Edisi Kamis 27 September 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 27 SEPTEMBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 166 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dibanjiri Ribuan Jemaah, Doa Badruttamam untuk Lombok Sumbawa EMURUH lantunan salawat dari ribuan jemaah dengan diiringi dentuman gendang hadroh menjadikan suasana meriah penuh khidmad sebagai pembuka acara peringatan 3 tahun Majlis Badruttamam asuhan TGH Muammar Arafat, SH. MH, Selasa (25/9) malam di Islamic Center.

TGH. Muammar Arafat merupakan Pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah, Pagutan, Kota Mataram.

Di usia yang ke-tiga tahun, majlis

yang dilaksanakan setiap malam bulan purnama. Dan selalu dibanjiri ribuan jemaah mengusung tema Lombok Sumbawa bangkit dari keterpurukan setelah diguncang musibah gempa bulan Agustus lalu.

Sebagai pengasuh Majlis Badruttamam, Kak Tuan Muammar (KTM) panggilan akrab cucu dari almarhum TGH Abhar Pagutan menyerukan dan mengajak ribuan jemaahnya untuk bangkit.

Bersambung ke hal 15

CERAMAH - Ketua Majlis Badruttamam, TGH Muammar Arafat saat memberikan ceramah pada peringatan tiga tahun majlis yang dihadiri ribuan jemaah tersebut di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center Mataram, Selasa (25/9) malam.

(Suara NTB/ist)

Lantik Bupati Lotim dan Walikota Bima

Bukan Saatnya Lagi Pimpinan Daerah Feodal Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc mengatakan, bukan saatnya lagi pimpinan daerah, baik gubernur/ wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota bersikap feodal.

Gubernur, bupati/walikota itu bukan penguasa dan bukan raja. Tapi siapa yang berani menjadi gubernur, siapa yang berani menjadi bupati adalah mereka yang punya kesadaran untuk berkorban lebih banyak dibandingkan masyarakat.

(Suara NTB/nas)

LANTIK - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat melantik Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmy - H. Rumaksi serta Walikota dan Wakil Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi dan Feri Sofiyan di Mataram, Rabu (26/9) siang.

(Suara NTB/humasntb)

Dana Sudah Ditransfer

H. Zulkieflimansyah

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta dana bantuan perbaikan rumah yang sudah ditransfer agar segera dieksekusi. BNPB telah menstransfer dana bantuan perbaikan rumah tahap I kepada lebih dari 5.000 orang penerima.

Sementara, untuk transfer dana bantuan perbaikan tahap II, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc mengaku akan kembali menemui Kepala BNPB. Kebetulan, Kepala BNPB saat ini sedang berada di Mataram, setelah pertemuan sebelumnya digelar di Kantor BNPB Jakarta, Selasa (25/9).

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R Cari Akar Persoalannya

H. Ridwan Syah (Suara NTB/dok)

PEMPROV NTB akan mencari akar persoalan yang menyebabkan masih rendahnya minat investor menanamkan investasi di sektor pertanian. Produksi komoditas pertanian seperti padi dan jagung sudah mencapai jutaan ton setahun.

Namun, masih belum ada industri olahan skala besar di NTB. Sementara, visi dan misi gubernur yang baru menciptakan nilai tambah sektor pertanian dengan menghadirkan industralisasi.

Bersambung ke hal 15

Gedung Baru Setwan NTB Tak Dapat Difungsikan Mataram (Suara NTB) Akibat gempa beruntun yang mengguncang NTBk beberapa waktu lalu, sejumlah gedung pemerintahan mengalami kerusakan parah.

Salah satunya gedung Sekretariat Dewan (Setwan) NTB. Gedung DPRD NTB yang baru digunakan 2017 lalu itu, kini sudah tak dapat difungsikan.

Para pegawai memanfaatkan garasi mobil Pimpinan Dewan yang berada di sebelah barat Gedung Setwan DPRD yang baru untuk kegiatan perkantoran.

Sekretaris DPRD NTB, H. Mahdi Muhammad, SH, MH yang dikonfirmasi di sela-sela sidang paripurna DPRD NTB, Rabu (26/ 9) siang mengatakan gedung baru Setwan tak dapat digunakan. Pasalnya, sesuai hasil asesmen yang dilakukan Dinas PUPR NTB bersama Tim Ahli dari Australia beberapa waktu lalu, gedung Setwan diberi tanda merah. Artinya, tidak boleh digunakan karena membahayakan. ‘’Kalau saya jelas kecewa sebagai orang yang mengelola. Dampaknya, kinerja kita menjadi tak optimal. Karena harus pindah ke garasi,’’ kata Mahdi.

Bersambung ke hal 15

MEGAH - Gedung Setwan NTB yang baru berdiri megah. Namun gedung ini sudah tak bisa digunakan karena rusak berat akibat gempa beberapa waktu lalu.

Viral Rekaman Klarifikasi

Tersangka Fee Proyek Rehabilitasi Gempa Dipindah ke Sel Tikus Video klarifikasi kasus fee proyek rehabilitasi sekolah pascabencana anggota DPRD Kota Mataram, HM viral di media sosial dan pesan instan. Polemiknya, video tersebut direkam di Lapas Mataram, tempat politisi Golkar itu kini ditahan. Ada indikasi kelalaian petugas Lapas.

RAMAINYA video dimaksud membuat jajaran Kanwil Kemenkumham NTB membuat tim khusus untuk menyelidikinya. Hasilnya, oknum perawat kawan HM mengelabui petugas kesehatan Lapas Mataram. Sanksi menanti oknum petugas Lapas.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

TO K O H

Hal tersebut ditegaskan Gubernur NTB didampingi Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, saat melantik Bupati/Wakil Bupati Lombok Timur terpilih, Drs. H. Sukiman Azmi, MM dan H. Rumaksi SJ, S.H dan Walikota / Wakil Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE dan Feri Sofiyan, SH,Rabu, (26/9). ‘’Zaman sekarang menjadi gubernur, menjadi bupati, dalam ekonomi yang terbuka harus disikapi dengan cara yang berbeda,’’ ujarnya. Saat ini, ekonomi kita adalah ekonomi yang terbuka. ‘’Tugas utama yang mendinamisir ekonomi itu adalah dunia usaha,’’ kata Dr. Zul—sapaan akrab— Gubernur NTB. Tugas kepala daerah sebagai pelayan masyarakat adalah membuat iklim, memastikan daerah kondusif untuk bisnis.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/why)

KLARIFIKASI - Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Faisol Ali didampingi Kadiv Pemasyarakatan, Dwinastiti, Rabu (26/9) memberi klarifikasi video HM tersangka dugaan menerima fee proyek yang direkam di lingkungan Lapas Mataram.

12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456 Tersangka MH diduga membuat video tes12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 timoni dalam kasus dugaan menerima fee 12345678901234567890123456 proyek bencana gempa. Namun video yang be12345678901234567890123456 redar luas itu justru menjadi blunder. Kejari 12345678901234567890123456 Mataram akan melayangkan surat ke Kanwil 12345678901234567890123456 Kemenkum HAM NTB, mengklarifikasi soal 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 penggunaan alat komunikasi di dalam Lapas.

12345678901234567890123456 Dalam video berdurasi 1,06 detik itu ter12345678901234567890123456 sangka HM mengenakan kaos kuning, di 12345678901234567890123456 depan kamera ponsel membuat video klari12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 fikasi soal kasusnya. Ia membantah melaku12345678901234567890123456 kan pemerasan terhadap Kadisdik Kota 12345678901234567890123456 Mataram, Sud dan Kontraktor CTH terkait 12345678901234567890123456 dana proyek bencana. Namun aksinya itu 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 memicu masalah baru, khususnya bagi pi12345678901234567890123456 hak Lapas Mataram.

12345678901234567890123456 Kajari Mataram Dr. I Ketut Sumedana, 12345678901234567890123456 SH.,MH mempertanyakan aktivitas pereka12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 man video oleh tersangka dalam posisi sebagai 12345678901234567890123456 tahanan titipan pihaknya. ‘’Kalau itu dibuat 12345678901234567890123456 di Lapas Mataram saya sangat sayangkan,’’ 12345678901234567890123456 kata Kajari Rabu (26/9) kemarin.

12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 Seharusnya, kata Kajari, tidak boleh ada 12345678901234567890123456 alat komunikasi apapun yang dipakai di 12345678901234567890123456 dalam Lapas. Larangan berlaku untuk pe12345678901234567890123456 ngunjung, terlebih tahanan atau pun narapi12345678901234567890123456 dana.

12345678901234567890123456

Kejari Mataram Protes Lapas

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Kamis, 27 September 2018

Tutup Aula Pertemuan AULA pertemuan milik kantor kelurahan Pagutan Timur sejak beberapa hari lalu ditutup untuk segala akitivitas. Lurah Pagutan Timur, Irfan S. Soeratie, menerangkan penutupan ini disebabkan kekhawatiran akan kondisi fisik bangunan akibat gempa beberapa waktu lalu. “Sebab pilar dan plafon aula tersebut mengalami kerusakan, makanya kami menutupnya sejak tiga hari lalu,” terangnya kepada Suara NTB. Ia menambahkan, bangunan aula ini selain digunakan untuk pertemuan warga, juga banyak dipakai (Suara NTB/uul) oleh remaja sebagai temIrfan S. Soeratie pat mengakses internet.

Terutama saat malam hari, para remaja menggunakannya untuk nongkrong sambil internetan. Hal ini kemudian membuatnya menutup untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan dengan kondisi bangunan seperti itu.

“Makanya kita pasangi police line biar tidak ada warga bisa masuk karena kalau hanya himbauan banyak yang tidak mengindahkan,” kata Irfan. Meskipun sudah dipasangi police line, masih ada beberapa remaja nekat masuk ke sana. Pihaknya hanya bisa memberikan peringatan agar tidak ada lagi kejadian serupa.

Kondisi aula pertemuan yang rusak ini, imbuhnya, perlu dirobohkan agar tidak membuat khawatir. “Tetapi kita menunggu giliran, karena sekarang pemerintah masih memfokuskan untuk perbaikan rumah warga,” paparnya.

Irfan menjelaskan di kelurahan Pagutan Timur ada tiga rumah warga mengalami kerusakan parah akibat gempa lalu dan sudah dirobohkan. Warga yang rumahnya rusak parah ini untuk sementara menumpang tinggal di rumah saudara sembari menunggu rumahnya dibangun.

Pihaknya juga menyatakan kesiapannya membentuk kelompok masyarakat untuk membangun rumah RIsha besok.

“Jika nama dan jumlahnya sudah kita terima, langsung kita bentuk tanpa menunggu biar segera dibangun,” jelasnya.

Irfan berharap pembangunan rumah Risha dilakukan segera karena sudah memasuki musim penghujan. (uul)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Kepala Disdik Kota Mataram Dibebastugaskan Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, H. Sudenom akhirnya dibebastugaskan. Pembebastugasan tersebut, setelah Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menandatangani surat keputusan pembebastugasan yang bersangkutan pada Rabu (26/9).

Selain SK pembebastugasan, Walikota juga menandatangani SK penunjukan pelaksana tugas (Plt). Sekretaris Disdik, Hj. Suhartini resmi ditunjuk sebagai Plt. Sebelum menandatangani SK tersebut, Walikota menggelar rapat tertutup bersama Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang juga Sekda Kota Mataram Ir. H. Effendi Eko Saswito, Asisten III Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Baiq Nelly Kusumawati dan Kepala Seksi Penegakan Hukum BKPSDM, Marwi.

Walikota menerangkan,

keputusan itu diambil setelah menerima hasil kajian tim yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Kata dia, pertimbangan pembebastugasan itu butuh waktu panjang. Sebab, ada mekanisme dan aturan yang harus dijalani.

“Hari ini (kemarin,red) saya sudah terima hasilnya. Berdasarkan itu yang bersangkutan (Kadisdik) dibebastugaskan,” kata Walikota ditemui usai menggelar rapat tertutup.

Pertimbangan lain lanjutnya, yang bersangkutan diminta fokus menjalani proses hukum pascapenetapan dirinya sebagai tersangka oleh Kejaksaan.

Walikota melihat pekerjaan di Dinas Pendidikan sangat banyak, sehingga harus ditangani secara serius. Untuk memperlancar pelaksanaan program secara otomatis Sekretaris Disdik Hj. Suhartini ditunjuk sebagai Plt Kadisdik mulai Rabu (26/9).

“Karena pekerjaannya melekat di sana. Iya, saya tunjuk Sekretarisnya sebagai Plt,” jawab Walikota. Ahyar Abduh menambahkan, Pemkot Mataram sedang melaksanakan uji kompetensi terhadap seluruh pejabat eselon II. Selain itu, konsentrasi juga pada penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa.

Pejabat telah diuji akan dilakukan pergeseran. Terkait kekosongan jabatan di Disdik, kemungkinan akan dilakukan pansel. Tetapi tergantung dari hasil pergeseran nantinya.

“Insya Allah, Oktober - November sudah selesai,” ucapnya.

Bagaimana dengan status Catur Totok? Walikota

(Suara NTB/cem)

KETERANGAN - Walikota Mataram H. Ahyar Abduh didamping Sekda H. Effendi Eko Saswito, Asisten III Hj. Baiq Evi Ganevia dan Kepala BKPSDM Baiq Nelly memberikan keterangan pers terkait pembebastugasan H. Sudenom sebagai Kadisdik, Rabu (26/9). mengatakan,akan bertahap memproses. Sama seperti Sudenom, ada mekanisme juga harus dilakukan oleh tim.

Sekda mengatakan, pasca dibebastugaskan Sudenom

nantinya akan ditempatkan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagi fungsional umum. “Iya, sementara kita taruh di sana,” ucapnya. (cem)

Harus Segera Diproses WAKIL Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Parhan, SH., menyarankan kepada Pemkot Mataram agar segera mengurus ASN yang terlibat kasus korupsi. Dia mendorong proses ini dilakukan secepatnya. ‘’Supaya tidak menimbulkan fitnah-fitnah lain menimbulkan hal-hal yang kurang baik terhadap pemerintahan kita,’’ ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Rabu (26/9).

Parhan melihat, ada beberapa ASN yang tersangkut kasus korupsi masih aktif menjadi abdi negara. ‘’Banyak kasus ya, (Suara NTB/fit) yang tersangka masih Parhan dipertahankan masih leluasa melakukan hal-hal yang menjadi tugas pokoknya sebagai ASN,’’ cetusnya. Politisi PKS ini mengungkapkan bahwa saat ini Pemkot Mataram tengah menjadi sorotan.

Oleh karena itu, pihaknya menyerukan supaya Pemkot Mataram segera menindaklanjuti hal ini.

Tindakan tegas harus segera diambil terhadap ASN yang tersangkut kasus korupsi. Ini untuk mempertegas komitmen Pemkot Mataram dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. ‘’Supaya ini jangan berlarut-larut, atau terkesan pembiaran,’’ katanya. Menurut Parhan, Pemkot Mataram tidak harus menunggu adanya putusan dari pengadilan terhadap ASN yang tersangkut kasus korupsi tersebut. ‘’Tapi kalau status sudah tersangka itu, otomatis melekat di diri seseorang walaupun belum ada putusan pengadilan,’’ imbuhnya. Dikatakan anggota Dewan dari dapil Sandubaya ini, untuk mencegah ASN terlibat kasus korupsi sebetulnya tergantung dari individual ASN itu sendiri. Untuk itu, Parhan menganjurkan agar peluang-peluang korupsi bagi ASN itu perlu ditutup. Supaya kasus korupsi yang melibatkan ASN tidak terulang kembali.

Karena, lanjut Parhan pakta integritas yang ditandatangani saat menjadi ASN nyatanya bukan jaminan bahwa mereka tidak terlibat kasus korupsi. ‘’Itu bukan jaminan. Itu kembali pada individual masing-masing ASN,’’ katanya. Artinya, kalau ASN itu memegang janjinya kepada Tuhan tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang, seharusnya tidak akan ada ASN tersandung kasus hukum. ‘’Ketika mereka terlibat korupsi, itu artinya ASN tersebut bersumpah palsu. Makanya saya bilang, kuat tidak keyakinannya terhadap sumpah yang telah diucapkan. Kalau kuat keyakinannya, mereka tidak akan korupsi,’’ terangnya. (fit)

(Suara NTB/lin)

MENURUN - Suasana di ruang tunggu poliklinik RSUD Kota Mataram pada Rabu (26/9). Jumlah pengunjung mengalami penurunan drastis setelah perubahan aturan dari BPJS.

Kunjungan ke RSUD Kota Mataram Menurun Drastis Mataram (Suara NTB) Kunjungan pasien ke RSUD Kota Mataram mengalami penurunan drastis. Selain disebabkan karena jumlah tempat tidur yang berkurang, juga disebabkan karena adanya aturan baru BPJS Kesehatan.

“Kunjungan pasien hari ini sebanyak 334 pasien. Biasanya kunjungan dalam sehari itu bisa sampai 1.000 orang. Tapi sekarang sudah banyak berkurang,” kata Kepala Bidang Pelayanan RSUD Kota Mataram, dr. Emirald Isfihan, Rabu (26/9).

Saat ini RSUD Kota Mataram tengah melakukan ren-

menuding Dinas Pertanian tidak melaksanakan fungsi pengawasannya secara benar.

Demikian juga Wayan Wardana mengaku menyaksikan langsung limbah-limbah bekas pemotongan gelap. ‘’Itu di luar kontrol bapak, di pinggir jalan itu terjadi pemotongan hewan ternak. Terlepas dari itu legal atau ilegal, itu tetap saja menjadi tanggung jawab bapak sebagai komandan di institusi ini.

Jadi artinya ndak bisa kita bilang itu ilegal lantas kita lepas tangan,’’ tegasnya.

Karena, pemotongan di tempat yang tidak seharusnya, tentu akan berdampak serius bagi kesehatan. ‘’Karena dikerjakan tidak sesuai standar pemotongan dan standar kesehatan,’’ cetusnya. Kalaupun pemotongan di Sekarbela itu ilegal, nyatanya, itu bukan barang baru. Praktik pemotongan ilegal itu sudah terjadi sejak lama.

bukan mau kita, ini aturan yang diterapkan oleh BPJS,” ujarnya.

Pantauan Suara NTB, tidak banyak pasien yang menunggu di depan poli. Hanya beberapa saja yang terlihat menunggu antrean. Bahkan di Poli Kandungan sama sekali tidak ada pasien yang di kursi tunggu.

“Bisa dilihat sendiri jumlah kunjungan pasien sangat menurun. Saat ini kami masih membangun komunikasi yang baik dengan BPJS Kesehatan. Kami masih berdiskusi untuk menindaklanjuti soal aturan ini,” ujarnya.

Sementara itu Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H. Lalu

Herman Mahaputra, M.Kes mengatakan bahwa pihaknya belum memberikan laporan kepada Walikota Mataram terkait hal ini. Ia berharap masih bisa mencari jalan keluar dan mendiskusikannya dengan BPJS Kesehatan. Ia berharap ada formulasi khusus bagi pasien yang ingin dirujuk atau berobat ke rumah sakit pemerintah.

“Memang kalau yang fasilitasnya tidak ada di rumah sakit lain, sudah pasti akan dirujuk ke kita. Misalnya HD, ini kan cuma ada di kita di Kota Mataram. Jadi dari faskes tingkat satu langsung

bisa dirujuk ke kita,” ujarnya.

Ia berharap warga dapat bersabar sementara pihaknya berupaya untuk mencari jalan keluar dari persoalan ini. Sebab RSUD Kota Mataram hingga saat ini sudah banyak menerima keluhan dari pasien. Banyak dari mereka yang belum paham tentang aturan baru dari BPJS Kesehatan ini.

“Ada juga yang dari Lotim, karena sudah biasa berobat di sini, sekarang sudah tidak bisa lagi. Harus diurus di sana, dan harus ikuti jenjang rujukan seperti yang diatur oleh BPJS Kesehatan,” ujarnya. (lin)

Walikota Tagih BNPB Percepat Pembangunan Risha Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menagih Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar mempercepat pembangunan rumah instans sederhana sehat (Risha). Kondisi cuaca saat ini, dikhawatirkan pengungsi terserang penyakit.

“Setiap hari saya tagih,” kata Walikota ditemui Rabu (26/9).

Yang diminta Walikota, kepastian kapan Risha dibangun.

Sebab, ia terus memantau

Pemotongan Hewan Ilegal Masih Terjadi di Mataram Mataram (Suara NTB) – Kinerja Distan (Dinas Pertanian) Kota Mataram menjadi sorotan Dewan. Dinas Pimpinan Ir. H. Mutawalli ini terkesan ‘’tutup mata’’ terhadap berlangsungnya praktik ilegal pemotongan hewan di luar RPH (Rumah Potong Hewan). Padahal, sesuai aturan, semua pemotongan hewan ternak harus dilakukan di RPH. Nyatanya, praktik pemotongan gelap ini masih terjadi di beberapa titik di Kota Mataram.

Seperti di Sekarbela. Tidak hanya melanggar aturan tempat pemotongan, limbah bekas pemotongan diduga dibuang begitu saja di saluran-saluran yang ada di pinggir jalan.

Setidaknya dua anggota Komisi II DPRD Kota Mataram menyoroti pemotongan gelap ini. Masing-masing Drs. H.M. Noer Ibrahim dan I Wayan Wardana, SH. Noer Ibrahim

ovasi, karena sebagian gedung rumah sakit mengalami kerusakan akibat gempa. Ia berharap warga dapat bersabar sembari menunggu proses perbaikan rampung. Namun berkurangnya jumlah pasien ini bukan semata-mata karena gedung mengalami kerusakan. Namun karena adanya aturan baru BPJS Kesehatan terhadap rujukan berjenjang.

“Jumlah pasien menurun, lebih dari 50 persen. Kita nggak tahu sekarang mereka mungkin sedang sibuk urus dokumennya, karena tidak bisa langsung dirujuk ke RSUD Kota Mataram. Ini

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli mengatakan, yang melakukan pemotongan di luar RPH karena memang tidak memenuhi syarat. Misalnya hewan ternak yang sedang sakit. ‘’Itu sangat berbahaya,’’ akunya. Namun demikian, Mutawalli tak mau disalahkan. Dia mengatakan, Dinas Pertanian telah berulang kali melakukan sosialisasi di media massa tentang bahaya tersebut.

Mengenai masih berlangsungnya pemotongan ilegal, Mutawalli tidak menampiknya. Tetapi, dia mengaku, bahwa penertiban sudah sering pula dilakukan. ‘’Tapi memang jarang terekspos wartawan.

Tapi kalau dengan babinsa, kelurahan, Pol PP sudah sering. Nanti mungkin sesekali kita perlu ajak wartawan,’’ kilahnya. (fit)

perkembangan ke lapangan dan tidak berani memberikan kepastian ke warga.

Apalagi dana Rp50 juta yang dijanjikan untuk rumah kategori rusak berat baru 122 warga telah keluar rekeningnya. “Kalaupun ada yang sudah keluar saya belum dilaporkan,” katanya.

Di satu sisi, Pemkot Mataram telah meminta masyarakat agar segera kembali ke

rumah. Imbauan itu supaya lebih aman dan mengantisipasi hujan deras yang sewaktu - waktu bisa datang.

Sedangkan pengungsi sifatnya permanen, Pemkot Mataram membangunkan rumah singgah. Rumah singgah ini sifatnya sementara sambil menunggu pemerintah pusat membangun rumah gempa.

“Sebagian dibangun di atas mi-

lik mereka. Sebagian lagi di tempat pengungsian,” katanya.

Persiapan pembangunan rumah didampingi oleh Rekompak. Rekompak mendampingi untuk pembentukan kelompok, mendata by name by addres.

Dan, memastikan bahwa warga setuju dengan konsep rumah yang dirancang oleh pemerintah.

Pemerintah kata Walikota, juga memberikan pilihan bagi

warga yang ingin membangun rumah konvensional. Akan tetapi, harus memenuhi persyaratan.

“Yang rumah konvensional harus buat RAB dan desain dulu. Kita tidak bisa sembrono berikan bantuan,” ujarnya. Ahyar Abduh mengharapkan, pemerintah pusat segera mengeksekusi agar warga tak berlama - lama tinggal di tenda pengungsian. (cem)

Tarif Uji Ranmor Naik 100 Persen Mataram (Suara NTB) Tarif pengujian kendaraan bermotor sejak awal September naik 100 persen. Kenaikan tarif akan ditunjang peningkatan pelayanan. Dan, dipastikan bebas praktik percaloan ataupun pungutan liar.

Kepala Unit Pengelola Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Kota Mataram, Hidayatul Ahadi membenarkan kenaikan tarif pengujian kendaraan itu. Pemberlakuan tarif baru dimulai per 1 September meskipun Peraturan Walikota Nomo 22 Tahun 2018 tentang perubahan tarif pengujian bermotor ditandatangani bulan Juli lalu.

Rata - rata tarif naik 100 persen. Hanya, angkutan kuning dinaikkan Rp10.000 dari retribusi sebelumnya. Retribusi pengujian pertama kali mobil penumpang Rp60.000/ enam bulan. Sedangkan, mobil bus memiliki tarif berbeda sesuai kapasitas penumpang.

Bus dengan kapasitas penumpang 9-12 orang pada pengujian pertama Rp70.000/enam bulan. Kapasitas penumpang 13-25 orang Rp100 ribu. Bus

kapasitas 26-41 tarifnya Rp150 ribu. Dan, kapasitas penumpang 42 ke atas Rp200 ribu.

Pengujian kendaraan berkala untuk kendaraan penumpang Rp50.000/enam bulan. Kendaraan bus bervariatif sesuai kapasitas penumpang. “Iya, rata - rata naik 100 persen. Cuman bemo saja yang naik Rp10.000,” sebutnya.

Kenaikan tarif itu akan diimbangi peningkatan pelayanan.

Menurutnya, jadi alasan Dishub menyebarkan kuisioner ke pelanggan sebagai bahan koreksi.

Hasil kuisioner nantinya akan dijadikan acuan untuk pembenahan pelayanan. Terkait praktik calo Hidayatul Ahadi memastikan, pelayanan uji kir bebas calo maupun pungli.

Ia menyarankan pengusaha angkutan maupun warga mengurus sendiri. “Kalau meminta orang lain mengurus, itu di luar kewenangan kami. Di internal saya sudah sampaikan ke petugas jangan ada calo atau pungli,” tegasnya.

Kalaupun masyarakat bertanya petugas diminta mengarahkan ke loket. Tarif dibayarkan sesuai dengan pelayanan diinginkan masyarakat. (cem)

(Suara NTB/cem)

PENGUJIAN - Beberapa kendaraan di UPTD PKB di Lingkar Selatan untuk melakukan pengujian. Tarif pengujian kendaraan sejak 1 September naik.

Kamis, 27 September 2018

SUARA NTB

Halaman 3

SUARA NTB Kamis, 27 September 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Semua Pasar di Lotim Rusak Wakili NTB di JPI DUA pemuda Lombok Timur (Lotim), yakni Abd Syakur dan Linda Laeli Harjuni akan turut menjadi wakil NTB dalam ajang Jambore Pemuda Indonesia (JPI) di Bangka Belitung tanggal 511 Oktober. Kegiatan akbar ini akan mempertemukan perwakilan pemuda dari 34 Provinsi dan 516 kabupaten/ kota se-Indonesia.

Kepala Bidang Pemuda Dispora Lotim, Hasanudin menjelaskan ajang JPI ini sengaja diikuti pemuda Lotim dengan harapan bisa mempromosikan Lotim. Mulai dari promosi wisata, budaya dan lainnya tentang Lotim.

Dua perwakilan dari Lotim ini merupakan hasil seleksi (Suara NTB/rus) ketat yang sudah digelar seHasanuddin belumnya. Syakur dan Laeli dua pemuda yang memiliki multi talent. Di mana mereka diyakini sudah memguasai daerah dan siap jadi promotor wisata.

Jambore di Bangka Belitung itu diketahui akan digelar selama sepekan. Acara diikuti dari berbagai daerah. Ada pertukaran informasi mengenai budaya daerah masing-masing.

Acara ini dinilai cukup efektif untuk media promosi daerah.

“Tiap tahun kita ngirim pemuda untuk ikuti JPI,” ucapnya.

Kegiatan JPI merupakan implementasi dari undang – undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan dalam konteks pembangunan kepemudaan, kegiatan ini melibatkan perwakilan Pemuda Pemudi Indonesia yang terdiri dari 238 peserta putra dan 238 peserta putri dari 34 provinsi, 80 LO dan 34 pendamping serta 100 orang volunteer dari unsur Purna Prakarya Muda Indonesia yang merupakan alumni Program Bhakti Pemuda Antar Provinsi dan Jambore Pemuda Indonesia.

JPI kali ini mengangkat tema “ Pemuda Indonesia Mandiri, Kreatif dan Inovatif “ diharapkan dapat meningkatkan rasa nasionalisme, kapasitas dan kualitas pemuda, mentransformasi nilai budaya bangsa, serta persatuan dan kesatuan dalam menjaga dan memperjuangkan bangsa Indonesia. (rus)

Bapenda Putus Kontrak dengan Pedagang Selong (Suara NTB) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sudah melalukan pendataan dan verifikasi terhadap kerusakan bangunan pasar yang ada di Kabupaten Lotim. Dari hasil verifikasi itu, Bapenda menilai jika semua pasar di Lotim mengalami kerusakan, baik dalam kategori rusak berat, sedang dan ringan. Di samping itu, Bapenda juga memutus kontrak penyewaan ruko maupun toko oleh pedagang.

Kepala Bapenda Lotim, Drs. Salmun Rahman, mengaku sudah melaporkan kerusakan terhadap bangunan dan fasilitas pasar ke Dinas PUPR Lotim, baik yang rusak berat, ringan dan sedang. Dari verifikasi Bapenda Lotim, beberapa pasar yang mengalami rusak berat, di antaranya Pasar Labuhan

Lombok, Pasar Pancor bagian atas, Pasar Terara, Pasar Masbagik. “Kita juga sudah mengkoordinasikannya dengan Dinas Perindag selaku yang membangun pasar,” ujarnya.

Setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas PU Lotim. Disperindag dan Bapenda akan melakukan perbaikan. Pasal-

nya untuk dalam bentuk kapasitas pemeliharan merupakan tugas dari Bapenda. Sementara untuk pembangunan dengan biaya berat, yakni Dinas Perindag. “Secepatnya kita akan lakukan perbaikan.

Selain sumber PAD, pasar menjadi sumber nafkah bagi masyarakat,” paparnya.

Salmun Rahman menam-

bahkan jumlah pasar yang ada di Kabupaten Lotim sebanyak 37 unit yang terbagi dalam dua tipe yakni tipe A dan tipe B. Untuk tipe A jumlahnya sebanyak 22 pasar dan tipe B sebanyak 15 pasar. Dari 22 pasar tipe A, yang memiliki toko 21 pasar dan yang memiliki ruko, 7 pasar. Sedangkan tipe B hanya memiliki los. “Semuanya sudah kita laporkan, unuk perbaikan menunggu anggaran,” p u n g kasnya. (yon)

Salmun Rahman (Suara NTB/yon)

Kecamatan Sukamulia Berdayakan Purna TKI Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) merupakan daerah penyumbang TKI terbesar di NTB. Salah satunya di Kecamatan Suralaga. Untuk menekan tingginya masyarakat yang menggantungkan hidupnya menjadi TKI. Pemerintah setempat saat ini melakukan pemberdayaan terhadap purna TKI beserta istri.

Kepada Suara NTB, Rabu (26/9), Camat Suralaga, M. Supriyadi, mengatakan Kecamatan Suralaga setiap tahun mendapatkan program pemberdayaan TKI purna dari (Suara NTB/yon) BP3TKI, termasuk istri-isM. Supriyadi tri TKI diberikan pelatihan.

Pemberdayaan itu dilakukan karena selama ini para TKI maupun istri TKI lebih kepada perilaku komsumtif. Tidak pernah berpikir mengembangkan hasil yang didapatkan di negeri rantauan itu, seperti membuat usaha produktif.

“TKI harus berdayakan dana yang dimiliki itu dengan usaha-usaha sampingan, sehingga lebih mandiri,” ujarnya.

M. Supriyadi mengungkapkan, yang menyebabkan masyarakat khususnya di Kecamatan Suralaga banyak menggantungkan hidupnya menjadi TKI dikarenakan terbatasnya kompetensi keahlian yang dimiliki, terutama bidang-bidang usaha produktif, meski sederhana. Hal inilah salah satu cara yang terus dilakukan pembinaan dan pelatihan supaya masyarakat dapat mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. “Meskipun memiliki lahan. Namun masyarakat lebih memilih menjadi TKI. Itu karena kompetensi keahlian yang masih terbatas. Sehingga inilah yang kita latih,” ujarnya.

Berdasarkan data Lotim dalam angka, jumlah masyarakat yang menjadi TKI cukup banyak. Misalnya di Desa Tumbuh Mulia terdapat sekitar 500 lebih warga Desa Tumbuh Mulia yang ada di luar negeri atau dari jumlah penduduk di Kecamatan Suralaga, terdapat sekitar 20 persen yang menggantungkan hidupnya menjadi TKI. (yon)

Rekening Diserahkan, Pembangunan Rumah Dimulai Pekan Depan Giri Menang (Suara NTB) Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Pemda Lombok Barat (Lobar) berupaya cepat menuntaskan tahapan prasyarat pencairan bantuan kepada korban gempa. Salah satunya membentuk kelompok masyarakat (pokmas) di setiap kecamatan tiga kelompok. Pemda pun menyerahkan rekening pokmas untuk mengeksekusi bantuan korban gempa yang sudah terbentuk.

“Kita sudah serahkan rekening kelompok kepada pokmas untuk segera mencairkan dana bantuan yang nilainya Rp 50 juta itu oleh korban gempa,” kata Sekda Lobar H. Moh. Taufiq, Rabu (26/9).

Setelah penyerahan rekening pokmas, tidak serta merta dana bantuan bisa dicairkan sebab ada tahapan lagi perlu dilakukan. Nantinya rekening pokmas diajukan lagi ke BNPB, lalu barulah pihak BNPB memerintahkan BRI untuk mencairkan dana bantuan tersebut ke rekening kelompok. Dana bantuan itu pun tidak semua dicairkan, namun bertahap 50 persen dulu barulah sisanya dicairkan bertahap.

Setelah dana cair, warga mengerjakan pembangunan rumah secara gotong royong, namun ada tim pendamping yang mendampingi supaya rumah yang dibangun sesuai spesfikasi tahan gempa. “Untuk tahap pertama tanda dimulainya pembangunan rumah korban gempa akan dilakukan peletakan batu permata Senin depan (pekan depan),”kata sekda.

Lantas bagaimana dengan korban gempa yang sudah menerima bantuan di rekening secara perorangan, apakah ditarik lagi ke rekening pokmas? Menurut sekda, nantinya dana itu akan dieksekusi melalui rekening kelompok sesuai juklak-juknisnya. Menyoal kebutuhan material bangunan sesuai RISHA, menurut sekda, bahan bangunan tidak mesti mengacu bahan bangunan RISHA sebab warga bisa membangun rumah bentuk lain atau konvensional asalkan mengacu pada spesifikasi tahan gempa.

Sementara itu Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Lobar selaku Koordinator TPM, H. L. Winengan mengaku proses memang agak lamban, namun itu untuk kehati-hatian.”Kita memang agak lamban, tapi pasti. Saya sendiri menantang segera bangun 10 rumah, bahkan fasilitator minta 50, tapi RISHA-nya kan belum siap? Ini kan harus pesan karena sifatnya pabrikasi, “ ujar Winengan. (her)

(Suara NTB/ari)

DATANGI - Warga KLU mendatangi Kantor Bupati KLU. Mereka memprotes lambannya penanganan terhadap warga yang menjadi korban gempa.

Koalisi Masyarakat untuk Korban Gempa Datangi Pemda KLU Tanjung (Suara NTB) Warga korban bencana gempa mulai gerah dengan kondisi penanganan yang dilakukan pemerintah, baik pusat dan daerah. Lebih dari seribu warga dari 5 kecamatan (Bayan, Kayangan, Gangga, Tanjung dan Pemenang), Rabu (26/9), melakukan aksi demo menuntut Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Aksi demo berpusat di Lapangan Tioq Tata Tunaq depan Kantor Bupati KLU dijaga ketat oleh aparat. Dari koalisi masyarakat, berbagai LSM terlibat mendampingi warga seperti Yayasan Endri’s Foundation, Lombok Utara Corruption Watch, GR10.000, Barisan Nasional Pemuda Desa (Barnas PD), Forum Komunikasi Mahasiswa Lombok Utara (FKMLU), Aliansi Masyarakat Anti Korupsi hingga organisasi tani dan nelayan.

Setidaknya ada 10 tuntutan warga yang disampaikan dalam orasi. Di antaranya, penolakan warga terhadap model rumah instan sederhana sehat (RISHA), menolak pengelolaan anggaran dana

bantuan rumah melalui Pokmas, menagih janji dana bantuan jaminan hidup (jadup), menuntut laporan pertanggungjawaban BPBD atas jumlah bantuan uang dan realisasinya. Paling penting, warga menuntut instansi-instansi Kementerian agar menjadikan Inpres Nomor 5 tahun 2018 sebagai acuan utama penyaluran bantuan. Logika warga, Juknis BNPB atas bantuan rumah korban gempa dan juknis jadup di Kemensos berbeda dengan penyampaian Presiden kepada warga.

“Kami Minta Inpres sebagai payung hukum karena ini perintah negara. Kami juga minta aparat mengaudit barang yang masuk, barang keluar ke masyarakat, dan mengaudit bangunan milik Pemda yang rusak. Saya pribadi pesimis belum apa2 sudah dirusak,” tegas Kordum aksi, Adam Tarpiin.

Sementara penolakan rumah model RISHA dipertegas oleh Asmuni Bimbo. Ketua GR 10.000 sekaligus Korlap Aksi menyatakan, model RISHA lebih rentan gempa daripada

PAD Lotim Turun Drastis Selong (Suara NTB) Bencana gempa bumi yang melanda Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini mempengaruhi sektor pendapatan di Lotim. Salah satunya pendapatan asli daerah (PAD) yang turun drastis.

“Memang sangat berdampak sekali terhadap PAD kita, sangat berpengaruh, karena berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat,”terang Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim, Drs. Salmun Rahman, ditemui di ruang kerjanya, Rabu (26/9).

Dikatakannya, PAD merupakan salah satu barometer untuk melihat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kenapa demikian, kata Salmun, misalnya PAD dari pajak daerah cukup bagus dikarenakan masyarakat memiliki usaha yang bagus.

Sementara akibat gempa bumi yang mengguncang daerah yang berada di ujung timur Pulau Lombok ini, masyarakat mengalami kerugian terhadap harta bendanya berupa rumah, termasuk kerugian terhadap usahanya. Banyak usaha tidak jalan karena masyarakat tidak bisa beraktivitas. Selain itu, berdampak pula terhadap pembeli selaku pemanfaat atau pengguna dari usaha masyarakat juga berkurang.

Beberapa sumber PAD yang

berdampak langsung dan turun drastis di antaranya, pajak daerah, pajak bumi dan bangunan, pajak hotel dan pajak restoran serta pajak MBLB dan pendapatan dari parkir terutama yang berada di pasar. Banyak pedagang maupun pembeli takut menempati atau masuk ke dalam pasar. Maka dari itu, lanjut Salmun, pada bulan Agustus sejak gempa 29 Juli 2018, penurunan PAD drastis terjadi. Dicontohkannya seperti di pasar Pancor. Salah satu pasar tebesar di Kabupaten Lotim semula bisa mendapat pendapatan hingga Rp4,2 juta per hari. Namun akibat gempa yang terjadi, saat ini hanya mampu mendapatkan Rp300 ribu hingga Rp600 ribu. “Apalagi yang terdampak langsung seperti di Kecamatan Labuhan Lombok, Pringgabaya, Sembelia dan lainnya,”papar Salmun.

Kendati demikian, ia meyakini bahwa kondisi itu akan terjadi dalam kurun waktu sekitar 2 bulan dan diharapkan pada bulan Oktober 2018 aktivitas jual beli di pasar kembali normal dan sumber PAD dapat ditarik sesuai aturan hingga mencapai target yang sudah ditentukan. Bahkan, yang menjadi merosotnya PAD dikarenakan beberapa pasar dijadikan tempat didirikan tenda pengungsian oleh masyarakat. (yon)

rumah panggung yang diinginkan warga.

“Kami melihat masyarakat kembali disuguhkan bangunan tembok. Di manakah ini teruji? Katanya dibangun di Aceh, bapak-bapak tahu jika itu dibangun setelah bencana tsunami,” cetusnya.

Memasuki musim hujan, warga semakin khawatir.

Apalagi Pemda KLU nyaris tak memiliki gambaran mengenai hunian sementara. “Musim hujan yang katanya dibangun sebanyak 10 ribu. Tunjukkan kepada kami di mana titik huntara itu berada,” cetus Hendri Susanto, Pendiri Yayasan Endri’s Foundation.

Huntara yang banyak dihuni masyarakat saat ini murni dari sumbangan donatur. Tak satupun huntara mampu dibangun oleh Pemda.

Dinamika penanganan gempa yang berjalan di Pemda KLU tidak luput dari sasaran massa. Lambannya penanganan pascatanggap darurat dinilai warga sebagai bentuk ketidakmampuan Pemda menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat. “Ini adalah

simbol kepemimpinan yang gagal,” cetus Alfan.

Aksi massa secara umum berjalan tertib, hingga beranjak siang hari, warga menuntut Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar menemui mereka.

Bupati diketahui berada di kontainer saat massa menggelar orasi. Mediasi agar Bupati menemui warga pun dilakukan.

Sekitar 6 orang perwakilan masing-masing kecamatan dan koordinator umum masuk menjemput paksa bupati.

Di hadapan warga, Najmul Akhyar, SH. MH., menjawab satu per satu tuntutan masyarakat. Baginya tidak ada masalah menandatangani surat pernyataan untuk menolak RISHA, menolak pengelolaan dana melalui Pokmas maupun bersurat ke APH untuk mengaudit bantuan dan bangunan yang rusak akibat gempa.

“Pengelolaan dana melalui Pokmas tujuannya untuk menyederhanakan administrasi, menyederhanakan pertanggungjawaban, ataupun konversi rekening bantuan.

Kalau warga tetap menolak (juknis), saya minta solusi apa

selain Pokmas. Boleh, saya ikut tanda tangani dan kirimkan ke pusat,” tegasnya.

Rumah RISHA, kata dia, bukan saru-satunya solusi.

Masyarakat bisa membangun rumah papan dengan konstruksi yang direkomendasikan ataupun rumah konvensional asalkan tahan gempa.

“Terkait transparansi, diminta menulis sumbangan yang masuk dan keluar saya siap. Saya diberi waktu 2x24 jam, tetapi saya siapkan dalam 1x24 jam, besok saya buatkan surat keterangan, boleh dilihat,” tegasnya.

Bupati menambahkan, dana-dana yang diperbantukan kepada KLU dari berbagai sumber masuk ke rekening BPBD. Sumber dana antara lain dari APBD Provinsi, dana siap pakai dari BNPB dan donatur. Ia pun tak keberatan untuk mengaudit dana tersebut.

“Bahkan sejak awal saya minta pendampingan dari kepolisian, Kejaksaan dan BPKP. Kita sudah lelah dengan bencana ini, tentu kita tidak mau ada bencana kedua,” tandasnya. (ari)

Pascagempa

AKURINDO Harapkan Pemerintah Kuatkan Sektor UMKM Selong (Suara NTB) Asosiasi Kelompok Usaha Rakyat Indonesia (AKURINDO) Provinsi NTB, mengharapkan pemerintah memperkuat sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pascaterjadinya gempa bumi.

Disadari, akibat gempa ini para pengusaha kecil ini butuh perhatian.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) AKURINDO NTB, Badrin, sektor UMKM sudah terbukti paling bertahan di tengah ekonomi yang sedang genting sekalipun.

“Jadi kami berharap kepada pemerintah dan OJK harus segera membuat kebijakan dan terobosan yang baik dan benar untuk sektor UMKM di NTB yang terdampak langsung pasca gempa bumi kemarin,” ucapnya.

Badrin alias Angger meminta kepada OJK untuk memberlakukan kebijakan kepada pelaku UMKM

yang terdampak langsung gempa bumi di NTB untuk diberikan keringan dalam mengakses dana di perbankan, seperti peminjam Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR).

KUR untuk para pengusaha kecil dimohonkan untuk diputihkan. Menurutnya, terlihat di lapangan, jangankan untuk membayar angsuran, untuk bertahan hidup saja saat ini mereka sudah susah karena rumah mereka sudah rata dengan tanah.

Pihaknya juga mempersilakan pihak bank turun langsung untuk survei dan verifikasi para pelaku UMKM dan warga yang meminjam dana KUR tersebut. Termasuk, melihat kondisi langsung masyarakat korban gempa, apakah layak atau tidak mereka diputihkan saja beban membayar sisa kredit KUR. Selanjutnya bagi para pelaku UMKM diminta ketua DPW AKURINDO ini tetap semangat dan cepat bangkit pascagempa bumi. Dituturkan, bulan Oktober ini dari

AKURINDO dan Koperasi Mitra Sarana Perjuangan (MSP) bejerjasana dengan Pemerintah Provinsi Bali akan melaksanakan MSP EXSPO 2018 di lapangan Braja Sandi, Renon Denpasar Bali pada tanggal 10 - 14 Oktober 2018 dan mempersilakan pelaku UMKM ikut ambil bagian.

Pameran bertarap Nasional ini akan dilaksanakan bertepatan dengan acara International Monetary Fund-Word Bank Group (IMF-WBG) Annual Meeting 2018. Ajang MSP Expo 2018 ini merupakan rangkaian acara kegiatan para pejabat keuangan di dunia.

“Rencana sekitar 300500 pelaku UMKM terbaik akan dilibatkan dalam pameran dengan tema “AMAZING BALI” tutur Badrin. Akan dipamerkan aneka produk dengan potensi ekspor dari seluruh Indonesia, mulai dari kuliner, fashion serta kerajinan (craft). (rus)

SUARA NTB Kamis, 27 September 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Tak Diprioritaskan Jadi CPNS

Guru Honorer dan GTT di Lobar Ancam Mogok Mengajar Giri Menang (Suara NTB) Ratusan guru honorer dan guru tidak tetap (GTT) yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 (FHK2) Lombok Barat (Lobar) mendatangi Kantor Bupati Lobar dan DPRD, Rabu (26/9). Aksi ini sebagai buntut protes ratusan guru honorer yang tak diprioritaskan dalam penerimaan CPNS tahun ini.

Mereka mendesak agar pemerintah pusat tidak melakukan penerimaan CPNS melalui jalur umum, namun memprioritaskan para guru honorer K2 yang nasibnya kian tidak jelas.

Jika tuntutan ini tak diakomodir maka para guru mengancam akan mogok mengajar.

Ratusan guru berkumpul di halaman DPRD Lobar, sekitar pukul 09.00 wita, mereka datang konvoi menggunakan kendaraan bermotor. Aksi ratusan guru ini dimulai aksi damai dengan menggelar long march dari jalur Bencingah Agung keliling kantor bupati sambil membawa spanduk bertuliskan kalimat protes atas nasib mereka yang

tak diperhatikan pemerintah.

Mereka juga menyampaikan orasi agar mereka masuk prioritas penerimaan CPNS nanti.

Aksi long march ratusan guru ini pun menyita perhatian para ASN yang ada di kantor OPD Pemda Lobar. Bahkan banyak di antara mereka menonton aksi para guru tersebut. Usai long march, ratusan guru pun diterima langsung oleh unsur pimpinan DPRD di antaranya Wakil Multazam, H. Nursaid, Sulhan Mukhlis, Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Munawir Haris, Ketua Komisi I Zulkarnain dan beberapa anggota dewan. Dari unsur Pemda, hadir Kepala BKD dan PSDM Suparlan dan perwakilan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).

Dalam tuntutannya, Ketua FHK2 Lobar Zarkasi mendesak agar unsur Pemda Lobar dan DPRD menyampaikan tuntutan para guru honorer ke presiden. Sebab sesuai janji dari presiden ketika awal mendapatkan mandat rakyat, bahwa akan mensejahterakan

para guru honorer dan menaikkan gaji. Namun pada implementasinya justru tidak ada.

Pihaknya juga mengkritisi permen nomor PAN - RB nomor 36 dan 37 tahun 2018 yang di dalam mengakomodir K2 yang batas usia mengacu UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Dan sejak keluarnya ASN PP nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer sebagai CPNS, di mana dalam PP tersebut mengatakan tenaga honorer yang telah lama mengabdi sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan dapat diangkat menjadi CPNS. Namun dampak negatif dengan adanya Permen PAN RB nomor 36 dan 37, sebagai tenaga honorer yang penuh dedikasi terutama para guru di lembaga pendidikan nasibnya memprihatinkan.

Menanggapi tuntutan ini Wakil Ketua DPRD H Sulhan Mukhlis mengatakan, pihaknya telah meminta Pemda untuk menyampaikan tuntutan guru honorer ini ke pusat dalam hal ini presiden. Menurutnya

seharusnya memang pemerintah mengangkat mereka menjadi CPNS sebab sebagai penghargaan atas dedikasi mereka selama puluhan tahun mengajar. Selain itu mereka juga telah berpengalaman mengajar, sehingga jika dilakukan perekrutan melakukan jalur umum, maka mereka yang lulus otomatis orang baru di dunia pendidikan, sehingga butuh waktu untuk penyesuaian.

Sementara itu, Kepala BKD PSDM Lobar Suparlan mengatakan, tuntutan para guru honorer ini ke pemerintah pusat bukan ke Pemda. Namun pihak Pemda akan menindaklanjuti tuntutan para guru ini ke pusat.

Pemda jelasnya akan bersurat ke pusat agar bisa dipertimbangkan oleh pusat. “Kami akan bantu tindaklanjuti surat forum ini ke pak bupati lalu ke pusat,”jelasnya.

Menyoal kebijakan formasi CPNS, jelasnya, bukan ramahnya di pemda. Yang jelas tambahnya, pemda sudah mengusulkan 1.800, namun yang disetujui hanya 291 formasi. (her)

(Suara NTB/her)

DATANGI - Ratusan guru honorer Lobar mendatangi Pemda dan DPRD Lobar dan mendesak diakomodir jadi CPNS.

’’Website’’ Sulit Diakses

Masyarakat Belum Bisa Daftar CPNS

(Suara NTB/kir)

GEDUNG DPRD - Kondisi gedung DPRD Loteng yang baru dan siap digunakan awal tahun 2019 mendatang.

Gedung DPRD Loteng Siap Ditempati Januari 2019 Praya (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memastikan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng yang baru di Kelurahan Jontlak, bisa digunakan awal tahun 2019 mendatang. Hal ini sesuai dengan keinginan kalangan DPRD untuk segera pindah dan menempati gedung baru.

Hal itu disampaikan Kabid. Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng, M. Supriadin, Rabu (26/9).

Saat ini, ujarnya, pembangunan gedung DPRD Loteng sudah masuk tahap kelima. Di mana pada tahap ini, pembangunan gedung fokus pada penyelesaian beberapa fasilitas pendukung utama, termasuk landscape gedung, sehingga awal tahun depan, gedung wakil rakyat sudah bisa digunakan untuk bisa menunjang seluruh aktivitas para anggota DPRD Loteng yang ada.

Pemkab Loteng harus mengeluarkan anggaran mencapai Rp70 miliar guna menuntaskan pembangunan gedung baru secara bertahap selama lima tahun sejak tahun 2014 lalu.

“Pembangunan gedung DPRD Loteng ini merupakan salah satu gedung dengan biaya pembangunan cukup besar,” ungkap Wakil Ketua DPRD Loteng, Ahmad Ziadi, sebelumnya.

Dikatakannya, pihaknya memang sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Loteng untuk memastikan kesiapan gedung baru awal tahun depan, karena DPRD Loteng berencana akan pindah awal tahun itu juga sesuai dengan rekomendasi KPK RI kepada DPRD Loteng. Sementara pada APBD perubahan tahun ini, DPRD Loteng sudah meminta tambahan anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk pengadaan mebeler dan beberapa fasilitas pendukung lainnya di luar gedung. (kir)

Di Loteng, Rumah Rusak Terdampak Gempa Capai 25 Ribu Unit Praya (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mencatat total rumah rusak akibat gempa did aerah ini mencapai angka 25 ribu unit. Dari jumah tersebut, sebanyak 14.641 rumah sudah dibuatkan Surat Keputusan (SK) penetapan dari Bupati Loteng. Sisanya hingga kini masih menunggu SK serupa dari Bupati Loteng dan selanjutnya bisa diajukan ke pemerintah pusat untuk memperoleh bantuan.

Kepala Pelaksana BPBD Loteng, Drs. H. Muhammad, kepada Suara NTB, Rabu (26/9), menjelaskan, dari total rumah rusak akibat gempa yang tercatat tersebut 3 ribu unit di antaranya dinyatakan rusak berat. Namun baru sekitar 2.500 rumah rusak berat yang sudah ditetapkan. “Dari 14 ribu lebih rumah yang rusak dan sudah ditetapkan dengan SK Bupati Loteng, sebanyak 2.500 di antaranya rusak berat. Sisanya ada yang rusak sedang dan rusak ringan,” ujarnya.

Rumah-rumah yang rusak berat inilah yang saat ini menjadi fokus penanganan. Supaya korban yang rumahnya rusak berat tersebut bisa segera memiliki rumah tetap dan tidak lagi terus bertahan di tenda-tenda darurat. Mengingat, kondisi saat ini sudah mulai turun hujan, sehingga dikhawatirkan bisa memicu persoalan baru. Apalagi pembangunan rumah tetap bagi korban gempa yang rumahnya rusak berat tidak segera dilaksanakan.

Lebih lanjut, Muhammad menjelaskan, terhadap korban gempa yang rumahnya rusak berat tersebut sudah ada 799 orang yang bantuannya sudah masuk ke rekening. Namun bantuan tersebut belum bisa dieksekusi kalau proses pembangunan rumah tetap belum dilaksanakan. “Rencana kita untuk pembangunan rumah tetap bagi korban gempa, akan dimulai pekan depan,” terangnya.

Saat ini sudah terbentuk sebanyak 17 kelompok masyarakat (pokmas) lengkap dengan rekening bank masing-masing dengan anggota antara 10 sampai 20 orang. Pokmas itulah yang nantinya akan bekerja membangun rumah-rumah tetap bagi korban gempa dengan konsep rumah tahan gempa.

“Polanya nanti, setelah pokmas terbentuk dan bersepakat memulai pembangunan, maka pokmas akan mengajukan pencairan bantuan ke pemerintah daerah. Atas dasar ajuan itulah kemudian pemerintah daerah memberikan rekomendasi ke pihak bank.

Untuk mencairkan dana bantuan korban gempa,” terangnya.

Setelah itu, pihak bank akan mencairkan sebesar 50 persen bantuan korban dari masing-masing rekening untuk tahap awal.

Dana yang telah diambil dari masing-masing rekening korban gempa, selanjutnya akan ditransfer ke rekening pokmas. Pengurus pokmas itulah yang nantinya akan mencairkan dana untuk kebutuhan membeli material bangunan bagi rumah korban gempa.

Diakuinya, proses pencairana dana bantuan korban gempa tersebut memang terbilang cukup panjang, karena aturannya sudah ditetapkan pemerintah pusat. Tujuannya, anggarannya benar-benar maksimal dan tepat sasaran dan jelas pertanggungjawabannya. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah mulai dibuka, Rabu (26/9). Namun website resmi pendaftaran sulit diakses masyarakat. Berdasarkan pemantauan koran ini, meski sudah dapat masuk website, www.sscn.bkn.go.id. Hanya saja saat ingin registrasi belum juga bisa, bahkan untuk membuka halaman cukup lama. Kondisi inipun teryata tidak hanya terjadi di Lombok Barat (Lobar) saja. Namun juga di hampir sebagian wilayan kabupaten/kota di NTB, maupun Indonesia.

Sementara itu Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Lobar men-

gaku justru belum mengumumkan formasinya. Sebab masih terdapat beberapa revisi lagi yang dilakukan.

“Hari ini (kemarin, red) masih kita revisi, mudahmudahan bisa selesai besok atau lusa,” ujar Kepala

Pemkab Loteng Hentikan Distribusi Air Bersih Praya (Suara NTB) Mulai bulan September ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah menghentikan dropping atau distribusi air bersih bagi warga yang terkena dampak kekeringan. Pasalnya, anggaran untuk distribusi air bersih sudah habis sejak akhir Bulan Agustus lalu. Pemkab Loteng pun kini tengah berupaya mencari bantuan dari pihak ketiga untuk membantu menyalurkan air bersih bagi warga yang terkena kekeringan.

“Total sekitar empat bulan lebih sejak kita menyalurkan bantuan air bersih. Mulai Bulan Juni sampai September ini. Tapi karena anggaran sudah habis, maka penyaluran air bersih tidak dilanjutkan lagi,” aku Kepala Pelaksana BPBD Loteng, Drs. H. Muhammad, kepada Suara NTB, Rabu (26/9).

Meski demikian, ujarnya, bukan berarti penyaluran air bersih bagi warga yang terkena kekeringan terhenti sama

sekali. Pihaknya tengah mencari bantuan dari pihak ketiga, baik perusahaan-perusahaan maupun BUMN untuk mendukung dengan menyiapkan bantuan air bersih yang bisa disalurkan kepada warga yang mengalami kekeringan.

Dan, sejauh ini pihaknya sudah mendapat beberapa dukungan. Misalnya dari Bank NTB, siap membantu dengan menyiapkan sekitar 30 tangki air bersih. Kemudian dari PT. Angkasa Pura (AP) I Lombok International Airport (LIA), ada sekitar 50 tangki.

“Kalau yang dari Bank NTB sudah mulai melakukan penyaluran. Sedangkan kalau dari (PT) Angkasa Pura, masih menunggu kesiapan anggaran,” terangnya.

Pihaknya juga berharap ada pihak-pihak lain yang juga bisa ikut membantu. Mengingat, kebutuhan air bersih bagi warga yang dilanda kekeringan cukup tinggi. Sementara kalau hanya mengandalkan anggaran daerah, saat ini

sudah habis. begitu pula kalau mengharapkan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pusat, fokus penanganan lebih pada upaya percepatan penanganan dampak gempa.

“Sebelum ini kita juga sudah minta dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat. untuk membantu dropping air bersih. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban,” ujarnya.

Anggaran pemerintah juga lebih banyak yang diarahkan untuk membantu penanganan korban gempa, mengingat, dampaknya yang begitu luas.

Sehingga butuh dukungan anggaran yang besar. Sementara untuk penanganan kekeringan, diupayakan dengan dukungan pihak ketiga. “Kita mohon maklum, kondisi sekarang ini. Karena memang sebelumnya kita tidak pernah membayangkan akan ada bencana gempa yang begitu luas dan masif dampaknya.

Sehingga penangangan kekeringan menjadi terhambat,” pungkas Muhammad. (kir)

BKDPSDM Lobar, Suparlan yang ditemui di DPRD Lobar.

Meskipun sesuai petunjuknya bahwa pendaftaran sudah mulai dibuka, BKDPSDM belum berani mengeluarkan pengumuman lantaran masih melakukan koreksi pada syarat pendidikan sesuai formasi yang dibutuhkan.”Kalau kita umumkan nanti keliru kita.

Misal guru agama terus butuhnya SH (sarjana hukum) kan aneh salah kita nanti,” beber

Kabid Pengadaan Penempatan Fasilitas Purna Tugas, BKDPSDM Lobar, Agus Rahmat Hidayat Meski kondisi tersebut, ia memastikan waktu pendaftaran tidak berpengaruh atau mundur. Sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).”Belum bisa jadinya (pendaftaran),” pungkasnya. (her)

Pembahasan APBD-P dan APBD 2019 Tersendat Giri Menang (Suara NTB) Pembahasan APBD Perubahan Lombok Barat (Lobar) belum juga dimulai sampai saat ini, bahkan pembahasan pun sangat molor dari waktu sesuai ketentuan. Imbasnya, penetapan atau pengetokan APBD-P pun molor juga. Pembahasan APBD-P ini molor akibat tersendat di DPRD, sebab Pemda sudah menyerahkan dokumen KUA PPAS tanggal 18 Juli lalu.

Eksekutif sampai saat ini belum mendapatkan undangan dari DPRD untuk membahas APBD perubahan tersebut.

Sekda Lobar H. Moh. Taufiq mengatakan, pembahasan APBD perubahan dan APBD murni 2019 bukan bolanya di eksekutif, namun di legislatif sebab pihak Pemda sudah menyerahkan dokumen KUA PPAS kepada legislatif untuk dibahas. “Kita kan sudah ajukan lama sekali dokumen KUA PPAS itu, tanggal 18 Juli kalau ndak salah, namun sempat terkendala karena gempa,” kata sekda sembari menampik pernyataan dewan jika pihaknya belum punya waktu membahas APBD-P tersebut.

Diakuinya, dokumen KUA PPAS APBD-P sudah diserah-

kan lama sekali ke legislatif, namun terkendala karena gempa. Namun sampai saat ini belum ada undangan ke eksekutif dari legislatif membahas APBDPerubahan tersebut.

Lantas di mana tersendatnya? Menurut sekda, dokumen yang diserahkan ke legislatif belum ada tindak lanjut berupa undangan membahas bersama DPRD. Bahkan waktunya sangat molor sekali, karena sudah memasuki bulan September, sehingga pengetokan pun molor.

Apakah tersendat karena tarik ulur kepentingan politik DPRD tahun 2019? Sekda mengaku tidak tahu, yang pasti pembahasan ini sedikit alot karena tengah dicari solusi bagaimana mengatasi defisit anggaran akibat hilangnya PAD senilai Rp 87 miliar. Artinya solusi menambal defisit ini jelasnya, pihaknya sudah menyampaikan kepada legislatif kondisi defisit keuangan, sehingga harus dilakukan dua cara, yakni potong belanja dan menunda program atau ada PAD baru. Namun faktanya PAD baru belum ada sejauh ini.

Beberapa Solusi ini tambahnya belum ada titik temu antara DPRD dengan Pemda. (her)

SUARA NTB Kamis, 27 September 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

KSB Perpanjang Pelaksanaan Program Vaksin MR Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), akan melakukan perpanjangan waktu pelaksanaan program Imunisasi vaksin measles rubella (MR) hingga Oktober mendatang. Perpanjangan dilakukan karena dari target sasaran sekitar 40.363 anak, baru tercapai 10.795 atau sekitar 27 persen.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) KSB, H. Tuwuh S. Ap, kepada Suara NTB, Rabu (26/9) tidak memungkiri capaian pelaksanaan program imunisasi MR di KSB masih sangat jauh dari target. Hal ini terjadi, karena para orang tua masih enggan mengizinkan anak-anaknya untuk dilakukan vaksinasi oleh petugas kesehatan.

Masalah yang paling uta-

ma terjadinya penolakan ini karena masih belum ada fatwa dari MUI kaitannya dengan masalah kehalalan vaksin itu. Tetapi untuk saat ini apa yang menjadi polemik tersebut sudah selesai karena sudah ada kesepakatan antara dinas Kesehatan bersama MUI untuk kembali melanjutkan program yang sebelumnya sempat tertunda.

“Memang untuk bulan per-

tama kita masih kesulitan untuk melaksanakan program vaksinasi MR ini. Mudahmudahan dengan adanya kesepakatan yang baik antara Dinkes dan MUI, pelaksanaan program ini tidak lagi terkendala dilapangan,” ungkapnya.

Dikatakannya, sesuai jadwal yang telah ditetapkan, pelaksanaan Imunisasi MR ini ditargetkan tuntas bulan September, tetapi karena ca-

paiannya sangat kecil maka akan dilanjutkan hingga Oktober mendatang. Karena pada prinsipnya pelaksanaan vaksin merupakan salah satu ikhtiar dari Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menghindari anak-anak dari dua penyakit itu (campak dan rubella). Apalagi kondisi saat ini dua penyakit itu sudah dinyatakan darurat kategori kuning agar tetap dilaksanakan di seluruh Indonesia. Untuk itu, petugas medis yang bertugas juga akan tetap intens turun ke lapangan melakukan pendekatan serta sosialisasi terhadap pentingnya vaksin ini.

“Pemerintah sudah mewajibkan agar Imunisasi MR ini tetap dilanjutkan dan saat ini tim kita dari Puskesmas tetap intens turun lapangan,” sebutnya.

Ditambahkannya, tentu dengan target yang telah ditetapkan tersebut, dinas terkait optimis bisa terealisasi hingga akhir tahun 2018 mendatang. Apalagi selama pelaksanaannya di lapangan sampai dengan sejauh ini masih belum ada kasus yang terjadi.

Kalaupun di awal pelaksanaannya ada beberapa anak yang mengeluh pusing dan mual, itu bisa saja terjadi karena kaget saat diberikan

vaksin. Sementara gejala bawaan yang diakibatkan oleh vaksin MR tidak ditemukan. Kendati demikian, pihak terkait tetap meminta agar para tenaga medis untuk tetap profesional dalam menjalankan tugas guna menekan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kita tetap optimis target kita bisa tercapai, apalagi selama ini tidak ada kasus yang diakibatkan oleh vaksin ini.

Kita juga tetap meminta agar para petugas medis, untuk bekerja secara professional untuk menekan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan nanti,” tandasnya. (ils)

(Suara NTB/ils)

H. Tuwuh

Pemilu 2019

Janji Politik Penguasaan Lahan Mulai Ditebar Dompu (Suara NTB) Secara umum, situasi Kamtimbas di Dompu pasca deklarasi pemilu damai masih cukup aman. Namun ada satu hal yang kini dikhawatirkan dan berpotensi menimbulkan konflik sosial, yakni janji politik penguasaan lahan garapan oleh calon legislatif. Upaya untuk menarik simpati masyarakat itu mulai bermunculan di beberapa wilayah, khususnya di Kecamatan Pekat.

Kepala Kesbangpoldagri setempat, H. Burhan kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (26/9) kemarin membenarkan kembali munculnya janji politik

(Suara NTB/bug)

SIAP - Gedung Stasiun CAT KSB yang siap digunakan untuk penerimaan CPNS tahun 2018.

Stasiun CAT KSB Siap Digunakan untuk Tes CPNS Taliwang (Suara NTB) Jadwal penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memang belum ada kepastian. Namun, pemerintah KSB telah membenahi stasiun Computer Assisted Test (CAT) yang akan digunakan untuk kegiatan tes pelamar nantinya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) KSB, H. Abdul Malik Nurdin, S.Sos., M.Si mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan seluruh kebutuhan fasilitas stasiun CAT untuk penerimaan CPNS tahun ini. “Sudah siap semuanya.

Stasiun kita ini tinggal dipakai saja,” klaimnya.

Ada 60 unit komputer yang ditempatkan di gedung stasiun CAT KSB yang bersebelahan dengan kantor Bappeda Litbang ini. H. Malik menjelaskan, setiap gelombang tes nantinya akan ada 55 komputer yang digunakan. Sementara, lima unit lainnya disiapkan untuk cadangan. “Jadi sekali gelombang tes itu 55 peserta yang masuk ruangan,” timpalnya.

Malik pun menjamin, sistem jaringan internet yang digunakan oleh stasiun CAT KSB semakin baik. Demikian pula untuk penunjang

daya listrik, selain menggunakan listrik PLN disediakan pula tenaga pembangkit listrik cadangan (genset).

“Kita sudah tempatkan genset yang kapasitasnya bisa menghidupkan semua unit komputer di dalam gedung. Jadi begitu listrik (PLN) padam seketika pembangkit listrik cadangannya hidup sehingga tidak akan mengganggu saat tes berjalan,” paparnya.

Pemda KSB sudah memiliki stasiun CAT sejak pelaksanaan penerimaan CPNS terakhir beberapa tahun lalu. Menurut H. Malik penerapan sistem CAT dalam penerimaan CPNS saat ini sangat baik. Sebab selain prosesnya yang sederhana, anggaran kegiatannya pun semakin minim.

“Dulu waktu tes manual kan pakai kertas.

Itu biayanya berapa. Sekarang kan hanya sekali diadakan saja unitnya bisa digunakan seterusnya,” katanya.

“Sistem ini juga menutup ruang kecurangan.

Karena hasil tes dapat dilihat langsung oleh para pelamar. Dan seluruh datanya langsung ke pusat sehingga tidak mungkin ada permainan,” tukas H. Malik. (bug)

Bupati Lepas Hafiz Sumbawa ke Ajang MTQ Nasional Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa dan Ketua LPTQ Sumbawa melepas hafiz remaja asal Sumbawa, Rabu (26/ 9) kemarin. Yang mewakili Provinsi NTB ke Ajang MTQ Nasional ke 27 di Medan Sumatra Utara 6 hingga 13 Oktober 2018 mendatang. Diharapkan dua wakil NTB dari Sumbawa ini dapat berprestasi di tingkat nasional.

Kedua hafiz tersebut, yakni Muhammad Ramadhani Hadi Akbar (15) dan Nabila Azmi Wahyudi (17). Setelah sebelumnya, Hafiz dan Hafizah Sumbawa ini menjuarai lomba MTQ tingkat Provinsi yang digelar di Kabupaten Bima beberapa waktu lalu. Untuk tingkat nasional, Muhammad Ramadhani Hadi Akbar mengikuti lomba dengan kategori hafiz satu juz dan tilawah. Sedangkan Nabila Azmi Wahyudi kategori hafalan 10 juz.

Bupati Sumbawa, H. M Husni Djibril B.Sc dan Sekda Sum-

bawa Drs. H. Rasyidi yang juga Ketua LPTQ Sumbawa, melepas Muhammad Ramadhani Hadi Akbar yang didampingi kedua orang tuanya yaitu Syaifullah dan Hj. Eka Ermayanti. Semenntara Nabila Azmi Wahyudi sudah berada di Mataram tempat ia menuntut ilmu pendidikan.

Bupati berpesan kepada Hafiz remaja Sumbawa ini agar memberikan yang terbaik di tingkat nasional. Dengan harapan bisa menjadi Juara. Selain itu, keduanya juga harus lebih mendalami dan mempelajari ilmu Al-Qur’an, guna menjadi bekal di kemudian hari.

“Sebagai pimpinan daerah saya sangat bangga ada anakanak kita yang bisa mewakili NTB dalam mengikuti lomba MTQ tingkat nasional. Saya dan masyarakat Sumbawa juga tentunya akan berdo’a untuk keberhasilannya,” kata H. Husni.

Sementara Sekda Sumbawa,

(Suara NTB/arn)

BERSAMA HAFIZ - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril dan Sekda Sumbawa, H. Rasyidi bersama hafiz remaja Sumbawa yang didampingi kedua orang tuanya.

Drs. H. Rasyidi yang juga selaku Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) menyampaikan, pihaknya setiap tahun memberikan pelatihan sesuai bidang yang diperlombakan.

Kedepan, pihaknya akan coba mendorong TPQ yang ada agar dapat menginventarisir potensi anak. Bentuk dukungan yang diberikan, pihaknya berupaya menyiapkan pelatih, guru ngaji hingga sarana yang dibutuhkan.

Sehingga anak-anak memiliki kesempatan waktu dan dukungan dalam berkembang.

“Komitmen kita untuk memotivasi mereka agar semangat memajukan TPQ lebih professional di bidangnya,” pungkasnya. (arn)

penguasaan lahan dari para caleg tersebut. Salah satu objeknya lahan HGU PT. SMS yang kini diklaim milik masyarakat.

“Menjelang pemilihan umum ini masuk juga di situ caleg-caleg ini. Mereka memanfaatkannya untuk memperoleh suara.

Kalau tidak terbukti sementara masyarakat sudah memperjuangkan kan jadi masalah nanti,” kata dia.

Di wilayah lain pun hasil pantau tim intelegennya di lapangan juga ditemukan adanya persoalan serupa. Biasanya caleg siap mendorong dan pasang badan agar masyarakat bisa menempati sebidang lahan yang diinginkan untuk bertani dengan syarat mereka juga siap

memenangkan caleg tersebut di Pileg 2019 mendatang.

Karena keterbatasan kemampuan, desakan ekonomi serta mengantongi rekomendasi caleg itu pun masyarakat akhirnya berani membuka lahan, meskipun tidak sedikit yang berujung konflik antar sesama masyarakat atau dengan pihak KPH. “Bukan saja di PT. SMS, di wilayah-wilayah lain juga, apalagi masyarakat sekarang lagi mempersiapkan lahan. Kalau masyarakat awam tidak mungkin berani masuk atau buka kawasan tapi karena ada (caleg, red) yang mendorongnya mereka akhirnya berani buka lahan lahan-lahan ini,” jelas dia.

Mengingat Kesbangpoldagri tidak memiliki kewenangan dalam menindak setiap dugaan pelanggaran di lapangan, lanjut Burhan, pihaknya hanya sebatas menampung isu-isu yang tengah berkembang baik menyangkut sosial, ekonomi, politik maupun ancaman kelompok Ideologi garis keras (Igaras) dalam pemilu untuk kemudian dibahas bersama dalam rangka mencari langkah antisipasinya.

“Isu itu kita tampilkan untuk kemudian ditentukan langkah selanjutnya dan Igaras ini juga terus menjadi hal yang harus kita perhatikan,” pungkasnya. (jun)

Sedimentasi Jaringan Irigasi BK II Sudah Parah Taliwang (Suara NTB) Pengamat perairan di wilayah Taliwang, Abdul Hadi, mengakatan bahwa untuk saat ini tingkat sedimentasi di jaringan irigasi (JI) bendung Kalimantong (BK) di desa Mujahidin sudah semakin parah. Dimana tingkat sedimentasinya berada pada posisi 1,5 meter hingga 2 meter pada tahun 2018, lebih tinggi dari tahun -tahun sebelumnya. Akibat kondisi itu tampungan air tidak bisa maksimal dan menghambat proses tanam karena air yang tersedia sangat terbatas.

“Harus kita akui kondisi sedimentasi di BK II sudah sangat parah. Masalah ini juga sudah sering dilaporkan, tapi tidak ada penyelesaian dari Pemerintah Provinsi. Pemerintah Kabupaten juga tidak bisa melangkah lebih jauh karena tidak ada kewenangan. Untuk itu, kami sangat berharap agar ada jalan keluar terbaik terkait masalah ini supaya para petani tidak lagi mengeluh keterbatasan pasokan air,” ungkapnya kepada Suara NTB, Rabu (2/9).

Dikatakannya, ada beberapa masalah yang terjadi sehingga sedimentasi di JI BK II terus terjadi. Salah satunya yakni banjir yang selalu membawa material batu dan tanah ke dalam saluran yang terbangun.

Selain itu, program PNPM PISEW untuk program air bersih juga menjadi masalah baru.

Masalah ini bisa saja terjadi, karena rata-rata jaringan tersebut tidak memiliki saringan untuk menghindari tanah gunung terbawa bersama air ke saluran irigasi.

Hal ini bisa terlihat di salah satu saluran irigasi di desa Fajar, kecamatan Brang Ene. Kondisi tersebut kembali diperparah dengan pengerukan tanah sedimentasi yang tidak maksimal dilakukan oleh pihak terkait. Sementara untuk tingkat sedimentasi di bendung Kalimantong saat ini sudah mencapai angka 1,5 meter.

(Suara NTB/ils)

Abdul Hadi “Sedimentasi yang terjadi saat ini harus segera disikapi.

Jika tidak, dikhawatirkan akan menjadi masalah baru di kemudian hari dan jaringan yang tersedia juga akan tertutup oleh tanah,” ungkapnya.

Disinggung mengenai kondisi debit air yang ada saat ini, dia mengaku tidak lagi menjadi kendala. Bahkan kondisi debit air yang tersedia saat ini bisa mencapai angka 20-35 meter jauh lebih tinggi dari awal musim kemarau kemarin yakni sekitar 15 meter.

Debit air yang meningkat ini diakibatkan oleh kejadian gempa bumi terjadi di wilayah setempat belum lama. Meningkatnya debit air ini tentu sangat disyukuri untuk persiapan Musim Tanam (MT) pertama. Selain itu, pihak terkait juga meminta agar masyarakat yang barada di wilayah hulu BK II dan BK 1 untuk bisa segera melakukan penanaman karena pasokan airnya masih cukup hingga musim penghujan nanti.

“Kita minta agar petani yang berada di daerah hulu untuk bisa menanam karena debit airnya masih cukup. Jika tidak dimanfaatkan segera akan sangat sia-sia debit air yang ada saat ini,” tandasnya. (ils)

SUARA NTB Kamis, 27 September 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Suara Disnakeswan Sumbawa

Puncak Kontes Ternak di Raberas Sumbawa Besar (Suara NTB) Puncak perlombaan kontes ternak yang digelar Dinas Peternakaan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sumbawa, yang dipusatkan di Lapangan Raberas Kelurahan Seketeng, Rabu (26/9) kemarin, berlangsung meriah. Dalam kesempatan itu, digelar pula lomba Kelompok Berbasis Agribisnis Peternakan yang dihadiri Wakil Bupati Sumbawa, Direktur KESMAFET Dirjen Peternakan dan Keswan Kementerian Pertanian RI, Direktur Bibit dan Produksi Ternak Dirjen Peternakan dan Keswan Kementerian Pertanian RI dan pejabat lainnya.

Dalam Sambutannya Direktur Kesmafet Dirjen Peternakan dan Keswan Kementerian Pertanian RI, Dr.h. Syamsul Ma’rif, M.Si menyampaikan adanya program asuransi sapi yang dicanangkan pemerintah bekerja sama dengan Perbankan. Sehingga dapat mendorong muda mudi untuk memilih beternak.

Pemerintah menargetkan 2026 sebagai tahun swasembada protein hewan. Kemudian, nanti pada tahun 2045 sebagai lumbung pangan dunia. Dengan menerapkan kebijakan pemerintah yaitu sebagai pengembangan kawasan peternakan. Contohnya Kecamatan Labangka dan Lunyuk, yang memiliki kawasan pengembangan peternakan dilengkapi semua sarana teknis.

Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah, menjelaskan beberapa target yang diharapkan dari penyelenggaraan kegiatan ini. Diantaranya, memotivasi peternak guna memproduksi ternak bibit dan ternak potong yang berkualitas. Memberikan penghargaan bagi peternak yang mampu menghasilkan bibit berkualitas sesuai standar teknis. Meningkatkan kualitas bibit ternak yang sudah ada.

Sekaligus menjadi wahana pembinaan dalam rangka menciptakan kelompok-kelompok tani ternak agribisnis yang maju, tangguh dan mandiri.

Sasaran akhir bagi pembangunan peternakan adalah meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan peternak. untuk mencapai sasaran akhir tersebut, maka disusunlah beberapa sasaran antara lain meningkatnya ketersediaan pangan dari ternak dan berkembangnya usaha agribisnis peternakan.

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, disusun pula arah kebijakan umum pembangunan peternakan meliputi meningkatnya produksi serta produktivitas dan mutu komoditas peternakan dalam rangka

pengamanan ketahanan pangan serta pengembangan usaha agribisnis peternakan.

Dalam hal ini, lanjut Wabup, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya. Seperti program gerakan masyarakat jagung integrasi sapi (gema jipi), dukungan dana yang cukup memadai dari tahun ke tahun pada sub sektor peternakan. Adanya kelembagaan/organisasi khusus yang berdiri sendiri yang menangani urusan peternakan. Kemudian membangun dan mengembangkan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk melakukan penelitian dan pengkajian di bidang peternakan. Sehingga inovasi dan teknologi mutakhir dan tepat guna bidang peternakan dapat diakses dengan mudah oleh peternak. Selain itu juga membuka peluang dan akses sebesarbesarnya kepada pemodal/investor dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di Sumbawa.

“Alhamdulillah, karena pada bulan Agustus lalu, kapal ternak mulai beroperasi di Pelabuhan Badas Sumbawa melalui tol laut untuk mewujudkan program pemerintah pusat dalam menunjang program ketahanan pangan khususnya swasembada protein hewani di Indonesia,” terang Wabup, seraya menyatakan, pengiriman ternak menggunakan kapal ternak tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pengangkutan ternak dari Sumbawa menuju Pulau Jawa, Kalimantan Dan Sulawesi serta menjaga kualitas daging sapi/kerbau. Sebab kelengkapan fasilitas yang memang dibuat khusus untuk mengangkut ternak, yang sebelumnya pengangkutan dilakukan secara tradisional. Sehingga menyebabkan

KONTES Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah dan pejabat lainnya tampak melihat kerbau yang memenangi kontes ternak Disnakeswan.

Inspektorat Periksa dan Bawa Dokumen RSUD Sondosia Bima Bima (Suara NTB) Jajaran Inspektorat Kabupaten Bima melakukan pemeriksaan khusus terhadap RSUD Sondosia Bima, belum lama ini. Bahkan, mereka membawa sejumlah dokumen berupa data keuangan, kepegawaian hingga aset penting untuk diproses lebih lanjut.

Tim pemeriksa Inspektorat Kabupaten Bima, Abdul Gani SH mengakui adanya pemeriksaan tersebut, serta membawa sejumlah dokumen penting di RSUD setempat. Kata dia pemeriksaan dilakukan menyusul adanya pergantian Dirut.

“Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui batasan kerja Dirut lama dan baru dilantik Bupati kemarin,” katanya, Rabu (26/9).

Menurutnya, tugas Dirut lama dan baru perlu ada kejelasan, mulai jumlah aset, kepegawaian hingga keuangannya. Sehingga kedepan tidak ada lagi persoalan yang muncul dan saling melempar. “Semuanya harus jelas makanya perlu diketahui batasan tugas selama kemimpinan Dirut lama dan baru ini,” ujarnya.

Dari pemeriksaan khusus tersebut pihaknya juga menyita sejumlah dokumen atau data keuangan, kepegawaian dan aset penting. Dokumen tersebt selanjutnya akan dijadikan bahan pemeriksaan lanjutan di internal Inspektorat. “Akan akan pemeriksaan lanjutan. Hasilnya kita upayakan rampung awal Oktober ini,” katanya.

Ia menambahkan apabila nantinya ditemukan ada permasalahan atau persoalan, yang bertanggungjawab adalah seperti Dirut lama. Yang bersangkutan juga tenttnuya akan diperiksa serta diberikan sanksi jika terbukti melanggar.

“Akan tetapi semua temuan harus berdasarkan subtansinya. Apakah menjadi tanggung jawab pejabat lama atau tidak.

Tapi yang jelas dokumennya kita periksa dulu dalam beberapa hari kedepan,” tuturnya.

Terpisah, Dirut RSUD Sondosia yang baru dilantik, dr. Yulyan Averoos membenarkan adanya Tim inspektorat yang melakukan pemeriksaan di RSUD setempat dan membawa sejumlah berkas.

“Ya memang benar, jumlahnya ada empat orang. Mereka hanya membawa dokumen keuangan, aset dan kepegawaian,” pungkasnya. (uki)

ternak cenderung stres dan kurang terawat.

Sebelumnya kepala Dinas Peternakan dan Keswan Kab. Sumbawa Ir. Talifuddin, M.Si melaporkan tujuan dari dilaksanakan kontes ternak dan lomba kelompok berbasis agribisnis peternakan adalah memotivasi peternak untuk memproduksi ternak bibit yang berkwalitas, memberikan apresiasi penghargaan kepada peternak pembbibit yang berprestasi untuk menghasilkan bibit ternak yang unggul dan produktif dan sebagai tempat untuk ajang silahturahim dan tukar pikiran menambah wawasan bagi peternak, petugas dan stakeholder peternakan di Sumbawa. Sasaran dari kontes ternak adalah mendapatkan ternak lokal yang secara teknis memenuhi kriteria bibit, sehingga dapat memberikan penghargaan dan diperlihatkan kepada masyarakat dalam kontes ternak dan lomba kelompok berbasis agribisnis peternakan tahun 2018.

Katagori kontes ternak dan lomba kelompok yang dilombakan yaitu sapi bali meliputi, sapi pejantan, sapi induk, sapi bibit jantan dan sapi bibit betina. Kerbau meliputi kerbau Pejantan, Kerbau Induk , Kerbau Bibit Jantan dan Kerbau Bibit Betina. Kelompok ternak Sapi, Kelompok ternak Kerbau, petugas terbaik meliputi Inseminasi Buatan, Medik Veteriner dan petugas penyuluh lapangan.

Unit pelaksana teknis produksi dan kesehatan hewan (UPT Prokeswan). Penjurian dilakukan pada tanggal 3 sampai 13 September 2018, final pada tanggal 26 september 2018 dan penyerahan hadiah kepada pemenang kontes ternak dan lomba kelompok. (ind/arn/*)

(Suara NTB/jun)

TAMBANG PASIR - Warga Desa Rababaka saat melakukan penambangan pasir di atas Bendungan Rababaka, Rabu (26/9).

DLHK Tagih Ketegasan Aparat Sikapi Penambangan di Rababaka Dompu (Suara NTB) Kepala Bidang Lingkungan Hidup DLHK Kabupaten Dompu, Andi Bahtiar, ST, MT menegaskan, penambangan material sungai berupa pasir dan bebatuan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Baka tepatnya di Desa Rababaka yang sudah lama dilakukan masyarakat sama sekali belum mengantongi izin atau ilegal.

Kegiatan ini sudah beberapa kali diperingatkan baik melalui surat teguran bahkan sosialisasi langsung. Tetapi faktanya masyarakat setempat masih terus melakukan aktivitas yang mengancam kerusakan lingkungan tersebut.

“Di Rababaka itu bukan saja disurati tapi dijadikan tempat sosialisasi, dilarang jangan nambang tapi begitulah masih tetap saja dilakukan. Itu sudah pasti ilegal,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya.

Pembinaan dan peneguran terhadap para penambang

(Suara NTB/ind)

material sungai tesebut sudah cukup lama disampaikan, tetapi masyarakat tetap bersikukuh menambang dengan alasan mencari nafkah untuk keluarganya.

Karena kegiatan merusak ini terus dibiarkan tak heran beberapa kali Bendungan Rababaka yang dibangun selalu saja jebol tergerus banjir.

“Kenapa Bendungan Rababaka itu terus jebol karena mereka keruk itu sampai dalam bahkan mendekati bendungan,” ungkapnya.

Dalam kasus ini, tegas Andi Bahtiar, DLHK hanya

sebatas melayangkan surat teguran, selebihnya merupakan tanggung jawab polisi untuk mengeluarkan tindakan apalagi ini sudah terbukti ilegal. Dan tidakan tegas terhadap penambangan ilegal diwilayah ini pun polisi semestinya tak perlu lagi berkompromi dengan DLHK, tetapi langsung saja mengambil tindakan sendiri.

“Kalau lihat dampaknya bagi kerusakan lingkungan ini dan statusnya yang ilegal sudah saatnya polisi mengambil tindakan tegas,” harapnya.

Penambangan material

sungai berupa bebatuan dan pasir tersebut tidak saja diduga menjadi pemicu jebolnya Bendungan Rababaka, tetapi juga sangat mengancam rusaknya infrastruktur jalan menuju desa tersebut.

Kalaupun alasannya mencari nafkah, mestinya jelas dia, masyarakat segera mengurus izin dan mengambil material ditengah sungai, sehingga tidak ada dampaknya bagi kerusakan lingkungan.

Sementara Kapolres Dompu, AKBP. Erwin Suwondo, S.IK, MIK yang berusaha dikonfirmasi Suara NTB di kantornya, Rabu (26/9) kemarin tak berhasil ditemui, pun demikian dengan Kasubag Humas-nya, Iptu Suhatta saat dihubungi via pesan singkat belum memberi jawaban apaapa. (jun)

SUARA NTB

Kamis, 27 September 2018

Halaman 8

Canangkan Kampung KB Dusun Jeranjang

Bupati Lobar Minta Perkuat Monev dan Peran Serta Masyarakat

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

SERAHKAN BANTUAN - Anggota dewan dan Sekwan bersama donatur menyerahkan bantuan kepada korban gempa.

TERIMA BANTUAN - Korban gempa menerima bantuan dari anggota dewan dan Setwan serta parlemen TV DPRD Lobar

Peduli Korban Gempa

Salurkan Bantuan, DPRD Lobar Desak Bangun Huntara Giri Menang (Suara NTB) simal. Wakil Ketua Komisi IV DRPD Lobar Hj. NuDPRD Lombok Barat peduli terhadap korban rul Adha mengkritisi penanganan korban gempa tak gempa di Lombok. Berbagai bantuan telah disalur- terkoordinasi dengan baik. Bahkan ia membandingkan para wakil rakyat, berupa sembako, tenda, ter- kan penanganan yang dilakukan NGO jauh lebih cepal, selimut. Tak hanya menyalurkan bantuan, pat, mereka memiliki skala prioritas untuk ditangaDPRD juga mendesak agar Pemda mengarahkan ni, baik anak-anak, ibu hamil dan ibu melahirkan APBD untuk membangun Huntara (hunian semen- serta lansia. Bahkan mereka sudah membangun tara). Bahkan mereka rela mengorbankan pokok selter dan Huntara. Meskipun sudah dijanjikan banpikiran untuk dipakai menangani bencana. tuan stimulan namun prosesnya sangat ribet. MenuPenyaluran bantuan ini dilakukan semenjak beber- rut politisi perempuan asal Kediri ini, seharusnya apa hari pertama pascagempa. Pimpinan DPRD, baik Pemda punya langkah- langkah lebih cepat lagi unketua dan para wakil ketua keliling ke lokasi bencana tuk penanganan pascabencana ini. untuk melihat langsung kondisi warga yang dilanda Saat ini saja banyak korban tertimpa masalah bencana. Para anggota dewan pun turun membantu baik sosial, penyakit dan permasalahan lain. Bahmasyarakat. Meskipun beberapa anggota DPRD ru- kan 130 korban gempa terjangkit malaria. Belum mahnya rusak terdampak gempa. Seperti wakil ketua lagi persolan lain yang dihadapi yang timbul akibat Multazam, Anggota dewan PKB Muslim Bafadkondisi pengungsian yang buruk. Ia bahkan al, anggota dewan dari Demokrat, H. Suhaimi menyaksikan banyak KK tinggal di satu namun mereka turun tangan membantu kortenda, banyak anak-anak dan suami istri ban gempa di dapilnya. Termasuk politisi PKS sehingga timbul persoalan lainnya. SeHj Nurul Adha dan H. Wahid Syahril bersama mentara para korban sendiri tak punya piparpol melakukan penanganan pascabencana, lihan lain untuk tempat tinggal selain di tanggap darurat hingga pemulihan dengan mengtenda. Karena itulah upaya yang bisa digunakan rumah sakit darurat. lakukan Pemda membangun Huntara.

Disamping menyalurkan bantuan dari Apalagi perkiraannya, pempribadi masing-masing, para wakil bangunan dan perbaikan rumah rakyat menyalurkan bantuan yang dikorban gempa tidak bisa selehimpun dari berbagai lembaga DPRD sai dalam waktu 6 bulan sedari luar daerah. Selain menyalurkan suai target pemerintah. Sejauh bantuan, wakil rakyat ini juga lanini, jelasnya, sudah dibangun tang mengawal kebutuhan korban Huntara di Gunungsari namun gempa melalui pendanaan APBD. jumlahnya belum memadai, Wakil Ketua Komisi Mereka juga mengkritisi penangansehingga masih banyak belum IV, Hj. Nurul Adha an korban gempa yang belum maktertangani. (her/*)

Giri menang (suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perwakilan provinsi NTB mencanangkan Dusun Jeranjang yang berada di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung.

Hari Kontrasepsi Sedunia ini secara simbolis ditandai dengan pemukulan Gendang Beleq oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid.

Hadir pada kesempatan itu bupati didampingi istri sekaligus ketua TP PKK, kepala dinas, Direktur Kedeputian KBKR BKKBN Kijo, Kepala DPPKBP3A, sejumlah kepala OPD, dan camat Gerung serta kades. Bupati H. Fauzan Khalid dalam sambutannya mengakui program Kampung KB tidak selesai pada saat pencanangan saja. Namun diharapkan ada proses pembinaan, evaluasi dan monitoring kepada Kampung KB yang telah dicanangkan. Bupati juga berharap agar partisipasi dan kesadaran masyarakat bisa membantu mensukseskan program Kampung KB. “Proses pembinaan, evaluasi dan monitoring kampung KB ini harus diperkuat,” kata Bupati. Program andalan Lobar yakni Gerakan Anti Merariq Kodeq (Gamaq) dapat menjadi pintu masuk suksesnya program Kampung KB yang dibuat untuk menyukseskan Nawa Cita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pedesaan. Program ini juga sesuai cita kelima untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan cita kedelapan untuk merevolusi karakter bangsa.

“Gamaq merupakan gerakan pendewasaan usia pernikahan dan Pemkab Lobar telah mensosialisasikan sejak beberapa tahun lalu. Program Gamaq ini harus berjalan, tidak boleh diabaikan. Karena bagi saya itu adalah jalan masuk,” ungkap bupati. Program Kampung KB di Lombok Barat berjalan cukup baik. Intervensi lintas program seluruh SKPD terkait penyelesaian masalah di masing-masing Kampung KB menunjukkan progres signifikan. Mulai dari masalah adminduk bersama Dinas Dukcapil, masalah bantuan dan pelatihan untuk kelompok-kelompok usaha yang dibantu solusinya oleh Dinas Tenaga Kerja, masalah penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) yang dibantu solusinya oleh Dinas PMD, kemudian intervensi dari Dinas PUPR terkait masalah jalan dan irigasi, lalu ada Dinas Dikbud yang membantu

masalah pendidikan terutama bagi anak-anak putus sekolah, tidak terkecuali masalah pernikahan dini yang diintervensi oleh Kemenag Lobar dan lainnya.

Sementara itu Direktur Kedeputian KBKR BKKBN Kijo mengatakan BKKBN menargetkan membentuk 21.000 Kampung KB di seluruh wilayah Indonesia hingga akhir 2018. Sejak dicanangkan Presiden, H. Joko Widodo pada Bulan Januari 2016 lalu, baru 14.000 Kampung KB terbentuk. “Kampung KB diharapkan mampu memberikan kontribusi maksimal dalam melaksanakan pengendalian penduduk yang dapat berpengaruh terhadap pembangunan dan mengurangi laju pertumbuhan penduduk di Lombok Barat,” kata Kijo.

Menurutnya, Kampung KB sangat diperlukan karena sangat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga pra sejahtera untuk menuju lebih baik.”Dengan ditetapkannya Dusun Jeranjang sebagai kampung KB, diharapkan akan mendorong pembangunan masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera,” harapnya.

Kampung KB sebenarnya dirancang sebagai upaya membumikan, mengangkat kembali, merevitalisasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) guna mendekatkan akses pelayanan kepada keluarga dan masyarakat dalam upaya mengaktualisasikan fungsi keluarga secara utuh dalam masyarakat. (her/*)

(Suara NTB/her)

Bupati dan istri bersama kepala DPPKBP3A Lobar mendampingi Direktur BKKBN

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

Direktur Kedeputian KBKR BKKBN, Kijo bersama Bupati Lobar dan peserta yang hadir

Bupati bersama pihak BKKBN menabuh gendang menandai pencangan kampung KB Dusun Jeranjang

SUARA NTB Kamis, 27 September 2018

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 9

Pemerintah Asuransikan 18.100 Nelayan Mataram (Suara NTB) Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun ini akan mengasuransikan 18.100 nelayan. Asuransi ini akan menjadi proteksi mengurangi risiko tinggi bagi para pekerja bahari ini.

Plh. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. Beni Iskandar, alokasi anggaran pusat untuk tanggungan premi asuransi nelayan ini masing-masing disebar tanggungan 1.000 nelayan di Kabupaten Lombok Barat, 2.500 nelayan di Kabupaten Lombok Tengah. 6.000 nelayan di Kabupaten Lombok Timur, 2.500 nelayan di Kabupaten Sumbawa.

Selanjutnya 1.000 nelayan di Kabupaten Dompu, 2.000 nelayan di Kabupaten Bima, 800 ne-

layan di Sumbawa Barat, 1.500 nelayan di Lombok Utara. 700 nelayan di Kota Mataram dan 100 nelayan di Kota Bima.

Program asuransi nelayan ini dimulai sejak tahun 2016 lalu. Pemerintah menargetkan ada 30.000 nelayan diasuransikan. Hanya saja, terealisasi 10.535 kartu nelayan. Tahun 2016, target pemerintah provinsi juga sebanyak 18.000 nelayan ditanggung asuransi nelayan. Kenyataannya, hanya 17.794 nelayan yang terpenuhi.

“Nelayan yang masuk program ini ditanggung preminya oleh pemerintah. Lalu nelayan bersangkutan diberi kartu nelayan,” jelas Beni.

Sesuai undang-undang nomor 7 tahun 2016 dijelaskan definisi nelayan. Dikatakan nelayan kecil, adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan, maupun yang menggunakan kapal

penangkap berukuran paling besar 10 gross tones.

Nelayan tradisional, seperti dijelaskan sebagai nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.

Sementara nelayan buruh, dijabarkan sebagai nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan. Dan nelayan pemilik dikatakan sebagai nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan.

“Siapa saja yang dikategorikan nelayan. Tetap menjadi perhatian pemerintah dan berhak mendapatkan asuransi ini,” demikian Beni. Masih menurut Beni. Beberapa risiko yang dihadapi nelayan hingga pentingnya asuransi ini. Risiko cuaca ekstrem, kesematan kerja, pencemaran lingkungan yang dapat menghilangkan potensi hasil tangkapan. Harga penjualan yang tidak stabil serta kompetisi yang tidak sehat. Manfaat asuransi nelayan tentu berupa perlindungan dan jaminan risiko kecelakaan, kematian, cacat tetap dan biaya pengobatan. Manfaat premi santunan untuk kecelakaan akibat aktivitas penangkapan ikan Rp200.000.000 apabila menye-

Bentuk 50 Outlet Penjualan

(Suara NTB/bul)

MUTIARA - Mutiara menjadi salah satu hasil kekayaan alam Indonesia yang akan dipamerkan pada pertemuan tahunan bank dunia dan IMF di Bali pada Oktober mendatang.

Mutiara NTB, satu dari dua komoditas yang direkomdasikan tampil di ajang internasional ini. Mutiara hasil desain Lombok - NTB Pearl by Riana Meilia dipilih. Nampak di outlet Lombok-NTB Pearl seorang pengunjung sedang memilih mutiara yang telah dikemas dalam beragam bentuk perhiasan.

Rabu, 26 September 2018

DUA tahun berdiri, koperasi syariah 212 akan menyerbu kabupaten/kota. Sebanyak 50 outlet penjualan akan dibentuk tahun ini. “Terget saya sampai akhir tahun, 50 outlet ini bisa terbentuk,” kata Ketua Koperasi 212, H. Faurani, SE, M. BA. Koperasi ini akan menjadi investor yang dimiliki oleh masyarakat lapisan menengah ke bawah. Ia membangun kekuatan dengan membentuk wadah bagi siapapun dan dari kalangan manapun. Dua tahun berdiri, ada 2.000 anggota yang telah bergabung. Jumlah (Suara NTB/ist) anggota ini mengalami peH. Faurani nambahan setiap hari.

H. Faurani melihat penerimaan masyarakat terhadap koperasi syariah ini sangat terbuka. Antusiasme masyarakat nampak. Mereka yang tergabung sebagai anggota koperasi 212 ini, umumnya dari kalangan masyarakat usaha kecil.

Dari tukang ojek, pedagang bakulan, hingga ASN. “Ekonomi masyarakat ini kita bangun secara berjamaah melalui koperasi ini. Kita ingin mengajak masyarakat berpikir wirausaha secara berjamaah,” jelas Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) Provinsi NTB ini pada Suara NTB. Saat ini koperasi 212 bergerak di sektor perdagangan. Delapan bulan terakhir, satu outlet besar telah dibuka di Jerneng, Lombok Barat. Dalam waktu dekat menyusul lima outlet di Bima, Sumbawa Barat, Lombok Tengah dan Kota Mataram. Selanjutnya outlet-outlet lain akan dibentuk bertahap.

Berbagai kebutuhan masyarakat disediakan. Kelengkapan kebutuhan tersebut tak jauh beda dengan yang dijual di outlet modern milik franchise. Dalam sehari, kata H. Faurani, omzet didapat telah menembus Rp 10 juta di outlet koperasi 212 di Jerneng. Dengan kekuatan modal telah mendekati Rp1 miliar.

H. Faurani menyebut akan memfasilitasi outlet-outlet di seluruh kabupaten/kota. Taregt jumlahnya lebih banyak dan lebih mengakar dibanding outlet-outlet modern yang juga telah menjamur saat ini.

Jenis produk yang dijual akan lebih variatif. Terutama untuk produk lokal. Dari kuliner, minuman, hingga hasil kerajinan. Koperasi 212 ini menjadi jembatan pasar bagi produsen lokal.

“Inilah yang akan menjadi pembedanya koperasi 212 nantinya dengan outlet lainnya. Kita akan jual apapun produk-produk lokal. Baik olahan ataupun bahan mentah yang dihasilkan di dalam daerah. Hasil perkebunan kopi, cokelat, atau sejenisnya bisa ditampung dan dijual di outlet koperasi ini,” jelasnya.

Karena itu, H. Faurani mengajak siapapun masyarakat untuk ikut berjamaah membangun wirausaha ini. Diprioritaskan masyarakat yang memiliki modal terbatas. Misalnya Rp1 juta atau Rp 5juta. Modal dalam jumlah besar, katanya, harus dipertimbangkan.

“Ada yang mau nempatkan dananya Rp500 juta di koperasi ini. Kita ndak terima. Karena kami menganggap ia sudah pemodal besar. Yang kita tampung yang pemodalpemodal kecil di wadah ini. Agar mereka dapat menikmati manfaatnya,” demikian H. Faurani. (bul)

babkan kematian, Rp100.000.000 apabila menyebabkan cacat tetap dan Rp20.000.000 untuk biaya pengobatan.

Sementara untuk santunan kecelakaan akibat selain melakukan aktivitas penangkapan ikan, diberikan manfaat perorang sejumlah Rp160.000.000 apabila menyebabkan kematian (termasuk kematian akibat selain kecelakaan/kematian alami), Rp 100.000.000 untuk yang mengalami cacat tetap dan biaya pengobatan sebesar Rp20.000.000.

“Pemerintah menanggung premi hanya setahun. Selebihnya nelayan harus mandiri.

Inilah cara pemerintah mengedukasi nelayan untuk

(Suara NTB/dok)

Beni Iskandar melakukan manajemen diri,” demikian Beni. (bul)

Lumbung Pangan Tahan Gempa Dibangun di Sembalun Mataram (Suara NTB) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB melalui pihak ketiga sedang membangun percontohan, lumbung pangan tahan gempa. Sebanyak 10 unit jumlahnya. Di bangun di Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.

Saat ini sedang dilakukan perataan tanah, kawasan tempat akan ditempatkannya lumbung-lumbung ini kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani. Lumbung pangan yang dimaksud adalah lumbung pangan pada umumnya. Terbukti, lumbung pangan tradisional inilah yang masih bertahan dengan guncangan beberapa kali gempa besar sejak 29 Juli lalu.

“Lumbung-lumbung yang dibangun semen semuanya hancur. Terutama di Lombok Utara, dan sebagian di Lombok Timur. Karena itu lumbung pangan tradisional ini yang diprioritaskan,” jelas Hj. Budi.

Tahun ini lumbung-lumbung tersebut telah berdiri. Kepala dinas menyebut ada sekitar Rp1 miliar anggaran telah disediakan. Tidak saja menyediakan lumbung, pemerintah juga memberikan langsung beserta isinya kepada kelompok pengelola.

Satu lumbung, diisi 2 ton cadangan pangan. Total, 20 ton cadangan pangan yang akan tersimpan di lumbung-lumbung ini nantinya. Lumbung ini sekaligus terintegrasi dengan beberapa kegiatan pendukung.

Diantaranya, kegiatan pendidikan, seni, budaya, perdagangan, industri dan pariwisata.

Untuk kegiatan pendidikan, kawasan lumbung terintegrasi ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi siapapun. Anak sekolah, mahasiswa, maupun stakeholders. Pembela-

(Suara NTB/bul)

Hj. Budi Septiani jaran yang ingin ditekankan, yakni pengelolaan ketahanan pangan turun-temurun yang harus dipertahankan.

Untuk seni, di kawasan lumbung pangan ini, akan disiapkan berbagai antraksi yang dapat memancing minat wisatawan.

Dari sisi budaya, bagaimana masyarakat luas diberikan pengetahuan ritual-ritual menurunkan, dan menaikkan hasil panen dari dan ke lumbung. Seperti adat Sasak umumnya.

Ada juga rencana mengembangkan industri menenun.

Sekaligus disiapkan outlet berjualan seluruh produk-produk lokal. Termasuk kebutuhan-kebutuhan pangan masyarakat.

“Kita ketahui, keterjangkauan beras di Sembalun masih menjadi persoalan. Harga berasnya Rp15.000 perkilo.

Outlet yang akan disediakan inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai sarana berjualan kepada masyarakat lokal untuk mendapatkan harga pangan yang terjangkau,” ujarnya.(bul)

Askrindo Berharap Kerjasama dengan Bank NTB Syariah Pulih Mataram (Suara NTB) Pascalaunching Bank NTB menjadi Bank Umum Syariah (BUS) 13 September 2018 ini, perusahaan penjaminan kredit, PT. Askrindo praktis kehilan-

gan pasar di Bank NTB Syariah. Pasar yang hilang itu kembali ingin dipulihkan anak perusahaannya, PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

Konversi penuh menjadi bank syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) ini tentunya tak lagi dapat dimasuki perusahaan penjaminan kredit konvensional. Pimpinan Cabang Askrindo Mataram, Pamuncak Ijul Samugi menyebut, dalam keadaan normal, sebulan Askrindo menerima premi sebesar Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar di luar penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Sekarang otomatis sudah ndak ada lagi. Karena Bank NTB sudah jadi bank syariah penuh.

Askrindo konvensional ndak bisa lagi bekerjasama. Tapi penjaminan kredit sebelum konversi masih tetap jalan. Cuma ndak dapat premi,” jelas Ijul.

Ditemui di ruang kerjanya, Rabu (26/9) kemarin, sebelum menjadi BUS, Bank NTB memiliki unit usaha syariah. Kedua kerjasama bisa jalan bila saja pola konvensional dan syariah tetap jalan di Bank NTB. Hanya saja, keputusan pemegang saham telah bulat menjadikan Bank NTB sebagai BUS penuh, dan telah dilaunching.

Dengan hilangnya potensi pasar penjaminan kredit konvensional di Bank NTB, dampaknya cukup berpengaruh di Askrindo.

Kerjasama dan potensi pasar itulah yang ingin dipulihkan kembali oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

Kepala KPS PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Mataram, Dwiyoga Subarkah menyebut, komunikasi intens dilakukan dengan manajemen Bank NTB Syariah. Pada launching Bank NTB Syaiah baru-baru ini, direksipun telah membangun komunikasi langsung.(bul)

SUARA NTB Kamis, 27 September 2018

PENDIDIKAN

Halaman 10

Politeknik MFH Gelar Puncak Dies Natalis Ke-IX Bersama Korban Gempa

Diberhentikan Tidak Hormat SEORANG oknum guru perempuan berinisial KE (48) diringkus polisi. Oknum guru sekolah dasar (SD) tersebut diringkus bersama suaminya berinisial GN (46). Polisi menangkap keduanya lantaran diduga kerap menjual sabu di kalangan pelajar.

Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda NTB meringkus oknum guru tersebut sesaat setelah dia menerima kiriman narkoba melalui seorang kurir. Penangkapan dilakukan di rumah pelaku di Desa Nyurlembang, Kecamatan Narmada, Lombok Barat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua PGRI NTB Drs. H. M. Ali H. Arahim, menyebut apa yang dilakukan oknum guru anggota PGRI tersebut telah mencoreng wajah pendidikan NTB. Hal ini sekaligus merupakan pukulan telak bagi dunia pendidikan NTB. Mestinya, seiring adanya pergantian kepemimpinan daerah, kita berharap dengan adanya gubernur baru disambut suka cita termasuk di kalangan pendidik. Bukan sebaliknya memberikan kado dengan mencoreng wajah dunia pendidikan.

“PGRI sangat menyesalkan apalagi oknum guru yang menjadi pengayom sebagai tempat belajar anak anak di sekolah dan rumah,” kata Ali. PGRI pun mendukung proses hukum terhadap oknum guru tersebut sesuai dengan proses hukum dan segera diadili. Dia meminta agar sebagai pembelajaran yang bersangkutan dapat dikenai hukuman maksimal supaya jadi pembelajaran bagi yang lain. “Harapan ke teman-teman jangan ikuti guru ini,” kecamnya.

Ali juga mendukung agar kasus yang tidak saja mencederai dunia pendidikan, namun juga korps PGRI ini agar sesegera mungkin diproses dan divonis karena bukan praduga tidak bersalah lagi mengingat sudah ada bukti lapangan. Termasuk PGRI dalam hal ini mengusulkan agar yang bersangkutan juga segera diberhentikan dengan cara tidak terhormat.

“Dari pada satu yang mencoreng nama baik pendidikan yang kita jaga bersama sama. Pakta integritas dilanggar, norma kode etik guru dilanggar. Diberbolehkan ketika guru tidak ada norma seperti itu diberhentikan,” imbuh Ali. Disinggung keterkaitan perilaku oknum guru dengan kurangnya pembinaan dari PGRI, Ali Rahim tegas mengatakan jika PGRI memang belum bisa maksimal membina semua anggotanya dikarenakan cakupannya yang sangat luas. Pembinaan kita berantai dari provinsi kabupaten, kecamatan. Tapi kan ada ruang ada kesempatan ada niat. Ini dilakukan orang cerdas, ini tidak boleh dilakukan. (dys)

H. Ali H. Arahim (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ron)

SALAMAN - Siswa SMPN 4 Mataram menyalami guru yang duduk di teras sekolah saat pulang sekolah. Siswa terpaksa belajar di tenda dan teras sekolah karena ruang kelas tidak layak digunakan.

Perbaikan Sekolah Belum Bisa Dilakukan dalam Waktu Dekat Mataram (Suara NTB) – Anggaran penanganan kerusakan sarana dan prasarana sekolah di Kota Mataram, baik yang berasal dari pemerintah pusat atau APBD Kota Mataram bisa dipastikan belum bisa turun dalam waktu dekat ini. Hal itu berdampak kepada sekolah yang mengalami kerusakan akibat gempa, pembelajaran di luar kelas atau tenda akan berjalan lebih lama lagi.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., dihubungi Rabu (26/9) menjelaskan, terkait penanganan kerusakan fisik sekolah, pihaknya meminta bantuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Anggaran yang digunakan ada yang berasal dari APBN dan juga APBD. Namun anggaran itu belum bisa turun dalam waktu dekat ini. “Belum turun anggarannya, masih dianalisis oleh Takola,” katanya.

Beberapa waktu lalau sebanyak 27 SD menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan pihak kementerian.

Sekolah yang menandatangani MoU hanya SD saja, tidak termasuk SMP. Selain itu, menurut Sidik, bantuan untuk sekolah terdampak gempa di Mataram juga berasal dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

Mantan Kepala SMPN 5 Mataram ini menyebutkan, sebanyak Rp3,5 Miliar ABT tahun 2018 dianggarkan untuk 27 sekolah. Dengan rincian,

anggaran itu untuk memperbaiki sebanyak 22 SD dan lima SMP. Diakuinya ada sekolah yang belum dapat disentuh atau belum diakomodasi oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

“Kita akan arahkan sekolahsekolah itu untuk APBD murni tahun 2019,” ungkap Sidik.

Sementara itu, terkait pembelajaran, pihaknya sudah mengarahkan kepada sekolah jika ruang kelas tidak membahayakan bisa digunakan.

Namun jika tidak layak, diusahakan dilaksanakan di tempat yang lebih layak.

“Kita sudah mengarahkan teman-teman jika ruang kelas tidak membahayakan kita suruh pakai, tapi kalau memang tidak layak, misalnya hujan dan sebagainya kita usahakan di mana tempat yang nyaman. Pembelajaran dimaksimalkan untuk berjalan normal,” kata Sidik.

Sementara itu, sejumlah SMP yang mengalami kerusakan cukup parah terpaksa melaksanakan pembelajaran di tenda atau selasar. Seperti yang dialami SMPN 4 Mataram, sebanyak 11 ruang kelas mengalami kerusakan dan tidak

bisa ditempati.

Kepala SMPN 4 Mataram, Drs. Jupni Amri, MM., ditemui di ruang kerjanya, Rabu (26/9) mengatakan, pembelajaran masih dilakukan di tenda. Jika siang hari, udara di tenda akan menjadi cukup panas, terpaksa siswa diarahkan belajar di bawah pohon atau teras di sekolah.

“Pada pagi hari semua belajar di tenda, mereka nyaman walaupun fleksibel. Tidak terganggu dengan situasi belajar di tenda,” akunya.

Di SMPN 4 Mataram sendiri pembelajaran sudah berjalan normal. Siswa dipulangkan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Jumlah siswa di SMPN 4 Mataram sebanyak 918 siswa yang dibagi ke dalam 29 rombongan belajar dari kelas VII sampai dengan IX. Jupni mengakui sudah ada tiga tim yang melakukan pemeriksaan bangunan. Namun ia belum mengetahui kerusakan bangunan di SMPN 4 Mataram masuk ke kategori mana. Ia juga mengakui belum menerima informasi bantuan untuk perbaikan sekolah.

“Belum ada informasi bantuan. Sekolah memang sangat membutuhkan, itu yang saya tidak jemput bola, karena mungkin ada sekolah lain yang lebih membutuhkan,” katanya. (ron)

Giri Menang (Suara NTB) – Politeknik Medica Farma Husada (MFH) Mataram menggelar puncak Dies Natalis ke IX bersama korban gempa bumi di Desa Guntur Macan, Kecamatan GunungSari, Lombok Barat, pada Selasa (25/9). Politeknik MFH melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan, trauma healing, dan pengobatan gratis di sana. Juga meniup lilin dan memotong kue bersama masyarakat sebagai penanda puncak dies natalis keIX Politeknik MFH. Wakil Direktur III Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Politeknik MFH, Idham Halid, M.Si., mengatakan, tema yang diusung pada Dies Natalis keIX Politeknik MFH yaitu Sembilan Tahun Politeknik MFH Mataram mengabdi dengan inovasi tiada henti. Menurutnya, kegiatan Dies Natalis biasanya dilaksanakan di kampus Politeknik MFH. Namun seiring terjadinya bencana gempa bumi, sehingga mereka ingin berbagi kebahagiaan bersama masyarakat terdampak bencana.

Dies Natalis Politeknik MFH tepat pada tanggal 25 September. Ada sejumlah kegiatan yang dilaksanakan pihaknya di Desa Guntur Macan, antara lain penyuluhan kesehatan terkait malaria. Selain itu juga melibatkan tim dokter untuk memeriksa kesehatan masyarakat. Dari diagnose dokter itu, pihaknya memberikan obat secara gratis kepada masyarakat.

Kegiatan itu diikuti oleh beberapa dosen Politeknik MFH, dan anggota BEM dan HMPS di Politeknik MFH. Mahasiswa melakukan kegiatan trauma healing atau pemulihan trauma dan pembagian

makanan sehat bagi anakanak dan balita.

Wakil Direktur II Bidang SDM dan Kerja Sama, Politeknik MFH Mataram, Baiq Ayu Aprilia Mustariani, MSi., menambahkan, sebelum kegiatan puncak Dies Natalis dilaksanakan, ada juga lomba yang dilaksanakan mahasiswa Politeknik MFH. “Puncaknya, kami berbagi kebahagiaan dies natalis bersama korban bencana alam,” ujarnya.

Wakil Direktur I Bidang Akademik Politeknik MFH Mataram, Jumari Ustiawaty, MSi., menjelaskan, dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis, dari awal sudah bisa mengetahui dampak kondisi lingkungan terhadap masyarakat. Ditindaklanjuti dengan pengobatan gratis. Pihaknya melibatkan tim medis, sehingga tidak menyalahi aturan.

Selain itu, Jumari menambahkan, penyuluhan menengani malarian dilakukan juga untuk memberikan pengetahuan terkait pencegahan malaria. Dengan begitu tidak terjadi kasus malaria di Desa Guntur Macan.

Kegiatan Dies Natalis keIX Politeknik MFH Mataram didukung oleh Direktur Politeknik MFH Mataram, Syamsuriansyah, M.M.Kes., dan pihak Yayasan yang menaungi Politeknik MFH. Kepala Desa Guntur Macan, H. Murni, mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada Politeknik MFH Mataram yang sudah datang ke Desa Guntur Macan tanpa diundang. Terlebih lagi penyuluhan dan pengobatan gratis sangat dibutuhkan oleh masyarakat di dua dusun di Desa Guntur Macan. (ron)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Tim dari Politeknik MFH Mataram berfoto bersama dengan masyarakat saat puncak Dies Natalis keIX yang dilaksanakan di Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, Selasa (25/9).

Rektor UMMAT Komitmen Dukung Pengembangan Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Jajaran Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) melakukan kunjungan ke Pemerintah Kota Mataram, Rabu (26/9). Rombongan yang bertandang bersama pengurus persyarikatan Muhammadiyah NTB itu ditemui langsung Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Dalam pertemuan, pihak UMMAT sepakat membangun komitmen dalam rangka mendukung pengembangan pemerintahan, dari berbagai sektor.

Hadir dalam rombongan itu Rektor UMMAT, Drs. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd, bersama Ketua BPH UMMAT, Drs. H. Abdul Muhiet El Lefaky, MS, Sekretaris BPH UMMAT, Drs. Lukmanul Hakim, seluruh Dekan lingkup UMMAT, dan perwakilan lembaga di lingkup UMMAT. Rektor UMMAT dalam penyampaiannya, sepakat membangun komitmen kerjasama berkelanjutan dalam rangka pengembangan Kota Mataram dan UMMAT. Pihaknya punya sumber daya untuk mendukung komitmen itu. “Mengingat potensi yang dimiliki oleh UMMAT cukup besar,” kata Arsyad Gani.

Dirincinya, Kampus UMMAT kini

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Rektor UMMAT H. Arsyad Abdul Gani bersama jajaran foto bersama Walikota Mataram H. Ahyar Abduh dalam pertemuan Rabu (26/9). memiliki tujuh fakultas, 24 program studi (Prodi). Di mana di dalamnya ada prodi yang langka di NTB, seperti Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Pertambangan, Administrasi Bisnis, Ilmu Perpustakaan. Sehingga menurut rektor, pihaknya sangat siap untuk membantu pemerintah lebih khusus Kota Mataram.

Perencanaan ini sangat sinkron dengan program kampusnya. Di mana UMMAT saat ini sedang mengembangkan green campus.

Walikota Mataram H. Ahyar Abduh sangat mengapresiasi komitmen rektor tersebut. Bahkan ia menyampaikan kesiapannya menyambut konsep dan tawaran kerjasama UMMAT. “Dengan adanya kerjasama yang berkelanjutan ini, saya berharap dapat menyelesaian permasalah yang ada, dan program-program yang akan ditawarkan akan dibantu sesuai dengan ketentuan dan anggaran yang ada,” ujar Walikota menyambut komitmen Rektor. (ars/*)

Rumah Tahfiz Insan Kamil Dapat Bantuan Gedung Satu Lokal Praya (Suara NTB) Guna menunjang proses pembelajaran, Rumah Tahfiz Insan Kamil, Lombok Tengah mendapat bantuan gedung satu lokal yang berasal dari Organisasi Ikatan Istri Pimpinan Badan Usaha Milik Negara ( IIPBUMN ). Bantuan diserahkan secara simbolik pada hari Senin (24/9) di Rumah Tahfiz Insan Kamil.

Pengasuh Rumah Tahfiz Insan Kamil, H. Muharrar Iqbal, mengungkapkan kehadiran perwakilan organisasi IIP-BUMN disambut meriah anakanak Rumah Tahfiz Insan Kamil Kampus 2 Labulia Lombok Tengah.

Pihaknya tentu sangat bersyukur menerima bantuan satu lokal gedung . Sebaliknya perwakilan oganisasi IIP-BUMN juga bersyukur bisa bersilaturrahmi dengan anak anak Rumah Tahfiz Insan Kamil.

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Anggota IIP BUMN bersama dengan santri di Rumah Tahfiz Insan Kamil Lombok Tengah saat memberikan bantuan, Senin (24/9).

“Semoga ini bukan yang pertama dan terakhir,” ungkapnya.

Dalam silaturahim ini, IIPBUMN selain memberikan bantuan satu lokal gedung, juga membagikan 100 raehan kayu ukir,baju seragam sekolah, buku tulis dan 100 eksemplar serta lain-lainnya.

Dikatakan Muharrar, sebelumnya di tempat yang sama, IIP-BUMN juga telah membantu pembuatan satu unit sumur bor dan 8 kamar mandi. Pihaknya senantiasa berharap seluruh bantuan dapat dimanfaatkan bagi pengembangan Rumah Tahfiz Insal Kamil di masa mendatang.(dys)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 27 September 2018

Amir Tantang Atlet Nasional NTB Mataram (Suara NTB) Atlet panjat tebing asal Kota Mataram, Amir Taruna Aswha akan menjadi pendatang baru di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB, 9-17 Desember mendatang. Meski pendatang baru atlet kelahiran Ampenan, 4 Agustus 1998 ini siap menantang atlet nasional NTB di kelas boulder dan lead putra.

“Saya sebenarnya belum punya pengalaman mengikuti Porprov NTB, tapi saya siap menantang atlet nasional NTB,” ucap, Amir Taruna Ashwa saat diwawancara Suara NTB disela-sela menjalani latihan di Gelanggang Pemuda Mataram, Rabu (26/9).

Atlet yang baru berusia 20 tahun ini akan tampil di dua nomor di Porprov NTB, yakni di kelas lead dan boulder perorangan putra. Tampil di dua kelas yang memiliki tingkat kesulitan cukup tinggi itu, Amir siap memasang target dua medali emas.

Melihat pengalaman Amir yang masih minim di event nasional, tentu target tersebut tidak realistis.

Namun bagi Amir target itu penting untuk memotivasi dirinya agar bisa tampil maksimal di ajang multi event tingkat nasional.

Diakuinya, memang banyak atlet nasional NTB yang akan turun di Porprov NTB 2018, salah satu atlet nasional yang menjadi ancaman Amir adalah Azhar Wan Akbar, atlet asal Dompu yang seringkali membela NTB di level nasional dan Pekan Olahraga Nasional (PON).

Azhar Wan Akbar memang memiliki jam terbang yang cukup tinggi. Atlet asal Dompu itu sudah dua kali menjuarai Porprov NTB di kelas lead dan boulder. Namun demikian Amir mengaku tidak akan patah semangat dengan ke-

(Suara NTB/fan)

BOULDER - Amir Taruna Aswha sedang menjalani latihan nomor Boulder di Arena Panjat Tebing Gelandang Pemuda Mataram, Rabu (26/9). mampuan para atlet nasional.

Menurutnya, sang juara Porprov tahun lalu bukan hal yang tak mungkin tak dapat dikalahkan oleh dirinya. Dia yakin dengan persiapan yang maksimal dia akan dapat mengalahkan lawan-lawannya di Porprov

NTB. Alasannya dia telah melakukan persiapan khusus mengikuti Porporv NTB. Persiapannya lebih dari setahun. Dengan persiapan setahun lebih, dia optimis bisa menyumbang medali emas di dua nomor panjat tebing Porprov NTB 2018. (fan)

Empat Cabor Dipertandingkan di Gala Desa Selong (Suara NTB) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mempercayakan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) bersama dengan 133 kabupaten lainnya menggelar Gala Desa. Gala Desa merupakan ajang mempertandingkan jenis-jenis cabang olahraga di tingkat desa. Rencananya kegiatan ini akan digelar tanggal 26 Oktober 2018 mendatang.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lotim, M. Zaini kepada Suara NTB, Rabu (26/9), menjelaskan, ada empat cabor yang akan dipertandingkan. Empat cabor tersebut adalah sepak bola, bulu tangkis, atletik dan bola voli. ‘’Cuma empat yang dipertandingkan karena cuma itu ketentuan yang ditetapkan oleh Kemenpora. Empat Cabor tersebut akan diposkan panitia induknya di masing-masing kecamatan,’’ ujarnya.

Menurutnya, sepak bola dipusatkan di Kecamatan Keruak, bulu tangkis di Ke-

(Suara NTB/rus)

M. Zaini camatan Masbagik. Bola voli di Terara dan atletik di Kecamatan Selong.

Sesuai namanya, pelaksanaan tidak dipusatkan di satu tempat karena dihajatkan gaungnya ada di desa-desa dan bisa memakmurkan olahraga di tingkat desa. “Semua

warga desa ini bisa senang dan berminat untuk olahraga,” ucapnya.

Anggaran pelaksanaan kegiatan bersumber langsung dari Kemenpora. Tidak ada anggaran yang dibebankan pada APBD. “Insya Allah Kamis (hari ini) akan koordinasi dengan camat,” urai Zaini. Termasuk akan koordinasikan dengan seluruh kepala desa. Nanti yang membuka acara langsung dari Kemenpora.

Diakui, tidak semua desa di Lotim ini memiliki sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Fakta ini dinyatakan akan menjadi atensi dari Dispora. Karena itulah, pada pelaksanaan Gala Desa kali pilihannya mempertimbangkan keberadaan dari sarpras olahraga.

Kecamatan Keruak disebut sebagai tuan rumah yang sudah mumpuni menggelar event pertandingan sepakbola. Ketersediaan lapangan hijau disebut cukup memadai. Masbagik pun sudah mumpuni dalam cabor bulu tangkis. Dikenal, ada beberapa tempat pertandingan yang bisa digunakan di wilayah kecamatan Masbagik. “Masbagik ini juga cukup mumpuni,” terangnya. (rus)

PPLP NTB Pasang Target Dua Emas Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Kejurnas Taekwondo AntarPPLP, 1-5 November 2018.

Atlet tuan rumah NTB pun siap memasang target dua emas di ajang single event tingkat pelajar nasional itu.

Pelatih Taekwondo PPLP NTB, Lalu Dedi Rahman yang ditemui Suara NTB disela-sela melatih atlet di Gelanggang Pemuda Mataram, Rabu (26/9) kemarin mengatakan target dua emas cukup realistis, pasalnya PPLP NTB punya dua atlet yang sudah berpengalaman dan pernah mengukir prestasi di kejuaraan taekwondo tingkat pelajar nasional.

“Kami memasang target dua emas di Kejurnas Taekwondo Antar-PPLP NTB 2018. Target dua emas sangat realistis karena ada dua atlet kami yang sudah berpengalaman menyubang medali di kejurnas,” ucapnya.

Dua atlet yang bisa menyumbangkan medali emas untuk kontingen NTB itu kata Dedi adalah Lalu Indra dan Soraya. Maklum kedua atlet ini pernah mendulang medali perak dan perunggu di kejurnas taekwobdo Antar PPLP NTB tahun 2017.

Dedi mengaku optimis kedua atlet itu bakal meraih medali emas, alasannya pesaing kedua atlet tersebut sudah tak tampil lagi di kejurnas remaja.

Padalnya para atlet juara na-

(Suara NTB/fan)

PERSIAPAN KEJURNAS - Dua atlet taekwondo NTB, Lalu Indra dan Suraya menjalani latihan di Gelanggang Pemuda Mataram, Rabu (26/9). Latihan itu dalam rangka persiapan Kejurnas Taekwobdo antarPPLP NTB, di GOR 17 Desember Turide Mataram, 1-5 November 2018. sional sudah banyak yang tamat SMA. Dimisalkannya, Farel, atlet peraih medali emas asal Jambi yang mengalahkan Lalu Indra di final Kejurnas Antar-PPLP tahun 2017 tidak ikut karena sudah naik level ke senior. “Farel sudah masuk Pelatnas atlet taekwondo senior,” ujarnya.

Selain itu kata Dedi beberapa atlet pelajar juara nasional tahun lalu juga banyak yang tidak ikut karena sudah beranjak senior. Seperti Farel atlet Jambi peraih medali emas di Kejurnas Antar-PPLP tahun lalu tidak bisa ikut.

Sebagaimana diberitakan se-

belumnya, kejurnas taekwondo antarPPLP yang akan berlangsung di GOR 17 Desember Turide Mataram, 1-5 November akan melibatkan sejumlah atlet PPLP/PPLPD dan SKO Provinsi se Indonesia. PPLP NTB sendiri menyiapkan sedikitnya enam atlet, yakni Lalu Indra, Soraya, Rizky Abipurnama, Kadek Yuda, Deviana Yuspiantara dan Noval Fayet.

Masing-masing atlet akan ambil bagian di kelas tarung putra dan tarung putri, yakni kelas Under 63 Kg,52 Kg, 48 Kg, dan 68 kg, dan dua kelas +87 dan +78. (fan)

SUARA NTB

Kamis, 27 September 2018

Rujukan Berjenjang Dinilai Mempermudah Pasien Mataram ( Suara NTB) Rujukan berjenjang yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan secara menyeluruh di Indonesia menuai pro dan kontra. Salah satu alasan BPJS memberlakukan sistem ini untuk memudahkan rujukan pasien kepada fasilitas kesehatan (faskes) yang lebih dekat. Selain itu juga untuk mencegah penumpukan pasien di rumah sakit tertentu.

“Sebenarnya aturan ini diberlakukan untuk memudahkan rujukan pasien. Kalau sebelumnya pasien itu tidak tahu apakah di rumah sakit yang akan menjadi tempat rujukannya masih ada tersedia kamar atau tidak. Sekarang jumlah kamar tersedia di masing-masing rumah sakit terpantau secara online (daring),” kata Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Mataram, Kristandono, Rabu (26/9).

Sementara itu, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) NTB masih melakukan pengkajian terhadap aturan ini.

Namun demikian aturan ini masih tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Ketua Persi NTB H. Lalu Herman Mahaputra, M.Kes berharap semua rumah sakit memberikan info

yang valid tentang keberadaan sarana, prasarana dan SDM -nya.

“Karena rujukannya berjenjang, dari D ke C kemudian ke B, pasien jadi terpaksa harus menerima. Padahal sebelumnya pasien bisa memilih di mana dia mau dirawat. Dengan demikian akan ada persaingan antarrumah sakit yang sehat. Jadinya rumah sakit berlomba-lomba meningkatkan mutu pelayanannya. Tapi dengan sistem ini jadi tidak begitu,” kata Herman.

BPJS menilai sistem rujukan berjenjang dengan cara daring ini pada dasarnya akan lebih memudahkan pasien atau warga.

Pasalnya warga tidak perlu lagi merasa khawatir apakah rumah sakit yang dituju memiliki fasilitas, SDM bahkan ruangan kamar yang dibutuhkan. Pasien hanya perlu datang membawa surat rujukan, kemudian petu-

gas rumah sakit akan mengantarkan ke kamar perawatan yang sudah disiapkan.

“Ini akan mempersingkat waktu dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Dari faskes tingkat satu bisa langsung ke rumah sakit yang sudah memiliki fasilitas sesuai dengan yang dibutuhkan pasien,” kata Kristandono.

Sementara itu, Herman menegaskan kembali kepada rumah sakit agar memberikan data yang valid. Sebab data itu akan terkoneksi di semua sistem pelayanan kesehatan. Jangan sampai saat pasien sudah dirujuk ke rumah sakit tertentu, kemudian rumah sakit itu tidak memiliki SDM atau sarana yang memadai. Hal ini akan membuat pelayanan kepada pasien menjadi kurang maksimal.

“Yang paling utama itu kan akses. Bagaimana agar pasien itu bisa mendapatkan akses yang cepat dan baik di rumah sakit. Pada dasarnya kita tidak perlu terlalu birokratif. Sederhananya begini, ada pasien, kita obati, dia sembuh lalu perbolehkan pulang. Kan ndak perlu panjang-panjang alurnya,” ujarnya.

Ia menyayangkan bahwa aturan baru BPJS Kesehatan ini tidak banyak diketahui oleh warga. Sehingga banyak keluhan yang diterima oleh manajemen beberapa rumah sakit karena menganggap dirinya dipersulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang diinginkan.

Diketahui bahwa saat ini jumlah rumah sakit di NTB sebanyak 37 rumah sakit, baik swasta maupun negeri. Sebanyak 17 di antaranya ada di Kota Mataram.

Jumlah RS dengan kategori B di Kota Mataram ada tiga, kategori D ada empat dan sisanya kategori C. Berdasarkan aturan rujukan berjenjang BPJS Kesehatan, pasien akan dirujuk ke RS tipe D terlebih dahulu kemudian ke tipe C, terakhir ke tipe B dan A. (lin)

Halaman 12

Sudah 50 Persen Pengungsi Bongkar Tenda Mataram (Suara NTB) Hingga saat ini masih ada warga Kota Mataram yang bertahan di tenda pengungsian. Sebagian dari mereka mengungsi karena rumahnya rusak, sebagian lagi karena masih trauma dan khawatir akan adanya gempa susulan.

“Kita sudah bersihkan sekitar 50 persen. Karena ada juga yang bongkar sendiri karena kemarin itu kan hujan. Sisanya ini kita upayakan bisa selesai dalam seminggu,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Irwan Rahadi, S.STP, MM, Rabu (26/9).

Ia mengatakan bahwa musim hujan ini sangat berisiko bagi warga. Sebab penyakit akan semakin mudah menular. Apalagi bagi waga yang memiliki bayi atau anak kecil. Diharapkan untuk bisa kembali ke rumah. Sementara bagi warga yang rumahnya rusak berat, Pemkot telah membuatkan hunian sementara. Sehingga mereka bisa menggunakannya dengan lebih nyaman.

“Kita harapkan bagi

warga yang rumahnya baikbaik saja untuk bisa segera pulang. Jadi tidak lagi tanggal di pengungsian, apalagi sekarang sudah masuk musim hujan,” ujarnya.

Salah satu tempat yang masih dihuni banyak pengungsi ialah Lapangan Karang Genteng. Salah satu alasan mereka masih bertahan karena masih khawatir akan adanya gempa susulan. Namun demikian, Pemkot akan tetap melakukan pembongkaran sesuai dengan instruksi Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

“Kita dikasih dua minggu, sudah seminggu berlalu. Kita akan bekerja keras untuk bongkar semua dalam waktu seminggu ini,” ujarnya.

Pihaknya belum menambah personel untuk membongkar tenda-tenda warga.

Pihaknya akan melakukan pembongkaran secara bertahap. Masing-masing kelurahan juga sudah diminta untuk memberi informasi kepada warganya terkait imbauan Walikota Mataram.

“Kita sudah minta kepada kelurahan untuk imbau warganya dan ternyata berhasil.

Banyak warga yang bongkar tendanya secara sukarela, ada juga yang minta bantuan kita,” ujarnya.

Selain berpotensi membuat warga mudah terjangkit penyakit, ini juga berpotensi membuat wajah kota menjadi kumuh. Selain itu juga bisa menjadi sarang nyamuk dan penyakit-penyakit lainnya.

“Di beberapa titik pengungsian yang besar memang belum kita bersihkan. Ini akan kita lakukan secara bertahap. Tapi mereka ini ada juga yang sudah bongkar sendiri,” ujarnya.

Beberapa tempat yang masih memiliki banyak tenda pengungsian yaitu Lapangan Karang Pule, Lapangan Karang Genteng, Lingkungan Dolog dan Turida. Pihaknya akan membersihkan tendatenda ini dalam waktu seminggu kedepan. (lin)

RUPA-RUPA

SALON

DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

HILANG STNK R2 HONDA DR2172HE NOKA/NOSIN : MH1JBC123AK045417/ JBC1E-2052863 AN. IR JOKO PROYINO HILANG DISEKITAR GUNUNG SARI LOMBOK HILANG BPKB R4 SUZUKI DR1751BE NOKA/NOSIN ; MHYHYA11SBJ-119323/ M15A1A-122103 AN. AHMAD TAUFIK AZHAR HILANG DISEKITAR JL. MATAHARI GOMONG

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa(setrika waja h ) : M n g n c a n g k n Kulit,Mngurangi Kriput, flek, Komedo,Mcrhkan Kulit,Mngangkt Klopak Mata,Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment k Rmh Anda Min.2org, ,Jl.Lalu Mesir,Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

q

HILANG

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

 Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 27 September 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

Kamis, 27 September 2018

SUARA NTB

Halaman 14

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 27 September 2018

Sambut HUT Ke-73 TNI

Dana Sudah Ditransfer Dari Hal. 1 ‘’(Dana bantuan) tahap II, saya akan ketemu beliau hari (kemarin) ini,’’ kata gubenur dikonfirmasi usai pelantikan Bupati Lombok Timur (Lotim) dan Walikota Bima periode 2018-2023 di Mataram, Rabu (26/9) siang.

Dr. Zul mengatakan, hasil pertemuannya dengan Kepala BNPB, Selasa (25/9) lalu, supaya dana perbaikan rumah tahap I yang sudah ditransfer agar segera dieksekusi. Jika ada halhal yang menurut masyarakat pencairannya masih ribet, menurut gubernur, sebenarnya kurang sosialisasi saja.

Diharapkan dengan adanya sosialisasi yang baik kepada masyarakat dapat memberikan pemahaman. Ia mengatakan, pencairan dana bantuan itu sebenarnya sederhana. Masyarakat diarahkan untuk membentuk kelompok. Supaya pertanggungjawaban dana bantuan perbaikan rumah akuntabel. ‘’Karena kita tak mau nanti uang sudah dicairkan tapi pertanggungjawabannya tidak akuntabel,’’ kata Dr. Zul Proses pembangunan rumah warga yang rusak sudah mulai

dilakukan. Beberapa hari lalu, gubernur mengatakan dirinya sudah bertemu Bupati Lombok Barat. Pembangunan rumah warga sudah siap. Begitu juga di Lombok Utara dan Sumbawa Barat.

Gubernur memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi akan berjalan sesuai rencana. Dengan kerjasama dan pengertian bersama, gubernur yakin rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di NTB akan berjalan sesuai rencana.

Pemerintah pusat menargetkan rehabilitasi fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, pasar dapat tuntas Desember mendatang.

Sedangkan perbaikan rumah warga yang mencapai 149 ribu unit ditargetkan tuntas Maret 2019.

Gubernur mengajak masyarakat yang terkena dampak bencana gempa bumi mulai bergerak bersama, bergotong royong bahu membahu melakukan sesuatu yang bisa dilakukan bersama. ‘’Agar situasi segera pulih seperti sediakala,’’ harapnya. (nas)

Cari Akar Persoalannya Dari Hal. 1 ‘’Memang kita tak bisa memaksa orang berinvestasi di sektor pertanian di sini. Kita akan kaji apa kendalanya, kenapa masih rendah investasi kita di sektor pertanian,’’ kata Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP ketika dikonfirmasi di Mataram, kemarin.

Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu ini mengatakan, jika dilihat dari realisasi investasi di NTB memang didominasi sektor pertambangan. Belakangan ini sektor pariwisata tumbuh dan mengalami kenaikan. ‘’Yang lemah kita memang industri bidang pertanian,’’ katanya.

Belum adanya industri olahan untuk produk-produk pertanian dapat dilihat dari pengiriman sapi hidup ke luar daerah.

Meskipun NTB menjadi daerah penghasil sapi secara nasional, namun masih banyak me-

ngirim ke luar daerah dalam bentuk sapi hidup, bukan dalam bentuk daging.

Begitu juga komoditas jagung. Meskipun NTB sudah mengekspor ke negara lain tetapi masih dalam bentuk jagung, bukan dalam bentuk olahan. ‘’Pemerintahan Dr. Zul ini melalui visi misinya ingin mendorong bahwa kita berhenti mengirim sapi hidup keluar. Kita bangun pabrik pengolahan di sini. Kita bangun pabrik pengolahan pakan dan lainnya. Itu kerja kita ke depan,’’ katanya.

Untuk itu, Pemprov akan melihat akar persoalan yang menjadi penyebab investor belum banyak tertarik berinvestasi di sektor pertanian. Investor akan diajak bicara dari hati ke hati. ‘’Kita ajak mereka, apa yang dibutuhkan. Apakah lahan, izin yang cepat atau insentif khusus tak masalah,’’ tandasnya. (nas)

Dibanjiri Ribuan Jemaah, Doa Badruttamam untuk Lombok Sumbawa Dari Hal. 1 Dan keluar dari kungkungan ketakutan berlebih akibat musibah gempa. ‘’Masyarakat butuh digerakkan untuk kembali beraktivitas seperti semula, potensi Pulau Lombok sungguh luar biasa. Di balik musibah ini Allah sudah menyiapkan surprise kepada kita,’’ kata Muammar dihadapan ribuan jemaah yang memenuhi setiap ruang kosong pelataran Masjid Hubbul Wathan, Islamic Center, Mataram.

Mantan anggota DPRD Provinsi NTB itu mengibaratkan musibah gempa yang mengguncang Lombok Sumbawa seperti ejekan orang kepada seorang anak miskin yang ingin bersekolah tinggi namun tidak mampu biaya. Ejekan itu dijadikan cambuk dan motivasi untuk membuktikan dia bisa menyelesaikan sekolahnya.

Maka setelah lulus orang tua dari anak tersebut memerintahkannya untuk menyalami dan mengucapkan terima kasih kepada orang yang dulu mengejeknya. Karena hakikatnya, mereka punya andil besar sehingga anak

tersebut bisa menyelesaikan pendidikannya.

Jemaah Majlis Badruttamam juga dibawa larut oleh penampilan seorang remaja putri asal Bayan, Kabupaten Lombok Utara yang bercerita tentang pengalamannya dan kondisi warga saat terjadi gempa yang mengguncang kampung halamannya.

Diakhir ceramahnya, Tuan Guru Muda yang berafiliasi Nahdlatul Ulama itu mengajak warga Lombok Sumbawa untuk kembali beraktivitas seperi biasa. Mulai fokus dengan kegiatan dan pekerjaan masing-masing, terutama pengelola agar mulai mengkampayekan Lombok sudah aman untuk di kunjungi.

Peringatan tiga tahun Majlis Badruttamam yang berlangsung selama 2,5 jam dimulai selesai salat Isya dan dihadiri oleh puluhan Tuan Guru dan Habib. Kemudian ditutup dengan munajat untuk kebangkitan warga Lombok Sumbawa oleh Mudir Ma’had Darul Falah Almursid TGH Mustiadi Abhar. (nas/*)

Halaman 15

Korem 162/WB Kunjungi Veteran Mataram (Suara NTB) HUT ke 73 TNI tahun 2018 akan dilaksanakan Jumat pekan depan. Berbagai rangkaian kegiatan untuk menyambut acara puncak, seperti anjangsana yang digelar Korem 162/WB bersama jajaran Selasa (25/9).

Anjangsana ke rumah Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI) di beberapa lokasi ini diselenggarakan Kepala Kanminvetcad IX/ 13.K.2 Mataram, Mayor Inf Lalu Mukhamad Syukur, S.Ag bersama jajaran, perwira, bintara, tamtama dan PNS serta Ibu-Ibu Persit KCK berlangsung sederhana dan hikmad.

Pada kesempatan tersebut, terlihat obrolan santai penuh keakraban dan kebersamaan seperti keluarga antara anak dan orang tua.

“Selaku penyelenggara saya sangat bersyukur di mana Korem serta jajaran TNI selalu konsisten peduli terhadap kondisi dan keadaan Para sesepuh /orang orang tua kita yang sudah lanjut usia dengan memberikan tali asih berupa kursi roda dan

bingkisan bagi yang tidak kuat berjalan,” kata Lalu Syukur, sapaan akrab Kepala Kanminvetcad Mataram.

Sementara Danrem 162/ WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han menyampaikan, kegiatan anjangsana selain salah satu bagian rangkaian dalam menyambut HUT TNI ke 73, juga wujud sebagai bentuk kepedulian kami sebagai anak terhadap orang tua.

“Jasa-jasa beliau sangat luar biasa yang patut dijadikan sebagai rujukan untuk terus berbuat yang terbaik, berani, tulus dan ikhlas untuk masyarakat, bangsa dan tanah air,” ujarnya.

Riza berharap komunikasi yang sudah baik itu terus dibina dan dijaga. “Karena kita nanti setelah pensiun juga sama seperti mereka. Oleh karena itu, Kantor Administrasi Veteran dan cadangan agar mendata dengan baik dan berikan pelayanan kepada beliau seperti kita memberikan pelayanan kepada orang tua sendiri,” pungkasnya. (ars/*)

(Suara NTB/penrem)

ANJANGSANA - Kegiatan anjangsana Korem 162/WB ke rumah veteran Selasa lalu.

Bupati Lotim Gelar Silaturahim dan Malam Pengumpulan Dana Selong (Suara NTB) Usai dilantik sebagai Bupati Drs. H. M.Sukiman Azmy dan Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Rumaksi SJ, SH., langsung menggelar silaturrahim di Masjid Agung Al Mujahidin Selong, Rabu (26/

9) malam. Acara ini dihadiri unsur Forkopimda, Sekda, pengurus dan jemaah masjid, kepala OPD dan warga masyarakat.

Acara didahului Salat Magrib berjamaah ini diisi dengan pengajian oleh Ketua MUI Kabupaten Lotim TGH. Ishak Abdul Gani, LC,

yang intinya memotivasi jamaah dan masyarakat untuk bangkit kembali bersama-sama membangun Kabupaten Lotim yang lebih baik.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Lotim H.M.Sukiman Azmy menyampaikan harapan,

jika melalui kegiatan seperti ini, dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT. “Musibah yang menimpa Lombok Timur pelan tapi pasti, masyarakat akan tersenyum setelah sekian lama didera oleh musibah gempa,” ujarnya.

Acara diakhiri Salat Isya berjamaah , dilanjutkan tasyakuran masyarakat Lotim dan malam pengumpulan amal untuk korban gempa yang berlangsung di Lapangan Tugu Selong. (rus)

Proyek Bale Budaya Belum Bisa Dilanjutkan Mataram (Suara NTB) Tak hanya tiga proyek strategis lainnya yang tak berlanjut.

Bangunan bale budaya di kompleks ruang terbuka hijau (RTH) Pagutan, juga belum bias dilanjutkan.

Proyek milik Dinas Pariwisata Kota Mataram, mulai dikerjakan sejak tahun 2016 lalu melalui dana alokasi khusus (DAK). Anggaran senilai Rp2 miliar itu hanya mengerjakan bagian pondasi dan tiang saja.

Pengerjaan bale budaya itu berlanjut di tahun 2017. Kementerian Pariwisatamenyalurkananggaran

sekitar Rp1,5 miliar. Namun bangun itu tak kunjung rampung.

Bale budaya terdiri dari bale bencingah, bale lauk dan bale daye. Kini, tak ada keberlanjutan pengerjaan bale budaya tersebut alias mangkrak.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Mataram, Drs. H. L. Abdul Hamid membantah bangunan itu mangkrak. Dia berdalih pengerjaannya tertunda karena tidak ada anggaran. Sebenarnya kata dia, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Rp1,3 miliar di 2018 ini.

Anggaran ini tidak bisa dipe-

runtukkan pembangunan tahap ketiga.

“Setelah kita konsultasi dengan Pak Sekda. Kita pakai untuk penembokan keliling,” kata Hamid ditemui, Rabu (26/9).

Proyek lanjutan bale budaya tidak mungkin mengharapkan anggaran dari pemerintah pusat. Untuk pengerjaan berikutnya mengandalkan APBD Kota Mataram.

Dikatakan, pengerjaan tahap pertama belum ditempatkan di Dispar. “Kan belum saya di sana dulu. Berapa yang dibutuhkan lagi itu hitungan teknis perlu kita

Gedung Baru Setwan NTB Tak Dapat Difungsikan Dari Hal. 1 Gedung Setwan DPRD NTB dibangun selama dua tahun anggaran. Namun, ia tak hafal jumlah anggaran yang dihabiskan. Pembangunan gedung Setwan DPRD NTB sendiri dimulai 2015 lalu.

Disinggung mengenai kerusakan gedung Setwan yang baru dibandingkan gedung lama yang nyaris tak mengalami kerusakan. Mahdi mengatakan, menurut ahli yang memahami konstruksi, justru gedung yang lama rekatannya sudah bagus. Sedangkan gedung Setwan yang baru masa kekeringan dari konstruksinya masih memerlukan waktu. ‘’Menurut ilmu dari mere-

ka. Saya tak tahu persis. Sehingga banyak gedung baru itu mengalami keretakan. Saya speknya ndak tahu. Temanteman teknik yang tahu. Setelah dicek ke lab baru kita ketahui,’’ katanya.

Apakah ada permainan mengenai spesifikasi proyek?

Mahdi mengatakan, tak mengetahuinya. Menurutnya, jika ada indikasi permainan maka perlu diinvestigasi. Mulai dari proses pelelangan atau tender sampai penentuan rekanan yang mengerjakan. ‘’Betul nggak berkualitas rekanan yang ditunjuk? Siapa rekanan yang melaksanakannya? Bagaimana pelaksanaannya? Harus diusut dari sana,’’ kata mantan Biro Pemerintahan Setda NTB ini.

Catatan Suara NTB, pembangunan gedung Setwan

DPRD NTB dimulai 2015. Total pagu anggaran pembangunan gedung ini sebesar Rp18 miliar. Tahap pertama dibangun dengan dana Rp9,2 miliar dari pagu awal Rp11,5 miliar.

Awalnya gedung ini akan dibangun dengan dana Rp28 miliar. Namun Pemprov NTB mampu menghemat hingga menjadi Rp18 miliar. Gedung baru ini memiliki tiga lantai yang akan digunakan untuk pegawai sekretariat dewan berkantor. Adapun gedung yang sekarang digunakan sepenuhnya untuk anggota DPRD NTB. Untuk rehabilitasi gedung baru tersebut, kata Mahdi sudah dialokasikan anggaran oleh Pemprov dalam APBD Perubahan 2018. Semua anggaran untuk rehabilitasi gedung perkantoran yang rusak berada di bawah Dinas PUPR. (nas)

hitung,” ucapnya.

Bale budaya dihajatkan sebagai lokasi pagelaran budaya dan tempat rekreasi serta perte-

muan, diharapkan Hamid bisa selesai di tahun 2019 mendatang.

Supaya bangunan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. (cem)

Bukan Saatnya Lagi Pimpinan Daerah Feodal Dari Hal. 1 Diharapkan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmi - H. Rumaksi serta Walikota dan Wakil Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi dan Feri Sofiyan dapat memberikan harapan.

“Insyaallah cahaya di ujung terowongan kelihatan terang benderang jika kita memaknai kekuasaan dengan baik dan benar,” kata mantan Anggota DPR RI tiga periode ini.

Zaman sekarang, kata Dr. Zul, menjadi gubernur atau bupati/walikota dalam ekonomi yang terbuka harus disikapi dengan cara yang berbeda. Gubernur dan bupati/ walikota bukan penguasa dan bukan raja. Tetapi siapa yang berani menjadi gubernur atau bupati/walikota adalah mereka yang punya kesadaran untuk berkorban lebih banyak dibandingkan masyarakat.

Di hadapan dua kepala daerah yang dilantik, gubernur menyampaikan bahwa, pelantikan itu merupakan satu momentum bersejarah karena baru saja juga dilakukan pelantikan Gubernur/

Wakil Gubernur NTB beberapa waktu yang lalu.

Ia mengatakan, tantangan di NTB saat ini tidak sederhana. Untuk itu ia meminta kepala daerah, khususnya Bupati Lombok Timur. Karena Lombok Timur merupakan satu daerah yang terkena dampak bencana gempa beberapa waktu lalu, dapat membuat proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat.

“Semoga dengan hadirnya bupati yang baru bisa membuat proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat,” harapnya.

Gubernur juga mengajak kepala daerah untuk mulai menyemangati masyarakat terdampak untuk berbenah dengan melakukan apa yang bisa dilakukan, tanpa harus menunggu bantuan dari luar.

Bupati dan walikota yang dilantik untuk melakukan pemaknaan yang sederhana terhadap amanah yang diberikan oleh masyarakat. ‘’Siapa yang memaknai amanah ini dengan baik, Insya Allah akan mendatangkan keberkahan buat kita semua,’’ tandasnya. (nas)

Kejari Mataram Protes Lapas Dari Hal. 1 ‘’Jelas ini pelanggaran peraturan Menkum HAM. Saya sesalkan kalau memang video itu dibuat di dalam Lapas,’’ tandasnya.

Untuk itu Kajari mengaku akan mengklarifikasi melalui Kemenkum HAM NTB. ‘’Hari ini (kemarin) juga saya layangkan surat klarifikasi,’’

tandasnya. Jika benar tersangka HM melakukan tindakan itu, maka pihaknya meminta agar diproses atas pelanggaran yang terjadi di dalam Lapas tersebut. Jika pihak Lapas beralibi bahwa video itu dibuat di luar tahanan, pihaknya memastikan ada kemungkinan kecolongan. ‘’Tapi selama diperiksa di

sini (Kejari Mataram) terus dalam pengawasan kami kok, ndak ada dia main video,’’ tegasnya. Tidak ingin berspekulasi, Kajari akan melayangkan surat klarifikasi secara resmi. Apapun hasilnya, pihaknya menunggu jawaban atas permintaan klarifikasi tersebut.

Video itu sudah disaksikan langsung oleh Kajari.

Namun apapun pembelaan tersangka,tidak akan mempengaruhi proses penyidikan.

Ia hanya menganggap itu sebagai pembelaan kosong dari tersangka. ‘’Kasusnya jalan terus, ndak ada pengaruhnya.

Biarkan saja dia mau ngomong apa. Tapi yang saya persoalkan adalah kenapa video itu bisa dibuat di dalam Lapas,’’ protesnya. (ars)

Tersangka Fee Proyek Rehabilitasi Gempa Dipindah ke Sel Tikus Dari Hal. 1 Pun juga HM yang berstatus tahanan titipan Kejari Mataram. ‘’Ternyata memang ada oknum. Itu karena pertemanan. Ada orang berkunjung mengaku ingin menemui temannya. Tapi bukan membesuk,’’ kata Plt. Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Faisol Ali, Rabu (26/9) didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan, Dwinastiti.

Faisol menuturkan, kronologis perekaman video berdasarkan penyelidikan internal pihaknya. Video berdurasi 1 menit 6 detik tersebut direkam di ruang Klinik Lapas Mataram, Minggu (16/9) sore sekira pukul 17.26 Wita.

Pengunjung Lapas, H Rusman datang dengan dalih hendak menemui kawannya, Putu Suwarni yang sedang bertugas di Klinik Lapas Mataram. Rusman lantas

diizinkan. Suwarni dan Rusman memang berkawan. ‘’Karena dia mengaku mau ketemu temannya maka tidak ada pemeriksaan khusus. Dia tidak dalam rangka membesuk (tahanan), kalau besuk ya baru dikenai SOP,’’ terangnya.

Sukses masuk ke klinik, Rusman kemudian menelpon kawannya lagi, Turki Romarjan untuk menyusul. Kala itu Turki sedang berada di rumah HM. Dengan cara yang sama, Turki berhasil masuk ke klinik.

HM kemudian merekam monolognya. Intinya mengenai klaim dirinya tidak bersalah menggelapkan dana gempa.

HM memaknai berbeda sangkaan jaksa Kejari Mataram yang menyidiknya soal fee proyek dana rehabilitasi sekolah pascagempa yang sedang dibahas dalam APBD-P Kota Mataram 2018.

‘’Jadi tidak ada istilahnya fasilitasi warga binaan memegang HP. Itu komitmen kita bersama untuk integritas petugas kita,’’ jelas Faisol.

Turki pun mengakui perbuatannya. Hal itu termaktub dalam surat pernyataan yang ditandatanganinya di atas meterai 6000. Mereka yang terlibat memiliki hubungan perkawanan sesama perawat.

Faisol mengatakan, penyelidikan internal masih berjalan terkait indikasi kelalaian petugasnya. Dia merujuk pada PP 53/2010 tentang Peraturan Disiplin PNS. Khususnya pasal 7 yang mengatur tingkat dan jenis hukuman. ‘’Akan kita kenai sanksi.

Apakah akan kita pindahkan atau seperti apa, tentu ada pentahapannya dulu. Kami tidak mau kecolongan. Kami akan lakukan hukuman disiplin,’’ sebutnya.

Disanksi Masuk Sel Tikus Sanksi juga bakal dikenakan pada HM. Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram itu diduga melanggar tata tertib warga binaan Lapas Mataram.

Faisol mengatakan, HM kini masih berstatus tahanan titipan Kejari Mataram. Artinya warga binaan pemasyarakatan yang masih menjalani proses penyidikan aparat penegak hukum.

HM mulai menjalani penahanan sejak Jumat (14/9). HM menghuni Blok 3 bersama 40 orang.

Sejak mulai merebaknya video tersebut, Lapas Mataram langsung mengambil langkah tegas. “Kita batasi jam kunjungan. Hanya istri dan pengacara yang boleh berkunjung,” ujarnya.

MH pindah sel. Dari Blok 3 ke sel tikus. Sesuai namanya, sel tersebut lebih kecil dari kebanyakan sel di Lapas Mataram. (why/ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 27 September 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Korban Gempa Setuju Dibangunkan Risha Mataram (Suara NTB) Sebanyak 122 kepala keluarga KK korban gempa sudah diberikan dana bantuan sebesar Rp50 juta. Minggu ini juga Pemerintah melakukan transfer kepada 955 KK. Semuanya merupakan korban gempa dengan rumah rusak berat.

Sebanyak 80 persen dari jumlah korban sudah setuju untuk

membangun rumah dengan konsep Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha). “Targetnya Oktober semua dana bantuan sudah didebet. Baik itu untuk korban yang rusak ringan, sedang dan berat. Mereka juga sudah setuju untuk membangun dengan konsep Risha, sisa 20 persen saja yang masih mikir-mikir,” kata Kepala Dinas Pekerjaan

Umum Kota Mataram, H. Mahmuddin Tura, Rabu (26/9).

Sudah ada 10 kelompok masyarakat korban gempa yang terbentuk, tiga kelompok di antaranya sudah siap untuk mulai membangun. Sementara sisanya masih berdiskusi terkait konsep rumah yang akan dibangun.

Sebab, semua anggota kelompok harus setuju dengan satu konsep

rumah yang akan dibangunkan.

“Harus setuju semua, biar rata pembangunannya. Nanti kan didampingi sama Rekompak juga,” ujarnya.

Satu kelompok terdiri dari 10-20 orang. Kelompok inilah yang akan mengelola semua dana untuk membangun rumah itu didampingi oleh Rekompak.

Warga tidak bisa mengelola dana bantuan itu secara mandiri. Sebab setelah didebet, dana itu langsung dikelola dan dipergunakan oleh kelompok.

“Untuk bahan bangunan yang akan dibeli juga akan didebet langsung di depo bangunan. Jadi warga tidak pegang uang. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan pertanggungjawaban. Ini duit negara, harus digunakan sesuai aturan,” ujarnya.

Ia berharap ini bisa segera dilakukan, sehingga pembangunan rumah tahan gempa ini cepat rampung. Apalagi sekarang sudah mulai masuk musim hujan. Tentu saja warga akan lebih aman dan nyaman tinggal di rumah permanen daripada di pengungsian.

“Jadi warga jangan salah mengartikan kalau duit itu akan digunakan sesuai keinginannya.

Duit itu sudah ada peruntukannya untuk beli apa saja. Nanti duit itu dari individu ke kelompok, jadi tidak digunakan sama sekali oleh si penerima,” ujarnya.

Diketahui bahwa jumlah rumah yang rusak akibat gempa sebanyak 7.116 unit. Dengan rincian rusak berat sebanyak 1.674 unit.

Rusak sedang sebanyak 1.103 unit dan rusak ringan sebanyak 4.339 unit. Sudah ada surat keputusan dari walikota mataram yang menetapkan jumlah kerusakan akibat gempa ini. (lin)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257