Edisi Selasa, 27 Maret 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 27 MARET 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Silaturahmi di Ponpes Darunnajah

Ali BD di Mata Ulama & Sahabat

Ali BD: ”Datu Panjak Rakyat” SENIN (26/3) kemarin, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan melakukan silaturahmi dengan jemaah Pondok Pesantren Darunnajah Lendang Sepakek Desa Sepakek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).

Ali BD alias Amaq Asrul di hadapan jemaah ponpes menyampaikan sejumlah kearifan lokal masyarakat Sasak yang sarat makna.

Disebut salah satu sesenggak atau katakata bijak masyarakat Suku Bangsa Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan Sasak adalah, Datu Panjak Rakyat. se-

16 HALAMAN NOMOR 22 TAHUN KE 14

cara luas maknanya kata Amaq Asrul ini, orang yang mau menjadi datu (pejabat) harus mau menjadi panjak (pelayan atau budak) yang melayani rakyat.

Datu harus mau menjadi pelayan bagi rakyat. Karena tugasnya memang demikian.

Sesenggak Sasak itu, kata Ali BD, asli dari Suku Bangsa Sasak. Menjadi pemimpin harus melayani apa yang menjadi kebutuhan rakyat.

Karena sejatinya seorang pemimpin atau dalam istilah Sasak disebut datu adalah pelayan bagi rakyatnya.

Bersambung ke hal 15

Dr. H. Nazar Na’amy: Tidak Melihat Sekat Oganisasi DR. H.NAZAR NA AMY mengatakan Ali Bin Dachlan ini adalah adalah figur yang bersahaja, apa adanya, dan ketika bicara langsung to the point. Ali Dachlan ini pun sangat perhatian pada orang, tidak melihat sekat organisasi dalam memberikan bantuan.

Demikian pandangan Dr. Nazar, Dosen Universitas Islam Negeri Mataram.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/rus)

CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK

SILATURAHMI - Suasana silaturahmi Ali Dachlan dengan jemaah Ponpes Darunnajah Lendang Sepakek Desa Sepakek, Senin (26/3), (Foto kiri).

Silaturahmi Calon Gubernur NTB Ali Bin Dachlan saat silaturahmi dengan jemaah di Narmada Lombok Barat, Minggu (25/3).

TO K O H PEMPROV NTB mengaku sudah mnejalin komunikasi dengan maskapai penerbangan yang membuka rute ke Lombok International Airport (LIA) terkait dengan keluhan mahalnya harga tiket ke Lombok. mahalnya harga tiket pesawat ke Lombok dinilai akibat masih sedikitnya jumlah maskapai penerbangan di LIA. Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Mataram (Suara NTB) – Ribuan warga NTB masih terisolir. Mereka terisolir lantaran tinggal di daerah terpencil yang jauh dari pusat desa/pemerintahan. Data dari Dinas Sosial NTB, ribuan jiwa atau 522 Kepala Keluarga (KK), Komunitas Adat Terpencil (KAT) ini berada di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial NTB, H. Amir, MM., menyebut jumlah populasi KAT di NTB sebanyak 3.763 KK. Jika masing-masing KK terdiri dari 3 anggota keluarga, maka jumlahnya sekitar 11.289 jiwa. Dari jumlah itu, sebanyak 2.981 KK sudah diberdayakan dan 260 KK sedang diberdayakan.

Sementara sisanya sebanyak 522 KK atau 1.566 KK masih belum diberdayakan.

Belum lagi warga yang berada di daerah lain, seperti Sumbawa Barat, Lombok Timur, Dompu dan daerah lain di NTB. “Untuk KAT ini masih ada dua lokasi, yakni Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima. Dari dua kabupaten itu,

Bangun Pabrik di Sumbawa SALAH satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) berencana membangun pabrik gula dan pakan ternak di Kabupaten Sumbawa. RNI berencana akan membangun pabrik gula di sekitar daerah Labangka.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si., mengatakan Pemprov menginginkan adanya pabrik pakan Bersambung ke hal 15

JALAN RUSAK - Inilah jalan menuju Desa Rarak Ronges Kecamatan Brangrea Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang rusak parah. Gambar ini diambil pada pertengahan tahun 2017 lalu dan direncanakan akan diperbaiki tahun 2018 ini.

yang ditangani tahun ini sesuai dengan persyaratan dan tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan tahun 2017 itu ada empat lokasi. Tiga lokasi di Kabupaten Sumbawa, satu lokasi di Kabupaten Bima,” ujarnya ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (26/3) siang.

Ia mengatakan sebanyak 260 KK masyarakat yang berada di daerah terpencil itu sedang diberdayakan pada 2018 ini. Mereka akan dibangunkan rumah sebanyak 260 unit. Dengan rincian, sebanyak 51 unit di Kabupaten Bima.

Sisanya pada KAT yang ada berada di Kabupaten Sumbawa.

Bersambung ke hal 15

Terbanyak Kedua Nasional

Desk Pilkada NTB Tak Bisa Tindak ASN Terlibat Politik “Kalau Desk Pilkada ini sebatas koordinasi dengan Bawaslu. Kalau kewenangan desk Pilkada tak ada untuk penindakan (ASN terlibat politik). Kalau terkait dengan itu kewenangan KASN dan Pejabat Pembina Kepegawaian, gubernur atau kepala daerah,” kata Sekretaris Desk Pilkada NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH., ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (26/3) siang.

Ia menjelaskan, Desk Pilkada NTB memantau pelaksanaan Pilkada yang ada di daerah ini H. Wirajaya Kusuma Bersambung ke hal 15

Kelanjutan Kasus Dana Diklatpim

Kabid PMKF BPSDM Diperiksa Tiga Jam

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 425 kasus dugaan keterlibatan pihak Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri dalam pemenangan Pilkada serentak 2018 di Indonesia. Dari jumlah itu, sebanyak 85 pelanggaran kasus dugaan keterlibatan ASN ditemukan di NTB. Desk Pilkada yang dibentuk Pemprov NTB mengaku tak dapat menindak ASN yang diduga terlibat politik praktis dalam pilkada ini. Pasalnya, pihak yang berwenang melakukan pengawasan terkait dengan hal itu adalah Bawaslu.

(Suara NTB/ars)

USAI DIPERIKSA - Kabid PKMF pada BPSDM Muhammad Fauzan masuk ke mobil dinasnya usai diperiksa di Kejaksaan Tinggi NTB, Senin (26/3).

Mataram (Suara NTB) Pejabat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB diperiksa lagi, Senin (26/3). Kali ini Kabid Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF), Muhammad Fauzan. Ia diperiksa sekitar tiga jam.

Muhammad Fauzan datang sekitar Pukul 13.00 Wita. Ia menghadap ke penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB Hademan, SH. Pemeriksaan sekitar tiga jam lamanya.

Dicegat usai pemeriksaan, Fauzan mengaku hanya menyerahkan dokumen tambahan yang diminta penyidik. Ia juga datang untuk diklarifikasi.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

Harga Tiket Masih Mahal

SUARA NTB Selasa, 27 Maret 2018

Mataram (Suara NTB) DPRD Kota Mataram menetapkan tiga Perda Kota Mataram dalam rangkaian rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., didampingi Wakil Ketua H. Muhtar, SH dan I Wayan Sugiartha, Senin (26/3). Tiga Perda itu masing-masing Perda Pemakaman, Perda sistem inovasi daerah dan Perda Waralaba. Sedangkan satu raperda lainnya yakni Penyelenggaraan Izin Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan batal ditetapkan.

Ketua DPRD menyampaikan kesimpulan yang dapat diambil pada paripurna kemarin. Antara lain, DPRD Kota Mataram dapat menerima dan menyetujui tiga Raperda hak inisiatif DPRD Kota Mataram ditetapkan menjadi Perda Kota Mataram. Terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Izin Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan masih memerlukan pengkajian secara mendalam. Sehingga tidak dapat ditetapkan bersama tiga perda tersebut.

Juru bicara gabungan pansus, Parhan, SH., dalam laporan hasil kerja pansus yang dibacakan di hadapan rapat paripurna yang dihadiri Plt.

SUARA MATARAM

Halaman 2

(Suara NTB/ist)

TETAPKAN - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., didampingi Wakil Ketua H. Muhtar, SH dan I Wayan Sugiartha menetapkan tiga Perda Kota Mataram yang ditandai dengan pengetukan palu.

Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan, 1. Pembentukan Perda Pemakamanbertujuanuntuk: a. mendayagunakan sumber daya alam berupa tanah untuk keperluan makam; b. mengendalikan penggunaan tanah untuk keperluan makam agar sesuai dengan ketentuan tata ruang, aspek cremat, budaya dan keagamaan; dan c. meningkatkan peranserta dan kontribusi perusahaan, pelaku usaha atau pengembang dan masyarakat dalam pengelolaan pemakaman.

Batal Ditetapkan DARI empat Raperda hak inisiatif DPRD Kota Mataram yang diajukan dalam rapat paripurna Senin (26/3), satu Raperda gagal ditetapkan menjadi Perda. Yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Izin Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan. Ketua pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Izin Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan, Drs. H.M. Noer Ibrahim yang dikonfirmasi terkait batalnya Raperda tentang Penyelenggaraan Izin Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan menjadi perda, mengaku bahwa pansus yang dipimpinnya perlu kajian mendalam.

Selain karena berada di tataran (Suara NTB/fit) RTRW, juga RDTR. ‘’Jadi dua itu paH.M. Noer Ibrahim yungnya,’’ cetusnya. Dikatakan Noer Ibrahim, antara Raperda itu dengan RTRW dan RDTR belum sinkron. ‘’Nanti kita lihat dulu payung hukumnya, sehingga perlu pendalaman,’’ katanya. Seperti diketahui, Perda RTRW Kota Mataram sampai saat ini belum selesai dilakukan evaluasi di tingkat pusat. Demikian pula RDTR, Mataram belum memilikinya.

Noer Ibrahim tidak bisa memastikan berapa lama waktu lanjutan yang dibutuhkan Dewan untuk melakukan kajian mendalam terhadap Raperda yang gagal ditetapkan itu. Badan Pembentukan Peraturan Daerah nantinya akan menjadwalkan ulang pembahasan Raperda itu. Pendalaman terkait Raperda tersebut, lanjut politisi Golkar ini, dibutuhkan kajian bersama tim ahli. ‘’Kita bisa gali referensi di Kemendagri dan lain-lain,’’ cetusnya. Sebelumnya, juru bicara gabungan pansus DPRD Kota Mataram menyampikan Khusus terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Izin Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan, untuk saat ini belum dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Mataram sebagaimana tiga Raperda lainnya. Substansi yang diatur dalam batang tubuhnya masih memerlukan waktu untuk dilakukan pengkajian secara mendalam.

Baik oleh Panitia Khusus maupun oleh Eksekutif yang terkait pengaturan kewenangan dibidang perencanaan penggunaan tanah, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong yang ditelantarkan dan mengganggu estetika kota milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Instansi vertikal, BUMN/BUMD dan pihak Swasta, serta Raperda tersebut perlu disesuaikan dengan RTRW, RDTR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pemanfaatan tanah/bangunan, yang selanjutnya terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Izin Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan tersebut akan difinalkan saat pembahasan paket Raperda berikutnya. (fit)

2. Materi dan substansi yang diatur dalam Raperda tersebut, adalah mengatur terkait: a. lahan Pemakaman; b. penyediaan tanah makam; c. penataan dan penggunaan tanah makam; d. pemakaman jenazah; e. pemindahan dan penggalian jenazah; f. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lahan Pemakaman; dan g. crematorium.

3. Perda Sistem inovasi

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

LAPORAN - Juru bicara gabungan Pansus, Parhan, SH., menyampaikan laporan hasil kerja pansus.

PENDAPAT AKHIR - Plt walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan pendapat akhir kepala daerah.

a. b.

c.

d.

daerah dibentuk dengan tujuan untuk: meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; terlaksananya pembangunan daerah secara terencana, terpadu dan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan RPJMD; dan menjadikan Mataram se-

bagai kota inovatif.

4. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Waralaba ini, bertujuan untuk: a. memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang Surat Tanda Pendaftaran Waralaba; b. memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba; c. mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan

kualitas pelayanan; d. memberikan pemahaman bagi penyelenggara usaha Waralaba; dan e. menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam peningkatan perekonomian masyarakat melalui kegiatan kemitraan antara pelaku usaha Waralaba dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Sementara itu, Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengungkapkan bahwa Pemkot Mataram baru saja meluncurkan aplikasi berbasis android yang diberi nama Partner (Partisipasi

Rumah Tidak Layak Huni di Mataram Bertambah Mataram (Suara NTB) Rumah tidak layak huni (RTLH) di Mataram bukan berkurang, kendati terus ditangani oleh pemerintah. Jumlahnya justru semakin bertambah.

Penambahan ini tercatat setelah dilakukan pendataan kembali bahwa total rumah tidak layak huni mencapai 2.000 unit.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram, H.M.Kemal Islam menjelaskan, dari data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bahwa total rumah tidak layak huni sekitar 886 unit. Rencana Pemerintah Pusat mengintervensi selama tiga tahun dan dilakukan pendataan ulang ternyata ada 2.000 unit rumah tidak layak huni. “Ternyata setelah

kita data ulang jumlahnya hampir dua ribuan,” kata Kemal, Senin (26/3).

Dikatakan Kemal, tahun lalu sudah diintervensi 300 unit rumah dari Pemerintah Pusat dan ditambah Pemprov NTB 30 serta 22 unit dari Kota Mataram. Sementara tahun ini, ada 800 unit akan ditangani. Artinya, kurun waktu dua tahun (2017 - 2018) sekitar 1.800 unit tertangani. Selan-

jutnya tahun 2019, juga akan diintervensi rumah kumuh 800 unit.

Kemal merincikan, 55 unit rumah ada pembangunan baru dengan bantuan dana Rp 30 juta/unit. Bedah rumah 65 unit dengan total bantuan Rp 10 - 15 juta/unit. “Kita dapat tambahan dari program Kotaku. Ketika dapat pendataan kawasan oleh Kotaku, RTLH-nya diserahkan ke

kami,” tambahnya.

Terhadap intervensi rumah kumuh oleh Perkim, Kemal mengaku hanya menyiapkan anggaran tanggap darurat saja. Anggaran minim yakni sekitar Rp 150 juta. Intervensinya pun pembangunan baru atau rehab.

Selain itu, ada juga penanganan oleh Baznas. Diharapkan, Baznas mengikuti total biaya yang diberikan ke masyarakat. Sebab, pihaknya tidak mencari banyaknya saja, tapi kualitas. “Baznas kan memberikan bantuan Rp 5 - 7 juta. Mudah - mudahan bisa mengikuti Rp 10 - 15 juta,” demikian kata Kemal. (cem)

(Suara NTB/cem)

H.M. Kemal Islam

Anggaran Pol PP Kota Mataram Terbatas

Mempercantik Kampung UNTUK lebih mempercantik tampilan wajah kampung yang masih terkesan lusuh, kelurahan Ampenan Tengah berencana melakukan penataan lingkungan.

Apalagi Ampenan Tengah merupakan pusat pariwisata terutama wisata kota tua dan pusat kuliner.

“Di kampung-kampung ini akan kita lakukan pengecatan, mulai dari rumah warga sampai tempat ibadah,” jelas lurah Ampenan Tengah, Hasbullah saat ditemui Suara NTB, Senin (26/3).

Ia menjelaskan penataan kampung dilakukan melalui program Kotakuyangtahuninididapatkanoleh Ampenan Tengah. “Pengecatan akan dilakukan mulai dari dekat klen(Suara NTB/uul) teng terus ke barat, rumah-rumah di Hasbullah pinggirnya sampai dekat pantai dan kali itu,” terangnya. Lingkungan yang menjadi prioritas utama untuk penataan adalah lingkungan Melayu Bangsal yang masyarakatnya heterogen.

“Kalau di pinggir jalan itu ada sekitar 40-an rumah yang terkena penataan itu,” kata Hasbullah. Ia menambahkan di lingkungan itu juga banyak didominasi oleh bangunan gudang yang jarang diperhatikan oleh pemiliknya. “Nantinya akan diplester ulang baru kemudian dicat lagi biar tidak terkesan kumuh,” jelasnya. Dengan begitu kawasan akan tertata lebih cantik lagi dan bisa menjadi tertata lagi.

Proyek penataan, kata Hasbullah, akan dilakukan oleh pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh pemerintah kota. “Kita tidak mau menanggung resikonya tetapi saat pengerjaannya besok kita tetap awasi,” ujarnya. Tetapi dirinya tidak tahu kapan penataan akan mulai dilakukan karena anggaran belum turun. Masyarakat lingkungan tersebut, imbuhnya, menyambut dengan baik rencana penataan tersebut karena bisa mengubah kampungnya sehingga terbebas dari kesan kumuh.

“Kan kalau dicat nanti kesannya akan lebih bagus, indah dan lebih tertata lagi,” kata Hasbullah. Pihaknya mengharapkan agar penataan itu bisa dilakukan dengan segera. (uul)

rakyat terhadap pembentukan regulasi). Pada bagian lain dengan telah ditetapkannya Perda Pemakaman Kota Mataram itu diharapkan tercapainya keselarasan dari berbagai aspek.

Khususnya aspek sosial, adat istiadat dan keagamaan. Terkait Perda sistim inovasi daerah, Pemkot Mataram berharap dapat meningkatkan inovasi para ASN dalam melakukan analisis informasi. Mengenai Perda waralaba, Mohan melihat pentingnya pengawasan dan pengendalian usaha waralaba. Sehingga terwujud pemerataan hak usaha. (fit/*)

(Suara NTB/cem)

TENAGA LISTRIK - Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mencoba mengemudikan mobil tenaga listrik hasil karya mahasiswa Fakultas Teknik Unram pada kegiatan pekan inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG), Senin (26/3).

Inovasi di Mataram Cenderung Parsial Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Mataram, Miftahurrahman mengatakan, kondisi inovasi masyarakat kota cenderung parsial dan tidak terlihat. Hal ini disebabkan tak tersedianya wadah yang memfasilitasi masyarakat. “Adanya Posyantek di kecamatan mengintegrasikan inovasi di masyarakat,” katanya saat membuka pekan inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) tingkat Kota Mataram, Senin (26/3).

Dikatakan, TTG diselenggarakan berbeda dari tahun sebelumnya. Kali ini, pihaknya berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Kolaborasi ini dimaksudkan mewujudkan kota inovasi yang selaras dengan rancangan peraturan daerah yang diinisiasi oleh Dewan.

Ditambahkan, pekan inovasi tidak saja TTG, inovasi secara na-

sional bahkan tiga organisasi perangkat daerah mendapat predikat terbaik tingkat nasional. “RSUD, Dukcapil dan DPMPTSP mendapatkan kategori baik tingkat nasional,” katanya.

Melahirkan inovasi seluruh komponen baik itu eksekutif, legislatif dan masyarakat memiliki peran.

Instrumen, mediasi dan edukasi informasi teknologi dilahirkan dari berbagai jenjang. Tujuannya adalah mempercepat teknologi tepat guna.

Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengatakan, kebijakan melahirkan inovasi proses kewenangannya berada di Pemda, tapi tidak bisa berjalan sendiri. Kewenangan berkaitan kebijakan publik terdistribusi. Sementara, kebijakan sifatnya tidak teknokratis diharapkan dari masyarakat.

Dalam kegiatan ini kata dia, pelibatan stakeholder memberikan nilai

lebih dari sebelumnya. Karena, keterlibatan kalangan dunia pendidikan diharapkan memberikan penerapan langsung yang bisa berbasis kearifan lokal. “Perubahan teknologi apa berkemanfaatannya aturan pemerintah secara struktur kabupaten/kota melakukan inovasi berbasis kearifan khususnya dalam hal pemberdayaan,” kata Mohan.

Tidak saja perguruan tinggi, ia berharap dunia usaha juga terlihat terutama dari program Coorporate Social Responsibility (CSR) untuk menciptakan inovasi bisa meminimalisir dari pembiayaan, sehingga inovasi bisa dimanfaat.

“Manfaat TTG memberikan kesempatan atas inovasi/ide membangun kesejahteraan. Kreativitas dibangun, mendorong produktivitas masyarakat daya saing,” tambahnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja tak leluasa bekerja. Anggaran yang serba terbatas mengakibatkan minimnya penindakan pelanggaran. Menurut Kasat Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati dikonfirmasi, Senin (26/3) menyebutkan, anggaran dimiliki hanya dijatahkan menindak satu pelanggaran saja, sementara pelanggaran Perda ditemukan di lapangan sangat banyak dengan berbagai macam persoalan.

Kekurangan anggaran membuat aparat penegak Perda ini hanya memprioritaskan kasus mana yang diproses ke pengadilan.

“Kadang kita bingung mana yang kita lanjutkan kasusnya. Pelanggaran ini banyak, mulai PKL, miras tradisional dan macam macam. Sementara, anggaran kita hanya cukup satu saja,” kata dia.

Pengurangan anggaran Pol PP terkena imbas dengan pemotongan anggaran Rp 800 juta tahun ini. Peringatan Hari Ulang Tahun Satpol PP Kota Mataram 17 tahun. Ia sengaja memamerkan kendaraan dinas satuannya.

Kadang kondisi ini tidak diketahui oleh Dewan dan pejabat lainnya. Sementara, tugas dan tanggungjawab terkait kamtibmas tinggi.

“Satu kendaraan rusak. Dua mobil pengawalan digunakan patroli,” kata dia.

Kegiatan operasi gabungan bersama Polres Mataram terkadang kendala kendaraan.

Truk mengangkut pasukan justru digunakan mengangkut barang. Pemkot Mataram menambah personel Pol PP. Namun demikian, itu tidak cukup dibandingkan penanganan kasus di masyarakat. “Jumlah anggota saya sekarang 150 orang. Idealnya itu 400 orang sesuai Permendagri,” tambahnya.

Terhadap kegiatan operasi lanjutnya, personel Pol PP tidak bisa dikerahkan sepenuhnya. Pihaknya hanya bisa mengirim 5 - 10 personel membantu mengamankan.

Wakil Ketua Komisi I DRPD Kota Mataram, Parhan menegaskan, alasan kekurangan merupakan persoalan klasik dan tidak akan pernah cukup walaupun diberikan penambahan. Oleh karena itu, bagaimana OPD memanfaatkan anggaran sebaik baiknya. Termasuk akan dipikirkan kekurangan sejumlah kekurangan personel dan sarana dan prasarana.

“Kalau kurang semua bakal mengaku kurang semua,” kata dia. Parhan menambahkan, akan mencoba menggali informasi ke Pol PP mengenai persentase kekurangan personel dengan tingkat pelanggaran akan ditertibkan. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 27 Maret 2018

Kawasan Keuangan Khusus DOSEN dari Universitas Indonesia sedang meneliti potensi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, akan menjadi kawasan keuangan khusus di Indonesia. Penelitian ini telah dikoordinasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB dan Bank Indonesia NTB. Jika pernah mendengar Cayman Island di Inggris, sebuah kawasan khusus di mana industri keuangannya memfasilitasi penyimpanan uang para pemodal, dengan pengenaan pajak yang sangat kecil. Di Malaysiapun, negeri Jiran itu memiliki kawasan yang menjadi surga penumpukan uang, di mana pemerintahan memberikan kebijakan khusus mengenai pajaknya.

Potensi kawasan keuangan khusus ini juga diteliti kemungkinannya bisa diterapkan di KEK Mandalika. Dosen penelitinya, kata Kepala OJK NTB, Farid Faletehan, sedang melakukan penelitian, sekaligus melakukan survei di Malaysia, seberapa besar kemungkinan konsep itu diadopsi dan diterapkan khusus di KEK Mandalika.

“Penelitinya sudah ketemu saya dan pak Achris (Kepala BI NTB). Kita sih berharap itu bisa terealisasi. Ia sangat tertarik dengan KEK Mandalika karena menjadi kawasan baru. Saya tanya kenapa tidak memilih Lombok, kenapa tidak di Bali?

Jawabannya, Lombok yang paling pas,” harapnya.

Farid menjelaskan, kawasan keuangan khusus ini memberikan fasilitas penyimpanan uang kepada pemodal. Selanjutnya pemerintah memberikan kebijakan khusus, bisa saja uang-uang yang disimpan khusus di kawasan ini, tidak dikenakan pajak. Atau diberikan keringanan-keringanan lainnya.

Kawasan ini nantinya, akan menjadi yang pertama di Indonesia. Mengingat, setiap Negara biasanya memiliki hanya satu kawasan spesial ini. Dengan catatan, hasil penelitiannya memungkinkan dan penentu kebijakan (pemerintah) menyetujuinya.

“Ia juga telah melakukan komunikasi dengan yang terkait KEK Mandalika di kantor pusatnya,” sebut Farid.

Jika terwujud, KEK Mandalika akan menjadi surga bagi para pemodal berbagai asal menempatkan dananya. Tanpa membayar atau dengan pemberian pajak khusus oleh segara. (bul) Farid Faletehan (Suara NTB/dok)

Halaman 3

Kanwil DJP Nusra Berikrar Bebas Korupsi Mataram (Suara NTB) Publik ditantang terlibat aktif memberikan masukan, atau sekaligus laporan kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak Nusa Tenggara. Bila ditemukan atau terbukti petugas pajak melakukan penyimpangan.

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara, Suparno pada kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi di lantai tiga aula kantor DJP Nusa Tenggara di Mataram, Senin (26/3) kemarin.

Hadir pada kesempatan tersebut dari berbagai unsur, Aparat Penegak Hukum (APH), serta Wajib Pajak (WP) dan stakeholders Kanwil DJP Nusra. “Buktikan dan laporkan, nanti kami akan tindak,” tegas Suparno.

Sejauh ini, sudah ada satu kasus yang diproses. Bahwa terindikasi ada oknum apartur pajak yang disebut menyimpang.

Awalnya, terdapat WP yang penghasilannya sudah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Petugas pajak mengimbau untuk ber NPWP, kemudian diberikan edukasi.

Setelah besaran pajaknya ditemukan, WP bersangkutan kemudian mendatangi kantor pelayanan pajak, dengan mengikutsertakan LSM. Dan diadukanlah temuan ini sebagai pungli. Petugas pajak dan WP lalu di BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Hasilnya, bahwa

kewajiban pajak yang bersangkutan memang benar besaran tarifnya yang dikenakan.

“Itu contoh kasus mispersepsi. Karena itu, kalau memang ada, buktikan dan laporkan. Sebelumnya banyak kok petugas pajak yang dipenjara,” kata Suparno.

Ia menambahkan, salah satu target Program Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi adalah mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit-unit kerja di pemerintahan, yaitu melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelay-

(Suara NTB/bul)

BEBAS KORUPSI - Kepala Kanwil DJP Nusra, Suparno, didampingi stakeholders dan jajarannya menunjukkan Piagam Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi yang telah ditandatanganinya. anan publik.

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kanwil DJP Nusa Tenggara dilakukan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas kepada seluruh lapisan masyarakat dengan maksud dan tujuan agar semua pihak ikut mengawasi, mengawal dan berperan dalam reformasi birokasi. Khususnya dalam bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2018 ini, Kanwil DJP Nusa Tenggara mendapatkan amanat untuk menarik penerimaan negara sebesar Rp 61,28 triliun dari dua provinsi, NTB dan NTT. Ada 900an

Gula Aren ”Bukit Tuan” akan Diperkenalkan di Malaysia Mataram (Suara NTB) Kementerian PDT memilih gula aren, produk kelompok “Bukit Tuan” Kekait, Gunung Sari Lombok Barat untuk dipromosikan ke forum internasional di Malaysia pada 25 April 2018 ini. NTB diwakili dua produk, termasuk ketak.

Kementerian PDT sejak Februari 2018 ini telah melakukan seleksi produk apa saja yang akan difasilitasi untuk di promosikan di luar negeri. Gula merah “Bukit Tuan” salah satunya yang dipandang pantas “dijual” di kancah internasional. Promosi akan dilakukan di KBRI di Kuala Lumpur.

Di negara penghasil sawit itu, rangkaian kegiatan sekaligus dilakukan Business to Business (B to B). Dimana akan dipertemukan pengusaha dari masing-masing negara. Kesempatan ini menjadi peluang gula merah NTB semakin “naik daun”.

Ketua Kelompok Bukit Tuan, H. Mustaan menyatakan sudah mempersiapkan produk yang akan dipromosikan di negeri jiran itu. Beberapa produk turunan air nira ini diantaranya, gula semut, bandrek, gula briket (gula cetak), gula cair, dan kopi gula aren contoh produknya telah disediakan.

“Kemasan produk, standar mutu, legalitas sudah terpenuhi,” kata Ketua Asosiasi Aren Indonesia (AAI) Provinsi NTB ini saat dihubungi Suara NTB di Mataram, Senin (26/3) kemarin.

H. Mustaan di hadapan forum akan menyampaikan secara detail mengenai produk ini, kemampuan produksi, dan kemampuan kirim ke luar NTB. Tentu sekaligus mempromosikan NTB sebagai penghasil gula aren terbaik.

Senin, 26/3/18

(Suara NTB/dok)

GULA AREN - Produksi gula merah semut menggunakan peralatan tradisional “Kita mengharapkan melalui kegiatan yang difasilitasi oleh Kementerian PDT ini, potensi pasar luar negeri akan terbuka lebih lebar,” harapnya.

Diawal pekan ini, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan bank Exim (Bank Expor-Impor) dialkukan sosialisasi di Novotel, Lombok Tengah. Pada kegiatan ini, lanjut H. Mustaan, sekaligus akan didiskusikan peluang pasar gula aren ke Afrika. Peluangpeluang seperti ini menambah potensi NTB sebagai eksportir gula aren ke depannya.

Bagaimana dengan potensi? H. Mustaan menerangkan, sejauh ini yang bisa ia jangkau sebanyak 123 hektar pohon aren, khusus yang ada di wilayah Gunung Sari. 123 hektar ini dikelola oleh beberapa kelompok. Hasilnya,

dalam sebulan mampu memproduksi 10 ton gula merah semut. Belum lagi gula aren dalam berbagai turunan.

Dengan kemampuan produksi yang sekarang, Jepang yang masih intens menjadi tujuan pengiriman produk. Meskipun permintaan gula aren dari negeri Sakura itu belum cukup besar. Meski begitu, H. Mustaan mengatakan masih mampu memenuhi kebutuhan luar negeri. Apalagi yang dijangkaunya masih terbatas hasil panen air nira di wilayah Gunung Sari.

“Belum kawasan-kawasan lain di Lombok Barat. Lombok Tengah, KLU dan Lombok Timur. Pulau Sumbawa juga demikian. Kalau permintaan luar negeri benar-benar menjanjikan, tinggal kita koordinasikan teman-teman di daerah,” demikian H. Mustaan. (bul)

aparatur pajak yang terlibat langsung. Publik juga dimin-

ta berperan aktif melakukan pengawasan. (bul)

Hari Ini, Forum Tembakau Se-Asia Bahas Nasib ”Emas Hijau” Mataram (Suara NTB) Asia Tobacco Forum 2018 akan melakukan pertemuan di Lombok, SelasaRabu (27-28/3). Selama dua hari, forum yang diikuti anggota dari berbagai negara di Asia, akan membahas nasib “emas hijau” ini secara berkelanjutan.

Seluruh isu terkait tembakau, akan dibahas. Terutama isu-isu internasional yang belakangan gencar disuarakan dan berpotensi mematikan produksi tembakau.

Isu yang paling seksi soal kampanye anti rokok yang dikemas dalam pembatasan iklan rokok. Demikian juga soal kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap petani tembakau, yang harus terus didorong agar pertembakauan tetap eksis.

Beberapa poin pertemuan Asia Tobacco Forum 2018 ini disampaikan oleh Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Budidoyo, bersama Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Soeseno didampingi Ketua Departemen Media Center AMTI, Hananto Wibisono dalam kunjungan ke Suara NTB Group, Senin (26/3) kemarin. Kunjungan itu diterima langsung oleh penanggung jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino.

Budidoyo mengatakan, forum ini sengaja dilaksanakan di Lombok, karena diketahui NTB adalah salah satu penghasil tembakau virginia terbaik di Indonesia.

Anggota dari 15 negara sudah mengkonfirmasi akan ikut pada forum internasional ini. Selama dua hari, akan disatukan pemikiran dari anggota forum ini, pemikiran apa yang akan disumbangkan kepada pemerintah agar kebijakannya tetap berpihak kepada sektor perkebunan ini tetap eksis dan dapat ditingkatkan.

Tembakau ini telah berkontribusi menggerakkan perekonomian negeri.

Apalagi perputaran uang dan serapan tenaga kerja juga tidak kecil dampaknya. Belum lagi berbicara tentang pajak cukai yang diterima oleh negara.

“Tekanan anti tembakau cukup kuat. Petani tidak bisa melawannya sendiri. Karena itu, butuh peranan semua pihak, termasuk media. Dari forum ini nanti akan dibahas apa kebijakan-kebijakan yang bisa direkomendasikan kepada pemerintah,” demikian Budidoyo.

Soeseno menambahkan, tembakau ini efek dominonya tidak kecil. Tahun 2017 lalu, total penerimaan dari tembakau Rp 170 triliun.

Jauh lebih besar dari kon-

tribusi tambang raksasa, Freeport yang hanya memberikan kontribusi Rp 20 triliun. Demikian juga laba BUMN yang diterima oleh hanya Rp 44 triliun. Tahun ini, target penerimaan negara dari tembakau Rp 148 triliun. Artinya, jika tembakau ini tak diperhatikan serius oleh pemerintah, maka pengaruhnya akan sangat besar ke negara.

Produksi tembakau secara nasional 196.000 ton atau rata-rata 200.000 ton. Sementara kebutuhan pabrik rokok dalam negeri setahunnya mencapai 300.000 ton.

Artinya, ada 100.000 ton kekurangan, yang kemudian ditutupi dengan mendatangkan tembakau dari luar negeri (impor).

NTB adalah satu-satunya daerah dengan produksi tembakau virginia terbesar di Indonesia. Demikian juga kualitasnya. Karena itu, pemerintah daerah harus diingatkan agar tetap memperhatikan sebaik-baiknya komoditas perkebunan ini.

Kemitraan antara petani dengan perusahaan harus dibangun agar samasama menguntungkan.

“Pemerintah tidak bisa diam, tidak bisa menjadi penonton. Tetapi harus menjadi penengah. Jangan biarkan petani berjuang sendiri,” tegasnya.

Insentif kepada petani harus ditingkatkan. Apalagi setelah minyak tanah tak lagi diperbolehkan untuk mendukung kegiatan omprongan.

Pemerintah harus menyediakan insentif yang lebih besar.

“NTB ini pernah menjadi tempat belajar kemitraan yang baik untuk pertembakauan. Perkuat dukungan pemerintah untuk intensifikasi dan ekstensifikasi, agar mampu memproduksi hingga 50.000 ton. NTB ini masih sangat potensial untuk mengembangkan tembakau,” ujarnya.

Hal-hal inipun menurutnya akan dibahas pada Forum Asia Tobacco Forum 2018 di Hotel Katamaran Resort. Hadir sebagai pemateri, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Ir. Bambang, MM, CEO ITGA, Mr. António Abrunhosa. Ditingkat pusat, terus diperjuangkan agar Presiden Jokowi tak meneken Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), atau kerangka kerja pengendalian tembakau. FCTC adalah penjanjian internasional yang digagas badan kesehatan dunia WHO. Jika Presiden meneken FPTC ini, akan suram pertembakauan nasional. Presiden Indonesia satu-satunya negara yang belum menandatangani kebijakan internasional ini. (bul)

Suara NTB/bul)

CINDERAMATA - Ketua AMTI Budidoyo (dua dari kanan) menyerahkan cinderamata kepada Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 27 Maret 2018

Daerah Zona Integritas BADAN Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Timur (Lotim) mencalonkan diri sebagai daerah zona integritas.

Langkah itu untuk mewujudkan BPN menjadi lembaga yang berintegritas dan bebas dari korupsi.

Dikonfirmasi Suara NTB, Senin (26/3), Kepala BPN Lotim, Lalu Suharli menjelaskan, saat ini pemerintah sudah mengeluarkan regulasi, maka dari itu pihaknya sudah mencalonkan diri sebagai daerah zona integritas publik. Semua itu bertujuan untuk meminimalisir terjadi (Suara NTB/yon) pungutan liar (pungli). Hal itu Lalu Suharli sesuai dengan kebijakan presiden yang mengeluarkan Perpres tentang Pemberantasan Pungli untuk mewujudkan birokrasi yang bersih.

Dijelaskannya, BPN mendukung bebas pungli pelayanan di BPN Lotim, yakni mulai loket saat ini sudah dilakukan secara transparan, transaksi dilakukan non tunai. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadi permaiman, bagi yang belum memiliki kartu non tunai maka diharapkan ke kantor pos. “Jadi komitmen untuk itu, pemberantasan pungli,” ujarnya.

Diakuinya setiap pelayanan publik yang mengandung unsur pembayaran rawan terjadi korupsi maupun pungli. Untuk menghindari terjadinya pungli, Lalu Suharli menjelaskan setiap pegawainya diminta untuk menandatangani kontrak kerja dan kontrak kinerja, di mana salah satu poin inti dalam kontrak kinerja itu yakni bebas KKN. “Jadi mereka semua pegawasi harus berkomitmen membangun pelayanan yang bersih dan memberikan pelayanan yang memudahkan bagi masyarakat,”harapnya.

Untuk memberantas pungli, ia berharap kepada tim saber pungli untuk melakukan pemantauan terhadap pelayanan yang ada di BPN Lotim. Keberadaan tim saber pungli sangat disambut baik yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Ditegaskannya, zona integritas merupakan bagian dari kesungguhan institusi untuk mengukuhkan diri sebagai lembaga yang mempunyai komitmen mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta melaksanakan birokrasi yang akuntabel. (yon)

Kalah Gugatan di Proyek Labuhan Haji

Pemda Lotim Lakukan Upaya Banding Selong (Suara NTB) Sidang gugatan perdata pengembalian uang muka proyek pengerukan kolam labuh Dermaga Labuhan Haji terhadap kontraktor yakni PT. Guna Karya Nusantara (GKN) ditolak Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Artinya, Pemkab Lotim dinyatakan kalah dalam sidang gugatan pengembalian uang muka sebesar Rp7,62 miliar. Terkait hal itupun, Pemkab Lotim akan melakukan banding hingga kasasi.

Dikonfirmasi, Senin (26/3), Pjs. Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik, menjelaskan, kalah menang dalam suatu peradilan sudah merupakan hal biasa. Diterangkannya, kalahnya Pemda Lotim dalam sidang itu dikarenakan tidak boleh PPK yang melakukan gugatan, melainkan langsung dilakukan oleh bupati.

Namun dari hasil kajian yang dilakukan, Pemda Lotim masih memiliki jalan, karena PPK sudah diberikan kewenangan oleh bupati sesuai dengan surat keputusan bupati. Untuk itu, Pemda Lotim akan melakukan banding, jika proses banding tidak berpihak. Maka Pemda Lotim akan melakukan langkah kasasi. Selanjutnya apabila dalam hasil kasasi PPK tidak berwenang melakukan gugatan, maka bupati nanti yang melakukan gugatan.

“Ini masih panjang, banyak jalan menuju Roma. Yang namanya peradilan, kalah menang itu merupakan sesuatu yang biasa. Jika kita kalah maka mari kita banding dan ini sudah jalan,” ujarnya.

Diketahui, dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Bandung, Majelis Hakim yang diketuai Wasdi Permana memutuskan gugatan penggugat yakni Pemkab Lotim tidak dapat diterima. Sebelumnya dalam gugatannya, Pemkab Lotim meminta hakim menyatakan pemutusan kontrak adalah sah, menuntut PT Guna Karya Nusantara dan turut tergugat PT Acretia Sosha Inti Persada membayar garansi bank atas jaminan uang muka sebesar Rp7,62 miliar. Dalam gugatan itu, Pemkab Lotim diwakili Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pengerukan kolam labuh Dermaga Labuhan Haji, Nugroho.

Awalnya pemutusan kontrak dalam pengerukan kolam labuh itu dikarenakan proses pengerjaan yang molor. Kontraktor sebelumnya diberikan waktu mengerjakan proyek mulai 27 Juli 2016 yang kemudian diperpanjang lagi pada 9 Agustus 2016. Di mana, proyek pengerukan kolam labuh ini dimenangkan PT Guna Karya Nusantara dengan harga penawaran Rp38,1 miliar. (yon)

(Suara NTB/yon)

LOKASI - Lokasi pengerukan kolam labuh dermaga Labuhan Haji. Namun, pengerukan tak kunjung dilakukan, sehingga Pemkab Lotim melakukan pemutusan kontrak dengan pihak kontraktor.

Tinggi, Kasus Bayi Meninggal di KLU Tanjung (Suara NTB) Angka kematian bayi pada rentang usia 0-1 tahun di Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2017 lalu tergolong masih tinggi. Dari target jumlah kematian bayi 0 persen, faktanya angka kematian bayi yang tercatat justru sebanyak 86 orang.

Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., dalam penyampaian LKPJ APBD tahun 2017 di ruang sidang DPRD KLU, Senin (26/3) menyebut angka kematian bayi sepanjang 2017 sebanyak 86 orang. Selain kematian bayi, beberapa urusan kesehatan lainnya angka kematian ibu melahirkan juga masih tercatat dengan jumlah 3 kasus di tahun 2017. Persentase balita gizi kurang mencapai 1,31 persen dari target 0,75 persen, persentase ibu hamil KEK 23,31 persen dari target 15 persen, persentase ibu hamil anemia 12,31 persen dari target 12 persen.

“Tingginya angka kematian bayi (0-1 tahun) disebabkan oleh karena kasus asifikasi (gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan tubuh yang disebabkan oleh terganggunya fungsi paru-paru), pembuluh darah atau jaringan tubuh sebanyak 20 kasus. Dan akibat berat badan lahir rendah (BBLR) sebanyak 24 kasus,” papar Najmul Akhyar.

Sebagai upaya penanganan urusan kesehatan pada beberapa indikator itu, Najmul mengatakan perlunya penanganan secara intensif, khususnya permasalahan gizi ibu

dan anak. Pemda KLU dalam hal ini telah mencanangkan inovasi melalui pembentukan tim Saber Gebuk (Sapu bersih gizi buruk dan gisi kurang).

“Saber Gebuk merupakan integrasi antar OPD yang didukung oleh berbagai NGO. Melalui Saber Gebuk diharapkan permasalahan gizi dapat diselesaikan dengan lebih cepat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di KLU,” ujarnya.

Dikonfirmasi mengenai masih tingginya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara,

han Haji Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji.

Tanah milik Pemda ini sekarang dioperasikan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam KITA Lotim yang hanya diperuntukkan sebagai lokasi pembangunan gedung RSI KITA beserta sarana pendukung lainnya dalam jangka waktu 5 ( lima) tahun sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan 31 Mei 2022 dan dapat diperpanjang kembali. Pengoperasian tanah ini berdasarkan Permohonan yang diajukan Yayasan RSI KITA. Setelah melalui proses dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan, penggunaan barang milik daerah ini kemudian mendapat persetujuan dengan Keputusan Bupati Lotim tentang Penetapan Penggunaan Tanah Barang Milik Daerah untuk

Khaerul Anwar, kepada wartawan mengklarifikasi, target angka kematian bayi bukan 0 persen sebagaimana disampaikan bupati di hadapan DPRD. Melainkan target penurunan angka kematinan bayi tahun 2017 sebanyak 56 kasus. “Sebenarnya target (angka kematian bayi) 56 orang bukan nol.

Saya juga kaget tadi disampaikan nol,” kata Khaerul Anwar.

Diakuinya, penyebab tertinggi kasus kematian bayi disebabkan oleh asifiksia. Dalam istilah medis, berarti gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan tubuh yang disebabkan terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah atau jaringan tubuh.

Sementara pada kasus mati bayi akibat BBLR, diakibatkan karena terjadi karena

saat ibu mengandung, janin di dalam kandungan mengalami kekurangan gizi. Untuk menekan angka kematian bayi ini, pada 2018 ini Dikes sudah melaunching program De Best (Desa Bersih dan Sehat).

Pada tim “De Best” ini, nantinya terhimpun petugas gizi di setiap desa memiliki.

Tugasnya untuk memantau gizi masyarakat di desa. Apabila terdapat masyarakat yang memiliki resiko tinggi BBLR dan berdampak terhadap kerentanan bayi meninggal, maka dokter desa yang ada pada tim De Best akan merujuk ibu dan bayi tersebut untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. “Terkait kasus kematian 3 orang ibu melahirkan, dua kasus dialami ibu setelah proses melahirkan,” demikian Khaerul. (ari)

Satgas Siskeudes, Upaya Membangun Keuangan Desa yang Akuntabel Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Senin (26/3) meresmikan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Pembentukan Satgas Siskeudes ini dalam rangka membangun keuangan desa yang akuntabel dan transparan untuk anggaran yang masuk ke desa benar-benar dapat dinikmati masyarakat.

Kepala Dinas PMD Lotim, H.M.Juaini Taofik, mengatakan, pembentukan satgas ini merupakan salah satu upaya agar setiap dana yang masuk ke desa tepat sasaran dalam penggunaannya. Dijelaskan, melalui Satgas Siskeudes ini, maka penggunaan setiap dana desa akan dapat dimonitor langsung oleh Satgas Siskeudes yang sudah dipantau oleh operator, sehingga dana desa dapat dipertanggungjawabkan.

Pjs Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik, menyambut baik keberadaan atau terbentuknya Satgas Siskeudes dalam rangka membangun keuangan desa yang akuntabel, transparan yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Hal inilah yang membuat kades tidak terjebak dalam mengelola keuangan desa. Dalam pasal 72 Undang-undang Desa, ada DD dan dana trasfer lainnya begitu banyak dikelola desa, sehingga BPKP membuat siskeudes yang kemudian dikembangkan.

Melalui siskeudes ini, lanjut dia, maka pengelolaan

(Suara NTB/yon)

CEK DESA - Pjs Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik didampingi Kadis PMD Lotim, Kapolres dan Dandim Lotim mengecek Satgas Siskeudeslingkup Pemkab Lotim yang sedang bekerja, Senin (26/3). keuangan desa akan semakin baik sesuai disertai dokumendokumen yang jelas. Keberadaan satgas ini diharapkan betul-betul melakukan pendampingan terhadap desadesa yang ada di Lotim. Jangan sampai ada satgas bermain mata terlebih bermain tangan dengan kades.

“Kita sangat mendukung pembentukan Satgas Siskeudes

ini, bahkan bila perlu dianggarrkan di APBD perubahan untuk pelatihan terhadap Satgas Siskeudes. Sehingga betul-betul dana desa digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Lebih jauh disampaikan, dana-dana yang masuk ke desa betul-betul didistribusikan untuk kepentingan masyarakat.

Di mana pengelolaannya bisa

transparan, akuntabel dan sistemnya bekerja dengan baik.

Pasalnya jika terjadi suatu kesalahan, maka sistem yang terdapat pada Satgas Siskeudes ini akan menolak langsung secara otomatis.

Artinya keinginan Pemkab Lotim untuk mewujudkan good government dari desa merupakan sesuatu yang harus ditumbuhkan. Ke-

beradaan siskeudes ini, lanjut Ahsanul, menambah kualitas keterbukaan informasi di desa, artinya semua orang dapat mengakses informasi keuangan pada semua desa yang ada di Kabupaten Lotim. “Pengawasan di lapangan juga tetap akan dilakukan karena itu merupakan sesuatu yang penting,” ujarnya dikonfirmasi usai peresmian. (yon)

Diagendakan, Penertiban Bangunan LKPJ APBD 2017, di Gili Meno dan Gili Air Silpa Rp78,42 Miliar Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) akhirnya memantapkan agenda penertiban bangunan yang melanggar sempadan pantai di kawasan Gili Meno dan Gili Air. Di rencanakan, penertiban dilakukan pada pertengahan April mendatang dengan rencana kerja masing-masing selama 4 hari.

Asisten II Setda Lombok Utara, Ir. Hermanto, Senin (26/ 3) mengatakan penertiban akan dilangsungkan pada pertengahan April. Periode itu diambil mempertimbangkan momentum kunjungan ke 3 Gili di Lombok Utara itu memasuki low season (kunjungan rendah).

“Pemda KLU sudah sepakati dengan seluruh tim, termasuk aparat kepolisian dan TNI. Paling cepat pertengahan April dan paling lambat pada minggu ketiga April (dimulai pembongkaran),” ujarnya.

Ia menjelaskan, pada periode penertiban itu dilangsungkan dalam dua tahap. Pada tangal 12 sampai 15 April dilakukan penertiban di Gili Meno, dan berlanjut ke Gili Air pada 17 sampai 20 April. “Yang

jelas tidak boleh lewat dari April,” imbuhnya.

Pada pelaksanaan penertiban, Pemda KLU telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 600 juta untuk membiayai segala kebutuhan tim selama menjalankan pembongkaran. Anggaran tersebut teralokasi di beberapa SKPD sesuai tupoksi.

Misalnya untuk Dinas PU, nantinya akan mengerahkan alat berat, Dishub Kelautan Perikanan akan mengurusi penyeberangan tim. Demikian dengan Dinas LH bertanggung jawab pada urusan pembersihan sisa sampah penertiban.

Usai rapat, Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., meminta agar tim penertiban Pemda KLU mematangkan perencanaan.

Pasalnya, berkaca pada penertiban bangunan sempadan pantai di Gili Trawangan 2017 lalu, masyarakat setempat tidak sedikit yang kecewa.

“Jangan semata penertiban saja, karena ini konteksnya penataan juga,” katanya.

Sejak awal para SKPD juga telah diingatkan, di mana perencanaan dan pelaksanaan

penertiban dilakukan secara menyeluruh melibatkan SKPD terkait dan aparat terkait.

Dari awal perencanaan hingga setelah penertiban, tindak lanjut dari program penataan harus sudah tersusun dengan jelas, sehingga masyarakat melihat rencana pengembangan kawasan oleh pemerintah.

Najmul menilai, persiapan tim sejauh ini cukup baik.

Dalam penertiban nantinya, agar tim tetap mengusung pendekatan humanis kepada masyarakat dan pengusaha pemilik bangunan. “Tetap humanis, tetapi jangan menyampingkan ketegasan. Sosialisasi yang sudah dilakukan, masyarakat sudah paham apa tujuannya,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, jumlah bangunan yang melanggar roi pantai di Gili Meno dan Gili Air masing-masing 41 unit dan 93 unti. Diantara jumlah tersebut, bangunan dibangun dengan konstruksi permanen masing-masing 3 unit di Meno dan 10 unti di Gili Air, dan sebagian besar sisanya dibangun dengan sistem knock down. (ari)

Lokasi RSI KITA Masih Tetap Aset Daerah Selong (Suara NTB) Pembangunan Rumah Sakit Islam (RSI) KITA yang terletak di wilayah Kecamatan Labuhan Haji yang lahan tempatnya berdiri dibantah jika lahan itu dihibahkan Pemda Lombok Timur (Lotim). ‘’Dalam hal ini, Pemda Lotim tidak pernah menghibahkan tanah untuk pembangunan RSI KITA,’’ tegas Kabag Humas dan Protokol Setda Lotim, Ahmad Subhan, SH, Senin (26/3).

Sekarang ini, ujarnya, RSI KITA Lotim sedang dalam proses penyelesaian pembangunan yang dananya bersumber dari anggaran Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Lotim sekitar Rp29,5 miliar. Rumah sakit ini didirikan di atas tanah milik Pemda Lotim seluas 9.372 m² yang berlokasi di jalan raya Tanjung-Labu-

Halaman 4

(Suara NTB/dok)

Ahmad Subhan Dioperasikan oleh Yayasan RSI KITA Lotim dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pengoperasian Barang Milik Daerah antara Pemkab Lotim dengan Yayasan RSI KITA.

“Jadi , tanah barang milik daerah ini tidak dihibahkan, karena Yayasan RSI KITA belum tiga tahun berdiri sehingga belum memenuhi syarat untuk diberikan tanah barang milik daerah dalam status hibah,” tegasnya.

Ditambahkannya, lahan tersebut tidak juga dalam status pinjam pakai karena pinjam pakai itu antarinstansi.

Ditegaskan kembali bahwa penggunaan tanah barang milik daerah ini dalam status untuk dioperasikan oleh RSI KITA dengan segala hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Prosedur dan ketentuan ini sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, seperti pada pasal 68 tentang Penetapan Status Penggunaan

Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain.

Sementara, Pjs Bupati Lotim, H. Akhsanul Khalik, menjelaskan, segala administrasi sudah berjalan sebagaimana mestinya, RSI KITA dibangun oleh yayasan. Yayasan itupun bukan milik perorangan.

Dari hasil pengecekan yang dilakukannya, Ahsanul Khalik menegaskan yayasan itu tidak bisa jadi milik perorangan bahkan itu pernyataan langsung dari pengurus yayasannya.

Ditegaskannya, apa yang diambil saat ini oleh Bazda sudah pada jalurnya. Apabila kemudian ada yang dipersoalkan, maka ia juga mempersilakan persoalan itu dengan cara dibuktikan. Namun secara pribadi dan atas nama pemerintah daerah, pembangunan RSI KITA sudah sesuai dengan jalurnya. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) pada APBD Kabupaten Lombok Utara (KLU) tergolong masih cukup tinggi. Meski terjadi penurunan, angkanya masih relatif besar. Pada paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD tahun 2017 di ruang sidang DPRD KLU Senin (26/3) kemarin, terungkap jumlah Silpa sebesar Rp 78,42 miliar. Angka Silpa APBD 2017 tersebut tercatat lebih rendah dari Silpa APBD tahun 2016 sebesar Rp 80 miliar.

Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., dalam laporannya di DPRD mengungkapkan jumlah pendapatan daerah pada APBD 2017 sebesar Rp 904,026 miliar lebih, terealisasi Rp 910,95 miliar lebih atau 100,77 persen. Angka ini juga menunjuk peningkatkan pendapatan sebesar 0,76 persen dibanding APBD sebelumnya.

Rincian pendapatan daerah itu terdiri dari, PAD terealisasi sebesar Rp 150,94 miliar dari target sebesar Rp 157,23 miliar. Realisasi dana perimbangan sebesar Rp 586,82 miliar dari target Rp 597,62 miliar.Lain-lain PAD yang sah terealisasi 116,09 persen menjadi sebesar Rp 173,17 miliar.

“Tidak tercapainya target PAD karena pada komponen PAD disebabkan oleh belum maksimalnya pengelolaan retribusi daerah terutama di sektor pariwisata, perhubungan dan perizinan,” ujar Najmul.

Sebagai upaya optimalisasi PAD ke depan, Pemkab Lombok Utara akan melakukan sejumlah langkah antara lain, meninjau kembali tarif retribusi, memaksimalkan potensi yang ada dengan mencari pola pengelolaan retribusi yang sesuai dengan karakter dan budaya. Melakukan pengawasan lebih intensif dan melakukan koordinasi dengan OPD pengelola PAD dalam pemutakhiran data potensi dan kerjasama tim.

Sementara pada komponen belanja daerah, Najmul menyebut realisasi belanja sebesar Rp 904,71 miliar atau 92,68 ppersen dari target Rp

976,20 miliar. Realisasi ini meningkat 2 persen dibanding belanja APBD tahun 2016.

Belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL), Belanja Langsung dan Pembiayaan Daerah. Pos BTL mencatatkan angka realisasi sebesar Rp 334,89 miliar dari target Rp 349,15 miliar. Rincian BTL meliputi, belanja pegawai dengan realisasi Rp 229,44 miliar dari target Rp 240 miliar, belanja hibah Rp 6,94 miliar dari target Rp 8,34 miliar, belanja bagi hasil provinsi dan kabupaten/kota Rp10,02 miliar, belanja bantuan keuangan ke provinsi, kabupaten/kota dan pemdes sebesar Rp 82,79 miliar.

Pada pos Belanja Langsung (BL), terealisasi sebesar Rp 569,82 miliar dari target Rp627,05 miliar. Rinciannya belanja barang dan jasa dengan realisasi Rp 251,66 miliar dari target pagu Rp270,52 miliar. Belanja modal terealisasi sebesar Rp 271,70 miliar dari pagu yang disiapkan sebesar Rp 296,07 miliar. Serta belanja pegawai (honorarium) terealisasi sebesar Rp 46,46 miliar dari pagu Rp 60,46 miliar.

Terakhir, pada komponen pembiayaan daerah yang bersumber dari Silpa APBD tahun 2016 tercatat sebesar Rp 80,18 miliar. Dana ini dialokasikan antara lain, untuk penyertaan modal pada PT Bank NTB dan PDAM, dan sisanya untuk membiayai defisit anggaran pada APBD 2017.

“Silpa pada APBD 2017 tercatat sebesar Rp 78,42 miliar, bersumber dari Silpa kegiatan sebesar Rp 72,42 miliar, BLUD RSUD KLU sebesar Rp 2,56 miliar, Faskes tingkat pertama sebesar Rp 2,53 miliar, dan Silpa dana BOS sebesar Rp 886,85 juta.”

“Dengan penjelasan bahwa Silpa yang bersumber dari program dan kegiatan sebagian merupakan belanja yang tidak terealisasi 100 persen atau hanya dibayarkan sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan akan dibayarkan sisanya pada APBD perubahan 2018 sesuai peraturan yang berlaku,” demikian Bupati. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 27 Maret 2018

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Loteng dengan Harian Suara NTB

DPRD Loteng Minta Pemda Fokus Tangani ’’Stunting’’ Praya (Suara NTB)Persoalan anak stunting atau lambat tumbuh merupakan persoalan yang telah lama ada di tengah masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).

Namun baru sekarang mencuat ke permukaan. Setelah melalui pendataan, jumlah anak stunting di daerah ini ternyata cukup banyak. Hal itu dikarenakan, persoalan tersebut selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

Akibatnya, kasus anak stunting di Loteng terus bertambah.

Bahkan saat ini Loteng terma-

suk 100 daerah dengan kasus anak stunting tertinggi nasional. “Ini tidak boleh lagi terjadi.

Mulai saat ini, pemerintah daerah harus mulai memperhatikan penanganan kasus anak stunting ini. Jangan sampai kasusnya terus bertambah. Karena kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah,” ungkap anggota Komisi IV DPRD Loteng, H. Ahmad Supli, S.H., Senin (26/3).

Pemkab Loteng, lanjut Supli, harus benar-benar fokus menangani kasus yang disebabkan oleh kurangnya asu-

Lahan Digusur ITDC

Warga Mengadu ke DPRD Loteng Praya (Suara NTB) Puluhan warga yang tergabung dalam Paguyuban Bile Sungkawe keluarga besar L. Erwin Martakota, Senin (26/3), mendatangi gedung DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Warga datang untuk mengadukan pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), yang dinilai sewenang-wenang menggusur bangunan dan lahan milik warga yang ada di HPL 28 di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, akhir bulan Februari lalu.

Warga mengklaim lahan tersebut masih menjadi hak milik warga, dan meminta pihak ITDC membayar ganti rugi atas kerusakan bangunan yang dialami warga. Terlebih penggusuran lahan dan bangunan tersebut tanpa adanya surat eksekusi dari pihak pengadilan. Tidak hanya itu, warga juga meminta pihak ITDC segera membongkar tembok yang dibangun di lahan yang diklaim warga tersebut.

“Kami minta keadilan. Karena penggusuran yang dilakukan secara semena-mena oleh pihak ITDC,” ungkap L. Supringadi, S.H.,di hadapan Ketua dan anggota Komisi I DRD Loteng yang menerima warga di ruang Banmus DPRD Loteng.

Dalam hal ini ITDC harus bertanggung jawab. Karena atas perbuatannya tersebut, warga pemilik lahan mengalami kerugian yang cukup besar. Bukan hanya secara materil, tapi juga sosial. Karena dengan penggusuran tersebut, warga yang merupakn ahli waris lahan kini sudah tidak punya mata pencarian lagi. Lantaran tempat usahanya sudah digusur secara sepihak oleh pihak ITDC. Lebih lanjut, warga juga meminta pemerintah daerah peduli dengan nasip warga. Karena bukan hanya satu orang warga saja yang lahannya digusur. Tapi banyak warga yang ada di dalam kawasan juga lahanya ikut digusur. “Selama ini kita melihat pemerintah daerah kurang berpihak kepada masyarakat,” timpalnya seraya mengancam akan menggelar aksi sampai ke istana negara di Jakarta, kalau tuntutan dan aspirasi tersebut tidak ditindaklanjuti.

Menanggapi tuntutan warga tersebut, Ketua Komisi I DPRD Loteng, H.L. Rumiawan, S.H., mengaku sudah bisa memahami apa yang dirasakan warga. Sebagai tindaklanjutnya, persoalan tersebut nantinya akan dibahas bersama dalam rapat komunikasi dengan Forkompinda Loteng. Bahkan bila perlu, pihak Paguyuban Bile Sungkawe akan diundang. Guna mencari solusi dan jalan keluar dari persoalan tersebut.

“Kita sebagai wakil rakyat tetap akan mendukung masyarakat. Apapun persoalan yang terjadi, semaksimal mungkin akan kita carikan solusi dan jalan keluarnya.

Supaya masyarakat tidak rugi,” pungkas politisi asal Partai Golkar ini.

Terpisah, Deputi Project Director KEK Mandalika ITDC, H. Adi Sujono didampingi General Affair KEK Mandalika ITDC, I Gusti Lanang Bratasuta, menampik kalau pihaknya semena-mena dalam hal ini. Menurutnya, pihaknya sudah mengikuti prosedur dan tahapan yang ada sebelum melakukan penggusuran, meski lahan tersebut lahan milik ITDC sendiri.

“Tapi karena ditempati oleh warga, maka sebelum digusur kita berikan peringatan terlebih dahulu. Baik itu peringatan secara lisan maupun peringatan tertulis sampai tiga kali. Karena tidak ada respon, akhirnya dilakukan penggusuran secara paksa,” jelasnya.

Penggusuran tersebut juga dikawal aparat kepolisian.

Jadi kalau memang tidak sesuai aturan, polisi pastinya juga tidak akan mau mengawal proses penggusuran. “Semua mekanisme dan prosedur yang berlaku sudah kita jalankan.

Walaupun lahan tersebut lahan ITDC,” tandasnya.

Soal klaim warga kalau lahan tersebut merupakan lahan milik warga, Adi menegaskan itu hanya klaim saja.

Lahan tersebut sudah dijual pada tahun 1997 silam oleh Baiq Semanggi. Dan, itu dikuatkan dengan adanya sertifikat pengalihan hak lahan. Jadi kalau kemudian masih ada warga yang mengklaim, dasarnya apa.

Kalau dasarnya karena ada putusan Mahkamah Agung (MA), lahan tersebut tidak pernah bersengketa.

Jadi dulu pihak BTDC – sebelum menjadi ITDC, saat menerima pelimpahan lahan KEK Mandalika dari pemerintah pusat, status lahan di HPL 28 tersebut sudah dinyatakan clear, tidak ada persoalan.

“Kalau di lahan yang 135 hektar yang dulu bermasalah, kita akui ada persoalan. Tapi kalau lahan di HPL 28 tersebut, tidak ada persoalan,” tegasnya. (kir)

pan gizi pada anak. Dan, persoalan tersebut tidak boleh hanya ditimpakan kepada Dinas Kesehatan (Dikes) semata. Karena banyak aspek yang menjadi penyebab munculnya kasus anak stunting tersebut.

Mulai dari persoalan sosial, kondisi lingkungan serta ekonomi masyarakat. “Ratarata anak stunting itu berasal dari keluarga kurang mampu. Itu artinya, persoalan ekonomi keluarga si anak juga berpengaruh besar. Bukan murni persoalan kesehatan saja,” terangnya.

Dikes dalam hal ini tentun-

(Suara NTB/kir)

H. Ahmad Supli

ya tidak akan bisa sendirian menangani persoalan tersebut.

Tanpa ada keterlibatan dari instansi terkait lainnya. Dalam artian bolehnya penanganan persoalan kesehatan itu menjadi tanggung jawab Dikes. Tapi terkait persoalan sosial, ekonomi dan yang lain, itu tentu butuh keterlibatan instansi pemerintah daerah yang lain.

“Kuncinya sekarang pemerintah harus fokus pada sasaran serta kebersamaan dengan semua instansi terkait.

Kalau semua kita sudah bersinergi, maka seberat apapun

persoalan anak stunting di daerah ini, pasti bisa diselesaikan,” timpalnya. Sebaliknya, walaupun persoalan tersebut ringan tetapi pemerintah daerah tidak fokus menanganinya maka hasilnya juga tidak akan maksimal.

Untuk bisa fokus, maka validasi data menjadi aspek yang paling utama untuk dipenuhi.

Sehingga pihaknya berharap instansi terkait bisa melakukan pendataan dengan benar.

Supaya data anak stunting yang diperoleh nanti benar-benar valid sesuai kondiri riil

yang ada ditengah masyarakat, by name by address.

Kalau datanya sudah lengkap dan valid, maka program yang akan dijalankan bisa lebih fokus. Langsung menukik kepada sasaran sesuai data yang ada. Dengan begitu pencapaian program akan bisa lebih optimal lagi.

“Validasi data sasarah program itu merupakan aspek maha penting yang harus dipenuhi. Khususnya dalam upaya penanganan kasus anak stunting di daerah ini,” ujar politisi asal PKS ini. (kir/*)

Berinvestasi di KEK Mandalika Dipastikan Aman Praya (Suara NTB) Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lombok Tengah (Loteng), L. Pathul Bahri, S.IP., menegaskan keamanan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sangat kondusif. Sehingga para calon investor tidak perlu khawatir kalau ingin berinvestasi di kawasan Mandalika. Karena berinvestasi di KEK Mandalika dipastikan aman.

Penegasan tersebut disampaikan Pathul, saat grounbreaking pembangunan Royal Tulip Hotel di Kuta, Senin (26/3). “KEK Mandalika sudah sangat kondusif untuk berinvestasi. Jadi para calon investor yang mau berinvestasi, tidak perlaku khawatir lagi soal keamanan,” tegasnya.

Saat ini, untuk mendukung keamanan di Loteng secara umum dan khususnya KEK Mandalika, Pemkab Loteng sudah membentuk Badan Keamanan Desa (BKD). Di mana di Loteng, ada sekitar 4.000 orang anggota BKD yang kini menjadi salah satu tulang punggung dalam upaya mendukung keamanan di wilayah ini.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pariwisata NTB, Drs. H.L.Moh. Paozal, M.Si., di tempat yang sama.

Dikatakannya, masyarakat di sekitar kawasan juga

sudah sangat welcome dengan rencana investasi di kawasan Mandalika.

Tidak ada satupun yang menolak.

Pasalnya, sekarang masyarakat sudah sadar akan pentingnya pariwisata. Dalam rangka mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar. Terlebih lagi masyarakat di sekitar KEK Mandalika. Karena dengan semakin banyaknya investasi yang masuk di KEK Mandalika, maka lapangan kerja yang tersedia kini semakin banyak.

Pemerintah daerah dalam hal ini juga akan siap mendukung dan membantu para investor. Agar bagaimana investasi yang ada bisa segera terealiasi. “Kami pemerintah daerah 24 jam siap membantu jika ada persoalan.

Yang penting investor mau dan benarbenar serius untuk berinvestasi di KEK Mandalika,” timpal Paozal.

Terpisah, General Affair KEK Mandalika ITDC, I Gusti Lanang Bratasuta, mengatakan Hotel Royal Tulip yang saat ini mulai dibangun merupakan hotel kedua yang dibangun, setelah Pullman Hotel, dengn nilai investasi mencapai Rp 400 miliar lebih. Nantinya akan ada 198 kamar hotel yang dibangun dengan 18 pool villa.

Pembangunan Hotel Royal Tulip melibatkan investor Tiongkok dengan rekanan nasional, dengan target pembangunan selama 1,7 tahun. Jadi akhir tahun 2019 mendatang, Hotel Royal Tulip sudah selesai dibangun dan bisa segera beroperasi.

Setelah itu, pada pertengahan bulan April mendatang juga akan ada pembangunan Paramount Picure, sebanyak 300 kamar. “Jadi tahun ini ada beberapa hotel yang mulai dibangun.

Sehingga yang paling penting sekarang bagaimana kesiapan masyarakat di daerah ini. Karena dengan terbangunnya hotel-hotel tersebut, maka tentunya akan butuh tenaga kerja yang cukup banyak. Peluang inilah yang harus ditangkap oleh masyarakat didaerah ini,” ujar Brata. (kir)

BATU PERTAMA – Plt Bupati Loteng, L. Pathul Bahri, memasang batu pertama tanda dimulainya pembangunan Hotel Royal Tulip di KEK Mandalika Kuta, Senin (26/3).

Buruh Tani di Lobar Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Giri Menang (Suara NTB) Lebih dari 79 ribu warga yang berprofesi sebagai buruh tani di Lombok Barat (Lobar) hidup di bawah garis kemiskinan. Hal inilah menjadi persoalan yang dihadapi Lobar sehingga perlu ditangani maksimal.

“113 ribu jiwa penduduk miskin di Lobar, 79 ribu diataranya petani penggarap (buruh tani) masih miskin,” kata wakil ketua DPRD Lobar, H. Sulhan Mukhlis. Disampaikan, 79 ribu jiwa buruh tani atau petani penggarap bekerja pada saat tertentu seperti saat petani panen. Mereka inilah yang perlu banyak diberikan bantuan hibah dan bansos.

Pihaknya menyatakan pada Musrenbang pada bulan Februari lalu pihak Dewan diminta untuk menyampaikan program pokir Dewan. Pihaknya menyampaikan hasil reses menyimpulkan bahwa masyarakat Lobar butuh saluran, irigasi, jalan, hibah dan bansos. Sehingga beberapa program inilah menjadi program besar pokir Dewan yang disalurkan SKPD. Anggaran untuk pokir ini hanya Rp 70-80 miliar dari total Rp 300 miliar lebih anggaran belanja modal. Ada sekitar Rp 200 miliar lebih belanja modal yang lain sehingga tidak semua program dari pokir yang dikelola oleh SKPD. Menurutnya, tidak logis kalau semua program dianggap dari pokir. Belum lagi dana belan-

(Suara NTB/her)

BURUH TANI – Beberapa buruh tani tengah bercocok tanam di lahan pertanian milik tuan tanah. ja barang dan jasa sehingga total belanja ke masyarakat mencapai Rp 500-600 miliar lebih.

Sementara itu, Kepala Bappeda Lobar, Dr. H. Baehaqi mengakui dari persentase kemiskinan Lobar ada di nomor 3 level NTB. Namun menurutnya, kemiskinan bukan karena faktor makanan,

namun non makanan. Faktor non makanan yang dimaksud, yakni terkait elektrifikasi (perbandingan warga yang terlayani listrik), akses air bersih, dan rumah kumuh. “Tapi kan hanya kemiskinan tinggi, pertumbuhan ekonomi memimpin, gini rasio terbaik, bupati dapat penghargaan inspirator, apalagi IPM dari no-

mor 8 menjadi nomor empat, “jelas Baehaqi.

Untuk mengentaskan kemiskinan ini, pihaknya sudah membuat program tepat lokus di mana kantong kemiskinan, seperti garam rakyat di Sekotong. Bahkan Sekotong menjadi produsen garam yang siap ekspor, punya SNI sehingga tidak hanya bisa beredar di

Lobar namun di luar daerah.

Garam ini menjadi branding Lobar, bahkan trade mark-nya Sekotong. Selain itu, pihaknya telah melaksanakan program akses air bersih. Kedepan, penggunaan produk lokal untuk kebutuhan makan-minum SKPD juga diterapkan untuk memberdayakan pengusaha kecil lokal. (her)

Mekaki Marathon Dipastikan Ruas Jalan Penujak-Mangkung Ditanami Pisang Tetap Terlaksana Rusak Parah

Praya (Suara NTB)Puluhan warga Desa Bonder Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah (Loteng), menggelar aksi menanam pisang di tengah ruas jalan Penujak-Mangkung, Senin (26/3). Aksi dilakukan warga sebagai bentuk protes atas kondisi ruas jalan tersebut yang kini sudah rusak parah.

Warga bersama para sopir dump truck mulai menggelar aksi sekitar pukul 08.30 wita.

Warga mengaku kesal dengan kondisi ruas jalan tersebut yang tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah daerah. Padahal ruas jalan tersebut merupakan jalan strategis kabupaten dan juga jalan pariwisata menuju kawasan wisata Selong Belanak.

“Tuntutan kami sederhana, segera perbaiki ruas jalan ini,” tegas Sahidin, koordinator aksi.

Karena kalau tersebut sangat vital. Lantaran merupakan jalan pariwisata yang setiap

hari banyak dilalui warga dan utamanya lagi para wisatawan.

Baik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Saat aksi berlangsung, Majrun, salah seorang anggota DPRD Loteng melintas dan langsung dicegat oleh warga peserta aksi. Warga sendiri langsung dikumpulkan dan diberikan penjelasan oleh Majrun. Menurutnya, ruas jalan PenujakMangkung tersebut sudah masuk dalam rencana ruas jalan yang akan diperbaiki oleh pemerintah daerah. Nantinya, ruas jalan tersebut akan diperbaiki menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Karena kalau mengandalkan anggaran Pemkab Loteng sendiri, tidak akan mampu.

“Pengerjaan ruas jalan ini sudah masuk rencana tahap dua,” jelasnya. Setelah sebelumnya, pemerintah daerah memperbaiki ruas jalan Mangkung-Selong Belanak.

(Suara NTB/kir)

TANAM PISANG - Warga menanam pisang di tengah ruas jalan Penujak - Mangkung di Desa Bonder yang kondisinya rusak parah, Senin (26/3).

Artinya, apa yang menjadi tuntutan warga dan para sopir sebenarnya sudah dipikirkan oleh pemerintah daerah. Hanya saja masih menunggu waktu pelaksanaannya saja.

Meski demikian, warga mengaku masih belum puas.

Warga sendiri berencana akan melanjutkan aksinya ke Dinas PUPR Loteng, Selasa besok (hari ini,red). Guna mendapat kejelasan soal status dan rencana perbaikan ruas jalan tersebut. Setelah itu warga kemudian membubarkan diri. (kir)

Giri Menang (Suara NTB)Pelaksanaan event Mekaki Marathon 2018 nampaknya akan diundur dari waktu yang sebelumnya pelaksanaan ditetapkan pada akhir April. Hal ini lantaran hingga kini belum ada kepastian dari pihak sponsor terkait pelaksanaannya.

“Mungkin akan mundur dari bulan April, tapi kita tetap optimis tahun ini kita laksanakan,” ungkap Kepala Dispar Lobar, Ispan Junaidi yang dikonfirmasi di kantornya, Senin (26/3). Terkait kemungkinan pelaksanaan event tersebut akan dilakukan setelah pelaksanaan Pilkada 2018, Ispan belum dapat memastikannya. “Kita masih menunggu keputusan sponsor, ini belum final. Saya harapkan kita tetap bisa laksanakan,” ujarnya.

Lantas bagaimana komunikasi terakhir dari pihak Event Organizer (EO) ?. Menurunya komunikasi terus berjalan, bahkan minggu ini pihak EO akan datang menemui dirinya untuk memastikan pelaksanaannya. Bahkan pihak EO sendiri tetap memperjuangkan pelaksanaan event Mekaki Marathon di pusat.

Hanya saja karena adanya pelaksanaan Asian Games 2018, BUMN sebagai sponsor lebih diarahkan oleh Presiden untuk kesuksesannya. “Dan kita paham saja dengan situasi sekarang, terutama keadaan fiskal, mudah-mudahan kedepan kita bisa laksanakan. Insya Allah tetap terlaksanan tahun ini, tetapi dimundurkan,” katanya.

Menurut Ispan, pengunduran waktu pelaksanaan mungkin akan lebih baik. Sebab

persiapan baik secara fisik maupun psikologis akan lebih matang dilakukan pihaknya demi kesuksesan event tersebut. “Karena kita tidak menargetkan muluk-muluk, jadi event ini tetap kita laksanakan, dan kualitasnya harus lebih baik dari tahun lalu, itu target kita,” jelasnya. Sedangkan untuk persiapan secara teknis, dikatakan Ispan tidak ada masalah.

Sebab pihaknya menyerahkan kepada pihak official resmi yang memiliki lisensi dan kompeten dalam pelaksanan event internasional.

Kemudian pihaknya tetap berkoordinasi dengan pihak Balai Jalan untuk infastruktur jalan yang akan menjadi rute mekaki marathon. Sehingga pihaknya beharap jalan tersebut akan lebih rapi dari tahun lalu. (her)

SUARA NTB Selasa, 27 Maret 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Malam Anugerah Pemilihan Duta Genre di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Sumbawa menggelar Malam Penganugerahan Duta Generasi Berencana (Genre) tahun 2018 di Gedung Serbaguna desa Nijang Kecamatan Unter Iwes.

Dihadiri Bupati Sumbawa, yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Aparatur dan Kemasyarakatan, Kepala DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa, Camat, Kepala Desa dan tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa Drs. H. Ibrahim S. Patawari menyatakan generasi muda saat ini diharapkan kelak menjadi generasi yang membanggakan karena generasi muda merupakan pilar utama harapan bangsa masa depan. Generasi mudalah yang akan menggantikan estafet kepemimpinan di daerah mau-

pun di tingkat nasional.

Di era yang dikenal dengan istilah bonus demografi, adalah suasana ketika usia penduduk diangkatan kerja menjadi porsi terbesar dari jumlah penduduk, yang diharapkan mampu menanggung beban hidup keluarga, hal ini terjadi ketika generasi muda sudah mempersiapkan diri sejak dini. Banyak persoalan yang menghantui dan menghadang kemajuan generasi muda, seperti narkoba, sex bebas, minuman keras dan kenakalan remaja.

“Apa yang kita lakukan malam ini adalah salah satu upaya untuk mengeliminasi dan menghilangkan sedikit demi sedikit pengaruh jelek yang merusak generasi kita, dan sebagai upaya menyiapkan diri untuk menjadi pemimpin di masa depan,” ujarnya.

Bupati Sumbawa dalam sambutannya yang disampaikan oleh Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Aparatur dan Kemasyarakatan Ir.

(Suara NTB/arn)

Para peserta pemilihan Duta Genre 2018 Kabupaten Sumbawa.

A. Yani menyatakan remaja saat ini merupakan generasi milenial yang hidup dalam alam keterbukaan berekspresi. Kondisi itu memungkinkan munculnya beragam persoalan di kalangan remaja, terutama dengan

adanya pengaruh negatif.

Demikian pula seiring dengan kemudahan dan kebebasan informasi, terjadi perubahan besar terhadap perilaku remaja yang bisa dikatakan memprihatinkan. Sehingga dengan adanya kegia-

agar nilai-nilai dalam program Genre dapat diaplikasikan sekaligus memberikan banyak motivasi yang pada akhirnya para siswa lebih antusias untuk ikut membangun masyarakat, dan mengajak para siswa lainnya untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Sebab generasi muda merupakan pelopor perubahan dan menjadi garda terdepan bagi kejayaan bangsa.

“Saya berharap melalui kegiatan ini akan muncul remaja-remaja kita yang tangguh yang dapat menjadi contoh dan mampu memotivasi remaja lainnya menjadi generasi berencana, remaja yang mampu merencanakan masa depannya dengan baik,” ujarnya.

Peserta pemilihan Duta Genre tahun 2018

tan pemilihan Duta Genre akan sangat membantu dalam membangun kesadaran para remaja untuk bertindak sesuai norma dan etika yang ada. Dengan mengajak remaja menjadi generasi berencana, diharapkan akan mampu menjadi remaja yang tangguh dan siap menghadapi masa depan dengan terencana.

Melalui program Genre, remaja dibina dan diarahkan untuk mampu menjalani masa transisi kehidupan remaja. Masa transisi dimaksud dibagi ke dalam lima transisi kehidupan (five life transitions), yaitu: melanjutkan sekolah (continue learning); mencari pekerjaan (start working); memulai kehidupan berkeluarga (form families); menjadi anggota masyarakat (exercise citizenship); dan mempratikkan hidup sehat (practice healthy life).

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah pendampingan orangtua maupun guru

berjumlah 32 orang dari berbagai kecamatan dan sekolah.

Adapun pemenang dari kategori jalur masyarakat putra atas nama M. Mikail dari kecamatan Moyo Hulu, pemenang kategori putri atas nama Carmelita Kusuma Nananingtiyas dari kecamatan Unter Iwes. Sedangkan dari kategori jalur pendidikan putra dimenangkan oleh Farras dari SMA Negeri 1 Alas dan untuk putrid atas nama Azizah dari SMA Moyo Hilir. (arn/*)

H. Ibrahim S. Patawari

Sidik Kasus Tanah Urug

Jaksa Periksa Ketua PPHP dan Pemodal

Sumbawa Besar (Suara NTB)Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa mulai melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait kasus dugaan penyimpangan proyek tanah urug Pasar Brang Bara. Pemeriksaan dalam tahap penyidikan tersebut mulai dilakukan Senin (26/3). tanah urug. Pemeriksaannya dilakukan di ruang Kasi Pidsus Kejari Sumbawa sekitar pukul 09.00 Wita hingga pukul 11.00 Wita.

Arif Alamsyah yang didampingi penasehat hukumnya, Surahman MD, S.H., M.H kepada wartawan usai pemeriksaan menyebutkan, dalam pemeriksaan semua yang disampaikannya sama seperti sebelumnya. Seputar tupoksinya sebagai PPHP dan sepengetahuannya terhadap adanya proses kegiatan proyek.

Pihaknya mengaku tidak menerima hasil pekerjaan.

Karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang

Pasca Penertiban Pasar Bayangan

DPRD KSB Minta Pemerintah Buat Solusi Berkelanjutan bagi Pedagang Taliwang (Suara NTB) – Penertiban pasar bayangan yang dilakukan Dinas Polisi Pamong Praja (Pol-PP) Kaupaten Sumbawa Barat (KSB) baru-baru ini mendapat respon dari berbagai pihak. Pro kontra bermunculan di tengah masyarakat karena tidak sedikit yang menilai penertiban itu berebihan.

Namun demikian dalam rangka penegakan aturan, langkah pemerintah itu banyak juga memperoleh dukungan. Termasuk dari kalangan DPRD setempat. Meski demikian, lembaga penyerap asiprasi masyarakat ini meminta pemerintah agar membuat solusi berkelanjutan bagi para pedagang yang telah dipindah berjualan di pasar Tanah Mira.

“Harapan kami tidak selesai sampai disitu saja. Harus ada solusi lanjutan bagi mereka dan seluruh pedangan di pasar Tanah Mira,” tegas wakil ketua DPRD KSB, H. Amir Ma’ruf Husain, S.PdI kepada Suara NTB, Senin (26/3).

Ia menyampaikan, sebenarnya ada sejumlah alasan para pedagang bertahan berjualan di pinggiran jalan dan pekarangan rumah warga dalam kota selama ini. Mereka beranggapan berjualan di Tanah Mira, pasar resmi yang disiapkan pemerintah terlalu jauh dari pemukiman. Dengan dalih itulah kemudian pedagang lebih memilih berjualan memanfaatkan lapak pasar bayangan meski mereka tahu hal itu melanggar aturan.

Kedua soal lapak di dalam pasar, para pedagang yang berjualan di pasar bayangan kebanyakan tidak mendapatkan tempat di Pasar Tanah Mira. Hal ini pun membuat mereka terpaksa membuka lapak langsung dekat pemukiman warga di dalam kota Taliwang. “Kebetulan kan ada beberapa titik pasar bayangan yang selama ini memang posisinya strategis,” papar Amir Ma’ruf.

Untuk mengatasi kondisi itu, Amir Ma’ruf pun menyarankan pemerintah agar membuat solusi lanjutan bagi para pedagang yang telah ditertibkan berjualan di pasar bayangan dalam kota selama ini. Pertama membuat aturan yang mewajibkan masyarakat membeli kebutuhan hariannya di pasar Tanah Mira, kedua menyediakan lapak bagi para pedagang yang telah ditertibkan di pasar Tanah Mira. Dan ketiga membuat aturan berupa larangan bagi setiap jenis pedagang untuk menjajakan barang dagangannya langsung ke pemukiman warga.

“Ini harus dibuat aturan yang tegas oleh pemerintah. Karena kalau tidak, perlahan pedagang akan kembali lagi menempati lapak bayangan dalam kota,” sebut politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini.

Selanjutnya Amir Ma’ruf juga meminta pemerintah membuat aturan bagi warga yang selama ini menyewakan pekarangan rumahnya untuk lapak berdagang. Aturan tersebut sangat diperlukan sebab selama ini dalih pedagang bertahan berjualan di dalam kota karena lokasi mereka masuk dalam areal milik pribadi.

“Ini juga harus ditertibkan. Warga jangan lagi membuat aturan sendiri menyewakan pekarangan mereka untuk berdagang,” tandasnya.

Terakhir ia berharap, upaya penertiban yang dilakukan oleh pemeritah melalui Satpol-PP ini tetap dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Sementara ini saya lihat sudah bagus cara Satpol-PP ini. Tapi yang perlu ditekankan tugas pemerintah tidak sampai disitu saja karena kalau tidak disiapkan opsi-opsi lanjutan maka tidak menutup kemungkinan pedagang kembali lagi seperti dulu (berjualan di dalam kota),” pungkasnya. (bug)

ditentukan. Mengenai kontrak proyek dan lain sebagainya, dirinya tidak mengetahuinya. “PPHP tidak menerima hasil pekerjaan.

Karena kualitasnya tidak sesuai dengan spek. Pemadatan juga tidak dilakukan sesuai dengan jangka waktu pengerjaan,” terangnya.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Sumbawa, Anak Agung Raka PD, S.H membenarkan adanya pemeriksaan dua orang saksi tersebut. Pemeriksaan ini adalah yang pertama dalam tahap penyidikan. Pihaknya masih akan memanggil saksi lainnya untuk dimintai keterangan. Termasuk

(Suara NTB/ind)

TANAH URUG - Kondisi Pasar Brang Bara, Senin (26/3). Saat ini, Kejari Sumbawa mulai melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait kasus dugaan penyimpangan proyek tanah urug di pasar ini.

KSB Siapkan Lahan 2,5 Hektar untuk Dam Lang Sinyur

Program Perkebunan

Distan Sumbawa Kembangkan Kelapa dan Tembakau di 2018 Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Sumbawa, H. Syahri, menjelaskan fokus programnya pada tahun ini.

Berupa pengembangan kelapa, tembakau, kopi dan komoditi lainnya. Baik itu bantuan dari pusat maupun dukungan dari APBD Kabupaten.

Untuk program dari pusat, pada tahun ini, ada peremajaan kelapa pada areal seluas 200 hektar di wilayah kecamatan Alas Barat, Utan, Buer, Labuan Badas dan kecamatan Pelampang. Dengan jenis kelapa kualitas nasional. Kelompok tani nantinya akan diberikan bibit kelapa termasuk sarana produksi. Seperti pupuk dan pestisida.

Ada pula program perlua-

(Suara NTB/arn)

H. Syahri san pohon induk kelapa dalam varitas mastutin. Pada lahan seluas 250 hektar di wilayah kecamatan Lape, Unter Iwes dan Moyo Hulu. Sekarang ini

tengah dilakukan pendaftaran Calon Petani Calon Lokasi (CPCL). Dilanjutkan dengan sosialisasi. “Penanaman kelapa sekitar dimulai musim hujan yang akan datang untuk program peremajaan. Sedangkan penanaman pohon induk kelapa mastutin sekitar akhir Maret,” jelasnya.

Berikutnya, program pengembangan kapas seluas 150 hektar di desa Pelat kecamatan Unter Iwes. Sedangkan dukungan dari APBD Kabupaten berupa pengembangan tembakau raja di wilayah Buer, Utan dan kecamatan Alas Barat. Bentuknya bantuan demonstrasi area. Ada pula stimulan bantuan pupuk ke petani dan juga alat perajang tembakau. Untuk petani kopi akan diberikan bantuan mesin pengupas kopi. (arn/*)

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat saat ini tengah menyiapkan lahan sekitar 2,5 hektar di Desa Sekongkang Atas, Kecamatan Sekongkang. Bahkan untuk merealisasikan hal ini pemerintah setempat sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 500 juta.

Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setda KSB, M. Endang Arianto S. Sos, M. M kepada wartawan, Senin (26/3) mengatakan, tahapan untuk proses pembebasan lahan ini sudah dilakukan pengukuran dengan melibatkan tim dari KPH Sejorong. Keterlibatan KPH ini dilakukan untuk memastikan jumlah lahan yang harus dibayar oleh Pemda.

Hal tersebut dilakukan karena antara hutan lindung dan lahan milik warga sangat berdekatan. Sehingga tidak ada pembayaran lahan yang masuk hutan lindung nantinya. Selain itu, pihaknya dalam waktu dekat juga akan segera melakukan sosialisasi kepada pemilik lahan yang diketahui hanya dua orang tersebut, supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Dalam waktu dekat, kita segera mengundang dua pemilik lahan untuk membicarakan terkait ganti rugi lahan ini. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar, karena hingga saat ini belum ada penolakan,” ungkapnya.

Dia mengatakan, untuk pembangunan dam tersebut, pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran sekitar Rp6,4 miliar dari APBN tahun 2018.

Saat ini juga,

Banyak Target Belum Tuntas

Ribuan Usulan Masuk Musrenbang Tahun Ini Sumbawa Besar (Suara NTB) Dari hasil Musrenbang kecamatan untuk RKPD 2019, diperolah total usulan Musrenbang kecamatan sebanyak 1.983 usulan. Sementara disisi lain, masih banyak target pembangunan belum tuntas.

Hal tersebut terungkap Pra Musrenbang, Senin (26/3) di kantor Bupati Sumbawa. Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah menyampaikan sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019, kegiatan pramusrenbang diharapkan berlangsung transparan, partisipatif dan akuntable. Masing-masing perangkat daerah, dalam menyusun RKPD mengacu secara konsisten dengan rencana strategis perangkat daerah dan RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi misi pemerintahan Husni-Mo. Hal tersebut penting untuk terus dicermati, mengingat hasil evaluasi tahun sebelumnya masih banyak target-target pembangunan daerah yang masih membutuhkan kerja keras dan upaya inovatif kita dalam rangka menuntaskannya, sesuai dengan rentang waktu RPJMD yang telah ditetapkan.

Wabup berharap semua perangkat daerah lebih memfokuskan

program-kegiatan prioritas, terutama berkaitan dengan pemerataan pembangunan. Dalam memperbaiki distribusi kesejahteraan masyarakat, pemerintah mendorong peningkatan taraf penghidupan dengan fokus sasaran kelompok masyarakat dalam rentang 40 persen terbawah. Upaya pemerintah dimaksud adalah mendorong peningkatan kualitas hidup melalui penyelenggaraan pelayanan dasar terutama pelayanan pendidikan, kesehatan, perumahan dan kesejahteraan sosial secara terjangkau dengan kualitas yang merata. Upaya-upaya terpadu lintas sektor juga harus dirumuskan secara matang terutama dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Disamping itu, pemerintah daerah juga terus mengupayakanpemerataaninfrastruktur wilayah dan menjaga agar suasana tetap kondusif. Pemerataan pembangunan juga harus diupayakan melalui pengembangan produk unggulan sesuai potensi ekonomi wilayah setempat. Oleh sebab itu, Wabup meminta agar keberadaan pengusaha pemula, usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi bisa difasilitasi untuk dapat mengembangkan produk unggulan yang ada di wilayah masing-masing.

Sementara itu, Kepala Bappeda Ir. H. Iskandar, M.ec.Dev melaporkan dari hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan forum lintas perangkat daerah yang berlangsung l 19-21 Maret 2018 lalu, ada beberapa catatan penting yang perlu disampaikan antara lain tentang ususlan-usulan prioritas mesrenbang kecamatan yang pada tahun lalu relatif baik.

Namun pada tahun 2018 masih terjadi ususlan-usulan musrenbang yang belum sepenuhnya menggambarkan prioritas kecamatan, baik dari aspek kewenangan, prioritas penanganan, volume maupun anggarannya.

Dari hasil musrenbang kecamatan untuk RKPD 2019, diperolah total usulan musrenbang kecamatan sebanyak 1.983 usulan. Dari total usulan tersebut ada 752 usulan yang sudah terverifikasi oleh kecamatan dan perangkat daerah pada forum lintas perangkat daerah. Ususan tersebut kemudian diselaraskan kembali oleh perangkat daerah dengan rancangan renja perangkat daerah terkait prioritas penanganan, volume, lokasi, dan alokasi pagu indikatif, untuk kemudian melalui pra musrenbang akan disampaikan oleh masingmasing perangkat daerah. (arn)

(Suara NTB/ils)

Pantauan Suara NTB, saksi yang diperiksa yakni Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang juga sebagai Kabid Pasar Bapenda Sumbawa, Arif Alamsyah.

Yang bersangkutan datang ke Kejari Sumbawa didampingi penasehat hukumnya, Surahman MD SH, MH. Pemeriksaan dilakukan di ruang Seksi Intelijen mulai pukul 09.00 Wita dan diistirahatkan pukul 12.00 Wita.

Pemeriksaan pun kembali dilanjutkan hingga sekitar pukul 16.00 Wita. Di hari yang sama, jaksa juga melakukan pemeriksaan terhadap Ahmad, pemodal dalam proyek

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga selaku kepala Bapenda Sumbawa akan diperiksa Selasa (27/3).

Dalam tahap penyidikan ini ada 8 saksi yang akan diperiksa. Yakni pihak-pihak yang terkait baik dari instansi maupun swasta. Minggu ini enam saksi diperiksa dan dua orang minggu depan.

“Pemeriksaan saksi ini mulai minggu ini sampai minggu depan,” ujarnya.

Sejauh ini pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Meskipun demikian, calon tersangka sudah dikantongi. Hanya saja pihaknya belum membeberkan calon tersangka tersebut. “Semua yang diperiksa berpeluang jadi tersangka. Saat ini kami melakukan pemeriksaan untuk menentukan tersangkanya,” pungkasnya. (ind)

M. Endang Arianto

proses tender sedang berjalan di BWS Nusa Tenggara I untuk bisa dilaksanakan sesegera mungkin. Tentu lahan yang akan dibebaskan tersebut hanya badan embung serta genangan airnya saja.

Sementara untuk jaringan irigasinya masih menunggu kebijakan lainnya yang disesuaikan dengan porsi anggaran yang ada. Pihaknya juga sangat berharap kepada masyarakat untuk bisa mendukung pelaksanaan pembangunan dam ini, sehingga asas manfaatnya bisa maksimal dirasakan masyarakat.

“Kami sangat berharap masyarakat mendukung pembangunan dam lang sinyur ini karena asas manfaatnya sangat besar. Sehingga hasil pertanian juga bisa maksimal bagi masyarakat setempat,” imbuhnya.

Ia menyebutkan, keberadaan dam ini diyakini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.

Hal ini terjadi karena usulan untuk bisa terbangunnya dam di lokasi tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2010 lalu.

Dam ini bisa menjadi salah satu solusi pengentasan masalah kekeringan yang setiap tahunnya terjadi.

Sementara dari sektor pertanian, dam ini diharapkan mampu mengaliri 200 hektar lahan tidur yang ada. Sehingga peningkatan ekonomi akan terjadi merata di wilayah setempat. “ Kami sangat yakin jika dam ini bisa terbangun, perekonomian masyarakat akan semakin maksimal dan tidak akan terjadi ketimpangan ekonomi yang cukup jauh,” tukasnya. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 27 Maret 2018

Halaman 7

UPTD Dikmen Diminta Telusuri Dugaan Manipulasi Peserta USBK Dompu (Suara NTB) UPTD Layanan Dikmen dan PK – PLK Kabupaten Dompu diminta untuk menelusuri SMA/SMK yang diduga memalsukan peserta USBK agar sesuai jumlah peserta yang terdaftar. Selain sebagai pelanggaran atas pemalsuan data siswa, praktik tersebut juga dapat merusak kualitas pendidikan dan generasi bangsa. Dinas Dikpora Provinsi maupun Kabupaten juga dituntut meningkatkan pengawasan terhadap operator.

Sekretaris Komisi 3 DPRD Dompu, Ismul Rahmadin, S.Pd.I kepada Suara NTB di kediamannya, Senin (26/3) kemarin mengungkapkan, indikasi ada sekolah yang memanipulasi peserta USBK tingkat SMA/SMK harus ditindak lanjuti oleh Dinas Dikpora Provinsi melalui UPTD Layanan Dikmen dan PK – PLK Kabupaten.

Manipulasi peserta dengan mengikutkan siswa yang tidak sesuai nama peserta yang ter-

daftar merupakan pemalsuan data. Apalagi siswa yang sebenarnya sudah lama tidak aktif sebagai siswa di sekolah tersebut.

“Kalau ini tidak ditelusuri dan ditindak, praktik ini akan berdampak pada tindak pidana lainnya. Seperti pemalsuan ijazah dan lainnya,” katanya.

Manipulasi peserta USBK seperti ini, kata Ismul, merupakan perbuatan yang sudah terencana dan sistematik oleh pihak sekolah, bahkan bisa melibatkan jajaran Dinas Dik-

pora. Karena data siswa peserta USBK/UNBK berdasarkan Dapodik dan data ini dicatat oleh operator.

Siswa calon peserta tidak mungkin terdaftar sebagai peserta bila belum menyelesaikan program studi sejak kelas 1 hingga kelas 3. “Apalagi sampai siswa pengganti sebagai peserta USBK sampai dibayar pihak sekolah. Ini sudah keterlaluan,” katanya.

Mantan kepala SMA Kosgoro Dompu ini mengatakan, pihak

sekolah yang memanipulasi data peserta USBK sebagai perbuatan yang nekad. Padahal ketidak hadiran peserta saat pelaksanaan US atau UN merupakan hal biasa terjadi. Yang rugi juga justru siswa itu sendiri dan pihak sekolah bisa melaporkan sesuai kondisi sebenarnya.

“Kalau siswa sebenarnya 8 orang dan dilaporkan 15 orang dengan melibatkan siswa pengganti, ijazah 7 orang itu akan diberikan kepada siapa? Apakah kepada siswa pengganti, atau siswa pemilik nama, tapi tidak ikut USBK?,” tanya Ismul.

Namun ia menduga, manipulasi dan pemalsuan peserta USBK oleh pihak sekolah untuk mendapatkan biaya lebih dari negara. Karena anggaran BOS maupun beasiswa miskin diberikan negara ke sekolah berdasar-

kan dapodik. Selain itu, jumlah peserta USBK/UNBK ikut menentukan biaya pelaksanaan USBK/UNBK yang akan diterima pihak sekolah dari negara.

“Mumpung informasinya sudah ada, saya rasa tidak sulit bagi Dinas Dikpora untuk menemukan sekolah yang melakukan manipulasi peserta USBK,” ungkapnya.

Koordinator Pengawas (Korwas) SMA/SMK Kabupaten Dompu, Drs Suaidin Usman saat dihubungi secara terpisah, mengaku sulit untuk melacak sekolah yang memanipulasi peserta USBK, apalagi sekolah tersebut sekolah swasta. Terkecuali ada laporan, pihaknya bisa langsung melacaknya dengan melakukan klarifikasi ke sekolah. Apalagi pengawasan yang dilakukan tidak terlalu

fokus pada siswa, tapi lebih kepada proses KBM oleh guru.

“Kalau (sekolah) negeri mudah. Tapi kalau swasta, ndak mungkin dilacak. Karena datanya diimput oleh mereka (sekolah swasta) sendiri.

Apalagi laporan oleh sekolah swasta itu tiap bulan dan selalu ada perubahan,” katanya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, terdapat SMK swasta di Dompu yang diduga memalsukan peserta USBK. Dari 15 orang peserta, 7 orang diantaranya diambil dari siswa kelas 1 sebanyak 2 orang dan siswa kelas 2 sebanyak 5 orang. Siswa kelas 1 dan kelas 2 ini dibayar oleh pihak sekolah sebagai peserta pengganti Rp70 ribu per orang. Mereka diminta ikut USBK dengan nama seniornya yang sudah lama tidak sekolah

(Suara NTB/ula)

Ismul Rahmadin karena menikah, pindah sekolah dan tidak ingin sekolah. (ula)

Jabatan Segera Berakhir, Walikota Bima Pamit Kota Bima (Suara NTB) – Walikota Bima, H. M. Qurais H. Abidin pamit kepada seluruh anggota DPRD dan masyarakat Kota karena pada bulan Juli mendatang masa jabatannya sebagai Walikota selama dua periode akan segera berakhir.

Hal itu disampaikannya pada rapat paripurna DPRD Kota Bima dalam agenda penyampaian penjelasan terhadap LKPJ tahun 2017 dan LKPJ akhir masa jabatan Walikota tahun 2018, di kantor DPRD setempat, Senin (26/3).

Pada kesempatan itu, Qurais juga mengapresiasi (Suara NTB/Uki) serta berterimakasih kepaH. M. Qurais H. Abidin da anggota seluruh anggota DPRD Kota Bima, yang selalu memberikan masukan dan kritik dalam membangun Kota Bima. “Kritik dan masukan dari anggota DPRD merupakan sesuatu yang baik bagi kami karena akan memperbaiki kinerja,” katanya.

Di sisi lain, ia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kota Bima. Ia menyadari selama ini, belum bisa memenuhi semua tuntutan dan kebutuhan seluruh masyarakat Kota Bima. “Namun setidaknya kami telah berupaya dan berusaha maksimal,” katanya.

Di hadapan anggota DPRD itu, Qurais juga menegaskan tidak menghentikan langkah dan semangat untuk berbuat demi kemajuan Kota Bima dan kemaslahatan masyarakat Kota setempat. “Pada saatnya nanti, jika masih ada umur panjang. Saya akan kembali menjadi warga masyarakat biasa, tapi bukan berarti saya akan berhenti berbuat,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Sudirman DJ, SH, mengapresiasi Walikota. Sudirman menyadari selama ini merupakan salaseorang anggota Dewan yang paling sering mengkritiknya. “Tapi beliau selalu menanggapi dengan profesional. Untuk itu kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih atas pengabdian beliau selama ini,” pintanya. (uki)

Mengaku Setahun Tak Dinafkahi, Istri ASN Mengadu ke Bupati Bima (Suara NTB) – Rosdiana, istri salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, inisial Af, terpaksa mengadu dan menuntut keadilan ke Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, karena sudah hampir setahun tidak dinafkahi sang suami.

Rosdiana, kepada Suara NTB mengaku sudah lama tidak dinafkahi oleh suaminya Af. Kata dia, Af sendiri semula seorang anggota Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP). Tapi kini sudah dipindahkan ke Dinas Pariwisata Kabupaten Bima.

“Saya datang ke sini ingin mengadu sekaligus meminta keadilan sebagai istri Af,” katanya dengan mata berkaca di kantor Bupati Bima, Senin (26/3), yang saat itu sedang menunggu Bupati Bima keluar dari ruangan.

Menurutnya, kedatangannya tersebut adalah kedua kali.

Pada kali pertama pertemuan berlangsung di Pendopo Bupati. Hanya saja saat itu, kata Rosdiana, Bupati memintanya untuk bersurat, ditujukaan kepada BKD dan Inspektorat.

“Suratnya sudah saya berikan sekitar tiga bulan lalu.

Makanya hari ini saya ingin meminta tanggapan ibu Bupati,” katanya. Sebagai seorang istri, hal ini ditempuh karena terpaksa, dan tidak tahu arah. Ia tidak ingin melakukan seperti itu karena masih mencintai suaminya serta memikirkan ketiga anak. Namun pada sisi lainya, sang suami sudah mencintai perempuan lain yang dikabarkan telah hamil.

“Hingga saat ini, status saya dengan suami belum bercerai. Hanya digantung dan sudah berjalan satu tahun. Selama itu juga suami saya tidak memberikan nafkah,” katanya.

Selain menuntut keadilan kepada Bupati, ibu rumah tangga ini juga hendak meminta belas kasihan Bupati untuk memberikannya pekerjaan. Minimal sebagai tenaga honorer di Sat Pol PP setempat. “Dengan adanya pekerjaan bisa menafkahi tiga orang anak saya yang masih belia,” katanya.

Meski telah menunggu lama, harapannya ingin berjumpa dengan Bupati untuk mengadu nasibnya gagal tercapai.

Pasalnya, Bupati saat itu tengah sibuk melakukan rapat koordinasi dengan seluruh OPD hingga siang hari.

“Ini adalah hari pertama Bupati Bima masuk kantor usai cuti umrah. Hari pertamanya melakukan rapat koordinasi dengan seluruh OPD,” kata Kasubag Informasi dan Pemberitaan Humaspro Kabupaten Bima, Ruslan Sos. (uki)

(Suara NTB/ula)

LANTIK PEJABAT - Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, saat melantik 2 orang pejabat tinggi pratama dan seorang pejabat administrator di aula BKDPSDM Dompu, Senin (26/3).

Tiga Dilantik, Puluhan Pejabat Masih Dibiarkan Lowong Dompu (Suara NTB) Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si melantik dua pejabat tinggi pratama yang tidak hadir dalam proses pelantikan oleh Bupati di Pendopo lalu dan seorang pejabat administrator. Sopian Pasrsan, S.Sos yang sebelumnya sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Atap dimutasi sebagai kepala Bagian Keuangan Setda Dompu yang lowong sejak terbentuk awal 2017 lalu.

Proses pengambilan sumpah tiga orang pejabat ini dilakukan oleh Sekda Dompu di aula BKDPSDM Kabupaten

MENGADU - Rosdiana sedang berbagi cerita nasibnya kepada wartawan saat menunggu Bupati Bima, di kantor Bupati setempat, Senin (26/3).

terhadap 3 orang pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu, H. Agus Bukhari mengaku, hanya mengambil sumpah terhadap 2 orang pejabat yang tidak hadir dalam proses pelantikan oleh Bupati di pandopo. Karena pada saat pelantikan, kedua pejabat sedang tugas dinas keluar daerah. Ketentuannya, pejabat tersebut harus dilantik dan diambil sumpah sesuai jabatan barunya. “Kita melantik bagi 2 pejabat yang belum sempat dilantik sebelumnya,” katanya.

Terhadap Sofian Parsan yang dilantik sebagai Kepala Bagian

Keuangan Setda Dompu, H Agus Bukhari mengaku, untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan mendorong kinerja keuangan di Setda. “Pertimbangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Kinerja keuangan di Setda ini kita pacu dengan melantik pejabat devinitifnya,” tegas H Agus Bukhari.

Ia pun membantah ada perlakuan khusus terhadap Kabag Keuangan Setda yang baru sehingga dilantik lebih awal. Namun untuk pejabat administrator (eselon III) dan pejabat pengawas (eselon IV) yang masih lowong lainnya akan diisi sekembalinya Bu-

pati dari melaksanakan ibadah umrah pada 4 – 5 April 2018 mendatang. “Nanti yang lain akan kolektif bersama sekretaris – sekretaris yang dipromosi,” katanya.

Selama belum diangkat pejabat definitif, H Agus Bukhari mengaku, pejabat administrator yang lowong ditunjuk pelaksana tugas (Plt).

Seperti Kabag Hukum ditunjuk mantan Kabag Hukum yang telah dipromosi menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu karena masih adanya beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. (ula)

Belasan Kasus Kanker Selama 2017

(Suara NTB/ils)

(Suara NTB/Uki)

Dompu, Senin (26/3) siang kemarin setelah jam istrahat.

Kedua pejabat tinggi pratama yang diambil sumpahnya yaitu Drs Burhanuddin sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang sebelumnya sebagai staf ahli Bupati dan Ir. H. Fakhrurrazi sebagai kepala Dinas Sosial yang dimutasi dari Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan.

Keduanya tidak hadir saat proses pelantikan pejabat tinggi pratama oleh Bupati Dompu di pendopo Bupati, Rabu (21/3) malam karena sedang tugas dinas keluar daerah.

Usai pengambilan sumpah

H. M. Yusfi Khalid Taliwang (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbawa Barat mencatat di akhir tahun 2017 ada sekitar 15 kasus kanker payudara dan serviks. Jumlah ini juga merupakan hasil deteksi berdasarkan laporan dari para korban. Sementara, yang belum dideteksi diperkirakan melebihi angka tersebut.

Kepala Dikes kepada Media ini melalui Kabid Pecegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), H. M. Yusfi Khalid S.KM, Senin (26/ 3) tidak menampik masih ada masyarakat yang menderita

penyakit kanker. Sementara dari jumlah kasus yang sudah ditangani di tahun 2017 di dominasi oleh penyakit kanker leher rahim (serviks) sebanyak 13 kasus dan dua lainnya kasus kanker payudara. Pihak terkait juga memperkirakan dari jumlah tersebut, masih ada masyarakat yang belum bisa terdata.

Hal ini terjadi karena masyarakat enggan melaporkan kasus yang dialaminya.

“Dari total 725 orang perempuan di KSB yang sudah kita periksa, ada sekitar 15 orang yang dinyatakan positif kanker. Jumlah ini bisa diprediksikan terus bertambah karena belum semua orang kita periksa ,” ungkapnya.

Dia mengatakan, sebenarnya penyakit ini masih dianggap tabu jika diekspose oleh penderita kepada para petugas medis untuk ditangani. Karena kedua penyakit tersebuat sama-sama bisa mengakibatkan kematian.

Oleh karena itu, diharapkan kepada masyarakat untuk melakukan deteksi dini terhadap penyakit ini secara mandiri. Dengan cara melaporkan kepada para petugas medis ketika diketahui ada kelainan.

Bahkan, para bidan desa yang berada di masing-masing desa sudah siap untuk memban-

tu jika penyakit ini ada ditemukan. Jangan menunggu penyakit menimbulkan gejala, baik itu nyeri atau benjolan karena dikhawatirkan bisa semakin parah serta mengakibatkan kematian jika tidak segera ditangani.

“Kami berharap masyarakat terutama perempuan untuk mengecek secara mandiri terhadap penyakit ini. Apabila sudah ada gejala diharapkan segera melapor guna dilakukan penindakan,” ujarnya.

Disinggung mengenai penyebab pasti dari penyakit ini, ia mengatakan hingga saat ini belum diketahui 100 persen. Hanya saja beberapa faktor penyebab yang bisa diindikasikan awal mula dari penyakit ini. Seperti adanya keturunan riwayat penyakit ini, misalnya orang tua memiliki kanker, bisa saja nanti keturunannya akan mengikuti. Faktor gaya hidup yang tidak sehat juga bisa mempengaru-

hi timbulnya gejala dari penyakit ini, seperti mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, makanan yang banyak mengandung bahan pengawet, dan perempuan obesitas.

“Masalah kanker ini sudah masuk SPM Dikes, maka kita akan lebih fokus kepada upaya pencegahan. Sehingga angka kasus seperti bisa semakin ditekan di Sumbawa Barat,” tandasnya. (ils)

(Suara NTB/ula)

MEMUKAU - Daerah sekitar objek wisata Sarae Nduha yang tampak memukau dengan hamparan rumput hijau dan pemandangan laut yang membiru. Daerah ini ini akan menjadi lokasi puncak Festival Tambora 2018, pada April mendatang.

SUARA NTB Selasa, 27 Maret 2018

POLHUKAM

Halaman 8

Pilpres 2019

Demokrat NTB Minta DPP Pertimbangkan TGB

Mataram (Suara NTB) Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Partai Demokrat NTB, beberapa waktu lalu, salah satu isi keputusannya yakni merekomendasikan nama Gubernur NTB dua periode, Dr. TGH. M. Zainul Majdi atau TGB, ke DPP Demokrat untuk dipertimbangkan menjadi salah satu kandidat bakal calon Presiden atau Wakil Presiden di Pemilu 2019 mendatang.

Demikian disampaikan oleh Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri, ketika dikonfirmasi usai rapat Paripurna DPRD NTB, Senin (26/3) kemarin.

“Rakerda kita memutuskan supaya DPD NTB menyampaikan ke DPP untuk mempertimbangkan salah satu kader terbaik Demokrat dari NTB, yakni TGB, untuk diajukan sebagai Capres atau Cawapres,” kata Mahali kepada wartawan.

Dikatakan Mahalli, mengajukan nama TGB untuk tampil di pentas politik nasional, merupakan hal yang wajar. Sebab (Suara NTB/why)

TUNTUTAN - Terdakwa Kades Pejaring nonaktif, Ayunan mendengarkan surat tuntutan yang dibacakan jaksa Kejari Lotim, Senin (26/3) di PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Kades Pejaring Dituntut 20 Bulan Penjara Mataram (Suara NTB) Kades Pejaring, Sakra Barat, Lombok Timur, Ayunan dituntut penjara satu tahun delapan bulan atau 20 bulan. Dia dituntut karena terbukti menerima pungutan dalam pengurusan sertifikat Prona tahun 2016 sebesar Rp 56,3 juta.

Jaksa Penuntut Umum Wazir Iman Supriyanto menuntut agar hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 11 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Menuntut agar hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun delapan bulan dan denda sebesar Rp 50 juta,” ujarnya Senin (26/3), di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram yang diketuai Ferdinand M Leander.

Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, jaksa menuntut agar terdakwa menggantinya dengan pidana kurungan selama empat bulan.

Sidang kemudian ditunda hingga Rabu (4/3) pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa. Usai persidangan, Penasihat Hukum terdakwa, Hayyaalatain mengatakan akan menyampaikan pembelaan di sidang berikutnya.

“Jaksa berpikir yang terbukti unsur menerima hadiahnya.

Nanti pembelaannya akan kita sampaikan minggu depan.

Sudah kita siapkan,” kata dia.

Terdakwa Ayunan diajukan ke persidangan berkat operasi tangkap tangan Tim Saber Pungli Lombok Timur November 2017 lalu.

Terdakwa disebut memungut uang dalam pengurusan 148 sertifikat Prona Desa Pejaring tahun 2016. Nilai pungutannya Rp 700 ribu bagi yang belum memiliki alas hak.

Sementara Rp 500 ribu ditarik dari warga yang sudah memiliki alas hak. Uang pungutan digunakan untuk biaya konsumsi, rapat, dan transportasi pengurusan sertifikat.

Uang hasil pungutan yang terkumpul sebesar Rp 56,3 juta. sejumlah Rp 21 juta diantaranya disita pada saat OTT di Kantor Desa Pejaring.

Pemerintah Desa Pejaring sudah menetapkan Perdes No 2/ 2016 tentang Pungutan Administrasi, yang mengatur biaya alas hak tanah hibah dan waris sebesar Rp 150 ribu. Sementara tanah jual beli 2,5 persen dari nilai jual beli. (why)

Demokrat telah berkomitmen pada Pemilu 2019 mendatang bisa mengajukan calon dari internal kader, sebagai strategi meningkatkan perolehan suara partai.

“Jadi Demokrat sadar bahwa penurunan suara pada Pemilu 2014 itu dikarenakan tidak ada Capres yang diusung. Nah dalam keputusan rakernas di Mataram danBogor,memutuskanDemokrat harus mengajukan Capres,” tutur Wakil Ketua DPRD NTB itu.

“Dan di sana tidak sebut nama, siapa yang akan diusung, tapi semua kader yang punya potensi dipersilahkan bersosialisasi, un-

Mataram (Suara NTB) Keenam kalinya berkas kasus CPNSD K2 Dompu dilimpahkan dari Polda NTB ke Kejati NTB. Pelimpahan berlangsung Senin (26/2) kemarin dari penyidik ke jaksa peneliti dibarengi dengan unjuk rasa. Demo yang mendesak agar berkas K2 segera di P21 itu berlangsung ricuh.

Informasinya, penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB mendatangi gedung Kejati NTB sekitar pukul 10.00 wita, membawa berkas yang sudah dilengkapi dengan hasil pemeriksaan tambahan. Hampir bersamaan, aksi dari Aliansi Garuda NTB berunjukrasa di Polda NTB. Mereka meminta penyidikan agar kasus K2 segera dituntaskan dengan memenuhi permintaan jaksa peneliti. Mereka juga menyoroti dipindahkannya kasubdit III Tipikor AKBP Mustofa yang tugasnya belum tutas mengurus kasus K2 namun mendapat jabatan empuk sebagai Kapolres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Korlap aksi Ali Buran kemudian menggiring massa ke Kejati NTB untuk aksi sama. Sampai di Kejaksaan, mereka sedikit memaksa agar jaksa segera menerima berkas dan melimpahkan ke tahap dua. Ketegangan terjadi ketika massa ditemui juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH. Namun mereka tidak menerima kehadiran Dedi, malah memaksa bertemu Kajati Mohammad Dofir, SH., MH dan dihadiri juga jaksa peneliti yang menangani kasus K2.

Meski sudah dijaga ketat aparat dari Polres Mataram, massa

persetujuan DPRD NTB terhadap empat buah raperda. Yakni Pansus I membahas Raperda Konversi Bank NTB syariah, pansus II, tentang balai mediasi, pansus III tentang penyelenggaraan pendidikan dan pansus IX membahas Raperda penyelenggaraan perhubungan.

Tiga raperda tersebut selain Raperda konversi Bank NTB Syariah, kompak disetujui oleh semua fraksi. Namun demikian, meskipun mendapatkan penolakan, Raperda konversi Bank NTB tetap ditetapkan menjadi Perda, oleh Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, selaku pimpin sidang.

Diketahui, bahwa dari empat buah raperda tersebut, hanya raperda konversi bank NTB syariah yang cukup alot pembahasannya. Bahkan, penetapan raperda ini ditunda beberapa kali.

Dalam rapat paripurna Senin kemarin, Pansus I mendapatkan giliran terakhir menyampaikan laporannya,

berusaha merangsek untuk masuk ke gedung Adhyaksa. Aksi mereka memancing emosi petugas piket dan jaksa lainnya. Mereka ke luar dari ruangan dan mendekati lokasi unjukrasa, berkumpul posisi berhadapan dengan kerumunan massa. Sementara petugas kepolisian beradaditegahtegahuntukmencegahkericuhan.Namunketegangan tak terhindarkan setelah terjadi saling dorong antara perwakilan massa dengan petugas kejaksaan.

Massa memaksa agar Kajati turun menemui mereka di depan gerbang. Sikap pendemo ini semakin memancing emosi jaksa, aksi saling dorong dan nyaris terjadi adu jotos. Akhirnya situasi dapat ditenangkan setelah polisi berusaha melerai. Asdatun Hendrik Selalau, SH yang turun tangan menenangkan bawahannya, ikut terbawa emosi karena massa sulit diberi pengatan termasuk oleh aparat.

Korlap aksi Ali Buran mengatakan, mereka datang untuk hearing dengan petinggi kejaksaan terkait lambannya P21 berkas K2 dompu. “Kami dijanjikan untuk hearing, makanya kami maksa harus masuk,” ujarnya dengan nada tinggi. Mereka mendesak jaksa segera memproses dan melimpahkan tahap dua berkas tersebut. Aksi kemudian berakhir Pukul 13.00 Wita.

Sementara pihak Kejati NTB mengaku sudah memberi kesempatan kepada pengunjukrasa

karena sampai paripurna dimulai, pansus I masih belum bisa merampungkan laporannya.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dalam sambutannya, menyampaikan pihaknya sangat menghargai dan mengapreasiasi dinamika yang terjadi dalam pembahasan raperda oleh Pansus.

Menurut TGB, sapaan akrab Gubernur NTB dua periode itu sebagai bentuk keseriusan Dewan dalam menyumbangkan pikirannya untuk pembangunan NTB. “Kami terima seluruh ide dan gagasan dalam rapat Pansus pembahsan empat raperda tersebut, dan alhamdulillah sudah disetujui.

Meskipun dengan satu catatan, Fraksi PDI-P tidak setuju. Tentu saja alasan penolakan dari PDI-P kami hargai. Insya allah masukan dan saran gagasan yang telah disampaikan akan menjadi perhatian kami,” demikian TGB. (ndi)

Kades Mambalan Nonaktif Dituntut Tiga Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) Jaksa penuntut umum Kejari Mataram menuntut Lalu Ahmad Yudni untuk dipenjara selama tiga tahun. Jaksa berkeyakinan terdakwa Pungli Prona Desa Mambalan tahun 2016 itu bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi.

Jaksa Komang Prasetya menuntut terdakwa dengan pasal 8 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/ 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di hadapan majelis hakim yang dipimpin Anak Agung Ngurah Rajendra itu, jaksa juga menuntut terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 150 juta.

“Apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan,” kata Komang Senin (26/3) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Jaksa mengungkapkan, terdakwa terbukti bersalah melakukan pungutan terhadap 258 pemohon sertifikat. Pada tahun 2016, Desa Mambalan, Gunung Sari, Lombok Barat mendapat jatah Prona sebanyak 310 sertifikat.

Sepanjang Januari-Agustus 2016, terdakwa memerintah staf desa yakni bendahara, kaur pemerintahan, Kadus Lilir, Kaur Trantib, dan Linmas Desa Mambalan untuk melakukan pemungutan.

Jumlah pungutan bervariasi yakni antara Rp 100 ribu sampai Rp 150 ribu. Bahkan, terdakwa menyebut pemohon yang belum membayar dianggap sebagai utang.

Total uang yang dipungut dari 258 pemohon itu sebesar Rp 111,5 juta. Dari total yang dipungut tersebut, Rp

nasional,” katanya.

Pada saat itu, TGB menegaskan bahwa kemunculan namanya itu bisa menjadi momentum bagi para pemuda NTB, untuk meningkatkan kepercayaan dirinya, bahwa mereka bisa turut berkontribusi dalam pentas nasional, selama diberikan ruang dan kesempatan.

“Salah satu niat saya melalui jalan ini, nama NTB bisa dikenal, dan tentu saya berharap anak muda NTB bisa lebih percaya diri.

Bahwa kita bisa kok untuk berkontribusi,untukapapunselamadiberi ruang kompetisi yang fair. Dan bukan hanya untuk Pilpres saja, tapi semua bidang lainnya,” ujarnya.

Terkait sikapnya untuk bertarung di Pilpres 2019, TGB belum berani menajwabnya. “Tidak pernah ada yang tahu apa yang terjadi besok. Jadi kita berbuat yang terbaik saja,” pungkasnya. (ndi)

Pelimpahan K2 Dompu Diwarnai Demo Ricuh

Fraksi PDI-P Tolak Perda Konversi Bank NTB Syariah Mataram (Suara NTB) Dari 10 Fraksi di DPRD NTB, satu fraksi yakni PDI-P mengambil sikap berbeda dengan sembilan fraksi lainnya dalam pengambilan keputusan pembahasan raperda konversi Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah.

Fraksi PDI-P menyatakan menolak menyetujui raperda tersebut.

Demikian disampaikan oleh Ketua Pansus I, yang membahas Raperda Konversi Bank NTB syariah, Johan Rosihan, saat membaca laporan pansusnya, dalam rapat paripurna DPRD NTB, Senin (26/3) kemarin.

Salah satu alasan penolakan Fraksi PDI-P terhadap raperda tersebut, yakni menyalahi peraturan perundangan-undangan terkait perpanjangan jabatan direksi, yang dinilai bertentangan dengan AD/ART Bank NTB tentang persyaratan khusus direksi.

Dalam rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian laporan pansus empat buah raperda dan

tuk meningkatkan nama dan popularitasnya, termasuk di sana TGB salah satunya, dan juga tokoh-tokoh Demokrat lainnya yang berkapasitas, misalnya Pak Sukarwo,” sambungnya.

Lantas bagimana dengan munculnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang tak lain merupakan putra dari Ketua Umum Demokrat, SBY, juga nampaknya cukup kuat diajukan oleh Demokrat. Apakah TGB akan bersaing dengan AHY memperebutkan dukungan Demokrat?

“Siapapun nanti yang diputuskan partai kita dukung, tapi

sekarang inikan belum. Jadi antara AHY dan TGB tidak tertutup kemungkinan bisa saja disatukan sebagai Capres atau Cawapres, jadi tidak harus saling berhadap-hadapan diaduadu keduanya,” pungkasnya.

Ditempat yang sama, usai mengikuti rapat paripurna DPRD NTB, TGB kepada wartawan juga menyampaikan, bahwa kemunculan namanya dalam bursa calon Presiden dan Wakil Presiden saat ini, dilihatnya sebagai sebuah aspirasi masyarakat yang harus disikapi secara bijaksana.

“Pertama saya kira itu adalah bentuk aspirasi dan harapan masyarakat yang tergambar dari hasil survei-survei. Ya saya berterimakasih dan bersyukur, karena itu suatu kehormatan bagi saya dan warga NTB. Katakanlah putra NTB mulai diperhitungkan dalam kontestasi kepemimpin

(Suara NTB/why)

TUNTUTAN - Kades Mambalan nonaktif, Lalu Ahmad Yudni menjalani sidang tuntutan perkara Pungli Prona 2016, Senin (26/3) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

41,2 juta dipergunakan untuk operasional desa seperti konsumsi, sumbangan penerangan jalan, gotong royong, santunan anak yatim.

Ada juga digunakan untuk administrasi Prona sebesar Rp 4,5 juta. Kemudian untuk perangkat desa dalam bentuk honor, insentif, dan pinjaman. Sebesar Rp 21,4 juta berhasil disita penyidik Polres Mataram sebagai barang bukti. (why)

(Suara NTB/ars)

UNJUKRASA - Demonstran K2 Dompu saat berunjukrasa di depan Kejati NTB dikawal aparat Polres Mataram. untuk hearing, namun ditolak dengan alasan tak ditemui petinggi kejaksaan. Padahal aspirasinya siap diterima oleh juru bicara Kejati NTB. Isi hearing bahkan sama dan penjelasan sama pun disampaikan oleh penyidik. “Jadi berulang ulang terus kita sampaikan yang sama.

Setiap ada pelimpahan K2, mereka selalu demo, kita juga sampaikan hal sama,” jawab Dedi Irawan. Soal pelimpahan tahap

dua, menurutnya tidak semudah yang dibayangkan pendemo.

Mustahil menurutnya berkas akan P21 selama penyidik belum melengkapi berkas sesuai petunjuk.

Terkait berkas K2 Dompu, diakui Dedi sudah diterima sekitar pukul 10.00 wita. Saat ini posisi berkas tersebut baru diterima dan akan dipelajari.

“Prosedurnya begitu. Setelah berkas diterima, maka akan di-

pelajari terlebih dahulu, apakah petunjuk petunjuk yang sudah diberikan oleh jaksa sudah dipenuhi atau belum,” jelasnya.

Ditambahkan, dengan pengembalian ini berarti berkas K2 Dompu untuk kelima kalinya bolak balik dari penyidik ke jaksa. “Kita belum tahu apakah petunjuk yang diberikan itu sudah dipenuhi atau belum dalam berkas yang dilimpahkan. Itu yang akan kita telaah dulu,” pungkasnya. (ars)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Selasa, 27 Maret 2018

Halaman 9

Kuatkan Wisata Halal, BPPD NTB Lirik Pasar Arab Saudi Mataram (Suara NTB) – Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB dengan keanggotaan baru akan mendorong wisata halal NTB agar semakin banyak diminati wisatawan.

Salah satu upayanya dengan menggencarkan Pasar Timur Tengah, salah satunya Arab Saudi. Dalam waktu dekat Pemda bersama BPPD NTB berencana untuk mengikuti travel mart di Timur Tengah.

“Kita sudah punya nama, kita dinobatkan sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia. Sekarang tinggal bagaimana kita memaksimalkan potensi ini untuk bisa mendatangkan lebih banyak lagi wisatawan, terutama wisatawan dari Timur Tengah,” kata Ketua BPPD NTB TGH Fauzan Zakaria.

Ia mengatakan bahwa selama ini berbagai upaya telah

dilakukan Pemda bersama BPPD NTB untuk memperkenalkan berbagai potensi pariwisata daerah. Namun tentu saja promosi itu harus dilakukan secara berkelanjutan. Sehingga wisatawan bisa terus mengingat NTB sebagai salah satu destinasi wisata halal yang terbaik di dunia.

“Yang menjadi kekurangan kita itu adalah penerbangan langsung. Kita perlu lebih

banyak lagi penerbangan langsung dari berbagai negara, termasuk dari Arab Saudi. Karena ini juga sebagai penentu kenyamanan wisatawan yang datang berkunjung,” ujarnya.

Dalam waktu dekat akan ada travel mart yang diikuti oleh 20 negara dari berbagai benua. Indonesia akan turut ambil bagian dalam promosi ini. Salah satu yang akan dipromosikan adalah NTB sebagai

salah satu destinasi wisata halal andalan di Indonesia.

“Kita akan ikut di sana nanti, kita akan promosikan bahwa kita punya destinasi wisata terbaik di dunia. Kita juga bisa pastikan mereka akan mendapatkan pelayanan yang baik selama berkunjung ke NTB,” ujarnya.

Ia berharap promosi wisata halal yang sudah dan akan dilakukan oleh BPPD bisa mendongkrak angka kunjungan wisatawan. Terutama di destinasi wisata halal yang dimiliki NTB saat ini. Dengan demikian, masyarakat bisa benar-benar merasakan manfaat dari keberadaan destinasi wisata itu.

Berbagai program baru akan didiskusikan bersama pengurus dan anggota baru BPPD NTB. Sehingga promosi pariwisata NTB dapat dilakukan secara berkelanjutan dan mendapatkan hasil maksimal. Apalagi saat ini target kunjungan wisatawan sudah semakin meningkat dibandingkan tahun lalu.

“Saya bersama wakil ketua, Pak M. Nur Haedin dan sekertaris Pak JN Wirajagat bersama anggota lainnya akan mendiskusikan itu (program promosi) yang kita harapkan nantinya bisa memberikan efek yang besar terhadap pariwisata NTB,” harapnya. (lin)

(Suara NTB/lin)

SEMBALUN - Keindahan Sembalun yang menjadi salah satu destinasi wisata halal di NTB.

(Suara NTB/ist)

Ratusan Gambar dan Lukisan Ramaikan Pameran Seni Rupa Mataram (Suara NTB) – Pameran seni rupa yang diselenggarakan oleh Taman Budaya Provinsi NTB diikuti oleh ratusan peserta. Terdiri dari murid TK, SD, SMA hingga SMA yang menunjukkan kebolehannya dalam seni rupa. Ini merupakan ajang bagi para seniman muda untuk memperlihatkan karyanya dan diharapkan dapat terus meningkatkan kemampuan dirinya.

“Kegiatan ini untuk anak-anak kita dan kita harapkan sekolah bisa hadir di sana dalam mendukung mereka. Kita ingin membuat anak-anak kita berpikir tentang kearifan itu sangat berkaitan dengan kesenian.

Maka dari itu hadirlah pameran seni rupa ini sebagai wadah untuk mereka,” kata Kepala Taman Budaya Provinsi NTB Drs. Faisal, di Mataram, Senin (26/3).

Ia mengatakan bahwa pameran seni rupa berperan sebagai suatu arena pertanggungjawaban rasa seni seseorang. Ruang pameran kali ini diharapkan bisa berimbas pada terjadinya semacam edukasi di bidang seni rupa melalui dialektika bisual maupun verbal. Anak-anak juga dapat dibiasakan untuk mencintai seni rupa sejak dini.

“Ini merupakan ajang untuk mereka bisa memperlihatkan kepada banyak orang tentang karyanya. Saya lihat ini bagus-bagus, jumlahnya juga kemungkinan lebih dari seratus gambar dan lukisan,” ujarnya.

Ia berharap dari kegiatan ini dapat terlahir bibit baru dalam ranah seni rupa di NTB. Sebab anak-anak juga perlu diberikan ruang untuk bisa memamerkan hasil karyanya. Sebab setiap karya harus diapresiasi dan anakanak diharapkan untuk dapat terus belajar untuk melengkapi kekurangan-kekurangannya. Sehingga di masa mendatang bisa menjadi seniman yang namanya di perhitungkan pada tingkat nasional maupun internasional.

Pameran seni rupa ini juga diawali dengan pertunjukan kesenian dari beberapa sanggar seni yang ada di NTB. Ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda akan pentingnya menjaga kesenian asli daerah agar tetap lestari. Setelah pertunjukan, para peserta diajak untuk berkeliling dan melihat berbagai gambar dan lukisan hasil karya anak-anak NTB. Pameran ini akan berlangsung hingga Sabtu (31/2).

“Kita harapkan mereka bisa terus belajar dan memaksimalkan potensinya. Jangan cepat puas dan jangan berkecil hati. Kalau belajar, InsyaAllah semua akan bisa. Kita juga berharap anak-anak bisa lebih mencintai kesenian, karena ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita,” ujarnya. (lin)

(Suara NTB/lin)

PAMERAN - Suasana di ruang pameran seni rupa di Taman Budaya Provinsi NTB dengan ratusan gambar dan lukisan di dalamnya pada hari Senin (26/3).

SAVANA PIONG - Keindahan Savana Piong yang ada di Kabupaten Dompu.

Savana Piong, Objek Wisata Andalan Dompu Mataram (Suara NTB) – Kabupaten Dompu tidak hanya memiliki keindahan Tambora dan Pantai Lakey saja. Ada pula Savana Piong yang dapat dijadikan sebagai destinasi wisata saat berkunjung ke Kabupaten Dompu.

Savana ini juga masuk dalam paket Tambora Historical Trail yang akan diluncurkan dalam waktu dekat.

Sebuah gerbang bertuliskan jalur pendakian Gunung Tambora Piong menandakan wisatawan sudah masuk di

Wajah Baru Kebun Raya Lombok Selong (Suara NTB) – Kebun Raya Lombok ditata oleh pengelola untuk dapat menggaet wisatawan berkunjung. Terbukti pada akhir pekan selalu banyak wisatawan yang datang ke kebun raya ini. Banyak spot foto menarik yang dapat dijadikan sebagai latar untuk mengambil gambar. Wisatawan juga dapat menikmati suasana yang sejuk dan menyenangkan dari kebun raya ini.

“Letaknya dekat dengan Lemor, jadi setelah berkunjung ke kebun raya kita bisa berkunjung ke Lemor. Airnya sangat segar dan suasananya menyenangkan,” kata wisatawan asal Kota Mataram Lily, Senin (26/3).

Ia mengatakan baru pertama kali berkunjung ke Kebun Raya Lombok. Banyak wisatawan yang datang berkunjung dan mencari spot foto yang menarik. Ada banyak replika buah-buahan yang dibuat dalam bentuk besar. Selain itu, terdapat ribuan pohon mangga yang ditanam berjejer rapi. Sehingga menjadi spot foto yang apik. Terutama bagi wisatawan yang suka mengabadikan momen dengan gambar.

“Harus bawa kamera, atau paling tidak ponsel yang punya kamera. Karena tempatnya itu

(Suara NTB/lin)

KEBUN RAYA - Suasana baru di Kebun Raya Lombok belum lama ini. kan sudah bagus, jadi meskipun tidak pakai kamera mahal, hasilnya sudah pasti bagus,” ujarnya.

Wisatawan hanya perlu membayar parkir Rp 2 ribu saja. Ini juga akan digunakan untuk pemeliharaan. Sehingga kebun raya ini bisa terus tertata dengan baik. Di sini juga dapat digunakan untuk melakukan penelitian. Karena terdapat banyak jenis anggrek yang dikembangbiakkan. Selain itu, terdapat ribuan pohon kakao dan kopi yang juga dapat dijadikan sebagai bahan penelitian

sekaligus tempat mengambil gambar yang unik dan menarik.

Pengelola juga sangat memerhatikan kondisi lingkungan atau kebersihandarikebunrayaini.Para pengunjungjugadiharapkanuntuk tidak membuang sampah di areal perkebunan. Sudah ada tempat sampah yang disediakan oleh pengelola. “Saya sangat senang saat ke kebun raya. Banyak spot foto yang bagus, banyak pohon mangga dan kakao di sana. Saya berharap nanti bisa berkunjung kembali.

Tempatnya sangat cocok untuk liburan keluarga,” ujarnya. (lin)

pelataran Padang Savana.

Dengan latar Gunung Tambora di sebelah barat dan indahnya Doro Tabe di bawah lerengnya semakin membuat harmoni lukisan alam Tambora sangat menjadi lebih indah.

Melihat tempat ini seperti membawa imajinasi bersafari di alam Afrika, hanya saja tidak ada Jerapah maupun Zebra. Warga sekitar menyebutnya little Africa karena savana seperti ini tidak banyak ditemukan di NTB. Tidak heran jika savana ini masukkan

dalam paket wisata Tambora yang dibuat oleh Taman Nasional Gunung Tambora.

“Kalau ke Dompu jangan hanya ke pantai, tapi berkunjung juga ke sini (Savana Piong). Memang tidak banyak yang tahu, tapi saya jamin kalau sudah ke sini bisa merasakan sensasi seperti berlibur di Afrika,” kata warga Dompu Indra Mauluddin.

Sebelumnya, Kepala Taman Nasinal Gunung Tambora Agus Budi mengatakan bahwa pihaknya akan

mengusung konsep Tambora Historical Trail yang berisi beberapa paket wisata. Ini diharapkan dapat mendongkrak angka kunjungan wisatawan ke Tambora. Sementara itu, Savana Piong yang terkenal dengan keindahan pemandangannya juga masuk dalam paket tersebut.

Dari Kota Bima, wisatawan bisa menempuh perjalanan selama satu jam menuju Savana Piong di Dompu. Savana Piong Ini merupakan salah satu jalur pendakian Gunung

Tambora. Namun wisatawan dengan mudah bisa menjangkau savana ini karena letaknya yang tidak jauh. Selain itu savana ini juga dapat dijangkau dengan kendaraan.

Ia mengajak wistatawan untuk menikmati keindahan savana Piong di Dompu. Ia juga menawarkan kemudahan untuk menjangkau destinasi ini. Selain itu, ia juga berharap Pemda mau mempromosikan Piong sebagai destinasi wisata. Sehingga banyak wisatawan yang bisa datang berkunjung. (lin)

Sambut Paskah, Lombok Astoria Hadirkan Paket Spesial Mataram (Suara NTB) Menyambut perayaan Hari Paskah, Hotel Lombok Astoria telah menyiapkan paket spesial bagi para tamu yang berencana menginap di periode 29 Maret – 2 April 2018.

Hotel Lombok Astoria menyediakan harga spesial bagi tamu yang ingin menginap dengan tajuk easter escape room package.

Pelanggan atau tamu dapat memperolehnya hanya dengan harga Rp 1.050.000,- per kamar untuk tiga hari dua malam termasuk dengan sarapan. Ini merupakan penawaran yang sangat spesial bagi tamu yang akan menggunkan Lombok Astoria sebagai tempat menginap.

“Periode tersebut merupakan waktu Weekend yang panjang, kami menyadari betul sehingga kami memberikan paket ini. Dimana para tamu berkumpul bersama keluarga sambil menikmati waktu untuk merilekskan diri di hari libur,” kata General Manager

Lombok Astoria Hotel, M. Ikhsan, di Mataram, Senin (26/3).

Sementara itu di Malimbu Restaurant, Hotel Lombok Astoria mengajak keluarga untuk menikmati diskon makan hingga 20 persen dengan menu-menu makanan yang memanjakan lidah. Penawaran ini juga menjadi salah satu promo spesial bagi tamu yang datang.

“Kami memberikan penawaran spesial sehingga bisa dimanfaatkan dan dinikmati oleh pelanggan dan tamu kami. Kami sangat berharap semuanya merasa senang dan nyaman menggunakan fasilitas yang sudah kami sediakan,” ujarnya.

Diketahui bahwa Hotel Lombok Astoria merupakan salah satu hotel bintang 4 di Kota Mataram. Lombok Astoria menawarkan pengalaman menginap yang berbeda, dengan lokasi hotel yang menyajikan pemandangan Kota Mataram serta Gunung Rinjani.

Sehingga Lombok Astoria

(Suara NTB/ist)

DELUXE TWIN - Salah satu kamar dengan tipe deluxe twin yang ada di Hotel Lombok Astoria. bisa dikatakan sebagai trully bussiness and leisure.

Hotel ini terdiri dari 165 kamar dan ruang multi-fungsi. Hal ini pula yang menjadikan Hotel Lombok Astoria sebagai tempat yang ideal untuk mengadakan pertemuan bisnis dan sosial dengan kenyamanan hotel yang berkualitas dan memberikan sentuhan

khas Lombok.

“Dengan mengusung local heritage, international taste dan semangat when hospitality blend with business and leisure, Hotel Lombok Astoria berusaha selalu menjadi pendukung bagi keberhasilan usaha dan acara yang diselenggarakan para tamunya,” ujarnya. (lin)

SUARA NTB Selasa, 27 Maret 2018

PENDIDIKAN

Halaman 10

(Suara NTB/ist)

Ingin Jadi Dosen Fisika AUFA Dwi Putranto, merupakan salah satu murid SDN 13 Ampenan kelas 6. Aufa – sapaan akrabnya bercita-cita sebagai dosen Fisika ini sangat suka dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, Aufa bahkan salah satu siswa berprestasi yang sukses membawa nama NTB ke tingkat Nasional.

Aufa sering kali mengikuti kegiatan perlombaan sains.

Pada tahun 2016 Aufa berhasil mengikuti perlombaan di bidang IPA di ajang Olimpiade Sains Kuark yang merupakan kompetisi sains nasional yang diadakan di Jakarta.

Aufa tidak berpuas diri dan mencoba untuk berkompetisi dalam bidang yang sama pada ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN) tahun 2017 di Pekanbaru.

Prestasi yang Aufa miliki berkat dukungan kedua orang tua serta guru-gurunya. Anak kedua dari Arianta Rusmana dan Anis Su’udah ini, berhasil menanamkan metode untuk bisa belajar di mana saja. “Belajar bukannya di sekolah saja, tapi di tempat lain juga,” ungkapnya.

Aufa juga seringkali memanfaatkan buku-buku di luar sekolah, sehingga menambah wawasan untuk terus berkembang. Setelah lulus nanti Aufa berkeinginan melanjutkan studi ke MTsN 1 Mataram, ia ingin mencoba hal baru seperti mengikuti perlombaan musik. Aufa yang biasa bermain biola ini mengaku ingin mencoba bernyanyi. “Saya ingin mencoba nyanyi, meskipun tidak pernah mengikuti lomba nyanyi tapi saya ingin menambah wawasan di bidang seni,” ujarnya sambil tertawa.

Generasi muda yang memiliki semangat untuk terus belajar dan mencoba hal baru patut untuk diberikan apresiasi dan dukungan agar terus berkembang dan berprestasi. “Semangat terus untuk mencoba meskipun tidak lolos, belajar lagi mungkin masih ada yang kurang agar bisa diperbaiki,” tutur Aufa. (r) Aufa Dwi Putranto

Kerja Sama Perguruan Tinggi Berdampak pada Peningkatan Mutu Mataram (Suara NTB) – Kerja sama antara perguruan tinggi diyakini berdampak pada peningkatan mutu dan civitas akademika dalam implementasai tri dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kerja sama akan saling menguntungkan bagi perguruan tinggi.

Wakil Rektor II Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, Baiq Mulianah, S.Ag., M.Pd.I., Senin (26/3) mengatakan, kerja sama dengan perguruan tinggi lain berdampak pada peningkatan mutu perguruan tinggi. “Kolaborasi dan kerja sama ini saling menguntungkan,” ujarnya.

Dalam setiap kerja sama itu langsung diimplementasikan, seperti kerja sama Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Ekternal (SPME) untuk akreditasi. Termasuk juga untuk publikasi ilmiah, riset, kelompok keahlian, peningkatan sumber daya manusia dan pengabdian masyarakat. “Dengan spirit maju dan unggul dengan kolaborasi, banyak hal yang bisa dilakukan untuk saling mendukung peningkatan mutu dan kualitas pendidikan tinggi kita,” jelas Mulianah.

Kerja sama yang dilakukan UNU NTB dengan berbagai perguruan tinggi berkaitan dengan tri dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dengan berbagai kampus di Indonesia telah dilakukan oleh UNU NTB. Di tahun lalu, misalnya, UNU NTB menjalin kerjasama dengan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta. “Apa saja yang akan kita rintis, perguruan tinggi, riset dan pengabdian masyarakat, siap melaksanakan bersama,” kata Mulianah.

Beberapa waktu lalu Fakultas Teknik UNU juga mengikuti seminar internasional, studi banding, dan juga membangun nota kesepahaman atau MoU dengan Universitas Airlangga (Unair). “Draft MoU itu berkaitan dengan sistem informasi dan teknik lingkungan di Unair,” katanya.

Pada pertengahan bulan ini, UNU NTB juga menjalin kerja sama dengan Dekan Fakultas Teknik Informatika Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) untuk pembenahan sistem informasi kampus seperti Sistem Informasi Akademik (Siakad).

Saat ini UNU NTB juga tengah menyiapkan re-akreditasi di tahun ini. UNU NTB menargetkan raihan akreditasi B. Berbagai persiapan dilakukan, antara lain menyiapkan sarana dan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM), serta pemenuhan standar pendidikan. (ron)

Bantuan Komputer untuk UNBK Ditargetkan Datang Akhir Maret Mataram (Suara NTB) – Bantuan komputer sekitar 3000 unit untuk mendukung Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMA/SMK negeri ditargetkan bisa datang pada akhir bulan Maret ini.

Dengan begitu diharapkan bisa membantu sekolah yang masih kekurangan sarana UNBK tahun 2018.

“Paling telat tanggal 30 Maret ini bantuan komputer bisa datang untuk membantu pelaksanaan UNBK di sekolah,” ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji belum lama ini.

Ia mengatakan sudah berdiskusi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), jika minggu pertama Maret sudah keluar Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang-Jasa Pemerintah (LKPP), bantuan itu masih bisa datang sebelum UN. Suruji menyebut, penyedia komputer berani menjamin begitu kontrak barang sudah bisa langsung dikirim. Beberapa penyedia yang datang ke pihaknya, mengatakan barang sudah siap atau ready stock.

Ia menyampaikan, PPK menyebut masih bisa mengejar sebelum pelaksanaan UN jika dalam waktu 10 hari barang bisa sampai. “Kami mendiskusikan siasat, kalau begitu mepet, skenarionya kontrak dengan penyedia, barang diantar sampai ke kantor UPT, nanti sekolah diminta mengambil ke kantor UPT, kalau idealnya langsung diantar ke sekoah,” katanya.

Bantuan komputer sebanyak 3.000 unit itu direncanakan ditempatkan di sekolah swasta dan sekolah negeri terutama SMA yang bertindak sebagai penyelenggara UNBK. Nantinya, SMK, SMP, dan MA bisa menggunakan juga sarana yang ada di SMA. Dari data peserta ujian yang diperoleh di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, menunjukkan, sebanyak 303 SMA di NTB melaksanakan UNBK, dengan rincian 153 SMA negeri dan 150 SMA swasta. Dengan jumlah seluruh peserta sebanyak 33,171 orang.

Sementara jumlah MA yang akan mengikuti UNBK sebanyak 499 sekolah, dengan rincian 17 MA negeri dan 482 MA swasta. Jumlah peserta UNBK di MA berjumlah 20.012 orang.

Di SMK sebanyak 275 sekolah melaksanakan UNBK, dengan rincian 88 SMK negeri melaksanakan UNBK dan 187 SMK swasta melaksanakan UNBK. Jumlah peserta UNBK SMK berjumlah 19.539 orang.

Jadwal UNBK untuk SMK sendiri akan dilaksanakan pada 2 sampai dengan 5 April 2018. Sementara UNBK SMA dilaksanakan pada 9 sampai dengan 12 April 2018. (ron)

(Suara NTB/ham)

TIDAK PAKAI HELM - Adanya larangan siswa membawa motor ke sekolah tidaklah salah. Banyak oknum siswa di Kota Mataram yang naik sepeda motor tanpa menggunakan helm pengaman atau surat kelengkapan kendaraan lainnya. Seperti terlihat dalam gambar, tampak 2 oknum pelajar yang naik sepeda motor tanpa menggunakan helm pengaman.

Pungli Jenjang Pendidikan Dasar Harus Ditindak Tegas Mataram (Suara NTB) Pungutan liar (pungli) di pendidikan dasar (dikdas) tidak diperbolehkan, sudah ada aturan jelas yang melarang adanya pungutan di pendidikan dasar. Oleh karena itu, pelaku pungli harus ditindak dengan tegas sesuai mekanisme yang ada, agar ada efek jera bagi pelaku juga sebagai pembelajaran di dunia pendidikan.

Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) NTB, Ermawanti, Senin (26/ 3) mengatakan, aturan sudah jelas mengatur larangan pungli di jenjang pendidikan dasar. Ia menegaskan, pelaku pungli harus ditindak tegas, jangan sampai ada pembiaran untuk hal-hal yang tidak mendidik.

“Jangan biarkan dunia pendidikan tercoreng oleh ulah oknum yang ingin memanfaatkan dunia pendidikan sebgai lahan bisnis. Janga lagi ada pembodohan, biarkan diproses sesuai dengan mekanisme yang ada agar ada shock terapy bagi penyelenggara pendidikan,” kata Ermawanti

Seperti diberitakan, di Kabupaten Bima, siswa SD dibebankan biaya antara Rp50.000 sampai dengan Rp60.000 untuk biaya pelaksanaan try out atau uji coba sebelum Ujian Sekolah di SD. Informasi terakhir, Tim Satuan tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kabupaten Bima melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada staf UPT Dikbudpora Kecamatan Bolo. Dari pemberitaan sebelumnya, pungutan itu dilakukan atas kesepakatan bersama Kepala UPTD seKabupaten Bima.

Menurutnya, aturan sudah jelas, seharusnya tidak terjadi

pungli di dunia pendidikan atas nama try out atau ujian.

Apalagi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah disiapkan. “Kalau tata kelola dana BOS dikelola dengan baik tak akan kekurangan dana untuk kegiatan tersebut, pos-pos sudah jelas,” ujar Ermawanti.

Ia juga menyarankan kepada tim Saber Pungli agar lebih giat lagi melakukan operasi, karena menurutnya masih banyak pungli-pungli terselubung dalam dunia pendidikan.

Terpisah, Pemerhati Pendidikan yang juga mantan Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, Drs. H. Syamsudin An-

war, dihubungi Senin (26/3), mengatakan seharusnya pengelola pendidikan paham pada aturan itu. Terkadang juga ada keteledoran dari mereka. Di sisi lain, dengan adanya kasus pungli di jenjang pendidikan dasar menandakan pembinaan terhadap pejabat struktural pendidikan tidak jalan.

“Karena pengawasan itu kurang. Masa yang ujian satu tahun itu tidak ada di perencanaan. Kalau ada pembinaan dari atasan tidak ada muncul, tidak akan terjadi pungli itu,” ujar Syamsudin.

Ia menyarankan, diperlukan pembinaan berkelanjutan, terlebih lagi hal itu menyangkut citra pendidikan. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram ini sangat menyesalkan adanya pungli di jenjang pendidikan yang kembali terjadi, padahal aturan sudah sangat

(Suara NTB/ist)

Ermawanti jelas melarang. Selain itu sudah pernah ada kejadian pungli di pendidikan dasar, yang seharusnya bisa dijadikan pelajaran.

“Sangat kita sesalkan, arena aturan sudah sangat jelas.

Kalau dilanggar berarti ada kesengajaan. Harus ditindak tegas, apalagi sudah ada contoh kasus, harus dijadikan pelajaran,” pungkasnya. (ron)

Tingkatkan Hasil Pembelajaran Banyak PTS di NTB Lewat Kemitraan Layak Digabung

Mataram (Suara NTB) – Dalam rangka memahami cara-cara untuk meningkatkan hasil pembelajaran literasi numerasi siswa sekolah dasar, pemirintah Indonesia dan Australia menjalin kemitraan melalui program INOVASI. Dalam pelaksanaannya, INOVASI bekerja dan memetik pelajaran secara langsung dengan mitra-mitra di daerah dalam mengeksplorasi dan memahami konteks di daerah tersebut. Seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan program-program rintisan INOVASI senantiasa dimonitor dan dievaluasi.

Pada 14-15 Maret 2018, perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama serta perwakilan Pemerintah Australia berkunjung ke beberapa sekolah di Lombok Tengah, NTB. Sekolah-sekolah tersebut merupakan sekolah yang terlibat dalam dua program rintisan INOVASI, yaitu Guru Baik (SDI Al-Ma’Arif Bateat Mangkung) dan Setara (SDN 1 Gemel).

Kunjungan ini dipimpin Kepala Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud yang juga selaku Ketua Unit Manajemen INOVASI, Moch.

Abduh. Tim dari Jakarta ini juga berkunjung ke salah satu sekolah dampingan LPMP/Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan NTB (SDN 1 Kopang) untuk melihat langsung praktik yang sudah berjalan di sana.

(Suara NTB/ist)

KUNJUNGI - Kunjungan Tim pemantauan dari Kemendikbud, Kemenag dan DFAT Australia ke SD Mitra Program INOVASI di Lombok Tengah belum lama ini.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, H. M. Suruji, dari siaran pers yang diterima Suara NTB, mengapresiasi kunjungan pemantauan ini. “Saya sangat mengapresiasi kunjungan ini. Para pihak yang terlibat sejauh ini pun menunjukkan antusiasme yang tinggi, termasuk juga di Lombok Tengah. Semoga dapat terus berjalan dan berdampak positif bagi pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan NTB yang dimulai dari jenjang sekolah dasar,” ujarnya.

Hadir mewakili Pemerintah Australia, Program Manager bidang Pendidikan, DFAT Australia, Diah Pratiwi mengatakan, kini program INOVASI di NTB telah memasuki tahun kedua. Indonesia adalah mitra penting bagi Australia.

“Hal yang sangat menggembirakan adalah ternyata NTB ini mampu mengembangkan

“virus” baik, dan kami berharap model-model baik seperti ini bisa direplikasi. Tentunya, apa yang sudah berjalan baik di program INOVASI bisa dijadikan referensi bagi program-program lain di Kemendikbud, begitu juga sebaliknya,” ujar Moch. Abduh.

Dalam kunjungan bersama ini, tim memperoleh berbagai temuan menarik. Beberapa diantaranya adalah bahwa di semua SD yang dikunjungi ada anak yang berkebutuhan khusus (ABK), guru dan kepala sekolah diketahui menemui kesulitan dalam membantu anak-anak tersebut karena para guru belum memiliki cara yang tepat untuk menghadapi ABK dalam proses belajar mengajar. Temuan lainnya, meski berkomitmen tinggi SD inklusi belum memiliki rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS) yang sungguh berpihak pada kebutuhan dan pembelajaran ABK. (ron)

Mataram (Suara NTB) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) segera melakukan penggabungan (merger) perguruan tinggi swasta yang berada di bawah yayasan yang sama. Penyatuan ataupun merger di dunia perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Pemerintah menargetkan ke depan hanya akan ada 3.500 perguruan tinggi saja di seluruh Indonesia dari jumlah perguruan tinngi saat ini mencapai 4.570 PTN dan PTS. “Merger perguruan tinggi direncanakan dalam tempo dua tahun anggaplah 1000 perguruan tinggi itu hilang, akan tertinggal 3.000 sekian,” kata Guru Besar STMIK Bumi Gora Prof.

Dr. Muhammad Tajuddin pada Suara NTB belum lama ini.

Dia menyambut baik rencana merger dan penyatuan perguruan tinggi seluruh Indonesia.

Han ini untuk mengefektifkan proses pengelolaan perguruan tinggi yang jumlahnya mencapai 4.570 PTN dan PTS. Dia menyinggung, jika diterapkan, kebijakan pemerintah tersebut banyak berdampak pada perguruan tinggi di NTB. Mengingat saat ini terdapat perguruan tinggi yang bernaung di bawah satu yayasan dengan perguruan tinggi lainnya. Tajuddin mencontohkan STMIK Bumi Gora dan STIBA Bumi Gora.

Keduanya berada pada satu ya-

yasan yang sama. “Kalau penyatuan satu yayasan yang mengelola beberapa perguruan tinggi. Seperti STMIK Bumi Gora dan STIBA Bumi Gora itu bisa penyatuan. Kalau penggabungan beberapa yayasan yang kemudian digabung,” ungkapnya.

Diakui Tajuddin kebijakan merger itu ada yang berupa penyatuan dan penggabungan.

Penyatuan khusus untuk perguruan tinggi yang memiliki satu yayasan. Sedang penggabungan diperuntukkan bagi perguruan tinggi yang tidak memenuhi persyaratan, karena tidak memenuhi jumlah program studi. Untuk memenuhi persyaratan itu, ada perguruan tinggi yang belum memenuhi syarat menjadi universitas.

“Alasan merger karena perysaratan di Permenreistek Dikti minimal setiap universitas harus punya 10 prodi, kalau institut lima prodi. Itu yang belum dilengkapi oleh universitas kita di sini. Kalau kurang dari 10 harus dimerger,” urainya.

Sebagai informasi tambahan lanjutnya, pemerintah tengah melobi perguruan tinggi yang memiliki induk yang sama.

Seperti perguruan tinggi di bawah Ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Kedua ormas itu memiliki banyak perguruan tinggi tersebar di semua daerah. Upaya penyatuan sangat mungkin dapat dilakukan. (dys)

PMII Sumbawa Barat Bela NKRI dari Ideologi Khilafah Taliwang (Suara NTB) Semakin maraknya isu tentang khilafah membuat beberapa komponen bangsa yang ada di negeri ini menjadi ikut terpanggil untuk mengatasinya. Tidak ketinggalan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Sebagai sebuah organisasi kepemudaan yang cukup besar di KSB, PMII tidak mau ketinggalan bersama-sama pemerintah mengatasi masalah khilafah. Wujud nyata ini dituangkan dalam sikap PMII dengan mengadakan kegiatan Seminar Islam Moderat dengan tema “ Merekonstruksi Faham dan Ideologi Khilafah dalam rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Kedaulatan NKRI “ Senin (26/3).

Hadir sebagai peserta diskusi dari kalangan pemuda, Ormas NU, siswa dan unsur pemerintah yang ada di KSB. Ketua Cabang PMII KSB, Muh. Gafar pada sambutannya mengatakan ideologi khilafah sangat menghawatirkan di negara.

Ideologi khilafah ingin mengubah negara Indonesia menjadi negara bersyariat Islam yang sangat tidak cocok dengan corak bangsa Indonesia yang majemuk. Hal tersebut tentu akan menghancurkan NKRI di masa depan.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri KSB dr.

Taufik Ramdhani, M. Sos. Menurutnya, Pancasila sebagai dasar negara merupakan konsensus bersama dari seluruh elemen masyarakat yang ada di Indonesia. Keberadaannya sudah

memberikan nilai-nilai dan norma hidup yang menjadi tuntunan bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara perwakilan MUI KSB M. Imran Rosiawan, SH, M.Kn., menegaskan Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Hanya Pancasila yang bisa menyatukannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menghentikan semakin berkembangnya ideologi khilafah ini adalah dengan melindungi para siswa-siswi dari pengaruh buruk media massa, seperti internet.

Di sisi lain, perwakilan dari akademisi Suriadi, ME., melihat persebaran ideologi ini sekarang lebih banyak menyasar kaum pelajar melalui fungsi media massa. Bagi semua pelajar ketika mendapatkan informasi

(Suara NTB/ist)

SEMINAR - Kegiatan Seminar PMII terkait ideologi kebangsaan di KSB, Senin (26/3). tentang ideologi ini harus disar- perbanyak literasi agama agaring sebelum di-share serta mem- semakin kuat imannya. (rus/*)

Halaman 11

(Suara NTB/fan)

SUARA NTB Selasa, 27 Maret 2018

Luh Putu Dwi Santi Putri

Ingin Tampil di Porprov

USIA memang masih muda, namun Luh Putu Dwi Santi Putri (17) sudah punya kemampuan untuk tampil di level regional NTB. Targetnya tahun ini bisa mewakili tim voli Kota Mataram di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) bulan November tahun 2018.

Luh Putu Dwi Santi Putri yang diwawancara Suara NTB usai menjalani latihan di Gelanggang Pemuda Mataram, Senin (26/3) kemarin mengatakan impiannya ingin memperkuat tim voli kota Mataram di multi event regional NTB bukan sekedar bualan semata. Namun siswa kelas 2 SMA Negeri 2 Mataram ini benar-benar ingin mewujudkan mimpi tersebut.

“Target saya, tahun ini ingin mewakili tim voli Kota Mataram di Porprov NTB. Bila berhasil, ke depan saya ingin bermain di level lebih tinggi lagi,” ucapnya.

Untuk dapat mewakili Kota Mataram di Porprov NTB, Luh Putu Dwi Santi Putri yang biasa disapa Dwi sudah mulai melaksanakan persiapan. Latihan dilakukan lima kali dalam seminggu di Gelanggang Pemuda Mataram.

Atlet yang suka jalan-jalan ini rencananya akan tampil di voli indoor. Alasannya ingin tampil di voli indoor karena memang dia sudah lama berlatih dan sering tampil di pertandingan voli indoor tingkat pelajar.

Kemampuan Dwi bermain voli indoor memang tidak diragukan lagi. Pasalnya atlet yang memiliki tinggi badan 167 ini merupakan atlet binaan PPLP NTB yang kerap kali mewakili NTB di event pelajar nasional. Namun tahun ini dia akan menguji kemampuannya dengan atlet-atlet senior NTB yang ambil bagian di Porprov NTB 2018. (fan)

Piala Thomas

Marcus-Kevin Diprediksi Tetap Jadi Andalan Pekanbaru (Suara NTB) Pasangan ganda putra nomor satu dunia, Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo, diprediksi mantan atlet bulu tangkis Indonesia, Yuni Kartika, bakal tetap menjadi andalan Indonesia menghadapi kejuaraan beregu Piala Thomas di Bangkok, Thailand, pada Mei 2018.

Terlebih, Marcus-Kevin baru saja kembali berhasil menjuarai turnamen perorangan All England 2018 beberapa pekan lalu.

Demikian disampaikan mantan Humas Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) itu.

“Kevin-Gideon pasti masuk, yang belum masuk pasti ganda kedua. Kita punya tiga pasang ganda putra, Hendra-Ahsan, Fajar-Rian dan Rian-Angga. Itu yang coach Herry IP belum tentukan,” kata Yuni di sela-sela Audisi Umum Djarum Beasiswa Badminton 2018 di GOR Angkasa, Pekanbaru.

Ia menuturkan terdapat sejumlah pertimbangan dalam memilih ganda putra guna mengisi tim Indonesia pada ajang bergengsi Piala Thomas tersebut.

Pertama, jam terbang yang tinggi untuk bermain dalam kompetisi beregu. Jika menilik tiga pasang ganda putra, selain Minions, julukan Marcus-Kevin, pasangan senior Hendra Setiawan dan Mohammad Ahsan yang kembali rujuk awal 2018 berpotensi menjadi kontestan untuk ke piala Thomas. Namun, penampilan kedua pasangan julukan “Daddies” itu kurang impresif pada All England 2018 kemarin.

Selanjutnya, pasangan muda Fajar Alan dan Muhammad Rian Ardianto serta Rian Agung Saputra serta Angga Pratama memang diproyeksikan untuk mengisi skuat Thomas Cup 2018.

Meski begitu, Yuni menuturkan semua keputusan masih di tangan pelatih kepala Herry Iman Pierngadi. Selain jam terbang, Yuni juga menjelaskan formasi tersebut nantinya juga harus memenuhi kriteria mampu berpasangan dengan pemain lainnya.

Hal itu sebenarnya juga dilakukan pada Badminton Asia Team Championsip (BATC) atau

kejuaraan Beregu badminton Asia 2018 di Malaysia beberapa waktu lalu. Saat itu, skuat pebulu tangkis putra Indonesia sukses menjadi juara setelah berhasil menundukkan China.

“Pertimbangan kedua, pasangan yang bisa dipasangkan dengan pasangan lain. Seandainya harus dicross atau seperti apa,” ujarnya. Sementara untuk tunggal putra, ia mengatakan formasi di BATC 2018 lalu dimana diisi oleh Jonathan Cristie, Anthoni Ginting, Ihsan Maulana dan pemain muda berpotensi Firman Abdul Kholik seharusnya bisa mengisi skuat Thomas Cup. Lebih jauh, Yuni menjelaskan untuk formasi Uber kemungkinan besar tidak akan berbeda jauh dengan BATC 2018 yang diisi oleh Gresya Polli dan kawankawan. (ant/bali post)

Kejurnas Drag Bike Region III Diikuti 556 Atlet Mataram (Suara NTB) Pelaksanan Kejurnas Motor Drag Bike Region III Seri Pertama NTB yang berlangsung di Sirkut Drag Bike Penas, Gerung Lombok Barat (Lobar) berlangsung meriah. Sebanyak 556 starter ambil bagian di event nasional Wilayah Nusa Tenggara (Nusra), Bali, NTT dan NTB itu.

Ketua Pengprov IMI NTB, M. Nur Haedin yang dikonfirmasi Suara NTB di lokasi pertandingan mengatakan bahwa event drag bike seri pertama tahun 2018 melibatkan banyak peserta. Jumlah pesertanya meningkat dari event yang sama tahun 2017.

“Jumlah peserta yang ikut kejurnas drag bike seri pertama tahun ini meningkat 35 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah starternya mencapai 556,” ucapnya.

Nur Haedin yang biasa disapa Edo menjelaskan bahwa peserta yang ambil bagian di tahun 2017 sebanyak 420 starter, dan tahun ini meningkat menjadi sebanyak 556 starter.

Meningkatnya jumlah peserta dibalapan adu cepat di jalan lurus itu

karena semakin banyak animo masyarakat NTB yang menggemari balapan tersebut. Dia berharap semakin banyak peserta yang ambil bagian di event itu dapat menelurkan atlet-atlet berprestasi nasional.

“Saya berharap atlet NTB bisa mewakili Wilayah Nusra di Kejurnas Drag Bike yang di gelar di Pulau Jawa tahun ini. Karena sebelumnya NTB juga pernah meloloskan lima atlet,” ucapnya.

Lima atlet yang lolos di ajang nasional tahun lalu sebut Edo, yakni Rizky Marucil, Deden PD, Ebiet Hidayat, Rama Pratama dan Hilman Jayadi. Diharapkan kelima atlet NTB itu dapat naik podium lagi di balapan tahun ini.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya event ini melombakan empat kelas kejurnas dan 14 kelas supporting. Empat kelas nasional yang dipertandingkan itu adalah bebek tune up 4 langkah s/d 130 CC dan berat 105 Kilogram (Kg) DB 1, bebek tune up 4 langkah s/d 200 CC dengan berat 105 Kg DB2, sport tune up 2 langkah rangka standard dan merica tune up s/d 200 CC dengan berat 103 Kg DB4. (fan)

Spanyol dan Argentina Belum Temukan Striker Utama

(ant/bali post)

ALL ENGLAND - Penampilan Marcus Fernaldi Gideon (kanan) dan Kevin Sanjaya Sukamuljo (Marcus/Kevin) pada kejuaraan All England 2018 BWF World Tour Super 1000 di Birmingham, Inggris, baru-baru ini.

Madrid Dua tim unggulan Piala Dunia 2018, Spanyol dan Argentina, akan bertanding persahabatan di Madrid pada Rabu (28/3) dini hari nanti sebagai duel pemanasan sebelum Piala Dunia 2018 di Rusia.

Namun, kedua tim itu memiliki masalah yang sama yaitu mempunyai sederet striker berkelas yang membuat pelatih mereka “sakit kepala” untuk menentukan sosok yang paling layak menempati posisi striker utama.

Pelatih Argentina, Jorge Sampaoli, belum menentukan siapa pendamping Lionel Messi, kendati pelatih itu punya banyak pilihan antara lain Gonzalo Higuain, Sergio Aguero dan Angel di Maria.

Sampaoli juga belum menentukan apakah memasukan striker Juventus

Paulo Dybala dan juru gedor InterMilan Mauro Icardi yang tampil gemilang di Serie A. Untuk itu, laga persahabatan melawan Spanyol akan menjadi pertimbangan bagi Sampaoli guna menentukan sosok tepat untuk mengisi lini depan Argentina karena Messi kemungkinan akan absen untuk pemulihan cidera.

“Spanyol sudah memiliki tim dan tahu bagaimana akan bermain di Piala Dunia,” kata Sampaoli. “Kami harus menemukan kepastian itu.”

Namun Spanyol juga memiliki kendala yang sama. Julen Lopetegui harus memilih striker utama antara lain Diego Costa, Rodrigo Moreno, Alvaro Morata dan Iago Aspas.

Costa merupakan sosok favorit mengisi posisi itu kendati performanya menurun saat berseragam Chelsea pada musim lalu. (ant/bali post)

SUARA NTB Proyek Aspirasi DPRD Diduga Diborong Oknum Dewan

Halaman 12

Selasa, 27 Maret 2018

Lobar Defisit Lahan Pertanian Berkelanjutan Giri Menang (Suara NTB) Berdasarkan perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) provinsi yang dipersyaratkan luas lahan pertanian berkelanjutan di Lombok Barat (Lobar) mencapai 25 ribu hektar, namun faktanya Lobar hanya memiliki 17 ribu hektar lebih LP2B. Terdapat selisih sekitar 8 ribu hektar lebih yang belum terpenuhi.

Wakil Ketua DPRD Lobar, H. Sulhan Mukhlis, Senin (26/3) menyatakan, pihak provinsi memberikan persyaratan terhadap Lobar untuk menyiapkan 25 Ribu hektar lahan berkelanjutan.

“Kita diberikan target 25 ribu hektar lahan berkelanjutan (LP2B), kita harus mencakup lahan pertanian dan pangan nasional seluas 25 ribu hektar, sedangkan lahan pertanian yang tersisa 17 ribu. Sementara kita belum punya LP2B,”jelasnya.

Belum adanya LP2B ini menjadi kendala penetapan RDTR. LP2B ini diakuinya berat dilaksanakan disebabkan luas lahan yang ditarget oleh provinsi tidak sesuai dengan luas lahan di Lobar. Penetapan luas lahan ini saat Lobar bergabung dengan KLU. Hal inilah yang perlu direvisi. Untuk penyiapan LP2B ini juga cukup berat, sebab petani hanya memiliki lahan terbatas.

Jika lahannya masuk jalur hijau, maka tidak dibolehkan membangun di sana. Di sini Pemda harus memberikan ganti subsidi bagi petani tersebut sehingga lahan yang tidak boleh dibangun maka bisa pindah ke lokasi lain. “Di sinilah pemda berat kalau Pemda mengesahkan LP2B, karena kemampuan anggaran daerah terbatas untuk memberikan subsidi tersebut,” tegasnya.

Namun demikian pihaknya tidak bisa tinggal diam.

Sebab persoalan tata ruang ini begitu pelik. Perda ini sendiri sudah ditetapkan Perda RTRW tahun 2010 lalu. Namun dalam Perda ini bersifat umum, di mana per kecamatan ditetapkan secara umum seperti di Kediri sebagai kota pendidikan, Labuapi diperuntukan untuk perumahan, Lembar untuk pergudangan, Sekotong, Narmada dan Batulayar sebagai lokasi pariwisata.

Di Kediri meskipun sebagai kota pendidikan tidak mungkin hanya dibangun sekolah saja namun perlu juga ada perumahan untuk permukiman dan pusat industri untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Begitu pula kecamatan Lembar tidak mungkin dibangun pergudangan saja, namun perlu ada sekolah dan pemukiman.

Untuk mengatur ini, jelasnya ada Perda RDTR sehingga sudah disahkan Perda RDTR untuk lima Kecamatan dari 10 Kecamatan untuk memiliki RDTR. Untuk perda RDTR mengesahkan ini tidak bisa Lobar saja, namun disesuaikan dengan RTRW provinsi dan pusat.

Namun kendala untuk pengesahan RDTR ini belum ada Perda LP2B. Hal ini disampaikan oleh eksekutif ke legislatif untuk melakukan penyesuaian dengan tata ruang provinsi dan nasional. Pihaknya sudah meminta ekskutif untuk menjemput bola terkait perda RDTR tersebut.

Kepala Dinas Pertanian Lobar, Muhur Zohri mengakui saat ini perda RDTR kota Gerung dan Perda LP2B belum ada. Pihaknya sendiri sudah mempersiapkan rancangan Perda LP2B tahun ini agar bisa masuk Prolegda. Pihaknya sudah menyiapkan penyusunan naskah akademis melibatkan Unram. Ia menanbahkan, total luas lahan berkelanjutan ditargetkan berdasarkan naskah akademis tersebut seluas 15 ribu hektar sementara luas lahan pertanian saat ini mencapai 17 ribu lebih. Jika mengacu perda LP2B provinsi tercatat 25 ribu hektar, diakuinya ada ketidakpaduan data terkait luas lahan ini. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Kalangan aktivis pergerakan di Lombok Barat (Lobar) menggelar rapat dengar pendapat (hearing) di kantor DPRD Lobar terkait beberapa hal menyangkut persoalan tata ruang, program aspirasi dan polemik tambahan anggaran di APBD. Mereka antara lain menyoroti proyek aspirasi anggota DPRD Lobar yang diduga diborong oleh oknum anggota Dewan tertentu dan untuk dikerjakan rekanan tertentu. Di samping masalah ini, para aktivis juga mempertanyakan penambahan APBD yang dinilai di luar kelaziman.

Seperti disampaikan Erwin Ibrahim, bahwa ada beberapa oknum Dewan yang mendominasi program aspirasi. Di beberapa SKPD yang didatangi untuk menanyakan program aspirasi, untuk program berbentuk fisik dan pengadaan dialokasi menjadi program aspirasi. Hal ini menyebabkan rekan-rekan kontraktor lokal menjadi cemburu. “Ada beberapa oknum Dewan yang memonopoli aspirasi ini,” tukasnya. Padahal dalam aturan tidak ada satupun pasal

membolehkan Dewan memainkan proyek. Hal ini jelasnya harus menjadi evaluasi.

Bahkan menurut perwakilan elemen masyarakat, Sahban, bahwa hasil temuannya di SKPD terdapat beberapa oknum SKPD masuk mengamankan proyek aspirasi yang bersifat penunjukan langsung (PL). “Ini kami peroleh informasi dari SKPD ketika ditanya soal proyek tertentu, dijawab sudah ada beberapa Dewan yang masuk. Nah ini kan harus di-clear-kan, jangan sampai menjadi bola liar di masyarakat,” tukasnya.

Sedangkan Munawir mempertanyakan ketegasan Dewan untuk menyikapi persoalan penambahan APBD. Ia pun menuding jika Dewan secara kolektif melakukan pengesahan, lantas yang menjadi pertanyaan kenapa ada anggaran lebih di luar pengesahan APBD. “Ini jadi pertanyaan kami, kok Dewan membiarkan,” tukasnya.

Menjawab hal ini, anggota banggar DPRD Lobar, Munawir Haris mengatakan, terkait masalah pokok pikiran, mesti dipisahkan mana pokir dan fidak. Kedepan perlu saat

pembahasan melibatkan kalangan LSM agar bisa diantisipasi miskomunikasi. Masukan dari kalangan aktivis ini jelasnya perlu menjadi bahan evaluasi kedepan. “Perlu dilibatkan kawan-kawan NGO dan LSM dalam pembahasan pokir ke depan,” jelasnya.

Persoalan mekanisme APBD tidak sesederhana sepeti disampaikan oleh kalangan aktivis. Sebab jadwal pengesahan APBD pusat dan provinsi serta kabupaten tidak linier. Ketika kabupaten Lobar mengetok APBD maka dievaluasi provinsi. “Hasil Evaluasi provinsi ada masukan-masukan, ketika transferan masuk dari pusat (anggaran tambahan) di APBD dibolehkan menurut aturan, asalkan melalui proses. Memang sampai hari ini belum ada jawaban dari provinsi terkait surat yang dikirim kabupaten”jelasnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis menyatakan jangan sampai akibat polemik anggaran tambahan ini mengorbankan kepentingan sebab jika anggaran ini ditunda tentu banyak program yang menyentuh masyarakat

(Suara NTB/her)

DENGAR PENDAPAT – Rapat dengar pendapat elemen masyarakat Lobar dengan DPRD Lobar terkait beberapa persoalan, Senin. akan batal terlaksana. “Mana lebih banyak manfaat dan mudarat nya, inilah yang perlu diperhatikan oleh kawankawan juga,’’ katanya.

Lebih lanjut terkait program Pokir, ia menyatakan antisipasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan pihak legislatif dan eksekutif sudah menyepakati beberapa hal. Antara lain, SKPD tidak boleh diintervensi oleh Dewan dan pengusul kegiatan, pihak yang menandatangani kontrak tersebut langsung terkait perusahaan sehingga

tidak terjadi monopoli. Dan tidak ada yang mengatasnamakan Dewan ataupun eksekutif terhadap program ini ataupun mengkalim. “Jadi clean kita, jangan sampai kita dibuat menjadi target,” tukasnya. Ia menegaskan jika ada oknum anggota Dewan menerima komitmen terhadap pekerjaan tersebut tidak boleh, jangankan dewan eksekutif tidak boleh juga. “Silakan kalau di luar ini, kan ada masyarakat, dan NGO koreksi serta APH. Sebab salah kalau ini,” tukasnya. (her)

PAW Ketua DPRD Lobar Belum Jelas Giri Menang (Suara NTB) Proses pergantian antarwaktu (PAW) Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar) sampai saat ini belum jelas kapan pelaksanaannya. Pasalnya, sampai saat ini DPD I Golkar Lobar belum menerima instruksi dari DPD I Golkar provinsi untuk memproses PAW tersebut.

Ketua harian DPD Golkar Lobar, Lalu Hermayadi kepada wartawan, Senin (26/3) mengakui dalam surat DPP tersebut menekankan beberapa konsideran, bahwa DPP memerintahkan kepada DPD I provinsi

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUC/ T R O N T O N , P I C U P , D L L ) P R O S E S MUDAH,CEPAT,DAN BISA OVER KREDIT/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387) DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

untuk mengintruksikan kepada DPD II untuk memproses PAW. “Sampai hari ini kami di DPD II Golkar belum menerima instruksi apapun sehingga kita menghormati DPD I selaku pimpinan partai satu tingkat di atas. Yang jelas surat dari DPP

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

resmi sudah diterima oleh DPD II,” tukas Hermayadi.

Diakuinya sampai saat ini belum ada pemberitahuan resmi dari DPD I, baru dilakukan sebatas komunikasi informal. Menurutnya proses ini bukan lelet, sebab saat ini pimpinan DPD I masih sibuk. Di mana sekretaris DPD mengikuti rapimnas sedangkan ketua DPD I masih sibuk melaksanakan kampanye. “Sepulang rapimnas kemungkinan kita akan bahas,” tukasnya. Yang

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

jelas kata politisi asal Gerung ini, target penyelesaian PAW ini awal bulan depan sebab pihaknya sudah melakukan persiapan administrasi yang dibutuhkan paralel sambil menunggu instruksi dari DPD I tersebut.

Ia menambahkan, ada batasan waktu menunggu instruksi tersebut dalam PO, namun pihaknya belum lihat PO sampai mana batasan sehingga pihaknya melakukan langkah selanjutnya. Pihak DPD jelasnya tidak berani mementahkan atau menolak keputusan DPP. Diketahui mengacu SK bernomor B-1599/Golkar III / 2018 tertanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani Ketum Airlangga Hartarto dan Sekjen Laode Wijk F Paulus tersebut menginstruksi kepada DPD I Golkar NTB untuk memerintahkan DPD II Golkar Lobar memproses pergantian antar waktu (PAW) ketua DPRD Lobar. Pihak DPD II Golkar Lobar pun sudah menerima tembusan SK DPP tentang PAW ketua DPRD Lobar dari Hj

Sumiatun ke Imam Kafali. Bunyi dalam SK tersebut, memutuskan Imam Kafali menggantikan Hj Sumiatun menjadi ketua DPRD Lobar. (her)

HILANG HLG BPKB R4 SUZUKI DR1071XA NOKA/ NOSIN:MHYJTE54V6J100282/J20AID-200511 AN. AQI SULAEMAN AKBAR HLG DSKTR JL. PAGUTAN KOTA MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA DR5560DY NOKA/ NOSIN:MH328D2039K082965/ 28D-1080062 AN. NAHDI HLG DSKTR JL. LANGKO KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR5914BS NOKA/ NOSIN:MH1JF5117AK601400/ JF51E-1602892 AN. RATIH KOMALASARI,SE HLG DSKTR JL. SANDUBAYA MATARAM MENUJU SELAPARANG CAKRANEGARA

LOWONGAN Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 27 Maret 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

Selasa, 27 Maret 2018

SUARA NTB

Halaman 14

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 27 Maret 2018

Halaman 15

Tindak Lanjut Putusan PTUN

Kabid PMKF BPSDM Diperiksa Tiga Jam Dari Hal. 1 “Saya ke sini cuma mau datang klarifikasi,” kata Fauzan.

Beberapa pertanyaan yang diajukan terkait penggunaan dana diklatpim 2016 sampai 2017, Fauzan banyak tak menjawab dan menyarankan bertanya ke penyidik. “Silakan tanya jaksa saja,” lemparnya.

Mengenai penggunaan dana Rp650 juta yang diduga fiktif, ia membantah keras. Semua anggaran sudah bisa dipertanggungjawabkan sesuai alokasi dan peruntukannya.

“Tidak ada fiktif, ndak ada itu, semua sudah sesuai,” bantahnya, sambil berlalu menggunakan mobil DR 1417 J. Sebagai Kepala Bidang PKMF Muhammad Fauzan posisinya sebagai pengendali dalam program diklat serta semua operasional kegiatan sejak 2014 lalu, termasuk dana yang terpakai selama 2016 dan 2017. Di mana dalam rangkaian penggunaan anggaran itu ada yang diduga fiktif sesuai laporan masyarakat.

Nilainya sekitar Rp 650 juta.

Dalam tahap penyelidikan ini, Fauzan informasinya sudah dua kali dimintai keterangan. Sebelumnya sejumlah bawahannya setingkat kepala seksi (kasi) juga sudah diklarifikasi kejaksaan.

Pemeriksaan secara bergilir dua pekan lalu. Selain Muhammad Fauzan, jajarannya di sejumlah seksi di antaranya Amir sebagai seksi yang mengurus Diklatpim tiga sampai empat serta prajabatan. Kepala seksi lainnya yang sudah dipanggil adalah H.Badrus yang mengurus Diklatpim Bupati hingga anggota DPRD. Dihubungi via ponsel Amir mengakui panggilan penyidik kejaksaan beberapa hari lalu.

Sementara H. Badrus mengakui sudah dipanggil penyidik.

Kepada penyidik dia mengaku tidak bersentuhan langsung dengan kegiatan diklatpim maupun prajabatan, karena ia pendatang baru. Selain dari internal PKMF, para tenaga fungsional pengampu materi untuk kegiatan Diklatpim juga dipanggil. Terakhir diklarifikasi para pejabat fungsional di Widyasawara.

Sedikitnya 12 orang diperiksa marathon sejak sepekan sebelumnya.

Sementara data diperoleh Suara NTB sebelumnya, dugaan penggunaan anggaran fiktif itu ditemukan sementara untuk dua tahun anggaran.

Untuk tahun 2016 mencapai Rp304.350.000, peruntukan puluhan item kegiatan. Rinciannya, seperti penggunaan anggaran untuk membayar honorarium panitia pelaksana diklatpim untuk sembilan angkatan dengan nilai mencapai Rp10.950.000. Kemudian penggunaan anggaran untuk Diklatpim III Provinsi angkatan kedua dengan rincian belanja jasa tenaga ahli, peneliti, instruktur, narasumber, pengampu materi atau pen-

damping. Nilai dugaan anggaran fiktif mencapai Rp54.900.000. Selanjutnya, untuk penggunaan anggaran Diklatpim III Provinsi angkatan kedua, dengan rincian belanja jasa tenaga ahli, peneliti, instruktur, narasumber, pengampu materi atau pendamping. Nilai dugaan anggaran fiktif mencapai Rp66.600.000.

Penggunaan anggaran untuk Diklatpim III peruntukan kabupaten dan kota se NTB tidak luput dari penggunaan dana fiktif mencapai Rp57.500.000.

Pada tahap Diklatpim IV angkatan ketiga peruntukan kabupaten dan kota, nilai dugaan fiktif mencapai Rp 86.400.000.

Anggaran fiktif ini belum termasuk sewa kendaraan transportasi kunjungan visitasi peserta diklat mencapai Rp28.000.000, sehingga total dugaan penggunaan anggaran fiktif pada PKMF tahun 2016 mencapai Rp304.350.000.

Akumulasi menjadi Rp 600 juta lebih karena penggunaan anggaran fiktif ini berlanjut tahun 2017, untuk nomenklatur anggaran yang sama. Seperti penggunaan anggaran untuk membayar honorarium panitia pelaksana Diklatpim untuk sembilan angkatan. Nilainya mencapai Rp12.300.000.

Kemudian penggunaan anggaran untuk Diklatpim III angkatan I dengan rincian belanja jasa tenaga ahli, peneliti, instruktur, narasumber, pengampu materi atau pendamping. Nilai dugaan anggaran fiktif mencapai Rp27.900.000.

Selanjutnya, untuk penggunaan anggaran Diklatpim IV tingkat provinsi untuk dua angkatan, dengan rincian belanja jasa tenaga ahli, peneliti, instruktur, narasumber, pengampu materi atau pendamping.

Nilai dugaan anggaran fiktif mencapai Rp66.600.000.

Penggunaan anggaran untuk Diklatpim III peruntukan kabupaten dan kota se NTB untuk angkatan ke tiga, tidak luput dari penggunaan dana fiktif mencapai Rp57.500.000.

Pada tahap Diklatpim III angkatan ketiga peruntukan kabupaten dan kota, serta diklatpim IV untuk angkatan keempat akumulasi nilai dugaan fiktif mencapai Rp133.200.000. Anggaran fikif ini belum termasuk sewa kendaraan transportasi kunjungan visitasi peserta diklat mencapai Rp28.000.000, sama dengan tahun sebelumnya.

Anggaran untuk pembaca doa Rp 2,5 juta pun tidak luput dari dugaan ditilep.

Sehingga total dugaan penggunaan anggaran fiktif pada PKMF tahun 2017 mencapai Rp354.200.000. (ars)

Harga Tiket Masih Mahal Dari Hal. 1 “Ini sepertinya (harga tiket) kalau ke Lombok mahal, padahal ke Bali murah. Ke Bali itu banyak airline, dia kompetisinya ketat. Banyak kompetitornya di sana. Kita hanya Citilink, Lion dan Garuda pemainnya, hanya tiga di sini,” kata Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM., ketika dikonfirmasi di Mataram, Senin (26/3) siang.

Jika banyak maskapai yang membuka rute penerbangan ke Lombok, maka ia yakin harga tiket akan murah. Chairul meminta masalah mahalnya harga tiket penerbangan ke Lombok ini ditanyakan langsung ke maskapai yang ada saat ini “Tentu kita ingin penerbangan murah. Kita ingin setara (dengan daerah lain). Kalau ke

Bali Rp450 ribu bisa dijual di Jakarta. Kita paling tidak Rp500 ribu,” ujarnya.

Untuk itu, strategi agar harga tiket ke Lombok dapat lebih murah, maka pemda dan pelaku wisata memperbanyak event, sehingga wisatawan yang datang ke Lombok semakin banyak. Selain itu, melakukan penataan destinasi dan lainnya. “Itu otomatis nanti akan banyak yang berkunjung,” ucapnya.

Jika dilihat dari jumlah penumpang di LIA, kata Chairul, mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Bahkan, LIA termasuk lima bandara di Indonesia dengan persentase pertumbuhan penumpang yang cukup tinggi. “Artinya, peningkatan jumlah penumpangnya bagus setiap tahun,” tandasnya. (nas)

Bangun Pabrik di Sumbawa Dari Hal. 1 melihat potensi jagung yang ada di Sumbawa. Kebetulan, kata Husnul, sudah ada beberapa investor yang menjajaki pembangunan pabrik pakan, pabrik gula dan penggilingan padi.

“Tahun 2018 ini mereka rencanakan. Bisa memadai pabrik gula di Sumbawa, di daerah Labangka dan sekitarnya,” kata Husnul ketika dikonfirmasi di sela-sela menghadiri rapat paripurna di DPRD NTB, Senin (26/3) siang.

Jika pembangunan pabrik gula di Labangka ini terealisasi, maka akan ada dua pabrik gula yang berdiri di Pulau sumbawa. Yakni pabrik gula milik PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) yang ada di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. PT. SMS berinvestasi sekitar Rp1,6 triliun untuk membangun pabrik gula yang ada di Pekat.

Terkait dengan komoditas

jagung, ditargetkan sebanyak 300 ribu ton diekspor ke Filipina tahun ini. Untuk tahap pertama telah diekspor sebanyak 11.500 ton beberapa waktu lalu.

Khusus untuk produksi jagung Kabupaten Sumbawa ditargetkan sebnayak 100 ribu ton yang akan diekspor. Sisanya sekitar 200 ribu ton dari kabupaten lainnya yang ada di Pulau Sumbawa.

Tahun ini, Pemprov menargetkan produksi jagung di NTB sebanyak 2,8 juta ton. Pada 2017 lalu, produksi jagung NTB sebanyak 2,2 juta ton. Dengan target produksi 2,8 juta ton, dilakukan perluasan areal tanam baru di Pulau Sumbawa seluas 200 ribu hektare. Produksi jagung di Pulau Sumbawa diproyeksikan untuk ekspor. Sementara jagung dari Pulau Lombok untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. (nas)

Dua Kali, Surat Pemkab Dompu Tidak Digubris BKN

(Suara NTB/ist)

MENYAPA WARGA - Calon Wakil Gubernur NTB, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, berpidato di sela rangkaian kegiatannya menyapa warga Kabupaten Bima, Senin (26/3).

Ahyar Sambangi Lombok Barat, Mori Sapa Warga Bima Mataram (Suara NTB) – Yang satu ke ujung barat NTB dan yang lain menyapa warga di ujung timur NTB. Begitulah potret aktivitas kampanye pasangan AhyarMori, Senin (26/3). Meski terpisah jarak sepanjang itu, keduanya kompak menyemai dukungan demi dukungan di Pilkada NTB 2018 ini.

TGH. Ahyar Abduh, hadir di Kediri, kota santri di Lombok Barat untuk mengikuti pertemuan terbatas tingkat Kabupaten Lombok Barat, Senin (26/3). Ribuan relawan serta kader-kader sembilan partai pengusung AhyarMori berkumpul di acara ini.

Kegiatan pertemuan terbatas ataupun yang biasa disebut kampanye dialogis ini dihadiri juga oleh tokoh-tokoh masyarakat Lombok Barat hingga anggota DPRD Lombok Barat yang berasal dari Partai pendukung Ahyar-Mori.

Pidato politik disampaikan oleh ketua gabungan partai pengusung Kabupaten Lombok Barat, H. Lukman. Ia mengajak seluruh kader partai pengusung untuk bergerak hingga ke akar rumput untuk menyosialisasikan dan memenangkan pasangan Ahyar-Mori.

“Mari kita berjuang dengan sepenuh hati, dengan jiwa dan raga untuk memenangkan Ahyar-Mori. Ini adalah ikhtiar politik, sesuatu hal yang mulia, bersama memperjuangkan NTB untuk semua,” ujar H. Lukman.

Selanjutnya, pidato politik disampaikan Calon Gubernur NTB nomor urut 2 TGH. Ahyar Abduh. Pada pidato politiknya, Ahyar menyampaikan kekagumannya terhadap kota santri kediri dan Kabupaten Lombok Barat, namun ada beberapa potensi yang harus dimaksimalkan. Terutama di era yang semakin maju ini.

“Kediri ini adalah tempat yang luar biasa.

Guru-guru saya banyak berada di sini. Kediri terkenal dengan kota santri dan punya potensi yang luar biasa untuk kemajuan peradaban, potensi yang luar biasa ini kita maksimalkan, kita manfaatkan kemajuan tekhnologi, jika AhyarMori terpilih sebagai pemimpin di NTB, kami siap memfasilitasi 1.000 pondok pesantren dengan fasilitas digital dan jaringan internet agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh dunia,” ujar Tuan guru yang akrab disapa TGA ini.

Selain itu Ahyar menjelaskan komitmen dengan apa yang telah diucapkannya, tentu ini adalah sesuatu hal yang realistis sangat mungkin untuk diterapkan, dan bukan hanya janji politik yang semata untuk mendapatkan simpati dari rakyat.

“Ahyar-Mori tidak akan berjanji untuk memetikan bintang di langit yang tinggi jika ia terpilih. Janji yang kami buat tentunya terukur dengan kemampuan daerah kita, semua itu harus disesuaikan, jangan sampai kita janji yang tinggitinggi tapi janji yang kemarin saja belum ditepati, kalau seperti itu sama dengan nol besar,” ujar bapak pembangunan Kota Mataram ini.

Sejumlah masyarakat yang hadir serta relawan dan kader partai pendukung sangat antusias dengan janji Ahyar-Mori yang ingin mendirikan dan memfasilitasi seluruh pesantren untuk mendapatkan kemajuan teknologi.

Bersama Hanura Di hari yang sama, Cawagub NTB nomor urut 2, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, menggelar serangkaian kunjungan dan kegiatan di kabupaten paling timur di NTB, yaitu Kabupaten Bima.

Dalam kunjungannya, Mori antara lain menggelar pertemuan dengan para pengurus dan simpatisan Hanura di Kabupaten Bima.

Ketua DPC Partai Hanura, Kabupaten Bima, Ahmad Dahlan (Leo), menegaskan dalam sambutannya bahwa seluruh pengurus dan kader Hanura di Kabupaten Bima, telah berkomitmen mengantarkan pasangan AhyarMori memenangkan Pilkada NTB 2018.

“Wajib hukumnya untuk memenangkan abang kita, Bapak H. Mori Hanafi,” ujar Leo, sapaan akrab Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bima ini.

Ia menambahkan, kehadiran Mori Hanafi di tengah-tengah warga serta pengurus dan simpatisan Hanura di Kabupaten Bima adalah hal yang sangat berarti. Karena itulah, Leo menegaskan harapannya agar semua pihak yang hadir benar-benar menjalankan komitmen memenangkan pasangan Ahyar-Mori di Pilkada NTB 2018.

Sementara itu, Mori Hanafi menegaskan bahwa dirinya sangat berbahagia bisa hadir di tengah-tengah warga dan keluarga besar Hanura di Kabupaten Bima. Ia menegaskan bahwa Hanura merupakan salah satu dari enam parpol pendukung pasangan Ahyar-Mori di Pilkada NTB 2018 ini. Selain itu, ada pula tiga parpol pengusung lainnya yang juga akan menjadi bagian dari gerak langkah pasangan ini.

Karena itulah, Mori menegaskan bahwa Hanura, akan menjadi bagian yang terdepan jika nantinya pasangan Ahyar-Mori ditakdirkan memenangkan Pilkada. (tim)

Tersangka Tambahan Kasus BPR Tergantung Bukti Mataram (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi pada proses merger PT. Bank BPR NTB diperkirakan akan terus berkembang ke pihak pihak lain.

Namun untuk pengembangan ke arah tersangka baru, akan tergantung bukti tambahan.

Bukti tambahan dimaksud, akan digali dari keterangan tersangka Ihw dan Mtw, ketua dan wakil ketua ti konsolidasi yang akan diagendakan diperiksa.

“Jadi penetapan tersangka baru akan ditentukan dari bukti tambahan. Itu nanti akan kita lihat dari keterangan tersangka dalam BAP,” kata juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH, Senin (26/3).

Dalam BAP sebelumnya

sudah digali keterangan tersangka Ikw dan Mtw. Mereka menerangkan soal peran orang lain, sehingga timbul kerugian negara sebesar Rp1,1 miliar sebagaimana temuan BPKP dan pengembangan penyidikan.

Dalam beberapa kali keterangannya, bahkan berulang ulang Mtw dan Ihw menyebut peran Manggaukang Raba sebagai Kepala Biro Ekonomi Setda NTB, mewakili Pemprov NTB sebagai owner Bank BPR. Selain Manggaukang, penyebutan nama lainnya oknum pejabat penting di Pemprov NTB. Para oknum anggota DPRD NTB yang duduk di Pansus dan Bapemperda juga turut diseret, karena kecipratan dana

Rp770 juta yang alokasinya dari urunan delapan PD. BPR. Serangkaian keterangan tersangka yang menyebut nama orang lain itu,menurut Dedi Irawan bisa didalami sepanjang didukung bukti. Keterangan para tersangka dianggap pintu masuk awal. Hanya saja ketika dalam proses penyidikan pihaknya tidak menemukan bukti cukup untuk menetapkan tersangka, maka akan dilakukan pengembangan saat persidangan mendatang.

Saat ini posisi berkas dua tersangka masih di jaksa peneliti.

Sementara tersangka masih dalam status tahanan titipan di Lapas Mataram. “Sewaktu waktu tersangka akan kita bon untuk diperiksa di sini,” jelasnya. (ars)

Dr. H. Nazar Na’amy: Tidak Melihat Sekat Oganisasi Dari Hal. 1 Dalam buku TGH. Latief, Ali BD di mata Ulama dan Sahabat, Dr. Nazar mengaku perkenalannya dengan sosok Ali bin Dachlan dimulai sekitar tahun 1995 silam. Yakni dari seorang teman yang bekerja di Bank BSK yang juga dosen di Universitas Gunung Rinjani (UGR) Lombok Timur.

Pertemanannya lebih akrab lagi saat Ali BD menjadi Bupati Lombok Timur untuk yang pertama kali. Dr. Nazar kemudian sempat merasa kecewa saat mendengar Ali BD gagal dalam Pilkada yang kedua.

Sosok Ali BD dalam pandangan akademisi ini dilihat dari cara berpakaian biasabiasa saja. Dan dirinya mendengar dari beberapa teman,

Ali BD juga memiliki selara makan yang biasa saja. Ia lebih senang makanan yang asli tanpa olahan dari pada sesuatu yang mahal.

Uniknya saat berbicara, ia selalu memberikan informasi keilmuan yang terbaru menurut pemikirannya. Lebih lebih sosok Ali BD sudah menuntaskan S.3-nya, maka sangat lengkap selain memiliki teori yang cukup, ia juga pelaku pemimpin yang andal.

Kebijakan zakat adalah prestasi Ali yang tidak ada duanya di NTB. kebijakan zakat ini adalah sesuatu yang bisa dijual untuk program ke depan dalam konteks NTB. Bisa dibayangkan jika Badan Amil Zakat Provinsi provinsi memiliki pengelolaan yang sama dengan cara mengelola zakat di

Kabupaten Lombok Timur.

Maka, lanjutnya tidak ada alasan untuk tidak membangun. Jika Lombok Timur saja saat ini Rp1 miliar per bulan maka bisa jadi untuk NTB Rp 10 miliar per bulan. “Kan luar biasa,” ucapnya.

Selain itu pula, saya melihat sosok Ali BD ini adalah pelaku pendidikan, karena ia memiliki perguruan tinggi yang cukup besar. Artinya apa, ia adalah sosok yang peduli terhadap pendidikan. Karena NTB memiliki IPM yang ke 32 dari 33 provinsi, dan salah satunya adalah karena faktor pendidikan yang lemah. Maka ke depan hadirnya Ali BD dalam kancah kepemimpinan Provinsi NTB, kita akan menunggu gerakan apa yang akan dilakukan dalam membawa perubahan. (*)

Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu telah menyurati BKN RI untuk menindaklanjuti putusan PTUN Mataram terhadap 118 orang CPNS K2 Dompu yang dibatalkan NIP-nya. Selama 2 kali surat Pemda Dompu ke BKN, tidak satupun dijawab.

“Kita sudah dua kali bersurat (ke BKN), tapi tidak satupun surat kita dibalas. Bagaimana kita bisa menyikapi,” kata Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si., kepada Suara NTB di Dompu, Senin (26/3).

Menurut H Agus Bukhari, pihaknya tidak bisa serta merta menindaklanjuti putusan PTUN kendati putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Kendati memiliki kewenangan untuk menerbitkan SK CPNS, tapi pihaknya dibatasi oleh kewenangan lembaga lain dalam menerbitkan NIP. “Kalau kita angkat kembali mereka dengan NIP yang telah dibatalkan, apa iya diakui? Karena NIP itu diterbitkan oleh BKN,” katanya.

Kendati demikian, H Agus Bukhari mengaku, pihaknya bersama perwakilan dari kelompok 118 orang mantan CPNS K2 Dompu akan menghadap PTUN terkait putusannya. Harapannya, dengan menghadap bersama akan ada pencerahan secara hukum.

Sebagaimana diketahui, hasil seleksi CPNS dari formasi honorer K2 tahun 2013 – 2014 di Dompu, sebanyak 390 orang dinyatakan lulus tes tulis. Namun sebanyak 134 orang dinyatakan tidak memenuhi kriteria, sehingga belakangan, BKN membatalkan NIP-nya. Berdasarkan surat BKN ini, Pemda Dompu membatalkan SK pengangkatannya sebagai CPNS Kabupaten Dompu tahun 2016 lalu.

Akibatnya, sebanyak 118 orang mantan CPNS K2 ini menggugat ke PTUN Mataram dengan tergugat Bupati Dompu, 8 orang mantan CPNS K2 lainnya menggugat ke PTUN Mataram dengan tergugat Bupati Dompu, BKN RI, dan BKN regional Denpasar, dan 8 orang mantan CPNS K2 lainnya tidak mengajukan gugatan. Putusan PTUN Mataram terhadap 2 kelompok penggugat, dikabulkan. Namun BKN sebagai pihak tergugat dari kelompok 8 orang dari mantan CPNS K2 mengajukan banding hingga kasasi. (ula)

Ribuan Warga NTB Masih Terisolir Dari Hal. 1 Amir menambahkan, pemerintah menargetkan penanganan KAT yang ada di NTB tuntas 2019 mendatang. sebanyak 522 KK yang belum tertangani tahun ini, akan ditangani 2019 mendatang. Ia menyebutkan 522 KK masyarakat NTB yang tinggal di daerah terpencil ini berada di empat lokasi di Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa.

Belum tuntasnya penanganan masyarakat terisolir ini menurut Amir lantaran keterbatasan anggaran. Selama ini anggarannya berasal dari pemerintah pusat dalam benuk dana tugas pembantuan (TP). Sehingga, pada 2019 mendatang penanganannya akan dilakukan secara keroyokan antara pusat, provinsi dan kabupaten.

Amir menambahkan penanganan KAT ini untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Seperti air bersih, listrik dan akses jalan.

Hasil pemantauan yang dilakukan ke lapangan, lanjut Amir, jika akses pemenuhan pelayanan dasar KAT ini masih sangat sulit.

“Karena memang jalannya belum diaspal, medannya berat, tanahnya berlumpur. Kalaupun di sana sumber mata air. Tapi kesulitan mereka mengelola sumber mata air itu. Namun dengan penanganan yang dilakukan beberapa yang kami datangi, akses jalan sudah bagus tapi belum diaspal. Sudah bisa dilalui mobil,” paparnya.

Untuk penanganan KAT, pemprov sudah membuat kelompok kerja (pokja) yang berasal dari lintas SKPD terkait. Seperti Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Dinas PUPR, Dinas ESDM, Dinas Dikbud, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. (nas)

Ali BD: ”Datu Panjak Rakyat” Dari Hal. 1 Amaq Asrul menerangkan, orang Suku Bangsa Sasak ini sangat kaya dengan kearifan lokal. Orang Sasak bahkan disebutnya sebagai orang terbaik di dunia. Hal ini karena adanya kekuatan agama Islam di dalam Suku Bangsa Sasak. Berbeda-beda namun tetap sama dan menjaga perbedaan dengan kekuatan iman dan ketakwaan.

Sesenggak Sasak lainnya, sebut Ali Dachlan “Dengan Bodo te Kaken siq Dengan Rireh”. Maknanya, orang yang bodoh itu dimakan oleh penipu. Kalau ada orang bodoh katanya pasti ada orang rireh (penipu). Banyak yang tertipu, tertipu paket haji dan umrah, tipu tabungan, tertipu pengangkatan pegawai dan lainnya.

Yang terkena tipuan orang bodoh. Agar tidak menjadi tertipu, maka maka orang Sasak tidak boleh bodoh. Seluruh masyarakat hendaknya belajar dan terus belajar agar menjadi cerdas, sehingga tidak mudah tertipu. Pilihan tempat belajar kata Ali BD, sangat tepat dilakukan di tempattempat terpencil dan sepi.

Seperti yang dilakukan di Ponpes Darunnajah yang diketahui berada jauh dari keramaian. “Kirim anak sekolah agar tidak menjadi bodoh.

Bodoh itu tidak tahu apa apa,” terangnya. Firman Allah SWT menurunkan ayat Al Quran yang pertama berbunyi Iqro, berarti baca. Baca mencari ilmu pengetahuan.

Belajar dan terus belajarlah dengan para tuan guru.

Kata Ali Dachlan, para tuan guru di Lombok ini merupakan orang yang ikhlas. Tuan guru tidak ada gaji bulanan. Tuan guru tidak ada mobil dinas.

Tuan guru juga katanya tidak punya uang pensiun, karena

memang tuan guru ini ikhlas dalam mengajar.

Keikhlasan tuan guru inilah yang membuat masyarakat Suku Bangsa Sasak menjadi kuat. Tidak lemah dan tidak berlaku kekufuran pintu kekafiran. Biar orang Sasak ini miskin, akan tetapi tetap kuat keimanannya. Kuat agamanya. Tergambar dari semangat para tuan guru yang mendirikan pondok-pondok pesantren.

Diketahui para tuan guru tersebut tidak ada yang memiliki kekayaan. Namun dengan semangat dan kegotong-royongan umat membuat ponpes bisa dibangun.

Sesenggak lainnya lanjut Ali Dahlan, Lain Setuk Lain Jajak, lain gubuk lain adat dan bahasanya. Lombok terkenal dengan jumlah dialek yang paling beragam di dunia. Satu kampung berbeda bahasanya dengan kampung yang lain.

Karenanya untuk menjaga persatuan dan kesatuannya, digunakan bahasa Indonesia.

Meski lain gubuk yang yang dilengkapi dengan perbedaan adat istiadat dan bahasa di dalamnya, namun masyarakat Sasak tetap bersatu. Ali Dachlan pun mengingatkan agar masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuan.

“Tidak boleh menyuburkan perpecahan,” tegasnya.

Termsuk dalam menghadapi Pilkada, tidak boleh dijadikan alasan untuk terpecah belah.

Rakyat harus tetap bersatu.

Pilkada anggap biasa saja sebagai rutinitas lima tahun sekali. Bagi Ali Dachlan sendiri tidak terlalu menganggap pusing soal Pilkada. Dalam kampanye, calon lain banyak yang menjual diri dengan menyanjung diri dan mengajak mencoblos, namun tidak dilakukan Ali Dachlan.

Dipilih atau tidak dipilih baginya tetap semua adalah saudaranya. (rus/*)

Desk Pilkada NTB Tak Bisa Tindak ASN Terlibat Politik Dari Hal. 1 dan menyampaikannya ke Desk Pilkada pusat. Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB ini kembali mengatakan Desk Pilkada tak punya kewenangan menindak ASN yang diduga terlibat politik praktis.

Ia mengatakan, gubernur telah menegaskan bahwa netralitas ASN dalam pilkada hukumnya wajib. artinya, tidak boleh ada seorang ASN yang terlibat politik apalagi mem-

berikan dukungan kepada salah satu pasnagan calon gubernur/wakil gubernur, calon bupati/calon wakil bupati maupun calon walikota/calon wakil walikota dalam pilkada serentak di NTB, Juni mendatang.

“Jangankan memberikan dukungan secara vulgar, mengklik like saja di media sosial tidak boleh. Itulah untuk menjaga netralitas ASN,” terangnya.

Mengenai temuan 85 kasus pelanggaran ASN yang diduga terlibat politik praktis di NTB, Wirajaya mengatakan pembe-

rian sanksi disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Ia mengharapkan masyarakat ikut mengawasi ASN yang terlibat politik praktis di daerah ini. baik ASN Pemprov maupun kabupaten/kota yang ada di seluruh NTB.”Silakan masyarakat memberikan informasi ketika ada ASN telibat politik praktis. Dilaporkan ke Bawaslu, kalau Desk Pilkada tak ada kewenangan menindak,” tandasnya.

Diketahui, Bawaslu menemukan 425 kasus dugaan ket-

erlibatan ASN, TNI, dan Polri dalam pemenangan Pilkada serentak 2018. Dugaan pelanggaran itu terjadi di 14 provinsi dan 76 kabupaten/ kota. Rinciannya, NTB sebanyak 85 pelanggaran; Jawa Barat sebanyak 163 dugaan kasus di 14 kabupaten/kota; Banten dengan 11 pelanggaran di dua kota/kabupaten.

Selain itu, Sumatera Utara memiliki satu dugaan pelanggaran di Padang Lawas Utara; Kalimantan Barat dengan tiga kasus di dua kabupaten;

Jawa Tengah di sembilan kabupaten/kota dengan 22 pelanggaran; Sulawesi Utara dengan 15 pelanggaran di empat kabupaten.

Sementara itu, Sulawesi Tengah menyumbang 2 kasus di Donggala, Sulawesi Tenggara memiliki 30 dugaan pelanggaran di enam kabupaten. Sulawesi Selatan dengan 16 pelanggaran di lima kabupaten; Maluku dengan satu kasus dugaan pelanggaran; dan Maluku Utara di lima kabupaten/kota dengan 18 kasus. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 27 Maret 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pemkot Mataram Belum Terima Jatah Formasi CPNS Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, belum menerima jatah formasi dari 250 usulan yang diajukan ke Pemerintah Pusat.

Kepala BKPSDM Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati mengatakan, sejauh ini belum ada kabar mengenai total formasi yang disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB). Saat ini kata dia, verifikasi kebutuhan sedang dilakukan oleh KemenpanRB. Sementara, Badan Kepegawa-

ian Nasional (BKN) Regional X hanya membagi kebutuhan - kebutuhan yang diajukan.

“BKN regional hanya mengklasterkan saja kebutuhan - kebutuhan,” kata dia, Senin (26/3). Nelly mengakui, jika Pemkot Mataram akan mengalami defisit pegawai.

Makanya, ia mengajukan 250 formasi sehingga minimal berkaitan dengan total kekuran-

gan pegawai. Artinya, jika diloloskan minimal kebutuhan pegawai yang diterima sekitar 186 formasi. “Jadi, ter-coverlah kalau misal verifikasi disetujui sesuai jumlah pensiun,” ujarnya.

Pelaksanaan rekrutmen calon pegawai negeri sipil dilaksanakan sekitar bulan Juni.

Nelly mengatakan, tidak ada kesiapan teknis yang dipikir-

kan, karena tidak memiliki peralatan. Pelaksanaan tes menggunakan Computer Asisted Test (CAT), kata Nelly, ia akan meminjam fasilitas Unit Pengelolaan Teknis (UPT) BKN Regional X Denpasar.

Berbeda halnya dengan Pemprov NTB yang sudah memiliki fasilitas. “Kalau kita tinggal menunggu jadwal saja nanti,” tambahnya. Dari 250 formasi yang diusulkan paling banyak diusulkan ada tenaga pendidik atau guru sekitar 60 persen. Sementara, 40 persen lainnya adalah tenaga kesehatan dan infrastruktur. (cem)

(Suara NTB/ist)

SILATURAHMI - Manajemen Hotel Golden Palace Lombok saat bersilaturahmi ke kantor Harian Suara NTB, Senin (26/3). Dari kiri Asisten PR Manager I.A. Nyoman Sri Utami, Director Of Sales Marketing, Ni Ketut Ayu S., Penanggung Jawab Harian Suara NTB H. Agus Talino, General Manager Ernanda Agung D., FO Manager Subagio dan Sales Executive Ayu S., pose bersama.

Lingkungan Sekolah Harus Bebas Unsur Politik Mataram (Suara NTB) Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram H. Adnan Muchsin, mengingatkan agar guru dan lingkungan sekolah di Kota Mataram harus steril dari upaya politisasi di momentum Pilkada NTB tahun 2018 ini.

Menurutnya, guru sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mampu menjaga netralitas pada gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. Meski diakui saat ini terdapat calon yang membawa nama pendidikan masuk ke dalam program prioritas mereka. Namun tetap, seorang guru tidak boleh masuk di wilayah tersebut.

“Secara normatif tidak boleh. Kalau saya tidak boleh.

Kan ada Bawaslu dia sih yang punya pekerjaan. Kalau dibiarkan kan ada apa, jangan, jangan,” tegasnya. Guru dalam gelaran Pilkada harus tetap menjalankan tugasnya mendidik murid dengan menjunjung tinggi netralitas. Oleh karena itu, ia mengingatkan seluruh guru di Kota Mataram jangan masuk dalam area yang bukan areanya.

Lebih jauh dilanjutkan Adnan, tidak ada tafsir lain perihal larangan guru ASN mengikuti proses politik Pilkada serentak. Jelas bahwa ASN tidak boleh masuk ke ara politik praktis. “Tidak boleh ASN, tidak ada tafsir lain,” urainya.

Meski dijelaskan Adnan, mereka secara pribadi punya hak suara, namun asal jangan ngajak orang lain. Jangan mengajak anak-anak sekolah untuk itu menggiring mereka memilih calon tertentu. “Jangan giring anak pilih si A dan si B,” jelasnya.

Seraya menyebut bahwa momentum Pilkada mengingat Adnan, dari empat pasangan calon gubernu dan calon wakil gubernur, tiga di antaranya merupakan murid Adnan sewaktu menjadi kepala SMAN 1 Mataram. “Saya saja ini kan tiga murid saya dari yang empat itu. Sitti Rohmi SMA 1, Ali BD, dengan Suhaili,” tukasnya. (dys)

Penyelesaian RTRW

Jangan Sampai Ada Muatan Politis Mataram (Suara NTB) Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional akan memediasi Pemkot Mataram dengan Pemprov NTB. Penyelesaian revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan jangan ada muatan politis.

Demikian disampaikan Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana ditemui, Senin (26/3). “Saya pikir tidak perlu dipolitisir dan saya menganggap ini persoalan biasa. Karena masing - masing berangkat dari aturan,” kata Mohan.

Penyelesaian RTRW ini, Pemkot Mataram melihat kebutuhan realistis. Dan, dia berharap ini bisa dipahami dan Pemprov NTB bisa melunak melihat kepentingan secara makro di Kota Mataram.

Apalagi dengan berlarut - larutnya persoalan yang ada tentu banyak implikasi persoalan sosial dan perkembangan lain di Kota Mataram yang terganggu.

Mohan kembali mengulang bahwa dari awal tidak berpikir sejauh itu (politisir). Karena, ia melihat ini ada itikad baik.

“Nanti kita coba berkomunikasi dengan Sekda NTB,” tambahnya. Di satu sisi, ia harus segera menuntaskan persoalan tersebut. Kementerian ATR/BPN memberikan batas waktu selama 20 hari kerja. Artinya, harus ada akselarasi dilakukan.

Perlu diketahui kata dia, izin - izin belum bisa dikeluarkan.

Dan, pengusaha pada posisi wait and see berinvestasi. Sementara, pemerintah sepakat bahwa Mataram kawasan strategis, kota metro dan sebagai pusat kegiatan nasional. “Pondasinya di situ dalam pelayanan jasa ,perdagangan dan transportasi.

Kita mengacu meningkatkan infrastruktur. Kalau ini tertunda maka akan berpengaruh terhadap hal itu,” tambahnya. Hal - hal yang berkaitan dengan pemenuhan RTH 30 persen, Pemkot siap memenuhi karena telah diatur dalam undang - undang.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Pansus RTRW Kota Mataram, H.M. Noer Ibrahmin juga tidak melihat ada nuansa politik dalam penyelesaian RTRW tersebut. Ia melihat RTRW adalah perda yang seksi, sehingga tidak ada tendensi politik. “Saya ini orang politik. Tapi tidak ada urusan politik di sini,” kata dia.

Penyelesaian produk hukum itu tidak bisa disalahkan ke satu OPD saja. Ini satu kesatuan dalam tim. Pemkot bekerja maksimal menyelesaikan itu hingga ke Pemerintah Pusat. Adapun waktu tersisa 11 hari harus dimanfaatkan dan berkomunikasi dengan BKPRD NTB. (cem)

(Suara NTB/kir)

TERBANG PERDANA – Maskapai penerbangan Wings Air saat peresmian penerbangan perdana LIA-Semarang.

Wings Air Buka Rute Lombok - Semarang Praya (Suara NTB) Satu demi satu rute penerbangan baru dibuka di Lombok International Airport (LIA). Terakhir, rute LombokSemarang yang dibuka.

Ditandai dengan penerbangan perdana rute tersebut, Minggu (25/3). Itu artinya, awal tahun ini sudah ada tiga rute penerbangan baru yang dibuka di LIA. “Sebelumnya (penambahan) rute Lombok - Kuala Lumpur, Malaysia oleh maskapai Air Asia. Kemudian rute

Lombok-Bima oleh Nam Air dan sekarang rute LombokSemarang,” ungkap General Manager PT. AP I LIA, I Gusti Ngurah Ardita, Senin (26/3).

Rute tersebut akan dilayani oleh maskapai Wings Air setiap hari.

Dengan pembukaan rute Lombok-Semarang tersebut, lanjut Ardita, maka semua kota-kota besar di Pulau Jawa sudah terkoneksi langsung dari Lombok. Dengan adanya penerbangan langsung dari dan menuju kota-kota besar

tersebut, konektivitas antara pulau Jawa dengan pulau Lombok sekarang sudah semakin kuat.

Masyarakat kini punya banyak pilihan penerbangan dari maupun menuju kotakota besar di pulau Jawa. Sehingga mobilitas masyarakat sekarang jauh lebih mudah dan cepat. Namun ia memastikan, bahwa pembukaan rute Lombok-Semarang tersebut bukanlah yang terakhir. Masih akan ada ruterute baru serta maskapai

baru juga yang akan masuk di LIA. Rute Lombok-Semarang sendir termasuk rute yang potensial. Penumpang di rute tersebut tergolong tinggi. Dan, masih akan potensi untuk terus bertambah. “Sementara untuk rute ini, pihak maskapai menggunakan pesawat ATR dengan penerbangan setiap hari,” pungkasnya.

Data yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, saat ini di LIA total sudah ada 12 rute penerbangan domestik yang

tersedia. Dengan tujuan kotakota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Bali, Sumbawa, Bima, Benete, Makassar, Banjarmasin dan terakhir Semarang.

Sementara untuk penerbangan internasional, baru ada dua rute, yakni LombokKuala Lumpur serta LombokSingapura. “Khusus untuk rute Lombok-Kuala Lumpur, bahkan sekarang ada empat penerbangan dalam sehari,” timpal Ardita. (kir)