mereka. Namun ia sendiri tak mengetaui apakah mereka berizin atau belum. Ia mengetahui TKA bekerja di persuhaan mutiara karena ia pernah juga bekerja di sektor perikanan di wilayah Lobar hingga Teluk Ekas di Lotim.

Menanggapi hal itu, Kepala Disnaker Lobar, Rusditah mengaku belum mendapatkan laporan dari masyarakat. Untuk mengetaui keberadaan perizinan tersebut, pihaknya bersama tim dari Imigrasi akan melakukan penyisiran di sejumlah tempat di Lobar.

“Kami ada rencana dengan tim imigrasi mau turun pengecekan ke beberapa tempat kaitan dengan naker asing itu,” tegasnya.

Sejauh ini jumlah TKA yang bekerja di wilayah Lobar baik di Senggigi dan Sekotong sebanyak 45 orang. Mereka ini lengkap dokumen, perpanjangan izinnya. (her)

Bantuan Pembaca KMB Tiba di Lereng Gunung Rinjani Dari Hal. 1 Yani, Ketua RT setempat mengatakan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembaca Bali Post, Suara NTB, dan Pemirsa Bali TV. Bantuan yang diberikan akan sangat berharga bagi 63 Kepala Keluarga korban gempa. ‘’Kami bersyukur masih ada orang yang peduli dengan kondisi kami. Terus terang saja sejak bencana (gempa -red), kami baru dua kali menerima bantuan termasuk yang diberikan masyarakat dari Bali ini. Kami tidak bisa berkata banyak selain terima kasih,’’ ungkapnya

dengan raut wajah gembira.

Bantuan berupa pangan dan sandang itu diserahkan langsung Pemimpin Redaksi Bali Post, Wayan Dira Arsana.

Bantuan korban gempa Lombok yang dititipkan lewat KMB tiba di Lombok, Minggu (25/11) lalu. Hari pertama, bantuan pembaca koran Bali Post dan Suara NTB serta pemirsa Bali TV diserahkan kepada masyarakat Dusun Selat, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Pendistribusian bantuan dilanjutkan ke Dusun Idiempas, Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur. (kmb)

Targetkan 2.500 Pokmas Dari Hal. 1 Sekda menjelaskan Satgas yang dibentuk Pemprov tersebut dikomandoi oleh Sekda. Sedangkan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah bertindak sebagai penanggung jawab. Sementara Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc selaku pengarah.

Nantinya Satgas yang dibentuk Pemprov NTB tersebut akan diback up oleh pasukan TNI yang masih berada di NTB. Pasukan TNI yang masih berada di NTB tersebut di bawah komandan Kol. Farid Makruf, MA. Sekda mengatakan, mulai hari ini (kemarin) akan berkeliling ke tujuh kabupaten/kota terdampak bencana. Ditargetkan sebanyak 2.500 kelompok masyarakat (Pokmas) harus terbentuk sampai akhir November ini. ‘’Saya akan bekerja mulai dari Sumbawa, Sumbawa Barat terus kabupaten/kota di Pulau Lombok. Yang kita pastikan, harus selesai bulan ini adalah Pokmas. Target kita Pokmas ini adalah sebanyak 2.500 Pokmas sesuai dengan jumlah uang yang ditransfer ke masyarakat,’’ jelasnya.

Saat ini baru 50 persen dari 2.500 Pokmas yang sudah terbentuk. Sehingga dalam waktu seminggu ke depan, pihakn-

ya memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk membentuk 50 persen Pokmas lagi. ‘’Saya akan turun langsung ke bupati/walikota supaya November ini selesai masalah Pokmas.

Sehingga Desember kita sudah mulai mencicil untuk pembangunan huntap,’’ terangnya.

Untuk mempercepat pembangunan huntap, kata Sekda, Kementerian PUPR sudah memperbanyak alternatif jenis rumah tahan gempa yang dapat dibangun masyarakat.

Rumah tahan gempa bukan saja Risha, tetapi juga Riko, Rika dan Risba.

Bahkan, kata Sekda, ada delapan jenis atau model rumah yang boleh dibangun masyarakat. ‘’Ada delapan jenis rumah yang lulus verifikasi Kementerian PUPR,’’ katanya.

Dengan banyaknya pilihan jenis rumah yang dapat dibangun masyarakat, diharapkan pada Maret 2019 sebagian besar rumah korban gempa sudah terbangun. Ia belum dapat memastikan pada Maret 2019 seluruh rumah korban gempa sudah tuntas dibangun. ‘’Mudah-mudahan target Maret tuntas bisa dikejar. Yang jelas Pokmas November ini selesai. Sudah mulai dibangun Desember. Mudah-mudahan Maret itu meskipun tak seluruhnya sebagian besar bisa diselesaikan,’’ pungkasnya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 27 November 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gaji Guru Honorer di Lotim Sebaiknya Sesuai UMR Selong (Suara NTB) DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menilai kesejahteraan guru honorer saat ini cukup memprihatinkan. Pasalnya, di samping dihadapkan pada tuntutan profesionalitas di dalam mendidik anak-anak bangsa, para tenaga honorer ini harus menjalani hidup dengan upah atau gaji sekadarnya. Sehingga kedepan, kesejahteraan dari guru honorer harus menjadi perhatian serius. Minimal mendapat upah sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR).

“Kita akan dorong supaya upah dari tenaga honorer kita khususnya di dunia pendidikan sesuai UMR. Kita sangat-sangat prihatin terhadap kesejahteraan mereka,” ujar Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng M. Ikhsan kepada Suara NTB, Senin (26/11).

Ikhsan menilai gaji guru honor yang didapat tidak sebanding dengan kerja yang dilakukan. Maka dari itu, apabila suatu daerah atau negara ingin mewujudkan pendidikan yang berkualitas, hal utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah yakni kesejahteraan para guru honorer.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim, Lalu Suandi, S.Sos, menyebut bahwa saat ini jumlah guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lotim masih kurang.

Bahkan kekurangan mencapai 3.000 lebih guru negeri khusus-

nya pada jenjang SD dan SMP. Kekurangan yang mencapai 3.000 lebih itu, tidak sebanding dengan pengangkatan yang dilakukan oleh pemerintah.Untuk mencukupi kekurangan itu, Lalu Suandi menjelaskan jika hal tersebut disiasati dengan pemberdayaan guru non PNS, baik honor daerah maupun honor sekolah untuk mencover jumlah sekolah yang ada di Lotim sebanyak 723 sekolah SD negeri dan swasta, serta 215 sekolah tingkat SMP negeri dan swasta khususnya yang berada di bawah naungan Dinas Dikbud Lotim. “Memang dari 6.500 jumlah guru secara keseluruhan. Jumlah itu terus berkurang setiap tahun karena tidak kurang 200 guru PNS di Lotim yang pensiun. Sementara di satu sisi tidak pernah dilakukan pengangkatan,” terangnya lagi.

Adapun, lanjut Lalu Suandi, idealnya dalam setiap ruang kelas tersebut harus berdiri guru negeri. “Idealnya, satu kelas harus berdiri satu guru negeri,” jelasnya. Terkait keberadaan antara guru negeri dan swasta dalam satu sekolah, lanjutnya, dari segi kewajiban baik antara guru PNS maupun non PNS tidak dibedakan. Hanya saja dari segi penghasilan yang berbeda. Untuk itu, ia berterima kasih kepada guru non PNS yang memiliki semangat serta kualitas yang bagus dalam menyalurkan ilmunya terhadap para siswa dan tidak terganggu dengan hal-hal seperti pendapatan setiap bulannya. (yon)