HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SABTU, 27 OKTOBER 2018
Pengemban Pengamal Pancasila
12 HALAMAN NOMOR 191TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Kemenpar Percepat Pemulihan Pariwisata Halal di NTB
(Suara NTB/ist)
FOTO BERSAMA - Asisten Deputi Infrastruktur dan Ekosistem pada Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemenpar Indra Ni Tua (enam dari kanan) bersama H.Fauzan Zakaria dan para pelaku pariwisata pada FGD DSRA Wisata Halal NTB, Jumat (26/10).
Mataram (Suara NTB) Kementerian Pariwisata (Kemenpar) melakukan percepatan pemulihan pariwisata di NTB. Salah satunya dengan memperluas pasar wisata halal yang menjadi salah satu segmen wisata andalan di NTB. Menurut Ketua Badan Promosi Pariwisata NTB H. Fauzan Zakaria, keberpihakan anggaran dan kebijakan yang diberikan pemerintah pusat dirasa sangat membantu percepatan pemulihan pariwisata pascagempa.
Salah satunya dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Desain Strategi dan Rencana Aksi (DSRA) Wisata Halal NTB pada Jumat (26/10) siang. ‘’Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Kemenpar. Adanya kegiatan dan keberpihakan anggaran kementerian kami rasa sangat membantu pemulihan industri pariwisata Lombok- Sumbawa,’’ ujar Fauzan dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Jumat (26/10). Diketahui bahwa Kemen-
par mengucurkan anggaran khusus sekitar Rp20 miliar dalam rangka mempercepat pemulihan pariwisata. Selain itu kementerian berupaya menggelar ragam kegiatan untuk menarik kunjungan wisatawan ke NTB. Termasuk juga menggelar famtrip, road show dan trauma healing terhadap para pelaku pariwisata. ‘’Bagi kami upaya-upaya nyata seperti ini sangat membantu dan sesuai dengan arahan dan upaya yang dilakukan Pak Gubernur di masa pemulihan ini,’’ tambahnya.
FGD ini menjadi bagian dari upaya nyata untuk mempercepat perluasan pasar pariwisata halal. Sementara itu, Asisten Deputi Infrastruktur dan Ekosistem pada Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemenpar Indra Ni Tua memaparkan tentang peluang dan tantangan pengembangan wisata NTB ke depan. Menurutnya, dalam persaingan pariwisata global, NTB masih diuntungkan dari kekayaan segi sumber daya alam dan budaya. Namun hal
itu belum didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara internasional. ‘’Karena itu, kualitas Sumber Daya Manusia ini yang perlu kita tingkatkan,’’ ujarnya. Dalam FGD tersebut kementerian mengumpulkan stakeholder terkait untuk merumuskan desain strategi dan rencana aksi (DSRA) wisata halal NTB. Ke depannya, desain ini akan menjadi pedoman utama dalam pengembangan dan penataan wisata halal NTB. (lin/*)
Sebulan ke Depan
Gubernur Targetkan Tak Ada Masyarakat Tinggal di Bawah Tenda Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Si., menegaskan, saat ini semua perhatian Pemprov NTB tertuju pada rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa pada tujuh kabupaten/kota yang terdampak. Diharapkan dalam sebulan ini, semua masyarakat sudah tak ada lagi tinggal di bawah tenda. ‘’Sekarang itu semua perhatian pada rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa. Dengan satu sasaran, mudah-mudahan sebulan ini kita mampu menyelesaikan. Sehingga tidak ada lagi masyarakat kita yang masih tinggal di tenda,’’ kata gubernur pada acara “Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi” di Halaman Kantor Gubernur, Jumat (26/10).
Gubernur mengatakan dirinya sudah meminta Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah untuk memcermati persoalan-persoalan yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Bahkan, laporan perkembangan penanganan pascabencana termasuk mengenai pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) terus
diperbarui tiap hari. Dr. Zul – sapaan akrabnya mengatakan pencairan dana bantuan stimulan korban gempa di Lombok Barat dan Lombok Utara agak sedikit terlambat. Karena salah persepsi sejak awal. Disangkanya dana bantuan itu masuk ke rekening pribadi dan cair ke masing-masing individu. Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/nas)
JUMPA BANG ZUL-UMI ROHMI- Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah di acara Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi di Kantor Gubernur NTB, Jumat (26/10).
Australia akan Bantu NTB Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TO K O H Tangani Bencana Jadi Prioritas TIM Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi NTB mulai melakukan pembahasan KUA-PPAS RAPBD tahun anggaran 2019. Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri kepada Suara NTB, Jumat (26/10), mengungkapkan salah satu poin pembahasannya mengenai prioritas dalam arah kebijakan anggaran untuk penanganan dampak bencana gempa bumi. “Ya pekan kemarin kami (Banggar) sudah bertemu (Suara NTB/dok) dengan TAPD, untuk memTGH. Mahalli Fikri bahas KUA-PPAS. Pertemuan akan akan dilanjutkan untuk sinkronisasi,” katanya. Disampaikan Mahalli, bahwa pembahasan berjalan dengan lancar, tidak ada hal alot. Bersambung ke hal 11
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/nas)
Batasi Aktivitas Pendakian KABAR baik bagi wisatawan outdoor yang merindukan mendaki ke Gunung Rinjani. Setidaknya dua kali survei dilakukan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) menyimpulkan, akses untuk pendakian ke Rinjani akan dibuka awal November 2018. Namun demikian aktivitas dan durasi pendakian dibatasi. Survei tahap pertama sebelumnya dilakukan di Jalur Sembalun Lombok Timur, Pelawangan dan Torean Lombok Utara. Akibat longsor, dua jalur ini ditutup total. Survei kedua dilakukan untuk membuka jalur alternatif melalui Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Lombok Tengah. “Jalur Aik Berik – Pelawangan dimungkinkan akan dibuka sebagai jalur alternatif pendakian mulai tanggal 7 November (dibatasi) Bersambung Sudiyono ke hal 11
BERBINCANG - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah berbincang dengan Wakil Dubes Australia untuk Indonesia, Allaster Cox di Kantor Gubernur, kemarin.
Tingkatkan Kualitas, Jawab Tantangan Perkembangan Hukum Mataram (Suara NTB) Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) digelar Suara Advokat Indonesia Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Mataram, Jumat (26/ 10). Kegiatan di gedung Fakultas Hukum (FH) Universitas Mataram (Unram) gelombang kedua itu, sebagai upaya
memaksimalkan kualitas advokat dalam menjalankan profesi. Ketua DPC Peradi Mataram Agus Sugiarto, SH.,MH., dalam sambutannya mengungkapkan, sedianya PKPA akan dilaksanakan Agustus lalu, namun tertunda akibat gempa beruntun. Meski terkendala bencana, pada pel-
aksanaan PKPA sejak Jumat (26/10) sampai Minggu (11/11) mendatang, pihaknya tetap memaksimalkan untuk suksesnya agenda dua kali setahun itu. Peserta yang mengikuti kegiatan 17 orang. Meski relatif sedikit, namun itu menurutnya proses seleksi untuk mengedepankan kualitas. Bersambung ke hal 11
Mataram (Suara NTB) Pemerintah Australia akan membantu NTB dalam menangani rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc usai menerima kunjungan Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Allaster Cox mengatakan sedang dicari cara untuk membantu NTB secara tidak langsung. ‘’Kita tadi minta nasihat tentang rehabilitasi dan rekonstruksi. Mungkin sedang dicari cara bagaimana membantu supaya Australia bisa berpartisipasi membantu kita secara tidak langsung,’’ kata gubernur, Jumat (26/10) siang. Australia katanya, akan tetap melanjutkan kerjasama yang telah terbangun dengan NTB selama ini. Kesinambungan kerjasama antara NTB dan Australia diharapkan terus terjaga. Dr. Zul mengatakan, ia bersama Wakil Dubes Australia untuk Indonesia berbicara banyak aspek yang memungkinkan kerjasama antara Australia dengan NTB. Australia akan banyak membantu NTB dalam bidang pendidikan, ekonomi, pelayanan sosial dan lainnya. Bersambung ke hal 11
Polda dan Ombudsman Bahas Kasus Buku Madrasah Mataram (Suara NTB) Penyidik Polda NTB duduk satu meja dengan Asisten Ombudsman RI NTB, Jumat (26/10). Mereka membahas pola pengusutan kasus pengadaan buku madrasah se-NTB tahun 2018. Aparat penegak hukum mengumpulkan data dan bahan keterangan awal. Kepala Perwakilan Ombudsman RI NTB, Adhar Hakim, SH.MH, mengemukakan, penyidik dengan asisten berkoordinasi mengenai hasil investigasi Ombdusman soal pengadaan buku umum di 2.256 madrasah berbagai jenjang. Bersambung ke hal 11
Hentikan Penyelidikan Proyek BWS
Tiga Oknum Jaksa Diperiksa Tim Aswas
(Suara NTB/dok)
(Suara NTB/ars)
FOTO BERSAMA - Sekjen DPN Peradi Hasanuddin Nasution foto bersama ketua dan pengurus DPC Peradi Kota Mataram dan peserta PKPA gelombang kedua.
Mataram (Suara NTB) Tiga oknum jaksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB dilaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung), karena menghentikan penyelidikan proyek perpipaan di Kecamatan Tanjung Lombok Utara. Proyek itu milik Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I. Pengaduan ditindaklanjuti den-
gan pemeriksaan oleh tim Asisten Bidang Pengawasan (Aswas) Kejati NTB. Proyek pembangunan sistem jaringan air baku Sekeper di Lombok Utara dibuat dengan kapasitas 0,10 m3/detik. Sumber anggaran dari Kementerian PUPR tahun 2016 lalu. Bersambung ke hal 11
SUARA NTB Sabtu, 27 Oktober 2018
Pembebasan Lahan untuk PKL PEDAGANG Kreatif Lapangan (PKL) yang ada di Bundaran Lingkar Selatan semakin banyak. Kurang lebih ada 40 PKL yang menjajakan barang dagangannya di lokasi ini. Menyikapi hal ini, Lurah Jempong Baru, Mohammad Yusuf sudah mengajukan agar ada pembebasan lahan yg nantinya khusus digunakan oleh PKL. “Sudah ada rencana itu, nanti di lokasi Bebek Galih itu akan dibebaskan lahan(Suara NTB/lin) nya. Kurang lebih setengah Mohammad Yusuf hektare di situ, nanti khusus untuk PKL,” ujarnya, Jumat (26/10). PKL itu tidak semuanya merupakan warga Jempong Baru. Sebagiannya bahkan berasal dari Kabupaten Lombok Barat. Namun demikian, semua PKL itu, baik yang dari Lobar maupun Kota Mataram akan diakomodir dan akan diberikan tempat berjualan khusus. “Semuanya akan kita akomodir. Tapi konsepnya nanti saya belum tahu seperti apa. Kita lihat nanti saja,” ujarnya. Sebelumnya, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada warga Jempong Baru. Sehingga mereka tidak berjualan di jalan atau di bundaran yang akan menjadi bangun Mataram Metro nantinya. “Kita sudah lakukan sosialisasi bahkan dari tahun lalu. Tapi ya tetap saja masih ada yang berjualan. Kita belum bisa tertibkan, karena belum ada tempat untuk relokasi mereka. Sementara kita kasih teguran secara persuasif saja,” ujarnya. Ia berharap pembangunan Mataram Metro itu segera rampung. Selain itu pembebasan lahan yang akan digunakan khusus untuk PKL itu juga bisa segera dilakukan. Dengan demikian, semua PKL itu tidak perlu lagi berjualan di badan jalan. “Kalau lahannya sudah ada, kita bisa relokasi PKL. Jadi mereka tidak boleh lagi berjualan di trotoar atau badan jalan,” ujarnya. Ia sudah melihat beberapa rencana dari Pemerintah Kota Mataram untuk menata kawasan ini. Selain menjadi gerbang Kota Mataram, juga akan menjadi destinasi yang dapat dikunjungi wisatawan nantinya. Sehingga kesempatan untuk PKL berkembang menjadi lebih besar. (lin)
SUARA MATARAM
Halaman 2
Ruang Publik di Mataram Belum Ramah Anak Mataram (Suara NTB) Keinginan menjadi Kota Layak Anak tahun 2019 cukup berat. Ruang publik di Kota Mataram dinilai masih belum ramah terhadap anak dan penyandang disabilitas. Pencanangan sebagai Kota Layak Anak digagas tahun 2014 lalu. Sebanyak 24 indikator mesti dipenuhi. Tetapi pemenuhan indikator tak seluruhnya terpenuhi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany membenarkan hal tersebut. Tantangan terbesar berkaitan dengan sarana - prasarana ruang publik dan bermain tak ramah terhadap anak dan penyandang disabilitas. Hal ini sulit terpenuhi apalagi Kota Mataram baru saja terdampak musibah gempa bumi. “Kemungkinan tidak banyak bisa digarap. Perkim sebagai jejaring kita fokus penanganan bencana,” kata Dewi dikonfirmasi, Jumat (26/10). Tantangan lainnya, iklan
rokok marak terpasang di pinggir - pinggir jalan. Menghilangkan iklan rokok kata Dewi, bukan hal yang tak mungkin. Dia berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar tak memperpanjang izin iklan rokok. Dewi menambahkan, ketahanan keluarga juga penting. Terutama dari sisi pendidikan. Bagaimana orang tua mendidik anak untuk meningkatkan prestasi. Dari sisi kesehatan bagaimana angka kematian anak dan stunting dapat ditekan. Sekolah diperbanyak mengadakan penyuluhan kesehatan reproduksi. “Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan digalakkan dan harus berjejaring,” ucapn-
ya. Termasuk melibat tokoh agama dan tokoh masyarakat. Salah satunya, membuat awiq - awiq di lingkungan. DP3A terus berupaya melakukan penguatan forum anak di kecamatan. Dia mengharapkan, terealisasinya janji Presiden RI Joko Widodo memberikan kelurahan mengelola anggaran, agar kelurahan dapat mengalokasikan sebagian anggaran untuk operasional forum anak kelurahan. Lalu bagaimana target menjadi Kota Layak? Dewi mengatakan, penghargaan diperoleh sudah Madya. Dia belum terobsesi naik ke utama melihat kondisi pascabencana seperti saat ini. “Cukup dipertahankan saja dulu,” demikian kata dia. (cem)
Banyak Tempat Terlarang Pemasangan APK di Mataram Dilanggar
Hidupkan Ekonomi Masyarakat KETUA Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugiarta menyambut baik rencana Pemkot Mataram menata kawasan Cakranegara menjadi ‘’Malioboronya’’ Kota Mataram. ‘’Cuman saya baru tahu kalau ada penolakan dari pemilik toko,’’ cetusnya menjawab Suara NTB kemarin. Mengingat ini merupakan program baru, jelas dibutuhkan sosialisasi yang intens terhadap pihak-pihak terkait. Terlebih (Suara NTB/fit) para pengusaha yang notaKetut Sugiarta bene sebagai pemilik toko yang berada di kawasan itu. Sosialisasi tidak cukup dilakukan hanya sekali, melainkan harus berulang-ulang sehingga tidak ada lagi penolakan. Pemkot Mataram perlu melakukan penataan terpadu di sana. Termasuk menata para PKL dan Pasar Cakra harus jelas. Mungkin fungsi Pasar Cakra harus lebih diperjelas. ‘’Misalnya, Pasar Cakra tidak hanya konsen di sembako saja tetapi konsen di sandang pangan seperti oleh-oleh,’’ katanya. Ketut Sugiarta menyarankan Pemkot Mataram tegas dalam penataan kawasan Cakra. ‘’Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kan di sana itu saya lihat kebanyakan toko emas dan sandang,’’ ujarnya. Sehingga, lanjut anggota Komisi III DPRD Kota Mataram ini, kalaupun dilakukan penataan di sana, diyakini tidak akan mengganggu. ‘’Masyarakat bisa berjalan rileks di sana,’’ imbuhnya. Tinggal sekarang Pemkot Mataram melakukan penataan ulang terhadap keberadaan Pasar Cakra. Sehingga Cakranegara akan hidup, tidak hanya pada malam hari, tetapi sepanjang hari. Mantan manajer salah satu hotel di Senggigi ini yakin, penataan kawasan Cakra seperti kawasan Malioboro di Yogyakarta bakal menjadi magnet baru yang berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar khususnya dan warga Mataram pada umumnya. ‘’Kulinernya bisa jalan baik pagi, siang maupun malam asalkan pemerintah berani tegas menata PKL, menata pedagang dengan konsep yang jelas. Ini harus dikomunikasikan dengan masyarakat,’’ demikian Ketut Sugiarta. Kemudian, Pasar Cakranegara diharapkan menjual produkproduk yang dapat menunjang pariwisata Kota Mataram. ‘’Sehingga masyarakat kecilpun bisa ikut berjualan oleh-oleh,’’ katanya. Toh, sejauh ini Pemkot Mataram belum memiliki pasar yang khusus menjual oleh-oleh. ‘’Kalau di Yogya itu seperti Pasar Bringharjo,’’ sebutnya. Sehingga penataan Kawasan Cakra ini akan menghidupkan ekonomi masyarakat bawah. Sayangnya, penataan itu belum menyentuh Pasar Cakranegara. (fit)
(Suara NTB/cem)
HAMPIR RAMPUNG – Pengerjaan jembatan Dasan Agung – Dasan Sari yang melintas di atas Sungai Jangkuk di Kota Mataram ini hampir rampung, dan segera akan diuji coba dengan dilintasi kendaraan roda empat.
Pengerjaan Jembatan Dasan Agung Diperpanjang Mataram (Suara NTB) Pembangunan jembatan yang menghubungkan Dasan Agung dan Dasan Sari belum selesai dikerjakan. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Mataram sudah mengajukan adendum yaitu penambahan waktu pengerjaan. Padahal harusnya pembangunan ini selesai bulan ini. ‘’Untuk Jembatan Dasan Agung kita minta penambahan waktu. Waktu pembangunanannya berakhir akhir Oktober ini. Jadi adendumnya nanti sampai 21 November,’’ kata Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Mataram, M. Yamin, Jumat (26/10). Penambahan waktu ini bukan karena kesulitan atau adanya kesalahan teknis. Namun karena terkendala akibat bencana gempa beberapa waktu lalu. Sehingga rekanan tidak dapat menyelesaikannya sesuai dengan kontrak. ‘’Karena
waktu itu tiga minggu dinyatakan waktu tanggap bencana. Jadi selama itu tidak ada aktivitas pengerjaan,’’ ujarnya. Proses pengerjaan jembatan itu diklaim sudah 90 persen. Saat ini pengerjaannya tinggal menunggu pemasangan kawat sling saja. Kawat sling yang sudah ada untuk sementara tidak dikencangkan. Namun memaksimalkan pemasangan balok di bawah jembatan. ’’Setelah 100 persen pemasangan balok, baru slingnya kita kencangkan. Kalau sekarang belum berani kita kencangkan,’’ ujarnya. Tidak hanya untuk pengerjaan jembatan, petugas juga merapikan dan melebarkan akses jalan menuju jembatan di sekitar perumahan Dasan Agung. “Jalan di sekitar lokasi kita lebarkan dan dirapikan,’’ ujarnya. Sebelum jembatan ini dirampungkan secara keseluruhan, Dinas PUPR berenca-
na untuk menggelar uji coba kelayakan jembatan. Salah satunya dengan uji coba dilewati oleh mobil atau kendaraan roda empat lainnya. Namun ini khususnya untuk mobil pribadi. Sedangkan mobil pengangkut barang dan dengan muatan besar seperti truk, mobil box ataupun kontainer tidak diizinkan untuk melewati jembatan ini. “Petugas juga berencana untuk memasang plang larangan untuk tidak dilewati mobil besar. Itu sudah kita ukur mobil besar tidak masuk karena pasti nyangkut juga dengan besi jembatan,” ujarnya. Jembatan ini berfungsi untuk menghubungkan Dasan Agung dan Dasan Sari yang dibatasi oleh sungai Jangkuk. Walaupun sudah ada dua jembatan yang bisa dilalui, yaitu jembatan Udayana dan jembatan Gapuk Dasan Agung. Namun letaknya dianggap masih terlalu jauh. (lin)
Pemkot Dinilai Tak Konsisten Lanjutkan Program Pusat Mataram (Suara NTB) Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska, menyesalkan beberapa program pemerintah pusat tak berlanjut. Program strategis itu sebenarnya memberi dampak positif. Pemkot Mataram dinilai tak konsisten.
Program pusat yang dikerjakan di Kota Mataram yakni panggilan darurat 112. Ini merupakan program Kementerian Komunikasi dan Informatika. Diresmikan 2016 lalu, kini tak berfungsi maksimal. Program kota pintar atau
(Suara NTB/cem)
RUANG PUBLIK - Seorang anak bermain ayunan di Taman Sangkareang, Jalan Pejanggik Kelurahan Mataram Barat, Jumat (26/10). Taman kota dan ruang publik lainnya masih belum aman bagi anak dan penyandang disabilitas.
smart city juga mengalami nasib sama. Inovasi diadopsi dari Pemerintah Kota Bandung sebagai bentuk reformasi birokrasi sesuai arahan kementerian tak jelas keberlanjutannya setelah diresmikan 31 Agustus 2017 lalu. Tahun ini, automatic traffic control system (ATCS) juga tak jelas pemanfaatannya. Program Kementerian Perhubungan dengan kucuran anggaran Rp3 miliar lebih tak berfungsi maksimal. Selain itu, Dishub juga menganggarkan Rp600 juta untuk peremajaan satu titik kamera pengintai di perempatan Bank Indonesia. Kamera pengintai lainnya dipasang di lima titik persimpangan jalan dan satu ruang monitor hanya sekadar aksesoris saja. Bagi Wiska, rapat dengan
eksekutif memperoleh laporan bahwa pusat panggilan 112 tak lagi dianggarkan oleh pemerintah pusat. Ini kemudian didorong agar dialokasikan melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). “Terutama gaji operator. Kita minta dimasukkan di APBDP,” ucapnya. Demikian pula, program smart city. Wiska menilai sebagai program luar biasa. Karena, seluruh program Pemkot Mataram akan terdeteksi dalam satu sistem. Kendalanya, jaringan wifi di taman - taman kota tak terealisasi. Plt Kadis Kominfo sebutnya, program ini masih tahap uji coba dan jadi bahan evaluasi. “Ini kita dorong taman kota tersedia wifi. Program pemerintah dipajang di layar monitor,” ucapnya.
Selama ini, program Pemkot Mataram hanya gaung di awal saja. Kemudian, menghilang begitu saja. Ada kesan program pusat dikelola setengah hati. Permasalahan ini patut segera disikapi. Karena ini menyangkut pelayanan ke masyarakat. Dikonfirmasi terpisah, Plt Kadiskominfo Lalu Martawang enggan memberikan tanggapan. Alasannya, ia sedang berada di luar daerah menghadiri peringatan bulan pengurangan resiko bencana nasional yang dirangkaikan aksi solidaritas untuk NTB dan Sulteng. “Maaf, tiang masih acara Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana Nasional aksi solidaritas untuk NTB dan Sulteng di Medan niki,” jawab Martawang. (cem)
Mataram (Suara NTB) Bawaslu akan melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye (APK) yang menggunakan fasilitas umum seperti tempat ibadah dan lainnya. Para calon legislatif diminta untuk memasang APK di tempat yang diperbolehkan sesuai dengan aturan. “Kita sedang inventaris APK yang melanggar aturan. Sejauh ini kita sudah petakan ada kurang lebih 50 titik tempat yang dipasangi APK dan tempat itu dilarang. Yang boleh di Kota Mataram ini hanya 14 titik saja, salah satunya di simpang empat Ampenan dekat Pasar Kebon Roek,” ujar Komisioner Panwaslu Kota Mataram Hasan Basri, Jumat (26/10). Ia mengatakan bahwa para peserta pemilu diharapkan dapat membaca kembali aturan kampanye dan aturan penggunaan APK. Selain APK, pihaknya juga akan membersihkan bahan kampanye yang dipasang di tiang listrik, di pohon dan lainnya. Sebab hal itu menurut SK KPU menyalahi aturan. “Jadi ada tiga dasar kita melarang pemasangan APK di tempat tertentu yaitu Undang-Undang, PKPU dan SK KPU. Kemarin sudah ada yang kita turunkan karena dipasang di tempat ibadah, ada juga yang sudah bongkar sendiri,” ujarnya.
Untuk spanduk yang terpasang di kelurahan itu maksimal ada 120 spanduk dari semua peserta pemilu. Jumlah spanduk tidak boleh lebih dari itu, sebab akan menyalahi aturan. Pemasangannya pun tidak boleh dilakukan di tempat atau fasilitas umum seperti tempat ibadah, sekolah dan lainnya. Itu sangat ditentang di dalam aturan. Hingga saat ini, pelanggaran yang banyak dilakukan ialah pemasangan alat peraga yang tidak pada tempat yang diperbolehkan. Sehingga ia berharap kepada semua peserta pemilu untuk memerhatikan lagi soal tempat mana saja yang diperbolehkan untuk pemasangan alat peraga kampanye itu. “Setelah kami inventarisir, kami akan serahkan dulu hasilnya kepada masing-masing parpol. Sebenarnya kami tidak harus melapor ke parpol, tapi ini langkah yang kami ambil supaya hal itu tidak terjadi lagi,” ujarnya. Warga Kota Mataram jika melihat adanya pemasangan alat peraga kampanye di tempat yang dilarang juga diharapkan untuk segera melapor. Sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Dengan demikian, warga juga dapat membantu dalam mencegah kampanye dengan cara yang tidak baik dari para peserta pemilu. (lin)
Pembangunan PKL Samping Imigrasi Dinilai Dilematis Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengaku dilema. Pembangunan lapak di samping kiri Kantor Imigrasi Mataram, dilarang oleh Pemprov NTB. Bangunan lapak itu dinilai melanggar tata ruang. “Kita juga dilema kalau begitu posisinya,” kata Mahmuddin, Jumat (26/10). Di satu sisi kata dia, Pemkot Mataram harus menata PKL di sana. Karena, kondisi mereka sangat kumuh. Di sisi lain, Pemprov NTB tak mengizinkan atas dalih melanggar aturan. Jika ini kondisinya kata Mahmuddin, tak akan selesai masalah PKL di sana. Padahal, PKL merupakan masalah bersama. Pemprov seharusnya tidak melarang begitu saja, melainkan memberikan solusi. “Kalau melarang seharusnya ada solusi,” kritiknya. Permintaan meminjam lahan milik Pemprov NTB sampai
saat ini belum ada tanggapan. Kata Mahmuddin, pihaknya telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) terkait pemanfaatan sempadan sungai itu. BWS menilai bukan ranah mereka karena kewenangan aliran sungai Ning adalah di Kota Mataram. Diakui, pemeliharaan aliran sungai jadi tanggungjawab Pemkot Mataram. Namun demikian, PUPR meminta arahan ke Walikota. Walikota kata dia, menyampaikan kalau tak ada solusi. Ia meminta tempat tersebut ubah pemanfaatannya. Terkait nasib pedagang disampaikan, harus menunggu kebijakan Pemprov NTB. Pun diizinkan hanya dibangunkan pedagang yang aktif saja. Pembangunan lapak PKL di Imigrasi dilakukan bertahap. Dikerjakan tahun 2017 satu paket dengan penataan jalan lingkungan. Proyek ini berlanjut dengan alokasi anggaran Rp200 juta di tahun 2018. (cem)
(Suara NTB/cem)
TAK BERLANJUT - Lapak PKL di samping kiri Kantor Imigrasi di Jalan Udayana baru rampung pondasi, jembatan dan bagian kerangkanya saja. Proyek ini tak berlanjut karena dianggap melanggar ketentuan larangan membangun di daerah aliran sungai.
EKONOMI DAN BISNIS
SUARA NTB Sabtu, 27 Oktober 2018
”Perangi” TKI Ilegal HADIRNYA pemimpin baru NTB melahirkan semangat baru menangani berbagai persoalan masyarakat. Salah satunya di bidang ketenagakerjaan, terakit maraknya pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri, dengan tidak menggunakan jalur resmi (ilegal). Dr. Zul – Dr. Rohmi, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang memberikan perhatian lebih terhadap upaya memerangi perdagangan manusia. NTB dikenal sebagai lumbung TKI ilegal. Karena itu, Dr. Rohmi nampak memberikan perhatian besar pada persoalan ini. “Bu Wagub juga sudah memanggil saya. Beliau meminta kejelasan soal penanganan ketenakerjaan,” jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, H. Wildan. Pemprov NTB nampaknya mengalihkan perhatian dari sebelumnya, fokus menangani pemberangkatan TKI secara legal. Dibalik programnya, bagaimana menangani masyarakat agar berangkat bekerja ke luar negeri agar tidak menggunakan jalur-jalur yang tidak direkomendasikan pemerintah. “Pimpinan menginginkan penanganan tidak lagi pada zona sudah clear, tidak ada masalah. Saya diperintahkan begitu,” kata H. Wildan. Sejurus dengan perhatian pemerintah daerah menekan pengiriman tenaga kerja non prosedural ke luar negeri ini, BNP2TKI melalui BP3TKI Mataram juga mulai melakukan evaluasi efektifitas Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) yang tersebar di beberapa titik di kabupaten/kota di provinsi ini. Jumat (26/10) kemarin, rapat evaluasi digelar di Kantor Dinas Nakertrans Provinsi NTB, antara BP3TKI Mataram, dengan Dinas Nakertrans Provinsi NTB. Sebelum pertemuan dilakukan, H. Wildan menjelaskan bahwa BNP2TKI sebagai inisiator yang mendukung fasilitas di LTSP, dengan kemudian dikawal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menginginkan agar fasilitas ini benar-benar dimanfaatkan masyarakat. “Sekarang bagaimana memanfaatkan sebaik-baiknya LTSP ini. Bagaimana agar masyarakat menggunakan jalur yang sudah ada dan kenapa harus lewat jalur belakang, arahnya ke sana,” imbuhnya. Menjadi TKI ilegal risikonya sangat berat. Cenderung dipandang terhina oleh negara penempatan. Bahkan menghilangkan marwah daerah. Penanganan selanjutnya, kata H. Wildan, bagaimana pemerintah melakukan kampanye lebih masif kepada masyarakat terkait dampak, sosialisasi dan kampanye dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI). Agar masyarakat memahami betul dampak baik buruk menjadi TKI prosedural dan non prosedural. Tentu yang paling penting, meningkatkan koordinasi dengan stakeholders terkait. Terutama tim Satgas Penanganan TKI Unprosedural. Didalamnya tergabungAparat Penegak Hukum. Bagaimana agar aparat memberikan sanksi yang lebih berat kepada pelaku yang memfasilitasi tenaga kerja dengan cara yang tidak resmi. Memerangi pengaruh calo-calo TKI, itu juga termasuk bagiannya. “Siapapun, kalau membantu melakukan sesuatu yang tidak sah, kalau menjerumuskan orang berarti siap mempertanggungjawabkannya. Satgas ini yang ke depan harus lebih diaktifkan lagi,” demikian H. H. Wildan Wildan. (bul) (Suara NTB/bul)
Halaman 3
14.000 Calon Pelanggan Menunggu Pemasangan Listrik Mataram (Suara NTB) Daftar tunggu untuk pemasangan meteran listrik dari PLN terhitung cukup tinggi. Jumlahnya mencapai 14.000 calon pelanggan dari total jumlah pelanggan PLN NTB yang telah mencapai 1,26 juta pelanggan. Daftar tunggu pemasangan meteran listrik ini tercatat hingga Oktober 2018. Taufiq Dwi Nurcahyo, Manager Komunikasi PLN Wilayah NTB, didampingi Rofia Fitri A. Supervisor Humas, Kemitraan, dan Bina Lingkungan PLN Wilayah NTB menyebut, daftar tunggu ini akan diselesaikan hingga akhir tahun ini. Target PLN, tahun ini sudah zero daftar tunggu. Untuk penyelesaian daftar tunggu, PLN menurutnya akan memastikan kesiapan material pasang baru di masing-masing unit telah tersedia. Selain itu, PLN pun terus berkoordinasi dengan mitra kerja untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan selesai, sesuai target penyambungan. Penyambungan sesuai dengan urutan daftar tunggu. “Untuk proses pemasangan, kami usahakan secepatnya. Selama syarat dipenuhi, maka pasang baru akan segera kami eksekusi,” demikian Taufiq. Segala upaya terus dilakukan PLN untuk mencapai target Rasio Elektrifikasi (RE) 100% di tahun 2020. Per September 2018, pencapaian RE untuk NTB mencapai 86.17%. dengan target RE di akhir tahun 2018 diharapkan tembus 88.23% dan 100% di tahun 2020. Capaian RE untuk Pulau Lombok dijelaskan Taufiq sebesar 81.44% dan Pulau Sumbawa 90.80%. RE dihitung dari banyaknya jumlah kepala rumah tangga yang telah memperoleh listrik PLN dibandingan dengan jumlah kepala rumah tangga total di NTB. Salah satu upaya untuk pencapaian RE yang dilakukan PLN adalah percepatan proses penyambungan baru bagi masyarakat, mulai dari proses pendaftaran hingga menyala. Saat ini, PLN telah
menyediakan beberapa alternatif untuk proses pasang baru untuk kemudahan dan kenyamanan bertransaksi. “Masyarakat dapat melakukan pendaftaran pasang baru dengan lebih cepat melalui website PLN (www.pln.co.id). Contact Center PLN (0370)123 ataupun melalui aplikasi PLN Mobile yang dapat diunduh secara gratis di playstore atau IOS. Setelah mengisi dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, masyarakat tinggal menunggu tim penyambungan dari PLN datang ke rumah untuk memasang meter,” terangnya. Selain itu, menurut Taufiq, PLN juga memberikan banyak pilihan untuk melakukan pembayaran biaya pasang baru, yaitu ATM, Kantor Pos, Indomaret/Alfamart dan agen PPOB (Payment Point Online Bank) yang tersebar di banyak tempat. Sebagai informasi, biaya pasang baru yang harus dibayarkan ke PLN adalah Rp456.400 untuk daya 450 VA, Rp910.800 untuk daya 900 VA, 1.396.900 untuk daya 1.300 VA dan 2.378.200 untuk daya 2.200 VA. Untuk diketahui bahwa pelayanan daya 450 VA hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang Nomor Induk Kependudukan (NIK)nya terdaftar di dalam Basis Data Terpadu (BDT) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) atau berada di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). “Apabila NIK calon pelanggan tidak terdaftar, maka akan dilayani dengan daya 900 VA dengan jenis non subsidi atau pilihan daya yang lain,” demikian Taufiq. (bul)
(Suara NTB/ist)
METER LISTRIK - Pemasangan meter listrik pelanggan
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Sabtu, 27 Oktober 2018
Halaman 4
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
Kerjasama Dinas Kesehatan Lombok Timur dengan Harian Suara NTB
Jadi Stabilitator Harga
Percepat Bantuan, Bupati Imbau Bentuk Pokmas Tanjung (Suara NTB) Lambannya realisasi bantuan dana stimulan Rp50 juta, menjadi atensi Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH. Bupati langsung mengeluarkan imbauan melalui Surat No. 64/1256/BUPATI/2018. Imbauan itu dikeluarkan sehubungan dengan adanya kebijakan Inpres Nomor 5 tahun 2018 dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selaku perpanjangan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyampaikan imbauan kepada warga. “Kepada warga terdampak gempa bumi untuk berkoordinasi dengan Kepala Dusun masing-masing, terkait kebijakan bantuan stimulan bangunan rumah. Silakan warga memilih jenis rumah yang diinginkan baik Rumah Instan Sehat Sederhana (Risha), Rumah Instan Konvensional (Riko), atau Rumah Instan Kayu (Rika),” ujar Najmul, Jumat (26/10). Tidak hanya itu, warga terdampak gempa bumi sebut bupati, agar secepatnya membentuk kelompok masyarakat (pokmas) dan berkoordinasi dengan kepala desa setempat sebagai syarat dalam pencairan bantuan stimulan perbaikan dan pembangunan rumah warga terdampak gempa bumi. “Bagi pokmas yang telah terbentuk, agar ketua pokmas berkoordinasi dengan aplikator dan fasilitator pendamping perbaikan/pembangunan rumah warga terdampak gempa bumi,” sambungnya. Sejalan dengan imbauan, Bupati meminta kepala-kepala dinas/badan/kantor yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi pelancaran kebijakan bantuan stimulan, agar membantu dan memudahkan proses akselerasi kelancaran perbaikan rumah warga terdampak gempa bumi. Najmul mencatat, hingga saat ini jumlah pokmas sebanyak 44 pokmas. Bahkan di antaranya sudah mencairkan. Terakhir Kamis kemarin, warga di Desa Medana telah menerima rekening dari BRI. “Saya pernah tanyakan waktu ke Bupati Bandung saat datang, 16 ribu rumah diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Apalagi dengan jumlah 57.000 unit butuh waktu yang sangat lama,” pungkasnya. (ari)
1.640 Pelamar CPNS di KLU Tak Lulus Administrasi Tanjung (Suara NTB) Proses pendaftaran dan seleksi administrasi CPNS di Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah usai. Hasilnya, dari 5.602 orang pelamar, sebanyak 1.640 orang tidak lulus. “Yang tidak lulus administrasi dominan karena kurang dokumen, sehingga tidak memenuhi syarat untuk ikut seleksi CPNS,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD PSDM) KLU, Drs. H. M. Najib, M.Pd., kepada wartawan, Jumat (26/10). Najib memastikan di antara seribuan lebih CPNS yang tidak lulus, termasuk di dalamnya 17 orang calon legislatif (Caleg) yang terdaftar di DCT. BKD melakukan konfirmasi ke KPUD Lombok Utara untuk mengklarifikasi Caleg CPNS. Dengan dasar itu, BKD menganulir 17 orang tersebut dari daftar pelamar. “Data DCT dari data itu crosscheck pelamar temukan 17 orang. Akhirnya di CPNS digagalkan,” imbuhnya. Selain itu, BKD juga memastikan keikutsertaan CPNS dari peserta tenaga honor K2. Dipastikan hanya 10 orang peserta K2 yang akan ikut tes untuk.merebut 10 formasi. Namun tegas BKD, 10 orang K2 tidak dijamin lulus, karena kelulusannya sesuai hasil tes. Usai seleksi administrasi rampung, BKD selanjutnya akan menunggu tahapan berikutnya. Para peserta tes akan mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) yang mana pelaksanaannya menunggu penjadwalkan oleh BKN Kanreg Bali. “Untuk lokasi tes, dicari tempat representatif. Di tentukan lokasinya di Ballroom Grand Imperial Jalan Panji Tilar Mataram. Untuk satu sesi tes memakan waktu sampai 2 jam dengan jumlah peserta tes 400 sampai 450 orang,” jelasnya. Lokasi yang sama akan dimanfaatkan oleh peserta tes dari daerah lain seperti Lombok Barat, Lombok Tengah, Kota Mataram dan Pemprov NTB. Hanya peserta tes Lombok Timur yang memiliki lokasi tes tersendiri di daerahnya. “Untuk sarana dan prasarana IT semua biaya ditanggung oleh BKN, kita hanya siapkan tenaga kebersihan, tenaga keamanan dan tenaga kesehatan,” tandasnya. (ari)
Orang Sehat Kurang Dapat Perhatian
(Suara NTB/rus)
KAMAR Dagang dan Industrin (Kadin) ditunjuk Wakil Presiden Drs. H. M. Jusuf Kalla agar bisa menjadi stabilitator harga menjelang rekonstruksi rumah-rumah yang rusak akibat gempa bumi. Kadin diharapkan bisa menjadi stabilitator harga, mengingat ada kemungkinan terjadi lonjakan harga saat sudah mulai digelar pembangunan secara massal ribuan unit rumah di NTB yang rusak. Ketua Kadin Lotim, Marwan Marwan Hadi Hadi kepada Suara NTB, Jumat (26/10), menjelaskan, segala kemungkinan akan terjadinya gejolak harga sudah mulai diantisipasi oleh Kadin. Proses rehabilitasi rumah rakyat korban gempa diharapkan tidak terganggu oleh adanya dugaan permainan harga bahan-bahan bangunan. Menindaklanjuti perintah langsung wakil presiden itu, Kadin Lotim ini mengaku sudah membuat sejumlah depo di beberapa titik gempa di Lotim, seperti di Sembalun, Sambelia dan Pringgabaya sebagai daerah kecamatan yang terparah terkena gempa. Keberadaan depo ini diharapkan mampu untuk mensuplai barang-barang yang menjadi kebutuhan warga ketika sudah memulai pembangunan. Soal harga ini sudah jelas ada ketentuannya dan tidak boleh dipermainkan oleh pengusaha-pengusaha di toko-toko bangunan. “Sama sekali tidak diperbolehkan untuk memainmainkan harga menjelang pembangunan,” tegasnya. Contoh harga besi, sudah ditetapkan oleh pemerintah yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) sudah jelas harganya. Harga ini tidak bisa dimainkan karena semua bukti pembelian akan dilampirkan dalam laporan penggunaan anggaran perbaikan rumah korban gempa. Tujuan Kadin mendirikan depo ini juga untuk mengawasi permainan harga. Hal ini guna memastikan juga soal kualitas bangunan yang nantinya dihasilkan. Diketahui, rumah yang akan dibangun adalah rumah anti gempa. Baik dalam bentuk Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha), Rumah Kayu (Rika) maupun Rumah Konvensional (Riko). Kehadiran depo milik Kadin ini diyakinkan tidak akan sampai mengganggu aktivitas usaha dari masyarakat sekitar. Pihaknya mempersilakan untuk mengembangkan diri, karena prinsip seluruh pengusaha adalah anggota Kadin. Kadin memastikan, bahan-bahan kebutuhan seluruh aktivitas pembangunan rumah ini tersedia. Semua jenis barang, mulai besi, semen, dan segala kebutuhan lainnya sangat mencukupi. “Tidak ada masalah, semua bahan sudah sangat siap. Termasuk material galian C juga siap. Bahan pabrikan juga siap order,” jaminnya. Meski demikian, diakuinya setiap akhir tahun, selalu saja ada alasan semen langka. Besi dan bahan bangunan lainnya turut langka. Hal ini salah satunya menjadi alasan karena terkendala arus penyeberangan. Alasan gelombang dan dolar naik segala macam selalu disebut. Namun diyakinkan kembali, semua stok dan harga akan terjamin keamanannya. (rus)
Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus mempromosikan agar masyarakat terus bisa menjaga kesehatan. Perbandingan antara yang sehat dengan yang sakit memang sebagian besar sehat.Yakni 70 persen orang sehat dan 30 persen sakit. Perhatian terhadap orangorang sehat ini selama ini yang sangat kurang. PROGRAM kesehatan sejauh ini sebagian besar untuk orang-orang sakit. Satu sisi cukup beralasan disebabkan adanya anggapan selama ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan terhadap warga yang sudah sehat. Berbeda dengan yang sakit, membutuhkan perhatian serius utuk penanganan. Kepala Dinas Kesehatan Lotim, melalui Kepala Seksi Promosi Kesehatan (Promkes) dan Pemberdayaan SDM Bidang Kesehatan Masyarakat
(Kesmas), Hazrin mengemukakan beberapa kali pihaknya sudah mencoba untuk mengajukan anggaran untuk proteksi masyarakat Lotim yang sehat agar tidak jatuh sakit. Menurutnya, dalam pertemuan penggalangan oprganisasi masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung kesehatan di Lotim, Kamis lalu. Disebut, alasan keterbatasan anggaran membuat tidak bisa dipaksakan adanya struktur anggaran untuk penanganan warga yang sehat. Mengatasi masalah itulah diperlukan adanya dukungan di luar pemerintahan, seperti organisasi dan dunia usaha. “Jaga 70 persen warga yang sehat, proteksi warga Lotim setidaknya dengan menggelar pemeriksaan rutin dan melakukan penyuluhan kesehatan,” ucapnya. Guna memproteksi warga agar tetap sehat ini, pemerintah sudah menggelontorkan beberapa program strategis. Salah satunya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) dan sosialisasi terus pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Di lingkugan usaha, hara-
(Suara NTB/rus)
PERTEMUAN - Pertemuan Dikes Lotim guna menggalang dukungan organisasi dan dunia usaha dalam bidang kesehatan. pan Hazrin bisa dilakukan upaya-upaya preventif dalam bidang kesehatan, seperti menggelar pemeriksaan kesehatan para karyawan. Ada tempat-tempat pelayanan kesehatan. “Internal perusahaan melalukan upaya awal memeriksakan kesehatan karyawannya,” imbuhnya. Minimal, sambung Hazrin di kantor-kantor dunia usaha dan industri itu ada tempat-tempat fasilitas menunjang kesehatan. Sementara itu, yang sudah dilakukan Dikes sendiri antara lain menggelar posyandu. Di
Lotim terdapat 1.736 posyandu. Ada juga wadah lain untuk back up kesehatan, yakni ratusan poskesdes dan polindes, ada juga pos pesantren. Dunia Usaha dan Industri yang diwakili oleh Ketua Kadin Lotim Marwan Hadi, mendukung upaya pelibatan dunia usaha dalam melakukan proteksi terhadap kesehatan. Ketua Kadin Lotim, Mawardi Hadi menyampaikan dukungannya atas upaya Dikes yang libatkan sektor usaha dalam bidang kesehatan. Kadin adalah bapak dari semua pengusaha. Pengusaha-
pengusaha ini ini bisa menggerakkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu menanganani masalah kesehatan. Untuk itu disarankan Mawardi, ada regulasi yang mendukung hal tersebut sehingga bisa mudah diimplementasikan. Direktur PDAM, M. Isro’i mengutarakan, pihaknya selama ini memang sudah banyak mengeluarkan CSR-nya akan tetapi sebagian besar hanya untuk membiayai kegiatan seremonial. Belum pernah ada kegiatan yang membiayai kegiatan bidang kesehatan. (rus/*)
Belum Maksimal, Pemanfaatan Program Kota Pintar di Lotim Selong (Suara NTB) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur (Lotim) beberapa waktu lalu sudah mengembangkan smart city atau kota pintar untuk dimanfaatkan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). OPD bisa memanfaatkan fasilitas ini dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (26/10), Kepala Diskominfo dan Persandian Lotim, H. Ridatul Yasa Sutaryadi, menjelaskan, keberadaan kota pintar saat ini terus berjalan. Bahkan keberadaannya diupayakan dapat mendukung percepatan pelayan publik di Kabupaten Lotim, terutama dalam pelaksanaan RPJM untuk mewujudkan segala program dan visi-misi dari bupati dan wakil bupati Lotim. Nantinya, fasilitas ini
akan disesuaikan dengan RPJM dan renstra masingmasing OPD. Bahkan, dalam progresnya, H. Ridatul Yasa menyebut sudah mengembangkan beberapa aplikasi untuk mendukung pengembangan kota pintar seperti penyampaian database. Tidak hanya itu, hari Senin mendatang akan dilakukan pelatihan untuk pelaksanaan surat menyurat secara elektronik. Pelatihan diikuti oleh semua OPD dan pemerintah kecama-
tan supaya dapat memanfaatkan keberadaan kota pintar secara elektronik. “Smart city tetap berjalan. Bahkan program dari smart city ini terus kita kembangkan. Namun kepala OPD belum siap memanfaatkan keberadaan smart city ini,” jelasnya. Diakuinya, keberadaan kota pintar belum dimanfaatkan secara maksimal. Semuanya tergantung dari kemauan dari masing-masing OPD dalam rangka menun-
jang teknologi yang dikembangkan untuk memberikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. ‘’Misalnya, pemungutan retribusi yang dilakukan Bapenda Lotim bisa dilakukan secara online dengan memanfaatkan keberadaan teknologi saat ini, seperti smart city,’’ terangnya. Dari catatan pihaknya, yang menjadi kendala dalam pengembangan program, yakni sumber daya OPD, jaringan di masing-masing OPD yang tidak memadai serta kesadaran dari OPD-OPD di dalam memanfatakan perkembangan teknologi informasi. Adapun beberapa OPD yang sudah memanfaatkan keberadaan program ini adalah
Bappeda, BPKAD, Dukcapil, Bapenda, Dikbud, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Kesehatan, BPBD dan lainnya. “Semuanya ini juga sedang kita maksimalkan,” jelasnya. Sedangkan untuk OPD yang lain diharapkan adanya kesadaran kepala OPD masing-masing untuk maju dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pasalnya, dengan pengembangan teknologi informasi untuk pelayanan publik dapat mengurangi beban biaya yang cukup tinggi. Misalnya pengiriman surat secara elektronik, dapat mengurangi tatap muka, terutama di dalam mengurus perizinan dan lain sebagainya. (yon)
Program Kemitraan, Australia Prioritaskan Lombok Utara Pascagempa
(Suara NTB/yon)
PENGAJIAN SILATURAHIM - KH. Ma’ruf Amin saat melakukan pengajian silaturahim ke lingkungan YPH-PPD NW Pancor, Jumat (26/10).
Silaturahim ke YPH PPD NW
KH Ma’ruf Amin Puji Perjuangan Maulana Syeikh Selong (Suara NTB) Calon Wakil Presiden (Cawapres) RI nomor urut 1, Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin, MA., silaturahim ke Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnahdlatain (YPH-PDD) Nahdlatul Wathan (NW) di Pancor, Jumat (26/10). Pada kesempatan ini, KH. Ma’ruf Amin memuji perjuangan TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid yang mendirikan pondok pesantren (ponpes) dan organisasi masyarakat terbesar di NTB ini. Bersama rombongan, KH. Ma’ruf Amin terlebih dahulu melakukan ziarah ke makam pahlawan nasional TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid di kompleks Musalla Al Abror NW di Pancor. Setelah itu, melakukan pengajian silaturahim, baik di Aula YPH-PPD NW di Pancor dan di Anjani Lombok Timur. Dalam silaturahim di Pancor, hadir pengurus besar YPH PPD NW Pancor, H. Djamaludin, H.M. Syamsul Luthfi, TGH. Yusuf Makmun, H. Khairul Rizal, Wakil Gubernur NTB,Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, serta masyaikh-masyaikh dari MDQH NW Pancor. Di hadapan ribuan santri dan masyarakat yang hadir, KH. Ma’ruf Amin, ia mengungkapkan Indonesia beruntung memiliki tokoh ulama besar, seperti Maulana Syeikh. Di mana selaku ulama, ia sudah bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadi beberapa tahun ke depan dalam rangka menjaga agama, nusa dan bangsa. Cara mengan-
tisipasi itu yakni dengan mendirikan lembaga pendidikan, pondok pesantren sebagai tempat belajar untuk menyiapkan orangorang yang faham agama. “Ulama merupakan pewaris nabi. Ketika ulama meninggal, rumah, mobil dan seluruh hartanya ditinggal dan hanya membawa ilmu, amalannya dan keberkahan atas apa yang ia lakukan semasa hidupnya,” ungkapnya. Untuk itu, lanjutnya, ulama dan tuan guru harus terus dicetak. Paling tidak, melalui lembaga pendidikan NW yang didirikan Maulana Syeikh, ponpes ini harus melahirkan dan menyiapkan orang-orang yang faham agama. Menurutnya, dengan adanya ponpes, maka diyakini Islam akan aman. Terlebih Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Sehingga ketika ada pengaruh luar, namun Islam dan negara Indonesia tetap terjaga. Hal itu dikarenakan banyaknya ponpes yang membentengi generasi-generasi penerus bangsa dengan ilmu agama. Selain itu, ujarnya, Maulana Syeikh tidak hanya mendirikan pesantren, melainkan mendirikan organisasi NW yang berarti kebangkitan tanah air. Itu menunjukkan bahwa Maulana Syeikh memiliki tanggung jawab kebangsaan. Ini membuktikan bahwa peran ulama sangat besar terhadap kemerdekaan Indonesia hingga sekarang “Dulu menjaga kemerde-
kaan dengan fisik, saat ini harus dijaga dengan keimanan supaya negara tidak hancur dan kacau. Terlebih saat ini adanya kelompok radikalisme, ISIS, terorisme dan lain sebagainya yang ingin menghancurkan Islam,”terangnya. Untuk itu, santri dituntut untuk mengambil bagian di dalam membangun kemaslahatan, menghilangkan pengerusakan dan kemudaratan. Di hadapan ribuan santri YPH-PPD NW Pancor, Ma’ruf Amin meminta supaya santri harus tetap optimis di dalam menuntut ilmu dan menatap masa depan. Santri bisa menjadi apa saja, baik itu wakil presiden dan presiden, gubernur, bupati dan pemimpin-pemimpin lainnya. “Pak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mantan presiden kita berasal dari lingkungan santri, saya jadi cawapres saat ini berasal dari santri,” sebutnya. Pengurus YPH-PPD NW Pancor, TGH. Dr. Solahudin Sukarnawadi, menjelaskan, NW tidak ada bedanya dengan NU, bahkan sejalan sepakat dan memiliki tujuan yang sama. Dengan kedatangan ke YPH-PPD NW diharapkan dapat menambahan keberkahan terhadap santri dan santriwati. Disampaikannya bahwa santri harus tetap melekat dalam jiwa. Meski sudah menjadi pejabat dan menjadi sukses. Ia mengungkapkan sebagaimana didikan dan pesan dari Maulana Syeikh, jika jiwa santri harus tetap melekat dan menjaga teguh jiwa santri. (yon)
Tanjung (Suara NTB) Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Allaster Cox, mengunjungi Kabupaten Lombok Utara, Jumat (26/10). Kunjungan tersebut untuk melihat pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lombok Utara, mengingat Dukcapil KLU memperoleh program pendampingan dari NGO Kompak - Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia. Allaster menyaksikan langsung pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) di Kantor darurat Dukcapil di bawah tenda-tenda, memantau kondisi pelayanan di RSUD Tanjung. Ia juga bertemu dan menanyakan langsung progres dan kendala pendampingan pelayanan adminduk di tiap kecamatan maupun kendala pelayanan di RSUD. “Saya datang ke Lombok Utara hari ini untuk bertemu dan memberi terima kasih Pemerintah Australia kepada masyarakat atas pelayanan di Dinas Dukcapil. Layanan ini sangat penting dan mendasar kepada masyarakat,” ungkap Allaster. Program kerjasama Australia - Indonesia melalui Kompak dengan Pemda KLU telah berjalan beberapa tahun. KLU adalah salah satu fokus karena terkena dampak gempa bumi yang cukup parah. Bersama dengan CSO lokal, Kompak mendukung Dukcapil membangun pos pendaftaran kependudukan sementara. Hal ini mencakup bantuan terkait pencatatan di tempat dan dan proses administrasi akta lahir di rumah sakit. Total 1.520 penduduk telah mendapatkan dokumen identitas hukum pascabencana gempa.
Selain adminduk Dukcapil, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia juga menyebut bentuk kerjasama lain di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan pertanian dengan Pemerintah Indonesia. Semua lini kerjasama itu penting untuk untuk mendukung keadaan masyarakat terdampak gempa. Bahkan dengan Bupati Lombok Utara di kantor kontainer, ujian komputer siswa bulan Mei turut dibicarakan langsung. “Dan kami prioritaskan program pendampingan kami di kabupaten yang diutamakan, di sini,” tegasnya. Di bidang usaha UMKM, Pemerintah Australia melalui Kompak akan fokus bagaimana meningkatkan kegiatan ekonomi warga korban gempa dan mengkoneksikan pelaku UMKM dengan pasar. “Banyak tantangan tapi lewat program kami bermitra dan lewat hubungan ini bisa membantu pulihkan kondisi di kabupaten ini,” sambungnya. Pemerintah Australia, tambahnya, mendukung Lombok Bangkit pascabencana gempa. Dari semua program yang dilaksanakan di KLU, alokasi anggaran yang telah dikucurkan berkisar antara 2 juta sampai 3 juta dolar Australia. Sementara se NTB, alokasi dananya mencapai lebih dari 5 juta dolar Australia. Sementara itu, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., mengatakan pertemuan dengan perwakilan Kedubes Australia untuk mendiskusikan kondisi terakhir dan pantauan kerjasama KLU melalui Kompak dan Inovasi. Pantauan yang dilakukan Kedubes untuk menyadarkan pentingnya data administrasi kependudukan di lapangan. (ari)
(Suara NTB/ari)
BERTEMU - Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Allaster Cox bertemu dengan jajaran Pemda KLU, Jumat (26/10).
SUARA NTB Sabtu, 27 Oktober 2018
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
ITDC akan Kandangkan Anjing Liar Praya (Suara NTB) Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) berencana bakal mengkandangkan seluruh anjing liar yang ada di kawasan The Mandalika. Salah satu caranya membangun shelter khusus untuk menampung anjing liar yang kerap berkeliaran di kawasan The Mandalika. Keberadaan anjing liar ini membuat pusing dan kerap dikeluhkan wisatawan. “Selama ini banyak keluhan dari wisatawan, kawasan wisata halal kok banyak anjing liarnya. Jadi mau tidak mau persoalan anjing liar ini harus disikapi,” ujar Direktur Operasional dan Teknis ITDC, I Gusti Ngurah Wirawan, Jumat (26/10). Dikatakanya, dengan pembangunan shelter khusus tersebut diharapkan bisa menjawab persoalan anjing liar di kawasan The Mandalika, sehingga ke depan tidak ada lagi anjing liar yang berkeliaran di kawasan The Mandalika. Wisatawan yang datang, terutama wisatawan Muslim bisa lebih nyaman saat berwisata di kawasan The Mandalika tanpa harus terganggu ke-
beradaan anjing liar. Shelter khusus itu sendiri direncanakan akan dibangun di dalam kawasan The Mandalika di HPL 47. Pihak ITDC pun telah menyiapkan lahan serta kandang khusus untuk menampung anjing liar yang ada di kawasan The Mandalika. Nantinya, shelter khusus tersebut akan serahkan pengelolaannya ke Lombok Animal Rescue dengan harapan, keberadaan anjing liar benar-benar terjaga. Saat ini, lanjut Wirawan, pihaknya sudah mulai menertibkan keberadaan anjing liar di kawasan The Mandalika dengan fokus awal anjing liar yang kerap berkeliaran di kawasan pantai. Sementara bagi anjing liar yang berkeliaran di
Prioritaskan Bangun Huntara KORBAN gempa Desa Gelangsar Kecamatan Gunungsari yang tinggal di dekat kandang ternak akibat belum ada bantuan hunian sementara (huntara), mendapat atensi Pemkab Lobar. Pemda setempat melalui OPD terkait memprioritaskan pembangunan huntara bagi korban gempa di daerah setempat. Pemda telah mendapat kepastian mendapat bantuan huntara sebanyak 300 unit dari donator. Bahkan, huntara ini bakal diarahkan ke korban gempa di Desa Gelangsar. Hal ini ditegaskan kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Lobar H. L. Winengan, Jumat (26/10). Winengan (Suara NTB/her) mengatakan, pihaknya terus H. L. Winengan melakukan lobi kepada para donatur untuk membangunkan huntara. Belum lama ini pihaknya mendapat kepastian memproleh huntara sebanyak 300 unit dari salah satu donatur . “Kami akan tindaklanjuti aspirasi masyakarat korban gempa yang disampaikan melalui media (Suara NTB, red), kami prioritaskan arahkan bantuan huntara ini ke warga Gelangsar,” kata Winengan. Menyoal progres pembentukan pokmas, sampai saat ini sudah mencapai 1000 KK sudah masuk pokmas. Di Lingsar saja sudah mencapai 418 KK belum ditambah kecamatan lain. Ia mengaku percepatan pembentukan pokmas ini untuk mengejar bantuan stimulan yang sudah ditransfer Rp 124 miliar kepada 6 ribu lebih KK korban gempa. Tak itu saja, pihaknya mempercepat pembentukan pokmas bagi korban gempa yang belum memperoleh transfer bantuan dana. “Semua kita bentuk pokmas, baik yang sudah terima transfer dana maupun warga yang belum memperoleh transfer dana,”jelasnya. Diberitakan sebelumnya, sejumlah masyarakat korban gempa di Desa Gelangsar terpaksa tinggal di dekat kandang ternak. Pasalnya, belum ada bantuan pembangunan huntara bagi warga yang rumahnya hancur akibat gempa beberapa waktu lalu. Seperti diungkap tokoh masyarakat Desa Gelangsar, Abdul sebanyak 823 unit rumah warga yang rusak akibat gempa. Dari jumlah tersebut sekitar 600 unit yang rusak berat. Sisanya 200 unit rusak sedang dan ringan.”Baru sebagian yang dapat SK kabupaten, sebagian lagi belum ada SK. Untuk bantuan stimulan pemerintah yang terealisasi sampai hari ini belum ada. Masih verifikasi data saja,” kata Abdul Rahman. (her)
daerah pemukiman, nanti akan dikorodinasikan dengan pemerintah desa setempat. “Jadi khusus untuk anjing yang dipelihara oleh warga, tidak akan ditertibkan. Tapi warga diharuskan memelihara di pekarangan rumah. Tidak boleh dilepas. Kalau sampai lepas, akan ditangkap dan dimasukkan ke shelter khusus,” terangnya. Terpisah, Kadus Ujung Laut Desa Kuta, Abdul Mutalip, mengaku warga menyambut baik rencana ITDC untuk membangun shelter khusus bagi anjing liar. Bila perlu semua anjing liar ditertibkan, sehingga kawasan The Mandalika khususnya Desa Kuta bisa benar-benar terbebas dari anjing liar. (kir)
(Suara NTB/kir)
ANJING LIAR - Anjing liar berkeliaran di sekitar kantor ITDC di kawasan The Mandalika. Rencananya, anjing-anjing liar yang ada di kawasan tersebut bakal ditertibkan dan ditampung di shelter khusus.
2019, Seluruh Desa di Lotim Terapkan Sistem ”Online” Selong (Suara NTB) Seluruh desa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sudah harus menerapkan sistem online melalui Sistem Informasi Desa (SID). Saat ini, dari 239 desa baru 124 desa saja yang sudah menerapkan SID. Tahun 2019 ditargetkan sudah rampung semua dan pelayanan bisa lebih mudah. Ketua Forum Informasi SID Lotim, Muhammad, Jumat (26/10), mengaku, baru separuh desa yang sudah mulai menerapkan. Hal ini dikarenakan proses pembuatan SID cukup panjang. “Memang juga karena banyak desa yang belum tahu apa itu SID dan bagaimana manfaatnya,” ucapnya. Desa-desa memang selama ini perlu banyak belajar tentang aplikasi SID. Ketika semua sudah menerapkan SID,
maka akan lebih mudah melakukan segala bentuk pelayanan di tingkat desa, karena SID sangat penting. Semisal, proses pembuatan surat masyarakat biasanya membutuhkan waktu lama untuk menunggu. Akan tetapi setelah SID, maka pelayanan bisa lebih efektif dan efisien. ‘’Cukup dengan waktu tiga menit saja, sudah bisa terlayani,” ucapnya. SID, katanya, tidak harus terkoneksi dengan jaringan internet. Tidak ada jaringan internet pun bisa. Punya internet maupun tidak punya internet di desa tetap bisa memberikan pelayanan terbaik. Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lotim, Heri Fathullah mengapresiasi sistem baru yang ditawarkan oleh forum SID. “Kita apre-
siasi sendiri dari Forum SID ini dan ini bagian dari agenda kita ke depan,” ucapnya. Seluruh desa di Lotim diharapkan memang bisa menerapkan SID. Inilah, katanya menjadi salah satu kunci peningkatan kapasitas dari para kepala desa untuk akselerasi pembangunan di desa. SID, sambungnya memang ditujukan untuk mempersingkat pelayanan di desa. Pihaknya yakin pemangkasan birokrasi pelayanan itu bisa dilakukan. Dari segi dukungan anggaran oleh masing-masing desa sejauh ini sudah tidak ada masalah. Semua desa memiliki anggaran yang mencukupi untuk mengoperasionalkan SID di desanya masing-masing. “Dan ini bersifat segera akan kita lakukan di seluruh desa di Lotim,” tandasnya. (rus)
Masalah Air Kembali Dikeluhkan Giri Menang (Suara NTB) Warga Kecamatan Kediri Lombok Barat (Lobar) mengeluhkan pelayanan PDAM Giri Menang, lantaran hampir setiap hari air PDAM ngadat. Air baru mengalir tengah malam, itupun air mengucur hanya hingga pukul 04.00 dini hari setelah itu air ngadat lagi. Demi menunggu air ngucur warga terpaksa begadang setiap hari. Atas kondisi ini, warga mengancam akan melakukan aksi ke kantor PDAM di Kediri dan Gerung. Amin, salah watu warga Kediri, mengaku, kondisi ini sangat menggangu aktivitas warga sebab terjadi hampir tiap hari. Bahkan warga harus menunggu air hingga jam 2 dini hari, baru air PDAM mengucur. Kondisi air PDAM uang ngadat
seperti ini dialami warga sudah hampir memasuki dua bulan. Hal ini menyebabkan warga terkendala untuk kegiatan sehari-hari, baik mandi, memasak dan mencuci. Warga sendiri sudah berupaya mengadukan persoalan ini ke pihak PDAM, namun tidak ada langkah penyelesaian. “Makanya kami tengah dusun rencana untuk demo saja,”tegasnya. Menjawab keluhan warga, petugas distribusi air PDAM Wilayah Gerung, Zulhakim Sapii, mengatakan untuk wilayah Kediri, Gerung dan Sekotong memakai sumber air dari Lembah Sempage, sementara sumber air ini mengalami penurunan 40 persen. Kemungkinan penyebabnya dampak gempa, sehingga pipa dan lubang salu-
ran air tersumbat, sehingga air mengecil. Sebelumnya air mencapai 110 liter per detik menjadi 71 liter per detik. “Terdapat penurunan sekitar 40 persen, itu kita bagi untuk wilayah Kediri, Kuripan, sebagian Gerung dan Sekotong,”jelasnya. Menurutnya, jika air dibagi sedikit ke Sekotong, maka berdampak ke Gerung, Kuripan dan Kediri. Untuk wilayah Kuripan dan Gerung, karena elevasinya rendah, ada suplai air, namun lemah ketika beban puncak sore hari dan pagi hari. Namun wilayah ini cepat dapat air karena elevasinya rendah. Sedangkan untuk Kediri memiliki elevasi agak tinggi. Daerah Rumak dan Gelogor bisa terkena suplai air, karena elevasi rendah. (her)
Peringati Hari Sumpah Pemuda
SMPN 4 Gerung Gelar Berbagai Kegiatan Lomba Perkuat Pendidikan Karakter Giri Menang (Suara NTB) Untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh tanggal 28 Oktober, SMPN 4 Gerung Lombok Barat (Lobar) menggelar berbagai kegiatan lomba. Beraneka lomba yang diadakan sekolah bersama OSIS ini mulai dari puisi, literasi dan lomba fashion busana adat nusantara. Kegiatan lomba yang diadakan mulai Jumat (26/10) hingga Senin (29/10) bertujuan membangkitkan dan menguatkan serta membentuk karakter nasionalisme bagi para peserta didik. Kepala SMPN 4 Gerung Hj. Rohanah mengatakan kegiatan lomba yang pertama diadakan adalah literasi, di mana siswa diminta membuat semacam cerita non fiksi dengan tema perjuangan sumpah pemuda. “Di sini maksud kita membentuk karakter nasionalisme pada siswa, supaya mengingat jasa dan perjuangan para pahlawan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Dan bagaimana mereka termotivasi untuk mengisi kemerde-
kaan,” jelasnya. Selain itu diadakan kegiatan lomba puisi. Materi puisi dicari sendiri oleh anak, sesuai dengan tema perjuangan sumpah pemuda. Kemudian pada puncaknya, Senin mendatang diadakan lomba fashion adat nusantara mulai dari Sabang sampai Merauke. Semua anak dan guru akan ikut apel, kemudian mereka memperagakan pakaian adat. “Terakhir kita lakukan penilaian akhir kebersihan dan tata kelola kelas,”ujarnya. Untuk penilaian kebersihan, jelasnya, pihak sekolah melakukan penilaian sejak sebulan terakhir, di mana setiap hari dilakukan penilaian terhadap semua kelas. Bagaimana siswa menata dan merias kelas dan kebersihan kelas serta keterlibatan orang tua siswa terhadap sekolah. Beberapa hal ini menjadi indikator penilaian. Untuk penilaian kebersihan dan penataan kelas ini sendiri setiap tahun dilaksanakan dengan tujuan agar
anak-anak memiliki tanggung jawab kebersihan. Tanggung jawab kebersihan ini jelasnya bukan tanggung jawab siswa yang piket saja, namun semua siswa. Selain itu, hal ini menumbuhkan dan mengubah perilaku siswa agar hidup bersih secara bertahap. Sebab dengan kondisi sekolah dan kelas bersih, indah dan nyaman serta rapi bisa mempengaruhi daya pikir anak untuk belajar dan berekspresi. Ia menambahkan lebih penting lomba ini untuk memperkuat pendidikan karakter bagi anak, sebab anak-anak kadang lupa dengan hari besar, bahkan banyak yang tak hapal ikrar sumpah pemuda. Melalui kegiatan ini pihaknya berupaya memperkuat karakter bagi anak -anak. “Kami juga memberikan pertanyaan kepada anak-anak kaitan dengan sumpah pemuda, saya pun berikan reward langsung kepada anak yang bisa menjawab pertanyaan. Itu reward dari saya pribadi,”imbuhnya. (her/*)
(Suara NTB/ist)
Kepala SMPN 4 Gerung Hj. Rohanah memberikan hadiah kepada siswa.
(Suara NTB/ist)
Salah satu siswa SMP 4 Gerung sedang menunjukkan kemampuannya pada lomba memperingati Hari Sumpah Pemuda.
Loteng Terima Tambahan Dana Rp22 Miliar Praya (Suara NTB) Alokasi anggaran untuk penanganan korban gempa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dari pemerintah pusat terus bertambah. Di mana hingga sejauh ini pemerintah pusat telah menggelontorkan dana penanganan korban gempa di Loteng, tidak kurang dari Rp 62,7 miliar. Setelah dana tahap kedua sebesar Rp 22 miliar sudah ditransfer pemerintah pusat rekening korban gempa. “Sampai saat ini jumlah korban gempa di Loteng yang sudah terisi rekening banyak sebanyak 1.481 jiwa dari sebelumnya sebanyak 799 jiwa dengan total dana yang masuk sebesar Rp. 62,7 miliar,” jelas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng Drs. H. Muhammad, kepada Suara NTB, Jumat (26/10). Memang untuk penyaluran dana tahap kedua tersebut, pihaknya menargetkan bagi 910 orang. Namun yang sudah didebet ke rekening korban gempa baru sekitar 600 orang. Artinya masih ada sekitar 300 orang yang belum mendapat penyaluran dana dari pemerintah pusat untuk tahap kedua tersebut. Meski demikian, untuk alokasi dana tahap kedua tersebut saat ini masih belum bisa dicairkan, karena masih tahap persiapan pembentukan kelompok masyarakat (pokmas). Sedangkan untuk dana tahap pertama saat ini sudah bisa dicairkan. Karena
awal bulan depan proses pembangunan hunian tetap (huntap) berupa rumah RISHA bagi korban gempa sudah dimulai. Untuk sekarang ini, fokus penanganan yakni penyelesaian pembangunan rumah korban gempa tahap awal. Pasalnya, untuk aplikasi dan penyedia panel rumah RISHA-nya sudah ditetapkan. Artinya, untuk rumah Risha sudah siap dibangun. “Antara pokmas dengan aplikasi penyedia panel rumah Risha kemarin sudah berkontrak,” imbuhnya. Disinggung terkait korban gempa yang belum terdata, Muhammad mengatakan, hingga saat ini masih terus dilakukan pendataan. Mana korban gempa yang belum terdata akan didata. Sembari dilakukan validasi dan uji publik terkait status masingmasing korban gempa. “Sebelumnya kita sudah melakukan verifikasi. Saat ini data hasil verifikasi divalidasi kembali dan diuji publik, benar tidaknya data tersebut,” jelasnya. karena proses validasi melibatkan tim ahli serta ada uji publiknya, bisa saja terjadi perubahan data. Bisa saja korban gempa yang rumahnya dinyatakan rusak berat saat verifikasi, berupa menjadi rusak sedang begitu divalidasi atau bisa juga sebaliknya yang sebelumnya masuk kategori rusak sedang bisa menjadi rusak berat. (kir)
Peserta Bli Bli Mekaki Marathon Diinapkan di Rumah Warga Giri Menang (Suara NTB) Bli Bli Mekaki Marathon 2018 siap digelar Minggu (28/10) besok. Persiapan pelaksanan event tahunan ini pun sudah hampir rampung, baik dari kesiapan teknis dan non teknis di lapangan. Untuk penginapan peserta, pihak panitia mengimbau agar menginap di rumah-rumah warga. Selain menonjolkan olahraga dan wisata, juga untuk menghibur masyarakat yang terkena dampak gempa. Pihak panitia pun menyiapkan panggung hiburan rakyat, sejumlah artis lokal dan artis nasional pun ikut hadir pada event yang ditargetkan diikuti 1.500 peserta ini. Hal ini mengemuka ketika kegiatan briefing kesiapan pelaksanaan Mekaki Marathon di Pendopo Bupati Lobar, Jumat (26/10). Bupati Lobar, H Fauzan Khalid yang hadir langsung memimpin pertemuan itu meminta kepada pihak Event Organizer (EO) untuk memperhatikan beberapa keperluan peserta. Terutama sekali berkaitan dengan kebutuhan air minum. Sebab kondisi cuaca yang kini masih panas atau kering.”Walaupun target pendaftar 1.500 tapi yang hadir akan banyak, ini juga berkaitan dengan kebutuhan air,” ungkap Fauzan. Selain itu, sterilisasi rute jalur Mekaki diutarakan oleh Fauzan. Ia menginginkan saat pelaksanaan itu tidak ada kendaraan yang lalu lalang pada rute itu. Menangapi hal itu, pihak EO mengaku sudah memikir-
kan terkait air untuk peserta. Bahkan pihak sponsor akan menyediakan sekitar 8 ribu botol bagi peserta. Berbeda dengan tahun lalu yang hanya diberikan satu botol. Tahun ini peserta akan memperoleh dua botol dan diberikan pada titik rute yang ditentukan. “Kalau untuk steril rute, kita sudah sepakat, jalur itu ditutup pukul 05.45 Wita, karena start akan dilakukan pukul 06.30,” ungkap Project Director Mekaki Marathon 2018, Juria Ambar Haruni. Sama halnya dengan tahun lalu event ini dipastikan akan dimeriahkan sederet nama artis ibukota. Sebut saja nama Fajar Arifan (Alexa) yang menjadi icon event ini, kemudian artis Wulan Guritno dan suami, Samuel Rizal, Agung Gantar yang turut berlari. Tak hanya itu Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dan beberapa deputi Kementerian Olahraga serta Kementerian Pariwisata turus akan ikut.”Kami siapkan panggung hiburan rakyat, nanti ada penampilan juga dari artis lokal Amtenar, dan penampilan tarian tradisional,” sambungnya. Hadiah jutaan rupiah pun sudah disiapkan panitia bagi peserta yang memperoleh juara. Hadiah bagi juara 1 kategori 5 kilometer dibagi Pria dan wanita mendapatkan Rp 5 juta, juara 2 Rp 3 juta dan juara 3 Rp 1.5 juta. Untuk kategori 10 Kilometer, peraih juara I memproleh Rp 10 juta, Juara III Rp 5 dan Juara III Rp 3 juta. (her)
SUARA NTB Sabtu, 27 Oktober 2018
SUARA PULAU SUMBAWA
Seleksi CPNS, Warga Dompu Diingatkan Jauhi Calo
Terima P19, Kasus TK Jereweh Terus Didalami Taliwang (Suara NTB) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Kabupaten Sumbawa Barat, terus mendalami petunjuk P19 dari Kejaksaan Negeri (Kejari). Dimana dari hasil petunjuk tersebut, pihaknya bisa saja kembali mengembangkan ke tersangka lainnya dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp780 juta tersebut. Kapolres KSB, melalui Kasat Reskrim Iptu Putu Agus Indra SIK, Jumat (26/10) mengatakan memang untuk P19 kasus TK Jereweh sudah diterima dan dalam waktu dekat akan segera dikirimkan ke Kejaksaan untuk bisa mempercepat penyelesaiannya. Hanya saja dari hasil petunjuk dari Kejaksaan, pihak terkait diminta untuk memeriksa kembali para saksi dan tersangka. Hal itu dilakukan, karena hasil BAP yang pertama, ada beberapa keterangan yang dianggap mengambang. Sehingga perlu proses pemeriksaan lanjutan kepada saksi dan tersangka sekaligus memperdalam peran dari perencana dan bendahara dalam proyek itu. Untuk itu, pihaknya berencana akan kembali memanggil tersangka dan dua orang saksi lainnya. “Dalam waktu dekat akan kembali kita panggil para saksi dan tersangka untuk mendalami peran masingmasing di kasus dimaksud,” ungkapnya. Dikatakannya, dengan pendalaman terhadap peran masing-masing, bisa jadi akan ada tersangka lainnya. Hanya saja untuk penentuan tersangka yang baru, pihak terkait harus melakukan pemeriksaan lanjutan. Apalagu dengan adanya petunjuk dari Kejaksaan, yang menyebutkan, jika ada dua alat bukti yang cukup, tersangka kasus tersebut bisa saja bertambah. Hanya saja, untuk sementara, pihaknya masih fokus ke satu orang tersangka (KHM) terlebih sekaligus mendalami peran serta pihak lainnya. Sedangkan untuk tersangka pihaknya masih belum bisa melakukan penahanan karena ada pertimbangan lain. Bahkan tersangka ini informasi yang berkembang mulai sakit-sakitan. “Kita belum lakukan upaya penahanan terhadap tersangka karena kondisi yang tidak mungkin bisa dilakukan. Sementara untuk tersangka lain, kita masih harus mengikuti SOP yang ada,” tandasnya. Catatan Suara NTB menyebutkan, TK/ PAUD ini mulai dibangun sekitar tahun 2012 dengan cara swakelola bersama masyarakat. Anggaran pembangunan gedung tersebut bersumber dari dana direktorat pembinaan dan pendidikan anak usia dini, Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) sekitar Rp800 juta. Namun, sejak gedung dibangun masyarakat sudah tidak menyetujui pembangunan di lokasi yang ada saat ini. Hal ini terjadi karena lokasinya yang dianggap tidak layak dan kontur tanahnya juga sangat labil. Sehingga sangat rawan terjadi gerakan tanah dan berbahaya bagi para siswa. Hanya saja usulan itu tidak didengar dan tetap dibangun di lokasi tersebut, sehingga hasilnya tidak bisa digunakan dan mangkrak hingga saat ini. (ils)
Penanganan Korupsi, Kajari Baru Sumbawa Kedepankan Pencegahan Sumbawa Besar (Suara NTB) Kajari Sumbawa yang baru, Iwan Kurniawan, SH, M.Hum, berkomitmen dalam mengawal pembangunan daerah baik di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi, pihaknya tetap mengedepankan upaya pencegahan. “Sekarang penanganan tidak pidana korupsi sudah berubah polanya menjadi konteks pencegahan. Sehingga kita harus bisa menyikapi konteksnya (Suara NTB/ind) mengedepankan pencegahIwan Kurniawan an,” kata Kajari saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (26/10) kemarin. Dijelaskannya, upaya pencegahan ini dilakukan melalaui TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah). Dimana berperan melakukan pendampingan sejumlah program pembangunan di daerah. Meskipun demikian, upaya penindakan tetap dilakukan jika ditemukan adanya penyimpangan. “Kalau sudah dilakukan pembinaan dan tidak bisa dicegah, ya dilakukan penindakan. Dengan tujuan supaya pembangunan berjalan sebagaimana mestinya,” jelas mantan Koordinator atau Kabag TU Kejati Bangka Belitung ini. Terkait penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi yang sudah dilaporkan, diakuinya tetap berjalan. Hanya saja sebagai pejabat yang baru, tetap harus melakukan pemetaan. Kemudian perlu juga ada pemikiran, penanganan atau analisis yang mendalam untuk penanganan kedepan. “Saya pejabat baru di sini, tentu ingin lebih baik dari pejabat sebelumnya. Cuma saya harus melakukan pemetaan, pengamatan dan gambaran keadaan di sini. Sementara ini saya menerima laporan. Yang sudah jalan tetap berjalan,” terangnya. Ditegaskannya, untuk Tipikor pihaknya tetap berupaya melaksanakan perintah perundang-undangan. Baik dalam konteks pencegahan maupun penindakan. “Intinya seperti yang saya sampaikan dalam sambutan di KSB maupun Kabupaten Sumbawa, saya mengamankan kebijakan pembangunan. Kalau ada yang menyimpang atau membelot tentu tidak didiamkan,” pungkasnya. (ind)
(Suara NTB/uki)
TERHENTI - Pembangunan rumah korban banjir di Desa Rai Oi, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima dihentikan karena anggaran belum dicairkan, Jumat (26/10).
Dana Rehab Rumah Korban Banjir Macet, Pembangunan Terhenti Bima (Suara NTB) – Pencairan anggaran rehabilitasi rumah korban banjir tahun 2017 lalu, yang tersebar pada sejumlah wilayah di Kabupaten Bima macet. Akibatnya, proses pengerjaan rumah pun dihentikan untuk sementara waktu. Hal ini dikeluhkan oleh warga Kecamatan Sape, Wahyu kepada Suara NTB, Jumat (26/10). Kata dia, sampai saat ini ada sebagian penerima manfaat sampai berhutang material batu bata lantaran anggaran belum dicairkan. “Warga diminta untuk membongkar rumah. Setelah dibongkar, anggarannya belum dicairkan hingga saat ini,” katanya. Kondisi itu juga membuat warga menjadi telantar selama 15 hari. Mereka terpaksa mengungsi di tenda darurat yang dibangun di halaman depan rumah karena terburu membongkar rumah untuk diperbaiki. “Oleh karena itu saya berharap anggaran bisa dicairkan secepatnya supaya pengerjaan dan perbaikan rumah bisa kembali dilakukan,” katanya. Sementara, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daer-
berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena akan sangat tidak mengenakan jika hal ini (tunggakan) menjadi pemicu tidak bisa maksimalnya pelayanan. Untuk itu, pihaknya sangat berharap pihak BPJS segera melunasi tunggakan itu karena jumlahnya juga cukup besar. Jika tidak, maka pihaknya juga akan kelabakan untuk menutupi pembiayaan dari BPJS ini. Tentu dampak buruk lainnya yakni pelayanan medis yang tidak maksimal kepada masyarakat. Apalagi untuk saat ini sudah mulai masuk akhir tahun, jika pembayarannya tidak juga dilakukan, maka dampak yang akan timbul sangat tidak baik. “Kami masih tetap berpikir positif saja bahwa manajemen BPJS akan membayarkan tunggakan itu. Jika sampai akhir tahun tidak melakukan pembayaran, bisa-bisa kita tidak akan bisa mempertimbangkan para peserta BPJS ini,” sebutnya.
ah (BPBD) Kabupaten Bima, Drs. H. Taufik Rusdi M.AP mengakui pencairan anggaran tersebut ada sedikit kendala. Kondisi itu, kata dia, tidak hanya untuk korban dampak banjir di Kecamatan Sape namun hampir merata di setiap wilayah. “Memang belum dicairkan oleh Bagian Keuangan karena ada sedikit kendala. Kondisi ini merata di semua wilayah. Tapi kita sudah ajukakan pencairannya dan kemungkinan dalam dekat ini akan cair,” katanya. Menurutnya tercatat ada 334 unit rumah di Kabupaten Bima yang mendapat program perbaikan dan renovasi rumah tersebut. Sebarannya ada di Kecamatan Wawo, Sape Ambalawi dan Wera. “Proses pengerjaan dengan pola pemberdayaan. Dibagi dalam tiga yakni relokasi struktural, institusi dan peningkatan
kualitas rumah,” katanya. Diakuinya, dalam satu unit rumah akan mendapatkan alokasi anggaran antara Rp20 juta hingga Rp40 juta per rumah. Besar dan kecil anggaran yang diterima penerima manfaat tergantung tingkat kerusakan. “Program perbaikan rumah ini mulai dikerjakan pada awal Oktober 2018 kemarin. Dan ditargetkan selesai Bulan Desember,” katanya. Terpisah, Kepala Dinas Pendapatan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten, Ade Linggiardi, SE tidak membantah macetnya pencairan anggaran tersebut. menurutnya pencairan belum dilakukan lantaran sejumlah syarat belum terpenuhi. “Kita tidak cairkan karena masih ada syarat yang belum terpenuhi. Makanya kita sedang berkoordinasi dengan BPBD,” pungkasnya. (uki)
Tertinggi di NTB, UMK KSB Kemungkinan Tak Naik Taliwang (Suara NTB) Nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sumbawa Barat pada tahun 2019 mendatang diperkirakan tidak akan mengalami perubahan atau kenaikan. Pada tahun ini UMK KSB ditetapkan sebesar Rp2 juta dan menempatkannya pada posisi tertinggi se-NTB. Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) KSB, Benny Tanaya menjelaskan, alasan utama kemungkinan tidak naiknya UMK tahun depan karena nilai Rp2 juta yang diterapkan saat ini telah memenuhi standar nilai kebutuhan hidup layak (KHL). Di mana KHL sendiri menjadi acuan penyusunan standar upah setiap tahunnya. “Data KHL itu masanya 5 tahun. Dan masih berlaku untuk pembahasan UMK tahun 2019,” katanya kepada Suara NTB, Jumat (26/10). Ia mengaku, terdapat kebijakan baru dari pemerintah pusat berupa instruksi Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) untuk kenaikan UMP 2019 sebesar 8,03 persen. Namun menurut Benny, jika pun diterapkan oleh provinsi angka kenaikan tersebut belum akan melampaui nilai UMK yang diterapkan KSB tahun 2017 ini. “Mari kita hitung. Posisi UMP tahun ini Rp1.825.000. Artinya kalau provinsi pakai angka maksimal 8,03 persen maka posisi UMP 2019 ada dikisaran Rp1,970.000. Kan masih lebih tinggi kita yang sekarang ini,” cetus Benny. Benny pun mengukapkan,
Tunggakan BPJS di RSUD Asy Syifa Mencapai Rp2 Miliar Taliwang (Suara NTB) – Direktur RSUD Asy-Syifa Taliwang, dr. Carlof menyebutkan, tunggakan BPJS kini telah mencapai Rp2 miliar. Jika proses pembayarannya molor, hal ini dikhawatirkan akan berdampak ke pelayanan RSUD. Pada gilirannya, masyarakatlah yang akan dirugikan oleh situasi ini. “Sudah dua bulan BPJS ini menunggak pembayarannya sejak terakhir bayar di bulan Juli lalu termasuk denda untuk keterlambatannya. Kita juta tidak tahu secara pasti apa yang menjadi kendala di BPJS sehingga mereka telat untuk membayar. Kendati demikian,kita tetap menyurati dan berkordinasi supaya apa yang menjadi masalah saat ini agar bisa diselesaikan sesegera mungkin,” ungkapnya kepada Suara NTB, Jumat (26/10). Dikatakannya, kendati ada tunggakan yang dilakukan BPJS, tetapi pihaknya tetap
Halaman 6
Ditambahkannya, sampai dengan saat ini pihaknya masih belum berpikir untuk mencari pembiayaan lain supaya bisa menutupi anggaran tersebut. Hanya saja pihak terkait tetap akan menunggu adanya i’tikad baik dari BPJS untuk bisa segera melunasi tunggakannya. Karena pengalaman bulan sebelumnya juga terjadi keterlambatan, sehingga pihaknya tetap optimis tunggakan yang ada bisa dibayarkan. Belum lagi pemerintah juga sudah menggelontorkan anggaran sekitar Rp4,9 triliun untuk pembiayaan BPJS ini. Dengan kondisi tersebut, pihaknya tetap akan menunggu adanya i’tikad baik BPJS bisa jadi dananya juga sudah tinggal menunggu proses pembayarannya. “Kita tetap menunggu BPJS ini melunasi tunggakannya. Kita juga masih tetap optimis mereka akan membayar tinggal menunggu waktu saja,” tandasnya. (ils)
pada pembahasan UMK tahun 2018 lalu para pihak dalam Dewan Pengupahan Kabupaten (UMK) sebenarnya telah menyepakati tidak adanya pembahasan untuk penetapan UMK tahun 2019. Karena sejak awal baik kalangan perusahaan dan serikat kerja telah memutuskan akan memenuhi standar KHL yang jadi acuan penyusunan UMK. “Saat itu kita di DPK karena KHL sudah terpenuhi, jadi kita tinggal tetapkan saja dengan angka yang sama untuk tahun 2019,” timpalnya. Meski begitu, Benny menyebutkan, saat ini proses penyusunan UMK tahun 2019 sedang dilaksanakan oleh DPK. Rapat perdana pun telah digelar difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigirasi (Disnakertrans) setempat. “Tadi saya ikut rapat. Karena baru awal dan tidak lengkap yang hadir, jadi belum ada suara usulan kenaikan. Tapi menurut saya teman-teman paham karena UMK kita kan sudah memenuhi stadar KHL,” sebutnya. Terlepas dari pembahasan UMK, Benny menuampaikan, ada hal lain yang sebenarnya h a r u s menjadi konsen bersama
terhadap pengupahan di daerah. Yakni terkait kepatuhan perusahaan dalam penerapannya di lapangan. Menurut dia, pemerintah setempat harus lebih maksimal melakukan pengawasan karena setiap tahunnya selalu masih saja ada kasus di mana perusahaan tidak bisa memenuhi kewajibannya itu kepada para karyawannya. “Saya kira pengawasan yang perlu jadi konsen kita terutama pemerintah. Karena jangan sampai hak-hak karyawan tidak dipenuhi oleh perusahaan,” pungkasnya. (bug)
Benny Tanaya (Suara NTB/bug)
Dompu (Suara NTB) Kepala BKDPSDM Kabupaten Dompu, Ir. Ruslan mengakui banyak warga bertanya ke pihaknya soal praktik percaloan yang bisa memastikan kelulusan pada seleksi CPNS tahun 2018. Dipastikan, tidak ada celah percaloan perekrutan CPNS. Penentuan kelulusan ditentukan oleh hasil tes tulis yang dilakukan secara online dan sistemnya diawasi langsung lembaga penegak hukum. Ruslan mengatakan, calo CPNS ini merupakan pemain – pemain lama. Modusnya, mendatangi peserta tes CPNS dengan iming – iming akan diluluskan dan mereka mintai nama serta formasi yang diikuti. Untuk meyakinkan, calo tidak akan meminta langsung uang sebagai imbal jasanya. Namun, uang diminta untuk diserahkan setelah pengumuman kelulusan. Ini merupakan pola lama untuk meyakinkan korban dan yang diiming – imingi pun tidak sedikit. Ketika orang lulus murnipun, diklaim atas jasanya. “Mereka menganggap, dari 100 orang ini pasti ada yang lulus walaupun 1 orang. Walaupun mereka lulus murni, nanti mereka klaim sebagai usahanya. Ini yang harus dijaga, karena memang ini tidak ada,” terang Ruslan di kantornya, Jumat (26/10) kemarin. Ia pun memastikan, sistem perekrutan CPNS tahun 2018 ini berlangsung serentak secara nasional dan ini ditandai dengan pendaftaran dilakukan melalui portal sscn.bkn.go.id. Sistem perekrutan CPNS ini dikawal secara berlapis hingga BPK dan KPK dilibatkan. “Kalau ada (ruang titip kelulusan peserta), untuk apa kita kerja siang malam verifikasi berkas dan mempersiapkan pelaksanaan tes CPNS kalau kelulusan bisa dititip. Saya juga tidak mungkin suruh anak belajar dan datang-
(Suara NTB/ula)
Ruslan kan guru pembimbing, kalau ada celah untuk menitipkan kelulusan,” kata Ruslan. Kelulusan peserta tes CPNS merupakan hasil kerja dan usahanya dalam menyelesaikan tes tulis secara online. Ada dua materi soal yang akan diberikan yaitu seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB). Peserta yang dinyatakan lulus harus memenuhi passing grade (standar nilai). “Ketika yang memenuhi passing grade 4 orang dari 6 formasi yang diminta, maka yang dinyatakan lulus hanya 4 orang,” kata Asraruddin, SH kepala bidang pengembangan pegawai BKDPSDM Kabupaten Dompu. Saat pelaksanaan tes, kata Asraruddin, peserta tidak diperkenankan membawa alat komunikasi, rekaman hingga catatan dalam ruangan. Saat memasuki SMKN 1 Dompu sebagai tempat pelaksanaan tes akan dicek menggunakan pintu metal detektor milik aparat kepolisian. “Akan ada pemeriksaan, peserta sesuai foto di kartu untuk menghindari joki,” katanya. (ula)
Diresmikan, Pembangunan Fasilitas di KAT Selage Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah menyatakan, wilayah Komunitas Adat Terpencil (KAT) perlu disiapkan dengan tetap mempertahankan bahkan mengembangkan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat. Untuk itu, melalui peran serta berbagai pihak, dapat menjadi ajang kemitraan yang positif dari berbagai kalangan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada sebagai upaya pemberdayaan KAT. Sehingga proses pemberdayaan KAT dapat berjalan secara komprehensif dan multi sektor. Hal tersebut disamaikan Wabup saat menghadiri acara peresmian Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih, MCK, Balai Sosial, dari dana donasi pelanggan Indomaret “Peduli Komunitas Adat Terpencil” (KAT), Kamis sore di Dusun Selage Desa Lebin Kecamatan Ropang Sumbawa. ”Kami menyampaikan selamat datang kepada Kementerian Sosial RI dan PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) yang telah mengarahkan donasi dari para pelanggan Indomaret untuk membangun sarana air bersih, balai sosial, dan MCK melalui program peduli KAT di desa Lebin,” ujarnya. Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Kementerian Sosial Dr. Harapan Lumban Gaol menyatakan Kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi dan konstribusi Dunia Usaha dan Masyarakat dalam mendukung percepatan program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
Saat ini populasi Komunitas Adat Terpencil di Indonesia berdasarkan database KAT Tahun 2017 berjumlah sekitar 150.000 Kepala Keluarga (KK). Jumlah tersebut mengalami penambahan dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah sekitar 128.000 KK. Dari jumlah tersebut sebanyak 6.288 KK (4,2%) telah mendapat program pemberdayaan, 2.099 KK (1,4%) sedang mendapatkan program pemberdayaan, sementara 141.775 KK (94.4%) belum mendapat program pemberdayaan. Tahun 2018 yang sedang diberdayakanberjumlah 2.099 KK sesuai RKP tahun 2018 tersebar di 22 Provinsi, 51 Kabupaten, 65 Kecamatan, 74 Desa dan 92 lokasi. Populasi KAT yang besar dan anggaran yang terbatas memerlukan dukungan dan komitmen yang kuat bukan saja dari Pemerintah Pusat dan Daerah tetapi juga Dunia Usaha, termasuk Lembaga Sosial non-profit. Melalui konvensi ini maka semua komponen diharapkan dapat bersinergi secara bersamasama untuk melakukan aksi sosial, baik pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, Badan Dunia, lembaga donor, Perguruan Tinggi, LKS/ NGO, masyarakat dan partisipan lainnya. Karenanya, Menteri mengajak semua pihak khususnya Dunia Usaha turut mengambil bagian bermitra dengan Kementerian Sosial untuk bersama-sama memberdayakan KAT. Pemberdayaan KAT dilakukan melalui pelatihan kecakapan hidup, bantuan kesehatan, pendidikan, penghidupan, pariwisata bernuansa kearifan lokal dan lainnya. (arn)
Jendela Sastra Edisi Khusus Karya Sastrawan NTB
Sabtu, 27 Oktober 2018
Halaman 7
CERPEN
Lorosari dan Carut Marut Acara TV Rifat Khan Kampung Lorosari merupakan sebuah kampung yang paling dekat dengan hutan. Dulu, semua warga di Lorosari setia hidup berdampingan dengan alam. Mereka setiap purnama akan melakukan ritual untuk ketenangan semesta. Namun, tahun demi tahun ritual itu mulai jarang dilakukan. Warga pun mulai berburu apa saja di dalam hutan. Mulai dari rusa, kuda, singa, anjing, bahkan harimau. Semua hasil buruan mereka jadikan makanan sehari-hari. PADA sebuah pagi yang gerimis, terdengar lolongan panjang dari dalam kamar Randuse. Warga yang mendengar jadi panik, jangan-jangan ada serigala masuk ke rumah kecil itu. Beberapa warga membawa tombak dan masuk ke rumah Randuse. Tak ada hewan apa pun ditemukan di sana. Hanya ada Randuse yang terus melolong dan air liurnya banyak keluar dari mulut. Warga semakin panik, gerangan apa yang sebenarnya menimpa Randuse. Salah seorang warga berusaha menenangkan Randuse yang terus melolong sambil mengamuk. Namun tenaga Randuse jauh lebih kuat. Orang itu terlempar. Istri Randuse datang. Perempuan itu berlari dari pasar saat mendengar suaminya kesurupan. Perempuan itu juga berusaha menenangkan Randuse. Tapi selang satu menit, perempuan itu tiba-tiba jongkok dan mengeluarkan suara seperti seekor katak. Warga yang lain semakin heran. Satu persatu warga mulai kesurupan. Di luar kerumunan, Mardi tibatiba mengembek, persis seekor kambing. Sementara di warung Mpok Sadnah, Bihan yang sedang membeli bubur daging rusa tiba-tiba mendesis seperti ular. Tubuhnya jatuh dan berjalan seperti ular. Lidahnya terjulur dan terus mendesis. Mpok Sadnah kaget, digerak-gerakkannya badan Bihan, bermaksud untuk menyadarkannya. Namun Bihan tetap saja seperti hewan melata itu. Malahan matanya kali ini melotot. Mpok Sadnah teriak minta pertolongan warga. Suaranya besar seperti suara merbot yang menyampaikan pengumuman lewat toa mesjid. Bihan masih saja mendesis. Orangorang datang dan berkumpul. Mpok Sadnah tiba-tiba menggonggong. Sangat mirip seperti anjing. Warga semakin heran. Salah satu warga di kerumunan pun sesaat mengaum seperti auman harimau yang kelaparan. Ia mengamuk dan tangannya seperti ingin mencakar apa saja di sekitarnya. Belum lagi Amaq Mastur yang semula hendak menolong Bihan. Amaq Mastur tiba-tiba merentangkan kedua tangannya, seperti membuat sepasang sayap. Ia berlari sambil berputar seperti ingin terbang. Mulutnya berdecit, seperti suara burung yang sedang ketakutan. Ia terus saja berputar. Semakin cepat semakin decitannya tambah keras. *** “Apa gerangan yang terjadi dengan kampung ini?” Kyai Hamsah bertanya. Raut wajahnya tampak kebingungan. “Saya juga gak ngerti Pak Kyai,” jawab Imran, pemuda pengangguran yang paling rajin sholat jamaah di musholla. Bahkan malam itu, baru dia sendiri yang datang ke musholla, selain Kyai Hamsah yang memang selalu jadi imam sholat. “Hari ini, sekitar 30 warga yang
(Lalu Muhammad Syarifuddin)
kesurupan. Ada yang kayak anjing, kayak monyet, kayak ular, burung, dan sebagainya. Sedangkan warga kita di kampung ini hanya 105 orang. Saya takut jika semua nanti bakal kesurupan juga.” Kyai Hamsah bicara datar. Sepertinya apa yang dia bicarakan ditujukan pada dirinya sendiri, tanpa harus direspon oleh Imran. Imran pun hanya manggut-manggut. Malam bertambah mendung. Langit menghitam. Kyai Hamsah masih duduk berdua dengan Imran. Hingga sekitar lima belas menit. Sekitar 10 warga datang untuk ikut sholat berjamaah. Imran menoleh, tampak Pak Malik, Subali, Hanif, UIil, Aswan, dan warga lain naik ke musholla. Kyai Hamsah menghela napas panjang. “Apa ini kutukan Pak Kyai?” Aswan bertanya selepas duduk bersila di samping Imran. Kembali Kyai Hamsah menghela napas yang lebih panjang. Kyai itu tampak mengelus jenggotnya yang sudah banyak uban. Ia terdiam beberapa detik. Sebelum akhirnya Ia mengeluarkan suara. “Rapikan saf, kita akan mulai sholat.” Saf dirapikan, hanya ada 11 jamaah yang ikut. Saat rakaat pertama, usai
membaca Alfatihah, terdengar suara gonggongan dari belakang. Gonggongan yang amat pilu. Tampaknya Aswan mulai kesurupan, diikuti auman dari Ulil. Ulil jongkok, padahal belum waktunya rukuk. Pak Malik mengeong, persis suara kucing dan mencakar tubuh Hanif yang berdiri di sampingnya. Hanif pun menggonggong seperti anjing. Sementara Subali melompat-lompat seperti kodok. Sedangkan Imran menjilatjilat lantai musholla seperti binatang yang mencari makanan. Lima warga lain pun mulai memperlihatkan gelagat aneh. Ada yang mengaum, menggonggong, saling kejar, saling jilat dan saling cakar. *** Berita itu viral seketika, sampai ke ibu kota. Dan sebuah stasiun TV yang memiliki slogan ‘memang beda’ mengundang Kyai Hamsah sebagai narasumber pada sebuah acara live. Satu-satunya warga Lorosari yang tak kerasukan. Sebab semua warga Lorosari dalam kurun waktu dua hari kesurupan seperti binatang. “Kita sudah hadirkan Pak Kyai di tempat ini. Namanya Kyai Hamsah.” Pembawa acara yang memiliki suara berat dan serak itu memperkenalkan
Kyai Hamsah. Kyai Hamsah mengenakan jas hitam rapi. Kepalanya ditutupi oleh songkok putih. Kyai Hamsah tersenyum dan menatap kamera yang menyala. “Terlebih dahulu, kita tanya dulu pendapat Pak Raflizon.” Pembawa acara itu menyilakan seorang anggota dewan dengan tubuh yang agak tambun untuk menyampaikan pendapatnya. Pak Raflizon tersenyum dan mulai bicara. “Terimakasih, Pak. Sebelum saya mengutarakan pendapat dan pandangan saya. Bolehkan saya bertanya dulu kepada Kyai Hamsah.” Pak Raflizon ijin untuk bertanya. Pembawa acara dengan suara berat dan serak itu menyilakan. “Baiklah. Pak Kyai yang saya muliakan. Saya ingin bertanya satu hal. Apakah sebelum peristiwa ini, di kampung Lorosari juga pernah mengalami hal serupa?” Raflizon menatap Kyai Hamsah. “Ini kali pertama, Pak.” Kyai Hamsah menjawab. Namun suaranya kecil, tak terdengar oleh para tamu yang lain. “Mohon maaf, Pak Kyai, mungkin microphone-nya bisa didekatkan lagi.
Suara Bapak tak terdengar.” Pembawa acara itu bicara. Kyai Hamsah tampak gemetaran. Mungkin sebab ini pertama kali beliau tampil di TV atau mungkin karena lapar. Kyai Hamsah menggenggam microphone-nya dengan kuat dan mendekatkan ke mulutnya. “Bisa diulang lagi jawabannya Pak Kyai?” Raflizon bicara sembari membuka selembar kertas. “Ini kali pertama terjadi, Pak. Dulu, kampung Lorosari aman-aman saja. Seperti kampung yang lain.” Suara Kyai Hamsah gemetar. Tangan kirinya menarik selembar tisu dan mengusap keningnya yang tampak basah. Padahal di ruangan itu suhu AC teramat dingin. “Baiklah. Saya akan mulai memaparkan sebuah teori kesurupan. Menurut KBBI, kesurupan adalah fenomena kemasukan setan atau roh, bertindak yang aneh-aneh. Jadi, kesurupan adalah ketika kamu kemasukan roh atau sesuatu yang spiritual, sehingga kamu bertindak di luar kendali. Biasanya orang yang kesurupan bicara, tapi sebenarnya bukan dia yang ingin bicara. Semacam ada dorongan magis yang memaksa mereka untuk bicara. Bahkan menggonggong dan mengaum seperti
kejadian di kampung Lorosari ini.” Raflizon bicara santai. Matanya sesekali menatap pembawa acara, sesekali menatap Kyai Hamsah dan sesekali menatap tamu undangan yang lain. Mendengar ulasan Raflizon, pembawa acara bersuara berat itu tampak tersenyum dan menyilakan kembali Raflizon memaparkan pandangannya. “Tapi, jika ratusan orang tiba-tiba kesurupan. Saya curiga, jangan-jangan ini ada semacam kutukan, atau bisa jadi azab. Azab atas dosa di masa lalu,” Raflizon menambahkan. Saat sedang asyik bicara, tampak seorang tamu baru saja datang. Tamu itu terlambat dan duduk pada kursi kosong di samping Raflizon. Pembawa acara bersuara berat itu geleng-geleng. “Baiklah. Saya kira cukup dulu Pak Raflizon. Sekarang saya akan tanya pendapat Pak Joki Terung. Seharusnya beliau yang pertama saya minta bicara, tapi sayang beliau tampaknya terlambat.” Pembawa acara itu menunjuk tamu yang baru saja datang. Joki Terung adalah pakar politik, dan sempat pula menjadi dosen di sebuah universitas terkenal di negeri ini. Pak Joki Terung garuk-garuk kepala. “Saya kebetulan seharian ini tak nonton TV. Jadi belum tahu apa yang kita bahas. Bolehkah saya minta Bapak Kyai memaparkan kembali kronologis kejadian di kampungnya. Apakah boleh?” Pak Joki Terung menatap pembawa acara. Pembawa acara itu tertawa diselingi batuk yang berat. “Hahaha... Tentu saja boleh, silahkan diceritakan kembali Pak Kyai.” Kyai Hamsah kembali gemetar. Keringatnya semakin banyak mengucur. Tangannya memegang kuat microphone. Tapi sayang, saat hendak akan bicara, Kyai itu terperangah. Sebab dari kursi paling ujung, Raflizon tiba-tiba melompat dari tempat duduknya. Raflizon menggonggong. Matanya melotot. Air liurnya menetes. Semua tamu undangan kaget. Ada yang berlari kalang kabut, sebab Raflizon terus menggonggong dan melompat-lompat mendekati sang pembawa acara. Ada tamu undangan yang spontan sembunyi di bawah kolong meja sebab ketakutan. Joki Terung pun berlari cepat seperti atlet balap lari yang sedang memperebutkan medali emas. Pembawa acara bersuara berat itu langsung menghadap kamera yang menyala. Suara pembawa acara itu gemetar. “Kita kembali lagi, selepas pariwara berikut” ** Majidi, 2018. Rifat Khan lahir di Pancor, Lombok Timur, 24 April 1985. Buku cerpennya berjudul Tentang Jantung dan Hal-hal Romantis Lainnya (2018) dan Satu Hari Di Mana Aku Ingin Menjadi Lelaki (2018). Ia bergiat di Komunitas Rabu Langit.
PUISI Irma Agryanti
Suara-suara Jauh
Pemburu
Celeng
Sungai dalam Tubuhku
ketukan di rumah jenjang kutukan di kaki gunung
bukan gelap yang membawamu menujuku ujung mataku, pengintai hewan bertanduk bisik malaikat, membidik ke balik telinga
musuh ataukah celeng yang berdiri di luar bukit kembali untuk mengintai bebutir kuning meranggas
aku menemukanmu sebagai jazirah dalam tubuh, kuda-kuda mecelupkan diri di antara bayang pohon
sungai air kering ke ceruk hilang gaung berbilang sehitam arang ladang-ladang jagung dibakar tenung sesuatu melintas lewat dendang di lereng bukit bersahutan bunyi gabak dalam setiap diri angin berseru sunyi berseteru dipiuh lagu suara mendengung semesta berdengung dalam kandang seperti, sesuatu yang kosong jatuh jatuh jatuh
semut-semut pergi di aur rimbun bersembunyi tapi ia bukan petanda kepada kekunanglah aku berguru membuat terang hingga aku tak lagi takut pada lembah hantu sebab malam adalah lapar menjejak seperti kaki menjangan bergetar dan gemetar di hutan belia kurawat moncong senapan kurawat luka duri kering aku akan melumpuhkanmu dengan pepat kedipan lewat cahaya yang dimainkan dalam sebuah sepi dari sinar lampu senter 2018
kenali dengus itu, sebagaimana angin panjang menantang menerbitkan kuduk ambil ranting itu, sebagaimana tongkat petunjuk bagi gebalau musim maka jaringlah sebab yang diumpan bukan jurus sebab yang gagap hanyalah aku maka tangkaplah ada perih tumbuh dalam perut ada benih mesti dibesarkan parak-parak kering membentuk bekas retakan di sana, tak ada suara tembakan
suara sayap kupu-kupu seperti arwah menggema di atas batu dekat cekungan mata arus waktu terhisap pusaran air ingatan-ingatan tak mampu menyeberang adalah satu-satunya sisa milik orang dulu ada hari remang di hulu mengapung dalam diri sungai hijau yang terus bernanah 2018
tapi jasad tubuhnya berkilau ditimpa ladang jagung — itu 2018
seperti, gedubab batu 2018 Irma Agryanti lahir di Mataram, Lombok. Buku puisinya bertajuk Requiem Ingatan (2013).
POLHUKAM
SUARA NTB Sabtu, 27 Oktober 2018
Halaman 8
KPU Bentuk Tim Seleksi Anggota KPU NTB Mataram (Suara NTB) Masa bhakti anggota KPU Provinsi NTB bakal berakhir awal tahun 2019 mendatang. KPU RI kini tengah mempersiapkan proses rekrutmen calon anggota KPU untuk NTB.
(Suara NTB/uki)
AKSI DAMAI - Aksi damai yang digelar warga di Kota Bima menyikapi insiden pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid, Jumat (26/10).
Persiapan rekrutmen calon anggota KPU NTB, telah memasuki tahap pembentukan tim panitia seleksi (Timsel). Diketahui KPU RI sudah membuka lowongan bagi para akademisi dan profesional untuk melamar menjadi anggota tim Pansel rekrutmen
dan seleksi anggota KPU. “Sekarang KPU RI lagi godok tim Pansel Rekrutmen,” ujar Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori, kepada Suara NTB yang ditemui di ruang kerjanya, Jumat Kemarin. Sesuai aturan, tim Pansel rekrutmen anggota KPU harus
sudah terbentuk dan mulai melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk proses rekrutmen dan seleksi paling lambat tiga bulan sebelum berakhir masa bhakti anggota KPU. “Sehingga paling lambat awal November ini tim Pansel harus sudah terbentuk dan
mulai berkerja” ujar, anggota KPU dua periode yang akan mengakhiri masa jabatannya awal tahun ini. Timsel yang dibentuk KPU RI akan memiliki tugas dan tanggung jawab menjaring dan melakukan seleksi dan rekrutmen bagi anggota KPU NTB periode 2019-2024. “Tim Pansel hanya bertugas dan menjaring pelamar anggota KPU NTB sampai 10 besar. Kemudian diserahkan ke KPU RI,” terangnya.
Dari 10 besar yang berhasil terseleksi tersebut, nantinya akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di KPU RI, untuk kemudian ditetapkan lima anggota KPU NTB terpilih. Selain rekrutmen anggota KPU Provinsi, timsel juga akan melakukan rekrutmen untuk anggota KPU kabupaten/kota se-NTB. Pasalnya masa jabatan KPU kabupaten/kota juga akan berakhir berdekatan dengan KPU Provinsi. (ndi)
Warga Gelar Aksi Damai Sikapi Pembakaran Bendera Kota Bima (Suara NTB) Warga yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) Kota Bim menggelar aksi damai menyikapi insiden pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat tauhid pada saat peringatan hari santri Nasional di Garut Jawa Barat belum lama ini. Ribuan massa aksi tersebut berkumpul di masjid Agung Al- Muwahidin Bima, Jum’at (26/10). Sebelumnya menggelar shalat Jumat berjamaah. Mereka Membawa bendera yang bertuliskan kalimat tauhid. “Kami mengecam dan mengutuk keras pembakaran bendera ini. Apapun alasannya tidak dibenarkan,” kata perwakilan FUI Kota Bima, Ustad Burhan. Menurutnya aksi damai tersebut sebagai bentuk reaksi dari umat islam di Kota Bima yang menilai menilai tindakan oknum yang membakar bendera kalimat tauhid melukai umat Islam. “Aksi ini juga sebagai desakan kami kepada pihak berwajib untuk segera memproses persoalan tersebut secara adil dan profesional,” katanya. Sementara Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE menilai insiden pembakaran bendera tersebut menciderai perasaan umat. Bahkan aksi pembakaran tidak bisa dibenarkan karena akan mengundang reaksi berbagai kalangan dan ormas Islam. Hal itu disampaikan Lutfi saat menggelar Rapat koordinasi (Rakor) dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Kota Bima dalam menyikapi menyikapi insiden pembakaran bendera. Dalam Rakor tersebut dihadiri Dandim 1608 Bima, Kepala Kesbangpol, Ketua FKUB, Wakapolres Bima Kota, Tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, pemuda dan organisasi kemasyarakatan. “Melalui pertemuan ini saya atas nama pemerintah meminta kepada semua pihak untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban bersama,” katanya. Tidak hanya itu Ia berharap semua pihak tidak terpancing atau terprovokasi dengan isu yang tidak jelas yang dapat membahayakan keamanan daerah. Selain itu Ia meminta kasus tersebut ditangani secara hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. “Semoga insiden ini tidak terjadi di Kota Bima dan di daerah lainnya. Mari kita satukan untuk menjaga kebersamaan. Mewujudkan kerukunan antar umat beragama serta stabilitas keamanan daerah,” pungkasnya. (uki)
Sengketa Pilkades Ombe Baru
Pemda Beri Sinyal akan Lantik H. Mazni Giri menang (suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) nampaknya memberi sinyal akan melantik H. Mazni Hamid sebagai Kepala Desa (Kades) Ombe Baru. Pasalnya, Pemkab Lobar mengaku akan tetap menjalankan isi amar Keputusan PTUN untuk memberhentikan Kades yang lama. Serta mengeluarkan Keputusan PTUN Baru untuk mengangkat H. Mazni. Hanya saja untuk sementar Pelaksana Tugas (plt) Kades ditunjuk. Pemkab Lobar masih mempertim(Suara NTB/dok) bangkan kondusivitas yang H. Ilham ada di desa. Sehingga masih akan melihat perkembangan situasi di masyarakat. “Tidak serta merta dilantik, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika langsung dilantik Bupati. Oleh karena itu Pak Bupati berfikir lebih jauh dari sekedar melantik,” ungkap Asisten I Setda Lobar, H. Ilham, kemarin. Menurutnya sudah tugas pemerintah menciptakan situasi kondusif dan aman. Sehingga pengangkatan Plt menjadi alternatif itu untuk sementara. Sembari menunggu situasi aman.Nantinya setelah dipastikan aman, tidak menutup kemungkinan H. Mazni akan dilantik. “Kalau sudah kondusif kenapa tidak, akan dipertimbangkan. Intinya Pak Bupati bukan tidak mau melantik, tetapi belum melantik mempertimbakan Kamtibmas di Lobar,” pungkasnya. Sementara itu Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid melalui Kabag Humas dan Protokol Setda Lobar, H. Saeful Ahkam mengaku pengangkatan Plt itu sifatnya bukan final. Pihaknya masih mempertimbangkan stabilitas sosial politik. Terlebih akan diselengarakannya Pilkades. Sehingga pihaknya akan menunggu suasana aman dan tenang di masyarakat. Untuk selanjutnya menindaklanjuti Keputusan Pengadilan itu melihat situasi yang ada. Dikatakan Ahkam, sudah ada kepastian yang diberikan dengan adanya plt tersebut. Terkait setelah Plt itu, pihaknya akan mencermati dahulu kondisi di tengah masyarakat. “Semakin dia stabil semakin cepat kita mengambil keputusan,” pungkasnya. (her)
(Suara NTB/why)
BARANG BUKTI - Wakapolres Mataram, Nanang Santosa menunjukkan barang bukti kasus pencurian dengan tersangka KD, Jumat (26/10) didampingi Ps Kasubbaghumas Polres Mataram, Wiwin Widarti.
Cari Modal Judi, Karyawan Bobol Kantornya Mataram (Suara NTB) Seorang karyawan, KD alias MK (21) menyatroni kantor tempatnya bekerja. Meski digaji cukup, kecanduan judi dan miras yang membuatnya nekat. Perlengkapan kantor yang bergerak di bidang jasa penyelenggaraan acara digasak sampai merugi Rp40 juta. Wakapolres Mataram, Kompol Nanang Santosa menjelaskan, pelaku dipercaya memegang kunci ruko tempat penyimpanan alat-alat. “Dia beraksi seolah-seolah
sedang bekerja. Dia ini kalau lagi ada event di bagian perlengkapan,” ujarnya, Jumat (24/10) didampingi Ps Kasubbaghumas Polres Mataram, Ipda Wiwin Widarti. Tersangka KD beraksi Selasa (9/10) lalu di saat kantornya sedang libur menggelar event. Berbekal kunci asli, KD masuk ke dalam ruko yang beralamat di Jalan Banda Sraya Pagutan, Mataram itu. Satu per satu harta kantor diangkut keluar. Mulai dari TV LED 42 inch yang dibawanya
sendiri pakai sepeda motor. Keesokan harinya, tersangka meminjam motor roda tiga ke tetangganya. Lantas dipakai mengangkut amplifier, power supply, masing-masing seharga Rp12 juta sampai mesin jenset 7.500 watt. Sebelumnya, tersangka sukses membawa keluar dua kardus gelas dan alat pengeras suara. Hal itu yang melatarbelakanginya melanjutkan aksi pencurian di tempatnya bekerja sejak setahun silam itu. “Gelasnya saya kasi ke or-
ang yang tidak mampu, korban gempa,” kata KD mencoba membela diri saat ditanyai penyidik Satreskrim Polres Mataram. Awalnya dia enggan mengaku, tetapi setelah ditunjukkan barang bukti, akhirnya KD tidak sanggup mengelak lagi. Dia kemudian mengakui, TV LED dijualnya seharga Rp3,2 juta, power amplifier dilego Rp2 juta, dan jenset dijual Rp2,9 juta. “Sudah habis saya pakai main judi boladil di Cakra. Si-
sanya untuk beli tuak,” kata warga Langko, Lingsar, Lombok Barat ini. Aksinya terbongkar setelah pemilik memergoki ruko sudah sepi dari peralatan. Tersangka KD ditangkap saat sedang asyik minum tuak. Tersangka KD kini sudah ditahan di Polres Mataram dan bakal disangka pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. “Paling lama ancaman hukumannya tujuh tahun,” tandas Nanang. (why)
Tim Penyelesaian Sengketa Terima Komplotan 30 Gugatan Hasil Pilkades Curanmor Ditangkap
Praya (Suara NTB) Dua hari pascapemungutan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, tim penyelesain sengketa yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sudah menerima tidak kurang dari 30 gugatan. Dari total 96 desa yang menggelar pilkades serentak. Jumlah gugatan yang masuk diperkirakan masih akan bertambah hingga batas akhir pengajuan gugatan, Sabtu besok (hari ini, red). Hal itu diungkapkan Asisten I Sekda Loteng, Ir. H.L.Moh. Amin, saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (26/10) kemarin. Ia menjelaskan, materi gugatan yang masuk tersebut ratarata terkait keabsahan surat suara yang tercoblos dua kali secara simetris. Karena memang, kasus tersebut ditemukan di banyak desa. “Dari sekian gugatan yang masuk, kebanyakan mempersoalkan keabsahan surat suara yang tercoblos dua kali yang simetris. Karena di sebagian besar desa yang menggelar Pilkades, kasus tersebut banyak ditemukan,” jelasnya. Dikatakanya, jika merujuk pada
kesalahan pemilih kemudian dijadikan untuk melanggar aturan yang ada,” terangnya. Tapi tim penyelesaian sengketa pilkades dalam hal ini tidak bisa menolak gugatan. Karena aturan membolehkan pihak terkait untuk melayangkan gugatan jika merasa ada persoalan. Sehingga apapun dasar gugatan, tetap diterima. Hasil kajian tim penyelesaian sengketa inilah yang menjadi pedoman. “Keputusan tim penyelesaian sengketa atas gugatan yang masuk itu bersifat final. Jika ada pihak yang tidak terima dengan keputusan tim penyelesaian sengketa, tetap terbuka ruang untuk menempuh proses hukum lainnya,” imbuh Amin. Lebih lanjut, mantan Kepala Bappeda Loteng ini, menambahkan, dari 96 desa yang menggelar Pilkades, dua desa belum menyelesaikan proses pleno penetapan hasil pilkades. Yakni Desa Kateng serta Desa Sintung. Artinya, pemenang Pilkades di dua desa tersebut sampai saat ini belum bisa dipastikan. (kir) H.L.Moh. Amin
Peraturan Bupati (Perbup) No. 12 tahun 2018, sebenarnya clear. Tidak ada ruang perdebatan lagi. Karena memang di aturannya menyatakan kalau surat suara yang tercoblos dua kali dinyatakan batal. Tidak persoalan apakah coblosan tersebut simetris atau tidak. “Ada yang berasalan itu lebih dikarenakan persoalan teknis di lapangan. Karena pemilih tidak tahu teknis saat mencoblos. Tapi itu tidak bisa,
Mataram (Suara NTB) Komplotan curanmor yang biasa beraksi di Kota Mataram dijebloskan ke ruang tahanan Polda NTB. Tiga pelaku, SM (30), ZA (28), dan MA (23), diduga mencuri tiga sepeda motor di jalan Airlangga, Karang Medain, Mataram. “Saat mereka beraksi, korbannya sedang makan siang. Motor di parkiran,” ujar Kanit Resmob Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda NTB, AKP Elyas Ericson, Jumat (26/10). Para pelaku beraksi di siang bolong, Rabu (24/10). Suasana lalu lintas jalan juga ramai. Namun para pelaku tetap nekat menggondol motor yang diparkir di tepi jalan di Karang Medain, Mataram Barat, Mataram itu. Pelan-pelan, pelaku SM warga Beleka, Praya Timur, Lombok Tengah mulai mencongkel rumah kunci motor Honda Vario korban. Sementara satu kawannya ZA mengawasi. Sukses mengambil motor, kawanan itu langsung menuju Terara, Lom-
bok Timur yakni rumah MA. Para pelaku, kata Elyas, ditangkap saat hendak bertransaksi jual beli motor curian tersebut. Tim Jatanras kemudian bergerak ke rumah SM. “Kita temukan dua motor lagi yang diduga hasil curian karena tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraannya,” sebut dia. Dua motor itu antara lain Kawasaki DTracker warna hitam, dan Yamaha Jupiter MX. Tiga motor diduga curian itu kemudian diamankan ke Mapolda NTB berikut tiga tersangka. “Bagi masyarakat yang kehilangan kendaraannya, silakan melapor kepada kami dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikannya,” kata Elyas. Tiga tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang ancaman penjaranya paling lama tujuh tahun. “kita masih kembangkan untuk dua motor lainnya ini, bagaimana keterkaitannya dengan para pelaku yang ini,” tutupnya. (why)
(Suara NTB/dok)
Bawaslu Awasi Reses Anggota DPRD NTB Mataram (Suara NTB) Anggota DPRD NTB tengah melakukan kegiatan reses, selama delapan hari, yang dimulai dari tanggal 24 - 31 Oktober. Dalam kegiatan reses tersebut, wakil rakyat akan menyerap aspirasi masyarakat menjadi bahan mengambil kebijakan. Namun, karena bersamaan dengan masa kampanye pemilu legislatif 2019. Kegiatan reses anggota dewan yang dibiayai dari keuangan daerah, rawan dimanfaatkan untuk kegiatan kampanye sekaligus. Padahal ditegaskan bahwa agenda kedewanan harus dipisahkan dengan kegiatan kampanye.
Terkait itu, Bawaslu NTB, mengingatkan anggota dewan yang kembali mencalonkan diri, agar tidak memanfaatkan kegiatan resesnya untuk kampanye. Pasalnya hal itu melanggar ketentuan kampanye. “Ketika sedang kegiatan reses dewan tidak boleh kampanye, karena itu menggunakan uang negara. Kalau ada posternya, harus dibedakan anggota dewan dan sebagai caleg. Kalau ada yang melawan akan kita tindak,” ujar Komisioner Bawaslu NTB, Suhardi kepada Suara NTB, Jumat kemarin. Bawaslu memastikan akan
mengawasi lebih intens caleg petahana. Pasalnya caleg petahana ini dinilai rawan mendompleng aktivitas kedewanannya untuk kegiatan kampanye. “Pengawasan akan kita tingkatkan untuk caleg yang strategis seperti anggota dewan. Akan kita plototi mereka dalam setiap kegiatan (kampanyenya),” ujarnya. Para caleg petahana diharapakan menaati aturan kampanye, agar tidak memanfaatkan fasilitas dan uang negara untuk kepentingan berkampanye yang diatur dalam Pasal 304 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Fasilitas negara yang dimaksud yakni berbagai fasilitas yang didanai APBN atau APBD. Apabila ada peserta pemilu yang melanggar ketentuan tersebut, Bawaslu memastikan akan menjatuhkan sanksi tegas sesuai bentuk pelanggarannya. “Intinya dia tidak boleh gunakan hak dia sebagai anggota dewan, tidak boleh gunakan mobil dinasnya. Tidak boleh mendompleng kegiatan kedewanannya, kita punya jejaring sampai desa untuk mengawasi. Jadi jangan coba-coba untuk mengaburkan karena materinya juga akan diawasi,” sambungnya.
Ditempat terpisah, Komisioner Bawaslu Kabupaten Lombok Timur, Amir Mahmud, menyampaikan dalam mengawasi kegiatan reses anggota DPRD, pihaknya meminta jadwal kegiatan reses. Sehingga pihaknya bisa melakukan pengawasan. “Kita meminta jadwal reses anggota dewan dan langsung menurunkan Panwascam dan Panwasdes,” katanya. Sementara itu, Sekretariat DPRD NTB, Mahdi Muhammad yang dikonfirmasi Suara NTB, menjelaskan reses anggota dewan berlangsung selama delapan hari di delapan titik. (ndi)
(Suara NTB/ist)
TERSANGKA - Tiga tersangka komplotan curanmor yang kerap beraksi di Kota Mataram ditangkap Polda NTB, Rabu (24/10) lalu.
SUARA NTB
Sabtu, 27 Oktober 2018
Halaman 9
RUKO - VILA - KOST
500.000
Rp. 995 Jt
SUARA NTB
Sabtu, 27 Oktober 2018
AMNT Tegaskan 29 Karyawan yang Mengadu Telah Diberhentikan Mataram (Suara NTB) PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) kembali di adukan oleh sejumlah orang yang mengaku menjadi karyawan tambang eks Newmont Nusa Tenggara ini. Pengaduannya seputar persoalan hubungan industrial. AMNT diadukan secara terbuka kepada Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah pada kegiatan pekan Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi di pelataran pendopo gubernur, Jumat (26/10). Gubernur kemudian mengarahkan untuk ditindaklanjuti di dinas teknis, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB di Jalan Majapahit Mataram. Mediasi kemudian dilakukan antara karyawan dengan pihak – pihak terkait. Terma-
suk dengan unsur BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang turut hadir. Setelah sebelumnya dari pendopo gubernur, berlanjut di Kantor Perwakilan PT. AMNT di Jalan Sriwijaya Mataram. Dalam mediasi di Kantor Disnakertrans NTB, mereka yang terdiri dari Forum Komunikasi Pekerja Tambang Batu Hijau dan SPAT ini mempertanyakan sikap perusahaan yang memberhentikan (PHK) mereka tanpa prosedur yang jelas. PHK dianggap sepihak. Tidak prosedural dan tidak sah. Karena itu, mereka menyatakan masih sebagai karyawan PT. AMNT dan masih menuntut hak-haknya. Mediasi di fasilitasi oleh mediator di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
NTB, Zaitun dan Marpaung, Kasi Penegakan Hukum. Permintaannya, hak mereka dipenuhi, tetap sebagai karyawan PT. AMNT, dan diberikan hak-haknya yang masih dianggap tertunda oleh perusahaan. Mereka juga menyatakan kesiapan persoalan ini dilaporkan secara pidana maupun perdata kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, H. Wildan menyatakan tetap akan memediasi dan mengawal persoalan perselisihan hubungan industrial ini hingga tuntas. Dikonfirmasi terpisah, Anita Avianty, Head of Corporate Communications AMNT menjelaskan kronologis dari awal. Setelah akuisisi tambang Batu Hijau, Amman Mineral menjalankan Program Restrukturisasi Tenaga Kerja (RTK) yang merupakan bagian dari rencana strategis perusahaan untuk menjaga dan memastikan keberlangsungan jangka panjang operasional tambang Batu Hijau demi para karyawan serta para pemangku kepentingan lainnya. Program RTK ini telah diter-
ima dan berjalan dengan baik. 99,3% dari jumlah karyawan yang ada sebelum program dijalankan ikut ambil bagian. Program dimulai 2017. Karyawan yang mendaftar 3.324 orang. Yang tersisa 7% atau 29 orang yang disebut masih memilih upaya melalui Pengadilan Hubungan Industrial. ‘’Sebenarnya kita terus melakukan komunikasi kepada mereka. Karyawan melalui RTK diberikan pilihan dapat berhenti atau tidak dengan jaminan sesuai ketentuan. Sekian banyak karyawan ikut program RTK. Tapi mereka tidak mau keluar dan tetap ingin dibayar seusai penggajian zaman Newmont. Dan tidak mau dipindahkan ke perusahaan lain. Mereka tetap mau tercatat sebagai karyawan AMNT,’’ jelasnya. Ia juga mengonfirmasi, 29 yang mengadu dinyatakan telah diberhentikan oleh perusahaan sejak Juni 2018. (bul)
Halaman 10
Pelajar Inggris Peduli Gempa Lombok Mataram (Suara NTB) – Kepedulian pada korban Gempa Lombok dan Sumbawa terus berjalan. Kali ini sumbangan datang dari Rannya Agustyra Kristiono, pelajar Mander Portman Woodward (MPW), London, Inggris, Rabu (23/10) di Kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi NTB. Rannya tak datang sendiri. Ada ayahnya, H. Bambang Kristiono (HBK), Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 1 Dapil Pulau Lombok mendampinginya. “Saya hanya mengantarkan, semua donasi di Inggris Rannya sendiri yang himpun,” kata HBK kepada jajaran pengurus PMI Provinsi NTB. Hadir pada kesempatan tersebut, Ketua PMI Provinsi NTB, H. Ridwan Hidayat, pengurus PMI lainnya dr Nurhandini Eka Dewi serta H. Saptadi Akbar. “Rannya ceritakan langsung saja seperti apa sumbangan ini dikumpulkan,” lanjut HBK. Rannya bercerita, ia yang tengah menimba ilmu di Inggris terketuk dengan bencana yang terjadi di Pulau Lombok dan Sumbawa, kemudian menyusul di Palu, Sulawesi Tengah. Ia kemudian membuat kegiatan charity (donasi) dengan jualan kue kepada rekannya di Mander Portman Woodward (MPW), London, Inggris. Tak hanya siswa, kegiatan ini ikut mendapat dukungan dari para pengajar. “Ini uang yang di sini langsung dari sana kasih. Saya belum buka, isinya uang poundsterling,” bebernya. Selain sumbangan dari
HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.6975HK NOKA/NOSIN MHIJF811XCK6101271/ J F 8 1 E - 1 6 0 7 2 8 1 AN.ZAINUDDIN HLG D’SKTR JL.LANGKO KOTA MATARAM.
(Suara NTB/ist)
BANTUAN - H. Bambang Kristiono mendampingi Rannya Agustyra, perwakilan pelajar Indonesia di Inggris yang menyampaikan sumbangan kepada korban gempa Lombok yang diterima Ketua PMI NTB, H. Ridwan Hidayat. Inggris, secara khusus Rannya menyisihkan tabungannya. Harapannya dari PMI Provinsi NTB bisa menyalurkan bantuan tersebut kepada para korban gempa. “Mudah-mudahan bisa membantu mereka. Saya menitipkan bantuan lewat PMI,” imbuhnya. Ditambahkan, kepedulian yang dilakukan pada korban gempa bukan yang terakhir. Pada kesempatan berikutnya, Rannya menyebut akan kembali ke Lombok. Bencana yang terjadi di Indonesia telah memunculkan solidaritas di dunia. “Ya, banyak yang ikut sedih. Semua ingin ikut peduli,” kata Rannya. Sementara itu, Ketua PMI Provinsi NTB, H. Ridwan Hidayat cukup terkejut dengan inisiatif Rannya yang dilakukan di Inggris. Bukti kalau bencana di Lombok dan Sumbawa memunculkan solidaritas yang meluas. “Ternyata anak-anak kita (Indo-
nesia) di luar negeri peduli dengan negaranya. Meski mereka tidak di Indonesia,” katanya. Diungkapkan, PMI Provinsi NTB memang menjadi salah satu lembaga yang menyalurkan bantuan gempa. Sumbangan dari lembaga negeri, swasta, maupun perorangan. Sebagaimana prosedur yang ada, maka Rannya akan menandatangani berita acara penyerahan bantuan. “Nanti mata uang asing ini akan kami tukarkan, untuk selanjutnya disumbangkan,” sambungnya. Tidak lupa, Ridwan Hidayat turut memberi ucapan terima kasih pada HBK, politisi Partai Gerindra tersebut telah memfasilitasi dan mempercayakan sumbangan pada PMI. Apa yang dilakukan Rannya bisa memotivasi pemuda lain di luar negeri. “Mudah-mudahan apa yang dilakukan Rannya ini membawa kebaikan,” imbuhnya. (038/*)
RUPA-RUPA
SALON
DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273
RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848
Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
q
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa(setrika waja h ) : M n g n c a n g k n Kulit,Mngurangi Kriput, flek, Komedo,Mcrhkan Kulit,Mngangkt Klopak Mata,Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment k Rmh Anda Min.2org, ,Jl.Lalu Mesir,Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
SALON
PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)
KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
RAGAM
SUARA NTB Sabtu, 27 Oktober 2018
Halaman 11
368 Pelamar CPNS di Dompu Tidak Lulus Administrasi Dompu (Suara NTB) Sebanyak 368 berkas pelamar CPNS di Kabupaten Dompu dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dari 4.575 pelamar. Gugurnya berkas pelamar diantaranya karena ijazah yang diaploud bukan milik pelamar, ijazah tidak sesuai formasi, peserta yang tidak memiliki ijazah, dan identitas pelamar yang berbeda – beda. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai BKDPSDM Kabupaten Dompu, Asraruddin, SH, kepada Suara NTB di kantornya, Jumat (26/10) kemarin mengungkapkan, pelamar yang dinyatakan tidak lulus administrasi karena kekeliruan yang fatal saat mendaftar. Seperti ijazah dan pelamar berbeda, kualifikasi pendidikan tidak sesuai formasi, pelamar tidak memiliki ijazah, identitas pelamar antara satu dokumen dengan dokumen yang lain berbeda, dan persoalan lainnya. “Kalau akreditasi kampus dan jurusan, itu bisa salah satu sesuai petunjuk tekhnis yang kita terima,” kata Asraruddin. Begitu juga dengan ketentuan soal legalisir dokumen persyaratan juga masih dimaklumi. Karena proses verifikasi berkas oleh panitia seleksi daerah tes CPNS kabupaten Dompu dilakukan 2 tahap. Seleksi secara manual dan online. Ketika ada berkas yang kurang legalisir, pihaknya merujuk pada dokumen asli yang diunggah di portal sscn.bkn.go.id. Berdasarkan formasi, untuk guru sebanyak 2.558 orang pelamar. Sebanyak 2.386 pelamar dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan 172 pelamar tidak memenuhi syarat (TMS). Tenaga kesehatan ada 870 orang pelamar. sebanyak 819 pelamar dinyatakan MS dan 38 dinyatakan TMS, serta 13 orang pelamar dinyatakan TMS karena tidak mengirimkan berkasnya. Untuk tenaga teknis lainnya ada 1.146 orang pelamar. Yang MS ada 1.008 orang pelamar dan TMS ada 64 pelamar, serta 74 pelamar dinyatakan TMS karena tidak mengirimkan berkas. “Yang TMS kita sebenarnya ada 361 pelamar. Menjadi 368 karena ada 7 berkas pelamar yang kita terima, tapi sebenarnya dia mendaftar secara online di Kementrian Dalam Negeri, di Kementrian Agama, di Kementrian Hukum dan HAM,” jelasnya. Selain persoal itu, Asraruddin juga mengaku, ada lima berkas pelamar yang dikembalikan pihaknya karena keliru diantar oleh petugas. Kelima berkas ini mestinya ditujukan ke Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota lain. “Kita sudah kembalikan,” ungkapnya. Peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi, dikatakan Asraruddin, bisa mencetak sendiri kartu pesertanya di portal sscn.bkn.go.id dan tinggal disampaikan ke pihaknya untuk distempel. Sementara untuk pelaksanaan tes tulis akan disampaikan berikutnya. “Kalau jadwal tahapan seleksi tes CPNS seperti yang disampaikan kemarin, itu banyak perubah. Makanya Senin (29/10) besok ini, kepala (BKDPSDM) akan mengikuti rapat di BKN regional X Denpasar,” terangnya. Ia juga mengaku, belum sepakat soal sesi pelaksanaan tes online. Pihak teknisi pusat menghendaki lima sesi per hari, tapi pihak SMKN 1 Dompu tidak siap dan dikhawatirkan perangkat komputernya jebol karena tidak istirahat. “Pak Latif (kepala SMKN 1 Dompu) minta empat sesi saja, biar ada waktu istirahat servernya. Ini juga yang belum ketemu,” katanya. (ula)
Tangani Bencana Jadi Prioritas Dari Hal. 1 Di mana semua pihak memahami bahwa prioritas anggaran diarahkan untuk penanganan dampak bencana gempa bumi. Bahkan lanjutnya Ketua DPD Partai Demokrat NTB itu, DPRD NTB juga akan memprioritaskan pokokpokok pikiran (pikir) anggota dewan untuk dirahkan dalam program penanganan dampak bencana. “Kita juga setuju pokir-pokir berorientasi pada penanganan dampak bencana.
Karena kita ketahui bersama situasi masyarakat pascagempa masih perlu perhatian dari pemerintah,” tegasnya. Namun demikian, KUAPPAS tersebut masih belum usai dibahas, karena saat ini anggota DPRD NTB tengah melakukan kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya akan menjadi bahan untuk penyusunan pokir anggota dewan yang akan diakomodir dalam APBD. (ndi)
Tingkatkan Kualitas, Jawab Tantangan Perkembangan Hukum Dari Hal. 1 “Kendala itu (gempa) semakin membuat kita kuat. Saat ini yang kita ikutkan adalah 17 peserta. Tapi kita komitmen, bukan kuantitas yang kita cari, tapi kualitas,” tegasnya. Para peserta diminta untuk serius selama keikuktsertaannya. Sehari saja tidak mengikuti kegiatan, akan merugikan peserta itu sendiri. “Sebab pendidkan ini sangat penting, sangat bermanfaat bagi peserta, karena berkaitan dengan masalah hukum yang harus dikuasai, baik itu hukum acara, maupun praktik pelaksanaan,” kata Agus menekankan. Jangan sampai, katanya, terjadi kesalahan fatal untuk kegiatan teknis seperti membuat surat kuasa sampai menyusun replik dan berkas lainnya. Sebab akan menyangkut nasib dan masa depan klien yang didampingi. “Maka manfaatkan ruang ini dengan sebaik baiknya untuk belajar,” tandasnya. Dekan Fakultas Hukum Unram, Dr. H. Lalu Parman, SH., M.Hum., berterima kasih kepada DPC Peradi Mataram. Kepercayaan menjadi tuan rumah penyelenggaraan PKPA tersebut adalah bagian penting pihaknya secara kelembagaan untuk penilaian akreditasi. “Selamat melaksanakan PKPA, jika ada kendala, kami mohon maaf,” tutupnya. Dalam sambutannya Sekjen Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi Hasanuddin Nasution, SH.,MH menekankan
harapan besar kepada para advokat muda untuk memaksimalkan kualitas. Advokat menurutnya harus punya kemampuan teknis dan non teknis melebihi penegak hukum lainnya, sebab akan menjalani proses pendampingan sejak awal sampai akhir. “Advokat harus lebih baik. Sebab tantangan ke depan semakin berat. Ilmu hukum ini terus berkembang, jika tidak diikuti maka akan tertinggal,” ujarnya mengingatkan. Kepada pengurus DPC Peradi Kota Mataram, ia menekankan agar meningkatkan terus kerjasama dengan lembaga pendidikan atau lembaga lainnya demi peningkatan kualitas advokat. Sebab PKPA menurutnya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kualitas para pengacara dengan alasan terus berkembangnya ilmu hukum. “Artinya bukan berarti PKPA tidak bisa menjawab semua hal terkait hukum acara. Sehingga harus ada langkah lanjutan yang serius. Banyak hal harus dilegkapi dengan baik,” sarannya. Pada saat itu pihak DPC Peradi Mataram menandatangani kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan advokat. Kedua pihak sepakat untuk upaya meningkatkan kualitas dari sisi keilmuan demi menguatkan profesi advokat di masa mendatang. (ars/*)
(Suara NTB/ars)
TANDATANGANI - Dekan FH Unram, H.L Parman dan Ketua DPC Peradi Mataram Agus Sugiarto mendatangani MoU pendidikan peningkatan kualitas advokat.
Penebangan Kayu, Pemprov Dilema Tegakkan Hukum
(Suara NTB/yon)
MOK - Pelaksanaan MOK di MA Muallimin NW Pancor yang dihadiri oleh seluruh Ketua Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM) beserta pendamping OSIM KKM wilayah IV Pancor dengan peserta sekitar 100 orang, Jumat (26/10).
MA Muallimin NW Pancor Gelar ’’Training’’ MOK Selong (Suara NTB) MA Muallimin NW Pancor Kabupaten Lotim, kembali melaksanakan training Manajemen Organisasi Kepemimpinan (MOK). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menanamkan jiwa literasi dan kepemimpinan kepada generasi milenial. Bertempat di MA Muallimin NW Pancor, Jumat (26/10), MOK tersebut diikuti oleh sekitar 100 orang peserta didik perwakilan OSIM dari berbagai madrasah dengan waktu pelaksanakan selama satu hari penuh. Kepada Suara NTB, Kepala MA Muallimin NW Pancor, Munawar, M.Pd, menjelaskan, pelaksanaan MOK di MA Muallimin NW Pancor selaku ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM) wilayah IV se-KKM YPHPPD NW Pancor, dihadiri oleh seluruh Ketua Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM) beserta pendamping OSIM KKM wilayah IV Pancor dengan peserta sekitar 100 orang. Dalam MOK ini, materi-materi yang dibahas sangat penting yakni pengembangan dan pemberdayaan peserta didik baik intrakurikuler maupun ekstrakurikulernya. Di antaranya, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh peserta didik dan disesuaikan
dengan madrasahnya masingmasing, manajemen pengembangan organisasi di madrasah masing-masing. Selanjutnya pengembangan kepemimpinan yang berkarakter yakni bagaimana peserta didik saat ini merupakan calon-calon pemimpin. Adapun strategi yang tanamkan yakni pertama dengan salam, artinya menamakan dan membudayakan senyum sapa antar sesama madrasah, mengatur nafas dalam mengembangkan organisasi serta melemaskan segala beban-beban untuk mengembangkan potensi yang ada di madrasah, serta merenungkan secara baik dan benar setiap materi-materi yang disampaikan atau diajarkan dan memasukan materi itu sebagai wadah pengemban diri dan madrasah masing-masing. Adapun dampak pengaruh dari kegiatan MOK sangat memberikan kontribusi positif. Pasalnya dalam MOK tersebut, peserta didik dapat menerapkan sistem pembelajaran berawal dari keunggulan masingmasing terhadap potensi ekstrakurikuler yang diinginkan. Sehingga nantinya peserta didik memiliki peluang untuk sharing berbagai pengalaman terkait apa yang pernah dan akan dilakukan di madrasah masingmasing sebagai khazanah un-
tuk memperkaya potensi kegiatan ekskul dari peserta didik itu sendiri. Waka Kesiswaan MA Muallimin NW Pancor, Qodri, S.Pd menyampaikan, tujuan kegiatan MOK tersebut untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta kepribadian peserta didik sebagai calon pemimpin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kepemimpinannya dengan baik. Melalui MOK itu peserta didik mempunyai kemampuan mengemukakan konsep dan gagasan serta dapat menerapkannya demi kemajuan organisasi dengan menerapkan prinsip KIS (koordinasi, integrasi dan sinkronisasi). Qodri menambahkan, melalui kegiatan MOK juga menjadi peserta didik memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional dan kecerdasan kinestesis dan tidak kalah penting yakni MOK menjadi wadah penyambung dan pererat tali silaturahim antaranggota OSIM se-KKM wilayah IV Kabupaten Lotim. (yon/*)
Polda dan Ombudsman Bahas Kasus Buku Madrasah Dari Hal. 1 ‘’Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, akan dibahas apa delik pidananya karena ini akan dibawa ke ranah hukum,’’ ujarnya ditemui usai salat Jumat di Masjid Baitussalam Polda NTB. Dia mengatakan, laporan ke aparat penegak hukum merupakan salah satu rencana tindak lanjut investigasi yang diungkap awal pekan ini. Dalam koordinasi serupa gelar perkara itu, asisten Ombudsman memaparkan bukti temuan, berikut hasil investigasi yang menemukan dugaan maladminstrasi. ‘’Dalam kasus ini, indikasi perbuatan maldministrasinya sangat kuat potensi ke perbuatan melawan hukum,’’ sebutnya. Asisten Bidang Pelaporan Ombudsman RI NTB, Sahabudin menambahkan, Polda NTB mengatensi temuan pihaknya sehingga langsung menerjunkan tim. Dari koordinasi Jumat (26/
10) di Kantor Ombudsman NTB, Sahab menyebut Polda NTB akan menindaklanjuti ke penyelidikan. Dimulai dengan mendiskusikan delik pidana apa yang akan diselidiki. ‘’Kami sampaikan, ada indikasi penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur yang diduga sebagai perbuatan melawan hukum yang mengarah ke pidana,’’ sebutnya. Selanjutnya, sambung Sahab, penyidik Unit II Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB akan menindaklanjuti dengan permintaan dokumen-dokumen. ‘’Kami siap bekerja sama dengan Polda apa-apa yang dibutuhkan nanti,’’ ujarnya. Ditemui terpisah, Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharuddin mengatakan, pihaknya menerjunkan penyidik untuk melengkapi kebutuhan data dan keterangan awal. ‘’Ya kita menginventarisir seperti apa hasilnya Ombudsman, ini masih awal,’’ ungkapnya ditemui
di sela pengamanan Aksi Bela Tauhid di Mapolda NTB. Syamsudin mengatakan tahapan pengusutan masih pada pengumpulan data dan bahan keterangan. Sebelumnya diberitakan, Ombudsman RI NTB menemukan dugaan maladministrasi pengadaan buku pada 2.256 madrasah berbagai jenjang. Pengadaan senilai Rp200 miliar yang diambil dari dana BOS tiap sekolah. Rekanan PT AK mendistribusikan buku diantaranya buku umum K-13. Perusahaan dimaksud bukan distributor atau bahkan penerbit. Perbuatan maladministrasi pada pengadaan buku madrasah terindikasi dari proses pengadaan yang diarahkan kepada hanya satu rekanan. Sementara madrasah yang menolak, maka pencairan dana BOS termin kedua akan dihambat. Sebab syarat pencairannya dengan melampirkan kuitansi pembelian buku dari rekanan tersebut. (why)
Tiga Oknum Jaksa Diperiksa Tim Aswas Dari Hal. 1 Nilai proyek mencapai Rp15 miliar. Pelaksana teknis adalah SNVT Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air pada BWS Nusa Tenggara I. Dilaporkan ke Kejaksaan Agung, karena proyek itu sempat ditangani Bidang Intelijen Kejati NTB. Namun tiba-tiba dihentikan dan menimbulkan prasangka, sehingga diadukan ke Kejagung. Aswas Kejati NTB, Darmowijoyo, SH., membenarkan pengaduan soal penghentian pemeriksaan proyek tersebut. ‘’Pengaduannya ke Kejaksaan Agung, kami cuma menindaklanjuti perintah Kejaksaan Agung itu,’’ katanya, Jumat (26/10). Untuk pembuktian, ada indikasi masalah dalam penghentian itu, pihaknya mengklarifikasi tiga jaksa, termasuk Kepala BWS Nusa Tenggara I Ir. Asdin Julaidy.
Klarifikasi kedua pihak itu, karena masuk dalam surat pengaduan. ‘’Ya karena ada di surat itu (pengaduan) kita klarifikasi semua,’’ jelasnya. Namun kendala untuk membuktikan kebenaran laporan itu, pihaknya terganjal bukti. Pelapor sama sekali tidak mencantumkan bukti apapun, kecuali berupa surat kaleng. Itu pun, kata Darmowijoyo, surat kaleng yang mencantumkan alamat itu sudah ditelusuri, namun tidak ditemukan. Meski hanya surat kaleng, dengan alasan perintah Kejagung, laporan akhirnya ditindaklanjuti. Hasil pemeriksaan awal, belum ditemukan indikasi suap atau gratifikasi maupun pelanggaran kode etik dalam pengentian penyelidikan. Alasannya, karena Kejaksaan tidak pernah mengeluarkan surat perintah (sprint) apapun untuk pemeriksaan proyek
tersebut. “Saya sudah cek ke Inteljen. Cek ke Pidsus, ndak ada, memang ndak ada kasusnya,” tegas Darmowijoyo. Akhirnya pemeriksaan tidak dilanjutkan ke arah pembuktian, apalagi sanksi. Sebab surat kaleng tidak bisa dijadikan petunjuk. Terlebih oknum jaksa termasuk Kepala BWS membantah keras soal tudingan ada skenario di balik penghentian pemeriksaan itu. ‘’Kami hentikan dan akan laporkan hasil pemeriksaan ini ke Kejaksaan Agung, karena memang tidak ada bukti. Kecuali misalnya ada bukti transfer. Walaupun surat kaleng, kami akan proses sampai ke sanksi,’’ tegasnya. Berita acara pemeriksaan oknum jaksa dan Kepala BWS sudah dikirim ke Kejaksaan Agung. Rekomendasinya tidak bisa dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan berikutnya. (ars)
Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB dilema menegakkan hukum bagi masyarakat yang menjarah kayu hutan. Pascabencana gempa bumi yang melanda NTB, ribuan masyarakat menebang dan menjarah kayu yang berada di dalam kawasan hutan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M.Si., mengatakan pihaknya bersama aparat TNI dan Polri menangkap ribuan masyarakat yang menebang kayu hutan. Namun, ribuan masyarakat tersebut hanya diberikan peringatan dan dikenakan wajib lapor. “Ribuan orang kita tangkap pelaku. Polsek dan Koramil kewalahan juga. Kita pembinaan sifatnya, wajibkan lapor. Karena masyarakat lagi susah, terus kita proses hukum,” ujarnya dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (26/10). Madani mengatakan jika ribuan masyarakat yang lagi susah tersebut diproses hukum, maka kasihan juga. Karena mereka korban bencana yang punya tanggungan anak dan istri yang butuh makan. Sehingga, pihaknya bersama aparat mewajibkan mereka wajib lapor dan tak lagi menebang kayu hutan. Namun, untuk masyarakat yang menebang kayu untuk kepentingan bisnis atau dijual ke pengusaha akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. Penebangan kayu secara ilegal ini, kata Madani, hampir terjadi di seluruh NTB, terutama daerah-daerah terdampak bencana yang dekat dengan kawasan hutan. Untuk mencegah hutan gundul dan ancaman bencana yang lebih besar, pihaknya
meminta masyarakat menggunakan bambu sebagai bahan untuk membangun rumah. Ketersediaan bambu di NTB sangat mencukupi, terutama di Pulau Sumbawa. Madani menyebutkan untuk membangun rumah kayu (Rika) dibutuhkan sekitar 5-6 meter kubik kayu. Sedangkan untuk hunian sementara dibutuhkan sekitar 3-4 meter kubik. Jika melihat rumah warga yang rusak akibat gempa maka kebutuhan kayu sangat banyak. Untuk itulah, masyarakat disarankan menggunakan bambu ketimbang menggunakan kayu. Ditambahkan, operasi gabungan bersama TNI dan Polri bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) terus dilakukan di lapangan.”Kita kejar yang untuk kepentingan bisnis,” tegasnya. Mantan Kepala KPH Rinjani Barat ini sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan agar tak menebang kayu hutan. Bencana yang lebih besar seperti banjir bandang dan tanah longsor menjadi ancaman jika kayu-kayu hutan habis ditebang masyarakat untuk membangun rumah. Sementara itu, untuk kayukayu sitaan hasil illegal logging diupayakan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki fasilitas sosial. Madani menyebut jumlahnya sekitar 400 - 600 meter kubik. Untuk memanfaatkan kayukayu sitaan terus ebut, Pemda harus bersurat ke pengadilan. Dikatakan, saat ini ada beberapa penangkapan mobilmobil pengangkut diduga hasil illegal logging di NTB. Di kantor Dinas LHK NTB, dua truk kayu diduga hasil illegal logging telah ditahan dan dalam proses penanganan aparat penegak hukum. (nas)
Australia akan Bantu NTB Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Dari Hal. 1 ‘’Bahkan tadi kita membicarakan pengiriman anak NTB untuk sekolah di Australia. Jadi inline dengan program kita. Jadi anak kita bukan saja ke Polandia tapi juga ke Australia yang kita prepare, banyak anak-anak kita ke sana,’’ kata Dr. Zul. Sementara itu, Wakil Dubes Australia untuk Indonesia, Allaster Cox menyatakan, Pemerintah Australia berkeinginan kuat bekerjasama dengan Pemprov NTB khususnya kegiatan yang berkaitan dengan penanganan pascagempa. Ia mengatakan Pemerintah Australia berbelasungkawa atas bencana gempa bumi yang mengguncang NTB beberapa waktu lalu.
‘’Sekarang waktunya renovasi dan rehabilitasi. Kami sudah alokasikan beberapa program kami untuk bekerjasama meningkatkan taraf hidup masyarakat secara cepat,’’ katanya. Allaster mengatakan, selama ini Australia telah bermitra dengan NTB dalam peningkatan SDM, pembangunan infrastruktur dan pendidikan. ‘’Dan saya bicara sama Pak Gubernur mengenai keinginan kami melanjutkan kerjasama di semua bidang. Dan mudahmudahan ada kesempatan investor-investor dari Australia yang akan ke sini,” ujarnya. Bagaimana, ke depan kerjasama dan investasi di bidang industri olahan, pariwisata dan lainnya. Termasuk pengembangan UMKM. (nas)
Gubernur Targetkan Tak Ada Masyarakat Tinggal di Bawah Tenda Dari Hal. 1 Berdasarkan pengalaman pemerintah dalam menangani bencana, penggunaan dana akan susah dikontrol jika cair ke rekening pribadi. Kadang susah dikontrol jika masyarakat menggunakan dana bantuan tersebut untuk keperluan lain. Sehingga ini yang kemudian menjadi masalah di kemudian hari. Jika masyarakat diminta pertanggungjawabannya. ‘’Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman dibuat Pokmas. Sehingga pertanggungjawabannya cukup Pokmas saja. Tetapi pembentukan Pokmas ini jadi masalah,’’ ujarnya. Apalagi sebelumnya ada persyaratan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bahwa rumah yang dibangun tahan gempa, seperti Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha). Sekarang masyarakat boleh memilih membangun rumah instan kayu (Rika) dan Rumah Instan Konvensional (Riko). Terpisah, Kepala Dinas Sosial NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos, MH menyebutkan jumlah huntara yang telah terbangun lebih dari 20 ribu unit. Kebutuhan huntara sesuai laporan rumah yang rusak be-
rat sekitar 83 ribu unit. Khalik berharap dalam satu bulan ke depan semua huntara yang dibutuhkan masyarakat sudah terbangun. Mengenai adanya masyarakat yang tinggal di dekat kandang ternak karena belum ada huntara, Khalik mengaku kondisi di lapangan ada yang seperti itu. Dijelaskan, huntara yang dibangun saat ini dilakukan oleh NGO dan masyarakat secara mandiri. Namun ada juga pemda kabupaten/kota seperti Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Kota Mataram yang mengalokasikan anggaran dalam APBD Perubahan 2018 untuk membangun huntara. ‘’Lombok Barat dan KLU setahu saya ndak ada. Terhadap yang tak ada ini kemudian kita dorong. Kalau ada yang memberikan bantuan spandek kita dorong ke lokasi itu,’’ katanya. Untuk Lombok Barat dan KLU, kata Khalik, memang perlu kerja keras. Apa yang menjadi harapan gubernur, sebulan ke depan masyarakat tak lagi tinggal di bawah tenda. ‘’Memang NGO siap membangun sejumlah rumah yang rusak berat. Tapi kita belum dapatkan progress report terbaru,’’ tandasnya. (nas)
Batasi Aktivitas Pendakian Dari Hal. 1 sampai 31 Desember 2018,” kata Kepala Balai TNGR Sudiyono kepada Suara NTB Jumat (26/10). Jalur Aik Berik memang belum favorit karena tidak selengkap fasilitas di jalur umum Senaru dan Sembalun. Terlebih jalur ini juga terpapar gempa berupa longsor, untungnya tidak parah, sehingga masih aman dilalui pendaki. Atas dasar survei tahap kedua, TNGR memberlakukan pembatasan jalur pendakian karena sejumlah masalah ditemukan petugas gabungan. Seperti Pos Aik Berik dalam kondisi rusak berat dan di sekitar itu tidak tersedia air bersih. Kendati
demikian, jalur pendakian hingga ke Pelawangan dipastikan laik dan aman dilalui. Temuan lain petugas, ada retakan di sepanjang tebing Pelawangan - Aik Berik dengan kedalaman bervariasi sekitar 0,5 sampai 1 meter, dengan lebar retakan 5 – 50 Cm. Petugas juga mendapati jalur Pelawangan – Aik Berik ke Danau Segara Anak terputus akibat longsor. Ini kemudian menjadi alasan TNGR melarang pendaki turun ke Danau Segara Anak, artinya pendakian dibatasi sampai Pelawangan. Ditemukan juga bekas pembakaran lahan pada jalur Pondok Amaq Kros sekitar Pos IV Pelawangan – Aik Berik. Untungnya, selain masalah masalah itu, setidaknya penda-
ki bisa mendapat suplai air yang cukup. Sudiyono menyebut, sumber air bersih itu ada di Pos II Kokok Geres, Pos III Kokok Mute, Pos IV Amaq Kros – Pelawangan Aik Berik. “Kondisi airnya bersih,” sebutnya. Hanya saja, lanjutnya belum tersedia sarana dan prasana (sarpras) pendukung seperti toilet, papan informasi, papan larangan, papan petunjuk pos. Kesimpulan pihaknya, jalur Aik Berik memenuhi syarat untuk dibuka bagi pendaki, diputuskan mulai awal November mendatang. Namun beberapa catatan pembatasan di antaranya, kegiatan pendakian hanya sampai Pelawangan. Sementara lokasi camping area hanya direkomendasikan
bisa digunakan Pos IV Pondok Amak Kros. Sementara pembelian tiket pendakian hanya dilayani melalui booking online dengan kuota pendakian 150 orang per hari. Sementara kegiatan penataan jalur akan dilakukan tanggal 30 sampai 4 November 2018. Berupa perbaikan, pembersihan, pemasangan papan petunjuk arah, papan larangan, papan peringatan. Kegiatan ini akan melibatkan Forum Rinjani Bagus, Dinas Pariwisata Lombok Tengah, BPBD, Pemerintah desa, DPH Geopark Rinjani, tracking organizer forum dan guide porter. Jalur resmi lainnya Timbanuh juga dilakukan survei. Hasilnya, pos di Timbanuh ditemukan dalam kondisi
baik. Jalur pintu gerbang Bukit Tongtong dalam kondisi baik. Namun masih ada kendala, ditemukan keretakan pada shelter Pos Pancor Tayib rusak berat akibat hancur tertimpa batu. Shelter Pos Momot Yamin rusak ringan rusak ringan akibat retakan. Akibat masih terjadi longsor yang menyebabkan jalur terputus, akhirnya survei dihentikan sampai Pos Momot Yamin. Sementara sumber mata air hanya di terdapat di Sungai Mayung Polak. Selain itu tidak ada sarpras pendukung seperti papan informasi, toilet. Kesimpulannya, jalur ini masih ditutup sama dengan jalur Sembalun dan Pelawangan karena masih dianggap berbahaya bagi pendaki. (ars)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Sabtu, 27 Oktober 2018
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Kerjasama Bagian Humas Protokol Setda Sumbawa dengan Harian Suara NTB Festival Pesona Teluk Saleh
Menjual Destinasi Unggulan di Timur Sumbawa Kecamatan Tarano di ujung timur Sumbawa, memiliki potensi wisata yang tak kalah hebat dari daerah lainnya. Destinasi unggulannya, Teluk Saleh yang dikenal sebagai akuarium dunia penuh dengan keanekaragaman habitat lautnya. Termasuk keberadaan pakek torok (hiu puas) di perairan tersebut. Belum lagi keindahan gili (pulau) pulau kecil di sekitarnya. Dibalut keunikan budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. Semuanya dipadukan dalam event wisata Festival Pesona Teluk Saleh 2018. FESTIVAL tersebut telah resmi dibuka Kamis (25/10) lalu oleh Wakil Bupati Sumbawa yang diwakili Ketua Dewan Kesenian Sumbawa (DKS) yang juga Kepala Bappeda, Ir. H. Iskandar M.Ec,Dev. Hingga pelaksanaannya berakhir Desember mendatang, ada sejumlah kegiatan wisata dan budaya yang disajikan. Ditandai pawai budaya yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dengan tema potensi destinasi dan adat istiadat wilayah setempat. Setelah sebelumnya juga digelar Barapan Kebo sejak 7 Oktober lalu. Kemudian pentas seni dilaksanakan selama empat malam dari 27 hingga 30 Oktober. Lomba kuliner khas Sumbawa dan event lain seperti lomba memancing 30 Oktober di bendung Banda. Selanjutnya Pesona Bagang dan Pakek Torok (Hiu Paus) hingga bulan Desember. Sebuah event wisata baru di Labuan Jambu. Mengamati keberadaan hiu puas dari bagang. Dilanjutkan dengan event Kebo Nange, kawanan kerbau yang dibawa pemiliknya peternak Empang Tarano berenang melewati laut dari bibir pantai Panjang desa Labuan Jambu ke Gili Rakit (sebuah pulau kecil yang menjadi lokasi padang penggembalaan ternak masyarakat) sekitar sepanjang 2 kilomter. Kebiasaan masyarakat setempat membawa ternaknya ke Gili Rakit pada saat awal musim tanam tiba sekitar bulan Desember. Ada pula event Cera Labu, tradisi leluhur masyarakat desa La-
buan Bontong sebagai bentuk rasa syukur kpada sang pencipta atas keselamatan dan rezeki yang diberikan. Serta terhidar dari bala bencana yang biasanya dilaksanakan sekitar awal Desember. Camat Tarano, M. Tahqik, S.H mengupas sejumlah keunggulan Teluk Saleh yang menjdi ikon kegiatan ini. Selain dikenal sebagai akuarium dunia, di samping perairanTelukSalehjugaadaGunung Tambora, dikelilingi pulau-pulau kecil seperti Gili Rakit, Gili Paka, Gili Depi, dan Gili Dewa. Keindahan alam laut dan pengunungan yang eksotis. Sehingga tentu saja, dalam konteks industri pariwisata Teluk Saleh sangat menjanjikan. Potensi wisata yang menjual namun butuh perhatian dan sentuhan khusus dari semua pihak untuk dikembangkan. Potensi ini diperkuat dengan destinasi wisata lainnya yang sudah mendunia seperti wisata Hiu Paus “Whale Shark Tourism” yang ada di Desa Labuhan Jambu. Dengan kemasan acara Pesona Bagang dan Pakek Torok. “Kita ingin menonjolkan setiap potensi yang ada di Tarano. Sehingga menjadi agenda
bagi masyarakat luas bahwa di Kecamatan Tarano ada ada Festival dengan beberapa event kegiatan. Harapan pemerintah kecamatan, kita angkat masing-masing potensi yang ada di desa supaya menciptakan lapangan kerja. Seerti sekarang di Labuhan Jambu dengan adanya Hiu Paus, sudah terbentuk Pokdarwis. Nanti mereka yang akan mengelola dengan Bumdes yang ada di Desa Labuhan Jambu. Sehinga pemilik perahu bagang memperoleh pendapatan dari keberadaan wisata Hiu Paus. Inilah peluang lapangan kerja baru,”sebutnya. Wabup melalui Ketua DKS, Ir. H. Iskandar, M.Ec., Dev menyebutkan, Festival Pesona Teluk Saleh ini sebuah rangkaian festival yang dipandang cukup panjang. Karena direncanakan akan berlangsung sampai bulan Desember. Sebuah gagasan besar yang bukan hanya harus ditangkap peluangnya oleh masyarakat di luar Tarano, para wisatawan, tetapi juga harus dibaca dengan jeli oleh masyarakat Tarano. Teluk Saleh ini sebuah wilayah kawasan perairan dengan luas 1.459 kilometer persegi.
Panjang bentangannya mencapai 282 kilometer. Cukup luas menunjukkan potensinya juga berpeluang untuk menjadi cukup besar. Selama ini masayarkat, memanfaatkan potensi Teluk Saleh masih dalam pola dan konsep yang turun temurun, terlalu minim kreasi, dan kurang inovasi. Meski demikian sudah mampu memberikan daya hidup yang begitu tinggi buat masyarakatnya. “Melalui event tahun kedua ini, semangatnya diharapkan setiap tahun akan memberi hasil perubahan-perubahan ke arah yang lebih posisitf,”jelasnya. Takdipungkiri,keberadaanHiu Paus di Tekuk Saleh yang populasinya di sekitar wilayah Jamu mencapai 40 ekor menjadi jualan tersendiri. Guna menjadikannya sebagai titik destinasi, harus ada kreasi dan kolaborasi-kolaborasi semua pihak untuk mengembangkan potensi ini supaya bisa diambil manfaatnya. ”Saya kira ini menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat, peluang inkam bagi pemerintahan desa untuk menjadi biaya pembangunan desa dan kita Tana Samawa ini,” paparnya. Dijelaskannya, kawasan Teluk Saleh adalah kawasan yang bisa dicakupi oleh Kabupaten Bima, Dompu dan Sumbawa. Terlebih dahulu menyelenggarakan festival Pesona Teluk Saleh bahkan mencapai tahun kedua justru masyarakat Kecamatan Tarano. Oleh karenanya pemerintah daerah memberikan apresiasi dan rasa bangga yang sangat tinggi atas pelaksanaan kegiatan ini. Diharapkan festival ini menjadi cikal bakal kawasan
yang penyelenggaraannya tidak hanya sekadar sebatas wilayah kecamatan Tarano. Tetapi juga akan melibatkan banyak pihak, atau menjadi festival bersama di kawasan Teluk Saleh yang melibatkan antar pemerintah kabupaten yang dicakupi oleh wilayah dari Teluk Saleh tersebut. H. Iskandar ingin mengugah semangat semua pihak agar jangan hanya menjadikan sebuah event sebatas seremonial. Tetapi juga harus memiliki nilai tambah yang secara ekonomi dari tahun ke tahun bertambah. Sebab apabila hanya sekedar selesai di upacara seremonial, rugi dan tidak mendapatkan keuntungan lebih. Oleh karena itulah, Kepala Desa wilayah pesisir harus membaca peluang seperti ini. Bila perlu tahun depan, pada penyelenggaraan Festival Pesona Teluk Saleh berikutnya ditambah eventnya dengan sebuah event Tour The Bagang. “Jadi setiap bagang itu kita siapkan kamar satu untuk para wisatawan lalu bak mandinya kita bawa dari daratan. Kemudian ada BUMDes, yang akan mensuplay air tawar dari daratan menuju ke bagang yang ada tamunya. Lalu pada saat yang tepat tamu-tamu wisatawan itu kita ajak menyaksikan hiu paus yang sedang makan ikan kecil yang akan menjadi bahan membuat masin (produk masakan tradisional) masyarakat pesisir. Ini menarik, dan saya kira ini menjanjikan dari sisi ekonomi. Kita beri nama Tour The Bagang, kita publis special, lantas kita bentuk kelembagaan-kelembagaan lokal baik tingkat kepala desa ,
maupun kelompok ekonomi kratif masyarakat. Saya kira ini merupakan pemikiran-pemikiran yang baik karena potensi ini begitu besar,”sarannya. Setidaknya event ini, lanjut H. Iskandar, telah mengilhami selu-
ruh masyarakat lainnya untuk mulai membaca potensi diri dan lingkungannya. Dalam rangka mendukung pelestarian alam lingkungan dan kehidupan manusianya di kemudian hari. (ind/arn/*) (Foto//Istimewa)
H. Iskandar saat membuka Festiva Pesona Teluk Saleh (Foto//Istimewa)
Salah satu atraksi kesenian tarian pembuka Festival Pesona Teluk Saleh (Foto//Istimewa)
Pawai budaya dari seluruh desa di Kecamatan Tarano yang melambangkan tradisi desa masing masing, seperti tradisi bayar nazar Desa Banda (Foto//Istimewa)
(Foto//Istimewa)
Salah satu bentuk pengamatan hiu puas dari bagang di Labuan Jambu, yang sebelumnya mendapatkan pendampingan dari Conservation Internasional. Yang selanjutnya wisata hiu paus ini dikelola oleh masyarakat setempat.
(Foto//Istimewa)
Sejumlah pejabat OPD di lingkup Pemkab Sumbawa yang hadir dalam pembukaan kegiatan Festival Pesona Teluk Saleh
Tradisi Desa Labuan Aji ditampilkan dalam pawai Festival Pesona Teluk Saleh
DPRD Minta Pemkot Tambah Jumlah Fasilitator Mataram (Suara NTB) DPRD Kota Mataram meminta kepada Pemkot Mataram untuk menambah jumlah fasilitator. Pasalnya dengan 14 fasilitator yang ada dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan akan pendamping bagi Pokmas (Kelompok Masyarakat) di Kota Mataram. “Saya rasa Pemkot harus segera berkoordinasi dengan Provinsi bagaimana caranya agar fasilitator ini ditambah. Kasihan warga, kalau jumlah fasilitator sedikit, otomatis pembangunannya juga akan lama,” kata Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska, SPt, Jumat (26/10). Ia mengatakan bahwa warga sudah sangat lama tinggal
di pengungsian. Sehingga pembangunan rumah tahan gempa itu harus dipercepat. Namun melihat jumlah fasilitator yang tidak ideal dengan jumlah pokmas yang ada, ia ragu pembangunan rumah tahan gempa itu bisa dilakukan dengan cepat. “Kan idealnya 40, yang ada cuma 14, itu masih jauh sekali, setengahnya saja belum cukup.
Ini harus menjadi perhatian, biar cepat dibangun rumah warga ini,” ujarnya. Pihaknya juga sudah banyak mendapatkan desakan dari warga agar rumah warga dapat segera dibangun. Sebab mereka mulai khawatir karena sebentar lagi akan memasuki musim hujan. Mereka akan merasa sangat tidak nyaman berada di pengungsian saat hujan. “Masyarakat kan tidak bisa bangun rumah tahan gempa sendiri tanpa pendampingan. Karena pemerintah sudah memastikan akan melakukan pendampingan hingga rumah tahan gempa itu benarbenar terbangun,” ujarnya. Ia berharap kondisi ini dapat segera diatasi. Persoalan fasilitator ini dianggap sangat penting. Semakin banyak fasilitator, maka semakin banyak pula r u m a h yang dapat dibangun. Dengan demikian itu bisa mempersi n g k a t w a k t u pembangunan rumah tahan gempa. “Sekarang sudah mau musim hujan, kasihan warga kalau harus tinggal di pengungsian. Ini kan dananya sudah ada tinggal
dibangun saja. Janganlah lamalama,” ujarnya. Ia juga berharap Pemerintah Provinsi NTB dapat melihat kesu-
litan yang dialami oleh Pemkot Mataram. Sehingga Pemprov bisa memberikan penambahan jumlah fasilitator atau pendamping.
Dengan demikian, semua pokmas dapat melakukan pembangunan rumah tahan gempa secara bersama-sama. (lin)