LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SABTU, 27 APRIL 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
12 HALAMAN NOMOR 44 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
DIBIDIK - Kejati NTB melakukan gelar perkara terkait kasus LCC. Kejaksaan membidik adanya indikasi perbuatan melawan hukum pada proses diagunkannya lahan seluas 8,4 hektar milik Pemkab Lobar itu.
Kejati Ajukan Audit Investigasi Kasus LCC Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB akhirnya melakukan gelar perkara kasus lahan Lombok City Center (LCC). Disimpulkan sudah ditemukan indikasi unsur tindak pidana. Namun untuk memastikan kerugian negara, penyidik akan
(Suara NTB/ars)
’’
Tinggal kepastian dari BPK atau BPKP bilang ada kerugian negara, langsung naikkan ke penyidikan Arif
Data Keliru, Pengumuman Hasil Rekrutmen P3K NTB Tak Jelas
Mataram (Suara NTB) Pengumuman hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) NTB hingga saat ini belum jelas. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) bersama Pemda masih melakukan validasi verifikasi dan validasi data.
Pasalnya, banyak data eks tenaga honorer K2 yang ikut seleksi P3K, Februari lalu yang masih keliru. Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Raisah, SE, MM mengatakan sampai sekarang belum ada informasi dari Kemen PANRB, kapan hasil seleksi P3K tahap I akan diumumkan. ‘’Karena ada kesalahan, kekeliruan beberapa P3K kabupaten/kota masuknya ke provinsi,’’ ungkap Raisah dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (26/4) siang. Ia menyebutkan, ada puluhan eks honorer K2 yang ikut seleksi P3K masuk ke provinsi. Misalnya, ada guru SD dan SMP yang masuk datanya ke provinsi. Padahal, pendidikan jenjang
Serahkan LHKPN ke KPK
Paryono
Mataram (Suara NTB) Kapolda NTB Irjen Pol Achmat Juri bakal segera mengakhiri pengabdiannya. Mabes Polri mengutus perwira asal Demak, Jawa Tengah ini untuk memimpin regenerasi Polri sebagai Gubernur Akpol. Calon penggantinya yakni Brigjen Pol Nana Sujana, perwira tinggi Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri. Keputusan mutasi tersebut tertuang dalam surat Kapolri ST/ 1202/IV/KEP/2019 yang ditandatangani Asisten SDM Irjen Pol Dr Indra Heri tanggal 26 April 2019. Dalam surat tersebut tertera 40 nama perwira tinggi dan perwira
RATUSAN jaksa di lingkup Kejati NTB menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyerahan laporan harta itu bentuk kesadaran dan upaya transparansi jaksa sebagai bagian dari penegak hukum. Total 157 jaksa itu terdiri dari Kajati NTB Arif SH.,MM, dan seluruh Kepala Kejaksaan Negeri, termasuk jaksa biasa hingga jabatan koordinator. ‘’Semua jaksa sudah serahkan LHKPN ke KPK. Bersambung ke hal 11
menengah yang juga dimutasi. Kabid Humas Polda NTB AKBP H Purnama mengonfirmasi surat tersebut. “Ya benar,” ujarnya menjawab pesan singkat Jumat (26/4) kemarin Achmat Juri akan digantikan Brigjen Pol Nana Sujana yang saat ini menjabat Direktur Politik Baintelkam Polri. Nana sebelumnya pernah berdinas sebagai Wakapolda Jawa Barat, Wakapolda Jambi, dan Kapoltabes Surakarta. Purnama menambahkan, upacara serah terima jabatan akan dilaksanakan Kamis (2/5) mendatang di Jakarta. “Pelantikannya oleh Kapolri,” jelasnya. Bersambung ke hal 11
Kalah di Banyak Lini, Partai Baru Butuh Waktu
KO M E N TTAA R
AJAH parlemen hasil Pemilu 2019 nampaknya masih didominasi politisi partai-partai besar. Partai kecil atau partai baru, tersisih dari peta persaingan. Mereka kalah di banyak lini. Dari logistik, identitas, infrastruktur dan kelembagaan, hingga jam terbang para Calegnya. Partai baru butuh waktu yang cukup untuk tumbuh dan menjaring konstituen. Fenomena nasional dari hasil quick count sejumlah lembaga survei memperlihatkan bahwa, tidak ada satupun perwakilan dari partai baru yang berhasil masuk lolos ambang batas parlemen. Mereka semua hampir dipastikan rontok. Situasi yang sama juga terjadi di daerah. Perolehan suara sementara dari hasil rekapitulasi internal masing-masing partai di Pemilu 2019, memperlihatkan nyaris semua kursi wakil rakyat dibagi habis oleh partai-partai besar. Bersambung ke hal 11
Tak Ada Warga NTB SETELAH bebasnya dua warga negara Indonesia (WNI) asal Sumbawa dan Karawang dari ancaman hukuman mati. Masih ada 11 WNI lagi yang terancam hukuman mati di Arab Saudi. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memastikan tidak ada warga NTB dari 11 WNI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi tersebut. Hal tersebut ditegaskan Pejabat Fungsional Diplomat Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu, Upi Dewi Marciana. ‘’Dari 11 WNI itu tidak ada dari NTB,’’ ujarnya di Mataram, kemarin. Dewi mengatakan 11 WNI yang terancam hukuman mati tersebut sekarang Bersambung ke hal 11
P3K tahap I sudah bisa diumumkan. Raisah menyebutkan, sekitar enam kabupaten/kota yang datanya masih rancu. Dan sekarang sedang dilakukan verifikasi dan validasi oleh Pemda. ‘’Seperti Lotim, Loteng, Lobar, ada kita kembalikan. Cuma ndak banyak. Ada yang tiga orang, lima orang,’’ sebutnya. Pada rekrutmen P3K tahap I sebanyak 234 eks honorer K2 memenuhi passing grade atau nilai ambang batas dalam seleksi P3K lingkup Pemprov NTB. Jumlah eks honorer K2 yang dapat ikut tes tulis yang dilaksanakan 23-24 Februari lalu sebanyak 379 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 145 orang tidak lolos passing grade. Mereka yang memenuhi passing
grade terdiri dari guru 217 orang, penyuluh pertanian 15 orang, medik veteriner 1 orang dan pengendali organisme pengganggu tanaman 1 orang. Sementara yang tidak memenuhi passing grade sebanyak 141 orang, semuanya merupakan guru. Ribuan eks honorer K2 mengadu nasib menjadi P3K di NTB beberapa waktu lalu. Untuk Pemprov NTB, eks honorer K2 yang dapat ikut tes tulis seleksi P3K sebanyak 379 orang, terdiri dari guru dan penyuluh pertanian. Dari 379 peserta yang berhak ikut tes tulis, sebanyak empat orang yang tidak hadir. Atau sebanyak 374 orang yang hadir mengikuti tes tulis. Bersambung ke hal 11
Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB berhasil menempati peringkat tiga nasional dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 2018. NTB berhasil menyalip provinsiprovinsi besar lainnya seperti DKI Jakarta dan Jawa Tengah (Jateng). Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, H. Irnadi Kusuma, S. STP, ME mengatakan pada 2017, NTB menempati peringkat 6 nasional. Kemudian turun ke peringkat 10 nasional pada 2018. ‘’Sekarang masuk peringkat tiga nasional, dari posisi 10,’’ kata Irnadi dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (26/ 4) siang. Irnadi menjelaskan, kinerja pemerintah daerah tahun 2019 ini merupakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2017 yang dilaporkan pada 2018 dan di-
H. Irnadi Kusuma
nilai pada 2019. Ia mengatakan target NTB masuk
peringkat tiga nasional merupakan target sejak dulu. ‘’Target sudah bisa tercapai. Sekarang tinggal kita pertahankan. Kita sempat peringkat enam, turun lagi di 2016 ke peringkat 10. Melonjak tajam, dari 10 masuk tiga besar sekarang,’’ katanya. Irnadi menjelaskan, setiap daerah punya kesempatan yang sama untuk memperoleh peringkat terbaik. Selama ini, NTB masuk enam besar dan 10 besar. Tetapi sekarang, mampu mencapai peringkat tiga besar. ‘’Artinya, kerjasama antar semua OPD terkait dengan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah meningkat dengan baik. LPPD masuk tiga besar karena OPD mampu berkolaborasi, bekerjasama dengan baik untuk mencapai peringkat tiga nasional,’’ katanya. Mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB ini mengatakan, dibutuhkan komitmen semua OPD untuk meningkatkan dan mempertahankan prestasi yang telah dicapai. Ia mengatakan mempertahankan prestasi yang telah dicapai jauh lebih sulit. Sehingga dibutuhkan komitmen dari semua OPD untuk bisa berkolaborasi dalam rangka menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan baik sesuai indikator yang sudah ditetapkan. ‘’Ada indikator kinerja kunci (IKK) dan sebagainya yang harus dipenuhi oleh OPD. Penilaian indikator kinerja kuncinya. Itulah yang menjadi penilaian utama,’’ ujarnya. Penyerahan piagam penghargaan kepada daerah dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan terbaik Bersambung ke hal 11
Bangun Sirkuit MotoGP, ITDC Siapkan Rp500 Miliar
(Suara NTB/kir)
Upi Dewi Marciana
SD dan SMP berada di kabupaten/kota. ‘’Banyak yang begitu, ada puluhan orang. Itu harus dikembalikan itu ke Pemda kabupaten/kota,’’ ujarnya. Raisah mengatakan, eks hononer K2 yang ikut seleksi P3K tahap I yang datanya keliru tersebut ada yang lolos dan tidak. Meskipun mereka tidak lolos seleksi P3K, namun semuanya dikembalikan ke kabupaten/kota. ‘’Persoalan datanya yang rancu. Data dari Kemen PANRB yang salah. Yang lolos passing grade di provinsi ada yang masuk P3K kabupaten/kota,’’ katanya. Saat ini, lanjut Raisah, data tersebut sedang disinkronkan di pusat. Diharapkan, bulan depan, hasil seleksi
Kapolda NTB Diganti NTB Peringkat Tiga Nasional
TO K O H
(Suara NTB/dok)
meminta dilakukan audit investigasi. Gelar perkara kasus LCC berlangsung Jumat (26/4), dipimpin langsung Kajati NTB, Arif, SH.,MM dihadiri Aspidsus Ary Ariansyah Harahap, Bersambung ke hal 11
Praya (Suara NTB) Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 miliar, untuk membiayai pembangunan sirkuit MotoGP di kawasan The Mandalika. Anggaran tersebut nantinya akan disalurkan secara bertahap sesuai dengan tahapan pembangunan sirkuit. Demikian diungkapkan Direktur Operasi dan Kontruksi ITDC, I Gusti Ngurah Wirawan, Jumat (26/4) kemarin. ‘’Anggaran pembangunan sirkuit MotoGP sudah disiapkan. Totalnya mencapai sekitar Rp 500 miliar,’’ sebutnya. Anggaran tersebut Gusti Ngurah Wirawan
bersumber dari dana pinjaman ITDC dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Yang memang diperuntukan membiayai pembangunan infrastruktur dasar kawasan The Mandalika. Ia mengatakan, ITDC total mengajukan pinjaman sekitar Rp 3,6 triliun dari AIIB. Untuk membiayai pembangunan seluruh fasilitas pendukung kawasan. Termasuk sirkuit MotoGP tersebut. Karena memang sirkuit MotoGP yang dibangun itu nantinya mengusung konsep balapan jalan raya. Jadi jalur balapan tersebut bisa dua fungsi. Saat tidak ada event balapan, sirkuit akan dibuka dan jalur balapan bisa diakses oleh masyarakat. Tapi
(Suara NTB/dok)
HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004
kalau sedang ada event balapan, jalur akan ditutup selama event berlangsung. Dalam proses pembangunan sirkuit MotoGP tersebut, untuk lintasan balasan ITDC akan membangun sampai lapisan atas saja. Sedangkan untuk lapisan akhir lintasan, itu akan menjadi tanggung jawab pihak Vinci. Karena untuk lapisan atas khusus untuk lintasan balapan, jenis aspal yang digunakan berbeda. Untuk proses pembangunan sirkuit sendiri saat ini tengah dalam proses penyelesaian akhir desain sirkuit. Bersamaan dengan itu, pihak ITDC juga tengah mengupayakan pembebasan lahan yang akan terkena pembangunan
sirkuit MotoGP. ‘’Untuk pembebasan lahan sejuah ini masih berjalan. Dari 5 hektar lahan yang harus dibebaskan, sudah sekitar 40 are yang proses pembayaran. Sisanya masih proses negosiasi harga lahan,’’ imbuhnya. Wirawan mengatakan, untuk harga lahan sesuai hasil appraisal itu antara Rp 70 sampai 80 juta per are. Harga tersebut sudah di atas ratarata harga pasaran. Jadi pemilik lahan tidak bakalan rugi. Sehingga pihaknyaberharap pengertian masyarakat pemilik lahan, bahwa harga lahan sudah dipatok dan tidak bisa lebih dari hasil penilaian appraisal. Bersambung ke hal 11
SUARA MATARAM
SUARA NTB Sabtu, 27 April 2019
Halaman 2
Kantor Tidak Representatif DUA kelurahan di Kecamatan Cakranegara hingga kini belum memiliki kantor. Untuk pelayanan masih menyewa dan meminjam kantor. Kondisi kantor tak representatif mengganggu pelayanan masyarakat. Seperti halnya Kantor Lurah Mayura saat ini meminjam bekas kantor digunakan sebelumnya oleh Dinas Kesehatan. Gedung kantor tersebut merupakan aset milik pemerintah provinsi. Lurah Mayura I Made Suartha membenarkan hal tersebut. Kantor digunakan sebagai tempat pelayanan merupakan aset milik pemerintah provinsi. Kondisi kantornya tidak representatif sebagai tempat pelayanan kepada masyarakat. Sejumlah ruangan bocor dan mengganggu. “Sana – sini bocor. Kasian staf yang bekerja,” kata Made dikonfirmasi, Kamis (25/6). Made menceritakan saat musim penghujan petugas pelayanan di kelurahan harus sibuk mencari tempat nyaman. Sejumlah barang dan aset lainnya dikhawatirkan rusak dan hilang jika harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kondisi ini telah diketahui oleh Pemkot Mataram. Pemkot Mataram bersedia membangunkan kantor. Permasalahannya lahan untuk membangun kantor tidak ada. Kalaupun ada harganya sangat mahal. “Masalahnya lahan yang tidak ada,” terangnya. Salah satu alternatif adalah dengan membeli rumah dan diubah menjadi kantor. Pola seperti ini dinilai lebih efektif daripada harus membeli lahan dan membangun kantor baru. Rumah itu di desain untuk lahan parkir dan taman. Untuk sementara waktu sambung Made, pihaknya tetap memberikan pelayanan di tengah keterbatasan. “Respon masyarakat hanya bisa memaklumi saja,” ucapnya. Kelurahan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal memberikan kualitas pelayanan prima paling tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, ia mengharapkan ada realisasi pembangunan kantor sehingga dapat memberikan pelayanan baik kepada masyarakat. Disamping itu, aset – aset milik pemerintah tidak hilang akibat dipindah kesana kemari. (cem) I Made Suartha (Suara NTB/cem)
Eksekusi Lamban WAKIL Ketua Pansus LKPJ DPRD Kota Mataram, Drs. H.M. Zaini menyoroti menurunnya PDRB Kota Mataram. Dia menyadari bahwa force majeure akibat gempa juga cukup mengganggu PDRB Kota Mataram yang pada empat tahun sebelumnya tumbuh menggembirakan. “Jadi apa langkah langkah eksekutif supaya ini digenjot,” katanya dalam rapat internal Pansus LKPJ Walikota Mataram akhir tahun anggaran 2018 di DPRD Kota Mataram. Zaini khawatir recovery pertumbuhan ekonomi ini akan lamban. Karena, beberapa program yang sudah tercantum dalam APBD eksekusinya justru lamban. Padahal program program ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui dunia usaha. Banyak UMKM atau sektor sektor riil yang diprogramkan Dewan melalui Bagian Ekonomi banyak yang belum tereksekusi. Masih banyaknya program yang tidak tereksekusi, menurut Zaini, salah satunya dipengaruhi oleh faktor SDM (Sumber Daya Manusia). Seharusnya eksekusinya berbanding lurus dengan program yang sudah direncanakan dalam APBD Kota Mataram. Politisi Demokrat ini mencontohkan program pokir dewan yang kerap diwarnai debat antara Dewan dengan eksekutif karena eksekusinya yang lamban. “Eksekusinya lelet. Padahal itu dalam rangka menggerakkan perekonomian masyarakat,” sesalnya. Pada bagian lain, Zaini juga mengkritisi pemanfaatan aset daerah yang masih terbengkalai. ‘’Justru ini yang belum kita tahu titik terangnya,’’ cetusnya. Seperti MWP (Mataram Water Park) di Udayana dan aset-aset lain perlu diinventarisir dalam rangka peningkatan PAD Kota Mataram. Dewan mengaku belum disampaikan masalah sewa aset Pemkot Mataram berupa ruko milik Pemkot Mataram. Zaini juga menyoroti soal retribusi parkir. ‘’Kemarin sempat dilakukan pengkajian sampai sekarang sudah berapa tahun pengkajiannya,’’ sesal Zaini. Sektor parkir, lanjut Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram ini sangat menjanjikan tapi justru tidak dikelola dengan serius. Rencana pembentukan PD Pasar dan PD parkir sering mengemuka pada rapat-rapat sebelumnya. Balitbang mengaku sedang melakukan kajian. ‘’Tapi bertahun-tahun dilakukan pengakajian, itu juga tidak bisa terwujud,’’ H.M. Zaini ucapnya. (fit) (Suara NTB/fit)
Kasus DBD di Mataram Tertinggi di NTB Mataram (Suara NTB) Tercatat hingga April sejak Januari 2019 lalu, sekitar 400 warga di Kota Mataram terjangkit deman berdarah dengue (DBD). Satu orang meninggal dunia akibat gigitan nyamuk mematikan itu. Pola hidup bersih dan lingkungan tak sehat dinilai jadi pemicu. Kepala Dinas Kesehatan, dr. H. Usman Hadi mengakui, penderita deman berdarah dengue di Kota Mataram lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di NTB. Proses pencatatan oleh petugas sangat detail. Artinya, warga dirawat di Puskesmas maupun rumah sakit teridentifikasi mengalami gigitan nyamuk aedes aegepty langsung dilaporkan. Data penderita DBD sekitar 400 jiwa. Di antaranya, 314 positif terjangkit DBD dan sisanya suspect. Dan, satu orang meninggal dunia. “Iya, mudah – mudahan tidak ada lagi korban jiwa,” harap Usman ditemui, Jumat (26/4). Penyebaran penyakit dipicu gigitan nyamuk tersebut hampir merata di 50 kelurahan di Kota Mataram. Radius 100 meter dari penderita harus dicek satu persatu, karena rentan terjadi penularan. Penularan terhadap penyakit ini sangat rentan terjadi di 50 kelurahan di Kota Mataram. Apalagi Mataram sebagai ibukota provinsi dengan intensitas atau mobilisasi tinggi. “Semuanya rentan. Apalagi kita di sini (Mataram) mobilisasinya tinggi,” tandasnya. Disampaikan Usman, faktor utama penyebaran DBD dipicu oleh kebersihan serta pola hidup yang tidak sehat. Selain itu, perubahan cuaca tak menentu juga memicu munculnya nyamuk DBD. Oleh karena itu, masyarakat yang merasakan adanya gejala diminta segera datang ke fasilitas kesehatan baik itu rumah sakit pemerintah maupun swasta. Faskes memiliki penanganan DBD yang baik, sehingga sedini mungkin dapat tertangani. “Kalau sudah ada gejala secepatnya ke puskesmas atau rumah sakit. Jangan tunggu trauma dulu,” pintanya. Untuk penanganan penyebaran DBD, pihaknya melakukan fogging di lokasi positif terjangkit DBD, pemberian abate dan lain sebagainya. Permasalahan DBD ditegaskan Usman, menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. (cem)
(Suara NTB/cem)
PENGEMIS - Pengendara memberikan uang kepada seorang pengemis di simpang tiga Jalan TGH. Faisal, Kelurahan Mandalika, Kota Mataram, Kamis (25/4). Menjelang bulan puasa Ramadhan, pengemis dan anjal diprediksi akan menjamur di Kota Mataram. Satgas Sosial harus intensif melakukan pengawasan.
Pengangguran di Mataram Meningkat Mataram (Suara NTB) Tim ahli pembahasan LKPJ Walikota Mataram akhir tahun anggaran 2018, Dr. H. Iwan Harsono mengungkapkan, tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang melambat, jumlah pengangguran di Kota Mataram juga meningkat. Peningkatannya dari 5,35 persen menjadi 6,72 persen. Oleh karena itu, Pemkot Mataram direkomendasikan lapangan kerja yang efektif melalui kemudahan peluang investasi. Pemkot Mataram diminta memperhatikan peluang destinasi wisata yang saat ini sudah dilakukan penguatan di bidang budaya. Pemkot Mataram juga diminta melakukan peningkatan pelayanan publik yang merupakan tuntutan masyarakat yang harus dihjawab oleh seluruh OPD yang ada di Kota Mataram. ‘’Kedepan harus dibangun pemerintahan yang lebih bersih
lagi,’’ cetusnya. Untuk itu Pemkot diminta mewaspadai meningkatnya jumlah orang miskin di Kota Mataram. Penyusunan anggaran, lanjut Iwan harus berbasis pembangunan ekonomi yang berkualitas. ‘’Maksudnya adalah pembangunan yang pro poor dan pro job,’’ imbuhnya. Karena kondisi ini berpeluang menambah jumlah orang mis-
kin. Melambatnya pertumbuhan ekonomi 6,42 persen diharapkan tidak melorot lagi. Karena ini penurunan yang dianggap paling parah dalam sejarah pertumbuhan ekonomi Kota Mataram. Sementara itu, anggota tim ahli lainnya, Prof. Gatot Dwi Hendro Wibowo menyarankan pemerintah daerah membuat regulasi dalam rangka mene-
Nasib P3K Kota Mataram Belum Jelas Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat belum memberikan kepastian tahapan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) Kota Mataram. Seetelah seleksi Februari lalu, verifikasi maupun validasi berkas belum dilakukan. Ketua Forum K2 Kota Mataram, Muzakalah mencurigai pemerintah pusat hanya memberikan angin surga kepada pegawai kategori dua untuk dijadikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Setelah seleksi belum ada validasi maupun verifikasi berkas ada kepastian. Padahal, 50 dari 61 pegawai yang mengikuti seleksi dinyatakan lulus nilai ambang batas (passing grade). “Jangan sampai ini sekadar akal – akalan saja memberikan angin segar,” kata Muzakalah dikonfirmasi, Kamis (25/4). Ketidakjelasan nasib pegawai K2 mesti ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram. Setidaknya, mereka jemput bola ke Jakarta untuk menanyakan kepastian. Muzakalah memberikan masukan bahwa penerimaan P3K rencananya kembali digelar tidak saja difokuskan pada tiga formasi saja yakni kesehatan, guru dan tenaga penyuluh. Tetapi K2 di Kota Mataram bertahun – tahun mengabdi menjadi tenaga administrasi, penjaga kantor maupun sopir. Formasi
khusus ini harus diperhatikan juga, sehingga ada bentuk perhatian pemerintah. “Pegawai honor itu bukan tiga formasi itu saja. Kawan – kawan banyak jadi tenaga administrasi di kantor – kantor,” ucapnya. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Ahmad Mujahiddin mengakui hal tersebut. Pemerintah pusat dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum memberikan signal terhadap proses verifikasi maupun validasi berkas pegawai K2 yang lulus seleksi. “Belum ada perintah sampai sekarang ini,” akunya. BKPSDM berada pada posisi dilematis. Pihaknya tidak tahu tahapan apa yang harus dikerjakan. Sementara, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis belum ada dari BKN maupun lembaga terkait lainnya. “Iya, kita menunggu saja,” ucapnya. Ada tiga formasi dibutuhkan yakni guru, tenaga penyuluh dan kesehatan. Dari 61 pelamar yang mengikuti seleksi hanya 50 orang yang lulus atau memenuhi passing grade. Muja menambahkan, ada keinginan dari Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh untuk mengakomodir semua pelamar. Karena, penggajian mereka dibebankan ke anggaran pendapatan dan belanja daerah. (cem)
PPDB di Mataram Masih Gunakan Sistem Zonasi Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram memastikan akan mengikuti ketentuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB. “Kalau aturan tetap mengikuti Permendikbud tentang PPDB sebelum ada aturan Permendikbud lain yang terbaru, kita masih menggunakan Permendikbud nomor 51 itu,” ujar Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, M. Taufik, SH., pada Jumat (26/4). Permendikbud terbaru tentang PPDB ini memiliki sejumlah penyesuaian dibandingkan tahun lalu. Terutama berkaitan dengan kuota zonasi di mana sekolah harus menerima siswa yang berasal dari zona sekolah itu
sebanyak 90 persen dari daya tampung. Sedangkan kuota di luar zona sebanyak lima persen dari daya tampung sekolah untuk jalur prestasi. Serta, kuota lima persen bagi siswa yang mengikuti orang tua/wali bekerja atau mutasi antardaerah. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd. mengatakan, Disdik Kota Mataram akan menerapkan PPDB sesuai Permendikbud tentang PPDB. Namun, ia menekankan pihaknya harus pandai dalam menerjemahkan aturan dari Permendikbud itu. “PPDB akan ikut Permendikbud, semua berawal dari Permendikbud itu, kita tidak boleh lari dari itu, tapi kita harus pandai-pandai menerjemahkan zonasi, prestasi, dan sebagainya agar tidak salah kaprah,” katanya. Mantan Kepala SMAN 1
Mataram ini, menyampaikan salah satu permasalahan yang dihadapi dalam penerapan PPDB terutama pada mekanisme zonasi, yaitu jumlah sekolah di tiap kecamatan yang tidak merata. “Permasalahan kita di Kota Mataram untuk PPDB itu adalah jumlah sekolah di tiap kecamatan tidak merata, itu yang jadi masalah. Persebarannya yang tidak tepat,” katanya. Kecenderungannya masyarakat akan lebih banyak memilih sekolah tertentu. Kehadiran sekolah swasta di sejumlah tempat di Kota Mataram ikut membantu mengisi persebaran sekolah. Namun, banyak masyarakat yang lebih memilih sekolah negeri ketimbang sekolah swasta. “Permasalahan anakanak tidak mau di sekolah swasta hanya mau di sekolah negeri, itu yang jadi masalah,” kata Fatwir. (ron)
kan jumlah pengangguran. Seperti yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta. ‘’Di sana ada kebijakan ‘’beli Kulon Progo’’,’’ katanya. Pemda Kulon Progo melarang masuknya ritel-ritel modern ke daerah itu. Karena, Pemda di sana sudah membuatkan wadah bagi pelaku usaha untuk memasarkan produknya. Regulasi juga diperkuat dengan diharuskannya semua OPD menggunakan produk bikinan Kulon Progo. Sehingga, semua sektor perekonomian bergerak. Dengan demikian angka pengangguran dapat terus ditekan. Hal yang sama seharusnya
dapat dilakukan oleh Pemkot Mataram. Seperti diketahui, Pemkot Mataram memiliki produk lokal cukli. ‘’Seharusnya ini bisa diberdayakan,’’ cetusnya. Anggota Pansus LKPJ, IGB Hari Sudana Putra, SE., mengungkapkan bahwa cukli merupakan kekayaan khasanah lokal Kota Mataram yang sudah mendunia. Sayangnya, belum ada kebijakan Pemkot Mataram untuk memberdayakannya. Untuk itu, tim ahli diharapkan memberikan rekomendasi untuk pemberdayaan produk lokal cukli ini. Hal ini diyakini dapat menjadi salah satu alternatif solusi mengatasi pengangguran di Mataram. (fit)
Kelebihan Pembayaran Proyek Bale Budaya akan Dilimpahkan ke APH Mataram (Suara NTB) Inspektorat Kota Mataram mengultimatum rekanan proyek bale budaya untuk segera menyelesaikan tunggakan pengembalian kelebihan pembayaran yang menjadi kerugian negara. Tunggakan Rp105 juta harus tuntas Juli mendatang. Kasus ini berpeluang diserahkan ke aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan penagihan. Secara keseluruhan tunggakan kerugian negara di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) kata Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, telah selesai. Hanya satu tunggakan yang kini masih tahap penagihan. Yakni, pengembalian kerugian negara sebesar Rp105 juta oleh rekanan yang mengerjakan bale budaya milik Dinas Pariwisata. Sementara, tunggakan lainnya dianggap telah selesai. “Cuma tinggal satu saja. Yang lain bisa kita katakan selesai,” klaim Alwan ditemui Kamis (25/4). Rekanan memiliki komitmen untuk menyelesaikan tunggakan dengan cara mencicil sampai Desember mendatang. Inspektorat meminta pengembalian diselesaikan paling lama bulan Juni atau Juli. Alasannya, proses audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terus ber-
jalan dan dikhawatirkan kembali menjadi temuan. Alwan menegaskan, jika tenggat waktu itu tidak dimanfaatkan oleh rekanan untuk menyelesaikan tunggakan, kasus ini akan diserahkan ke APH untuk mengusut. “Kalau ndak mau dikembalikan nanti kita serahkan ke APH,” jawabnya. Namun sejauh ini sambung dia, rekanan cukup kooperatif. Terbukti mereka mau menandatangani surat perjanjian pengembalian uang. Terkait tunggakan lainnya seperti aset diduga dikuasai oleh anggota Dewan purnatugas, Alwan mengklaim kasus tersebut sudah selesai. Faktanya, pengembalian aset ini masih bergulir di Sekretariat Dewan. Tim di Sekwan hanya mampu menagih pengembalian aset berupa kendaraan dinas. Alwan bersikukuh bahwa aset berupa laptop dan ipad senilai Rp304 juta diduga dikuasai sekitar sepuluh bekas wakil rakyat tersebut masih jadi catatan tunggakan belum diselesaikan. “Sudah selesai semua,” kilahnya. Namun demikian, pihaknya akan terus berupaya menyelesaikan sejumlah tunggakan. Tim auditor Inspektorat intensif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah. (cem)
(Suara NTB/cem)
KELEBIHAN PEMBAYARAN - Bangunan bale budaya di komplek RTH Pagutan dalam pengerjaannya ditemukan ada potensi kerugian negara akibat kelebihan pembayaran. Rekanan diminta mengembalikan kelebihan tersebut, sedang APH berpeluang mengusut kasus tersebut.
SUARA NTB Sabtu, 27 April 2019
PPDPP Siapkan Rp7,1 Triliun untuk Rumah Subsidi Mataram (Suara NTB) Pemerintah melalui Kementerian PUPR terus mendorong kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui Program Sejuta Rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tahun 2019 ini pemerintah menaikkan target program sejuta rumah menjadi sebesar 1,25 juta unit rumah. Nilai tersebut salah satunya terdiri dari bantuan pembiayaan rumah FLPP sebesar Rp7,1 triliun untuk 68.858 unit rumah. Per 23 April 2019, pemerintah melalui (Suara NTB/bul) Pusat Pengelolaan Dana Budi Hartono Pembiayaan Perumahan telah merealisasikan Rp3,3 triliun untuk 34.740 unit rumah. “Tentunya program ini harus didukung penuh oleh seluruh pihak terkait, seperti Bank Pelaksana, Pengembang, hingga Pemerintah Pusat maupun Daerah. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh stake holders yang terlibat di dalamnya yang telah bersama-sama mendukung dan mensukseskan program satu juta rumah,” kata Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PU PR, Budi Hartono pada pembukaan expo property yang dilaksanakan Bank NTB Syariah di Mataram pada Jumat (26/4) kemarin. Dukungan fasilitas dan kemudahan tersebut meliputi pemberian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga Kredit Perumahan (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Pembebasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Rumah Sederhana Tapak dan Rusunami, Penurunan Pajak Penghasilan Final (PPH) dari 5% menjadi 1% bagi pengembang yang membangun rumah bersubsidi, dan pemberian Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) untuk Rumah Sederhana Tapak. Pemerintah juga memberikan skema alternatif pembiayaan ke Bank Pelaksana untuk dapat menggunakan dana pendamping FLPP dari PT SMF. Tentunya seluruh program tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan yang masih cukup besar di Indonesia. Budi Hartono menambahkan, pada tahun 2018 pemerintah berhasil merealisasikan 1.132.621 unit rumah, 70% dari angka tersebut merupakan rumah yang dibangun bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Angka tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Secara keseluruhan sejak dicanangkan oleh Presiden RI dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 telah terbangun 3.542.318 unit rumah. “Sebagai mitra kerja kami, Bank NTB Syariah menjadi salah satu bank pelaksana daerah yang telah mendukung program pemerintah. Tercatat di PPDPP realisasi penyaluran KPR FLPP Bank NTB Syariah pada tahun 2018 lalu mencapai Rp7,143 miliar untuk 61 unit rumah,” demikian Budi. (bul)
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
Satgas Pangan Telusuri Mata Rantai Distribusi Daging Impor Mataram (Suara NTB) Satgas Pangan tengah menelusuri keberadaan daging impor yang disebutsebut marak di pasaran. Sejumlah pihak meragukan daging yang disebut impor oleh pedagang. Dikhawatirkan itu bukan daging kiriman dari luar negeri. Satgas Pangan sedang mencari tahu pintu masuk dan agen yang menjadi langganan para pedagang. Aparat telah mengantongi nama pemasoknya berdasarkan keterangan yang diterima dari para pedagang. “Satgas Pangan sedang bergerak untuk memastikannya. Apakah benar yang beredar itu adalah daging impor,” kata Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Ni Nyoman
Darmilaswati di konfirmasi perihal daging impor ini. Kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (26/4), Darmilaswati menyebutkan, pemerintah pada dasarnya tidak melarang masuknya daging impor. Tetapi harus jelas, dari mana daging tersebut dikirim. Dan jaminan higienitasnya seperti apa. Serta harganya juga diatur oleh pemerintah. Lebih murah dibanding daging lokal. Berdasarkan pengakuan
pedagang daging di Pasar Kebon Roek, Ampenan, daging impor yang mereka jual termasuk di dalamnya jeroan. Padahal, sejauh yang diketahuinya, jeroan tidak diimpor oleh pengusaha bahkan dibuang. “Ini sampai jeroan-jeroan katanya impor. Mana ada impor jeroan,” kata Damilaswati. Selain itu, daging impor juga tidak selalu pucat warna dagingnya. Jika daging yang benarbenar dikirim dari luar negeri.
Apalagi dari negara-negara menjadi produsen daging impor, warna dagingnya agak segar dan dikemas berbalok-balok. Atau ada juga yang telah dalam kemasan jadi kedap udara. Sementara yang dijumpai di pasaran, daging impor dijual terburai seperti daging lokal yang dijual pada umumnya. Atau disebut tidak rapi bentuknya. “Siapa yang menjamin higienitasnya. Jangan sampai karena murahnya di pasaran, lalu tidak terjamin higienitas dagingnya. Ini bisa merugikan masyarakat,” imbuhnya. Sampai saat ini, belum diketahui secara ditel dari mana datangnya daging impor
yang dijual pedagang. Yang diketahui, bahwa daging-daging tersebut dikirim antar daerah. Sampai masuk NTB. Satgas Pangan masih menelusurinya. Dari informasi lain, daging-daging impor yang masuk ke NTB disebut dikirim dari India dan Newzeland. Salah satu pejagal di Sekarbela Mataram mengaku, pada dasarnya mereka juga khawatir dengan masuknya daging impor. Rantai pemotongan di dalam daerah diyakini akan putus. Dan dampaknya juga akan berantai. “Stoknya banyak. Mau nyari 7 ton, ada sekarang,” katanya kepada Suara NTB. (bul)
Tahun Ini, Poltekpar Lombok Bangun Hotel Bintang Lima Praya (Suara NTB) Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok tahun ini berencana akan membangun hotel standar bintang lima, di kawasan kampus di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Lombok Tengah (Loteng). Selain sebagai tempat pelatihan bagi mahasiswa Poltekpar Lombok, fasilitas hotel tersebut juga diharapkan bisa mendukung penambahan ketersediaan kamar hotel di Loteng. Guna menyongosong event MotoGP di kawasan The Mandalika tahun 2021 mendatang. Wakil Direktur Poltekpar Lombok, Dr. Farid Said, saat peringatan Dies Natalis III Poltekpar Lombok di Bencingah Adiguna Praya, Jumat (26/4) kemarin, mengatakan pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan hotel di kawasan kampus Poltekpar Lombok tahun ini. Hotel yang dibangun pun tidak main-main, berstandar bintang lima. “Fasilitas hotel ini selain untuk mendukung kegiatan belajar mengajar mahasiswa sekaligus untuk mendukung ketersediaan kamar hotel, khususnya di wilayah Kota Praya. Jadi wisatawan yang datang ke daerah ini tidak kesulitan mencari tempat menginap,” tandasnya. Apalagi ke depan, ada banyak event yang digelar di daerah ini. Termasuk event balapan kelas dunia, MotoGP. Sehingga memang harus ada upaya antisipasi untuk bisa menjawab kebutuhan akan fasilitas hotel didaerah ini. Lebih lanjut Farid menambahkan, terkait perkembangan Poltekpar Lombok tahun ini merupakan tahun ketiga berdirinya Poltekpar Lombok. Kendati masih sangat baru, namun minat masyarakat untuk masuk Poltekpar Lombok cukup tinggi. Bahkan Poltekpar Lombok termasuk tiga besar Poltekpar di bawah Kementerian Pariwisata yang peminatnya paling tinggi. Tahun ajaran ini saja jumlah pendaftar di Poltekpar Lombok mencapai 1.200 orang lebih. Namun karena keterbatasan fasilitas kampus, hanya sekitar 300-an mahasiswa yang diterima. “Kondisi yang membuat kita tidak bisa menerima mahasiswa dalam jumlah banyak. Meski peminat cukup tinggi,” imbuhnya. Kedepan, seiring dengan peningkatan daya tampung kampus, jumlah mahasiswa yang diterima Poltekpar Lombok bisa lebih banyak lagi. Pihaknya pun memastikan, putra daerah akan tetap mendapat prioritas untuk bisa menimba ilmu di Poltekpar Lombok. Karena memang Poltekpar Lombok dibangun, tujuan utamanya ialah mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat di daerah ini. Khususnya di bidang kepariwisataan. (kir)
(Suara NTB/bul)
BERBINCANG - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah bersama Direktur Utama PT. Lombok Royal Property berbicang seputar sektor properti pada pameran kemarin.
Gubernur Berharap pada Sektor Properti Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menaruh harapan besar pada sektor properti. Sebab sektor ini akan mampu mengerek 172 industri ikutan. Harapan ini disampaikan orang nomor satu Bumi Gora ini pada pembukaan expo (pameran) perumahan yang diselenggarakan Bank NTB Syariah di Lombok Epicentrum Mall (LEM) Jumat (26/4) kemarin. Sejumlah stakeholders terkait sektor properti hadir pada kegiatan ini. Baik pelakunya,
Kelola Bazar Mandalika, ITDC Gandeng Pemkab Loteng Praya (Suara NTB) Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Jumat (26/4) kemarin, resmi menggandeng Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) untuk mengelola Bazar Mandalika. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Direktur Utama ITDC, Abdulbar M. Mansoer dan Bupati Loteng, H.M.Suhaili FT., di Bencingan Adiguna Praya. Dengan penandatangan kesepatan tersebut, ITDC dan Pemkab Loteng nantinya akan bersama-sama mengelola fasilitas usaha yang diperuntukan bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) lingkar kawasan The Mandalika. “Keterlibatan Pemkab Loteng dalam pengelolaan fasilitas Bazar Mandalika ini, diharapkan pengelolaan fasilitas tersebut bisa lebih maksimal. Dan, bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat lingkar kawasan The Mandalika,” terang Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., di hadapan ratusan pejabat lingkup Pemkab Loteng. Ia pun menegaskan, keterlibatan Pemkab Loteng tersebut bukan karena didasari motif profit semata. Jadi pemerintah tidak mencari untung dengan ikut mengelola fasilitas tersebut. Tetapi kepentingan pemerintah daerah dalam hal ini ialah bagaimana memastikan masyarakat lingkar kawasan bisa benar-benar
(Suara NTB/kir)
TANDATANGAN - Bupati Loteng, H.M. Suhaili, menandatangai MoU dengan ITDC terkait pengelolaan Bazar Mandalika di kawasan The Mandalika Kuta, Jumat (26/4) kemarin. merasakan manfaat dari keberadaan fasilitas tersebut. “Ketika pemerintah daerah ikut mengelola fasilitas Bazar Mandalika, jangan dilihat pemerintah mau mencari profit. Tapi kehadiran pemerintah daerah dalam hal ini untuk memastikan kepentingan masyarakat utamanya pelaku UKM dilingkar kawasan terjamin,” ujarnya. Ditempat yang sama, Direktur ITDC Abdulbar M. Mansoer, menegaskan fasilitas Bazar Mandalika tersebut memang diperuntukan bagi pelaku UKM di lingkar kawasan The Mandalika. Fasilitas tersebut dibangun atas perintah langsung dari Presiden Joko Widodo, pada saat peluncuran operasi kawasan The
Mandalika tahun 2017 silam. Guna mengakomodir para pelaku UKM di lingkar kawasan The Mandalika. “Fasilitas Bazar Mandalika ini kita bangun atas perintah Presiden Joko Widodo. Dan, akan dimanfaatnya sepenuhnya bagi para pelaku UKM di lingkar kawasan The Mandalika,” ungkapnya. Abdulbar mengatakan, Bazar Mandalika itu sendiri bisa menampung sampai 303 pelaku UKM. Dilengkapi dengan beberapa fasilitas penunjang lainnya, seperti panggung hiburan. Karena diharapkan Bazar Mandalika itu ke depan bisa menjadi pusat atraksi wisata di kawasan The Mandalika. (kir)
para pengembang, maupun otoritas untuk pembiayaannya. Gubernur menyampaikan sebuah hasil studi yang dilakukan di Inggris pada tahun 90-an silam. Studi tersebut mengkaitkan perceraian dengan pembangunan ekonomi. Dalam studi tersebut mengemukakan, semakin tinggi angka perceraian, maka akan semakin bagus pembangunan ekonomi masyarakat. Mengapa demikian? Dengan angka perceraian, maka permintaan rumah akan semakin tinggi. “Dari tadinya
satu keluarga butuh hanya satu rumah, setelah bercerai jadi butuh dua rumah. Tempat tinggal jadi dua, bahkan tempat tidur jadi dua,” seloroh Gubernur. Hasil studi tersebut menurutnya berkorelasi kuat dengan pengembangan sektor properti. Dengan bergairahnya sektor properti, maka akan semakin menggairahkan perekonomian NTB. Pengembang, sekali membangun akan mampu menggeliatkan lebih dari 100 industri ikutan. Dari industri batu
bata, pasir, besi, listrik dan lainnya dan dapat mendongkrak aktivitas ekonomi orang. Karena itu, Gubernur berharap sektor properti benar diseriusi oleh para pelakunya. Demikian juga stakeholders pendukung lainnya. Kepada Bank NTB Syariah, ia juga memberikan apresiasi khusus. Sebagai bank daerah, dianggap cukup berani menyelenggarakan pameran properti yang kaitannya erat dengan pembiayaan perbankan. Bank milik masyarakat dan pe-
merintah daerah NTB ini menurutnya melakukan terobosan yang luar biasa. Sebelumnya tak pernah sama sekali diselenggarakan. Dengan memfasilitasi lebih banyak masyarakat NTB memiliki perumahan, maka perbankan dan pengembang akan berkontribusi meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat NTB kedepannya. “Semakin banyak masyarakat yang memiliki rumah, maka akan semakin bahagia masyarakat kita,” demikian gubernur. (bul)
Manja, IKM NTB Sulit Berkembang Mataram (Suara NTB) Ketua Asosiasi Chef Indonesia atau Indonesian Chef Association (ICA) Provinsi NTB, Anton Sugiono menilai masih lemahnya motivasi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) untuk berkembang. Ada kecenderungan pelaku IKM (tak seluruhnya) manja. Akhirnya, akan berat untuk berkembang. Salah satu indikator yang menjadi penilaian Anton yakni, minimnya peminat para pelaku IKM ambil bagian pada kompetisi tingkat regional di bidang kuliner yang mulai diselenggarakan di Pelataran Bandara Selaparang Mataram. Kegiatan ini sepi peminat dari kalangan IKM. Justru yang meramaikannya adalah utusan-utusan perusahaan yang kategorinya sudah besar, atau berpengalaman. Pemberitahuan juga telah dilakukan secara massif, baik melalui media, jejaring sosial, maupun dengan sowan langsung ke stakeholders di Pulau Lombok. “Kita infokan sampai Lombok Timur, bahkan Sekotong (Lombok Barat) juga kami datangi. Sepertinya tak kekurangan informasi,” demikian Anton. Event yang diselenggar-
akan, hajatannya untuk menggairahkan kembali geliat ekonomi para pelaku IKM pascagempa tahun 2018 lalu. Melalui event dimaksud, panitia ingin mengirim pesan bahwa Lombok benar-benar telah bangkit. Selain itu, masih menurut Anton, melalui eventevent seperti yang di selenggarakan, para IKM dapat belajar, dapat mengukur diri atas kemampuannya menghasilkan produk. Dan banyak pelajaran lain yang dapat diambil. “Tapi tidak banyak yang ikut serta IKM kita. Alasannya sih karena harus bayar. Semua mau free. Padahal bukan murni bisnis oriented kegiatannya,” imbuh Anton. Semangat berkembang ini menjadi perhatiannya. Jangan sampai kemudian IKM hanya bergerak ketika pemerintah hanya melakukan pendampingan. Menurut Anton, tidak kecil yang telah dilakukan pemerintah untuk mengembangkan IKM. Dari melatihnya, hingga memberikan bantuan. Tetapi tak massif bagi IKM untuk mandiri dan terlepas dari bantuan pemerintah. Ia mengibaratkan, karakter IKM yang disuapi, diajari berdiri, lalu diajari berjalan. Tak juga terlihat kemandirian untuk berjalan sendiri, atau berlari. Kekhawatirannya, dengan terlalu besar ket-
ergantungan IKM pada pihak lain, akan semakin berat berkembang. NTB telah sedemikian maju pembangunannya. Jangan sampai, kata Anton, kue ini justru dimanfaatkan oleh orang luar. “Melalui event-event seperti ini, IKM dapat mengukur standar kualitasnya dalam menghadapi persaingan. Kalau kita seperti ini terus, orang luar yang masuk,” demikian Anton dalam forum PUMK Hebat & Luar biasa. Yang sebagian besar isinya adalah para pelaku IKM di NTB yang bergerak di berbagai jenis produk, jelas dikatakan, bukan karena ketidakinginan. Saat ini pelaku IKM sedang berupaya bangkit. Salah satunya dengan melakukan efisiensi pembiayaan. “Semua baru bangkit. Karena berbayar, dipertimbangkan ulang,” kata salah satu IKM. Umumnya dipersoalkan soal biaya-biaya yang dikeluarkan. Meskipun diakui, evennya cukup bagus untuk belajar dan berkembang. Pendamping Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), Nurrahmat juga mengatakan demikian. Belum saatnya UMKM dibebani pengeluarannya. Karena itu, ia memaklumi sementara ini. Sementara Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si
mengatakan, IKM di NTB sedang berduka pascagempa, harga tiket mahal. Bagasi berbayar, pariwisata berbayar. Seharusnya untuk menggelorakan semangat bangkit, IKM difasilitasi gratis. Hal itu juga yang dilakukan. Misalnya pada acara Inacraft, Dinas Perindustrian menyediakan stan gratis untuk UKM. Dekranasda NTB menyediakan stan gratis ke IKM. “Buatlah mereka tersenyum dan bangkit dari keterpurukan. Untuk membangkitkan semangat, sebaiknya memang banyak event-event nasional digelar di NTB,” demikian Hj. Selly. Dan Kepala Dinas Perindustrian NTB, Andi Pramaria juga mengatakan, IKM di NTB pada dasarnya bermodal kecil. Sehingga berat mengikuti kegiatan yang dikenakan biaya. Pemprov NTB menurutnya selalu memfasilitasi yang murah dan terjangkau bagi IKM. “Kegiatan Inacraft di Jakarta yang harganya mahal, difasilitasi Disprind dan Dekranasda, demi kemajuan IKM. Jadi bukan karena sepi peminat, tapi persoalan biaya yang tidak tersedia di IKM kita,” demikian Andi. (bul)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Sabtu, 27 April 2019
Halaman 4
Mantan Ketua DPRD Lotim Jumlah Fasilitator Minim Optimis Melenggang ke DPRD NTB Selong (Suara NTB) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) berpeluang meraih dua kursi di DPRD NTB khususnya dari Dapil III NTB. Hal tersebut menyusul perolehan suara di Dapil NTB cukup fantastis. Namun raihan peluang dua kursi tersebut tergantung akumulasi suara masingmasing partai dari 9 kursi. Salah satunya mantan Ketua DPRD Lotim, H. M. Khaerul Rizal, ST. MKom., yang optimis melenggang ke DPRD NTB. Ditemui di kediamannya, Jumat (26/4), mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera (Suara NTB/yon) (PKS) dan Demokrat ini menH. Khaerul Rizal jelaskan, apabila partai pada ranking 9 perolehannya di atas 15 ribu. Maka dapat dipastikan Nasdem mendapat dua kursi dari Dapil NTB III. Di mana untuk perolehan dari suara caleg di Dapil NTB III, untuk nomor urut 2, Hj. Suryahartin mendapat 9.000 lebih suara. Perolehan suara pertahana ini jauh dari caleg nomor urut 3, H. Khaerul Rizal, ST, MKom mendapat 18.000 lebih. Apalagi H. Khaerul Rizal merupakan wajah baru yang bertarung di DPRD NTB. Sementara untuk caleg nomor urut 9, Wawan Satriawan, mendapat suara 10 ribu lebih. Wawan yang merupakan anak dari Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin ini menempati posisi kedua perolehan suaranya dari H. Khaerul Rizal dengan selisih sekitar 8 ribu suara. “Nasdem untuk satu kursi sudah pasti. Hanya dua kursi ini yang belum pasti,” jelasnya. Disebutkan Rizal, perolehan suara cukup besar didapatkan di sejumlah kecamatan, di antaranya di Kecamatan Selong, Suralaga, Labuhan Haji, Masbagik, Aikmel, Wanasaba, Suela, dan Sambelia. Perolehan suara ini berdasarkan C1 yang diinput dari relawan. Rekapitulasi suara yang dilakukan pun mengalami kecocokan dari rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU yang saat ini masih di tingkat PPK. Kalaupun ada perbedaannya, kata Rizal, hanya berkisar antara 50 hingga 100 selisih suara. “Kita mengacu pada form C1, tidak dari kutipan-kutipan,”ujarnya. Rizal membeberkan, taruhan menjadi politisi adalah nama baik. Ketika di Dapilnya bagus, maka masyarakat akan menilai dan memilih. Strategi inilah yang dilakukan olehnya untuk menjaga kantong-kantong suaranya, meski dirinya beberapa kali pindah partai dari partai satu ke partai yang lainnya. (yon)
Ikut Pra PON
Dua Petarung Muay Thai Lotim Jadi Andalan Selong (Suara NTB) Dua petarung Muay Thai asal Lotim, Ida Lindawati dan Ahmad Hudari saat ini sedang ikuti pra Pekan Olahaga Nasional (PON) ke XX. Dua petarung asal Lotim ini siap merebut tiket PON XX di Papua dan menjadi andalan NTB. Hal ini dikemukakan Ketua Cabor Muay Thai Lotim, Lalu Gempar kepada Suara NTB, Jumat (26/4). Ia menjelaskan, saat ini dua atlet andalannya itu terus intens melakukan latihan. “Setiap Sabtu dan Minggu kita tetap latihan,” ucapnya. Dua atlet andalan Muay Thai ini diyakini bisa merebut tiket PON. Hanya saja yang sedikit dikhawatirkan adalah saat PON nantinya. Pasalnya, yang dihadapi para petarung Muay Thai asal Lotim mewakili NTB ini adalah lawan-lawan yang sangat tangguh. Menurut Lalu Gempar, Ahmad Hudari paling berpeluang dapat medali dan bisa mengharumkan nama NTB di tingkat nasional. Dikhawatirkan adalah lawan-lawan dari Ida Lindawati yang disebut Gempar masuk pada grup neraka, yakni akan berhadapan dengan atlet-atlet yang sudah meraih juara umum di berbagai turnamen. Meski demikian, lawan-lawan tangguh di PON nantinya sangat disenangi. Bagi ketua Muay Thai Lotim ini itulah tantangan yang menarik untuk dihadapi para atlet. “Kita memang akan bertanding dengan grup neraka, tapi itu yang kita senangi,” ucapnya. Lawan-lawan tangguh ini akan menjadikan para petarung lebih giat berlatih dan tidak lengah. “Kalau dapat tiket PON kita bisa, tapi PON-nya ini nanti yang lawannya berat,” urainya. Dengan usaha, ikhtiar dan doa diyakinkan petarung andalan NTB asal Lotim ini bisa menorehkan prestasi membanggakan. (rus)
Eksekusi DSP Gempa Terhambat
Tanjung (Suara NTB) Kelompok masyarakat penerima buku rekening per tanggal 30 Maret lalu, masih menganggur. Sejak menerima rekening dan pengalihan rekening pribadi ke rekening kelompok masyarakat (pokmas) mereka masih belum bekerja. Mereka berharap, Pemprov NTB selaku penanggung jawab percepatan rehab rekon mempercepat proses pembangunan. Dikonfirmasi mengenai hal itu, Kepala BPBD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Muhadi, SH., Jumat (26/4) mengakui, BPBD Lombok Utara atas instruksi BPBD Provinsi NTB membuka rekrutmen 500 orang fasilitator. Hal ini untuk mendukung proses pendampingan pokmas dan realisasi hunian tetap masyarakat.
Diakui Muhadi, saat ini pihaknya sedang dalam proses membentuk kepanitiaan rekrutmen fasilitator. Diharapkan, memasuki bulan puasa pendaftaran sudah dibuka. “Idealnya dengan jumlah kerusakan 75 ribu rumah, dibutuhkan 800 orang tenaga pendamping. Oleh karena itu, BPBD NTB memberi ke-
Tanjung (Suara NTB) Topografi wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang berbukit dan menjorok ke pantai menyimpan potensi olahraga paralayang sebagai objek wisata. Sayang, potensi yang tersedia di tiap kecamatan ini belum tersentuh inovasi program pemerintah. Ketua Federasi Airsport Indonesia (FASI) Cabang Paralayang Lombok Utara, Ahmad Safwan, kepada wartawan Jumat (26/4) mengaku berdasarkan potensi, olahraga paralayang sangat mendukung untuk dikembangkan sebagai objek wisata air sport. Pihaknya bahkan sudah menjajaki, di mana hampir di tiap kecamatan terdapat titiktitik paralayang potensial. “Di Lombok Utara banyak kami temukan titik paralayang dengan kadar angin berbeda-beda. Kalau untuk jangka panjang, bisa di kawasan Nipah (Pemenang),” ujarnya. Ahmad Safwan menjelaskan, kawasan Nipah direkomendasikan sebagai program Air Sport jangka panjang karena anginnya mendukung. Dari bulan Mei sampai Desember, paralayang bisa digelar. Dari aspek keamanan penyelenggaraan, ia meyakini kondusivitas daerah dan kultur budaya masyarakat Lombok Utara akan menarik animo wisatawan. FASI bersama komunitas paralayang sendiri, sudah mencoba penerjunan di
(Suara NTB/ist)
PARALAYANG - Objek wisata paralayang di Bayan. Air sport ini menjadi prioritas pelaku pariwisata di KLU untuk dikembangkan ke depan. lokasi-lokasi yang dijajaki. Sebagian besar lokasi dinilai aman untuk take-off dan landing. “Geografisnya cocok, dan KLU ini aman sekali. Kita harap pemerintah bisa men-support peralatan,” harapnya. Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KLU, Vidi Ekakusuma, kepada wartawan mengakui potensi paralayang cukup menjanjikan. Pemda KLU bahkan sudah me-launching objek wisata paralayang, yakni di Dusun Buani, Desa Benteke, Kecamatan Gangga. Sayangnya, pen-
gelolaan oleh masyarakat terdampak oleh gempa. “Kalau destinasi paralayang, kita akan cari tahu kriteria sisi safety-nya. Kita tanyakan ke masyarakat mereka bersedia mendukung atau tidak, karena banyak kasus setelah dibangun destinasi ternyata ada resistensi,” ujarnya. Vidi menegaskan, destinasi wisata Air Sport yang dibuka pemerintah harus dikelola dengan baik oleh masyarakat. Ia tidak ingin, program yang dibuka tidak asal viral sekejap namun tidak mampu berkembang.
Namun demikian, meski masih dalam tahap penjajakan bukan berarti di sana belum dilakukan kegiatan. Sejumlah komunitas menurutnya acapkali turun ke lapangan untuk menguji coba baik dari aspek angin dan keamanan di Nipah, manakala digunakan untuk olahraga tersebut. Menurutnya, hal inipun bagian dari upaya dalam rangka mengimbangi pariwisata tiga gili yakni menghadirkan destinasi di daratan mulai ujung Pemenang hingga Bayan. Dari sisi anggaran, Disbudpar
Lombok Utara siap mem-back up penuh namun sekali lagi, dilihat antusias masyarakat. Jika semakin banyak yang bergeliat untuk paralayang di Lombok Utara, maka pihaknya akan melakukan intervensi. Bila perlu ke Kementerian untuk mencari sumber anggaran pendukung lainnya. “Dari investor dan masyarakat boleh terlibat investasi di sana, kalau berpotensi dinas akan lakukan intervensi kita lihat animo dan tidak menutup kemungkinan akan diteruskan ke kementerian,” pungkasnya. (ari)
Kuota P3K 78 Orang, Hanya Separuh Lolos Pemberkasan Tanjung (Suara NTB) Kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) sebanyak 78 orang. Sayang, dari pemberkasan tahap pertama hanya separuh atau 38 orang yang lolos. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD PSDM) KLU, Drs. H. M. Najib, M.Pd., kepada wartawan Jumat (26/4), mengungkapkan tenaga P3K yang lolos pemberkasan sebanyak 56 orang, terdiri dari 34 orang guru K2 dan 22 orang tenaga penyuluh. Setelah pemberkasan selesai, mereka yang lulus selek-
si administrasi kemudian dites. Pada tahap ini, jumlah guru yang lulus hanya sebanyak 16 orang dan 22 orang tenaga penyuluh, lulus seluruhnya. “Mereka yang lolos administrasi ini dites, kemudian yang dinyatakan lulus dari guru ada Sebanyak 16 orang. Dan yang penyuluhan pertanian lengkap semuanya lulus sebanyak 22 orang. Jadi jumlah keseluruhannya ada 38 orang, dan jumlah itulah yang bisa kita rekrut di tahap pertama,” papar Najib. Untuk diketahui, kata dia, kuota tenaga P3K dari tenaga guru katagori dua (K2) sejatinya sebanyak 56 orang. Hanya
Danone Hadirkan Kebutuhan Dasar Korban Gempa
(Suara NTB/rus)
Corine Tap
Hj. Ellena Khusnul Rahmawati
Purnama Hadi
Hal ini, tambahnya menyebabkan perilaku masyarakat banyak berubah tentang sanitasi. Masyarakat saat ini sangat memahami pentingnya higienitas dan sanitasi. Hal ini terlihat di desa-desa yang ditangani, apalagi masyarakat membangun sendiri infrastruktur sanitasi yang menjadi kebutuhan dasarnya. “Masyarakat saat ini sudah ada yang iuran sendiri membangun jamban,” urainya. Presiden Direktur Danone Aqua, Corine Tap, menjelaskan, sebagai perusahaan yang sudah lama beroperasi secara luas di Indonesia disadari musibah bencana dapat terjadi kapan saja. Danone siap menghadapi musibah tersebut dan membantu masyarakat yang terdampak. Danone Aqua menanggapi musibah ini dengan menyediakan bantuan di masa tangap bencana dan pemulihan pas-
cabencana, terutama penyediaan hidrasi sehat serta sarana sanitasi yang layak bagi masyarakat. Di antara yang dilakukan Danone adalah mendistribusikan 3.000 botol air minum dalam kemasan ukuran 1.500 ml. Menyalurkan 75.000 liter air bersih dengan menggunakan mobil tangki air, membangunkan 30 unit WC darurat. Dalam masa pemulihan telah dilakukan Danone bersama YMP NTB program Water Access, Sanitation and Hygiene (WASH), yakni berupa pengadaan 25 tangki kapasitas 1.050 liter, pembangunan 50 fasilitas MCK, melakukan promosi kesehatan serta memfasilitasi pelatihan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM). Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Purnama Hadi menyampaikan terima
kasihnya kepada Danone Aqua atas segala bantuannya. Musibah gempa yang terjadi sejak Juli 2018 lalu telah mengakibatkan rumah 28.498 kepala keluarga di Lotim hancur. 10.170 rusak berat belum lagi ditambah kejadian gempa pada 17 Maret 2019 lalu yang menambah ribuan juga rumah rusak. Disampaikan, sanitasi memang menjadi salah satu kebutuhan paling mendasar dan menjadi masalah berat pascagempa. Masyarakat korban gempa juga masih banyak mengalami krisis air bersih. Bantuan dari Danone dinilai sangat bermakna. Purnama Hadi mengharapkan bantuan dari Danone ini bisaberkelanjutan. “Tidak berhenti di sini, utamanya kesiapan air bersih dan pemerintah kabupaten Lotim siap kerjasama demi kemaslahatan umat,” harapnya. (rus)
(Suara NTB/rus)
syarat masyarakat yang berminat menjadi tenaga pendamping setidaknya wajib minimal memiliki berpendidikan SMK atau sederajat, S1 Tekni Sipil, bisa mengoperasikan komputer, memiliki kendaraan bermotor, dan untuk komunikasi harus memiliki smartphone. “Nanti kita akan lakukan tes tulis dan wawancara di sini. Kenapa harus bisa komputer, karena nanti pendamping yang akan buat RAB dan DED lalu gambar rumah itu. Untuk masalah gaji tetap sama yaitu Rp 4 juta,” demikian Muhadi. (ari)
Paralayang, Potensi Besar Tak Dikelola Maksimal
Refleksi Penanganan Gempa Lombok
Selong (Suara NTB) Gempa yang mengguncang Lombok sejak 29 Juli 2018 lalu telah menimbulkan kerusakan. Infrastruktur air yang merupakan kebutuhan pokok rusak. Sanitasi bermasalah dan mengancam kondisi kesehatan para korban gempa. PT Tirta InvestasmaDanone Aqua mengandeng Yayasan Masyarakat Peduli (YMP) NTB mencoba hadir untuk meringankan beban para korban gempa. Utamanya kebutuhan paling mendasar bagi para korban gempa, yakni air dan sanitasi tersebut. Menurut Direktur YMP NTB, Hj. Ellena Khusnul Rahmawati dalam Diskusi Refleksi Program Respon Bencana Lombok dari Danone Indonesia di Hotel Kila Senggigi Jumat (26/4), mengaku apa yang telah diberikan oleh Danone ini sangat bermanfaat dan bisa digunakan hingga saat ini. Apalagi Pemkab Lotim di bawah komando Bupati H. M. Sukiman Azmy juga telah menyatakan komitmennya untuk mendukung program penanganan bencana . Selain itu, tambahnya, kemitraan YMP dengan Danone telah memberikan dampak yang sangat positif. Danone juga telah mendukung pembuatan Detail Engineering Design (DED) sistem air bersih. Dukungan DED ini telah membuat 8 desa di Lotim sudah mendapatkan respons dari UNICEF dan ada empat desa mendapatkan dukungan pendanaan untuk pembangunan air bersih.
wenangan pada Pemda KLU untuk merekrut pendamping tambahan,” ujarnya. Untuk diketahui, jumlah rumah yang rusak sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati 75 ribu rumah. Jumlah itu tertuang dalam SK Bupati yang diterbitkan hingga 26 tahap. SK diperkirakan bertambah mengingat perkiraan 500 Ke-
pala Keluarga (KK) belum masuk, begitu juga warga di lingkar hutan yang belum terdata sekitar 700-an KK. Dari rekruitmen sendiri, Muhadi berharap dapat diisi oleh SDM asal KLU yang lebih mengenal karakter daerahnya. Dari 500 orang kebutuhan, 300 orang diprioritaskan putra daerah dan 200 orang lagi dibuka untuk umum dan organisasi yang sudah bermitra dengan pemerintah daerah. Fasilitator yang nantinya direkrut, tetap dikoordinir oleh Rekompak sebagaimana SK Korwil yang dikeluarkan BPBD NTB. Adapun syarat-
(Suara NTB/rus)
saja, selama pemberkasan berlangsung sebanyak 34 saja yang mengajukan berkas. Berbeda dengan tenaga penyuluh, seluruh calon tenaga P3K mengajukan berkas dan lulus. Najib menyebut, tenaga guru K2 masih memiliki kesempatan untuk mengisi kuota pada rekrutmen tahap kedua. Hanya saja, pihaknya belum bisa memastikan kapan pelaksanaannya. “Kita tak bisa memastikan kapan waktunya, yang jelas sudah ada sosialisasi dari pusat. Menurut informasi yang kami terima, kemungki-
nan rekrutmen dilakukan bulan Mei akan ada pengangkatan lagi,” tuturnya. Pada pengangkatan tenaga P3K ini sendiri, persyaratannya relatif ringan dibandingkan rekrutmen CPSN. Jika rekrutmen CPNS mensyaratkan usia maksimal 35 tahun, maka tenaga P3K masih bisa mendaftar meskipun usianya menjelang pensiun. Masa kontrak tenaga P3K ini sendiri berlaku sesuai kebutuhan pemerintah daerah. Misalnya sebut Najib, pemerintah akan mengangkat tenaga ahli dengan masa
bakti hanya satu tahun, maka kontrak bagi yang bersangkutan hanya berlaku setahun. “Yang lolos saat ini sedang melengkapi berkas, setelah selesai kami minta untuk dikeluarkan Nomor Induk P3Knya. Setelah itu keluar baru bisa di-SK-kan,” jelasnya. SK yang diterima tenaga P3K menandakan secara resmi mereka sudah bisa bekerja di lapangan. Terhadap berkas sendiri, BKD tidak menemukan adanya indikasi rekayasa informasi dan data administrasi dari para pegawai yang akan direkrut. (ari)
Labuhan Haji Mulai Datangkan PAD Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) menjalin kerjasama dengan PT. Ocean Indonesia Energy serta PT. Energy Lotim jalin kerjasama dengan PT. Energi Selaparang. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dan perjanjian kerjasama bertempat di Pendopo Bupati Lotim, Jumat (26/ 4) siang. Melalui MoU ini, keberadaan kolam labuh Labuhan Haji sudah mampu mendatangkan PAD bagi daerah. Dikonfirmasi usai acara, Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, MM., mengaku saat ini tidak ada target khusus besaran PAD dari kolam labuh tersebut. Namun ketika ada peluang bisnis, maka pemerintah daerah bersedia menerimanya dengan tangan terbuka. Kerjasama tersebut merupakan yang pertama untuk skala investasi yang cukup besar didapatkannya PAD sebesar Rp184 juta untuk sewa satu tahun. Hal tersebut merupakan berkah bagi Lotim dari dermaga Pelabuhan Labuhan Haji setelah sekian lama dilakukan pembangunannya untuk digunakan sandar kapal-kapal kecil, kapal batu bara, cangkang sawit, cangkang kemiri, dan kapal pengangkut kayu. Melalui kerjasama itu, keberadaan dermaga pelabuhan Labuhan Haji lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan daerah serta kerjasama diharapkan dapat berjalan lama. Bupati mengakui, dalam pembangunan dermaga dan kolam labuh Labuh Haji dengan nilai investasi yang sudah dikeluarkan oleh Pemkab Lotim sebesar sekitar Rp100 miliar tidak sebanding dengan apa yang didapatkan daerah saat ini. Namun ke depan, keberadaannya terus dimaksimal-
(Suara NTB/yon)
TANDATANGANI - Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy dan Chief Busines Officer PT. Ocean Indonesia Energy, Edwyn Noor Lodayana menandatangani MoU pemanfaatan kolam labuh Labuhan Haji di Pendopo Bupati, Jumat (26/4). kan dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang lain. Bupati mengungkapkan, pada tahun 2012-2013, dirinya pernah menghadap ke Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Namun pada saat itu, pemerintah pusat mengusulkan supaya di dermaga Labuhan Haji didirikan Sekolah Perhubungan Laut, karena dari pemerintah pusat menilai jika dermaga tersebut tidak bisa dijadikan pelabuhan. Namun usulan itu ditolak oleh masyarakat. Padahal apabila sekolah perhubungan laut itu berdiri, maka akan mampu menyuplai tenaga kerja yang cukup banyak. Kendati demikian, mantan Dandim Lotim ini mengatakan jika pemerintah daerah harus berbicara masa kini dan masa depan, sehingga melalui kerjasama tersebut, daya ungkit pelabuhan tidak hanya menerima sewa saja. Melainkan bisa memberikan alternatif lain seperti menyerap tenaga kerja, meningkatkan warung kopi, warung makan dari masyarakat sekitar. Chief Busines Officer PT.
Ocean Indonesia Energy, Edwyn Noor Lodayana, menjelaskan, kerjasama yang dibangun dengan Pemkab Lotim untuk melakukan suplai BBM jenis solar di wilayah Kabupaten Lotim. Melalui kerjasama ini diharapkan dapat menambah kontribusi PAD ke pemerintah daerah. Dalam hal ini, PT. Ocean Indonesia Energy akan melakukan bongkar muat atau sentral BBM akan dilakukan di dermaga Labuhan Haji, sehingga dapat diakses, terutama oleh pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Lotim. Strategi dalam penyuplai BBM ini mengambil dari luar untuk dikirim ke Lotim. Penimbunan akan dilakukan di areal dermaga pelabuhan Labuhan Haji dengan kapasitas 2 juta liter. Barulah dari dermaga dilakukan pendistribusian menggunakan truk tangki untuk ke seluruh wilayah di Kabupaten Lotim. “Kita akan gunakan tenaga lokal. Aktivitas kerja setiap hari dengan kapal suplai akan masuk 2-3 kali sebulan,” jelasnya. (yon)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Sabtu, 27 April 2019
Halaman 5
Diduga Dikuasai Pihak Ketiga Menangkan Lima Kategori BUPATI Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid dan Walikota Mataram H. Ahyar Abduh bersama Direktur Utama (Dirut) PDAM Giri Menang H. L. Ahmad Zaini akan menerima penghargaan top BUMD terbaik di Indonesia, Senin (29/4). Dalam ajang bergengsi ini, PDAM memenangkan lima kategori (nominasi) yakni Best All Criteria 2019, Top BUMD Sektor, TOP Pembina diraih oleh Bupati dan Walikota dan Top CEO. Dirut PDAM Giri Menang H. L. Ahmad Zaini, men(Suara NTB/dok) jelaskan, ajang bergengsi H. L. Ahmad Zaini ini digelar oleh Majalah TopBussiness bekerjasama dengan Asia Bussiness Research Center, serta beberapa lembaga Tim Penilai, seperti SGL Management, PPM Manajemen, Sinergi Daya Prima, Dwika Consulting, Melani K Harriman & Associate, Harvard-Intellectual Business Community, dan Alvara Strategi Indonesia. “Hari Senin jam 3 sore penghargaan itu akan diserahkan kepada bupati dan walikota serta saya di Hotel Sultan Jakarta,” jelasnya, Jumat (26/4). Beberapa kriteria yang dinilai menjdi keunggulan PDAM, jelas Zaini, pertama dari sisi pengelolaan SDM. Di mana, PDAM Giri Menang terbaik di Indonesia dari sisi rasio pegawai, karena seharusnya dalam aturan BP-SPAM 1000 masih boleh pelanggan maksimal diurus 3-5 orang pegawai. Namun pihaknya mampu menekan angka itu menjadi 1,8 pegawai untuk mengurus 1.000 pelanggan. Kenapa bisa? Pertama jelas dia mengelola motivasi kerja pegawai dengan baik. Pihaknya menyatukan visi untuk membawa PDAM kea rah yang lebih baik. Kedua jelas dia, pendekatan IT. Semua pelayanan dan administrasi berbasis IT. “Ini semua saya ungkap di penjurian itu, disamping memang pemimpin itu tidak cukup hanya dengan kata-kata tapi harus dengan bukti. Karena itu pada saat mau menanamkan disiplin pegawai, mustahil kalau kita sebagai pimpin tidak disiplin. Jadi harus memberikan contoh,otomatis anak buah termotivasi mengukuti atasannya,” jelas dia. Menurut dia, lebih baik jumlah pegawai sedikit, namun kesejahteraannya dua kali lipat. Sebab jumlah pegawai seharusnya 4 orang, namun bisa ditekan menjadi 2 orang, sehingga dari sisi kesejahteraan mereka lebih baik.”Jadi kesejahteraan yang terus kami tingkatkan,” jelas dia. Kriteria kedua jelas dia dari sisi pengelolaan CSR yang menjadi keunggulan PDAM, sebab mengalokasikan sekian banyak CSR dan menyerahkan ke desa-desa. Tidak semua orang mampu mengelola dengan baik. “Ini juga yang jadi keunggulan, dua hal ini menjadi indikator tingkat nasional,” jelas dia. Atas dasar inilah jelas dia, dinilai berhasil oleh pihak juri. Namun diakui ada titik lemah dari sisi penjurian, yakni mampukah dirinya menciptakan lapis kedua minimal 4 orang yang kemampuannya seperti dirinya. Hal ini diakui cukup berat, sehingga pihak juri pun menghawatirkan regenerasi ini. “Ini tugas berat saya menyiapkan regenerasi,” imbuh dia. (her)
Dugaan Pencurian Suara
Caleg Gerindra Somasi PPK Sekotong Giri Menang (Suara NTB) Calon anggota legislatif (caleg) Gerindra melakukan somasi terhadap dugaan pencurian suara di wilayah Sekotong. Perolehan suara caleg Gerindra mendadak hilang di sejumlah TPS di Sekotong saat rekapitulasi suara dilaksanakan di tingkat kecamatan. Bukti-bukti dugaan kecurangan ini pun sudah dipegang, berikut dokumentasi di tingkat PPS yang dianggap cukup masif dan signifikan di kecamatan tersebut. Menyikapi temuan ini pun, pihak Bawaslu bakal menelusuri di lapangan. Dugaan kecurangan pemilu legislatif (pileg) di wilayah Sekotong ini disampaikan Caleg DPRD dari Partai Gerindra Dapil Lobar-KLU Nauvar Furqoni Farinduan. Ia mempertanyakan perolehan suaranya mendadak hilang di sejumlah TPS di Sekotong saat rekapitulasi suara dilaksanakan di tingkat kecamatan. Atas temuan ini, pihaknya pun sudah memiliki saksi dan bukti, berikut dokumentasi di tingkat PPS adanya kecurangan-kecurangan yang cukup masif dan signifikan di kecamatan ini. “Kami sudah layangkan somasi kepada PPK Sekotong,” tegas Nauvar. Mantan Cabup Lobar ini menegaskan, pihaknya akan mengawal suara yang merupakan amanah rakyat dan akan mengungkap siapa saja dalang yang berada di balik pemufakatan jahat ini. Ia mengaku suaranya hilang sekitar 300 suara di beberapa TPS di sejumlah desa di Sekotong. Ini diketahui pihaknya setelah proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Protes juga sempat disuarakan saksi dan timnya saat pleno. Namun tidak diindahkan pihak PPK dan panwas. “Justru saksi kami sempat diusir dan diintimidasi (pihak PPK),” tuding Farin. Somasi pun sudah dilayangkan pihak caleg Gerindra Dapil Lobar-KLU tersebut melalui kuasa hukumnya. Terpisah, Ketua PPK Sekotong Halil Munawar membantah adanya protes yang dilayangkan caleg terhadap pleno rekapitulasi suara di kecamatan. Bahkan sebagian parpol menurutnya hadir saat pleno digelar.”Sementara ini tidak ada (protes) yang ke saya,” kata Halil. Dia menyebut saat ini pihaknya baru menyelesaikan tahapan pembacaan perolehan suara di TPS. Halil justru kaget ketika adanya tudingan ratusan suara caleg hilang saat penghitungan di kecamatan. “Ngak pernah yang ada komplain seperti itu (suara hilang) ke kami bagaimana kami bisa komentarinya,” jawabnya. Sementara itu, Ketua Bawaslu Lobar Abrar tak menampik jika ada informasi sejumlah caleg yang mengeluh akibat kehilangan suara di wilayah Sekotong. “Memang sejumlah caleg juga mengeluh akibat suaranya hilang. Kami pun menelusuri keluhan para caleg tersebut,”tegas Abrar. Diakui, pihaknya mendapatkan informasi banyak caleg yang kehilangan suara. Informasi ini kata dia akan ditelusuri dan dicek. Sejauh ini kata dia belum ada laporan resmi terkait dugaan kehilangan suara ini ke Bawaslu. “Kalau yang resmi belum ada, kalau melalui medsos banyak,” jelas dia. Lebih lanjut kata dia, kalau ada pembuktian oleh para caleg dan parpol saat pleno nanti maka pihaknya bisa menindaklanjutinua. Untuk itu, pihaknya sangat berharap saat pleno nanti para caleg dan parpol ikut bersuara dan keberatan jika merasa dirugikan. (her)
(Suara NTB/ist)
TUNJUKKAN - Caleg untuk DPRD NTB Nauvar F Farinduan (kiri) menunjukkan bukti dugaan pencurian suaranya di wilayah Sekotong.
Sekda Lobar Atensi Belasan Aset Bermasalah
Giri Menang (Suara NTB) Sekda Lombok Barat (Lobar) H. Moch. Taufiq mengatensi belasan titik aset milik daerah di sejumlah daerah bermasalah. Sebagian besar aset ini sendiri bermasalah lantaran dikuasai oleh warga dan pihak ketiga. Padahal dari sisi hukum, pemda menang di tingkat pengadilan. Diakuinya, keluhan kepala desa yang mencuat saat rapat koordinasi (rakor) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram terkait aset yang bermasalah belum dievaluasi pihaknya. Namun, kata dia, pihaknya pun akan menindaklanjuti komitmen Kejari untuk kerjasama dengan pemda dalan hal penanganan aset bermasalah. “Kita akan rapat bahas permasalahan aset, termasuk ada aset yang kita menangkan, namun masih dikuasai warga.
Ada juga yang kita kalah di pengadilan, kalau ndak salah ada sekitar 19 aset bermasalah,” akunya, Jumat (26/4). Yang jelas tegas dia, seharusnya OPD melakukan langkah tegas dengan mengamankan aset tersebut jika aset itu menjadi hak pemda atas dasar menang di pengadilan. Sebab kata dia ada beberapa titik aset yang sudah dimenangkan pemda, namun masih dikuasai oleh pihak ketiga. Terkait lemahnya eksekusi pengamanan
aset ini, ujarnya, kemungkinan mempertimbangkan masalah stabilitas, seperti pemilu. Namun saat ini pemilu sudah selesai maka OPD harus bertindak. “Apalagi yang kita tunggu, sudah menang ya harus dieksekusi,” tegasnya. Diakui, persoalan aset ini juga banyak yang belum bersertifikat. Untuk menyelesaikan persoalan ini, pihaknya juga mengundang BPN membahas di mana letak mandeknya. Menurutnya, pemda
tidak melakukan pembiaran terkait masalah aset ini, sebab pemda mencari waktu yang tepat. “Saya sendiri sudah minggu kemarin minta adakan pertemuan ini,” tegas dia. Sementara itu, kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Lobar H Mahyudin mengatakan, pihaknya tengah menelusuri aset di beberapa tempat yang diduga dikaveling-kaveling oleh oknum. Bahkan aset ini telah diklaim warga dengan membangun rumah di atas lahan tersebut. Pihak BPKAD pun bakal mengambil langkah tegas jika upaya persuasif tak mempan. Saat ini BPKAD tengah melakukan pendataan kembali terhadap aset-aset
(Suara NTB/dok)
H. Moch. Taufiq ini. Tim akan segera melakukan pertemuan untuk membahas langkah untuk mengamankan aset tersebut. (her)
Eksplorasi Destinasi Wisata Lotim Melalui ’’Google Trekker’’
(Suara NTB/ist)
RUSAK - Jalan Pakuan yang rusak akibat longsor, pengerjaan ini diduga tak beres, karena berkali-kali rusak.
Jalan Pakuan Segera Diperbaiki Giri Menang (Suara NTB) Ruas jalan penghubung Desa Pakuan Kecamatan Narmada yang longsor, rencananya akan diperbaiki bulan depan. Pasalnya kondisi itu cukup membahayakan para pengendara yang melintas. Di samping tidak bisa dilalui kendaraan roda empat. Anggota DPRD Lobar Daerah Pemilihan (Dapil) Narmada Lingsar, H. Zainuri, menjelaskan, perbaikan jalan itu akan dilakukan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggunakan dana tidak terduga yang ada di APBD Lobar. Iapun tidak mempungkiri rusaknya jalan itu bukan kali pertama terjadi. Sebab sebelumnya jalan itu pernah rusak dan sempat diperbaiki.”Memang strukturnya salah,” ujarnya, Jumat (26/4). Ia menilai rusaknya jalan itu, karena struktur pengerjaannya yang memang salah dari awal. Iapun mengharapkan untuk perbaikan ke depan pihak BPBD mengunakan beronjong. Hal ini untuk memperkuat kon-
tur tanah di lokasi tersebut yang berbatasan langsung dengan sungai. “Kita harapkan beronjongnya lebih panjang dan lebih lebar untuk memperkuat posisi jalan itu biar tidak ambruk lagi,” sarannya. Menanggapi hal itu, Kepala Pelaksana BPBD Lobar, H M Najib mengaku akan mengkoordinasikan perbaikan jalan itu dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Lobar. Sebab perlu adanya penanganan teknis untuk jalan tersebut, karena kontur jalan itu tanah berpasir. “Apapun yang kita kerjakan untuk perbaikan selalu rusak kondisinya, nah kondisi itu perlu penanganan teknis oleh PU,” ungkapnya. Terkait untuk pengunaan dana tidak terduga, Najib menilai perbaikan yang dilakukan hanya penanganan sementara. Berupa pembuatan beronjong, sampai nanti penanganan khusus oleh Dinas PUPR Lobar agar pembuatan jalan bisa ditinggikan. “Karena kalau tidak ditinggikan airnya akan
curah ke sana. Sudah kita koordinasikan dan Pak Made (Kepala Dinas PUPR, red) sudah siap,” sambungnya. Najib mengungkapkan pihaknya akan memperlebar jalan sebelah jalan yang rusak itu untuk penanganan sementara agar bisa kembali dilalui kendaraan warga. Pihaknya pun sedang berkoordinasi dengan warga pemilik lahan di sebelah jalan itu untuk mau meminjamkan lahannya sementara. “Tapi pemilik lahan belum mau meminjamkan, nanti kita minta kepala desa untuk melakukan pendekatan dengan pemilik lahan agar mau meminjamkan,” ujarnya. Sebelumnya, Kepala Desa Pakuan, Mardan Haris mengaku hingga kini jalan itu hanya bisa dilalui kendaraan roda dua saja, karena belum ada penanganan perbaikan. Hal itu sangat berdampak kepada perekonomian warganya. ”Harapan kita bisa segera diperbaiki, minimal jalan darurat, ini mengantisipasi bulan puasa dan anak-anak sekolah,” ungkapnya. (her)
Dispar Lobar Promosikan Wisata Sekotong Lewat ’’Trail Adventure’’ Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar) tiada hentinya menggelar berbagai even untuk mempercepat pemulihan pariwisata di daerah setempat pascagempa. Selain mengandalkan Senggigi, Pemda juga serius menggarap kawasan wisata Lobar bagian selatan yakni Sekotong. Sabtu (27/4) (hari ini), pihak Dispar mengadakan even Trail Adventure di daerah Sekotong untuk mempromosikan destinasi wisata ini ke dunia luar. Event yang rencananya diikuti Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan ratusan peserta ini dihajatkan untuk membangkitkan wisata lagi Sekotong yang telah lama tertidur. “Tahun lalu diadakan di wilayah Utara, tapi sekarang untuk keseimbangan kita gelar trail adventure ini di Sekotong,” jelas Kepala Dispar Lobar Ispan Junaidi, MEd., dalam jumpa persnya di kantornya, Jumat (26/4). Sebelumnya kata dia, dalam rangka memulihkan pariwisata pascagempa, pihak pemda menggelar Colour Run dengan jumlah peserta cukup banyak di wilayah Sekotong. Untuk menyimbangkan promosi wisata kali ini pihaknya menggelar event di Sekotong. Khusus di Sekotong saja, pihaknya punya dua event tahun
(Suara NTB) /her)
Ispan Junaidi ini, yakni Trail Adventure dan Sekotong Run yang dulu dikenal Mekaki Marathon. Diakuinya, kawasan Sekotong memiliki spot wisata yang luas dan bagus dengan 23 gili di wilayah ini, namun telah lama kawasan ini tertidur atau biasa ia istilahkan the sleeping giant yang saat ini sudah mulai bangkit. Di kawasan ini memiliki potensi wisata langka, dari sisi laut dan gunung dan potensi bahari hiu martil. Hiu martil ini hanya bisa hidup di beberapa tempat, salah satunya di Sekotong. Untuk mengeksplore potensi wisata ini, pihaknya menggelar trail adventure.
“Kita akan menyusuri gunung lembah, pantai lengkap pertualangannnya,” jelas dia. Dalam event ini sudah ada 80 komunitas trail dengan total peserta 700 orang sudah siap ikut serta. Peserta ini berasal dari berbagai daerah, seperti Sumatera, Jawa Timur, Kalimantan, Bali dan NTB. Selain itu ada atlet nasional juga dihadirkan. “Saya juga sudah mengahadap pak Gubernur, beliau akan hadir bahkan beliau akan bawa trial-nya untuk ikut kegiatan ini,” kata dia. Untuk rute trail adventure ini jelas dia mencakup belasan titik, mulai titik start dan finish dari Pantai Elak-Elak, lalu naik ke Kedaro terus ke Lendek Bare (lokasi tambang emas), lalu nanti setiba di Buwun Mas Hill ada atraksi para peserta. Buwun Mas Hill ini memiliki view yang luar biasa dengan bukit dan pemandangan laut. Saat ini, tingkat kunjungan mencapai ribuan orang per hari, sehingga melalui rute trail adventure ini pihaknya ingin memperkenalkan lokasi wisata ini. Dari Buwun Mas Hill, turun ke Belongas, kemudian menuju Bunut Kantor, Batu Montor, Jurang Malaikat, Mahoni lalu ke Teluk mekaki, Mecanggah dan Rambut Petung. Lalu ke Pelangan dan finish di Elak-Elak. “Panjang rute ini sekitar 69 kilometer,” jelas dia. (her)
Selong (Suara NTB) Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lombok Timur (Lotim), Akhmad Roji mengatakan pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan Google Trekker Street. Melalui Google Trekker ini ke depan bisa lebih mudah dalam mengeksplor destinasi-desinasi pariwisata di Lotim. Pihak Google Trekker sebut Roji sudah datang ke Lotim untuk melakukan pengambilan gambar. Promosi oleh Google ini, ujarnya, setelah melalui jejaring yang dimiliki Google itu semua destinasi wisata yang ada di Lotim yang sudah direkomendasikan oleh BPPD bisa masuk dan menyala di Google. Para wisatawan sebelum datang ke Lotim bisa melihat dulu melalui Google dan bisa menjadi tour guide pribadi dalam bentuk digital, karena Google menyediakan Street View di berbagai macam tempat yang bisa dikunjungi seperti pantai, gunung, bahkan juga pemandangan di atas dan di bawah air. Disebutkan beberapa titik objek wisata yang terpampang di online selama ini banyak menyebutkan lokasi luar daerah. Dihadirkannya Google Trekker ini ke Lotim juga mengaktualisasi dan up date lokasi objek wisata, sehingga para wisatawan juga tidak kesasar datang. “Seperti contoh, Kuta Bali ini ternyata banyak dikenal itu lokasinya di Bali, padahal Kuta juga ada di Lombok,” urainya. Kerjasama dengan Google Trekker ini diharapkan bisa me-
mecahkan masalah kebuntuan lokasi objek wisata. Di Lotim pihak dari Google trekker sudah mengambil gambar objek-objek wisata di Kabupaten Lotim. Tidak saja objek wisata, termasuk atraksi budaya juga turut dihadirkan, seperti Pasar Sapi Masbagik juga diorbitkan. ‘’Janji pihak Google, akan ada ratusan objek wisata akan masuk dalam Google Trekker. Google ini merupakan raksasa dunia yang jutaan orang membuka aksesnya. Klik Google, bisa mencari apa saja dan wisata Lotim diyakini bisa menyala nantinya promosinya,’’ ujarnya. BPPD Lotim sudah melibatkan para pelaku wisata lainnya di dalamnya, seperti pelaku wisata Tetebatu, Terengwilis, Jeruk Manis dan Kembang Kuning. Termasuk di Masbagik dan Sembalun. Diakuinya, kerjasama dengan Google ini dinilai sangat tepat dan tidak memakan biaya yang terlalu besar. Hanya saja, sambung Akhmad Roji masih menjadi kendala terbesar dalam memajukan wisata adalah tingginya harga tiket pesawat. Ketua BPPD Lotim ini beranggapan ditolak saja pesawat-pesawat yang biaya mahal. Pasalnya, faktor penerbangan ini sangat menentukan kemajuan pariwisata Lotim. Memajukan pariwisata, tambahnya, BPPD tidak bisa berdiri sendiri. Tapi diperlukan sinergi dengan semua pihak untuk sama-sama promosi dan mencitrakan pariwisata Lotim yang lebih baik. (rus)
DPD RI Minta Pusat Tanggung Gaji P3K Praya (Suara NTB) Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Prof. Dr. H. Farouk Muhammad, mendesak pemerintah pusat mengalihkan beban pembayaran gaji tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tidak dibebankan ke pemerintah daerah. Karena kebijakan tersebut sangat memberatkan pemerintah daerah, terutama bagi daerah-daerah dengan pendapatan daerah yang kecil. Ditemui wartawan usai rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Jumat (26/4), Farouk Muhammad mengatakan, hampir semua daerah yang dikunjungi pihaknya mengeluhkan hal yang sama soal pembebanan pembayaran gaji tenaga P3K, jika kebijakan tersebut sangat memberatkan daerah. Pihaknya sangat berharap supaya anggaran tenaga P3K dialih menjadi beban pemerintah pusat, karena pada prinsipnya tenaga P3K tidak jauh beda dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Bedanya, kalau tenaga P3K itu kontraknya per tahun dan tidak memiliki tunjangan pensiun. Tetapi dalam hal besaran gaji dan tunjangan sama dengan ASN, sehingga seyogyanya seluruh beban terkait pengangkatan tenaga P3K menjadi tanggungan pemerintah pusat. “Inikan seolah-olah pemerintah hanya membuat kebijakan. Sementara tanggung jawab untuk pembiayaan menjadi beban pemerintah daerah. Dan, bagi kami itu kurang pas. Seharusnya karena itu merupakan kebijakan pusat, maka seluruh bebanya yang timbul menjadi tanggung jawab pusat. Jangan diserahkan ke daerah,” terang purnawirawan
jenderal polisi bintang dua ini. Bagi daerah yang memiliki ruang fiskal yang besar, hal itu tentunya bukan jadi masalah. Tapi bagi daerah dengan ruang fiskal kecil, tentunya hal tersebut akan sangat membebani. “Jadi aspirasi daerah yang sudah kita himpun terkait persoalan tenaga P3K ini pastinya akan kita perjuangan ke pemerintah pusat. Karena kita ingin beban pengangkatan P3k menjadi urusan pusat. Tidak lagi dibebankan ke pemerintah daerah,” ujar Farouk. Jangan sampai, karena harus mengalokasikan anggaran untuk tenaga P3K, pemerintah daerah harus mengorban program daerah yang sudah direncanakan, karena tidak jalan lain bagi daerah untuk menutupi kebutuhan anggaran pengangkatan tenaga P3K yakni dengan merasionalisasikan anggaran program daerah. Di tempat yang sama, Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., mengaku kalau pihaknya harus memeras otak untuk mencari sumber anggaran bagi pengangkatan tenaga P3K, karena sudah menjadi kebijakan pusat. Adanya kebijakan ini, mau tidak mau Pemkab Loteng harus mengalokasikan anggaran untuk pengangkatan tenaga P3K. Ia mengungakapkan, untuk pengangkatan tenaga P3K tahun ini Pemkab Loteng diharuskan untuk menyiapkan anggaran setidaknya Rp 15 miliar bagi 444 P3K dan, sampai saat ini pihaknya masih mencari sumber penganggarannya. “Kita sebenarnya sangat berharap pemerintah pusat bisa membantu. Karena anggaran daerah sangat terbatas untuk bisa memenuhi kebutuhan anggaran terkait pengangkatan tenaga P3K tersebut,” tegas Ketua DPC Partai Gerindra Loteng ini. (kir)
SUARA NTB Sabtu, 27 April 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Kerjasama Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB
Wabup Sumbawa Buka O2SN SD Tingkat Kabupaten Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah membuka secara resmi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Sekolah Dasar (SD)se-Kabupaten Sumbawa tahun 2019, Jumat (26/4), di GOR Mampis Rungan Sumbawa Besar. Upacara yang diawali dengan penampilan drum band SDN 11 Sumbawa dan deville kontingen 24 kecamatan. Dilanjutkan dengan pembacaan janji wasit dan janji atlet tersebut turut dihadiri Kadis Dikbud beserta jajaran, Kadis Kominfotik, para Camat, Kepala Sekolah, para guru, Pembina dan pelatih. Wabup menyampaikan, kegiatan O2SN merupakan upaya untuk meletakkan pondasi dan tradisi keunggulan di bidang olahraga bagi siswa. Selain sebagai ajang untuk mendidik, mencari bakat, dan mengem-
bangkan jiwa sportivitas dalam diri anak-anak didik. “Pengalaman telah membuktikan bahwa anak-anak kita mampu menunjukkan beberapa keunggulan baik tingkat regional maupun tingkat nasional di bidang ilmu pengetahuan dan juga di bidang olahraga. Kita berharap ke depan semakin banyak anak-anak kita yang dapat menunjukkan keunggulan di bidang olahraga,” katanya. Wabup berharap semoga pertandingan ini dapat berjalan dengan baik, dengan tetap memperhatikan dan menerapkan “fair play”. Mengingat tidak saja mengandung jiwa kompetitif dalam berolahraga, akan tetapi juga untuk mendidik anak-anak sedini mungkin untuk bersikap jujur, adil dan berkarakter, dalam upaya membangun generasi muda Sumbawa yang hebat dan bermartabat. “Menang atau kalah
merupakan hal yang wajar dalam perlombaan. Tetaplah berjuang untuk melakukan hal terbaik karena kegiatan ini tidak menutup kemungkinan akan meningkatkan prestasi di masa depan, dan anak-anakku yang mampu berprestasi pada O2SN Tingkat KabupatenSumbawa ini akan dipersiapkan dan dibina untuk menjadi utusan untuk berkompetisi pada O2SN Tingkat Provinsi NTB pada Bulan Juli mendatang. Saya ucapkan selamat berlomba, dan tetap semangat,” pungkas Wabup. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa, H. Syahril, M.Pd melaporkan, kegiatan ini untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam bidang olahraga. Membina dan mempersiapkan olahragawan berprestasi pada tingkat Kab. Sumbawa sebagai utusan yang akan berkompetisi pada O2SN
O2SN SD - Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah saat membuka O2SN SD tingkat Kabupaten (foto kiri). Penampilan pesenam Ahmad Lean Zaini yang meraih Juara II tingkat nasional (foto kanan) Provinsi NTB, mengembangkan jiwa sportivitas, kompetitif, rasa percaya diri dan rasa tanggung jawab, mengembangkan budaya hidup sehat dan gemar berolahraga, menumbuh-
kembangkan nasionalisme dan cinta tanah air, menjalin solidaritas dan persahabatan antar peserta didik setingkat sekolah dasar di seluruh Kab. Sumbawa. Adapun cabang olahraga
yang dipertandingkan adalah kids athletic, renang, senam, bulutangkis, karate, pencak silat. Dalam acara tersebut juga ditampilkan atraksi senam Ahmad Lean Zaini siswa kelas
V SDN Gelampar Kecamatan Alas Barat, yang berhasil meraih juara II Tingkat Nasional dan memperolah medali perak di Yogyakarta beberapa waktu lalu. (arn/*)
Petugas Sakit Terus Bertambah Bima (Suara NTB) – Para petugas Pemilu 2019 di wilayah Kabupaten Bima yang jatuh sakit akibat kelelahan mengurus Pemilu terus bertambah. Awalnya hanya belasan, namun kini sudah menjadi lebih dari 30 orang.
(Suara NTB/ind)
CEK ARMADA - Kadis LH Kabupaten Sumbawa, Abdul Haris saat mengecek kondisi armada truk dan truk arm roll.
Tangani Sampah, Gotong Royong Digencarkan
Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa melalui Dinas Lingkungan Hidup (LH) menggencarkan gotong royong dalam menangani persoalan sampah. Terutama di tempattempat pembuangan sampah sembarangan, salah satunya di lokasi Unter Ketimis. Kepala Dinas LH Kabupaten Sumbawa, Abdul Haris, S.Sosmenyampaikan, pembersihan sampah di lokasi Unter Ketimis rutin dilakukan. Namun seminggu berselang lokasi setempat kembali ditumpuki sampah. Untuk itu pihaknya berharap agar masyarakat dapat membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. “Setiap minggu LH tetap melakukan pembersihan di situ. Tapi dalam satu minggu, sampah di Unter Ketimis sudah menumpuk lagi. Kami berharap masyarakat tidak membuang sampah di
situ,” ujarnya Jumat (26/4). Menurutnya, selain di lokasi Unter Ketimis, pihaknya juga melakukan membersihkan tumpukan sampah di beberapa titik lainnya yang menjadi lokasi pembuangan sampah sembarangan. Dari upaya ini, diharapkan timbul kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan di lingkungan setempat. Sehingga Kabupaten Sumbawa terhindar dari tumpukan sampah. Hal ini juga sebagai upaya mendukung program provinsi NTB yakni Zero Waste. “Kami juga berusaha berkoordinasi dengan camat , pemerintah desa dan kelurahan yang ada di dalam kota. Kami minta bantuan masing-masing agar dapat bersama-sama menjaga kebersihan dalam Kabupaten Sumbawa,” terangnya. Terhadap beberapa wilayah yang belum bisa tersentuh pelayanan, pihaknya akan beru-
paya untuk mengatur sarana prasarana yang ada. Kepada masyarakat atau pihak yang peduli dengan lingkungan, diharapkan dapat memberikan informasi jika ditemukan adanya tumpukan sampah di suatu lokasi. Sehingga pihaknya segera bergerak untuk memberikan pelayanan. Begitupula jika ada pihak-pihak yang membuang sampah sembarangan, pemerintah desa atau kelurahan dan masyarakat yang melihat agar bisa memberikan teguran. Karena persoalan sampah ini adalah tanggung jawab semua pihak. “Persoalan sampah ini memang secara structural pemerintah menjadi tanggung jawab Dinas LH. Tetapi untuk menjaga daerah ini agar tetap bersih menjadi tanggung jawab semua pihak,” pungkasnya. (ind)
Bima (Suara NTB) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bima menerima aduan dari masyarakat Desa Pai Kecamatan Wera yang mengeluhkan masih maraknya aksi pencarian ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan, red) di perairan Desa setempat. Kabid Perhubungan Laut Dishub Kabupaten Bima, M. Saleh, M.AP, mengaku aduan masyarakat tersebut saat pihaknya menggelar Sosialisasi Keselamatan Transportasi Laut terhadap nelayan, di aula kantor Desa Pai, belum lama ini. “Saat kita berkunjung ke Desa Pai untuk sosialisasi keselamatan transportasi, warga banyak mengeluhkan aktivitas pencarian ikan menggunakan bahan peledak,” katanya, Jumat (26/5). Bahkan aksi pemboman tersebut dilakukan secara terang-
terangan. Saleh berjanji pihaknya akan melakukan patroli laut bersama pihak terkait, seperti aparat Kepolisian dan OPD teknis lain, untuk meningkatkan fungsi pengawasan laut. “Di perairan Pai ini akan menjadi perhatian kita kedepan untuk melakukan patroli dan pengawasan laut. Selain melanggar hukum laut aksi pemboman ikan sangat rentan terjadi kecelakaan di laut,” ujarnya. Sementara Kepala Desa Pai Kecamatan Wera, Hidayat, mengakui aktivitas pengeboman ikan di wilayah perairan desa setempat masih marak terjadi. Bahkan aktivitasnya terang-terangan dilakukan. “Warga kami sering keluhkan pencarian ikan menggunakan bahan peledak. Aktivitasnya setiap hari. Baik siang dan malam hari,” katanya. Ia mengaku persoalan itu bah-
kan menjadi perhatian utama warga dan Pemerintah Desa. Bahkan Hidayat mengaku, pihaknya telah mengeluarkan sebuah imbauan, bahwa hasil dari aktivitas pengeboman ikan adalah haram. “Imbauan yang kami keluarkan ini berdasarkan imbauan yang dikeluarkan MUI. Tapi imbauan ini tidak diindahkan,” katanya. Oleh karena itu, Hidayat berharap kepada Pemerintah atau pihak keamanan agar serius mengantensi persoalan tersebut. Jika terus dibiarkan dikhawatirkan akan merusak ekosistem laut di perairan setempat. “Kegiatan pemboman ikan ini terdapat di beberapa titik. Termasuk di sekitar perairan pulau Ular yang menjadi ikon pariwisata Desa Pai,” ujarnya. (uki)
Komisioner KPU Kabupaten Bima, Ady Supriadin, S.Pd.I mengaku sejak tahapan Pemilu 2019 yang dimulai, Rabu (17/ 4) hingga Jumat (26/4) ini, jumlah petugas Pemilu yang sakit tercatat lebih dari 30 orang. “Sudah didata bagian Sekretariat. Sampai saat ini, jumlahnya lebih dari 30 orang,” kata Ady kepada Suara NTB, Jumat (26/4). Diakuinya, para petugas yang sakti tersebut antara lain dari Komite Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga Panitia Pemili-
han Kecamatan (PPK). “Saat ini mereka ada yang dirawat jalan dan ada pula yang dirawat di Puskesmas,” katanya. Ia mengaku para petugas Pemilu yang sakit tersebut akan mendapat kompesansi dari pihak KPU pusat. Namun Ady tidak menjelaskan terperinci jenis kompesasi yang bakal diberikan nantinya. “Yang jelas akan diberikan kompensasi, tapi kami belum tahu jenis kompesasinya. Kami hanya disarankan untuk mendata petugas yang sakit,” katanya. Menurut dia, data atau jumlah petugas sakit yang
sudah dihimpun pihaknya tersebut, selanjutnya akan di kirim ke pihak KPU Provinsi NTB untuk kemudian diteruskan ke KPU pusat. “Setelah datanya rampung kita kirim ke KPU Provinsi dan diteruskan ke Pusat,” ujarnya. Ady menambahkan banyaknya petugas KPPS, PPS dan PPK yang jatuh sakit tersebut karena faktor kelelahan dan daya tahan tubuh menurun. Bahkan selama proses rekapitulasi suara mereka jarang istirahat. “Petugas dikejar deadline waktu untuk menyelesaikan proses rekapitulasi suara. Mulai dari
(Suara NTB/Uki)
Ady Supriadin tingkat TPS hingga tingkat PPK sehingga mengakibatkan petugas kelelahan,” pungkas mantan wartawan ini. (uki)
Bawaslu Perketat Pengawasan Jelang PSU di TPS 16 Menala di KSB Taliwang (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumbawa Barat, menyiapkan tim tambahan untuk memantau Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 16 Kelurahan Menala hari ini, Sabtu (27/4). Hal tersebut untuk menjamin PSU aman dan lancar meski tingkat kerawanan terjadinya pelanggaran sangat tinggi. Ketua Bawaslu KSB, Karyadi SE kepada Suara NTB, Jumat (26/4) mengatakan, metode pengawasan jelang PSU hampir sama dengan pola saat masa tenang. Bahkan upaya patroli rutin juga terus dilakukan, karena proses tersebut sangat rawan pelang-
garan pemilu. Baik itu politik uang, maupun tindakan lain yang bisa ditindaklanjuti dengan ranah pidana. Terutama, terkait perolehan suara bagi calon anggota DPRD Provinsi di Taliwang. Sehingga akan sangat berpengaruh jika 272 suara yang akan dipungut ulang tersebut bisa didapatkan oleh para caleg yang akan bertarung di DPRD Provinsi, DPR RI, DPD dan juga pemilihan Presiden dan wakilnya. Maka dari itu, metode pengawasan secara maksimal dan ketat harus tetap dilakukan untuk menjamin tidak terjadinya pelanggaran saat pemungutan suara dilakukan. “Kita akan tambah anggota penga-
wasan di TPS 16 Kelurahan Menala jelang PSU. Karena jika tidak kita lakukan demikian, maka akan banyak pelanggaran yang akan terjadi nanti di lapangan,” ungkapnya. Dikatakannya, dalam pengawasan dan pengamanan PSU TNI dan Polri juga tetap akan dilibatkan untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan. Apalagi untuk saat ini perolehan suara sudah diketahui. Jika di pelaksanaan PSU ada masalah, maka perolehan suaranya juga akan berubah di tahap rekapitulasi. Sehingga potensi terjadinya masalah sangat dimungkinkan terjadi, teruta-
ma politik uang untuk menambah dan mengejar perolehan suara anggota yang lain. Para pengawas TPS dan Panwascam juga harus bisa berjibaku mengawasi perolehan suara di TPS 16 tersebut. Jika tidak, kegaduhan dan timbulnya gangguan Kamtibmas sangat berpotensi terjadi. Selain penambahan pasukan, pihak terkait juga akan lebih intens turun memantau kondisi di lapangan mulai hari ini (kemarin red) hingga pelaksanaan PSU berakhir. Pihaknya juga berharap elite politik memberikan pemahaman agar selalu menjaga keamanan dan ketertiban PSU tersebut. (ils)
Ditutup Bupati, SSB Batu Tongkok Cari Ikan Pakai Peledak Marak di Pulau Ular Plampang Juarai Liga Sepakbola Pelajar U-14 Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa menutupLiga Sepakbola Pelajar U-14 memperebutkan piala tetap Bupati Sumbawa, di stadion Cendrawasih Brang Biji, Kamis (25/4). Keluar sebagai Juara 1 SSB Batu Tongkok Plampang, Juara 2 SMPN 2 Sumbawa, Juara 3 SMPN 1 Moyo Utara dan Juara 4 SMPN 1 Labuhan Badas. Bupati Sumbawa yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Aparatur dan Kemasyarakatan, Drs. Zainal Abidin menyampaikan, kompetisi ini untuk membangun SDM yang sehat dan berkualitas. Serta mencari bibit bibit unggul pemain sepak bola masa depan dari tana Samawa. Hal lain yang tidak kalah penting, bahwa event ini telah menjadi
(Suara NTB/arn)
PIALA - Penyerahan Piala Tetap Bupati Sumbawa, kepada Juara Liga Pelajar U-14, Kamis (25/4). ajang unjuk kebolehan dan keterampilan para pemain. “Kita telah menyaksikan bersama bahwa anak-anak kita telah mampu menampilkan permainan yang cukup berkualitas, dan hal tersebut merupakan modal awal bagi kita dalam memajukan dunia persepakbolaan di daerah ini,”terangnya.
Bupati optimis, keberadaan kompetisi ini akan mampu menjadi sumber bagi calon pemain sepakbola profesional yang berkualitas dari tana Samawa. Oleh karena itu, tentunya kegiatan ini menjadi ajang penting bagi penilaian kualitas para pemain muda berbakat daerah ini, baik untuk tingkat Provinsi mau-
pun ketingkat Nasional. Keberhasilan pelaksanaan kompetisi liga sepakbola pelajar U-14 ini tentu juga tidak terlepas dari dukungan dan peran offisial dari masing masing kesebelasan, termasuk juga semangat fair play pada setiap pemain. Sebelumnya, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Ir.H.Iskandar D.,M.Ec,Dev, menyampaikan liga sepakbola pelajar U-14 memperebutkan piala Bupati tingkat Kabupaten Sumbawa tahun 2019 telah berlangsung dari tanggal 8 sampai 25 april 2019 di stadion Brang Biji Sumbawa Besar. Selain para juara, kompetisi ini juga melahirkan pencetak gol terbanyak, Gibran Nursila dari SMPN 1 Labuhan Badas dan pemain terbaik Megadio dari SSB Batu Tongkok Plampang. (arn)
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Kerjasama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
Dekatkan Pasokan Sayur ke Warga, Pedagang Dapat Bantuan Keranjang Dompu (Suara NTB) Kasus stunting masih menjadi catatan yang perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak termasuk bagi Pemerintah Kabupaten Dompu. Pemenuhan gizi dan keberagaman pangan merupakan salah satu upaya mengatasi stunting. Dinas Ketahanan Kabupaten Dompu terus mengupayakan ketersediaan pangan bagi masyarakat aman dan terjangkau. Pembagian keranjang sayur bagi pedagang sayur di Dompu merupakan upaya untuk memenuhi gizi masyarakat di pelosok. Karena para pedagang ini sebelumnya menjual sayur dengan keranjang seadanya. Untuk membantu mengembangkan usaha para pedagang sayur keliling ini, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu membagikan 10 unit keran-
(Suara NTB/ula)
KETAHANAN PANGAN - Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin didampingi forum koordinasi pimpinan daerah Dompu dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, H. Tajuddin HIR, SH, M.Si (foto kiri). Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Ir. Hj. Nurdian Akbariah foto bersama jajarannya sebelum keranjang sayur dibagikan oleh Bupati kepada warga penerima bantuan (foto kanan). jang sayur dan isinya di moment upacara Hari Jadi Kabupaten Dompu ke 204, Senin (22/4). Bupati Dompu, Drs H. Bam-
bang M. Yasin didampingi unsur forum koordinasi pimpinan Daerah membagikan secara langsung keranjang sayur bagi penerima
usai upacara hari jadi Dompu. Keranjang yang berisi sayur – sayuran tersebut langsung dibagikan secara gratis kepada peserta up-
acara. Tidak hanya sayur, tapi juga jajanan seperti cendol dan lainnya di keranjang sayur juga dibagikan secara gratis.
Drs. H. Bambang M. Yasin berharap bantuan keranjang sayur dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha yang sudah ditekuni selama ini dan bisa menjadi penopang ekonomi keluarga. Karena banyak bantuan tidak dikelola dengan baik, sehingga usahanya tidak berkembang. “Ini dimanfaatkan dengan baik dan menjadi modal untuk menghidupi keluarga,” katanya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, H. Tajuddin HIR, SH melalui Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Ir Hj Nurdian Akbariah mengungkapkan, pembagian keranjang sayur bagi warga ini untuk membantu mendekatkan kebutuhan sayur mayur bagi warga di kampung. Sehingga kebutuhan gizi dan keberagamaan pangan juga bisa
dinikmati warga di kampung. “Mereka ini sudah lama jualan sayur, tapi selama ini menggunakan keranjang apa adanya. Makanya kita bantu dengan keranjang yang lebih baik,” ungkapnya. Tidak hanya bantuan keranjang yang diberikan, tapi juga diberikan biaya untuk isi keranjangnya. Keranjang sayur ini bila diisi sekitar Rp1 juta - Rp1,5 juta. Tapi Dinas Ketahanan Pangan membantunya dengan Rp1 juta kepada 10 orang penerima bantuan. “Bantuannya tidak termasuk sayur yang dibagi gratis usai upacara,” terangnya. Para penerima bantuan merupakan tulang punggung keluarganya dan rata - rata memiliki tanggungan 4 - 6 orang. Sehingga bantuan ini akan sangat bermanfaat untuk membantu ekonomi keluarga. (ula/*)
Jendela Sastra
SUARA NTB Sabtu, 27 April 2019
Halaman 7
CERPEN
Peristiwa-peristiwa yang Terjadi Setelah Wak Johar Meminum Ramuan Kecoak Erwin Setia
Pagi ketika Karsan melihat kecoak-kecoak bertebaran memenuhi gang menuju rumah Wak Johar seperti sekumpulan peserta unjuk rasa, Wak Johar tak datang ke masjid sewaktu salat subuh. Tak biasanya Wak Johar yang dikenal sebagai ahli agama dan imam masjid Kampung Sepu absen dari salat berjamaah. Seingat Karsan, selama dua tahun ia menjadi penduduk Kampung Sepu, Wak Johar tidak datang ke masjid hanya beberapa kali saja. Lazimnya karena satu di antara dua hal: Wak Johar sakit parah atau ada anggota keluarganya yang meninggal. NAMUN, untuk alasan pertama, Wak Johar bisa dikatakan sudah bebas sepenuhnya. Dahulu ia mengidap penyakit tulang punggung kronis. Tiap kali penyakitnya itu kumat, ia meraungraung seperti harimau kelaparan dan membuat siapa saja yang mendengarnya merasa iba. Kadang terbetik di benak sebagian orang pikiran semacam bagaimana bisa orang sealim Wak Johar tertimpa penyakit sejenis itu? Bukan hanya dalam benak, pikiran-pikiran serupa itu lambat laun mengalir bak sungai dari satu mulut ke mulut lainnya. Jelas saja Wak Johar terusik dengan omongan-omongan itu dan ia ingin lekas sembuh dari penyakit tersebut. Wak Johar menemui banyak dokter dan ahli pengobatan tradisional, tapi kesembuhan total yang diharapkannya belum jua tercapai. Memang penyakit Wak Johar agak membaik, namun Wak Johar ingin sepenuhnya pulih agar orang-orang tak bersyakwasangka lagi padanya. Saat merasa mentok itulah, Wak Johar mendatangi tabib yang tak lain merupakan kenalan jauh Karsan. Tabib itu memiliki nama dan kebiasaan yang aneh. Nama panggilannya Si Kecoak dan ia selalu membawa stoples plastik berisi puluhan kecoak ke mana-mana. Lebih aneh sekaligus menjijikkannya lagi, kadang dari mulut dan hidungnya anak-anak kecoak muncul begitu saja seolah-olah dari kedua lubang itulah makhluk itu dilahirkan. Mulanya Wak Johar ragu untuk menuruti saran Karsan soal menemui Si Kecoak—mendengar namanya saja sudah sukses membuatnya geriap. Tapi, ia terpaksa harus melakukannya demi menjaga nama baiknya sendiri. Tempat tinggal Si Kecoak terletak di area pedalaman hutan Kampung Sepu. Saking terpencilnya rumah Si Kecoak, Wak Johar yang kala itu datang ditemani Karsan dan putra semata wayangnya Baiq, harus menempuh jalan setapak lumayan panjang yang dipenuhi semak. Tak hanya itu, mereka juga harus menyeberangi sebentang sungai berbatu dan berarus deras. Susah payah Wak Johar melintasi sungai. Ketika berhasil melewati sungai, penyakit tulang punggung Wak Johar kambuh. Mau tak mau Karsan dan Baiq bergantian menggendong tubuh Wak Johar yang agak gempal. Untungnya rumah Si Kecoak tak jauh lagi. Ketika akhirnya ketiga orang itu sampai di rumah Si Kecoak, mereka duduk lunglai dengan wajah bertabur peluh seolaholah baru saja menempuh perjalanan yang sangat jauh. Melihat tetamunya seperti terserang demam, Si Kecoak langsung menyajikan tiga gelas ramuan untuk ketiganya. Ramuan itu berwarna semerah anggur dan terlihat menggoda. Letih bercampur dahaga, Wak Johar, Karsan, dan Baiq
tak pikir lama-lama untuk menenggak habis ramuan itu. Minuman itu terasa manis di lidah dan ampuh memusnahkan haus. Meskipun terdapat semacam rasa dan aroma yang aneh, mereka menandaskannya, bahkan Wak Johar minta segelas tambahan. Wak Johar telah menuntaskan gelas keduanya dengan wajah puas ketika Si Kecoak membuka mulut sambil terkekeh. “Bagaimana rasanya, nikmat?” Wak Johar, Karsan, dan Baiq kompak mengangguk. Wak Johar bahkan mengangkat jempolnya dan memujinya sebagai salah satu minuman terlezat yang pernah diminumnya. “Ramuan kecoakku memang tak pernah mengecewakan.” Mendengar Si Kecoak bertutur begitu, tiga orang tersebut bertatapan dan memasang wajah ingin muntah bersamasama. Mereka tak jadi muntah. Mereka sudah sampai di rumah Si Kecoak dan bagaimanapun mereka tak boleh mundur. Setelah bercakapcakap, bertransaksi, dan Si Kecoak menyebutkan sejumlah efek samping pada Wak Johar secara berbisik, tiga orang itu pulang dengan sumringah— terutama Wak Johar. Kejadian itu berlangsung satu tahun silam dan sejak itulah Wak Johar rutin mengonsumsi ramuan kecoak tiap hari. Hanya dalam sebulan, penyakit tulang punggung Wak Johar sembuh total. Dengan kesehatan penuh, Wak Johar selalu menghadiri salat jamaah, menjadi imam, mengisi ceramah di pelbagai acara, dan amat bersemangat mengajak orang menuju kebaikan. Saking sehatnya, Wak Johar membanggabanggakan tubuhnya melulu dan ia lupa pada efek samping yang Si Kecoak sebutkan. Kegembiraan memang kerap membutakan seseorang dari risiko-risiko. Wak Johar memiliki seorang istri dan tiga orang anak—Baiq, Zainah, dan Sahidah. Kesembuhan Wak Johar lantas menjadikan keluarga itu dipenuhi sukacita. Sayangnya
kit dan mati seperti istri dan kedua anaknya. Si Kecoak memberikan ramuan itu kepada Wak Johar. “Tapi ingat, ramuan ini ada efek sampingnya. Jika ramuan yang lalu, efek sampingnya adalah pada anggota keluargamu. Kali ini efek sampingnya akan menimpa dirimu sendiri. Bagaimana, kau masih tetap menginginkan ramuan ini?” Raut cemas Sahidah membayangi Wak Johar. Bulir-bulir keringat membasahi kening Wak Johar. Ia mengangguk ragu dan menerima sebotol ramuan kecoak dari Si Kecoak. Sebelum Wak Johar beranjak pulang, Si Kecoak yang tampak jauh lebih tua daripada waktu sebelumnya, dengan anak-anak kecoak bermunculan dari lubang hidung dan mulutnya, menepuk-nepuk punggung Wak Johar. Wak Johar pamit diri. Begitu punggung Wak Johar sudah tak tampak dari pandangan mata, Si Kecoak tertawa sekeras-kerasnya, kecoak-kecoak berlompatan dari wajahnya. Kecoak itu banyak sekali dan berlarian mengikuti jalan yang ditempuh Wak Johar. Sesampainya di rumah, Wak Johar mendapati tubuh Sahidah sudah tak bernyawa. Bau mayat Sahidah sama busuknya dengan bau mayat istrinya dan kedua anaknya yang mati beberapa waktu lalu. Wak Johar mengecek kloset kamar mandi. Kecoak-kecoak berlumur dahak mengerubungi lubang kloset. Bahkan sebagian kecoak merambati dinding kamar mandi dan bak. Wak Johar hanya bisa mendengus. Gejala kematian Sahidah serupa pula dengan kematian istrinya, Baiq, dan Zainah. Sebelum mati, mereka sakit perut dan muntah-muntah. Bukan muntah-muntah biasa, mereka memuntahkan kecoak-kecoak. *** Selepas kematian istri dan anakanaknya, Wak Johar tetap rajin mendatangi masjid untuk mengimami salat jamaah. Tapi ia selalu (pixabay)
sukacita tak pernah berumur panjang dan selalu meminta tumbal. Istri dan anak-anak Wak Johar secara berurutan tumbang. Mereka rontok satu persatu bagai ranting yang tak sanggup lagi menahan angin musim. Mulanya tiga bulan seusai kesembuhan Wak Johar. Istrinya mengeluh sakit perut dan muntahmuntah nyaris setiap malam. Karena semakin parah, istri Wak Johar pun dibawa ke rumah sakit. Namun, rumah sakit tak membuat kondisi istri Wak Johar membaik. Kala menyaksikan kondisi istrinya semakin kritis, Wak Johar teringat Si Kecoak. Pikiran itu segera dienyahkannya begitu mengingat efek samping yang dulu Si Kecoak wanti-wanti. Efek samping yang sangat
mengerikan dan baru diingatnya sekarang. Empat hari berlalu, istri Wak Johar meninggal. Dua bulan sesudahnya, giliran Baiq yang meninggal dunia dengan gejala yang sama. Berawal dari sakit perut dan muntah-muntah. Dua bulan berikutnya, Zainah menyusul kematian ibu dan kakaknya dengan cara yang persis. Mendapati berita kematian ibu dan kedua kakaknya, Sahidah gemetar ketakutan dan meminta ayahnya mencari jalan agar ia tak mengalami kematian serupa. Wak Johar hilang akal. Seorang diri, ia menerobos hutan dan sungai mendatangi rumah Si Kecoak. Ia ingin meminta ramuan kecoak kembali. Kali ini supaya putri satu-satunya yang tersisa tidak sa-
hadir dengan wajah murung. Tiap kali orang-orang bertanya padanya mengapa, Wak Johar hanya menggeleng sambil tersenyum kecil. “Tidak ada apa-apa.” Begitu pula sewaktu mengisi undangan acara pengajian atau khotbah perkawinan, Wak Johar tetap memenuhi semua undangan tersebut. Namun tak seperti biasanya, Wak Johar seolah tak bersemangat menghadiri acara-acara itu. Ia berceramah dengan murung, menyapa orang-orang dengan murung, dan melakukan apa pun dengan murung. Padahal biasanya ia selalu bersemangat dan menggebu-gebu. Terlebih sejak penyakit tulang punggungnya sudah lenyap. Orang-orang hanya dapat bersimpati terhadap perubahan sikap Wak Johar tersebut. Mereka menyadari betul ditinggalkan seluruh orang tercinta dalam waktu berdekatan tentu saja membuat Wak Johar berkabung berkepanjangan. Apalagi yang lebih menyedihkan ketimbang ditinggal mati keluarga dan hidup sendirian bagai sebatang pohon yang sia-sia. *** Subuh itu Wak Johar tak keluar rumah dan itulah kali pertama ia tak salat jamaah di masjid semenjak kematian Sahidah. Seluruh jamaah bertanya-tanya. Mereka meminta Karsan untuk menjenguk Wak Johar. Karsan dikenal sebagai orang dekat Wak Johar. Mereka tak berani mendatangi rumah Wak Johar secara beramai-ramai karena Wak Johar tak suka dikunjungi begitu—itu membuat Wak Johar teringat masa saat ia masih sakit-sakitan. Maka, pagi itu, Karsan berjalan dari rumahnya sepulang salat subuh menuju rumah Wak Johar yang berjarak sekitar seratus meter. Ketika tiba di gang menuju rumah Wak Johar, kecoak-kecoak padat merayap memenuhi jalanan dan seketika membuat Karsan teringat Si Kecoak yang entah bagaimana kabarnya kini. Ia tetap memaksakan diri berjalan menerobos kecoak-kecoak itu. Semakin dekat rumah Wak Johar, kecoak-kecoak semakin membeludak. Puncaknya, ketika Karsan membuka pintu rumah Wak Johar, pasukan kecoak menggunung di ruang depan mengerubungi sesosok jasad yang tak asing di mata Karsan. Jasad Wak Johar. Karsan ingin menyibak kecoak-kecoak itu dan mengamankan jasad Wak Johar yang tampaknya telah menjadi mayat, namun bau busuk yang teramat menyengat membuat perutnya mual. Karsan berlari terbirit-birit menuju rumah. Ia membuka pintu rumah, pintu kamar mandi, lalu muntah-muntah. Klosetnya penuh kecoak-kecoak. (*) Erwin Setia, lahir tahun 1998. Cerpennya antara lain terdapat dalam antologi Dosa di Hutan Terlarang (2018).
PUISI Lailatul Kiptiyah
Ke Pemakaman
Semakin Dekat
Jenang Suro
Selepas Kesedihan
ia berangkat dengan sepeda tua menyisiri selajur lurung raya yang sepi
selamat pagi tapi siang sudah dekat tapi luka-luka begitu hangat
di kiri-kanan jalan: asam dan akasia kukuh dan purba serupa penunjuk lama yang terabai dalam peta
serupa matahari di pokok pagi merambat menuju tingkap
barangkali ini bulan yang menunggumu meski debu-debu terus meluncur dari lembaran daun lengkeng di halaman setelah lunas penanggalan
Selepas kesedihan itu kupu-kupu kembali menjenguk kuntum-kuntum yang beserbuk angin menaburnya ke udara putih seperti puasa seperti guguran dosa
ia baru melewati tugu kecil di kanan jalan -kilometer sembilan dilihatnya gelombang burung datang merambah di atas sawah-pematang beriringan menuju ke barat mengingatkannya kepada jamaah betapa saling dekat dan rapat merengkuh kiblat ia terus mengayuh sepedanya hingga mata tuanya mulai menangkap geriap pelan daun-daun kamboja kerlap-kerlip bintang senja yang memperpendek jaraknya 2011-2018
aku masih di dapur ada teh dengan aroma camomile kuseduh untuk kita di kamar kau tengah kompromi dengan tokoh-tokoh dalam ceritamu sedang aku- di dekat tungku ini berupaya memangkas detail yang melampaui bangunan-bangunan puisiku namun kita sama tahu di luar bayang-bayang nyeri terus berkelebat mengincar dada kita semakin dekat semakin dekat 2017-2019
satu keluarga akan berjalan menuju keluarga lainnya membawa salam dan bermangkukmangkuk jenang putih “ini kami hantarkan jenang suro dengan kacang, tempe, tahu kering dan sesiram gulai ayam keselamatan di hari nahas ini, kami ikhtiarkan”
Pagesangan, 17 Mei 2017
setelahnya doa-doa ditinggikan serupa desir halus angin, berbisik menanjak pada batang-batang bambu yang meliuk tegak sepanjang tepi sungai di mana tubuh-tubuh disucikan di bawah derai pancuran maka terlipurlah mereka yang teguh merawat rasa asih yang sendiri berkhalwat, dalam serah dan puasa Jember, Muharram 1440 H
Lailatul Kiptiyah lahir di Blitar dan kini bermukim di Mataram, Nusa Tenggara Barat.
SUARA NTB
Sabtu, 27 April 2019
Halaman 8
Kasus Dermaga Gili Air
Penyidik Gali Peran Pihak yang Terlibat Pengerjaan Proyek
Mataram (Suara NTB) Penyidikan dugaan korupsi proyek dermaga Gili Air, Pemenang, Lombok Utara tahun 2016 berlanjut ke pemeriksaan saksi-saksi. Indikasi perbuatan melawan hukum didalami kembali. Selain melengkapi dengan keterangan ahli dan bukti dokumen. “Ya nanti diperiksa lagi. Kan kasusnya sudah penyidikan,” ucap Kasubdit III Tipikor Di-
treskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat Jumat (26/4) kemarin. Sebelumnya diterangkan,
Diduga Bandar Narkoba, IRT di Loteng Dibekuk Polisi Praya (Suara NTB) Seorang ibu rumah tangga (IRT) asal Desa Lekor Kecamatan Janapria, Septiani (21), dibekuk aparat Polres Lombok Tengah (Loteng) lantaran diduga sebagai bandar narkoba. Pelaku ditangkap di rumahnya dengan sejumlah barang bukti. Kini IRT muda tersebut harus mendekam di sel tahanan Mapolres Loteng, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adapun suami pelaku, berhasil kabur saat hendak ditangkap aparat kepolisian. Kasat Resnarkoba Polres Loteng, AKP. Dhafid Shiddiq, SH., SIK., Jumat (26/4) kemarin, mengungkapkan, penangkapan IRT pasutri tersebut berawal dari hasil penangkapan bandar narkoba asal Praya, beberapa hari sebelumnya. Dimana dari keterangan bandar, diketahui kalau paket narkoba yang diedarkannya tersebut diperoleh dari pelaku. Mendapat informasi tersebut, polisi kemudian bergerak menuju rumah pelaku. Sekitar pukul 17.30 Wita, polisi berhasil mengepung rumah pelaku dan langsung melakukan penggerebekan. Kedatangan diketahui oleh suami pelaku yang akhirnya berhasil kabur. Sedangkan pelaku tidak bisa berkutik ketika polisi datang. Awalnya pelaku mengelak menjadi pengedar narkoba. Tetapi setelah polisi menggrebek rumah pelaku, ditemukan beberapa paket narkoba jenis sabu-sabu siap edar. Dengan berat total 3,73 gram. Tidak hanya itu, polisi juga menemukan sejumlah alat hisap narkoba. “Jadi selain mengedarkan narkoba, pelaku juga diduga sebagai pengguna narkoba,” terang Dhafid. Polisi kini masih terus mengembangkan kasus tersebut. Untuk mencaritahu jaringan peredaran narkoba pelaku. Adapun suami pelaku, hingga kini masih dalam pengejaran. “Kasusnya masih akan terus kita kembangkan untuk mengungkap dugaan jaringan peredaran narkoba pelaku,” tegasnya. (kir)
(Suara NTB/kir)
GELEDAH - Polisi menggeledah rumah pelaku di Desa Lekor Janapria. Dalam pengrebekan tersebut polisi menangkap seorang IRT.
Nasib Pejabat Mantan Napi Koruptor Ditentukan H-1 Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) saat ini masih melakukan pengkajian terkait pemberhentian 16 mantan koruptor di Lotim sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Penentuan pemberhentian akan diputuskan direncanakan pada H-1 batas pemberhentian yang sudah ditetapkan pada akhir bulan April ini. Langkah itu diambil menyusul keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menerima dan menolak sebagian tuntutan dari pejabat mantan koruptor ini. Demikian disampaikan, Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy, MM., Jumat (26/4). Bupati mengaku sudah menerima lampiran dan tembusan dari MK terkait tuntutan tersebut. Di mana sebagian tuntutan dari 16 pejabat Lotim mantan koruptor diterima dan sebagian di antaranya ditolak, sehingga pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat terkait langkah yang akan diambil selanjutnya. Meski demikian, kata bupati, tidak menutup kemungkinan pemerintah daerah melalui Sekretaris Daerah (Sekda) sudah menyiapkan surat pemberhentian pada akhir bulan April ini. Namun sebelum surat itu ditandatangani, bupati mengungkapkan akan melakukan konsultasi kembali kepada pemerintah pusat untuk pengambilan langkah-langkah yang akan diambil menyusul keluarnya keputusan MK. “Di amar putusan itu, MK menerima sebagian tuntutan kawan-kawan kita itu. Dan menolak sebagian. Ini masih kita kaji karena menyangkut nasib mereka,” jelasnya. Sekda Lotim, H. Rohman Farly, mengaku sedang melakukan pengkajian hingga H-1 rencana pengambilan keputusan oleh bupati. Namun berdasarkan hasil rapat terakhir, semua ASN mantan koruptor harus diberhentikan tidak dengan hormat. “Nanti kita bahas bersama putusan di MK itu. Barulah H-1 kita putuskan yang ditandatangani langsung oleh bupati,” terangnya. Kepala BKPSDM Lotim, H. Muhammad Hairi, SIP., MSi., menegaskan, sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menindaklanjuti SKB tiga menteri itu yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), dan Kepala BKN. Dari pemerintah pusat, katanya, pemerintah daerah ditekan untuk memberhentikan pejabat mantan koruptor. Akan tetapi Pemkab Lotim tetap bertahan untuk tidak melakukan pemberhentian dari awal meskipun dari pemerintah pusat berdasarkan SKB tiga menteri itu melakukan penekanan untuk dilakukan pemberhentian. (yon)
indikasi korupsi diduga berupa penyimpangan volume dan spesifikasi pekerjaan proyek di
Desa Gili Indah, Pemenang, Lombok Utara tersebut. Perencanaan, pengerjaan, dan pengawasan proyek ditelusuri. Penyidik masih mengumpulkan bukti dugaan kerugian negara yang timbul akibat penyimpangan pekerjaan proyek. Proyek yang dibiayai dana aloka-
si khusus tahun 2017 ini tetap dinyatakan tuntas dan rekanan mendapat pembayaran penuh. Dalam kasus ini di tingkat penyelidikan, Kadishublutkan Lombok Utara sudah dimintai keterangannya selaku kuasa pengguna anggaran, selanjutnya juga pejabat dinas yang sama
yang bertindak selaku pejabat pembuat komitmen (PPK). Saksi lainnya Unit Layanan Pengadaan Lombok Utara, panitia penerima hasil pekerjaan, konsultan perencana, konsultan pengawas dan rekanan. Para saksi itu akan diperiksa lagi di tahap penyidikan. Demikian
juga dengan ahli konstruksi dan auditor. Proyek pembangunan dermaga apung Gili Air bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017. Total pagu yang dianggarkan mencapai Rp 6,6 miliar. Proyek lalu dikerjakan dengan nilai kontrak Rp 6,28 miliar. (why)
Kasus Sampan Fiberglass
Empat Saksi Diperiksa Mataram (Suara NTB) Empat orang bersaksi dalam persidangan perkara korupsi pengadaan sampan Fiberglass Kabupaten Bima tahun 2012, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Jumat (26/4). Mereka bersaksi untuk terdakwa H. Taufik Rusdi, mantan Plt Kepala BPBD Kabupaten Bima. Salah satunya saksinya, anggota Gapensi Kabupaten Bima Abdul Haris yang mengungkap keterkaitan mantan Ketua DPRD Kota Bima, diduga dalam mengatur proyek senilai total Rp1 miliar tersebut. Dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Suradi dan hakim anggota Ferdinand M Leander serta Abadi, Haris mengurai struktur kepemilikan tiga dari lima rekanan pemenang tender. Haris merupakan suruhan untuk mengurus administrasi proyek ke Dinas PU Kabupaten Bima. Jaksa penuntut umum Wayan Suryawan menanyai hubungan mantan Ketua DPRD Kota Bima –kala itu dengan proyek yang ditender di Dinas PU Kabupaten Bima. “Saya tidak tahu. Saya hanya disuruh untuk bawa dokumen proses lelang dan penawaran,” jawab Haris. Dia melanjutkan, dokumen tersebut yakni dari tiga rekanan. CV Lewamori Putra Putra Pratama untuk pengadaan sampan di Desa Kore, Sanggar, Kabupaten Bima senilai Rp198,2 juta. “Itu direkturnya Fajar Islam,” sebut Haris. Kemudian kontrak
(Suara NTB/why)
UJI BUKTI - Jaksa penuntut umum bersama penasihat hukum terdakwa menguji bukti di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jumat (26/4) dalam perkara korupsi pengadaan sampan fiberglass Kabupaten Bima tahun 2012. sebesar Rp198,2 juta dengan CV Bima Putra Pratama untuk pengadaan di Desa Bajo Pulau, Kecamatan Sape. “Milik Zubaedah,” imbuhnya. CV Lamanggila untuk pengadaan sampan di Desa Punti, Soromandi dengan nilai kontrak Rp 198,4 juta Sementara saksi perajin sampan Ab-
dul Halim. Dia mengaku membuat tiga unit sampan atas permintaan langsung mantan Bupati Bima almarhum H. Feri Zulkarnain. Setiap sampan dibayar Rp80 juta. “Kalau badan sampannya bisa kita habis Rp70 juta. Tapi dikasi Rp80 juta untuk tambah ongkos pekerja,” un-
NTB Berencana Modifikasi Strategi Kota Bandung Tangani Sampah Bandung (Suara NTB) Persoalan sampah menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi banyak daerah di Indonesia, tidak terkecuali Provinsi NTB. Saat ini total sampah yang diproduksi di NTB mencapai 3.388 ton per hari. Dari jumlah tersebut, hanya 631 ton atau 20 persen yang sampai ke tempat pembuangan akhir (TPA) per hari. Sementara jumlah sampah yang tidak sampai ke TPA atau tidak terkelola dan beredar di sekitar masyarakat mencapai 2.695. ton atau 80 persen. Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB, Najamuddin Amy menyampaikan, NTB perlu mencontoh sejumlah daerah yang sudah lebih dahulu mengelola sampah seperti Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. “Kita berharap sepulang dari sini, bisa menyampaikan informasi betapa pentingnya mengelola sampah,” ujar Najamuddin saat studi banding di Kantor Pemkot Bandung, Jawa Barat, Kamis (25/4). Najamuddin menyebutkan, pengelolaan yang baik akan mampu mengubah sampah menjadi berkah. Pun sebaliknya, jika tidak terurus secara maksimal justru akan mendatangkan malapetaka dan bencana. NTB, lanjut Najamuddin, sedangmenggencarkanprogram zero waste atau bebas sampah. Oleh karenanya, menurut Najamuddin, penting bagi NTB melihat apa yang sudah dilakukan daerah lain, salah satunya Bandung. “NTB bisa melakukan ATM-amati, tiru dan modifikasi, program pengelolaan sampah yang dilakukan Bandung,” ucap Najamuddin. Seksi Edukasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, Syahriani mengatakan pada dasarnya Pemkot Bandung juga sedang mencari formula dalam menangani persoalan sampah. Jawa Barat masih memiliki ingatan kelam akibat tragedi longsoran di TPA Leuwigajah yang
mengakibatkan 157 jiwa meninggal dunia pada 2005. Pun dengan sungai Citarum yang kerap dipandang sebagai tong sampah terbesar di dunia. Syahriani melanjutkan produksi sampah warga Kota Bandung berkisar 1.500 ton hingga 1.600 ton per hari dan 1.200 ton hingga 1.300 ton diangkut ke TPA Sarimukti. Dia melanjutkan, TPA Sarimukti yang merupakan milik Pemprov Jawa Barat diperkirakan akan mencapai daya tampung maksimal pada 2020. “Ini mengapa kita harus benar-benar mengurangi sampah yang dikirim (ke TPA) berkurang,” ujarnya. Pemkot Bandung, lanjut Syahriani, telah memiliki peraturan daerah (perda) nomor 9 tahun 2018 tentang pengelolan sampah. Syahriani menyampaikan, Walikota Oded Muhammad Danial ingin penanganan sampah dilakukan lebih maksimal. Salah satunya dengan program Kang Pisman yang merupakan akronim dari Kang (kurangi sampah makanan), Pis (pilah sampah) dan Man (manfaatkan sampah menjadi nilai jual) sejak Oktober 2018. “Secara regulasi wajib menangani sampah rumah tangga menjadi program unggulan,” kata Syahriani.
Syahriani mengatakan Pemkot Bandung memiliki perusahan daerah (PD) Kebersihan yang memiliki tugas khusus pengelolaan sampah rumah tangga dan komersial. Dalam pengelolaan sampah, PD Kebersihan mengangkat 95 orang yang berasal dari komunitas lingkungan hidup sebagai pegawai harian lepas. Para PHL ini terjun di lapangan guna mendampingi masyarakat dalam memilah sampah rumah tangga. Ditargetkan, satu RW di satu kecamatan dapat menjadi contoh pengelolaan sampah. Pranata Humas Dinas Pendidikan Pemkot Bandung Irvianti mengatakan edukasi pemilahan sampah juga dilakukan sejak dini dari tingkat SD dan SMP. “Bank sampah diwajibkan di seluruh SD dan SMP,” ucap Irvianti. Irvianti menyebutkan, Pemkot Bandung juga memiliki regulasi yang mengatur tentang hal ini, termasuk sosialisasi kepada siswa untuk menggunakan tumbler dan kantin di SMP untuk tidak menggunakan bahan sekali pakai seperti styrofoam. Sementara untuk bank sampah saat ini sudah terdapat sebanyak 100 bank sampah di SMP yang ada di Kota Bandung. (ndi/*)
(Suara NTB/ndi)
CINDERAMATA - Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB, Najamuddin Amy saat bertukar cinderamata dengan Pemkot Bandung usai studi komparasi tentang strategi penanganan sampah.
gkapnya. Ongkos tersebut belum termasuk mesin dan perlengkapan keselamatan. Halim menyebutkan jika ditotal setiap sampan menghabiskan ongkos sekira Rp180 juta. “Jadi semua itu jadi tahun 2013. Saya diminta almarhum Bupati. Baru jadi tiga sampan,” ucapnya. (why)
DPRD Kembali Sorot Plt Dikbudpora Masih Dijabat Sekda Bima (Suara NTB) Komisi IV DPRD Kabupaten Bima kembali menyorot Pelaksana tugas (Plt) Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) yang masih dijabat oleh Sektetaris Daerah (Sekda), Drs. H. Taufik HAK. M.Si. Pasalnya sejak awal Bulan Januari kemarin hingga saat ini jabatan tersebut masih diisi Plt. Waktu yang hampir berjalan 5 bulan itu dinilai tidak lazim diisi Plt, apalagi OPD yang menyangkut masa depan generasi bangsa. “Plt dalam OPD apalagi yang vital tidak boleh lama-lama. Harus didefinitifkan,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, M. Aminurlah, SE, Jumat (26/4). Menurutnya sejak ditinggal purna tugas oleh pejabat definitif pada tahun 2017 lalu hingga kini memasuki tahun 2019, jabatan Dikbudpora hanya ditunjuk Plt. Bahkan penunjukkan Sekda sebagai Plt merupakan ketiga kali, sebelumnya juga dua pejabat ditunjuk Plt. “Berdasarkan Peraturan Menpan tentang Tata Cara Pengisian Pimpinan Tinggi baik Tama, Pratama dan Madya tidak boleh terlalu lama diisi Plt. Hanya maksimal enam bulan,” katanya. Ia mengaku cukup prihatin melihat kondisi tersebut, karena akan berdampak pada sistem Pendidikan di Kabupaten Bima. Se-
mestinya Kepala Daerah harus mulai memikirkan siapa yang akan ditunjuk sebagai pejabat definitif. “Ini semua tergantung kemauan dan komitmen Kepala Daerah. Jika ingin merubah Pendidikan yang lebih baik harus berani bersikap dan bertindak,” katanya. Seperti diketahui Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE menunjuk Sekda Kabupaten Bima, Drs. H. Taufik HAK M.Si, sebagai Plt. Dikbudpora. Penunjukan itu berdasarkan Surat Perintah Bupati Bima nomor 824/07.2/2019 tertanggal 4 Januari 2019 hingga diangkatnya pejabat definitif. Perlu diketahui sejak ditanggalkan, Drs. H. Supratman AS. M.Si yang purna tugas pada Tahun 2017 lalu. Jabatan tersebut hanya diisi Plt, tidak diisi pejabat definitif. Terakhir yang menjabat Plt, yakni Makruf SE yang j u g a Asisten III Setda K a bupat e n Bima. (uki)
Aminurlah (Suara NTB/uki)
Pungutan Dana Masjid Terdampak Gempa
Jaksa Tambah Masa Penahanan Tiga Tersangka Mataram (Suara NTB) Tiga tersangka kasus dugaan pemotongan dana bantuan masjid terdampak gempa Lombok masih menanti waktu persidangan. surat dakwaan mereka sedang disusun jaksa penuntut umum. Masa penahanan 20 hari habis sehingga diperpanjang. Kasi Pidsus Kejari Mataram Anak Agung Gde Putra mengatakan, pihaknya sudah
memperpanjang masa penahanan tersangka H Silmi, M. Ikbaludin, dan L. Basuki Rahman. “Perpanjangan kedua dengan penetapan pengadilan. Diperpanjang 30 hari,” ujarnya dijumpai di ruang kerjanya Jumat (26/4) kemarin. Perpanjang itu diperlukan, sambung dia, karena jaksa penuntut umum masih menyelesaikan penyusunan surat dakwaan yang akan dilimpah-
kan ke pengadilan. “(Surat dakwaan) sedang direvisi (jaksa) penuntut umum. Tidak lama lagi akan kita limpahkan (ke pengadilan),” kata Agung. Tiga tersangka mantan Kasi Kepegawaian Kanwil Kemenag NTB H Silmi, mantan Kasubbag TU Kemenag Lombok Barat, M Ikbaludin, dan Staf KUA Gunungsari Lalu Basuki Rahman diduga sekongkol memungut dana
bantuan perbaikan masjid di Lombok Barat. Tersangka Lalu Basuki Rahman lebih dulu ditangkap, yakni dalam OTT Polres Mataram di Desa Taman Sari, Gunungsari, Lombok Barat, Januari lalu. Uang hasil pungutan tersebut kemudian dikumpulkan melalui tersangka Ikbaludin. Ikbaludin juga beroperasi sendiri. Dia diduga memungut duit di wilayah Kecamatan
Batulayar, dan Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Total masjid yang dipungut sebanyak 13 masjid dengan potongan antara 10 persen sampai 20 persen. Uang yang dikumpulkan Ikbal dari Basuki disetorkan ke tersangka Silmi. Setoran sebanyak dua kali masing-masing Rp25 juta dan Rp30 juta. Pungutan diduga dilakukan atas perintah Silmi. (why)
SUARA NTB
Sabtu, 27 April 2019
Halaman 9
Baznas Minta Perguruan Tinggi Jadi Teladan Penyaluran Zakat Mataram (Suara NTB) Jajaran pimpinan rektorat UIN Mataram menerima kunjungan silaturahmi pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi NTB. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh pejabat struktural lainnya di ruang sidang rektor. Ketua Baznas NTB, Dr. H. Salimul Jihad, Lc. yang hadir bersama jajaran wakil ketua dan sekretaris serta beberapa orang anggota Baznas NTB. Salimul Jihad berharap agar UIN Mataram dapat menjadi role model (teladan) lembaga perguruan tinggi yang partisipatif dalam menyalurkan zakatnya. “Sehingga dapat menjadi salah satu sumber peningkatan mutu pendidikan dengan menyalurkan beasiswa kepada mahasiswa di UIN Mataram,” ungkap dosen UIN Mataram ini. Selanjutnya Salimul Jihad juga menyampaikan bahwa pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh setiap tahunnya memperoleh pengumpulan
dana mustahik mengalami peningkatan tiap tahunnya, mulai tahun 2013 sejumlah Rp3,5 miliar, dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi Rp22 miliar. Sementara TGH. Munajib sebagai pengurus juga mengharapkan bahwa UIN Mataram sebagai wadah kaderisasi ulama rasional perlu bersinergi dan bersatu dalam menciptakan kekuatan Islam. Keikutsertaan UIN Mataram sebagai representasi perguruan tinggi Islam akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan dan kepercayaan masyarakat NTB terhadap pengelolaan zakat. Merespon ajakan ketua BAZNAS tersebut, kepala biro akademik dan kemahasiswaan Drs. H. Subuhi, M. Pd,I. menyambut dan mendorong gagasan tersebut, dan sebagai langkah awal lembaga perlu melakukan sosialisasi terlebih dahulu pada semua ASN yang ada di UIN Mat-
HILANG HLG STNK R2 HONDA VARIO DR.6397 MD NOKA/NOSIN : MH1JFK110LK231931/JFK1E1232011 AN.MIFTAHUL JANNAH HLG D‘SKTR MATARAM LABUAPI
DIJUAL PENGELOLAAN ZAKAT - Pertemuan Baznas NTB dan jajaran rektorat UIN Mataram. Perguruan tinggi perlu menjadi teladan dalam pengelolaan zakat. aram dan hasilnya kemudian sebagai lembaga pemersatu ditindaklanjuti secara teknis. ummat, hal tersebut dibuktikan Sedang Rektor dalam sam- dengan pembangunan sembilan butannya menyampaikan apre- gedung baru yang dilengkapi siasi atas kedatangan pengurus dengan laboratorium asBAZNAS NTB, beliau men- tronomi, Qur’anic centre dimayampaikan perkembangan na kedepan akan menjadi puUIN Mataram, mulai dari ikh- sat pengkajian al-quran terketiar menjadikan lembaga ini muka di Indonesia Timur. (dys)
SERTIFIKAT HILANG : HLG SERTIFIKAT TANAH SHM NO.694 L.128M2 AN.SUPRIYONO ALAMAT JL DAHLIA BLOK D.4 NO.12 PERUM LA.RESORT DESA KR.BONGKOT KEC.LABUAPI HLG D’SKTR RUMAH
URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910
Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155
RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
RUPA-RUPA
q
PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
RUPA-RUPA
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Sabtu, 27 April 2019
RUKO - VILA - KOST
500.000
Halaman 10
RAGAM
SUARA NTB Sabtu, 27 April 2019
Pemprov akan Lakukan Penertiban PPTKIS Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan mengoperasionalkan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) awal Mei mendatang. Hal ini dilakukan untuk menekan kasus TKI ilegal dan bermasalah di luar negeri. Pemprov NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) akan melakukan penertiban terhadap seluruh Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ada di NTB. Dimana, calon TKI atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan dikirim keluar negeri harus mendapatkan pelatihan di BLKN NTB yang ada di dekat Bandara Internasional Lombok. ‘’Ketika BLKN sudah operasional bulan depan, Disnakertrans akan serempak mengundang, menertibkan seluruh PPTKIS yang ada di NTB,’’ kata Staf Khusus Gubernur Bidang Tenaga Kerja dan Perburuhan, Imalawati Daeng Kombo di Mataram, kemarin. Dengan beroperasinya BLKLN NTB, maka tidak ada lagi masyarakat yang dibiarkan direkrut dan diberikan pelatihan di luar NTB. PPTKIS harus memberikan pelatihan kepada calon TKI di BLKN NTB. ‘’Itu salah satu cara kita menekan TKI ilegal dan bermasalah di luar negeri,’’ ujarnya. Daeng mengataka, BLKN NTB yang ada di dekat Bandara Internasional Lombok sudah dilaunching akhir Maret lalu. Sekarang sedang disiapkan instruktur dan akreditasinya. BLKN berfungsi memberikan pelatihan kepada calon TKI termasuk masalah hukum dan budaya negara penempatan. Dengan demikian, diharapkan TKI ilegal dan bermasalah di luar negeri asal NTB akan semakin ditekan jumlahnya. ‘’Jadi, kita sedang mengadakan semacam penertiban, pembenahan, penguatan SOP, dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten yang bermuara di provinsi,’’ katanya. Terkait dengan pengoperasian BLKN NTB tersebut, ada semacam kesepakatan dengan Disnakertrans NTB. Perlunya penertiban terhadap PPTKIS yang ada. Sehingga semua calon TKI yang akan dikirim harus mendapatkan pelatihan dan pendidikan di BLKN NTB. Ia menyebut pengoperasian BLKN NTB merupakan salah satu upaya memproteksi warga NTB yang akan menjadi TKI ke luar negeri. Kepala Disnakertrans NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH menekankan pentingnya proteksi sejak pra penempatan calon TKI. Pasalnya, setiap ada masalah WNI di luar negeri, selalu ada warga NTB. ‘’Kita sekarang melihat bahwa semua bermuara pada desa. Kita harapkan juga peran kepala desa,’’ kata Agus. Agus mengatakan, peran kepala desa sangat penting untuk mencegah warga NTB berangkat secara ilegal keluar negeri. Karena meskipun ada moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah, tetap saja ada warga NTB yang bekerja ke sana. Imigrasi tak bisa menahan karena mereka punya visa pelancong. Seharusnya, kata Agus, kepala desa tahu warganya yang keluar negeri. ‘’Kasus-kasus TKI ilegal bisa ditekan mulai dari desa. Jangan tahu ketika TKI sudah dipulangkan,’’ katanya. (nas)
Kepulangan Sumartini Disambut Isak Tangis Keluarga Sumbawa Besar (Suara NTB) Sumartini, Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Sumbawa, NTB akhirnya kembali berkumpul dengan keluarganya. TKW yang lolos hukuman mati di Arab Saudi ini disambut isak tangis keluarga dan kerabat saat tiba di rumahnya di Desa Kukin Kecamatan Moyo Utara, Jumat (26/4). Kepulangan Sumartini didampingi staf khusus Gubernur NTB bidang ketenagakerjaan, pihak Disnakertrans Sumbawa dan kepala desa. TKW yang sebelumnya dipenjara selama 10 tahun dan mendapat hukuman rajam sebanyak seribu kali ini sebelumnya dituduh melakukan guna-guna dan sihir kepada anak majikannya. Kini Sumartini merasa lega dan bahagia karena sudah berkumpul kembali dengan keluarganya. Ia juga berterima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu selama proses di Arab Saudi hingga kepulangannya ke kampung halaman. “Tentu saya merasa sangat bahagia sekali sudah ketemu dengan keluarga sendiri dan juga sudah berada di tanah air,” ujarnya kepada wartawan sesaat setelah tiba di rumahnya. Selama menjalani hukuman di dalam penjara, ia dan narapidana lainnya mendapatkan perlakuan yang baik. Kemudian juga disediakan balai latihan untuk keterampilan. Termasuk diberikan kesempatan untuk mengaji dan menghafal Al Quran. Bahkan sampai saat ini dirinya mengaku masih menghafal 18 jus Al Quran. “Kalau di penjara Alhamdulillah semua narapidana dijamin. Dan juga ada balai latihan seperti keterampilan.
Dari Hal. 1 Jadi semuanya kooperatif, tidak ada yang berusaha menghindar,” kata Asisten Bidang Pembinaan (Asbin) Kejati NTB, Prayono, SH.,MH kepada Suara NTB Jumat (26/ 4) kemarin. Dalam catatannya, masih ada tiga jaksa yang belum serahkan formulir laporan kekayaaan. Namun dipastikannya akan diserahkan segera. ‘’Saya sudah konfirmasi mereka yang belum menyerahkan. Katanya sebentar lagi akan diberikan,” kata Asbin. Batas waktu penyerahan ke KPK diketahui 30 April mendatang. Semua jaksa tanpa terkecuali harus melaporkan jumlah harta kekayaannya, baik harta bergerak maupun tidak bergerak, termasuk uang tunai. “Sebelum batas waktu itu, saya pastikan semua menyerahkan,” ujar Asbin. Ditambahkan Asbin, laporan harta kekayaan adalah bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkup adhiyaksa. Penyerahan kepada KPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Penjelasannya, KPK berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan antara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap harta kekayaan Penyelenggara Negara. Berkaitan dengan itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mengamanatkan pula bahwa setiap Penyelenggara Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat. (ars)
Tak Ada Warga NTB Dari Hal. 1 berada di Jeddah dan Riyadh. Mereka berasal dari sejumlah daerah, tetapi tidak ada yang berasal dari NTB. Ia mengatakan, Kemenlu melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) terus mengupayakan agar 11 WNI tersebut lolos dari hukuman mati. Ke-11 WNI tersebut kasusnya beda-beda, ada yang kasus pembunuhan dan dugaan melakukan sihir atau guna-guna. Dewi mengatakan, Pemda perlu bahu membahu dan bekerjasama dengan stakeholders terkait meminimalisir pengiriman TKI ilegal asal NTB. Pasalnya, sering dijumpai di luar negeri, ada saja warga NTB yang menjadi TKI ilegal dan bermasalah. Ia mengharapkan, perlu ada pengawasan mulai dari tingkat desa sampai provinsi. Sehingga kasus TKI ilegal dapat semakin diminimalisir. Dikatakan peran kepala desa sangat penting mencegah pengiriman TKI secara ilegal. Kepala desa diharapkan dapat memberikan edukasi dan pemahaman kepada warganya agar tak mudah terbujuk rayuan calo atau sponsor TKI.
‘’Keinginan mereka menjadi TKI resmi. Sementara sampai sana (luar negeri) mereka menggunakan visa ziarah. Visa ziarah itu hanya berlaku tiga bulan, 90 hari. Apa arti 90 hari di luar negeri. Ini yang membuat mereka menjadi overstay,’’ kata Dewi. Dengan menggunakan visa pelancong, mereka kemudian kabur dari majikan yang satu ke majikan lainnya. Menurut Dewi, pengetatan penerbitan paspor pelancong juga agak sulit. Karena setiap warga negara punya hak mendapatkan paspor. Solusinya, jika ingin bekerja ke luar negeri maka harus lewat PPTKIS yang resmi. Masyarakat diharapkan mengecek apabila ada perusahaan yang memberangkatkan TKI ke luar negeri. Jangan sampai masyarakat terbujuk rayuan calo. Ia menyebut kebutuhan tenaga kerja asal Indonesia di Arab Saudi memang cukup tinggi. Tetapi sampai sekarang, pemerintah masih melakukan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi. (nas)
Kapolda NTB Diganti Dari Hal. 1 Achmat Juri mulai memimpin Polda NTB sejak 19 April 2018, menggantikan
Irjen Pol Firli (dulu masih berpangkat Brigjen) yang mendapat mandat sebagai Direktur Penindakan KPK. (why)
Dan juga kita dikasih kesempatan mengaji dan menghafal Al Quran. Saya sampai saat ini juga masih menghapal 18 jus dari Al Quran,” terangnya. Menurutnya, sampai saat ini ia belum mengerti dan mengetahui penyebab majikannya menuduhnya sehingga diproses hukum. Karena di tempat majikannya ia tidak bekerja sendiri tetapi juga ada teman lainnya. Begitupula mengenai bukti tuduhan yang disampaikan ia juga tidak mengerti. Sampai-sampai saat hendak dipulangkan ke tanah air, majikannya juga masih mencegatnya. Yang jelas dirinya tidak pernah melakukan tuduhan yang disampaikan. “Itu justru yang saya nggak mengerti. Karena saya tidak sendiri, saya punya teman orang Karawang. Jadi entah sebab dari siapa saya juga nggak ngerti. Yang dijadikan bukti kuat saya juga nggak ngerti sampai sekarang. Sampai pemulangan juga saya masih dicegat. Sebelum Saya keluar dari penjara majikan saya juga masih menuntut sampai saya gak boleh pulang. Cuma karena Gubernur Riyadh mengharuskan saya pulang, jadi mereka gak bisa berbuat apa-apa,” tukasnya. Saat ditanya mengenai rencana kedepan, dirinya mengaku, tidak berpikir untuk kembali bekerja di luar negeri. Karena yang terpenting saat
(Suara NTB/ind)
DISAMBUT - Sumartini disambut keluarga dan kerabat saat tiba di rumahnya di Desa Kukin Kecamatan Moyo Utara, Jumat (26/4). ini dia bisa berkumpul kembali dengan anak dan orang tuanya. “Untuk sementara nggak. Saya mau duduk dengan anak dan juga orang tua saya,” tandasnya. Sementara Staf Khusus Gubernur NTB Bidang Ketenagakerjaan dan Perburuhan, Imalawati Daeng Combo menjelaskan, permasalahan yang menimpa Sumartini berawal dari hilangnya anak sang majikan yang berusia 19 tahun selama 10 hari. Sekembalinya sang anak ke rumah, oleh si majikan kemudian menelaah ke ahli sihir di sana, dan menuduh Sumartini telah melakukan guna-guna. Setelah itu Sumartini dipaksa untuk mengaku yang tidak dilakukan. Mulai dari disekap di hutan selama seminggu dan disekap di satu ru-
Kejati Ajukan Audit Investigasi Kasus LCC Dari Hal. 1
Serahkan LHKPN ke KPK
Halaman 11
didampingi Kasi Penyidikan Pidsus Zulkifli dan sejumlah penyidik lainnya. ‘’Hasil gelar perkara tadi, kasus belum bisa naik penyidikan. Tapi kita masih perdalam lagi,’’ kata Kajati kepada Suara NTB, Jumat kemarin. Namun kesimpulan gelar parkara, ia meminta Aspidsus melibatkan auditor untuk audit investigasi. Bisa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pada prinsipnya, dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam kasus ini sudah ditemukan. Penyidik mendapati indikasi pidana pada proses agunan lahan 8,4 hektar. Namun belum menemukan indikasi kerugian negara. ‘’Sehingga kerugian negara hanya bisa ditentukan lewat audit investigasi,’’ ujarnya. Audit investigasi disarankan melalui BPK atau pun BPKP. Diharapkan produk audit investigasi itu bisa jadi dasar untuk Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN). Hanya dengan menemukan kerugian negara, kasus ini bisa ditingkatkan ke penyidikan.
‘’Namanya korupsi kan tidak cukup perbuatan melawan hukum itu, harus didukung unsur lain. Seperti yang sedang kita proses ini, terkait unsur kerugian negara,’’ paparnya. Unsur kerugian negara itu nanti akan jadi dasar untuk bisa meningkatkan status kasus menjadi penyidikan. ‘’Tinggal kepastian dari BPK atau BPKP bilang ada kerugian negara, langsung naikkan ke penyidikan,’’ ujarnya. Sementara Aspidsus Kejati NTB Ery Ariansyah menambahkan, penyelidikan sebelumnya memperdalam terkait penyertaan modal Pemkab Lombok Barat kepada PT. Tripat. Selanjutnya, PT Tripat membuat perjanjian dengan PT. Bliss untuk mengelola pusat perbelanjaan LCC. PT. Tripat menerima penyertaan modal dalam bentuk aset lahan seluas 8,4 hektar di Desa Gerimak, Kecamatan Narmada. Tapi belakangan diselidiki Kejaksaan, mencuat informasi bahwa dari total penyertaan modal lahan itu, 8,4 hektar lahan itu diagunkan. Dari rangkaian perjanjian itu Kejaksaan juga ada dugaan skenario ketika PT. Tripat memberikan kuasa kepada PT. Bliss untuk mengagunkan lahan tersebut. Di mana,
agunan relatif besar senilai Rp95 miliar. ‘’Kami menilai ada indikasi mark up. Sehingga nanti pada jangka waktu tertentu, dapat tanah dan dapat bangunannya,” kata Aspidsus mengungkap indikasi ada modus lain di balik kerjasama itu. Ia melihat ada peran kedua pihak, baik PT Tripat maupun pihak ketiga. Jika nanti salah satu pihak tidak bisa menebus nilai agunan, maka aset LCC seluruhnya menjadi hak milik pihak yang menerima agunan. Sejumlah pihak sudah diperiksa untuk mendalami unsur pidana dalam kasus ini. Seperti Sekda H. Mochammad Taufik dan mantan Sekda H. Muhammad Uzair. Diperoleh keterangan, bahwa penyertaan modal hingga deviden sudah prosedural. Tapi ketika ditemukan lahan dengan status hak tanggungan diagunkan, menjadi area bidikan pihaknya. ‘’Hak tanggungan kan berlaku sampai 2023. Artinya, harusnya ada serah guna bangunan dan lahan setelah itu, atau misalnya jangka waktunya 50 tahun. Setelah itu tanah dan aset di atasnya menjadi milik Pemda. Tapi ini malah diagunkan,’’ katanya. (ars)
Kalah di Banyak Lini, Partai Baru Butuh Waktu Dari Hal. 1 Sampai saat ini, untuk Pemilu DPRD NTB saja, diprediksi belum ada satu pun perwakilan dari partai gurem yang berpeluang meraih kursi. Melihat fenomena tersebut, pemerhati politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Ihsan Hamid kepada Suara NTB mengatakan, ada banyak alasan mengapa partai kecil dan baru sangat sulit menembus masuk parlemen. Salah satu yang paling fundamental yakni soal ideologi. ‘’Identitas partai baru ini masih sangat lemah, seperti platform ideologinya, program unggulannya, dan tokoh-tokoh yang dimilikinya belum populer di tengah masyarakat,” katanya kepada Suara NTB, Jumat (26/4). Dari sisi infrastruktur politik, parpol baru sangat jauh dari partai lama. Menurut Ihsan, saat parpol lama memiliki sistem kelembagaan yang kuat hingga ke daerah, namun partai baru masih rapuh. Hal ini kemudian menyebabkan program konsolidasi tidak berjalan maksimal. ‘’Kemudian diperparah dengan pengalaman politik atau jam terbang dalam dunia politik sangat minim. Bagi parpol dan Caleg, partai baru tentu tidak seberpengalaman dan sekuat jaringan Caleg lama. Caleg-caleg baru belum banyak menguasai strategi untuk memenangkan perebutan suara di akar rumput,’’ jelas Ihsan.
Begitupun dari sisi pembiayaan. Caleg dari parpol baru sebagian besar terutama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tak banyak menguasai sumber logistik yang mendukung pertarungan politik. Sementara di satu sisi kekuatan modal dan logistik seorang calon saat ini tak bisa dinafikan sangat menentukan menang-kalah di lapangan. Lebih-lebih saat menghadapi lawan yang notabene petahana di parpol lama yang kuat secara logistik. ‘’Caleg parpol baru rata-rata diisi oleh pendatang baru yang minim referensi ketokohannya dan track record yang belum jelas. Hal ini sangat berpengaruh dalam menarik minat pemilih. Berbeda dengan Caleg parpol lama yang rata-rata sebagian besar Calegnya merupakan calon incumbent di Dapil masing-masing, lebih jelas referensi ketokohannya, dedikasinya dan investasi politiknya,’’ ujar Ihsan. Parpol kecil juga tak mampu membangun kekuatan basis di akar rumput. Berbeda halnya dengan parpol lama yang memiliki basis simpul suara pendukung yang sudah lama dibina dan dirawat dalam waktu yang sudah sangat lama dan panjang. Sementara parpol baru tidak memiliki cukup waktu dan kekuatan modal untuk membangun basis. ‘’Membuat simpul wilayah basis dukungan dibutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Apalagi jika harus menggeser
atau merebut basis pendukung parpol lama. Jadi wajar kemudian parpol baru masih kalah dalam banyak hal jika dibandingkan dengan parpol lama,’’ katanya. Senada dengan Ihsan, pemerhati politik dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Ayatullah Hadi juga mengungkapkan, dengan sistem multi partai yang diadopsi oleh Indonesia, partai politik kemudian sulit untuk membentuk diferensiasi ideologi dan gagasan. ‘’Sehingga banyak partai yang memiliki ideologi dan gagasan yang sama atau mirip. Sehingga membingungkan masyarakat untuk memilih berdasarkan pertimbangan ideologi dan gagasan,’’ katanya. ‘’Kedua, soal lama pendirian partai juga mempengaruhi. Partai yang baru berdiri kurang dikenal oleh publik. Sementara partai lama relatif lebih mengakar di masyarakat ditambah dengan infrastruktur partai yang lebih kuat,’’ sambungnya. Kemudian pada Pemilu 2019 ini, dimanapun digelar serentak antara Pileg dan Pilpres kemudian memberikan pengaruh efek yang cukup besar atas keterpilihan parpol. Tidak heran kemudian jika partai yang dekat dengan Capres berhasil mendapatkan dukungan suara lebih dominan. ‘’Yang paling terasa adalah bagi partai baru, mendirikan partai saja susah apalagi memenangkan Pilpres,’’ pungkasnya. (ndi)
angan selama sebulan lebih. Dia disiksa dan disetrum hingga akhirnya karena tidak menahan sakit, Sumartini pun terpaksa mengaku. Pengakuan itu kemudian direkam oleh majikannya dan dijadikan bukti di pengadilan. Dari bukti pengakuan yang dipaksakan tersebut, di Pengadilan Riyad Sumartini dituntut dan divonis hukuman mati. Atas vonis tersebut, KBRI Riyadh kemudian melakukan banding. Sehingga ketika diuji secara medis, itu tidak terbukti. Kenyataannya, sang anak pun tidak sakit. Sehingga Sumartini dibebas-
kan dari hukuman mati dan diganti dengan hukuman penjara 10 tahun dan 1000 kali rajam. Dilakukan hukum rajam, setelah dipenjara Desember 2011. Masa tahanan terhitung sejak 7 Januari 2009. “Sumartini berangkat Tahun 2007, kerja di rumah majikan setahun 4 bulan. Selama bekerja ia tetap digaji, baru ada masalah ketika anak majikannya hilang. Alhamdulillah sudah kembali ke Sumbawa didampingi Kemenlu. Kami dari pemerintah siap mendanai jika ada penyakit atau gangguan Psikis setelah ini,” pungkasnya. (ind)
Perbaikan Lintasan Atletik Belum Dianggarkan Mataram (Suara NTB) Kadispora NTB, Ir.Hj. Husnanidyati Nurdin, MM mengatakan, anggaran perbaikan lintasan atletik belum diusulkan oleh pihaknya. Rencananya pihak Dispora NTB akan mengusulkan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk perbaikan lintasan sintetis GOR 17 Desember Turide Mataram. Demikian disampaikan Kadispora NTB kepada Suara NTB . ‘’Kita akan berupaya mencarikan anggaran ke pusat untuk perbaikan lintasan. Karena anggaran perbaikan lintasan tahun ini tidak dianggarkan dalam APBD NTB,” ucapnya. Husnanidyati Nurdin mengakui bila kondisi lintasan GOR 17 Desember Turide Mataram sangat memprihatikan. Pasalnya, sejumlah badan lintasan sudah membentuk benjolan kecil. Hal itu terjadi karena lintasan berbahan dasar karet itu mulai mengelupas karena usianya sudah lama (10 tahun). Terkait kondisi lintasan GOR yang rusak, menurut Kadispora, perbaikan lintasan atletik tak boleh setengah-setengah. Lintasan tersebut
harus diperbaiki secara keseluruhan. ‘’Perbaikan lintasan atletik GOR harus dilakukan secara keseluruhan, karena usia lintasan sudah lama sekali,’’ jelasnya. Ditanya soal anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan lintasan? Dikatakan bahwa perbaikan lintasan atletik GOR membutuhkan anggaran cukup besar. Estimasi anggarannya mencapai Rp 12 miliar. ‘’Anggaran Rp 12 miliar itu untuk perbaikan lintasan secara menyeluruh,’’ jelasnya. Pantauan Suara NTB di lokasi, lintasan sintetis atletik GOR 17 Desember Turide Mataram kondisinya rusak parah. Khususnya di lintasan nomor jarak pendek benar-benar tak bisa digunakan untuk latihan dan lomba. Informasi dari Pelatih Atletik, H. Muhdar lintasan GOR 17 Desember tak bisa digunakan untuk lomba dan latihan speed, karena badan lintasan itu sudah terkelupas. Kalau dipaksakan untuk kegiatan lomba bisa mengakibatkan atlet jatuh terpeleset akibat karetnya tidak lagi nempel dengan lantai lintasan. (fan)
Bangun Sirkuit MotoGP, ITDC Siapkan Rp500 Miliar Dari Hal. 1 ‘’Memang ada beberapa pemilik lahan yang meminta harga di atas hasil appraisal. Itulah yang saat ini tengah dinegosiasikan,’’ katanya. Sembari menunggu proses pembebasan lahan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan mulai melakukan pemagaran untuk jalur sirkuit. Jadi semua tahapan persiapan dilakukan
hampir bersamaan. Dengan harapan, begitu memasuki bulan September mendatang semua persiapan sudah tuntas. Karena memang pihaknya sudah menjadwalkanya, proses pembangunan sirkuit MotoGP akan dimulai pada bulan September mendatang. ‘’Target kita, sebelum bulan September semua persiapan yang dibutuhkan sudah selesai,’’ pungkas Wirawan. (kir)
NTB Peringkat Tiga Nasional Dari Hal. 1 diberikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo pada upacara peringatan ke-23 Hari Otonomi Daerah (Hari Otoda) di Stadion Diponegoro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (25/4). Penghargaan diberikan kepada 23 daerah yang memiliki kinerja baik berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2018. Provinsi yang meraih penghargaan tersebut yaitu Jawa
Timur, Jawa Barat, dan NTB. Untuk tingkat kabupaten/ kota di NTB, tak satupun mendapatkan penghargaan tersebut. Untuk tingkat kabupaten, penghargaan diraih Sidoarjo, Pasuruan, Karanganyar, Banyuwangi, Kuningan, Bone, Bintan, Bulukumba, Gianyar, dan Pohuwato. Sedangkan, 10 kota penerima penghargaan dari Mendagri adalah Makassar, Gorontalo, Semarang, Pekanbaru, Tangerang, Cimahi, Madiun, Banjar, Surabaya, dan Denpasar. (nas)
Data Keliru, Pengumuman Hasil Rekrutmen P3K NTB Tak Jelas Dari Hal. 1 Kemudian 3.984 pendaftar yang merupakan eks honorer K2 di NTB dinyatakan lulus seleksi administrasi P3K di NTB. Pendaftar yang lulus seleksi administrasi selanjutnya berhak ikut tes tulis yang dilaksanakan 23 -24 Februari lalu.
Dengan rincian, Pemprov sebanyak 379 orang, Kota Mataram 62 orang, Lombok Barat 208 orang, Lombok Tengah 752 orang, Lombok Timur 508 orang dan Lombok Utara 56 orang. Selanjutnya, Sumbawa Barat 164 orang, Sumbawa 620 orang, Dompu 35 orang, Bima 1.183 orang dan Kota Bima 17 orang. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Sabtu, 27 April 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Pemprov Segera Bangun Tiga SLB Baru Mataram (Suara NTB) – Rencana pembangunan tiga Sekolah Luar Biasa (SLB) baru di NTB yang direncanakan pada bulan Maret diundur menjadi bulan Mei. Karena ada sejumlah persiapan yang dilakukan. Tiga SLB baru ini diharap bisa mengisi kekurangan SLB di NTB.
H. Saiful Islam
“Kita belum mulai (pembangunan SLB), Insya Allah awal Mei (mulai dibangun), sebab masih persiapan,” ujar Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Dinas Dikbud NTB, H. Saiful Islam, M. Pd., dihubungi Jumat (26/4). Jumlah SLB di NTB masih sangat kurang. Hanya ada 44 SLB negeri dan swasta di NTB, sementara wilayah NTB cukup luas. Di sejumlah wilayah masih belum ada SLB. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB membangun tiga unit SLB baru di NTB. Saiful menjelaskan, pihaknya
akan membangun tiga unit SLB baru di Sakra, Kabupaten Lombok Timur, di Selebung Mantang, Kabupaten Lombok Tengah, dan Lopok, Kabupaten Sumbawa. “Kami sudah cek lokasi, sangat tepat di sana, apalagi di Selebung ini, anak-anak di bagian Aik Bukak, kebanyakan sekolah di Praya, bagi yang mampu sekolahkan anaknya di sana, bagi yang tidak mampu tidak sekolah, maka kita bangunakan di sana melalui APBD,” ujar Saiful. Pihaknya menargetkan dimulainya pembangunan tiga SLB baru ini pada bulan Maret tahun 2019, tapi diundur menjadi bu-
lan Mei. Ditargetkan akan selesai dalam empat bulan. Saiful berharap tiga SLB baru ini bisa langsung menerima siswa baru di tahun ajaran 2019/2020. “Mudahan bisa terima di tahun ajaran baru ini, mungkin numpang dulu karena baru menerima siswa kelas 1,” katanya. Saiful menekankan, dengan adanya tiga SLB baru nanti, NTB masih tetap kekurangan SLB. Ia menyebutkan di daerah Pringgabaya sampai dengan Sembalun, Lombok Timur masih belum ada SLB. Di Sekotong juga belum ada SLB, termasuk di Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Di NTB sendiri jumlah SLB negeri dan swasta sebanyak 44 SLB. Dengan rincian 28 SLB swasta dan 16 SLB negeri. “Kita butuh tambahan SLB lagi, mudahan tahun depan ada lagi anggaran untuk pembangunan SLB baru,” harap Saiful. (ron)
’’Deutsch Club’’ Gelar Lomba Bahasa Jerman Mataram (Suara NTB) Ekstrakurikuler Deutsch Club atau Kelompok Bahasa Jerman SMAN 5 Mataram mengadakan Lomba Keterampilan Bahasa Jerman 2019 se-Pulau Lombok, Rabu (23/4). Lomba yang diikuti oleh 54 peserta dari siswa SMA se-Kota Mataram dan dua SMA dari Kabupaten Lombok Tengah, SMAN 2 Praya dan SMAN 4 Praya, dibuka oleh Kepala SMAN 5 Mataram, H. Arofiq. Dikatakannya, lomba keterampilan bahasa Jerman ini pertama kali dilaksanakan oleh Deutsch Club dan akan menjadi agenda tahunan bagi Deutsch Club sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan bahasa Jerman para siswa. Di samping itu untuk meningkatkan prestasi siswa dalam event-event lomba bahasa Jerman yang tiap tahun dilaksanakan seperti Olimpiade bahasa Jerman tingkat Provinsi dan Nasional. Sebagaimana diketahui dalam Olimpiade Bahasa Jerman tingkat nasional tahun ini, NTB diwakili oleh tiga siswa salah satunya adalah siswa SMAN 5 Mataram, Aulia Dwi Hendriani. Pada lomba tahun ini, Deutsch Club menggandeng dua tim penguji independen yaitu dari Goethe Institute dan Novi German Course. Selain itu, Deutsch club juga mendapat sponsorship dari Bimbingan Alumni Mataram dan wali murid. Arofiq mengharapkan agar kegiatan lomba seperti ini ditingkatkan secara intensitas dan kualitasnya sehingga kegiatan ekstrakurikuler tidak didominasi oleh pertandingan olah raga dan Pentas musik. “Sekolah-sekolah lain juga semestinya bisa mengadakan kegiatan seperti ini sehingga siswa kita mendapatkan jam terbang yang lebih banyak dalam rangka mengikuti Olimpiade Bahasa Jerman baik tingkat provinsi atau tingkat nasional yang tiap tahun diadakan,” ungkapnya. (dys)
H. Arofiq