Edisi Kamis 27 Pebruari 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 27 FEBRUARI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ketua Ikatan Notaris Indonesia Wilayah NTB Berhasil Raih Gelar Doktor

Bupati Sumbawa Bantah Tuduhan Penelantaran Anak Sumbawa Besar (Suara NTB) – Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc membantah keras tuduhan telah menelantarkan anak yang dilaporkan wanita berinisial RM ke Polda NTB Selasa (25/ 2) lalu. Tuduhan tersebut ditegaskannya adalah fitnah.

Mencuatnya tuduhan ini diduga kuat ada kaitannya dengan masalah politik, menyusul dirinya dikabarkan akan maju lagi pada Pilkada Sumbawa sebagai incumbent.

“Faktanya sekarang ini, saya dilaporkan dengan peristiwa-peristiwa. Ini merupakan imbas dari penolakan saya (diminta mundur dari pencalonan). Kenapa saya tahu, karena ini juga dilaporkan ke DPP. Dan saya tahu (adanya laporan itu) dari DPP yang mengatakan. Saya sudah ditanya, fitnah saya katakan seperti itu,” tegas Bupati dalam jumpa persnya Rabu (26/2) di ruang kerjanya.

Diceritakannya, peristiwa tersebut bermula tahun 1980an. Saat itu, wanita yang tidak diketahui jelas latar belakangnya tersebut mendatangi dirinya dan mengaku hamil.

Kemudian meminta sejumlah uang untuk menggugurkan kandungan. Karena hal ini dinilainya melanggar, sehingga ia meminta perempuan tersebut mengurungkan niatnya.

“Saat itu saya lagi di atas motor, datanglah dia pinjam uang ke saya. Saya tanya untuk apa, dijawab kalau dia sedang hamil, saya tanya hamil dengan siapa. Katanya tidak usah tahu yang penting mau digugurkan. Saya bilang jangan, nanti masuk penjara. Termasuk saya kalau pinjamkan uang akan tetap ikut masuk penjara. Saya bilang pelihara saja hamilmu itu, setelah lahir biar serahkan ke saya, saya yang pelihara,’’ ungkapnya.

Beberapa hari kemudian, kata Husni, tersebar isu bahwa yang bersangkutan hamil dengan dirinya. Sehingga kasusnya dilaporkan ke Polres Sumbawa sekitar tahun 1989.

Dalam laporannya, perempuan tersebut menerangkan waktu dan tempat kejadian berhubungan. Hanya saja hal itu terbantahkan, karena di waktu yang bersamaan, Husni sedang berada di Pulau Jawa. Karena tidak terbukti, sehingga kasus tersebut ditutup oleh pihak kepolisian.

“Ketika saya dihadapkan kepada hukum, saya hadir membawa dokumen perjalanan saya bertemu sahabat di Jember.

Bersambung ke hal 15

16 HALAMAN NOMOR 289 TAHUN KE 15

Foto bersama keluarga didampingi istri dan anak.

Mataram (Suara NTB) Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Wilayah NTB Hamzan Wahyudi, SH., M.Kn., berhasil meraih gelar Doktor pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Pada Ujian Disertasi Terbuka yang digelar Rabu, 26 Februari 2020, di hadapan sembilan dewan penguji yang dipimpin Rektor Universitas Mataram (Unram), Prof. H. Lalu Husni, SH., M.Hum., Hamzan Wahyudi berhasil mempertahan disertasi berjudul Pengkonstruksian Kerangka Hukum Bagi Penguatan Industri Halal di Indonesia.

Bersambung ke hal 15

Dr. Hamzan Wahyudi foto bersama promotor dan penguji.

(Suara NTB/dys)

2.706 Peserta Lulus ’’Passing Grade’’ Gigit Jari

Hanya 944 Pelamar CPNS Pemprov Berhak Ikut SKB Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB menyebut dari 3.650 peserta yang lulus passing grade dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) beberapa waktu lalu, hanya 944 pelamar yang berhak ikut Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Artinya, ribuan pelamar CPNS Pemprov NTB yang lulus passing grade terpaksa harus gigit jari, karena tak masuk tiga besar peserta dalam setiap formasi yang berhak ikut tes SKB. ‘’Sekitar 944 orang yang berhak ikut SKB,’’ sebut Kepala Bidang Mutasi Pegawai BKD NTB, Raisah, SE, MM dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (26/2) sore kemarin.

Raisah menyebutkan, jumlah formasi CPNS Pemprov NTB yang tidak akan terisi semakin bertambah. Karena

ada 23 formasi CPNS Pemprov NTB yang tidak ada peserta tes SKD yang memenuhi passing grade. Selain itu, ada 35 formasi CPNS Pemprov NTB yang tidak ada pelamarnya. Sehingga total jumlah formasi CPNS Pemprov NTB yang tidak terisi dalam penerimaan CPNS 2019

menjadi 58 formasi.

Ia merincikan 23 formasi CPNS Pemprov yang tidak ada peserta SKD memenuhi passing grade, yakni Guru Agama Islam SLBN 1 Lombok Utara, Guru Agama Islam SMAN 1 Maronge, Guru Bahasa Inggris SLBN 1 Dompu, Guru Nautika Kapal Penangkap Ikan SMKN

1 Tarano, Guru Penjasorkes SMAN 1 Lape, SMAN 1 Lunyuk dan SMAN 1 Plampang.

Kemudian, Guru Seni Budaya SMAN 1 Utan, Guru SLB SLBN 1 Lombok Barat, SLBN 1 Sumbawa dan SLBN 2 Sumbawa. Guru Teknik Kendaraan Ringan SMKN 1 Buer, 4 formasi Guru TIK SMAN 1 Sumbawa dan 1 Guru TIK SMKN 1 Pringgabaya. Selanjutnya Dokter Spesialis Penyakit Dalam RS. HL. Manambai Abdul Kadir, Psikolog Klinis RSUD NTB dan Sanitarian RS Mata NTB. Sedangkan 35 formasi CPNS Pemprov yang tidak terisi karena tak ada pelamarnya,

antara lain satu formasi Guru Nautika Kapal Niaga di SMKN 1 Alas, Guru Nautika Kapal Penangkap Ikan SMKN 1 Lopok, Guru TIK di SMAN 2 Bayan. Kemudian 6 formasi Guru Prakarya dan Kewirausahaan, masing-masing satu formasi di SMAN 1 Labangka, SMAN 1 Moyo Utara.

SMAN 1 Lape, SMKN 1 Lenangguar, SMKN 1 Plampang dan SMKN 1 Monta. Dan 4 formasi Guru SLB yang tidak ada pelamar, masing-masing satu formasi di SLBN 2 Lotim, SLBN 2 Lobar, SLBN 1 Sumbawa dan SLBN 1 Mataram.

Bersambung ke hal 15

TO K O H Target Tuntas Bulan Ini TIM Percepatan Pembangunan Smelter Pemprov NTB menargetkan pembebasan lahan prioritas utama seluas 154 hektare tuntas bulan Februari ini. Dari 154 hektare lahan prioritas utama sebagai lokasi pembangunan industri smelter, tinggal 4 hektare lahan yang belum dibebaskan.

Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan Smelter Pemprov NTB, Dr. H. Amry Rakhman mengatakan, dari 12 hektare lahan yang belum dibebaskan, hingga saat ini masih tersisa 4 hektare. Pihaknya menargetkan 4 hektare lahan Bersambung ke hal 15

H. Amry Rakhman (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R (Suara NTB/ist)

Lakukan Audit Khusus

Ibnu Salim

MULAI tahun ini, Inspektorat NTB akan langsung turun ke desa yang diduga melakukan penyalahgunaan dana desa (DD). Inspektorat provinsi diberikan kewenangan melakukan audit khusus atas dugaan penyimpangan keuangan negara di kabupaten/ kota sesuai PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah.

Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si menjelaskan pada tahun-tahun sebelumnya, audit dana desa dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.

Inspektorat provinsi hanya melakukan supervisi dan Bersambung ke hal 15

L’ETAPE INDONESIA - Foto bersama Kepala Dinas Pariwisata NTB, H.Lalu Moh.Faozal bersama Deputi Pemasaran dan Event Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ketua Harian PB ISSI dan penyelenggara event L’Etape Indonesia by Tour de France, di Jakarta, usai menggelar keterangan pers Rabu (26/2) kemarin.

Lombok Jadi Lokasi ’’L’Etape Indonesia by Tour de France’’ EJUARAAN olahraga balap sepeda jalan raya (road bike) L’Etape Indonesia by Tour de France akan digelar di area Kuta Mandalika, Lombok Tengah (Loteng), pada 5 April 2020 mendatang. Sekitar 1.300 pembalap sepeda dari 20 negara siap bertarung dalam ajang

internasional ini.

L’Etape Indonesia by Tour de France dipersembahkan oleh penyelenggara Tour de France A.S.O (Amaury Sport Organization) bekerja sama dengan promotor olahraga asal Indonesia, Rocca.

Bersambung ke hal 15

Investor Glamping dan ’’Heli Tourism’’ Rinjani Baru Kantongi NIB Mataram (Suara NTB) Investor yang tertarik membangun fasilitas penginapan mewah dan heli tourism di kawasan Rinjani baru sebatas memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Investor glamour camping (glamping) dan heli tourism mendapatkan NIB hanya dengan mendaftar lewat Online Single Submission (OSS) atau perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Sekda NTB, Drs. H. Lalu

Gita Ariadi, M. Si dikonfirmasi kemarin menjelaskan dengan adanya kebijakan baru yang berlaku di rezim perizinan, orang dengan dipermudah mendapatkan izin berupa NIB dengan pola OSS. Orang tak harus datang ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memperoleh NIB. ‘’Di dalam rumah, sambil gosok gigi dipandu dengan sistem online dapat mendaf-

tar, dipenuhi semua persyaratan.

Keluar Nomor Induk Berusaha (NIB),’’ jelas Sekda.

Setelah NIB keluar, kata mantan Kepala DPMPTSP NTB ini, tak lantas investor langsung dapat izin operasional. Untuk keluarnya izin sampai benar-benar menjadi operasional, banyak persyaratan dan komitmenkomitmen teknis yang H. Lalu Gita harus dipenuhi investor.

Ariadi Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 27 Februari 2020

Halaman 2

Pilkada Mataram

Bapaslon Perorangan Masih Belum Aman

Atensi Khusus DBD TINGGINYA kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kecamatan Sekarbela memang belum bisa tertangani secara optimal. Pasalnya, belum ada memorandum of understanding (MoU) terkait penanganan khusus DBD antara kecamatan dengan dua puskesmas di Kecamatan Sekarbela. Keterlibatan dua Puskesmas di Tanjung Karang dan Karang Pule baru sebatas koordinasi.

Camat Sekarbela, Moh. Yusuf mengatakan, terkait masalah penanganan kesehatan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Baik dari (Suara NTB/viq) Dinas Kesehatan, pihak RuMoh. Yusuf mah Sakit Kota Mataram, dan Puskesmas yang berada di kecamatan Sekarbela. Selama ini, kata Yusuf, pihaknya sudah mendiskusikan terkait penanganan kasus DBD di lingkungannya. Karena, Kecamatan Sekarbela termasuk penyumbang besar kasus DBD di Mataram.

Dijelaskan Yusuf, dua Puskesmas di wilayahnya hanya membantu pihak Kecamatan dalam melakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) saja. “Keterlibatan puskesmas Karang Pule di tengah masyarakat baru sebatas PSN dan sudah dijalankan di masyarakat,” katanya Rabu, (26/2).

“Kita juga selalu ajak masyarakat untuk gotong royong membersihkan jentik nyamuk di lingkungan. Ke depan, kita harap ada perhatian khusus terhadap jumantik ini (dari Puskesmas dan Rumah Sakit) yang selalu jadi momok. Kira-kira seperti apa, siklus perkembangan nyamuk, di masing-masing rumah tangga, dan bagaimana mengawasinya,” ungkpanya.

Sejauh ini, pihaknya hanya berkoordinasi dengan pihak kesehatan baik puskesmas dan rumah sakit. Karena, di beberapa lokasi di Sekarbela masih perlu dilakukan fogging. “Untuk itu memang kita sudah koordinasi untuk Puskesmas Karang Pule dan Tanjung Karang. Tapi sejauh ini, belum ada MoU terkait penanganan khusus masalah ini, baru sebatas koordinasi,” kata Yusuf.

Yusuf pun mengakui, jika lingkungan Sekarbela Mataram masuk dalam jumlah terbanyak penyumbang kasus DBD di Mataram. Dari data yang diterima Suara NTB selama dua bulan, Puskesmas Karang Pule sudah menangani 20 kasus DBD sejak 22 Januari hingga 22 Februari 2020.

“Untuk itu, harus ada program khusus saya kira dari Dinas Kesehatan. Apalagi cuaca di tahun ini cukup mengkhawatirkan,” pungkasnya. Juga, pihak Kecamatan akan mengaktifkan kembali kelompok juru pemantau jentik (Jumantik) di wilayahnya.

“Memang sudah ada, tapi saya rasa perlu di-upgrade kembali,” paparnya. Dari hasil koordinasi dengan Dikes kota Mataram dan dua Puskesmas, lima kasus DBD di wilayah Sekarbela tenga dilakukan optimalisasi penanganan secara khusus. “Tapi sejauh ini, belum ada kabar yang meninggal. Kita harap tidak ada sampai meninggal karena DBD,” tutupnya. (viq)

Penuhi Sarana Prasarana Kebersihan WAKIL Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gusti Nyoman Agung Sugantha, ST., menyayangkan, banyaknya titik tumpukan sampah di Kota Mataram. Tidak hanya di darat tapi juga di drainase maupun di sungai. ‘’Sangat disayangkan kerena ini bisa terdampak bagi kesehatan warga dan keindahan kota,’’ katanya kepada Suara NTB melalui percakapan WhatsApp, kemarin.

Komisi III, kata Agung, sebenarnya sudah menyampaikan dan mendiskusikan secara intens terkait masalah yang ada terkait pengelolaan kebersihan kota dengan Kepala Dinas LH (Lingkungan Hidup) yang baru. ‘’Kami di dewan ingin mencoba mencarikan solusi agar kita sebagai mitra juga membantu agar permasalahan-permasalahan terkait sampah bisa kita carikan solusi bersama,’’ terangnya.

Karena sejauh ini, lanjut politisi Partai Berkarya ini, untuk solusi riil penanganan sampah, masih standar. Yakni masih pada pola angkut buang. Agung tidak menampik memang ada gagasan dari Kepala Dinas LH yang baru. Hanya saja, ide tersebut tidak dapat diwujudkan dalam waktu dekat. Bahkan, menurut Agung, ide itu sulit menjadi program yang dapat direalisasikan karena membutuhkan anggaran besar.

Apalagi untuk ide pemasangan CCTV, masih lemah dan belum dibahas. karena sisi penunjang yang belum memadai. ‘’Dan CCTV bukan solusi untuk membersihkan sungai,’’ cetusnya. Dengan pola angkut buangpun, sambung Agung, DLH belum maksimal. ‘’Ini permasalahan sampah yang tidak mampu diangkut sehingga menyebar dan menumpuk di sudut-sudut kota,’’ sebutnya.

Komisi III, sambung anggota dewan dari daerah pemilihan Cakranegara ini, masih mencari tahu permasalahan mendasar terkait penanganan sampah di Kota Mataram, berikut kendala yang dihadapi OPD terkait. ‘’Solusi dari kami adalah penuhi sarana dan prasarana, peningkatan SDM yang mampu mengelola bidang-bidang terkait,’’ imbuhnya.

Untuk itu, Agung mengajak DLH Kota Mataram membenahi pendataan terkait penanganan sampah. Seperti jumlah sarana, tenaga kerja dan lokasi TPS yang memadai. Dia menyadari persoalan sampah ini tidak bisa selesai dengan sekali program. Harus diselesaikan dengan memulai dari hulu hingga hilir. ‘’Dan itu butuh waktu,’’ imbuhnya. ‘’Saya rasa jabatan Walikota lima tahun sudah bisa menghasilkan hasil yang nyata jika digarap dari awal,’’ demiI Gusti Nyoman Agung Sugantha kian Agung. (fit) (Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kota Mataram telah menerima data dukungan Bapaslon (bakal pasangan calon) perorangan Walikota dan Wakil Walikota Mataram, Dianul Hayezi, S.E dan H. Badrun Nadianto, S.Sos.,M.Pd (DR), Rabu (26/2) dini hari. Kendati demikian, Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni Abidin mengatakan, Bapaslon DR sejauh ini masih belum aman. Bapaslon ini harus melewati dua tahap verifikasi selanjutnya.

“Sudah kita serahkan kemarin pagi sekitar pukul 04.35 dini hari kepada Bapaslon DR dan tim LO-nya (liaison officer).

Bahwa dukungan data akan kita kroscek kembali di tahap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual pada tanggal 27 Februari sampai dengan awal Maret,’’ kata Husni kepada Suara NTB. Dijelaskan Husni, dari verifikasi data syarat dukungan Bapaslon DR, terkait dengan jumlah minimum persebaran dan jumlah minimum dukungan memang telah memenuhi syarat. Dari kelengkapan berkas yang dibawa oleh tim LO Bapaslon DR. Data B11 dan B2 KWK telah memenuhi jumlah

minimum syarat persebaran dukungannya. “Memang dari verifikasi yang kita lakukan, mereka sudah memenuhi syarat,” kata Husni.

Dari 26.272 data suara dukungan yang diisi Bapaslon DR pada Silon KPUD kota Mataram, pihaknya sudah memverifikasi, ternyata hanya 25.117 jumlah data dukungan telah dinyatakan lengkap. “Ada 1.155 suara yang tidak lengkap. Tapi, tidak masalah, artinya selama data yang tidak lengkap tidak mempengaruhi jumlah minimum persebaran data dukungan. Jelas diterima,” pungkasnya.

Dihubungi Suara NTB, LO tim pemenangan Bapaslon DR, I Wayan Kartika Satnya men-

jelaskan, siap menjalani proses yang diterapkan KPUD kota Mataram. Ia mengaku, Bapaslon DR sudah menyiapkan semua administrasi untuk maju pada Pilkada Mataram lewat jalur perorangan.

“Kita sudah siapkan jauhjauh hari untuk semua kelengkapan administrasi calon kita. Saya kira juga administrasi untuk Bapaslon DR sudah diterima KPU kan,” akunya.

Kata Wayan, selama proses verifikasi data dukungan di KPUD Kota Mataram, ia percaya bahwa KPUD Kota Mataram bekerja profesional. “Saya kira tidak ada yang harus dikhawatirkan, yang jelas KPU selalu bekerja dengan apa yang menjadi kapa-

(Suara NTB/ist)

DATA PENDUKUNG - Proses penerimaan data pendukung Bapaslon perorangan dari pasangan Dianul Hayezi, S.E dan H. Badrun Nadianto, S.Sos.,M.Pd, Rabu dini hari kemarin. bervariasi di kecamatan Selasitas mereka,” tuturnya.

“Silakan jika ada ada dua paranag dan Kecamatan Mattahap lagi yang harus kami le- aram. Wayan tak pernah khawati. Kami akan tetap jalan watir, jika KPU kota Mataram dan ikuti prosesnya,” jelasnya. melakukan verifikasi secara Wayan mengaku, pendukung langsung ke pendukung BapBapaslon DR sudah solid. “Apa aslon DR. “Tidak ada Kekhapun tahapannya, akan kita la- watiran selama ada perbaikan.

Yang jelas kita sudah persiapan lui,” katanya.

Wayan menyebutkan, duku- untuk itu, intinya KPU bekerja ngan terbanyak Bapaslon DR profesional,” tutupnya. (viq)

Reklame Nunggak Pajak di Karang Jangkong akan Dipangkas Mataram (Suara NTB) Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) telah sepakat akan memangkas papan reklame di perempatan Karang Jangkong, Cakranegara. Pemilik reklame dinilai tak kooperatif membayar tunggakan pajak. Tindakan tegas dinilai sebagai bentuk efek jera.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan pada BKD Kota Mataram, Ahmad Amrin menegaskan, pemerintah sudah lama terlalu lunak terhadap pengusaha reklame yang menunggak pajak. Hasil rapat koordinasi dengan Dinas Perkim disepakati memotong papan reklame di perempatan Karang Jangkong.

Diakui, pemiliknya sebenarnya kooperatif dan berusaha menghubungi petugas. Tetapi tidak ada realisasi membayar pajak. “Tadi saya tekankan waktunya. Hari Senin pekan depan kita akan potong,” kata Amrin dikonfirmasi, Rabu (26/2).

Secara teknis pemotongan reklame jadi kewenangan Dinas Perkim. Pihaknya kata Amrin, hanya sampai pada penempelan stiker sebagai bentuk sanksi sosial. Sebenarnya, sejak lama sudah disampaikan jika papan reklame tersebut menunggak pajak dan tidak memiliki izin. Dari instansi teknis juga berulangkali menegur dan memberikan peringatan tapi tidak direspon.

Pemangkasan papan reklame Senin

(Suara NTB/cem)

AKAN DIPOTONG - Papan reklame di perempatan Karang Jangkong, Senin (2/3) akan dipotong. Pemilik reklame tak kooperatif menyelesaikan tunggakan pajak. Pemangkasan ini sebagai efek jera bagi pengusaha reklame yang tak taat membayar pajak.

(2/3) pekan depan tim akan turun secara terpadu. Terdiri dari BKD, Dinas Perkim, DPMPTSP dan Satpol PP. “Tim yang turun sebenarnya cukup Perkim.

Tetapi BKD dan OPD teknis akan hadir untuk mendukung penertiban tersebut,” ujarnya.

Amrin tidak menyebutkan pasti bera-

pa total tunggakan pajak reklame itu. Informasinya, Dinas Perkim sebenarnya telah jalan melakukan pemotongan terhadap papan reklame ilegal. Seperti di depan Mataram Mall dan lokasi lainnya.

Hanya saja sambung dia, luput dari perhatian media.

Oleh karena itu, pemotongan rek-

Harga Gula Belum Bisa Dikendalikan Mataram (Suara NTB) Harga gula di Mataram belum bisa dikendalikan. Di beberapa pasar tradisional di Mataram, harga gula masih mengalami fluktuasi dari Rp14.500/kg hingga Rp16.000/kg. Pemerintah kota Mataram pun diminta harus segara mengendalikan harga gula.

Kepala Bidang Pengendalian Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida mengatakan, akan melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan Provinsi NTB untuk mengendalikan harga eceran tertinggi (HET) di Mataram.

“Memang ada beberapa lokasi masih di kisaran Rp15.000/kg.

Ketersediaan kita di Mataram masih cukup untuk beberapa hari ke depan,” katanya, Rabu, (26/2).

Dijelaskan, Pemkot Mataram akan melakukan operasi pasar (OP) di beberapa lokasi. OP tersebut kata Nida, untuk mengendalikan HET gula di Mataram.

Ada pun OP akan dilakukan mulai 4 Maret hingga 11 Maret 2020 mendatang. Untuk lokasi OP di Mataram, dilakukan di enam lokasi. “Ada di kantor Camat Ampenan, Lapangan Karang Pule, Lapangan Pagutan, Kantor Lurah Bertais, Kantor Lurah SayangSayang, dan terakhir di Kantor Lurah Karang Baru,” sebutnya.

Nida menilai, kenaikan harga gula diakibatkan, adanya gula yang beredar di pasaran merupakan sisa stok pada awal Januari lalu.

“Saya kira begitu. Tapi, yang jelas kita masih ada stok di beberapa Bulog di Mataram. Mudahan bisa tercukupi hingga dua minggu ke depan,” jelasnya.

Beberapa ritel di Mataram kata Nida, di antaranya memang masih menjual dengan harga Rp13.500/kg sampai Rp15.000/kg.

Untuk itu, ujar dia, pengendalian itu perlu dilakukan untuk menyatukan HET gula di pasaran.

“Kita juga berkoordinasi dengan Pemprov untuk mengendalikan HET gula,” ucapnya. Salah satu solusi yang bisa dilakukan dengan mengaktifkan kembali produksi Gula Tambora di Kabupaten Dompu. Ia percaya hal itu bisa mengendalikan HET gula di Mataram. Ia pun memaparkan, sampai saat ini, stok gula Tambora belum bisa diproduksi sampai kota Mataram.

“Kalau bisa diaktifkan kembali.

Karena beberapa Bulog juga masih kurang,” pungkasnya.

Sharusnya, HET gula di Mataram sejauh ini berada di posisi harga Rp12.500/kg. Namun di beberapa lokasi di Mataram ada yang menjual mencapai Rp16.000/ kg. “Sesuai edaran seharusnya Rp12.500/kg. Tapi kan ada beberapa sudah naik jadi Rp15.000/kg, bahkan lebih,” pungkas Nida.

Kepala Pasar Mandalika, Ismail menjelaskan, sejak hari Senin, harga gula di Pasar Mandali-

ka Mataram mencapai Rp16.000/ kgo. Sampai dengan hari Rabu kemarin, harga gula di Pasar Mandalika mulai turun menjadi Rp15.000/kg. “Dalam tiga hari terakhir, masih belum normal. Tapi kalau melihat stok gula di Pasar Mandalika, mudahan masih tercukupi hingga seminggu ke depan,” bebernya.

Salah satu pemilik toko di Kelurahan Kekalik Jaya, Nengah mengatakan, ia menjual gula di Mataram dengan harga Rp16.000/kg.

Sejak hari Senin kata Nengah, ketersediaan gula yang dijualnya masih bisa tercukupi. Dia membeli gula di pengepul dengan harga Rp14.500/kg. “Itu pun dalam jumlah 20 kilo baru segitu dapat harganya. Tapi masih ada, beberapa sisa dari minggu lalu,” katanya. Nengah pun berharap, kenaikan harga gula tak berlangsung lama. Pasalnya, kenaikan harga gula membuat beberapa pembeli melakukan protes.

“Mereka protes, karena kan naiknya harga gula capai Rp2.500 perkilonya,” tutupnya. (viq)

(Suara NTB/viq)

BELUM TERKENDALI - Salah satu penjual gula di Kekalik Jaya,mengeluhkan HET gula di Mataram. Pasalnya, harga gula belum bisa terkendali, dari Rp14.500/kg sampai Rp16.000/kg.

lame sebagai edukasi bagi masyarakat khususnya pengusaha reklame jika tidak membayar kewajiban ke daerah memiliki dampak bagi usaha mereka. “Ini sebagai bentuk efek jera. Bahwa tidak taat pengelolaan pajak reklame termasuk pajak dan izin akan ditindak seperti ini,” demikian katanya mengingatkan. (cem)

Pemkot Siapkan Lahan untuk Korban Gempa di Gontoran Mataram (Suara NTB) Gempa tahun 2018 lalu menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah. Tak ada lokasi relokasi para pengungsi mengakibatkan masyarakat berhamburan. Rencananya, lahan di Lingkungan Gontoran akan dibebaskan sebagai titik kumpul para korban gempa.

Pembebasan lahan sekira 10 are di Lingkungan Gontoran, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya telah memanggil pemilik lahan. Rapat yang difasilitasi oleh Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia didampingi Asisten I, Lalu Martawang, Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah, I Nengah Wiarnanta, Tim Kota Tanpa Kumuh pada Bappeda, Lalu Sastriawan belum ada titik temu.

Lahan bakal dibebaskan awalnya disetujui akan dijual oleh pemiliknya. Tanah itu adalah warisan. Satu keluarga enggan menjual dan meminta ganti lokasi. “Awalnya mau dijual. Tapi pemiliknya bilang tanah itu juga milik saudaranya. Mau dilepas asalkan dengan cara ganti lahan,” kata Evi ditemui di ruang kerjanya, Rabu (26/2).

Evi menyebutkan, lahan dibutuhkan sebagai lokasi titik kumpul jika terjadi bencana sekira 10 are.Tim dari Kotaku, Bagian Aset pada BKD serta lurah sudah mengecek lokasi. Pemerintah membebaskan lahan itu sebagai antisipasi. Pengalaman gempa tahun 2018 di Lingkungan Gontoran dan Pengempel notabene sebagai lingkungan padat penduduk banyak korban jiwa. Pemerintah menilai perlu ada lokasi dijadikan titik kumpul atau sebagai tempat relokasi para korban gempa.

Ketidakjelasan lahan sebelumnya. Tim kembali akan mengecek lahan di tempat sama dengan lokasi berbeda.

Pemilik lahan akan diundang sambil mengecek dokumen kepemilikan lahan. “Nanti kita panggil lagi. Kita cek apakah ada sertifikat, pipil atau sporadik yang dipegang. Itu jadi dasar kita membeli tanah miliknya,” jelasnya.

Penentuan harga lahan di lokasi tersebut, Pemkot Mataram akan meminta tim appraisal melakukan penilaian harga. Hasil tim appraisal akan disampaikan ke pemilik lahan apakah setuju dengan harga tersebut atau sebaliknya. Jika tidak ada masalah, pemilik lahan diberikan waktu melengkapi dokumen dan dilakukan pembayaran.

Evi menambahkan, lahan bakal dibebaskan juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat olahraga. “Kalau ndak ada bencana bisa dipakai sebagai tempat main bola warga di sana,” tambahnya. (cem)

Pegawai Honor Daerah Pertanyakan Kejelasan Nasib Mataram (Suara NTB) Sejumlah pegawai honor daerah mempertanyakan kejelasan nasib mereka. Hampir setahun dinyatakan lulus atau memenuhi nilai ambang batas sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Pemerintah pusat belum juga memberikan kepastian.

Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada Badan Kepe-

gawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, H. Ahmad Mujahiddin membenarkan bahwa, beberapa orang dari pegawai honor yang lulus passing grade penerimaan P3K datang mempertanyakan kejelasan nasib mereka setelah tes tahun 2019 lalu. Pasalnya, belum ada kabar pemberkasan maupun penyerahan dokumen sebagai

acuan pengangkatan mereka sebagai pegawai non aparatur sipil Negara.

“Iya, ada beberapa orang pernah datang menanyakan bagaimana kejelasan nasib mereka,” kata Muja ditemui, Rabu (26/2). Tapi belum ada petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis. Pihaknya hanya meminta 51 pegawai honor menunggu regulasi dari pemer-

intah pusat. Rata-rata pengangkatan P3K momen tahun politik tersebut belum ada kejelasan secara nasional. “Ini hampir sama kasusnya seluruh Indonesia,” tambahnya.

BPKSDM belum berani menerima dokumen apapun dari pelamar. Meskipun, Pemprov NTB sudah melakukan pemberkasan, tetapi ujung-ujungnya bingung mau dibawa dokumen pelamar.

Dijelaskan Muja, pengangkatan calon pegawai negeri sipil maupun P3K merupakan kebijakan pemerintah pusat. Kabupaten/kota hanya sebagai eksekutor dari keluarnya kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).

Oleh karena itu, pihaknya menjalankan proses atau tahapan-tahapan rekrutmen

berdasarkan juklak-juknis.

“Kita melaksanakan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tidak bisa kita bekerja tanpa ada petunjuk teknis,” jelasnya.

Kendati demikian, Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) BKPSDM Kota Mataram tahun 2019 telah dialokasikan Rp1,2 miliar untuk gaji P3K. Dan, tahun 2020 Kementerian

Keuangan mengalokasikan dana alokasi umum (DAU) senilai Rp9,3 miliar. Anggaran itu kabarnya untuk biaya rekrutmen dan membayar gaji P3K. Akan tetapi, Muja belum berani memberikan komentar mengenai alokasi anggaran tersebut. Alasannya bahwa ia hanya sebagai pelaksana teknis. “Ndak tahu saya kalau urusan uang,” jawabnya. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Kamis, 27 Februari 2020

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Subsidi Pajak Hotel dan Restoran Diharapkan Tepat Sasaran Mataram (Suara NTB) – Rencana pemerintah pusat untuk membebaskan pajak hotel dan restoran di 10 daerah destinasi wisata prioritas diharapkan tepat sasaran. Pembebasan pajak tersebut dilakukan untuk menanggulangi penurunan tingkat kunjungan wisatawan pascapenyebaran virus corona. Khusus untuk NTB, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika menjadi satu-satunya wilayah yang masuk daftar subsidi pajak.

Hal itu dikhawatirkan tidak akan memberikan dampak signifikan, mengingat aktivitas kepariwisataan di KEK Mandalika belum seramai destinasi wisata lainnya di NTB. “Di Mandalika itu kan belum banyak hotel-hotelnya. Karena itu, kalau bisa ya ke tempat-tempat resort kita di Lombok Barat, Tiga Gili, Mataram, Lombok Utara itu baru banyak sekali hotel dan restoran di sana,” ujar Ketua Kehormatan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, I Gustri Lanang Patra, Rabu (26/2).

Diterangkan Lanang rencana tersebut telah mendapatkan banyak respon dari pelaku usaha di NTB. “Teman-teman banyak yang bertanya juga ke saya, karena itu hanya disebut Mandalika. Kalau disebut Bali kan jelas itu satu pulau,” ujarnya. Pihaknya berharap ada kejelasan yang segera diberikan oleh pemerintah daerah terkait rencana subsidi tersebut. PHRI NTB dalam waktu dekat akan

memastikan sampai sejauh mana rencana subsidi tersebut.

Diakui Lanang, subsidi pajak hotel dan restoran untuk menanggulangi dampak penurunan wisatawan karena virus corona memang sangat diperlukan saat ini. “Kalau kita lihat ini memang bagus langkah dari pemerintah psuat, karena mereka menyadari betul dampak dari virus corona terhadap kegiatan pariwisata kita,” ujar Lanang.

Dengan subsidi yang diberikan, maka stabilitas usaha pariwisata diharapkan dapat bertahan selama penurunan tingkat kunjungan masih berlangsung.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo telah menyetujui pemberian subsidi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menanggulangi dampak virus corona. Dana sebesar Rp3,3 triliun siap disalurkan untuk membebaskan pajak 10 persen di 10 daerah destinasi pariwisata prioritas selama enam bulan ke depan.

Menanggapi hal tersebut Ket-

ua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Anita Achmad, menerangkan bahwa subsidi pajak memang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha pariwista. Khususnya untuk hotel dan restoran.

“Pajak ini memang cukup berat. Khususnya di NTB, pascagempa recoverynya butuh waktu, tapi harga pokok pembelian juga tinggi. Sementara persaingan cukup besar,” ujar Anita, Rabu (26/2). Hal tersebut menyebabkan hotel-hotel di NTB sampai saat ini belum dapat memberikan promosi khusus yang benar-benar signifikan untuk menarik wisatawan.

“Kita ini masih biasa-biasa saja.

Padahal persaingan kita ketat, bukan hanya lokal tapi sampai luar daerah juga,” sambungnya.

Diterangkan Anita, untuk antusiasme wisatawan datang ke NTB masih cukup tinggi. Dicontohkannya seperti animo pelaku usaha dan wisatawan yang menghadiri kegiatan promosi BPPD NTB pada Desember 2019 lalu di Jakarta. “Itu mereka (wisatawan) akan datang, antusiasmenya cukup besar,” ujarnya. Untuk itu, subsidi pajak yang akan diberikan pemerintah diharapkan dapat memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk menyusun paket penawaran yang bersaing. “Kita bisa bangun sinergitas yang bagus, dengan memberikan spesial price atau best price (untuk kamar hotel),” pungkas Anita. (bay)

(Suara NTB/bul)

AKAD KPR - Foto bersama jajaran BNI Mataram, pengembang, dan konsumen usai mengikuti akad massal KPR BNI di BNI Mataram kemarin.

Difasilitasi BNI Mataram, 65 MBR Ikut Akad KPR Massal Mataram (Suara NTB) – Untuk mempercepat penyaluran rumah subsidi melalui KPR, PT. Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk kembali melaksanakan akad kredit massal untuk realisasi sebanyak 2.046 unit di Indonesia. Di NTB, sebanyak 65 debitur BNI Mataram juga ikut program ini Akad kredit massal ini dilaksakan serentak se Indonesia, Rabu (26/2).

Dipusatkan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Hadir pada acara ini, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Eko Djoeli Heripoerwanto, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin,Direktur Manajemen Resiko BNI Osbal Saragi Rumahorbo , SEVP Jaringan BNI Ronny Venir, GM Divisi Penjualan Konsumer Wiwi Suprihatno, GM Divisi Manajemen Produk Konsumer Donny Bima, Head of Region BNI Malang Beby Lolita Indriani, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Asosiasi Pengembang (REI, HIMPERA, APERSI, APERNAS Jaya, Pengembang Indonesia), Pemprov Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Ngawi, Regulator dan Otoritas Keuangan.

U n t u k kegiatan yang sama di Mataram, BNI Mataram memfasilitasi 65 konsumen dari beberapa pengembang lokal. Diantaranya, konsumen PT. Lombok Royal Property, PT. Salva Inti Property, PT. Mekar T u m b u h Abadi, PT. Lambang Sejati dan PT. Alam Asri Property.

Pemimpin BNI Mata r a m , Amiruddin ikut menyaksikan proses akad. Seperti diketahui, permintaan perumahan saat ini cukup tinggi, sejalan dengan pertambahan penduduk.

Seiring itu, kebutuhan terhadap lahan untuk perumahan akan semakin meningkat dan selanjutnya membuat harga tanah dan rumah terus meningkat. Harga rumah yang semakin tinggi tentunya menjadi beban bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Oleh karena itu, pemerintah memberikan solusi dengan menyediakan rumah subsidi dengan harga dan cicilan terjangkau, yang merupakan kategori rumah dengan

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Rumah bersubsidi ini ditawarkan dengan uang muka yang murah, bunga yang rendah, dan jangka waktu (tenor) cicilan yang lebih panjang.

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) turut berkontribusi dalam program tersebut. Tahun ini, BNI mendapatkan kuota penyaluran sebesar 12.000 unit rumah subsidi FLPP. Selain Ngawi dan Kota Mataram, kegiatan akad kredit massal juga dilaksanakan di Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Barabai, Kotabaru Pulau Laut, Kuala Kapuas, Muara Teweh, Palangkaraya, Pangkalanbun, Sampit, Pontianak, Sambas, Sintang, Singkawang, Ketapang, Balikpapan, Samarinda, Bima, Kupang, Singaraja, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Dumai, Padang, Rengat, Payakumbuh, Solok, Bukit Tinggi, Medan, Banyuwangi, Blitar, Brawijaya, Jember, Kediri, Lumajang, Malang, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Situbondo, dan Tulungagung. Selain itu, acara serupa juga dilaksanakan di Bangko, Baturaja, Bengkulu, Jambi, Kayu Agung, Kotabu-

mi, Kuala Tungkal, Lubuk Linggau, Metro, Muara Bungo, Musi Palembang, Palembang, Pangkal Pinang, Prabumulih, Tanjung Karang, Makasar, Mattoangin, Ambon, Bau Bau, Bulukumba, Kendari, Palopo, Pare Pare, Polewali, Mamuju, Sengkang, Magelang, Slamet Riyadi Solo, Wonosobo, Serang, Bogor, Jakarta, Karawang dan beberapa kota lainnya.

Wiwi Suprihatno dalam keterangan resminya mengatakan, kuota penyaluran tersebut meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan konsistensi BNI dalam mendukung program penyediaan satu juta rumah oleh pemerintah. Secara nominal, BNI telah menyalurkan KPR FLPP senilai Rp 914 miliar (dan menyentuh 7.214 unit rumah) pada tahun 2018 dan Rp 1,263 triliun ( dan menyentuh 9.743 unit rumah) pada 2019.

Pada kesempatan yang sama, BNI juga melangsungkan pembukaan massal 2.046 tabungan BNI yang dilanjutkan dengan proses aktivasi 2.046 M-Banking untuk menunjang nasabah dalam melakukan transaksi e-Channel (Mobile Banking, Internet Banking, SMS Banking) di BNI sebagai pelaksanaan

Gerakan Ayo Menabung yang digelorakan oleh pemerintah.

Untuk mengedukasi serta meningkatkan awareness masyarakat mengenai pentingnya proteksi diri, BNI juga bersinergi dengan perusahaan anak yaitu BNI Life untuk melakukan pembukaan massal sebanyak 2.046 asuransi personal accident.

BNI juga mengenalkan berbagai kemudahan bagi nasabahnya melalui pelayanan berbasis digital, diantaranya dengan pengajuan kredit perumahan melalui apliaksi online (BNI E-Form) yang dapat diakses melalui website resmi BNI www.bni.co.id ataupun melalui aplikasi BNI Mobile Banking.

Untuk membangun budaya cashless society di kalangan masyarakat, BNI juga mengenalkan produk dan layanannya yang berbasis digital yaitu aplikasi Mobile Banking serta kartu BNI Tap Cash. Produk dan layanan ini mampu menjawab atas kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi finansial sehari-hari seperti halnya pembayaran tagihan bulanan, pembelian pulsa, transfer rekening, sampai dengan membayar parkir. (bul/*)

SUARA NTB Kamis, 27 Februari 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

IPM Lotim Terendah Kedua di NTB Selong (Suara NTB) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Timur (Lotim) nomor urut terendah kedua atau nomor urut ke 9 dari 10 kabupaten/kota se NTB. Seperti dari rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Lotim menyebut IPM Lotim 66,23. Meski terbilang terendah kedua, progres pertumbuhannya cukup bagus. Di mana, keadaan sebelumnya IPM Lotim berada pada angka 65,35.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lotim, Saphoan, Rabu (26/2) menjelaskan, untuk melihat kinerja pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah saat ini tidak dilihat dari posisi IPM semata. Akan tetapi indikator dilihat dari seberapa besar pertumbuhan IPM dari tahun sebelumnya.

Data pertumbuhan IPM dari tahun 2018 ke 2019 ini sebesar 1,35 persen. Angka ini terbesar kedua setelah Lombok Tengah (Loteng) yang bisa tembus 1,53 persen. IPM ini dihitung dari tiga hal dasar,

pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Pendidikan dilihat dari Harapan Lama Sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS).

Kesehatan dilihat dari Usia Harapan Hidup (UHH) dan ekonomi dilihat dari pengeluaran per kapita masyarakat.

Selama dua tahun terakhir, 2018 ke 2019 diperlihatkan UHH Lotim terjadi peningkatan dari 65,33 tahun menjadi 65,74 tahun. HLS siswa di Lotim 13,50 tahun 2018 meningkat menjadi 13,51 tahun.

Sedangkan RLS siswa di

Lotim ini 6,45 tahun pada tahun 2018 meningkat menjadi 6,69 tahun pada tahun 2019. Sementara pengeluaran per kapitanya rata-rata Rp 9.268 juta pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp 9.639 juta tahun 2019.

Posisi progres Lotim ini masih kalah dibandingkan Kabupaten Loteng. Hal ini karena semua daerah samasama berlari. Diyakini Saphoan, suatu saat Lotim pasti bisa mengejar kabupaten lain.

Hanya saja butuh waktu yang cukup lama. “Posisi pertum-

buhan Lotim dua besar, kabupaten lain bisa kita salip,” ucapnya.

Diibaratkan orang berlari, Lotim diyakini larinya selama ini lebih kencang meski kalah kencang dibandingkan Loteng.

Loteng masih menang karena infrastruktur dan adanya fasilitas penunjang dalam bidang pendidikan lainnya yang membuat Loteng tercepat di NTB. Dari tiga indikator yang menjadi penentu IPM, perekonomian dan pendidikan dinilai relatif sama dengan kabupaten lain se NTB. Lotim masih kalah pada indikator kesehatan yang ditunjukkan dari UHH. Penghitungan UHH ini berbanding lurus dengan kematian bayi yang masih cukup tinggi di NTB. Angka kematian bayi ini berkorelasi

positif pada UHH. Fokus Pemerintah Daerah Kabupaten Lotim 2020 pada pengembangan sumber daya manusia disambut positif BPS. Dari sisi kesehatan ini perlu dicambuk lebih kencang agar larinya juga bisa lebih kencang.

Sekda Lotim, H. M. Juaini Taofik mengakui posisi Lotim yang memang masih berada pada urutan nomor buntut kedua. Kalah progresif dari Kabupaten Loteng yang diakui cukup banyak perubahan yang terlihat juga dari adanya intervensi pemerintah pusat dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khsusu (KEK) Mandalika.

Untuk mempercepat lari meningkatkan IPM, tahun 2020 Lotim fokus pengembangan SDM, yakni fokus pada pendidikan dan kesehatan.

Tahun 2019 lalu fokus pada infrastruktur. Setelah ini, tidak menafikan infrastruktur akan tetapi tetap juga masuk skala prioritas dalam pembangunan Lotim.

Menurut sekda, dimungkinkan star larinya Lotim masih lambat, sehingga hal ini akan coba dikencangkan lagi. Sesuai data BPS, angka kematian bayi yang memang masih tinggi dibanding Loteng.

Salah satu upaya nyata yang akan dilakukan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sampai ke seluruh pelosok di Kabupaten Lotim. (rus)

Saphoan (Suara NTB/rus)

(Suara NTB/yon)

Siap Anggaran Rp2 Miliar Lebih PELAKSANAAN pilkades serentak untuk 29 desa dari 13 kecamatan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akan dilangsungkan tahun ini. Berbagai persiapan dan tahapan terus dimatangkan. Pasalnya, biaya yang dianggarkan untuk suksesi pilkades serentak ini sebesar Rp2 miliar lebih yang bersumber dari APBD murni.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa dan Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (PMD) Lotim, Lukman Nul Hakim Lukman Nul Hakim, mengatakan, anggaran Rp2 miliar lebih itu bervariasi diterima oleh desa peserta pilkades. Besaran anggaran yang digelontorkan dilihat dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Adapun pilkades serentak untuk 29 desa di Kabupaten Lotim dijadwalkan dilaksanakan Rabu 22 Juli 2020.

“Untuk masing-masing calon di setiap desa, jumlah calon maksimal 5 orang dan minimal 2 orang,” sebutnya.

Sementara untuk panitia pilkades serentak ini bisa berasal dari perangkat desa dan masyarakat. Sedangkan keberadaan dari Dinas PMD selaku panitia kabupaten memfasilitasi.

Adapun terdapat empat tahapan yang dilakukan, di antaranya persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan.

“Kita dari PMD hanya memfasilitasi, pemberitan latihan kepada petugas pemilihan dan monitoring. Intinya Dinas PMD membina dan mendampingi pelaksanaan pilkades,” terangnya.

Di samping itu, sebanyak 29 desa yang melaksanakan pilkades serentak rata-rata berakhir masa jabatannya dan sudah ditunjuk Pjs dari pemerintah kecamatan maupun OPD. “Tanggal 15 Januari sudah pembentukan tim kabupaten. Termasuk menyampaikan kepada desa peserta Pilkades dan pemerintah kecamatan terkait jadwal tahapan pilkades,” pungkas Lukman. (yon)

Dinas PUPR Klaim Lahan Tampes Tak Ada Masalah Tanjung (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengklaim lahan di area jembatan Tampes, Desa Selengen, tidak ada masalah. Lahan di sebelah timur sejatinya tidak melalui sistem sewa, namun hal itu tidak menghambat pekerjaan Balai Jalan Nasional Wilayah IX. “Kaitannya dengan lahan Jembatan Tampes sudah clear, tinggal bagaimana teman-teman itu yang masang. Karena kemarin hari Sabtu itu, infonya akan langsung bekerja, “ungkap Plt. Kadis PUPR KLU, Kahar , ST., Rabu (26/2).

Ia menjelaskan, lahan di seputar jembatan terbagi dalam dua hak milik. Lahan sebelah barat milik Mansur, warga Dusun Tampes. Sedangkan lahan sebelah timur adalah lahan hibah salah satu warga kepada masyarakat untuk kepentingan umum (TPU).

Hanya saja, kedua lahan tersebut berbeda perlakuan. Hanya lahan Mansur yang diberi kompensasi sewa. Sedangkan lahan TPU tidak dibebankan sewa lantaran masyarakat tidak melakukan balik nama dari pemberi hibah/wakaf, sehingga secara aturan, masyarakat selaku bakal penerima sewa belum dapat membuktikan alas hak atas aset tersebut.

“Jadi kalau berbicara lahan, jelas status tanah itu sudah wakaf.

Jadi tanah itu bukan atas nama masyarakat,” sambungnya.

Jadi kalau posisinya seperti itu tidak perlu di sewa. Karena Kalau kita sewa siapa yang akan bertanggung jawab sebagai penerima unag itu . Karena itu larinya ke pelanggaran.

Menurut Kahar, calon penerima kompensasi harus jelas laporan administratif dana yang diterima dapat dipertanggungjawabkan.

Pihaknya berharap, agar Balai Wilayah Nasional Wilayah IX memulai pengerjaan jalan sementara dengan konstruksi baja (Bailey).

Selama berproses, agar dinas kabupaten dikoordinasikan. “Seharusnya koordinasi terus. Kalaupun sebenarnya jembatan ini kewenangannya di pusat, tetapi bagaimanapun kita harus tahu bagaimana perkembangannya. Masyarakat tahunya (mengadu) ke kita. (ari)

Lanjut ke SKB

(Suara NTB/yon)

LIHAT TES - Pelamar CPNS di Lotim saat melihat hasil tes di papan pengumuman belum lama ini.

Peserta CPNS Lulus SKD Harus Waspada Penipuan Selong (Suara NTB) Ribuan peserta CPNS Lombok Timur (Lotim) yang lulus dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) diminta bersabar menunggu tahapan tes berikutnya yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Terutama mewaspadai oknum-oknum yang menawarkan dapat meluluskannya sebagai PNS. “Tidak menutup kemungkinan adanya calo ketika masuk SKB, inilah yang harus diwaspadai,” pesan Sekda Lotim,

Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP, Rabu. (26/2).

Sekda yang juga selaku Ketua Panselda Rekrutmen CPNS Lotim, menegaskan sistem rekrutmen CPNS sangat transparan, jujur dan cepat. Artinya ketika peserta selesai mengerjakan soal, hasil atau nilainya langsung muncul pada layar komputernya masing-masing, sehingga tidak ada peluang bagi peserta untuk bermain. “Apabila ada pihak yang mengatasnamakan dirinya dapat melulus-

kan. Itu sudah sangat jelas penipuan. Masyarakat jangan mudah mempercayainya,” jelasnya.

Sekda meminta kepada peserta yang lulus SKD untuk terus mempersiapkan diri dalam mengikuti tahapan tes berikutnya. Pasalnya, bobot penilaian dalam rekrutmen CPNS ini yaitu untuk SKD 40 persen dan SKB 60 persen.

“Jadi bobot nilai dari dua tahapan penilaian ini akan dikalkulasikan. Siapa yang tertinggi pada setiap formasi,

ngan masing-masing memilih tiga besar untuk satu formasi.

Adapun penerimaan formasi CPNS di Kabupaten Lotim tahun anggaran 2019 sebanyak 482 formasi. Dari 482 formasi ini didominasi oleh tenaga guru sebanyak 273 formasi, tenaga kesehatan 152 formasi dan sisanya 57 formasi tenaga teknis. Di mana untuk tahun ini Kabupaten Lotim hanya membuka untuk formasi umum dan tidak ada formasi khusus dengan usia maksimal 35 tahun. (yon)

Sekda Tunggu Hasil Akhir Kasus Hukum Sekwan

PPK Akui Proyek Dermaga Gili Meno Tuntas 100 Persen Tanjung (Suara NTB) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Dermaga Gili Meno mengakui, proyek DAK tersebut sudah tuntas 100 persen sesuai tenggat waktu tambahan 50 hari. PPK juga mengklaim, tidak ada masalah secara administrasi maupun petunjuk pelaksanaan.

“Jadi kemarin di TP4D itu, memang belum saya berikan adminstrasi kaitannya dengan kontrak-kontrak itu (reguler dan tambahan),” ungkap PPK, Lalu Sahril Arifin, Rabu (26/2).

Menurut dia, keterlambatan pemberian dokumen kontrak menjadi salah satu alasan mengapa Kejaksaan Negeri melakukan pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) proyek dermaga Gili Meno. Sebaliknya secara aturan, pelaksana dari dinas dan pihak ketiga (kontraktor dan pengawas) telah bekerja sebaik mungkin.

Sahrip sendiri membantah pemberitaan sebelumnya, bahwa TP4D mendesak putus kontrak. Pihaknya berkeyakinan, di masa reguler dengan menyisakan 2 persen, maka pekerjaan bisa dilanjutkan dengan memberikan adendum 50 hari kerja.

“Kalau kaitannya desakan putus kontrak itu, tidak ada. Jadi murni kita melanjutkan kemarin itu karena statusnya yang 98 persen itu dan tinggal 2 persen sisanya. Pada intinya kita sudah bekerja seusai aturan,” jelasnya.

Dalam kondisi fisik yang terlihat saat ini, maka bentuk fisik bangunan telah sesuai dengan perencanaan. Namun, meski sesuai, pihaknya masih menahan anggaran Rp 2 miliar yang telah diagunkan pihak ketiga selama tambahan waktu. “Jaminannya itu yang ditahan, yang sebesar Rp 2 miliar. Karena kita ‘kan masih dalam waktu pemeliharaan selama 6 bulan ke depan,” ucapnya.

Lantas kapan dermaga akan dioperasionalkan? Menurut Sahrip, launching pemanfaatan dermaga menunggu serah terima. “Kalau launching nya ya kita tunggu selesai dulu. Dan paling bagusnya tunggu sampai selesai 6 bulan masa pemeliharaan itu,” tandasnya. (ari)

itulah yang lulus,”terangnya.

Diketahui, SKD CPNS lingkup Pemkab Lotim berakhir, Selasa (25/2). Dari 11.103 peserta, tercatat sebanyak 3.734 peserta yang lulus passing grade, sementara 6.791 terpental. Dari 11.103 peserta yang mengikuti tes sebanyak 10.525 peserta dan tidak hadir 578 peserta atau persentase kehadiran sebesar 94 persen. Maka dari itu, dari jumlah passing grade 3.734 peserta ini, nantinya akan dilakukan perankingan untuk de-

(Suara NTB/rus)

SILATURAHMI - Sekda Lotim. H. M. Juaini Taofik bersama Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (PKP) Setda Lotim, Iswan Rakhmadi saat bersilaturahmi dengan pers, Rabu (26/2).

Sekda Akui Pers Punya Peran Penting Selong (Suara NTB) Pers diakui memiliki peranan penting dalam pembangunan. Pers bahkan disebut sebagai katalisator dan dinamisator dalam pembangunan.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. M. Juaini Taufik saat bersilaturahmi dengan insan pers Lotim, Rabu (26/2).

Sekda yang baru sepekan menjabat ini, menegaskan, jika semua pejabat harus dekat dengan pers. Pers, ujarnya, bukanlah orang yang harus ditakuti. ‘’Orang yang takut dengan pers itu kuat dugaan kalau ada kesalahan,’’ ungkapnya.

Menurutnya, semakin banyak kegiatan terpublikasi

melalui media, maka semakin banyak orang yang tahu.

Dengan demikian, semakin semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sementara sebagai sekda, mantan Kepala BPKAD Lotim ini mengaku tantangan menata birokrasi cukup berat. Terlebih di tengah era perubahan sekarang ini. Apalagi, Lotim dengan jumlah penduduk yang luas dan angka kemiskinan yang besar memiliki anggaran yang terbatas. Meski demikian, pengganti H. Rahman Farly ini menyatakan tidak ingin menggunakan pola pikir alasan terbatas tersebut.

Dalam hal ini, pihaknya menekankan dengan kebersa-

maan akan bisa mengatasi semua persoalan. “Kita tidak mau gunakan mindset terbatas, karena pasti akan terjadi keterbatasan. Seperti alasan keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemkab Lotim. Karena di mana saja, termasuk di DKI Jakarta sekalipun dengan APBD besar tetap juga memiliki keterbatasan,’’ ujarnya.

Kepada para pejabat lingkup Pemkab Lotim, Sekda menekankan agar semua mengedepankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pajabat harus bekerja secara ideal dengan memberikan pelayanan cepat dan tetap mengedepankan ketelitian dan akuntabiltas sesuai aturan yang berlaku. (rus)

Selong (Suara NTB) Kasus yang menimpa Sekretaris DPRD (Sekwan) Lombok Timur (Lotim), Lalu Dami Ahyani yang saat ini bergulir di aparat kepolisian menjadi perbincangan hangat di kalangan birokrasi Lotim. Tak terkecuali dari Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP., yang memilih menunggu proses akhir dalam kasus tersebut.

Dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (26/2), Sekda memilih untuk hemat berkomentar dalam kasus ini dan memilih untuk menunggu proses akhir yang bergulir di kepolisian seperti apa. Barulah dapat dilakukan tindakan-tindakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada.

“Kita masih menunggu proses akhirnya seperti apa,” singkatnya.

Hal senada juga disampaikan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, H. Moh. Isa, SAP, bahwa dirinya tidak bisa memberikan tanggapan atas kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh Sekretaris DPRD Lotim. Katanya, yang lebih layak berkomentar sekda dan pimpinan.

Akan tetapi, lanjutnya,

BKPSDM siap menjalankan tupoksinya berdasarkan perintah dari pimpinan terutama kasus hukum yang menjerat ASN di Lotim berkekuatan hukum tetap atau inkracht di pengadilan. “Kalau sudah berkekuatan hukum tetap, barulah kita berikan sanksi kepada ASN yang melanggar sumpahnya sebagai ASN sesuai aturan hukum yang ada. Sanksi yang kita berikan oleh tentu atas perintah pimpinan,”jelasnya.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SE,SIK, membenarkan pemeriksaan kedua terhadap Sekretaris DPRD Lotim. Menurut Yogi, dalam pemeriksaan suatu kasus membutuhkan waktu yang cukup lama. Minimal untuk menggali keterangan dari terlapor sekitar dua jam.

Adapun dalam kasus yang melibatkan Sekwan Lotim ini, pihaknya menerima laporan dari salah seorang masyarakat yang mengaku menjadi korban penipuan oleh DA dengan dijanjikan diangkat menjadi PNS dari honorer K2 pada tahun 2013 silam.

Namun hingga sekarang, pengangkatan tersebut tidak kunjung direalisasikan. (yon)

SUARA NTB Kamis, 27 Februari 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Picu Peredaran Rokok Ilegal PEMDA Lombok Barat (Lobar) menemukan peredaran rokok ilegal di beberapa pasaran besar, seperti Narmada dan Keru.

Peredaran rokok ilegal ini menjadi atensi lantaran berpengaruh terhadap penerimaan dari cukai. Yang lebih menghawatirkan lagi, kenaikan harga rokok semakin memicu peredaran rokok ilegal di daerah. Lebih-lebih Lombok Barat Sebagai daerah penghasil tembakau dan penghasil cukai hasil tembakau.

Kabag Ekonomi Setda Lobar Agus Rahmat Hidayat menerangkan dari hasil inspeksi mendadak (sidak) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berturut-turut selama 2 tahun terakhir (2018 dan 2019), masih terdapat peredaran rokok ilegal di wilayah Kecamatan Narmada. Karena itu pihaknya pun bersama pihak terkait seperti bea cukai, Bappeda, Disperindag, kecamatan menggelar sosialisasi masalah cukai. ‘’Sosialisasi ini terkait ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan,’’ ujarnya, Rabu (26/2).

Tujuannya jelas dia untuk memberikan edukasi dan pemahaman terkait peraturan di bidang cukai yang diharapkan dengan adanya pemahaman masyarakat terhadap peraturan cukai akan dapat menekan peredaran rokok ilegal dan meningkatkan penghasilan cukai di Lombok Barat. “Sebagaimana diketahui bahwa tahun ini pemerintah telah menetapkan kebijakan kenaikan harga rokok yang dikhawatirkan dapat memicu para perokok aktif memilih alternatif untuk membeli rokok ilegal dengan harga yang jauh lebih murah serta mendorong tumbuhnya industri rokok ilegal di masyarakat. Hal tersebut tentunya berimplikasi pada penurunan penerimaan yang bersumber dari cukai rokok,”tegas dia.

Sasaran sosialiasi yang diadakan di Narmada jelas dia, petani atau kelompok tani, pedagang rokok, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan aparatur kecamatan. Diharapkan para peserta bisa memberikan pemahaman terkait pengurusan izin industri maupun perdagangan tembakau. Selain itu, pemahaman terkait peraturan cukai rokok, sehingga pedagang bisa membedakan mana rokok yang legal dan ilegal. Para tokoh agama dan Masyakarat serta Pemuda bisa membantu pemerintah dalam sosialisasi peraturan cukai rokok dan mengawasi peredaran.

Agus Rahmat Hidayat (her) (Suara NTB/her)

Pengamanan Pilkada

Polres Loteng Siapkan 900 Personel Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) mulai menghitung kebutuhan personel untuk mengamankan gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng, September mendatang. Kebutuhan personel tersebut disesuaikan dengan peta dan potensi kerawanan pra maupun pasca pencoblosan.

Hal itu diungkapkan Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK.M.H., Rabu (26/2).

Ia menjelaskan, dari perhitungan awal untuk pengamanan Pilkada Loteng dibutuhkan personel antara 800 sampai 900 persen dengan kebutuhan personel terbanyak pada saat pemungutan suara dan pascapemungutan suara. “Kalau dengan kondisi yang sekarang, kebutuhan personel kita di angka 800 personel,” jelasnya.

Itu belum termasuk dukungan pengamanan dari unsur lainnya, terutama dari unsur TNI dan pemerintah daerah, karena pastinya unsur TNI dan pemerintah daerah pastinya akan ikut membantu pengamanan.

Soal peta dan potensi kerawanan, pihaknya juga sudah mulai menyusun di mana saja potensi terjadi gangguan pada gelaran Pilkada Loteng dengan berkoordinasi dengan Bawaslu Loteng.

Peta dan potensi kerawanan tersebut penting, karena itu juga bisa mempengaruhi besaran jumlah personel pengamanan yang dibutuhkan. Meski demikian, Budi mengaku kalau kerawanan di Loteng tidak terlalu tinggi. Terbukti dari beberapa gelaran pemilihan sebelum-sebelumnya, nyaris tidak ada konflik, kalaupun ada masih pada taraf yang dikendalikan. “Di pemilu terakhir, di masa pleno rekapitulasi suara saja yang akan ekskalasinya cukup tinggi. Kalau masa pencoblosan, berjalan landai,” ujarnya.

Meski begitu, pihaknya tidak mau terlena. Mengingat, eskalasi politik pada saat pemilu dengan pilkada berbeda, karena faktor kepentingan pada saat pemilu berbeda dengan pilkada. Kalau di pilkada kepentingan lebih dekat jika dibandingkan pada saat pemilu., sehingga itu bisa berdampak pada tinggi rendahnya potensi ancaman konflik.

Disinggung besaran alokasi anggaran pengamanan yang disiapkan oleh pemkab, Budi mengaku jika melihat kebutuhan personel sudah lebih dari cukup. Walaupun pihaknya berharap bisa lebih besar. Tapi karena kemampuan daerah terbatas, jadi pihaknya tidak bisa memaksa. “Prinsipnya, kita akan berupaya maksimal melakukan pengamanan dengan dukungan anggaran diberikan oleh pemerintah daerah,” tandas mantan pejabat Provost Mabes Polri ini. (kir)

Baru 50 Persen RTG Dibuatkan LPJ Giri Menang (Suara NTB) Progres pertanggungjawaban penggunaan anggaran bantuan pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) Rp 1,4 Triliun lebih di Lombok Barat (Lobar) menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya pertanggung jawaban keuangan dari sisi progres laporan pertanggung jawaban (LPJ) terbilang masih minim menurut evaluasi BPK. Kepala Pelaksana BPBD Lobar Mahnan, SSTP., belum lama ini, menjelaskan, pertanggungjawaban keuangan bantuan RTG dari sisi laporan belum memadai, sehingga perlu terus digenjot. Pasalnya persentase LPJ bantuan gempa ini baru sekitar 50 persen. Diakui masih banyak yang belum diselesaikan LPJ-nya. Menurutnya persoalan LPJ ini ratarata di semua daerah bukan hanya di Lobar saja. Lebih jauh dijelaskan, awalnya penanganan RTG ini lebih digenjot pada penanganan fisiknya supaya masyarakat bisa pindah ke rumah.

Namun seiring progress fisik yang sudah hampir selesai, maka LPJ ini diharuskan segera dituntaskan agar bisa selesai bersamaan dengan fisik sesuai tenggat waktu tanggal 31 Maret nanti. Dalam hal penyelesaian LPJ ini bukan hanya tugas BPBD dan pemda umumnya, namun menjadi tugas fasilitator dan pokmas.

Menurutnya banyak komponen yang bertanggung jawab atas LPJ tersebut. Mulai dari data saja yang verifikasi awal dinas Perkim bersama PU, baru diserahkan ke BPBD sebagai penerima bantuan melalui SK Bupati. Setelah ditetapkan sebagai penerima bantuan baru dikucurkan dananya.

Selanjutnya BPBD koordinasi dengan pihak bank. Setelah cair dananya,baru nanti pencairan ke masyarakat untuk bangun rumah. Yang bertanggung jawab untuk membangun rumah adalah pihak fasilitator. Pembangunan rumah itupun sekaligus penggunaan uangnya, berapa dipakai uangnya berdasarkan RAB dan segala macam itu dihimpun dalam bentuk LPJ. (her)

(Suara NTB/her)

BANGUNAN - Bangunan SDN 2 Bengkel yang sedang bermasalah secara hukum. Pemda Lobar tidak mau bayar lahan ini sebesar Rp 1 miliar, karena takut bermasalah secara hukum.

Bayar Lahan SDN 2 Bengkel

Pemda Khawatir Bermasalah Hukum

Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) tidak mau gegabah melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) membayar lahan SDN 2 Bengkel Kecamatan Labuapi sebesar Rp 1 miliar. Pasalnya, lahan ini tercatat di neraca aset pemerintah.

Pemda khawatir kalau membayar lahan ini akan bermasalah hukum. ‘’Karenanya lahan SD ini termasuk satu paket dengan lahan LBK (Loka Bina Karya Penyandang Cacat Depsos dengan luas mencapai 3.713 meter persegi.

Aset ini sendiri double pencatatan, karena tercatat di neraca Pemda Lobar dan Kementerian Sosial (Kemensos),’’ ujar Kabid Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penatausahaan (P3) pada BPKAD Lobar, L. Gde Ramadhan Ayub, Rabu (26/2).

Aset ini tercatat di neraca pemda yang pengguna batangnya di Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan (Dikbud) untuk sekolah tersebut. Karena lahan ini tercatat di neraca, maka pihaknya harus tetap bisa mengamankan. Lantas kenapa diklaim juga oleh Kemensos?

Menurut dia, begitu pemda kalah di MA, pihak Kemensos datang ke Pemda. Pihak Kemensos prihatin, karena Pemda kalah sengketa di MA, sedangkan mereka digugat padahal mereka punya aset dan dokumen lahan tersebut. Pasalnya, sebelumnya lahan di sekitar areal ini pernah digugat, namun

pihak Kemensos menang.

Berdasarkan dokumen dan testimoni memang lahan ini Kemensos. Lahan bangunan milik Kemensos ini satu hamparan dengan SD tersebut dengan luas 3.713 meter persegi. Lahan ini dulunya diperoleh dengan cara pembelian oleh Kemensos melalui pembentukan panitia pembelian melibatkan tujuh instansi terdiri BPN/ Kantor Agraria Lobar, Seksi Cipta Karya Kantor Departemen Pekerjaan Umum Lobar, Seksi Pengairan Departemen PU Lobar, Pemerintahan Umum Lobar, Keca-

matan Labuapi, Desa Bengkel, Kanwil Depsos NTB. Dalam pernyataan pihak Kemensos yang diserahkan ke BPKAD, diterangkan batas-batas lahan. Termasuk di atas lahan ini berdiri bangunan SDN 2 bengkel dan LBK (Loka Bina Karya Penyandang Cacat Depsos.

Hal ini diakuinya membuat pemda dilematis, karena putusan MA non eksekusi dan pemda diminta membayar Rp 1 miliar. Kalau Pemda tidak membayar lahan itu bisa diajukan untuk eksekusi. “Persoalannya Pemda dilematis, jangan sampai Pemda membayar lahan itu sementara tercatat di neraca.

Kita khawatirkan ( bermasalah hukum),” tegas dia.

Putusan MA untuk membayar lahan ini perlu dikaji leb-

ih jauh dengan meminta fatwa ke APH. Apakah lahan ini sudah ada sertifikat dan penyerahan ke pemda? Sejauh ini, jelas dia, belum ada sertifikat serta penyerahan. Ia tidak tahu seperti apa prosesnya dulu, kemungkinan proses administrasinya belum selesai, sehingga aset ini pun dobel pencatatan.

Sementara Kepala SDN 2 Bengkel, H. Hasan Bahri, SPd., yang dikonfirmasi media mengakui tidak tahu menahu soal silsiah sengketa lahan sekolah tersebut. Sebab ia sendiri baru saja menjabat kepala sekolah beberapa bulan lalu. Namun ia menyampaikan harapan agar permasalahan sengketa lahan sekolah segera ada solusi dari pemerintah agar anak-anak yang sekolah tidak telantar. (her)

Lebih Fokus di Tahun Terakhir Praya (Suara NTB) Tahun ini merupakan tahun terakhir kepemimpinan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng) H. M. Suhaili FT – H. L. Pathul Bahri, S.IP. Kendati sudah banyak yang diperbuat selama memimpin Loteng, H.M. Suhaili FT, mengaku masih banyak yang belum dilakukan bagi daerah ini. Loteng masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang butuh penyelesaian.

Ia pun berharap siapa pun yang memimpin Loteng ke depan, mampu menyelesaikan apa yang belum selesai saat ini. “Persoalan yang kita hadapi begitu kompleks. Mulai dari penyedian infrastruktur dasar sampai pada peningkatan kualitas SDM masyarakat. Utamanya terkait kualitas kesehatan dan pendidikan,” aku H.M. Suhaili FT, kepada Suara NTB, Rabu (26/2).

Diakuinya, pembangunan yang sudah berjalan selama ini nyatanya belum ada apa-apanya. Baginya, pembangunan berbagai fasilitas fisik juga masih jauh dari yang diharapkan dan masih banyak fasilitas fisik yang belum bisa

(Suara NTB/ist)

H. M. Suhaili FT dipenuhi oleh pemerintah. ‘’Dan, itu menjadi tugas pemimpin Loteng ke depan,’’ ujarnya.

Di sisa satu tahun kepemimpinannya, Suhaili mengaku akan lebih fokus bekerja dengan menyiapkan pondasi pembangunan Loteng ke depan, sehingga pembangunan di Loteng ke depan bisa lebih terarah. Selain itu, pemimpin Loteng ke depan bisa lebih rin-

gan melangkah dalam membangun daerah ini.

Tidak hanya itu, tambahnya, pembangunan Loteng bisa benarbenar dirasakan untuk bisa mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah ini. Mengingat, IPM Loteng masih tercecer di urutan bawah.

Di mana untuk skala NTB, IPM Loteng masih di posisi 8 besar.

Untuk mendorong peningkatan IPM, maka pembangunan harus lebih difokuskan pada indikator-indikator utama penilaian IPM. Mulai dari kesehatan, pendidikan hingga ekonomi.

Kalau indikator IPM tersebut tidak digarap dengan baik, maka akan sulit untuk mendongkrak IPM Loteng.

Mantan Ketua DPRD NTB mengatakan, keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di satu sisi memberikan keuntungan bagi Loteng. Tapi di sisi lain, itu juga memberikan tantangan bagi pemerintah dan masyarakat di daerah untuk menyiapkan diri mengimbangi perkembangan dari kawasan strategis nasional tersebut. (kir)

Awal Tahun, Polres Loteng Ungkap 59 Kasus Kriminal Praya (Suara NTB) Sebanyak 59 kasus kriminal berhasil diungkap jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) selama operasi Jaran Gatarin pertengahan Februari dengan 59 pelaku kejahatan berhasil ditangkap. Selain itu, menempatkan Polres Loteng dengan jumlah pengungkapkan kasus tertinggi ketiga di NTB selama operasi di awal tahun tersebut.

“Jumlah pengungkapan kasus kita hanya kalah dari Polres Mataram dan Lombok Timur (Lotim),” ungkap Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK.M.H., saat memberikan keterangan pers, Rabu (26/2).

Ia menjelaskan, dari 59 kasus kriminal yang diungkapn tersebut, kasus pencurian sepeda motor (curanmor) masih mendominasi dengan 30 kasus. Kemudian tujuh ka-

(Suara NTB/kir)

KETERANGAN - Kapolres Loteng, Budi Santosa, didampingi Wakapolres, Ketut Tamiana dan Kasat Reskrim, Priyo Suhartono, saat memberikan keterangan pers terkait hasil Operasi Jaran Gatarin, Rabu (26/2).

sus pencurian dengan pemberatan (curat) dan 22 kasus pencurian dengan kekerasan (curas). Dengan kasus curanmor terbanyak di wilayah Kecamatan Pujut dan Praya masingmasing 7 kasus.

Untuk kerugian yang paling besar berupa mobil pick up serta mobil Honda Jazz. Di mana, korban seluruhnya masyarakat di daerah ini.

Untuk pelaku yang berhasil ditangkap, ada 20 orang di antaranya merupakan residivis, sehingga pihaknya sudah berkoordinasi dengan instansi penegakan hukum lainnya, supaya vonis hukuman bagi residivis diperberat dan bisa memberikan efek jera.

Budi menambahkan, dari semua pelaku tersebut ada 11 pelaku yang terpaksa harus dilumpuhkan dengan cara ditembak di bagian kakinya, lantaran berusaha melawan petugas dan berusaha melarikan diri ketika hendak ditangkap. “Untuk ancaman hukuman rata-rata kita jerat dengan pasal 363 dan 365 KUHP,” tandasnya. (kir)

(Suara NTB/her)

JUMPA PERS - Kapolres Lobar Bagus S Wibowo didampingi Kasat Narkoba Totok Suharyanto dan Kabag Ops Kiiki Firmansyah, saat jumpa pers penangkapan pelaku jaringan pengedar narkoba melibatkan pelaku di LP.

Dua Terduga Pengedar Narkoba Ditangkap Giri Menang (Suara NTB) Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat (Lobar) berhasil membekuk dua terduga pengedar narkoba. Penangkapan keduanya dilakukan Jumat (21/ 2) dini hari. Salah satu di antara pelaku tersebut termasuk sindikat jaringan melibatkan pelaku di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Mataram.

Kapolres Lobar AKBP Bagus S Wibowo menerangkan dalam jumpa persnya, penangkapan pertama dilakukan di salah satu kafe di wilayah Senggigi. Pelaku inisial U yang diduga sebagai pengedar. Setelah dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan dari pelaku diamankan barang bukti sabu-sabu seberat 1,09 gram dan sejumlah uang diduga hasil transaksi narkoba. “Barang ini kami dapatkan di kendaraan pelaku,” jelas kapolres didampingi Kasat Narkoba AKP Totok Suharyanto SH dan Kabag Ops Kompol Kiki Firmansyah, SIK, Rabu (26/2).

Setelah dilakukan penangkapan terhadap U, pihaknya melakukan pengembangan lagi, sehingga pihak tim Satres Narkoba kembali mengamankan MS yang juga diduga pelaku termasuk dalam sindikat peredaran narkoba. MS diamankan di rumahnya di Dasan Agung tanpa perlawanan. Dari hasil penangkapan kedua pelakuberhasil diamankan 21,05 garam lebih. Selain itu pihakn-

ya mengamankan BB lain, seperti bong, korek, gunting, klip untuk mengemas sabu, alat penimbang dan sejumlah uang.

Setelah dilakukan pengembangan lagi, pengakuan tersangka ini pihaknya menduga kuat bahwa diduga sindikat peredaran narkoba adalah salah satu jaringan yang berasal dari Lapas Mataram.

“Setelah dilakukan penyelidikan, kami memiliki cukup kuat bahwa sindikat peredaran narkoba yang Kita ungkap, salah satu sindikat peredaran narkoba berasal dari lapas (diduga dikendalikan dari lapas),” tegas Bagus.

Pihaknya memiliki dugaan kuat kalau salah seorang penghuni lapas terlibat dalam jaringan pengedar. Termasuk barang haram ini juga memiliki keterkaitan dengan pelaku di LP. Pihaknya terus melakukan pengembangan kasus ini untuk menangkap bandar. “Masih mungkin kita akan mendapatkan tersangka lain,” jelas dia.

Saat ini para tersangka sudah ditahan di rutan Mapolres Lobar. Untuk asal barang haram jelas dia, masih dilakukan pendalaman dan penyelidikan. Termasuk, pihaknya mendalami pelaku apakah pemain lama atau hanya baru-baru.

Para tersangka sendiri disangkakan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 UU nomor 35 tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. (her)

Jelang Pilkada Loteng

Gandeng Normal, Dwi Salip Ziadi Praya (Suara NTB) Dinamika politik jelang gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) semakin dinamis. Tidak hanya diwarnai persaingan memperebutkan dukungan partai politik (parpol) saja. Perebutan pasangan calon yang akan digandeng juga tidak kalah sengit. Ketua DPC Partai Demokrat Loteng, Ahmad Ziadi, S.IP., yang sebelumnya disebut-sebut bakal menggandeng mantan Wabup Loteng, Drs. H. L. Normal Suzana, justru

disalip mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum NTB, Ir. H. Dwi Sugiyanto, M.M. Dwi yang digadang-gadang akan berpasangan dengan mantan Ketua KPU NTB, L. Aksar Anshori, malah berbalik arah menggandeng Drs. H.L. Normal Suzana. Hal itu terungkap saat tim penghubung Ir. H. Dwi Sugiyanto, menyerahkan berkas pendaftaran ke DPC PDI Perjuangan Loteng, Rabu (26/2).

“Hari ini kita sudah terima berkas pendaftaran untuk bakal

pasangan calon kepala daerah atas nama Ir. H. Dwi Sugiyanto berpasangan dengan Drs. H. L. Normal Suzana,” aku Ketua DPC PDI Perjuangan Loteng, Suhaimi, S.H., kepada wartawan.

Ia pun mengaku sedikit terkejut dengan hal tersebut, karena sebelumnya, H. Dwi Sugiyanto santer akan berpasangan dengan L. Aksar Anshori. Bahkan, pihaknya sudah sempat mengirimkan rekomendasi bagi pasangan Dwi-Aksar ke DPP PDIP Perjuangan. Namun yang

terjadi justru, Dwi berpasangan dengan Normal Suzana.

Pun demikian, tegasknya pihaknya dalam hal ini hanya sebagai saluran saja. Berkas pendaftaran pasangan DwiNormal tetap akan dikirim ke DPP, karena nanti DPP yang akan memutuskan siapa bakal pasangan calon kepala daerah yang akan diusung oleh PDI Perjuangan di Pilkada Loteng.

“Prinsipnya mana berkas yang diterima pihaknya itulah yang akan dikirim ke DPP. Nanti

DPP yang akan mengkaji, bakal pasangan calon mana yang diusung dari sekian alternatif yang sudah sebelumnya,” imbuh anggota DPRD Loteng ini.

Disinggung kapan berkas pendafatran pasangan DwiNormal dikirim ke DPP PDI Perjuangan, Suhaimi menegaskan rencana langsung hari yang sama (Rabu kemarin,red). Namun pihaknya masih menunggu kelengkapan berkas lainnya, yakni berupa hasil survei pasangan tersebut. (kir)

SUARA NTB Kamis, 27 Februari 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

PARLEMENTARIA - Kerja Sama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Laporan Hasil Reses I DPRD Sumbawa Tahun 2020 Dapil I, II dan III Sumbawa Besar (Suara NTB) Rapat paripurna DPRD Sumbawa, dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Reses I Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, tahun 2020, Rabu (26/2). Untuk Daerah Pemilihan (Dapil) I, Dapil II dan Dapil III, sejumlah aspirasi masyarakat disampaikan. Berkaitan dengan bidang fisik, ekonomi, pendidikan sosial budaya dan kesehatan.

Juru bicara Dapil I, Ridwan S.P, menyampaikan, reses pada tiga kecamatan di Dapil I, Sumbawa, Moyo Utara dan Moyo Hilir, dilaksanakan pada 17-19 Februari 2020. Dalam menjaring aspirasi masyarakat sesuai dengan hajat hidup mereka, baik secara individu maupun secara kelompok. Pasal 2 Ayat (4) huruf d UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan salah satu tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat, yang harus diikutsertakan dalam proses perencanaan pembangunan. Jaminan keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau perencanaan pembangunan daerah diatur juga dalam Tata Tertib DPRD.

Lebih penting lagi, masyarakat peduli dan mempunyai rasa memiliki atas kegiatan pembangunan di wilayahnya.

Ketika aspirasi mereka diakomodir didalam APBD. Semua masukan, dan harapan yang disampaikan masyarakat akan dituangkan dalam penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sumbawa sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Semua aspirasi masyarakat dijadikan sebagai salah satu bahan dalam penyusunan RKPD. Agar dapat ditampung dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Beberapa aspirasi yang diserap, dijabarkan ke dalam bidang fisik sarana dan prasarana, bidang eonomi, bidang pendidikan, sosial budaya dan kesehatan.

Untuk bidang fisik sarana dan prasarana, diantaranya meliputi pembangunan dan perbaikan talud/bronjong, pengaman tebing, pemasangan jaringan PDAM, pembangunan jalan lingkungan, pembangunan jalan usaha tani, pembangunan hotmix jalan, pembangunan TK, Masjid, Mushallah dan TPQ. Kemudian, pemasangan paving block, pemasangan lampu penerangan jalan, pembangunan jembatan/ jembatan limpas, pembuatan

Tiga Pelamar Direktur Perumda Air Minum Batulanteh Gugur Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim panitia seleksi (Pansel) mengumumkan hasil seleksi administrasi bagi calon direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Batulanteh, Kabupaten Sumbawa, Rabu (26/2). Dari seleksi tersebut, tiga dari 12 pelamar dinyatakan tidak lulus.

Ketua Panitia Seleksi Pengisian Direktur Perumda Air Minum Batulanteh, Drs. H. Hasan Basri, M.M didampingi Sekretariat Pansel, Moh. Akbaruddin membenarkan hal tersebut. Tiga peserta yang tidak lulus ini, dua diantaranya tidak memenuhi persyaratan usia dan satu tidak memenuhi persyaratan pendidikan.

“Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi berkas sampai dengan tanggal 25 Februari 2020, tiga pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Karena pendidikan dan usianya tidak memenuhi syarat,” ujarnya.

Disampaikannya, bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, wajib hadir dalam tahapan seleksi berikutnya. Yakni Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret mendatang. Setelah itu, pelamar akan melaksanakan presentasi makalah dan wawancara pada 4 Maret. Nantinya hasil penilaian, akan ditentukan tiga nama yang akan diserahkan kepada Bupati Sumbawa. (ind)

Penyelesaian Lahan Smelter Ditargetkan Segera Tuntas Taliwang (Suara NTB) Pemkab Sumbawa Barat, menargetkan dalam dua bulan kedepan proses pembebasan lahan untuk proyek smelter tuntas dan siap dilakukan peletakan batu pertama (ground breaking). Target itu dianggap sangat realistis. Pasalnya, dari 154 hektar lahan yang dibutuhkan untuk industri tersebut saat ini tinggal delapan hektar saja yang belum terbebaskan. Apalagi para pemilik lahan yang masih bermasalah saat ini juga sudah menerima besaran biaya ganti rugi dengan catatan harus melakukan pengukuran ulang atas lahan yang mereka kuasai.

“Jika dilihat dari total luas lahan yang sudah terbebaskan dan yang belum, sebenarnya masalah lahan ini sudah tuntas karena hanya delapan hektar saja yang masih berproses. Kami juga tetap akan mengupayakan agar masalah lahan ini juga bisa segera tuntas, apalagi saat ini para pemilik lahan juga sudah mulai menerima besaran ganti rugi yang sudah disiapkan. Jadi pada prinsipnya masalah lahan ini juga sudah tuntas, tinggal kita menunggu hasil pengukuran ulang, karena mereka meminta hal itu,” ujar Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM, kepada Suara NTB, Rabu (26/2).

Dikatakannya, sembari menunggu lahan ini tuntas, Pemkab saat ini juga sudah mulai mengusulkan bidang-bidang lahan tersebut untuk dialihkan ke HGB sehingga bisa dimanfaatkan oleh pihak perusahaan. Jadi antara proses pembebasan lahan dan peralihan lahan ke HGB bisa berjalan paralel tidak ada yang menunggu lagi. Apalagi waktu jelang ground breaking juga sudah semakin dekat, sehingga proses pembebasan lahan dan peralihan status harus bisa berjalan bersama. Bukan berarti dengan belum rampungnya masalah lahan tersebut proyek smelter ini menjadi terhambat dan stagnan.

Untuk itu, pihaknya menargetkan dalam dua bulan sudah selesai sehingga di bulan April sudah mulai dilakukan konstruksi awal proyek smelter tersebut. Bahkan saat ini di lokasi yang sudah tidak ada masalah, mulai dilakukan pembersihan dengan target dalam satu bulan terakhir bisa tuntas. Maka dari itu, Bupati sangat berharap kepada masyarakat untuk tidak menghalangi proses pembebasan lahan itu agar proyek smelter bisa segera terwujud di KSB. “Lokasi smelter di kecamatan Maluk sudah ditetapkan menjadi kawasan industri (KI) sebagaimana tertuang didalam Perpres Nomor 18 tahun 2020 untuk itu mari kita dukung bersama,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pembagunan smelter harus didukung oleh warga yang berada di Kecamatan Maluk, karena manfaat dari adanya smelter sangat banyak. Mulai dari pabrik semen, pabrik kabel, sampai dengan pabrik tembaga.

Tentu jika proses tersebut bisa terealisasi dengan baik, maka dampak bagi perekonomian warga Maluk dan KSB pada umumnya sekaligus menurunkan angka pengangguran yang saat ini masih cukup tinggi. Karena untuk tahap konstruksi proyek smelter saja butuh karyawan minimal 6000-7000 orang belum lagi industri turunan lainnya. Maka dari dirinya berharap agar masyarakat bisa mendukung pembangunan smelter oleh AMNT karena manfaatnya akan jauh lebih besar bagi masyarakat.

Untuk itu, bupati kepada pemerintah desa dan para pemilik lahan untuk membantu pemerintah dalam merealisasikan pembangunan smelter demi perkembangan ekonomi KSB yang lebih baik. Karena jika masih ada satu atau dua orang yang menolak, maka hal itu akan mengganggu tahap pembangunan smelter itu sendiri.

“Kami minta proses yang masih menghambat saat ini bisa dituntaskan segera. Karena jika sampai molor, kita juga akan rugi nantinya dan pertumbuhan ekonomi KSB juga akan stagnan,” pungkasnya. (ils)

(Suara NTB/ist)

PARIPURNA - Suasana rapat paripurna DPRD Sumbawa, dengan agenda penyampaian laporan hasil reses, Rabu (26/2). Tampak Nyoman Wisma juru bicara Dapil II menyampaikan laporan hasil reses. sumur bor, normalisasi sungai, pembuatan dan perbaikan drainase, saluran irigasi, cekdam, pembangunan balai pertemuan/ gedung serba guna dan pembangunan jalan wisata. Bidang ekonomi meliputi, pengadaan alat-alat pertanian, perikanan, bibit ternak, benih berkualitas, pengadaan terop dan kursi, pengadaan mesin diesel, mesin pompa air. Kemudian, pengadaan motor tiga roda, pembangunan jaringan listrik, bantuan dana atau modal usaha bagi kelompok masyarakat dan lainnya.

Sedangkan bidang pedidikan, sosial budaya dan kesehatan, diantaranya, pemberdayaan pemuda dan karang taruna, pemberdayaan perempuan serta PKK, pembentukan kelompok pengajian, Pemberian Insentif Guru Honor dan PTT, Bantuan untuk Hukum masjid, Pengadaan laboratorium komputer sekolah, sarana olahraga, pembangunan WC dan Kamar Mandi Sekolah, pembangunan PAUD, renovasi cagar budaya dan tempat pariwisata.

Serta penambahan alat kesehatan puskesmas, dan postu.

Dapil II melalui juru bicaranya, I Nyoman Wisma, melaporkan, anggota DPRD dari Dapil II melaksanakan reses pada 8 kecamatan. Yakni Kecamatan Lape, Kecamatan Lopok, Kecamatan Lantung, Kecamatan Ropang, Kecamatan Lenangguar, Kecamatan Lunyuk, Kecamatan Orong Telu dan Kecamatan Moyo Hulu. Beberapa aspirasi yang berkembang di masyarakat, terkait dengan beberapa infrastruktur vital seperti jalan dan jembatan, dan juga aspirasi disektor pendidikan, kesehatan,

kependudukan, pelayanan, pertanian dan peternakan. Untuk kemudian dapat diakomodir dalam bentuk program kerja yang nantinya diharapkan dapat diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan Perangkat Daerah pada penganggaran tahun rencana.

Secara umum, lanjut Wisma, sebagian besar aspirasi masyarakat lebih mengarah kepada bentuk fisik. Sebab dinilai manfaatnya dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Seperti pembuatan jalan, jembatan, pengadaan alat mesin pertanian (alsintan) serta dalam bentuk lainnya. Reses dihadiri Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan seluruh komponen masyarakat. Tak jauh beda, dengan aspirasi yang terserap di Dapil I, pada Dapil II juga meliputi Bidang sarana dan prasarana, Bidang ekonomi dan Bidang pedidikan, sosial budaya dan kesehatan. Diantaranya, pendirian SMA di Kecamatan Lantung, Pengadaan Komputer untuk Sekolah, pemberian dan penambahan fasilitas ibadah, penambahan alat kesehatan, puskesmas, Postu dan Posyandu.

Pemberian penanganan khusus bagi penyandang cacat dan orang yang mengalami gangguan keji-

waan. Pemberian bantuan dana untuk pengembangan lembaga baik lembaga pendidikan maupun lembaga sosial, yayasan, dan sekolah negeri maupun swasta serta pembebasan lahan untuk tanah makam.

Aspirasi yang hampir sama juga ditemukan di Dapil III, meliputi wilayah, Tarano, Empang, Plampang, Labangka, Maronge. Sebagaimana disampaikan juru bicaranya, Hj. Jamilah, Bidang Fisik diantaranya, pembangunan hotmix dari dusun Sepayung dalam menuju dusun Buin Rare desa Sepayung kecamatan Plampang sepanjang kurang lebih 3 Kilometer. Pembangunan jalan lingkungan, pembangunan jalan usaha tani, pembangunan jembatan/jembatan limpas dan lainnya. Bidang ekonomi diantaranya, pengadaan alat mesin pertanian, peralatan penunjang budidaya perikanan, pengadaan mesin diesel, transplantasi terumbu karang, pengadaan benih berkualitas dan lainnya.

Bidang Pendidikan, Sosial Budaya dan Kesehatan, diantaranya, pembangunan tembok dan lokal sekolah mulai dari PAUD, SD hingga SMP, pembangunan tempat ibadah, renovasi atau pemeliharaan cagar budaya dan lainnya. (arn/*)

Rp500 Miliar untuk Tahap Pertama Pelabuhan Teluk Santong Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril menegaskan, pembangunan Pelabuhan Teluk/Tanjung Santong akan terbangun. Dari komunikasi dengan Direktur PT. Pelindo III Surabaya, anggaran yang akan dikucurkan untuk tahap pertama proyek ini direncanakan Rp500 miliar.

H. M. Husni Djibril

Disampaikan Bupati, informasi dari Direktur PT. Pelindo III Surabaya, Doso Agung, rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Santong sudah mendapatkan persetujuan di Menteri

BUMN RI melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). PMN tersebut akan diajukan untuk tahun 2020 sebesar Rp500 miliar tahap pertama. Di mana dalam waktu dekat akan dilakukan pembahasan. Karenanya, pihak Pelindo meminta dukungan dari Pemkab Sum-

bawa terkait hal tersebut.

“Kesimpulan dari percakapan itu sudah pasti terbangun. Karena sudah masuk di APBN. Tahap pertama itu Rp500 miliar. Itu 2020 dibahas untuk masuk di DPR RI karena sudah ada petunjuk. Tahun 2021 baru

dibangun,” kata Bupati.

Dijelaskan Bupati, Pelindo juga akan menyelesaian Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan dan Detail Engineering Design (DED) pada tahun 2020 ini. Adapun terkait item pekerjaan yang dilaksanakan di tahap pertama, Bupati tidak mengetahui secara pasti, karena bersifat teknis. “Total anggaran yang dibutuhkan adalah Rp1,4 triliun. Untuk tahap awal apa yang dibangun, saya tidak tahu karena itu teknis sekali,” tandasnya. (ind)

(Suara NTB/ist)

Korban Hilang di Gili Balu Ditemukan Taliwang (Suara NTB) Aparat gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD dan Polres berhasil menemukan korban tenggelam di Gili Balu, Desa Poto Tano setelah dilaporkan hilang sejak dua hari yang lalu. Korban yang diketahui bernama Burhanuddin (50) tersebut, ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dengan kondisi jenazah yang sudah terdampar di pantai sekitar pukul 16.40 Wita tidak jauh dari lokasi korban dinyatakan hilang.

Kepala Pelaksana BPBD KSB kepada Suara NTB melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik (Darlog) Hendra Adiwinata S.Pd Rabu (26/2) membenarkan telah ditemukannya jenazah korban yang terseret gelombang tinggi saat mencari ikan di Gili Balu terhitung dua hari lalu.

Korban ditemukan tidak jauh dari lokasi yang dilaporkan hilang dengan kondisi jenazah yang sudah terdampar di pantai dan sudah mulai mengeluarkan bau. Pada saat ditemukan celana yang digunakan korban saat mencari ikan tidak mengalami kerusakan hanya kondisi fisiknya saja yang berubah dan sudah mulai mengeluarkan bau menyengat.

Hal ini terjadi lantaran korban sudah terdampar selama satu hari yang lalu dan baru ditemukan oleh aparat gabungan di hari kedua pencariannya. Para petugas pencarian juga sempat putus asa karena sejak pencarian di hari pertama hingga hari tidak memberikan tanda adanya jenazah korban. Tetapi setelah dilakukan penyisiran dan dibantu warga sekitar akhirnya jenazah korban bisa ditemukan.

“Korban sudah kita temukan tidak jauh dari lokasi saat

korban dilaporkan hilang terseret ombak. Korban juga sudah kita serahkan ke keluarganya untuk bisa dimakamkan secara layak,” ungkapnya.

Dikatakannya, proses pencairan korban yang hilang tersebut melibatkan puluhan personel gabungan bersama dengan masyarakat desa setempat. Setelah berhasil ditemukan, korban langsung dibawa ke RSUD Asy Syifa untuk dilakukan visum luar saja.

Sementara untuk proses autopsi lebih lanjut dari pihak keluarga tidak bersedia. Karena kematian korban murni karena kecelakaan laut tidak ada unsur yang lainnya. Hanya saja pihak keluarga meminta supaya jenazah bisa disalatkan terlebih dahulu di RSUD Asy-Syifa sebelum dimakamkan di pemakaman umum dese setempat.

Kejadian ini juga harus dijadikan pelajaran bagi warga yang beraktivitas di laut untuk bisa lebih hati-hati dan memantau kondisi yang ada. Hal ini dilakukan supaya tidak ada lagi kejadian yang sama, belum lagi saat ini gelombang tinggi di beberapa wilayah diprediksi masih akan terus terjadi hingga beberapa hari kedepan.

Jika tidak waspada dan berhati-hati maka kejadian seperti juga akan terus terjadi.

“Pihak keluarga menolak untuk dilakukan autopsi karena kejadian tersebut murni kecelakaan dan kita tidak bisa mengambil tindakan lebih lanjut. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada pada saat berada di laut, karena kondisi saat ini gelombangnya masih sangat tinggi. Bila perlu hindari berada di laut untuk saat ini supaya tidak ada lagi kejadian yang sama,” pungkasnya. (ils)

(Suara NTB/ist BPBD KSB)

DITEMUKAN - Nampak jenazah korban tenggelam di Gili Balu, Desa Poto Tano saat ditemukan oleh tim pencarian di Pantai Batu Putih.

(Suara NTB/arn)

KETIONGKOK - Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril B.Sc menerima perwakilan mahasiswa Sumbawa yang sedang menempuh pendidikan di Tiongkok, Rabu (26/2). Mahasiswa berharap bantuan biaya dari Pemkab Sumbawa untuk kembali keTiongkok. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sumbawa menegaskan akan mengupayakannya anggarannya pada APBD-P 2020.

SUARA NTB Kamis, 27 Februari 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Dibuka Wawali, Pemkot dan OJK NTB Gelar Rapat TPAKD Semester I Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) Pemerintah Kota (Pemkot) Bima bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB menggelar Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Bima Semester I Tahun 2020 di aula Kantor Walikota Bima, Rabu (26/2).

Rapat yang dibuka oleh Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan SH itu juga dihadiri Kepala OJK NTB yang diwakili H. Bambang Antariksawan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ir Hj Rini

Indriarti, Staf Ahli Walikota Bima bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan Ir H Imam Ahmad BS, MT, Kepala OPD, Pimpinan Industri Jasa Keuangan serta Pimpinan Industri Asuransi dan Pembiayaan di Kota Bima.

Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bima, Ruslan SE, ME menjelaskan tujuan pelaksanaan rapat pleno yakni untuk membahas dan menyusun program kerja TPAKD tahun 2020 dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Bima yang lebih sejahtera dan

memiliki daya saing dalam perekonomian daerah.

Sementara perwakilan OJK NTB yang H. Bambang Antariksawan menjelaskan TPAKD merupakan program strategis yang diinisiasi OJK sebagai salah satu bentuk apresiasi kepada masyarakat untuk bisa memacu dan memicu pusat-pusat perkembangan ekonomi baru.

“OJK sangat mendukung kegiatan ini dan sangat berkepentingan karena didalamnya memang ada misi besar, dimana kita sama-sama mengangkat tema besar adalah kesejahter-

aan masyarakat,” katanya.

Sementara Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan SH, menegaskan masyarakat Kota Bima membutuhkan energi baru dalam mendorong roda perekonomian agar tetap bergerak serta berjalan untuk meningkatkan kesejahteraan.

“Kita harus satukan persepsi bahwa ini adalah ikhtiar kita bersama. Dan ini menjadi kesempatan kita untuk membuka lapangan pekerjaan mewujudkan visi dan misi pemerintah Kota Bima,” ujarnya.

Feri menambahkan Kota

Bima menyambut akan program itu lebih awal dari Kota dan Kabupaten lain yang ada di NTB sehingga kedepan bisa melakukan akselerasi lebih cepat lagi. Mengingat tujuannya agar bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara totalitas.

“Mudah-mudahan dalam rapat pleno ini kita melahirkan rekomendasi terkait langkahlangkah konkret apa yang harus kita ambil, sehingga pemerintah daerah siap membackup apa yang menjadi nawaitu kita bersama,” harapnya. (uki/*)

(Suara NTB/Uki)

RAPAT - Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan membuka Rapat Pleno TPAKD Kota Bima Semester I Tahun 2020 bersama OJK NTB, di aula Kantor Walikota Bima, Rabu (26/2).

Laporan Dicabut, APH Diminta Tetap Proses Hukum Oknum Guru Dompu (Suara NTB) – Korban dugaan pencabulan oknum guru sekolah di Dompu, memang telah mencabut laporan mereka di Mapolres Dompu. Meski demikian, proses hukum terduga pelaku yang merupakan guru PNS, diminta tetap berlanjut. Selain karena delik pidana murni, aksi bejat tersangka MY (54) itu diakui adanya oleh korban FB (8). Bahkan dilakukan secara berulang semenjak ia duduk di bangku Kelas I sekolah dasar.

Residivis Pemasok Ganja Diringkus Polisi Dompu (Suara NTB) – Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu, berhasil meringkus salah seorang terduga jaringan pamasok ganja di Lingkungan Rabalaju Kelurahan Potu, Selasa (25/2) Pukul 22.00 Wita. Ia AR alias Dayat (31) asal Sondosia Bima. Dari tanggan mantan terpidana kasus peredaran dan penyalahugunaan sabu ini, polisi menyita ganja seberat 559,8 gram.

Kasatnarkoba Polres Dompu, Iptu Tamrin, S.Sos, melalui Paur Kasubag Humas Aiptu Hujaifah dikonfirmasi wartawan menyampaikan, tertangkapnya residivis incaran polisi ini buah informasi warga yang sempat ditawari ganja oleh AR. Menindaklanjuti laporan via telepon itu, Tim Opsnal Satresnarkoba kemudian dikumpulkan untuk proses pengintaian di sekitar lokasi penangkapan. “Mendapat informasi itu Kasatnarkoba langsung mengumpulkan anggota opsnal untuk pengintaian,” ungkapnya.

Dalam proses pengintaian dibawah kendali Kanit Opsnal Bripka Masrun itu, tim mendapati salah seorang dimaksud dengan gerak gerik mencurigakan. Tanpa pikir panjang upaya penangkapan langsung dilakukan.

Kendati tak menemukan perlawanan berarti, lanjut Hujaifah, saat akan digeledah AR berupaya membuang 1 plastik klip berisi ganja ke area pemakaman umum Rade Sala.

Pun berusaha mengelabui petugas dengan menyembunyikan 1 bundel besar ganja di tumpukan sampah.

“Saat digeledah didapati satu bundel besar yang dililit lakban coklat berisi batang, daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja,” ujarnya.

Berbekal temuan barang bukti diatas, AR alias Dayat yang merupakan residivis kasus peredaran dan penyalahgunaa sabu langsung digiring ke Mapolres Dompu untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Termasuk pengembangan untuk membongkar jaringan pemasok lain lintas kabupaten.

“Terduga sekarang sudah diamankan di Satnarkoba Polres Dompu untuk penyelidikan lebih lanjut,” pungkasnya. (jun)

Hal ini sesuai hasil pemeriksaan psikolog Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dompu yang disampaikan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Mohammad Fadilah, SE, M.Si, pada Suara NTB di kantornya, Rabu (26/2).

Atas dasar pengakuan korban kekerasan seksual tersebut, APH diminta memastikan kasusnya tetap berlanjut hingga ke meja hijau. Sehingga tersangka MY bisa betulbetul mendapat hukuman setimpal dari perbuatannya. “Rekomendasi kita jelas, sudah kita serahkan juga ke polisi

Bima (Suara NTB) – Sepasang kekasih ditangkap aparat gabungan Kompi 3 Batalyon C Pelopor Sape dan Polsek Sape, karena membuang bayi yang diduga hasil hubungan mereka di Parit belakang kompleks pertokoan Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Rabu (26/2).

Kedua pasangan tersebut masing-masing berinisial, Md (24 tahun) dan Aw (28 tahun).

Keduanya merupakan warga Kabupaten Sumba Provinsi NTT, yang juga bekerja sebagai karyawan salah satu toko di Kecamatan Sape.

“Penangkapan sepasang kekasih, oknum Aw dan Md ini, atas kasus pembuangan bayi,” kata Kasubag Humas Polres Bima Kota, AKP Hasnun, Rabu (26/2).

Sebelum keduanya ditangkap, lanjut Hasnun, Deby, karyawan toko yang sama dengan sepasang kekasih Aw dan Md, mendengar suara tangisan bayi yang berasal dari bagian belakang dapur. Deby kemudian memberitahukan hal itu kepada pemilik toko.

“Setelah itu pemilik toko meminta Deby untuk mengecek kembali apakah suara tangisan bayi atau tidak. Usai dipastikan, hasilnya ternyata suara tangis bayi,” katanya.

Pemilik toko dan sejumlah karyawan toko langsung ke belakang toko dan menemukan bayi tergeletak di parit. Bayi tersebut dalam keadaan hidup dan tersangkut di batu bekas bongkaran bangunan. “Setelah itu pemilik toko dan sejumlah karyawan membawa bayi ini ke Puskesmas Sape. Tapi meninggal dunia dalam perjalanan menuju Puskesmas,” katanya.

Sesuai hasil pemeriksaan petugas Puskesmas Sape, lanjutnya, bayi mengalami luka lecet pada sekujur tubuhnya.

Bayi itu diduga sengaja dibuang untuk menutup aib hubungan gelap mereka.

Hasnun mengatakan dalam mengungkap kasus tersebut, pihaknya tidak menunggu waktu lama. Berdasarkan petunjuk yang dikumpulkan di TKP, terduga pelaku bekerja sebagai karyawan toko di seki-

(Suara NTB/ula)

Dinyatakan MS oleh KPU

Pasangan Prof Mansyur-Aris Semakin Optimis di Pilkada Dompu oleh KPU Dompu di ruang media center KPU menyampaikan rasa syukurnya kepada Allah dan merupakan hasil kerjasama yang sangat apik dari relawan-relawan di lapangan.

“Kami berdua ini tidak memiliki daya tanpa bantuan dari relawan-relawan yang apik.

Saya juga menyampaikan terima kasih kepada tim IT kami, yang kerjanya dari pagi sampai pagi. Tim ini memiliki semangat luar biasa,” katanya.

Ia pun menegaskan keyakinnya bisa lolos pada tahap awal untuk pencalonan dari jalur perseorangan yaitu verifikasi administrasi hingga verifikasi faktual. Karena data yang dimiliki merupakan data yang benar adanya. “Datadata yang kami miliki adalah benar adanya. Jadi tidak ada keraguan sedikitpun dari kami berdua ini untuk tidak sampai pada verifikasi faktual maupun tahapan masuk di pencalonan,” tegasnya.

Sebagai langkah antisipatif, jikalau hasil verifikassi faktual kurang dari syarat minimal sesuai ditetapkan undang-undang yaitu 16.218.

Ia menyampaikan, akan

(Suara NTB/jun)

Mohammad Fadilah Selain mengantongi pengakuan korban akan aksi

Diduga Buang Bayi di Parit, Sepasang Kekasih Ditangkap

PERSEORANGAN - Prof Dr Mansyur, MSI selaku bakal calon Bupati Dompu dari jalur perseorangan didampingi bakal calon wakilnya, Aris Ansyari, ST, MT menerima keputusan KPU Dompu tentang berkas dukungannya dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan diterima KPU dari Ketua KPU Dompu, Drs Arifuddin usai pleno di aula KPU Dompu, Selasa (25/2) malam (foto kiri). Prof Dr Mansyur, MSI-Aris Ansyari, ST, MT saat konfrensi pers di media center KPU Dompu (foto kanan).

Dompu (Suara NTB) KPU Kabupaten Dompu menyatakan memenuhi syarat (MS) dan menerima dukungan bakal pasangan calon perseorangan untuk bakal pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Dompu, Prof Dr Mansyur, MSI-Aris Ansyari, ST, MT. Sebanyak 17.071 dukungan dari syarat minimal 16.218 dukungan dengan sebaran di 8 Kecamatan se Kabupaten Dompu.

Keputusan itu disampaikan KPU Dompu dalam rapat pleno yang dihadiri langsung Prof Dr Mansyur, MSI dan Aris Ansyari, ST, MT bersama timnya di aula KPU Dompu, Selasa (25/2) malam. KPU Dompu menyatakan MS dan diterima setelah dilakukan pengecekan jumlah dukungan dan persebaran yang diserahkan bakal pasangan calon sejak Minggu (23/2) hingga Selasa (25/2) malam. Dari 18.845 dukungan, 1.774 dukungan dinyatakan tidak lengkap.

Prof Dr Mansyur, MSI usai dinyatakan MS dan diterima dokumen dukungan

agar tetap berlanjut proses hukumnya,” tegas dia.

Harapan agar dilanjutkannya proses hukum terhadap MY tidak lain untuk meminimalisir munculnya kasus serupa dikemudian hari. Apalagi aksi bejat tersebut telah jelas melanggar undang-undang perlindungan anak.

kembali hunting sebagai data cadangan. Berkas dukungan sebanyak 1.774 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) saat pemeriksaan oleh KPU Dompu akan diperbaiki kembali. Karena data dukungan tersebut, semata-mata karena tidak tercantum nama bakal calon Bupati dan wakil Bupati, tapi tandatangan pendukung ada. “Sehingga kami optimis. Data 1.700 (1.774) itu akan kami perbaiki kembali dan sisanya kami akan hunting sekitar 5 ribu (dukungan untuk cadangan),” ungkapnya.

Aris Ansyari, ST, MT bakal calon wakil Bupati Dompu mengaku, enjoi saat mengikuti setiap tahapan dan proses pencalonan dari jalur perseorangan. Karena keputusannya ikut mencalonkan diri berpasangan dengan Prof Dr Mansyur, MSI sudah menjadi tekadnya. “Saya hijrah dari dunia birokrasi dan saya siap menerima pertanyaan masyarakat,” tegasnya.

Terkait kakak iparnya Arifuddin, SH (wakil Bupati Dompu) yang kembali mencalonkan diri di Pilkada Dompu tahun 2020 sebagai bakal calon Bu-

pati, dikatakan Aris Ansyari, posisinya masih sebagai bakal calon dan jalur pencalonannya berbeda.

Karenanya, proses pencalonannya akan terus berlanjut hingga memenangkan Pilkada Dompu. “(Kami) Jalan terus. Kami punya segmen dan orang-orang yang sudah kami pilih sekarang sebagai calon pemilih. Yang jelas, mereka ini bukan calon pemilih dari kakak ipar saya,” tegasnya.

Ketua KPU Dompu, Drs Arifuddin usai pleno KPU Dompu menegaskan, tahapan setelah berkas pencalonan bakal pasangan calon perseorangan ini dinyatakan memenuhi syarat dan diterima, akan dilakukan tahapan verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi lebih kepada elemen data dan dilanjutkan dengan verifikasi faktual. “Ketika jumlah dukungan kurang dari syarat minimal 16.218 dukungan setelah verifikasi vaktual, maka diberi kesempatan untuk perbaikan minimal 2 kali lipat dari kekurangan dukungan,” kata Arifuddin. (ula/*)

(Suara NTB/Ist)

PEMERIKSAAN - Sepasang kekasih saat menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian.

Keduanya diduga membuang bayi hasil hubungan gelap mereka di Parit belakang kompleks pertokoan Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Rabu (26/2). tar kompleks pertokoan Ras- karyawan toko,” katanya. ara Aw dibawa ke Polsek Sape abou Kecamatan Sape.

Setelah itu, Hasnun menam- untuk proses penyelidikan. “Set“Setelah ditelusuri petugas bahkan petugas langsung mem- elah penanganan medis, pelaku mendapatkan hasil, terduga bawa terduga pelaku, Md ke akan dibawa ke Polres Bima pelaku pembuang bayi inisial Puskesmas Sape untuk di- Kota untuk pemeriksaan lebih Aw dan Md, yang merupakan periksa secara medis. Sement- lanjut,” pungkasnya. (uki)

Dompu Bisa Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Dompu (Suara NTB) Kabupaten Dompu bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan titik fokus berupa industrialisasi berbasis tambang yang menjadi salah satu penggerak dalam mengurangi kesenjangan antar daerah. Itu bisa terwujud bila direncanakan secara menyeluruh dan integrasi.

Hal itu disampaikan pakar energi, Dr. Kurtubi menanggapi temuan deposit tembaga – emas di Dompu baru-baru ini. Ia pun mengingatkan, belajar dari tambang-tambang di daerah lain yang selama ini kurang memperhatikan pengembangan industri hilir, maka potensi tambang yang ada di pulau Sumbawa, diharap bisa direncanakan secara menyeluruh dan terintegrasi.

“Sehingga kelak bisa menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dengan vocal point berupa Industrialisasi berbasis tambang yang menjadi salah satu penggerak dalam mengurangi kesenjangan antar daerah,” tegas Kurtubi dalam rilis yang diterima Suara NTB, baru-baru ini.

Pemerintah, kata Kurtubi, berkewajiban untuk merencanakan secafra baik dan terintegrasi mulai dari upstream (penambangan), midstream (smelter) dan downstream (berbagai industri hilir yang me-

manfaatkan Output Smelter).

“Sekaligus perencanaan kebutuhan listrik untuk mendukung industrialisasi berbasis tambang. Listrik yang dibutuhkan adakah listrik yang stabil 24 jam, bersih, aman dengan cost yang kompetitif,” tegasnya.

Jika direncanakan dan dikelola secara benar, tambang akan bermanfaat bagi perkembangan di Kabupaten Dompu dan provinsi NTB umumnya. “Saya yakin ekonomi daerah NTB akan bisa lebih maju mengejar ketertinggalannya yang saat ini masih termasuk salah satu dari 10 provinsi termiskin di Indonesia,” katanya.

Ia pun mengingatkan, perencanaan juga dilakukan terhadap sektor – sektor pendukung yang perlu didorong untuk tumbuh. Seperti industri wisata, perhotelan, kuliner, UKM, ekonomi kreatif kerajinan tangan, dan lainnya.

Industri tambang yang akan melibatkan banyak pekerja dan kebutuhan pendukung lainnya, harus bisa dipenuhi dari daerah sekitar. Sehingga pertumbuhan ekonomi daerah sekitar semakin cepat berkembang. Tapi bila dipasok dari luar, maka uang akan banyak beredar di luar dan daerah sekitar tambang hanya sebagai penonton.

Sebelumnya, PT STM mengumumkan penemuan deposit bijih

tembaga – emas Onto, yang merupakan penemuan potensi mineral kelas dunia dan sekaligus akan manjadikan Perusahaan itu sebagai produsen tembaga terkemuka di Indonesia. STM telah melakukan kegiatan eksplorasi di dalam wilayah KK Proyek Hu’u sejak tahun 2010. Sedangkan deposit sumber daya mineral Onto pertama kali ditemukan pada Agustus 2013 dan sejak saat itu sebanyak 64 lubang pemboran (setara dengan 61.000m) telah dilakukan untuk menentukan ukuran, luas dan karakteristik sumber daya mineral.

Berdasarkan perkiraan sumber daya mineral yang dilakukan STM per Desember 2019, total sumber daya mineral tertunjuk adalah sebesar 0,76 miliar ton @ 0,93% tembaga dan 0,56 g/t emas serta total sumber daya mineral tereka sebesar 0,96 miliar ton @ 0,87% tembaga dan 0,44 g/t emas.

Angka tersebut setara dengan total 1,7 miliar ton @ 0,89% tembaga dan 0,49 g/t emas.

Selain sumber daya mineral di atas, target eksplorasi di sekitar area juga telah ditetapkan sebesar 0,6-1,7 miliar ton @ 0,2-0,7% tembaga dan 0,1-0,3 g/t emas. STM akan melanjutkan pemboran di dalam dan di sekitar wilayah deposit Onto untuk menentukan batas dan kemenerusan kedalaman dari mineralisasi. (ula)

BPBD Petakan Daerah Rawan Bencana Alam Dompu (Suara NTB) – Bancana alam banjir bandang masih menjadi ancaman serius di Dompu. Karenanya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus mengintensifkan pemantauan. Selain untuk melihat langsung kondisi lapangan, upaya ini bertujuan memetakan daerah rawan.

Kepala Bidang Tanggap Darurat Evakuasi dan Penyelamatan BPBD Dompu, M. Rifaid, Skm., kepada Suara NTB di kantornya, Rabu (26/2) menyampaikan, ditengah musim hujan akhir-akhir ini piket siaga difokuskan pihaknya untuk memantau sekaligus memetakan daerah rawan bencana alam. Khusus banjir misalnya, masih cukup potensial meluap dan merendam ratusan rumah warga di sepanjang bantaran Sungai Silo dan Laju. “Kalau di daerah kota cukup rawan itu Kelurah-

M. Rifaid

(Suara NTB/jun)

(Suara NTB/Polres Dompu)

DIGELEDAH – Ar alias Dayat (31) terduga jaringan pemasok narkotika jenis ganja saat digeledah Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu, Rabu (26/2).

guru PNS Mata Pelajaran Penjaskes itu, lanjut Mohammad Fadilah, juga terungkap dalam proses asesmen bahwa pencabulan tersebut dilakukan MY secara berulang sejak korban mulai duduk di bangku Kelas I hingga Kelas III. Lokasinya pun tidak hanya di WC sekolah.

Tak hanya itu, korban diintimidasi dan diimingi uang Rp2000 agar tak sampai membeberkan perlakuan tersebut.

“Korban mengakui mengalami kejadian itu (pencabulan) sejak dia Kelas I di lokasi yang berbeda-beda,” pungkasnya. (jun)

an Bada, tepatnya di Pelita. Kemudian Kota Baru, Kampo Samporo di Bali I sampai Larema. Selain itu Soriwono untuk Sungai Laju sampai Desa Wawonduru,” ungkapnya.

Sejumlah daerah dengan ancaman banjir tersebut terus dipantau. Bahkan, setiap kali hujan turun tim langsung bergerak siaga di posko utama BPBD. Kondisi sungai yang dangkal

akibat sedimentasi dan sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan, lanjut dia, membuat tingkat ancaman bencana alam ini meningkat jika dibanding tahun sebelumnya. Namun beruntung, saat ini curah hujan mulai berkurang sehingga tak begitu membahayakan.

“Cuma kita harus tetap waspada. Langkah pencegahan yang bisa kita lakukan itu ya mengimbau masyarakat untuk menjaga lingkungan, tidak membuang sampah ke selokan apalagi sungai. Kalau ini aktif dilakukan mungkin ancamannya bisa berkurang,” jelasnya.

Seperti biasa, tambah Rifaid, musim hujan tak hanya memicu terjadinya banjir melainkan juga tanah longsor. Namun demikian, di Dompu sendiri sebaran daerah rawan tak seberapa jika dibanding wilayah-wilayah lain di NTB. (jun)

SUARA NTB Kamis, 27 Februari 2020

PPP Dompu akan Dukung Figur yang Siap Dikader Mataram (Suara NTB) – PPP Kabupaten Dompu belum melakukan pleno untuk memutuskan arah dukungan terhadap figur bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusulkan ke DPW PPP NTB untuk diusung dalam Pilkada serentak 2020 mendatang.

Hal itu disampaikan oleh Korwil Dompu dan Wakil Ketua DPW PPP NTB, Syrajuddin. Menurutnya arah dukungan PPP di Dompu belum ke mana-mana, karena belum diputuskan. “Dompu belum ada ke mana-mana, nanti setelah hasil mukercab baru bisa diputuskan,” ujarnya.

Diketahui ada lima figur kandidat bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sudah mendaftar di DPC PPP Dompu. Mereka adalah Syaifurrahman, Hj. Ery, Wakil Bupati Arifudin, Irfan, dan Ruslan. Dari lima kandidat tersebut nantinya akan disaring menjadi tiga besar.

“Nanti ada tiga nama yang diusulkan ke DPW dan DPW melanjutkan ke DPP. Tapi sekarang belum kita terima, kita tunggu saja hasil plenonya,” ungkapnya. Dari lima orang tersebut diketahui tidak ada satupun kader PPP. Karena itu Syrajuddin berharap nantinya yang akan diusung PPP adalah mereka yang punya komitmen untuk membesarkan PPP, dengan ikut bergabung menjadi bagian dari keluarga besar partai Ka’bah itu.

“Semua berasal dari luar kader PPP. Target kita bagaimana PPP besar di Dompu. Karena itu kita harapkan siapapun yang akan mereka usung ini bisa masuk menjadi kader PPP,” tegasnya. Diketahui dari tujuh DPC, DPW PPP NTB baru menerima usulan dari tiga DPC saja, yakni Kabupaten Lombok tengah, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Kabupaten Sumbawa. Sedangkan empat daerah lainnya masih belum bisa merampungkan arah dukungannya.

“Dari empat cabang yang belum menyerahkan usulan Paslon yang akan diusung itu, kita berikan mereka deadline sampai tanggal 29 Februari. Karena DPW juga diberikan deadline sampai tanggal 29 untuk mengusulkan ke DPP,” ujar Sekretaris DPW PPP NTB, Muhammad Akri di tempat terpisah.

Sementara empat daerah yang belum itu adalah, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kota Mataram, Bima dan Dompu. Namun demikian ia memastikan bahwa nama-nama yang akan diusulkan oleh masing-masing DPC di daerah itu tidak akan jauh dari nama yang sudah mengikuti proses di PPP. Terakhir disampaikan Akri, bahwa PPP akan memprioritaskan memberi dukungan kepada kandidat bakal calon yang bukan kader partai lain. Dengan harapan mereka bisa dikaderkan oleh PPP. Selain itu juga tentu yang tidak kalah penting adalah punya kans kuat untuk bisa memenangkan pertarungan.

“Prioritas PPP tentu adalah kader sendiri, kalau tidak kader, maka PPP akan cari yang mau dikaderkan. Selain itu saya rasa sama dengan semua partai kita tentu juga mau menang, sehingga figur yang kita usung yang punya kans menang,” pungkasnya. (ndi)

POLHUKAM

Halaman 8

Lima Ketua PAN Menolak Keputusan DPW NTB Mataram (Suara NTB) – DPW PAN NTB menerbitkan surat keputusan (SK) pemberhentian lima Ketua DPD PAN Kabupaten/Kota dan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PAN untuk menggantikan mereka. Keputusan ini sontak mendapatkan penolakan dari lima Ketua DPD tersebut.

Penolakan itu disampaikan dalam keterangan pers yang digelar di Mataram, Rabu (26/2). Mereka yang menyuarakan penolakan adalah Ketua DPD PAN Kota Mataram, Lalu M. Irwan, Ketua DPD PAN Sumbawa, H. Burhanuddin Jafar Salam, SH, MH, Ketua DPD PAN Kabupaten Dompu, Yuliadin, S.Sos, Ketua DPD PAN Lotim, Eva Zainora, SH, MH dan Ketua DPD PAN Loteng, Lalu Teguh Juangsa Putra, ST. Burhanuddin Jafar Salam yang akrab disapa BJS mengemukakan, keputusan menunjuk Plt ini lahir dari proses yang cacat prosedural. Ia menjelaskan, keputusan yang demikian, seharusnya diambil dalam mekanisme Rapat Pleno DPW yang diperluas.

Sementara, berdasarkan informasi yang mereka terima, pengambilan keputusan ini hanya dihadiri oleh para pengurus harian DPW PAN NTB. Hal lain yang menjadi alasan mereka adalah adanya larangan Ketua Umum PAN terpilih, Zulkifli Hasan. Menurut BJS, Zulkifli Hasan telah melarang adanya perombakan

kepemimpinan pasca Kongres PAN. Arahan untuk tidak melakukan perombakan kepemimpinan PAN di daerah, dihajatkan untuk menjaga soliditas PAN pasca-kongres.

BJS menilai, adanya perbedaan pilihan dalam Kongres PAN baru-baru ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan pimpinan PAN selaku pemilik suara yang berbeda. Ia menegaskan, jika keputusan ini dipermanenkan, ini akan membawa dampak buruk bagi tradisi demokrasi di internal PAN. Senada dengan BJS, Lalu M. Irwan menegaskan bahwa pihaknya akan menempuh sejumlah upaya legal formal untuk menyikapi keputusan ini. Ia menegaskan, langkah ini akan dilakukan sembari tetap mempertahankan iklim di internal PAN tetap dalam suasana yang kondusif.

“Ini hanya untuk mengklarifikasi dan mengonfirmasi bahwa (langkah) ini tidak tepat. Agar oknum-oknum di DPW ini ditegur oleh Ketua Umum,” tegasnya.

Yuliadin menambahkan, PAN adalah partai politik

yang menjadi lokomotif reformasi. Mekanisme demokrasi yang selama ini berjalan di internal PAN, menurutnya telah memberikan ruang bagi para anggota dan pengurusnya untuk memiliki pendapat dan sikap politik yang beragam. Termasuk, dalam konteks kongres PAN yang digelar baru-baru ini.

Untuk menyikapi adanya kader yang melakukan kesalahan, PAN juga memiliki mekanisme yang bertahap. Kesalahan harusnya diawali dengan memberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga, sebelum diambil keputusan pemberhentian yang bersangkutan.

“Kecuali misalnya kalau saya tertangkap KPK, itu bisa langsung diberhentikan,” ujarnya.

Teguh Juangsa menambahkan, sepanjang sejarah kongres PAN, baru kali ada keputusan pemberhentian pimpinan DPD PAN yang menyertai kongres PAN. “Dan satu-satunya di Indonesia yang seperti ini,” ujarnya.

Ia khawatir, jika diteruskan, keputusan ini bisa saja menimbulkan persepsi yang beragam.

dihadapkan pada benturan di internal,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPW PAN NTB, H. M. Muazzim Akbar, S.IP, yang dikonfirmasi terpisah belum merespon permintaan wawancara ataupun konfirmasi terkait penolakan ini. Saat dihubungi melalui ponsel, ia tidak memberikan respon. Upaya konfirmasi ke kantor DPW PAN NTB juga belum membuahkan hasil hingga berita ini diturunkan.

Wakil Ketua DPW PAN NTB, Syaiful Islam, menegaskan, pemberhentian lima Ketua DPD tersebut sudah sesuai kesepakatan. Menanggapi tudingan bahwa keputusan itu tidak sesuai prosedur, ia menegaskan hal itu merupakan reaksi yang lumrah. “Namanya orang yang salah pasti mengatakan seperti itu, pembelaan dirinya,” ujarnya.

Menurut Syaiful Islam, para Ketua DPD PAN yang diberhentikan itu sebelumnya telah menandatangani kesepakatan di atas materi akan mendukung Zulkifli Hasan di Kongres PAN. “Kita kan ada rapat, DPW dan DPD NTB untuk mendukung Zulhas. Ada tanda tangan di atas materai. Di dalam poin itu mereka akan loyal kepada keputusan itu. Tapi di perjalanan mereka mengeluarkan rekomendasi lain untuk calon lain. Kan nggak boleh,” tegasnya. (aan)

Pembunuhan Mrs X

Penyelidikan Belum Ada Hasil

Syrajuddin

Pilkada Serentak

Empat Daerah di NTB Masuk Level Kerawanan Tinggi Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI sudah meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada serentak 2020.

Dalam IKP tersebut dipetakan potensi kerawanan menjadi enam level, di mana level 1 dan 2 adalah tingkat kerawanan rendah, level 3 dan 4 adalah tingkat kerawanan sedang dan level 5 dan 6 merupakan tingkat kerawanan tinggi.

Diketahui ada 15 kabupaten/kota yang masuk dalam level 6 atau dengan level kerawanan tertinggi secara nasional.

Salah satunya daerah yang masuk dalam level kerawanan tertinggi nasional tersebut adalah Kabupaten Lombok Tengah dengan skor kerawanan mencapai 73,25.

Komisioner Bawaslu Provinsi NTB, divisi Hukum, Data dan Humas, Suhardi yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (26/2) membenarkan bahwa Lombok Tengah salah satu daerah yang masuk kategori dengan tingkat kerawanan tinggi dalam IKP Bawaslu RI. Karena itu, Lombok Tengah diberikan atensi tinggi oleh Bawaslu NTB dalam Pilkada serentak 2020 ini.

“Meskipun di sana tidak ada petahana yang maju, tapi dengan hasil IKP ini tentu jadi atensi kita. Salah satu yang akan kami soroti betul adalah soal integritas penyelenggara. Karena kita tahu pada Pemilu 2019 kemarin, integritas penyelenggara mendapat catatan penting,” katanya.

Menurut Suhardi, hasil IKP tersebut tentu tidak lagi begitu saja, melainkan punya dasar. Sehingga Lombok Tengah kemudian masuk dalam level dengan tingkat kerawanan tertinggi. Karena itu Bawaslu NTB juga akan melakukan langkah-langkah antisipatif untuk meminimalisir potensi-potensi kerawanan tersebut.

“Kita akan lebih kita intensifkan, pastikan penyelenggara kemarin yang diberikan sanksi tidak masuk lagi sebagai penyelenggara terutama di tingkat kecamatan. Sebagai bentuk antisipasi juga kita harapkan dukungan stakeholder terkait, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk memastikan bahwa proses Pilkada ini dalam rangka ibadah bersama,” katanya.

Dikatakan Suhardi, Bawaslu mempunyai tugas dalam pengawasan dan pencegahan. Dalam konteks pencegahan dan pengawasan Pemilu, maka diperlukan upaya pemetaan yang komprehensif terkait potensi pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, serangkaian kajian diperlukan untuk memenuhi kebutuhan publik dan stakeholders akan informasi yang akurat dan valid terutama atas kemungkinan kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu.

“IKP ini bertujuan sebagai bahan perumusan kebijakan, penyusunan program dan strategi dalam konteks pengawasan serta pencegahan pelanggaran Pemilu. Selain itu, IKP juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi seluruh pemangku kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 untuk menyiapkan langkah antisipatif atas potensi kerawanan Pilkada Serentak 2020. Disamping itu, melalui pendekatan pencegahan, IKP dibutuhkan sebagai instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan di Indonesia yang hendak melangsungkan Pilkada Serentak pada tahun 2020. Harapannya segala bentuk potensi kerawanan dapat diantisipasi, diminimalkan, dan tercegah,” katanya.

Selain Kabupaten Lombok Tengah, beberapa daerah lain di NTB juga masuk dalam level kerawanan tertinggi. Diantaranya adalah Kabupaten Sumbawa dengan skor 52,19, kemudian Kabupaten Dompu dengan skor 50,85, selanjutnya Kabupaten Bima dengan skor 48,77 dan Kota Mataram dengan skor 48,55. Dalam upaya pencegahan pelanggaran dan pengawasan penyelenggaraan pilkada secara maksimal dibutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan.

IKP Pilkada 2020 tersebut diambil dari pengukuran atas empat dimensi dan 15 subdimensi yang mencerminkan kerawanan penyelenggaraan Pilkada. Empat dimensi yang diukur dalam IKP Pilkada 2020 adalah pertama dimensi konteksi sosial dan politik dengan subdimensi keamanan lingkungan, otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara, dan relasi kuasa di tingkat lokal. Kedua dimensi pemilu yang bebas dan adil dengan subdimensi hak pilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemilu, dan pengawasan pemilu. Ketiga dimensi kontestasi dengan subdimensi hak politik, proses pencalonan, dan kampanye calon; dan keempat dimensi partisipasi dengan subdimensi partisipasi pemilih, partisipasi partai politik, dan partisipasi publik. (ndi)

“Padahal, Ketum terpilih telah menegaskan tidak ada gerakan (seperti ini). Demi rekonsiliasi kader. Kalaupun beda pilihan di kongres, apa yang salah? Di AD/ART, masing-masing ketua DPD diberikan hak untuk memilih. Kita memilih tokohtokoh terbaik partai. Apa yang salah?” serunya.

Eva Zainora menilai, keputusan menunjuk Plt ini tidak memiliki landasan aturan di AD/ ART PAN. Apalagi, ujarnya, lima ketua DPD ini adalah kader-kader partai yang telah dianggap sebagai kader terbaik, dan telah lama berkiprah di PAN. “Apakah hanya karena perbedaan pilihan di kongres, itu alasan pemecatan kami. Itu kan tidak betul. Yang ingin kita benahi, ya cara-cara seperti ini,” ujarnya.

BJS menilai, jika diteruskan, keputusan menunjuk Plt ini bisa memengaruhi kesiapan PAN dalam menghadapi perhelatan Pilkada 2020. Empat dari lima Ketua DPD PAN yang diberhentikan, akan dibutuhkan untuk memberikan dukungan resmi saat pendaftaran di KPU nanti. “(Dukungan) jelas harus ketua definitif. KPU tidak menerima Plt,” tegasnya.

Yuliadin meambahkan, keputusan ini juga bisa membuat PAN berada dalam situasi tidak menguntungkan. “Di saat partai lain berkonsolidasi ke arah yang lebih baik, kita

(Suara NTB/why)

OPERASI JARAN - Sejumlah tersangka kasus pencurian yang ditangkap sepanjang Operasi Jaran 2020, Rabu (26/2) dalam pengamanan ketat aparat Polda NTB.

Kejahatan Konvensional

Minim Kasus di Kawasan Wisata Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menangkap 398 tersangka yang diduga terlibat dalam 307 kasus pencurian.

Para pelaku ini menempatkan perumahan sebagai sasaran favorit. Sementara di kawasan pariwisata makin berkurang.

Sebanyak 32 orang tersangka menjadi buruan utama sepanjang Operasi Jaran 2019 yang berlangsung selama dua pekan terakhir. Anak-anak pun ikut terlibat. Sebanyak 19 anak di bawah umur juga menjadi tersangka pencurian.

“DPO (daftar pencarian orang) yang selama ini kabur yang dicari-cari dari tahun sebelumnya,” ungkap Kapolda NTB Irjen Pol Tomsi Tohir, Rabu (26/2) kemarin didampingi Direktur Reskrimum Polda NTB AKBP Hari Brata, dan Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto. Total barang bukti yang disita yang tujuh mobil, 108 sepeda motor, 34 bilah senjata tajam,

dua senpi rakitan, 9 jenis perhiasan, 53 ekor hewan ternak, dan uang tunai Rp7,641 juta.

Pengungkapan kasus pencurian di awal tahun 2020 ini meningkat. tahun 2019 lalu, hanya 254 kasus yang berhasil diungkap dengan 167 tersangka dijebloskan ke penjara.

“Peningkatan cukup signifikan,” kata Tomsi. Paling banyak terjadi di wilayah hukum Polresta Mataram dengan 104 kasus, Polres Lotim 87 kasus, Polres Loteng 58 kasus, Polres Lobar 51 kasus, Polres Bima kota 23 kasus, Polres Dompu 16 kasus, Polres Lombok Utara dan Polres Sumbawa masing-masing 12 kasus, Polres Sumbawa Barat 11 kasus, dan Polres Bima 10 kasus.

Kasus 3C Turun 60 Persen Pencurian konvensional bobol rumah mendominasi modus operasi para tersangka. sasarannya barang berharga seperti alat-alat elektronik dan perhi-

asan. Menyusul kemudian sepeda motor. “Sampai saat ini tidak ada korban dari turis asing,” kata Tomsi. Dia menambahkan, sasaran pencurian ataupun begal sampai kini nihil di kawasan pariwisata. Begitu juga yang menggunakan modus melukai korban demi merampas harta benda.”Awal tahun ini kasus menurun 60 persen. Itu pertanda baik mudahan kondisi ini bisa terus dijaga,” ucapnya.

Kondisi aman dari kejahatan konvensional, imbuh Kapolda, dapat mendongkrak daya tawar pariwisata. Sebab, keamanan adalah taruhan besar bagi daerah yang mengandalkan pariwisata sebagai program unggulannya. “Kita yakinkan keamanan ini jauh semakin baik, sangat signifikan. Masyarakat kita ini bisa dan mampu jaga daerah wisata dengan baik. Kegiatan patroli rutinnya kita tingkatkan untuk bisa memberikan rasa aman dan nyaman,” tandas Tomsi. (why)

Mataram (Suara NTB) – Penyelidikan kasus pembunuhan Mrs X di Senggigi, Batulayar, Lombok Barat belum membuahkan hasil.

Identifikasi jenazah masih sumir. Apalagi mencari pelakunya. Penyidik kekurangan data dan bukti-bukti.

Direktur Reskrimum Polda NTB AKBP Hari Brata menyebutkan bahwa pihaknya masih mengembangkan proses penyelidikan. “Tidak ada kasus ditutup,” tegasnya dikonfirmasi Rabu (26/2) kemarin.

Analisa sejauh ini, korban diduga adalah warga yang menetap di Pulau Lombok. Bukti-bukti tidak menunjukkan korban adalah pelancong yang berlibur ke Senggigi. “Kecil kemungkinan. Tanda-tanda bukan orang pendatang,” bebernya. Penyidik masih berupaya mengungkap identitas korban lebih dulu sebelum beralih mencari pelakunya. Yang terkini, dengan mengandalkan analisa Pusinafis Polri terhadap sidik jari dan pengenalan wajah korban. Data diambil dari autopsi korban.

“Dari sketsa wajah juga belum bisa terungkap. Wajahnya sudah rusak. Kita buka informasi dari masyarakat apabila nanti ada yang mengaku keluarganya. Kita cocokkan dengan data yang kita punya,” jelasnya. Dari hasil autopsi, mayat perempuan yang kini diidentifikasi sebagai Mrs X ini diperkirakan berusian antara 17 sampai

(Suara NTB/dok)

Hari Brata 30 tahun. Tinggi badan khas ras Mongoloid yakni antara 158 sampai 160 cm.

Perempuan berkulit sawo matang ini ditemukan dalam kondisi sudah jadi mayat yang meninggal empat hari sebelumnya. bukti yang didapat sejauh ini masih hanya pada pakaian yang melekat di tubuh jenazah. Mrs X menggunakan mengenakan celana tanggung berwarna merah muda. Juga celana pendek bergambar Hello Kitty. Diberitakan sebelumnya, mayat Mrs X ditemukan pemancing di jurang tepi Jalan Raya Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, Rabu (5/2) petang sekitar pukul 21.00 Wita. Mayat tersebut terbungkus dalam kantong plastik hitam. Tubuh korban berlumur semen dan tertekuk dengan ikatan kawat. (why)

Buron 10 Tahun, Terpidana Kasus Kapal Ditangkap Kejati NTB Mataram (Suara NTB) Terpidana kasus korupsi pengadaan kapal di Dompu ditangkap Rabu (26/2) sore kemarin. Terpidana Kartono, ditangkap tanpa perlawanan di Dusun Medana Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara setelah buron selama 10 tahun. Dia terlibat kasus korupsi pengadaan kapal senilai Rp700 juta lebih.

Kartono ditangkap di rumahnya di dusun tersebut setelah pencarian panjang tim Tangkap Buron (Tabur) Kejati NTB. Selama ini terpidana diketahui berpindah pindah untuk menghindari kejaran petugas kejaksaan. “Penangkapan dilakukan oleh Tim Tabur Kejaksaan Tinggi NTB yang sebelumnya melakukan koordinasi dengan Polsek Pemenang,” kata juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH sore kemarin.

Kartono yang sudah tak berdaya, digiring ke luar dari rumahnya sekitar pukul 15.00 Wita. Setelah menempuh waktu sekitar satu jam dari Lombok Utara, rombongan tim Tabur tiba di ruangan Intelijen Kejati NTB, terpidana Kartono

langsung diinterogasi. Saat hendak diwawancarai, pria berperawakan tegap ini enggan berkomentar. “Saya tidak ada waktu untuk wawancara dengan wartawan. Kami tidak butuh wartawan,” tolaknya.

Proses pengejaran kartono berlangsung tanpa menimbulkan gaduh di kampung tersebut.

Awalnya saat tim tiba di rumah terpidana, tidak menemukan yang bersangkutan. Tim hanya menemukan istri terpidana. Selanjutnya tim meminta istri terpidana menghubungi via telepon untuk pulang. Tak butuh waktu lama, Kartono tiba dan langsung diamankan tim dengan digiring ke mobil yang sudah disiapkan.

Sebagai ulasan, terpidana Kartono selaku Direktur CV. Pangesti bersama terdakwa dua Ir. H. Zulkarnaen dan Iwan Iskandar , Moh A Rajak, Arifin, S.Sos dan Raodah Ismail yang disidangkan dalam perkara lain, terlibat dalam pengadaan pembuatan 2 unit Kapal Perikanan dan Kelautan dengan kontrak sebesar Rp. 759.000.000. Sumber anggaran dari DIPA DAK Pemkab Dompu Tahun Anggaran 2006. Setelah melalui pros-

es pelelangan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sejak tanggal 31 Agustus 2006, sampai dengan tanggal 31 Oktober 2006 diperoleh calon pemenang atas nama CV. PANGESTI JAYA MARINE yang kemudian ditetapkan sebagai pemenang oleh Pejabat Pembuat Komitmen Iwan Iskandar API dengan Surat Nomor: 523/371/2006 tanggal 3 Oktober 2006.

Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Iwan Iskandar dan Pihak Kedua Terdakwa Kartono selaku Direktur CV. Pangesti dengan Harga borongan sebesar Rp.759.000.000. “Setelah kapal diserahkan dengan laporan 100 persen, namun pada kenyataannya terdapat penyimpangan,” ujar Dedi Irawan. Sejumlah penyimpangan yang ditemukan diantaranya, gambar rancang bangun kapal dan data kelengkapan tidak diteliti dan diperiksa. Pengerjaan kapal tidak diawasi oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal.

Selain itu, penyerahan kapal tidak didahului dengan pengajuan kondisi teknis dan kesela-

(Suara NTB/ars)

EKSEKUSI - Terpidana Kartono digiring penyidik Kejaksaan ke mobil tahanan untuk menjalani eksekusi setelah 10 tahun kabur. matannya. Kapal itu bahkan pu Tanggal 05 Agustus 2008. tidak dilengkapi dengan serti- Dalam putusan itu, menyatakan fikat keselamatan. “Atas per- Terdakwa Kartono telah terbukbuatannya, merugikan keuangan ti secara sah dan meyakinkan negara sebesar Rp.759.000.000,” bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebut Dedi Irawan. dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama emKabur Jelang Eksekusi Terdakwa diketahui kabur pat tahun. Selain itu, menghumenjelang dieksekusi oleh Jaksa kum terdakwa membayar denda Penuntut Umum (JPU) setelah sebesar Rp200.000.000 dan subputusan kasasinya turun dari sider enam bulan kurungan.

MA. Terdakwa awalnya menga- Menghukum terdakwa memjukan banding hingga kasasi atas bayar uang pengganti sebesar Putusan Pengadilan Negeri Dom- Rp75.000.000. (ars)

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Pemprov NTB berkeinginan mengurangi bahkan 12345678901234567890123456789012 menghilangkan petani tembakau swadaya. Seluruh 12345678901234567890123456789012 petani swadaya ini diharapkan menjadi binaan penuh 12345678901234567890123456789012 perusahaan-perusahaan pembeli tembakau. Hal ini 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan 12345678901234567890123456789012 Provinsi NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M. Si kepada Suara 12345678901234567890123456789012 NTB, Rabu (26/2) kemarin.

12345678901234567890123456789012 Musim tanam tahun 2019 lalu, terdapat sebany12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ak 10.000 hektar areal tanam petani binaan perusa12345678901234567890123456789012 haan dan 14.000 hektar areal tanam petani tem12345678901234567890123456789012 bakau swadaya. Akibatnya, tembakau hasil produk12345678901234567890123456789012 si petani swadaya tak bisa terserap maksimal. Un12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tuk itu, Pemprov telah merencanakan akan menda12345678901234567890123456789012 tangi Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI 12345678901234567890123456789012 bersama Komisi II DPRD NTB untuk meminta 12345678901234567890123456789012 kembali penegasan pemerintah pusat, bahwa tahun 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 2020 tidak lagi ada petani swadaya.

12345678901234567890123456789012 Selain itu, Pemprov NTB juga akan meminta pe12345678901234567890123456789012 merintah pusat malaksanakan komitmennya seperti 12345678901234567890123456789012 diatur dalam Permentan No 34 Tahun 2019 tentang 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 pembatasan impor. Kuota impor diberikan kepada 12345678901234567890123456789012 perusahaan dengan ketentuan 1 tembakau impor, 2 12345678901234567890123456789012 tembakau lokal. “Dengan begitu, pembelian tembakau 12345678901234567890123456789012 dalam negeri dapat dioptimalkan. Impor boleh, tapi 12345678901234567890123456789012 produksi lokal harus prioritas. Ini yang akan kita min12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ta kepada Kementerian Pertanian,” ujarnya.

12345678901234567890123456789012 Kepada Suara NTB, H. Husnul Fauzi Rabu (26/26) 12345678901234567890123456789012 kemarin menambahkan, melalui Kementerian Perta12345678901234567890123456789012 nian, diharapkan kuota pembelian tembakau di dalam 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 negeri oleh perusahaan-perusahaan tembakau agar 12345678901234567890123456789012 ditambah. Artinya, dengan memaksa perusahaan tem12345678901234567890123456789012 bakau melakukan kemitraan dengan petani saat ini, 12345678901234567890123456789012 otomatis kuota pembeliannya juga akan bertambah.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Pemprov NTB juga tengah merevisi Perda No. 6 12345678901234567890123456789012 Tahun 2006 tentang pertembakauan ini. Dalam Per12345678901234567890123456789012 da yang ada, diatur bahwa perusahaan diwajibkan 12345678901234567890123456789012 mengakomodir 20 persen petani swadaya, dari total 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 jumlah pembeliannya. “Draf revisi Perdanya sudah 12345678901234567890123456789012 masuk ke Biro Hukum, dan Insya Allah sebelum pem12345678901234567890123456789012 belian tembakau oleh perusahaan, Perda ini sudah 12345678901234567890123456789012 bisa berlaku. Didalamnya, kalau misalnya kita min12345678901234567890123456789012 ta 40 persen diakomoodir petani swadaya, apakah 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tidak berat,” kata H. Husnul.

12345678901234567890123456789012 Dengan dorongan pemerintah pusat dan pemerin12345678901234567890123456789012 tah daerah melalui kebijakannnya, diharapkan tata 12345678901234567890123456789012 kelola usaha tembakau virginia Lombok akan se12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 makin lebih baik. Berdasarkan informasi yang di12345678901234567890123456789012 terimanya, kuota pembelian tembakau tahun ini 12345678901234567890123456789012 akan berkurang lagi dari pembelian tahun 2019.

12345678901234567890123456789012 Tahun lalu, luas areal tanam mencapai 24.000 hek12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tar, atau produksi hampir mencapai 40.000 ton.

12345678901234567890123456789012 Tahun ini, penyusutan areal tanam diperkirakan 12345678901234567890123456789012 menjadi 17.000 hektar, atau 18.000 hektar dengan 12345678901234567890123456789012 tingkat produksi hingga 32.000 ton. “Jangan sampai 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 semangat petani tembakau hilang. Mau diganti pakai 12345678901234567890123456789012 apa tanaman tembakau ini? belum ada komoditas lain 12345678901234567890123456789012 yang menyamai tembakau,” katanya. Karena itu, lima 12345678901234567890123456789012 perusahan yang melakukan pembinaan kepada petani 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 dari 20 perusahaan yang ada, tahun 2020 ini akan dite12345678901234567890123456789012 kan untuk seluruhnya melakukan kemitraan. 20 peru12345678901234567890123456789012 sahaan ini yaitu, PT. Sadhana Arifnusa, PT. Bentoel, 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 PT. Djarum, UD. Nyoto Permadi, PT. IDS, CV. AOI, CV. 12345678901234567890123456789012 Budi Jaya Sentosa, PR. SUkun, UD. SUpianto, KUD. 12345678901234567890123456789012 Tunggal Kayun, CV. Sumber Rejeki, CV. Bintang Emas, 12345678901234567890123456789012 Pakavina, CV. Yes Agro, CV. Karya Bersama Sejati, 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 CV. Kalimas Kencana, UD. Surya Tembakau, PT. IKP, 12345678901234567890123456789012 PT. Maruta Ajitama, CV. Kusuma Jaya. (bul) 12345678901234567890123456789012

Pemprov Ingin Kurangi Petani Tembakau Swadaya

SUARA NTB

Pelaku Usaha Perlu Aktif Manfaatkan Diskon Harga Tiket Pesawat Mataram (Suara NTB) – Dampak penyebaran virus corona yang cukup besar terhadap sektor pariwisata menjadi perhatian pemerintah pusat. Hal tersebut ditunjukkan dengan keputusan penurunan harga tiket pesawat melalui diskon hingga 50 persen untuk beberapa destinasi wisata super prioritas, termasuk menuju Lombok.

Menanggapi rencana tersebut, pelaku usaha pariwisata NTB menyatakan siap memanfaatkan akomodasi yang diberikan pemerintah. Terlebih diskon akan diberikan mulai Maret hingga tiga bulan ke depan, yang mana masih termasuk dalam low season. Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) NTB, Awanadhi Aswinabawa, menerangkan pelaku industri pariwisata perlu bersiap-siap dan mengantisipasi hal tersebut. “Sudah dikasi bantuan seperti ini, kita jangan diam-diam saja,” ujarnya, Rabu (26/2).

Menurut Awan dengan adanya diskon tiket pesawat terse-

but pelaku industri pariwisata, khususnya agen perjalanan, dapat bergerak dengan lebih luas.

Terlebih diskon tersebut khusus diarahkan untuk Lombok, di mana respon aktif untuk membuat paket-paket promosi perlu segera diperbanyak. Diskon tersebut akan menyasar peningkatan kunjungan wisatawan domestik. Selain itu, percepatan penyusunan paket juga perlu menjadi perhatian mengingat diskon harga tiket pesawat tidak hanya diberikan untuk tujuan Lombok, melainkan sembilan destinasi lainnya seperti Batam, Denpasar, Yogyakarta, Labuan Bajo, Malang,

Manado, Danau Toba, Tanjung Pandan, dan Tanjung Pinang.

“Jadi dari Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD), Dinas Pariwisata, semua bergerak dan masing-masing asosiasi duduk bersama dibuat rumusannya,” ujar Awan. Diterangkannya sampai saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan secara tertulis terkait diskon tiket pesawat tersebut. Namun berdasarkan sistem, penurunan harga tiket disebutnya telah berlangsung sejak akhir Januari lalu. Diterangkan Awan, pihaknya juga merencanakan pertemuan dengan pihak maskapai

Mataram (Suara NTB) Dalam rangka memeriahkan momen awal tahun 2020, Telkomsel menggelar Program Nonton Bareng (Nobar) Film Milea : Suara Dari Dilan sekaligus Meet & Greet para pemeran utamanya di Mataram. Pelanggan yang berminat untuk ikut nobar, dapat mengakses layanan *500*40# dari Telkomsel. Selain berisi info-info eksklusif tentang film MILEA, layanan ini juga menyediakan NSP (Nada Sambung Pribadi) eksklusif.

Aktivasi layanan ini, dapat dilakukan di stand Telkomsel yang tersedia di GraPARI Telkomsel, Jl. Pejanggik No.47F, Cakranegara, Kota Mataram. Manager Telkomsel Branch Mataram, Sandy Adyat mengatakan, event ini diadakan, selain sebagai wujud apresiasi kami kepada pelanggan setia Telkomsel di wilayah Mataram, terutama di segmen remaja, baik siswa sekolah maupun mahasiswa, juga sebagai sarana memperkenalkan layanan konten eksklusif MILEA, dengan mengakses layanan *500*40.”

Hadir bersama Sandy Adyat dalam Meet & Greet film Milea, adalah pemeran Milea dan Anhar, Vanesha Prescilla dan Giulio Parengkuan, yang membuat suasana Meet & Greet di Lombok

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/bul)

bok Barat, H. Fauzan Halid mengatakan, Lombok Barat sebagai daerah peraih penghargaan TPID tahun 2019, salah satunya karena baiknya pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan TPID Kabupaten Lombok Barat. Untuk mengintervensi pengendalian inflasi, sejumlah bantuan kepada kelompok diberikan oleh Bank Indonesia. Juga pendampingan, sehingga suplay dan demand dapat dikendalikan dengan baik.

Misalnya, pemberian bantuan bibit kepada kelompok dan desa-desa untuk komodi-

tas utama penyumbang inflasi. Bergandengan bersama Dinas Pertanian Lombok Barat dan Ketahanan Pangan. Selain itu, pengendalian inflasi juga dilakukan dengan aktif memantau perkembangan harga di pasaran.

Sebelumnya, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB, sekaligus Sekretaris TPID NTB, Achris Sarwani menyampaikan beberapa strategi pengendalian inflasi yang dilakukan di NTB, dan Kabupaten Lombok Barat.

Menurutnya pengendalian inflasi di daerah sangat dipen-

garuhi oleh suplai atau ketersediaan komoditas. Sedangkan di sisi lain, setiap daerah tidak bisa memproduksi seluruh kebutuhan pokoknya secara mandiri sehingga sangat membutuhkan supply dari daerah lain.

Pengendalian inflasi di suatu daerah tidak bisa hanya ditangani sendiri oleh daerah tersebut, perlu kerjasama dan koordinasi antar daerah agar pengendalian harga dapat berjalan dengan lebih efektif dan optimal. Achris menjelaskan bagaimana pengendalian inflasi dilakukan dengan cara-cara biasa dan tidak biasa. Yang biasa misalnya, pemberian bantuan bibit komoditas dapur hidup kepada rumah tangga untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga. Manajemen kuota penjualan komoditas di dalam dan luar daerah diatur bersama stakeholders.

Sehingga tidak terjadi kekurangan stok di dalam daerah dan harga melambung.

Pada hari-hari besar keagamaan, pengendalian inflasi dilakukan dengan pendekatan tokoh agam untuk mensyiarkan berbelanja sesuai kebutuhan, konsumsi sesuai kebutuhan. Atau yang intinya adalah pengendalian hawa nafsu. “Kita harapkan dengan adanya kerjasama ini, kita bisa mengetahui di daerah tertentu kelebihan pasokan atau kekurangan pasokan komoditas apa, sehingga proses distribusi bisa dilakukan dengan lancar dan tepat,” demikian Achris. (bul)

Residivis Pesta Sabu Gunakan Motor Dinas Mataram (Suara NTB) – Empat orang diamankan dari tepi Jalan Raya Sayang-Sayang, Cakranegara, Mataram. Salah satunya, M. Residivis kasus narkoba ini tertangkap tangan hendak membeli sabu. Jauh-jauh dari Tanjung, Lombok Utara menggunakan motor dinas Pemda KLU. Kasatresnarkoba Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa, Rabu (26/2) kemarin mengatakan, M bersama tiga

kawan lainnya. “Mereka berempat baru selesai pesta narkoba,” terangnya.

M baru bergabung dengan dua orang lainnya pada Selasa (25/2) sore kemarin. M datang dengan Kawasaki KLX bernomor polisi DR 2734 GU. Motor itu terdaftar sebagai motor dinas Kantor Camat Gangga, Lombok Utara. “Yang bersangkutan membawa motor dinas. Setelah diinterogasi, dia mengaku punya istri yang berdinas di salah satu instansi di KLU sebagai Kasi.

tas lainnya tidak disiapkan dengan baik. “Intinya harus bisa efektif agar sesuai. Ini harus kita sambut. Harga tiket turun 50 persen bagus dan perlu direalisasikan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pemerintah pusat memberikan diskon harga tiket pesawat untuk memulihkan sektor pariwisata dari dampak penyebaran virus corona. Melalui Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, diskon tersebut diatur sebesar 25 persen untuk penumpang dalam satu pesawat. Potongan harga yang diberikan dibagi menjadi tiga kategori. Yaitu diskon 45% dari harga tiket yang diberikan untuk penerbangan maskapai full service, diskon 48 persen untuk pesawat medium class, dan diskon 50 persen untuk pesawat low cost carrier. (bay)

NONTON BARENG - Acara Nonton Bareng Film Milea Suara Dari Dilan di CGV Cinemas Transmart Mataram, bersama pemeran utamanya, Milea.

Astoria Hotel, Rabu (26/2) ke- Nonton Bareng di CGV Cinemas Vanesha dan Nandan yang di- kalah seru, dengan dihadiri ratumarin semakin meriah. Acara Transmart Mataram bersama lakukan setelahnya pun, tidak san penggemar film Milea. (bul)

KERJASAMA - Kepala BI NTB, Achris Sarwani (kanan) menyaksikan kerjasama Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid dengan Bupati Bangli, I Made Gianyar terkait distribusi dan pemasaran pangan, dan disaksikan perwakilan BI Bali, Sapto Widyatmiko Selain itu, sebagai daerah penghasil, Bangli juga membutuhkan pasar bagi berbagai produksi pertaniannya. Harapannya, dengan semakin terbukanya pasar, harga-harga menjadi tak anjlok saat produksi tinggi dan tidak naik signifikan, saat produksi berkurang. “Karena itu, bagaimana caranya petani mendapatkan hasil, masyarakat juga tidak rugikan harga. Supaya keduanya stabil.

Saya tertarik TPID melibatkan tokoh agama, tokoh adat, itu belum kami lakukan untuk pengendalian inflasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Lom-

dan pelaku usaha perhotelan untuk membahas lebih jauh potongan harga yang diberikan. Hal itu untuk membangun kerjasama dan menyelaraskan diskon harga tiket pesawat dengan komponen paket pariwisata lainnya.

“Kalau kita bergerak sendiri hasilnya cuma disitu-situ saja. Kalau kita bergerak frontal dan masif, ya, sebagai destinasi prioritas secara keseluruhan akan lebih efektif,” ujar Awan. Dengan adanya bantuan dari pemerintah tersebut, kesiapan destinasi juga diharapkan mendapatkan perhatian. Persiapan yang menyeluruh disebut Awan akan memotivasi wisatawan agar datang ke Lombok. Mengingat harga tiket pesawat yang murah bukan satu-satunya andalan dalam promosi pariwisata, jika destinasi dan fasili-

Telkomsel Hadirkan Milea di Mataram

Pemda Bangli Ingin Contoh Cara NTB Kendalikan Inflasi Giri Menang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bangli, Provinsi Bali melakukan kunjungan kerja untuk pengendalian inflasi ke Kabupaten Lombok Barat, Kamis (26/2). kunjungan kerja ini sekaligus menjadi agenda utama penandatanganan kerjasama di bidang distribusi dan pemasaran pangan.

Pemda Bangli datang dipimpin langsung Bupatinya, I Made Gianyar bersama perangkat daerahnya, didampingi perwakilan dari Bank Indonesia Bali, Sapto Widyatmiko. Kunjungan ini ditemui langsung Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid, bersama Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani. Bupati Bangli dalam kesempatan ini menyampaikan soal potensi daerahnya sebagai penghasil pertanian dari konteks luas.

Bangli dikenal sebagai penghasil telur, kemudian komoditas pertanian hortikultura.

Hasil produksi telur di Bangli tidak sedikit yang didistribusikan ke NTB dan paling besar pasarnya adalah Kabupaten Lombok Barat.

Disatu sisi, sebagai sentra ternak, Bangli juga membutuhkan bahan baku untuk pakan.

Misalnya dedak dan jagung.

Kedua daerah ini sudah membangun kerjasama usaha simbiosis mutualisme. “Kerjasama antar pengusaha sudah ada, dan sudah berjalan lama.

Ndak enak, kalau pemerintah daerahnya tidak bekerjasama formal,” ujarnya.

Halaman 9

Kendaraan tersebut masih diamankan,” kata Adi. Adi menambahkan, pihaknya masih mendalami peran masing-masing mereka yang diamankan tersebut. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. “M ini residivis. Sekarang lagi masa rehab,” bebernya. Sehari sebelumnya, buron pengedar narkoba RA (20) kepergok di Lingsar, Lombok Barat di sebuah rumah yang sering dijadikannya sebagai tempat pesta narkoba. “Sudah seminggu dia

kabur sejak penggerebekan pertama,” sebut Adi. Tersangka ini ditangkap dengan barang bukti 1,98 gram sabu. RA sepekan sebelumnya sudah digerebek di rumahnya di Karang Bagu, Karang Taliwang, Cakranegara, Mataram. Namun, warga sekitar melempari polisi.

RA pun mengambil kesempatan dengan kabur lewat gorong-gorong. Pengejaran belum selesai.

Namun polisi sudah kehilangan jejak. Rupanya, RA

menyamar menjadi petani di persawahan.

Dia meminjam topi dan celurit.

“Pura-pura nyabit. Dia tetap diam di sana. Sampai makanan dibawakan ibunya,” bebernya. Begitu ditangkap, RA pasrah. “Dia juga positif konsumsi sabu. Dia sudah mulai nyabu sejak SD. Tersangka RA dijerat dengan pasal 112 dan atau pasal 127 UU RI No35/2009 tentang narkotika yang ancaman penjaranya paling lama 20 tahun. (why)

Bursa Efek Ingin Tambah 4.000 Investor Saham Baru di NTB fasilitasi masyarakat berinMataram (Suara NTB) Bursa Efek Indonesia di vestasi di pasar modal. SeMataram ingin memperbany- muanya menyediakan produk ak jumlah investor saham di investasi syariah,” demikian Provinsi NTB. Selama set- penjelasan Ngurah.

Untuk meningkatkan jumlah ahun ini, diharapkan tumbuh investor NTB di pasar modal, BEI 4.000 investor saham baru.

Hingga saat ini, terdapat bekerjasama dengan OJK akan 7.000 investor saham di provinsi intens melakukan sosialisasi. ini, Kepala BEI Mataram, Gusti Sekaligus mengupayakan pemNgurah Putra Sandiana meng- bentukan perusahaan efek daerharapkan akan tembus menca- ah, melibatkan perusahaan milik daerah yang ada di NTB. “Mispai 11.000 investor saham.

“Walaupun situasi saat ini alnya, kerjasama dengan Bank tantangan ekonomi tidak kecil. NTB Syariah untuk memfasiliKami masih sangat optimisme tasi masyarakat jual beli produk untuk mencari sebanyak-ban- di pasar modal. Sedang mengayaknya investor,” katanya ke- rah ke sana,” jelas Ngurah.

Selain itu, BEI Mataram pada Suara NTB, Rabu (26/2) kemarin. Berbagai upaya dan juga akan melakukan pendalastrategi dilakukan untuk mey- man pemahaman kepada akinkan dan mengajak masya- masyarakat tentang investasi rakat untuk berinvestasi sa- di pasar modal. Dengan hadirnham sebagai investasi resmi ya salah satu produk investasi yang diawasi ketat oleh Otori- yang disebutnya ETF (Exchange tas Jasa Keuangan (OJK). Traded Fund). ETF adalah RekMasyarakat menurutnya jan- sa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang unit penygan ragu untuk investasi ini.

Salah satu jenis investasi ertaannya diperdagangkan di yang menjanjikan dan banyak Bursa Efek. Meskipun ETF diminati terutama oleh masya- pada dasarnya adalah reksa rakat di kota-kota besar adalah dana, produk ini diperdagangsaham. Saham adalah surat kan seperti saham-saham yang berharga yang merupakan tan- ada di bursa efek. ETF merupada bukti kepemilikan peroran- kan penggabungan antara ungan atau badan usaha sebagai sur reksa dana dalam hal penpenyertaan modal pada sebuah gelolaan dana dengan mekanperusahaan. Dengan memiliki isme saham dalam hal transakselembar saham saja, artinya si jual maupun beli. (bul) pemiliknya mempunyai satu bagian kepemilikan dari sebuah perusahaan.

Untuk memfasilitasi masyarakat berinvestasi saham ini, kata Ngurah saat ini ada 4 perusahaan sekuritas yang dinaungi oleh BEI Mataram.

Tiga diantaranya adalah sekuritas untuk investasi syariah di pasar modal. Yaitu, Phintraco Sekuritas, Philip Sekuritas, dan MNC Sekuritas.

Satunya lainnya adalah Kresna sekuritas juga telah mengantongi rekomendasi dari MUI untuk memfasilitasi investor secara syariah.

“Sudah ada empat perusahaan sekuritas di Mataram yang bisa mem- Gusti Ngurah Putra Sandiana

(Suara NTB/bul)

Kamis, 27 Februari 2020

SUARA NTB Kamis, 27 Februari 2020

PENDIDIKAN

Halaman 10

Pasar Kerja Masih Terbuka PROGRAM Studi (Prodi) Kedokteran Hewan (PKH) Universitas Pendidikan Mandalika Mataram (Undikma) merupakan satu-satunya Prodi Kedokteran Hewan yang pernah ada di NTB. Beruntung bagi masyarakat yang memilih jurusan ini mengingat pasar kerja lulusan ini masih terbuka lebar.

Humas Undikma Ismail Marzuki, SH., MH., menjelaskan, Prodi Kedokteran Hewan telah berdiri sejak tahun 2001.

Saat itu prodi ini masih di bawah Universitas Nusa Tenggara Barat (UNTB). Namun kini ber(Suara NTB/ist) gabung merger dengan IKIP Ismail Marzuki Mataram yang berubah nama jadi Undikma. “Dan sampai sekarang menjadi satu-satunya PKH di NTB,” ujarnya, Rabu (26/2).

Diungkapkannya, sama seperti prodi lainnya, Prodi Kedokteran Hewan juga memiliki dosen yang berkualifikasi akademik S2 Kedokteran Hewan dan ditunjang dengan fasilitas yang lengkap.

“Lulusan PKH memiliki lapangan kerja yang luas seperti di rumah sakit hewan, badan karantina hewan, industri pakan ternak, pegawai pemerintah di sektor peternakan, wirausaha bidang peternakan, dan banyak lagi yang lainnya,” sambungnya.

Di samping itu, prodi ini juga memiliki Rumah Sakit Hewan Pendidikan (RSHP) yang berada di Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Keberadaan RSHP ini sebagai tempat praktik langsung bagi seluruh mahasiswa Prodi Kedokteran Hewan. Misalnya praktik bedah Ovariohisterektomi (OH) dan Orchiectomy pada Hewan Kecil). Dengan keberadaan RSHP ini tentu saja akan menambah daya kualitas mahasiswa secara nyata. Karena di samping memahami secara teoritis, juga tentu saja dituntut menguasai materi praktikum yang nantinya akan digunakan pada saat berada di lapangan pekerjaan. (dys)

Dikbud Wacanakan Rotasi Kelas Berkala Mataram (Suara NTB)Aspek pertemanan atau pergaulan jadi hal paling penting yang turut mendukung perkembangan keperibadian seseorang siswa. Bahkan tidak jarang, karena faktor pertemanan ini prestasi belajar siswa jadi meningkat. Pentingnya faktor pertemanan ini membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mewacanakan akan melakukan rotasi kelas secara berkala pada siswa-siswi SMA sederajat.

Plt. Kepala Dinas Dikbud NTB Dr. H. Aidy Furqan, MPd., melihat pentingnya dilakukan rotasi kelas secara berkala pada semua siswa. “Ada baiknya rotasi kelas itu dilakukan jangan sampai dari awal masuk hingga keluar itu saja temannya. Setiap semester bisalah dilakukan rotasi kelas,” ujarnya belum lama ini.

Menurutnya, siswa harus diberikan akses pergaulan seluasluasnya. Oleh karena itu, mereka harus diberi kesempatan bergaul dan berteman dengan setiap orang dalam lingkungan sekolahnya. Namun apa jadinya jika siswa sejak duduk di bangku kelas X hingga kelas XII duduk dan bergaul dengan teman satu kelas yang itu-itu saja. Kondisi ini tentu tidak memberikan kesempatan yang luas bagi mereka dalam bergaul.

“Karena semakin banyak teman yang bervariasi akan semakin banyak masukan dan banyak nuansa-nuansa yang bisa dia pelajari bersama yang lain,” sambung Aidy Furqan.

Dikatakan, bahkan dengan kondisi seperti ini bisa membuat para siswa dalam satu kelas membuat kelompok-kelompok atau geng yang justeru akan berdampak tidak sehat bagi mereka di lingkungan sekolah. Pembuatan kelompok gang di tengah-tengah siswa memunculkan sikap negatif, fanatisme pada kelompok, dan efek negatif lainnya yang justeru harus dihindari.

“Karena kalau di SMA 3 tahun dia bersama tidak punya teman yang lain tidak bisa berkembang dan itu bisa membuat mereka membuat geng-geng tertentu,” sambungnya.

Untuk itu dia berharap ide merotasi setiap kelas ini dapat disambut positif untuk membangun suasana kelas dan lingkungan sekolah yang kondusif. Sementara itu kata dia, wacana rotasi kelas tentu tidak dapat berlaku bagi siswasiswi SMK mengingat sifatnya yang khusus. “Kecuali kalau dia di SMK yang paralel kelasnya tidak bisa kita rotasi.

Hanya itu saja orangnya dalam satu kelas nah tentu pembinaan terus kita lakukan,” terangnya. (dys)

KB-TK Putra 1 Mataram Kunjungi Dinas LHK NTB Mataram (Suara NTB) KB-TK Putra 1 Mataram melaksanakan kunjungan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Selasa (25/2) lalu.

Kegiatan itu sebagai bagian dari pelaksanaan program puncak kegiatan tema pekerjaan melalui profesi polisi kehutanan.

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F., M.Si. Madani menyampaikan sangat mendukung kegiatan anak-anak untuk lebih mengenal lingkungan, menjaga kelestarian hutan sejak usia Dini. Ia juga berpesan kepada anak-anak untuk tetap membuang sampah pada tempatnya dan menjaga hutan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menebang hutan.

Kepala KB-TK Putra 1 Mataram, Hj. Yuniarti juga sangat menyambut baik imbauan kepala Dinas LHK yang juga telah memberikan arahan dan kesempatan untuk anak anak belajar tentang lingkungan pada polisi kehutanan. Anakanak juga diberikan kegiatan praktik memenjarakan sampah melalui ecobrick. “Anak-anak praktik langsung memenjarakan sampah ecobrick setelah mereka makan bersama, jadi sampah dari bekas bungkusan plastik yang mereka makan diubah menjadi ecobrick,” katanya.

Yuniarti mengatakan, anak-anak sangat antusias dalam melakukan kegiatan ecobrick dengan tim zero waste Dinas LHK. Kegiatan anak-anak ditutup dengan praktik melakukan kegiatan one day one trees, satu hari dengan menyemai benih pohon untuk di tanam di mana pun di jalanan untuk menjaga kelestarian air. Dengan begitu anak-anak praktik langsung cara menanam pohon juga.

Selain itu, anak-anak juga dijelaskan tentang cara kerja dan apa saja yang dilakukan oleh polisi kehutanan, seperti menjaga hutan, penangkaran satwa terlindungi, bahkan anak-anak juga diberikan gambaran jika hutan ditebang secara ilegal, dan akibatnya jika melakukan penebangan pohon sembarangan.

“Kegiatan ini juga sebagai kegiatan tindak lanjut maraknya terjadi banjir di berbagai wilayah. Maka KB-TK Putra 1 Mataram melakukan kegiatan pencegahan banjir sejak usia dini melalui pengenalan ke ahlinya melalui Dinas LHK Provinsi NTB,” kata Yuniarti. (ron)

(Suara NTB/ist)

KUNJUNGI - Peserta Didik KB-TK Putra 1 Mataram saat mengunjungi Dinas LHK NTB, Selasa (25/2).

(Suara NTB/ist)

UJI COBA - Guru SMAN 3 Mataram saat mengikuti uji coba tes AKM di laboratorium komputer sekolah, Rabu (26/2).

Tak Ikut AKM

Guru SMA Harus Diberikan Kesempatan Lagi

Mataram (Suara NTB) Gladi bersih Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun 2020 mengagendakan uji coba tes Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) bagi guru semua mata pelajaran. Namun ada sejumlah sekolah yang tidak ikut uji coba tersebut karena terlambat mendaftarkan guru. Dewan Pendidikan Provinsi NTB meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB untuk memberikan kesempatan lagi untuk uji coba AKM bagi guru.

Uji coba AKM bagi guru semua mata pelajaran SMA/MA dilaksanakan pada Rabu (26/ 2). Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, H. Rumindah ditemui di ruang kerjanya, Rabu (26/2) menduga keterlambatan sekolah mendaftarkan guru bisa jadi karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Oleh karena itu ia meminta kepada Dinas Dikbud NTB atau panitia UN agar memberikan kesempatan lagi kepada sekolah yang belum ikut uji coba AKM bagi guru.

“Harus diberikan kesempatan lagi untuk uji coba, suka atau tidak suka mereka akan alami semua, tidak boleh didiskriminasi, serta harus dicarikan waktu yang tepat,” kata Rumindah.

Rumindah menekankan, uji coba AKM bagi guru sangat penting dilakukan, karena sebagai persiapan untuk model

evaluasi pengganti ujian nasional di tahun 2021. Untuk diketahui, AKM merupakan bentuk evaluasi pengganti ujian nasional di tahun 2021 sesuai kebijakan Merdeka Belajar dari Kemendikbud. Selain asesmen kompetensi minimum, bentuk evaluasi lainnya yaitu survei karakter. Uji coba tes AKM bagi guru bertujuan untuk melatih guru mengenali bentuk asesmen tersebut.

“Saya melihat uji coba ini sebagai pembelajaran, makin banyak orang berlatih dia makin terampil, apapun itu, kalau dilatih itu sebagai persiapan, jadi apa pun bentuknya jangan lihat sebagai persoalan yang kecil, tapi dilihat secara serius, sekecil apapun,” tegas Rumindah.

Menurutnya, pengambilan waktu pelaksanaan uji coba tes AKM bagi guru kurang tepat,

karena bersamaan dengan gladi bersih UNBK. Mantan Kepala Dinas Pendidikan Lombok Barat ini mengatakan sebaiknya mencari waktu yang luang untuk guru mengikuti uji coba AKM. “Kan sebenarnya belum mendesak, bisa di bulan Juni.

Kalau sudah terlanjur tidak ikut, harus diberikan kesempatan lagi kepada guru untuk uji coba,” saran Rumindah.

Dari pantauan Suara NTB saat gladi bersih UNBK SMK pada minggu lalu, dan gladi bersih UNBK SMA/MA yang dimulai Senin (24/2) lalu, ada sejumlah sekolah yang terlambat mendaftarkan guru mengikuti uji coba AKM. Salah satunya di SMAN 4 Mataram, Kepala SMAN 4 Mataram, Drs. Jauhari Khalid ditemui di ruang kerjanya, Selasa (25/2) mengatakan ada kelalaian dari operator sekolah mengakibatkan

Hadapi Revolusi Industri 4.0

Ponpes Al-Umariyah Kembangkan Kemampuan Berbahasa Santri Mataram (Suara NTB) Bahasa menjadi salah satu elemen penting dari kemajuan negara. Penguasaan bahasa asing pada era saat ini jadi priorotas penting sebagai salah satu tuntutan zaman. Apalagi perkembangan revolusi industri 4.0 yang menuntut setiap orang memiliki kemampuan berbahasa asing.

Menyadari pentingnya penguasaan bahasa asing itulah, Pimpinan Pondok Pesantren AlUmariyah, Montong Razak, Batunyala, Lombok Tengah kini intensif mengembangkan kemampuan berbahasa asing terhadap para santri dan santriwati setempat.

Pimpinan Pondok Pesantren Al-Umariyah, TGH. Abdullah Zulfa, menegaskan seiring berkembangnya dunia, era globalisasi ini semakin berpengaruh di semua aspek kehidupan seperti teknologi, transportasi, pendidikan dan lainnya.

Oleh karena itu, kemampuan untuk bisa bahasa Inggris semakin penting dan dibutuhkan, karena pasar bebas yang terus mengalami kemajuan.

“Dengan itu, kita bisa semakin berinteraksi dengan orang-orang asing ataupun up to date dengan berita mancanegara,” ujarnya.

(Suara NTB/ist)

TGH. Abdullah Zulfa Pihaknya pun ingin agar para santri dan santriwati ponpes setempat bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman lewat penguasaan bahasa Inggris. “Jika kita tidak menguasai bahasa Inggris, pengetahuan yang kita dapat tentu akan terbatas karena bahasa Inggris merupakan bahasa universal,” ungkapnya.

Sebagai contoh, banyak buku ataupun seminar internasional yang disampaikan lewat bahasa Inggris karena merupakan perwakilan seluruh bahasa di dunia. Di samping itu, sebagai mahluk sosial, sudah pasti dalam kehidupan sehari-hari

kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama manusia. Belajar bahasa Inggris tidak kalah penting karena bisa saja kita bertemu dengan orang-orang asing yang mengharuskan terjadinya percakapan.

Selain mengembangkan secara intensif kemampuan berbahasa Inggris, bahasa asing lain yang juga dikembangkan ialah bahasa Arab. Dua bahasa asing ini diajarkan secara mendalam di lingkungan pondok.

Bahkan kata alumnus Yaman ini, mereka ditargetkan memiliki kemampuan berkomunikasi menggunakan dua bahasa asing tersebut hanya dalam jangka waktu beberapa bulan saja.

Diungkapkan Abdullah Zulfa, secara teknis model pengajaran dua bahasa asing tersebut cukup unik. Tidak seperti di tempat lain, di ponpes ini pola pembelajaran bahasa dibagi dalam dua kelas.

Satu minggu santri dan santriwati fokus belajar bahasa Inggris, sementara minggu berikutnya santri fokus belajar bahasa Arab.

Dengan perpaduan pola pembelajaran bahasa ala Kampung Inggris Pare dan Yaman ini diyakini akan membuat santri lebih praktis dan cepat menguasai bahasa asing. (dys)

guru terlambat didaftarkan mengikuti uji coba tes AKM. Sebelumnya, SMKN 8 Mataram juga tidak mengikuti uji coba tes AKM bagi guru saat gladi bersih UNBK SMK pekan lalu. Proktor UNBK di SMKN 8 Mataram, Rinto Hariadi pada pekan lalu mengatakan, SMKN 8 Mataram tidak mengikuti uji coba tes AKM, karena informasi pendaftarannya yang terlambat.

Sekretaris I Panitia UN Provinsi NTB, Umar, S.Sos., MM., dikonfirmasi pada Selasa (25/2) sore mengakui ada sejumlah sekolah yang tidak mendaftarkan guru untuk uji coba tes AKM. Saat ini pihaknya masih dalam proses rekapitulasi sekolah tersebut.

Menurutnya, sekolah bisa menyusul mengikuti uji coba AKM pada hari lain. “Bisa menyusul untuk didaftarkan lagi pada sinkronisasi berikutnya sesuai permintaan dari sekolah atau diganti pada hari lain,” ujarnya.

Berjalan Lancar Pelaksanaan uji coba tes AKM di SMA yang melaksanakan uji coba AKM bagi guru

berjalan lancar. Seperti yang terlaksana di SMAN 3 Mataram, Kepala SMAN 3 Mataram, Sunoto melalui Wakil Kepala SMAN 3 Mataram Bidang Kurikulum, Faizin mengatakan sebanyak 78 guru SMAN 3 Mataram mengikuti uji coba AKM yang dilaksanakan di laboratorium sekolah.

Faizin sebelumnya menjelaskan, pihaknya sudah mengatur jadwal keikutsertaan guru yang dibagi dua sesi.

Jadwal para guru disesuaikan dengan jadwal mereka mengajar. Pelibatan para guru pada uji coba tes AKM dianggap penting, agar mereka memiliki gambaran model tes untuk model ujian tahun 2021 nanti.

“Kami sudah atur jadwal disesuaikan dengan jadwal mengajar guru, semua bapak dan ibu guru dikenalkan dengan AKM, agar punya gambaran ke depan, semua guru dilibatkan,” ujarnya.

Gladi bersih UNBK SMA/ MA dilaksanakan sejak Senin (24/2) sampai dengan Rabu (26/2). Sedangkan gladi bersih UNBK SMK telah dilaksanakan pada Senin (17/2) sampai Rabu (19/2). (ron)

SMP Siap Gladi Bersih UNBK Mataram (Suara NTB) Gladi bersih Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) bagi SMP/MTs di Kota Mataram akan dilaksanakan pada Senin (2/3) sampai Rabu (4/3) pekan depan. Sekolah mulai mempersiapkan perangkat dan pendaftaran peserta. Termasuk pendaftaran guru untuk mengikuti uji coba Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) untuk guru SMP. Kepala SMPN 12 Mataram, Mustajib, M.Pd., pada Rabu (26/2) mengatakan, pihaknya siap melaksanakan gladi bersih atau simulasi pada pekan depan. Semua persiapan sudah berjalan, sinkronisasi perangkat dilaksanakan mulai Jumat (28/2). “Alhamdulillah, siap melaksanakan simulasi. Semua persiapan sedang on-going.

Penyetingan perangkat kami mulai hari Jumat,” katanya.

Sebanyak 235 siswa kelas IX di SMPN 12 Mataram akan mengikuti gladi bersih dan UNBK nantinya. Pihaknya menyiapkan dua ruangan dan melaksanakannya dalam tiga sesi. Di samping itu, Mustajib menyampaikan guru-guru sudah didaftarkan untuk uji coba tes AKM. Pihaknya sudah mencoba mendaftarkan semua guru yang memungkinkan. “Tapi sepertinya perangkat sudah mematok kuota tertentu,” katanya.

Di jenjang SMP/MTs, gladi bersih akan dilaksanakan pada Senin (2/3) untuk ujian bahasa Ing-

gris SMP/MTs dan paket B, hari Selasa (3/3) untuk ujian matematika dan asesmen kompetensi minimum SMP/MTs, dan Rabu (4/3) ujian asesmen kompetensi minimum untuk guru-guru SMP/MTs. Sementara itu, dihubungi terpisah, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian, Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Mataram, Syarafudin mengatakan pihaknya sudah menyosialisasikan ke SMP/MTs untuk persiapan gladi bersih. Termasuk juga mengingatkan untuk mendaftarkan guru mengikuti uji coba AKM. Untuk diketahui, AKM merupakan bentuk evaluasi pengganti ujian nasional di tahun 2021 sesuai kebijakan Merdeka Belajar dari Kemendikbud. Selain AKM, bentuk evaluasi lainnya yaitu survei karakter. Uji coba tes AKM bagi guru bertujuan untuk melatih guru mengenali bentuk asesmen tersebut.

Syarafudin menyebutkan 7.790 siswa SMP/MTs negeri dan swasta di Mataram akan mengikuti UNBK tahun 2020, dengan rincian, 6.028 siswa SMP/ MTs negeri dan 1.762 siswa SMP/ MTs swasta. Sementara itu terkait jumlah sekolah, sebanyak 27 SMP/MTs negeri akan menggelar UNBK, dan 40 SMP/MTs swasta menggelar UNBK. “Semua sekolah akan melaksanakan UNBK. Simulasi sudah dilakukan. Nantinya akan ada gladi bersih menjelang pelaksanaan UNBK,” ujarnya. (ron)

Pelajar Pelopor Ketertiban dan Keselamatan LLAJ

MA Darul Qur’an Raih Juara Pertama Se-Lobar Mataram (Suara NTB) Madrasah Aliyah (MA) Darul Qur’an Bengkel, Lombok Barat (Lobar) yang berada di bawah Yayasan Darul Qur’an Bengkel meraih juara pertama dalam pemilihan pelajar pelopor ketertiban dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Kegiatan itu dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat Senin (24/2) dan Selasa (25/2) lalu.

Kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun oleh Dinas Perhubungan Lombok Barat, yang bertujuan untuk memilih tim terbaik yang akan dikirim mewakili Lombok Barat dalam pemilihan pelajar pelopor ketertiban dan kesela-

matan LLAJ pada tingkat provinsi. Pada kegiatan tersebut MA Darul Qur’an mengirimkan siswa dalam satu tim dengan anggota Haerunnida dan kawan-kawan yang duduk di kelas XI program Matematika dan Ilmu Alam (MIA).

Siswa MA Darul Qur’an dibimbing langsung oleh Sri Kurniawati, S Pd., selaku guru mata pelajaran Biologi merangkap Humas pada MA Darul Qur’an. Kegiatan pemilihan pelajar pelopor tersebut diikuti oleh sembilan sekolah negeri dan swasta tingkat SMA/ MA yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Hasil lomba yaitu sebagai juara satu, MA Darul Qur’an Bengkel, juara ke dua SMAN 1 Narmada, dan Juara

ke tiga SMKN 1 Kuripan.

Yayasan Darul Qur’an Bengkel diawali TGH. M. Saleh Hambali Bengkel pada 20 Agustus 1916. Pembina Yayasan Darul Qur’an Bengkel, Baehaki Syakbani Zaen di ruang kerjanya menyampaikan prestasi siswanya berkat kerja sama yang padu dan kompak di internal anggota tim dan antara tim dengan guru pembinanya.

“Guru Pembina senantiasa tekun dan telaten membimbing siswa kafilahnya. Meski dengan biaya dan perangkat pendukung yang terbatas alhamdulillah akhirnya bisa berhasil dan prestasi ini patut disyukuri dengan harapan dapat diteladani oleh siswa lainnya di Pondok Pesantren Darul Qur’an

(Suara NTB/ist)

FOTO - Siswa MA Darul Qur’an Bengkel, Kabupaten Lombok Barat berfoto saat mengikuti lomba pemilihan pelajar pelopor ketertiban dan keselamatan LLAJ. MA Darul Qur’an meraih juara satu pada lomba tersebut.

Bengkel,” ujar Baehaki Baehaki juga mengatakan, sebagai juara satu kini sedang persiapan ke arah yang lebih

matang untuk mengikuti lomba tersebut pada tingkat provinsi NTB, yang tentu tingkat rivalitasnya jauh lebih berat. (ron)

SUARA NTB

Kamis, 27 Februari 2020

Dedi Iswari Incar Emas PON Mataram (Suara NTB) – Usia muda dan semangatnya sedang berkobar. Itulah gambaran atlet tarung derajat asal Lombok Tengah (Loteng), Dedi Iswari. Ia tengah membidik medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua, 20 Oktober 2020.

Ditemui Suara NTB di sela-sela menjalani latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (26/2) kemarin. Dedi terlihat masih berkeringat. Dengan sedikit memamerkan ototnya, Dedi mengatakan impiannya meraih medali emas di kelas 70,1-75 Kg sudah bulat. Walaupun dia akan berhadapan dengan atlet asal Aceh, Iskandar Hasan peraih medali emas Pra-PON 2019 dan sekaligus peraih medali emas PON 2016. “Sebagai atlet pasti saya ingin yang terbaik. Target saya di PON meraih medali emas,” ucapnya.

Atlet peraih medali perak di Pra-PON 2019 ini mengatakan targetnya di PON 2020 sebenarnya sangat berat. Sebab dia akan berhadapan dengan atlet peraih medali emas PON/ 2016. Selain itu lawannya itu juga yang mengalahkannya di final Pra-PON di Jawa Barat (Jabar) 2019.

Meski akan berhadapan dengan atlet terbaik nasional di kelas tersebut, Dedi yakin dengan persiapan yang maksimal ia yakin bisa mengalahkan lawannya. Menurutnya, latihan yang diikutinya di Pelatda PON saat ini sangat serius dan fokus. Dan ia optimis dengan dilatih oleh sejumlah pelatih senior NTB, ia optimis bisa tampil lebih baik di PON 2020.

Untuk diketahui, atlet kelahiran 05 Mei 1999 ini bakal menjadi atlet pendatang baru di PON 2020. Di usianya yang baru menginjak 19 tahun, dia meraih medali perak di PraPON 2019. Padahal bila dilihat dari persiapanbya mengikuti prakualifikasi PON tergolong minim, sebab ia berlatih di Loteng selama persiapan Pra-PON. Meski dilatih oleh pelatih Kabupaten namun Dedi mampu menunjukkan kualitasnya dengan meraih perak di Pra-PON 2019. (fan)

Mantan Pekerja Migran Gantung Diri Mataram (Suara NTB) – Upaya keluarga menghentikan Sanusi (45) sia-sia. Warga Muhajirin, Langko, Lingsar, Lombok Barat itu nekat mengakhiri hidup dalam dua kali percobaan. Pria yang pernah bekerja di luar negeri tersebut nyawanya tak tertolong.

Tubuh Sanusi diturunkan ibunya, Nuribe (65) yang dibantu keponakannya Munawir (25) dari dahan pohon di perkebunan warga Rabu (26/2) dini hari sekitar pukul 03.00 Wita. Percobaan kedua Sanusi tidak bisa dihentikan. Kapolsek Lingsar AKP Dewi Komalasari mengatakan bahwa korban mencoba mengakhiri hidup sejak Selasa (25/2) petang pukul 22.00 Wita. Berdasarkan kesaksian Nuribe, Sanusi mencoba melukai tubuhnya.

Percobaan pertama, Sanusi masih bisa diselamatkan meski sudah ada dua luka sayat di perutnya. “Saat mau diselamatkan, korban mengacungkan parang ke ibunya yang mencoba menggagalkan upayanya tersebut,” ungkap Dewi.

Nuribe pun tergopoh mencari obat luka Sanusi. Selang satu setengah jam, Nuribe kembali. Sanusi sudah tidak ada di kamar. Di belakang rumah juga tidak ada. Nuribe lalu memanggil Munawir untuk ikut membantu pencarian.

Lebih dua jam pencarian, Nuribe akhirnya menemukan Sanusi. Tapi kondisinya mengenaskan. Sanusi sudah lemas tergantung di dahan pohon Mangga. “Ditemukan, korban sudah dalam kondisi lemas,” jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan dan olah TKP yang berada di tepi jurang areal perbukitan, tepatnya di dahan pohon mangga, korban melakukan aksi gantung diri dengan memanfaatkan seutas tali berwarna putih. Saksi mengatakan, korban punya sejarah gangguan jiwa. Korban sempat bercerita bahwa di dalam mimpi, ia dikejar-kejar polisi Diraja Malaysia.

“Jadi dari hasil pemeriksaan, korban murni diduga meninggal akibat gantung diri. Jadi dari keterangan saksi-saksi, korban ini diduga memiliki riwayat gangguan jiwa,” ujarnya. Pihak keluarga korban dikabarkan telah mengikhlaskan kepergian Sanusi dan menolak untuk dilakukan proses autopsi. (why)

Halaman 11

Regenerasi Atlet Berprestasi Tak Boleh Putus Mataram (Suara NTB) Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB mengingatkan seluruh pengurus cabor di NTB agar terus mempersiapkan atlet muda berprestasi untuk tetap mempertahankan nama besar NTB gemilang lewat kompetisi olahraga kancah nasional. Sebab, beberapa cabang olahraga unggulan NTB mulai memperlihatkan kemerosotan dalam hal prestasi.

Sebut saja cabang olahraga pencak silat yang gagal meloloskan atlet mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020. Padahal sebelumnya olahraga silat merupakan “ladang emas”, kini sudah kritis dan nyaris tak bisa dibanggakan lagi.

“Saya minta cabang olahraga pencak silat kembali ke jalan yang benar. Katanya atlet silat tidak ada yang berprestasi di Pra-PON 2019 dan tidak lolos PON,” ucap Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin dalam rapat dengan seluruh pengurus cabor binaan KONI NTB di Aula Kantor Dispora NTB, Rabu (26/2).

Dalam rapat yang melibatkan seluruh pengurus cabang olahraga prestasi itu membahas terkait rencana ko-

mpetisi olahraga di tahun 2020. Dalam hal ini Dispora NTB akan memberikan dana stimulan sebesar Rp20 juta kepada masing-masing cabang olahraga yang akan menggelar kompetisi olahraga pelajar di tahun 2020.

Kompetisi olahraga tahun 2020 akan menjadi kompetisi olahraga yang keempat di gagas oleh Dispora NTB guna meningkatkan pembinaan olahraga di masing-masing cabor di NTB. Sebelumnya di tahun 2019 pihak Dispora NTB menggelontorkan dana stimulan sebesar Rp340 juta lebih untuk diberikan kepada kurang lebih 35 cabor prestasi. Saat itu masing-masing cabor mendapatkan bantuan Rp20 juta. Sementara dana stimulan untuk kompetisi

olahraga tahun ini diperkirakan Rp400 juta lebih.

Dispora NTB sengaja mendorong cabor untuk menggelar kompetisi olahraga supaya kedepan pretasi olahraga NTB di kancah nasional terus meningkat. Pasalnya dengan digelarnya kompetisi olahraga prestasi tingkat pelajar setiap tahun diharapan akan muncul bibit-bibit atlet muda prestasi yang mampu meneruskan prestasi atlet seniornya di level nasional.

Dengan digelarnya kompetisi olahraga di masingmasing cabor, kedepan ia akan meminta kepada pengurus cabor untuk menyerahkan nama-nama calon atlet berprestasi yang dapat dipersiapkan di PON tahun 2024.

“Betapa kami kesulitan

(Suara NTB/fan)

RAPAT - Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin didampingi Kabid Keolahragaan, Anang Zulkarnain memimpin rapat dengan pengurus cabor di Aula Dispora NTB, Rabu (26/2). mencari atlet muda berprestasi, oleh karena ini kami fokuskan cabor untuk tetap menggelar kompetisi. Nantinya saya akan minta ke caborcabor menyerahkan namanaam atlet yang bisa disiapkan sebagai calon regenerasi atlet berprestasi di PON 2024,” jelasnya.

Lanjutnya, untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya membutuhkan perhatian dari semua pihak, bukan cuma pemerintah dan cabor. Pihak swasta dan masyarakat diharapkan bisa memberikan kontribusi, sehingga prestasi NTB di arena olahraga nasional dapat terus dipertahankan. (fan)

Penyelenggaraan Kearsipan KSB Raih Predikat Memuaskan Taliwang (Suara NTB) Tata kelola penyelenggaraan kearsipan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengalami perbaikan. Berdasarkan hasil penilaian tahun 2019 oleh lembaga Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI), KSB kini menyandang predikat memuaskan dalam tata kelola penyelenggaraan kearsipannya tersebut.

Atas prestasinya tersebut, Pemda KSB mendapat penghargaan dari lembaga ANRI. Di mana penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahyo Kumolo kepada Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, S.T pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Kearsipan di Hotel Sunan, Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (26/2).

Wabup menjelaskan, predikat memuaskan yang diperoleh Pemda KSB saat ini adalah nilai tertinggi dalam sistem penilaian ANRI. Dan hal tersebut menjadi sebuah kebanggan tersendiri bagi daerah mengingat dua tahun sebelumnya, KSB masih pada posisi penilaian paling buncit. “Saya kira ini luar biasa ya. Dalam 2 tahun kita bisa capai predikat memuaskan padahal tahun 2017 lalu kita masih kategori kurang,” katanya.

Menurutnya, capaian tersebut tentu tidak lepas dari kerja keras seluruh semua pihak. Baik Aparatur Sipil Negara (ASN) dan khususnya para personel yang mengawal langsung aktivitas kerasipan daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Arpus). “Alhandulillah syukur kita bisa memperbaiki predikat kearsipan kita menjadi nilai A. Di sini kita punya andil semua.

Jadi ini keberhasilan kita bersama,” cetusnya.

Meski mengucap syukur, di sisi lain orang nomor dua di KSB ini memgingatkan, agar pemerintah dan seluruh ASN lantas berpuas diri. Ia menyatakan, ada tanggung jawab besar sebagai konsekuensi predikat memuaskan itu ke depannya. Yakni mempertahankannya dan terus meningkatkan serta membenahi berbagai kegiatan tata kelola kearsipan yang menjadi indikator penilaian.

“Mempertahankan itu lebih berat dari pada mempertahankan. Maka dari itu saya mengimbau Dinas Arpus khususnya semakin memperbaiki kinerjanya. Sebab jangan sampai kita turun (presikatnya) pada tahun-tahun berikutnya,” tandas Wabup.

Predikat Memuaskan dalam penyelenggaraan kearsipan oleh Pemerintah KSB menjadi bukti dilaksanakannya tata kelola kearsipan dengan baik sesuai delapan indikator yang ditetapkan lembaga ANRI. Kedelapan indikator tersebut adalah ketaatan terhadap perundang-undangan di bidang kearsipan, program kearsipan, pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun, penyusutan arsip, pengelolaan arsip statis, Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan sarana prasarana kearsipan. (bug)

(Suara NTB/Dokpim KSB)

PENGHARGAAN - Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin saat menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Menpan RB, Tjahjo Kumolo di Hotel Sunan Surakarta.

(Suara NTB/KONI NTB)

FUTSAL – Para atlet futsal peserta Pelatda PON NTB menjalani latihan di Mataram belum lama ini.

Futsal Jamin Keabsahan Atlet Mataram (Suara NTB) Data keabsahan atlet yang mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua 2020 akan diperketat oleh Pengurus Besar (PB) PON. Namun demikian pengurus cabang olahraga futsal memastikan data keabsahan atlet futsal NTB aman.

“Kita sudah mengecek NIK (Nomor Induk Kependudukan) semua atlet sejak mengikuti Pra-PON, dan semua atlet

aman dan dapat main di PON,” ucap Sekretaris Umum (Sekum) Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) NTB, Agus Sukmayadi, ditemui Suara NTB di Mataram, Rabu (26/2).

Dikatakan Agus, terkait data keabsahan atlet NTB yang akan ambil bagian di PON bahwa pemain futsal NTB sudah tidak ada masalah. Pasalnya semua pemain NTB yang tampil di Pra-PON Futsal di Jatinangor, 20-22 Desember

2019 sudah dipastikan lolos dan dipastikan tak ada kendala untuk tampil di PON. Menurut Agus, data keabsahan atlet futsal NTB yang lolos PON sudah diterima oleh pihak penyelenggara Pra-PON, PSSI serta Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri. Dan dipastikan tim Futsal NTB diperkuat sebanyak 14 atlet hasil seleksi oleh AFP NTB menjelang Pra-PON 2019.

Mereka adalah Sukri Ham-

Kejaksaan KSB Canangkan Zona Integritas Taliwang (Suara NTB) Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, mencanangkan zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam upaya peneguhan komitmen bersama di halaman Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, Rabu (26/2). Pencanangan ZI itu diharapkan bisa menjadi pelecut bagi Jaksa untuk melaksanakan tugas secara profesional dan berintegrasi serta menjauhi praktek korupsi dalam penyelesaian segala perkara.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) KSB, Nusirwan Syahrul, SH., MH kepada Suara NTB mengatakan, dalam mewujudkan WBK bukan perkara yang mudah sebab membutuhkan sejumlah tahapan dan penguatan berbagai lini terutama dalam penataan sumber daya manusia. Tentu yang paling utama yakni adanya semangat untuk berubah, semangat ini merupakan kunci utama dalam membangun zona integritas tanpa adanya semangat perubahan maka apa yang diinginkan tidak akan bisa tercapai.

Selain faktor tersebut, kerja keras dan kesungguhan juga harus dijunjung tinggi apalagi saat ini jumlah personel yang dimiliki Kejaksaan KSB masih sangat sedikit. Namun dengan kerja keras dan kesungguhan pihaknya meyakini akan bisa melaksanakan pembangunan ZI dengan sebaikbaiknya. Sehingga kedepan Kejaksaan bisa menjadi lembaga

(Suara NTB/ils)

ZONA INTEGRITAS - Pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi Bersih dan Melayani di Kejaksaan Negeri KSB, Rabu (26/2). penegak hukum yang modern, berintegritas, profesional dan juga akuntabel dalam menegakkan supremasi hukum.

“Sudah menjadi kewajiban bahwa Kejaksaan harus melaksanakan reformasi birokrasi melalui program pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM meski dengan jumlah personil yang terbatas. Tetapi yang perlu kita ingat adalah perubahan pola fikir dan cara bersikap merupakan yang paling utama dalam mewujudkan hal tersebut,” ungkapnya.

Dikatakannya, untuk meraih predikat tersebut, pihaknya telah membentuk tim dinamika kelompol yang bertugas menjadi sarana transfer pengetahuan dan pembenahan arsip secara kolektif. Di sektor pelayanan publik, pihaknya akan meningkatkan tugas dan fungsi Ke-

jaksaan salah satunya optimalisasi pelayanan dan penyelesaian barang bukti sesuai dengan putusan hakim. Makanya dengan pola kordinasi satu sama lain dengan baik maka apa yang menjadi kendala di lapangan bisa diselesaikan dengan baik tanpa ada kendala berarti.

Dirinya juga berharap kepada para Kasi dan staff di Kejaksaan untuk menjaga profesionalitas dalam bekerja sehingga kepuasan dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan bisa semakin meningkat. Begitupun juga dalam upaya penyelesaian perkara juga diharapkan untuk tetap integritas dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang berbau suap dan pungli, karena jika itu terjadi maka komitmen melalui ZI dan WBK WBBM tidak akan berjalan dengan baik.(ils)

dani, Feriz Al Bari, Stefanus Aldyanto Charisma Joan, dan Muhammad Arya Abi Pertama asal Mataram. Kemudian Satria Maulidi Paksa, Makrifatul Amri, Dede Rahmadi, Khairul Azmi, dan Muhamad Wildan asal Loteng.

Selanjutnya, Romi Humandri asal Lotim, I Kadek Oka Darma Putra asal Sumbawa, Moh Rizki Hadisaputra dan Muhamad Fajrin Akbar asal Dompu, serta Wahyu Hidayat

asal Kota Bima. Belasan atlet itu sebelumnya pemain Porprov NTB 2018.

Diakui Agus, syarat untuk data keabsahan atlet yang lolos PON berdasarkan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan paling lambat bulan September 2018. Dan pihaknya memastikan atlet futsal NTB aman, sebab pihaknya sudah mengecek NIK semua atlet sejak mengikuti Pra-PON 2019. (fan)

Sekolah SMA/SMK di KSB Siap Hadapi Unas Taliwang (Suara NTB) Jelang pelaksanaan Ujian Nasional (Unas) tahun 2020 yang akan digelar pada Maret mendatang, seluruh sekolah tingkat SMA/SMK sederajat di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah menyatakan kesiapan menghadapinya.

“Semua sekolah sudah siap. Baik itu sekolah negeri maupun swasta semuanya sudah sangat siap,” tegas kepala UPT Dinas Pendididikan Kebudayaan (Dikbud) NTB KSB, Hamdon kepada Suara NTB, Rabu (26/2).

Ia menjelaskan, kesiapan sekolah tersebut sudah secara menyeluruh. Tidak saja kesiapan teknis penyelenggaraan di mana semua sekolah sudah menerapkan sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Tetapi juga kesiapan dalam menyiapkan para siswa sebagai pesertanya.

“Penyelenggaraan dan kepersertaan semua siap,” tegasnya.

Untuk teknis pelaksanaan dengan sistem UNBK, dikatakan Hamdon, sejak beberapa waktu terakhir pihaknya terus memantau persiapan masingmasing sekolah. Terutama kelengkapan peralatan dan daya dukung jaringan internetnya.

Demikian pula dengan kesiapan para siswa. Disebutkannya, sekolah telah secara rutin menggelar berbagai kegiatan. Mulai dari les tambahan belajar bagi siswa kelas XII

(Suara NTB/ist)

Hamdon hingga try out (uji coba) dengan menerapkan sistem UNBK. “Semua sekolah sudah melakukan try out ujian. Dan hasilnya sementara cukup memuaskan,” klaimnya.

Hamdon memgaku, upaya sekolah dalam menyiapkan siswanya menghadapi Unas tahun ini lebih baik lagi. Bahkan sekolah-sekolah di tiga kecamatan yakni, kecamatan Jereweh, Maluk dan Sekongkang mendapat pendampingan khusus dari sebuah lembaga bimbingan belajar ternama. “Program di tiga kecamatan itu bantuan pihak ketiga.

Kami bersyukur karena setidaknya siswa dapat pembekalan khusus,” tukasnya. (bug)

SUARA NTB

Kamis, 27 Februari 2020

21.820 Warga Lobar Belum Punya Rumah Giri Menang (Suara NTB) – Jumlah penduduk Lombok Barat (Lobar) yang belum memiliki rumah layak huni mencapai 21.820 Kepala keluarga (KK) atau 17,2 persen dari total penduduk Lobar. Mereka antara lain KK baru yang masih numpang di rumah orang tua sehingga dalam satu rumah bisa dihuni hingga 2-3 KK. Ada juga yang tinggal di rumah kumuh alias tidak layak huni.

Berdasarkan data Dinas Perkim, sebaran rumah di Lobar 2017-2018 dari jumlah penduduk 665.132 jiwa dengan jumlah KK berdasarkan data BPS 186.626 dan BDT 127.026 KK. Jumlah KK yang memiliki rumah mencapai 105.206 KK sedangkan sisanya 21.820 KK atau 17,2 persen belum punya rumah. “17,2 persen atau 21.820 KK yang belum punya rumah, itu data kami tahun 2018,” jelas Kabid Perumahan pada Dinas Perkim Lobar, Lalu Ratnawi, kemarin. Dari 21.820 KK tersebut Kecamatan Lembar terbilang tertinggi 3.637 KK atau 28.5 persen, Sekotong sebanyak 3.151 KK atau 21.3 persen, Narmada 2.902 KK atau 18,2 persen, Kediri sebanyak 1.996 atau 17,8 persen, Gerung 2.596 atau 15,5 persen, Kuripan sebanyak 1.938 KK atau 15,5 persen.

Kemudian Gunungsari sebanyak 2.055 KK atau 13,9 per-

sen, Lingsar sebanyak 1.694 KK atau 12,9 persen, kecamatan Batulayar sebanyak 880 KK atau 12,4 persen dan Labuapi 971 KK atau 12,1 persen.

Dijelaskan, kondisi saat ini ratarata di Lobar satu rumah dihuni oleh 2-3 KK. Karena mereka terkadang tidak mau pisah dari orang tua. Mereka berpikir tinggal bersama orang tua, di satu sisi mereka menikah dan beranak pinak. Seharusnya warga berfikir bagaimana menyisihkan uang untuk membangun atau membeli rumah. Hal ini kata dia menjadi kendala sehingga warga di Lobar banyak yang belum punya rumah.

Masih banyaknya penduduk belum memiliki rumah mengakibatkan pangsa pasar perumahan subsidi masih besar di Lobar. Menurutnya dari dokumen RP3KP untuk kawasan eksisting perumahan dan rencana perumahan baru masih cukup dari lahan yang tersedia. Pihaknya juga sudah kroscek dengan LP2B terbaru di Dinas Pertanian bahwa lahan yang dimiliki masih luas sehingga untuk 25 tahun kedepan masih cukup.

Menyoal kontrol penggunaan lahan pertanian ini? Pihaknya tetap mengontrol untuk izin perumahan baru di posisi mana mereka dibangun. Sambil dilihat daya tampungnya. Misalnya di Labua-

pi sudah dihitung daya tampungnya, kalau sudah mencukupi dari daya tampung maka pembangunan perumahan di sana dihentikan. “Bergerak ke daerah lain, kenapa masih seksi di Labuapi karena perbatasan dengan Kota, akses ke sana cepat. Dana developer juga tidak bisa tidak melihat pasar,” jelas dia.

Pemda sendiri berupaya memberi solusi melalui berbagai program, salah satunya penyiapan perumahan subsidi.

Tahun lalu ada 10 ribu rumah yang dibangun, sedangkan tahun ini mengalami penurunan. Hal ini kata dia terjadi di semua daerah karena ada pengurangan dari pusat. Namun ia berharap agar jatah perumahan ini tetap seperti tahun lalu. “Karena di daerah lain mengalami penurunan,” jelas dia.

Menurutnya, tahun ini tren penurunan perizinan perumahan memang menurun, sebab para developer mengurus izin tahun lalu dan tahun ini mereka membangun.

Menurutnya, developer juga tidak mungkin jor-joran mengajukan izin membangun tanpa melihat pangsa pasar, sebab belum tentu perumahan yang sudah dibangun sudah terjual habis. (her)

Halaman 12

Ribuan Pasutri Belum Dapat Buku Nikah

Selong (Suara NTB) Ribuan pasangan suami istri (pasutri) yang sudah mengikuti proses isbat nikah sampai saat ini belum memperoleh buku nikah. Usai sidang isbat nikah gratis yang gencar dilakukan Pengadilan Agama (PA), Pasutri tidak bisa langsung menerima buku nikah. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya buku nikah di kantor-kantor urusan agama (KUA) Kementerian Agama (Kemenag).

Hal ini diakui Kepala Kantor Kemenag Lotim, H. Azharuddin.

Saat ini katanya Kemenag Lotim sedang mengupayakan untuk menjemput buku tersebut di kantor Kemenag Pusat. “Kita akan jemput sekitar 5 ribu pasang buku nikah ke pusat untuk diberikan kepada pasutri yang isbat nikah,” ungkap H. Azharuddin saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (26/2).

Ribuan pasang buku tersebut diakumulasi dari hasil isbat nikah sejak 2017 sampai 2020. Hitungan Kepala Kantor Kemenag Lotim ini setiap tahun itu ada sekitar 500 pasang yang ikut isbat nikah.

Dengan tersedianya ribuan buku, nantinya semua pasangan yang sudah isbat akan menerima buku nikah.

Dijelaskan, pengajuan permintaan jumlah buku nikah itu juga harus berdasarkan data.

Sumber data isbat dari PA. Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy sudah meminta Kepala Keme-

nag untuk menjemput mengambil buku nikah. Bupati Lotim memprogramkan tahun 2020 ini 1.000 pasang pasutri yang akan diisbat nikah. Sedangkan 4 ribu sisanya diberikan kepada yang sudah isbat.

Banyaknya pasutri yang belum memiliki buku nikah ini diakui masih cukup banyak. Pernikahan secara sembunyi-sembunyi itu katanya dilakukan pernikahannya di atas tahun 1990an. Adanya dugaan banyak menikah di bawah umur lalu mengajukan isbat, kata Azharuddin, di luar pengetahuannya. “Kita tidak tahu itu, kalau ada nikah di bawah umur itu kita cegah kalau kita tahu,” jawabnya.

Untuk buku nikah reguler sambungnya, KUA tidak pernah kekurangan. Rata-rata pernikahan reguler di Lotim ini 800-1.000 orang per bulan.

Sedangkan isbat nikah dari data PA tidaklah terlalu banyak. Paling banyak sekitar 500 pasang pertahun.

(Suara NTB/rus)

ISBAT NIKAH – Pelaksanaan Isbat Nikah di KUA kecamatan Montong Gading, Lotim, baru-baru ini.

Sebelumnya, Ketua PA Selong, H. Gunawan mengatakan buku nikah itu memang sejatinya disediakan bagi warga yang menjalankan hukum secara benar. Yakni bagi mereka yang menikah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap prosesi Isbat nikah, katanya Kemenag dengan PA sudah berkoordinasi agar ke depan langsung bisa diberikan buku nikah.

PA Selong sudah menyerahkan data hasil isbat nikah sejak tahun 2017 sampai 2019 berapa jumlah yang sudah isbat nikah dengan nomor perkara dan nama-namanya. Datadatanya pun sudah langsung dikirim ke kantor Kemenag pusat. Jumlah pasangan suami

istri yang disidang isbat tahun 2019 lalu 400 orang. Target 2020 ini melalui proses sidang keliling sebanyak 325 pasutri.

Sebelumnya, Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) NTB memastikan seluruh pasutri yang diikutkan dalam isbat nikah Selasa lalu itu akan menerima langsung buku nikah. Menurut penjelasan panitia dari LPSDM Elly, pihaknya menempuh jalur tol agar bisa mendapatkan lebih cepat buku nikah.

Hasil komunikasinya dengan Kemenag diakui buku nikah hasil isbat nikah ini tidak bisa langsung diberikan. Pasalnya, buku yang tersedia hanya untuk yang melakukan pernikahan secara reguler. (rus)

DPRD Soroti Minimnya Insentif Kader Posyandu Giri Menang (Suara NTB) Kader posyandu memiliki peran yang besar dalam hal penanganan berbagai masalah di lapangan, baik itu permasalahan kesehatan dan sosial masyarakat. Namun sayang, kader yang jumlahnya ribuan di Lombok Barat (Lobar) masih mendapatkan insentif yang minim. Menurut Wakil Ketua DPRD Lobar, Hj Nurul Adha, pihaknya mendorong eksekutif agar insentif untuk para kader ini lebih ditingkatkan lagi.

Demikian mengemuka saat Jaring Asmara (jaring aspirasi masyarakat) di desa Kediri Selatan, Rabu (26/2). Hj Nurul Adha menegaskan, pihaknya menyerap berbagai keluhan Masyakarat kalangan perempuan yang aktif di posyandu. “Melalui kegiatan turun kami menerapkan banyak aspirasi, termasuk kader posyandu yang insentif nya masih minim. Masih sangat sedikit,” jelas anggota Dewan dapil V (Kediri-Selatan).

Menurutnya, dengan insentif hanya Rp100 ribu per bulan lalu dibanding dengan peran mereka di bawah, tak sebanding.

Karena pihaknya pun akan mengusulkan kenaikan insentif kader kepada Pemda. Di samping desa juga terus didorong, namun

desa tentu memiliki keterbatasan karena alokasi DD sudah jelas peruntukannya.

Kedepan kalau memungkinkan dari pokir, pihaknya akan sangat senang bisa mengalokasikan. Hanya saja ia belum tahu apakah boleh atau bisa dari sisi aturan. Pihaknya akan membahas hal ini dengan Pemda setelah kegiatan turun reses berakhir. Di samping itu, banyak juga masyarakat ingin pemberdayaan dari sisi ekonomi. Pihaknya sudah melakukan upaya membantu warga dari sisi pemberdayaan melalui berbagai bantuan yang dialokasikan dari pokir.

Ketua kader posyandu di Desa Kediri Selatan, Hj Fatimatuzzahrah menuturkan adanya Posyandu sangat besar dampaknya. Warga berterimakasih atas adanya Po-

syandu tersebut. Saat ini jumlah kadernya lima orang per satu Posyandu. Dengan total 9 Posyandu, jumlah kader mencapai 45 orang.

Menurutnya, dalam berbagai kegiatan Posyandu dikombinasi dengan posyandu lansia. Beragam kegiatan para kader Posyandu mulai dari menjahit, kerajinan membuat topi haji. Disamping itu kegiatan rutin seperti pendataan, penimbangan, pemberian vitamin, obat dan bulan imunisasi. Kader posyandu juga melakukan survey di lapangan untuk menemukan persoalan di lapangan. Seperti warga sakit yang tidak mampu, kader turun membantu agar warga mendapatkan pelayanan di Puskesmas. “Kalau ada balita di bawah garis merah (Bgm) langsung ditangani,” imbuh dia.

Diakui di tengah peran kader ini di lapangan, namun belum memadai dari sisi insentif. Para kader mendapatkan insentif dua termin atau dua kali terima dengan nominal Rp100 ribu per bulan.

“Kadang kami terima tiga bulan dari DD. Kalau dari Puskesmas Rp10 ribu per bulan, minim sekali,” tuturnya.

Kades Kediri Selatan, Edi Erwinsyah mengatakan insentif kader Posyandu minimal Rp150 ribu per orang per bulan.

“Insentif ini naik dari Rp100 ribu tahun lalu,” katanya. Hasil mini Loka di desanya Dampak adanya Posyandu banyak dirasakan masyakarat, dari kehadiran masyakarat dan keaktifan sangat bagus. Dari sisi penyakit juga, para Ibu dan anak tidak ada. “Besar sekali dampak dan peran kader,”imbuh dia. (her)

HILANG HILANG STNK R2 YAMAHA DR.4221BD NOKA : NOSIN/MH31S7K200768 : 1S7-200803 AN.AGUS TRIA SUPRATMAN HLG SKT KOTA MATARAM

RUPA-RUPA DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

(Suara NTB/her)

JARING ASMARA - Wakil Ketua DPRD Lobar, Hj Nurul Adha saat turun jaring Asmara di Desa Kediri Selatan, Rabu (26/2).

SALON

RUPA-RUPA

SALON

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

SUARA NTB

Kamis, 27 Februari 2020

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST RUPA-RUPA DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2 PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDI DAPUR,GARASI LOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS URUS LAPORAN PAJAK NAMA HAJJAH MUSLIHATI SPT TAHUNAN, PPN, HP.087881754089 PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 TANAH KEBUN LUAS 1850 AGATAR PIZZA, Kami dr M2 PINGGIR JL.AHMAD Agatar Pizza mengeluarkan YANI - SELAGALAS HUB. Produk pizza yg berkualitas 087840252288 dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan DIJUAL TANAH LOK.KR melayani Pemesanan Pizza PULE SEKARBELA MTR Via Delivery,Lokasi :KekeriL T . 3 3 5 M 2 ,Kec.Gunung Sari.WA:08133HUB:087755533273 8661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

Kamis, 27 Februari 2020

SUARA NTB

RADIO

Halaman 14

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 27 Februari 2020

Dari Hal. 1 Indonesia bergabung dengan 12 negara lain yang menjadi tuan rumah L’Etape pada tahun 2020 diantaranya Kolombia, Swiss, Amerika Serikat, Meksiko, Tiongkok, Australia, Thailand dan Indonesia.

Tour de France sebagai salah satu lomba balap sepeda legendaris di dunia menarik minat jutaan penggemar balap sepeda untuk merasakan sensasi lomba secara langsung baik dari lokal maupun internasional. ‘’Saat ini sudah ada hampir 20 negara yang terdaftar mengikuti acara ini,” ungkap Zacky Badrudin, Event Direktur L’Etape Indonesia by Tour de France di Jakarta, Rabu (26/2).

Sensasi balap sepeda ala Tour de France sebagai ajang balap sepeda paling bergengsi di dunia bakal dapat dirasakan peserta di ajang L’Etape Indonesia ini. Mulai dari inagurasi jawara tanjakan King of Mountain (KOM) dengan jersey polkadot, jersey hijau untuk jawara sprint, dan pemenang lomba secara umum yang akan memperoleh jersey kuning, serta jersey putih untuk pemenang pembalap muda.

Ada dua kategori yang dilombakan lomba yakni 135 Km dan 80 Km. Pilihan dua jarak lomba ini untuk memberikan sensasi lebih kepada para peserta ala Tour de France sekaligus menawarkan pengalaman lebih untuk menikmati sport tourism di Indonesia.

Kepala Dinas Pariwisata NTB, H.Lalu Moh Faozal, S.Sos,M.Si mengaku ajang L’Etape Indonesia mengangkat sport tourism di Lombok dan tidak jauh lokasinya dari Sirkuit Mandalika untuk MotoGP. Tentu ini memberi dampak positif bagi pariwisata NTB khususnya Lombok. ‘’Kami sudah menyiapkan semuanya. Baik venue dengan trek terbaiknya dan kami sudah cek rute, unsur pendukung juga sudah siap.

Begitu juga dengan shuttle bus dari bandara sampai ke Mandalika untuk peserta maupun wisatawan selama pelaksanaan event. Semuanya sudah siap dari hal balapan sampai pariwisata,’’ ujar Faozal.

Ketua Harian PB ISSI, Bagus Hermanto, mengapresiasi Rocca selaku promotor yang berhasil membawa franchise balap sepeda Tour de France ke Indonesia dengan nama L’Etape Indonesia. Kejuaraan ini dinilai bisa menjadi salah satu ajang ISSI menjaring bakat-bakat atlet balap sepeda khususnya di kategori road race. ‘’L’Etape Indonesia ini kami harapkan bukan hanya ada tahun ini, tapi terus ada di tahun-tahun selanjutnya.

Kami harap event ini bisa jadi wadah amatir yang jadi feeder atau melahirkan atlet-atlet sepeda profesional,’’ harap Bagus. (*)

Target Tuntas Bulan Ini Dari Hal. 1 yang belum dibebaskan tersebut dapat tuntas pekan ini. ‘’Tinggal pertemuan pendalaman saja. Tadinya satu masalahnya. Mereka minta harga lebih dari appraisal.

Tentu tidak mungkin. Tapi ada permintaan-permintaan lain,’’ kata Amry dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (26/2) kemarin.

Pemilik yang belum mau melepas lahannya untuk pembangunan smelter meminta agar diberikan kesempatan atau prioritas bekerja ketika smelter tersebut nantinya beroperasi.

Terkait hal ini, Amry mengatakan sudah dibuat kesepahaman atau kesepakatan. ‘’Ada di dalam kesepakatan kita. Nanti berapa luas lahannya, dipekerjaan apa. Tentu ada pemetaannya, inventarisasi, pembinaannya. Ini sedang diinventarisasi,’’ terangnya.

Pada prinsipnya kata Amry, masyarakat mendukung pembangunan industri smelter di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Namun beberapa warga yang masih enggan melepas lahannya. Orang tuanya setuju melepas lahan, tetapi kadang anaknya yang tidak setuju. ‘’Solusinya pemberdayaan masyarakat eks pemilik lahan,’’ katanya.

Mengenai harga lahan, mantan Kepala Bappeda KSB ini mengatakan, dilakukan pembayaran sesuai hasil ap-

praisal. Harga lahan tidak seragam tergantung kelas lahannya.

Amry menambahkan, ketika persoalan lahan sudah tuntas, maka proses land clearing mulai dilakukan.

Untuk groundbreaking direncanakan Maret - Mei mendatang. Pembangunan smelter di KSB ditargetkan beroperasi 2022 mendatang.

Progres pembangunan smelter di KSB terus dikontrol Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian ESDM. Sesuai rencana, konstruksi pembangunan smelter akan dimulai awal 2020 ini. Untuk pembangunan smelter dan industri turunannya, total lahan yang dibutuhkan seluas 850 hektare. Untuk tahap I atau prioritas utama dilakukan pembebasan 154 hektare.

Pembebasan lahan akan dilakukan pada lima desa, yakni Desa Benete, Desa Bukit Damai, Desa Maluk, Desa Mantun dan Desa Beru Jereweh. Di Desa Benete, rencana luas lahan yang dibebaskan seluas 287,91 hektare, Desa Bukit Damai 180,37 hektare, Desa Maluk 112,28 hektare, Desa Mantun 266,05 hektare dan Desa Beru Jereweh seluas 3,55 hektare. Smelter yang dibangun di KSB berkapasitas 1,3 juta ton konsentrat per tahun. (nas)

Lakukan Audit Khusus Dari Hal. 1 pembinaan soal pengelolaanDD melalui Inspektorat Kabupaten/Kota. ‘’Inspektorat provinsi bisa melakukan audit khusus berdasarkan PP No. 72 Tahun 2019. Jadi kalau ada dugaan potensi kerugian negara di desa, kami bisa langsung turun. Itu bisa atas laporan dari kabupaten/kota, dari masyarakat kalau disampaikan ke Inspektorat provinsi,’’ terang Ibnu dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (26/2) kemarin.

Sebelum keluarnya PP No. 72 Tahun 2019, audit dugaan penyalahgunaan dana desa dilakukan oleh Inspaktorat kabupaten. Namun setelah keluarnya PP tersebut, kata Ibnu, Inspektorat provinsi mendapatkan dua permintaan audit khusus dari Aparat Penegak Hukum (APH) mengenai dugaan penyalahgunaan dana desa di NTB. ‘’Ada dua permintaan audit tahun 2019. Kalau ada permintaan audit dari kabupaten/kota, kita siap melaksanakan. Dan kita juga harus melaksanakan,’’ terang mantan Kepala Satpol PP NTB ini.

Dikatakan, Pemerintah Desa masih punya kelemahan dalam pengelolaan dana desa. Dari aspek perencanaan kadangkadang tidak sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan. ‘’Dia rencanakan A, dia laksanakan B. Jadi, aspek perencanaan harus dimantapkan,’’ katanya.

Mencegah adanya persoalan administrasi yang berujung masalah hukum, ia meminta kepala desa aktif berkonsultasi dengan Inspektorat kabupaten/kota, Inspektorat provinsi dan BPKP. Karena masih banyak desa yang belum memahami tentang tata kelola administrasi pembukuan penggunaan dana desa. ‘’Itu yang paling penting.

Catat penggunaan yang keluar masuk dan seterusnya.

Kemudian sistem pengendaliannya bagaimana? Kalau kira-kira dari aspek kegiatannya, jika tak memungkinkan dilaksanakan, jangan dilaksanakan,’’ ujar Ibnu Salim.

Mantan Penjabat Bupati Lombok Tengah ini mengharapkan pendamping desa juga aktif mendampingi desa mengenai tata kelola dana desa. Para pendamping desa juga perlu aktif berkonsultasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), seperti Inspektorat dan BPKP. ‘’Paling penting adalah dia menyusun perencanaan yang bagus, menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan, menyusun SOP. Setelah dana desa tahap I keluar, apa yang dilaksanakan, berapa kebutuhan anggarannya. Itu dia kawal betul,’’ pesannya.

Ia menyarankan, aparat desa jangan malas berkonsultasi ke APIP. Supaya tata kelola penggunaan dana desa semakin bagus dan akuntabel. ‘’Kita harapkan camat juga jangan kurang melakukan pemantauan dan pembinaan.

Karena persoalan utama soal dana desa itu dalam administrasi, tata kelola, pembukuan,’’ tandasnya.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan sanksi kepada desadesa yang terjadi penyimpangan penggunaan dana desa mulai tahun ini. Apabila ada Kepala Desa (Kades) yang ditetapkan menjadi tersangka oleh aparat penegak hukum (APH) soal dugaan penyalahgunaan dana desa (DD), maka anggaran DD tahap berikutnya akan disetop atau dihentikan. (nas)

WagubAjak Organisasi Perempuan Gaungkan Tenun

(Suara NTB/ist)

Lombok Jadi Lokasi ’’L’Etape Indonesia by Tour de France’’

Halaman 15

Alit Karyawan (ke empat dari kiri) bersama pembimbing dan penguji.

Alit Karyawan Raih Gelar Doktor Cum-Laude di ITS Mataram (Suara NTB) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)-Surabaya kembali meluluskan doktor baru dalam bidang Tehnik Sipil, pada sidang terbuka promosi doktor, Senin (24/2). Promovendus: I Dewa Made Alit Karyawan, dinyatakan lulus dengan pujian (cum-laude).

Promovendus adalah dosen pada Jurusan Teknik Sipil FTUniversitas Mataram (Unram). Selaku pimpinan sidang adalah : Prof. Dr. Nadjaji Anwar dengan enam orang penyanggah, terdiri dari Tim Promotor dan Tim Penguji. Selaku Promotor, Ir. Ervina Ahyudanari, ME, Ph.D; CoPromotor, Dr. Eng. Januarti Jaya Ekaputri dan Iswandaru Widyatmoko, M.Sc.,Ph.D. Sedangkan Tim Penguji, Prof. Dr. Ir. Triwulan; Prof. Dr. Ketut Buda Artana, Prof. I Nyoman Arya Thanaya, Ph.D. Dihadiri lebih dari 100 undangan terdiri dari akademisi dan mahasiswa, keluarga dan kolega Alit Karyawan.

Hadir pula dalam kesempatan itu Dekan Fakultas Teknik Unram, Akmaluddin, Ph.D., Ketua Jurusan Teknik Sipil FT-Unram, Jauhar Fajrin, Ph.D., serta beberapa dosen Program Magister Teknik Sipil FT-Unram.

Alit Karyawan mempresentasikan hasil penelitiannya dengan lancar. Hampir semua pertanyaan dan klarifikasi dapat dijawab dan dijelaskan dengan baik sehingga memuaskan penguji. Tema yang diangkat oleh ayah lima anak dari istri Ni Ketut Eli Kristina Dewi, S.Ag., ini adalah Potensi Penggunaan Agregat Buatan Berbahan Limbah Batu Bara dalam Campuran Aspal Beton untuk Mengurangi Rubber Deposit pada Permukaan Runway. ‘’Tema ini berangkat dari adanya permasalahan ten-

tang limbah sisa pembakaran batu bara dan isu keselamatan pesawat pada landas pacu (runway),’’ ujarnya kepada Suara NTB, Rabu (26/2).

Eksperimen yang dilakukan dijelaskan Alit Karyawan, adalah menganalisis pengaruh penggantian dalam prosentase tertentu agregat alam dengan agregat buatan terhadap tekstur untuk antisipasi tumpukan karet (rubber deposit) pada runway. Pengaruh penggunaan agregat buatan yang dicampur dengan agregat natural (alam) dalam campuran aspal beton, dicoba dengan membuat 2 gradasi. Gradasi yang dimaksud adalah gradasi menerus dan gradasi terbuka. Masing-masing gradasi menggunakan 25% agregat buatan dan tanpa agregat buatan. Sehingga ada 4 variasi campuran. Berdasarkan eksperimen dengan 2 gradasi tersebut, dapat dilihat pengaruh penggunaan agregat buatan terhadap ketebalan karet ban pesawat di runway.

Setiap pendaratan pesawat akan menimbulkan jejak karet gerusan roda pada runway. Yang terakumulasi dengan pendaratan berikutnya. Tumpukan karet roda pesawat pada landas pacu mengurangi kekesatan sehingga permukaan menjadi licin. Hal ini sangat berbahaya karena dalam aktivitas pendaratan, dibutuhkan kekesatan permukaan landas pacu yang memungkinkan pesawat berhenti pada tempat yang diinginkan.

Ini berkaitan dengan gesekan antara roda pesawat dengan pemukaan landas pacu.

Kekesatan yang kurang dari persyaratan menyebabkan, roda pesawat tergelincir sehingga pesawat meninggalkan runway. Kekesatan sangat dipengaruhi oleh tekstur permukaan runway. Makin besar tekstur permukaan maka

kekesatan makin besar, demikian sebaliknya. Menurunnya ukuran tekstur dipengaruhi oleh tumpukan karet pada permukaan runway. Oleh karena itu dalam penelitian ini dicari campuran aspal beton dengan tekstur yang dapat memberikan kekesatan sehingga menghasilkan tahanan geser (skid resistance) terbaik.

Sehingga, proporsi penambahan agregat buatan dan gradasi campuran aspal beton yang direkomendasikan adalah yang memberikan efek rubber deposit yang rendah. Hal ini perlu dilakukan karena pembersihan tumpukan karet akan berakibat pada kerusakan permukaan aspal beton.

Mengingat penelitian hanya dilakukan pada skala laboratorium, maka perlu penelitian lanjutan dengan skala lapangan. Atau dengan membuat model yang mencerminkan gesekan roda pesawat dengan permukaan perkerasan seperti kondisi pada runway bandara.

Dengan keberhasilan penelitian ini, sangat membantu menekan biaya operasional bandara, khususnya biaya pembersihan karet pada runway bandara. Sehingga pesawat aman untuk melakukan aktivitas pendaratan pada bandara. Manfaat lainnya adalah dengan menggunakan agregat berbahan flyash, maka keberadaan limbah flyash ini dapat dikurangi.

Di akhir sidang, Ir. Ervina Ahyudanari, Ph,D selaku promotor menyatakan dengan berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi, provendus dapat menyelesaikan studi dalam waktu singkat, selama 3 tahun 5 bulan dengan hasil maksimal, berkat ketekunan dan kerja keras. Ervina berharap ke depan riset ini dapat berlanjut sehingga dapat diaplikasikan. (r)

Ketua Ikatan Notaris Indonesia Wilayah NTB Berhasil Raih Gelar Doktor Dari Hal. 1 Dengan hasil ini, Hamzan Wahyudi kini berhak menyandang gelar doktor. Di samping itu, dia juga sekaligus telah mencatatkan namanya sebagai doktor ke 22 di Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Hamzan Wahyudi saat menyampaikan kesan-kesan usai ujian menyampaikan banyak terimakasih terhadap semua pihak yang berkontribusi dalam memberikan semangat guna merampungkan disertasil setebal 481 halaman itu.

Dituturkan Hamzan Wahyudi bahwasanya tidak mudah menyelesaikan studi doktoral tersebut. Banyak rintangan datang selama proses menyusun disertasi. Namun berkat dukungan moral keluarga terutama istri dan anak, membuatnya bangkit dan mampu menyelesaikan studi yang amat menguras tenaga itu. Tentu kata dia, yang tidak kalah penting juga ialah ber-

kat bimbingan para dosen pembimbing yang telah memberikan banyak ilmu selama masa bimbingan.

Sementara itu Prof. Dr, H. Zainal Asikin, SH., SU., selaku promotor mengingatkan agar Hamzan Wahyudi yang sudah resmi bergelar doktor untuk senantiasa menjaga nama baik almamater. Dikatakan Zainal Asikin, gelar doktor yang disematkan pada seseorang sangatlah bermakna. Sehingga marwahnya haruslah tetap dijaga dengan baik pada sikap dan perilaku sehari-hari. ‘’Jaga nama baik almamater,’’ terang Zainal Asikin mkengingatkan Ketua Pengwil INI NTB dua periode itu.

Rektor Unram Prof. H. Lalu Husni, SH., M.Hum., selaku pimpinan sidang pada kesempatan itu mengaku sangat bangga dengan apa yang telah diraih Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukm Unram. Hal demikian mengingat dari waktu ke waktu jumlah lulusan pada program doktoral ini senantiasa bertambah.

‘’Sebagai pimpinan sidang saya memberikan ucapan selamat dan bangga sebagai doktor ke 22 di program ilmu hukum,” ujar mantan Dekan Fakultas Hukum ini.

Prof. Husni berharap agar gelar yang telah diraih Dr. Hamzan Wahyudi dapat bermanfaat bagi kemajuan daerah. “Mudahan bermanfaat bagi daerah,” sambungnya.

Di samping itu, Prof. Husni juga mengingatkan tugas seorang doktor agar tidak berhenti setelah ujian disertasi. Melainkan di luar itu masih banyak tugas seorang doktor yang harus dikerjakan, terutama dalam hal pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. ‘’Saya ingatkan bahwa tugas seorang doktor ialah mengembangkan ilmu pengetahuan di bidangnya. Untuk itu terus kembangkan ilmu pengetahuan dan penelitian di jurnal. Terlebih Unram kini sudah punya banyak jurnal. Tulisan-tulisannya bisa dimasukkan ke dalam jurnal. Selamat kami sampaikan,” imbuhnya. (dys/*)

Investor Glamping dan ’’Heli Tourism’’ Rinjani Baru Kantongi NIB Dari Hal. 1 ‘’Dengan sistem perizinan sekarang, bisa jadi mudah mendapatkan NIB-nya. Tetapi memenuhi komitmen-komitmen itu juga tidak gampang, berdasarkan aturanaturan,’’ katanya.

Ia mencontohkan, investor yang sudah mendapatkan NIB, rencana investasinya akan membangun kereta api, glamping dan heli tourism di Rinjani. ‘’Tapi rencana ini, jadi apa tidak sampai beroperasi, komitmen harus dipenuhi lagi. Ada persyaratan-persyaratannya. Kalau ada ingin memanfaatkan (berinvestasi), kita terima dulu. Kita kan harus tetap positive thinking dulu terhadap orang yang mau berusaha,’’ katanya.

Namun untuk berusaha, investor harus memenuhi ketentuan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis

yang melakukan kajian lebih mendalam. Masukan dari masyarakat juga menjadi pertimbangan Pemda sebelum memberikan atau menolak memberikan perizinan selanjutnya.

Sebagaimana diketahui, salah satu investor, PT. Rinjani Glamping Indonesia (RGI) berencana menggarap sebagian dari zona di Danau Segara Anak, Gunung Rinjani. Investor tersebut menyiapkan investasi senilai Rp4,55 miliar untuk membangun fasilitas penginapan mewah. Saat presentasi di BTNGR, PT. RGI berencana membangun penginapan mewah di atas lahan 10 persen dari empat hektare yang diajukan.

Diantaranya, pembangunan deluxe tents atau tenda mewah sebanyak 20 unit, nilai investasinya Rp3 miliar. Kemudian pembangunan small waterhouse sebanyak dua unit se-

nilai Rp150 juta, pembangunan office tents senilai Rp500 juta.

Investor tersebut juga berencana membangun dapur dan tenda makan senilai Rp500 juta. Mereka juga akan melengkapi dengan fasilitas toilet sebanyak dua unit senilai Rp100 juta. Selain itu, juga berencana membangun instalasi listrik dan instalasi air bersih masing-masing senilai Rp75 juta.

Kemudian ada investor lainnya, PT. Airbus Helicopters Indonesia juga melirik Rinjani. Mereka menawarkan konsep heli tourism untuk menikmati keindahan alam Rinjani. Selain itu, ada juga PT. Lombok Resort yang berencana membangun kereta gantung sepanjang 10 km di kawasan Gunung Rinjani bagian selatan tepatnya di wilayah KPH Rinjani Barat di Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah. (nas)

Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama Ketua TPPKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE.M.Sc hadir merayakan HUT Komunitas Cinta Berkain Indonesia (KCBI) Lombok NTB ke-3, Rabu (26/2).

Wagub yang tampil anggun mengenakan kain tenun serta baju berwarna kuning madu tersebut menyampaikan apresiasinya kepada KBCI. Dengan adanya organisasiorganisasi wanita, kata Wagub, dirasakan sangat besar peranannya dalam membangun NTB tercinta, terlebih KCBI yang turut berperan aktif dalam melestarikan tenuntenun di NTB. ‘’NTB ini adalah tempat paling kaya dari sisi tenunnya, bahkan di setiap kabupaten memiliki banyak jenis tenun, itu hebatnya NTB,’’ ungkapnya bangga.

Dengan keaneragaman tenun yang dimiliki NTB, Wagub mengajak organisasiorganisasi perempuan di NTB untuk bersama melestarikan dan menggaungkan tenun bukan hanya di lingkup nasional tapi juga pada lingkup internasional. ‘’Kalau bukan kita, lalu siapa lagi yang mau menyelamatkan tenun kita,’’ ungkap Wagub. Kekayaan dan nilai keaslian tenun harus terus dijaga betul.

Pada HUT KCBI yang bertemakan “Pesona Berkain Nusantara Melestarikan

Budaya Bangsa” Wagub juga menyampaikam bahwa dengan menggunkan tenun asli NTB, maka itu bentuk dorongan kepada UKM dan penenun di NTB agar terus berkembang. ‘’Dengan mencintai tenun hasil daerah, maka Insyaallah itu berarti kita mendorong nilai-nilai budaya NTB ini bisa mendunia,’’ lanjut Wagub.

Organisasi berdiri karena sebuah tujuan dan tujuan KCBI ini adalah melestarikan kecintaan berkain. ‘’Ini menjadikan KCBI ini sesuatu yang penting terutama dalam program pemerintah untuk tetap melestarikan budaya bangsa dan juga dalam mendukung pariwisata di Provinsi NTB,’’ ujar Hj Niken menambahkan.

Istri Gubernur NTB ini berharap agar generasi muda dapat mencintai, lebih peduli dan lebih memahami kain tenun khas NTB. Hal ini dapat dimulai melalui penerapan cinta berkain pada setiap event atau kegiatan pelestarian.

Ketua KCBI Lombok, Hj. Maskayangan menyampaikan bahwa visi dan misi KCBI ialah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mencintai kain dan menunjukkan jati diri putri Indonesia yang sebenarnya adalah berkain. ‘’Mudah- mudahan ibu-ibu yang berada dalam ruangan ini bisa menyuarakan kepada anak-anak kita, keluarga kita, keponakan untuk melestarikan budaya kita ini, yakni berkain,’’ harapnya. (r)

(Suara NTB/ist)

Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah (kanan) bersama Ketua TPPKK NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah (tengah), dan Ketua KCBI Lombok, Hj. Maskayangan (kiri)

Bupati Sumbawa Bantah Tuduhan Penelantaran Anak Dari Hal. 1 Jadi dokumen itu menjadi saksi atas tuduhan itu. Sampai akhirnya dipanggil yang kedua, akhirnya dia tidak bisa buktikan. Terutama yang lokasi tempat berbuat, karena menurut tanggal yang disebutkan itu bertepatan dengan tanggal saya lagi di hotel, saya datang ke Jember, ada perjalanan saya pakai bus. Itu akhirnya langsung ditutup (kasus itu), berhenti dipanggil,’’ terangnya.

Bupatipun mengakui bahwa peristiwa ini pernah muncul sebelum ia menjadi Bupati Sumbawa. Saat itu anak perempuan bupati juga menantang yang bersangkutan untuk melakukan tes DNA. Namun tuduhan tersebut kembali dilaporkan saat ini. Sehingga bupati mengaku siap menghadapi laporan dan menghormati proses hukum. ‘’Saya akan hadapi ini (laporan di Polda). Mau minta tes DNA akan saya lakukan. Bahkan kalau dia tidak minta, saya

yang minta. Jadi saya melakukan perlawanan yang luar biasa. Langkah hukum dalam waktu segera,’’ tegasnya.

Terhadap hal ini, kata Husni, DPP PDI Perjuangan yang mendapatkan informasi meyakini laporan yang dituduhkan terhadapnya tidak masuk akal.

Karena kejadian ini sudah lama, dan baru diungkit saat ini, menjelang dirinya akan maju di Pilkada Sumbawa mendatang. Yang jelas, Husni siap memberikan keterangan jika dipanggil pihak Polda. Bupati pun akan menindaklanjutinya ke proses hukum. ‘’Saya anggota DPRD lima periode, urus SKCK tidak ada gangguan dan tidak pernah ada orang yang mengungkit-ungkit ini. Saya maju jadi bupati, tidak ada (persoalan ini). Kok begitu masuk periode kedua, karena ada niat jahat orang, kok seperti ini. Saya tahu ini karena ada laporan dari DPP, karena kami diperiksa. Jadi sudah jelas siapa sumbernya,’’pungkasnya. (ind/arn)

Hanya 944 Pelamar CPNS Pemprov Berhak Ikut SKB Dari Hal. 3 Selanjutnya, satu formasi Dokter Gigi di RS. H. L. Manambai, 2 formasi Dokter Spesialis Anak, masing-masing satu formasi di RSJ Mutiara Sukma dan RS. HL. Manambai. Kemudian, masing-masing satu formasi Dokter Spesialis Anestesi di RS Mata NTB, Dokter Spesialis Bedah, Dokter Spesialis Bedah Saraf. Dokter Spesialis Jantung, Dokter Spesialis Kandungan, Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin. Dokter Spesialis Mata, Dokter Spesialis Paru dan Dokter Spesialis Patologi dan Anatomi di RS. HL. Manambai.

Selanjutnya, formasi Dokter Spesialis Penyakit Dalam di RSJ Mutiara Sukma, Dokter Spesialis Radiologi di RS. HL. Manambai dan RS Mata NTB. Dokter Spesialis Rehab Medik di RSJ Mutiara Sukma, Dokter Spesialis Saraf di RSJ Mutiara Sukma dan RS. HL. Manambai, Dokter Spesialis THT, Dokter Spesialis Urologi dan Psikologi Klinis di RS. HL. Manambai.

Terkait jadwal tes SKB, Raisah mengatakan masih menunggu kepastian dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh, tes SKB CPNS Pemprov NTB akan dilaksanakan pada minggu ke tiga bulan Maret mendatang.

Diketahui, dalam tes SKD beberapa waktu lalu diikuti 7.702 peserta. Dari jumlah tersebut sebanyak 3.650 pelamar CPNS Pemprov yang memenuhi passing grade. Sedangkan 3.450 pelamar yang tidak memenuhi passing grade.

Dari 7.702 peserta yang berhak ikut SKD, sebanyak 7.100 orang yang hadir mengikuti tes. Sementara 602 pelamar tak hadir mengikuti SKD. Secara keseluruhan, pelamar yang memenuhi passing grade dalam rekrutmen CPNS Pemprov NTB tahun 2019 sebesar 51,41 persen. Dengan nilai SKD tertinggi 433 dan terendah 95. Dalam rekrutmen CPNS 2019, Pemprov NTB mendapatkan jatah sebanyak 414 formasi. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 27 Februari 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Advokat Peradi Dilantik

Junjung Tinggi Moralitas dan Siap Hadapi Era 4.0 Mataram (Suara NTB) Para pengacara yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Rumah Bersama Advokat Indonesia didorong mempersiapkan diri menghadapi perubahan.

Menyongsong era revolusi industri 4.0, pengacara di bawah organisasi advokat pimpinan Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M harus siap menghadapi perubahan berupa keterbukaan dan teknologi informasi.

Penegasan ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Nasional DPN Peradi Rumah Bersama Advokat Indonesia yang diwakili Wakil Ketua Umum DPN, Ifdhal Kasim S.H., LL.M dalam acara pelantikan dan pengangkatan Advokat Peradi, Senin (24/2). Acara pelantikan yang bertajuk “Peradi adalah Rumah Bersama Advokat Indonesia Menuju Officium Nobile” dihelat di gedung Pengadilan Tinggi Mataram. Selain digelarnya pelantikan dan pengangkatan, juga diadakan penyerahan kartu izin praktik Advokat Peradi secara simbolik kepada perwakilan peserta pelantikan dan pengangkatan advokat. Serangkaian kegiatan dan pengangkatan ini dipimpin langsung Ifdhal Kasim. Turut hadir dalam acara ini, perwakilan Polda NTB, Kejaksaan Tinggi, perwakilan Kejaksaan Negeri dan perwakilan Pengadilan di wilayah NTB. Dalam sambutannya, Ifdhal Kasim menegaskan, tidak ada yang meragukan posisi profesi advokat sebagai salah satu penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Seperti hakim, jaksa, polisi. Tidak dipungkiri, sama dengan profesi lain atau jenis pekerjaan yang lain, profesi advokat juga tempat mencari nafkah. Namun baginya ini tidak sekadar sebuah pekerjaan.

“Yang perlu diingat kembali, bahwa tanggung jawab seorang advokat adalah menegakkan hukum dan keadilan dengan tentu saja menjunjung tinggi moralitas dan sifat kenegarawanan,” kata mantan Ketua Komnas HAM RI ini.

Pergeseran hidup sudah berubah dan jauh lebih maju. Jika tidak adaptasi dengan perubahan itu, maka advokat akan tertinggal. Sehingga ia menekankan, pada era revolusi industri 4.0 advokat harus berpikir lebih terbuka menerima perubahan. “Maka rekan-rekan Advokat harus mengasah dan memperkuat kemampuan akademik dan intelegensi untuk harus lebih dalam hal pengetahuan maupun pembaharuan sosial,” terangnya.

Di sisi lain, apapun bentuk perubahan itu, prinsip harus dipegang teguh. Advokat yang merupakan suatu bentuk profesi terhormat atau Officium Nobile. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, seorang Advokat harus memiliki kebebasan yang didasarkan pada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kejujuran, kemandirian, kerahasiaan dan keterbukaan. “Ini penting guna mencegah lahirnya sikap-sikap tidak terpuji dan berperilaku kurang terhormat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi Mataram, I Gede Sukarmo, SH.,MH dalam sambutan pembekalannya mengatakan, Advokat sudah seharusnya menjunjung tinggi kode etik dan juga peraturan perundang-undangan lainnya. “Hal yang paling penting adalah jiwa menjaga keutuhan negara sebagai fungsi penegak hukum,” tegasnya. Merespon sambutan Wakil Ketua DPN, ia berpesan kepada peserta pelantikan harus mampu secara akademik dan tetap mengasah kecerdasan sosial. “Semua tetap memulai niat dalam melaksanakan semua pekerjaan profesi advokat untuk keadilan dan kepastian hukum di dalam masyarakat maupun dalam melaksanakan tujuan bernegara,” pesannya.

Pada kesempatan itu, I Gede Sukarmo menjelaskan, semua peserta telah memenuhi persyaratan untuk pelantikan dan pengangkatan sebagai Advokat Peradi. Mereka telah melalui proses ujian profesi Advokat dan syarat lain telah melaksanakan magang sekurang-kurangnya selama dua tahun pada kantor advokat yang telah atau lebih berpraktik selama 7 tahun.

Selain persyaratan tersebut peserta pelantikan dan pengangkatan telah memenuhi beberapa persyaratan teknis dan administratif lainnya. (ars/*)

Foto bersama jajaran DPN, DPC Peradi, PT NTB dan advokat peserta pelantikan

Prosesi pengambilan sumpah advokat Peradi di aula PT NTB

Penandatanganan berita acara pelantikan dan pengangkatan advokat Peradi

Wakil Ketua DPN Peradi, Ifdhal Kasim saat prosesi pelantikan dan pengangkatan advokat PERADI.

Sambutan Ketua DPC Peradi I Gede Sukarmo

TKI Asal Lobar Meninggal di Malaysia Giri menang (Suara NTB) Satu TKI asal Lombok Barat (Lobar) meninggal di Malaysia. Mayudi, TKI warga Dusun Peseng Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung itu diduga ditusuk seminggu yang lalu. Bahkan beberapa harta milik pemuda 25 tahun itu diduga dibawa kabur oleh pelaku.

Jenazah Mayudi tiba di kediaman duka, Rabu (26/2). Jenazahnya langsung dimakamkan oleh pihak keluarga di pemakaman dusun setempat. Munirah, ayah korban hingga kini tidak mengetahui pasti kronologi terbunuh

anak pertamanya itu. Ia sendiri mengetahui kejadian itu dari kerabatnya. Meski ia juga menjadi seorang PMI di Malaysia.

“Saya tidak tahu masalah meninggalnya.

Saya dapat cerita dari kawan di sana. Kejadiannya Kamis(19/2) itu,” ungkapnya saat ditemui dikediamannya. Penyebab meninggalnya pun diakui Munirah belum jelas.

Sebab dari informasi yang ia peroleh, anaknya itu meninggal entah karena perkelahian atau perampokan. Ia hanya mengetahui jika anaknya ditemukan sudah meninggal di depan salah satu teman anaknya itu. “Saya berharap pembunuhnya bisa segera ditangkap dan dihukum,” tegasnya.

Ia menceritakan, anaknya itu sudah menjadi TKI sejak 8 tahun lalu. Saat itu anaknya ikut bersama dirinya merantau ke Malaysia. Meski berbeda tempat kerja, diakuinya, anaknya tetap menjenguk dirinya.

Bahkan malam sebelum ditemukan tewas keesokan harinya, korban sempat datang menemuinya.

Sementara itu, teman kerja korban, Ramli mengaku jika selama ini Mayudi tidak pernah memiliki musuh. Ia mengaku kaget mengetahui teman satu tempat kerja di kebun kelapa sawit itu tewas terbunuh. Padahal malam harinya korban sempat datang ke counter HPnya untuk membeli pulsa.”Kita belum tahu pasti juga (siapa pembunuhnya), soalnya kita tidak tahu almarhum berkawan dengan siapa saja,” ujarnya.

Menurutnya saat ditemukan itu jenazah korban hanya mengenakan celana pendek dengan tangan terlentang. Selain itu terdapat luka tusukan dibagian perut. Korban pertama kali ditemukan oleh temannya di depan rumah salah seorang kawannya yang lain.

Namun dari informasi yang ia peroleh, diduga korban dibunuh oleh sesama TKI. Selain itu, Handphone, uang dan beberapa harta korban turut hilang. Ada kemungkinan korban dirampok ketika bertemu dengan pelaku yang mengajak minum minuman berakhol. “Tetapi tidak tahu pastinya,” jelasnya.

Kabarnya pelaku berjumlah lima orang. Dan merupakan TKI asal Lombok. Kini pihaknya berharap agar para pelaku yang kabarnya sudah diketahui identitasnya itu segera ditangkap dan dihukum dengan seberat-beratnya. (her)

(Suara NTB/her)

KERABAT - Kerabat menunjukkan foto Mayudi, TKI warga Dusun Peseng Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung, Lobar yang diduga dibunuh di Malaysia.