Edisi Sabtu 27 Juli 2019 | Suara NTb

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 27 JULI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 112 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Padi dan Ikan di Sekotong Terindikasi Tercemar Merkuri Mataram (Suara NTB) Aktivitas penambangan emas ilegal di Sekotong, Lombok Barat (Lobar) berdampak buruk terhadap kesehatan. Hasil penelitian yang dilakukan Balifokus Foundation, sejumlah balita yang lahir cacat alias tidak normal di wilayah itu, diduga akibat merkuri.

Pendiri Balifokus yang juga Senior Advisor Nexus3 Foundation, Yuyun Ismawati, Selasa (23/7) di Mataram mengatakan, penggunaan merkuri pada aktivitas Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) atau tambang emas ilegal. Tanaman padi dan ikan turut tercemar logam berat berbahaya tersebut.

Ia menjelaskan dampak bahaya merkuri dengan kadar di atas 1 ppm dapat menyebabkan kerusakan otak, penurunan IQ, kerusakan ginjal dan jantung.

Kerusakan neurologis pada janin bisa dimulai pada kadar merkuri di atas 0,58 ppm. ‘’Kalau jalan-jalan ke Sekotong dan Pelangan, cari anak-

anak di bawah 10 tahun. Atau anak 10-12 tahun disuruh berhitung saja. Dia bisa cepat atau nggak,’’ kata Yuyun mencontohkan cara melihat secara sederhana dampak merkuri bagi anak-anak yang berada di sekitar lokasi tambang emas ilegal.

Cara ke dua, kata Yuyun dengan melihat pegangan tangan anak-anak ketika berjabat tangan. Apakah pegangan tangannya keras atau tidak.

Jika anak umur 6-7 tahun, diajak bersalaman. Kemudian pegangan tangannya lemah, maka dia terpapar merkuri. ‘’Kalau lemah, ada kemungkinan terpengaruh juga.

Jadi anak-anak itu banyak tidak bisa memegang dengan

keras,’’ katanya.

Ia menyebut berdasarkan penelitian yang dilakukan lebih dari 60 anak terpapar merkuri di Sekotong. Yuyun mengatakan, pihaknya melakukan pemantauan sejak 2012. Kadar merkuri cukup tinggi di Sekotong ditemukan sejak 2012-2015. ‘’Anak-anak yang step atau kejang-kejang banyak di Sekotong dan Pelangan. Karena udaranya mengandung merkuri tinggi. Anak-anak rentan terpapar uap merkuri,’’ ungkapnya.

Secara global, kata Yuyun, United Nations Environment Programme (UNEP) mengidentifikasi PESK atau tambang emas ilegal sebagai sumber

Piutang dan Aset Daerah Jadi Atensi KPK Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencermati masalah pada piutang dan aset daerah. Melalui tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah), Lembaga antirasuah ini akan turun ke NTB melakukan inventarisir dan mendorong penyelesaian.

Pertemuan dengan Korsup-

ume pekerjaan. Sebagian timbul dari perbuatan pegawai, pejabat dan anggota dewan, seperti SPPD fiktif dan kelebihan biaya akomodasi yang harus dikembalikan ke kas daerah.

Koordinator Wilayah (Korwil) V KPK Dzakiyul Fikri dikonfirmasi Suara NTB Jumat (26/7) kemarin membenarkan agenda tersebut direncanakan Agustus mendatang. Agenda bersamaan dengan korsup di Jawa Tengah, salah satu wilayah yang jadi kewenangannya selain Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta (DIY) dan Provinsi NTB. Sedikit gambaran disampaikannya, supervisi akan memetakan masalah pada aset dan piutang daerah, kemudian tindak lanjut solusi agar tidak jadi akumulasi

gah KPK akan berlangsung Agustus 2019 mendatang.

KPK melihat banyak masalah pada penyelesaian piutang pihak lain yang menjadi beban Pemda, dari tingkat provinsi sampai kabupaten dan kota.

Tunggakan dipicu ulah pihak ketiga, seperti retribusi dan pajak hotel, pembayaran kelebihan dan kekurangan vol-

tunggakan tiap tahun. ‘’Kami belum dapat gambaran riil kesulitannya apa. Memang harus duduk bareng dulu dengan pihak terkait. Dipetakan dan didiskusikan solusinya,’’ jawabnya via pesan instan.

Sebagaimana terjadi di Pemprov NTB, tunggakan piutang daerah dari DPRD NTB saja mencapai Rp2,1 miliar, temuan berupa akumulasi honor, SPPD, kegiatan rapat yang tidak sesuai ketentuan.

Belum termasuk sisa tunggakan Rp 17,2 miliar yang sedang diproses penyelesaiannya oleh Inspektorat Provinsi NTB. Di daerah, masalah sama muncul. Sebagaimana terjadi di Lombok Barat yang mengalami akut masalah aset dan tunggakan retribusi.

Bersambung ke hal 11

terbesar emisi merkuri dari penggunaan yang disengaja di mana pada tahun 2013 disebarkan sekitar 1000 ton merkuri ke udara. Pada tahun 2011, di Indonesia terdapat sekitar sekitar 850 titik lokasi hotspot PESK yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Pada tahun 2012, sektor PESK di Indonesia memberikan kontribusi sekitar 57 persen dari total emisi merkuri nasional yang dilepaskan ke lingkungan atau sekitar 195 ton.

Ketika merkuri memasuki udara, merkuri akan terbawa oleh angin dan akhirnya jatuh kembali ke bumi.

Bersambung ke hal 11

Yuyun Ismawati (Suara NTB/nas)

Dukung Langkah Gubernur Tutup Tambang Ilegal Sekotong PEMKAB Lombok Barat (Lobar) mendukung penuh langkah Pemprov NTB dalam hal ini Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc, untuk menutup tambang ilegal di seluruh wilayah NTB, termasuk Lobar. Pasalnya aktivitas tambang ilegal ini dinilai merugikan masyarakat dan daerah, karena beroperasi tanpa izin serta merusak lingkungan. Termasuk, pertambangan emas ilegal di wilayah Sekotong.

Hal ini ditegaskan Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid di ruang kerjanya kemarin menanggapi penelitian salah satu lembaga H. H. Fauzan Fauzan Khalid Khalid

terkait pencemaran mencuri di Lobar. ‘’Kita akan dukung penuh, backup penuh dan bantu secara penuh Pemprov menutup tambang ilegal.

Karena provinsi yang memiliki kewenangan itu,’’ tegas bupati.

Pihaknya akan membantu Pemkab Lobar secara penuh Pemprov NTB dalam menutup tambang illegal. Tidak saja tambang emas namun tambang jenis lain seperti galian C. Pihaknya berharap agar gubernur segera membentuk tim untuk penutupan tambang ilegal tersebut. Sebab menurut dia, penanganan tambang emas ilegal di Sekotong begitu mendesak ditangani.

Bersambung ke hal 11

TO K O H Kemajuan Pariwisata Dimulai dari Desa

Hj.Sitti Rohmi Djalilah

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ist)

Tak Tersentuh Sinyal Komunikasi SEJUMLAH destinasi wisata dunia di NTB hingga saat ini masih belum terjangkau sinyal komunikasi. Beberapa destinasi wisata kelas dunia seperti Pulau Moyo, beberapa titik di kawasan Gunung Tambora dan Air Terjun Sendang Gila, Lombok Utara masih belum tersentuh sinyal komunikasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH mengatakan, Bersambung ke hal 11 I Gede Putu Aryadi

(Suara NTB/ars)

WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd., mengatakan, desa wisata merupakan salah satu program unggulan Pemprov NTB saat ini.

Karena itu, momentum peluncuran desa wisata merupakan momen yang ditunggu-tunggu.

Hal itu disampaikan Wagub di sela-sela launching Desa Wisata dan E-Ticketing di Mataram, Kamis (25/7) malam. Pemprov NTB sadar bahwa kemajuan pariwisata tidak akan berarti apaapa jika tidak dapat menurukan angka kemiskinan.

Bersambung ke hal 11

TENUN - Pemprov NTB menargetkan jadi pusat fashion muslim dunia 2020 mendatang. Tahun ini, mulai dikembangkan industri kreatif produk kerajinan tenun. Tampak seorang perajin di Desa Sade, Pujut, Lombok Tengah sedang menenun beberapa waktu lalu.

Pengembangan Desa Wisata, Solusi Sejahterakan Rakyat Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengakui, banyak hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat desa. Penggunaan Dana Desa misalnya, bukan hanya

berputar pada pembangunan infrastruktur semata. Tetapi juga untuk mengembangkan potensi desa untuk dijadikan sebagai desa wisata.

Pada acara Launching Desa Wisata dan E-Ticketing di Mat-

aram, Kamis (25/7) malam, di hadapan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Eko Putro Sandjojo, BSEE., M.BA, Perwakilan Menteri Pariwisata, Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/bay)

LAUNCHING - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Eko Putro Sandjojo saat melauncing desa wisata dan e-ticketing di Mataram, Kamis (25/7) malam.

Kembangkan Industri Tenun

NTB Targetkan Jadi

Pusat ’’Fashion’’ Muslim Dunia Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menargetkan jadi pusat fashion muslim dunia 2020 mendatang. Tahun ini, mulai dikembangkan industri kreatif produk kerajinan tenun dan batik Sasambo. ‘’Sekarang kita mengarah ke industri kreatif, fashion dari tenun NTB,’’ kata Kepala Dinas Perindustrian (Disperin) NTB, Ir. Andi Pramaria, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (26/7).

Ia menjelaskan, tahun ini Uni Emirat Arab menjadi negara terbaik sebagai pusat fashion muslim dunia. Indonesia berada di peringkat kedua.

Pemerintah pusat menargetkan, Indonesia menjadi pusat fashion muslim dunia pada 2020 mendatang.

Peluang inilah yang ditangkap oleh Pemprov NTB dengan mengembangkan industri kreatif fashion muslim dari kain tenun dan batik Sasambo. ‘’Makanya kita melakukan pelatihan untuk bisa menjadikan NTB menjadi pusat fashion muslim dunia, basisnya tenun,’’ kata Andi.

Ia mengatakan, Pemprov melatih sebanyak 20 desainer-desainer lokal.

Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 27 Juli 2019

Halaman 2

Pemkot Dorong Peningkatan Investasi Pemberdayaan SDM TERSEDIANYA sumberdaya manusia (SDM) sangat menentukan kemajuan sebuah daerah. Menjemput peradaban harus terus dilakukan melalui berbagai program, baik program yang berbentuk teknis atau fisik dan non teknis sehingga kemajuan daerah atau lingkungan bisa tercapai.

Salah satu yang dilakukan oleh Lurah Mandalika, Nasrudin, yakni terus menjalankan program-program pemberdayaan SDM untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Suara NTB/viq) yang ada di Kelurahan MandaNasrudin lika, Mataram. “Kita sedang jalan kan sekarang ini dalam sosialisasi. Fokus tahap awal ini sedang terus melakukan sosialisasi tentang pemberdayaan sumberdaya manusia,” ungkap Nasrudin, Jumat (26/7).

Sebagai penunjang jalannya sosialisasi SDM, Nasrudin telah memprogramkannya dengan pembiayaan bersumber dari dana kelurahan yang dialokasikan pemkot Mataram secara bertahap.

Dana Kelurahan yang dikeluarkan oleh Pemkot Mataram sebesar Rp370 juta ini nantinya 30% akan digunakan untuk pemberdayaan SDM masyarakat.

“Anggaran tahap awal kan Rp370 juta untuk keseluruhan. Untuk pembinaan ini kita hanya gunakan 30 persen. Seperti apa?

Seperti pelatihan-pelatihan bimtek berkaitan dengan sampah dan supaya kita bisa melahirkan kondisi lingkungan yang bersih. Itu makanya kita lakukan sosialisasi dan terus memberdayakan masyarakat,” katanya.

Rencana itu menjadi fokus Nasrudin dalam menciptakan SDM ke arah lebih baik. Ia menilai, dengan adanya SDM yang memadai, semua bentuk permasalahan yang ada di kelurahan, seperti, kebersihan, kemiskinan, serta permasalahan lainnya, akan segera terurai dengan memajukan tingkat SDM. “Misalnya, dalam penguatan ibu-ibu PKK. Kalau mereka sudah faham fungsi dan manfaatnya. Mereka akan bekerja maksmal. Makanya, itu menjadi fokus utama di kelurahan Mandalika,” tuturnya.

Nasrudin juga menegaskan kepada masyarakat untuk berbenah diri. Dengan begitu, kelurahan yang ditempati masyarakat bisa lebih maju dan lebih modern dalam menyikapi permasalahan. Ia pun melakukan dengan berbagai pihak.

Terkait SDM, kelurahan Mandalika kerap bekerjasama dengan dinas-dinas terkait peningkatan SDM. Misalnya seperti Dinas Lingkungan Hidup untuk mengedukasi masyarakat tentang pengolahan sampah. Dengan PKK Kota dalam mengedukasi ibu-ibu PKK, serta dengan dinas lainnya. “ Itu semua kita lakukan demi memajukan SDM. SDM itu kan menjadi kuncinya. Jadi, sebesar apapun anggaran atau sebesar apapun program kita, jika SDM kita lemah? Semua tidak akan berjalan dengan baik,” tutupnya. (viq)

Seharusnya Tak Ada Orang Miskin WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., mengapresiasi besarnya alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan di Kota Mataram. “Kalau Rp164 miliar anggarannya, ini seharusnya sudah tidak ada orang miskin di Mataram,” katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, kemarin. Namun kenyataannya masih banyak orang miskin di Mataram. Dia menduga minimnya korelasi antara anggaran dengan pencapaian pengentasan kemiskinan, karena tidak adanya pendampingan dari Pemkot Mataram setelah pendistribusian bantuan.

“Kalau anggarannya sudah sampai Rp164 miliar, itu harus ada pendampingan,” ujarnya. Bantuan kepada masyarakat miskin berupa hibah atau bansos seyogiyanya tidak dilepas begitu saja. Bukan tidak mungkin, lanjut dia, masyarakat yang menerima bantuan, memanfaatkannya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif. Seharusnya, kata Muhtar, setiap bantuan yang diberikan kepada masyarakat, terlebih bantuan modal usaha, harus ada pendampingan intensif. “Supaya apa yang kita berikan itu, ada manfaatnya,” cetusnya.

Dewan, demikian Muhtar, menginginkan program yang disertai pendampingan. Karena seperti diketahui, Dewan melalui program pokir (pokok - pokok pikiran) juga menyalurkan bantuan modal usaha kepada masyarakat. “Tapi kalau digunakan untuk yang lain - lain, ini kan sia- sia,” sesalnya. Melalui program pokir dewan dalam satu periode (lima tahun), diyakini mampu membantu pengentasan kemiskinan dengan signifikan. Namun fakta di lapangan yang menunjukkan masih adanya orang miskin, mengindikasikan belum terpolanya pemberian bantuan.

Seharusnya, kata politisi Gerindra ini, masyarakat yang sudah diintervensi kemiskinannya, tahun berikutnya sudah tidak miskin lagi.

Oleh karena itu, Muhtar mendorong Pemkot Mataram melakukan pendampingan terhadap program pengentasan kemiskinan. Agar hajatan Pemkot Mataram untuk mengentaskan kemiskinan dapat tercapai. Dia berharap bahwa orang miskin yang ada di Mataram bukanlah orang yang berasal dari luar Mataram. “Begitu lihat Kota Mataram ini menarik, datang orang luar, terus muncul orang miskin lagi. Ini yang kita khawatirkan,” katanya.

Anggota dewan dari dapil Ampenan ini, meminta Pemkot Mataram mewaspadai para pendatang yang masuk ke Kota Mataram. Jangan sampai, kata Muhtar, pendatang yang hijrah ke Mataram justru berkontribusi menambahkan kemiskinan. “Jangan sampai nanti setelah mendapatkan bantuan, membawa lagi keluarganya datang ke Mataram,” katanya. Pada bagian lain, Muhtar memastikan bahwa pemberian bantuan oleh eksekutif maupun dewan melalui program pokir kepada masyarakat tidak tumpang tindih.

“Saya kira tidak ada tumpang tindih karena ini kan keluarnya melalui jalur yang sama,” pungkasnya. (fit) H. Muhtar

Penurunan Angka Kemiskinan Melambat

Mataram (Suara NTB) Penurunan angka kemiskinan di Kota Mataram melambat. Peningkatan investasi didorong agar selaras dengan pertumbuhan tenaga kerja. Regulasi perlu diperkuat agar tak menyulitkan pengusaha.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengakui, di tahun 2018 penurunan angka kemiskinan melambat yakni sekitar 0,26 persen atau di bawah satu persen sesuai target dari Pemerintah Provinsi NTB. Salah satu faktor pelambatan adalah akibat kebencanaan, sehingga mempengaruhi alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan. Saat itu, pemerintah memfokuskan pada rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. “Tahun kemarin faktor gempa,” kata Mohan ditemui, Jumat (26/7).

Data dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan angka penduduk miskin mencapai 34 ribu jiwa lebih berasal dari kelurahan. Pemkot Mataram tetap berupaya mereduksi tingkat kemiskinan dengan mengurangi tingkat ketergantungan masyarakat pada bantuan diberikan oleh pemerintah.

Pengentasan kemiskinan menggunakan basis data terpadu. Pola intervensi melalui empat klaster. Yakni, peningkatan kualitas sarana – prasarana, pendidikan dan

kesehatan, serta peningkatan sumberdaya manusia.

Masing – masing klaster ini tambah Mohan, terdistribusi ke dalam program organisasi perangkat daerah (OPD) yang arahnya mengerucut pada pengentasan kemiskinan. “Tema besarnya itu tetap pengurangan angka kemiskinan,” ungkapnya.

Mohan menyadari Mataram sebagai barometer pertumbuhan ekonomi di kota.

Peningkatan ekonomi perlu didorong pengusaha banyak berinvestasi di Kota Mataram. Untuk menarik investor perlu ada regulasi berupa peraturan daerah maupun peraturan walikota secara terbuka memberikan kesempatan dan kepastian soal aturan, sehingga mengarah pada iklim investasi yang positif.

Jika investasi tumbuh akan sejalan dengan peningkatan tenaga kerja. Tenaga kerja banyak terserap di sektor informal berdampak pada pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan.

Yang paling penting saat ini, bagaimana memastikan investor tertarik berinvestasi di Kota Mataram. Artinya,

(Suara NTB/cem)

INVESTASI - Seorang pekerja menyelesaikan salah satu bagian bangunan hotel di Jalan Sultan Hasanuddin, Cakranegara, Jumat (26/7). Pemkot Mataram mendorong peningkatan investasi sebagai salah satu upaya mengentaskan kemiskinan yang hingga kini penurunannya melambat.

Disamping itu demikian kerja siap pakai yang memiliharus ada garansi bagi investor. Pemkot harus ramah ter- kata Wawali, pendidikan voka- ki spesialisasi tertentu. “Pehadap investor, birokrasi tidak si untuk peningkatan kualitas rusahaan sekarang ini menberbelit – belit, tidak ada tin- sumberdaya manusia dibutu- cari tenaga kerja yang betul – dakan quratif dan lain se- hkan. Karena ini memiliki betul mahir di bidangnya,” prospek menghasilkan tenaga demikian kata Mohan. (cem) bagainya.

DP3A Beri Pelatihan Manajemen Penataan Pasar Kebon Roek Pemkot Mataram Usaha bagi Korban Bencana Mataram (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram memberikan pelatihan manajemen usaha bagi para korban bencana. Peningkatan keterampilan dibutuhkan agar para korban terutama para perempuan dapat meningkatkan kesejahteraan.

Selain memberikan pelatihan, DP3A juga melatih para ibu rumah tangga mengolah makanan serta memberikan bantuan peralatan. Bantuan peralatan disampaikan oleh Kepala DP3A Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany ditemui, Jumat (26/7) berdasarkan proposal diusulkan oleh masyarakat. Pelatihan ini difokuskan pada korban bencana di lingkungan Jangkok Kelurahan Selagalas.

“Kita kasih pelatihan untuk meningkatkan kemampun mereka. Dan, ada sedikit bantuan peralatan membuat kue lumpur sesuai permintaan mereka,” kata Dewi.

Meskipun bencana gempa bumi terjadi satu tahun lalu, tetapi kondisi ekonomi masyarakat belum stabil. Dikatakan Dewi, masyarakat terutama ibu – ibu rumah tangga membutuhkan perdampingan dari pemerintah. Para korban bencana perlu dimotivasi karena psikologi mereka masih terganggu akibat bencana gempa

bumi Juli 2018. “Memang kejadiannya setahun yang lalu, tapi harus tetap didampingi,” tambahnya.

Dia melihat keterampilan masyarakat khususnya perempuan di Lingkungan Jangkok mengolah ketan maupun nasi menjadi kerupuk. Ada keinginan mereka untuk beralih profesi untuk menjual makanan.

Tetapi terkendala alat dan keterampilan di bidang itu.

Dalam manajemen usaha ini, warga dilatih mengatur pengeluaran dan pendapatan. Selama ini, masyarakat hanya berpikir konvensional tapi tidak

menghitung berapa uang keluar dan uang masuk. Keuntungan diperoleh hanya sedikit.

“Kita sempat tanya mereka mau alih profesi tapi belum bisa cara membuat kue,” terangnya. Dari pelatihan tersebut diharapkan Dewi, masyarakat terutama perempuan para korban bencana mampu bertahan walaupun dalam kondisi darurat. Hasil usahanya dapat digunakan untuk menyekolahkan anak – anak mereka sampai jenjang pendidikan lebih tinggi, sehingga mampu bekerja di sektor informal. (cem/*)

(Suara NTB/ist)

BANTUAN - Kepala DP3A Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany menyerahkan bantuan peralatan bagi perempuan korban bencana di Lingkungan Jangkok, Kelurahan Selagalas, Kamis (25/7). Pelatihan manajemen usaha diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masih Menunggu

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram masih menunggu eksekusi atas rencana investor asal Jakarta yang hendak menata pasar tradisional Kebon Roek. Pemkot merasa yakin bahwa rencana investasi kali ini akan terealisasi, berbeda dengan rencana investasi di tempat lainnya di Mataram.

Rencana pengelolaan pasar tradisional oleh pihak ketiga diawali dengan ekspose di hadapan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh awal tahun 2019 lalu. Pengusaha menawarkan gagasan dengan memadukan pasar tradisional dengan hotel. Total investasi rencananya mencapai Rp200 miliar lebih.

Namun setelah ekspose belum ada kejelasan dari pengusaha. Bahkan, rencana penataan Pasar Kebon Roek melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dibatalkan. Di satu sisi, Pemkot Mataram telah membebaskan lahan di Kebon Talo untuk revitalisasi.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito mengklaim, komunikasi dengan pengusaha tetap jalan. Mereka sedang merevisi perencanaan yang disesuaikan dengan ketersediaan lahan yang disiapkan oleh pemerintah. “Komunikasi tetap.

Informasi terakhir mereka sedang lakukan revisi,” kata Sekda

ditemui, Jumat (26/7).

Bukan saja penataan Pasar Kebon Roek. Tahun sebelumnya, Ampenan harbour serta pembangunan hotel dan pusat perbelanjaan di lahan milik Pemkot Mataram di Taman Wisata Loang Baloq tak jelas. Investor hanya memberi angin surga atau harapan palsu. Perencanaan disusun matang jadi terbengkalai.

Sekda meyakini kasus tersebut tidak akan terulang pada penataan Pasar Kebon Roek. Pengusaha asal Jakarta ini, memiliki pengalaman dibeberapadaerahmengelolapasar secara modern. Hanya saja, membutuhkanwaktupengkajiantermasuk mengubah perencanaan sebelumnya. “Yang namanya revisi kan butuh waktu lama,” tandasnya.

Dorongan agar investor menyimpan uangnya di bank daerah sebagai jaminan untuk melihat keseriusan berinvestasi. Eko menegaskan, Pemkot Mataram berusaha mempermudah investasi masuk, sehingga pengusaha ramai – ramai menanamkan modal.

Dengan pola seperti itu kata dia, samaartinyamempersulitpengusaha berinvestasi di Kota Mataram.

Pihaknya menginginkan bagaimana pemerintah harus ramah terhadapinvestor,pelayananperizinan tidak berbelit – belit serta memberikan kepastian terhadap investasi mereka. “Kita tidak ingin mempersulit investor,” tegasnya. (cem)

Harga Hewan Kurban Naik Mataram (Suara NTB) Memasuki Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban 1440 Hijriah, Agustus 2019 mendatang, harga hewan kurban di Kota Mataram mengalami kenaikan. Kenaikan harga hewan kurban Agustus 2019 ini diprediksi mencapai 5-10 persen.

Salah satu penjual hewan kurban di Sekarbela, H. Marham mengungkapkan, harga kambing memang cenderung naik. Ia membeli kambing dari Gerung Lombok Barat dengan harga Rp2 juta hingga Rp2,5 juta/ekor. Nantinya, Marham akan menjual dengan harga Rp2,7 juta - Rp3 juta.

“Dulu harganya sampai Rp1 juta dan paling mahal sampai Rp2 juta. Tapi sekarang lebih mahal,” kata Marham kepada Suara NTB, Jumat (26/7). Marham beranggapan kenaikan diakibatkan lantaran hewan kurban yang dibelinya harus berasal dari daerah NTB.

Dulu ia membeli hewan kurban yang berasal dari Jawa. “Karena ada peraturan harus membeli hewan kurban dari daerah NTB, mungkin itu yang membuat harganya naik,” tuturnya.

Kendati demikian, menurut Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli, stok hewan kurban di Kota Mataram, seperti sapi dan kambing dinilai cukup untuk perayaan hari raya tersebut. Sebagai pembanding, pada tahun 2018 yang lalu, jumlah yang dipotong sebanyak 2.700 ekor. Kambing berjumlah 1.723 ekor dan sapi berjumlah 983 ekor yang disembelih oleh masyarakat kota Mataram.

Sedangkan, pada tahun 2019 ini, jumlah hewan kurban seperti kambing dan sapi mengalami peningkatan hingga 3.000 ekor lebih. Jumlah tersebut tersebar di sejumlah pengepul yang ada di kota Mataram sebanyak 82 titik tempat penjualan hewan kurban. “Jumlah ini mungkin

akan mengalami peningkatan.

Saat ini memang berjumlah 3.000 ekor lebih. Baik itu sapi dan kambing,” kata H. Mutawalli.

Terkait peningkatan jumlah hewan kurban, kata Mutawalli, nantinya hewan kurban yang tersebar di 82 titik yang ada di Kota Mataram akan diperiksa oleh Tim dari Distan kota Mata r a m .

Tim Pengawasan

H. Mutawalli

Hewan Kurban (TPHK) ini berjumlah 57 orang yang terdiri dari dokter hewan, paramedis hewan, kemudian dibantu oleh mahasiswa fakultas kedokteran hewan UNTB Mataram.

“Tim ini akan bekerja H-7 dan H+7 lebaran. Yang dilakukan pada H-7 akan keliling memerikasa hewan-hewan kurban yang dijual tersebut. Sedangkan yang dilakukan H+7 lebaran ialah mengawasi proses pemotongannya supaya higenis dan tidak mencemari lingkungan,” tutur Mutawalli.

Pemeriksaan hewan kurban yang dilakukan TPHK ini nantinya melakukan pemerikasaan terkait kesehatan hewan kurban.

Menurutnya, hewan kurban biasa terjangkit koreng, flu, pilek, dan sa-

kit mata (mata merah). “Yang paling sering ditemukan itu, sakit koreng, flu pilek, dan sakit mata merah. Tapi tidak terlalu banyak dan itu umum ditemukan,” jelas Mutawalli.

Mutawalli menilai, saat ini memang harga hewan kurban masih normal. Ada pun sampai hari ini, lanjut dia, ada kemungkinan naiknya 5 sampai 10 persen.

“Udah biasa itu. Tahun lalu misalnya, harga awal Rp2,5 juta menjadi 3 juta. Tapi itu kan ndak dibeli orang, rugi dia,” tuturnya.

Mutawalli menghimbau, bagi masyarakat yang hendak memotong dalam jumlah banyak kemudiaan ingin diperiksa, pemotong hewan kurban bisa mengirim surat permohonan kepada Dinas Pertanian kota Mataram. “Silakan, bagi masyarakat yang motong dalam jumlah banyak kemudiaan ingin diperiksa, bisa bersurat ke dinas. Untuk diperiksa sehat atau tidak,” tutupnya. (viq)

(Suara NTB/viq)

(Suara NTB/fit)

Jelang Pilkada Kota Mataram

Golkar Berpeluang Usung Kader Sendiri Mataram (Suara NTB) Perolehan sembilan kursi di parlemen menjadi modal bagi Partai Golkar untuk mengusung kader sendiri pada pemilihan kepala daerah 2020 mendatang. Mekanisme pencalonan diserahkan ke internal partai.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Mataram, H. Mohan Roliskana membenarkan, perolehan sembilan kursi di

parlemen memberi peluang bagi Partai Golkar untuk mengusung kader sendiri pada Pilkada mendatang. Tetapi, urusan ini tidak bisa secara parsial dilakukan oleh DPD Partai Golkar Kota Mataram.

Melainkan menyangkut keputusan internal partai secara berjenjang mulai dari tingkat kota, provinsi hingga pusat.

“Iya bisa, tapi tidak bisa saya sendiri yang memutuskan,”

kata Mohan.

Mohan mengaku belum membangun komunikasi politik dengan lintas partai.

Tahapan Pilkada masih terlalu lama, sehingga ia ingin fokus menyelesaikan satu – persatu urusan kepartaian.

Antara lainya, menyelesaikan kader Golkar yang duduk di parlemen dengan mempersiapkan alat kelengkapan dewan dan urusan partai

lainyna.

Meskipun tahapan Pilkada dimulai September mendatang, Mohan yang kini menjabat sebagai Wakil Walikota Mataram menilai tahapan dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sifatnya administrasi. “Tahapan dimulai KPU sifatnya administrasi saja,” tandasnya.

Dia juga tidak mau tergesa – gesa menentukan sikap uru-

san politik. Perlu menjajaki kekuatan diri maupun lawan seperti apa. Termasuk sejauh mana penerimaan dan harapan publik yang perlu diukur, sehingga jangan sampai keliru melangkah.

Oleh karena itu kata Mohan, secara perlahan akan melihat perkembangan atau dinamika politik yang terjadi di masyarakat. Kepastian untuk berpasangan dengan siapa pun

hingga kini belum diputuskan.

Termasuk kabar diduetkan dengan TGH. Mujiburrahman yang notabene merupakan kader Golkar. “Iya, nanti kita lihat saja,” jawabnya diplomatis.

Persoalan dirinya disebut sebagai kandidat kuat pada Pilkada Kota Mataram dinilai hanya pandangan masyarakat.

Di atas kertas, ia belum tahu sejauh mana kekuatan politiknya. Mohan menegaskan,

masih terlalu dini membicarakan pilkada. Sebab, ia ingin fokus menyelesaikan tugasnya sebagai Wakil Walikota Mataram mendampingi H. Ahyar Abduh. Apalagi dua pekerjaan rumah yang belum diselesaikan yakni penataan Pantai Ampenan dan Kawasan Bisnis Cakranegara. “Bicara pilkada nanti sajalah. Saya mau fokus bekerja dulu,” demikian kata Mohan. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 27 Juli 2019

Halaman 3

Mataram (Suara NTB) Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) meminta perbankan tak khawatir mengucurkan kreditnya. UMKM meyakinkan bahwa mereka dapat dipercaya bank. Hal ini mengemuka dalam sebuah pertemuan UMKM dan stakeholders di Mataram.

Hj. Humairo, salah satu pelaku UMKM produsen tenun dari Kembang Kerang, Aikmel Kabupaten Lombok Timur mengadukan perihal penolakan halus pengajuan kreditnya untuk pengembangan usaha.

Dia adalah salah satu produsen kain tenun di Lombok. Hasil tenun kelompok binaannya juga telah banyak dikirim ke luar negeri. Meskipun, ekspornya masih menggunakan jasa eksportir luar daerah.

Hj. Humairo mengadukan soal pengajuan kredit sebesar Rp25 juta kepada Bank BNI Cabang Selong. Pengajuannya direspon oleh pihak bank. Dengan mengutus salah satu petugasnya untuk melakukan survei dan analisa kelayakan. Hj. Humairo mengatakan, oleh petugas bank pelat merah ini, ia diminta menyerahkan agunan agar proses pencairan dapat disetujui.

Padahal, dalam ketentuannya, penyaluran Kredit Usaha

Rakyat (KUR) oleh perbankan hingga nominal kredit Rp25 juta, tidak dikenakan agunan.

“Saya sesalkan, kenapa sampai sekarang pihak bank non komunikasi (digantung).

Tidak ada informasi lanjutannya,” keluh Hj. Humairo.

Padahal, dengan kemampuan dan omzet yang dihasilkan sebulan, baginya cicilan kredit untuk plafon Rp50 jutapun, ia masih sanggup menunaikan kewajiban cicilannya kepada bank.

”Dikasi plafon kredit Rp50 juta, belum habis pendapatan kita untuk nyetor. Saya pertanyakan itu, bank jangan khawatir kepada UMKM,” katanya.

Keluhannya inipun disampaikan langsung kepada Asosiasi Pengusaha Eksportir (Apex) Provinsi NTB. Dan kepada Pemimpin BNI Mataram, Muh. Musyafak. Ketua Apex Provinsi NTB, H. Anhar Tohri juga meyakinkan agar perbankan tak perlu khawatir memberikan kredit kepada pelaku UMKM. Apalagi UMKM yang telah memiliki kemampuan untuk ekspor.

UMKM menurutnya telah kebal dengan keadaan. Beda keadaannya dibanding dengan pengusaha-pengusaha besar.

UMKM dikatakan nyaris tak pernah rugi. Meskipun keadaan sulit. Jika pengusaha besar, dalam keadaan ekonomi sulit dipastikan bisnisnya akan langsung terganggu.

Ketangguhan UMKM dibuktikannya saat gempa tahun lalu. Meski dilanda musibah, UMKM tetap eksis. Menanggapi ini, Muh. Musyafak membenarkan, dalam ketentuannya kredit dengan plafon hingga Rp25 juta tidak diharuskan penjaminan. Baik berupa jaminan kendaraan bermotor (BPKB), atau sertifikat tanah.

Jikapun ada di antaranya perbankan meminta jaminan, sifatnya hanya sebagai jaminan. Bukan untuk disita,

atau bahkan dijual ketika nasabah mengalami persoalan dalam melaksanakan kewajibannya. “Yang jelas, tidak ada bank yang menjual atau melelang jaminan.

Sampai saat ini tidak ada. Agunan itu hanya sebagai bukti untuk memastikan keseriusan nasabah.

Bukan untuk dijual,” tegasnya. (bul)

Muh. Musyafak

ITDC Beri Ruang Pemenang Tender Kerjasama dengan Pelaku Konstruksi Lokal Mataram (Suara NTB) Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) telah melakukan lelang untuk paket proyek pembangunan sejumlah infrastruktur dasar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kuta, Lombok Tengah.

Meski tender terbuka secara global, pemberdayaan kepada masyarakat konstruksi lokal tak serta merta diabaikan. Paket proyek yang dilelang akan dimulai pelaksanaannya pada Oktober 2019 ini.

Kepada kontraktor maupun konsultan lokal diharapkan ikut berpartisipasi.

Pada prinsipnya, ITDC selaku pengelola KEK Mandalika, kata Direktur Konstruksi dan Operasioal ITDC, N. Wirawan, juga mendukung lahirnya Pergub 20 Tahun 2019 terkait keharusan bekerjasama antara kontraktor dan konsultan luar pemenang tender dengan pelaku usaha lokal. Terutama untuk paket-paket proyek dengan sumber dana APBD. Untuk diketahui, ITDC dalam pelelangan konstruksinya menggunakan metode lelang internasional. Mengingat sumber pembiayaannya juga dari pembiayaan asing. Sehingga pesertanya siapa saja dan asal mana saja. Secara kualifikasi yang dipersyaratkan untuk lelang internastional.

“Kepada pemenang tender, akan direkomedasikan temanteman yang punya peluang atau bekerjasama melalui mekanisme sub kontrak. Tapi demikian, penentuan kemampuan pengusaha lokal juga akan disesuaikan kualifikasi kesiapannya oleh pemenang tender. Tergantung negosisiasinya nanti, prinsipnya kita serahkan pola business to business,” kata N. Wirawan kepada Suara NTB, Jumat (26/7) kemarin.

Dalam mendukung pemberdayaan kepada kontraktor dan konsultan lokal atas lahirnya

(Suara NTB/bul)

N. Wirawan Pergub tersebut, menurutnya tidak juga diterjemahkan sebagai kegiatan bagi-bagi kue, atau paket proyek oleh ITDC. Kepada pengusaha lokal, ia mengatakan pengusaha lokal juga harus mampu kompetitif sebagai mitra bagi pemenang tender yang di elang oleh ITDC. “Saya sih berharap, temanteman pengusaha yang sudah punya pengalaman ikut dalam pembangunan Pelabuhan Gili Mas Lembar dan pembangunan bandara juga bisa melakukan pembahasan dengan para kontraktor yang memenangkan lelang di ITDC nanti,” ujarnya.

Memberdayakan pengusaha lokal, tambah N. Wirawan, sejatinya bukan hal baru. Dalam tiga tahun terakhir, ITDC juga memberikan ruang kepada pengusaha lokal. Dan terbukti, tidak jarang pengusaha-pengusaha lokal (NTB) yang turut mendukung pembangunan infrastruktur dasar di KEK Mandalika. Terbukti, pekerjaan pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan, misalnya suplai ma-

terial, pengerjaan beton, pabrikasi baja dilakukan sangat professional.

“Pekerjaannya bagus-bagus pengusaha lokal kita.

Karena itu, silahkan lakukan pendekatan business to business juga dengan pemenang tender nanti,” sarannya. Ia menekankan, pembangunan KEK Mandalika, dari pengerjaan awal, hingga jangka panjang akan memberi manfaat besar bagi masyarakat lokal.

Salah satu persoalan yang dikemukakannya, dijumpai oknum-oknum pengusaha lokal yang terindikasi menghalang-halangi pengusaha lokal lainnya yang tercantum mengerjakan paket proyek di KEK Mandalika. “Misalnya, ada pihakpihak yang mencegat angkutan material yang dipasok oleh pengusaha lokal lainnya. Ini berpotensi menghambat pembangunan KEK Mandalika yang sudah diprogramkan dan dijadwal. Jangan sampai molor karena ulah beberapa orang,” imbuhnya.

Mungkin saat ini ada pihak-pihak yang belum terakomodir dan menganggu pihak lain yang tengah bekerja. N. Wirawan meyakinkan, pada akhirnya masyarakat lokal akan mendapatkan multiflier efek pembangunan KEK Mandalika ini. Bisa saja yang tunda saat ini, akan mendapat bagian pada pembangunan lainnya di KEK Mandalika secara bertahap.

Untuk meredam gangguan ini, ITDC telah membangun kerjasama dengan Bupati Lombok Tengah, H. Suhaili FT, dan Forkominda lainnya. Bergerak bersama-sama mengingatkan kepada pihak-pihak yang terindikasi menganggu pembangunan di KEK Mandalika. “Jangan lagi lah, ada pengusaha lokal yang bertengkar hanya karena belum dapat kebagian. Untuk menangani ini, kami sangat mengapresiasi Bupati Loteng dan Forkominda sangat mendukung penuh,” demikian N. Wirawan. (bul)

(Suara NTB/bul)

HEWAN KURBAN - Hewan kurban di tingkat pengepul

Stok Hewan Kurban Melimpah Mataram (Suara NTB) Harga hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1440 H/2019, belum mengalami kenaikan. Hari raya kurban akan dilaksanakan pada 11 Agustus 2019. Persiapan telah dilakukan. Panitia kurban juga telah terbentuk di masing-masing masjid. Hari raya kurban di NTB biasanya tak kalah meriah dengan hari raya Idul Fitri.

Spanduk bertulis menerima dan menyalurkan hewan kurban juga telah tersebar di mana-mana. Pedagang hewan kurban juga sudah mulai mengisi tempat. Bisa dijumpai di Kota Mataram. Para pengepul juga telah mulai mengumpulkan hewan-hewan kurban yang dijual oleh para pemilik ternak.

H. Misbah, salah satu penjual hewan kurban di Gunung Sari, Lombok Barat mengaku harga hewan kurban belum mengalami kenaikan signifikan. Harga sapi yang ia tawarkan bervariasi. Dari Rp12,5 juta perekor,

Rp13 juta, Rp13,5 bahkan sampai Rp17 juta per ekor. Pembeli diberikan pilihan untuk menentukan bobot hewan kurban yang dibeli, sesuai anggarannya. Harga ini juga masih bisa dinego.

Ketua Kelompok Pejagal Hewan Kota Mataram (KPHM), Pestival Rohyadi juga mengatakan karga hewan kurban masih stabil saat. Kenaikan biasanya terjadi dua atau satu hari sebelum pelaksanaan hari raya kurban.

Terjadi kenaikan harga hewan kurban, dari tingkat peternak naiknya hanya Rp1 juta.

“Karena peternak juga tahu harganya saat kebutuhannya tinggi. Ditingkat peternak naiknya antara Rp500 ribu sampai Rp1 juta. Kalau di pengepul, tergantung situasinya,” kata Rohyadi kepada Suara NTB, Jumat (26/7) kemarin.

Dengan potensi kenaikan harga sapi di tingkat petani, harga daging juga akan turut mengalami kenaikan. Dit-

ingkat Rumah Potong Hewan (RPH), harga daging akan naik Rp2 ribu/Kg. selanjutnya di pasaran kenaikan harga juga otomatis akan mengikuti. Kemungkinannya sampai berapa harga daging, Rohyadi belum bisa memberikan gambaran.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani mengatakan potensi sapi potong NTB sampai saat ini masih cukup tinggi, termasuk untuk hewan kurban.

Potensi hewan potong NTB mencapai 140.000 ekor. Dari potensi ini, baru terealisasi hanya 15.000 ekor, hingga 20.000 ekor.

Atau sekitar 120.000 ekor yang masih dapat dimanfaatkan.

Melihat tren setiap kebutuhan hewan potong saat Idul Adha, sejak tahun 2010 hingga 2018, terjadi peningkatan. Hanya 2017 stagnan, bahkan berkurang. Tahun 2018 lalu, jumlah sapi potong untuk kurban sebanyak 6.085 ekor, 153

ekor kerbau, 10.953 ekor kambing. Dan 61.000 ekor domba.

Tersebar di 1164 lokasi dengan penerima qurban sekitar 60.280 orang. “Tahun ini kemungkinan juga meningkat, kalau melihat trennya dalam beberapa tahun belakangan,” kata kepala dinas.

Soal harga, harapannya harga yang berlaku di pasaran sesuai dengan standar. Rp45.000/ Kg sampai Rp50.000/Kg untuk berat hidup. Selain itu, menurut Hj. Budi Septiani, juga telah mengeluarkan edaran kepada kabupaten/kota untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan hewan kurban. Provinsi juga telah membentuk tim ini. Pekan depan rencananya akan melakukan pemeriksaan langsung.

“Kami juga mengimbau kepada masyarakat yang akan membeli hewan kurban, sebaiknya yang sudah diperiksa oleh petugas kesehatan dan telah diberikan tanda untuk memastikan hewan kurban aman untuk dikurban,” katanya. (bul)

Tim dari UI Rekomendasikan Petani Sembalun Kembali kepada Kearifan Lokal Mataram (Suara NTB) Tiga dosen dan satu mahasiswa FIB Universitas Indonesia melakukan pengabdian, sebagai salah satu bagian dari tridarma Perguruan Tinggi.

Pilihannya adalah Sembalun, Kabupaten Lombok Timur yang telah dikenal sebagai sentra penghasil benih bawang putih nasional.

Sembalun didapuk oleh pemerintah sebagai daerah penyangga target swasembada bawang putih nasional. Tim dari FIB UI ini diantaranya, Dr. Filia, M.Si, Didit Dwi Subagio, M.Hum, Dr. Sonya Puspasari Suganda, M.A. dan Ilhamulkarim Shaquille Aziz.

Tim ini akan melakukan pendampingan hingga Oktober 2019.

Sebagai kegiatan awal, tim menggelar Fokus Grup Diskusi (FGD), melibatkan para petani bawang putih yang ada di Kaki Rinjani pada pekan kemarin.

Dr. Filia kepada Suara NTB memaparkan beberapa hal tentang pertanian di Sembalun.

Hasil panen bawang putih yang melimpah merupakah berkah untuk para petani bawang putih Sembalun. Namun di sisi lain, hal itu menimbulkan permasalahan baru bagi para petani. Informasi yang dikumpulkan dari para petani, permasalahan utama yang dihadapi para petani Sembalun saat ini adalah hasil panen bawang putih yang melimpah.

Petani bawang putih Sembalun mendapatkan bantuan bibit bawang putih untuk ditanam. Hasil panen saat ini disiapkan untuk mendukung swasembada pembibitan bawang putih nasional.

Bawang putih untuk bibit yang dihasilkan oleh para petani setempat akan dibeli pemerintah dan didistribusikan ke daerah-daerah lain yang membutuhkan. Namun, belum semua hasil panen bibit bawang putih diakomodasikan pembeliannya oleh pemerintah.

“Hal itu disampaikan para petani Semablun pada saat diskusi dengan kami,” kata Dr. Filia. Bibit bawang putih Sembalun memiliki keunggulan dari segi kualitas dan masa tanam yang lebih singkat dari bibit bawang putih yang lain. Oleh karena itu, bibit bawang putih Sembalun diunggulkan sebagai bibit bawang putih nasional untuk program swasembada yang dicanangkan pemerintah.

“Selain masalah hasil panen yang melimpah, penataan kelompok tani bawang putih Sembalun juga perlu dilakukan,” ujarnya. Penataan kelompok tani bawang putih lebih kepada mengubah pola pikir petani yang cenderung konsumtif dalam hal penggunaan pupuk.

Petani di Sembalun memiliki kecenderungan untuk menggunakan pupuk non organik

(Suara NTB/bul)

DISKUSI - Tim dari FIB UI usai berdiskusi dengan para petani Sembalun. yang harganya relatif lebih mahal. “Mereka membeli pupuk non organik yang lebih mahal itu tanpa mengetahui kandungan dan dampak yang dihasilkannya. Hal itu, selain menyebabkan meningkatnya biaya produksi petani dikarenakan harga pupuk yang lebih mahal, dalam jangka panjang juga berdampak kepada kandungan tanah menjadi rusak akibat penggunaan pupuk non-organik,” kata Dr. Filia.

Menyikapi persoalan penggunaan pupuk non organik ini, sebagian dari petani telah melakukan pemupukan den-

gan pupuk organik yang diproduksi sendiri. Pupuk organik dihasilkan dengan mengumpulkan kotoran hewan ternak yang dimilikinya.

Penggunaaan pupuk organik yang diproduksi sendiri ini, selain mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk membeli pupuk, juga memperbaiki kondisi tanah yang sebelumnya sempat memburuk karena penggunaan pupuk non organik. PH tanah yang sebelumnya ada di angka 3-4, setelah penggunaan pupuk organik PH tanah berangsur kembali mendekati angka 7. (bul)

(Suara NTB/bul)

UMKM Minta Bank Tak Khawatir Kucurkan Kredit

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 27 Juli 2019

Halaman 4

Rusak Akibat Gempa Susun Perencanaan Lebih Awal DINAS Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) meminta kepada pemerintah desa (pemdes) untuk lebih cepat dalam pencairan dana desa (DD). Salah satu caranya berupa melakukan perencanaan lebih awal, termasuk cepat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan DD sebelumnya.

Dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (26/7), Kepala Dinas PMD Lotim, Hj.Baiq Miftahul Wasly, mengungkapkan penggunaan dana desa sudah ada ketentuan yang menjadi patokan. Apabila ini sudah dipenuhi, maka tidak ada alasan untuk menunda-nunda. Hanya saja keterlambatan biasanya terjadi dikarenakan penyampaian LPJ tahap sebelumnya yang sering molor dilakukan oleh pemdesa.

Namun untuk pencairan tahap I, Kabupaten Lotim tercepat bersama Kabupaten Dompu, namun tidak maksimal langsung masuk, karena ada persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh desa di antaranya laporan penggunaan tahap sebelumnya karena 7 hari masuk kas daerah harus terdistribusi.

Namun ada lagi berupa APBDes yang belum disahkan. Halhal ini sudah ada ketentuannya baik dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan mengenai batas-batas waktu penganggaran dan seterusnya.

“Kita dari PMD selaku pembinaan meminta supaya dari awal mulai dari perencanaan supaya lebih awal dilakukan, sehingga dana desa setiap tahun dapat terserap maksimal,” ungkapnya.

Mantan Kepala BPKAD Lotim ini menegaskan, untuk pencairan DD tahap pertama saat ini sudah mencapai 100 persen, sementara untuk tahap kedua masih proses yakni dari 239 desa di Lotim yang sudah masuk ke rekening pemerintah desa sebanyak 194 desa. Belum tercapainya 100 persen dikarenakan laporan realisasi belum tuntas dikerjakan untuk tahap I. “Dari 239 desa, saat ini sudah 194 yang sudah melakukan pencairan dana desa. Penggunaan dana desa ini sendiri sama halnya dengan APBD. Tergantung kepada kebutuhan dan musyawarah desa,” ujarHj. Baiq Miftahul Wasly nya. (yon) (Suara NTB/yon)

Lulus ’’Passing Grade’’, FHK2 Tuntut Diakomodir Selong (Suara NTB) Ratusan guru honorer di Lombok Timur (Lotim) yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori II (FHK2) menuntut supaya diakomodir oleh pemerintah daerah. Tuntutan ini menyusul kebijakan pemerintah yang hanya mengakomodir 73 honorer FHK2, sementara sebagian besar honorer dari FHK2 ini lulus passing grade dalam rekrutmen PPPK beberapa waktu lalu.

Ketua FHK2 Lotim, Tafatul, mengatakan dari jumlah FHK2 sebanyak 499 orang di semua instansi baik dari guru, kesehatan dan penyuluh pertanian. Jumlah yang lulus passing grade pada rekrutmen PPK itu sebanyak 346 orang, sementara yang diakomodir sebanyak 73 orang. Kebijakan ini menurutnya sangat tidak relevan dan tidak berpihak terhadap kesejahteraan guru dan honorer lainnya.

“Kami FHK2 sudah bertemu dengan bupati, sekda, BKPSDM dan Dinas Dikbud, sehingga kedatangan kami ke DPRD untuk meminta supaya dewan mengalokasikan anggaran untuk mengakomodir FHK2 ini,” terangnya saat hearing yang difasilitasi oleh Komisi II DPRD Lotim, Jumat (26/7).

Sementara, kata dia, dari koordinasi dengan FHK2 seIndonesia, untuk di Kabupaten Loteng dari jumlah FHK2 yang lulus passing grade sebanyak 444 orang diakomodir semuanya. Begitu pun di Lobar dan beberapa daerah lainnya di Indonesia. Sementara hanya Lotim yang mengakomodir 73 orang, sehingga inilah yang perlu dipertimbangkan lagi oleh pemerintah daerah.

Dalam hearing itu, para honorer dari FHK2 ini menyampaikan tiga tuntutan, di antaranya supaya DPR mengalokasikan anggaran sesuai harapan dan memenuhi kekurangan, meminta kepada BKPSDM memberikan informasi yang jelas dan melakukan pemberkasan sisa FHK2 yang lulus passing grade. “Yang lulus passing grade supaya masuk pemberkasan 73 orang itu,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, Lalu Alwan Wijaya, bahwa gaji PPPK dibebankan kepada daerah, yakni dari APBD, sehingga dari koordinasi dengan bagian anggaran atau TAPD. Dasar itulah kemudian diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sehingga yang masuk ke database BKN sebanyak 73 orang dengan melihat kriteria passing grade.

Untuk PPPK ini layaknya PNS yang memiliki gaji dan tunjangan, namun dibebankan kepada daerah.

Sekdis Dikbud, Huzaefah, mendorong supaya para pekerja khususnya honorer diberikan penghasilan yang layak, sehingga dengan adanya honorer yang mengabdikan diri sangat membantu pekerjaan di pemerintah daerah, hanya saja persoalan masih pada penganggarannya. “Kita juga mendorong supaya DPRD mencarikan sumber-sumber anggaran untuk mengakomodir penghasilan guru,” harapnya.

Ditegaskannya, guru dengan penghasilan Rp500 ribu ke bawah bisa-bisa dimasukkan dalam basis data terpadu (BDT) penerima bantuan fakir miskin dari Dinas Sosial (Dinsos). Persoalannya kebijakan itu tidak mungkin dilakukan, namun guru harus diperhatikan sebagaimana mestinya.

“Kita dari Dikbud mendorong supaya kesejahteraan guru kita diperhatikan,”ujar Huzaefah yang juga Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Lotim ini.

Sekretaris Komisi II DPRD Lotim, Murnan,S.Pd, akan mengkomunikasikan hal tersebut ke pemerintah daerah. Dari legislatif, kata dia, sangat serius mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan guru. Misalnya dalam APBD induk dan APBD perubahan, alokasi anggaran untuk mengakomodir honorer hingga mencapai puluhan miliar. (yon)

(Suara NTB/yon)

MENGADU - Honorer dari FHK2 Lotim saat mengadu ke Komisi II DPRD Lotim, Jumat (26/7).

Sejumlah Objek Wisata Lotim Belum Bisa Diperbaiki

Selong (Suara NTB) Objek wisata yang ada di Lombok Timur (Lotim) yang rusak akibat gempa sampai saat ini masih banyak yang belum tersentuh perbaikan. Terbilang yang paling parah adalah kawasan wisata Sugian Kecamatan Sambelia. Sekitar 80 persen gedung yang sebelumnya menjadi Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) ini hancur. Objek wisata lainnya yang rusak adalah Bale Beleq Adat Sembalun.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pariwisata Lotim yang juga Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya, Hadi Jayari kepada Suara NTB, mengatakan, semua yang dicatat mengalami kerusakan itu sudah dimintakan dananya ke pemerintah pusat. Akan tetapi, jawaban pusat tidak ada menu Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk perbaikan sejumlah objek wisata Lotim.

“Kita sudah usulkan agar bisa dimasukkan ke DAK 2019, akan tetapi menu DAK dari Kementerian Pariwisata tidak ada untuk revitalisasi,”

terang Hadi Jayari.

DAK Kementerian Pariwisata katanya adanya hanya untuk membangun yang baru berupa pembangunan fasilitas mandi cuci kakus (MCK), musala, jalan setapak dan lainya serta tidak untuk revitalisasi.

Sementara itu, di Sugian terdapat fasilitas penginapan milik Pemkab Lotim yang rusak.

Tembok keliling dan fasilitas umum juga mengalami kerusakan berat. Adapun jalan setapak yang ada dalam kawasan hutan mangrove Sugian juga rusak semua, namun tidak juga bisa diperbaiki, karena tidak

ada menunya. “Ini yang menjadi kendala kita,” ucapnya.

Pada usulan 2020 mendatang, Dispar Lotim mencoba siasati dengan membuat landscape di Sugian. Akan tetapi untuk perkantoran dan penginapan tidak bisa dianggarkan dari DAK pusat. Usulan agar bisa didanai dari APBD Kabupaten Lotim sudah disampaikan dan diharapkan bisa disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk 2020. Pada tahun ini juga, sambungnya sudah pernah coba diusulkan akan tetapi alasan keterbatasan dana di mana se-

bagian besar diarahkan untuk mengatasi musibah gempa, sehingga tidak bisa terakomodir.

Mengingat Lotim sebagai daerah rawan gempa, Dispar Lotim mencoba untuk membangun fasilitas-fasilitas yang diharapkan juga bisa tahan gempa, seperti halnya pembangunan rumah tahan gempa. Bangunan-bangunan fasilitas umum di objek-objek wisata pun diharapkan bisa tahan gempa. “Mungkin kita bisa kembali ke kayu. Menggunakan rangka kayu seperti rumah adat Limbungan yang tidak ada kerusakan satupun akibat gempa ini,” ungkapnya.

Rumah Adat Limbungan tidak ada konstuksi kayu dan atap ilalang, sehingga diyakini tidak sampai rusak akibat gempa. Berbeda kasusnya dengan Bale Beleq Sembalun yang disebut sudah cukup tua,

(Suara NTB/rus)

Hadi Jayari sehingga turut ambruk saat guncangan gempa, meski konstruksinya dari kayu. (rus)

Pelayanan RSUD KLU Dipindah ke Gedung Lama Tanjung (Suara NTB) Proses rehab rekon infrastruktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) pascagempa hampir rampung. Manajemen merencanakan untuk merelokasi kembali pelayanan RSUD dari gedung sementara di Terminal Tanjung ke gedung lama.

Rencana pemindahan tempat pelayanan pasien RSUD itu mengemuka saat doa bersama seluruh karyawan RSUD, Jumat (26/7). Pada momen yang dihadiri Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., Kapolres Lombok Utara, TNI dan unsur pejabat itu, diketahui pemindahan dilakukan pada awal Agustus 2019.

Direktur RSUD KLU, dr. H. Syamsul Hidayat, pada kesempatan tersebut menyampaikan, proses rehab rekon gedung RSUD sudah rampung 2 bulan lalu. Perbaikan itu didanai dan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Seperti dilihat kondisi sekarang sudah bersih, (tidak ada puing-puing sisa bangunan rusak) baik di seluruh ruangan maupun halaman RSUD,” katanya.

Sebelum dipindah pada awal Agustus mendatang, manajemen RSUD masih akan melengkapi bangunan dengan prasarana yang mendukung pelayanan pasien. Antara lain, pemasangan instalasi listrik, gas medis, pemasan-

(Suara NTB/ari)

DI RUMAH SAKIT - Bupati KLU H. Najmul Akhyar saat berada di RSUD KLU untuk doa bersama, Jumat (26/7). Bupati berharap, pihak RSUD KLU memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. gan AC, jaringan internet, CCTV dan lainnya. Pemasangan seluruh jaringan instalasi itu membutuhkan waktu.

Pihaknya berharap, dalam waktu seminggu ke depan pemasangan instalasi sudah selesai. Meski sejatinya, manajemen menargetkan pelayanan

seperti operasi bedah, sudah bisa dilakukan sebelum puasa lalu. Momentum HUT KLU pada 21 Juli lalu, dinilai Samsul Hidayat cukup tepat untuk memindahkan pelayanan.

“Kebetulan HUT Lombok Utara, kita berharap kepada Pak Bupati bersama-sama berdoa di

Dikbud Sebut Lotim Masih Kekurangan 7.000 Guru Negeri Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyebut saat ini jumlah guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lotim masih kurang. Bahkan kekurangan mencapai 7.000 lebih guru negeri, kekurangan ini khususnya pada jenjang SD dan SMP. Untuk itu, keberadaan guru-guru honorer dinilainya sangat efektif, hanya saja persoalan yang dihadapi pada proses penganggaran.

Untuk mencukupi kekurangan itu, Huzaefah, mengaku hal tersebut disiasati dengan pemberdayaan guru non PNS, baik honor daerah maupun honor sekolah. Tujuannya, untuk mencover jumlah sekolah yang ada di Lotim khususnya yang berada di bawah naungan Dinas Dikbud Lotim. Adapun ide-

(Suara NTB/yon)

Huzaefah alnya dalam setiap ruang kelas harus berdiri guru negeri. Misalnya, untuk tingkat SD yang memiliki enam kelas harus masing-masing berdiri guru negeri, serta dalam sekolah itu

ditambahkan tiga guru negeri lainnya, seperti satu orang kepala sekolah, guru agama dan guru olahraga.

Terkait keberadaan antara guru negeri dan swasta dalam satu sekolah, lanjutnya, dari segi kewajiban baik antara guru PNS maupun non PNS tidak dibedakan. Hanya saja dari segi penghasilan yang berbeda. Untuk itu, ia berterima kasih kepada guru non PNS yang memiliki semangat serta kualitas yang bagus dalam menyalurkan ilmunya terhadap para peserta didik.

“Ya saat ini kita ratakan kekurangan guru negeri itu dengan memaksimalkan guru honor. Kita juga sangat bersyukur dengan pengangkatan beberapa kali guru honor. Keaejahteraannya memang harus kita perhatikan,” tandasnya. (yon)

Dewan Minta DRD KLU Dievaluasi Tanjung (Suara NTB) Keberadaan Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga kini dipertanyakan. Eksistensi dan output-nya ke daerah dianggap belum signifikan dibandingkan anggaran yang digelontorkan ke DRD. “Kita harapkan DRD dievaluasi. Kita belum dengar aktivitas apa bentuknya,” ujar Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., Jumat (26/7).

Menurut politisi Hanura ini, ia tidak berbicara pada konteks anggaran DRD yang diajukan penambahan pada KUA PPAS RAPBD-P 2019. Namun lebih kepada output yang dihasilkan oleh DRD bagi daerah.

Ardianto, meyakini orang per orang yang duduk di DRD memiliki bobot di atas rata-rata.

Para figur di DRD kebanyakan adalah akademisi dan praktisi dengan latar belakang intelek-

tualitas yang melebihi standar SDM masyarakat Lombok Utara. Bahkan menurutnya, dengan alokasi anggaran minim di DRD tidak mencerminkan bentuk penghargaan kepada DRD. Untuk diketahui, pada pembahasan KUA PPAS lalu, tambahan anggaran DRD sebesar Rp 261.280.000,-, (dari sebelumnya di APBD murni sebesar Rp 260.480.000,-) menjadi bahan pertanyaan Banggar DPRD KLU, Sekda Lombok Utara, Drs. Suardi, MH., dalam jawabannya mengatakan penambahan anggaran tersebut tergolong sangat kecil. Namun poin TAPD dalam hal ini, bukan pada penambahan nominal melainkan menyangkut intelektualitas para anggota Dewan Riset dihubungkan dengan output dan anggarannya.

“Anggota Dewan Riset Daerah Kabupaten Lombok Utara

Tahun 2019 sebanyak 13 orang dengan tingkat pendidikan setara S2 sebanyak 6 orang dan S3 sebanyak 7 orang dengan spesifikasi pendidikan: kesehatan 2 orang, pendidikan 2 orang, ekonomi 3 orang, hukum pemerintahan 2 orang, infrastruktur 2 orang dan pertanian 2 orang,” paparnya.

Adapun output dari DRD sesuai dengan tupoksi DRD, sambung Sekda, meliputi dua hal.

Pertama memberikan masukan kepada pemerintah untuk menyusun arah, prioritas serta kerangka kebijakan pemda di bidang iptek. Selain itu mendukung Pemda dalam melakukan koordinasi di bidang iptek. ‘’Kedua, memberikan analisa terkait dengan program pemerintah mengenai hambatan dalam mencapai target yang ada dan memberikan tawaran solusi dalam bentuk rekomendasi,’’ terangnya. (ari)

gedung ini. Mudah-mudahan dengan doa ini memulai memberikan kami kekuatan untuk pelayanan terbaik kepada masyarakat KLU,” harapnya.

Untuk diketahui, sambung dia, pelayanan RSUD KLU dilakukan sementara di gedung semi permanen di area Terminal

Tanjung. Pelayanan di tempat itu berlangsung selama 6 bulan.

RSUD Lombok Utara tetap memberikan pelayanan di sana tanpa mengurangi kualitas. Dan sejak seminggu lalu, manajemen sudah mulai memindahkan pelayanan ke gedung lama.

Sedangkan beberapa pelayanan seperti radiologi, pelayanan cuci darah (HD), instalisasi pengelolaan air limbah (IPAL) tetap dilaksanakan di gedung lama.

“Untuk pemindahan pelayanan ke depan, kita lakukan bertahap dengan meminta bantuan TNI, Kepolisian, dan Pol PP. Kita memulai pindah dari IGD, terus pelayanan polipoli. Minggu ini rencananya sudah tuntas pemindahan, target Agustus sudah normal kembali,” tandasnya.

Sementara, Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, meminta pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui RSUD tetap dilaksanakan.

Sebagaimana tugas daerah, maka pelayanan tidak hanya dilakukan dengan mudah, tetapi juga dilakukan dengan ramah. “Untuk mengobati pasien yang sakit, berikan yang terbaik. Pelayanan juga bagian dari kebaikan,” imbuhnya.

Najmul juga menilai, kondisi gedung pasarehab rekon cukup baik. Kondisi dalam ruangan sudah bersih, instalasi di masing-masing ruangan tinggal dilengkapi. “Mudahmudahan bisa selesai mingguminggu ini,” katanya. (ari)

Lotim Siapkan Sapi Kurban untuk Dibeli Presiden Selong (Suara NTB) Menjelang Hari Raya Idul Adha, Presiden Ir. H. Joko Widodo berencana akan kembali membeli sapi kurban di Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lotim pun telah mempersiapkan tujuh ekor sapi yang akan dibeli presiden dengan berat hidup 800 kg sampai dengan 1 ton lebih.

Kepala Disnakeswan Lotim, Talaat saat diwawancara, Jumat (26/7), mengaku, pada perayaan Hari Raya Idul Adha tahuntahun sebelumnya Presiden juga membeli sapi-sapi yang dipelihara peternak dari Lotim. Mengenai di mana nanti akan dipotong, pihaknya belum tahu. “Kepastiannya untuk Lotim atau mau dibagi-bagi se NTB nanti kita belum tahu,” ucapnya.

Mengenai harga saat ini berlaku Rp 55 ribu per kilogram berat hidup. Kalau beratnya 1 ton, maka harga satu

ekor sapi ini bisa tembus Rp 55 juta. ‘’Lebih dari satu ton terkadang harganya bisa tembus Rp 60 juta. Itu harga pasar sekarang,” terangnya.

Adapun jenis sapi yang beratnya bisa sampai satu ton ini, ujarnya, adalah jenis eksotik, baik limosin maupun simental.

Ketertarikan memilih sapi besar ini dikarenakan bobot hidup sapi eksotik ini jauh lebih besar dibandingkan sapi ras bali.

Sapi lokal atau ras bali yang diternakkan di Lombok ini berat badannya maksimal 500 kg. Beda dengan eksotik, bisa tembus 1,1 ton.

Untuk kegiatan kurban di Lotim sendiri saat ini di Lotim sedang persiapan tim yang akan diturunkan melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan hewan. “Kita tinggal cek di masing-masing masjid, jika ditemukan ada yang kurang sehat sebelum dipotong kita obati,” ungkapnya. (rus)

(Suara NTB/rus)

SAPI KURBAN - Sapi yang dipersiapkan untuk dibeli Presiden Joko Widodo pada Hari Raya Idul Adha.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 27 Juli 2019

Halaman 5

Ubah Kebiasaan dan Pola Pikir Belum Serahkan Bukti LHKPN SEJUMLAH anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) terpilih 2019-2024 terancam tak bisa dilantik lantaran belum menyerahkan tanda bukti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut (LHKPN). LHKPN ini sendiri syarat untuk pengusulan pelantikan anggota dewan terpilih. Batas waktu penyerahan bukti LHKPN ini H+7 setelah penetapan calon terpilih oleh KPU Lobar. Caleg terpilih yang belum menyerahkan bukti LGKPN ini tetap akan ditetapkan sebagai calon terpilih, namun tidak ikut diusulkan untuk pelantikan.

Komisioner KPU Lobar, M. Am(Suara NTB/ist) rullah mengatakan pihaknya sudah M. Amrullah berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD Lobar terkait penyerahan tanda LHKPN dari caleg terpilih. “Caleg terpilih yang belum menyerahkan tanda terima LHKPN ini ada dua orang, ada dari Nasdem dan satu orang dari Partai Demokrat,” jelas Amrullah belum lama ini.

Dijelaskan, pihaknya sudah meminta data dari setwan terkait data jumlah caleg yang sudah dan belum menyerahkan tanda bukti LHKPN. Ada beberapa caleg yang awalnya disebut belum menyerahkan tanda terima LHKPN, namun setelah dikroscek ternyata sudah menyerahkan ke Sekretariat Dewan.

Batas waktu penyerahan tanda bukti LHKPN ini jelas dia, paling telat H+7 setelah penetapan sebagai calon terpilih. Artinya, caleg yang sudah ditetapkan sebagai calon terpilih oleh KPU wajib menyerahkan tanda bukti paling lambat 7 hari setelah ditetapkan.

Misalnya, tanggal 7 Agustus ditetapkan calon terpilih, maka paling lambat tanggal 14 Agustus batas akhir sudah menyerahkan tanda bukti tersebut.

Menurut dia, dalam aturan penyerahan tanda bukti LHKPN ini wajib bagi caleg terpilih. Sebab sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kekayaannya yang dipantau lewat KPK. LHKP yang diserahkan sendiri tidak detail, hanya sebatas tanda bukti bahwa sudah menyerahkan ke KPK saja. Namun tentu laporannya ke KPK detail semua harta kekayaannya, sebab tanda bukti ini dikeluarkan oleh KPK begitu caleg terpilih sudah menyerahkan laporan ke lembaga antirasuah tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Nasdem Lobar L. Ahmad Wildan membenarkan salah satu caleg di partainya belum menyerahkan bukti LHKPN. Namun pihaknya sudah menindaklanjuti dengan meminta caleg tersebut berangkat langsung ke Jakarta. “Caleg terkait sudah ke Jakarta mengurus langsung,”jelas dia. Laporan LKPHN dari caleg tersebut jelas dia sudah masuk ke KPK, hanya saja penerbitan tanda bukti nya belum keluar dari KPK. Pihaknya memastikan tanda bukti LHKPN ini segera diserahkan.

Kenapa terlambat menyerahkan tanda bukti? Kemungkinan, kata dia terkendala sistem, pengisian juga agak ribet. Belum lagi gangguan internet dan sinyal, karena banyak yang akses. Kalau dulu kata dia pengsian LHKPN ini agak mudah karena dilakukan manual, sehingga sehari saja bisa jadi. “Tapi ini baru, sehingga mungkin teman-teman agak kaget dan kaku,”imbuh dia.

Plt Sekwan Lobar, Aisyah Desilina D.S.IP., menerangkan bahwa terkait bahwa pihaknya sudah mendapatkan surat dari KPU terkait bukti penyerahan LHKPN caleg terpilih tersebut. Terkait data caleg yang belum dan sudah menyerahkan bukti LHKPN ini ada di KPU. “Surat itu ditujukan kepada semua ketua partai untuk mengingatkan agar segera menyerahkan bukti LHKPN tersebut,” jelas dia. (her)

Dukcapil Gelar Sekolah Perjumpaan

Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) terus berupaya meningkatkan pelayanan publik. Salah satunya dengan menggelar sekolah perjumpaan untuk mengubah kebiasaan dan mindset. Dinas Dukcapil juga mengadakan pengajian setiap hari yang diisi kultum siraman rohani dan mengaji.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengatakan kegiatan sekolah perjumpaan ini diterapkan pertama di Dukcapil.

Bupati ingin sekolah perjumpaan ini diterapkan di semua OPD. “Kita ingin terapkan di semua OPD, untuk pertama sebagai pilot project Dinas Dukcapil. Dan alhamdulillah dampaknya sangat signifikan,” jelasnya, kemarin.

Bupati menjelaskan program sekolah perjumpaan dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan antarsesama staf pemerintahan sekaligus

meningkatkan hubungan dengan masyarakat, sehingga menghasilkan pelayanan yang maksimal.

Sekolah perjumpaan pada dasarnya adalah memperkuat titik temu relasi sosial. Tujuannya untuk membangun kebersamaan dengan tujuan akhir memajukan daerah dan membangun bangsa. ‘’Selain di Disdukcapil dan Dinas Pekerjaan Umum, saya ingin sekali sekolah perjumpaan ini diterapkan di dinas lain, terutama di keluarga besar Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

Karena dinas-dinas itu sangat menentukan dalam konteks pemberian pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Kepala Disdukcapil Lobar, H. Muridun, mengaku, pihaknya mulai menerapkan sekolah perjumpaan sejak bulan lalu.

Hal yang mendasari pihaknya menerapkan sekolah perjumpaan bagi para stafnya tak lepas dari komitmen dirinya meningkatkan pelayanan publik.

Sebab pihaknya melayani 300400 orang sehari yang membuat dokumen kependudukan dengan berbagai watak.

Sekolah perjumpaan ini diajarkan bagiamana terbiasa dengan cara baik baik ke pribadi, keluarga, sesama staf dan masy-

akarat, sehingga hubungan staf dengan masyarakat baik. Termasuk, diajarkan bagaimana semua staf jujur. (her )

Bupati Lobar Diganjar Penghargaan TPID Terbaik dan Berprestasi

Residivis Pengedar Narkoba Ditangkap Praya (Suara NTB) Satu demi satu terduga pengedar narkoba ditangkap jajaran Resnarkoba Polres Lombok Tengah (Loteng). Terakhir, Satresnarkoba Polres Loteng menangkap Kusmayadi alias Kemek, terduga pengedar narkoba asal Desa Sengkol Pujut. Pelaku yang diketahui merupakan residivis tersebut ditangkap saat bersembunyi di dalam sebuah bunker di dalam rumahnya.

Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan lima paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu beserta sejumlah alat isap sabu. Tidak hanya itu, polisi juga mengamankan uang tunai senilai Rp 400 ribu yang diduga hasil penjualan narkoba.

“Pelaku ini diduga kerap mengedarkan narkoba di sekitar kawasan wisata,” terang Kasat Resnarkoba Polres Loteng, AKP Dhafid Shiddiq, S.H. SIK., Jumat (26/7).

Penangkapan pelaku bermula dari informasi warga, kalau pelaku tengah berada di rumahnya untuk menyiapkan paket sabu-sabu untuk kemudian diedarkan. Menindaklanjuti laporan tersebut, anggota Satresnarkoba Polres Loteng langsung terjun, sekitar pukul 17.38 wita. Setelah mengamankan rumah pelaku, penggrebekan pun kemudian dilakukan.

Awalnya polisi kesulitan menemukan pelaku. Pasalnya, pelaku ternyata sedang bersembunyi di dalam sebuah bunker, di dalam rumahnya. Di mana untuk masuk ke bunker tersebut, polisi harus melalui pintu rahasia di balik sebuah lemari.

Mengetahui kedatangan polisi, pelaku sempat berupaya kabur.

Namun karena sudah terkepung, pelaku akhirnya tidak bisa berkutik. Terlebih saat ditangkap, dari tangan pelaku ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu. “Ada lima paket narkoba jenis sabu-sabu yang kita amankan dari lokasi,” terangnya.

Setelah sempat menjalani interogasi, malam itu juga pelaku langsung digelandang ke Mapolres Loteng untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Pelaku juga langsung menjalani tes urine, untuk memastikan status pelaku.

Dikatakannya, dari hasil penangkapkan pelaku polisi masih terus mengembangkan kasus ini guna mengetahui sumber dan asal narkoba jenis sabu-sabu yang diedarkan pelaku. “Pelaku jelas tidak bekerja sendiri, ada dugaan pelaku lainnya. Itulah yang saat ini masih kita kembangkan,” ujar Dhafid. (kir)

(Suara NTB/ist)

MENGAJI - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bersama Kepala Dinas Dukcapil saat ngaji bersama di kantor setempat.

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid (kiri) bersama Kepala Perwakilan BI NTB Ahcris Sarwani (tengah) dan Walikota Mataram H. Ahyar Abduh pose bersama usai menerima penghargaan TPID berprestasi dan berkualifikasi terbaik.

Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) lagi-lagi mendapatkan penghargaan tingkat nasional.

Penghargaan kali ini diperoleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Lobar sebagai TPID terbaik dan berprestasi.

TPID Lobar dinilai beperan aktif dan mampu menekan inflasi daerah. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Bupati Lobar H. Fauzan Khalid pada ajang rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi tahun 2019 di Jakarta, Kamis (25/7).

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengaku kaget atas penghargaan tersebut, sebab sebelumnya ia tidak tahu sama sekali. Malam pelaksanaan pemberian penghargaan ini ia sempat saling komunikasi dengan Perwakilan Kepala Bank Indonesia, namun tidak diberitahu sama sekali. Barulah ia menyadari ketika dipisahkan tempat duduk bersama peserta lain. “Saya surprise (terkejut) dengan penghargaan ini karena sama sekali tidak tahu memperoleh penghargaan ini,” jelas bupati.

Menurut dia penghargaan ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri, sebab ajang ini begitu bergengsi lantaran biasanya penghargaan ini diserahkan oleh presiden langsung. Namun tumben kali ini wapres yang menyerahkan penghargaan akibat presiden berhalangan hadir.

Dalam penilaian penghargaan ini menggunakan sistem zonasi yakni zona Sumatera, Zona Jawa Bali, zona Sulawesi, kemudian zona Kalimantan

dan zona terakhir zona Nusa Tenggara bersama dengan Maluku, Sulawesi Utara dan Papua. Untuk zona Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi Utara dan Papua, tingkat kabupaten penghargaan TPID diperoleh Lobar. Kemudian provinsi diperoleh oleh NTB. Menurut dia, dalam menilai TPID yang berprestasi dan berkualifikasi terbaik, terdiri dari 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Koordinasi dan komunikiasi yang efektif antar unsur dalam TPID. Upaya Pemda dalam menekan inflasi sendiri, secara rutin mengadakan kegiatan pasar murah, operasi pasar dan turun pemantauan harga ke pasar-pasar. Selain itu, tolok ukurnya terkait kelancaran distribusi yang memiliki pengaruh besar. Ke depan, pihaknya akan memperbanyak kegiatan pasar murah. Di samping itu, sinergi, integrasi dan saling melengkapi semua OPD dalam melaksanakan program.

Menurut dia, salah satu yang menyumbang inflasi tinggi di Lobar yakni batu bata, kalau harga batu bata tidak terlalu tinggi, maka inflasi tidak akan terlalu tinggi. Selain itu, kata dia jika melihat penyumbang inflasi tertinggi, yakni cabai, sehingga ke depan akan berkomunikasi dengan BI untuk mendapatkan dukungan berupa bibit cabai yang nantinya bisa ditanam oleh keluarga di Lobar. “Saya akan komunikasi dengan BI untuk bisa di-support program ini,” jelas dia. (her)

Aruna Senggigi Hotel & Convention Kembali Ikuti ’’Wedding Expo’’ ARUNA Senggigi Hotel and Convention kembali mengikuti Wedding Expo yang digelar di Lombok Epicentrum Mall dari tanggal 25 – 28 Juli 2019.

Adapun paket yang dihadirkan di antaranya paket Ayodya dengan harga Rp195.000/nett/ pax minimal 300 pax dengan fasilitas standar Decoration Wedding, MC, electone & singer, guest book 2 pcs, wedding Goft, wedding Cake, Food Testing 6 pax.

Selain itu, ada paket one night suite for bride & dua kamar superior cottage untuk keluarga (semalam) bisa memilih menu untuk appetizer (1 item), Soup (1 Item), Menu Utama (4 item ) food Stall (2 item untuk 100 pax).

Paket Ardhani dengan harga mulai Rp236.000 nett/pax

minimal 500 pax dengan fasilitas Decoration Wedding, MC, electone & singer, guest book 2 pcs, wedding Gift, wedding Cake, Food Testing 6 pax, one night suite for bride & dua kamar superior cottage untuk keluarga (semalam) bisa memilih menu untuk appetizer (2 Item), Soup (1 Item), Menu Utama (5 item , dessert (5 item), juice, food Stall (2 Item untuk 100 pax. ‘’Paket yang terakhir yaitu Paket Abimantrana dengan harga mulai Rp316.000 nett/pax minimal 500 dengan Fasilitas Decoration Wedding, MC, electone & singer, guest book 2 pcs, wedding Gift, wedding Cake, Food Testing 6 pax, one night suite for bride & dua kamar superior Cottage untuk keluarga (semalam), bisa memilih menu untuk appe-

tizer (1 Item), Soup (1 Item), Menu Utama (5 item ), Dessert (3 Item), jus(2 item) food Stall (3 Item untuk 150 pax),’’ papar Yari selaku Director Of Sales Aruna Hotel & Convention.

Aruna juga memberikan penawaran menarik bagi pasangan-pasangan yang memesan wedding package pada saat wedding expo berlangsung dengan memberikan DP sebesar Rp10.000.000-, Mendapatkan alat elektronik, seperti mesin cuci, TV, dan kulkas. ‘’Tidak ada target khusus dalam wedding akan tetapi melalui wedding expo ini Aruna bisa lebih meningkatkan Brand Awareness bisa menjadi spot utama acara pernikahan di Senggigi,’’ tutur Yari.

Yari juga berharap Aruna

lebih terkenal di masyarakat Lombok, terbukti dengan beberapa program yang diluncurkan

selalu mendapat atensi yang lebih baik dari masyarakat di Pulau Lombok khususnya. (r)

(Suara NTB/ist)

WEDDING EXPO - Manajemen Aruna Senggigi Hotel and Convention saat mengikuti Wedding Expo di Lombok Epicentrum Mall.

TKW Asal Lobar Diduga Dianiaya di Arab Saudi Giri Menang (Suara NTB) Sri Wahyuni (25), Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Dusun Serumbung Pesanggaran Desa Lembar SelatanLombok

Barat (Lobar) mengalami penganiayaan oleh majikannya di Arab Saudi. TKW yang tamatan SMP ini diduga berangkat ilegal melalui seorang tekong di

(Suara NTB /her)

TUNJUKKAN - Keluarga Sri Wahyuni menunjukkan foto-foto bagian tubuh yang dianiaya majikannya di Arab Saudi.

Lombok Tengah ini, berangkat tahun 2017 lalu.

Selama berada di negara rantauan, janda dua anak ini dibatasi untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahkan pihak keluarga tidak tahu dimana dia bekerja. Pihak keluarga pun berharap agar Sri Wahyuni segera dipulangkan. Selain itu pihak keluarga sudah menempuh jalur hukum dengan melaporkan kasus ini pihak berwajib.

Saharudin, Bapak Sri Wahyuni menuturkan anak ketiganya berangkat tanggal 24 Desember 2017 lalu. Ia memutuskan berangkat jadi TKW tak lama setelah ia bercerai dengan suaminya. Keinginan kuat dirinya berangkat, karena ingin mengubah ekonomi keluarga. Ia bertekad ingin membangun anaknya rumah dan membelikannya tanah. “Lalu berangkatlah dia lewat Loteng dari rumah tekong. Saat usia anaknya 1 tahun lebih,” jelas dia.

Sebelum berangkat, ia ingin mencarikan tekong yang lebih

bertanggung jawab. Sebab ia menaruh curiga, sebab anaknya diberangkatkan tanpa pelatihan. Akan tetapi anaknya ngotot berangkat karena terdorong ingin memperbaiki ekonomi keluarga. Di samping tergiur dengan cerita dari tekong yang bagus-bagus saja. Akhirnya Sri Wahyuni pun berangkat dari rumah majikannya di Loteng.

Pihak keluarga tidak tahu lewat perusahaan apa dia berangkat, karena pihak tekong tidak memberitahu pihak keluarga. Saat berangkat pun pihak keluarga tidak mengantar, karena tidak diberitahu saat keberangkatan.

Sebulan setelah tiba di Arab Saudi barulah mengontak keluarga. Itupun nomor telepon yang dipakai milik majikannya. Setelah bekerja, Sri Wahyuni tidak pernah berani memberitahu di mana dia bekerja. Setelah tiga bulan bekerja, persisnya tanggal 29 Mei 2018, Sri Wahyuni mengirim uang ke keluarga sebesar Rp 10 juta lebih.

Berikutnya tanggal 13 Juli 2018, Sri Wahyuni kembali mengirim uang Rp 11 juta lebih.

Setelah dua kali mengirim uang, ujarnya, anaknya tidak lagi mengirim uang. Bahkan terakhir kontak dengan keluarga tanggal 16 Desember tahun 2018 lalu.

“Kami tidak pernah dikontak, lalu sekitar tiga bulan lalu (sebelum puasa) kami mendapatkan informasi kalau anak kami diperlakukan kasar (dianiaya) di Arab. Dia dianaya dengan cara rambutnya dijambak, dicambuk dan disiram air panas,” jelas dia.

Setelah memberitahu tentang penganiayaan dialaminya, praktis Sri Wahyuni pun tak pernah nelepon lagi, karena pihak majikan melarangnya menelepon.

Mendengar kabar itu anaknya dianaya, pihaknya pun sedih selama semalaman. Ia pun berupaya mencari tahu dan melapor ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Arab Saudi. Pihaknya pun mencari lewat tekong untuk menelusuri keadaan anaknya di sana.

Setelah itu pihak tekong pun mendatangi keluarga, pihak tekong berjanji akan menanyakan kondisi Sri Wahyuni. Pihak tekong pun mengabarkan ke keluarga bahwa kondisi Sri Wahyuni baik saja. Namun kabar yang diperoleh keluarga, jika Sri Wahyuni sudah berada di shelter KBRI Jeddah. “Kondisinya anak kami masih sakit, dia mau pulang,” jelas dia.

Pihak keluarga berharap agar Sri Wahyuni segera dibawa pulang. Keluarga menuntut agar pihak perusahaan atau tekong yang memberangkatkan menyelesaikan hak Sri Wahyuni selama bekerja di Arab Saudi. “Kami juga sudah melapor ke kepolisian. Kami berharap tekong juga dihukum seberat beratnya,” jelas dia.

Sementara itu Kepala Dusun Serumbung Suhaemi mengatakan, pihaknya sudah berupaya membantu keluarga Sri Wahyuni untuk menanyakan kondisinya di Arab Saudi.

Pihaknya sudah mendampingi

pihak keluarga, pertama ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB di Mataram, lalu ke Polda NTB. Pihak Polda NTB menyarankan agar keluarga melapor ke Polres Lobar. Pihaknya pun sudah melaporkan ke Polres Lobar terkait kasus ini.

Sementara Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengatakan, langkah pemda akan membantu TKW dengan meminta pihak Dinas Tenaga Kerja turun tangan. Dalam hal penanganan TKI ini, jelas dia, pihaknya sudah membantu mantan pelaku TKI ilegal. Upaya ini pun sudah mampu menggagalkan pemberangkatan TKI ilegal. Pihaknya juga sudah menandatangani aturan bagaimana desa dan kecamatan pro aktif mengawal warganya. Termasuk harus selektif dalam menerbitkan rekomendasi. “Kalau tidak jelas ditolak saja,” tegas dia. Pihaknya juga terus melengkapi infrastruktur pelayanan LTSA, yang masih kurang dari sisi alat rekam paspor. (her )

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 27 Juli 2019

Hanya Rp7.000 Bisa Buka Tabungan Emas di Pegadaian Bima Kota Bima (Suara NTB) – PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bima terus bertransformasi memperkenalkan produk unggulan yang bisa dijangkau dan diakses masyarakat. Salah satunya produk tabungan emas hanya dengan modal Rp7.000 saja.

Hal itu disampaikan Ketua Panitia Sharing Session dan Entrepreneur PT. Pegadaian Bima, Didi Sanjaya SE, di aula Bima Tirta Kota Bima, Jumat (26/7) sore. “Persyaratan membuka tabungan ini juga sangat mudah, cukup KTP dan pembukaan tabungan hanya Rp50 ribu,” katanya.

(Suara NTB/Uki) Diakuinya, dana Rp50 Didi Sanjaya ribu tersebut dibagi Rp10 ribu untuk admin pertama. Kemudian Rp30 ribu untuk biaya pemeliharaan pertahun. Sementara sisanya Rp10 lansung konversi ke emas.

Menurutnya kelebihan dari produk tersebut, menabungnya juga tidak perlu setiap hari, kapan ada dana masyarakat (nasabah) bisa menabung mulai dari Rp7.000, selebihnya terserah nasabah. “Tabungan Rp7 ribu ini sudah dapat emas konversi jadi 0,01 gram,” katanya.

Didi mengaku selama ini pegadaian dianggap atau dikenal luas oleh masyarakat hanya sebagai tempat gadai. Namun kini sudah bertransformasi dengan memiliki keunggulan produk.

Produk unggulan yang ditawarkan selain tabungan emas, ada juga pembiayaan haji, pembiayaan motor dan mobil, baik secen maupun baru serta pembiayaan permodalan usaha untuk masyarakat, profesi dan petani jaminan BPKB. “Makanya dari sharing session entrepreneur ini kita ingin bisa mengenalkan Pegadaian lebih dekat. Bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan para pelaku usaha, outlet kuliner dan pemuda (milenial),” katanya.

Sementara Kepala PT. Pegadaian Cabang Bima, Taufan Nugroho SE, kegiatan sharing session entrepreneur untuk menyentuh kebutuhan masyarakat yang kekurangan dan kelebihan modal usaha. “Banyak produk unggulan Pegadaian yang bisa membantu pemuda, masyarakat untuk mengembangkan bisnis dan usaha,” katanya membuka kegiatan.

Selain diberikan pemahaman dan pengenalan lebih detail produk-produk unggulan Pegadaian oleh Pegawai PT Pegadaian Cabang Bima, acara sharing session entrepreneur juga ada pembagian undian menarik bagi peserta. (uki*)

Bupati Inginkan Konsep Baru Rekonstruksi Bala Putih Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, yang didampingi Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, meninjau rekonstruksi restorasi Bala Putih (Wisma Daerah) Jumat (26/7).

Kesempatan ini dimanfaatkan untuk mendiskusikan konsep baru rekonstruksi Bala Putih.

Di sela sela kunjungan, Fahri Hamzah mengatakan Bala Putih merekam dua peristiwa penting. Pertama, sebagai milik Kesultanan, karena sebelum dulu bergabung dengan NKRI, Bala Putih dikenal dengan nama swapraja sultan.

Sebelumnya itu sebagai Kesultanan yang mandiri. Bala Putih adalah artefak daripada Kesutanan. Kemudian pada masa transisi, sistem negara federasi dulu, Bala Putih pernah menjadi kantor Parlemen Indonesia Timur.

“Jadi dia merekam sejarah nasional. Itu sebabnya nanti kalau kita seperti kehendak Pak Bupati, kita tampilkan dulu seperti sedia kala. Supaya nilai sejarahnya itu jangan ditutupi sama yang lain. Supaya keutuhan pesan sejarahnya kuat. Jadi saya kira kita harus mau betul-betul menyiapkan konsep itu. Dan saya juga karena ada unsur sejarah parlemen di dalamnya, kebetulan nanti tanggal 29 Agustus kami akan meluncurkan buku 100 tahun Parlemen di Indonesia. Kita mau nanti DPR pusat juga menganggap atau menjadikan ini sebagai bagian dari perjalanan sejarah keparlemenan di Indonesia,” jelasnya.

Rupanya, menurut Fahri, perjalanan Bala putih ini cukup penting menentukan. Bagi orang Sumbawa membanggakan.

Bahwa Sumbawa suatu hari pernah menjadi pusat Indonesia. Makanya ini (Bala Putih) menjadi kawasan penting.

“Tokoh-tokoh penting pernah datang ke sini. Bung Karno datang ke sini ada tiga kali. Kemudian dulu Ikhsan Sahri tokoh Masyumi datang ke sini pidato di sini,” kata Fahri.

Bala Putih memerlukan konsep baru, agar terhubung dengan Bala Kuning dan alun alun. Namun memerlukan tambahan biaya. Diperlukan juga konsep pengelolaan, supaya orang ingin datang dari Jakarta ke Sumbawa untuk melihat Bala Putih. Bahkan bila perlu ada tim yang dikirim ke Belanda untuk ngambil foto zaman sebelum kemerdekaan.

Karena ada museum di Belanda yang menyiapkan video meskipun sekarang ada di Youtube dan sebagainya.

“Jadi eksistensi Samawa pra kemerdekaan, pada saat transisi kemerdekaan, sampai sekarang bisa kita rekonstruksi. Sehingga nanti bisa muncul film-film. Nanti ada yang namanya orang Sumbawa, konsep kebudayaannya kuat. Itu yang kita inginkan nanti,”tukasnya.

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, mengatakan renovasi pasca kebakaran ini, sekaligus penataan. Sebab dulunya sewaktu kampanye, Bupati berjanji agar Wisma Praja itu terbebas dari bangunan-bangunan yang lain. Untuk menjadikan Bala Putih sebagai ikon Sumbawa. “Maka seluruh yang ada di sekitarnya itu harus dipindahkan Salah satunya pendopo Bupati. Apakah sudah tidak layak, masih layak menurut saya. Tapi menurut orang sudah tidak layak, karena bangunan tua sudah keropos. Tetapi bukan hanya karena itu.

Tapi saya ingin Pendopo dan lapangan tenis dipindahkan ke tempat lain lah. Biarkan saja Bala Putih berdirih megah, gagah. Kemudian kita pasang di sini taman rumput,”urainya.

Bupati juga berharap bantuan dari Fahri Hamzah. Sebab biaya rekonstruksi saat ini murni dari APBD. “Mungkin nanti arena pendopo Bupati rumah negara, bisa saja kita dibantu.

Yang lain-lain saya ingin buang, contohnya len tenis, bangunan-bangunan di belakang itu bangunan baru. Akhirnya ikonnya Bala Putih tidak seperti aslinya. Bala Putih ini kan kita ingin menunjukkan keasliannya. Tapi dalam pendapat saya jangan Bala Putihnya saja. Seluruh lingkungan ini.

Sekarang ini saya sudah perintahkan Bappeda untuk membuat maketnya,”pungkasnya. (arn/ind)

(Suara NTB/ist)

KUNJUNGAN - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril saat menerima kunjungan Wakil Ketua KPK, Fahri Hamzah di ruang kerjanya, Jumat (26/7).

Halaman 6

Kejari Bima Anggap Kasus Lahan Amahami Hanya Tipiring Kota Bima (Suara NTB) – Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima, Widagdo Mulyono Petrus, SH, MH, menegaskan dugaan pelanggaran lahan di kawasan Amahami yang dimiliki sebagian orang dan telah disertifikat masuk dalam katagori Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

Widagdo mengaku, pihaknya telah meninjau lahan tersebut bersama dengan FKPD Kota Bima belum lama ini. Jika ada pelanggaran, Ia menyarankan Pemerintah Kota Bima agar segera melapor. Berdasarkan informasi awal yang diketahuinya, lahan yang kini ditelusuri Pansus DPRD Kota Bima itu merupakan kawasan Ruang Terbuka Hijau Widagdo Mulyono Petrus (RTH) sesuai tertu-

ang dalam Peraturan daerah Ruang Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Kota Bima.

“Oleh karena itu kami mendorong penegak Perda RTRW ini, yakni Satuan Pol PP untuk membuat laporan jika ada pelanggaran,” katanya.

Menurutnya, laporan dugaan pelanggaran bisa diadukan ke penyidik Mapolres Bima Kota, apabila berkasnya lengkap dan terpnuhi pelanggaran hukumnya kemudian akan diteruskan ke

tahap persidangan. “Sementara kami (Kejari.red) kedudukannya sebagai eksekutor putusan persidangan,” katanya.

Meski begitu, Widagdo enggan menjelaskan apakah putusan persidangan nantinya membayar denda atau hukuman kurungan. Namun dipastikan sidang pelanggaran tersebut seperti sidang tilang kendaraan.

“Intinya persoalan lahan ini masuk katagori Tipiring,” ujarnya.

Sebelumnya juga Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE menegaskan lahan yang berada di kawasan Amahami, yang kini diklaim oleh sebagian orang serta diterbitkan sertifikat kepemilikan merupakan milik Negara.

Menurut Lutfi, berdasarkan

peraturan daerah RTRW Kota Bima, kawasan Amahami merupakan merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH), bukan daerah terbangun atau pemukiman warga. “Jika nanti ditemukan kekeliruan penerbitan sertifikat, kita akan bertindak, karena ini sudah melanggar Perda RTRW ini,” katanya.

Lebih jauh dijelaskannya, ada tiga masalah yang muncul di kawasan Amahami.

Antara lain, ada lahan bahkan masih berbentuk laut yang memiliki SPPT. Selain itu ada lahan yang memiliki sertifikat dan lahan yang tidak bertuan.

“Tiga masalah ini yang harus diselesaikan dan kita upayakan bisa dikembalikan ke Negara,” katanya. (uki)

(Suara NTB/uki)

Serius Majukan Literasi, Wabup Bima Temui Kepala Perpusnas Bima (Suara NTB) – Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer M. Pd, didampingi Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima Basyirun, S. Pd. MPd, menemui Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Syarif Bando di Gedung Perpustakaan setempat, Rabu (24/7) kemarin.

Kehadiran Dahlan dan Basyirun di Perpusnas tersebut sebagai bentuk keseriusan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Bima dalam memajukan perpustakaan dan literasi daerah.

Meski sudah menerbitkan Perbup tentang gerakan literasi dan mewujudkan Kabupaten Bima sebagai Kabupaten Literasi, masalah besar yang dihadapi yakni, belum adanya gedung fasilitas layanan yang lengkap dan berstandar. Gedung yang dipakai sekarang sangat sempit dan tidak layak serta masih berlokasi di Kota Bima.

Basyirun mengaku selain menjalin silaturrahim, pertemuan tersebut juga untuk meningkatkan koordinasi terkait kegiatan pengembangan perpustakaan dan literasi Daerah. “Pertemuan ini juga kita manfaatkan advokasi Dana

DAK untuk Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Daerah,” katanya.

Pada pertemuan tersebut lanjutnya, Kepala Perpusnas mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bima dengan mengembangkan inovasi literasi walaupun gedung dan saspras yang masih minim dan tidak menemuhi standar.

“Oleh karena itu Kepala Perpusnas berjanji akan memprioritaskan bantuan untuk Kabupaten Bima,” kata Basyirun.

Pada kesempatan itu juga Syarif Bando, kata Basyirun menyampaikan saat ini Perpusnas tengah melaksanakan kegiatan dengan melibatkan masyarakat di perpusatakaan. Seperti pelatihan ketrampilan dan ekonomi kreatif.

“Program ini juga dikembangkan secara terbatas di 60 kabupaten/kota di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Bima dan KLU di NTB,” katanya.

Basyirun menambahkan pada pertemuan itu Wabup menyerahkan simbolis sertifikat tanah milik pemerintah daerah untuk pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan daerah kepada Kepala Perpusnas. (uki*)

(Suara NTB/ist)

AIR BERSIH - Pendistribusian air bersih oleh Polres Sumbawa Barat di Dusun Sagena, Desa Kiantar Kecamatan Poto Tano, dengan jumlah warga terdampak sekitar 860 jiwa.

Distribusi Air Bersih Tetap Dilanjutkan Taliwang (Suara NTB) Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tetap akan melanjutkan program distribusi air bersih untuk warga yang terdampak kekeringan, terutama di wilayah pesisir yang diprediksi dilanda kemarau panjang.

Bahkan dalam seminggu, distribusi air yang dilakukan minimal tiga hari rutin menggunakan mobil tangki berkapasitas 5000 liter dengan cara menyisir lokasi terdampak.

Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Mustofa SIK., MH kepada Suara NTB, Jumat (26/ 7) mengatakan, untuk pendistribusian air bersih merupakan implementasi dari program promoter pertama yak-

ni sosok Polisi yang humanis dan pelayan masyarakat.

Saat ini sudah ada mobil khusus dengan kapasitas tangki sekitar 5000 liter yang siap untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Jika permintaan dari masyarakat meningkat, pihaknya juga tidak akan segan-segan untuk menggerakkan satu unit mobil AWC dengan kapasitas tangki mencapai 15000 liter.

Hal itu dilakukan supaya masyarakat terdampat kekeringan merasa terbantu dengan adanya Polisi. Tentu pihaknya juga tetap akan menggandeng Perumda Bintang Bano, karena untuk sementara saat ini pasokan air khusus Polri masih

belum tersedia untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat.

Hanya saja untuk sementara, pihak terkait masih fokus untuk mengatensi kekeringan di wilayah pesisir KSB mulai dari Desa Poto Tano sampai dengan desa Tua Nanga. Bahkan untuk lokasi rawan kekeringan tersebut, dalam sehari pihaknya bisa melakukan pendistribusian minimal dua kali yakni pagi hari dan sore hari.

“Kami tetap pada komitmen awal untuk meringankan beban masyarakat dalam menghadapi musim kemarau. Kami juga sudah minta agar Bhabinkamtibmas supaya bisa melaporkan kondisi kekeringan terkini di wilayahnya masing- masing,” ungkapnya. (ils)

Pilkada KSB

Andy Azisi Optimis Gandeng Ustad Nun (Suara NTB/Ist*)

SERAH TERIMA - Wabub Bima, Dahlan M. Noer, didampingi Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima Basyirun, menyerahkan sertifikat tanah milik Pemerintah Daerah untuk pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan daerah kepada Kepala Perpusnas, Syarif Bando, di Gedung Perpustakaan setempat, Rabu (24/7).

Distan : Padi yang Puso Hanya Belasan Hektare Dompu (Suara NTB) Tanaman padi yang mengalami puso akibat kemarau di wilayah Kabupaten Dompu tidak sampai ratusan hektare.

Berdasarkan laporan petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), tanaman padi yang mengalami puso dan jumlahnya hanya 19 ha.

Kepala bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Armansyah, SPT yang didampingi jajarannya kepada Suara NTB, Jumat (26/7) mengatakan, ada batasan untuk tanaman yang disebut puso. Yaitu tanaman yang usianya sudah 55 hari, tidak bisa diproduksi dan tidak bisa diupayakan perbaikannya.

Ketika usia di bawah 55 hari, belum bisa dikategorikan puso kendati kondisinya hancur. Karena masih bisa diganti dengan komoditi lain. “Yang bisa mengklaim puso atau tidak itu, ada petugas khususnya. Yaitu POPT,” kata Armansyah.

Berdasarkan laporan yang disampaikan POPT pada 26 Juli 2019, lanjut Armansyah, hanya

19 ha tanaman padi di Dompu yang mengalami puso akibat kekeringan. Yaitu 7 ha di kecamatan Huu, 7 ha di kecamatan Woja, dan 5 ha di kecamatan Dompu. Selain 19 ha ini, masih ada 13 ha yang terancam mengalami puso di wilayah kecamatan Huu, Woja dan Dompu.

Tanaman padi yang mengalami puso, kata Armansyah, karena salah memperkirakan curah hujan. Mereka membandingkan curah hujan dengan tahun sebelumnya, sehingga memberanikan dirinya menanam padi.

“Setelah ditanam, ternyata hujan ndak turun – turun yang menyebabkan tanamannya tidak berkembang,” terangnya.

Karenanya, ia mendorong petani untuk selalu berkoordinasi dengan PPL ketika hendak bercocok tanam. Karena informasi curah hujan dan komoditi yang cocok ditanam sesuai musimnya diketahui. Terlebih PPL pertanian selalu mendapat informasi dari BMKG soal curah hujan. “Rata – rata yang mengalami puso ini karena tidak mendengarkan ajakan penyuluh,” terangnya. (ula)

Taliwang (Suara NTB) H. Andy Azisi Amin, SE, M.Sc memastikan diri akan kembali meramaikan bursa calon bupati Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun depan. Bahkan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku telah melakukan berbagai persiapan mulai dari memilih pasangan calon wakil pendampingnya hingga partai yang akan mengusungnya kelak.

Untuk pasangan calon wakilnya, Andy Azisi telah menjatuhkan pilihan kepada sosok Drs. H. Muhammad Nur Yasin atau akrab disapa Ustad Nun. Dan terhadap pilihannya tersebut, ia menyatakan, sejauh ini telah menjalin komunikasi dengan Ustad Nun baik secara tidak langsung maupun langsung.

“Komunikasi dengan beliau (Ustad Nun) sudah sebulan terakhir ya lewat beberapa utusannya. Dan terbaru minggu lalu saya dan beliau sudah bertemu langsung,” kata Andy Azisi kepada wartawan, Jumat (26/7).

Komunikasinya dengan Ustad Nun saat ini, diakuinya masih terus berjalan dan belum mencapai kata final.

Namun Andy Azisi mengungkapkan, jika dirinya telah melihat sinyal kuat akan berpasangan dengan sang Ustad.

“Di pertemuan saya dengan beliau minggu lalu, beliau menyampaikan kesediaannya menjadi bagian Annur (akronim pasangan Andy Azisi - M. Nur Yasin),” klaimnya.

“Ya memang finalnya tunggu keputusan beliau ya. Karena saya tanya timnya seperti itu. Tapi saya sangat optimis (akan berpasangan dengan

Ustad Nun),” sambung Andy Azisi seraya menambahkan jika pasangannya nanti menempatkan dirinya sebagai calon bupati dan Ustad Nun sebagai wakilnya.

Sama halnya dengan keoptimisannya bergandengan dengan Ustad Nun. Mantan calon bupati pada 2 kali ajang Pilkada KSB ini juga mengungkapkan rasa percaya dirinya mendapatkan dukungan partai. Andy Azisi mengungkapkan, komunikasinya dengan Ustad Nun selama ini salah satunya turut digagas oleh Partai Gerindra. Dan partai besutan Prabowo Subianto inilah yang akan menjadi pengusung paket Annur nantinya di Pilkada KSB 2020.

Selain itu ada juga beberapa partai lain yang diajak berkomunikasi. Terutama partai-partai yang sebelumnya mendukung pasangan calon presiden Prabowo - Sandi di Pemilu tahun ini. “Saya komunikasinya dengan Sekjen Gerindra (KSB) pak Sukardi. Nah insyaallah PKS dalam progres (mendukung saya) dan partai lain yang dukung pak Prabowo. Kan kata orang ini Pilkada rasa Pilpres,” bebernya sambil tersenyum.

Tidak cukup dengan 3 partai di atas, Andy

Azisi menambahkan, dirinya juga tetap menjalin komunikasi mencari tambahan dukungan dari partai lain. Bahkan Partai Golkar sebut dia, sudah menghubungi dan siap memberikan dukungan untuk pencalonan dirinya di Pilkada. “Semalam saya dikontak Korwil Golkar untuk Sumbawa dan KSB, dia (tanpa menyebutkan nama) bilang siap dukung saya. Dan ada 2 lagi pendukung Jokowi yang lain siap. Jadi nanti dukungan kepada kami plus-plus ya,” tukasnya.

Sosok H. Andy Azisi Amin, SE., M.Sc bukan nama baru bagi publik KSB. Ia pernah tercatat dua kali mencalonkan diri secara berturut-turut di Pilkada pertama dan kedua KSB. Namun saat itu bertarung dengan pasangan Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM - Drs. H. Mala Rahman, ia dan pasangannya tidak bisa tampil sebagai pemenang.

Demikian pula dengan Drs. H. Muhammad Nur Yasin.

Pada Pilkada 2015 lalu dirinya tampil sebagai salah satu dari tiga pasangan merebut tampuk kepemimpinan KSB. Tetapi Ustad Nun yang saat itu berpasangan dengan Masra Jayadi hanya mampu meraup suara kedua, kalah dengan pasangan HW. Musyafirin - Fud Syaifuddin yang pada Pilkada 2020 mendatang kemungkinan besar tetap akan berpasangan sebagai calon petaha n a . (bug) Andy Azisi Amin (Suara NTB/bug)

SUARA NTB Sabtu, 27 Juli 2019

Bupati Berharap Mutasi Tidak Dipolitisasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc menyebutkan setiap mutasi tidak pernah sentuhannya politik. Tetapi memang organisasinya harus disempurnakan karena banyak yang kosong. Dalam waktu dekat mutasi juga akan dilakukan, karena ada pansel yang sedang berjalan. Dimana ada beberapa pejabat akan mengisi jabatan baru.

“Kaitan dengan mutasi sekarang ini kan banyak yang kosong karena pensiun dan lain sebagainya. Jadi tidak ada kaitan dengan politik,” ujarnya.

Namun, dalam mutasi tersebut ternyata muncul nama Talifuddin yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian. Talifuddin digeser menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan. Dari jauh-jauh hari yang bersangkutan sudah disuarakan publik akan menjadi target utama.

Hal itupun diakui oleh Bupati Sumbawa. Karena sebelumnya Bupati sudah sering menegur yang bersangkutan untuk tetap menjaga netralitasnya sebagai ASN. “Pasti.

Karena dia sudah datang ke ruangan saya. Dan saya sering menegur agar jaga ASN nya. Saya tidak larang dia untuk menjadi calon (di Pilkada),” sebut Bupati.

Tentunya, kata Bupati, hal itu bukanlah pemberian sanksi. Yang bersangkutan dialihkan ke Staf Ahli supaya tidak lagi mempunyai kepentingan politik. Karena konflik kepentingan akan selalu terjadi jika yang bersangkutan masih berada di dinas. Apalagi dinas yang dipimpinnya bersentuhan dengan rakyat. Artinya upaya yang dilakukan untuk melindungi yang bersangkutan agar tidak melanggar terlalu jauh.

“Jadi kita menjaga dia agar tidak dipecat dari ASN. Dia ASN kok, sebentar lagi dia pensiun. Maka saya minta silakan saja mengajukan mundur, kalau dia mau maju. Jangan tunggu sampai dia penetapan. Memang secara undang-undang di KPU itu nanti setelah penetapan dia tidak boleh lagi. Tetapi dia sebagai ASN melanggar. Dia minta saja pensiun dini, masih bisa cukup kok. Minta saja pensiun lebih awal dimungkinkan itu kalau memang dia sudah yakin mau maju,” terang Bupati.

Sampai saat ini, diakui Bupati, belum ada permintaan pengunduran diri yang bersangkutan. Makanya Bupati lebih keras dalam sambutan untuk mengingatkan. Karena dirinya tidak menginginkan yang bersangkutan dipecat.

“Justru itulah makanya kita agak keras bicara di podium mengingatkan dia saja. Karena ketika dia dipecat, Husni Djibril yang bertandatangan. Sementara Husni Djibril kalau maju, nanti dibilang Husni baru maju setelah Talif dipecat, kan lucu jadinya,” pungkasnya. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

ASN Jangan Terbawa Arus Pilkada Sumbawa Besar (Suara NTB) Gerbong mutasi Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc kembali bergerak. Kali ini, sebanyak 75 pejabat struktural yang dilantik dan diambil sumpahnya, Jumat (26/7). Bupati juga menegaskan pentingnya netralitas ASN dan tidak terbawa arus politik menjelang Pilkada 2020.

Menurut Bupati, mutasi bagi ASN upaya dinamisasi atau penyegaran dan penyesuaian kebutuhan personel dalam sebuah organisasi birokrasi. Pelaksanaan mutasi telah melewati tahapan yang menjadi dasar hasil evaluasi baik reposisi maupun promosi, yang tidak lain tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan kinerja birokrasi. Selain itu juga merupakan salah satu wujud ikhtiar untuk meningkatkan akselerasi birokrasi dalam pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

Bupati mengajak seluruh pekabat yang dilantik, agar dapat menjalankan amanah yang telah diberikan dengan sebaik-sebaiknya dan penuh rasa tanggung jawab, dengan menunjukkan kinerja, prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi. Serta menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh, melaksanakan berbagai program yang ada dalam waktu yang cepat dan dengan cara yang tepat. Sekaligus a melakukan inovasi yang cerdas dan efektif demi terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerataan pem-

Satu ASN Pelaku Tipikor Sudah Lebih Dulu Pensiun Sumbawa Besar (Suara NTB) Tiga kepala daerah di NTB, termasuk Bupati Sumbawa mendapatkan teguran tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Mengingat belum melakukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) kepada ASN yang terlibat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Diketahui, berdasarkan teguran tersebut, di Kabupaten Sumbawa terdapat satu ASN yang belum dipecat sampai 30 April lalu.

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc yang dikonfirmasi, Jumat (26/7), membenarkan adanya surat teguran tersebut. Terhadap satu ASN yang disebutkan, diakuinya sudah pensiun dini sebelum adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menpan RB, Mendagri dan Kepala BKN. “Yang tiga sudah (dilakukan pemecatan). Sementara yang satu itu, duluan minta pensiun baru ada keluar surat aturan. Dia justru diberikan

Halaman 7

pensiun dini oleh pemerintah yang lama, saya yang tandatangan,” ujarnya.

Menurut Bupati, dengan adanya teguran dari Mendagri, pihaknya tetap menindaklanjuti. Pihaknya juga sudah memerintahkan BKPP untuk menuntaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Tetap diproses sekarang.

Dan itu karena ditegur maka tetap diproses. Saya sudah perintahkan kepada BKD,” tandasnya. (ind)

bangunan di segala bidang.

Terkait situasi politik Kabupaten Sumbawa menjelang suksesi kepemimpinan Sumbawa Tahun 2020, Bupati menekankan kepada seluruh ASN di Kabupaten Sumbawa untuk senantiasa menjaga netralitas serta tidak ikut terbawa arus politik dalam pilkada Sumbawa 2020. Menyusul diterbitkannya surat edaran Menpan RB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27Desember 2017 tentang pelaksanaan netralitas bagi ASN. Bahkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, disebutkan ASN, yang tidak menjaga netralitas akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang hingga berat.

Antara lain penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan pangkat, penurunan pangkat, bahkan pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. ”Kita menyaksikan di berbagai media massa dan juga media-media sosial, bagaimana hiruk-pikuk pilkada Sumbawa sudah mulai mewarnai halaman pemberitaan dan juga akunakun media sosial. Beberapa

(Suara NTB/arn)

MUTASI - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, memimpin mutasi pejabat struktural di lingkup Pemkab Sumbawa pada Jumat (26/7). nama bakal calon sudah mulai bermunculan dan ramai dibicarakan. Bahkan ada yang secara terang-terangan mensosialisasikan diri dan mulai membangun lobi-lobi politik. Hal ini tentu saja lumrah dalam negara demokrasi,” ucap Bupati.

Pada akhir sambutannya, Bupati kembali mengingatkan seluruh ASN agar senantiasa berhatihati serta jangan mudah terpengaruh untuk terlibat politik praktis, mengingat beratnya sanksi yang akan diterima. Namun demikian, ditegaskan pula bahwa meski diwajibkan menjaga netralitas, ASN tetap mempunyai hak

pilih, ASN tidak boleh golput. Sebagai warga negara yang baik, ASN wajib menyukseskan pilkada Sumbawa 2020 mendatang.

Adapun pejabat yang dilantik pada hari ini sesuai Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1.107 Tahun 2019 antara lain Ir. H. Talifuddin, M.Si yang sebelumnya menjabat sebagai Kadis Pertanian menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan menggantikan Lalu. Suharmadi Kertawijaya, ST.,MT yang menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Sekda Sumbawa, Ir, Syirajuddin menjabat sebagai

Kepala Dinas Pertanian, Muhammad Nur, S.STP menjabat sebagai Camat Lantung menggantikan Drs. Iwan Sofyan yang digeser menjadi Camat Lunyuk, Drs. Hasanuddin digeser menjadi Camat Buer yang digantikan oleh Ardian Pranata, S.STP sebagai Camat Moyo Utara, Abdul Haris, S.Sos Camat Plampang, Ir. Nawawi sebagai Camat Utan, Ardiansyah, S.AP sebagai Camat Orong Telu, Abdul Hakim, S.AP sebagai menjabat Kabid Pemuda pada Dispopar, Hadijah, S.AP mendapat promosi menjadi Kabid pendapatan BPPT dan BPHTB di Bapenda. (arn)

2020, Dikes Optimis Eliminasi Malaria di Dompu Dompu (Suara NTB) – Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, optimis bisa mengeliminasi malaria di wilayah ini pada 2020 mendatang. Terutama, di Kecamatan Pekat sebagai daerah endemik penyakit menular tersebut. Kuncinya, terus mempertahankan capaian yang sudah diraih setahun terakhir.

Kepala Bidang Penyehatan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dikes setempat, Rahmat, Skm menegaskan, untuk bisa mengeliminasi penyakit menular ini mesti dipastikan angka kesakitan malaria positifnya berada di bawah 1 mil per seribu penduduk selama tiga tahun berturut-turut.

Sementara, capaian di 2018 lalu, baik di daerah zona hijau maupun merah seperti Kecamatan Pekat sudah 0,2 mil.

“Berarti kan kita sudah mencapainya. Sekarang bagaimana kita bisa mempertahankan, baik dari sisi orang sakit maupun lingkungan. Itu yang paling penting dan menjadi,” kata dia menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (26/7).

Ia berharap, capaian setahun terakhir itu bisa dipertahankan. Guna memastikan 2020 mendatang penyakit ini sudah tereliminasi. Item lain yang juga tak kalah penting dan menentukan, lanjut Rahmat, yakni tidak terjadinya

penularan setempat di Dompu.

Jika ditemukan penularan, meski berhasil mempertahankan capaian tiga tahun berturut, status eliminasi akan dicabut Kementerian Kesehatan (Kemenkes). ”Kalau ada kasus malaria nanti terus terjadi penularan di Dompu, akan langsung dicabut status eliminasi itu. Kalau kasusnya dibawa oleh pendatang itu tetap bisa dipertahankan,” jelasnya.

Dalam upaya mempertahankan capaian itu, Dikes terus menggenjot langkah intervensi di lapangan. Dalam artian, ketika ditemukan warga terjangkit malaria langsung ditangani sampai tuntas hingga proses

penjaringan anggota keluarganya yang kemungkinan tertular.

Disamping itu membangun kerjasama dengan warga sekitar untuk membersihkan titiktitik genangan air yang menjadi sumber perkembangbiakan nyamuk. Dan terkahir pekan kemarin sudah dijaring 1000 orang warga untuk diuji sampel darahnya. Ini bertujuan memastikan penurunan kasus sesuai dengan fakta di lapangan.

“Sampai sekarang masih dalam proses pengujian, cuma dari 1000 orang masih belum ada yang ditemukan positif.

Ini pemeriksaannya sudah hampir mendekati 100 persen,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB Sabtu, 27 Juli 2019

Koalisi PKS - Gerindra Berpeluang Kembali Terjalin di Pilkada Loteng Mataram (Suara NTB) Pada Pilkada 2015 lalu, koalisi Partai Gerindra dan PKS di Kabupaten Lombok Tengah berhasil memenangkan pertarungan dengan mengusung pasangan H. M. Suhaili FT - Fathul Bahri. Koalisi tersebut direncanakan bakal berlanjut lagi pada Pilkada serentak 2020 mendatang.

Wakil Ketua DPW PKS NTB, Yek Agil yang dikonfirmasi Suara NTB menyampaikan bahwa peluang koalisi kedua partai tersebut sangat terbuka terjalin di Pikada Loteng. Pasalnya komunikasi politik kedua partai juga (Suara NTB/dok) saat ini intens dibangun.

Yek Agil “Peluang koalisi kedua partai sangat terbuka. Begitu juga dengan partai lain. Tapi semua itu sedang dalam tahapan penjajakan komunikasi, bisa jadi seperti dulu juga Gerindra dengan PKS,” katanya, Jumat (26/7).

Ditegaskan anggota DPRD NTB dari dapil Lombok Tengah tersebut, bahwa saat ini kondisi komunikasi politik dengan parpol lainnya dalam rangka penjajakan koalisi masih berlangsung sangat cair. Mengingat waktu Pilkada masih cukup panjang, sehingga partai politik tidak terlalu terburu-buru menetapkan arah koalisi.

“Masih sangat cair sekali, kami melakukan penjajakan dengan semua partai. Baik yang dilakukan di tingkat daerah maupun di DPW. Baik secara personal melalui para anggota dewan maupun suruktur pengurus,” katanya.

Dikatakan Yek Agil, bengunan koalisi juga tidak terikat oleh bangunan koalisi yang ada di pusat. Mengingat dinamika politik di daerah terkait Pilkada sangat berbeda dengan di pusat. “Dalam konteks Pilkada tidak berpengaruh, karena melihat figur. Kalau dalam pemilihan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) mungkin cukup berpengaruh,” ujarnya.

Ditegaskan Yek Agil yang juga namanya masuk dalam kandidat bakal calon kepala daerah tersebut, bahwa PKS di Loteng yang pasti akan mengusung kadernya sendiri baik sebagai calon Bupati maupun calon wakil Bupati. Bahkan PKS dari hasil Pemilihan Umum Internal (PUI) yang sudah digelar telah menawarkan empat kadernya.

“Kita akan usahakan usung kader sekarang ini, tidak lagi mendukung kader parpol lain. Kita akan tawarkan kaderkader kami, karena semakin banyak figur yang maju, maka makin banyak pilihan masyarakat untuk mendapatan pemimpin yang berkualitas,” pungkasnya. (ndi)

POLHUKAM

Halaman 8

Habiskan Anggaran Rp3,5 Miliar

Jelang Lengser, Anggota Dewan Kunker ke Luar Negeri Mataram (Suara NTB) Sejumlah anggota DPRD NTB periode 2014-2019 yang akan berakhir masa jabatannya 30 September mendatang. Mereka menutup masa bakti sebagai wakil rakyat dengan “jalan-jalan” ke luar negeri. Kunjungan kerja ke luar negeri tersebut akan dilaksanakan pada pertengahan Bulan Agustus mendatang.

Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad yang dikonfirmasi Suara NTB, membenarkan agenda anggota dewan yang akan kunker ke luar negeri tersebut. Adapun negera tujuan kunker tersebut yakni sejumlah negara di benua Eropa.

“Tujuan perjalanan dinas anggota ke Eropa, ada yang ke Belanda, Italia, Belgia dan ke Australia. Ke Jepang tidak jadi,” jelas Mahdi. Para wakil rakyat tersebut akan kunker ke luar negeri selama lima sampai tujuh hari yang akan dilaksanakan pada Bulan Agustus mendatang.

Dikatakan Mahdi, dari 64 anggota DPRD NTB, tidak semuanya berangkat. Sejumlah anggota lainnya ada yang tidak bisa ikut karena berbagai kesibukan lainnya. ”Tidak semua anggota yang ikut, ya sekitar 40-an orang. Karena yang lain ada yang berhalangan karena sedang melakukan ibadah haji dan juga karena ada yang beralasan karena urusan yang masih padat harus diselesaikan,” jelasnya.

Kunker ke luar negeri tersebut bakal menelan anggaran sekitar Rp3,5 miliar. Kini pihaknya tengah menunggu izin

dari Sekretaris Negera (Sekneg) turun, sebagai dasar hukum bagi para anggota dewan tersebut bisa melaksanakan tugas ke luar negeri.

“Izin dari Mendagri sudah, kini sedang diusulkan oleh Mendagri ke Sekneg. Kalau izin dari Sekneg sudah ke luar, kemudian ditindaklauti ke Kemenlu,” katanya. Disebutkan Mahdi, perjalanan kunker keluar negeri anggota dewan tersebut tidak saja hanya dilakukan oleh DPRD NTB. Sejumlah daerah juga sudah melakukannya. Hal itu memang bisa dikatakan se-

bagai sebuah bentuk “hadiah” bagi para anggota dewan jelang lengser dari jabatannya, dengan diberikan kesempatan untuk kunker ke luar negeri.

“Di beberapa daerah itu memang semacam diberikan hadiah perjalanan di akhir masa tugasnya,” kata Mahdi.

Lebih-lebih di DPRD NTB, yang anggota dewannya banyak yang tidak kembali terpilih. Dari 64 anggota, diketahui 42 orang tidak kembali terpilih pada Pemilu 2019 tersebut.

Ditempat terpisah Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda menjelaskan bahwa agenda perjalanan dinas anggota dewan ke luar negeri tersebut merupakan salah satu program kerja yang legal dan sudah mendapatkan izin dari pemerintah pusat. “Dan ini pertama kalianya selama lima

(Suara NTB/dok)

Hj. Baiq Isvie Rupaeda tahun periode ini, sebelumnya tidak pernah sama sekali dan pemerintah pusat sudah memberikan izin,” katanya. (ndi)

Mahalli Fikri Bantah Punya Utang Belum Dibayar di PT GNE Mataram (Suara NTB) Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri membantah tudingan pihak PT. Gerbang NTB Emas (GNE) yang menyebutkan dirinya memiliki utang yang yang belum dibayarnya. Mahalli menyebut tudiangan pihak PT GNE tidak mendasar, karena ia merasa sama sekali tidak pernah merasa melakukan transaksi utang piutang dengan perusahan milik daerah tersebut.

“Seingat saya, saya tidak pernah berutang. Dulu pernah pihak GNE membaritahu saya ada catatan hu(Suara NTB/dok) tang dan saya komplain TGH. Mahalli Fikri tidak pernah berutang. Lalu tidak pernah lagi ada ceritanya. Kok sekarang dikatakan lagi saya masih berutang, Ini kan aneh,” katanya.

Wakil Ketua DPRD NTB itu justru balik menuding, jika ada nama dirinya dalam daftar piutang, maka hal itu menujukan sebagai bentuk bobroknya manajemen di dalam perusahaan tersebut. Karana tidak memiliki data yang lengkap.

“Tidak ada anggota DPRD yang berhutang di GNE, termasuk saya. Kalau didaftar mereka ada tercantum nama anggota DPRD, itulah bukti bobroknya manajemen dan administrasi GNE,” sebutnya, Jumat (26/7) kemarin.

Mahalli kemudian meminta kepada pihak GNE untuk melakukan kroscek yang mendalam terkait namanya yang tercantum dalam daftar piutang. Bahkan piutang atas nama pesantren Al-Kamal yang dia pimpin pun tidak pernah melakukan transaksi piutang ke pihak GNE. “Kalau pihak GNE mengatakan saya pernah minta pasang paving di pesantren saya, itu keliru. Karena Al-Kamal tidak pernah pasang paving tahun 2016. Karena itu coba cek fakturnya siapa yang tanda tangan terimanya. Apakah alamatnya Al-Kamal atau lain,” ujarnya. “Kalau bukan ke Al-Kamal dan tidak saya atau orang saya yang tandatangan, berarti nama saya yang dijual entah oleh siapa. Karena saya tidak pernah membayar Rp1 pun ke GNE, karena tidak pernah transaksi tahun 2016 maupun 2017,” sambungnya.

Pihaknya pernah membeli paving dari GNE pada tahun 2019 ini. Namun pembelian tersebut untuk kepentingan pribadinya, tidak untuk pesantren seperti yang disebutkan. Itupun langsung dibayar lunas pada saat itu. Sehingga dirinya tidak pernah memiliki utang dari pihak GNE. “Diawal tahun 2019 baru saya pernah beli paving sekitar 300-an biji, M2 dan saya bayar lunas setelah terima cukup barangnya. Itupun bukan untuk pesantren, tapi untuk kediaman pribadi saya di depan pasar hewan Merca,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktur PT. GNE, Syamsul Hadi menyebutkan nama Mahalli sebagai salah satu yang masih memiliki piutang ke pihak GNE. Piutang-piutang yang belum dibayarkan itulah yang menyebabkan perusahaan daerah tersebut tidak lancar jalan bisnisnya, sehingga keuntungan yang didapatkan tidak maksimal. (ndi)

Korem 162/WB Seleksi Calon Prajurit Bintara Mataram (Suara NTB) TNI AD melalui Korem 162/WB membuka kesempatan pendaftaran Secaba PK unggulan tahun 2019-2020. Pembukaan dimulai tanggal 1 Juli sampai dengan 4 Agustus 2019. Sedangkan yang reguler mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 27 Agustus 2019, Pendaftaran secara online di http//rekrutmen-tni.mil.id.

Adapun syarat pendaftaran antara lain usia minimal 17 tahun 9 bulan dan maksimal 22 tahun, SKCK dari Kepolisian, Minimal SMA sederajat dan tidak kehilangan hak untuk menjadi Prajurit TNI, KTP orang tua dan calon, kartu sehat dan BPJS serta pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar.

Kapenrem 162/WB Mayor Inf. Dahlan,S.Sos menjelaskan, persyaratan lain yakni nilai masing-masing lulusan tiap tahun berbeda.

“Lulusan tahun 2015 nilai rata-ratanya minimal 55, lulusan tahun 2016 nilainya 50, lulusan tahun 2017 nilainya 38, lulusan tahun 2018 nilainya 37 dan lulusan 2019 nilai rata-ratanya 38,5,” paparnya.

Selain itu, pria kelahiran Taliwang KSB tersebut juga menegaskan selama pelaksanaan seleksi tidak dipungut biaya dan tidak ada suap menyuap atau sogokan. “Apabila ada oknum yang meminta sejumlah uang untuk masuk menjadi Prajurit TNI AD, maka segera laporkan kepada satuan Koramil, Kodim atau Korem terdekat sehingga bisa dilakukan proses hukum kepada oknum tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI AD,” tandasnya.

Adapun tempat pendaftaran bisa langsung dilakukan di Kodim terdekat untuk pulau Sumbawa dan di Ajenrem 162/ WB Ampenan untuk wilayah Pulau Lombok. (ars/*)

(Suara NTB/why)

SALAMAN - Kades Pengembur nonaktif Supardi Yusuf (kanan) menyalami jaksa penuntut umum Kejari Praya usai mengikuti sidang putusan sela, Jumat (26/7) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Kasus DD/ADD Pengembur

Hakim Tolak Keberatan Supardi

Mataram (Suara NTB) – Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram membacakan putusan sela perkara korupsi DD/ ADD Pengembur 2017. Hakim menolak nota keberatan terdakwa Supardi Yusuf. Dakwaan jaksa penuntut umum sah menurut hukum. Ketua majelis hakim Sri Sulastri membacakan putusan sela itu dalam

sidang Jumat (26/7) kemarin.

“Menolak keberatan terdakwa,” ucapnya. Selain itu hakim menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum sah menurut hukum. Sebab ditolaknya eksepsi terdakwa tersebut, sidang dilanjutkan lagi. “Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi,” imbuh Sri. Sebelumnya, terdakwa Su-

pardi melalui penasihat hukumnya Irpan Suriadiata menyatakan keberatan atas dakwaan jaksa. Disebutkan, BPKP Perwakilan NTB tidak punya wewenang untuk mendeklarasikan kerugian negara. Namun hakim berpendapat, mengenai kerugian negara masih akan dibuktikan lagi di dalam persidangan. Sidang dilanjutkan kembali untuk keperluan pem-

buktian tersebut.

Supardi sebelumnya didakwa dengan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU RI No 20/ 2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Supardi sebagai Kepala Desa Pengembur tidak dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan DD/ADD tahun 2017.

Sejumlah proyek fisik desa dikerjakan asal-asalan dalam hal laporan keuangannya. Untuk menutupi hal itu, Supardi memanipulasi laporan pertanggungjawaban. Angka-angka siluman dimunculkan. Sampai BPKP menghitung sejumlah Rp825 juta menjadi kerugian negara. Terdakwa baru mengembalikan Rp30 juta, serta dari bendahara desa Rp186 juta. (why)

Tunggu Keppres Amnesti, Jaksa Batal Eksekusi Nuril

(Suara NTB/penrem)

PANTAU RTLH - Dandim 1615/Lotim Letnan Kolonel Inf Agus Donny Prihanto saat memantau pembangunan RTLH di Keruak.

Dansatgas TMMD Lotim Tinjau Rehab 100 Unit RTLH Selong (Suara NTB) Dandim 1615/Lotim Letnan Kolonel Inf Agus Donny Prihanto, S.Sos. selaku Komandan Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) memantau perehaban 100 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Rabu (24/7) lalu. Peninjauan di tiga desa sasaran kegiatan TMMD di Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur.

Kehadiran Dansatgas TMMD di lokasi didampingi Komandan SSK TMMD Letnan Satu Inf Agil bersama Pasiter Kodim Kapten Inf Muslimin.

Pada kesempatan itu Dansat-

gas memanfaatkan waktu untuk berdialog dan menanyakan keluhan warga terkait dengan pembangunan RTLH di Dusun Penendem Desa Senyiur.

“Kesempatan ini saya gunakan untuk menanyakan keluhan kepada pemilik rumah yang direhab,” ungkap Dansatgas.

Namun disyukurinya tidak ada keluhan masyarakat khususnya pemilik RTLH. “Saya berharap apabila ada keluhan terkait dengan perehaban RTLH agar pemilik rumah segera melaporkannnya kepada Dan SSK atau langsung kepada saya sehingga

langsung bisa diperbaiki,” ujar Alumni Akmil 2001 tersebut.

“Hal itu dilakukan untuk menghindari kekecewaan masyarakat terhadap program TMMD,” ucapnya.

Salah seorang pemilik RTLH Amaq Zulkifli mengucapkan terimakasih kepada Kodim Lotim atas program TMMD yang dilakukan di kampungnya. “Terimkasih Pak Komandan Kodim, melalui program TMMD ini, kami sangat dibantu dalam rehab rumah sehingga bangunan yang sekarang lebih layak untuk ditempati dan insya Allah pasti lebih nyaman,” ungkap Zulkifli. (ars/*)

Mataram (Suara NTB) – DPR RI menyetujui pandangan pemerintah atas amnesti terhadap Baiq Nuril Maknun.

Putusan peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung RI bakal gugur dengan sendirinya.

Jaksa penuntut umum mengurungkan eksekusi putusan yang menghukum Nuril enam bulan penjara tersebut.

Kepala Kejari Mataram Dr Ketut Sumedana menjelaskan bahwa pihaknya masih menanti proses amnesti. “Kita menunggu Keppres-nya dulu,” ucapnya dikonfirmasi Jumat (26/7) kemarin.

Dia menjelaskan Keppres tersebut menjadi dasar hukum jaksa penuntut umum Kejari Mataram. Yakni dalam hal pembatalan eksekusi terpidana kasus ITE, Baiq Nuril Maknun. “Itu (PK) gugur. Jadinya tidak dieksekusi putusan itu,” kata Sumedana.

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui pertimbangan pemberian amnesti Nuril dalam sidang, Kamis (25/7) lalu. Wakil Ketua DPR RI menyetujui pertimbangan Komisi III. Pertimbangannya yakni keadilan. “Dalam penegakan hukum ada tiga unsur penting yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan yang hadir secara proporsional agar hukum menjadi panglima,” ujarnya seperti dikutip dari Antara.

Mahkamah Agung RI sebelumnya menolak PK Nuril atas putusan kasasi yang menjatuhkan pidana penjara selama enam bulan dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan. Majelis hakim PK MA RI yang terdiri dari Dr Suhadi, Dr Desnayeti, dan H Margono mengamini putusan kasasi MA RI.

(Suara NTB/dok)

Ketut Sumedana Pada intinya menimbang bahwa Nuril mentransmisikan konten asusila, yakni percakapan mantan Kepala SMAN 7 Mataram H Muslim yang menceritakan peristiwa hubungan seksual dengan mantan bendahara sekolah yang sama, Landriwati.

Dalam persidangan terungkap bahwa saksi H. Muslim Kepala SMAN 7 Kota Mataram kala itu, H Muslim menceritakan perbuatan asusila tentang hubungan badan dengan seorang perempuan bernama Landriati di Hotel Puri Sharon Senggigi. Karena jengah, Nuril merekam pembicaraan itu sekaligus dijadikan bukti bahwa dirinya tidak ada hubungan spesial dengan Muslim. Nuril menyimpan rekaman itu hampir satu tahun lamanya. Sampai ketika saksi Muhajidin mendatangi Nuril untuk meminta rekaman itu dengan alasan sebagai dasar melapor ke DPRD Kota Mataram. (why)

SUARA NTB

Sabtu, 27 Juli 2019

Halaman 9

Sistem Zonasi Akibatkan Sekolah Swasta Kekurangan Siswa Mataram (Suara NTB) – Dampak dari pelaksanaan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/ SMK negeri harus menjadi bahan evaluasi oleh Pemprov NTB, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Hal itu perlu dilakukan karena sebagian sekolah swasta mengalami penurunan jumlah siswa baru pada PPDB tahun pelajaran 2019/2020.

Demikian disampaikan pemerhati pendidikan yang juga Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB tahun 2012-2017, Drs. H. Syamsudin Anwar, Jumat (26/7).

Menurutnya,denganadanyapenurunan jumlah siswa baru di sekolah swasta harus menjadi

bahan evaluasi pemerintah. “Mestinya setiap tahun itu dievaluasi, di mana letak plus dan minus-nya PPDB. Bagaimana dampak bagi sekolah swasta seperti yang sekarang terjadi ini,” katanya.

Ia menyampaikan kondisi sekolah negeri yang menumpuk di satu wilayah tertentu perlu menjadi evaluasi dan pengkajian ulang dari pemangku kebijakan. Hal itu penting karena di sekolah swasta juga ada guru-guru yang akan kesulitan jika sekolah swasta tidak menerima siswa baru.

“Mestinya harus ketemu lagi, seluruh kepala-kepala sekolah swasta dengan dinas, instansi teknis, coba ditanya, harus didengarkan mereka, apa kesulitan mereka

(sekolah swasta),” katanya.

Syamsudin menyampaikan agar pihak Dinas Dikbud NTB bisa mengambil kebijakan yang tepat terutama mengarahkan agar sekolah menerima siswa sesuai dengan kuota yang ada. “Kasihan sekolah swasta yang sebagian dibangun dengan bantuan pemerintah juga. Harusnya instansi terkait undang sekolah swasta itu, didengarkan keluh kesah mereka..

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Muhammad Fauzan mengatakan, pihaknya juga mengarahkan siswa yang belum diterima pada PPDB untuk mendaftar ke sekolah swasta. Ia menampik seluruh sekolah swasta mengalami penuruna jumlah siswa baru.

Di sekolah swasta tertentu malah kuota terpenuhi.

“Kami ingin tidak ada dikotomi antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Kami juga meminta agar sebisa mungkin sekolah swasta menjual program atau keunggulannya ke masyarakat sehingga orang tua siswa tertarik,” ujar Fauzan. (ron)

HILANG HLG BPKB R4 TOYOTA KIJANG B 1733 NML NOKA/ NOSIN MHF11KF8330072812/7K0580622 NO.BPKB :L.08555728.C AN. MARLINAH HLG D’SKTR JL GOTONG ROYONG GG CENDANA AMPENAN KOTA HLG STNK HONDA DR.5881 EB NOKA/NOSIN : MHIJM5110JK141504/JM51E1141274 AN.HERMI FERIYANI HLG D”SKTR JL.KOTA MATARAM

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910

HLG STNK YAMAHA MIO SOUL R2 DR.6733 CJ NOKA/ NOSIN : MH31KP00DEJ858081/IKP-858104 AN.NYOMAN BUDI,SE HLG D’SKTR DARI GERUNG MENUJU GN.SARI

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DIJUAL TANAH DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

q

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 27 Juli 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 10

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 27 Juli 2019

Piutang dan Aset Daerah Jadi Atensi KPK Dari Hal. 1 Sebelumnya jadi catatan Korsup KPK soal tunggakan pajak dan retribusi hotel yang mencapai Rp 6 Miliar belum tertagih.

Terpisah, pihak Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati NTB membenarkan soal rencana koordinasi dengan tim Korsup KPK. Banyak hal yang akan dibahas, mulai dari jumlah piutang Pemprov NTB dan seluruh daerah, progres penagihan, termasuk evaluasi terhadap tindaklanjut berupa penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk penagihan. ‘’Nanti akan dievaluasi, piutang Pemprov NTB itu totalnya berapa, yang sudah di-SKKkan berapa, berapa juga yang sudah ditagih, itu nanti akan divealuasi,’’ kata Kepala Seksi Perdata pada Bidang Datun Kejati NTB, Mansur, SH. Pihaknya adalah salah satu institusi yang berkepentingan dalam pertemuan dengan tim Korsup KPK itu. Praktis akan menyampaikan total SKK yang diterima dari Pemprov NTB, jumlah yang sudah tertagih dan sisa tunggakan.

Tim Korsup juga akan

mengkaji dari unsur pidana dan tindak lanjut oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

Dicontohkan, piutang pajak dan retribusi yang sudah tertagih, tapi belum masuk ke kas daerah. ‘’Nanti akan dievaluasi juga, berapa pajak dan retribusi yang sebenarnya sudah dibayar perusahaan, tapi belum disetorkan ke kas daerah. Ini kan bisa masuk pidana,’’ sebut Mansur.

Temuan-temuan itu nanti akan dibahas dalam forum bersama KPK, Inspektorat dan Kejati NTB untuk diformulasikan langkah penyelesaian lebih efektif. Sebab, katanya, agar tidak jadi akumulasi tunggakan kerugian dan temuan rutin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dengan pertemuan nanti akan menambah proses evaluasi dan laporan dari tim Datun Kejati NTB. ‘’Selama ini kami laporkan hasil kinerja Datun ke Jamdatun Kejaksaan Agung, setelah ini akan bertambah karena akan melapor juga ke tim Korsup KPK untuk jadi bahan evaluasi,’’ pungkasnya. (ars)

NTB Targetkan Jadi Pusat ’’Fashion’’ Muslim Dunia Dari Hal. 1 Merekalah yang akan merancang busana muslim dari kain tenun. Dengan mengembangkan industri kreatif dari tenun, kata Andi maka akan memberikan nilai tambah bagi penenun.

Nantinya, masyarakat tak lagi membeli dalam bentuk kain tenun. Tetapi sudah ada produk fashion dari kain tenun NTB. ‘’Kalau sekarang kita masih dijualnya dalam bentuk tenun. Kita maunya tenun dijual dalam bentuk baju. Sehingga lebih banyak pendapatan masyarakat,’’ ujarnya.

Andi mengatakan, pengembangan industri kreatif fashion dari kain tenun NTB dimulai tahun ini. Karena Indonesia menargetkan jadi pusat fashion muslim dunia pada 2020. ‘’Kalau kita tidak siap, maka peluang itu diambil provinsi-provinsi lain. Kemarin kita sudah latih 20 desain-

er, orang lokal. Tenun itu kalau dilipat jelek. Begitu dibuat baju, maka bagus, menarik. Sehingga orang tertarik beli baju daripada kain tenun,’’ ucapnya.

Selain mendorong tumbuhnya industri kreatif ini, Andi mengatakan juga terus didorong pengembangan industri permesinan dan pengolahan.

BUMD milik Pemprov NTB, PT. GNE sudah menghasilkan sejumlah produk permesinan.

OPD Pemprov yang mengadakan bantuan peralatan kepada masyarakat diarahkan untuk memesan mesin-mesin yang diproduksi PT. GNE. ‘’Sekarang saya memulai memesan di sana. Seperti alat membuat tepung, mesin pengolah kopi. Pak Gubernur meminta Kepala OPD yang lain juga memesan di sana,’’ tandasnya. (nas)

Kemajuan Pariwisata Dimulai dari Desa Dari Hal. 1 Karena itu, kemajuan pariwisata harus dimulai dari desadesa.

Selain itu, Rohmi juga menyambut positif dukungan pemerintah yang memfasilitasi e-ticketing untuk mempromosikan desa wisata yang ada di NTB. ‘’’Zaman sekarang kalau (kita) tidak gunakan teknologi, ketinggalan kita,’’ ujar Wagub. Melalui e-ticketing itu Rohmi berharap promosi desa wisata dapat menjangkau seluruh dunia. “Tinggal bagaimana kita mempersiapkan desa kita. Pada saat orang datang kita harus sudah siap,” pungkas Rohmi.

Untuk menyediakan fasilitas e-ticketing sendiri Kemendes bekerjasama dengan Gorse selaku pihak ke tiga.

Gorse sendiri adalah penyedia jasa pembelian tiket ke tempat-tempat wisata berbentuk aplikasi digital marketing dengan basis pengguna mencapai 400.000 orang.

Chief Operating Officer

Gorse, Niki Tsuraya Yaumi, menyebutkan bahwa pihaknya akan membantu pemerintah dalam mempromosikan dan menyukseskan program desa wisata dari Kemendes, termasuk untuk wilayah NTB. Yaumi menerangkan, Gorse akan menyediakan fasilitas pembelian tiket dan registrasi pengunjung desa wisata secara online.

Data tersebut nantinya akan diolah dan dapat diakses langsung baik oleh pemerintah desa, Pemprov, maupun pemerintah pusat untuk melihat perkembangan dari desa wisata sehingga dapat menentukan langkah-langkah promosi selanjutnya dengan data yang kohesif. ‘’Kami akan melanjutkan ke lebih banyak desa lagi. Paling tidak sesuai dengan program yang dibuka hari ini 100 desa wisata yang akan mengikuti program desa wisata ini,’’ pungkas Yaumi. (bay)

Tak Tersentuh Sinyal Komunikasi Dari Hal. 1 daerah-daerah destinasi wisata prioritas yang belum tersentuh sinyal komunikasi menjadi perhatian untuk segera dituntaskan. Disebutkan, ada 207 daerah yang masih blank spot atau belum tersentuh sinyal komunikasi di NTB. ‘’Di Lombok Utara berada di Air Terjun Sendang Gila Senaru, masih ada blank spot. Sehingga pada kejadian gempa yang menimpa wisatawan asal Malaysia beberapa waktu lalu, menggunakan telepon satelit,’’ kata Aryadi dikonfirmasi di Mataram, Kamis (25/7) malam.

Untuk menuntaskan daerah-daerah yang blank spot menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Aryadi mengatakan Kementerian Kominfo berjanji akan menyelesaikan daerah blank spot ini pada 2019 dan 2020.

Dalam Musrenbang tingkat nasional, kata Aryadi, pihaknya sudah menyampaikan bahwa konektivitas IT sangat penting di NTB. Apalagi menyongsong event MotoGP 2021 di Sirkuit Mandalika.

Ia menjelaskan daerah-

daerah blank spot di NTB berada di daerah yang strategis. Seperti kawasan Cagar Biosfer Samota. Di Pulau Moyo yang menjadi destinasi wisata kelas dunia masih menjadi daerah blank spot. ‘’Di daerah Sumbawa, banyak blank spot karena daerahnya berbukit. Celah-celah bukit inilah yang blank spot,’’ jelasnya.

Tahun ini, Kementerian Kominfo akan membangun 10 Base Transceiver Station (BTS) di Pulau Sumbawa.

Namun tak disebutkan daerah-daerah mana saja tempat pembangunan BTS tersebut. ‘’Kita serius tangani ini.

Karena ini salah satu media membuka suatu wilayah. Ketika kita dijadikan daerah pariwisata nasional, maka ini menjadi suatu keharusan,’’ katanya.

Dalam pertemuan dengan tim dari Kementerian Kominfo yang turun ke NTB, kata Aryadi, pertemuan dilaksanakan di Pulau Moyo. Supaya mereka tahu bahwa Pulau Moyo yang menjadi destinasi wisata dunia masih blank spot. (nas)

Halaman 11

PT. ESL Janji Lanjutkan Investasi Pembangunan Hotel Mataram (Suara NTB) Setelah dihadapkan pada berbagai kendala lapangan, PT. Eco Solution Lombok ( ESL) sempat menghilang beberapa saat. Kini, investor asal Swedia tersebut kembali hadir untuk melanjutkan rencana investasinya mengembangkan lahan seluas 339 hektare di Tanjung Ringgit, Lombok Timur (Lotim).

Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB mengaku sudah memberikan surat peringatan sebanyak dua kali ke PT.ESL. Pasalnya, PT. ESL belum melakukan action atau merealisasikan rencana investasinya di lapangan hingga saat ini.

Sesuai konsep investasinya, PT. ESL akan membangun Eco Resort berupa medical tourism yang melestarikan lingkungan alam dan mengembangkan potensi ekonomi lokal. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si mengatakan, sebagai bukti keinginannya merealisasikan investasi, Direk-

tur Eco Regions Group, John Higson didampingi Direktur Hukum, Sri Bima Putra dan beberapa local staf mengunjungi DPMPTSP NTB, Rabu (24/7) lalu.

Gita menjelaskan, kunjungan mereka ini untuk menyampaikan komitmennya berinvestasi. Serta mengonfirmasi berbagai hal untuk kelancaran proses investasi selanjutnya.

Gita menyambut baik komitmen PT. ESL yang sejak 2010 mulai merintis untuk berinvestasi di daerah ini. PT ESL dari awal memang sudah mendapat dukungan dari Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmy, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi bahkan Menteri Parekraf kala itu, Mari Elka Pangestu.

Gita mengatakan, untuk menunjukkan komitmennya berinvestasi, PT. ESL telah berupaya mengatasi berbagai kendala di lapangan meski belum seluruhnya tuntas terkait status lahan yang belum clear and clean. Karena adanya sertifikat hak milik, permasalahan dengan penduduk lokal yang mengembalakan

ternak dan lain-lain.

Sebagai bukti kesungguhannya berinvestasi, PT. ESL juga menunjukkan konsep Eco Resort yang ingin dibangun dengan mengundang pihak-pihak terkait ke Swedia. ‘’Saya berharap PT. ESL kini lebih serius lagi bila ingin melanjutkan rencana investasinya dan harus memenuhi kewajibannya untuk membayar iuran Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam maupun Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam,’’ katanya.

Gita menambahkan, pada Kamis (25/7) lalu, jajaran PT. ESL diwakili Komisaris Eco Region Group, I Gusti Putu Ekadana, Direktur Hukum, local staff melakukan audiensi dengan Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmy.

Pada kesempatan tersebut bupati dengan tegas meminta PT. ESL untuk lebih serius lagi dan segera melakukan action di lapangan untuk membuktikan komitmennya merealisasikan rencana investasi di Lotim.

Pemkab Lotim akan membantu kelancaran investasi sesuai dengan kewenangan

Padi dan Ikan di Sekotong Terindikasi Tercemar Merkuri Dari Hal. 1 Di udara, merkuri dapat terbawa baik dalam jarak pendek atau panjang sebelum jatuh atau tersimpan kembali ke bumi dan hal itu bahkan mungkin terbawa sepenuhnya di lingkaran bumi.

Sebagian dari merkuri yang jatuh ke laut atau ke darat akan teruap kembali. Dan kembali terbawa oleh angin.

Dan akan jatuh kembali ke bumi di tempat lain. Merkuri yang jatuh di tanah dan tidak menguap kemungkinan akan mengikat bahan organik. Sebagian akan terjebak dalam gambut atau tanah.

Sisanya akan mengalir ke sungai kemudian ke danau dan lautan. Dalam lingkungan air, unsur merkuri kemungkinan akan menjadi terikat sedimen kemudian terbawa oleh arus sungai atau laut. Beberapa merkuri tetap terlarut dalam kolom air.

Di dalam perairan, mikroorganisme alami yang terdapat di air dapat merubah merkuri menjadi methylmerkuri, suatu senyawa logam organik yang lebih beracun pada dosis rendah di banding merkuri murni. Methyl merkuri menjadi bagian dari rantai makanan di ekosistem perairan; dan bersifat bioakumulasi dan biomagnifikasi, dan kemudian dapat terbawa oleh migrasi spesies air (ikan dan kerang).

Studi yang dilakukan oleh BaliFokus dan yang lainnya di beberapa hotspot PESK, menemukan bahwa konsentrasi

merkuri di udara juga cukup tinggi, berkisar antara 20 nanogram/m3 hingga 55.000 nanogram/m3, , juga ditemukan dalam rantai makanan, terutama beras dan ikan, membahayakan kesehatan penduduk di lingkungan hilir kesehatan serta masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Merkuri dalam air dan sedimen di beberapa situs PESK berkisar antara 0,6 ppm sampai dengan 4 ppm di mana 600-3.000 kali lebih tinggi dari standar WHO (0,001 ppm).

Balifokus melakukan studi di Sekotong, Lombok Barat.

Kegiatan ekonomi utama di daerah ini adalah pertanian padi lahan kering, perikanan dan pertambangan emas.

Lokasi pertambangan emas tersebar di sekitar 10 lokasi dan memiliki sejarah/konflik dengan perusahaan tambang emas swasta, PT. Indotan Lombok Barat Bangkit.

Lokasi ini bukan merupakan lokasi hotspot yang muda, tapi tidak terlalu tua juga, sekitar 10 tahun dan menggunakan merkuri lebih dari 70 ton per tahun. Dalam 10 tahun terakhir, proses ekstraksi emas telah pindah ke desa dan menjamur di wilayah pemukiman.

Jumlah penduduk wilayah Sekotong dimana praktik PESK tersebar adalah sekitar 40.000 orang. Hampir 50 persen dari populasi yang terlibat dalam kegiatan yang berhubungan penambangan dan pengolahan emas Di Sekotong, Lombok Barat, konsentrasi merkuri tert-

inggi di udara yang didapatkan adalah 54,931.84 ng/m3 dan yang terendah adalah 121,77 ng/m3. Di depan salah satu rumah dimana terdapat gelondong yang beroperasi didapatkan konsentrasi merkuri di udara sekitar 20,891.93ng/m3, di sebelah rumah orang yang diduga keracunan merkuri.

Hasil survei menunjukkan beberapa penduduk yang diduga keracunan merkuri yang parah pada orang dewasa dan anak-anak. Beberapa orang dewasa menunjukkan tremor parah dan sudah diderita selama lebih dari 7 tahun.

Beberapa bayi dan anakanak, dari bayi berumur 40 hari hingga remaja berumur 15 tahun, menunjukkan gejala yang parah dari keracunan merkuri dan perlu pemeriksaan medis yang tepat lebih lanjut.

Ditambahkan, dampak keracunan merkuri tidak hanya memberikan beban tambahan kepada keluarga korban tetapi juga kepada masyarakat pada umumnya.

Kurangnya pengetahuan tentang gejala keracunan merkuri menyebabkan diagnosa gejala yang tidak tepat, pengobatan dan perawatan medis yang tidak efektif.

Yuyun juga mengingatkan bahwa pembakaran jerami ketika selesai musim panen juga mengandung merkuri.

Karena jerami mengandung residu pestisida. Residu pestisida inilah yang mengandung merkuri. Apabila jerami dibakar, maka akan berbahaya bagi kesehatan. (nas)

Pengembangan Desa Wisata, Solusi Sejahterakan Rakyat Dari Hal. 1 Anggota DPD RI, Baiq Diyah Ratu Ganefi, S.H, dan para Kades se-NTB, Wagub mengungkapkan bahwa Pemda NTB saat ini menempatkan program pengembangan 99 desa wisata sebagai unggulan dan prioritas daerah.

Hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa geliat masyarakat membangun desa wisata mulai nampak dan memberikan harapan baru untuk NTB ke depannya. Bahkan menurut Wagub, desa wisata menjadi solusi tepat yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. ‘’Keindahan alam NTB tidak diragukan lagi,’’ungkap Wagub. Dari ujung timur Pulau Sumbawa dan baratnya Pulau Lombok, ada sejuta keindahan, keunikan dan budaya menjadi karakter sendiri bagi desa-desa yang berpotensi menjadi desa wisata.

Menurut Wagub bahwa Tuhan telah menitipkan sebagian bongkahan surga-Nya di alam NTB untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Untuk itu, menjadi kewajiban pemerintah dan masyarakat NTB dapat dijaga agar terus lestari.

Karenanya desa wisata adalah salah satu solusinya. ‘’Kita sebagai hambaNya harus pandai bersyukur atas nikmatnya. Implementasi kesyukuran itu yaitu dengan mengelola keindahan agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat,’’ ujarnya.

Pembangunan desa wisata tidak perlu dengan anggaran besar. Tapi yang lebih penting adalah kelestarian alam harus tetap jaga, kearifan lokal yang unik serta keramahan masyarakat itu sendiri.

Dan yang tidak kalah penting, kata Wagub adalah kebersihan lingkungan menjadi prioritas utama. Agar para pengunjung dapat merasakan kenyamana dan ketenteraman saat berkunjung.

‘’Selain itu, homestay dan sarana pendukung lainnya juga harus tetap dioptimalkan,’’ katanya mengingatkan.

Wagub juga menegaskan, Pemprov NTB sangat komit dan bersungguh-sungguh membangun daerah yang bermuara dari desa. Berbagai program pembangunan lainnya semua diusahakan bermuara dari desa. Sehingga penurunan angka kemiskinan dapat dicapai.

Penetapan desa wisata, katanya diharapkan mampu memberikan kontribusi besar terhadap masalah kemiskinan di NTB. ‘’Peluncuran desa wisata saat ini harus dilanjutkankan dengan aksi-aksi dan kerja nyata di setiap desa yang ditetapkan sebagai desa wisata,’’ tegasnya.

Untuk tahun 2019, ada 25 desa wisata yang akan dikembangkan. Dalam acara peresmiannya sendiri ada sembilan desa yang telah siap diluncurkan. Diantaranya Desa Bilebante, Desa Setanggor, Kerujuk, Desa Tete Batu, Desa Mas-Mas, Desa Aiq Berik, dan Desa Kembang Kuning, ditambah dua desa yang sekaligus mulai menerapkan sistem e-ticketing yaitu Dusun Sasak Ende dan Desa Sesaot.

Bantu Desa Wisata Pada malam peluncuran desa wisata itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Eko Putro Sandjojo, BSEE., M.BA menargatakan, keberhasilan desa terhadap pengembangan desa wisata di NTB merupakan wujud nyata bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Oleh karena itu, Kementrian Desa akan mendukung dan membantu sepenuhnya pengembangan desa wisata di NTB. ‘’Kepala desa yang mampu berinovasi dengan melihat potensi desanya, maka mereka adalah pahlawan pembangunan desa di NTB,’’ ungkap-

nya. ‘’Jika dalam pengembangan desa wisata NTB masih terdapat kekurangan, maka kami siap untuk membantu,’’ ungkap Eko. Wisatawan asing maupun mancanegara, jika berkunjung di suata destinasi wisata maka hal pertama yang dilakukan adalah berselfie ria bersama keluarga dan sahabat. Jika dalam pengembangan desa wisata mampu menyulap keunikan, lestari alam tetap terjaga serta budaya yang mampu menarik perhatian pengunjung, maka kunjungan wisata akan terus meningkat.

Banyak hal yang harus dipelajari dari desa-desa yang berhasil mengembangkan desa wisata di Indonesia. Contohnya Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Desa itu berhasil menjadi desa dengan pendapatan terbesar sebagai desa wisata di Indonesia. Tidak alam yang indah atau air terjun menjanjikan. ‘’Mereka hanya mengembangkan wisata kolam renang dengan omset Rp 10,3 miliar per tahun,’’ sebutnya.

Mereka berhasil menyulap kolam renang tua bekas masa penjajahan Belanda. Karena komitmen dan kerja keras masyarakatnya.’’ Akhirnya mereka berhasil merubah kolam renang yang dihiasi ikan, sepeda dan motor di dalam air. Dan pengunjung bisa berselfie di dalam air bersama ikan,’’ katanya.

Provinsi NTB bisa dan harus bisa mengikuti jejak-jejak desa yang berhasil mengembangkan desanya.

Dan paling penting adalah fasilitas pendukung juga harus siap.

“Pemanfaatan dana desa harus diperluas lagi, guna menjawa dari semua kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah pengembangan desa wisata. Karena dinilai telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harapnya. (bay/r)

yang ada. Kini, kata Gita, bola ada di tangan PT. ESL untuk serius merealisasikan rencana investasinya.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berjanji memberikan dukungan. Demikian pula halnya dengan Pemprov NTB akan membentuk Tim Percepatan Pembangunan Eco Resort di Kawasan Tanjung Ringgit atau Kawasan Pantai Pink tersebut.

Sebelumnya, Dinas LHK NTB mengaku telah memberikan peringatan atau teguran sebanyak dua kali kepada investor asal Swedia, PT. ESL. Apabila sampai peringatan ke tiga, investor tersebut belum juga merealisasikan komitmennya mengembangkan Pantai Pink, Kawasan Tanjung Ringgit, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur (Lotim), maka izinnya terancam akan dicabut.

Sekretaris Dinas LHK NTB, Syamsuddin, S. Hut, M. Si yang dikonfirmasi di Kantor Gubernur beberapa waktu lalu mengatakan pihaknya sudah memanggil PT. ESL agar segera merealisasikan investasinya sesuai komitmen awal.

Ia menjelaskan, sesuai klausul dalam perizinan PT. ESL, Dinas LHK akan memberikan teguran pertama, ke dua sampai ke tiga kepada investor yang tidak melakukan aktivitas.’’Kalau sampai teguran ke tiga tidak diindahkan, mungkin akan kita rekomendasikan dicabut,’’ kata Syamsuddin.

Dijelaskan, Pemprov melalui Dinas LHK hanya punya kewenangan memberikan rekomendasi pencabutan izin atas pemanfaatan kawasan hutan dengan luas 5 hektare ke atas ke Kementerian LHK. Karena izin pemanfaatan kawasan hutan seluas 5 hektare ke atas berada di Kementerian LHK.

Pemprov berkewajiban melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap izin-izin pemanfaatan hutan yang ada di NTB. Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan untuk mengawal investor yang telah memperoleh izin agar memanfaatkan sesuai peruntukan dan komitmen awal.

Terhadap investor yang berencana mengembangkan Pantai Pink ini, Syamsuddin menyebutkan pihaknya sudah mengeluarkan peringatan atau teguran ke dua. ‘’Sudah diperingatkan ke dua, mau ke tiga ini. Makanya kita panggil dulu, jawabannya seperti apa.

Dia kita undang, apa penjelasannya secara komprehensif, mungkin ada kendala-kendala,’’ jelasnya.

Apabila sampai teguran ke tiga, investor tersebut tak kunjung merealisasikan komitmennya, maka Dinas LHK akan merekomendasikan pencabutan izin PT. ESL ke Kementerian LHK. ‘’Dia harus tanggung jawab sesuai komitmen dia,’’ tandasnya.

PT. ESL merupakan investor asal Swedia yang berencana membangun eco tourism terbesar di Asia yang terletak di kawasan Pantai Pink, Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur. Saat kick off ceremony Tanjung Ringgit di Kawasan Pantai Pink, Rabu, 29 Januari 2014 lalu, investor ini berencana membangun 20-30 vila, restoran, dive shop, pasar tani dan nelayan di kawasan tersebut.

Luas kawasan Hutan Sekaroh yang diberikan pengelolaannya untuk kepentingan wisata alam seluas 339 hektar, termasuk Pantai Pink. Dari izin yang diperoleh, PT. ESL hanya diperbolehkan membangun sekitar 10 persen dari luas kawasan. Sementara 90 persen lainnya dimaksudkan untuk perlindungan hutan. (nas)

Menteri ESDM Janjikan Pembangunan 500 Sumur Bor di NTB Mataram (Suara NTB) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menjanjikan pembangunan 500 sumur bor di NTB untuk mengatasi bencana kekeringan yang mengakibatkan krisis air bersih. Pembangunan 500 sumur bor tersebut akan dilakukan selama lima tahun ke depan.

Sekretaris Dinas ESDM NTB, Zainal Abidin mengatakan hal tersebut disampaikan Menteri ESDM saat kunjungan kerja di Kabupaten Sumbawa, Kamis (25/7) lalu. “Kalau dari pak Menteri ESDM kemarin itu, kita mau dikasih 500 unit sampai lima tahun ke depan,” ungkap Zainal dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (26/7).

Ia menjelaskan nantinya Pemprov akan membuat proposal ke Kementerian ESDM. Proposal tersebut berdaarkan usulan dari masing-masing kabupaten/kota.

Zainal mengatakan pihaknya sudah memiliki peta kerentanan kekeringan NTB. Peta kerentanan kekeringan itulah yang akan menjadi dasar untuk penetapan lokasi pembangunan sumur bor. Dikatakan, pembangunan sumur bor tidak bisa dilakukan sembarangan tempat. Lokasi pembangunan sumur bor harus mengacu pada peta geohidrologi. “Kalau kita bor, ndak ada airnya juga percuma. Kita ada dasarnya untuk menetapkan lokasi itu,” terangnya.

Menurut Zainal, pembangunan sumur bor untuk mengatasi kekeringan paling tidak akan dapat mengurangi daerah-daerah yang mengalami krisis air bersih.

Dengan kondisi lingkungan yang sudah tidak bagus, diakui memang menyebabkan semakin meluasnya daerah yang mengalami krisis air bersih di NTB. “Semakin tahun semakin berkurang daya dukung lingkungan. Akibat aktivitas manusia,” katanya.

Zainal menambahkan pembangunan sumur bor akan diprioritaskan pada daerah-daerah yang sering menjadi langganan kekeringan tiap tahun seperti Pulau Lombok bagian selatan. Selain itu, daerah-daerah bagian utara juga akan menjadi prioritas.

Di samping itu, daerah-daerah terdampak kekeringan yang berada di Pulau Sumbawa. Terutama, 300 desa yang sering mengalami kekeringan tiap tahun akan menjadi pertimbangan Dinas ESDM sebagai lokasi pembangunan sumur bor.

Bencana kekeringan yang melanda NTB menyebabkan kabupaten/kota banyak mengusulkan pembangunan sumur bor ke provinsi. Hal itu menjadi acuan Pemprov untuk mengusulkan ke Kementerian ESDM. Tahun 2019 ini, sebut Zainal, NTB mendapatkan bantuan pembangunan sumur bor sebanyak 14 titik dari Kementerian ESDM. Tersebar di Lombok Tengah, Lombok Timur dan beberapa titik di Pulau Sumbawa.

Berdasarkan data BPBD NTB, jumlah desa dan masyarakat terdampak kekeringan di NTB terus bertambah. Data sampai 4 Juli 2019, sebanyak 301 desa yang dilanda kekeringan di NTB. Dari jumlah desa tersebut sebanyak 183.250 KK atau 658.759 jiwa yang terkena dampak kekeringan. Sembilan kabupaten/ kota di NTB telah dilanda kekeringan yang tersebar di 68 kecamatan. (nas)

Dukung Langkah Gubernur Tutup Tambang Ilegal Sekotong Dari Hal. 3 Dalam menangani persoalan tambang ilegal, Pemda serba salah. Sebab masalah pertambangan ini bukan kewenangan kabupaten. Ketika mau turun melakukan pengawasan Pemda tidak tahu apakah ada izin atau tidak. Karena itu, bupati berharap agar Pemprov juga kalau menerbitkan izin harus menembuskan ke Pemda supaya bisa melakukan pengawasan. Kalau lokasinya di Lo-

teng, Pemprov juga menembuskan ke bupati setempat agar bisa diaawasi di lapangan.

Menurut dia kalau galian C sebaiknya diatur saja. Dalam hal penanganan galian C ini perlu dicontoh di Kecamatan Narmada. Bahwa sudah ada kesepakatan tidak menerbitkan izin kecuali di lokasi lokasi tentu yang boleh. Sebab kata dia keberadaan galian c ini tidak saja menganggu warga namun mengancam lokasi wisata di daerah itu. (her)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 27 Juli 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Bedah Buku Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram menggelar bedah buku berjudul Manusia, Agama, dan Sastra karya Dr. Drs. I Nyoman Budhita, S., S.Ag., M.Pd. Kegiatan itu dilaksanakan di kampus STAHN Gde Pudja, Jumat (26/7).

Ketua Panitia Bedah Buku, I Gusti Bagus Prasada, SH.H., dalam laporannya mengatakan tujuan dari bedah buku untuk melaksanakan literasi informasi melalui materi bedah buku Manusia, Agama, dan Sastra, untuk meningkatkan nilainilaia kepribadian dalam dunia akademik. “Mengetahui sudut pandang serta gagasan yang dituangkan penulis dan dipublikasikan melalui buku, serta mengembangkan kekritisan di kalangan aka-

demisi,” katanya.

Peserta bedah buku berasal dari pejabat fungsional dan dosen STAHN Gde Pudja, pustakawan STAHN Gde Pudja, Mahasiswa STAHN Gde Pudja, Pustawakan Unram, Pustawakan IPDN NTB, ketua PD KMHDI NTB, Ketua Peradah NTB, Ketua DPC KMHDI Kota Mataram, guru agama Hindu, dan sejumlah undangan dari berbagai kampus di Kota Mataram.

Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos.,M.Si.,M.Pd., mengatakan, tujuan dari bedah buku untuk menganalisis secara ilmiah buku hasil karya para dosen, sehingga bisa dipublikasikan secara umum sebagai bahan kajian para mahasiswa dan lainnya.

“Harapannya dengan membudayakan diskusi akademis

para dosen dan para tokoh dan pelaku pendidikan, dapat memotivasi untuk mampu menghasilkan karya ilmiah berupa buku bagi dosen-dosen yang lainnya. Tentunya buku dengan kualitas yang semakin meningkat, sehingga dapat dijadikan referensi untuk ikut berkontribusi menyelesaikan masalah-masalah kehidupan di masyarakat,” harapnya.

Bedah buku itu menghadirkan penulis buku Manusia, Agama, dan Sastra yaitu Dr. Drs. I Nyoman Buditha S., S.Ag., M.Pd., sebagai narasumber. Sementara moderator yaitu Dr. I Gusti Ayu Santi Patni R., S.Ag., M.Pd.H. Pembahas bedah buku itu yaitu Dr. Ir. I Wayan Wiratha, A.Ma., SE.,M.Si., dan Dr. Susilo Edi Purwanto, S.Ag., M.Si. Kedua pembahas merupakan dosen STAHN Gde Pudja Mataram.

Dr. Drs. I Nyoman Buditha S., S.Ag., M.Pd., dalam pemaparannya menyampaikan bahwa buku karyanya ini merupakan buku pertama yang coba dimunculkan. “Tentu karena yang pertama akan cukup banyak yang masih perlu disempurnakan,” katanya.

I Nyoman Buditha menyebut buku ini sebagai buku ilmiah popular. Tema buku ini sesuai judul, di mana manusia sebagai subjek dan objek, agama merupakan sebuah ideologi, dan sastra sebagai landasan fiksi membangun imajinasi.

“Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia populer tidak mutlak bahasa keilmuan, ada diksi kesastraan. Penyajiannya mengikuti pola tulisan non ilmiah tidak menggunakan bab, sub bab, atau sub-sub bab,” katanya. (ron/*)

(Suara NTB/ron)

Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos.,M.Si.,M.Pd., saat memberikan sambutan pada pembukaan Bedah Buku Manusia, Agama, dan Sastra karya Dr. Drs. I Nyoman Budhita, S., S.Ag., M.Pd., yang dilaksanakan di Kampus STAHN Gde Pudja, Jumat (26/7).

Golden Palace Hotel Lombok Pilihan Tepat untuk Melangsungkan Acara Pernikahan Mataram (Suara NTB) Momen pernikahan yang merupakan momen paling tidak terlupakan didalam hidup, tentunya akan diabadikan dalam sebuah acara dengan konsep yang terbaik. Golden Palace Hotel Lombok dengan fasilitas terlengkap menjadikan hotel berbintang empat ini sebagai pilihan untuk para calon pengantin yang ingin mengabadikan momen spesial mereka.

Tidak hanya acara resepsi pernikahan saja, namun para calon pengantin juga dapat melangsungkan beberapa rangkaian acara pernikahan seperti Ijab Qabul, Pemberkatan, maupun Cing Ciu/Tea Pai yang selain diadakan di Grand Ballroom juga biasanya diadakan di salah satu fasilitas ruangan terbuka yaitu Rooftop Garden Lantai 12 ataupun Pool Side Lantai Lobby Golden Palace Hotel Lombok dengan konsep garden party.

Acara pernikahan yang baru saja dilangsungkan di bulan Juli 2019 diadakan di Garuda Ballroom yang terletak di Lantai 3. Salah satu tamu, yaitu Putri mengaku puas dengan acara pernikahannya yang telah berlangsung di hotel yang terkenal dengan kelezatan maka-

nannya tersebut. “Proses acara resepsi pernikahan berjalan sangat lancar. Lokasi acara didekorasi sedemikian rupa sehingga terlihat sangat cantik dan mewah. Makanan yang disajikan pun beraneka ragam dengan rasa yang sangat lezat.

Para tamu undangan kami sangat puas dengan acara serta pelayanan hotel ini,” tutur Putri.

Selain tempat berlangsung acaranya yang sangat indah, makanan yang disediakan pun mendapat respon positif baik dari pihak yang melangsungkan acara maupun para tamu undangan. “Saya pasti akan selalu hadir apabila ada acara pernikahan di Golden Palace, karena selain makanannya enak – enak, variasi makanannya juga sangat banyak. Jadi saya sangat puas,” ungkap salah satu tamu undangan acara pernikahan di Hotel dengan 12 lantai tersebut.

Hotel yang terletak di tengah kota Mataram dengan bangunan full AC dimulai dari Lobby tersebut, saat ini terkenal dan selalu menjadi tujuan semua pejabat penting di Indonesia saat sedang berkunjung ke pulau Lombok untuk beristirahat sembari menik-

(Suara NTB/ist)

Salah satu acara resepsi pernikahan yang berlangsung di salah satu lantai di Golden Palace Hotel Lombok. mati makanan khas Pulau Lombok. Golden Palace Hotel

Lombok memiliki fasilitas yang sangat lengkap seperti Skylounge Lt.11 dan Roof Top Garden Lt. 12 dengan pemandangan Kota Mataram serta Pantai, Pegunungan hingga Sunset yang sangat indah di sore hari juga memiliki areal parkir cukup luas.

Untuk Reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Golden Palace Hotel Lombok di 0370 - 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram dan dapat pula mengunjungi website di www.goldenpalacelombok.com. (r)

(Suara NTB/ist)

Peserta Didik KB-TK Putra 1 Mataram saat melakukan kunjungan ke Perpustakaan Daerah Provinsi NTB, Rabu (24/7).

KB-TK Putra 1 Mataram Kunjungi Perpustakaan Daerah NTB Mataram (Suara NTB) KB-TK Putra 1 Mataram melakukan kunjungan ke Perpustakaan Daerah Provinsi NTB, Rabu (24/7) lalu. Sebanyak 46 anak yang mewakili TK dan sebanyak tujuh orang dari Kelompok mengikuti kegiatan itu.

Kepala KB-TK Putra 1 Mataram, Hj. Yuniarti mengatakan, kegiatan itu bertujuan untuk pengenalan Perpustakaan Daerah dan literasi sejak usia dini sekaligus

mengenalkan tentang pentingnya buku bacaan bagi anakanak. “Sebagai wahana pengetahuan bagi seluruh peserta Didik KB -TK Putra 1 Mataram. Kegiatan ini mendukung pelaksanaan Gernas Baku 2019,” katanya.

Ia juga menyampaikan, kegiatan itu dilaksanakan dan dikoordinasi oleh pihak pelaksana dari Perpustakaan, anak-anak diantar jemput oleh akomodasi dari perpustakaan. Selain mendapat ilmu pengetahuan dalam pembiasaan membacakan buku dari orang tua dan guru, anak anak juga mendapat pengalaman pertama naik bus perpustakaan secara bersama-sama dan memberikan pengetahuan arti pentingnya berkendera dengan tertib.

“Kami sangat bangga dan bahagia karena kegiatan ini terlaksana dengan khidmat dan berjalan dengan lancar.

Dan memberikan wahana literasi bagi ananda di awal Kegiatan Belajar mengajar di semester I,” kata Yuniarti.

Yuniarti menyampaikan, diharapkan dengan adanya kegiatan kunjungan perpustaakaan itu dapat memberikan gambaran dan pengetahuan kepada anak-anka untuk memiliki cita-cita. “Karena kita tidak tahu di antara semua siswa ini ada yang bercita-cita menjadi pustakawan,” pungkasnya. (ron)