HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SELASA, 27 AGUSTUS 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 138 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
21 Ribu Korban Gempa di NTB Jatuh Miskin
Mataram (Suara NTB) Sebanyak 21 ribu jiwa korban gempa NTB jatuh miskin. Masyarakat yang jatuh miskin ini tersebar di tujuh kabupaten/kota terdampak bencana gempa bumi tahun 2018 lalu. Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, Dra. T. Wismaningsih Djadjadiah yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (26/8) siang menjelaskan tentang masyarakat korban gempa yang jatuh miskin ini. Mereka adalah masyarakat miskin yang tidak terdata sebelum gempa. Dalam pendataan sebelum gempa, misalnya. Ada satu rumah yang terdata satu Kepala Keluarga (KK) mis-
kin. Ternyata dalam satu rumah dihuni oleh bebarapa KK miskin. “Jadi ada (masyarakat miskin) yang belum terdata. Misalnya satu KK terdata kepala keluarga saja. Ternyata dalam rumah tangga itu, ada beberapa KK. Nah itu sekarang hasil verifikasi dan validasi,” terang Wismaningsih. Ditanya sebaran 21 ribu korban gempa yang jatuh miskin tersebut, Wismaning-
sih mengatakan datanya berada di kabupaten/kota. Ia mengaku belum melihat data detailnya. “Karena data ini ada di kabupaten/kota,” jelasnya. Puluhan ribu korban gempa yang jatuh miskin ini, kata Wismaningsih akan diintervensi dengan memberikan bantuan permodalan. Pemprov NTB akan memberikan bantuan permodalan kepada warga korban gempa tersebut
Mataram (Suara NTB) Hasil prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Lombok Barat, awal musim hujan akan mundur. Fase hujan pada diperkirakan pertengahan November hingga Januari. Itu pun intensitasnya masih rendah. Kondisi ini dipengaruhi kemarau yang berkepanjangan. Berdasarkan perkembangan musim kemarau, update analisis curah hujan hingga dasarian (10 hari) 2 Agustus 2019 menunjukkan, bahwa NTB sedang berada pada puncak musim kemarau. Curah hujan masih terpantau masih sangat rendah. Bersambung ke hal 15
Kupang (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah, SE., MSc., menegaskan terbukanya konektivitas wilayah darat, laut dan udara menjadi penunjang penting bagi pembangunan serta pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Nusa Tenggara. “Tidak ada gunanya Nusa Tenggara Timur punya Komodo yang hanya satu-satunya di dunia. Tidak ada gunanya Nusa Tenggara Barat punya pantai, Gili, Rinjani dan Tambora yang Indah, kalau untuk menuju ke destinasi itu orang harus berjuang antara hidup dan mati, tidak ada yang mau datang ke sana” kata gubernur saat menanggapi paparan dari Sekretaris Utama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas Dr. Ir. Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf, M.Sc, dalam Rapat Konsultasi Regional Penyusunan RPJMN 2020-2024, di Hotel Jayakarta, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Senin (26/8). Gubernur menyebutkan terbukanya konektivitas wilayah akan berdampak positif bagi pembangunan yang terus dilakukan khususnya di Provinsi NTB, melalui konektivitas wilayah ini, ia meyakini, Bersambung ke hal 15
TO K O H MAJELIS Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sedang mempersiapkan proses pengadilan untuk penunggak kerugian daerah. Sebelum itu, masih ada waktu hingga Desember 2019 untuk para penunggak untuk menyelesaikan tanggungjawabnya. Posisi terakhir pengembalian kerugian negara atau kerugian daerah mencapai Rp 17 miliar, dari total 78 miliar temuan selama 5 tahun terakhir. Proses penagihan kini terpusat Inspektorat yang menjadi markas TPTGR, beralih dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB. Bersambung ke hal 15 Ibnu Salim (Suara NTB/dok)
(Suara NTB/dok)
T. Wismaningsih Drajadiah
Gubernur Sebut Konektivitas Wilayah akan Buka Pertumbuhan Ekonomi Baru
Mundur, Prakiraan Awal Musim Hujan di NTB
Adili Penunggak Kerugian Daerah
lewat bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBe). Program ini akan mulai dilakukan 2020 mendatang. Setiap kelompok nantinya akan diberikan bantuan KUBe sekitar Rp10 - 20 juta per kelompok. Bantuan permodalan ini dapat dimanfaatkan untuk usaha bakulan dan usaha lainnya sesuai kebutuhan masyarakat. “Mereka hampir rata-rata sudah bekerja mandiri. Pelaksanaan fungsi keluarga sudah bisa berjalan. Artinya, fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar sudah berjalan. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/Diskominfotik NTB)
SAMBUTAN - Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah memberikan sambutan pada Rapat Konsultasi Regional Penyusunan RPJMN 2020-2024, di Hotel Jayakarta, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Senin (26/8).
Anggaran untuk NTB ’’Zero Waste’’ Belum Dicairkan Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, MSi, menegaskan, Pemprov NTB berkomitmen menangani masalah sampah melalui program NTB Zero Waste. Untuk itu, Pemprov NTB menyiapkan anggaran khusus di APBD. Penggunaan anggaran ini juga akan dikontrol. Kepada Suara NTB, Senin (26/8), Madani Mukarom memaparkan besaran dana bantuan untuk bank sampah. Pada 2018 lalu, Pemprov NTB menyalurkan bantuan kepada 50 bank sampah. Masing-masing mendapatkan Rp10 juta, sehingga totalnya sebesar Rp500 juta. Sementara tahun ini, Pemprov a k a n memberikan bantuan kepada 74 bank sampah. ‘’Karena jumlahnya Madani Mukarom (Suara NTB/dok)
74 bank sampah, maka total bantuannya sebesar Rp740 juta,’’ ujarnya. Namun, Madani menegaskan bantuan ini belum dicairkan, sehingga ia mempertanyakan jika ada yang menuding terjadi penyimpangan anggaran zero waste. Ia juga menjelaskan dalam pelaksanaan program zero waste, Dinas LHK menggandeng Bank Sampah Bintang Sejahtera. Bank Sampah Bintang Sejahtera digandeng untuk memberikan sosialisasi, pelatihan, bimbingan dan pendampingan kepada bank sampah yang dibentuk Pemprov NTB sebagai percontohan. Kaitan dengan penggunaan anggaran zero waste terutama bantuan kepada bank sampah, Madani mengatakan dilakukan secara hati-hati. Tahun ini, penerima akan dibuatkan rekening tabungan di Bank NTB Syariah. Bersambung ke hal 15 Syawaludin (Suara NTB/dok)
(Suara NTB/ist)
DIPULANGKAN - Jenazah wisatawan korban tenggelam di Selong Belanak dipulangkan via LIA, Senin (26/8).
Pemprov Fasilitasi Pemulangan WNA yang Meninggal Mataram (Suara NTB) Tiga Warga Negara Asing (WNA) meninggal saat berwisata di Lombok, Minggu (25/ 8). Dua korban asal Arab Saudi meninggal tenggelam di Selong Belanak Lombok Tengah dan wisatawan asal Malaysia meninggal di Taman Narmada Lombok Barat. Polda NTB dan Pemprov NTB memfasilitasi pengiriman jenazah ke negara asal. Kejadian wisatawan asal Jeddah, Arab Saudi yang te-
was tenggelam, terjadi sekitar Pukul 17.00 Wita di Pantai Tomang-Omang Desa Selong Belanak. Dua korban Jamilah Abdul Malik (49) dan anak perempuannya Elham Abdulsalam (27), ditemukan terapung di Pantai TomangOmang, diduga sebelumnya terseret arus saat berenang. Kronologis kejadian, sekitar pukul 16.00 Wita korban dan keluarga tiba di Pantai Tomang-Omang. Bersambung ke hal 15
IPEMI Borong Piala Kejurnas Time Rally NTB 2019
(Suara NTB/ipemintb)
MENERIMA - Tim IPEMI NTB saat menerima penghargaan usai memborong piala dalam Kejurnas Time Rally NTB 2019.
Mataram (Suara NTB) Tim Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) NTB berhasil memborong piala pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Time Rally 2019. IPEMI NTB meraih enam penghargaan pada Kejurnas Time Rally 2019 yang dilaksanakan selama dua hari, 24 - 25 Agutus 2019. Sekretaris IPEMI Provinsi NTB, Ajeng Roslinda, S.Pt mengatakan baru pertama kali IPEMI mengikuti Kejurnas Time Rally. IPEMI terjun dengan tim yang dipimping langsung oleh Sekretaris IPEMI Provinsi NTB. Bersambung ke hal 15
SUARA NTB Selasa, 27 Agustus 2019
SUARA MATARAM
Halaman 2
Perhatikan Penduduk Pesisir
(Suara NTB/viq)
IKAN BAKAR - Penjual ikan bakar di depan taman Loang Baloq. Penjual ikan tersebut mengambil ikan dari tangkapan nelayan di Kota Mataram, sebagian dari Lombok Timur dan Lombok Barat. Tingkat konsumsi ikan warga Kota Mataram meningkat dari tahun ke tahun.
Konsumsi Ikan di Mataram Meningkat
Mataram (Suara NTB) Konsumsi ikan di Kota Mataram mengalami peningkatan. Data Dinas Perikanan Kota Mataram menunjukkan, jumlah konsumsi ikan di Kota Mataram pada tahun 2018 sebanyak 34,38 persen per kapita. Sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 38,10 persen/kapita per Desember mendatang. Meningkatnya jumlah konsumsi itu diiringi pula dengan semakin tingginya permintaan konsumsi ikan di Kota Mataram. Terlihat, pada angka produksi ikan laut dan budidaya sebanyak 1.700 ton per tahun. Namun, kebutuhan konsumsi ikan di Kota Mataram semestinya pada angka 2.000 ton per tahun. “Distribusi ikan di Kota Mataram masih pada angka 1.700 ton per tahun. Itu pun kita pasok dari beberapa daerah luar Kota Mataram, baik
dari Sumbawa, Lombok Timur, dan Lombok Utara, dan Bali,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Mataram, Hj. Baiq Sujihartini, SE, Senin (26/8. Menurutnya, dari 1.700 ton distribusi ikan di Kota Mataram tersebut, belum bisa memenuhi kebutuhan ikan di Kota Mataram yang masih kisaran 2.000 ton kebutuhan per tahunnya. Terkait distribusi ikan, luas area pantai di kota Mataram saat ini hanya 9,1 km dengan jumlah nelayan 1.446 orang.
Hal itulah yang menyebabkan Kota Mataram kerap memasok ikan dari luar Kota Mataram. Tak sebanding dengan jumlah distribusi ikan yang kian meningkat, penghasilan nelayan di Kota Mataram masih rendah. Hal itu dikarenakan, jumlah hasil tangkapan dengan harga ikan yang masih standar membuat para nelayan kerap tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Salah satu nelayan yang ditemui Suara NTB, kemarin, Rasid, ia mengungkapkan,
(Suara NTB/viq)
(Suara NTB/fit)
Setuju Retribusi Pasar Naik
Hj. Baiq Mirdiati
“Nelayan kita kan masih tradisional, jadi itulah yang mempengaruhi hasil produksinya,” katanya. Untuk melaut saja, ungkap Rasid, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Biaya untuk membeli bensin dan biaya peralatan perahu dan jaring (alat tangkap lainnya) masih membutuhkan biaya yang tidak sedikit. “Bayangkan saja, jika membeli bensin seharga Rp30.000Rp40.000 dan biaya perbaikan jaring seharga Rp30.000 sampai Rp100.000, di mana untungnya? Kita kan jual ikan dengan harga Rp1.000 sampai Rp3.000 per bijinya. Jika dapat 45-100 ekor bayangkan saja berapa untungnya, sedangkan anak sekolah masih membutuhkan biaya,” katanya. (viq)
Investor Paparkan Rencana Penataan Pasar Kebon Roek
Syamsudi
ANGGOTA DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati menilai rencana Dinas Perdagangan Kota Mataram yang mewacanakan kaenaikan tarif retribusi pasar tradisional sebagai langkah yang tepat. ‘’Saya setuju supaya bisa meningkatkan PAD,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, kemarin. Namun demikian, lanjut dia, sebelum menaikkan tarif retribusi pasar tradisional, Pemkot Mataram melalui Dinas Perdagangan perlu melakukan penataan ulang atau penertiban pasar. Hal ini, kata anggota Dewan yang rencananya akan duduk di Komisi II DPRD Kota Mataram ini dimaksudkan agar pasar menjadi tempat yang nyaman dan aman. Baik bagi pedagang, terlebih para pengunjung. Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa kondisi pasar tradisional di Kota Mataram sering menjadi keluhan masyarakat. Tidak hanya pengunjung, juga pedagang. Masyarakat yang notabene pengunjung pasar kerap merasa terusik dengan kondisi pasar tradisional yang tidak nyaman. Sebab, kata politisi Gerindra ini, aspek kebersihan seolah menjadi bagian yang terlupakan dalam penataan pasar tradisional di Kota Mataram. Belum lagi persoalan parkir di pasar tradisional yang masih semrawut. Bahkan, di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram lahan parkir ‘’diserobot’’ oleh para pedagang. Para pedagang berlomba-lomba mencari tempat yang strategis agar dekat dengan konsumen. Sehingga, lahan parkirpun beralih fungsi menjadi tempat berjualan. ‘’Makanya antara pedagang dengan tempat parkir hampIr tidak ada jarak,’’ sesalnya. Untuk itu, Mirdiati mendorong Dinas Perdagangan melakukan pembenahan pasar tradisional. Tidak hanya kebersihan, tapi juga memperbaiki hal-hal yang selama ini menjadi keluhan. Karena, tidak hanya masyarakat pengunjung, pedagangpun mengeluhkan masih adanya praktik dugaan pungli (pungutan liar) di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram. Pelakunya diduga adalah oknum petugas di pasar. Pada bagian lain, mantan wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram ini mengingatkan, bahwa rencana kenaikan tarif retribusi pasar ini tidak boleh latah. ‘’Jangan karena diperiksa Kejaksaan lantas kita mau naikkan retribusi pasar,’’ ujarnya mengingatkan. ‘’Kalau akan dinaikkan tarif retribusi pasar, otomatis Perda harus diubah dulu,’’ katanya. Besaran kenaikan retribusi pasar ini memang harus ada pembahasan mendalam. ‘’Agar tidak ada yang kecewa dan dirugikan. Kita akan mendorong Dinas perdagangan untuk segera mengajukan Perda baru untuk mengatur sewa los pasar,’’ demikian anggota Dewan dari daerah pemilihan Mataram ini. (fit)
penghasilan dari profesi nelayan masih sangat minim untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. “Iya mas, bayangkan saja anak saya empat yang masih memerlukan biaya, ada yang sekolah dan itu masih membutuhkan biaya. Biasanya saya dapat per hari dari hasil nelayan hanya sampai Rp200.000 sampai dengan Rp300.000. Itu pun kalau lagi ramai. Sekarang kan lagi sepi, jadi tidak melaut,” kata ayah asal Tanjung Karang tersebut. Sujihartini menilai, hasil produksi nelayan yang ada di Kota Mataram hanya masih menggunakan alat tangkapan tradisional. Hal itu dikarenakan, nelayan yang ada di Kota Mataram tidak memiliki perahu dalam skala yang besar.
(Suara NTB/cem)
KEUNTUNGAN ASURANSI - Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Hj. Elya Hadiana menjelaskan keuntungan mengikuti asuransi usaha tani padi pada petani di tiga kecamatan yakni Sekarbela, Ampenan dan Selaparang, Senin (26/8). Petani didorong mengikuti asuransi untuk mengurangi resiko rugi lebih besar jika gagal panen.
Distan Dorong Petani Ikut Asuransi Mataram (Suara NTB) Resiko petani merugi menjelang masa panen cukup tinggi terutama di kawasan rawan bencana. Dinas Pertanian mendorong petani ikut program asuransi, sehingga petani tak perlu khawatir gagal panen. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Kota Mataram, Dra. Hj. Elya Hadiana menjelaskan, asuransi usaha tani padi sebagai upaya pemerintah melindungi kerugian ekonomi akibat gagal panen yang diakibatkan oleh bencana alam seperti banjir, kekeringan dan lainnya. Asuransi ini petani hanya membayarkan premi Rp38.000/hektar. Sementara, sisa preminya dibayarkan oleh pemerintah. “Iurannya Rp140 ribu/hektar. Petani cukup bayar Rp38 ribu. Sisanya kita
(pemerintah, red) yang bayar,” kata Elya ditemui disela - sela sosialisasi AUTP di Kelurahan Rembiga, Senin (26/8). Asuransi usaha tani dikerjasamakan dengan PT. Jasindo. Petani mendapatkan keuntungan bilamana gagal panen akibat banjir, kekeringan dan terserang hama. Selama ini kata Elya, tanaman padi yang terserang hama beresiko merugikan petani. Berbeda halnya, jika petani ikut asuransi akan mendapatkan klaim pembayaran asuransi sekitar Rp6 juta. “Kita mengurangi resiko petani merugi,” tandasnya. Oleh karena itu, ia mendorong petani ikut asuransi usaha tani untuk meminimalisir kerugian. Saat bencana alam tanaman mereka aman karena telah diasuransikan. Perwakilan PT. Jasindo, Toni
menyampaikan, asuransi usaha tani yang ditanggung bilamana tanaman padi milik petani terserang hama tanaman seperti penggerek batang, wareng. Penyakit tanaman seperti blast, kerdit rumput dan kresek. Selain itu, banjir dan kekeringan. Pihaknya akan membayarkan klaim Rp6 juta bagi petani. Dengan catatan, petani melaporkan kondisi tanamannya ke petugas. Petugas akan menentukan dan merekomendasikan mendapatkan klaim asuransi. “Kita meminimalisir kerugian petani,” tandasnya. Luas tanaman maksimal bisa diasuransikan 2 hektar. Petani cukup membayar premi Rp38 ribu per musim tanam dengan usaha maksimal 30 hari setelah tanam. Toni juga mengharapkan, petani tidak ragu mengasuransikan tanamannya guna mengurangi resiko merugi. (cem/*)
Dana Kelurahan Tahap II Segera Cair Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan telah mengevaluasi penggunaan dana kelurahan tahap I. Realisasinya mencapai 50 persen lebih. Administrasi telah disiapkan untuk pencairan dana tahap II. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi menjelaskan, laporan penggunaan dana kelurahan tahap I telah disampaikan ke pemerintah pusat pada 15 Agustus lalu. Target penyerapan tahap pertama melampui 50 persen. Saat ini, proses pencairan tahap II dari sisa anggaran Rp18 miliar lebih. “Dalam aturannya dana penyaluran tahap pertama Rp4,5 miliar. Realisasi kita lebih dari 50 persen,” jelas Syakirin dikonfirmasi, Senin (26/8).
Administrasi pencairan sisa dana Rp9 miliar telah diajukan ke Kementerian Keuangan. Sampai saat ini, menunggu dari pemerintah pusat untuk pencairan. Syakirin mengaku, tidak ada catatan apapun dari hasil evaluasi penyerapan dana tahap pertama. Hanya saja, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh meminta di triwulan III pencairan dana kelurahan sudah tuntas. Sehingga, kelurahan dapat langsung bekerja melaksanakan program mereka. Karena memang anggaran kas untuk dana kelurahan disiapkan sampai bulan September. “Paling lambat bulan Oktober. Beda dengan anggaran OPD disiapkan sampai triwulan IV,” jelasnya. Walikota sebut Syakirin, tidak ingin anggaran kelurahan molor dicairkan. Di pencairan tahap pertama telah
molor, sehingga kelurahan tidak banyak menyusun program prioritas sesuai dibutuhkan masyarakat. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana sebelumnya mengatakan, rata – rata kelurahan telah menyerahkan laporan penggunaan anggaran tahap pertama. Kini, menunggu pencairan tahap II dari Badan Keuangan Daerah. Kepastian pencairan dana ini belum berani dipastikan karena menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. “Sekarang malah sudah mengajukan pencairan tahap II,” kata Putu. Untuk tahap II, kelurahan banyak memprogramkan pekerjaan fisik. Pertimbangannya waktu mengerjakannya lebih panjang dibandingkan dengan anggaran kelurahan tahap I. (cem)
Mataram (Suara NTB) PT. Nolimax Jaya memaparkan rencana pengelolaan Pasar Kebon Roek. Konsepnya menjadikan pasar tradisional bersih dan nyaman. Deposito uang di bank daerah sebagai jaminan untuk keseriusan pengusaha tak dibahas. Pemaparan rencana penataan Pasar Kebon Roek digelar tertutup di ruang kerja Sekretaris Daerah, Senin (26/8). Rapat dipimpin Sekda Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito didampingi Kepala Badan Keuangan Daerah, H. M. Syakirin Hukmi, Kepala Dinas Perdagangan, H. Amran M. Amin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Irwan Rahadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Miftahurrahman, Inspektur Inspektorat, Lalu Alwan Basri dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Cokorda Sudira Muliarsa serta Direksi PT. Nolimax Jaya. Sekda menjelaskan, PT. Nolimax Jaya asal Jakarta memaparkan konsep atau rencana pembangunan pasar baru Kebon Roek. Ekspose ini sebagai tawaran konsep yang akan dikerjasamakan dengan Pemkot Mataram. Dengan beberapa satuan organisasi perangkat daerah yang nantinya akan dilihat kesesuaian dengan kebutuhan relokasi baik mencakup kebutuhan pedagang maupun kebutuhan lahannya. “Nanti itu yang akan kami kaji,” kata Sekda ditemui, Senin (26/8). Dari hasil kajian itu akan disampaikan ke kepala daerah, apakah akan dikerjasamakan atau tidak. Pun, dikerjasamakan jadi bahan pertimbangan untuk melaksanakan beauty contest. Penataan Pasar Kebon Roek akan dibuka bagi siapa saja yang berminat mengelola salah satu pasar tradisioanl terbesar tersebut. Sampai saat ini, baru PT. Nolimax Jaya yang menawarkan diri mengelola pasar tersebut. “Mungkin setelah kita umumkan ada lagi yang berminat,” katanya.
Pengelolaan pasar ini tetap mengadopsi pasar tradisional karena menampung pedagang yang ada. Tetapi konsepnya lebih tertata, rapi dan bersih. Pembiayaan penataan pasar ditanggung oleh investor. Tetapi tidak disebutkan berapa anggaran dibutuhkan untuk mendesain Pasar Kebon Roek dengan pola pengelolaan secara modern. Sekda menambahkan, penataan ini disesuaikan dengan kesesuaian lahan. Karena, lahan milik Pemkot Mataram cukup banyak. Akan tetapi, ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Mataram. “Luas lahan kita sekitar 3 hektar. Sebenarnya yang dibutuhkan itu sangat banyak. Tetapi harus disesuaikan dengan ketentuan RTRW,”sebutnya. Dalam ekspose tersebut, Pemkot Mataram tidak membahas jaminan berupa deposito uang di bank daerah sebagai bentuk komitmen investor berinvestasi di Kota Mataram. Eko mengaku, Pemkot Mataram lebih luwes asal tidak seperti dengan investor lainnya yang memberikan harapan palsu. Skema pembiayaan Pasar Kebon Roek baik melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun anggaran pendapatan dan belanja negara belum diterima. Padahal, anggaran revitalisasi senilai Rp 90 miliar telah diajukan ke pemerintah pusat. (cem)
H. Effendi Eko Saswito
(Suara NTB/cem)
Mataram (Suara NTB) Mengkonsumsi ikan dianjurkan bagi anak-anak dalam masa pertumbuhannya. Hal itu dikarenakan ikan memiliki banyak kandungan zat, vitamin, dan protein. Dikonfirmasi Suara NTB, Lurah Tanjung Karang Permai, H. Syamsudi menyampaikan, mengkonsumsi ikan adalah sebuah keharusan bagi masyarakat khususnya anak-anak yang dalam masa pertumbuhan. Lurah berpesan agar masyarakat selalu makan makanan bergizi. “Salah satunya ikan hasil tangkapan nelayan kita,” katanya, Senin (26/8). Terkait mengkonsumsi ikan, Syamsudi pun menegaskan, ikan yang dikonsumsi masyarakat tersebut sebagian dari nelayan yang ada di pesisir pantai Tanjung Karang Permai. “Kan di kelurahan Tanjung Karang Permai banyak juga nelayan yang menangkap ikan. Kita sarankan dari Pemkot diperhatikan alat tangkapnya, supaya lebih produktif,” kata Syamsudi. Saat melaut, keselamatan nelayan menjadi penting. Syamsudi pun kerap memberikan sosialisasi terkait keselamatan nelayan yang ada di Tanjung Karang Permai. “Kita selalu himbau agar tidak melaut saat gelombang besar. Kita juga kasih mereka arahan agar ikan hasil tangkapan itu tidak dijual semua. Sisihkanlah untuk dikonsumsi pribadi,” katanya. Terkait rumah nelayan, Lurah Tanjung Karang Permai ini sedang mendata berapa banyak nelayan yang ada di pesisir pantai Tanjung Karang Permai. “Data awal kita memang banyak nelayan yang ada di pesisir pantai Tanjung Karang Permai berjumlah 80-an orang. Nanti kita data kembali, berapa jumlah totalnya dan seperti apa kebutuhan untuk menunjang produktivitas hasil tangkapannya,” jelas Syamsudi. Untuk perlengkapan alat tangkap seperti jaring, pancing, perahu, dan lainnya perlu juga diperhatikan. “Saat ini, kita himbau masyarakat untuk selalu mengecek alat tangkapnya,” kata Syamsudi. “Kita usahakan ke depan, semua nelayan yang ada di Tanjung Karang Permai untuk masuk dalam daftar asuransi nelayan. Nanti kan masyarakat bisa merasa dilindungi saat mencari ikan di laut. Karena kan musibah itu bisa datang kapan saja,” ungkap Syamsudi. Terkait rumah nelayan, Syamsudi telah merencakan akan memindahkan nelayan yang masih tinggal di Tanah GG (tanah pemerintah) yang ada di pesisir pantai Tanjung Karang Permai. “Kita akan usahakan nanti untuk memindahkannya. Karena kasian juga mereka kalau datang ombak besar, pasti rumah mereka kemasukan air laut. Saat ini kita sedang mencoba mendata dan mensosialisasikan kepindahannya. Karena kan ini tidak mudah. Masalahnya ini pindah rumah dan tempat tinggal,” tutupnya. (viq)
SUARA NTB Selasa, 27 Agustus 2019
Perhatikan Petani Milenial DEKAN Fakultas Pertanian Universitas Mataram, Ir. Sudirman M. Sc. PHdi mendorong pemerintah daerah memberikan perhatian kepada generasi milenial, membangun sektor pertanian dan jasajasa ikutannya. Sektor pertanian adalah sektor unggulan. Di NTB, sektor pertanian sebagai sektor unggulan memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Sejak tahun 2000, sektor pertanian di NTB kata Sudirman mengalami kemunduran regenerasi. (Suara NTB/bul) “Namun tiga tahun teraSudirman khir, sudah ada kelihatan sektor pertanian mulai mendapat simpati. Anak-anak yang kuliah di jurusan pertanian meningkat,” terangnya. Semangat ini menurutnya harus dijaga oleh pemerintah. Generasi milenial ini butuh diperhatikan membangun sektor pertanian dan jasa – jasa ikutannya. Alasan Sudirman, selain sebagai sektor unggulan, sektor pertanian juga saling melengkapi dengan sektor lainnya. Misalnya sektor pariwisata yang juga menjadi unggulan daerah. Pariwisata NTB menunjukkan perkembangan yang positif. Apalagi dengan digebernya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Yang ke depan akan dijadikan pusat pelaksanaan MotoGP di Indonesia. Termasuk yang direncanakan sebagai lokasi balap Formula 1 (F1). Dengan perkembangan sektor pariwisata NTB ini, menurut Sudirman, dibutuhkan tidak sedikit pasokan komoditas pertanian dan hortikultura bagi wisatawan. “Jangan sampai orang luar saja yang menikmati. Masak sayur dan buah dipasok terus dari luar. Generasi-generasi kita harus mengambil kesempatan ini,” ujarnya. Sektor pertanian terus menerus mendapat tekanan. Tayangan-tayangan sinetron di layar kaca ditengarai ikut mengubah pola pikir generasi muda merubah obsesinya. Menjadi generasi yang cenderung kehidupannya glamor atau menjadi PNS. Akibatnya, sektor pertanian ditinggalkan. Padahal, berbicara pertanian tidak melulu tentang cangkul, sabit, atau bertani secara konvensional lainnya. Teknologi pertanian belakangan berkembang di negaranagara berkembang dan maju. Memanfaatkan lahan-lahan yang sempit untuk mengembangkan bioteknologi. Generasi milennial harus diberikan pemahaman tentang pertanian modern secara masif. Agar sektor ini terus dipertahankan dan generasi-generasi NTB menikmati kue yang disajikan sektor ini. “Dukung para start up yang bergerak di sektor pertanian dari hulu ke hilir. Bila perlu, petani-petani muda modern diberikan kesempatan mendapatkan reward dari pemerintah. Dengan begitu, saya rasa generasi-generasi muda kita memiliki ketertarikan tinggi dan tidak meninggalkan sektor ini,” imbuhnya. Untuk mengembangkan sektor pertanian ini, paling penting adalah dukungan modal. NTB memiliki perangkat pendukung. Misalnya perbankan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), koperasi, atau lembaga keuangan lainnya. Lembaga-lembaga keuangan bank dan non bank inilah yang bisa memberikan dukungan awal kebutuhan modal. Pemerintah yang memberikan jaminan. “Kalau tidak pemerintah memberikan perhatian serius kepada generasi muda dengan cara ini, nampaknya agak berat meregenerasi pelaku pertanian kita,” demikian Sudirman. (bul)
BUMDes Dirangkul Jadi Agen Bank Mataram (Suara NTB) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dirangkul menjadi agen bank. Saat ini, 17 BUMDes di NTB, resmi menjadi perpanjangan tangan bank. Hampir seluruh fungsi perbankan dilayani BUMDes. Dari penarikan dana, menabung, pembayaran tagihan-tagihan atau membuka rekening. BNI yang saat ini fokus menjadikan BUMDes sebagai perpanjangan tangan. “BUMDes menjadi Agen46 BNI,” kata Pemimpin BNI Mataram, Muh. Musyafak. Model pendekatan seperti ini dilakukan untuk lebih mendekatkan layanan bank kepada masyarakat hingga ke desa-desa dan pelosok. Salah satu amanat kepada industri jasa keuangan adalah meningkatkan inklusi keuangan di NTB yang saat ini terbilang masih rendah. BUMDes oleh BNI dijadikan bank kecil yang memfasilitasi berbagai jenis transaksi keuangan. Tidak melulu berorientasi bisnis. Dengan menjadi agen BNI, pembedayaan ekonomi dapat dilakukan, selain memberikan peluang bisnis kepada BUMDes. Diketahui BUMDes adalah tulang punggung ekonomi. Dengan menjadi agen46, otomatis setiap bulan BUMDes memiliki pendapatan selain mengelola dana desa. “BUMDes salah satu perannya adalah menjalankan fungsi bisnis dan pemberdayaan ekonomi di desa. Karena itu kita rangkul BUMDes-BUMDes ini,” jelas Musyafak. Setiap transaksi keuangan yang terjadi di BUMDes, pembukaan rekening, menabung atau menarik uang, bank memberikan fee dengan perhitungan tertentu. Setiap BUMDes ini dilengkapi fasilitas pendukung untuk transaksi keuangan di masyarakat, layaknya bank kecil. Salah satu perangkat yang wajib di miliki adalah mesin EDC (Electronic Data Capture). Dengan makin dekatnya layanan perbankan, kata Musyafak, diharapkan masyarakat menjadi tak asing dengan layanan-layanan bank. Sehingga tak tak terjerumus pada pilihan layanan keuangan lain yang dapat memiskinkan masyarakat. Sebut saja rentenir. “Dengan memberikan layanan yang lebih dekat kepada masyarakat melalui BUMDes, masyarakat lama-lama akan merasa terbiasa dengan bank. Sehingga lebih bankable,” imbuhnya. untuk menjadi Agen46 ini, syarat dari bank yang diminta hanya harus memiliki rekening di BNI. Serta mengajukan permintaan menjadi agen. Saat ini baru 17 BUMDes yang menjadi Agen46. BNI terus mendorong BUMDes-BUMDes yang ada di NTB menjadi perpanjangan tangan bank pelat merah ini. Secara kesuluruhan, total Agen46 di NTB mencapai 445. Selain 17 BUMDes, terdapat 438 agen perorangan BNI yang fungsinya sama. Menjadi bank-bank kecil yang menyebar hingga pelosok. (bul)
Muh. Musyafak
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
Keselamatan Wisatawan Jadi Tanggung Jawab Semua Pihak Mataram (Suara NTB) – Tewasnya dua orang wisatawan asal Arab Saudi di Pantai Selong Belanak menjadi pukulan telak bagi pariwisata NTB yang sedang berusaha bangkit. Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi NTB, Dr. Ainuddin, SH, MH., menekankan perlunya para pelaku pariwisata untuk memperhatikan dan terus mengingatkan wisatawan yang mereka akomodir untuk mengutamakan keselamatan. “Permasalahannya kadangkadang dari karakter wisatawan itu,” ujar Ainudin kepada Suara NTB, Senin (26/8) di Mataram. Ditekankan Ainudin para pelau pariwisata, khususnya pemandu wisata, perlu benar-benar memperhatikan kondisi objek wisata, plang peringatan, papan keterangan, maupun informasi dari masyarakat sekitar objek wisata. Secara umum, disebut Ainudin pemerintah telah berusaha memaksimalkan mitigasi terutama pascagempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Hal tersebut membutuhkan dukungan dari seluruh pihak untuk sama-sama mengutamakan keselamatan dan mengumpulkan informasi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menjadikan tempat tersebut sebagai tempat berwisata. Dicontohkan Ainudin seperti kejadian yang menimpa dua orang wisatawan asal Arab Saudi di Pantai Selong Belanak tersebut. Menurut Ainudin, tidak set-
iap daerah di Pantai Selatan bisa dijadikan tempat wisata dikarenakan faktor alamnya. “Perlu ada zonasi yang mana objek wisata yang diperbolehkan. Kalau semua pantai kemudian orang nyemplung (berenang, red) begitu saja, ya sudah, seperti ini jadinya,” tegas Ainudin. Ditegaskan Ainudin disitulah pentingnya kesadaran untuk mencari informasi sebelum berwisata. Terlebih bagi wisatawan yang tidak menggunakan jasa pemandu wisata lokal. Mengingat pemerintah selalu meresmikan objek wisata melalui studi kelayakan untuk keamanan dan kenyamanan wisatawan. Peran pemandu wisata lokal sendiri disebut Ainudin cukup penting, khususnya bagi wisatawan mancanegara. Hal itu untuk membantu wisatawan memahami dan menerima informasi terkait objek wisata yang dikunjungi dengan lebih menyeluruh. “Kita selaku pelaku pariwisata secara langsung yang pu-
nya guide (pemandu wisata, red) pasti kita tahu, dan itu ada imbauannya. Kami tidak mungkin membawa tamu ke tempat yang tidak diresmikan oleh pemerintah,” pungkas Ainudin. Senada dengan itu, Ketua Association of Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) NTB, Dewantoro Umbu Joka menegaskan perlunya ada regulasi yang mengatur penggunaan jasa pemandu wisata dan agen perjalanan resmi sesuai dengan prosedur operasional standar. “Sehingga kalau ada apa-apa bisa memperkecil kecelakaan, sudah pasti. Wisatawan tidak akan ujuk-ujuk (sembarangan, red),”ujarnya, Senin (26/8) di Mataram. Berkaca dari kejadian yang dialami dua orang wisatawan asal Arab Saudi tersebut, Dewantoro menyayangkan pihak keluarga korban yang tidak mengumpulkan informasi terlebih dahulu sebelum memilih lokasi wisata. “Dia kan datang bersama temannya tanpa menggunakan pemandu wisata
lokal,” ujar Dewantoro. Kejadian ini sendiri dikhawatirkan mencoreng pariwisata NTB yang sedang berusaha bangkit dengan memastikan kematangan mitigasi bencana bagi para wisatawan. Selain itu, Dewantoro berharap pemerintah masingmasing Kabupaten/Kota di NTB mulai berinisiatif untuk melakukan pemetaan dan pemasangan rambu-rambu peringatan di daerah-daerah yang rawan untuk dijadikan lokasi wisata. Mengingat peran pengelolaan objek wisata berada di Pemda masing-masing kabupaten/kota. “Yang paling tahu kan pemiliknya. Paling tidak rambu-rambunya ada, apalagi yang sudah terkenal semacam Tanjung An dan Selong Belanak,” ujarnya. Cermin Wisata Halal Disebut Dewantoro apa yang terjadi pada dua orang wisatawan asal Arab Saudi tersebut merupakan cermin dari predikat sebagai salah satu objek wisata halal terbaik dunia yang disandang NTB saat ini. Dimana kejadian berawal ketika kedua korban berusaha mencari privasi dengan memisahkan lokasi mandi antara pria dan wanita. “Kita belum punya produk untuk wisata halal ini,” tegas
(Suara NTB/dok)
Ainuddin Dewantoro. Untuk itu, pihaknya telah menyarankan penetapan beberapa objek wisata agar menerapkan wisata halal secara menyeluruh untuk mengakomodir kebutuhan wisatawan dengan pangsa pasar wisata halal. Disebut Dewantoro beberapa daerah yang potensial dijadikan lokasi wisata halal adalah Gili Naggu dan beberapa daerah di Lombok Barat. “Kita bagian dari destinasi halal. Kita (harus) pikirkan mana yang layak untuk wisata halal itu,” ujarnya. (bay)
(Suara NTB/bul)
KAIN TENUN - Seorang penenun di Dusun Semeri, Desa Poto Kecamatan Moyohilir Kabupaten Sumbawa tengah menyelesaikan selembar kain tenun tradisional khas daerah setempat. Berita selengkapnya di halaman 9.
XL Ingin Kembalikan Kejayaan di Pulau Sumbawa Konsisten Bina Atlet, BRI Juara Sumbawa Besar (Suara NTB) PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) ingin mengembalikan kejayaannya di Pulau Sumbawa. Provider dengan warna khas biru ini makin ekspansif menggarap Pulau Sumbawa. XL saat ini tengah berusaha meningkatkan kenyamanan pelanggan atas akses internet cepat dan layanan data di berbagai pelosok infrastruktur dan jaringan untuk menjamin kenyamanan pelanggan NTB. Dibawah tahun 2005, XL dulunya adalah operator pertama yang mengawali jaringan telekomunikasi di Pulau Sumbawa. Karena itu, saat ini Pulau Sumbawa mendapatkan perhatian khusus. Sejak pertama kali hadir pada 2017, jaringanXL Axiata4G LTE terus diperluas ke berbagai pelosok wilayah di sebelah timur Pulau Lombok tersebut. Kini 74% dari total 180 ribu pelanggan telah mengakses layanan 4G. Mochamad Imam Mualim, Group Head XL Axiata East Region mengatakan, hadirnya layanan 4G XL Axiata di Sumbawa mendapatkan sambutan yang sangat positif dari masyarakat setempat. Terbukti, trafik terus meningkat hingga lebih dari 95% dalam setahun terakhir. Selain intensitas penggunaan oleh pelanggan yang terus meningkat, juga jumlah pelanggan yang juga bertambah secara signifikan. Bahkan, bisa dikatakan Sumbawa merupakan area dengan pertumbuhan penggunaan layanan data di atas rata-rata untuk seluruh wilayah NTB. Imam menambahkan, pemahaman masyarakat Sumbawa atas manfaat layanan data dan teknologi digital guna meningkatkan produktifitas terus meningkat. Apalagi popularitas Sumbawa sebagai destinasi wisata juga semakin meningkat berkat penggunaan media sosial dan berbagai saluran informasi digital yang mengangkat potensi wisata di Pulau Sumbawa. Mempertimbangkan hal tersebut, XL Axiata tidak ragu untuk terus memperluas area layanan 4G. Agar masyarakat dapat meningkatkan produktivitasnya di berbagai bidang, termasuk ekonomi daerah melalui bisnis perorangan maupun usaha kecil menengah. Group Head Technology Strategy & Architecture XL Axiata, I Gede Darmayusa di Sumbawa Besar, Senin (26/8) menyampaikan, saat ini telah terpasang sekitar 700 BTS data (3G/4G) dan akan terus bertambah sampai akhir tahun menjadi 750 BTS. Secara nasional, untuk penambangan infrastruktur ini, XL menggelontorkan belanja langsung sampai RP7,5 triliun tahun 2019. Jaringan 4G LTE XL Axiata telah hadir melayani masyarakat di semua kota/kabupaten atau lima kota/kabupaten di pulau ini sudah terlayani oleh jaringan data XL Axiata. Baik 3G maupun 4G. “Ritel handphone di Sumbawa juga tersebar sebanyak 1.500 untuk melayani pelanggan. Dengan semua dukungan infrastruktur ini, kita ingin mengembalikan kejayaan XL di Sumbawa,” ujarnya. Masing-masing titik BTS 4G LTE tersebar di pusat kota yang meliputi area publik dan komplek pemerintahan, pusat ekonomi lokal, alunalun, juga area sekolah. Selain itu, sebagian area pemukiman di masing-masing kota juga menjadi prioritas. Tidak ketinggalan, XL Axiata juga terus membangun jaringan di area-area wisata yang kini menjadi sektor andalan Sumbawa, termasuk pantai-pantainya yang semakin tersohor. Kedepannya XL Axiata juga akan melanjutkan pembangunan jaringan ke pulau-pulau sekitar Sumbawa yang memiliki potensi wisata yang tinggi. Termasuk ke pulau-pulau favorit
Umum Porseni IJK NTB 2019
(Suara NTB/ist)
PERIKSA BTS - Teknisi XL Axiata sedang melakukan pemeriksaan terhadap perangkat BTS di salah satu BTS di Sumbawa Besar. Senin (26/8). XL Axiata terus meningkatkan kenyamanan pelanggan atas akses internet cepat dan layanan data di berbagai pelosok NTB. destinasi wisata internasional. Sebut saja Pulau Moyo. Untuk jaringan backbone fiber optik, di Sumbawa hingga saat ini sudah mencapai sekitar 2.000 kilometer. Hingga akhir tahun 2019 XL Axiata menargetkan penambahan jaringan fiber optik di Sumbawa sepanjang sekitar 1.200 kilometer. Sesuai dengan visi pemerintah RI, pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan data yang dilakukan XL Axiata di seluruh Indonesua juga merupakan bagian dari dukungan pada program percepatan pembangunan di daerah-daerah tertinggal. Untuk itu pula, XL Axiata juga membangun dan mengoperasikan jaringan telekomunikasi melalui program Universal Service Obligation (USO) yang diinisiasi oleh pemerintah melalui Kemkominfo di wilayah Sumbawa. XL Axiata mengoperasikan sebanyak 8 BTS USO di wilayah NTB yakni dua BTS di Lombok serta 6 BTS di Sumbawa. Untuk BTS USO di Sumbawa terdapat di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat. Saat ini di seluruh wilayah NTB, XL Axiata memiliki lebih dari 4.900 BTS termasuk lebih dari 3.000 BTS data (3G/4G). Dibagian lain, untuk lebih mengenalkan manfaat layanan data dan internet cepat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, XL Axiata juga memberikan donasi kuota data untuk sejumlah sekolah di Sumbawa. Ada 50 sekolah setingkat SMA/SMK yang menerima bantuan ini, yang tersebar di 5 kabupaten/kota. Donasi berupa kuota akses layanan data ini merupakan bagian dari program Gerakan Donasi Kuota (GDK). Melalui program GDK, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat di setiap wilayah operasi XL Axiata atas manfaat keberadaan layanan data dan internet cepat bagi usaha-usaha produktif, termasuk untuk meningkatkan kualitas pendidikan. (bul/*)
Mataram (Suara NTB) – BRI Kantor Cabang Mataram serta cabang lainnya di Provinsi NTB secara konsisten membina sebagian karyawannya untuk menjadi atlet dalam berbagai cabang olahraga (cabor). Hasilnya berbanding lurus dengan prestasi yang diraih pada saat digelarnya agenda olahraga. Misalnya pada agenda Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) yang diikuti oleh seluruh Industri Jasa Keuangan (IJK) yang baru saja selesai digelar. Wakil Pemimpin Wilayah BRI Denpasar Suwarya didampingi oleh Pimpinan Cabang BRI Cabang Mataram Dwi Hendro Susatyo kepada Suara NTB Senin ( 26/08) mengatakan, BRI keluar sebagai juara umum pada agenda Porseni yang digelar oleh Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) bekerjasama dengan Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) sejak tanggal 3 Agustus 2019 lalu. BRI masuk dalam tim Segara Anak dan mengikuti seluruh cabor yang diperlombakan. “ Kami memperoleh juara umum dengan tiga emas dan satu perak. Medali emas diraih oleh tim dari BRI di cabor badminton, tenis lapangan serta tenis meja. Sementara juara II dengan medali perak diraih di cabang volley ball,” kata Suwarya. Ia mengatakan, pembinaan khusus memang dilakukan oleh jajaran BRI selama ini. Sesuai dengan kredo yang banyak diketahui oleh masyarakat ‘ Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat’, BRI mendorong setiap karyawannya untuk gemar berolahraga. “Saat tubuh dan jiwa sehat, otomatis akan menghasilkan kinerja yang unggul,” katanya. Sementara itu, Pimpinan Cabang PT.BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mataram, Dwi Hendro Susatyo mengatakan, mema-
jukan olahraga di internal BRI memiliki banyak dimensi. Selain untuk kesehatan, juga untuk mencetak SDM unggul, termasuk untuk membina bibit-bibit unggul di bidang olahraga. Latihan serta agenda di internal cukup rutin digelar, terlebih setiap bulan Desember menjelang HUT BRI. “Disana juga biasanya sangat meriah,” terangnya. Dwi Hendro mengatakan, karyawan BRI yang menjadi atlet cabor di ajang Porseni IJK 2019 didatangkan dari kantor cabang BRI di NTB.” Misalnya dari Bima ada dua orang untuk atlet bulu tangkis, Sumbawa untuk cabor tenis meja, tenis lapangan dan bulu tangkis, Selong, Praya dan Mataram juga banyak perwakilannya,” katanya. Menurutnya, semua kegiatan olahraga yang diminati oleh karyawan BRI difasilitasi semuanya, mulai dari futsal , tenis lapangan, tenis meja, bulu tangkis, senam pagi, hingga band. “ Bahkan band ada dua yaitu band mikro dan band ritel. “Semua alat musik ini kita lengkapi,” katanya. Sebelumnya, sebanyak 130 institusi bank dan non bank terlibat dalam acara Porseni IJK 2019. Seluruh peserta dilebur menjadi 16 tim. Tidak lagi mengatasnamakan institusinya secara individu. Penamaan tim juga menggunakan destinasi wisata yang ada di NTB. Misalnya, tim Rinjani, Segara Anak, Sembalun, Tambora, Moyo, Mandalika, Pantai Pink dan lainnya. Penutupan Porseni 2019 dan penyerahan hadiah berlangsung sangat meriah di arena Car Free Day Udayana, Mataram pada Minggu (25/8). Penyerahan piala juara umum Porseni tahun 2019 dilakukan oleh Ketua BMPD NTB, Achris Sarwani bersama Ketua FKIJK Provinsi NTB, Farid Faletehan. (ris/*)
(Suara NTB/ris)
PIALA UMUM - Wakil Pemimpin Wilayah BRI Denpasar Suwarya didampingi oleh Pimpinan Cabang BRI Cabang Mataram Dwi Hendro Susatyo bersama karyawan BRI menunjukkan piala umum Porseni tahun 2019 yang diraih oleh BRI.
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Selasa, 27 Agustus 2019
Halaman 4
INDUSTRIALISASI di Lombok Timur (Lotim) masih sangat minim. Masalah tersebut menjadi salah satu atensi serius Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lotim. Potensi bahan baku di Gumi Selaparang ini sangat besar, terutama di sektor pertanian, perkebunan, kelautan dan potensi lainnya. Kepala Disperindag Lotim, Hj. Masnan kepada Suara NTB, Jumat (26/8), menjelaskan, industrialisasi menjadi pekerjaan rumahnya yang ditekadkan untuk dicarikan solusinya. “itu (Industrialisasi, red) jadi PR besar kita (Disperindag),” ungkapnya. Agar masyarakat Lotim bisa meningkat kesejahteraannya, maka harus ada nilai tambah dari produk komoditi. Lotim sendiri sebenarnya sudah lama memulai untuk mengembangkan industri. Salah satu contohnya, UPT Logam di Kota Raja Kecamatan Sikur. UPT tersebut telah memproduksi banyak produk teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi masyarakat. Keberadaan UPT Logam ini menjadi perhatian Kementerian Perindustrian. Dijanjikan akan ada dana pemgembangan Rp 1 miliar. Beberapa waktu lalu, ujarnya, pihak kementerian sudah mengunjungi UPT Logam di Kota Raja dan memuji karya-karyanya, namun belum bisa maksimal. Menurut Hj Masnan, faktor utamanya modal dan sumber daya manusia masih lemah. Untuk itu, pihaknya berharap industri UPT Logam Kota Raja bisa dikembangkan lebih jauh dan Kota Raja diharapkan bisa jadi kiblat warga Lotim. “Kita ingin gaungkan lebih jauh, dalam rangka itukah kita akan coba jemput dananya di kementerian,” paparnya. Sementara itu, potensi perkebunan seperti kelapa juga sangat potensial untuk bisa dikembangkan. Kelapa mulai dari akar, buah dan daunnya seperti tak ada yang terbuang. Sabut kelapa bisa jadi bahan baku pembuatan kursi, keset dan bahan bernilai jual lebih tinggi lainnya. Sejauh ini, kebiasaan masyarakat langsung menjual biji kelapa langsung, karena belum ada industri pengolahan yang mampu mengolah bahan baku kelapa ini menjadi barang yang lebih mahal. Senada dengan kelapa, potensi pertanian seperti jagung pun demikian. Sedangkan hasil panen jagung puluhan ton tiap tahunnya. Khusus jagung, Disperindag Lotim sudah bekerja sama dengan perusahaan di Bali dan Surabaya Jawa Timur. Kebiasaan petani menjual langsung tongkolan diharapkan bisa berubah dengan menjual bahan makanan. Untuk itu, Disperindag Lotim akan coba melatih sumber daya masyarakat Lotim agar bisa dikembangkan. Di mana, jagung bisa diolah dari bahan baku basah hingga kering, yakni dibuat jadi kue basah dan kue-kue kering, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ‘’Kondisi ekonomi masyarakat Lotim bisa lehih baik karena produk yang dijual tak lagi mentahan. Akan tetapi menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih baik dari bahan mentah,’’ ujarnya. (rus) Hj. Masnan
Kekeringan, Kesbangpol Lotim Perkuat Koordinasi Selong (Suara NTB) Musim kemarau yang berdampak terhadap menyusut debit air hingga terjadinya kekeringan tidak luput dari perhatian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Lombok Timur (Lotim). Untuk itu, Kesbangpol terus memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait terhadap setiap apa yang menjadi ancaman yang berdampak terhadap masyarakat. Di Kabupaten Lotim, ancaman-ancaman yang sedang diSalmun Rahman hadapi seperti kekeringan sangat berpengaruh terhadap kondisi geografis maupun demografi, sehingga deteksi dan cegah dini terhadap perkembangan situasi yang ada terus dilakukan. Terlebih di bawah Kesbangpol terdapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). “Memang kekeringan itu merupakan suatu ancaman. Sehingga dari Kesbangpol mengkoordinasi dengan OPD-OPD terkait untuk mengambil langkah-langkah,” terang Kepala Bakesbangpol Lotim, Drs. Salmun Rahman, dikonfirmasi Suara NTB, Senin (26/8). Diakuinya bahwa hingga akhir bulan Agustus ini. Masyarakat khususnya di wilayah selatan mengalami krisis air bersih untuk kebutuhan minum sehari-hari dan air pertanian untuk mengairi areal persawahannya. Apabila kondisi ini tidak disikapi serius, maka berdampak pada keamanan serta ketahanan pangan di daerah ini. Kendati demikian, Salmun Rahman meminta kepada masyarakat untuk tetap bersabar seiring dengan dilakukannya langkahlangkah penanganan oleh pemerintah. “Pemerintah akan memberikan pelayanan terbaik,” terangnya. Disebutkan, terdapat beberapa fungsi di Kesbangpol, di antaranya menjaga ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, ketahanan kesejahteraan, ketahanan lingkungan atau musim serta sejumlah fungsi lainnya. Untuk itu, membaca dampak dari masuknya musim kemarau ini, pihaknya akan memantau ke lapangan dengan berkoordinasi instansi terkait. Langkah ini penting dilakukan karena dalam penanganan setiap kasus harus ada informasi data awal yang dipegang. “Kita akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, BPBD, PDAM, Dinas Ketahanan Pangan, dan instansi terkait lainnya,” katanya. Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada BPBD Lotim, Lalu Rusnan menyampaikan, status kekeringan di Lotim masih siaga darurat kekeringan yang ditetapkan sejak bulan Juli lalu. Dalam siaga darurat ini dihimpun data kekeringan jumlah kecamatan dan desa serta dampak yang dialami oleh masyarakat, persiapan untuk mengantisipasi terjadinya darurat kekeringan dan berkoordinasi dengan BPBD provinsi yang merupakan leading sector yang memiliki dana tak terduga dan siap pakai. Penetapan siaga darurat menyusul banyaknya masyarakat yang terdampak yang dibuktikan dengan pengajuan-pengajuan dari desa untuk pendistribusian air bersih maupun mengeringnya embung-embung rakyat yang menyebabkan gagal panen. Namun status siaga darurat saat ini masih berjalan dikarenakan embung-embung lahan pertanian masyarakat masih berair yang bisa dimanfaatkan minimal untuk mencuci dan mengairi lahan pertaniannya. Wilayah yang diatensi sebanyak 7 kecamatan terkait bencana kekeringan ini, di antaranya Kecamatan Jerowaru, Keruak, Sakra Timur, Sakra Selatan, Suela, Sembalun, dan Terara dengan desa yang terdampak berkisar antara 17 sampai 20 desa. Dijelaskannya bahwa setiap tahun masyarakat di Kabupaten Lotim terutama di wilayah-wilayah tertentu secara rutin mengalami krisis air bersih. Sehingga pihak dari BPBD Lotim sudah siap siaga untuk mengantisipasi hal demikian dan bergerak apabila ada permintaan dari masyarakat. “Krisis air bersih memang suatu yang rutin terjadi. Sehingga kita juga lakukan antisipasi sejak awal,”sebutnya. (yon)
(Suara NTB/yon)
(Suara NTB/rus)
Lotim Minim Industrialisasi
(Suara NTB/yon)
OLAH GARAM - Petani garam di Desa Pijot sedang mengolah garamnya. Namun, garam yang diproduksi di Lotim masih kalah dari sisi kualitas.
Garam Lotim Kalah Saing
Data Kemiskinan Lotim Belum Beres Selong (Suara NTB) Data angka kemiskinan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang dituangkan dalam Basis Data Terpadu (BDT) masih belum beres. Jumlah warga miskin sebagaimana tertuang dalam BDT 814.213 jiwa. Sementara angka kemiskinan sesuai data BPS jauh lebih rendah dari 16,55 persen atau dikalikan dengan jumlah penduduk 1,28 juta jiwa, maka angka kemiskinan Lotim hanya 211 ribu jiwa. Belum beresnya data kemiskinan ini tidak ditampik Kepala Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Fakir Miskin (PSPFM) Dinas Sosial Kabupaten Lotim, Saipuddin Zuhri. Menjawab Suara NTB di Selong, Senin (26/8), Saipuddin Zuhri menjelaskan, dihitung dari jumlah penduduk 1,2 juta dengan jumlah 814 ribu BDT miskin, maka sekitar 80 persen artinya penduduk Lotim. Data tersebut, ujarnya, sangat meragukan. Atas alasan itu, Disos Lotim mencoba melakukan verifikasi ulang data kemiskinan tersebut dengan menerjunkan Fasilitator Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT). Nantinya, fasilitator SLRT akan memastikan data sampai bawah, apakah benar yang ada dalam BDT miskin semua. ‘’Pasalnya data BDT tersebut merupakan data lama. Orang yang sudah meninggal sudah mampu atau kaya dimungkinkan masih ter-
catat,’’ ujarnya. Untuk itu, tambahnya, pemerintah desa diminta melalukan rapat untuk mengeluarkan data yang sudah meninggal atau sudah mampu tersebut. Secara bertahap kemudian orang-orang yang tak tak lagi miskin tersebut bisa digraduasi dari BDT. Rencana ribuan orang yang sudah kaya tersebut akan dilakukan penghapusan dari BDT. Saat
Saifuddin Zuhri Saipuddin Zuhri
ini fasilitator sedang bekerja bersama pemerintahan desa nanti melakukan perubahan data. Ditambahkan, dalam waktu dekat Lotim akan memiliki Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK). Harapannya dalam waktu dekat Lotim bisa memiliki data yang lebih valid. Dari gambaran kasar, ada sekitar 600 ribu data BDT yang diduga sangat diragukan. Data ratusan ribu tersebut kata Saifuddin tidak bisa langsung disimpulkan tak cocok dan harus dikeluarkan langsung. Diperlukan proses validasi dan pastikan siapa siapa saja yang tak masuk BDT kemudian digraduasi. “Tidak bisa langsung vonis sisanya dari angka kemiskinan merupakan orang yang sudah mampu, sehingga perlu dilakukan pengecekan sampai bawah,” ujarnya. (rus)
Selong (Suara NTB) Garam yang diproduksi petani di Lombok Timur (Lotim) kalah saing dengan garam impor dan garam dari Pulau Jawa. Kualitas garam Lotim diakui masih buruk. Masih banyak ditemukan bercampur tanah, sehingga terlihat berwarna hitam. “Kuncinya kita harus perbaiki kualitas,” ungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Lotim, Hariadi Surenggana, ungkapnya, Senin (26/8). Selain itu, ujarnya, harga jual garam Lotim ini juga dinilai terlalu mahal. Sementara orang luar menjual garamnya Rp 500 per kilogram. Sedangkan Lotim menjual lebih dari Rp 1.000 bahkan Rp 5.000 per kantong ukuran satu kilogram. Agar bisa bersaing dengan garam luar, harga garam lokal ini juga harus bisa ditekan. Setidaknya Rp 300 per kilogram dan bisa dijual di luar dengan harga yang bersaing. Kadis juga berharap produksi garam lokal ini dikonsumsi di dalam daerah Lotim. “Garam dari luar itu sudah terlihat putih dan dijual murah,” ungkapnya. Menurutnya, kualitas garam buruk karena tambak garam belum standar. Berbeda dengan orang luar sudah menggunakan lapis membran, seh-
ingga saat panen tidak bercampur tanah. Di samping itu, umur belum selesai proses kristalisasi garam sudah dipanen. “Usia 5 sampai 6 hari sudah panen,” urainya. Mahalnya harga garam petambak Lotim ini , tambahnya, karena besarnya biaya produksi. Untuk itu, biaya produksi harus ditekan. Salah satu upaya menekan ini adalah melalui program Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dinas di daerah akan adanya tambak integrasi di lahan seluas 15 hektare. Beberapa orang berkelompok supaya penampungan air besar petakannya juga bisa lebih bagus. Program tersebut coba dimulai di Lis Kecamatan Jerowaru. Apalagi potensi areal tambak yang dimiliki Lotim ribuan hektare. “Masalah garam ini memang ruwet, selain garam impor terus datang garam-garam dari luar daerah ini juga tidak bisa dihalangi, sehingga satu satunya solusi adalah dengan meningkatkan kualitas,” tegasnya kembali. Petambak Garam Desa Pijot, Muliana sebelumnya menaruh harapan besar budidaya garam ini diperhatikan oleh pemerintah. Soal harga saat ini dinilai merosot drastis. Harga jual yang ditetapkan petambak ini sudah sesuai dengan biaya produksi. (rus)
(Suara NTB/rus)
Khawatir DBD, Warga Minta Bantuan Kelambu
Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 10 orang warga yang tinggal di RT 2 Dusun Telaga Maluku, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, mengalami demam. Aparat dusun setempat khawatir warganya yang mengalami demam tersebut terjangkit gejala Demam Berdarah dan Dengue (DBD). Kepala Dusun Telaga Maluku, Ihsan, SP., kepada wartawan Senin (26/8) mengaku, 10 orang warga yang mengalami demam tersebut berada di RT yang sama, yakni RT 2. Kesemuanya menderita demam pada momen yang hampir bersamaan, sehingga pihaknya memfasilitasi seluruh warga tersebut berobat ke Puskesmas Gangga. “Dari 10 orang itu, 5 orang mengalami sakit demam-demam. Setelah diperiksa, 5 positif dan 5 gejala,” kata Ihsan. Kadus mengakui hingga saat ini, 2 dari 10 orang warganya masih dirawat di Puskes-
mas Gangga. Selaku aparat pemerintahan paling bawah, Ihsan mengklaim bersama aparat desa telah melakukan aksi bersih lingkungan. Namun Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tidak diterapkan secara sadar oleh seluruh warga. “Untuk saat ini kami butuh kelambu, abate dan (kemungkinan) fogging sepertinya diperlukan masyarakat,” ucapnya sembari berharap adanya bantuan tersebut. Terpisah, Kepala Puskesmas Gangga, Karisatun, mengutarakan terhadap warga Telaga Maluku yang diduga mengalami DBD telah diperiksa. Warga ditangani dengan baik. Dari seluruh warga yang dilaporkan positif DBD, Karisatun membantahnya. “Yang ada di sini belum ada DBD, dan sudah pulang yang kemarin. Dan sebelum ke sini, malamnya kita bagikan kelambu dan lakukan
fogging,” ujarnya. Diakuinya, kabar terjadinya DBD adalah kasus satu pekan lalu, di mana ketika itu ia mendapat kabar dari Plt. Kades Gondang, Atmaja Gumbara yang notabene berasal dari dusun yang sama dengan pasien asal Telaga Maluku. Kendati demikian, berdasarkan riwayat pemeriksaan kesehatan pasien, historis pasien DBD tidak seheboh yang diduga warga. “Bulan Juli itu ada 3 orang (diduga DBD). Heboh Minggu ini, masuk 3 orang, antara lain atas nama Edi Sucipto, Ahmad Sifan, ini yang dirujuk ke RSUD. Dan Kartika anak bidan desa Telaga Maluku,’’ ujarnya. “Abate sudah kita bagikan, dan sudah tertangani semua dan satu rujuk ke RSUD, semua baik dan sudah pulang. Kalau yang 10 warga itu tidak benar, dan sampai saat ini belum ada laporan lagi,” tambahnya. (ari)
(Suara NTB/ari)
RAWAT - Warga yang diduga DBD masih dirawat di Puskesmas Gangga.
(Suara NTB/yon)
CEK - Sekda Lotim, H. Rohman Farly, mengecek peralatan pemadam kebakaran dalam apel Kesiapsiagaan Tim Terpadu Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Mapolres Lotim, Senin (26/8).
Karhutla di Lotim Capai 450,45 Hektare Selong (Suara NTB) Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) cukup memprihatinkan. Untuk tahun 2019 ini kasus karhutla di Lotim sudah mencapai 450,45 hektare atau mengalami kenaikan sebesar 19,35 hektare dari tahun sebelumnya. Menyikapi kasus karhutla sebagai fenomena yang selalu berulang setiap tahun membutuhkan perhatian dan konsistensi semua pihak untuk penanganannya. Berdasarkan data Pemkab Lotim, sedianya karhutla ini mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Di Kabupaten Lotim per tanggal 5 Agustus 2019, Karhutla yang terjadi melanda sejumlah 253,10 hektare dan per tanggal 21 Agustus 2019 menjadi 450,45 hektare atau naik sejumlah 197,35 hektare. Dari 21 Kecamatan yang ada di Lotim, karhutla ini hampir sebagian besar melanda wilayah utara di Kabupaten Lotim seperti Kecamatan Sambelia, Sembalun dan Pringgabaya. “Jumlah titik api (hotspot) yang fluktuatif menandakan belum konsistennya penanggulangan Karhutla,’’ ujar Sekretaris Daerah Lotim, Drs. Rohman Farly, MM., saat Acara Apel Kesiapsiagaan Tim Terpadu Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan bertempat di Mapolres Lotim, Senin (26/8). Apel dikuti berbagai unsur di antaranya Polres Lotim, Kodim 1615/ Lotim, Bakesbangpoldagri TNGR dan BPBD Lotim dan pihak terkait lain-
nya yang dilanjutkan dengan simulasi penanganan karhutla. Dijelaskan berbagai langkah antisipasi bencana sudah dilaksanakan melibatkan TNI, Polri, dan jajaran pemerintahan lainnya termasuk pemerintah daerah. Pencegahan menjadi fokus utama dengan pelibatan dan peran serta semua pihak. Diingatkan untuk menggalakkan kegiatan patroli terpadu dan deteksi dini sebagai sikap bersama. Selain itu kearifan dibutuhkan pula untuk menjaga keberlangsungan hidup di bumi ini sebagai bentuk tanggung jawab kepada generasi berikutnya. Kepala Pelaksana BPBD Lotim, Purnama Hadi, siap menindaklanjuti pembentukan tim terpadu penanganan hutan dan lahan di Kabupaten Lotim. Bentuk tindak lanjut yang akan dilakukan berupa pengalokasian anggaran pada tahun 2020 untuk mendukung penyediaan alat-alat. Untuk tahun pertama, kata Purnama Hadi, anggaran akan dialokasikan sekitar Rp1,5 miliar. Sementara Kepala Bakesbangpol Lotim, Drs. Salmun Rahman, mengungkapkan bahwa pembentukan tim terpadu karhutla ini sebagai bentuk antisipasi dini terhadap setiap ancama yang terjadi. Termasuk kebakaran hutan dan lahan yang dapat merusak lingkungan, ekosistem dan penyebab timbulnya penyakit. Terlibatnya beberapa pihak dalam karhutla ini diharapkan teriring kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. (yon)
SUARA NTB Selasa, 27 Agustus 2019
64.231 Penerima BPJS Loteng Dinonaktifkan Praya (Suara NTB) Sebanyak 64.231 peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mulai bulan Agustus ini dinonaktifkan kepesertaanya oleh pemerintah pusat. Dengan begitu yang bersangkutan saat ini tidak lagi menerima manfaat sebagai peserta BPJS seperti sebelumnya. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Sosial Loteng, Bq. Sri Hastuti Handayani, kepada Suara NTB, Senin (26/8). Penonaktifan status keanggotaan 64.231 orang tersebut berlaku efektif awal bulan Agustus ini. Dengan begitu semua hak-haknya sebagai peserta BPJS tidak diperoleh lagi. Terutama terkait hak memperoleh pelayanan kesehatan. “Penonaktifan itu merupakan kebijakan pusat. Pemerintah daerah hanya melaksanakan saja,” ujarnya. Ia menjelaskan, kepesertaan BPJS sendiri dibagi tiga. Ada yang merupakan penerima bantuan iuran (PBI) dari pemerintah pusat sebanyak 519.622 orang. Kemudian dari Jamkesda Provinsi sebanyak 13.111 orang dan Jamkesda Loteng sebanyak 33.988 orang. Ada beberapa pertimbangan kenapa status kepersetaan BPJS tersebut dinonaktifkan. Pertama, karena banyak di antaranya peserta BPJS yang dinonaktifkan status kepersertaannya karena namanya tidak masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT). Ada juga yang selama menjadi peserta BPJS tidak pernah mengklaim layanan kesehatan. Sehingga dinilai tidak aktif. Bahkan mungkin yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Dengan langkah tersebut, pemerintah pusat bisa mengurangi beban pembayaran iuran BPJS yang cukup besar. “Kalau tidak dilakukan penonaktifan keanggotaan sama saja pemerintah pusat membayarkan iuran BPJS bagi orang yang sudah tidak ada,” timpalnya. Pun demikian, penonaktifan tersebut bisa berlaku sementara. Jika kemudian hari, peserta yang dinonaktifkan kepesertaannya tersebut ternyata memang benar-benar masuk kategori kurang mampu. Tapi prosedurnya tetap melalui usulan oleh pemerintah desa ataupun kelurahan. “Sampai saat ini kita belum mendapat laporan kalau ada yang keberatan dengan penonaktifan tersebut. Kalau memang ada, nanti akan kita cek kondisi yang bersangkutan. Jika benar termasuk kategori tidak mampu, akan dimasukkan lagi sebagai peserta BPJS dari pemerintah. Dengan sebelumnya diusulkan melalui pemerintah desa atau kelurahan,” terangnya. Hastuti menjelaskan, data penerima BPJS sendiri nantinya diperbaharui setiap 6 bulan sekali. Disitulah nantinya pemerintah desa ataupun kelurahan bisa mengusulkan warganya yang tidak masuk menjadi penerima program bantuan iuran BPJS. Setelah mendapat persetujuan melalui musyawarah desa atau kelurahan. (kir)
35 Ribu Warga Belum Perekaman KTP Elektronik Praya (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mencatat sekitar 5 persen dari total 760 ribu penduduk wajib KTP di daerah ini belum melakukan perekaman KTP elektronik. Operasi khusus berupa perekaman KTP mobile pun terus digalakkan Disdukcapil Loteng. “Kalau dihitung-hitung 5 persen itu sekitar 35 ribu orang lebih,” ungkap Kepala Disdukcapil Loteng, Bq. Anita Nindiana, saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (26/8). Dikatakannya, jumlah tersebut dipastikan bakal terus bertambah. Mengingat jumlah wajib KTP setiap hari selalu bertambah. Sehingga untuk menekan jumlah wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP elektronik, pihaknnya terus menggalakkan kegiatan perekaman KTP elektronik keliling langsung ke desa-desa. Pun demikian, ia mengaku karena keterbatasan sarana dan prasarana pihaknya belum bisa maksimal melakukan perekaman KTP elektronik keliling. Karena hanya didukung satu kendaraan operasional saja. “Kalau daerah lain bisa maksimal karena sarana pendukung banyak. Kalau kita masih terbatas. Tapi bukan lantas kita mengeluh. Perekaman keliling terus dilakukan,” tandasnya. Meski jumlah wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP elektronik masih cukup banyak, namun angka 5 persen itu sudah cukup bagus. Di mana secara nasional Loteng sudah masuk ketegori hijau. Yakni daerah dengan capaian prosentase perkemanan KTP elektronik tinggi. “Kalau untuk sampai 100 persen, kayak mustahil. Karena setiap hari pasti ada penambahan wajib KTP,” timpalnya. Tapi paling pihaknya berupaya terus memperkecil prosentase jumlah wajib KTP yang belum perekamanan KTP. Karena perekaman KTP elektronik penting dilakukan untuk bisa mewujudkan target pemerintah pusat terkait data penduduk, satu orang satu nomer induk kependudukan. (kir)
Rambu di Kawasan Wisata Loteng akan Diperbanyak Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berencana bakal memperbanyak rampu-rambu peringatan di objek-objek wisata di daerah ini. Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Terutama yang menyangkut keselamatan para wisatawan yang datang berkunjung ke daerah ini. Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., Senin (26/8) menerangkan, keadaan rambu peringatan dan keselamatan di objek wisata penting adanya. Sebagai petunjuk bagi wisatawan saat berkunjung ke objek-objek wisata di daerah. “Nanti akan kita bahas dengan BPBD terkait ramburambu ini. Karena ini penting adanya,” tegasnya. Di beberapa objek wisata, memang sudah ada rambu peringatan. Tapi mungkin perlu diperbanyak. Sehingga wisatawan bisa mendapat gambaran yang jelas terkait potensi dan ancaman bahaya yang bisa terjadi. Dengan begitu, wisatawan akan lebih berhati-hati. “Kalau soal musibah, tidak bisa diprediksi atau diketahu secara pasti. Yang bisa kita lakukan yakni antisipasi,” tegas Nursiah seraya mengaku prihatin atas musibah tewasnya sudah wisatawan mancanegara yang terseret ombak saat berwisata di kawasan wisata Pantai Tomang-omang Desa Selong Belanak. Sebelumnya, pada Minggu (25/8), dua wisatawan asal Arab Saudi, Jamilah (45) dan Ilham (26) tewas terseret ombak, saat berwisata di kawasan wisatan pantai Tomang-omang. Saat itu, korban datang bersama rombongan berjumlah sekitar 16 orang. Sekitar pukul 14.00 wita, keduanya tengah asik menikmati suasana pantai saat ombak besar datang menghempas pantai. Akibatnya, Jamilah terjatuh dan langsung terseret ombak. Ilham yang juga anak korban, sempat berusaha untuk menolong. Namun nasib justru sama. Keduanya hanyut terseret derasnya arus laut. Pemandu wisata yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian, kemudian meminta bantuan warga sekitar untuk melakukan pencarian tubuh korban. Penyisiran pun dilakukan warga di sepanjang pantai. Setelah melakukan pencarian sekitar tiga jam lamanya, tubuh kedua korban akhirnya ditemukan pantai Ketapak Dusun Kapal Desa Selong Belanak, sekitar pukul 17.30 wita. Saat ditemukan, kedua korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Oleh warga kedua korban langsung dievakuasi ke daratan. Untuk selanjutnya dilarikan ke RS Bhayangkara Polda NTB. “Rombongan wisatawan ini memang tengah berlibur di Pulau Lombok. Dan, begitu ditemukan, oleh keluarganya minta korban langsung dibawa ke Mataram,” kata Ketua TRC Loteng, Ir. H. Lalu Moh. Amin, M.M., seraya menambahkan, kasusnya sudah ditangani aparat berwajib. (kir)
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Ratusan Hektar Lahan Pertanian di Lobar Gagal Panen Giri Menang (Suara NTB) Dampak kemarau panjang yang melanda daerah Lombok Barat (Lobar) tidak saja mengakibatkan krisis air bersih, namun juga mengakibatkan lahan pertanian warga mengalami gagal panen atau puso. Ratusan hektar tanaman padi dan jagung milik warga di sejumlah daerah mengalami gagal panen. Seperti dialami petani di Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, terdapat 10 hektar lahan padi warga gagal panen. Selama dua bulan terakhir, lahan pertanian warga ini mengalami kekeringan. Tidak adanya ada irigasi pertanian dan kurangnya pasokan membuat lahan pertanian warga menjadi kering. “Akibatnya tanaman padi kami rusak dan tidak bisa panen,” kata Rahmat, seorang petani. Menurut dia, para petani biasanya memanfaatkan air hujan untuk mengairi sawah namun kini pasokan air di desa ini telah lama tidak tersedia. Ditambah lagi, tidak adanya pasokan air dan saluran irigasi yang bisa dimanfaatkan oleh para petani untuk mengairi sawahnya. Di samping daerah ini memang berlokasi di dataran tinggi, mejadikan kawasan ini termasuk langganan kekeringan. “Bahkan hampir tiap tahun kami langganan gagal panen di sini,” keluh dia. Kepala Desa Giri Sasak, Hamdani mengatakan daerahnya memang kerap mengalami kekeringan dan menyebabkan petani gagal panen. Tahun ini saja ada sekitar belasan hektar yang gagal panen akibat kekeringan tersebut. “Kurang lebih ada 10 hektar padi petani yang gagal panen akibat-
nya petani merugi hingga ratusan juta rupiah,” tegas dia. Kalau tahun lalu kata dia, lahan padi petani yang gagal panen mencapai 40-50 hektar. Pihaknya tidak bisa menyelamatkan tanaman padi petani, sebab sejauh ini petani kesulitan mendapatkan air untuk konsumsi dan irigasi. Hal ini diperparah dengan suplay air bendungan Batujai yang dipakai untuk keperluan air baku PDAM. Langkah yang dilakukan pihaknya sudah melaporkan ke dinas pertanian. Kepala Dinas Pertanian Lobar, H. Muhur Zokhri dikonfirmasi membenarkan adanya tanaman petani yang gagal panen akibat kekeringan. “Ada sekitar 206 hektar yang gagal panen, itu tersebar di sejumlah kecamatan,” jelas Muhur. Dirincikannya, berdasarkan data luas kerusakan tanaman akibat dampak perubahan iklim atau kekeringan di Lobar hingga bulan Juli ada sebanyak empat kecamatan terdampak yang sudah melaporkan ke dinas. Di antaranya yang paling luas di daerah Sekotong seluas 84 hektar. Dari 84 hektar luas tanaman ini merupakan tanaman jagung dipastikan terkena puso, masing-masing tersebar
(Suara NTB/her)
GAGAL PANEN - Tanaman padi milik petani di Kuripan ini gagal panen akibat kekeringan, Senin (26/8). di Desa Buwun Mas seluas 31 hektar, Desa Sekotong Tengah 10 hektar, Desa Sekotong Barat 7 hektar dan Desa Taman Baru 7 hektar. Menurut dia, tanaman jagung petani ini terkena puso lantaran nekad menanam dengan memanfaatkan sisa air irigasi yang ada. Sedangkan daerah lain yang terkena puso jelas dia, kecamatan Lembar seluas 75 hektar, Kuripan 45 hektar, dan Gunungsari 2 hektar. Selain 206 hektar terkena kekeringan ini, ada juga 964 hektar rawan terkena kekeringan. “Paling luas yang rawan itu di Sekotong 364 hektar,” jelas dia. Lebih jauh dijelaskan Mu-
Warga Keluhkan Pelayanan PDAM Giri Menang (Suara NTB) – Pelayanan PDAM Giri Menang terus menjadi sorotan, lantaran seringnya air PDAM macet sehingga sangat menganggu aktivitas warga. Tak hanya dari kalangan pelanggan, anggota DPRD Lobar pun turut mengeluhkan amburadulnya pelayanan perusahaan plat merah tersebut. Lalu Irwan dari Fraksi Gerindra DPRD Lobar mempertanyakan terkait persoalan yang menyebabkan buruknya pelayanan air bersih ke masyarakat pelanggan. “Kita belum tahu persoalannya apa. Kalau soal debit air yang berkurang, itu mungkin karena memang musim kemarau. Tapi nyatanya, musim hujan pun begini. Ada pelanggan yang airnya lancar dan ada yang macet. Bahkan di BTN Pemda Gerung ini setiap hari macet,” keluhnya Senin (26/8). Berdasarkan informasi yang diperolehnya dua reservoir yang terletak di Gunung Menang Gerung dan Dusun Iting Kuripan mangkrak. Padahal, itu sarana vital yang harus dimaksimalkan oleh pihak PDAM Giri Menang. Menurut Irwan, pendistribusian air ke pelanggan tidak boleh langsung dari pipa utama atau pipa primer. “Air harus didistribusikan dulu ke reservoir atau penampungan air, baru disebar ke pelanggan. Karena di pipa utama itu ada tekanan air,” tambahnya.
(suara NTB/ist)
MACET - Air PDAM di BTN Pemda Gerung ini macet sehingga dikeluhkan oleh masyarakat Soal penampungan air yang siasi kinerja PDAM ini,” tegasntidak berfungsi, Irwan akan ya. Dia juga mencontohkan di menelusuri apa penyebabnya. BTN Pemda banyak meteran air Apakah ada kesalahan peren- yang dicabut dan itu dibiarkan canaan teknis atau tidak. Dikon- saja sama pelanggan. “Karena firmasi mengenai upaya dan tidak mungkin masyarakat langkah Dewan, politisi asal membayar angin,” jelas dia. Petugas lapangan PDAM Gerung itu belum berani berkomentar banyak. Dia menegas- Cabang Gerung, Wahyu mengakan akan segera berkoordinasi takan pihaknya sudah mengudengan unsur pimpinan baik di mumkan permakluman di webFraksi maupun komisi yang site terkait gangguan di wilayah nanti membidangi itu. “Karena Gerung khususnya di BTN PemAKD (Alat Kelengkapan Dew- da. Penyebab gangguan ini jelas an) belum selesai,” katanya lagi. dia adanya pipa bocor di banyak Dia juga menyindir penghar- titik. “Air PDAM gangguan karegaan yang diraih PDAM Giri na pipa bocor di banyak titik,” Menang beberapa waktu lalu. jelas dia. Terkait mangkraknya “Ini aneh, dapat penghargaan, di reservoir di Menang dan Iting, pisatu sisi masyarakat selalu haknya mengaku tidak tahu. mengeluhkan pelayanan perusa- “Nah ndak ngerti kalau yang ini haan milik daerah ini. Secara (reservoir), kami sekadar pelakumum tidak ada yang mengapre- sana saja,” jelas dia. (her)
Anggaran Perjalanan Dinas di Lobar Rp27 Miliar Giri Menang (Suara NTB) – Anggaran perjalanan dinas aparatur (ASN), pejabat dan kalangan DPRD di Lombok Barat (Lobar) dinilai cukup fantastis. Tiap tahun, dana yang dihabiskan untuk perjalanan dinas mencapai Rp27 miliar lebih. Dari dana perjalanan Dinas ini, sebagian besar ada di DPRD Lobar yang mencapai Rp11,8 miliar lebih. Dana utnuk perjalanan dinas ini pun terus meningkat tiap tahun, bahkan pada APBDP dana perjalanan dinas meningkat hingga Rp2 miliar lebih. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar, H. Mahyudin merincikan, dari dana perjalanan Rp27 miliar tersebut, terdiri dari Rp 11,8 miliar ada di Sekretariat Dewan, sisanya Rp1,1 miliar lebih di Sekretariat Pemda sedangkan sisaya tersebar di seluruh OPD. D Dikatakan, anggaran perjalanan dinas ini dalam rangka konsultasi program, rapat koordinasi di luar daerah. Ada juga yang sifatnya meningkatkan kapasitas SDM dalam bentuk studi banding dan bimtek. Ada juga kunjungan ke luar daerah dalam rangka peningkatan PAD melalui kegiatan pameran dan promosi. Khusus di DPRD jelas dia, kegiatan yang didanai dari perjalanan dinas selain rapat koordinasi di pusat, ada juga sifatnya kelembagaan dalam bentuk bimtek dan pansus dalam rangka untuk memperkaya pengetahuan Dewan untuk menyusun Perda dan meningkatkan kapasitas SDM personal. OPD-OPD yang memiliki anggaran perjalanan dinas besar, seperti Dinas Kesehatan, Sek-
(Suara NTB/her)
H. Mahyudin retariat, Dinas PU, Dikbud karena butuh anggaran besar di bidang terkait sehingga harus sering melobi ke pusat. Pihak OPD kata dia tidak bisa menghindari kegiatan di luar daerah, sebab ada dasarnya di mana rakor yang harus dihadiri karena menyangkut dana perimbangan, DAK dan DAU. “Ini menyebabkan perjalanan dinas masing-masing OPD ini bervariasi,” jelas dia. Melihat dari angka perjalanan dinas ini, menurut dia ada peningkatan dari Rp25 miliar pada APBD murni dan diusulkan pada APBDP menjadi Rp27 miliar lebih atau bertambah Rp2 miliar lebih. Peningkatakan dana berjalanan dinas ini untuk menunjang kegiatan dewan baru. “Setelah pelantikan, setelah terbentuk alat kelengkapan, maka harus dilakukan
Bimtek,”imbuh dia. Menurut dia kecenderungan dana perjalanan dinas meningkat tiap tahun, diakibatkan adanya nilai kegiatan yang meningkat selaras dengan nilai perkembangan ekonomi. Jika dikorelasi dengan kondisi fiskal daerah yang tak sehat dengan tingginya dana perjalanan dinas? Menurut Mahyudin dalam rangka itu pihak Pemda sudah melakukan upaya rasionalisasi. Seperti halnya hasil evaluasi Pemprov terhadap APBD-P Lobar, bahwa belanja-belanja yang menyerap cukup besar anggaran namun tidak fokus pada pencapaian kinerja pemda perlu dirasionalisasi. Setelah dievaluasi provinsi, maka pihaknya akan bertemu dengan pimpinan DPRD untuk membicarakan hal-hal yang disarankan dan direkomendasikan oleh provinsi. Terkait izin perjalanan dinas pejabat lanjut dia, berjenjang. Perjalanan dinas eslon II akan menyampaikan nota dinas yang ditandatangani oleh Bupati melalui Sekda, eselon III nota dinasnya akan ditandatangani oleh Sekda. Isi perjalanan dinas ini, apa dasarnya pergi ke luar daerah, tujuan dan hasil yang ingin dicapai dari perjalanan dinas ini harus diungkapkan tertulis. Dana perjalanan dinas sekali berangkatpun berbedabeda antara pejabat tergantung dari golongan. Menyoal temuan BPK terkait SPPD pejabat, menurut dia harus ditindaklanjuti, baik itu perbaikan administrasi maupun mengembalikan kerugian Negara. “Walaupun sudah pensiun harus tetap mengembalikan,” jelas dia. (her)
hur, langkah antisipasi kekeringan pihaknya sudah melakukan mitigasi dengan melibatkan Dandim, Kepala UPTD, koordinator penyuluh pendamping dan jajaran Distan. Mitigasi kekeringan ini menindaklanjuti program yang sudah dibahas di tingkat pusat. Hasil kesepatan mitigasi kekeringan tersebut, dibentuk posko penanggulangan kekeringan di Pos koramil Gerung. Selain itu pihaknya sudah melakukan langkah antisipasi dengan membuat embung dan alat mesin pertanian seperti pompa air. Embung yang dibangunpun mencapai 20 unit tahun ini dari
DAK sebanyak 10 unit, DBHCHT sebanyak 6 dan APBN sebanyak 4 unit. Selain itu, dibangun juga sumur dangkal. Pembangunan embung dan sumur dangkal ini jelas dia termasuk di daerah yang terkena langganan kekeringan seperti di daerah Sekotong, Lembar, Giri Sasak dan Kuripan Timur. Di daerah Giri sasak, sudah dibantu sumur dangkal dan pompa air. Selain itu sudah dibangunkan embung sebanyak 2 unit tahun 2018, pihak desa kembali mengusulkan untuk pembangunan embung. ”Kedepan kami upayakan di setiap ada embung,” jelas dia. (her)
Lobar Bentuk Satgas Penertiban Tambang Ilegal Giri Menang (Suara NTB) Menindaklanjuti instruksi Gubernur dan Kapolda NTB terkait rencana penertiban pertambangan emas tanpa izin (PETI) alias ilegal di semua daerah, Pemda Lombok Barat (Lobar) membentuk tim Satgas penertiban tambang ilegal. Pihak pemda menggandeng para pihak terkait, termasuk aparat dari unsur TNI dan Polri untuk melakukan upaya-upaya penertiban. Dalam upaya menertibkan tambang ilegal ini, tim Satgas akan lebih mengedepankan upaya persuasif dan preventif dengan menggencarkan kegiatan sosialisasi tentang bahaya tambang ilegal, bahan kimia dan pelanggaran hukum terhadap akivitas ilegal tersebut. Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid mengatakan untuk menindaklanjuti pertemuan di provinsi terkait penanganan tambang ilegal di wilayah setempat, pihaknya membentuk tim Satgas. Pihaknya memberi batas waktu penyelesaian SK satgas ini harus tuntas tiga hari kedepan. Kemudian pihaknya langsung action tanpa menunggu ada anggaran. “Kami sudah bentuk tim Satgas penertiban tambang ilegal, kami akan action tanpa menunggu ada anggaran, sebab ini komitmen kita bersama mercury dan zat-zat lain merupakan ancaman, termasuk galian C serta kebakaran hutan,” tegas Bupati. Pihaknya akan mengevaluasi kerja dari tim di masingmasing sub Satgas, terdiri dari tambang, kebakaran dan aspek preventif. Pihaknya akan memanggil para OPD terkait yang terlibat dalam tim ini untuk dimintai laporan. Tim ini akan melakukan apel siaga di Sekotong dihadiri semua yang terlibat dalam tim seperti TNI, Polri dan unsur terkait. Tim ini memberi efek kejut bagi oknum penambang ilegal. Dalam hal operasional tim Satgas ini, pihaknya agak kesulitan dalam aspek nama mata anggaranm, sebab sektor pertambangan tidak lagi ada di kabupaten. “Mudahan ini didengar oleh provinsi,” jelas dia. Bagaimana dengan mata pencaharian penambang setelah ditutup tambang ilegal? Menurut dia hal ini sudah dipikirkan oleh pemda. Menurut dia sebelum ada rencana Gu-
bernur dan Polda menutup tambang ilegal ini, pihaknya sudah melakukan penelitian oleh UI dibantu Bank Dunia terkait aspek pekerjaan yang cocok untuk penambang tersebut. Untuk mengetahui jumlah penambang saat ini, salah satu tugas Satgas ini melakukan pendataan terhadap para penambang, kemudian mereka dilatih. “Kita akan minta komitmen PT Indotan untuk melatih penambang, tapi ini penambang yang ber-KTP Lobar saja.” tegas dia. Kapolres Lobar, AKBP Heri Wahyudi mengatakan, pihaknya ikut terlibat dalam tim Satgas Penanganan Peti dan Karhutla. Dalam actionnya nanti ada tiga sub satgas yang turun melakukan penanganan, yakni sub Satgas sosialisasi, bahan kimia dan sub satgas penindakan. Pihak Polres kata dia ada di semua sub satgas, di mana sosialisasi ikut dari Binmas Polres, penanganan bahan kimia dari Intel dan penindakan dari Reserse. “Langkah awal kita sebelum melakukan penindakan kami kedepankan dulu upaya pendekatan persuasive (preventif) dan pencegahan daripada penindakan,” jelas dia. Bahkan pihaknya sudah turun melakukan sosialisasi dan melakukan kegiatan yang ditingkatkan (KKYD). Pihaknya melakukan razia ke sepeda motor, narkoba dan bahan kimia. “Sudah ada yang kita amankan bahan kimia Sianida ini di Polsek Lembar,” jelas dia. Heri mengatakan, persoalan yang perlu diantisipasi terkait mata pencaharian penambang. Sebab apapun alasannya tidak boleh melakukan tindakan ilegal untuk keperluan perut. “Yang jelas kami akan lakukan tindakan tegas. Kalau kita sudah ingatkan, tapi tidak diindahkan, ya kita akan tindak,” tegas dia. Yang jelas pihaknnya mengedepankan pencegahan. Kepala Kesbangpol Lobar, Insnanto Karyawan mengatakan, Pemda membentuk tim Satgas penanganan PETI dan Karhutla sebagai tindaklanjut dari instruksi Kapolda terhadap enam daerah di NTB termasuk Lobar. “Karena itu dibentuklah tim Satgas ini,” jelas dia. Langkah pertama yang sudah dilakukan, membentuk tim Satgas. (her)
(Suara NTB/her)
TIM SATGAS - Rapat pembentukan tim Satgas penanganan Peti dan Karhutla dipimpin langsung oleh Bupati dihadiri jajaran terkait, Senin (26/8).
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Selasa, 27 Agustus 2019
Parlementaria
Halaman 6
Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB
Anggota DPRD Sumbawa Masa Jabatan 2019-2024 Dilantik Sumbawa Besar (Suara NTB)Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Periode 2019-2024 resmi dilantik dalam Rapat Paripurna Istimewa, Senin (26/ 8). Menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 171.2-612 tahun 2019 tentang peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Sumbawa masa jabatan 2019-2024. Ketua DPRD Sumbawa, H. L. Budi Suryata SP, selaku pimpinan Rapat Paripurna menyampaikan rapat paripurna ini adalah rapat paripurna terakhir dalam masa tugas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumbawa masa jabatan 20142019. Untuk itu, Budi atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan permohonan maaf jika selama pelaksanaan tugas sebagai wakil rakyat terdapat banyak kesalahan dan kekhilafan. “Kami menyadari perbedaan pendapat, pandangan yang selama ini berkembang baik dalam forum-forum pembahasan bersama legislatif dan eksekutif. Marilah kita pahami perbedaan tersebut sebagai wujud dinamika serta dialektika demokrasi yang sepenuhnya dihajatkan untuk kepentingan rakyat,” terangnya. Pihaknya juga menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa beserta seluruh jajarannya, anggota
Forkopimda beserta Ketua PN Sumbawa atas kerjasamanya selama ini. Serta mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Sumbawa atas dedikasinya dan kerjasamanya selama lima tahun terakhir. Pelantikan saat ini menjadi sangat penting untuk Tau dan Tana Samawa lima tahun mendatang. Mengingat fungsi dan kewenangan DPRD yang semakin luas dan signifikan, menjadikan DPRD sebagai institusi yang menentukan corak pembangunan daerah kedepan. Bahkan UU Pemerintahan Daerah menyebutkan, DPRD adalah merupakan penyelenggara pemerintah daerah yang memiliki kewenangan bersama-sama pemerintah daerah. Yaitu dalam bentuk Perda dan menyusun APBD. Oleh karena itulah, DPRD dan pemerintah daerah mesti memiliki kesamaan pandangan dalam melihat persamaan daerah dan secara bersamasama menyelesaikannya. Stabilitas pembangunan daerah membutuhkan keharmonisan antara eksekutif dan legislatif dengan kepentingan rakyat sebagai pusat gravitasinya. “Harapan kami DPRD yang baru dapat segera bekerja melaksanakan fungsi dan kewenangannya dengan penuh amanah serta professional untuk meningkatkan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, akan sangat dibutuhkan dalam menunjang kinerja anggota
Legislator Baru, Achmad Fahri akan Fokus Pemberdayaan UMKM Sumbawa Besar (Suara NTB)Sebagai seorang legislator yang baru saja dilantik sebagai anggota DPRD Sumbawa, Achmad Fahri, SH, siap secara lahir dan batin berkhidmat untuk Sumbawa. Namun secara khusus, Fahri akan lebih fokus pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). “Saya nanti akan fokus pada pemberdayaan UMKM dan masyarakat secara umum. Kelompok usaha masyarakat kecil seperti pedagang bakulan, usaha peternak dan lainnya. Masyarakat dengan ekonmi menengah ke bawah,” terang Fahri yang (Suara NTB/arn) juga jebolan Universitas MuAchmad Fahri hammadiyah Jakarta ini, ketika diwawancarai, usai pelantikan, Senin (26/8). Sebelumnya Pria kelahiran 6 Agustus 1970 ini lama berkecimpung dan bekerja di PT Newmont Nusa Tenggara (kini PT AMNT). Sempat di bidang Publik Relation (PR) perusahaan dimaksud, sehingga kerap kali berkomunikasi dengan banyak pihak. Hingga akhirnya memutuskan berkarier di bidang politik dan mengikuti pencalegkan pertama kalinya melalui Partai Amanat Nasional (PAN) Sumbawa. Dan langsung dipercaya masyarakat, sehinggga terpilih sebagai wakil rakyat periode 2019-2024. “Saya lebih memilih berkarier di politik, karena ingin mengabdi secara lebih luas kepada masyarakat,” kata Fahri Untuk bisa menyelaraskan visi dan fokusnya kepada pengembangan usaha kecil, Fahri akan lebih memilih masuk ke Komisi II atau Komisi IV yang secara teknis lebih banyak bersentuhan dengan persoalan eknomi dan sosial masyarakat. Apalagi di lingkungan tempat tinggalnya, di Kelurahan Samapuin, cukup banyak kelompok usaha masyarakat, pedagang, usaha pertanian dan peternakan yang butuh sentuhan. Termasuk di wilayah Dapilnya secara keseluruhan, Dapil I yang meliputi kecamatan Sumbawa, Moyo Hilir dan Moyo Utara, Fahri akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. (arn/*)
Lampu Lalu Lintas Simpang Karaci Belum Diperbaiki Sumbawa Besar (Suara NTB) Lampu lalu lintas di Simpang Karaci, Kecamatan Labuhan Badas mengalami gangguan. Kondisi ini menganggu aktivitas pengendara dan dikhawatirkan terjadinya kecelakaan. Namun hingga kini lampu tersebut belum juga diperbaiki. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa, Drs. Abdul Aziz, M.Si menyebutkan, lampu lalu lintas di Simpang Karaci tersebut menjadi kewenangan Balai Jalan yang berada di Denpasar. Meskipun demikian pihaknya sudah berkomunikasi beberapa kali guna meminta dilakukan perbaikan. Hanya saja sampai saat ini perbaikan belum juga dilakukan. “Itu sudah kami komunikasikan beberapa kali dan sudah mendapat jawaban Balai Jalan yang berada di Denpasar Bali, kami akan segera turun. Tapi sampai hari ini kami tunggu-tunggu, belum (diperbaiki),” ujarnya saat ditemui wartawan di Kantor DPRD Sumbawa, Senin (26/8). Menurutnya, adanya gangguan lampu lalu lintas setempat sudah dikomunikasikan dengan Balai Jalan di Denpasar sejak beberapa bulan yang lalu. Hal ini menjadi perhatiannya, karena lalu lintas transportasi di wilayah setempat sangat ramai dan padat. Makanya harus segera diperbaiki demi kelancaran dan keselamatan pengendara. “Gangguan traffic lights itu juga menjadi kekhawatiran kita. Makanya dari awal menjadi perhatian saya. Karena sangat ramai dan padat lalu lintas transportasi di jalan situ (Simpang Karaci). Itu juga menyangkut keselamatan, makanya kami minta untuk segera diperbaiki,” tukasnya. Selain lampu lalu lintas di lokasi setempat, lanjutnya, sebelumnya pihaknya juga berkoordinasi dengan provinsi terhadap gangguan lampu lalu lintas di wilayah Kelurahan Bugis. Karena hal itu menjadi kewenangan provinsi. Sekarang ini sudah dilakukan perbaikan dan kewenangannya sudah diserahkan kepada kabupaten. Begitupula lampu lalu lintas yang ada di beberapa lokasi lainnya. “Terkait gangguan, termasuk yang ada di Kampung Bugis yang menjadi kewenangan provinsi. Kita sudah beberapa kali bersurat ke provinsi dan saat ini sudah diperbaiki. Alhamdulillah yang di Kampung Bugis sudah menjadi kewenangan kita. Kalau yang lain sudah menjadi kewenangan kabupaten selain yang di Simpang Karaci,” pungkas Aziz. (ind)
DPRD yang baru,”kata Budi. Pihaknya meyakini anggota DPRD yang dilantik, akan mampu segera melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki. Permasalahan yang dihadapi tentunya akan semakin komplek seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. “Atas nama pimpinan kami mengucapkan selamat bekerja kepada anggota DPRD yang baru. Semoga amanah rakyat yang diemban akan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar,” kata Budi. Ketua Sementara DPRD Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafik, menjelaskan sebelum pimpinan DPRD terbentuk secara definitive maka DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara yang terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua. Oleh karena itu, Rafiq selaku pimpinan sementara DPRD Sumbawa mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sumbawa yang telah berpartisipasi dalam Pemilu 2019. Terima kasih juga disampaikan kepada anggota DPRD masa jabatan 2014-2019 yang telah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan baik. Terima kasih kepada anggota KPU Kabupaten Sumbawa, Bawaslu dan seluruh jajarannya. Terlebih terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati beserta jajaran-
(Suara NTB/ind)
PELANTIKAN - Peresmian dan Pengambilan Sumpah Anggota DPRD Sumbawa yang dipandu Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa. Pimpinan DPRD Sumbawa periode 2014-2019 bersama Pimpinan Sementara DPRD Sumbawa periode 20192024 (foto kanan). nya serta aparat keamanan yang telah menciptakan suasana yang kondusif. Sehingga Pemilu dapat terlaksana dengan baik, aman, jujur dan adil. Pihaknya berkomitmen bersungguh-sungguh mengemban semangat kerakyatan , mewujudkan DPRD Kabupaten Sumbawa yang lebih maju dan lebih baik, menciptakan sistem secara konstruktif dan produktif menuju Kabupaten Sumbawa yang Hebat dan Bermartabat. Meski disadari, untuk mewujudkan hal tersebut diatas tidaklah mudah. Di tengah-tengah prestasi dan kinerja yang baik yang telah diciptakan oleh pimpinan dan anggota DPRD masa jabatan 2014-2019.
“Tapi kami yakin dengan konfigurasi anggota DPRD yang berjumlah 45 orang ini adalah merupakan putra putri terbaik Kabupaten Sumbawa yang merupakan pilihan rakyat dan yang sangat membanggakan diantaranya terdapat 6 orang srikandi DPRD yang handal, yang berintegritas, berkomitmen, memiliki kompetensi dan semangat atas kerjasama yang tinggi. Maka kami yakin dan Insya Allah akan dapat membuat masyarakat Kabupatan Sumbawa akan merasa bangga memiliki wakilnya yang ada seperti saat ini,” terang Rafiq. Gubernur NTB dalam sambutannya yang dibacakan Bupati Sumbawa, H. M. Husni
Djibril, B.Sc, mengucapkan selamat kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, yang telah mengucapkan sumpah dan janjinya. Menyuarakan kepentingan dan aspirasi masyarakat, mewujudkan regulasi yang tepat dan bermanfaat, menentukan kebijakan fiskal daerah serta fungsi-fungsi pengawasan, dalam mengawal pemerintahan dan pembangunan di Sumbawa. Jangan sampai proses politik, lalu mengaburkan kejernihan dan akal sehat, mengorbankan persaudaraan dan persahabatan kita. Apalagi di Kabupaten Sumbawa yang memiliki motto mulia dan progresif ”Sabalong Samalewa”. Sebuah
semboyan yang menyiratkan semangat untuk saling bekerja-sama, bahu-membahu, bergotong-royong, tolong-menolong, sebagai kekuatan untuk membangun peradaban Sumbawa yang selaras antara pembanguan fisik dan mental. “Terpilihnya bapak dan ibu tentu bukanlah akhir dari sebuah perjuangan. Tapi justru merupakan langkah awal untuk berkhidmat menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih mendera di tengah masyarakat. Terlebih saat ini, Kabupaten Sumbawa tengah membangun dan berusaha menyongsong masa depannya yang lebih cerah,” tukasnya. (arn/ind/*)
Belum Ada Tindak Lanjut, 87 Pegawai P3K Belum Terima Gaji Taliwang (Suara NTB) Sedikitnya sekitar 87 pelamar yang dinyatakan lulus tes di penerimaan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (P3K) sampai dengan saat ini belum menerima gaji. Molornya proses pembayaran gaji para pegawai P3K terjadi lantaran belum adanya surat keputusan (SK) dari Pemerintah Pusat terkait penetapan para pelamar tersebut sebagai pegawai P3K. Kepala BKD KSB, Drs. Tajudin M.Si kepada Suara NTB, Senin (26/8) tidak memungkiri belum adanya pegawai PPPK yang dinyatakan lulus menerima gaji. Hal tersebut terjadi lantaran sampai dengan saat ini belum ada petunjuk lanjutan dari Kementerian. Sementara dari segi kesiapan anggaran, pemerintah sudah mengalokasikan dana sekitar Rp500 juta untuk pembayaran gaji mereka. Pihaknya juga belum memastikan apa yang menjadi alasan dari Pemerintah pusat sehingga sampai saat ini belum mem-
berikan keputusan atas molornya petunjuk lanjutan terkait P3K ini. Proses pemberkasan terhadap dokumen bagi pelamar yang dinyatakan lulus juga belum bisa dilakukan. Karena Pemerintah Kabupaten hanya sebatas diberitahukan saja oleh Pemerintah Pusat jumlah yang dinyatakan lulus sementara petunjuk lanjutan belum ada. Meskipun demikian, pihaknya tetap akan berupaya mencari informasi, dengan harapan para pegawai yang sudah direkrut tersebut bisa
mendapatkan kepastian. Sehingga hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir, karena pada hakikatnya pegawai P3K ini merupakan permintaan dari Pemerintah pusat tidak ada sangkut pautnya dengan Pemkab. “Kami masih belum mendapatkan kepastian terhadap nasib 87 orang pelamar yang sudah dinyatakan lulus tersebut. Kami juga tetap akan berupaya mencari informasi lebih lengkap terhadap persoalan dimaksud,” ungkapnya. Dikatakannya, total pelamar yang mengikuti tes P3K
mencapai 162 orang, 70 pelamar merupakan tenaga kependidikan dan sisanya sekitar 17 orang merupakan tenaga penyuluh. Hanya saja yang dinyatakan lulus dan melewati passing grade sekitar 87 orang saja di tahap pertama. Pemerintah juga berencana untuk membuka peluang tenaga P3K kembali, bahkan porsinya lebih banyak sekitar 70 persen dari CPNS. Terhadap pembukaan baru tersebut, pihak terkait tetap mengupayakan supaya peserta yang tidak melewati passing grade akan diusulkan kembali di penerimaan selanjutnya. Hal ini tentunya sangat beralasan, karena rata-rata pelamar yang tidak lolos ini berasal dari data base tenaga kategori dua (K2) yang sudah melakukan pengabdian selama puluhan tahun. Atas dasar
inilah, pihak terkait perlu mengusulkan kembali di penerimaan tahap berikutnya. Karena pada prinsipnya, pembukaan penerimaan P3K masih tetap dilakukan meskipun kepastian waktunya belum bisa ditentukan. Selain masalah tersebut, rencana penerimaan CPNS di tahun 2019 juga belum ada kepastian sedangkan pemerintah kabupaten sudah mengusulkan kebutuhan pegawai sekitar 500 usulan ke Kemenpan untuk bisa segera disetujui dan dilaksanakan. “Kita akan memprioritaskan pelamar yang tidak bisa melewati passing grade untuk mengikuti gelombang berikutnya. Makanya kita minta mereka untuk segera mempersiapkan diri untuk penerimaan di gelombang berikutnya,” tandasnya. (ils)
Perbup Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Difinalkan
(Suara NTB/bug)
PARIPURNA - Suasana sidang paripurna perdana anggota DPRD KSB periode 2019-2024 dengan agenda penetapan pembentukan fraksi, Senin (26/8).
PKS Sendiri, PAN Gabung PDI Perjuangan Taliwang (Suara NTB) Partai-partai di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akhirnya selesai membentuk fraksi. Melalui rapat paripurna yang digelar pertama kalinya oleh anggota DPRD periode 20192024, Senin (26/8), sebanyak empat fraksi resmi ditetapkan. Keempat fraksi yang ditetapkan itu terdiri dari dua fraksi utuh dan dua fraksi gabungan. Untuk fraksi utuh, ada Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Baik PDI Perjuangan maupun PKS secara aturan bisa membentuk fraksi sendiri tanpa melibatkan partai lain. Namun begitu PDI Perjuangan sebagai peraih kursi terbanyak di DPRD KSB dengan lima kursi tetap mengakomodir partai lain diajak bergabung. Adapun partai yang diajaknya bernaung dalam satu fraksi adalah Partai Amanat Nasional (PAN). Dengan bergabungnya PAN maka jumlah anggota Fraksi PDI Perjuangan sebanyak tujuh orang. Sedangkan PKS yang merupakan pemenang kedua Pemilu lalu dengan tiga kursinya tetap memilih bertahan tanpa mengajak partai lain berkoalisi.
Fraksi PKS ini menjadi fraksi paling ramping dengan hanya beranggotakan sebanyak tiga orang yang nota bene diisi kader partai yang sama. Pada fraksi gabungan, ada dua fraksi yang terbentuk. Pertama Fraksi Nasdem Bintang Pembangunan Persatuan Indonesia. Sesuai namanya partai yang bersepakat berada dalam naungan fraksi ini diantaranya, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) dan terakhir ada Partai Bulan Bintang. Dengan tergabungnya empat partai di dalamnya, fraksi ini menjadi fraksi paling gemuk yakni beranggotakan delapan orang dengan masing-masing partai diwakili dua anggotanya. Fraksi gabungan kedua ada fraksi Gerakan Demokrat Karya Bangsa. Dalam fraksi ini beberapa partai yang tergabung diantaranya, ada Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan terakhir Partai Golkar. Fraksi ini beranggotakan tujuh orang dengan Golkar hanya diwakili satu anggotanya. Selain penetapan pembentukan fraksi, pada agenda sidang
perdana yang digelar anggota baru DPRD KSB, kemarin, juga membahas pembentukan panitia kerja (panja) penyusunan tata tertib (tatib) dan panja penyusunan kalender kerja DPRD. Ketua Sementara DPRD KSB, Kaharuddin Umar usai memimpin sidang menyampaikan, pihaknya akan mempercepat seluruh agenda kerja yang menjadi kewenangan pimpinan sementara. Di mana salah satu agenda penting yang kini ditargetkan segera selesai yakni pembentukan pimpinan definitif lembaga. “Alhamdulillah hari ini fraksinya sudah selesai. Dan kita juga sudah bentuk panja. Nah tugas kita tinggal mendefinitifkan unsur pimpinan lembaga saja,” paparnya kepada wartawan. Menurutnya, penetapan pimpinan definitif lembaga paling lambat satu bulan setelah pelantikan anggota terpilih. Karena itu bagi partai yang mendapat jatah mengisi unsur pimpinan agar segera mengajukan wakilnya. “Kami PDIP dan juga PKS sudah ada ditetapkan oleh partai masingmasing. Kita tinggal tunggu Gerindra saja ini mengusulkan wakilnya,” tukas politisi PDI Perjuangan ini. (bug)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebagai upaya meningkatkan angka kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Sumbawa, Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) dengan Dinas Dukcapil beserta sejumlah OPD terkait lainnya melakukan finalisasi Peraturan Bupati tentang Percepatanan Kepemilikan Akta Kelahiran melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan, SLRT dan Desa/ Kelurahan, Senin (26/8). Kepala Bidang Sosial Budaya Dr. Budi Prasetyo, S,Sos, M.AP menjelaskan percepatan penerbitan Adminduk merupakan catatan penting bagi Pemkab sesuai RKPD 2020 prioritas daerah dalam penurunan angka kemiskinan, Penurununan Stunting, dan Pemenuhan Hak Sipil Anak yang juga akan berpengaruh pada Adminduk. Pihaknya berharap produk hukum ini jangan terlalu lama didiamkan. Sebab bukan persoalan mudah ketika membicarakan tentang administrasi kependudukan, karena memerlukan kesadaran sebagai aparatur dan kesadaran masyarakat yang menjadi bagian tak terpisahkan. Dengan adanya produk hukum ini, akan menjadi regulasi yang dapat memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat. “Maka untuk mencapai tujuan tersebut kita mampu mendstribusikan ke seluruh lapisan masyarakat, sosialisasi baik itu melalui media massa, media sos-
ial,” terangnya. Sebelumnya, Susana Dewi dari KOMPAK NTB menyampaikan penyelenggaraan kegiatan ini adalah keberlanjutan dari kegiatan lokakarya Monitoring dan Evaluasi Perbup Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran yang pernah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu, Peraturan ini disampaikan juga telah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun. Perbup ini juga hasil dari kolaborasi bersama berbagai OPD terkait yang didukung oleh KOMPAK. Dari hasil lokakarya bebrapa waktu yang lalu menghasilkan beberapa rekomendasi dan rumusan-rumusan yang bisa diterapkan pada finalisasi Perbup. Perbup tentang Percepatan Kepemilikan Adminduk melalui empat jalur di Kabupaten Sumbawa adalah satu-satunya yang melibatkan Dinas Sosial atau SLRT, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sedangkan beberapa kabupaten yang difasilitasi oleh KOMPAK hanya melibatkan tiga jalur, Karena melibatkan Dinas Sosial maka ini diapresiasi oleh Kementerian Sosial tentang pelayanan SLRT berbasis Adminduk. Di akhir pengantar, Susana Dewi menyampaikan harapan akan adanya inovasi-inovasi yang mendukung percepatan selain program lainnya, dan KOMPAK juga memberi warna bagi komitmen dan semangat untuk para OPD untuk melahirkan inovasi-inovasi baru. (arn)
SUARA NTB Selasa, 27 Agustus 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Penyidik Tipikor Sita Dokumen dan Data dari Kantor Bappeda (Suara NTB/uki)
FILM - Konferensi pers para pemain, sutradara dan produser film La One Cinta untuk Ina (Cinta Seorang Putra Untuk Ibu.red) di Kota Bima, Minggu (25/8).
Kisah Joki Kuda Bima akan Difilmkan Kota Bima (Suara NTB) – Kisah Joki cilik, penunggang kuda pacuan Bima akan diangkat dalam sebuah film layar lebar. Bahkan saat ini film yang berjudul La One Cinta untuk Ina (Cinta Seorang Putra Untuk Ibu.red) ini sedang dalam tahapan pra produksi. Dalam film tersebut akan diperankan oleh artis lokal Bima, seorang diantaranya bernama Ryan Saputra (7 tahun), joki kuda cilik penunggang kuda di Arena Pacuan kuda di Desa Panda Kecamatan Palibelo. Penulis naskah sekaligus Sutradara film, H. Awaluddin Tahir mengaku, naskah film drama petualangan tersebut, dirancang cukup lama hingga akhirnya diwujudkan dalam sebuah film layar lebar. “Dalam film La One Cinta untuk Ina ini ingin menggarap semua potensi yang ada di Bima,” katanya dalam konferensi pers di Kota Bima, Minggu (25/8). Menurutnya dalam film tersebut akan menitikberatkan edukasi terhadap anak. Salahsatunya peran seorang ibu (Ina.red) yang membesarkan anaknya yang berprofesi sebagai joki kuda. Tidak hanya itu, lanjutnya, melalui film tersebut, pria yang akrab disapa H. Oge ini ingin menyampaikan pesan moral. Nilai sportivitas dan arti sebuah kejujuran seorang anak yang berlatar belakang sebagai joki kuda. “Dari film ini bisa memberikan gagasan dan nilai yang sangat positif semua kalangan. Terutama anak-anak,” ujarnya. H. Oge menambahkan, pihaknya telah menggelar open casting selama tiga hari. Serta melakukan rangkaian satu kegiatan pra produksi dengan mengambil lokasi di pantai Lariti Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. “Selain di Lariti, Arena pacuan Kuda Panda yang akan menjadi tempat syuting nantinya,” katanya menambahkan. Sementara Produser film La One Cinta untuk Ina, H. Dudi H. Faharuddin, mengaku dirinya terlibat dalam ikut andil dalam penggarapan film tersebut lantaran telah diniatkan sebagai amal ibadah. “Mudah-mudahan film ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua nantinya,” harapnya. (uki)
Dinsos Tegaskan Tak Terlibat Perbaikan Rumah Korban Kebakaran Dompu (Suara NTB) – Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Dompu, Abdul Haris, SH, memastikan pihaknya tetap tidak akan terlibat dalam perbaikan delapan unit rumah warga yang hangus terbakar di Dusun Woro Atas Desa Bakajaya. Alasannya, kewenangan terbatas hanya untuk penyaluran bantuan tanggap darurat saja. Sementara perbaikan rumah terdampak merupakan tanggung Jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). “Kalau perbaikan tetap tanggung jawab BPBD lewat dana daruratnya,” kata dia menanggapi pernyataan Kalak BPBD Dompu, Drs. Imran M. Hasan pada pemberitaan Suara NTB sebelumnya. Untuk terlibat dalam perbaikan rumah korban terdampak kebakaran itu dikhawatirkan menyalahi aturan. Karena mengambil alih pekerjaan yang sebetulnya bukan menjadi kewenangan instansinya. Oleh sebab itu, lanjut Abdul Haris, BPBD mestinya yang proaktif mengupayakan bantuan perbaikan rumah baik lewat dana tak terduga di kabupaten maupun provinsi. Sehingga para korban tidak lagi menetap di tenda dan bisa fokus mencari nafkah. “Harusnya yang punya porsi itu. Mau diambil oleh sosial nanti salah lagi salah jalur, jadi BPBD yang memiliki kewenangan,” tegasnya. Kendati tetap bersikukuh tak ingin terlibat dalam penanganan lanjutan korban kebakaran, termasuk tak mau memperpanjang masalah dengan BPBD. Disarankannya, agar BPBD berkoodinasi dengan Dinsos guna mencari jalan keluar dari persoalan ini. Apakah itu menyangkut anggaran perbaikan atau justru meminta instansi terkait lainnya yang akan menangani. “Kita duduk bersama mencari jalan keluar supaya tidak saling lempar tanggung jawab atau salah paham,” jelasnya. Informasi yang dihimpun Suara NTB sebelumnya, setelah insiden kebakaran yang menghanguskan delapan unit rumah itu, para korban belum mendapat kejalasan soal perbaikan rumah mereka. Pihak BPBD tak berani menjamin karena tidak tersedia anggaran dan menyerahkannya ke Dinsos. Sementara Dinsos dengan alasan hanya berwenang menyalurkan bantuan tanggap darurat tak bersedia menangani perbaikan rumah tersebut. (jun)
Kota Bima (Suara NTB) – Tim Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bima Kota, menyita sejumlah dokumen dan data dari Kantor Bappeda dan Litbang Kota Bima, terkait kasus temuan BPK sebesar Rp1,1 miliar pada OPD setempat, Senin (26/8). Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Hilmi M. Prayugo S. IK, mengaku pihaknya mendatangi Kantor Bappeda dan Litbang, untuk mengambil data SPJ yang selama ini telah diminta melalui surat, tapi tidak kunjung diberikan. “Kami datang untuk mengambil sendiri data dan dokumennya, karena diminta secara tertulis tidak diberikan,” katanya. Lebih jauh diungkapkan Hilmi, data serta dokumen tersebut tidak langsung diambil begitu saja dari Kantor Bappeda dan Litbang, penyidik harus menunggu selama satu jam. “Kita tunggu satu jam. Karena ternyata data dan dokumen ini sedang dikuasai oleh seorang pegawai Inspektorat berinisial An,” katanya. Setelah menunggu, lanjutnya, oknum An menyerahkan data dan dokumen tersebut ke Bappeda dan Litbang. Kemudian langsung diambil oleh Penyidik dan membawanya ke mobil yang telah disiapkan. Hilmi menegaskan, semua data dan dokumen yang disita tersebut adalah SPJ. Namun, tidak semua SPJ tersebut ada kerugian negaranya karena ada juga yang bersifat administrasi.
“Data dan dokumen yang kami ambil tadi termasuk data SPJ yang kerugian negaranya Rp1,1 miliar,” tegasnya. Dari data dan dokumen yang disita tersebut akan dipelajari dan ditelaah dalam beberapa hari kedepan. Untuk menelusuri kasus dugaan SPJ fiktif yang menjadi temuan BPK. “Kita akan telaah dan pelajari sebagai dasar dalam melakukan penelusuran kasus SPJ fiktif,” ujarnya. Dari penyitaan itu tidak nampak terlihat Kepala Bappeda dan Litbang Kota Bima, Drs. H. Fakhrunraji ME. Informasinya Ia sedang berada di Labuan Bajo, NTT dalam agenda Dinas Luar bersama Kepala Daerah. “Kepala Bappeda sedang tugas luar kota bersama Walikota,” kata salahseorang stafnya. Akan tetapi dari penyitaan itu, terlihat Kepala Inspektorat Kota Bima, Muhaemin SE. Sayangnya Ia enggan mengomentari terkait penyitaan tersebut. Tapi membenarkan data dan dokumen yang dibawa penyidik Tipikor bersumber dari Inspektorat. “Saya tidak tahu jelas persoalan ini, jangan wawancara saya. Kalau data
(Suara NTB/uki)
PENYITAAN - Penyidik Tipikor Polres Bima Kota (seragam hitam putih) membawa sejumlah data dan dokumen yang disita dari Kantor Bappeda dan Litbang, Senin (26/8). dan dokumen memang ada disini (Inspektorat),” katanya. Sementara, Sekretaris Bappeda dan Litbang Kota Bima, Ir.
Tafsir, dikonfirmasi mengakui penyidik Tipikor mendatangi kantor OPD setempat untuk mengambil dokumen dan data.
“Iya memang tadi ada datang sejumlah penyidik. Mereka mengambil sejumlah data dan dokumen,” jawabnya singkat. (uki)
Hari Anak Nasional
Siswi SMA Jadi Bupati Dompu Sehari
Dompu (Suara NTB) Baiq Nuri Khairati Sholihah terpilih menjadi Bupati sehari dan melaksanakan rangkaian kegiatan layaknya sebagai Bupati di ruang kerja Bupati Dompu. Tidak hanya menerima pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang konsultasi program, Nuri juga memimpin rapat bersama Sekda Dompu, H Agus Bukhari, SH, M.Si hingga meninjau layanan pendidikan di SD dan layanan kesehatan di Puskesmas. Menjadi Bupati sehari ini merupakan pengalaman yang cukup berharga dan tidak pernah dipikirkan sebelumnya oleh siswi kelas XI IPA pada SMAN 1 Dompu ini. Sebelum berkantor di ruang kerja Drs. H. Bambang M. Yasin pada gedung lantai 4 paruga Parenta Dana Ngahi Rawi Pahu, Nuri yang terpilih melalui proses seleksi menjadi Bupati Dompu sehari dalam rangka peringatan hari anak tingkat Kabupaten Dompu ini dilepas dan diperkenalkan sekolahnya di hadapan para siswa lainnya, Senin (26/8) pagi. Layaknya seorang Bupati, Nuri didampingi seorang ajudan yaitu Ahmad Fauzan siswa kelas XI IPA 1 SMAN 1 Dompu dan menaiki mobil dinas dengan posisi layaknya Bupati. Kendati bukan mobil dinas Bupati, Nuri tetap diperlakukan layaknya seorang Bupati dengan menaiki mobil di-
(Suara NTB/ula)
DIDAMPINGI - Nuri didampingi Sekda Dompu, H. Agus Bukhari saat memimpin rapat.
(Suara NTB/ula)
BUPATI SEHARI – Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin bersama Baiq Nuri Khairati Sholihah yang terpilih menjadi Bupati sehari, di ruang kerja Bupati, Senin (26/8). nas EA 10 R milik Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu. Saat di kantor, Nuri menerima kunjungan beberapa pimpinan OPD seperti Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten
Dompu, Dra Ratnasari, Kepala Dinas Kesehatan Dompu, Hj. Iris Juita Kastianti, SKM, MMKes, dan Kepala Dinas P3A Dompu, Dra. Hj. Daryanti di ruang kerja Bupati Dom-
pu sebelum menggelar rapat bersama pejabat eselon II dan eselon III lingkup pemerintah Kabupaten Dompu. Sekda Dompu, H Agus Bukhari, SH, MSi., ikut mendapmingi Bupati Nuri dalam memimpin rapat di ruang rapat Bupati. Nuri menitik beratkan soal perlindungan hak anak terutama pada kepemilikan administrasi kependudukan anak dan kekerasan terhadap anak. Karena masih banyak anak khususnya di pelosok yang belum memiliki administrasi kependudukan seperti akta kelahiran dan kartu keluarga (KK). Padahal itu menjadi syarat untuk penguru-
san hak – hak anak lainnya. “Agar anak di pelosok bisa memiliki administasi kependudukan agar dibuatkan pos – pos layanan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Desa, sehingga anak – anak ini bisa memiliki bukti administrasi kependudukan seperti akte kelahiran,” pintanya. Drs. H. Bambang M. Yasin terlihat cukup terbuka dan mempersilakan Nuri memanfaatkan fasilitas ruang kerja sebagai Bupati. Bahkan, ketika Nuri hendak masuk WC, H. Bambang mempersilahkan menggunakan kamar kecil di ruang kerja Bupati. Sebelum berkunjung ke SDN 7 Kandai Dua, Puskesmas Dompu Barat, dan Perpustakaan Kabupaten Dompu, Nuri sempat berdiskusi dengan H. Bambang dan beberapa pejabat di ruang kerja Bupati. H. Bambang sempat menjelaskan beberapa tugas dan fungsi Bupati sebagai kepala pemerintahan di daerah. Sebagai pemimpin, Bupati dituntut cerdas dan bijak dalam menghadapi berbagai persoalan. Karena setiap persoalan akan bertumpu pada Bupati. “Jadi Bupati itu kadang dihujat, dicaci. Itu konsekwensi dari seorang pemimpin. Kebijakannya tidak bisa memuaskan semua pihak. Tapi kadang orang melihatnya yang enak – enak saja,” ungkap H. Bambang. Nuri saat diwawancarai wartawan mengaku, cukup bangga karena terpilih menjadi Bupati sehari yang tidak pernah dipikirkannya sebelumnya. Menjadi Bupati cukup berat dan memberi tantangan tersendiri, karena memimpin banyak orang dengan berbagai kepentingannya. Sehingga berbagai persoalan yang terjadi akan bertumpu pada pemimpin, dan Bupati dituntut untuk memberikan solusi terbaik. “Ini (menjadi Bupati) tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Ternyata menjadi Bupati itu berat, karena tidak sedikit masalah yang harus diselesaikan,” katanya. “Setelah menjadi Bupati sehari ini, saya menjadi ingin menjadi Bupati sebenarnya di masa akan datang,” tambahnya. (ula/*)
SUARA NTB Selasa, 27 Agustus 2019
POLHUKAM
Halaman 8
Rapat Pleno Golkar Gagal Putuskan Calon Ketua DPRD NTB
Mataram (Suara NTB) Pengurus DPD I Partai Golkar NTB, telah menggelar rapat pleno terkait dengan pengusulan nama-nama calon yang akan diutus untuk duduk sebagai Ketua DPRD NTB periode 2019-2024. Namun rapat pleno tersebut ternyata gagal menyepakati tiga nama yang akan diusulkan ke DPP. Sehingga rapat pleno memutuskan memberikan mandat kepada Ketua DPD I dan DPP untuk memutuskan. Rapat pleno khusus penentuan usulan calon Ketua DPRD NTB, yang digelar, Minggu (25/8) malam di kantor DPD I Partai Golkar NTB itu, dipimpin langsung oleh unsur DPP yakni wakil ketua umum DPP bidang OKK, M. Taufik dan didampingi Ketua DPD Partai Golkar NTB, HM Suhaili FT. Hadir pula Korwil DPP Golkar untuk NTB, Sari Yuliati. Serta jajaran pengurus DPD Partai Golkar NTB, dan ormas pendiri.
Rapat pleno itu berlangsung cukup a lot. Sehingga tidak berhasil menyepakati ada tiga nama usulan calon ketua DPRD NTB. Masing-masing peserta menyuarakan berbagai aspirasi dan kriteria yang dinilai pantas untuk diusulkan sebagai Ketua DPRD NTB lima tahun ke depan. Berbagai kriteria dan pertimbangan yang muncul seperti senioritas, gender, pemuda dan perwakilan keterwilayahan. Dengan tidak tercapai
kesepakatan tiga nama tersebut. Maka penentuan usulan calon ketua DPRD NTB itu, kemudian diserahkan sepenuhnya kepada ketua DPD Partai Golkar NTB, HM Suhaili FT dan pengurus DPP. “Karena tidak tercapai kesepakatan tiga nama tersebut. Akhirnya, usulan tiga nama calon Ketua DPRD NTB diserahkan ke Pak Ketua (HM Suhaili FT. red), dan DPP. Nanti pak ketua dan DPP akan bermusyarawah untuk menentukan tiga nama
Lalu Satriawandi (Suara NTB/dok)
itu,” kata Muhammad Taufik, yang dikonfirmasi usai memimpin rapat pleno. Dari tiga nama diusulkan dan direkomendasikan ke
DPP. Maka DPP akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan bagi calon ketua DPRD tersebut. Soal siapa nantinya yang akan ditunjuk dan dipilih DPP sebagai ketua DPRD, Ia memastikan semua itu sudah melalui berbagai pertimbangan dan kriteria sudah ditetapkan di internal Golkar. Misalnya dengan melihat rekam jejak, kapasitas, kompetensi, pengalaman dan lainnya. “Siapa ditunjuk, itu hak prerogatif DPP,” tegasnya. Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar NTB, HM Suhaili FT mengungkapkan, pihaknya dalam waktu dekat ini akan segera menggelar musyawarah dengan DPP untuk menentukan usulan tiga
nama calon ketua DPRD NTB. Sehingga dipastikan DPP bisa segera memproses dan menindaklanjuti usulan tiga nama calon ketua DPRD NTB tersebut. “Insya Allah, satu atau dua hari ke depan, kita berembuk dengan DPP untuk memutuskan tiga nama calon itu,” jelas Suhaili. Diketahui, partai Golkar memiliki 10 anggota DPRD NTB periode 2019-2024. Dari 10 orang tersebut, diketahui ada lima orang yang memenuhi kriteria untuk diusulkan sebagai Ketua DPRD NTB. Mereka adalah, Isvie Rupaeda, Misbach Mulyadi, Abdul Hafid, Lalu Satriawandi dan Busrah Hasan. “Kalau berdasarkan PO (Peraturan Organisasi) partai, kri-
teria yang bisa jadi Ketua DPRD itu adalah, sedang jadi pengurus harian DPD, dan pernah menjabat sebagi anggota DPRD di level yang sama atau setingkat lebih tinggi,” terang Lalu Satriawandi yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (26/8). Mengetahui dirinya masuk kriteria sebagai calon Ketua DPRD NTB, Ketua Komisi IV itupun mengaku siap untuk memimpin DPRD jika DPP memberikan dia mandat dan kepercayaan. Namun demikian soal siapa yang akan ditunjuk ia menyerahkan sepenuhnya kepada DPP. “Sebagai kader tentu saya siap. Tapi itu jadi kewenangan DPP, DPP pasti akan pilih yang terbaik, yang bisa besarkan partai ini,” katanya. (ndi)
KPU Harap Hibah Anggaran Pilkada Disepakati Paling Lambat Oktober Mataram (Suara NTB) KPU RI telah meluncurkan PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Dalam PKPU tersebut, tahapan Pilkada serentak 2020 akan dimulai pada Bulan September 2019 mendatang. Karena itu, KPU NTB berharap agar perjanjian hibah anggaran Pilkada di tujuh Kabupaten/Kota di NTB itu bisa disepakati paling lambat bulan Oktober mendatang. Demikian disampaikan Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud kepada Suara NTB, Senin (26/8) kemarin. Pihaknya berharap agar perjanjian hibah untuk anggaran Pilkada tersebut disepakati dengan pemerintah daerah paling lambat Oktober, meskipun Pilkadanya akan digelar 2020. Ia khawatir jika dilakukan pada awal tahun, maka bisa terkendala anggarannya seperti pada pengalaman sebelumnya. “Ya Pemda sudah melakukan klinis dengan kesiapan anggaran yang diajukan oleh KPU. Sehingga kita dorong NPHD, pada Bulan Oktober itu sudah ditandatangani. Supaya tidak berbenturan dengan proses pembahasan anggaran di pemerintah daerah,” katanya. Disampaikan Suhardi bahwa waktu pemungutan suara Pilkada serentak 2020 ditetapkan digelar pada 23 September 2020. Tahapan yang akan dilakukan pertama yakni pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dalam rentang waktu 1-31 Januari 2020. Kemudian Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada 16-29 April, Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada 21 Februari-21 Maret, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada 21 Juni- 21 Agustus 2020. “PPK akan bekerja selama 10 bulan, yaitu 1 Februari sampai 23 November 2020. PPS bekerja selama delapan bulan, 23 Maret-23 November 2020. PPDP bekerja untuk satu bulan, 17 April-16 Mei 2020. Dan KPPS satu bulan lebih tujuh hari, 23 Agustus-30 September 2020. Kemudian disusul dengan penyusunan Daftar Pemilihan Tetap (DPT). Penyusunan data pemilih tersebut dimulai dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) direncanakan diterima KPU dari pemerintah pada tanggal 20-23 Februari 2020. Data ini kemudian disinkorinisasi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kemudian dicocokkan dan diteliti sehingga menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS). DPS yang diperbaiki berganti status menjadi DPT. “Sementara untuk pendaftaran menjadi paslon dibuka tiga hari, yakni 16-18 Juni 2020. Dokumen syarat bapaslon akan diteliti, lalu diumumkan di laman KPU guna memperoleh tanggapan dan masukan dari masyarakat. KPU memberikan masyarakat untuk mengirimkan tanggapan selama lima hari, 16-20. Kemudian baru ditetapkan sebagai paslon diumumkan pada 8 Juli 2020,” jelas Suhardi. Kemudian untuk pasangan calon yang maju dari jalur independen, KPU akan mengumumkan syarat minimal dukungan yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah pada 25 November-8 Desember 2019. Untuk Pilwalkot atau Pilbup, penyerahan syarat dukungan kepada KPU Kabupaten/Kota dilakukan pada 11 Desember 2019-5 Maret 2020. Bapaslon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan secara lengkap, diberikan kesempatan satu kali untuk melengkapi.(ndi)
(Suara NTB/why)
Skimiming ATM
SKIMMING - Kapolres Mataram H. Saiful Alam menunjukkan barang bukti dan tersangka kasus skimming ATM jaringan Bulgaria, Senin (26/8).
WNA Bulgaria Bobol Rp42 Juta Uang Nasabah Mataram (Suara NTB) – Skimming atau pencurian data lagi-lagi menyerang Kota Mataram. Pelakunya juga tak asing, yakni WNA asal Bulgaria Georgiev Kaloyan Petrov (33). Pria ini dalam tiga hari menggerogoti isi ATM sebanyak Rp42,3 juta. Modusnya, menggunakan ATM bodong dengan data yang sudah dicuri sebelumnya. Kapolres Mataram AKBP H Saiful Alam menjelaskan bahwa Petrov dipergoki tengah
menarik uang di ATM di Jalan Pejanggik, Cakranegara, Mataram. “Dia memakai kartu yang aslinya dipakai untuk kunci otomatis pintu. Kartu ATM palsu,” jelasnya, Senin (26/8) kemarin. Petrov baru datang ke Lombok awal Agustus lalu. Niatnya memang diduga hanya untuk mengeksekusi kartu hasil skimming. Kartu sejenis ATM yang dipakainya sudah diisi data diduga hasil pencurian. “Ini laporannya dari orang
yang di luar negeri. Jadi skimmingnya ini di luar negeri. Tetapi pelaku ini mengeksekusi isi ATM nya di Indonesia di wilayah NTB. Dia membawa masuk kartu ini. Ada 17 kartu,” sebutnya. Bukti transaksi menunjukkan Petrov bertransaksi menarik uang dari ATM yang sama tiga hari berturut-turut. Total uang yang ditarik sebesar Rp42,3 juta. Uang tersebut belum sempat dipakai. “Uang pecahan Rp100 ribu.
(Suara NTB/why)
SALAM - Kepala Kejari Mataram Yusuf menyalami pendahulunya, Ketut Sumedana usai upacara serah terima jabatan di Kantor Kejati NTB, Senin (26/8) kemarin.
Ayat (2) dan/atau Pasal 34 Ayat (1) huruf a juncto Pasal 46 Ayat (3) dan/atau Pasal 48 Ayat (2) dan/atau Pasal 50 Ayat (1) dan/atau Pasal 52 Ayat (3) UU RI No 19/2016 tentang perubahan atas UU RI No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). “Kita tambahkan dengan 2/ 3 dari maksimal ancaman pidananya karena dia melakukan di sarana milik pemerintah,” tandas Alam. (why)
Masa Jabatan Singkat
Sejumlah Kandidat Pikir-pikir Maju di Pilkada
Yusuf Jabat Kepala Kejari Mataram Mataram (Suara NTB) Kepala Kejari Mataram berganti nahkoda. Yusuf menggantikan Ketut Sumedana yang sudah promosi menjadi Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah. Tindak pidana korupsi wajib menjadi atensi pimpinan Adhyaksa. Hal itu ditegaskan Kepala Kejati NTB Arif melantik Yusuf dalam upacara pengambilan sumpah dan jabatan Senin (26/8) di Mataram kemarin. “Mudah-mudahan bisa lebih giat lagi. Lebih terpacu lagi,” ucapnya. Yusuf sebelumnya bertugas sebagai Kasubdit Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Aliran Keagamaan serta Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama pada Direktorat Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung RI. Arif menambahkan bahwa capaian kinerja bukan lagi jam kerja. Tetapi tentang serapan anggaran sesuai dengan sudah diamanatkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). “Kalau kerja sesuai jam kerja tidak selesai-selesai. Harus mau lembur lebih lama. sekarang patokan pelaskanaan kinerja itu maksimalnya penyerapan anggaran kalau soalnya sudah dipatok sekian perkara. Kalau tidak selesai berarti kinerja optimal,” jelasnya. Arif mengapresiasi kinerja Ketut Sumedana. Khususnya dalam hal penanganan tindak pidana korupsi. Hal yang sama pun dia tuntut dari penggantinya, Yusuf. Terpisah, Yusuf mengatakan bahwa dia pun akan garang dalam mengusut korupsi. “Tentu korupsi menjadi atensi kita,” ujarnya. Meski demikian, dia masih memetakan kerawanan hukum dan berjanji akan langsung bekerja. (why)
Kecurigaan bank ada transaksi pada jam yang hampir bersamaan selama tiga hari itu antar Rp80 juta sampai Rp100 juta,” terang Alam. Kapolres menegaskan sedang berkoordinasi dengan kepolisian daerah lain serta Interpol. “Kita duga dia ini jaringan internasional karena ada juga yang kita duga komplotannya ditangkap di Bali, di NTT,” ujarnya. Petrov dikenai Pasal 30 Ayat (3) dan/atau Pasal 32
(Suara NTB/ist)
BERTEMU - Nurdin Ranggabarani saat bertemu dengan Ketua DPD Partai Gerindra NTB, Ridwan Hidayat serta jajaran pengurus lainnya, untuk membahas rencana koalisi di Pilkada Sumbawa.
Pilkada Sumbawa
Nurdin Ranggabarani akan Bangun Koalisi Gemuk Mataram (Suara NTB) Wakil Ketua DPW PPP NTB, Nurdin Ranggabarani memastikan dirinya bakal maju sebagai bakal calon bupati di Pilkada serentak 2020, Kabupaten Sumbawa. Ia tengah menggalang terbangunnya koalisi gemuk sebagai kendaraan politiknya maju bertempur memperebutkan kursi orang nomor satu di Sumbawa. Nurdin yang dikonfirmasi, Senin (26/8) kemarin mengaku bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi politik dengan sejumlah partai. Bahkan beberapa diantaranya telah melakukan pertemuan resmi untuk membicarakan peluang koalisi dengan PPP untuk mengusung dirinya. “Saya ini kan mendapat mandat partai, ketua umum meminta agar PPP mengusung kader. Saya sebagai kader yang akan maju, kemudian diminta untuk mencari partai koalisi, dan mencari pasangan. Saya sudah ketemu
dengan beberapa partai yang akan jadi calon mitra koalisi kita,” katanya. Beberapa partai yang sudah menjalin komunikasi politik yang intens dalam rangka membangun koalisi gemuk tersebut, diantaranya Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PKB dan Nasdem. Nurdin mengaku bahwa ia sangat yakni bisa mengajak partai-partai tersebut untuk tergabung dalam satu gerbong koalisi gemuk dalam rangka menghadapi Pilkada Sumbawa. “Ya, saya sudah ketemu dengan Gerindra, Nasdem. Saya juga ketemu dengan Golkar dan bahkan PKB, PAN, dan juga PKS, beberapa kali sudah bertemu dengan ketua PKS Sumbawa. Jadi tinggal kita gandeng saja, jadi koalisi ini,” ungkapnya. Dengan koalisi gemuk tersebut, Nurdin sangat yakin bisa memenangkan pertarungan di Pilkada Sumbawa. “Petahana, saya anggap sama saja, tidak
ada yang kuat, sama-sama kita,” katanya. Nurdin mengaku memiliki modal politik yang cukup besar yang membuat dia bisa tampil penuh percaya diri untuk turun bertarung di Pilkada Sumbawa. Ia mengatakan, meski kalah pada Pileg 2019 lalu, namun mesin politiknya pada Pileg lalu bisa menjadi modal awal untuk memperebutkan kursi orang nomor satu di Kabupaten Sumbawa itu. “Kalau saya bilang, mesin politik saya masih hidup ini, karena memang jarak Pilkada dan Pileg ini kan berdekatan. Jadi masih terorganisir. Bahkan baliho saya Pileg masih berdiri,” ujarnya. Ditegaskan Nurdin, niatnya tampil di Pilkada Sumbawa bukan semata-mata karena ia gagal dalam Pileg 2019 kemarin. Namun murni karena ingin mengabdi kepada daerah untuk berkontribusi membangun Sumbawa menjadi lebih cepat dari yang sekarang. (ndi)
Mataram (Suara NTB) Masa jabatan untuk kepala daerah hasil Pilkada serentak 2020 sekitar 3,5 tahun lebih sebagai konsekuensi dari digelarnya Pilkada serentak nasional tahun 2024. Sejumlah kandidat bakal calon kepala daerah yang sudah mengambil ancang-ancang tampil di pilkada 2020, mulai berpikir ulang untuk meneruskan proses pencalonannya. Mereka menimbang ulang kalkulasi politik masing-masing. Salah satu kandidat bakal calon kepala daerah Kabupaten Lombok Tengah yang berasal dari kalangan birokrat, Lalu Gita Ariadi mengaku, ia juga termasuk salah satu yang mempertimbangkan ulang rencana pencalonannya. Ia mengaku jika jabatan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2020 hanya dijabat 3,5 tahun saja. Maka tidak maksimal untuk bisa berbuat memberikan perubahan kepada daerah. Sebab efektifnya bekerja paling maksimal hanya dua tahun. Pasalnya akan disibukan lagi oleh persiapan Pilkada 2024. “Itu dia makanya ini, kita tidak tahu seperti apa dinamika politik ini. Karena banyak sekali kejutan-kejutan politik, bisa jadi mungkin Pilkada 2020 ini ditiadakan. Kita tidak tahu rencana pemerintah pusat seperti apa yang akan ke luar besok ini,” katanya. Sementara ini pun, ia lebih memilih untuk melanjutkan karir sebagai pejabat birokrasi. Menginggat masa pensiunnya juga terhitung masih panjang. “Saya pensiun masih enam tahun lagi. Jadi saya kira
masih banyak putra daerah Lombok Tengah yang masih lebih mumpuni untuk memimpin ke depan,” katanya. Hal yang sama juga disampaikan oleh politisi Partai Golkar, Lalu Satriawandi. Ia mengaku memilih tetap di DPRD NTB dan tidak akan maju di Pilkada serentak 2020. Pasalnya kos politik yang akan dikeluarkan tetap sama besarnya dengan Pilkada yang masa jabatannya penuh satu periode lima tahun. “Ya meskipun katanya akan diberikan kompensasi gaji pokok sampai habis sisa jabatan lima tahun itu. Tapi kan kalau gaji pokok seberapa, jadi orang mikir-mikir,” katanya. Hal senada juga sebelumnya disampaikan oleh para kandidat bakal calon kepala daerah seperti Ketua DPD II Golkar Loteng, H. Humaidi. Ia juga mengatakan akan mempertimbangkannya untuk maju dengan masa jabatan kurang dari lima tahun. “Ketentuan ini kan bisa merubah peta politik, tapi saya tergantung dari partai. Siapapun yang diusung kita siap,” katanya. Ditempat terpisah hal yang sama juga disampaikan oleh politisi PDI-P, Ruslan Turmuzi. Namun tidak dengan Nurdin Ranggabarani, ia mengaku tidak surut untuk tampil maju bertarung di Pilkada Sumbawa 2020, meskipun masa jabatannya tidak penuh sampai satu periode lima tahun. “Saya kira orang-orang yang sudah mengatakan dirinya akan maju itu kan tahu bahwa masa jabatannya hanya 3,5 tahun. Tapi tetap maju ya berarti itu artinya mereka siap dan kita terus jalan,” ungkapnya. (ndi)
SUARA NTB
Selasa, 27 Agustus 2019
Halaman 9
RTG Korban Gempa Nganggur
Dua Oknum Aplikator Nakal Dilaporkan ke APH Selong (Suara NTB) Dua oknum aplikator rumah tahan gempa (RTG) yang bekerja di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH) terkait telantarnya puluhan RTG korban gempa. Pasalnya, dua oknum aplikator tersebut diduga sudah mengambil uang pembangunan RTG kemudian kabur tanpa menyelesaikan pembangunan rumah masyarakat. Menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Purnama Hadi, dirinya tidak mengetahui persis alasan aplikator meninggalkan pekerjaannya itu. Insiden itu terjadi ketika penanganan RTG ini masih ditangani oleh PUPR dan belum diserahkan ke pemerintah daerah. Dari data yang diterimanya, RTG yang telantar itu sekitar sebanyak 40 unit jenis Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) dan rumah cetak Indonesia (RCI). “Baru dua aplikator yang dilaporkan ke APH. Oknum aplikator yang bersangkutan membawa uang masyarakat lari tanpa terlebih dahulu menuntaskan pekerjaannya. Itu ada sekitar 40 unit rumah yang telantar,” ujarnya, dikonfirmasi Suara NTB di Mapolres Lotim, Senin (26/8). Sementara utuk saat ini, lanjut Purnama Hadi, sistem
pembayaran dilakukan apabila progres sudah 50 persen dan 100 persen serta struktur harus sudah berdiri barulah pembayaran hasil pekerjaan dilakukan. Tidak seperti aturan sebelumnya pihak aplikator menerima uang terlebih dahulu, sehingga sangat rawan terjadinya korupsi dan penyelewengan dana bantuan gempa untuk pembangunan RTG. “Sistem sekarang berbeda. Jadi tidak ada celah aplikator itu bermain,” tegasnya. Adapun untuk pembangunan RTG saat ini proses pembangunan cukup bagus. Dari 10.213 rumah rusak berat, yang sudah tertangani sebanyak 8.446 unit dan sudah tuntas pembangunannya sebanyak 4.039 unit dan sedang berproses sebanyak 3.700 unit lebih. Artinya sebanyak 75,39 persen penanganan pembangunan RTG korban gempa di Kabupaten Lotim dengan empat jenis RTG, di antaranya
Masih Diproduksi Manual
Selembar Tenun di Semeri Masih Seharga Tiga Gram Emas Sumbawa Besar (Suara NTB) Aktivitas menenun di Dusun Semeri, Desa Poto Kecamatan Moyohilir Kabupaten Sumbawa sudah berlangsung telah puluhan tahun. Tradisi menenun ini hingga kini masih di pertahankan turun temurun. Satu kelompok penenun sudah terbentuk di Dusun ini, namanya kelompok tenun “Kemang Langit”. Dalam sebulan, kelompok ini dapat menghasilkan tenun sebanyak 64 lembar. Sesuai jumlah kelompoknya, 64 orang. Atau jika dibagi, seorang penenun menghasilkan selembar kain tenun membutuhkan waktu sebulan lamanya. Hampir 200 orang penenun di dusun ini. Sebagian besar belum berkelompok. Masih sendiri-sendiri. Tenun gedogan dari dusun ini masih menjaga motif-motif tradisional yang dikembangkan sejak puluhan tahun lalu. Hasil tenun produksi penenun setempat juga masih mempertahankan selera lokal. Motif dan warnanya yang masih mencolok. Hasil tenun gedogannya juga cukup tebal. Karena jenis benang yang digunakan berbeda dengan jenis benang tenun yang di produksi di Lombok, kata Ketua Kelompok Tenun Kemang Langit, Jaida. Selembar, kain tenun gedogan dari Dusun Semeri ini dihargakan hingga Rp1,5 juta. Sebanding dengan harga tiga gram emas untuk ukuran 60 cm x 1 meter. Tingginya harga penjualan ini memang menjadi persoalan kata Jaida. Harganya belum bisa di turunkan, sebab menjadi kesepakatan turun temurun. Bagi Juaida, harga penjualan ini bisa di kurangi 50 persen, sampai 60 persen. Dengan catatan, para penenun tidak lagi menggunakan tenun gedogan. Alternatifnya Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). “Belum ada yang menggunakan ATBM. Itu yang kita harapkan dibantu untuk mengurangi harga penjualan. Sampai berapa persen turunnya, tergantung sampai berapa hari efisiensinya berproduksi dengan ATBM,” demikian Juaida dijumpai saat kunjungan tim XL dalam rangka mendukung promosinya, Senin (26/8) kemarin. Penenun setempat berkeinginan mengurangi harga penjualan. Asal dibantu ATBM. Meski sampai saat ini kelompok belum mengajukan permintaan kepada pemerintah daerah. Pelatihan menggunakan ATBM sudah diberikan. Namun dianggap tak cukup efektif. Waktunya singkat, hanya tujuh hari. “Kalau bisa jangan setengah setengah. Pelatihan harusnya sampai bisa. Dan berkelanjutan,” harapnya. Kain tenun gedogan dari Dusun Semeri ini masih mengandalkan pasar lokal. Penjualan selama ini terserap untuk memenuhi kebutuhan lokal. Menurut Juaida, tingginya permintaan umumnya karena masyarakat di Pulau Sumbawa masih menjaga tradisinya menggunakan produk-produk lokal. Biasanya kain tenun dijadikan pakaian khas yang digunakan setiap ada acara. Baik acara adat, maupun kegiatan kegiatan pemerintahan. Dijual ke luar, bila ada kunjungan tamu wisatawan dan tamu tamu pemerintah. “Setiap hasil produksi hanya dijual di lokal. Karena permintaannya masih tinggi,” jelas Juaida. Masyarakat setempat masih ingin tetap menjaga tradisi turun temurun. Kepada generasi – generasi muda, menenun juga diwariskan. Ada pelatihan-pelatihan menenun kepada anak-anak usia dini. Perkembangan tenun di Semiri, kata Juaida masih dibilang mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Mungkin karena sentra produksinya yang lumayan berjarak dari pusat kota. Sekitar 7 Km dan karakteristik masyarakatnya yang masih tradisional sehingga kearifan lokal ini masih optimis tak tergerus modernisasi. (bul)
Rika, Riko, Risba, dan Risha. Sementara kekurangan anggaran masih menjadi kendala dalam percepatan pembangunan hunian tetap masyarakat. Dari jumlah yang uang yang diusulkan sebanyak Rp761 miliar yang sudah terealisasi sebanyak Rp449 miliar. Sehingga sisanya sekitar Rp311 miliar masih menunggu pencairan yang ditargetkan pada awal bulan September 2019. “Kendala pencairan Rp311 miliar ini dikarenakan validiasi data atau data anomali yang terbagi dalam data ganda dan belum adanya KK dari korban gempa tersebut. Tidak ada uang jika tidak ada KK,” pungkasnya. (yon)
BELUM TUNTAS - Pembangunan RTG masyarakat di wilayah Kecamatan Sambelia yang masih belum tuntas. (Suara NTB/yon)
Pergantian Ketua Yayasan Diklaim Tidak Berdasar
Kepsek Mundur hingga Guru Mogok Mengajar Mataram (Suara NTB) Pergantian Ketua Yayasan Islahul Mutaalim Karang Genteng, berbuntut penolakan sebagian besar guru madrasah setempat. Belasan guru madrasah sejak pergantian pada Jumat lalu mogok mengajar. Hingga Senin (26/8) pagi, guru-guru itu bertahan mogok belajar sebagai bentuk protes pergantian ketua yayasan. Mereka menolak adanya pergantian Ketua Yayasan. Tidak saja itu, Kepala MI Islahul Mutaalim Herman Hadi mengundurkan diri dari jabatan kepala MI. Pantauan Suara NTB Senin pagi, hanya ada 6 guru dari 20 guru yang masuk mengajar.
Sisanya tidak masuk mengajar. Mereka mogok mengajar. Murid-murid pun hanya dimasukkan ke dalam kelas. Di tempat ini ada 15 rombongan belajar. Alhasil proses KBM otomatis terganggu. Kepada Suara NTB, Kepala Sekolah MI Islahul Mutaalim, Herman Hadi membenarkan pengunduran dirinya sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pergantian Ketua Yayasan. Padahal Ketua Yayasan yang lama mempunyai prestasi membanggakan dan andil sangat besar dalam membesarkan Yayasan. Dikatakannya bahwa secara khusus Ketua Yayasan
yang lama tidak memiliki cacat di mata keluarga besar madrasah. Bahkan di bawah kepemimpinan Ketua Yayasan lama perkembangan madrasah melesat. “Mulai dari pembangunannya bertingkat semua. Sehingga emosional kami sangat dekat. Selama dua tahun memimpin yayasan pembangunan prasarana gedung rampung diselesaikan dengan RKB 8 lokal lantai 2. Sementara 6 RKB lainnya saat menjabat komite,” ungkapnya. Sehingga dengan berbagai prestasi tersebut, harusnya tetap dipertahankan kecuali ada kasus-kasus korupsi dan lain-
SMPN 1 Mataram Pinjam Sarana UNBK Mataram (Suara NTB) SMPN 1 Mataram akan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk pertama kalinya pada tahun 2020 nanti. Pihak sekolah masih kekurangan sarana berupa komputer untuk UNBK, kekurangan itu akan dilengkapi dengan cara meminjam laptop milik orang tua siswa. Kepala SMPN 1 Mataram, Drs. Saptadi Akbar, mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan server untuk UNBK sebanyak lima server, sementara komputer sekitar 60 unit. Pihaknya masih kekurangan 90 unit komputer. Kekurangan itu akan dilengkapi dengan meminj a m
kepada orang tua siswa. “Kebutuhan komputer sebanyak 150 unit untuk setiap sesi, kami akan melaksanakan sebanyak tiga sesi. Perangkat pendukung untuk komputer, nanti kami akan meminta dukungan kepada orang tua siswa,” katanya. Saptadi mengatakan pihaknya sudah menyampaikan terkait UNBK itu kepada orang tua siswa kelas VIII saat kenaikan kelas lalu, bahwa jika kekurangan sarana komputer sekolah akan melakukan peminjaman ke orang tua siswa. Siswa Kelas XII di SMPN 1 Mataram sebanyak 431 orang. “Persiapan siswa kem a m puan untuk in-
Saptadi Akbar
formatika tidak masalah, UNBK kemampuan informatika sangat sederhana, mengoperasikan komputer secara sederhana, karena di sana juga ada proktor dan teknisi yang memandu,” katanya. Siswa kelas XII juga diarahkan untuk persiapan UNBK melalui mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sementara itu terkait pengayaan bagi siswa kelas XII akan dilaksanakan pada Bulan Oktober tahun 2019 ini. “Khusus kelas IX kami arahkan persiapan UNBK,” katanya. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., mengakui belum semua SMP di Kota Mataram bisa mengikuti UNBK. Namun, ia meyakini untuk tahun 2020 mendatang, seluruh SMP di Kota Mataram bisa mengikuti UNBK. salah satu caranya dengan berbagi sumber daya dengan SMA/ SMK. Menurutnya, infrastruktur pendukung UNBK seperti komputer atau laptop tidak harus dibeli sekolah. SMP di Kota Mataram bisa meminjam ke SMA dan SMK. (ron)
(Suara NTB/ron)
Kompleks Kantor Bupati KLU Masih Pro Kontra Tanjung (Suara NTB) Pembangunan kawasan kantor Bupati, DPRD dan kantor-kantor OPD agar berada pada satu kompleks kawasan di Kecamatan Tanjung, masih menuai pro kontra. Pertimbangannya, sejumlah fasilitas kantor OPD yang masih berdiri kokoh di wilayah Kecamatan Gangga yang memberi dampak ekonomi terancam akan mati suri. Diakui Wakil Ketua Sementara DPRD KLU, H. Burhan M. Nur, SH., usai rapat dengar pendapat dengan OPD, Senin (26/8) mengakui, sebagian anggota DPRD masih pro dan kontra terkait konsep pembangunan sentral pemerintahan di satu zona di wilayah Tanjung. Sebagaimana master plan yang disajikan OPD berdasarkan masu-
kan konsultan, disarankan kantor-kantor OPD yang ada di wilayah Gangga dipindah. Seperti, kantor Dinas PUPR, Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PMD, Kantor Dikpora, kantor Dishub Perikanan dan Kelautan, Kantor Perpustakaan dan Arsip, Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Kantor Dukcapil. Kantor-kantor tersebut masih berdiri kokoh. Berbeda dengan sejumlah kantor OPD yang mengalami kerusakan akibat gempa dan sudah rata dengan tanah. Antara lain, Kantor Kominfo, Kantor Disnaker PMPTSP, Kantor Disperindag, Kantor BPBD dan Kantor Dinsos PPPA, seluruhnya sudah diratakan. Sehingga beberapa fasilitas kantor ini dianjurkan untuk dibangun baru di wilayah Tanjung berdampin-
gan dengan Kantor Bupati. “Pendapat teman-teman DPRD, inikan konsep master plan yang disampaikan pemerintah daerah. Dan konsultan tadi ingin SKPD itu berada di satu kompleks pemerintahan, gambarannya seperti di Kabupaten Badung-lah,” kata Burhan. Namun dari diskusi dewan, beberapa diantaranya menyampaikan agar OPD tetap menyebar dan melayani di tempat semula. Pertimbangannya, aktivitas ekonomi yang sudah berjalan di masyarakat dikhawatirkan akan vakum karena dorongan aktivitas OPD dipindah ke Tanjung. “Kawan di Dewan ingin itu tetap di sana saja. Kecuali dinas-dinas yang belum punya kantor, bolehlah digeser ke Tanjung sini,” sambungnya. Kendati sudah ada gamba-
ran pro kontra internal dewan, Burhan mengakui pihaknya belum bisa mengambil keputusan yang menjadi rekomendasi ke pemerintah daerah. Pasalnya, rapat kemarin hanya pada konteks mengetahui informasi dan tidak mengambil keputusan berdasarkan prosedur dewan yang belum definitif. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR KLU, H. M. Zaldy Rahadian, ST. MM., mengakui pihaknya terlibat pada review master plan Kantor Bupati yang sudah disusun sebelumnya oleh Bappeda. Sebelum gempa, Bappeda sudah mengonsep master plan dengan desain konstruksi bertingkat. Namun akibat gempa, konstruksi bertingkat tampaknya tidak sesuai dengan kondisi Karena tidak ramah gempa. Oleh karenanya, PUPR
mereview dan menyusun master plan yang baru. “Kalau kami hanya mereview master plan. Dan memang secara umum banyak masukan. Masing-masing mempunyai variabel dan ada yang meminta bahwa, gedung gedung yang masih bagus yang masih ada di Kecamatan Gangga, supaya tetap ada di tempat semula,” ungkapnya. Variabel yang masih menjadi perdebatan sebut dia, termasuk pula mengarah pada pemanfaatan area produktif di wilayah Tanjung yang notabene lahan milik Pemda. Dengan luas lahan yang ada dan tidak terbangun secara bertingkat, diperkirakan masih membutuhkan tambahan lahan sehingga membebani APBD pada kurun waktu tertentu. (ari)
nya yang mencoreng nama madrasah. Selain itu pihaknya berpendapat bahwa perombakan Ketua Yayasan dilakukan tidak sesuai prosedur yang jelas. “Sehingga saya mengundurkan diri. Sebagian guru guru itu ikut mundur sehingga pembelajarannya terbengkalai sejak Jumat. Selain itu karena tidak legal, mempertahankan diri jadi kepsek juga tidak berdasar,” jelasnya. “Guru guru mogok. Tadi pagi ada 6 guru dari lima belas rombel belajar. Tidak mungkin 6 guru mengajar lima belas rombel,” ujar Herman. Akibat konflik pergantian Ketua Yayasan, salah seorang
walimurid Haris Maulana menarik anaknya dari madrasah. Alasannya ialah agar proses belajar anaknya tidak terganggu. Sementara itu Ketua Yayasan yang baru Dr. Fathul Maujud membantah adanya mogok para guru. Menurutnya, guru sempat jeda mengajar selama sehari saja. Sedangkan hari ini mulai normal kembali. Sehingga aktivitas KBM sudah mulai berlangsung. ”Pembelajaran alhamdulillah sudah dimulai dengan jeda sehari,” ungkap Fathul. Sedangkan Kepala Lingkungan Karang Genteng yang coba dikonfirmasi Suara NTB melalui sambungan telpon tidak merespon. (dys)
Dikes Ingatkan Puskesmas Anomali Penyakit Tanjung (Suara NTB) Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang dialami warga Dusun Telaga Maluku, harus menjadi atensi seluruh Kepala Puskesmas. Pasalnya, warga yang divonis positif DBD dianggap sebagai anomali penyakit di mana DBD tidak hanya muncul musim pancaroba saja. “Kondisi musim ini harus selalu waspada. Saya sampaikan, biasanya DBD muncul pada saat musim hujan, panas, hujan (pancaroba). Dengan adanya kasus Telaga Maluku, harus siaga, bahwa ada risiko DB di musim (panas) sekarang,” ungkap Plt. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara, dr. H. L. Bahrudin, kepada wartawan (26/8). Pihaknya di Dinas Kesehatan sendiri tetap melakukan antisipasi DBD dan penyakit menular melalui Bidang Pengendalian Penyakit. Dikes juga bergerak cepat menindaklanjuti apabila terjadi kasus di tingkat desa, tentunya dengan berkoordinasi bersama petugas Puskesmas setempat. Idealnya pula, menurut Bahrudin, setiap anomali penyakit atau kasus penyakit yang muncul tidak wajar dilakukan evaluasi rutin. Setiap satu kali dalam sebulan, harus digelar rapat evaluasi terhadap hasil monitoring dan catatan data penyakit. Bilamana terdapat tren kenaikan pada angka kesakitan yang sama, maka Puskesmas harus mengambil langkah tepat untuk mengatasinya. “Lonjakan ini harus kita waspada dan antisipasi agar jangan sampai lebih tinggi lagi angka kesakit a n
tersebut,” jelas mantan Direktur RSUD KLU ini. Didampingi Kepala Bidang PP, Bahrudin menyampaikan bahwa berdasarkan data yang ada, musim hujan pascagempa tahun 2018 lalu terdapat riwayat penyakit DBD yang cukup tinggi. Angka pasien yang dirawat mencapai 100 orang, meski tidak seluruhnya positif demam berdarah. Di tahun 2019 ini sendiri, catatan angkanya mendekati angka tahun lalu meski tidak separah tahun lalu. Kendati demikian, Dikes belum bisa menyebut lonjakan angka ini sebagai kasus Kejadian Luar Biasa (KLB). “Tidak KLB, lonjakan angka bukan berarti KLB. Karena momennya tidak berbarengan. Sekarang sudah reda, nanti muncul lagi. Dan untuk sampai ke korban kematian tidak ada,” sebutnya. Pihaknya meyakinkan, untuk mengantisipasi DBD di masyarakat sangat bergantung dari perilaku dan kesadaran masyarakat untuk menerapkan PHBS. Sebab DBD muncul dari proses kembang biak jentik nyamuk penyebab demam berdarah. Solusi yang banyak diminta warga seperti fogging, menurut pun bukan solusi terbaik. Pasalnya, fogging hanya akan membunuh nyamuk perantara DBD yang terbang di udara. Sedangkan medium yang harus mendapat penanganan dengan baik adalah genangan air tempat jentik nyamuk berkembang biak. “Yang berbahaya adalah jentiknya. Pada kasus lain, selesai difogging, nyamuk bukannya berkurang tapi bertambah,” tandasnya. (ari)
H. L. Bahrudin (Suara NTB/dok)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Selasa, 27 Agustus 2019
Halaman 10
Terkendala Kemampuan Dana
PTS di NTB Dinilai Sulit Gunakan Rektor Asing Mataram (Suara NTB) Dorongan dari Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir agar Perguruan Tinggi Swasta (PTS) lebih dulu menggunakan rektor asing tampaknya sulit dilaksanakan oleh PTS di NTB. PTS di NTB dinilai belum memiliki kemampuan pendanaan untuk menggunakan rektor asing, kecuali ada subsidi dari pemerintah. Sekretaris Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) NTB, Dr. Halus Mandala, M.Hum., menilai harapan dari pemerintah itu bagus sepanjang yayasan yang menaungi PTS mampu membayar rektor asing. “Kita harus tahu seperti apa pembayaran rektor asing, sebagaimana diketahui, yayasan tidak memiliki kemampuan itu, bagi yang mampu bagus untuk membayar rektor asing, tapi tidak semua yayasan mempunyai kemampuan itu,” katanya. Menurutnya secara umum PTS di NTB memiliki kemampuan tidak maksimal soal dana. Halus juga mengatakan, jangankan untuk membayar rektor asing, untuk melengkapi fasilitas saja tidak semua terpenuhi. Pembayaran gaji rektor diyakininya pasti mahal, PTS memiliki keterbatasan untuk menggaji rektor asing. “Prinsipnya kebijakan bagus, sekarang seberapa kemampuan yayasan dapat membayar itu. Kita paham tidak semua yayasan memiliki kemampuan yang bagus utnuk membayar rektor asing,” kata Halus. Halus mengatakan, kehadiran re-
ktor asing bisa mempercepat peningkatan kualitas PTS. Namun tantangannya pada kemampuan yayasan untuk dapat membayar rektor asing. Kecuali ada subsidi dari pemerintah bagi PTS. “Prinsipnya bagus untuk mempercepat peningkatan kualitas PTS, masalah ada pada kemampuan yayasan untuk dapat membayar rektor asing,” ujarnya. Sebelumnya, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VIII, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si., mengatakan PTS memiliki otonomi dalam penentuan struktur kepemimpinan. Meski demikan tetap harus mematuhi regulasi atau ketentuan tenaga kerja asing. Menurutnya, banyak hal yang bisa diperoleh PTS ketika menggunakan rektor asing. Salah satunya kemungkinan jejaring atau memudahkan kesepakatan seperti MoU dengan perguruan tinggi asal dari rektor asing itu. “Selama memenuhi aturan administrasi dan yuridisnya, banyak hal yang bisa diperoleh dari adanya rektor asing di PTS,” katanya.
(Suara NTB/dok)
Halus Mandala Namun, Nengah Dasi mengatakan, perlu dilihat kemampuan PTS membayar rektor asing. Meski demikian, menurutnya wacana itu sah-sah saja. Setidaknya wacana itu sebagai bahan diskusi bersama. Meski pun di tingkat Bali, NTB, dan NTT, diakui Nengah Dasi belum banyak PTS yang berorientasi menggunakan rektor asing. “Saya rasa tidak ada masalah selama mereka (PTS) berada di koridor dan ketentuan berlaku, tentu nantinya akan ada regulasi yang mengatur,” pungkasnya. (ron)
(Suara NTB/ist)
FOTO BERSAMA - Ketua STIE AMM, Dr. H. Umar Said, SH., MM., (paling kanan) berfoto bersama dengan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, Ph.D., (tengah) saat acara Muktamar IAEI 2019.
Wakili Wilayah Timur, STIE AMM Pimpin Sidang Muktamar IAEI 2019 Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM (STIE AMM) Mataram memenuhi undangan Dewan Pimpinan Pusat-Ikatan Ahli Ekonomi Islam (DPP-IAEI) Pusat di Jakarta pada tanggal 23 sampai dengan 25 Agustus 2019 yang lalu. Bertempat di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, acara tersebut mengusung tema Indonesia Menuju Pusat Ekonomi dan Keuangan Islam Dunia. Acara yang dibuka langsung oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo ini juga merupakan rangkaian dari kegiatan high level discussion oleh para ahli serta Muktamar IAEI ke empat. Adapun Ketua STIE AMM, Dr. H. Umar Said, SH., MM., menjadi salah satu pimpinan sidang pleno pertama sekaligus mewakili komisariat wilayah timur yang membahas pemilihan pimpinan sidang serta agenda dan tata tertib muktamar. Sebelumnya di hari pertama, sambutan pembukaan diberikan oleh Prof. Dr. (HC). KH. Ma’ruf Amin (Ketua DewanPertimbangan DPP IAEI), dan dilanjutkan ke sesi panel dengan para narasumber ahli antara lain; Prof.
Bambang Brodjonegoro, Ph.D (Menteri PPN/Bappenas, Ketua Umum IAEI), Sri Mulyani Indrawati, Ph.D (Menteri Keuangan RI), Perry Warjiyo, Ph.D (Gubernur Bank Indonesia), Wimboh Santoso (Ketua Dewan Komisioner OJK), serta Dr. Halim Alamsyah ( Ketua Dewan Komisioner LPS). Di akhir sidang pleno, nama Sri Mulyani Indrawati, Ph.D terpilih menjadi Ketua Umum IAEI Periode 2020-2024. Sigit Ary Wijayanto, SE., MM. selaku perwakilan IAEI Komisariat STIE AMM yang juga mengikuti agenda tersebut menjelaskan peran penting Indonesia dalam hal ekonomi Islam. “Ke depannya Indonesia diharapkan menjadi leader dalam perekonomian Islam dunia, untuk itu implementasi berbasis ekonomi Islam ini perlu digalakkan di masyarakat. Jangan sampai negaranegara lain yang mendahului kita seperti Pakistan dan lainnya, karena saat ini momentumnya sudah
sangat tepat,”katanya. Di tempat terpisah, Kabag. Humas STIE AMM, Ahmad Bairizki, SE., MM. menanggapi hasil kegiatan ini. “Tentu ke depan akan banyak program pendidikan yang akan kita kerjakan di STIE AMM sendiri, terkait bagaimana ekonomi Islam itu diimplementasikan, kita sudah ada FOSEI yang merupakan Forum Studi Ekonomi Islam, dan beberapa waktu lalu juga para dosen kami telah mengikuti sertifikasi OJK mengenai IKNB Syariah, tentu ke depannya akan kita optimalkan,” jelasnya.(ron)
Dampak Gedung Sekolah Direnovasi
Murid SDN 2 Sekotong Tengah dan SDN 2 Cendimanik Belajar di Halaman Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah sekolah di wilayah Sekotong Lombok Barat (Lobar) mendapatkan program renovasi ruangan kelas tahun ini. Beberapa di antaranya, SDN 2 Desa Sekotong Tengah dan SDN 2 Desa Cendimanik. Akibat ruang kelas direnovasi sedikit mengganggu jalannya proses kegiatan belajar dan mengajar (KBM). Pasalnya untuk KBM, anak-anak terpaksa dipindah ke halaman. Mereka terpaksa belajar dari di halaman sekolah itupun tanpa tenda, sehingga mereka iapun belajar di bawah terik matahari. Proses renovasi ruangan kelas di SDN 2 Sekotong Tengah terdiri dari kelas l, ll dan lll. Renovasi kelas ini sudah mulai dilaksanakan sejak tanggal 14 Agustus 2019. “Oleh sebab itu, kegiatan belajar mengajar bagi kelas 1,2 dan 3 di sekolah dasar yang terdapat di Dusun Telaga Lebur tersebut, terpaksa dilakukan di luar kelas. Sementara kelas lV,V dan Vl tetap belajar di kelas masing-masing,” Kata Sri Catur Hayati S.Pd, salah seorang guru sekaligus wali kelas di SDN 2 Sekotong Tengah. Ia mengatakan kegiatan belajar mengajar akan tetap dilakukan meskipun di luar kelas. “Proses belajar mengajar akan tetap dilakukan meski di luar ruangan.Dan kami harus betul-betul menjaga anak-anak supaya jangan sampai mereka terkena paku, atau bahan bekas reruntuhan bangunan sekolah,yang saat ini masih dalam tahap renovasi,” jelasnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala SDN 2 Sekotong Tengah, H. Jamaludin ,S.Pdi, M.Pdi., mengatakan pihaknya akan mengupayakan mendirikan terop sebagai tempat belajar anak-anak,supaya lebih nyaman dan tidak terlalu panas.”Saya akan mengupayakan mendirikan tenda atau terop untuk tempat belajar dan mengajar sementara, sampai akhir perenovasian empat lokal ruang kelas, satu lokal ruang perpustakaan
(Suara NTB/ist)
BELAJAR - Anak-anak SDN 2 Sekotong Tengah terpaksa belajar di halaman sekolah di bawah terik matahari karena tidak ada tenda atau terop sebagai kelas sementara.
(Suara NTB/ist)
Proses renovasi kelas SDN 2 Sekotong Tengah dan arsip sekolah selesai,’’ ujarnya. Untuk sementara ini,para siswa masih belajar di halaman sekolah.Dan pihak sekolah memanfaatkan pohon ketapang sebagai sarana berteduh supaya kegiatan bela-
jar tetap terlaksana. Ia berharap kepada tukang supaya proses renovasi ini diusahakan secepatnya selesai, mengingat cuaca dan kondisi seperti ini sangat membahayakan bagi anak-anak didik. (her)
Penggabungan Kampus, IKIP Kekurangan Lahan Mataram (Suara NTB) Penggabungan IKIP Mataram dengan Universitas Nusa Tenggara Barat (UNTB) menjadi Universitas Pendidikan Mandalika (UNDIKMA) masih menyisakan persoalan. Lahan yang kini dimiliki IKIP Mataram dirasa masih kurang untuk menggabungkan dua kampus berbeda. Ketua Yayasan IKIP Mataram, H. Lalu Rusmiady, menjelaskan kekurangan lahan bisa ditutupi jika semua pihak mendukung. Pemprov salah satunya harus turut andil membantu dan mendukung kekurangan lahan ini. Rusmiady pun meminta agar pemprov memberikan hibah lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan gedung bagi IKIP Mat-
aram. Pihaknya membidik lahan kosong milik Dinas Perkebunan yang tidak jauh dari lokasi kampus. “Milik Dinas Perkebunan, itu tidak dimanfaatkan. Itu yang akan minta Pak Rektor ditindaklanjuti,” jelas Rusmiady. Jumlah lahan tersebut dirinci Rusmiady seluas 12 are. Jumlah tersebut kata dia sudah cukup untuk lokasi membangun gedung baru. Mengingat jika nanti terwujud, sudah pasti kekurangan lahan. “Itu luasnya 12 are, kalau kita manfaatkan untuk buat gedung untuk penyatuan kampus, nyambunglah itu,” ungkapnya. Lebih jauh Rusmiady menyebut, dari pada lahan tersebut kosong, dia meminta agar pemprov menghibahkan lahan tersebut ke IKIP Mat-
aram. Apalagi selama ini IKIP telah banyak berbuat menyumbangkan mahasiswanya berlaga di berbagai event. “Ayolah kita berbuat untuk daerah dan kita berbuat loh untuk SEA Games dan PON. Berkibarlah bendera Indonesia untuk bangsa dan daerah,” jelasnya. Apalagi sekarang lanjutnya, IKIP mempunyai mahasiswa berbakat Lalu Muhammad Zohri salah satu atlet yang telah membanggakan nama bangsa dan daerah. “Saya sering diming imingi daerah lain Pak Rus ayo dong Zohri jadi wakil (daerah kami). Kurang apalagi kami ini. Olahraga kita berkembang. Meskipun cuma 12 are insya Allah pelan-pelan menghemat kami bangun,” jelasnya. (dys)
KLA Kota Mataram Sulit Terwujud Terkendala Iklan Rokok Mataram (Suara NTB) Keberadaan iklan rokok menjadi salah satu ganjalan meraih predikat Kota Layak Anak bagi Kota Mataram. Padahal Kota Mataram saat ini telah meraih predikat nindya, sehingga tinggal beberapa selangkah lagi mendapat predikat Kota Layak Anak (KLA). Kepala Bidang Pengarustamaan Hak Anak DP3AP2KB NTB, Dwi Mustianingrum, menyebut terdapat empat kategori Kabupaten/Kota Layak Anak, yaitu pratama, 3, nindya, utama dan Kabupaten/ Kota Layak Anak. Di NTB sudah ada tiga kabupaten dan kota meraih predikat pratama. Yakni Dompu, Kabupaten Bima dan Lombok Barat. Adapun Kota Mataram telah meraih predikat Nindya. Meski telah meraih predikat Nindya, Kota Mataram belum bisa naik ke level berikutnya. Banyaknya iklan rokok membuat kota ini sulit mewujudkan KLA. tidak seperti di tempat lain di Indonesia, beberapa kabupaten/kota
dan provinsi di Indonesia sudah melarang iklan, promosi, dan sponsor rokok. Seperti yang dilakukan DKI Jakarta, Kota Pekalongan, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, dan Kota Bogor. Harusnya Kota Mataram bisa belajar dari daerah-daerah tersebut. “Belum bisa ketiga atau Nindya karena banyak iklan rokok. Itu jadi hambatan bagi terwujudnya kota layak anak karena tidak boleh ada iklan rokok,” jelasnya. Dengan masih adanya iklan rokok tersebut membuat Kota Mataram berat mewujudkan KLA. “Karena memang sudah ada kontrak sekian tahun jadi nunggu kontrak habis. Ibaratnya kalau membatalkan kontrak harus ada konsekuensi,” jelasnya. Sementara bagi kabupaten dan kota yang lainnya, kini masih dalam tahap evaluasi. “Lotim mencapai angka nilai 500 tapi 500 itu kan ada evaluasi lapangan dan administrasi. Karena penilaian pratama di atas 500,” ungkapnya. (dys)
SUARA NTB
Selasa, 27 Agustus 2019
Halaman 11
Kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu dengan Suara NTB
Kabupaten Dompu Raih Kabupaten Terinovasi Tahun 2019 Dompu (Suara NTB) Dompu ditetapkan sebagai kabupaten terinovasi tahun 2019 dari Provinsi NTB atas berbagai inovasi dan terobosan yang dilakukan di bidang kesehatan. Mulai dari penurunan angka stunting dan STBM dengan 5 pilarnya hingga posyandu keluarga dengan pemberian makanan tambahan IBU JARI. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Hj. Iris Juita Kastianti, SKM, MMKes kepada Suara NTB di ruang kerja Bupati, Senin (26/8) mengaku, penghargaan sebagai Kabupaten terinovasi ini membuat pihaknya semakin termotivasi dalam meningkatkan kinerja. Penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan pemerintah atasan terhadap terobosan yang dilakukan pihaknya untuk mempercepat penyelarasan pembangunan di bidang kesehatan masyarakat. “Ini jadi motivasi bagi kami, semoga terobosan yang kami
lakukan dapat diterima dan massif dilakukan masyarakat,” katanya. Penghargaan yang diserahkan pada 22 Agustus 2019 lalu di Mataram ini, kata Hj. Iris Juita, terkait progres capaian penurunan angka stanting. Pada tahun 2017, angka stunting di Dompu mencapai 38,34 persen dari jumlah balita dan tahun 2018 tinggal 33,8 persen berdasarkan hasil survei kesehatan dasar Provinsi NTB. Untuk sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) dengan 5 pilar, Kecamatan Pajo sudah mendeklarasikan STBM dengan 5 pilar, dan 33 Desa/keluarahan se Kabupaten Dompu. “Kita akan terus dorong agar semua Kecamatan dan Desa di Dompu bisa menerapkan STBM dengan 5 pilarnya,” katanya. Revitalisasi posyandu menjadi posyandu keluarga yang diterapkan Kabupaten Dompu dengan pemberian makanan tambahan IBU
Empat OPD di Loteng Dapat Izin Akses Data Kependudukan Praya (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Senin (26/8), menandatangani kesepakatan dengan empat organisasi perangkat daerah (OPD) di daerah ini. Terkait pemanfaatan data kependudukan. Masing-masing Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) serta Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaketrans). Dengan ditandatanganinya kesepakatan tersebut, maka OPD-OPD tersebut kini sudah bisa mengakses data kependudukan. Sesuai dengan kebutuhan serta program yang ada. “Tidak semua pihak bisa mengakses data kependudukan. Harus ada kesepakatan terlebih dahulu yang ditandai dengan penantanganan kesepakatan bersama,” sebut Kepala Disdukcapil Loteng, Bq. Anita Nindiana, kepada wartawan. Dalam kesepakatan tersebut jelas atur batasan data apa saja yang bisa diakses. Jadi meski sudah ada kesepakatan, tidak semua data kependudukan bisa diakses. Dengan kata lain data kependudukan yang bisa diakses disesuaikan dengan kebutuhan OPD bersangkutan. Misalnya, Disperkim tidak mungkin cukup sampai mengakses identitas penduduk serta nomor induk kependudukan. Tidak sampai detail jenis dan golongan darah penduduk bersangkutan. Anita mengatakan, pemberian akses data kependudukan kepada OPD diharapkan bisa mendukung optimalisasi program pemerintah. Khususnya pada aspek persiapan. Karena program baru bisa berjalan optimal jika didukung dengan data yang baik. Pihaknya menegaskan kalau data kependudukan yang disajikan tersebut merupakan data valid. Walaupun diakui data kependudukan juga dinamis sifatnya. “Karena sifatnya yang sangat dinamis, data kependudukan juga secara berkala kita update,” jelasnya. Nantinya, kesepakatan serupa akan diperluas dan diupayakan dengan semua OPD di daerah ini. Sehingga OPD-OPD bisa memiliki sumber data yang sama. Tidak kemudian harus mengambil data dari pihak lain. “Hampir semua OPD sudah kita ajak buat kesepakatan serupa. Tapi mungkin baru beberapa yang merespon. Kedepan, kita berharap semua OPD bisa berkerjasama dengan kami. Sehingga bisa mengakses data kependudukan,” tandasnya. Kalau semua OPD sumber datanya sama, maka pelaksaan pembangunan didaerah ini diharapkan bisa maksimal. Karena bagaimanapun juga, dukungan data yang baik sangat menentukan sukses tidaknya program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. (kir)
JARI (inovasi, bubur, jagung, kelor, dan ikan) juga menjadikan Dompu sebagai kabupatern terinovasi. Posyandu keluarga di Dompu tidak hanya mencakup semua umur dalam pelayanannya, tapi mengintegrasikan posyandu dengan jimpitan sampah menjadi kelebihannya. Dari program jimpitan sampah tersebut, 20 persen hasilnya menjadi biaya operasional posyandu dan sisanya menjadi tabungan bagi masyarakat. Dari 400an posyandu di Kabupaten Dompu, lanjut Hj. Iris Juita, sebanyak 202 posyandu sudah direvitalisasi menjadi posyandu keluarga. Targetnya, tahun 2020 mendatang semua posyandu di Dompu akan dijadikan posyandu keluarga dan terintegrasi dengan program jimpitan sampah. “Sekarang di wilayah posyandu Kempo dari 35 posyandunya, semuanya sudah menjadi posyandu keluarga dan teringrasi dengan jimpi-
(Suara NTB/ula)
KABUPATEN TERINOVASI - Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin foto bersama Kepala Dinas Kesehatan Dompu, Hj. Iris Juita Kastianti, SKM, MMKes di ruang kerja Bupati, Senin (26/8). Foto bersama saat menerima penghargaan Kabupaten terinovasi di Mataram (foto kanan). ini melalui program posyandu jadikan program ini sebagai Kempo dan bank sampah Doro tan sampah,” terangnya. Hj. Iris Juita juga men- keluarga. Makanya kita prior- contoh di daerah lain dan Pem- Kobo yang dikelola Bumdes gungkapkan, angka kematian itaskan untuk posyandu biaya prov NTB menjadikan contoh Desa Doro kobo. Pemprov juga ibu melahirkan tahun 2018 operasional kesehatan (BOK). saat pemaparan program di mensuport bank sampah Doro kobo dengan mesin pelet untuk juga berhasil ditekan menjadi “BOK, kita prioritaskan untuk Kementrian Kesehatan RI. Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. mengolah sampah makanan 0 kasus. Sementara untuk ke- posyandu,” ungkapnya. Posyandu keluarga terinte- Sitti Rohmi Djalilah secara dan sampah plastik yang tidak matian bayi juga berhasil ditekan dari 60an kasus kematian grasi dengan jimpitan sampah khusus mengunjungi Dompu bisa didaur ulang menjadi pemenjadi 42 kasus di tahun yang dilaksanakan di Dompu beberapa hari lalu untuk men- let. Sehingga pelet yang dihasil2018. “Kita terus dorong pen- menjadi model posyandu na- injau Posyandu keluarga Asu- kan bisa dijual di PLTU Jeraningkatan pelayanan kesehatan sional. Plan Internasional men- nan Desa Doro Kobo Kecamatan jang Lombok. (ula/*)
Polres Sumbawa Komit Tindak Tegas Pelaku Karhutla Sumbawa Besar (Suara NTB) Kapolres Sumbawa, AKBP Tunggul Sinatrio, SIK, MH menegaskan pihaknya berkomitmen dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Bahkan pihaknya akan menindak tegas para pelaku yang melakukan aktivitas tersebut. “Yang jelas kami sudah komitmen, kalau nanti ada yang membakar (hutan dan lahan), ini akan kita tindak tegas,” ujarnya kepada wartawan, Senin (26/8). Tunggul Sinatrio (Suara NTB/ind)
Dijelaskannya, para pelaku dapat dikenakan pidana, baik dijerat dengan undangundang Perkebunan, Kehutanan maupun Lingkungan Hidup. Makanya kepada masyarakat dihimbau untuk tidak membakar hutan maupun lahan yang dimiliki. “Jadi
2020, OPD di Dompu akan Dievaluasi Dompu (Suara NTB) – Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik yang berstatus dinas maupun badan di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu, akan dievaluasi 2020 mendatang. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016 tentang OPD. Penekanannya setiap lembaga penggerak roda pemerintahan mesti dievaluasi secara berkala untuk memastikan keberadaannya tepat fungsi dan ukuran. Kabag Ortal Setda Dompu, H. Gaziamansyuri kepada wartawan di ruang kerjanya menjelaskan, OPD yang dibentuk dengan peraturan tersebut satu atau dua tahun dalam implemen-
tasinya diberikan ruang untuk dievaluasi. Namun demikian, karena tak ingin gegabah memaknai aturan itu di 2019 ini pihaknya sudah mulai melakukan rapat klinis dengan beberapa OPD untuk penyempurnaan Perbub Tupoksi. Termasuk berupaya membangun kerjasama dengan lembaga yang berkompeten memberikan pendapingan dalam proses evaluasi yang direncanakan 2020 mendatang. “Tahun depan (2020) rencananya kita akan evaluasi,” ungkapnya. Pelibatan lembaga tertentu yang diakui kredibilitasnya dalam merumuskan dan mendampingi setiap tahapan evaluasi sebagaimana yang disarankan Asisten I itu. Dimaksudkan agar hasil yang
diperoleh nantinya dapat dipertanggungjawabkan, baik secara akademis maupun teknis. Ukuran dan prinsipnya, yakni OPD yang terbentuk harus tepat fungsi dan ukuran. Disamping PP nomor 18 tahun 2016, lanjut H. Gaziamansyuri, aturan turunannya juga mengisyaratkan agar mengevaluasi keberadaan OPD secara berkala. Seperti misalnya, Perda nomor 7 tahun 2017 tentang pembentukan susuan perangkat daerah. “Kemudian untuk uraian tugas dan sebagainya turunannya Perbub tentang pembentukan organisasi, tupoksi dan tata kerja. Untuk sekertariat daerah Perbub-nya nomor 21 tahun 2016, Setwan nomor 22 tahun yang sama dan seterusnya,” pungkas dia. (jun)
KSB Optimis Sakip 2019 Membaik Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat masih tetap optimis nilai Sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di tahun 2019 akan terus membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut diyakini, pasalnya nilai Sakip di tahun 2018 sudah cukup baik yakni berada di level CC dan perbaikanperbaikan terus dilakukan agar tahun 2019 angka tersebut semakin membaik. Inspektur Inspektorat Sumbawa Barat Ir. H. Ady Mauluddin M. Si, kepada Suara NTB, Senin (26/8) mengatakan, saat ini nilai Sakip KSB berada di level CC jauh lebih baik dari tahun 2016 yang hanya berada di level D.
Peningkatan ini terjadi, setelah beberapa arahan Kemen PAN-RB sudah dilaksanakan dengan baik. Salah-satunya melakukan revisi terhadap RPJMD. Hal tersebut dilakukan karena hal-hal yang sifatnya tekhnis masih berada didalam RPJMD. Selain masalah tersebut, penyesuaian Renstra di masing-masing SKPD juga sudah dilaksanakan dengan baik. Melihat kondisi tersebut, pihaknya sangat optimis akan kembali mendapatkan nilai Sakip yang baik. Bahkan pihaknya menargetkan di tahun 2019 nilainya bisa mencapai level B tidak menutup kemungkinan juga masuk ke level A (sangat baik). Jika sudah masuk ke level A, maka urusan
pemerintahan dan masalah didalamnya sudah bisa diselesaikan dengan baik. Tentu tujuan akhirnya yakni menekan terjadinya tindakan penyimpangan dan Korupsi lainnya. “Kesesuaian antara program yang ada di masingmasing SKPD dengan RPJMD sudah kita lakukan, makanya kami optimis di tahun 2018 nilai Sakip berada diposisi Batau B,” ungkapnya. Ditemui secara terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa Barat H. Abdul Azis SH, MH mengatakan, naiknya nilai SAKIP dari sebelumnya di level D ke CC tentu sangat disambut baik. Hal ini diharapkan bisa menjadi pelecut bagi pihaknnya untuk terus melakukan perbaikan
dari urusan pemerintahan dan kewenangan yang ada di masing-masing kepala daerah. Bahkan, sasaran kinerja dan indikotor kinerja juga terus dilakukan perbaikan. Sehingga kedepannya, nilai yang ada saat ini masih bisa diperbaiki ke level B karena beberapa arahan dan masukan untuk meningkatkan nilai SAKIP sudah dilaksanakan dengan baik. “Kita sudah lakukan perbaikan, sesuai petunjuk yang diberikan, makanya kami optimis nilai SAKIP tahun 2018 akan berada pada level B,” ungkapnya. Ditambahkannya, beberapa indikator kinerja tentu bukan hanya Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lakip) tapi LPPD yang telah dis-
ampaikan ke Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) nilainya juga sangat tinggi. Bahkan tata kelola keuangan daerah oleh Kementerian keuangan juga nilainya sangat baik. Begitu juga dengan prestasi yang lain, tentu dengan predikat yang baik ini, pelaksanaan pemerintahan yang ada di KSB sudah on the track (berada di jalurnya). Artinya pelayanan yang telah diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat juga sudah sangat baik dan diterima masyarakat. “Dengan nilai yang sangat baik itu, kita sebenarnya sudah on the track, tetapi kita juga tidak akan puas melainkan tetap akan melakukan pembenahan terhadap sistem pelayanan yang ada,” tukasnya. (ils)
kita himbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa jangan ada yang membakar. Baik itu lahan sendiri tidak boleh. Nanti akan kami laksanakan tindakan represif,” tegasnya. Persoalan Karhutla ini, kata Kapolres, haruslah diwaspadai.
Tidak hanya oleh kepolisian, Pemda dan sejumlah instansi terkait, tetapi juga oleh masyarakat. Adapun penanganan secara teknis Karhutla nantinya, juga akan digelar pertemuan oleh Bupati Sumbawa. Pihaknya memberikan himbauan kepada masyarakat supaya tidak terjerat pidana nantinya. “Yang jelas masyarakat kita himbau jangan sampai mereka menjadi korban pidana,” tandasnya. (ind)
Minim, Kunjungan Wisatawan ke Cagar Budaya Dompu (Suara NTB) – Situs peninggalan sejarah yang ditetapkan sebagai cagar budaya di Dompu cukup banyak. Namun, sangat minim dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. Lemahnya penataan dan pengelolaannya sebagai destinasi wisata pendukung diakui kendala utamanya. Kepala Bidang Kebudayaan Disbudpar Dompu, Wahyono Ragil menegaskan, wilayah ini kaya akan cagar budaya yang ketika serius dikembangkan bisa berkontribusi besar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Cotoh kecil di Kecamatan Huu misalnya, dari sekian cagar budaya yang ada hampir tak ada satupun sudah disentuh penataan. Alasannya, anggaran tidak memadai untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut. “Data cagar budaya kita sudah ada semua, cuma fasilitas pendukungnya ini yang masih sangat minim,” kata dia saat ditemui Suara NTB di kantornya, Senin (26/8). Cagar budaya seperti halnya
situs nangasia, Gua Jepang, Kuma, Sembana dan sebagainya di Kecamatan Huu mestinya dikembangkan sebagaimana destinasi wisata lain di wilayah ini. Karena dengan demikian potensi tersebut bisa menjadi magnet pendukung meningkatnya kunjungan wisatawan. Terutama ke kawasan Wisata Lakey yang memang terkenal dengan ombaknya. Selain di Huu, Lanjut Wahyono Ragil, tujuh kecamatan lain pun menyimpan potensi serupa yang tak kalah menariknya. “Kalau ini dikelola saya yakin bisa meningkatkan kunjungan, karena tidak semua tamu tujuannya melihat keindahan pantai tapi juga berminat mengujungi dan mempelajari nilai sejarah dari sebuah cagar budaya atau peninggalan sejarah,” jelasnya. Belum maksimalnya penataan cagar budaya diakui bukan saja berakibat pada minimnya kunjungan wisatawan. Tetapi masyarakat lokal pun awam akan nilai sejarah daerahnya sendiri yang terkandung dalam situs-situs tersebut. (jun)
(Suara NTB/bug)
PAKAI BATIK - Beberapa anggota DPRD KSB masih menggunakan pakaian batik saat paripurna, Senin (26/8).
Anggota DPRD KSB Belum Berseragam Lengkap Taliwang (Suara NTB) Pemandangan tak biasa tampak pada para anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Senin (26/8). Menghadiri agenda sidang paripurna perdana, ternyata belum semua dari anggota yang baru dilantik pada 19 Agustus lalu itu memiliki baju seragam. Sesuai aturan, para anggota DPRD yang menghadiri agenda sidang paripurna diwajibkan mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR). Tetapi di sidang kemarin, terutama para anggota baru hanya mengenakan pakaian batik. Informasi yang diperoleh media ini, para anggota tersebut belum mendapatkan baju seragam PSR-nya. Seketaris DPRD KSB, Agus Hadnan, S.Pd yang dikonfirmasi mengakui, jika seragam PSR utamanya bagi anggota yang baru dilantik belum dibagikan. “Iya memang belum
dibagikan,” akunya kepada sejumlah wartawan. Ia menjelaskan, seragam PSR bagi anggota bari itu hingga kini masih dalam proses pembuatan (dijahit). Dan diperkirakan baru akan selesai dalam sepekan ke depan. “Pemesanannya sudah kita lakukan tapi memang belum selesai dijahit,” ujarnya. Terkait belum seragamnya pakaian anggota di sidang paripurna perdana itu, dikatakan Agus, sempat dibahas pada rapat pimpinan. Sebelum sidang paripurna digelar rapat internal oleh unsur pimpinan sementara bersama pihak sekretariat. “Intinya kami memutuskan mendahulukan agenda paripurna. Makanya tadi dibuat diskresi tidak apa-apa beberapa anggota tidak pakai PSR karena memang situasinya tidak memungkinkan,” cetusnya. (bug)
SUARA NTB
Selasa, 27 Agustus 2019
Halaman 12
Disabilitas di Mataram Belum Bisa Bekerja Mataram (Suara NTB) Penyandang disabilitas/difabel hingga saat ini belum bisa bekerja di semua perusahaan yang ada di Kota Mataram. Hal itu dikarenakan penyandang difabel masih terkendala keahlian dan penempatan kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Hariadi, Senin (26/8) menjelaskan, tak ada perusahaan yang siap menerima penyandang disabilitas. “Memang kendala kita penempatannya. Dan rata-rata jumlah tenaga kerja di perusahaan masih jauh dari 100 karyawan. Kecuali alfamart dan Indomaret. Tapi balum ada 1 persen pun dari penyandang difabel yang mereka pekerjakan,” katanya. Disnaker kerap melakukan himbauan kepada semua perusahaan yang ada di Mataram. Melalui surat dari Disnaker tersebut, lanjut Hariadi, dia berharap akan bisa memberikan
HILANG HLG STNK R2 YAMAHA DR.3024CG NOKA : MH31KP00CDJ668072/ NOSIN : IKP-668090 AN. DIAN SANDY UTAMA HLG D’SKTR KOTA PRAYA
tempat bagi para penyandang disabilitas yang ada di Kota Mataram. “Kita sudah turunkan surat himbauan kepada perusahaan untuk memberikan kesempatan kepada disabilitas. Semua perusahaan. Jadi itu kita serahkan ke bidang HI (hubungan industri),” ungkapnya. Untuk jumlah angkatan kerja, lanjut Hariadi, pada tahun 2019 ini sekitar 14 ribu jiwa di Kota Mataram yang memenuhi masa angkatan kerja dari umur 18-25. Untuk angkatan kerja disabilitas, Disnaker belum merilis data jumlah angkatan kerjanya. “Jumlah difabel sendiri, kita belum mendata. Kita akan mulai mendata terlebih dahulu jumlah angkatan kerja dan jumlah perusahaan. Kita sedang mendata, jumlah karyawan, upahnya, dan jumlah perusahaan,” katanya. Untuk saat ini, Disnaker telah merencakan akan menempatkan disabilitas untuk bekerja di Pemerintahan Kota Mataram.
“Saat ini Pemkot Mataram, memang belum mempekerjakan disabilitas. Namun, tidak menutup kemungkinan, pak Wali sudah memberikan sinyal dan ada rencana, sementara dari disabilitas kita bisa pekerjakan di Pemkot Mataram,” katanya. “Sekarang ini kan sesuai dengan regulasi dari pemerintah, mereka dibutuhkan 1 (satu) persen. Ini pemerintah yang membuat aturan. Tapi kita akan lihat ini sesuai kebutuhan
perushaan dan Pemkot Mataram. Kita lihat juga keterampilannya,” lanjutnya. Menurutnya, angin segar itu perlu dibarengi dengan upayakan pengoptimalan skil dari penyintas disabilitas. “Kita juga sudah kerjasama dengan SMK 5 Mataram untuk terus memberikan mereka pendidikan formalnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan mereka bisa kita direkrut ke 897perusahaan yang ada di Mataram,” tutur Hariadi. (viq)
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697
DIJUAL TANAH
DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919
q
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN
JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.
MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335
PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Selasa, 27 Agustus 2019
RUKO - VILA - KOST
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
500.000
Halaman 13
OPINI
SUARA NTB Selasa, 27 Agustus 2019
Halaman 14
Pekan Pesona Gumi Selaparang Benahi Pelayanan PDAM PELAYANAN PDAM Giri Menang masih saja dikeluhkan masyarakat. Yang terbaru adalah keluhan dari warga di BTN Pemda Lombok Barat (Lobar) di Gerung. Seringnya air PDAM macet sangat mengganggu aktivitas warga. Tak hanya dari kalangan pelanggan. Berdasarkan informasi, dua reservoir yang terletak di Gunung Menang Gerung dan Dusun Iting Kuripan mangkrak. Padahal, itu sarana vital yang harus dimaksimalkan oleh pihak PDAM Giri Menang. Lagipula, pendistribusian air ke pelanggan tidak boleh langsung dari pipa utama atau pipa primer. Air harus didistribusikan dulu ke reservoir atau penampungan air, baru disebar ke pelanggan. Karena di pipa utama itu ada tekanan air. Kondisi ini dianggap berkebalikan dengan penghargaan yang diterima PDAM Giri Menang. Karena di satu sisi masyarakat selalu mengeluhkan pelayanan perusahaan milik daerah ini. Oleh karena itu, harus ada solusi konkret mengatasi ketersediaan air. Karena pola sumur bor yang pernah diwacanakan PDAM Giri Menang dinilai hanya tentatif sifatnya. Peningkatan jumlah pelanggan nyatanya PDAM Giri Menang belum mampu mengimbanginya dengan pelayanan maksimal. Karena pihak PDAM Giri Menang tidak menyangkal bahwa kondisi Hutan Sesaot sudah mulai gundul. Padahal selama ini air dari Sesaot menjadi sumber utama. Meski demikian, kalau PDAM hanya mengandalkan sumber air dari gunung, jelas tidak akan cukup. Dengan investasi permanen yang dilakukan Pemkot Mataram dan Pemkab Lobar setiap tahun dengan nilai antara miliaran rupiah, seharusnya PDAM Giri Menang mampu membuat terobosan untuk mengatasi krisis air. Kecilnya debit air yang dirasakan masyarakat, selain karena krisis air, juga tidak jarang dipengaruhi oleh kebocoran pipa milik PDAM. Apalagi, ke depan PDAM memiliki dua PR besar. Memenuhi ketersediaan air bersih untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, di Kuta Lombok Tengah dan akan beroperasinya pelabuhan kargo dan kapal pesiar, Gili Mas di Lembar, Lombok Barat. Meski KEK Mandalika secara geografis tidak berada di wilayah yang dilayani PDAM Giri Menang (Kota Mataram dan Lombok Barat), perhelatan MotoGP di KEK Mandalika pada 2021 mendatang akan mengundang tidak sedikit orang dari dalam dan luar negeri masuk ke Lombok. Sebarannya tentu tak terpusat di hotel-hotel yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Kota Mataram dan Lombok Barat dengan ratusan jumlah hotel dan resort tentunya akan menjadi pilihan utama para tamu daerah. Bisa dibayangkan jumlah kebutuhan air bersih yang harus dipenuhi oleh PDAM Giri Menang. Ketersediaan air menjadi tantangan. Lebih-lebih dengan kemajuan pariwisata Lombok. Lalu Pelabuhan Gili Mas, pelabuhan kargo terbesar dan pelabuhan bagi kapal-kapal pesiar yang dibangun oleh negara dengan anggaran lebih dari Rp1 triliun. Ketersediaan air bersih yang mencukupi, akan menjadi pertimbangan wisatawan lebih lama tinggal. Akan lebih banyak uang dibelanjakan, dan perputaran ekonomi akan lebih menggeliat. Sumber-sumber air bersih tambahan juga harus cepat dibicarakan. Apakah dengan melakukan penyaringan air aliran di muara-muara sungai yang ada di Kota Mataram dan Lombok Barat. Agar air tidak langsung terbuang ke lautan. (*)
ALIK dari menghadiri Festival Gawe Musim Kebalit di Sakra di atas mobil saya dapat WhatsApp (WA) dari temanteman di kampus saat masih aktif jadi pelayan mahasiswa. “Pak ikut di FB diskusi Lotim”. Saya jawab ngak...ee.. biasa kan di WA berbalas pantun. “Di sana banyak kritik dan apresiasi tentang Pesona Gumi Selaparang (PGS) dan Pekan Pesona Gumi Selaparang (PPGS)”. Saya jawab, “Oh gitu...tu kan biasa... berbuat baik or berbuat buruk pasti ada yang dukung dan ada yang tidak dukung (kritik itu bagus asal ada tawarannya yang lebih baik). Jadi kalau Anda berpeluang berbuat baik dan peluang untuk mengeksekusinya terbuka segera laksanakan sekalipun Anda seorang diri. Bila lama-lama mikir entar semakin banyak “setan” yang ikut nimbrung. Ngak jadi deh. Jalan terus dan terus sempurnakan dari masukan/kritikan orang. Kritikan jangan tanggapi karena yang main kan yang di dalam lapangan. Penonton kan macam-macam kalau semua masukan didengar ngak jadi main dan kehabisan waktu. Pemain harus fokus pada perintah/petunjuk/arahan pelatih. Beberapa hasil diskusi itu discreenshot oleh teman tu, saya baca satu persatu. Mereka bukan mengkritik. Cuma mereka ingin tahu tentang konsep PGS dan PPGS. Cuma sedikit agak geli ada orang yang seperti selalu ikut kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dispar Lotim, ada pelatihan guide ikut, pelatihan manajemen home stay ikut; pelatihan promosi digital ikut; rapat-rapat di kantor Dispar ikut. Kok belum paham juga. Padahal pada kegiatan-kegiatan tersebut yang dilaksanakan pascaPGS ditetapkan, maka PGS dan PPGS selalu disinggung. Apa yang bersangkutan sengaja ngak mau paham? PGS adalah brand/merek/ jargon/sembek/panggilan/tagline untuk promosi pariwisata Lotim. Kenapa PGS? Sudah diproses melaui diskusi publik pada tanggal 21 Maret 2019 yang dihadiri 50 peserta yang mewakili birokrasi, akademisi, budayawan, agamawan, tokoh masyarakat dan pelaku/ praktisi pariwisata. Brand ini juga sudah di–SK-kan oleh Bupati Lombok Timur. Diskusi untuk brand ini telah selesai. Bagaimana aplikasi dari PGS ? PGS adalah semua hal yang dilaku-
RADIO
Oleh: Dr.H.Mugni, M.Pd.,M.Kom. (Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur) kan oleh masyarakat Lombok Timur dan semua yang ada di Lombok Timur yang memiliki daya tarik. Daya tarik adalah sesuatu yang unik yang membuat orang berminat untuk melihat/menikmati. Apakah ini alam/tadisi/budaya/religi, dan lain-lain. Jadi apa saja yang dilakoni oleh masyarakat Lombok Timur yang memiliki daya tarik adalah Pesona Gumi Selaparang. Sekarang diformalkan di bawah branding/jargon/tagline PGS. Orang begawe : Pesona Gumi Selaparang. Orang perisaian : Pesona Gumi Selaparang. Orang nyongkolan : Pesona Gumi Selaparang. Orang belanjakan : Pesona Gumi Selaparang. Orang makan di Lesehan Tanak Maik : Pesona Gumi Selapang. Orang nenun di Pringgasela : Pesona Gumi Selaparang. Orang serah terima santri baru : Pesona Gumi Selaparang. Orang Hultah NWDI : Pesona Gumi Selaparang. Orang hiziban : Pesona Gumi Selaparang. Orang Selakaran : Pesona Gumi Selaparang. Orang takziah: Pesona Gumi Selaparang. Sembalun yang indah : Pesona Gumi Selaparang....Festival Layang-layang di Pantai Kura-Kura Desa Ekas Buana : Pesona Gumi Selaparang. Festival Angin Selatan di Serewe : Pesona Gumi Selaparang. Begawe Musim Kebalit di Sakra : Pesona Gumi Selaparang. Festival Gili Sulat : Pesona Gumi Selaparang. Terabas Rinjani Bareng Motor Triel : Pesona Gumi Selaparang, dan seterusnya. Inilah hakekat dari PGS. Setelah PGS ditetapkan sebagai branding, maka seluruh kegiatan-kegiatan tersebut bernaung di bawah payung PGS. Mungkin ada masyarakat yang tidak menerima atau tidak mau berpayung dengan PGS. Boleh tidak mau tetapi tentu Dispar (Pemkab) tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Kegiatan-kegiatan yang bernilai kepariwisataan yang hidup dan berkembang di masyarakat supaya bisa dinaungi oleh PGS, maka harus terdaftar pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan-kegiatan yang dikategorikan bernilai kepariwisataan secara sederhana adalah kegiatan yang dapat menarik orang untuk datang mengikut/melihat/menikmati. Dalam teori se-
derhana bahwa pariwisata adalah datang ke suatu tempat dengan tujuan tidak untuk bekerja. Orang datang ke suatu tempat karena di tempat itu ada daya tarik. Daya tarik itu dapat berupa alam, budaya/tradisi/kebiasaan dan/atau aktivitas keagamaan. Untuk menginventaris kegiatan-kegiatan masyarakat yang bernilai kepariwisataan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur pada bulan April - Mei telah menurunkan surat ke seluruh desa/kelurahan se-Lombok Timur. Hasil inventarisasi inilah yang akan dianalisis oleh tim apakah layak untuk dijadikan atraksi yang akan dipayungi oleh PGS. Atraksi itu baru bisa dipayungi oleh PPGS bila padanya terdapat 3 K (komitmen/kepastian, keberlanjutan, dan kreativitas). Bila ketiga persyaratan ini terpenuhi maka akan dapat dijadikan calendar of event di Lombok Timur di bawah payung PGS. Konsekuensinya akan mendapat dukungan pendanaan dari Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur. Masyarakat desa bersama unsur pemerintah desa bersepakat menjadikan suatu atraksi menjadi event kepariwisataan di tingkat desa. Atraksi ini harus pasti waktu pelaksanaannya dan tidak boleh berubah-ubah. Atraksi ini dijamin keberlanjutannya. Pada setiap waktu ada kreativitas untuk meningkatkan daya tarik. Kreativitas ini bukan berarti menghilangkan atraksi dasar atau filosofisnya. Harus dipertahankan keasliannya tetapi ada kreativitas atau ada atraksi lain yang dapat menarik perhatian orang untuk terus datang untuk menyaksikan. Bila ini dapat kita lakukan maka PGS akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebahagian masyarakat Lombok Timur. Sementara PPGS adalah Pekan Pesona Gumi Separang. Kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan untuk tingkat Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan ini akan terus dilaksanakan sebagai rangkaian peringatan hari Jadi Kabupaten Lombok Timur yang jatuh pada tanggal 31 Agustus. Untuk itu PPGS akan dilaksanakan pada minggu ke-4 Agustus. Untuk tahun 2019 ini dilaksanakan tanggal 26 – 31 Agustus 2019 untuk pelaksanaan yang pertama. Bagaimanakah konsep PPGS? Konsep PPGS adalah ajang mempromosikan Pesona Gumi Selaparang secara garis besar dan terpilih. Misalnya salah satu Pesona Gumi Selaparang adalah kain tenun Pringgasela. Saat PPGS proses menenun, sehingga menjadi barang jadi siap dipakai dapat diperagakan. Saat PPGS ini dapat dijelaskan bahwa bila pengunjung ingin menyaksikan bagaimana proses yang sebenarnya maka datanglah ke Desa Pringgasela setiap saat. Bila ingin menyaksikan menenun kolosal maka datanglah saat Festival
Alunan Budaya Desa pada bulan September. Salah satu PGS dalam bidang kuliner (makanan khas) milik Kecamatan Aikmel, “Cecengeh”. Saat PPGS proses pembuatan cecengeh dapat diperagakan sampai makanan tersebut disajikan siap santap. Tetapi bila pengunjung ingin ikut memasak cecengeh, maka datanglah ke desa-desa yang ada di Kecamatan Aikmel, maka Anda dapat mengikuti seluruh proses memasak cecengeh, termasuk ke sawah untuk memetik bahan dasarnya. Dalam bidang seni budaya misalnya, dalam PPGS akan ditampilkan berbagai kesenian yang ada di Lombok Timur. Misalnya, Tari Gagak Mandik. Bila pengunjung ingin menyaksikan lebih lanjut dan ingin menjadi penarinya, maka datanglah ke Desa Lenek untuk belajar di Sanggarnya sekaligus dilatih oleh penciptanya. Jadi PPGS adalah pekan untuk mengekspose potensi dan kekayaan kepariwisataan Kabupaten Lombok Timur. Apa yang sudah ada akan ditampilkan secara garis besar. Bila anggaran memadai pada masa yang akan datang tentunya akan semakin beraneka ragam yang akan dapat ditampilkan. Tetapi untuk tahun ini kita memulai dengan anggaran yang terbatas dengan semangat optimis. “ Janganlah perut mengalahkan kepala. Bila pariwisata yang kita kembangkan: alam akan lestari; budaya akan kokoh; agama akan bergairah; masyarakat akan bahagia dan sejahtera”. Alam, budaya, religi adalah harga tinggi dalam kepariwisataan. Wallahuaklambissawab. (*)
POJOK 21 ribu korban gempa di NTB jatuh miskin
Perlu solusi konkret untuk mengatasinya
*** Data kemiskinan Lotim belum beres Harus segera dituntaskan
RADIO
***
RAGAM
SUARA NTB Selasa, 27 Agustus 2019
Dipertanyakan, Bupati Beri Jaminan Penangguhan Penahanan Kades Diduga Tersangkut Korupsi Giri Menang (Suara NTB) – Alasan Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid menjadi penjamin penangguhan penahanan Kepala Desa Lingsar yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi dana CSR PDAM menuai pro kontra. “Jadi tidak wajar (Bupati jadi jaminan penangguhan penahanan) terhadap kades yang diduga terlibat kasus korupsi CSR yang jelas-jelas sudah ditetapkan tersangka dengan berbagai alat bukti, namun sekarang tiba-tiba pak Bupati membela kades yang terindikasi bersalah, secara aturan juga tidak boleh pejabat publik seperti bupati membeerikan jaminan meskipun atas nama pribadi. Tapi jabatan itu tetap melekat pada diri beliau,” tegas Mukhsin, ketua Fron Mahasiswa Lobar, Senin (26/8). Ia sendiri mengetahui surat jaminan penanggunan penahahan Kades Lingsar yang di dalamnya Bupati lobar ikut tandatangan sebagai penjamin. Menurut dia, tidak wajar hal itu dilakukan bupati sebab justru Bupati membela pihak yang terindikasi salah. Meskipun dimakluminya, alasan-alasan yang disampaikan bahwa Bupati menjadi penjamin atas dasar kemanusiaan. Karena kades yang tersangkut kasus ini tulang punggung keluarga, sehingga kalau ditahan, maka tidak ada yang mencari nafkah. Di samping alasan lain yakni stabilitas keamanan sebab kades ini memiliki massa banyak, sehingga dikhawatirkan terjadi gesekan dibawah. Apalagi Bupati beralasan akan ada tim Geopark yang akan turun ke Lingsar melakukan penilaian. ”Tapi bagi saya orang yang terindikasi bersalah itu tetap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebab hal ini akan menjadi efek jera bagi kades yang melakukan tindakan pelanggaran,”tegas dia. Ia khawatir, hal ini akan berdampak terhadap desa-desa lain. Sebab menurut dia hal ini akan terjadi di desa lain. Misalnya ada kades yang sudah ditahan karena berkasus, lalu karena merasa mau diperlakukan yang sama dengan Kades Lingsar. Yakni mendapatkan penangguhan penahanan dari bupati, maka ia meminta dan memohon ke Bupati agar mau menjadi penjamin. Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid mengaku menjadi pihak yang menjadi penjamin penangguhan penahanan Kepala Desa Lingsar. Fauzan ikut tandatangan dalam surat yang diajukan ke Kejaksaan Negeri tersebut dengan alasan murni atas pertimbangan kemanusiaan. Mengingat kades tersebut sebelumnya tidak pernah tersangkut hukum dan bersangkutan adalah tulang punggung keluarganya serta telah berjanji tidak akan menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. Karena surat pemjanin tersebut atas nama pribadi, bukan kapasitas jabatanya sebagai bupati sehingga surat tersebut tidak menggunakan kop pemda. “Murni atas dasar kemanusiaan. Itu atas nama pribadi walaupun dalam surat itu disebutkan jabatan, itu karena sifat jabatannya melekat,” jelas dia. Sebelum mengambil keputusan sebagai penjamin permohonan penangguhan penahanan Kades Lingsar, banyak pihak dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat dan keluarga kades yang menghadap ke Bupati. Bupati setuju menandatangani surat tersebut agar situasi di Desa Lingsar kondusif dulu seiring kehadiran tim geopark dunia yang juga menilai Taman Lingsar. (her)
21 Ribu Korban Gempa di NTB Jatuh Miskin Dari Hal. 1 Melindungi anak dan keluarga sudah bisa walaupun masih tinggal di huntara,” terangnya. Diketahui, tujuh kabupaten/kota terdampak bencana gempa bumi beruntun yang meluluhlantakkan NTB 2018 lalu. Yakni, Lombok Utara, Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat dan Sumbawa. Ratusan ribu rumah warga rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan. Selain itu, bencana tersebut juga menyebabkan ratusan korban meninggal dunia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprediksi angka kemiskinan akan meningkat. Tetapi, berdasarkan rilis BPS, angka kemiskinan di NTB justru mengalami penurunan. Persentase angka kemiskinan di NTB periode September 2018 ke Maret 2019 turun sebesar 0,07 persen. Pada Septem-
ber 2018, angka kemiskinan di NTB sebesar 14,63 persen, turun menjadi 14,56 persen pada Maret 2019. Meski proyeksi Bappenas bahwa pascabencana gempa bumi angka kemiskinan NTB akan naik menjadi 15,88 persen. Tetapi justru angka kemiskinan NTB bulan Maret 2019 turun 0,07 persen. Meskipun melambat, tetapi persentase angka kemiskinan turun dari 14,63 persen menjadi 14,56 persen pada Maret 2019. Penurunan angka kemiskinan NTB tersebut didukung oleh penurunan jumlah kemiskinan pedesaan yang relatif signifikan yaitu dari 13,69 persen pada bulan September 2018 menjadi 13,45 persen pada bulan Maret 2019. Hal tersebut mengimbangi peningkatan persentase jumlah penduduk miskin perkotaan dari 15,66 persen pada bulan September 2018, kemudian naik menjadi 15,74 persen. (nas)
IPEMI Borong Piala Kejurnas Time Rally NTB 2019 Dari Hal. 1 Ajeng menyebutkan, penghargaan yang diperoleh Tim IPEMI antara lain juara 2 driver wanita, juara 2 navigator wanita, juara 3 driver wanita, juara 3 navigator wanita. Kemudian juara 6 untuk driver dan navigator mendapatkan dua piala. Serta juara 7 untuk driver dan navigator, juga mendapatkan dua piala. Ajeng menyebutkan Kejurnas Time Rally 2019 yang dilaksanakan di NTB, diikuti oleh 20 provinsi se - Indonesia. Kejurnas ini diselenggarakan oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI). Kejuaraan berlangsung selama dua hari, 24 - 25 Agustus 2019 dengan mengambil start di Eks Bandara Selaparang. Kejurnas Time Rally yang dilaksanakan di NTB merupakan putaran kedua. Kegiatan ini dilepas Ketua IMI DKI Jakarta Anondo Eko didampingi Ketum IMI NTB, M. Nur Haedin. Time rally diikuti para pereli senior seperti Suryo Putranto, Gerry Rosanto, Nurafan A Santo, Rendy Anggara, Jeffrey JP hingga Maman Baboe. Selain time rally sebagai kejuaraan nasional yang merupakan agenda IMI Pusat dan IMI NTB, kegiatan ini diharapkan mampu membantu membangkitkan Lombok sebagai destinasi wisata international. Setelah sempat diluluhlantakkan bencana gempa bumi tahun 2018 lalu. Kejurnas time rally akan dilangsungkan selama 2 hari Sabtu dan Minggu menempuh
trayek khusus di Lombok dan sekitarnya. Selain itu, juga akan dilangsungkan Jambore Nasional yang diikuti perwakilan seluruh IMI Provinsi se-Indonesia. Pada Minggu (25/8), Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc melepas agenda Touring Merah Putih di eks Bandara Selaparang. Touring Merah Putih merupakan rangkaian kegiatan Jambore Nasional Ikatan Motor Indonesia (Jamnas IMI) 2019 yang digelar di NTB. Pada kesempatan tersebut, gubernur menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada bikers yang sudah meramaikan kegiatan Jamnas IMI di NTB. Ketua Umum IMI Pusat, Sadikin Aksa mengatakan, IMI memilih NTB sebagai tuan rumah karena merupakan program pemerintah dalam hal pariwisata nasional. Ia juga berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi NTB. “Dampaknya adalah dampak pariwisata dan dampak ekonomi di Nusa Tenggara Barat agar bisa lebih meningkat,” harapnya. Pada kegiatan touring ini, peserta akan dibagi ke dalam beberapa etape dan mengunjungi beberapa destinasi wisata pulau Lombok. Setelah mengunjungi destinasi wisata, touring tersebut kemudian berakhir di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah. (nas/*)
Halaman 15
Proyek ”Bypass” LIA - Kuta Gunakan Pinjaman Bank Dunia Rp1,4 Triliun Mataram (Suara NTB) Proyek by pass Lombok International Airport (LIA) - Kuta, KEK Mandalika ditargetkan tuntas pertengahan 2021 mendatang. Proyek ini akan dikerjakan multiyears selama dua tahun, yakni 2020 dan 2021. Pembangunan proyek tersebut menggunakan pinjaman Bank Dunia sebesar Rp1,4 triliun. “LIA - Kuta ini diarahkan ke loan (pinjaman). Untuk memulai tahapan nol, harus lengkap syaratnya,” kata Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. Syahdan, MT., dikonfirmasi Suara NTB, Senin (26/8). Dana pinjaman bank dunia itu merupakan bagian dari proyek Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Project (ITDP). Di mana, NTB mendapatkan bantuan sekitar Rp6 triliun. Anggaran sebesar ini akan dipergunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di sekitar KEK Mandalika. “Kalau by pass LIA-Kuta, karena sekarang definitif dananya dari loan. Maka semua
persyaratan. Tahapannya besok loan ini kita akan lelang. Untuk keluar lelangnya, harus lengkap semua persyaratannya,” terang Syahdan. Karena dananya bersumber dari loan, maka harus ada Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) atau Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali (RKPTPK). Berbeda jika dananya murni dari APBN, maka tidak perlu ada LARAP. “Tapi kalau bantuan luar negeri, kita diwajibkan untuk membuat LARAP,” terangnya. Meskipun harus ada LARAP, tetapi kata Syahdan prosesnya tidak dimulai dari awal. Pasalnya, LARAP ini dokumennya dari pembebasan lahan. Syahdan menjelaskan BPN sudah selesau melakukan pengukuran lahan yang
terkena dampak proyek bypass LIA - Kuta. Pada 6 September mendatang, akan dilakukan kontrak untuk appraisal. Tim appraisal akan bekerja sekitar 1 -1,5 bulan. Setelah itu akan diketahui besaran nilai atau harga pembebasan lahan. Setelah itu dilakukan pembayaran pembebasan lahan oleh pemerintah. “Kita akan lelang pengerjaan konstruksinya November atau Desember. Supaya awal Januari 2020, kita sudah mulai bekerja. Kita perkirakan, pertengahan 2021 sudah selesai konstruksinya,” ungkapnya. Jalan bypass sepanjang 17 km tersebut akan dibagi menjadi lima paket dengan pola pengerjaan multiyears. Pembagian paket pekerjaan ini dimaksudkan agar pengerjaannya bisa tuntas tepat waktu.
Pemprov Fasilitasi Pemulangan WNA yang Meninggal Dari Hal. 1 Jumlah mereka 16 orang berenang di pantai. “Saat mandi, wisatawan laki laki dan perempuan terpisah,” sambungnya. Sekitar pukul 16.30 Wita, tiba-tiba Jamilah dan Elham terseret ombak. Sekitar 30 menit kemudian atau sekitar pukul 17.00 Wita korban ditemukan terapung beberapa kilometer dari lokasi awal. Korban dievakuasi Bhabinkamtibmas bersama warga sekitar. Saat itu juga korban dievakuasi menggunakan dua unit mobil ambulans Puskesmas Penujak dan Desa Mangkung menuju Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB di Mataram. Sempat Ditangani di Rumah Sakit Bhayangkara untuk proses otopsi, namun keluarga menolak. Peti jenazah kemudian langsung dipulangkan Senin siang setelah ditangani di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB. Sebelumnya, ungkapnya, sekitar pukul 19.30 Wita, jenazah tiba di Rumah Sakit Bhayangkara dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter jaga I Gusti Putu Yoga. Pihak medis menawarkan untuk dilakukan otopsi. “Keluarga dari korban menolak untuk dilakukan otopsi dan akan segera dilakukan pemulangan ke Jeddah untuk dimakamkan,” katanya. Sekitar pukul 23.00 Wita, pihak Rumah Sakit Bhayangkara melakukan prosesi penyera-
han jenazah kepada pihak keluarga, langsung kepada suami korban bernama Abdulsalam. “Jadi malam itu langsung dilakukan penyerahan jenazah ke pihak suami korban yang datang ke Rumah Sakit,” ujarnya. Kejadian kedua di Taman Narmada Lombok Barat. Warga Kuala Lumpur Malaysia yang diidentifikasi bernama Gunapragash Guraiah (43) meninggal, Senin pagi. Awalnya korban bersama rekannya menginap di Dmax Hotel, Lombok Tengah. Sekitar pukul 07.00 Wita korban meminjam sepeda di hotel untuk berwisata ke Senggigi. Mereka sempat berhenti untuk istirahat di Taman Narmada. “Pada saat itu korban tiba-tiba terjatuh. Tetapi korban langsung bangun. Sekitar 15 menit kemudian korban terjatuh lagi,” kata Kapolres Mataram, AKBP H. Saiful Alam, Senin (26/8). Sebenarnya teman teman korban berusaha memberi pertolongan awal dengan nafas bantuan. Namun karena tak kunjung ada reaksi, korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada dibantu warga. Sebagian warga menghubungi anggota Polsek Narmada. “Sampai di rumah sakit, korban diberikan pertolongan awal dengan observasi, namun sudah dalam keadaan meningal dunia. Hari itu juga dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara,” ujarnya. Sementara korban sore ke-
marin ditangani di kamar anthem mortem Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan visum luar. Menurut Humas Rumah Sakit Bhayangkara AKP I Wayan Redana, keluarga korban menolak dilakukan otopsi. Sementara itu, Gubernur NTB melalui Kadis Pariwisata Provinsi NTB H. L. Moh Faozal, S.Sos, MSi., meminta jenazah dibawa ke RSUP NTB untuk dimandikan dan dikafani sesuai syariat Islam. “Dinas Pariwisata Provinsi NTB membantu fasilitas pesawat, kain kafan dan peti jenazah,” kata Faozal. Korban kemudian dibawa menggunakan pesawat tujuan Jakarta kemudian dilanjutkan Jeddah,tempat asal korban. Sementara Wakil Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Jumadil, MPd., menerangkan kejadian tersebut menjadi pelajaran bagi seluruh pelaku dan stakeholder bidang pariwisata di NTB terkait keselamatan wisatawan. “Ke depan kita perlu petakan lagi lokasi atau tempat itu (yang) kita tahu berbahaya,” ujarnya. Jumadil menyebut Pantai Selong Belanak memang terkenal dengan keganasan ombaknya yang sangat pas dijadikan tempat berselancar para peselancar profesional. “Jadi orang di sana itu (biasanya) sudah jago renang,” ujarnya. Selain itu, Selong Belanak sering dijadikan lokasi berjemur wisatawan asing. (ars/bay)
“Nanti kita kontrak sekali lima paket pekerjaan. Sepanjang 17 km kita bagi lima paket pekerjaan. Kita keroyok.
Kita selesaikan dengan cara tak biasa. Strateginya kita gempur cara pengerjaannya,” tandas Syahdan. (nas)
Mundur, Prakiraan Awal Musim Hujan di NTB Dari Hal. 1 Sesuai monitoring Hari Tanpa Hujan (HTH) update per 20 Agustus 2019, menunjukkan bahwa wilayah NTB berada dalam kategori sangat panjang hingga kekeringan ekstrem. Kondisi ini menurut Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Satklim Lobar, Luhur Tri Uji Prayitno,SP, M.Ling., menyebabkan peluang terjadinya hujan semakin rendah. Sementara fase awal musim hujan mundur, diperkirakan November, karena prakiraan curah hujan bulan September dan Oktober 2019 umumnya rendah. Prakiraan Awal Musim Hujan (AMH) tahun 2019 – 2020, umumnya wilayah NTB diprakirakan pada November dasarian II hingga Januari dasarian I. Jika dibandingkan situasi normal, prakiraan AMH tahun 2019 - 2020 mundur 1 sampai 2 dasarian. “Fase awal musim hujan pada November, itu pun umumnya rendah hingga menengah, terjadi di sebagian
wilayah Lombok Tengah dan Lombok Barat. Sifat hujan normal hingga bawah normal,” ujarnya di kantor BMKG Kediri, Lombok Barat. Sementara puncak musim hujan diprakirakan Januari 2020 sebesar 62 persen dan Februari 2020 pada 38 persen. Kemarau panjang di NTB saat ini sebagai dampak tingginya HTH di hampir seluruh kecamatan. Diantaranya, ada yang sampai di atas 100 hari dengan beberapa wilayah dengan HTH terpanjang, seperti Jereweh mencapai 128 hari , Alas Barat hingga 115 hari, Lape mencapai 113 hari, Sambelia 112 Hari, Palibelo Teke 112 hari, serta Sape 112 hari. Pada kesempatan penjelasan update kemarau itu, BMKG mengundang Balai Wilayah Sungai (BWS), Dinas Pertanian Provinsi NTB, BPBD Provinsi NTB, serta BMKG Stasiun BIL. Khusus kepada Dinas Pertanian dan BWS, pihaknya berharap data itu menjadi rujukan kebijakan pengaturan musim tanam dan distribusi air ke saluran irigasi. (ars)
Adili Penunggak Kerugian Daerah Dari Hal. 1 “Sedang disiapkan (Pengadilan TPTGR). Sebab masih menunggu setoran masuk hasil Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang lalu,” kata Inspektur Inspektorat Provinsi NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si., kepada Suara NTB, Senin (26/8). Sidang majelis TPTGR sebagaimana agenda Desember tahun 2018 lalu akan dipimpin Sekda Provinsi NTB, dengan anggota majelis Inspektorat dan BPKAD. Hadir Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak swasta penunggak kerugian. Saat ini instansi dan pihak swasta penunggak diberi kesempatan untuk menyelesaikan kerugian hingga Desember. “Dalam keputusan sebelumnya, ada yang diberikan waktu sampai Oktober, November, bahkan Desember,” jelasnya. Setelah batas waktu penyelesaian itu berakhir, dipastikan pihaknya langsung menjadwalkan sidang TPTGR jika masih ada yang belum beritikad melunasi. Saat ini, kata Inspektur, timnya masih ter-
us melakukan update jumlah setoran yang masuk. Dalam catatan Inspektorat NTB saat rapat koordinasi dengan penunggak sebelumnya, terungkap tunggakan masih mencapai puluhan miliar sesuai temuan tiga lembaga auditor pemerintah. Namun ratarata penyelesaian sudah mencapai 80 persen lebih. Rinciannya, untuk temuan BPK NTB, dari total Rp 78.390.930.348,18, masih tersisa Rp 17.246. 208.659,86, atau penyelesaian mencapai 83 persen. Sementara untuk temuan Inspektorat, tersisa Rp 17.334.117.650,64, dari total temuan Rp 36.440. 149. 257,52. Hanya saja catatan penyelesaiannya mencapai 68 persen. Sementara temuan Inspektorat Jenderal mencapai Rp 36.352. 426. 511,00, namun sudah diselesaikan 100 persen. Sekretariat TPTGR telah merekap data secara lengkap dan akan memanggil secara bertahap lagi para penunggak. Tujuannya untuk mengklarifikasi lagi soal persentase penyelesaian. Hal ini sesuai petunjuk tim majelis TPTGR. (ars)
Gubernur Sebut Konektivitas Wilayah akan Buka Pertumbuhan Ekonomi Baru Dari Hal. 1 akan membuka lebih banyak peluang investasi di kawasan pertumbuhan ekonomi baru, baik di sektor pariwisata maupun industri, “ Seindah apapun destinasi wisata yang kita tawarkan ke turis, kalau akses menuju tempat susah, mereka tidak akan mau datang” lanjutnya. Lebih lanjut, gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini meminta dukungan semua pihak dalam upaya membangun konektivitas wilayah, dalam hal ini pemerintah pusat untuk lebih berani memberikan subsidi bagi daerah
yang memiliki potensi mendatangkan turis skala nasional maupun mancanegara. “Kami membayangkan turis akan berbondong bondong ke Lombok, jikalau ada direct flight Melbourne to Lombok, Sydney to Lombok, Lombok to Singapora dan sebagainya,” tuturnya. Di saat bersamaan, gubernur NTB itu juga, menuturkan kesiapan NTB menjadi daerah industralisasi di bidang peternakan,pertanian serta pertambangan,kaitan hal itu doktor zul meminta agar Bappenas memberikan ruang agar NTB bisa menjadi bagian dari pengolahan bukan hanya sekedar memproduksi bahan
mentah saja. Lebih lanjut, gubernur menegaskan industri tidak selamanya dilakukan secara skala besar,namun juga skala kecil, dalam hal ini mampu mengolah bahan baku sendiri, seperti menghadirkan industri pakan ternak, sebagai bagian dari tindak lanjut pengembangan sapi dan jagung di NTB. Sedangkan untuk sektor pertambangan, akan dibangun smelter yang akan mengolah hasil tambang yang di NTB, Dan diharapkan smelter ini akan memiliki dampak besar bagi kemajuan NTB dengan industri turunan lainnya. Sementara itu,diwaktu yang
sama Wakil Gubernur NTT, Josef A Nae Soi juga mengungkapkan hal sama terkait konektivitas wilayah,menurutnya perlu sinergitas bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ataupun sesama pemerintah daerah sendiri. “ Kita tahu di NTB ada KEK Mandalika, Rinjani,dan Samota sedangkan di NTT ada pulau Komodo serta Labuan Bajo,ini merupakan daerah potensial yang harus dikembangkan maka perlu dukungan dari pemerintah pusat dari segi infrastruktur konektivitas,” ungkapnya. Menanggapi hal itu, Sekretaris Utama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasion-
al (PPN)/ Bappenas Dr. Ir. Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf, M.Sc, merespon dengan meminta kedua provinsi untuk secara aktif memberikan masukan terkait penyelarasan target agenda pembangunan nasional dengan agenda daerah per pulau besar,ia menjelaskan dalam proses pembahasan rapat konsultasi regional RPJMN kali ini, sangat penting mensinkronkan program kerja daerah dengan pemerintah pusat, apalagi rapat konsultasi kali ini tujuannya untuk menyelaraskan agenda pembangunan khususnya di wilayah Nusa Tenggara,” tutup Daniel. (r)
Anggaran untuk NTB ’’Zero Waste’’ Belum Dicairkan Dari Hal. 1 Penggunaan dana bantuan nanti akan dipantau. “Kita mau bangun sistem supaya terkontrol. Tidak dikasi semuanya. Buku tabungan tetap tertulis Rp10 juta. Nanti kalau sampahnya ada Rp2 juta, nanti dicairkan Rp2 juta ke bank sampah. Ada pengendalinya nanti,” terang Madani. Terkait dengan bertambahnya dana zero waste pada RAPBD 2020 menjadi Rp31 miliar lebih, Madani mengatakan sebagian besar akan dipergunakan untuk penanganan sampah di TPA Regional Kebun Kongok. Ia menjelaskan, dari anggaran sebesar itu, sekitar Rp11 miliar akan dipergunakan untuk penyewaan alat-alat berat dan bahan bakarnya. Sementara sisanya akan dipergunakan untuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pemberian bantuan kepada bank sampah. Sementara Direktur Bank Sampah Bintang Sejahtera, Syawaludin yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (26/8) siang menjelaskan pihaknya menjadi mitra Pemda dalam memberikan sosialisasi, pelatihan, bimbingan dan pendampingan kepada bank
sampah yang telah dibentuk Dinas LHK. Tahun lalu, sebanyak 50 bank sampah yang diberikan pendampingan. Sedangkan tahun 2019 ini sebanyak 100 bank sampah yang tersebar di kabupaten/kota. “Kami diminta sebagai salah satu mitra oleh Pemprov untuk melakukan sosialisasi, pendidikan dan pendampingan di masyarakat. Kami salah satu mitra di antara mitra (Pemda) yang lain,” kata Syawal. Syawal mengaku tidak paham apa yang disampaikan dan dituntut oleh beberapa masyarakat yang mempertanyakan soal anggaran zero waste Rp4 miliar. Saat dikonfirmasi, Syawal mengaku baru pulang dari Desa Malaka Kabupaten Lombok Utara (KLU) memberikan pelatihan tentang pengelolaan sampah. “Jadi, saya belum tahu apa yang mereka bicarakan itu. Tapi kalau seandainya mereka bicarakan program NTB Zero Waste, sekarang masih sedang berjalan,” terangnya. Mengenai dana sebesar Rp4 miliar yang dipertanyakan, Syawal mengatakan belum mengetahui. Ia juga mengaku heran, dana sebesar Rp4 miliar yang dipertanyakan itu untuk apa. Selama ini, kata Syawal,
pihaknya memberikan pelatihan, bimbingan dan pendampingan kepada bank sampah bersama pemerintah daerah ataupun tanpa pemerintah daerah. Meskipun tanpa dana dari pemerintah daerah, kata Syawal, pihaknya tetap memberikan pelatihan dan pendampingan. Baik kepada bank sampah yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat maupun komunitas yang peduli terhadap sampah di lingkungan masing-masing. “Saya mencoba melihat ini, katanya Rp4 miliar. Dana yang mana. Ini dana, saya kan bukan orang yang ada di anggaran. Saya ada di Bank Sampah Bintang Sejahtera,” katanya. Syawal menambahkan, Bank Sampah Bintang Sejahtera bukan satu-satunya mitra Pemda. Tetapi banyak sekali mitra Pemda jika berbicara soal sampah. “Kami diajak untuk melakukan pelatihan, bimbingan dan pendampingan kepada kelompok masyarakat yang mendirikan bank sampah,” jelasnya. Tahun lalu, ada 50 bank sampah yang diberikan pelatihan dan pendampingan. Tahun ini, sebanyak 74 bank sampah. Belum lagi, kata Syawal, bank sampah yang dibentuk oleh pemerintah
desa dan kelurahan. Disebutkan, di Lombok Timur ada 239 desa dan kelurahan yang bergerak bersama mendirikan bank sampah. Ada lagi beberapa perusahaan yang ikut terlibat memberikan pendampingan kepada bank sampah yang ada di NTB. Disebutkan, sekitar 130 desa yang didampingi oleh perusahaan terkait dengan pengelolaan bank sampah. “Itu yang kita kelilingi setiap hari. Kalau seandainya, salam pada teman-teman yang mempermasalahkan itu. Saya undang dan ikut bersama kami keliling setiap hari,” ajaknya. Syawal menegaskan pengelolaan anggaran program zero waste langsung dilakukan Dinas LHK. Sementara pihaknya hanya melakukan pelatihan dan bimbingan kepada bank sampah. “Saya diundang sebagai partner, undangan pembicara. Dan teman-teman saya membantu itu saya siapkan tim. Saya lakukan TOT untuk mendampingi program itu,” jelasnya. Syawal mengatakan semangat baik tentang NTB zero waste terkadang dilihat oleh orang-orang yang mempertanyakan program itu dari sisi anggarannya yang begitu
besar. Semangat ini seharusnya disambut baik dengan peran masing-masing. Menurutnya, Pemda perlu diapresiasi. Karena pemerintah saat ini adalah punya semangat untuk memperhatikan masalah lingkungan khususnya tentang sampah. “Harapan kami zero waste ini. Ini langkah kita membersihkan NTB menjadi destinasi wisata yang layak dikunjungi dunia,” tandasnya. Sebelumnya, pada Senin (26/ 8) beredar informasi akan ada aksi di Kejaksaan Tinggi NTB dan BPK Perwakilan NTB yang akan dilakukan Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KERAK) NTB di bawah koordinator Moh. Fihiruddin. Mereka rencananya akan menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi proyek bantuan hibah pada kelompok bank sampah tahun anggaran 2018 yang digelontorkan melalui DLHK NTB sebesar Rp4 miliar. Namun, hingga berita ini dimuat, aksi KERAK NTB ternyata batal digelar. Koordinator KERAK NTB, Moh. Fihiruddin yang dikonfirmasi via ponselnya malah tidak bersedia berkomentar. Selain itu, dia juga belum pasti mau lapor, karena akan dimediasi Kepala DLHK bertemu dengan Syawaludin. (nas/ars)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Selasa, 27 Agustus 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Pilkada Kota Mataram
Mataram (Suara NTB) Tahapan pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram dimulai September. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Pengajuan anggaran Pilkada oleh KPU dan Bawaslu berbeda - beda. KPU mengusulkan anggaran Rp30 miliar. Dan, Bawaslu setelah merasionalisasi menjadi Rp9,8 miliar dari sebelumnya Rp10 miliar. Dalam APBD Perubahan 2019, Pemkot Mataram mengalokasikan Rp1miliar untuk KPU dan Rp 500 juta untuk Bawaslu. Kepastian anggaran pelaksanaan Pilkada di tahap awal seperti disampaikan Kepala Badan Keuangan Daerah
(BKD) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi menunggu evaluasi dari Pemprov NTB. Hasil evaluasi itu akan dibahas kembali oleh tim anggaran pemerintah daerah. “Apa yang harus direvisi kita akan tindaklanjuti. Termasuk anggaran Pilkada baru bisa kita lihat setelah evaluasi turun dari provinsi,” kata Syakirin ditemui Senin (26/8). Direktorat Kementerian Keuangan telah mengumpulkan kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada seren-
tak 2020 mendatang. Sosialisasi berkaitan dengan pengalokasian anggaran Pilkada. Apakah alokasi anggaran yang diajukan oleh penyelenggaran pemilu mencukupi atau tidak. Nantinya Kementerian Keuangan akan mengeluarkan edaran. Edaran itu menjadi acuan kabupaten/kota mengalokasikan dana Pilkada. Syakirin mengaku, pembahasan awal dana Pilkada telah dibahas bersama dengan penyelenggara pemilu dengan Badan Perencanaan dan Pem-
PGS 2019 Lotim Dimulai
Penanda Kebangkitan Wisata Lotim Selong (Suara NTB) Pekan Pesona Gumi Selaparang (PPGS) dimulai, Senin (26/8). Acara kali pertama digelar di Lotim ini akan berlangsung sampai sepekan kedepan, ditutup tanggal 31 Agustus 2019 mendatang. PGS 2019 ini diharapkan sebagai salah satu penanda kebangkitan wisata Kabupaten Lotim. Sekretaris Daerah Kabupaten Lotim, H. Rohman Faly mewakili Bupati Lotim saat pembukaan acara mengatakan, digelarnya PGS sebagai salah satu cara untuk mengembangkan wisata di gumi Selaparang. Wisata dipandang dari banyak sisi. Mulai dari sosial, ekonomi, budaya dan estetika. Secara sosial ekonomi diharapkan budaya bisa memberikan nilai tambah pada upaya kesejahteraan masyarakat. Pariwisata sejauh ini sudah berkembang pesat dan telah memberikan sumbangan ekonomi bagi daerah. Setidaknya, perbaikan ekonomi bagi masyarakat di sekitar objek wisata. Kabupaten Lotim dengan segudang potensi wisata yang dimiliki sudah curi perhatian dunia. Tahun 2016 lalu Sembalun Lotim mendapatkan predikat sebagai tempat bulan madu halal tingkat dunia. Predikat lainnya, Rinjani yang sebagian besar ada di Kabupaten Lotim telah menjadi geopark dunia. Wisata kata Sekda pada tahun 2018 sempat terguncang akibat gempa. Angka kunjungan wisatawan ke Lombok umumnya telah mengalami penurunan hingga 70 persen dari tahun sebelumnya. Akan tetapi usaha wisata itu kini mulai bangkit kembali. Selanjutnya dikatakan, Lotim memiliki modal luar biasa dalam bidang wisata. Kontribusi pariwisata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang masih sangat kecil. Masih jauh dari harapan. Tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-
DIBUKA - Pemukulan rantok tanda dibukanya Pekan Pesona Gumi Selaparang oleh Sekretaris Daerah H. Rohman Farly didampingi Ketua DPRD Lotim Sementara Murnan dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupten Lotim, Senin kemarin. 2023 diharap pariwisata ini bisa memberikan kontribusi yang lebih besar. Dihadirkannya PGS dengan harapan bisa mendorong kemajuan pariwisata Lotim. Pariwisata tak hanya andalkan wisata alam. Akan tetapi juga soal budaya. Butuh sentuhan kemasan. Dalam wisata ada budaya, ada interaksi sosial. Ada kearifan lokal yang tak ternilai harganya. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lotim, Dr. H. Mugni mengatakan dalam laporannya, dalam ketentuan perundang-undangan, pembangunan pariwisata itu ada empat aspek. Adanya industri, kemudian destinasi, pemasaran dan kelembagaan. Lotim pada destinasi disebut sudah unggul. Destinasi Lotim sangat lengkap. “Lotim miliki alam indah, hutan, pantai, gunung, mata air, budaya dan keanekaragaman lain,” terangnya. Dari sisi kelembagaam pariwisata sudah lengkap. “Ada ASITA, PHRI, HPI, Persatuan Homestay, Pokdarwis dan Lembaga-lembaga lainnya,” imbuhnya. Kelemahan Lotim ada pada sisi industri. Masih lemah pula pada kuliner, belum ada hotel
berbintang dan lainnya. Lotim juga masih lemah pada sisi promosi. Sebelumnya belum ada branding yang dimiliki Lotim. Kini, sudah ada PGS yang sudah dinobatkan sebagai branding wisata Lotim. Dalam memajukan pariwisata, Dispar tidak bisa sendiri. Wisata itu butuh kerja multipihak. Karenanya dalam kegiatan PGS, semua instansi di Lotim diajak turut ambil bagian. Dispar kata Mugni punya banyak ide tapi tak punya uang banyak. Melalui ajang PGS diharapkan bisa mengeksplorasi semau potensi yang dimiliki Lotim. Tak saja wisata, tapi juga khasanah kuliner dan budayanya. PGS hadir dengan konsep menampilkan seluruh potensi ayng dimiliki Lotim. PGS yang digelar selama sepekan ini juga diniatkan sebagai ajang hiburan bagi warga gumi selaparang. (rus)
bangunan Daerah. “Tahap awal sudah ada pembahasan di Bappeda,” ucapnya. Permintaan anggaran diajukan oleh KPU dan Bawaslu disetujui atau tidak belum berani diputuskan oleh Syakirin. Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri mengaku, sampai saat ini belum ada komunikasi dengan Pemkot Mataram terkait anggaran pelaksanaan tahapan Pilkada Kota Mataram. Kepastian anggaran Pilkada akan diketahui setelah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah. “Makanya saya kaget kok bisa disebut angka kalau KPU dapat Rp1 miliar dan kita dapat Rp 500 juta. NPHD saja belum kita tandatangani,”
Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas Mataram Prof. Lalu Husni, SH., M.Hum menghadiri acara gelaran RiTECH Expo dari serangkaian acara Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-24 tahun 2019 yang mengusung tema “Iptek Dan Inovasi Dalam Industri Kreatif 4.0” dengan sub tema “Industri Kreatif 4.0 untuk Kemandirian dan Daya Saing Bangsa” dengan tagline “Inovasi, Bangun Bangsa” di Lapangan Puputan Margarana Denpasar, Bali, Senin (26/8). Husni menjelaskan peringatan Hakteknas bertujuan menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat tentang perlunya budaya Iptek dalam kehidupan sehari-hari, mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Peringatan Hakteknas juga menjadi ajang mempromosikan produk-produk inovasi berbasis pada potensi dan kearifan lokal dari berbagai wilayah di tanah air. Pada acara bergengsi yang diikuti oleh berbagai pelaku industri, Balitbang tingkat Daerah/Kecamatan, perguruan tinggi, Kemenristekdikti maupun mitra luar negeri itu, Unram kata Rektor menawarkan produk inovasi unggulan yakni Madu Trigona yang berasal dari budidaya lebah Trigona oleh Kelompok Intermadiasi Alih Teknologi untuk Pengembangan Aktivitas Perlebahan bagi Masyarakat (KIAT APIS) yang terbentuk melalui program Iptekda LIPI yang bek-
Sekda Lotim Tunggu Hasil Survei bertarung pada pesta demokrasi lima tahunan di Kota Mataram itu. Baginya, aspirasi masyarakat itu merupakan suatu apresiasi dari masyarakat atas kiprah pengabdiannya sebagai aparatur sipil negara (ASN) untuk mempertahankan prestasi serta memajukan Kota Mataram. “Saat ini lebih kepada penyerapan aspirasi masyarakat yang dibuktikan dengan hasil survei siapa yang diperlukan untuk membangun kota Mataram. Aspirasi itu sebagai bentuk apresiasi masyarakat. Masyarakatlah yang menilai kita dalam bekerja,” ujar HRF. Menduduki puncak tertinggi di kalangan ASN Lotim, H. Rohman Farly mengaku tidak ingin ambisius dalam sebuah pesta demokrasi. Melainkan ia lebih kepada menuntaskan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Sekda Lotim menjelang akhir jabatannya. “Masalah politik nanti saja. Pilwakot masih lama. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat kita serap sembari melihat survei nantinya,” tegasnya lagi. (yon)
H. Rohman Farly (Suara NTB/yon)
tiga ini wajib karena kita ba- tandatangani NPHD,” demikiyar honor pengawas,” tandas- an kata dia. (cem) nya. Bawaslu siap menjelaskan item per item penggunaan dana yang diajukan. Karena Hasan tidak mau KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu dianggap menyedot anggaran daerah. Bila perlu pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan. Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni Abidin juga mengaku, sampai saat ini, belum menandatangani NPHD sebagai komitmen Pemkot Mataram memberikan pembiayaan untuk pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang. “Belum kita H.M. Syakirin Hukmi
Unram Perkenalkan Madu Trigona di Acara Hakteknas
Maju di Pilkada Kota Mataram
Selong (Suara NTB) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), H. Rohman Farly (HRF) digadang-gadang akan ikut bertarung pada pesta demokrasi Pilkada Kota Mataram tahun 2020 mendatang. Untuk menyanggupi aspirasi masyarakat Kota Mataram itu, Rohman Farly mengaku akan melihat hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei yang dapat dipercaya. Ditemui di Selong, Senin (26/ 8), Sekda tidak menampik banyaknya aspirasi masyarakat yang memintanya ikut
timpal Hasan. Merujuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2019 bahwa pelaksanaan tahapan Pilkada serentak dimulai pada bulan September. KPU maupun Bawaslu mempersiapkan keperluan berkaitan dengan penyusunan program seperti pemutakhiran data, coklit dan lain sebagainya. Agenda Pilkada akan padat pada awal 2020 mendatang. Hasan mengakui, anggaran diajukan Rp9,8 miliar. Bawaslu akan banyak menggunakan belanja pada pemberian honor bagi Panwascam, Panwas Kelurahan dan pengawas di TPS. Dan, dana penindakan. “Kalau yang lain okelah bisa diomongkan lagi. Kalau
erjasama dengan Fakultas Peternakan Unram dengan petani lebah, desa Sukadana di kaki gunung Rinjani kecamatan Bayan kabupaten Lombok Utara. Madu Trigona terpilih sebagai salah satu produk unggulan disebabkan populasi dari lebah Trigona sp. cukup banyak ditemukan di desa Sukadana. Lebah Trigona sp. sendiri memiliki keunggulan dibandingkan lebah-lebah lain seperti tidak memiliki sengat, tidak mudah kabur meninggalkan sarangnya, menghasilkan berbagai produk seperti madu, pollen dan propolis. Selain itu budidaya lebah madu Trigona sp. juga sangat mudah dipelihara dan tidak membutuhkan area yang luas sehingga dapat dilakukan di mana saja. Adapun dampak sosial ekonomi dari budidaya lebah madu Trigona sp. adalah terbukanya kesempatan berusaha dan bekerja bagi masyarakat di
(Suara NTB/ist)
MADU TRIGONA – Rektor Unram, Lalu Husni pada acara Hakteknas di Denpasar, Bali. Unram memperkenalkan budidaya madu trigona dalam event ini. bidang pengolahan dan pembibi- bibit lebah, pemanfaatan lahtan koloni lebah. an perkebunan dan pekaranSelain itu juga dapat gan rumah dengan lebih efekmemacu pertumbuhan usaha- tif yang dapat dijadikan temusaha baru di pedesaan, ter- pat untuk memelihara lebah bukanya kesempatan usaha madu, serta peningkatan pemasyarakat dalam perdagan- merataan pembagunan dengan madu dan produk lebah gan prioritas pengembangan berupa madu, pollen, propolis, produk unggulan daerah. (dys)
(Suara NTB/cem)
KPU dan Bawaslu Belum Terima Dana Hibah