Edisi Rabu 27 Februari 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 27 FEBRUARI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 292 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kunjungi KBRI Malaysia

Gubernur Harapkan Dukungan Beasiswa Pendidikan dan Pariwisata Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah berkunjung ke Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Malaysia di Kuala Lumpur. Gubernur dan rombongan juga bersilaturrahim dengan Duta Besar RI untuk Malaysia, Rusdi Kirana, Senin (25/2). Dalam lawatan kerja kali ini, Gubernur Zulkieflimansyah mendiskusikan sejumlah hal dengan Dubes Rusdi Kirana. Upaya membuka pintu kerjasama bidang pendidikan terkait program beasiswa 1000 pelajar NTB ke luar negeri, adalah salah satu fokus perbincangan. ‘’Pendidikan menjadi perhatian utama kami saat ini. Setelah berhasil mengirimkan 46 mahasiswa S2 ke tiga uni-

versitas di Polandia pada bulan Oktober 2018 dan pertengahan Februari 2019 lalu. Kami juga ingin mengirimkan pelajar melanjutkan jenjang S2 di Malaysia,’’ ujar Gubernur Zul. Ikatan kesamaan dan kedekatan antara Malaysia dan Indonesia, menjadi salah satu dasar kerja sama bidang pendidikan. Begitu juga fasilitas pendidikan seperti perpustakaan dan laboratorium yang

lengkap di sejumlah kampus ternama di Malaysia. Dubes Rusdi Kirana menyambut baik niat tersebut. KBRI di Malaysia akan menjembatani antara Pemprov NTB dengan kampus-kampus di Malaysia yang potensial menyediakan kuota beasiswa bagi mahasiswa dari luar Malaysia. ‘’Saya sangat gembira dan mendukung program beasiswa 1000 mahasiswa NTB ke luar negeri. Kami akan memfasilitasi dan menghubungkan antara universitas di sini dengan Pemprov NTB,’’ kata Dubes Rusdi Kirana. Bersambung ke hal 15

SILATURAHMI - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah bersama rombongan saat bersilaturahmi dengan Duta Besar RI untuk Malaysia, Rusdi Kirana (foto atas). Gubernur NTB bertukar cinderamata dengan Duta Besar RI untuk Malaysia.

TO K O H

(Suara NTB/ist)

Anak Muda NTB Hebat WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengaku kagum dengan kehebatan anak-anak muda NTB yang mampu menunjukkan jati dirinya dengan berprestasi di tingkat nasional. ‘’Anak-anak muda NTB hebat, bisa menunjukkan jati diri di tingkat nasional, ini sangat membanggakan,’’ ujarnya saat me-launching Aplikasi Sistem Informasi Monev Satuan Pendidikan Aman Bencana (SIM SPAB), Selasa (26/2). Aplikasi SIM SPAB ini merupakan hasil karya anak-anak muda NTB yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dalam memberikan pendidikan kebencanaan khususnya bagi tenaga pendidik dan siswa yang ada di NTB. Bersambung Hj. Sitti Rohmi Djalilah ke hal 15 (Suara NTB/humasntb)

KO M E N TTAA R Dorong OPD Serius UPAYA pencegahan tindak pidana korupsi (Tipikor) melalui prorgram MCP (Monitoring Center for Prenvention) dinilai kurang mendapat dukungan pemerintah daerah. Untuk itu, Inspektorat NTB meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendukung langkah KPK tersebut, agar mendapat penilaian baik karena terkait dengan rencana aksi pencegahan korupsi. Inspektorat NTB dan kabupaten/ kota diketahui menjadi tim admin program MCP dengan sistem entri data delapan sektor kinerja pemerintah daerah itu. Namun KPK melihat, belum ada itikad dari Pemda untuk mendukung upaya pencegahan. Bersambung Ibnu Salim ke hal 15 (Suara NTB/dok)

Target Tuntas 2020, Kemendagri Ingatkan Pemprov Kawal Pemda Tak Asal Rekrut P3K Mataram (Suara NTB) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan Pemda, baik provinsi dan kabupaten/kota tidak asal merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Rekrutmen P3K harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. ‘’Kalau ndak punya uang (untuk menggaji P3K), prinsipnya tak merekrut sejumlah formasi yang ada. Tapi disesuaikan dengan kapasitas kemampuan fiskal daerah kalau P3K. Tapi kalau PNS, sudah didesain ada anggarannya dari pusat,’’ kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono dikonfirmasi usai membuka Rakernas Asosiasi

DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) di Mataram, Selasa (26/2) siang. Ia menjelaskan rekrutmen P3K berbeda dengan CPNS. Rekrutmen P3K diserahkan kepada Pemda dengan melihat kapasitas fiskal daerah masing-masing. Jika Pemda tidak punya anggaran untuk menggaji P3K, maka disarankan tidak melakukan rekrutmen. ‘’Ketika tidak ada anggaran, jangan merekrut terlalu banyak. Dan itu bertahap, jangan semua selesai 2019. Bisa next step 2020, next step 2021. Jangan berharap semua selesai tahun ini,’’ katanya. Bersambung ke hal 15

Sikapi Tiket Mahal dan Bagasi Berbayar

Kemendagri Minta Rakernas Adeksi Hasilkan Rekomendasi Mataram (Suara NTB) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) dapat menghasilkan rekomendasi. Menyikapi mahalnya harga tiket pesawat dan bagasi berbayar. Pasalnya, kenaikan harga tiket

dan bagasi berbayar berimplikasi terhadap pembangunan di daerah. Kemendagri banyak mendapatkan keluhaan dari Pemda pascakenaikan harga tiket dan bagasi berbayar tersebut. ‘’Keluhan Wakil Gubernur tadi, cukup masuk akal. Kiranya dicarikan solusi terbaik kalau itu secara nasional ter-

jadi. Dan saya meminta ini bagian yang menjadi rekomendasi dari Rakernas Adeksi ini. Mengenai harga tiket dan bagasi berbayar,’’ kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono dikonfirmasi usai membuka Rakernas Adeksi di Mataram, Selasa (26/2) siang. Bersambung ke hal 15

Pembangunan Sirkuit Mandalika

Mataram (Suara NTB) Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) menargetkan pembangunan sirkuit MotoGP akan tuntas akhir 2020. Pemprov akan mengawal proses pembangunan sirkuit tersebut agar tuntas tepat waktu. Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, Pemprov mendapatkan informasi bahwa ITDC akan memulai pembangunan sirkuit Mandalika akhir tahun ini. ‘’Pemerintah pusat sudah siap. Kita sangat siap. NTB sangat aman, sangat kondusif. Kita ini sudah bangkit. Sudah normal kita semuanya,’’ kata Wagub dikonfirmasi di Mataram, Selasa (26/2) siang. Ia mengatakan, Pemprov akan mengawal proses pembangunan sirkuit Mandalika. Sehingga dapat tuntas sesuai rencana. Pasalnya, pada 2021,

sirkuit Mandalika sudah mulai digunakan sebagai lokasi balapan MotoGP. Wagub menambahkan, Pemprov akan mengawal prosesnya dan memastikan pembangunan berjalan dengan lancar. Selain itu menjaga kondusivitas daerah dan semua hal yang terkait dengan pelaksanaan MotoGP di sirkuit Mandalika. ‘’Jangan sampai terjadi masalah. Soal infrastruktur sudah baik,’’ katanya. Keberadaan sirkuit MotoGP di KEK Mandalika akan berdampak secara sosial dan ekonomi. Pemprov NTB bersama Pemkab Lombok Tengah (Loteng) akan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal mendukung keberadaan KEK Mandalika. Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP mengatakan masalah peningkatan kapasitas SDM lokal perlu menjadi perhatian. Bersambung ke hal 15

Penambangan Liar Gunung Prabu Ancam Kawasan Konservasi Mataram (Suara NTB) Aktivitas penambangan liar di Gunung Prabu, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah tidak saja berbahaya bagi kelanjutan pariwisata, juga jadi ancaman bagi Taman Wisata Alam (TWA). Penambang mulai berusaha masuk ke dalam kawasan konservasi itu namun diusir petugas. ‘’Pernah ada yang masukkan alat berat, tapi keburu ketahuan, langsung dikeluarkan,’’ kata Kepala BKSDA Provinsi NTB, Ari Subiantoro menjawab Suara NTB, Selasa (26/2). Ia sendiri tidak tahu persis soal cadangan emas yang jadi alasan alasan warga dan oknum pengusaha tambang liar masuk ke kawasan itu. Tapi apapun alasannya, menggarap TWA selain untuk tujuan pelestarian merupakan tindak pidana.

‘’Kami tegas, tidak ada yang boleh masuk dalam kawasan,’’ tandasnya. Ada empat petugas yang ditempatkan untuk menjaga kawasan konservasi seluas 8.200 hektar tersebut. Memastikan tidak ada alat berat atau alat manual lain yang menggali lubang untuk mengeruk tanah yang diyakini mengandung bijih emas. Ia membantah informasi yang berkembang bahwa aktivitas penambangan itu masuk dalam kawasan konservasi. TWA itu bersebelahan dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan berbatasan dengan Gunung Prabu. Pihaknya sudah mengecek langsung ke lapangan setelah ada kabar yang menyebut TWA masuk dalam aktivitas galian tambang liar. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

ILEGAL - Aktivitas tambang liar di Gunung Prabu Kecamatan Pujut Lombok Tengah yang berbatasan dengan kawasan konservasi. Petugas BKSDA berusaha menjaga agar aktivitas ilegal itu tidak masuk dalam kawasan.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 27 Februari 2019

(Suara NTB/mhj)

KELURAHAN Banjar mendukung program zero waste (bebas sampah). Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan Provinsi NTB mulai mengikhtiarkan bebas sampah dengan cara menyampaikan kepada masyarakat melalui petugas sampah agar mentaati jadwal pembuangan sampah. Lurah Banjar, Muzakkir Walad mengapresiasi program bebas sampah karena Kota Mataram sebagai ibukota provinsi dan juga untuk mempercepat program pemerintah provinsi Muzakkir Walad NTB. “Kalau kita prinsipnya mendukung karena apalagi Kota Mataram sebagai jantungnya pemerintahan Provinsi NTB,” ujar Muzakkir Walad, Selasa (26/2). Ada dua kelurahan termasuk Kelurahan Banjar mewakili Pemkot Mataram ke Polandia. Keberangkatan ke Polandia, katanya, sekitar Bulan Mei atau Juni 2019. Satu bulan ini dilakukan karantina untuk kursus Bahasa Inggris. “Kaitan dengan manajemen zero waste. Itu nanti diharapkan bisa kita diadopsi kemudian kita kolaborasikan dengan program-program penanganan sampah di Kota Mataram yang sudah ada,” akunya. Dikatakan Muzakkir, kalau hanya menunggu, tidak ada komitmen bersama, sangat sulit mewujudkan zero waste. Kota Mataram adalah parameter pembangunan, harus menjadi model bagi kabupaten/kota lainnya. “Saya melihat Kabupaten/kota termasuk Kota Mataram, sudah mulai mengarah ke sana. Yang penting ini adalah keberlanjutannya,” ujarnya. Di Kelurahan Banjar sudah mulai menyampaikan kepada petugas sampah terutama operator roda tiga. Untuk mentaati waktu-waktu pembuangan sampah. Dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. “Pagi tidak ada lagi sampah di TPS itu. kemudian kita di beberapa tempat atau beberapa kelurahan sudah mulai menerapkan pola bak sampah,” katanya. Dia berharap ke depannya di setiap kelurahan satu bak sampah, karena diketahui di Lombok Timur di satu desa satu TPS. Yang paling ideal kedepannya konsep tempat pembuangan sampah terpadu. Sehingga tidak menambah armada dan tidak menambah petugas. “Kita hanya berpikir agar bagaimana memilah atau menempatkan petugas yang ada di TPS tersebut untuk memilah. Setelah dipilah, murni hanya 30 persen yang ke TPA,” harap Muzakkir. Kemudian, di dua lingkungan sudah menerapkan program bersih seribu langsung (Bersila). Saat ini masih belum bisa lepas landas. Masyarakat mengeluarkan seribu rupiah untuk pengakutan sampahnya, tapi juga untuk kegiatan kemasyarakatan lainnya. “Kita terus kawal, yaitu Bersila kemudian di Lingkungan Sintung ada Bersila juga, yaitu pola manajemen penanganan sampah berbasis swadaya masyarakan,” katanya. (mhj)

Warga 12 Kelurahan di Mataram Masih BAB Sembarangan

Mataram (Suara NTB) – Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram akan mengalokasikan anggaran Rp90 juta untuk 12 kelurahan yang belum bebas dari Buang Air Besar (BAB) sembarangan. Sedangkan 38 kelurahan dinyatakan nol BAB sembarangan. “Kita masih ada sih. Kita baru 38 kelurahan yang buang air besar sembarangan nol,” aku Kepala Dikes Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi kepada Suara NTB, Selasa (26/2). Menurutnya, 12 kelurahan yang warganya masih BAB sembarangan karena faktor kebiasaan dengan memanfaatkan lahan kosong dan juga kurang fasilitas. Itu ter-

(Suara NTB/fit)

nggak BABS lagi. Karena itu masalah lahan kalau wilayah sempit terkadang lahan juga gitu,” terang Usman Hadi. Sedangkan, untuk mendukung peningkatan jumlah kelurahan yang dinyatakan BAB sembarangan nol sekarang ini, Dikes di tahun 2019 ini akan mengalokasikan anggaran Rp90 juta untuk

Mansur Pastikan MWP Segera Beroperasi Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Mataram, Mansur, SH., MH., menargetkan Mataram Water Park (MWP) dalam sebulan ke depan dapat dioperasikan. “Target saya sebulan ke depan sudah bisa dioperasikan,” tegas Mansur, Selasa (26/2). Keyakinan disampaikan Mansur, karena ia melihat antusiasme masyarakat yang ingin memanfaatkan kolam

renang yang dibangun tahun 2010 lalu, sangat tinggi. Akan tetapi, pihaknya sedang fokus melakukan pembenahan fasilitas dan sarana prasarana pendukung lainnya. Dorongan kalangan legislatif menyerahkan pengelolaan ke pihak ketiga dinilai belum saatnya. Dia yakin bahwa Pemkot Mataram mampu mengoperasikan kolam renang tersebut. “Masalah usulan dewan dipihakketigakan tidak

dulu. Saya pastikan bisa beroperasi dan layak,” tegasnya. Untuk mengoperasikan diupayakan tidak memikirkan pendapatan asli daerah. Pertimbangan pembebanan anggaran daerah dianggap sebagai konsekuensi dari tanggangjawab pemerintah melayani masyarakat. Sebab, jika memikirkan PAD dari pemanfaatan MWP terlalu kecil. Masih ada potensi di titik lain yang lebih besar menyerap PAD.

(Suara NTB/cem)

Terkait air di kolam renang telah berubah warna, pihaknya sedang melakukan perbaikan di penjaringan. Termasuk menguji kualitas air di laboratorium Dinas Lingkungan Hidup. Dan, menaburkan obat agar air terlihat jernih. “Sekarang ini hasil labnya keluar,” jawabnya. Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska mengaku, jenuh dengan ketidakpastian eksekutif menata MWP. Berkali – kali diberikan

(Suara NTB/cem)

masukan dengan memanggil instansi teknis untuk pemanfaatan, tetapi kondisinya sama saja seperti semula. “Jenuh kita ngomong MWP ini,” jawabnya. Politisi PDI Perjuangan sepakat terhadap prinsip tidak mengedepankan pendapatan untuk pemanfaatan kolam itu. Setidaknya, pemerintah juga berpikir biaya pemeliharaan yang harus menguras anggaran daerah setiap tahunnya. (cem)

Kejaksaan Dilibatkan Penyelesaian Pemkot Mataram Tak Dapat DID Pengolahan Sampah Aset Bermasalah Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram rupanya kewalahan mengurus aset. Kejaksaan dilibatkan menyelesaikan sengkarut pengelolaan aset tersebut. Untuk mengurai benang kusut pengelolaan aset, Pemkot Mataram melakukan penataan sekaligus pengamanan. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kata Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., diminta mendata sekaligus menginventaris persoalan – persoalan ditemukan di lapangan. Setelah dipetakan persoalan aset. Kejaksaan akan dilibatkan untuk menyelesaikan. “Saya sudah minta BKD untuk mendata dan menginventaris persoalan,” kata Sekda. Tak dipungkiri sambung Sekda, kemungkinan aset – aset itu tidak mempunyai dokumen. Tak secara gamblang disebutkan Eko, mana saja aset yang hingga kini tak memiliki sertifikat. Dia berdalih, shopping center atau eks pasar tradisional

H. Effendi Eko Saswito Karang Sukun, sifatnya kasuistis. Mantan Asisten II Setda Kota Mataram menyadari, bahwa aset Kota Mataram, masih menjadi benang kusut. Secara perlahan ini telah diselesaikan. Baik temuan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan maupun Inspektorat. Adapun sisa – sisa tunggakan aset akan dipercepat. “Penyelesaian aset tidak bisa dalam jangka satu tahun. Tetapi dipetakan keseluruhan dan bertahap diselesaikan,” ujarnya. Aset bermasalah itu

antara lain, pusat perbelanjaan (shopping center) di Karang Sukun, Rumah Potong Hewan di Tanjung Karang, Malomba serta lahan yang belum bersertifikat lainnya. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Drs. H.M.Syakirin Hukmi sebelumnya menjelaskan, sejak penyerahan aset dari Pemkab Lombok Barat ke Pemkot Mataram, di tahun 1994. Sampai saat ini, ada dokumen yang belum dilengkapi. Pihaknya telah bersurat ke Pemkab Lobar meminta dokumen. “Sampai sekarang belum kita terima dokumen itu,” kata Syakirin pekan kemarin. Penyelesaian permasalahan aset ini, telah diminta ke Kejaksaan Negeri Mataram membantu meminta dokumen. Sehingga tidak menimbulkan masalah. Terhadap aset diduga dikuasai oleh perorangan dikatakan Syakirin, juga akan dilaporkan. Termasuk aset mana saja yang belum bersertifikat diinventarisir kembali. (cem)

Walikota Diminta Awasi Dana Kelurahan

Sumarsono

H. Usman Hadi

PERBAIKAN POMPA - Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Mataram, Mansur menunjukan proses perbaikan mesin pompa air oleh petugas di MWP, Selasa (26/2). Ditargetkan sebulan ke depan kolam renang tersebut dapat dioperasikan.

Sekolah Integral ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Mataram, Lalu Suriadi, SE., menyambut baik diisinya jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, setelah sempat lowong beberapa waktu lalu. ‘’Harapan saya ke depan, bagaiamana kita mengelola pendidikan Kota Mataram ke depan. Ini sudah sempat kita bicarakan dengan kepala dinas yang baru. Mari coba kita dukung,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (26/2). Dewan ingin apa yang Lalu Suriadi diprogramkan oleh Pemkot Mataram terkait pendidikan nampak hasilnya. ‘’Angan-angan untuk mengurai PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang selalu jadi masalah tiap tahunnya, coba berpikir pola sekolah integral,’’ sarannya. Sehingga, ke depan, Dinas Pendidikan tidak lagi bicara soal SMP kelas I, tetapi kelas VII. Artinya, pola sekolah integral ini dapat diujicobakan melalui sekolah-sekolah unggulan. Misalnya SDN 2 Karang Jangkong. ‘’Jadi nanti siswanya bisa langsung kelas VII, sehingga muridnya nanti tidak lagi mencari SMPN 1 atau SMPN 2. Ini yang harus coba kita bentuk SD yang terintegrasi ke SMP,’’ ujarnya. Politisi PAN ini berharap dengan kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram yang baru, wajah pendidikan Kota Mataram akan lebih baik. Suriadi optimis dengan kepemimpinan Fatwir Uzali sebagai kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, mengingat latar belakangnya yang pernah menjabat sebagai kepala sekolah di beberapa SMA. Selain eksternal, politisi PAN ini juga mempersilahkan kepala dinas Pendidikan yang baru melakukan penataan di internal mereka. Misalnya, lanjut Suriadi, Dinas Pendidikan bisa saja melakukan peremajaan agar tidak monoton. ‘’Kalau memang ada ide dan memungkinkan untuk kita rekrutmen supaya mindset berpikirnya dari dulu sampai sekarang tidak sama,’’ ucapnya. Meski belum berkoordinasi secara kelembagaan dengan kepala Dinas Pendidikan yang baru, namun anggota Dewan dari dapil Selaparang ini mengingatkan dinas tersebut bahwa ada dua hal urgen yang akan dihadapi. Yakni, UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) dan PPDB. Karena antara Dewan dengan eksekutif, harus memiliki cara berpikir yang sama terkait PPDB. ‘’Makanya kami harus optimis. Apalagi indikatornya sudah ada, pengalaman di dunia pendidikan,’’ pungkasnya. (fit)

dapat dari daerah-daerah yang berada di kawasan pinggir pantai dan sepanjang sungai. Untuk itu, Dikes akan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat bersama kader dan aparat setempat. “Maka kita sekarang Pemkot melakukan sosialisai tentang BABS. Khusus masyarakat untuk membuat program jadi

stimulan pembangunan jamban komunal. Dalam pemberian bantuan pembangunan jamban itu, Dikes tidak memberikan bantuan berupa uang tunai, tetapi berupa bahan bangunan sesuai dengan kebutuhan. “Kita mengajak masyarakat apa yang didiskusikan, kalau dia belum punya jamban komunal kita bantu. Tapi bantu tidak semuanya hanya stimulan saja. Supaya punya tanggungjawab, kita bangun tapi nggak mau dipakai,” katanya. (mhj)

(Suara NTB/mhj)

Dukung ’’Zero Waste’’

Halaman 2

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat akan mencairkan dana kelurahan paling lambat Bulan April mendatang. Besaran anggaran diperoleh pemerintah kota diminta walikota pro aktif mengawasi penggunaan dana kelurahan. Demikian ditegaskan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Sumarsono dikonfirmasi usai membuka Rapat Kerja Nasional Adeksi, di Mataram, Selasa (26/ 2). Selain kepala daerah sambungnya, DPRD juga dapat meng-

awal dan mengontrol penggunaan dana kelurahan. Sumarsono menyebutkan, dana diperoleh masing – masing kelurahan sekitar Rp300 juta hingga Rp400 juta. Akumulasi ini dibagi dari total anggaran dikucurkan pemerintah pusat sekitar Rp3 triliun. Artinya, anggaran diperoleh oleh kelurahan tidak jauh beda dengan dana desa. Sumarsono yang pernah menjabat sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta menjelaskan, kebijakan dana kelurahan ini, sebenarnya menjawab keluhan masyarakat di tingkat bawah. Dimana, Presiden Joko Widodo sangat konsen terhadap persoalan ini. Jangan sampai, perbatasan antara desa dan kelurahan menimbulkan ketidakadilan,

karena tidak mendapatkan anggaran. Pemerintah pusat sambungnya, akan mengawal dan melakukan pendampingan terhadap penggunaan dana tersebut. Dana itu dikirim oleh pemerintah pusat langsung ke rekening kelurahan. Peran kepala daerah, stakeholder lainnya termasuk media massa untuk mengawal. Jangan sampai, kelurahan trauma dengan kekhawatiran – kekhawatiran ditimbulkan. “Kita rumuskan pengawalan seperti apa, sehingga kita tidak trauma dengan kekhawatiran,” tandasnya. Dirjen Otda menaruh sikap optimis dana kelurahan dapat berjalan. Sepanjang kelurahan memahami standar operasional prosedur penggunaan dana tersebut. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Keuangan mengalokasi anggaran Rp10 triliun untuk pengelolaan sampah di daerah. Kucuran dana insentif daerah (DID) justru tak diperoleh oleh Pemkot Mataram. Diketahui, dana tersebut diambil dari dana transfer ke daerah dan dana desa tahun 2019 yang totalnya mencapai Rp828,77 triliun. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Irwan Rahadi mengatakan, anggaran Rp10 triliun dialokasikan bagi pemerintah daerah sebagai bentuk kebijakan strategis penanganan sampah secara nasional. Artinya, dana insentif daerah hanya diberikan bagi kepala daerah yang progresif menangani sampah. “Makanya, daerah berlomba – lomba menangani sampah,” kata Irwan. Bukan berarti, dalih Irwan, Pemkot Mataram tak progresif menangani masalah persampahan. Parameter dilihat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Keuangan terhadap kinerja penanganan sampah plastik. Dia menyebutkan, daerah mendapatkan anggaran itu seperti Pemkot Surabaya, Pemkot Balikpapan, Malang, Cimahi dan Kota Mataram. “Mataram belum saatnya dapat anggaran itu. Saya kan hadir langsung di Rakernas di Jakarta,” timpal Irwan. Persolan dihadapi saat ini, tidak m u d a h

merangkul masyarakat untuk mengurai sampah. Perlu anggaran melakukan penguatan secara kelembagaan maupun manajemen. Mantan Camat Selaparang menegaskan, pihaknya sudah membentuk bank sampah. Tetapi tak berjalan karena keterbatasan anggaran. Pun, mengandalkan CSR (Cooperate Social Responsibility) dari perusahaan tidak terlalu besar. Hanya perusahaan listrik negara (PLN) mendukung program bebas sampah. “PLN yang mendukung sehingga kita juara satu di tingkat nasional,” ucapnya. Irwan memahami pemberian dana insentif daerah guna pengolahan sampah mendukung kebijakan nasional. Bahwa, ditargetkan di 2025, Indonesia bebas sampah 30 persen. Apakah tidak ada keinginan mengambil sebagian kecil kue anggaran itu? Ditegaskan, daerah tetap menginginkan pendistribusian anggaran secara merata untuk penanganan sampah. Terpenting menurut dia, pihaknya bekerja dulu memaksimalkan sumber daya. Seiring itu, pemerintah pusat akan memberikan anggaran. (cem)

Irwan Rahadi

SUARA NTB

Rabu, 27 Februari 2019

Halaman 3

Berlangsung Meriah

Mataram (Suara NTB) Pembukaan Rakernas (Rapat Kerja Nasional) IV Adeksi (Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia), Selasa (26/2) berlangsung meriah. Acara yang dibuka oleh Dirjen Otda (Otonomi Daerah) Kemendagri, Dr. Sumarsono, MDM dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., Ketua Umum Adeksi, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH. Dirjen Otda dalam kesempatan itu memuji kepedulian Adeksi yang memilih Kota Mataram sebagai tuan rumah Adeksi ke-IV tahun 2019. Ketua Umum Adeksi, Ir. H. Armudji, MH., dalam sambutannya mengatakan, Rakernas Adeksi kali ini mengangkat tema ‘’Memperkuat Otonomi, Memperkokoh NKRI untuk

Dirjen Otda Puji Adeksi Selenggarakan Rakernas Ke IV di Mataram Keadilan dan Kesejahteraan Bangsa’’. Ketua DPRD Kota Surabaya ini menyebutkan jumlah peserta dan undangan Adeksi yang hadir sebanyak 835 orang. Dari unsur pimpinan dan anggota DPRD kota seluruh Indonesia, pejabat pemerintah pusat, Forkominda, akademisi dan pengajar. Dia menyampaikan terima kasih kepada jajaran DPRD Kota Mataram atas dukungan dan kontribusi sehingga rakernas Adeksi ke IV tahun 2019 dapat terselenggara dengan baik.

Dipilihnya Mataram sebagai tuan rumah Rakernas Adeksi untuk yang kedua kalinya, selain karena kemeriahan dan kesuksesan penyelenggaraan Rakernas Adeksi tahun 2016, Adeksi juga terpanggil untuk bersimpati dan berkontribusi memulihkan kondisi social dan ekonomi pascagempa. Sehingga kehidupan masyarakat dan pemnerintahan khususnya di Kota Matraram dan Pulau Lombok sebagai saudara sebangsa dan setanah air, segera kembali normal seperti sedia kala.

Sementara itu, Wagub Sitti Rohmi Djalilah memanfaatkan rakernas Adeksi untuk mengkampanyekan kondisi NTB yang telah pulih. ‘’Adeksi tidak akan menyesal menyelenggarakan Rakernas di NTB,’’ ucapnya. NTB yang terdiri dari Pulau Lombok dan Sumbawa, semuanya indah. ‘’Susah nyari di mana sih yang paling indah, semuanya indah,’’ katanya disambut riuh tepuk tangan peserta. Mulai dari objek wisata hingga produk oleh-oleh semua dibeberkan Wagub kepada peserta dan

undangan rakernas Adeksi. ‘’Kalau bicara mutiara, kalau orang ke NTB, kalau nggak cari mutiara, itu nggak afdol. Tempatnya dekat dari sini, namanya Sekarbela. Di situ banyak sekali mutiara dengan berbagai motif,’’ cetusnya. Kain tenun juga tidak luput dari promosi orang nomor dua di NTB ini. Ditjen Otda, Dr. Sumarsono menyampaikan kalau Dewan memble/ lemah demokrasi tidak akan terbangun dengan baik. Dewan tidak akan pernah kuat

tanpa partai politik yang kuat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah di alam demokrasi ini dalah memperkuat parpol. ‘’Maka ada dana bantuan parpol yang ditingkatkan jumlahnya,’’ imbuhnya. Indonesia, katanya, sedang mengembangkan industri 4.0. Untuk itu, setiap kota perlu memiliki ikon yang jelas. Karena kota itu merupakan refleksi kemajuan sebuah daerah. Pada bagian lain, Sumarsono mengapresiasi Adeksi yang menyelenggarakan Rakernas ke IV di Kota

Mataram. Dia menyarankan supaya kegiatan serupa yang berskala nasional diselenggarakan di daerahdaerah terdampak bencana. Seperti Lombok, Palu dan banten agar segera pulih. ‘’Sama dengan Bali ketika ada kasus bom Bali, kita gerakkan semua mengadakan kegiatan di Bali untuk memilihkan kembali pariwisata,’’ ungkapnya. Pada kesempatan itu dilakukan penandatangan MoU antara MIPI (Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia) dengan Adeksi. Seperti diketahui, MIPI dibentuk pada tanggal 22 Oktober 1991 di Jakarta, merupakan wadah bagi keluarga besar llmu Pemerintahan, baik bagi mereka yang berprofesi sebagai ilmuwan pada Perguruan Tinggi maupun para pemerhati dan praktisi yang terdapat pada Birokrasi Pemerintahan di Indonesia. (fit/*)

(Suara NTB/ist)

Dari kiri ke kanan, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Ketua Umum Adeksi, Ir. H. Armudji, MH., Ketua MIPI, M. Ridho Ficardo SPi., MSi., Dirjen Otda, Dr. Sumarsono dan Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., menabuh gendang Beleq menandai pembukaan Rakernas ke IV Adeksi tahun 2019 di Mataram.

(Suara NTB/ist)

Dari kiri ke kanan, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Ketua Umum Adeksi, Ir. H. Armudji, MH., Ketua MIPI, M. Ridho Ficardo SPi., MSi., Dirjen Otda, Dr. Sumarsono dan Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., berpose bersama usai pembukaan Rakernas ke IV Adeksi

(Suara NTB/ist)

Ketua Umum Adeksi Ir. H. Armudji, MH., dan Ketua MIPI, M. Ridho Ficardo SPi., MSi., (paling kanan) menunjukkan MoU yang telah mereka tandatangani disaksikan Dirjen Otda, Dr. Sumarsono dan Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd.,

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Ketua Umum Adeksi Ir. H. Armudji, MH., memberikan sambutan dalam pembukaan Rakernas IV Adeksi di Mataram.

Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., memberikan sambutan dalam pembukaan Rakernas IV Adeksi di Mataram.

(Suara NTB/ist)

Seminar nasional dengan narasumber Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, Drs. Astera Primanto Bhakti, M.Tax, Guru Besar Universitas Airlangga Prof. Ramlan Surbakti, MA., Ph.D., dan Kepala LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Riatu Mariatul Qibthiyyah, SE., MA., Ph.D. Seminar ini dipandu oleh Dr. Halilul Hairi yang merupakan Akademisi IPDN.

(Suara NTB/ist)

Rakernas IV Adeksi di Kota Mataram diikuti oleh 835 orang terdiri dari peserta dan tamu undangan.

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH (tengah) bersama Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana khusyuk berdoa.

Tarian pembukaan Rakernas IV Adeksi di Mataram yang menggambarkan pluralisme di daerah ini.

(Suara NTB/ist)

Anggota DPRD Kota Mataram menghadiri Rakernas IV Adeksi

(Suara NTB/ist)

Registrasi peserta dan tamu undangan Rakernas IV Adeksi

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 27 Februari 2019

Halaman 4

Honorer Dievaluasi Enggan Perpanjang Kontrak SATU Dokter Satu Desa merupakan salah satu program yang sejak awal diunggulkan oleh Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU). Sayangnya, program tersebut berubah terminologi dan aplikasi menjadi Dokter Bina Wilayah. Kini, meski berubah label, ternyata tidak semua dokter yang masuk dalam program itu tercukupi secara kuantitas dan kualitas. Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) KLU, Khaerul Anwar, dalam rapat evaluasi di hadapan DPRD KLU, Selasa (26/2) mengklaim secara (Suara NTB/ari) kuantitas program Dikes seKhaerul Anwar cara umum telah terpenuhi. Hanya saja, secara kualitas masih menjadi tantangan berat Dinas Kesehatan. Misalnya menyangkut tingkat kehadiran para dokter desa yang sudah dikontrak. “Tahun 2018 seperti kita tahu, jumlahnya berkurang 4 orang (dari jumlah sebelumnya 24 orang) yang tidak melanjutkan kontrak. Kemudian ada persoalan di puskesmas, jadi beberapa puskesmas kehilangan dokter sehingga saya mengerahkan beberapa dokter desa kembali ke puskesmas,” ujar Khaerul. Pihaknya juga sudah melakukan evaluasi terhadap keberadaan dokter desa dan implementasi kerjanya di tahun 2019. Mulai tahun ini, tegas Khaerul, dokter desa akan ditugaskan di desa yang menjadi wilayah binaannya. “Pertanyaannya yang kita lakukan adalah review tupoksi mereka yang dapat di Peraturan Bupati. Itu secara umum kita coba perketat lagi, baik jam kerja dan tupoksinya,” sambungnya. Khaerul menyebut, dokter desa akan diberikan jam kerja, sehingga mereka akan memiliki absensi di kantor desa binaan. Di setiap kantor desa, nomor handphone dokter desa akan dipampang agar memudahkan masyarakat mengakses dokter desa. Tujuannya, seandainya dokter tidak sedang berada di kantor desa, minimal masyarakat bisa mengakses dokter pada malam hari walaupun sekedar konseling. “Tahun ini kuantitas 25 orang akan terpenuhi. Kita juga akan optimalkan tempat sewa. Memang kemarin kosnya sewa, tapi tidak pernah ditinggali tempat kosnya,” tandas Kadis. Sementara, Kepala Bapeda KLU, Herianto, SP., yang turut menjadi narasumber menegaskan pentingnya bagi semua pemangku kebijakan untuk mengevaluasi kembali program dokter desa. Evaluasi dimaksudkan adalah perihal gaji dokter desa. Ia tidak menginginkan, hanya karena persoalan gaji di kontrak yang lebih rendah dari kabupaten lain menyebabkan dokter desa enggan memperpanjang kontrak di KLU. “Jadi tidak hanya evaluasi capaian, tapi lebih kepada interospeksi terkait kebijakan di Pemda. Ternyata dokter berkurang, ini menarik untuk digali. Apakah nilai kontraknya yang sekarang sedemikian rendah,” kata Herianto. Ia menilai, Pemda harus melihat kembali nominal kontrak dokter berikut tunjangan. Perlu dibandingkan perolehan serupa para dokter dengan daerah lain. Pada posisi itu, apakah tawaran Pemda KLU masih lebih rendah dengan daerah lain. Jika demikian adanya, maka penting bagi TAPD dan Banggar untuk menilai ulang tawaran kontrak. “Kebetulan anak saya dokter, biaya kuliahnya mahal sekali. Lantas kalau kita nilaikan kontrak dengan beban dia harus keliling ke dusun-dusun dengan Rp 4 juta, bagaimana mau betah?” kritiknya. (ari)

Tenaga Magang Kesehatan Tak Diakomodir Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) saat ini masih dalam proses mengevaluasi keberadaan seluruh tenaga honorer. Termasuk di dalamnya para tenaga kesehatan yang terdiri dari bidan dan perawat. Honorer yang dievaluasi dan diakomodir hanyalah yang sudah mengantongi Surat Keputusan (SK) baik dari puskesmas, kepala dinas dan bupati. Sedangkan tenaga-tenaga magang terpaksa tidak bisa diakomodir. Demikian ditegaskan Sekretaris Dinas Kesehatan Lotim Ahmad Masfu kepada Suara NTB, Selasa (26/2). Menurutnya, untuk honorer yang memiliki SK tidak ada yang akan dirumahkan. Sedangkan yang magang, jika dianggap membebani, dipersilakan untuk diberhentikan. Mengenai magang, lanjutnya, terjadi kesalahan persepsi sedari awal. Magang secara prinsip tidak berlaku di birokrasi. Magang secara aturan memiliki waktu. Di mana kehadiran

tenaga magang ini hanya ingin menerapkan kapasitas keilmuannya. Waktunya ada yang enam bulan dan bisa diperpanjang sampai satu tahun. Begitu selesai waktunya, apakah sebelumnya atau perpanjangan maka tidak boleh lagi masuk. Sementara fakta di lapangan, walaupun masa magangnya sudah berakhir, masih banyak tenaga magang ini yang diakomodir oleh puskesmas. Ke depan supaya lebih tertib administrasi, tenaga magang ini akan coba

diubah menjadi tenaga harian lepas (THL). “Ini supaya lebih legal,” ucapnya. Bagaimanapun, sambungnya dalam dunia kesehatan, tenaga kesehatan harus ada tenaga legalitasnya. Diakuinya, jumlah tenaga kesehatan yang magang ini sebutnya cukup banyak. Bahkan hampir sama dengan tenaga honorer non PNS . Disebut, satu puskesmas yang kecil saja, itu tenaga non PNS itu bisa mencapai 50 orang, karena ada standarnya mengenai

jumlah tenaga kesehatan. Terhadap evaluasi honorer, katanya, sesuai dengan arahan Bupati H. M. Sukiman Azmy, tenaga honorer yang diusulkan untuk dievaluasi adalah yang sudah memiliki SK Bupati, SK Kepala Dinas dan SK Kepala Puskesmas. Sedangkan tenaga yang bekerja karena nota dinas dan magang saja tidak diakomodir. Bagi yang sudah punya SK tersebut jumlahnya 1.365 orang. Semuanya sudah diusulkan ke Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Hasil verifikasi

BKPSDM sudah dikembalikan dan dilakukan kembali perbaikan masa kerja. Beberapa nama masih muncul namanya kemudian dihapus oleh Dikes. “Ada yang mengundurkan diri dan karena lulus menjadi CPNS,” ucapnya. (rus)

Ahmad Masfu (Suara NTB/rus)

Baru 60,57 Persen, APBD KLU Tepat Sasaran Tanjung (Suara NTB) Kinerja anggaran di 29 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih harus dioptimalkan agar lebih tepat sasaran. Betapa tidak, dari Rp 986 miliar dana APBD KLU tahun 2018 lalu, anggaran yang efektif dan tepat sasaran sebesar 60,57 persen. Kepala Inspektorat KLU, H. Zaenal Idrus, SH., saat menjadi narasumber rapat evaluasi OPD bersama Komisi I DPRD KLU, Selasa (26/2) mengatakan, persentase tepat sasaran anggaran KLU itu terekam dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan Kementerian PAN RB. Bahwa, nilai perolehan Sakip Kabupaten Lombok Utara untuk APBD tahun 2017 sebesar 60,57 persen. “Sakip 4 tahun berturut-turut dinilai. Dua tahun pertama di 2015-2016, nilainya 30 dan 30,37, dan dua tahun berikutnya 2017 - 2018 meningkat menjadi 60,24 dan 60,57. Artinya, Sakip dari tahun ke tahun mengalami peningkatan,” ujarnya. Namun demikian, tegas Idrus, angka Sakip tersebut adalah deskripsi angka yang menyatakan jumlah anggaran yang benar-benar dinikmati masyarakat. Dengan hanya 30 persen Sakip, maka 30 persen dari APBD-lah yang nyata dinikmati oleh masyarakat. Sisanya tidak tepat sasaran. “Dari sisi kacamata Menpan RB, angka 60,57 persen adalah anggaran di seluruh OPD Pemda KLU yang efektif dan tepat sasaran, sisanya tidak efektif dan tidak tepat sasaran,” tegasnya. Untuk menaikkan persentase nilai Sakip, Inspektorat memiliki program review data. Sebagaimana program tersebut diarahkan oleh Menpan RB untuk membimbing pelaksana OPD agar semua OPD bersinergi dengan Inspektorat. “Kalau (nilai) 30 itu, maka 30 persen itu yang tepat sasaran dari anggarannya bapak, katanya MenPAN. Jadi kan, malu kita rasanya,” ulangnya. Inspektorat setuju, jika DPRD bersikap tegas atas fungsi kontrolnya untuk memanggil dan meminta klarifikasi kepada seluruh OPD. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung percepatan anggaran dan proses realisasi yang efektif dan mengarah kepada sasaran. “Bila perlu, dipanggil tiap bulan, tidak hanya lewat medsos, kalau dia lelet panggil saja pak,” dorongnya kepada DPRD. Inspektorat tambahnya, mengajak semua pejabat OPD untuk saling menyemangati dalam menjalankan program daerah demi terwujudnya visi misi maupun RPJMD. Terbukti, pelan namun pasti efektivitas anggaran ke masyarakat dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun. “Kata teman-teman di provinsi, Lombok Utara nyalip di tikungan. Penilaian kinerja dari C ke CC dan target kota naik lagi ke B. Target ini yang harus direspons oleh semua OPD, di mana Inspektorat akan menggelar coaching clinic bagi para pelaksana teknis OPD,” tandasnya. Untuk diketahui, Sakip sendiri telah tertuang dalam Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sakip. Di dalamnya menyebutkan Sakip merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. (ari)

(Suara NTB/ari)

NARASUMBER - Inspektur pada Inspektorat KLU H. Zaenal Idrus menjadi narasumber pada rapat evaluasi OPD bersama Komisi I DPRD KLU, Selasa (26/2).

(Suara NTB/rus)

WISATAWAN - Aktivitas wisatawan yang masih banyak berdatangan ke Tetebatu sepekan terakhir ini.

”Homestay” Kampung Wisata Tetebatu Tetap Terisi Selong (Suara NTB) Rendahnya tingkat okupansi hotel-hotel berbintang sebagai tanda minimnya kunjungan wisatawan diklaim tidak berlaku bagi homestay. Di Kampung Wisata Tetebatu Kecamatan Sikur Kabupaten Lotim masih banyak tamu yang berdatangan, meski sekarang ini dihadapkan dengan mahalnya harga tiket pesawat. Minimnya wisatawan yang menginap di hotel ini diakui Pelaku wisata Desa Tetebatu yang juga Ketua Forum Kelompok

Sadar Wisata (Pokdarwis) Lotim, Lalu Zainul Padli. Menjawab Suara NTB, Selasa (26/ 2), Mamiq Padli menyebut ecara keseluruhan di Tetebatu, memperlihatkan homestay tetap terisi. “Okupansi hotel memang iya, tapi tidaklah untuk homestay,” ucapnya meyakinkan. Dilihat dari pesanan tamu yang ingin menginap di homestay yang ada di Tetebatu selalu ada setiap harinya. Seperti Booking.com juga banyak yang masuk. Pengaruh pascagempa pun

tidak ada pengaruh signifikan. Karena para pelaku wisata dianjurkan untuk tidak mengunggah foto yang menakutkan, aktivitas promosi tetap jalan. “Para pemilik homestay intensif melakukan promosi, semua tamu yang datang ini sudah dijadikan seperti keluarga. Ketika datang meminta untuk mengajak keluarganya datang dan mencoba menginap di homestay lainnya,” tutur Lalu Padli. Banyak terobosan dilakukan para pelaku wisata di Tetebatu ini. Salah satunya, To Be Sasak

Lahan TPA Gili Meno Terancam Mangkrak Tanjung (Suara NTB) Sejak dibeli tahun 2017 lalu, lahan di Gili Meno dan Gili Air hingga saat ini belum dimanfaatkan oleh pemerintah. Sesuai hajatnya, lahan tersebut diadakan sebagai bakal calon area Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan pengolahan sampah terpadu. Sayangnya, lahan tersebut terancam tak bisa dimanfaatkan menyusul penolakan warga atas pengolahan sampah di wilayah pulau. Hal itu mengemuka dalam rapat evaluasi yang dilakukan Komisi I DPRD KLU, bersama belasan pejabat sejumlah OPD, Selasa (26/2). Salah satu pejabat Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (LH PKP), N. Patra Usada, dalam penyampaiannya mengemukakan lahan Gili Meno dan Gili Air belum dapat digunakan hingga saat ini. “Fungsi sementara tanah di Meno dan Air, sampai sekarang masih upayakan bantuan uang sudah diajukan ke Satker PUPR dan progres untuk rencanakan TKSD dan IPLT. Untuk TPA, masyarakat menolak untuk dua Gili, jadi kita sedang upayakan,” kata Patra. Di kedua Gili tersebut, di-

harapkan dapat dibangun TPST sampah. Di mana pengolahan sampah tetap dilakukan di Gili, dan residu sampah akan diangkut ke darat dan dibuang ke TPA Jugil. Perihal sampah sendiri, Patra menyebut Dinas LH masih mengalami kendala. Banyaknya sampah pascagempa, tidak sebanding dengan jumlah tenaga pengangkut sampah untuk membuang limbah tersebut ke TPA atau lahan yang disediakan. “Secara umum tenaga sampah, pembagian untuk TGC, Tindakan Gerak Cepat). Setiap info laporan sampah di endapan tidak tepat lokasi. Terbagi juga untuk sampah Gili Air, sedangkan Gili Meno tiap Senin diangkut ke darat,” sebutnya. Menyikapi terancam mangkraknya TPA Meno dan Air, Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., selaku pimpinan rapat evaluasi menegaskan, tidak termanfaatkannya lahan Gili merupakan indikasi Dinas LH tidak mampu melakukan perencanaan dengan baik. Ia mengingat, pembahasan anggaran untuk lahan sampah di kedua Gili mengorbankan program lain yang seharusnya dibiayai. “Kaitan dengan penolakan warga Gili, kajian Komisi I dulu sudah jelas di situ karena masyarakat menolak. Tapi kok

dipaksakan. Sekarang bapak menyampaikan itu ditolak, harusnya dari dulu tidak dianggarkan,” cetusnya. Ardianto meminta, eksekutif harus merespon cepat kaitan dengan rencana pemanfaatan lahan di kedua Gili agar tidak menjadi lahan nganggur karena kekeliruan perencanaan. Selain itu, ia juga melihat Dinas LH termasuk salah satu OPD yang terkesan aneh dan berjalan sendiri. Aneh karena realisasi anggaran diperoleh dengan mengubah program di tengah jalan. “Satu hal aneh yang kami lihat di LH itu, realisasi belanjanya mencapai 93 persen lebih, tapi di lain hal realisasi itu hanya bisa dilakukan dengan mengubah kegiatan di tengah jalan,” Padahal jika berbicara perencanaan, tambahnya, notabene merupakan program kegiatan yang sejak awal disuarakan melalui proses Musrenbang. Perubahan kegiatan di tengah jalan bahkan terkesan menyalahkan perencanaan yang dilakukan oleh TAPD sendiri. “Perencanaan bagus, tinggal pelaksana apakah memang tidak mampu atau lelet,” tandasnya. (ari)

People. Di mana, wisatawan diajak membaur dengan seluruh anggota keluarga dan melakukan aktivitas harian, seperti halnya warga Sasak Tetebatu. “Tamu dibikin seperti keluarga,sehingga layanan-layanan booking lewat internet selalu ada yang laku,” urainya. Dalam sebulan jumlah tamu yang datang dirata-ratakan mencapai 100 orang. Setiap hari ada 5-7 orang. Kalau high season jelas tidak bisa dihitung. Merosotnya tingkat okupansi hotel memang terjadi juga di beberapa wilayah

di Lotim, seperti Sembalun dan hotel-hotel yang ada di Lotim bagian selatan. Salah satu penyebabnya karena cuaca di negara masing-masing. Salah satu cara agar bisa tetap dikunjungi adalah, menggencarkan promosi. Cara-cara promosi melalui internet terus digencarkan. Efektifnya kepada para tamutamu yang datang secara langsung dengan memberi layanan terbaik dan tidak membuat para tamu kecewa datang ke Lombok. (rus)

Surat Suara Pilpres Tiba di Lotim Selong (Suara NTB) Surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) sudah tiba di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Surat suara pilpres ini tiba bersama dengan surat-surat suara DPRD Kabupaten Lotim. Surat suara kini disimpan di gudang yang disewa KPU Lotim di Mini Mal Selong. Ketua KPU Lotim Dr. Muhammad Junaidi menerima langsung surat suara tersebut bersama dengan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Retno Sirnopati didampingi petugas dan aparat kepolisian. Sesuai berita acara, Surat suara ini terbungkus dalam kotak. Untuk Pilpres berjumlah 463 kotak atau terdiri dari

924.216 lembar. Surat suara DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan (Dapil) II berjumlah 406 kota atau 202.881 lembar. Surat suara DPRD Kabupoten/Kota Dapil III berjumlah 298 kotak atau 148.801 lembar. Surat suara DPRD Kabupaten/Kota Dapil IV berjumlah 396 kotak atau 197.924 lembar dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota Dapil V berjumlah 404 kotak (201.609 lembar). Ketua KPU, M. Junaidi mengatakan surat suara yang belum masih ditunggu oleh pihak KPU. Yakni Surat Suara DPRD Provinsi, Surat Suara DPD RI dan Surat Suara DPR RI. Jumlahnya secara keseluruhan belum diketahui. (rus)

(Suara NTB/rus)

TERIMA - Ketua KPU Lotim Muhammad Junaidi bersama Ketua Bawaslu Retno Sirnopati menerima kotak-kotak berisi surat suara pilpres dan pileg.

SUARA NTB Rabu, 27 Februari 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Sambut Gelaran MotoGP Bantu Pemda Entaskan Kemiskinan BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) Lombok Barat (Lobar) membantu Pemda Lobar dalam program pengentasan kemiskinan. Bentuk bantuan yang diberikan penanganan rumah kumuh, warga miskin, fakir miskin dan jompo yang menjadi penyumbang angka kemiskinan di Lobar. ‘’Sejauh ini, Baznas telah membangun puluhan rumah kumuh melalui program RTLH berkoordinasi dengan Dinas Perrumahan dan Pemukiman. Tahun ini pembangunan RLTH ini pun akan dita(suara NTB/her) mbah lagi dengan menyasar TGH. Mukhlis Ibrahim sejumlah kecamatan,’’ ujar Ketua Baznas Lobar TGH. Mukhlis Ibrahim, Selasa (26/2). Menurutnya, kemiskinan ini ada tiga macam, yakni kemiskinan harta, ilmu dan agama. Ketiga macam kemiskinan ini, ujarnya, penting untuk disentuh Baznas. ‘’Alhamdulillah setiap tahun kita mengadakan pembagian zakat kepada fakir miskin, miskin, mualaf, orang sakit dan anak yatim. Selain itu untuk pembangunan TPQ, musala serta masjid. Kita juga sudah bangun RLTH dan MCK,” tambahnya. Sejak tahun 2018 pihaknya sudah menyalurkan bantuan untuk pembangunan RLTH dengan jumlah 30 unit di Gunungsari dan jamban 30 unit. Awal tahun ini, pihaknya membangun 30 unit RLTH dan 30 unit jamban keluarga di Sekotong. Tahap berikutnya, dalam jangka waktu 2-3 bulan ke depan pihaknya akan kembali membangun RLTH ini di sejumlah titik. Dalam penyaluran bantuan ini tidak saja berupa RLTH, namun disesuaikan dengan potensi wilayah. Daerah yang memiliki potensi peternakan, maka pihaknya akan memberikan bantuan ternak, jika potensinya nelayan maka diberikan jaring untuk mencari penghasilan setiap hari. “Bantuan ini bervariiasi, kita namakan programnya Program Zakat Community Development (ZCD),”jelas dia. Penyaluran bantuan ini sesuai dengan hasil survei tim Baznas, jika memang layak diberikan bantuan, maka dibahas dulu barulah disalurkan. Apalagi di Lobar saat ini jumlah total zakat, infaq dan sedekah mencapai Rp 4 miliar lebih. Dalam waktu dekat ini pihaknya akan menyalurkan di enam kecamatan ditambah di Bencingah mencapai Rp1,2 miliar. Untuk memaksimalkan zakat ini, pihaknya akan mendorong Bupati agar mengeluarkan SE bisa menarik zakat dari ASN. Selain itu, pihaknya bekerjsama dengan Dinas Pertanian untuk menarik zakat pertanian dari petani. Zakat yang ditarik ini sendiri bisa berupa padi. Sebab luas lahan pertanian di Lobar cukup luas . Saat ini tambah dia, baru kecamatan Kediri yang dikerjasamakan dengan Distan untuk kegiatan sosialisasi penarikan zakat. Hasil sosialisasi ini akan terus dikembangkan di kecamatan lain, seperti Labuapi, Sekotong, Gerung dan Gunungsari. (her)

Masyarakat Loteng Diharapkan Jeli Lihat Peluang Praya (Suara NTB) Perhelatan balapan dunia MotoGP di Kawasan The Mandalika dipastikan bakal memberikan multiplayer effect yang luas bagi masyarakat di daerah ini. Untuk itu, masyarakat harus jeli membaca peluang supaya keberadaan event dunia tersebut bisa benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. “Kita harus kreatif dan jeli melihat peluang yang ada dengan gelaran MotoGP ini. Jangan berpangku tangan. Karena kita adalah tuan rumah,” ujar Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili FT, menyinggung ditetapkannya kawasan The Mandalika sebagai tempat gelaran MotoGP tahun 2021, Selasa (26/2). Menurutnya, pelaksanaan MotoGP di kawasan The Mandalika harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat, karena akan

banyak wisatawan yang datang ke Loteng nantinya. Dan, itu bisa membuka banyak peluang usaha yang bisa digarap oleh masyarakat di daerah ini. Bagi yang punya modal kuat misalnya, bisa membangun homestay atau penginapan, karena jelas akan banyak wisatawan yang butuh tempat menginap nantinya. Masyarakat pun tidak perlu khawatir, karena tidak semua yang datang punya kemampuan untuk menginap di hotel berbintang dan pasti akan mencari penginapan yang murah.

‘’Atau mungkin dimulai dari hal yang paling kecil, bisa membuka usaha kecil-kecilan. Terpenting ada kemauan dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Peluang pasti ada selama kita kreatif dan jeli,” sarannya. Pemerintah daerah, tambahnya, tidak akan berpangku tangan. Untuk mendukung agar event tersebut bisa terlaksana dengan baik, Pemkab Loteng pastinya juga akan mendukung penuh sesuai tugas dan fungsi yang ada. “Apa yang bisa pemerintah daerah

Target Pilpres, Partai Golkar Tak Mau Sesumbar Praya (Suara NTB) Gelaran Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden bulan April mendatang bakal menjadi pertaruhan bagi Partai Golkar. Seluruh kader Partai Golkar pun diingatkan supaya bekerja maksimal untuk bisa meraup suara terbanyak, baik itu suara pemilu legislatif utamanya lagi pemilihan presiden. “Sejak tahun 1982 silam, Partai Golkar selalu berhasil meraup hasil tertinggi. Dan, tahun ini capaian yang sudah ada harus bisa dipertahankan. Itu target partai,” ujar Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H. M. Suhaili FT, Selasa (26/2). Meski demikian, Suhaili mengaku pihaknya tidak mau sesumbar soal persentase raihan suara. Yang penting Partai Golkar bakal berupaya maksimal memenangkan pemilu legislatif. “Partai Golkar tidak mau masang target muluk. Nanti kalau pasang target tinggi, dikira sombong. Walapun secara peluang itu ada,” sebutnya. Apalagi Partai Golkar merupakan partai lama yang punya basis masa pendukung yang jelas serta militan. Dan, sejarah telah mencatat bagaimana Partai Golkar selalu tampil sebagai pemenangan pada setiap gelaran pemilu sejak puluhan tahun yang lalu. Ia menjelaskan, pada gelaran pemilu legislatif sebelumnya Partai Golkar berhasil menempatkan 11 kader terbaiknya di DPRD NTB. Begitu pula di sejumlah kabupaten/kota, Partai Golkar juga mampu menjadi partai dengan wakil terbanyak di DPRD kabupaten/kota. Capaian itulah yang paling tidak dipertahankan dan akan lebih bagus lagi kalau lebih banyak. Demikian halnya juga untuk pemilihan presiden, Partai Golkar tetap akan berupaya maksimal memenangkan calon presiden yang diusung, yakni pasangan Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh pengurus pusat. Soal berapa persen suara yang bisa diraih oleh pasangan calon presiden yang diusung Partai Golkar di NTB nantinya, itu urusan lain. Terpenting sudah ada upaya maksimal yang dilakukan oleh jajaran pengurus maupun kader Partai Golkar NTB di NTB. “Kalau partai lain berani memasang target perolehan suara untuk pemilihan presiden yang diusung sampai 73 persen. Kita Partai Golkar tidak mau seperti itu. Tapi yang jelas kita akan berjuang maksimal untuk bisa memperoleh suara sebanyak mungkin di pemilihan presiden mendatang,” tegas Bupati Lombok Tengah (Loteng) ini. (kir)

(Suara NTB/kir)

H. M. Suhaili FT penggerak perekonomian di daerah ini,” tegas mantan Ketua DPRD NTB ini. (kir)

Pembebasan Lahan ’’Bypass’’ LIA-KEK

Loteng Siap Sharing Anggaran

Sekda Kecewa Banyak OPD Abaikan Penyusunan LKPJ Giri Menang (Suara NTB) – Sekda Lombok Barat (Lobar), H. Moh. Taufiq mengungkapkan kekecewaannya terhadap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengabaikan pembahasan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati akhir tahun 2018. Padahal LKPJ ini menjadi rapor capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan OPD kepada bupati, Sekda pun memastikan, ketidakhadiran kepala OPD ini menjadi bahan evaluasi dan penilaian dalam mutasi pejabat yang digelar dalam waktu dekat. “Kan bisa dipilah, apa harus diajarkan kepala OPD, ini harus dihadiri, ini sunat dihadiri. Saya sangat kecewa dengan tidak hadirnya banyak kepala OPD dan hanya mengirimkan wakil di acara yang sedemikian penting. Karena ini laporan pertanggungjawaban kepala daerah lho yang kita dibuat ini, bukan laporan OPD,” ujar sekda, Selasa (26/2). Sekda menegaskan, dalam bekerja OPD jangan melihat siapa yang hadir dalam sebuah kegiatan yang digelar OPD. Apalagi menyangkut pembahasan LKPJ menurut dia suatu hal yang sangat penting dihadiri oleh kepala OPD. Karena LKPJ ini menyangkut laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Baginya, semua kepala OPD sudah sama-sama dewasa, sehingga tahu mana kegiatan penting yang perlu dihadiri kepala OPD, mana kegiatan yang perlu diwakilkan ke bawahan atau tidak. Tidak lantas, karena bupati dan sekda tidak hadir, justru kepala OPD ikut tidak hadir. ‘’Ini kan potret kinerja masing-masing OPD, tidak itu saja namun LKPD, LPPD, Lakip dan Sakip adalah potret kinerja daerah,” tegas dia. Termasuk giliran OPD yang berkinerja buruk ini ditegur, mereka tersinggung. Seharusnya hal semacam ini, kepala OPD harus bisa membedakan mana yang penting atau tidak. Menurut dia, kepala OPD cuek ini merupakan iklim tidak bagus bagi birokrasi. Terkait masalah sanksi, sekda memastikan tidak cukup dengan ia melontarkan kekecewaan, namun hal ini akan menjadi bahan evaluasi dalam rapat. Ia akan menegur kepala OPD biar lebih perhatian dan jangan sampai mengulangi hal ini. “Jangan diulangi, ini akan menjadi bahan penilaian kita (evaluasi mutasi,”tegas dia. pihaknya akan mengidentifikasi kinerja OPD secara menyeluruh, termasuk LKPJ tersebut. (her)

bantu, pasti akan kita bantu. Supaya MotoGP bisa terlaksana,” terangnya. Baginya, ditunjuknya kawasan The Mandalika sebagai lokasi perhelatan MotoGP merupakan anugerah yang tak terhingga bagi masyarakat di daerah ini, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak memberikan dukungan. Karena sesungguhnya banyak daerah yang berharap bisa menggelar MotoGP. “Ibarat magnet, MotoGP ini menjadi daya tarik luar biasa yang bisa mengundang orang luar datang dan berkunjung di Loteng. Kalau orang sudah banyak datang, peluang usaha juga akan terbuka. Kalau usaha sudah terbuka, itu bisa menjadi salah satu motor

(Suara NTB/kir)

TANDATANGANI - Ketua PA Praya Didi Nurwahyudi menandatangani pakta integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, disaksikan Bupati Loteng H. M. Suhaili FT dan anggota Forkompinda di Pendopo Bupati Loteng, Selasa (26/2).

PA Wujudkan Zona Integritas Bebas Korupsi Praya (Suara NTB) Jajaran Pengadilan Agama (PA) Kelas IB Praya menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi di daerah ini. Terutama lagi di lingkungan PA Kelas IB Praya. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan penandatanganan pakta Zona Integritas lingkup PA Kelas IB Praya, di Pendopo Bupati Lombok Tengah (Loteng), Selasa (26/2). “Penandatanganan pakta zona integritas ini merupakan komitmen kami untuk mewujudkan Pengadilan Agama Kelas IB menjadi wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani,” tegas Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Praya, Drs. Didi Nurwahyudi, M.M. Pihaknya tidak bisa memungkiri, kalau selama ini banyak pandangan miris terkait pelayanan di PA Praya yang terkesan banyak terjadi korupsi dan sebagainya. Untuk itu, penandatanganan pakta integritas tersebut diharapkan bisa menepis pandangan miring terhadap pelayanan di PA Praya di masa mendatang.

Salah satu upaya yang dilakukan pihaknya ialah mewujudkan transparansi layanan. Di mana saat ini, masyarakat bisa memantau langsung alur dan tahapan pelayanan di PA Praya dengan begitu, potensi terjadi tindakan korupsi dalam pelayanan di PA Praya bisa dicegah, karena diawasi langsung oleh masyarakat. Pembinaan di internal PA juga lebih diintensifkan, karena memberantas korupsi bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga soal pembinaan mental birokrasi yang ada. Kalau mental birokrasi sudah terbina dengan baik, maka dengan sendirinya mental-mental korupsi akan terkikis. Didi menjelaskan, peningkatan kualitas pelayanan menjadi salah satu fokus utama ke depan, agar bagaimana pelayanan yang ada di PA Praya memang benar-benar berkualitas serta bebas korupsi. Karena selama ini, banyak tindakan korupsi seperti pungli dan lain sebagainya terjadi di pelayanan. Contoh pada saat pendaftaran kasus atau perkara.

Sekarang sudah dipermudah. Di mana masyarakat bisa mendaftarkan perkara ke PA Praya secara online. Begitu juga untuk pembayaran perkara dan yang lainnya, semua dilakukan melalui bank. Tidak ada pembayaran manual di PA Praya. “Semua itu dilakukan untuk meminimalisir adanya kontak antara masyarakat dengan petugas Pengadilan Agama Praya. Sehingga potensi munculnya tindakan korupsi bisa diminimalisir,” terangnya. Untuk mewujudkan PA Praya yang bebas korupsi serta melayani, tentu tidak bisa sendiri. Pihaknya juga tetap butuh dukungan dari seluruh elemen masyarakat bisa mewujudkan mimpi tersebut. “Kalau ada masyarakat yang dipersulitan dalam hal layanan di Pengadilan Agama Praya segera lapor. Dan, kita pun sudah menyiapkan layanan pengaduan secara on line. Sehingga masyarakat tidak perlu takut dan ragu untuk melapor jika menemukan ada penyimpangan pada pelayanan di Pengadilan Agama Praya,” tandasnya. (kir)

PDAM Naikkan Tarif Pelanggan Warga Miskin

(Suara NTB/her)

Amrul Jihadi Giri Menang (Suara NTB) – PDAM Giri Menang memberlakukan kenaikan tarif bagi semua pelanggan, termasuk pelanggan dari kalangan masyarakat miskin. Kenaikan tarif bagi warga miskin ini mencapai Rp 75 per 10 kubik pertama per rumah tangga miskin. Sedangkan bagi pelanggan lain seperti perhotelan dan warga mampu dikenakan kenaikan tarif berbeda-beda. Kenaikan tarif ini pun diminta ditinjau kembali jika pelayanan kepada masyarakat tak maksimal dilakukan perusahaan terbatas milik pemda tersebut. Sekretaris Forum Pelanggan PDAM Giri Menang, Amrul Jihadi mengatakan, kenaikan tarif sudah dilakukan awal tahun ini

di mana sebelumnya akhir tahun lalu pihak PDAM melakukan sosialisasi kepada pelanggan terkait kebijakan tersebut. “Kenaikan tarif diberlakukan juga bagi rumah tangga miskin, tapi khusus warga miskin ini kenaikannya sedikit tidak banyak. Hanya yang tinggi kenaikannya itu di beberapa tempat yang khusus seperti hotel, bisnis,” kata mantan kades ini, seraya menambahkan, rata-rata kenaikan tarif bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mencapai Rp 3 ribu per KK. Menurut dia, kenaikan tarif ini seharusnya dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selaku forum pelanggan, pihaknya merekomendasikan agar kenaikan tarif ini ditinjau ulang oleh PDAM, sebab dinilai dengan kondisi saat ini pelayanan dirasakan belum maksimal tentu harus ditingkatkan. Misalnya, air datang pada waktu tertentu , sehingga dikeluhkan warga. Jika pelayanan ini tak bisa ditingkatkan, pihaknya meminta agar kenaikan ditinjau kembali. Menanggapi hal ini, Dirut PDAM Giri Menang H. L. Ahmad Zaini membenarkan kenaikan tarif bagi pelanggan, termasuk bagi pelanggan MBR. Namun, kenaikan untuk MBR ini hanya mengalami penyusaian sebesar Rp 75 per 10 kubik pertama. “Dan tarif sudah dilakukan sosialisasi di beberapa tempat dan tidak ada permasalahan,” dalihnya. Menyoal keluhan warga terkait

(Suara NTB/her)

H. L. Ahmad Zaini debet air yang masih minim di Kediri, sejauh ini ada upaya pengeboran, namun masih belum ada titik temu dengan warga. Padahal, kalaupun pengeboran dilakukan tidak akan mengganggu air sumur bor warga, karena dilakukan di kedalaman 100 meter dan air yang berada di lapis bawah tanah yang berbeda lapisannya dengan air sumur warga. Selain itu pihaknya juga mengarahkan sumber air Merembu untuk dipakai ke Kediri dan ke wilayah Labuapi dan sekitarnya. Pihaknya juga sedang berupaya untuk mengoptimalkan yang di Sarasuta, Merembu dan Lembah Sempaga. “Termasuk mau pasang pengolahan mini di Kantor Gerung,”jelas dia. (her)

Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berharap pemerintah pusat segera memberi kejelasan soal rencana sharing anggaran untuk pembebasan lahan pembangunan bypass Lombok International Airport (LIA)-KEK Mandalika. Dengan begitu Pemkab Loteng juga bisa menentukan sikap soal kesiapan anggaran sharing pembebasan lahannya. Harapan tersebut disampaikan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, Selasa (26/2). Menurutnya, pembangunan bypass LIA-KEK Mandalika merupakan salah satu infrastruktur vital yang harus terwujud. Terlebih dengan ditetapkannya kawasan The Mandalika sebagai lokasi perhelatan balapan dunia MotoGP mulai tahun 2021 mendatang, infrastruktur tersebut harusnya menjadi prioritas pemerintah pusat. “Sekarang kami menunggu kepastian dari pemerintah pusat soal pembangunan bypass LIAKEK Mandalika. Utamanya soal rencana sharing anggaran pembebasan lahannya,” sebut Suhaili. Pemkab Loteng pada prinsip-

nya siap ikut sharing anggaran untuk pembebasan lahan by pass LIA-KEK Mandalika tersebut. Tapi kalau diminta untuk menanggung sendiri anggaran pembebasan lahan, Pemkab Loteng tidak akan mampu. Mengingat, besarnya kebutuhan anggaran pembebasan lahan. “Untuk pembebasan lahan itu butuh anggaran Rp170 miliar. Kalau kemudian dibebankan seluruhnya ke Pemkab Loteng, jelas kami tidak mampu. Tapi kalau ada sharing anggaran, kita siap,” imbuhnya. Tahun lalu, lanjut Suhaili, Pemkab Loteng sebenarnya sudah menyiapkan alokasi anggaran untuk pembebasan lahan. Namun karena belum ada kejelasan soal rencana sharing anggaran serta pembangunan jalannya, anggaran tersebut tidak bisa dieksekusi, sehingga pihaknya berharap tahun ini sudah ada kejelasan soal mekanisme serta teknis pembangunan bypass. Termasuk soal rencana sharring anggaran pembebasan lahannya supaya Pemkab Loteng bisa menyiapkan alokasi anggaran yang dibutuhkan. (kir)

PK Sengketa Lahan SMPN 2 Gunungsari Segera Diajukan ke MA Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) sedang melakukan persiapan untuk mengajukan langkah hukum Peninjauan Kembali (PK) atas putusan kasasi dalam kasus sengketa lahan SMPN 2 Gunungsari. Langkahhukuminidiambil,menyusul pemda telah menemukan bukti baru (novum). Pihak pemda mengklaim memiliki bukti kuat yang nanti diserahkan ke MA. sejumlah bukti ini pun terus ditambah dan diperkuat agar lebih memperkuat pemda pada saat menghadapi PK nantinya. “Kita tengah persiapan melakukan PK, bukti yang kita punya kuat kok,” kata Kepala Bagian Hukum Setda Lobar, Ahmad Nuralam, Selasa (26/2). Dijelaskan, pihaknya sudah menyusun bukti-bukti tambahan untuk diajukan PK. Ia menargetkan secepatnya PK ini bisa diajukan ke MA. PK akan diajukan setelah semua bukti baru telah didapatkan. Pihaknya tidak melihat batas waktu kapan mengajukan PK, sebab PK ini bisa dlakukan dua kali. Alam memastikan, bahwa langkah PJ ini akan sesegera mungkin dilakukan. Menyoal barang bukti yang dimiliki dianggap lemah oleh sejumlah pihak, menurut dia bahwa bukti yang dimiliki kuat. Proses ini pun pemda kuat. Hanya saja dalam proses pembuktian ada orang-orang yang mau membuka informasi dan menutup informasi. Pihaknya akan berupaya mencari benang merah aset ini dengan menelusuri lagi semua bukti yang ada. Apalagi eksekusi lahan ditunda oleh pihak pengadilan. Pihaknya berharap agar pihak pengadilan memperhatikan kondisi masyarakat dan siswa yang ada di sekolah itu. Sementara itu, Kabid Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penatausahaan pada BPKAD, L Gde Ramadhan Ayub mengatakan, beberapa berkas yang dijadikan bukti baru ini ditemukan oleh pemda di akhir-akhir perjalanan proses kasasi. Pihak pemda sendiri sudah melampirkan dalam sidang kasasi tersebut, namun pihaknya tidak tahu pertimbangan

(Suara NTB/her)

Ahmad Nuralam hakim saat itu apakah jeda waktu atau bagaimana. “Sehingga ini dijadikan nofum baru kalau langkah PK ini dilakukan,”kata dia. Berkas yang sudah ditemukan tersebut jelas dia, riwayat kronologis, surat pernyataan peminjaman sertifikat, pendaftaran tanah terhadap bidang itu. Surat peminjaman sertifikat yang dipegang tersebut asli dengan materai. Hanya saja, dalam surat itu bukan bersangkutan (penggugat) yang tanda tangan dalam peminjaman itu. Pihaknya menelusuri apa keterkaitan antara si peminjam ini dengan penggugat. Alasan seseorag warga itu meminjam sertifikat tanah itu kata dia, untuk menyesuaikan luasan disertifikat dengan fisik yang ada. “Itu alasannya meminjam,”jelas dia. Beberapa berkas ini sendiri sudah diserahkan ke Bagian Hukum sebagai penyusunan memori PK. Apakah bukti baru ini kuat atau tidak? Menurut dia secara dokumen nanti tetap pertimbangan ada di majelis hakim yang akan memproses. Yang jelas pihaknya berupaya dulu untuk memberikan informasi bahwa ada novum baru. Menurutnya kalau tidak ada nofum baru tersebut, untuk apa pemda melakukan upaya PK. Pemda tentu perlu menyiapkan segala hal menyangkut bukti – bukti agar kuat secara hukum. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 27 Februari 2019

Halaman 6

Ribuan Hektar Lahan HGU di Sumbawa Terindikasi Telantar (Suara NTB/arn)

PIAGAM - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, menunjukkan piagam apresiasi atas kepatuhan LHKPN 100 persen 2017 lalu.

Pertama di Indonesia, Bupati Canangkan Pelaporan LHKPN 100 Persen Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc mencanangkan pada Bulan Maret 2019, pelaporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) Pemkab Sumbawa mencapai 100 persen. Bupati Sumbawa merupakan Pimpinan Daerah pertama di Indonesia yang mencanangkan pelaporan LHKPN 100 persen. Hal itu ditegaskan Bupati, Selasa (26/2), di ruang kerjanya. Penyampaian LHKPN ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN. Bupati juga menghimbau kepada wajib lapor LHKPN se-Kabupaten Sumbawa agar dapat mengisi dan menyampaikan e-LHKPN Tahun Pelaporan 2018 paling lambat 15 Maret 2019. Hal ini, lanjut Bupati, sebagai ikhtiar mempertahankan prestasi Pemkab Sumbawa atas Pencapaian Kepatuhan LHKPN 100 persen pada Tahun Pelaporan 2017. (arn)

Dukung ”Zero Waste”

Sumbawa Programkan dari Tingkat Desa Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah daerah (Pemda) Sumbawa berupaya maksimal dalam mendukung program Pemerintah Provinsi NTB, Zero Waste (bebas sampah). Salah satunya, dengan memprogramkan pola pengangkutan sampah dari tingkat desa dan kecamatan. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Sumbawa, Abdul Malik, S.Sos, mengakui pihaknya telah mengikuti pertemuan di provinsi terkait program bebas sampah. Narasumbernya semua dari pusat yakni dari beberapa Kementerian. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan ada instruksi atau program terintegrasi antara pusat, provinsi dan daerah. “Jadi kita itu diminta untuk mendukung dalam bentuk kegiatan dan dana,” ujarnya. Dijelaskannya, bentuk dukungan Pemkab Sumbawa, sekarang ini pihaknya sedang memprogramkan bebas sampah dari tingkat desa dan kecamatan. Dimana nantinya di desa, pemerintah daerah menyiapkan sarana angkut sampah, baik dalam bentuk roda tiga dan kontainer. Dari kontainer akan dibawa ke kecamatan, yang selanjutnya diangkut pihaknya ke TPA induk. “Dari sisi pendanaan dan sarana, kita mendukung dalam bentuk program sampah berbasis desa dan kecamatan. Kita sedang melaksanakan rapat koordinasi dan sekarang kita sedang menyusun regulasinya,” jelasnya. Pihaknya menyusun regulasi guna mengetahui seperti apa sumber sampah yang ada, siapa yang memilah dan mengangkut sampah. Dimana nantinya akan dibagi perannya masing-masing, masyarakat yang memilah, desa yang mengangkut, kecamatan yang menyediakan TPA sementara, dan pihaknya yang akan mengangkut dari kecamatan ke TPA induk. “Kita bermasalah di seluruh kecamatan ini tentang dimana kita membuang sampah di tingkat kecamatan. Karena rata-rata di desa sekarang sudah ada sarana pengangkutan sampah dalam bentuk roda tiga. Tetapi roda tiga ini membuang ke mana, ini yang menjadi persoalan dasar kita. Memang kita harus menyediakan TPA sementara di masing-masing kecamatan,” tukas Malik. Diketahui, lanjutnya, pihaknya mempunyai armada angkutan sebanyak 17 truk dan amrol. Kemudian pasukan kuning sebanyak 160, mulai dari sopir truck, buruh, penyapu jalan dan lainnya. Sejauh ini, pihaknya juga sudah membentuk tim gerak cepat untuk menangani menumpuknya sampah. Tim ini bergerak menindaklanjuti setiap informasi dari masyarakat untuk membersihkan sampah di suatu tempat. Disamping itu pihaknya sudah melakukan pengkajian terkait sarana prasarana yang ada, dan akan merubah sistem pengolahan dan pengangkutan sampah untuk di wilayah kota. “Kalau di kota kita mengubah pola angkutannya. Termasuk juga tim gerak cepat juga masih berlaku untuk menindaklanjuti setiap informasi masyarakat jika ada sampah yang menumpuk di suatu tempat,” pungkasnya. (ind)

Fasdik Rusak, Pelaksanaan UN Diklaim Tidak Terganggu Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Dikpora) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memastikan pelaksanaan ujian nasional baik itu UNBK maupun UNKP tetap berjalan normal meski sejumlah fasilitas pendidikan rusak. Bahkan saat ini tercatat ada sekitar 23 Sekolah yang siap melaksanakan UNBK dan 21 melakukan UNKP April mendatang. Kepala Dinas Dikpora melalui Kasi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar (Dikdas) Lutfiah Ruswati S. (Suara NTB/ils) Pd., M. Pd, Selasa (26/2) menLutfiah Ruswati S gatakan, total fasilitas pendidikan yang rusak akibat gempa mencapai 85 gedung sekolah baik yang rusak sedang maupun ringan. Dari jumlah tersebut semuanya sudah ditangani maksimal dengan dilakukannya pembangunan ruang kelas sementara. Sehingga tidak ada alasan bagi sekolah untuk tidak melaksanakan ujian. Tentu tidak bisa dipaksakan setiap sekolah untuk melaksanakan UNBK karena masih terkendala sarana penunjang. Baik itu komputer maupun sarana lain seperti ketersediaan jaringan internet. Tetapi yang jelas dari segi persiapan, sudah lengkap tidak pelaksanaannya saja. “Meskipun ada puluhan ruang kelas yang rusak akibat gempa, tetapi tidak akan menggangu pelaksanaan ujian nasional. Meski tidak bisa 100 persen yang melaksanakan UNBK, tetapi kita berharap pelaksanaanya bisa berjalan sukses dan lancar,” ungkapnya. Dia mengatakan, sebenarnya banyak sekolah yang ingin mengikuti UNBK tahun 2019, bahkan perangkatnya sudah siap semua baik itu komputer maupun perangkat lainnya. Tetapi dengan pertimbangan tekhnis serta hal lainnya sehingga sekolahsekolah itu terlebih dahulu akan dimatangkan. Salah satunya dengan memberikan pelatihan kepada sekolah-sekolah yang ditunjuk. Apalagi UNBK dalam pelaksanaannya dianggap sangat efisien anggaran sekaligus menjamin tingkat keamanan dan kerahasiaan soal. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa semakin ditekan, baik itu masalah kebocoran soal maupun masalah lainnya. “Kita tetap akan berupaya setiap tahun ada sekolah yang menerapkan UNBK. Karena di tahun 2019 masih ada 21 sekolah yang melaksanakan UNKP,” ujarnya. Disinggung mengenai jumlah peserta yang akan mengikuti UN tahun ini, dia mengatakan, sekitar 2.126 peserta. Dengan rincian, siswa yang akan mengikuti UNBK sekitar 1. 610 orang dan UNKP 516 orang. (ils)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Ribuan hektar lahan Hak Guna Usaha (HGU) di belasan titik di Kabupaten Sumbawa terindikasi telantar. Hal ini tentunya dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengembangan investasi di daerah setempat. Apalagi lahan tersebut lokasinya di pesisir dan sangat potensial, sehingga memungkinkan investor tertarik untuk berinvestasi. Kabag Pertanahan Setda Sumbawa melalui Kasubbag Fasilitasi Sengketa Pertanahan, Ade Chandra, S.H, menyampaikan, di Kabupaten Sumbawa lahan HGU terindikasi terlantar yang sudah masuk database Kementerian sebanyak 18 titik dengan luas kurang lebih 3.000 hektar. LokasinyadariujungTimurhinggaujung Barat sebelah utara Sumbawa, mulai dari Kecamatan Tarano hingga Kecamatan Alas Barat. “Wilayah daerah pesisir semuanya. Beda-beda penggunaan, ada untuk tambak, perkebunan, tetapi dominasinya tambak,” ujarnya, Selasa (26/2). Menurutnya, lokasi lahan tersebut potensinya sangat bagus dari segi pariwisata ataupun investasi bidang lainnya. Namun masih adanya persoalan terhadap HGU ini dapat menghambat investasi di Kabupaten Sumbawa. Karena jika ada salah satu investor yang ingin berin-

vestasi, akan terkendala dengan status lahan yang ada. “Lokasinya potensinya bagus karena pesisir baik dari segi pariwisata ataupun untuk tambak. Tapi karena masih ada persoalan status HGUnya, ketika ada investor yang ingin masuk (berinvestasi) pasti akan terkendala. Salah satunya pasti menghambat investasi,” terangnya. Pihaknya sudah melakukan identifikasi terhadap HGU terindikasi terlantar tersebut. Baik yang kepemilikannya berbadan hukum maupun perorangan. Dari identifikasi, informasinya di lapangan bahwa pemanfaatan HGU ini ditinggal setelah berjalan beberapa tahun. Dimana ratarata izinnya terbit tahun 1.980 dan sudah habis masa berlakunya. Pemda Sumbawa pun, setiap tahun juga bersurat baik ke Kantor Wilayah BPN NTB maupun Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanah-

an Nasional (BPN). Guna penyelesaian dan penuntasan permasalahan lahan-lahan terindikasi terlantar ini. Karena untuk merubah status terindikasi terlantar menjadi terlantar kewenangan Kementerian ATR. “Ada prosedur yang harus dilalui. Jadi pemda Sumbawa sudah melaksanakan sesuai kewenangannya. Kita posisinya melaporkan ke BPN Provinsi tembusannya ke Menteri. Kaitan dengan merubah status terindikasi terlantar ke terlantar, itu kewenangan Menteri. Jadi menteri sebelum menetapkan itu terlantar, kepala kantor wilayah BPN NTB harus membentuk tim panitia C. Jadi panitia C ini melaksanakan penelitian dari 18 titik lokasi yang dianggap terindikasi terlantar. Dari hasil penelitiannya panitia C melaporkan ke Menteri ATR. Dari hasil penelitian panitia C barulah ditetapkan oleh Kementerian ATR,” tandasnya.

Sebelumnya, lanjutnya, di tahun 2017 sudah pernah dilaksanakan Rakor di Mataram oleh Biro Pemerintahan Provinsi NTB mengenai HGU terindikasi terlantar ini. Dari rakor tersebut, penjelasan pihak BPN bahwa dana yang digelontokan dari Kementerian untuk panitia C di provinsi NTB sangat minim. Anggaran yang disiapkan hanya untuk dua lokasi seluruh NTB. Atas kondisi itu Pemda Sumbawa di tahun yang sama melaksanakan FGD bersama direktur penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar Kementerian ATR. Saat itu sudah disampaikan bahwa Pemda Sumbawa bersedia menyiapkan biaya untuk tim panitia C jika DIPA Kementerian terbatas. Bahkan untuk mengamankan keluarnya uang daerah, pemda sudah menyiapkan MoU dengan Kementerian, dan disambut baik saat itu. Tetapi dalam perjalanan pihaknya tidak mengetahui prosesnya lambat sehingga sampai saat ini tidak ada tanggapan. Makanya di tahun 2018 lalu, Bupati langsung menemui Menteri menyampaikan persoalan ini. Sehingga diinstruksikan Kepala Kantor Wilayah untuk segera memban-

(Suara NTB/ind)

Ade Chandra tu Pemda dalam memproses hal tersebut. “Pak Bupati tahun kemarin juga pernah langsung bertemu dengan Pak Menteri menyampaikan hal seperti ini. Ada tanggapan dari Pak Menteri, Karena langsung saat itu ditelpon kepala kantor wilayahnya kabupaten/kota untuk segera dibantu pemda dalam proses. Kalau dibentuknya panitia C kami belum ada kabar. Karena yang punya kewenangan terkait dengan penelitian panitia C itu,” pungkasnya. (ind)

(Suara NTB/Humas Protokol KSB)

BERSIHKAN SAMPAH - Gotong Royong yang digelar Pemkab Sumbawa Barat dalam rangka membersihkan sampah di pinggir sungai, beberapa waktu lalu.

Minim Anggaran, Penanganan Sampah Belum Maksimal Taliwang (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih kesulitan untuk menangani sampah yang dihasilkan masyarakat setiap harinya. Sampah per hari yang dihasilkan masyarakat KSB mencapai 30 ton. Dari jumlah tersebut, han-

ya 15 ton saja yang mampu diangkut ke TPA. Sedangkan sisanya masih belum bisa ditangani lantaran masih minimnya alat angkut sampah. Kepala Dinas LH KSB, kepada Suara NTB melalui Kabid Kebersihan, Dedi Damhudi, SP, M.Si, Selasa (26/2) tidak memungkiri bahwa masalah

sampah masih belum bisa tertangani secara maksimal. Hal tersebut terjadi karena dukungan anggaran penanganannya masih sangat minim. Jika dilihat dari kebutuhan pembiayaan, minimal dana yang dibutuhkan sekitar Rp22 miliar, tetapi yang sudah terealisasi hanya beberapa ratus juta.

Banyak Inovasi Muncul

Sumbawa Dinilai dalam Penghargaan Pembangunan Daerah 2019 Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa termasuk dalam tiga kabupaten di Provinsi NTB yang mengikuti penilaian Anugerah Pangripta Nusantara atau PPD (Penghargaan Pembangunan Daerah) Tahun 2019. Penilaian berkaitan dengan prestasi dari segi perencanaan dan pencapaian pembangunan. Apalagi kini banyak inovasi menarik yang muncul di Sumbawa. Kepala Bidang Evapol Bappeda Provinsi NTB, Riadi selaku Ketua Tim Penilai Provinsi NTB, Selasa (26/2), menyebutkan, selain Kabupaten Sumbawa, dua kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Barat juga ikut dinilai. Berkaitan atas prestasi dari segi perencanaan dan pencapaian pembangunan daerah. Secara khusus, pihaknya mengapresiasi inovasi-inovasi menarik dari Kabupaten Sumbawa. Salah satunya Sistem Informasi Peringatan Dini Inflasi (SI ANDINI), sebagai Inovasi Sistem Pendukung Keputusan bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menstabilkan harga barang pokok dan barang penting, ide dari Andi Kusmayadi, S.Pi.,M.Si dari Bagian Perekonomian Setda Sumbawa yang berhasil masuk dalam tiga inovasi dari Kabupaten Sumbawa, dalam acara puncak Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi NTB atau yang dikenal

(Suara NTB/arn)

TIM - Diskusi tim penilai penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara dengan jajaran Pemkab Sumbawa. dengan NTBNovik. Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Sumbawa Ir. H. Junaidi, M.Si menyampaikan tentang capaian pembangunan daerah, tema, prioritas daerah dan kebijakan prioritas, proses top-down, bottomup, teknokratik dan politik, serta inovasi daerah. H. Jun juga memaparkan sekilas informasi tentang capaian pembangunan daerah antara lain Top 40 Sinovik 2018, Anugerah kencana, WTP ke-6 Kabupaten Sumbawa, SAKIP Kab. Sumbawa Tahun 2018, prestasi kinerja sangat tinggi bintang 2, penghargaan Dharma Pertahanan, dan Top 99 Sinovik. Dipaparkan pula tentang pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan PDRB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia dan perbandingan

IPM Sumbawa dengan Provinsi, tingkat kemiskinan yang semakin menurun dan perbandingan kemiskinan dengan provinsi Tahun 2018, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indikator kinerja daerah dari aspek kesejahteraan masyarakat dilihat dari 13 indikator, aspek pelayanan umum, aspek nilai daya saing dilihat dari 10 indikator, 71 hasil evaluasi indikator kinerja daerah, 5 isu strategis nasional, 4 isu strategis provinsi, dan 10 isu strategis kabupaten, 5 prioritas nasional, 4 prioritas provinsi, dan 5 prioritas daerah. Selain itu, tema RKPD 2019 yaitu pemerataan pembangunan, pengembangan investasi produk serta penguatan sistem inovasi daerah menuju Sumbawa hebat dan bermartabat. (arn)

Jika mengacu ke roadmap penanganan sampah di KSB maka total anggaran yang dibutuhkan mencapai angka Rp200 miliar untuk program jangka panjang. Tentu biaya yang sangat besar, tetapi minimal di tahap pertama (Rp22 miliar) bisa segera disetujui untuk penanganan masalah sampah ini.

“Harus diakui masalah sampah ini masih menjadi tugas berat yang belum bisa kita selesaikan hingga saat ini. Tapi yang harus diingat kita tidak bisa bekerja maksimal jika supporting anggaran juga terbatas. Kalau sekedar upaya sosialisasi belum memberikan hasil yang maksimal,” ungkapnya. (ils)

Dua Bulan, 15 Kasus DBD Ditemukan di KSB Taliwang (Suara NTB) Jumlah kasus penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus bertambah. Data Dinas Kesehatan (Dikes) setempat mencatat dalam 2 bulan terakhir sebanyak 15 kasus telah ditemukan di 5 kecamatan. Temuan kasus penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk aedes aegypthi ini terbanyak di kecamatan Taliwang. Di wilayah ibukota KSB ini, tercatat ada 7 kasus, berikutnya di Seteluk 5 kasus dan sisanya di kecamatan Sekongkang, Maluk dan Jereweh masing-masing 1 kasus. “Jumlahnya sekarang sudah 15 kasus sejauh ini,” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dikes KSB, H. Yusfi Khalid kepada wartawan. Ia mengaku terjadi peningkatan kasus di bulan Februari ini. Sepanjang bulan Januari sebelumnya hanya 5 kasus yang ditemukan dan memasuki bulan kedua rahun 2019 ini melonjak menjadi 10 kasus. “Iya memang lebih tinggi bulan ini. Kalau Januari catatan kami hanya 5 dan 10 semuanya terjadi di bulan Februari ini,” urainya. Terhadap seluruh laporan kasus itu, H. Yusfi mengklaim, telah ditangani seluruhnya. Seluruh korban terjangkit sejak dideteksi langsung dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat di wilayah masing-masing atau ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asy-Syifa. “Sejauh ini semua proses penanganannya lancar dan kalau kita lihat dalam seminggu ini sudah tidak ada lagi kasus baru,” paparnya. Untuk pencegahan, Dikes KSB juga telah melakukan turun lapangan. Terhadap wilayah pemukiman di mana korban kasus DBD ditemukan, Dikes melaksanakan kegiatan fokus fogging (pengasapan). Di kecama-

(Suara NTB/bug)

Yusfi Khalid tan Taliwang pengasapan dilakukan di kelurahan Telaga Bertong, kelurahan Bugis dan kelurahan Dalam serta di kecamatan Seteluk tepatnya desa Meraran. “Lokasi desa yang kita fogging itu di sana ada temuan kasusnya,” kata H. Yusfi. Ia menyampaikan, cara pencegahan penyakit DBD sebenarnya sangat sederhana dan dapat dilakukan oleh masyarakat sejak awal sebelum terjadi timbulnya kasus. Cukup dengan program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan menerapkan sistem 3M Plus. Prosedur ini memungkinkan membunuh nyamuk pembawa penyakit DBD sejak dari jentiknya. “Terutama kalau di musim penghujan seperti sekarang ini. Cukup masyarakat itu efektifkan saja 3M Plus ini. Menguras seluruh jenis penampungan airnya seminggu sekali dan menutupnya,” bebernya. Terkait prosedur fogging, H. Yusfi menjelaskan, ada salah kaprah di tengah masyarakat saat ini. Menurut dia, kegiatan pengasapan itu tujuannya bukan pencegahan tetapi fungsinya hanya efektif membunuh nyamuk dewasa. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Kasus Proyek Dam

BPBD Klaim Serahkan Dokumen, Bukan Diperiksa Kota Bima (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima mengklaim hanya menyerahkan dokumen terkait pembangunan Dam Dadi Mboda dan Kapa’o yang saat ini tengah diselidiki Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. “Tidak ada pemeriksaan, kita hanya serahkan dokumen saja,” kata Kepala BPBD Kota Bima, Ir. H. Syarafudin, kepada Suara NTB, Selasa (26/2). Syarafudin tidak menampik pembangunan sejumlah Dam tersebut sedang ditangani Aparat Penegak Hukum (APH). Hanya saja sampai saat ini, pihaknya belum dipanggil untuk diperiksa terkait persoalan itu. “Belum ada. Kami akan mengikuti proses hukum berjalan,” tambahnya. Seperti diketahui, Tim dari Kejati NTB melakukan Pemeriksaan terhadap pejabat BPBD Kota Bima dan pengecekan fisik sejumlah proyek pembangunan dam tahun 2017 karena diduga bermasalah. Proses pemeriksaan yang digelar secara tertutup tersebut berlangsung di ruangan Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima, Rabu (20/2) mulai pukul 09.00 wita. Sayangnya, para awak media tidak diperkenankan untuk mengambil gambar jalannya pemeriksaan. Berdasarkan informasi tim yang diperiksa Kejati tersebut merupakan pejabat dan pegawai BPBD Kota Bima yang bertanggungjawab pembangunan dam. Sehari sebelumnya atau tepatnya Selasa (19/2). Tim Kejati NTB dikabarkan juga mengecek fisik sejumlah proyek dam di wilayah Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima yang diduga bermasalah. “Ada empat orang yang dari tim ini,” kata salaseorang anggota Tim Kejati NTB, yang enggan menyebutkan kepada Suara NTB. Selain itu, Ia juga tidak berani menjelaskan secara detail proses pemeriksaan tersebut. Hanya mengarahkan untuk wawancarai Kasi Penhum Kejati NTB bernama Dedy Irawan. “Soal ini hubungi aja pak Dedy ya. Karena pemeriksaan ini tahap penyelidikan,” katanya Data yang dihimpun Suara NTB, pada tahun 2017 lalu ada lima unit proyek pembangunan dam. Pagu dana pembangunan lima dam yang berada di Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima itu sebesar Rp12 miliar. Akan tetapi diantaranya diindikasi bermasalah. Bahkan diantaranya tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat karena kondisinya rusak parah. Salahsatuya dam Dadi Mboda Kelurahan Kodo yang menelan dana pembangunan Rp2,2 miliar. Selain itu ada pula dam Kapao yang berada di Kelurahan Lampe. Pembangunan dam menelan dana sebesar Rp5,6 miliar itu kondisinya retak-retak. Bahkan diindikasikan pembangunannya tidak sesuai bestek. Kemudian ada dam Bangga Bolu yang menelan anggaran Rp602 juta. Lokasinya di Kelurahan Dodu. Dam Toloweri sebesar Rp1,4 miliar serta dam Sipi di Kelurahan Dodu menelan dana pembangunan Rp986 juta. (uki)

(Suara NTB/uki)

SUARA NTB Rabu, 27 Februari 2019

Halaman 7 Masjid Terapung Amahami

Soal Proyek Taman dan Masjid, PUPR Kota Bima Bergeming

Kota Bima (Suara NTB) – Kejaksaan tinggi (Kejati) NTB saat ini tengah membidik sejumlah proyek yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Bima. Antara lain, proyek Taman Amahami dan Masjid Terapung. Namun, Dinas PUPR Kota Bima bergeming, alias tidak melakukan tindakan apapun. Kepala Dinas PUPR Kota Bima, M. Amin, S.Sos kepada Suara NTB, Selasa (26/2), irit berbicara mengenai sejumlah pembangunan proyek di Amahami tersebut. Bahkan pihaknya tidak akan mengambil tindakan apapun. “Soal pembangunan taman dan masjid terapung,

kami tidak akan mengambil tindakan apa-apa,” katanya. Selain tidak mengambil tindakan apa-apa, Amin mengakui sejumlah proyek pembangunan di Amahami sedang diselidiki Kejati NTB dan akan mengikuti tahapan yang berjalan saat ini. “Sekarang ini

kasusnya sedang diproses. Kami serahkan kepada proses hukum saja,” katanya singkat. Seperti diketahui sejumlah pembangunan fisik di Amahami Kota Bima tengah dibidik oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Bahkan saat ini tengah dalam proses penyelidikan

dengan mengecek fisik proyek serta memeriksa pihak terkait. Informasi yang dihimpun Suara NTB, tahapan penyelidikan pembangunan di Amahami tidak hanya memerisksa pejabat Pemerintah dan pihak terkait. Namun juga menyeret sejumlah anggota DPRD Kota Bima. Bahkan sejumlah anggota DPRD Kota Bima telah diperiksa. Anggota legislatif tersebut diperiksa terkait terkait item pembangunan

masjid terapung yang tidak sesuai nomenklatur. Nomenklatur masjid terapung Amahami semula untuk pembangunan rumah adat. Hanya saja, anggota Badan Anggaran (Banggar) mengesahkan anggaran pembangunan masjid. Selain masjid, Kejari juga membidik proyek pengerjaan Taman Amahami senilai Rp8,5 karena ada dugaan bermasalah. Proyek tersebut telah dilakukan pengecekan fisik oleh tim Kejati, belum lama ini. (uki)

HBY Harap TMMD Pers Diharapkan Rawat Ringankan Beban Warga Optimisme Publik Dompu (Suara NTB) Danrem 162/Wira Bhakti, Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos, SH, M.Han berharap jurnalis di daerah ikut menyajikan berita yang menumbuhkan optimisme publik dalam membangun daerah. Pasca gempa bumi mengguncang Lombok dan Sumbawa, kehidupan di NTB khusus Lombok belum sepenuh bangkit. “Pasca gempa bumi lalu, NTB berada pada titik rendah. Perekonomian anjlok dan kehidupan sosial masyarakat Ahmad Rizal Ramdhani dibayangi rasa trauma akibat (Suara NTB/jun) gempa. Dukungan teman – teman wartawan sangat diharapkan untuk ikut mendukung bangkitnya masyarakat dan kepercayaan publik dalam membangun daerah,” kata Danrem 162/Wira Bhakti, Kolonel Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos, SH, M.Han kepada wartawan di pandopo Bupati, Selasa (26/2). Ia menegaskan, tidak bermaksud melarang dan membatasi tugas wartawan. Namun dalam penyajian berita hendaknya mengedepankan fakta dan pemilihan kalimat yang menyejukan bagi pembaca. Sehingga pembaca ikut termotivasi untuk kembali bangkit dan maju. “Dompu memang tidak terlalu terasa dampaknya karena gempa kemarin, tapi Lombok itu sangat parah. Bagaimana tidak, sampai saat ini masih banyak warganya yang tinggal di tenda – tenda (pengungsian),” ungkapnya. Ia pun mengharapkan dukungan dan masukan dari wartawan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara. Karena ia tidak ingin, penyimpangan yang terjadi berlarut – larut dan berakibat fatal nantinya. “Saya selalu menjaga hubungan dan komunikasi dengan teman – teman wartawan. Saya bahkan meminta saran dan masukan dari teman – teman di group WA,” ungkapnya. Danrem 162/Wira Bhakti mengunjungi Kabupaten Dompu untuk mengikuti pembukaan TMMD tahun 2019 di Manggelewa, bersama istri, Kirana Eko Putri dan Dandim se-NTB. Selain mengikuti pembukaan kegiatan TMMD dan peninjauan lokasi sasaran, juga melakukan pemaparan kegiatan TMMD di pandopo Bupati bersama para dandim se NTB. (ula)

APK Pemilu di Kota Bima Banyak Dipasang di Pohon Kota Bima (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bima menemukan masih banyaknya Alat Peraga Kampanye (APK) yang masih dipasang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan pada tahapan kampanye Pemilu 2019. Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Kota Bima, Muhaemin, S.Pd.I saat menggelar rapat koordinasi dengan media, di kantor Bawaslu setempat, Selasa (26/2). Kata dia, pemasangan APK banyak dipasang di pohon. “Sejak kampanye banyak kita temukan APK yang dipasang di Pohon. Tidak sesuai zona yang ditetapkan,” katanya. APK yang dipasang di pohon tersebut, ditemukan hampir merata di wilayah Kota Bima. Mulai di Lingkungan Ni’u Kecamatan Rasanae Barat hingga di wilayah Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Barat. “Hampir merata semua wilayah di Kota Bima,” katanya. Diakuinya, temuan tersebut sudah direkomendasikan kepada kepada partai politik (Parpol) untuk menurunkan atau menertibkan APK yang melanggar tersebut. Hanya saja sampai saat ini belum ditindaklanjuti. “Sudah kami koordinasikan ke semua parpol. Tapi belum ditindaklanjuti,” katanya. Tidak adanya respon Parpol, pihaknya langsung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pemerintah Kota Bima melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), belum lama ini. Hasilnya menyepakati akan menertibkan APK yang melanggar tersebut. Muhaemin menambahkan, sejak tahapan kampanye sampai saat ini, Bawaslu belum menerima ada laporan atau temukan terkait pelanggaran Tipilu dan Administrasi maupun keterlibatan ASN. “Belum ada sampai saat ini dilaporkan. Baik dari Peserta Pemilu, Pemilih maupun Masyarakat,” katanya. Meski demikian pihaknya akan tetap melakukan pengawasan dugaan pelanggaran Pemilu. Termasuk keterlibatan ASN yang mengkampanyekan Caleg, Capres dan Cawapres pada akun Sosial media. “Termasuk akun sosial media yang tidak terdaftar di penyelenggara juga akan tetap kita awasi,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) – TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke 104 di Kecamatan Manggelewa resmi dibuka Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin di Lapangan Umum Lanci Jaya, Selasa (26/2). Upacara Pembukaan yang dihadiri langsung Danrem 162/WB, Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos, SH, M.Han beserta Dandim Se-NTB tersebut berlangsung khidmat dan disambut antusias warga setempat. HBY, sapaan akrab H. Bambang M. Yasin usai menjadi Inspektur Upacara (Irup) kepada awak media mengapresiasi positif sinergi yang dibangun prajurit TNI dalam mendukung pembangunan. Salah satunya melalui program TMMD ini. Sebagai agenda rutin yang menekankan peran serta masyarakat dalam pembangunan fisik maupun non fisik di wilayah pedesaan, program tersebut diharap mampu meringankan beban masyarakat. Apalagi Kecamatan Manggelewa diketahui menjadi sentra pengebangan program Terpijar (Tebu, sapi, jagung dan rumput laut) oleh pemerintah daerah. “Dengan dibangunnya jalan, drainase dan sebagainya ini mudah-mudahan ini akan membantu masyarakat ngangkut jagung dan hasilhasil pertanian,” ungkapnya. TMMD yang akan mengahabiskan anggaran Rp2 Miliar lebih tersebut pada akhirnya bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebab biaya produksi yang selama ini banyak dihabiskan akan bisa diminimalisir dengan terbangunnya berbagai macam infrastruktur yang sangat dibutuhkan. Desa Lanci Jaya dan Tekasire, Lanjut HBY, dipilih sebagai sasaran TMMD tahun ini setelah sebelumnya di Kecamatan Pekat atas beberapa pertimbangang, selain menjadi sentra pengembangan Terpijar juga wilayah ini dinilai masih banyak yang perlu sentuhan pembangunan fisik. “Tentu saja TNI punya per-

timbangan khusus ya buat kami di Pemda tetap mendorong ini dan ikut aktif di dalamnya,” kata dia. Keterlibatan TNI dalam mendorong pembangunan diwilayah pedesaan melalui TMMD, menurut Bupati, tak perlu diragukan lagi, bahkan jika memungkinkan semua proyek dilingkup Pemda diserahkan sepenuhnya ke TNI melalaui agenda ini. Karena dengan TNI diyakini daerah bisa menghemat banyak biaya, terlebih segala macam kendala yang dihadapi di lapangan dapat diatasi dengan mudah, apakah itu berupa pembebasan lahan maupun kendala lain. “Kalau proyek Pemda diserahkan ke TMMD, kita akan menghemat banyak biaya dan kesulitan eksekusi di lapangan ketika ada tanah yang harus direlakan masyarakat pasti tidak berbelit-belit seperti kami di Pemda,” jelasnya. Sementara itu, Dandim 1614/Dompu Letkol CZI Arief Hadiyanto, S.IP., dalam laporan rencana pelaksanaan kegiatan TMMD di Desa Lanci Jaya dan Tekasire yang melibatkan 150 orang prajurit tersebut akan menyasar beberapa program, diantaranya untuk pembangunan fisik di Desa Lanci Jaya misalanya berupa pembangunan Mushola Al-Ikhlas 7x8 meter, pembuatan talut 1,5x40 meter, pembukaan jalan 6x600 meter dan 6x900 meter, rehab Mushola Nurul Asyah 5x6 meter, pembukaan jalan 6x1.500 meter, pembuatan empat unit gorong-gorong, pembuatan jembatan 1,5x6 meter, rehab Mushola Bani Abbas 6x9 meter. Sedangkan di Desa Teka Sire terdapat pembukaan jalan 5x2.600 meter dan pembuatan dua jembatan 5x6 meter. Untuk sasaran non fisik di dua desa tersebut, lanjut dia, antara lain penyuluhan bela negara, pertanian, kamtibmas, wawasan kebangsaan, hukum, rekrutmen prajurit, kesehatan, narkoba dan penyuluhan imunitas bangsa. (jun)

(Suara NTB/ula)

SERAHKAN PERALATAN - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin menyerahkan secara simbolik peralatan kerja kepada perwakilan aparat dan warga saat pembukaan TMMD di lapangan Lanci Jaya, Selasa (26/2).

(Suara NTB/ula)

JAGUNG - Hamparan tanaman jagung di wilayah Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, Selasa (26/2).

Luas Lahan Jagung di Dompu Tembus 130 Ribu Ha Dompu (Suara NTB) Luas tanaman jagung di Kabupaten Dompu pada musim hujan (MH) Oktober 2018 - Februari 2019 telah mencapai 130 ribu hektare (ha). Jumlah ini melebihi target seluas 76.689 ha untuk MH dan semuanya berada di luar kawasan hutan. Hal itu disampaikan Plt kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Ilham, SP kepada Suara NTB saat dikonfirmasi, Senin (25/2). Menurutnya, data luas tanaman jagung seluas 130 ribu ha tersebut merupakan data resmi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu. Perhitungan itu berdasarkan laporan penyuluh pertanian dan realisasi bibit dari pemerintah. “Yang signifikan itu petani gagal panen padi beralih ke tanam jagung,” katanya. Berdasarkan bantuan benih program Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu

maupun bantuan dari APBN sekitar 100 ribu ha, dan petani mandiri 30 ribu ha. “Untuk data itu, kita ndak mendata yang masuk dalam kawasan (hutan),” tegasnya. Karenanya, Ilham mengaku, permintaan pemerintah pusat agar Kabupaten Dompu bisa memproduksi jagung hingga 1 juta ton akan bisa dicapai tahun 2019. Karena luas area tanaman jagung ini masih berpotensi ada penambahannya. Ia pun mengungkapkan, jagung – jagung ini diperkirakan akan mulai dipanen pada awal Maret 2019 ini. Walaupun ada jagung petani yang dipanen pada Januari dan Februari 2019, tapi karena hanya spot-spot kecil sehingga tidak dihitung. “Kita akan mulai panen pada Maret (2019), makanya kita rencanakan akan melakukan panen raya pada pekan kedua atau ketiga Maret (akan menghadirkan Mentri Pertanian RI),” ungkapnya.

Luas tanaman jagung di Kabupaten Dompu yang disebut seluas 130 ribu ha ini sempat diragukan kebenarannya. Terlebih data dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu pada 2 Januari 2019 lalu, luas tanaman jagung hingga 31 Desember 2018 baru mencapai 33.161 ha. Sementara potensi lahan yang bisa ditanami jagung di musim hujan seluas 82.934 ha. Luas wilayah Kabupaten Dompu menurut website resmi Kabupaten Dompu 232.460 ha dan 120.728 ha (51,93 persen) merupakan kawasan budidaya di luar kawasan hutan. Adapun lahan sawah irigasi seluas 17.490 ha, dan sawah tadah hujan seluas 25.906 ha. Sementara berdasarkan Dompu Dalam Angka (DDA) tahun 2017 dari hasil Sensus Ekonomi 2016, luas tanah sawah di Kabupaten Dompu tahun 2016 adalah 21.248 ha. (ula)

Danrem Minta Warga Manfaatkan Fasilitas yang Dibangun Dompu (Suara NTB) – Komandan Korem 162/WB, Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos, SH, M.Han turut menghadiri upacara pembukaan TMMD Ke-104 di Lapangan Umum Lanci Jaya, Selasa (26/2) dan meninjau sasaran TMMD. Berbagai fasilitas umum akan menjadi sasaran program TMMD yang melibatkan warga setempat dan diharapkan dapat dimanfaatkan serta dijaga setelah dibangun. Didampingi Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin, Danrem 162/WB meninjau langsung beberapa sasaran program fisik, seperti rehab Mushola Nurul Asyah di Dusun Doro Mbee. Kehadiran Danrem ini disambut hangat masyarakat setempat. Ia juga menyempatkan diri untuk mengingatkan warga agar ikut membantu TNI dalam melaksanakan kegiatan TMMD tahun ini. Terlebih memanfaatkan dengan semaksimal mungkin sarana prasana ibadah yang akan direnovasi. “Kalau sudah jadi Mushola-nya harus dimanfaatkan dengan baik, dirawat untuk ibadah,” harapnya mengingatkan warga.

(Suara NTB/jun)

PUKUL GONG - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin memukul gong tanda dimulainya TMMD Ke-104, di Lapangan Umum Lanci Jaya, Selasa (26/2). Tak hanya itu, Mushola Asyah seluas 5x6 meter yang akan direnovasi juga ditekankan bisa dimanfaatkan sebagai pusat pembelajaran Al-Quran bagi anak-anak. Sehingga, ada bekal generasi penerus bangsa tersebut untuk menangkal pengaruh negatif dari luar. Selain meninjau sasaran tersebut, Danrem juga turut menyaksikan lokasi pembukaan jalan baru dan pembangunan talut di wilayah setempat. Sementara warga setempat, Ismail kepada Suara NTB

di sela kegiatan mengaku bangga atas kerjasama yang dibangun TNI dalam merenovasi Mushola Nurul Asyah. Sebab dengan program tersebut tempat ibadah yang sudah berdiri cukup lama itu bisa mendapat sentuhan perbaikan. Terlebih akan memiliki tempat wudhu dan emperan. “Kami hanya bisa menyampaikan terimakasih karena sudah dibantu, baik dalam bentuk anggaran serta tenaganya untuk merenovasi Mushola ini,” pungkasnya. (jun)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 27 Februari 2019

Halaman 8

Mantan Kasatpol PP Kabupaten Bima Dihukum Dua Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) – Mantan Kasatpol PP Kabupaten Bima Iskandar menumpahkan kekesalannya dalam persidangan Selasa (26/2). Terdakwa korupsi pengelolaan anggaran Satpol PP Bima tahun 2014 ini tidak terima dirinya divonis bersalah. Iskandar masih yakin dia yang tekor untuk biayai kegiatan negara.

(Suara NTB/ist)

PENGARAHAN - Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud saat memberikan pengarahan kepada peserta Bintek Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil serta pemanfaatan Sistem Hitung (Situng) Pemilu 2019 kepada KPU Kabupaten/Kota.

KPU Matangkan Persiapan Pemilu Giri Menang (Suara NTB) Tanggal 17 April menjadi puncak dinamika dari perhelatan pemilu serentak 2019, karena menjadi hari H untuk pemungutan dan perhitungan suara. Karena itu, KPU sebagai penyelenggara dituntut melakukan perisiapan yang matang. Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud menyampaikan, KPU harus memastikan dirinya sebagai lembaga penyelenggara bekerja melaksanakan tahapan pemilu dengan sebaik-baiknya untuk pemilu yang jujur dan bersih. “Kita harus memberikan bukti kepada publik bahwa kita layak dipercaya mengemban amanah sebagai penyelenggara, dengan cara melaksanakan seluruh proses pemungutan, penghitungan, rekapitulasi, penetapan, serta publikasi hasil dengan akuntabel, akurat dan cepat,” katanya. Dalam rangka persiapan diri menghadapi puncak dari perhelatan pemilu 2019 itu, KPU Provinsi NTB memberikan bimbingan teknis (Bintek) terkait Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil serta pemanfaatan Sistem Hitung

(Situng) Pemilu 2019 kepada KPU kabupaten/kota. Kegiatan bimtek tersebut diikuti oleh lima orang peserta dari 10 kabupaten/kota se NTB, terdiri dari: Ketua KPU merangkap Divisi logistik, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubbag Teknis, serta Operator Situng. Dalam kesempatan itu, Suhardi menyampaikan dalam pelaksanaan tahapan penghitungan, rekapitulasi dan penetapan hasil serta publikasi hasil. Membutuhkan kerja keras, kerja cerdas dan kerja cermat dari seluruh penyelenggara pemilu. Diprediksi tahapan yang paling krusial yakni rekapitulasi suara ditingkat kecamatan yang akan memakan waktu yang cukup lama. “Karena tantangan Rekapitulasi di tingkat PPK hanya disediakan waktu 10 hari. Dengan keterbatasan waktu ini, maka PPK nantinya harus cermat dalam menyusun jadwal, merencanakan jumlah Panel sesuai jumlah desa/kelurahan dalam kecamatan, dengan memperhatikan ketersediaan SDM yang ada,” tegasnya. “Pembagian Panel harus

dipastikan tidak akan menimbulkan masalah baru, mengingat besarnya tekanan yang akan diterima oleh petugas pada saat rekapitulasi. Intinya, pelaksanaan Rekapitulasi harus dipastikan berjalan sesuai mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan KPU, tidak boleh keluar dari itu,” sambungnya. Hal lain yang juga menjadi perhatian Mantan Ketua Divisi Teknis KPU NTB Periode sebelumnya ini yaitu pembagian Formulir C6 atau Surat Pemberitahuan memberikan Suara. Dikatakannya, Form C6 atau undangan memilih ini sangat rentan disalahgunakan. Karena itu KPU kabupaten/kota harus memastikan bahwa C6 itu didistribusikan kepada orang yang benar-benar berhak. “Harus ada catatan detail mengenai berapa jumlah C6 yang diterima, berapa yang telah dibagikan dan berapa yang kembali karena tidak ketemu orangnya. Catatan tentang kondisi C6 ini harus dilaporkan segera secara berjenjang dan diharapkan H-1 pemungutan suara, laporan itu sudah diterima oleh KPU Provinsi,” pungkasnya. (ndi)

Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram menghukum Iskandar secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi. Perbuatan itu dilakukan terhadap pengelolaan anggaran Satpol PP Bima tahun 2014 yang sebesar Rp2,2 miliar. “Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Iskandar selama dua tahun,” tegas ketua majelis hakim Suradi yang didampingi hakim anggota, Abadi dan Fathurrauzi. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50 juta jika tidak dibayar maka wajib diganti kurungan 1 bulan. Kemudian memvonis terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp120 juta. “Dalam hal terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita untuk dilelang. Apabila terdakwa tidak punya harta untuk dilelang maka diganti dengan penjara selama 1 tahun,” ucap Suradi. Terdakwa Iskandar sudah mengganti sebesar Rp20 juta, yang dalam putusan hakim uang sejumlah itu

Mataram (Suara NTB) Situasi di DPRD NTB masih relatif normal meskipun para penghuninya tengah dihadapkan dengan kesibukan yang sangat padat. Yakni, kegiatan kampanye untuk menyambut pemilu 2019 yang akan digelar tanggal 17 April mendatang. Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad kepada Suara NTB, menyampaikan, kegiatankegiatan di DPRD NTB tetap berjalan normal sesuai dengan agenda-agenda yang sudah ditetapkan oleh Badan Musyawarah (Banmus), seperti rapat-rapat alat kelengkapan dan juga rapat paripurna. “Untuk sementara ini kita

(Suara NTB/penrem)

Penyerahan satu sak semen secara simbolis oleh Bupati Dompu H. Bambang Yasin kepada anggota TNI saat pembukaan TMMD di Lapangan Manggelewa. masyarakat untuk ikut aktif dalam setiap kegiatan yang dipelopori oleh TNI AD,” ungkap Bupati. Bupati juga mengatakan keharmonisan, kebersamaan dan kemunggalan TNI dengan Rakyat menjadi pilar tegaknya NKRI dan merupakan suatu kekuatan yang dahsyat dalam upaya mempertahankan keutuhan NKRI. Selain itu, lanjut Bupati, TMMD telah mengembalikan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa yang harus dijaga dan

dipertahankan karena program TMMD selaras dengan program pemerintah daerah untuk bersamasama membangun dan mensejahterakan masyarakat. Acara dilanjutkan dengan pemukulan gong oleh Bupati Bima bersama Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., para Dandim jajaran Korem dan Forkopimda Dompu sebagai tanda resmi dibukanya TMMD ke 104 tahun 2019 di Kabupaten Dompu. (ars/*)

Danrem 162/WB Tinjau Sasaran Fisik TMMD Dompu (Suara NTB) Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han bersama Bupati Dompu Drs. H. Bambang M.Yasin Selasa (26/2) melaksanakan peninjauan ke seluruh sasaran TMMD ke 104 di Desa Lanci Jaya dan Desa Teka Sire Kecamatan Manggalewa. Danrem dan rombongan mengecek proses rehab Musala Al Asyiah dan pembangunan Musala Al Ikhlas Desa Lanci Jaya. Warga menyambut dengan hangat. Dalam pertemuannya dengan warga, Danrem 162/WB meminta kepada warga agar tempat ibadah yang dibangun dimanfaatkan dengan baik. “Saya minta kepada Pak Kadus bersama seluruh warga untuk menggunakan musala ini sebagai tempat beribadah, tempat mengaji dan tempat mengkaji ilmu-ilmu agama sehingga akan terlihat hidup,” harap Danrem. Selain itu, Danrem juga meminta kepada Kapten Inf Mujiono

(Suara NTB/penrem)

Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat mengecek musala yang jadi sasaran fisik TMMD. selaku Komandan SSK agar memberikan yang terbaik dalam pembangunan fasilitas masyarakat, harapannya bisa digunakan dalam jangka waktu lama. Dan-

(Suara NTB/why)

DISKUSI - Mantan Kasatpol PP Bima, Iskandar berdiskusi dengan penasihat hukumnya setelah mendengarkan vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (26/2). belaan yang diajukannya. “Tidak ada dana taktis. Itu hanya keterangan saksi terdakwa Samsul Bahri dan Kadrin di persidangan. Bukti lainnya tidak ada di sidang. Itu keterangan dibuatbuat di sidang,” urainya. Dia menambahkan masih mempertimbangkan untuk mengajukan banding atas vonis tersebut. “Saya menunggu klien saya tenang dulu. Kalau sekarang mungkin masih emosi. Kita masih punya tujuh hari untuk banding atau tidak,” sebutnya. Dalamperkaraitu,penyelewengan anggaran Satpol PP Bima tahun 2014 menurut perhitungan auditor BPKP Perwakilan NTB merugikan negara sebesar Rp

431,85 juta. Iskandar divonis bersalah korupsi bersama mantan Bendahara Satpol PP Bima, Samsul Bahri, dan mantan Kabag TU Satpol PP Bima, Kadrin. Penyimpangannya berupa pengeluaran fiktif dan markup. Diantaranya, kegiatan operasi pemberantasan perladangan liar dan ilegal loging, operasi penertiban dan pembinaan terhadap pelanggaran perda dan pencegahan penyakit sosial. Operasi penertiban PNS, operasi identifikasi dan pemetaan daerah rawan trantibum dan pengurangan resiko bencana, serta pengadaan kain dinas lapangan training dan pakaian dan baret provost. (why)

Anggota Dewan Diingatkan Tidak Tinggalkan Tugas Pokok

Bupati Dompu Sebut TMMD Hidupkan Semangat Gotong Royong Dompu (Suara NTB) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 104 tahun 2019 secara serentak dibuka di seluruh Indonesia. Sementara di NTB, pembukaan berlangsung Selasa (26/2) di wilayah Kodim 1614/Dompu, dibuka langsung oleh Bupati Dompu H. Bambang M. Yasin di Lapangan Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggalewa. Temanya, “Melalui TMMD Kita Tingkatkan Kebersamaan Umat Serta Semangat Gotong-Royong Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Guna Mewujudkan Ketahanan Nasional”. Setelah pembacaan laporan singkat pelaksanaan program TMMD oleh Dansatgas TMMD Letkol Czi Arief Hadiyanto, dilanjutkan penyerahan bahan dan peralatan kerja secara simbolis. Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin dalam amanatnya menyampaikan program TMMD merupakan suatu kegiatan yang harus mendapat dukungan dari semua pihak. Mengingat, kata dia, membangun bangsa tidak dapat dapat dilakukan oleh satu lembaga atau organisasi saja, namun perlu sinergitas dan dilakukan secara bersama-sama. “Solidaritas dan sinergitas TNI dan Polri dalam kegiatan TMMD mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera serta akan mendorong

dirampas untuk dikembalikan ke kas Pemda Kabupaten Bima. Dalam pertimbangannya, hakim menyebut Iskandar menerima dana taktis Rp20 juta setiap bulan, sejak Januari sampai Mei 2014. Dana tersebut diserahkan saksi mantan bendahara Satpol PP Bima, Samsul Bahri. Kemudian menerima yang sebesar Rp20 juta untuk pembayaran BBM kegiatan operasional. “Totalnya terdakwa menerima Rp120 juta,” ujar hakim. Usai mendengarkan vonis hakim, Iskandar mengungkapkan kekecewaannya di dalam persidangan. Bahkan sambil menangis dia masih menyatakan dirinya tidak menerima sepeserpun duit. “Saya yang keluarkan uang pribadi untuk beli BBM sampan yang dipakai evakuasi korban. Itu Bupati yang perintahkan. Saya tidak percaya vonis seperti ini,” kata Iskandar. Ditemui usai persidangan, penasihat hukum Iskandar, Dr Abdussalam menerangkan pihaknya kecewa karena hakim tidak mempertimbangkan pem-

rem bersama rombongan kemudian melanjutkan peninjauan ke sasaran pembukaan dan pembuatan jalan di Desa Lanci dan Desa Teka Sire. (ars/*)

lihat agenda tetap berjalan dengan baik, terbukti dari kegiatan reses kemarin, berjalan dengan baik, ndak ada yang terganggu dengan kesibukan pemilu. Semua kegiatan ndak ada yang tertunda, empat Raperda inisiatif juga kemarin sudah selesai dibahas,” ujar Mahdi, Selasa (26/2). Diakui Mahdi bahwa saatsaat ini sampai dengan pelaksanaan pemilu tanggal 17 April mendatang, para wakil rakyat akan sangat sibuk sekali. Dimana para anggota dewan yang sebagian besarnya kembali lagi maju mencalonkan diri, dituntut untuk berada di dapil masing-masing untuk melakukan kegiatan

kampanye. Namun di satu sisi, mereka juga punya kewajiban dan tanggungjawab sebagai anggota DPRD yang tidak boleh juga dilupakan. “Anggota memang sedang punya agenda yang sangat padat untuk persiapan pileg. Nah ini yang tak bisa kita pungkiri ini, karena dimana agenda pileg ini juga menuntut mengharuskan anggota itu berada di dapil masing-masing,” ujarnya. “Sehingga anggota harus pintar-pintar atur waktu, kapan beliau harus ada di kantor dan bersama di konstituennya di dapil. Sehingga semua agenda dapat berjalan dengan baik,” sambungnya.

Disebutkan saat ini, di DPRD NTB para anggota dewan sedang melakukan pembahasan terhadap empat buah raperda inisiatif dari eksekutif. Untuk membahasnya, dewan telah membentuk empat panitia khusus (pansus). Targetnya empat buah Raperda tersebut harus tuntas dibahas pada masa sidang pertama ini. “Insya Allah bisa diselesaikan dalam masa sidang yang pertama ini, dijadwalkan diparipurnakan tanggal 12 Maret nanti. Ya dengan padatnya agenda ini menuntut keaktifan dari para anggota untuk menyelesaikan seluruh agenda tepat waktu,” tegasnya. (ndi)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 27 Februari 2019

Halaman 9

MotoGP 2021 Lombok

Pelaku UMKM Harus Dipersiapkan ‘’Itu kan manusia ribuan. Kalau 30 orang pembalap, katanya pendampingan satu orang pembalap bisa 70 orang . k a l a u dikaH. L. Saswadi

Investor Mulai Tertarik UCAPAN bangga mengalir dari kalangan pengusaha di luar daerah. Mereka memberi selamat atas keputusan Dorna, penyelenggara balap motor kelas dunia menetapkan Lombok sebagai tuan rumah pelaksanaan MotoGP 2021 mendatang. ‘’Teman-teman pengusaha dari luar daerah memberikan ucapan selamat kepada kita, menjadi tuan rumah pelaksanaan MotoGP 2021,’’ kata Ketua Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) Provinsi NTB, I Made Agus Ariana. Penunjukkan sebagai tuan rumah ini dianggap sebagai anugerah bagi Lombok dan Sumbawa setelah akhir tahun kemarin didera bencana gempa. Hal ini menandakan bahwa Lombok sejatinya tak terpengaruh besar bagi kepercayaan investor. Lombok tetap baik-baik saja. Agus Ariana di temui di hotel yang dikelolanya, Arianz Mataram, Selasa (26/2) kemarin menyebut, pasca ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan MotoGP, nama Lombok kembali melejit. Paling tidak di level nasional. Rancangan ITDC untuk mengembangkan Lombok sebagai pusat perhatian dunia , setidaknya di dalam negeri telah sukses. ‘’Keinginan ITDC membawa MotoGP ke KEK Mandalika ini sudah sejak satu setengah tahun lalu. Dan sukses. Sambutan nasional itu luar biasa juga. Dari Japnas pusat terutama,’’ kata Ariana. Investasi yang sempat tersendat karena pengaruh gempa, diyakininya akan cepat mengalir. Salah satunya, soal rencana groupnya, Bencoolen Internasional membangun hotel berbintang di KEK Mandalika senilai Rp200 miliar. Seluas 1,7 hektar lahan telah dikapling. Sebelumnya, tahapan pembangunan akan dilakukan. Sayangnya, gempa membuat groupnya sempat wait and see. Setelah ditunjuknya KEK Mandalika sebagai kawasan untuk melaksanakan MotoGP, groupnya langsung membangun komunikasi untuk mempercepat proses investasinya. ‘’Kita belum LUDA (Land Utilitization Development Agreement). Kita sudah berencana mempercepat LUDA setelah adanya kabar MotoGP,’’ jelas Ariana. Hal ini juga tak menutup kemungkinan dilakukan oleh investor-investor lainnya. Agus Ariana meyakini, mereka para pebisnis tak tinggal diam setelah ada kepastian Lombok jadi tuan rumah di 2021 mendatang. Tidak saja investor di KEK Mandalika, investor yang bergerak di jasa-jasa lainnya juga otomatis akan tertarik dengan Lombok. Karenanya, recovery Lombokpun menurutnya akan lebih cepat. Kaitannya dengan investasi ini, Japnas juga berencana akan melakukan business matching antar pengusaha di tubuh Japnas. Pengusaha dari dalam negeri, bahkan dari luar negeri. Melalui kegiatan wajib Japnas yang dilakukan dua kali setahun, para pebisnis akan dipertemukan. Tidak saja antar pebisnis, tetapi antar stakeholders, termasuk pemegang kebijakan (pemerintah).(bul)

I Made Agus Ariana

likan, peserta dan pendamping saja sudah 2.100 orang. Belum lagi masing-masing memiliki penggemar, tidak kecil jumlahnya,” kata Saswadi kepada Suara NTB, Selasa (26/2) kemarin. Pada pelaksanaan MotoGP 2021, tentu tidak kecil jumlah orang yang akan datang ke NTB untuk menyaksikan

para bintang lintasan berlaga di KEK Mandalika. Sejurus dengan itu, kehadiran para peserta dan penonton ini akan berdampak langsung pada permintaan berbagai jenis kebutuhan, baik kebutuhan akan makanan, tanpa terkecuali kebutuhan souvenir. Saswadi mengatakan, untuk kebutuhan-kebutuhan

tersebut, pihaknya telah memiliki pemikiran untuk mempersiapkannya. Mereka yang akan datang ini, tentu juga ingin juga akan berdiam diri hanya di satu tempat. Objek-objek wisata yang ada di Pulau Lombok dan Sumbawa bisa dieksplorasi. Tentu juga, mata rantainya adalah kebutuhan makan dan suvenirnya. Untuk persiapan UMKM, secara khusus di KEK Mandalika, pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) telah menyiapkan lapak khusus untuk produsen dan pedagang-pedagang lokal

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 1.000 personel dari Pasukan Batalyon Zeni Tempur 2SE-2 TNI diberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan Teknologi Rumah Tahan Gempa. Pelibatan TNI dalam pembangunan rumah tinggal bagi korban gempa ini dalam rangka mempercepat proses recovery (pemulihan) di Lombok dan Sumbawa pascagempa. Bimtek ini telah dilaksanakan dalam beberapa hari terakhir Februari 2019 ini, dilaksanakan di beberapa titik. Diantaranya difasilitasi Bimtek sebanyak 300 personel TNI di Kabupaten Lombok utara, 100 personel di Kabupaten Lombok Barat. 100 personel di Kota Mataram, 100 personel juga di Kabupaten Lombok Tengah,200 personel di Kabupaten Lombok Timur. Kemudian 100 personel di Kabupaten Sumbawa, dan 100 personel di Kabupaten Sumbawa Barat. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) di Mataram, Selasa

(26/2) kemarin menyebutkan, dalam rangka mendukung upaya percepatan rehabilitasi rekonstruksi pascagempa Lombok Sumbawa, maka para fasilitator dan pasukan Batalyon Zeni Tempur 2SE-2 TNI perlu diberikan wawasan pengetahuan tentang bagaimana mekanisme pembuatan rumah tahan gempa dengan menerapkan kaidah-kaidah teknik yang telah ditetapkan. Agar dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat penerima bantuan rumah tahan gempa. ‘’Bimtek bertujuan agar fasilitator dan pasukan Batalyon Zeni Tempur 2SE-2 TNI menjadi lebih siap dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan rumah tahan gempa,’’ jelas Nurul Hijjah. Kegiatan ini juga mendapat dukungan penuh dari jajaran TNI, terutama Danrem 162/WB, Kol. CZI .Ahmad Rizal Ramdhani,S.Sos.,SH.M.Han. Selain kepada anggota TNI,

ngan OPD terkait lainnya. Diantaranya Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perindustrian, serta dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) untuk memetakan model suvenir yang akan dibuat. Kemungkinan untuk suvenir bisa saja dilakukan dengan perpaduan. Misalnya, kain tenun, lalu model bisa menggunakan hasil kerajinan lainnya. Soal kualitas produk UMKM, Saswadi juga menjaminnya. ‘’UMKM kita pintar-pintar sekarang, mereka siap termasuk dari sisi kualitasnya,’’ katanya.(bul)

(Suara NTB/bul)

BIMTEK - Pelaksanaan Bimtek PenerapanTeknologi RumahTahan Gempa yang melibatkan pasukan Batalyon Zeni Tempur 2SE-2 TNI. Bimtek serupa juga diberikan kepada 450 orang fasilitator. 50 orang di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat 25 orang, Kota Mataram 175 orang, Kabupaten Lombok Tengah 50 orang. Kabupaten Lombok Timur 50 orang, Kabupaten Sumbawa 50 orang, dan Kabupaten Sumbawa Barat 50 orang. Menurut Nurul Hijjah, pent-

Pekan Ini, Layanan BNI di Gili Trawangan Dipulihkan Mataram (Suara NTB) Pemimpin BNI Mataram, Muh. Musyafak Selasa (26/2) kemarin meninjau langsung kondisi lapangan di Gili Trawangan. Pascagempa jelang akhir tahun 2018, layanan sempat BNI dihentikan sementara dengan berbagai pertimbangan. BNI ingin memulihkan seluruh layanannya di gili yang sudah terkenal hingga mancanegara itu. Hanya saja, saran dan prasarana pendukung untuk memulihkan seluruh layanan juga harus dipastikan sepenuhnya siap. ‘’Insya Allah, paling lambat operasional Jumat (pekan ini:red),’’ demikian Musyafak usai melakukan peninjauan. Kepada Suara NTB di Mataram, dijelaskan, setelah bencana gempa, outlet milik BNI juga terdampak langsung. Outlet ini biasanya melayani transaksi setor tarik, kiriman uang dan transaksi valas (money changer). Turunnya ke Gili Trawangan juga sekaligus untuk memastikan kembali potensi pasar pascagempa berlalu. ‘’Ramai atau tidaknya, jangan sampai nasabah mulai ramai berkunjung. Lantas BNI terlambat ikut berperan aktif kembali disana. Jangan sampai demikian,’’ katanya. Sebelumnya, pasar BNI di Gili Trawangan cukup diapresiasi. BNI memfasilitasi layanan ATM dan transaksi valas. Sebelum gempa, dalam sehari transaksinya antara

uji coba budidaya madu Trigona ini sudah dimulai sejak Mei 2018 dengan menempatkan sekitar 50 buah kotak lebah atau stup di area Nursery dalam rangka Pilot Project selama 6 bulan. Ratarata 1 kotak lebah Trigona dapat menghasilkan sekitar 1 liter madu pertahunnya dengan harga jual sekitar Rp300.000 per liter sehingga sangat potensial untuk membantu pendapatan masyarakat apalagi saat ini kami menargetkan untuk bisa panen 4 kali dalam setahun. Keberadaan budidaya madu Trigona di area reklamasi juga membantu proses penyerbukan atau polinasi dalam menjaga pertumbuhan keanekaragaman vegetasi dan kesediaan makanan bagi satwa lainnya yang ada di areal reklamasi. Selain itu, budidaya Trigona ini diharap-

kan dapat menjadi salah satu objek agrowisata dan alternatif penggerak ekonomi masyarakat pasca tambang mengingat budidaya lebah Trigona relatif cukup mudah dilakukan. Berbeda dengan madu hutan yang perlu dicari bahkan sampai bermalam-malam menginap di hutan. Pengembangan madu Trigona ini dapat dibudidayakan di sekitar rumah atau pekarangan setelah masyarakat mendapat indukannya dari alam. Lebah Madu Trigona SP adalah lebah tanpa sengat (stingless bee) dan hidupnya tidak bergantung kepada polen bunga seperti jenis lebah madu lainnya. Dengan sifatnya yang unik Trigona dapat dibiakkan di mana saja dengan syarat terdapat sumber resin atau getah dari po-

ingnya bimbingan teknis kepada para fasilitator dan Pasukan Batalyon Zeni Tempur 2SE-2 TNI agar seluruh stakeholders di lapangan mampu mengelola program percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan rumah masyarakat yang terdampak bencana gempa Lombok Sumbawa dengan menggunakan teknik rumah tahan gempa yaitu Risba, Risbari, Domus dan RCI untuk menghasilkan karya jasa konstruksi yang berkualitas, bertanggung jawab dan menjaga

terjaminnya pelayanan penyelengaraan usaha jasa konstruksi yang efektif dan efisien. ‘’Dari Bimtek ini, kami berharap yang bekerja sama dengan pemerintah , TNI maupun swasta adalah menjadi sangat penting untuk mempertahankan, meningkatkan dan memperluas kompetensi tenaga ahli konstruksi. Guna melindungi masyarakat dari praktik-praktik para praktisi yang tidak berkompeten dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi,’’ katanya. (bul)

Dirikan Bank Sampah

Perputaran Uang di NTB Rp480 Miliar Setahun

CEK - Pemimpin BNI Mataram, Muh. Musyafak saat mengecek fasilitas layanannya di Gili Trawangan. Rp200 juta sampai Rp300 juta. Transaksi ATM di ATM juga cukup menjanjikan. Transaksi sebesar Rp300 juta, dibilang cukup bagus. Mengingat, beragamnya pilihan layanan perbankan di Gili Trawangan. Saat gempa lalu, outlet layanan BNI juga terdampak langsung dan harus diperbaiki kembali. Soal sistem, kata Musyafak tak mengalami persoalan. Meski demikian, ia juga tetap memastikan kesiapan sistemnya. Outlet di Gili Trawangan adalah satu-satunya outlet di Pulau Lombok yang belum dipulihkan. Karena itu, ia ingin layanannya 100 persen beroperasi. Berdasarkan hasil pengamatan-

nya, sangat layak operasional layanannya dibuka kembali. Mengingat, okupansi wisatawan telah mulai membaik di sana. Gili Trawangan adalah salah satu pangsa pasar yang cukup potensial. Selama ini BNI sebagai bank pelat merah memberikan perhatian penuh ke sana. Pembiayaan untuk menopang sektor pariwisata di gelontorkan. Pembiayaan konsumtif, untuk pegawai-pegawai hotel juga telah lama dilayani BNI. ‘’Nampaknya sudah mulai bangkit lagi Gili Trawangan. Karena itu kita juga akan menyiapkan kembali pembiayaan untuk mendukungnya,’’ demikian Musyafak.(bul)

Amman Mineral Kembangkan Budidaya Madu Trigona di Areal Reklamasi Tambang Batu Hijau Taliwang (Suara NTB) PT Amman Mineral Nusa Tenggara (Amman Mineral) mengembangkan budidaya madu dari lebah jenis Trigona SP di areal reklamasi bekas lahan tambang Batu Hijau, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat. Budidaya madu Trigona ini selain bertujuan untuk menjadi salah satu indikator keberhasilan program reklamasi yang dijalankan, sekaligus untuk mendorong masyarakat dalam mengembangkan serta membudidayakan lebah Trigona sebagai alternatif solusi yang dapat menggerakkan perekonomian masyarakat setempat di sekitar area pertambangan. Anita Avianty, Head of Corporate Communications Amman Mineral menjelaskan, program

di dalam kawasan. Saat ini kondisi wisatawan masih sepi, maka UMKM yang ada di Mandalika belum total 100 persen mengisi lapak tersebut. Dengan tersedianya lapak tersebut di KEK Mandalika, tak susah memasarkan produk-produk UMKM lokal kepada wisatawan nantinya. ‘’Persiapan UMKM secara khusus untuk menyambut pelaksanaan MotoGP, kita belum. Tapi apa yang dibutuhkan pasar, UMKM kita sudah sanggup memenuhinya,’’ katanya. Dinas Koperasi dan UMKM akan melakukan koordinasi de-

1.000 Anggota TNI Dibekali Kemampuan Penerapan Teknologi Rumah Tahan Gempa

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. L. Saswadi MM mengutarakan turut mempersiapkan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menyambut pelaksanaan MotoGP 2021 di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kuta, Lombok Tengah.

(Suara NTB/ist)

Salah seorang karyawan Amman Mineral sedang melakukan pengecekan stup/ kotak lebah madu di tempat budidaya madu di area Nursery, tambang Batu Hijau. hon sekitar untuk dapat meng- bebas polusi. Adapun khahasilkan propolis didalamnya. siat madu Trigona ini adMadu Trigona ini adalah alah untuk menjaga kesemadu yang dihasilkan oleh hatan dan membantu menpropolis Trigona dihutan yang jaga daya tahan tubuh. (r)

Mataram (Suara NTB) Pemprov menargetkan seluruh desa dan kelurahan mendirikan bank sampah sebagai salah satu upaya mewujudkan NTB Bebas Sampah (Zero Waste) 2023. Keberadaan bank sampah selain membuat lingkungan menjadi bersih juga mendatangkan keberkahan bagi masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB menghitung apabila seluruh desa dan kelurahan telah berdiri bank sampah. Maka perputaran uang hasil penjualan sampah plastik ke bank sampah di NTB mencapai Rp480 miliar setahun. Pasalnya, dalam sebulan perputaran uang hasil penjualan sampah plastik di NTB diperkirakan sekitar Rp40 miliar. ‘’Kalau bank sampah bergerak besok, seluruh desa dan kelurahan. Saya hitung hampir Rp40 miliar sebulan perputaran uang dari sampah plastik saja,’’ ungkap Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si dikonfirmasi di Mataram, Selasa (26/2) siang. Produksi sampah di NTB dalam sehari sebanyak 3,5 juta Kg. Dari jumlah produksi sampah sebanyak itu, baru 17 persen atau 600.000 Kg yang dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sisanya, sebanyak 2,9 juta kg dibuang sembarangan. Jika dikalikan harga jual sampah plastik sebesar Rp2.000 - 2.500 per kg, maka dalam sebulan perputaran uang hasil penjualan sampah plastik sekitar Rp40 miliar. Dengan besarnya perputaran uang dari pemilahan sampah plastik ini, Madani mengaku khawatir tak akan bisa dibayar oleh bank sampah. Sehingga sekarang Pemprov menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (Adupi). Dengan adanya nota kesepahaman ini, Adupi akan menampung dan membeli seluruh sampah plastik yang telah masuk ke bank sampah. Bahkan, kata Madani,

(Suara NTB/dok)

Adupi juga berencana akan membangun pabrik daur ulang sampah plastik di NTB. ‘’Ke depannya, kalau potensi besar, kapasitasnya mungkin akan dibangun pabrik daur ulang di sini. Begitu bank sampah bergerak, makanya kita kerjasama dengan Adupi,’’ katanya. Tahun ini, Pemprov mengalokasikan anggaran dalam APBD murni 2019 untuk membentuk 100 bank sampah di NTB. Sebanyak 100 desa menjadi prioritas dan diberikan bantuan peralatan untuk pengangkutan sampah. Bank sampah induk diberikan bantuan sekitar Rp300 400 juta. Melihat perputaran uang sebesar Rp40 miliar sebulan, maka dana bantuan sebesar itu tak mungkin cukup untuk membayar atau membeli sampah plastik dari masyarakat. Sehingga digandeng Adupi, yang akan membeli berapapun jumlah sampah plastik yang sudah terkumpulkan di bank sampah. Madani menjelaskan hasil daur ulang sampah yang dilakukan Adupi banyak yang diekspor ke Eropa. Tak menutup kemungkinan, apabila nanti berdiri pabrik daur ulang sampah plastik di daerah ini. Maka NTB akan mengekspor plastik daur ulang. Madani menambahkan, perputaran uang sebesar Rp40 miliar sebulan itu hanya dari hasil pemilahan sampah plastik. Belum lagi sampah organik yang dapat diolah menjadi pupuk kompos. Ia menyebutkan 60 persen produksi sampah di NTB merupakan sampah organik. ‘’Teknologi pengomposan kita akan dorong,’’ tandasn y a . (nas)

Madani Mukarom

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 27 Februari 2019

Halaman 10

Sekolah Harapkan Program Kadis Baru Terealisasi Mataram (Suara NTB) Rencana Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram yang ingin meningkatkan dan memeratakan mutu di semua sekolah, diapresiasi oleh pihak sekolah. Sekolah-sekolah di Kota Mataram, terutama yang terletak di pinggiran Kota Mataram mengharapkan program pemerataan mutu berjalan dengan tepat dan berkualitas. Kepala SMPN 12 Mataram, Mustajib, dihubungi Selasa (26/ 2) mengatakan, sangat mendukung program pemerataan mutu pendidikan oleh Disdik Kota Mataram melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Kontrak kerja antara kepala sekolah dengan Disdik Kota Mataram juga pantas segera ditindaklanjuti. Minimal, agar kepala sekolah punya targettarget capaian, sehingga tidak terjebak dalam rutinitas. Terkait dengan pemerataan mutu, Mustajib juga

menyarankan agar sistem zonasi dari sisi siswa, guru, dan pegawai bisa betul-betul dipertegas. “Tidak ada toleransitoleransi lagi,” ujarnya. Ia menekankan, sekolah yang terletak di pinggiran Kota Mataram membutuhkan perhatian lebih. Jika dilihat dari fisik sekolah, menurutnya harus diakui sekolah pinggiran tidak sementereng sekolah yang terletak di pusat kota. “Kementerengan sekolahsekolah di pusat kota, yang rata-rata difavoritkan meru-

Kurikulum Gender Mainstream UNIVERSITAS Islam Negeri (UIN) Mataram memiliki perhatian serius pada upaya terwujudnya keadilan gender dalam seluruh kebijakannya. Bahkan isu gender mainstream juga telah dimasukkan dalam kurikulum yang terintegrasi dengan yang lainnya. Wakil Rektor I UIN Mataram Prof. H. Masnun, menjelaskan pihaknya telah melakukan integrasi kurikulum berbasis gender sebagai komitmen terhadap isu perempuan. “Bagaimana kurikulum kita terintegrasi. Ada isu transformasi yang bisa kita integrasikan termasuk gender main(Suara NTB/dok) stream,” kata Masnun. H. Masnun Perlunya memasukkan gender mainstream ke dalam kurikulum lantaran peran penting perempuan dalam kehidupan manusia. Mereka punya peran signifikan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Selain itu perempuan dalam kancah politik juga banyak perempuan yang memang masuk parlemen di tengah dominasi kaum Adam. “Bahkan Bupati Bima dan Wagub kita adalah seorang perempuan,” ungkapnya. Oleh sebab itu pelibatan perempuan sebagai elemen penting, karena perempuan merupakan kelompok dan unsur yang penting dalam pemeliharaan dan pembinaan perdamaian. Selain itu, dibutuhkan keterlibatan pemerintah secara bersama-sama agar perempuan merasa aman dengan kebijakannya. Karena seseungguhnya di mana perempuan akan merasa aman, pasti negara itu menjadi negara yang akan aman. “Ini menunjukkan konsistensi betapa pentingnya perempuan,” urainya. (dys)

Kak Seto Beri Seminar dan Kunjungan ke Yarsi Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram melalui BEM STIKES Yarsi Mataram menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema Revitalisasi Kesehatan Anak dengan Family Treatment di Aula Ibnu Sina STIKES Yarsi Mataram, Sabtu (23/2) lalu. Dalam Seminar itu, STIKES Yarsi Mataram menghadirkan Dr. Seto Mulyadi atau yang biasa disapa Kak Seto sebagai keynote speaker. Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep., Ners., M.Kes., Selasa (26/2) menjelaskan, selain mengisi seminar, Kak Seto juga datang melakukan kunjungan ke TK, SD IT, dan SMP IT Yarsi Mataram. Zulkahfi mengatakan, Kak Seto memberikan pencerahan kepada orang tua dan para guru bahwa keluarga memiliki peranan sangat vital dalam merevitalisasi kesehatan anak. “Karena keluarga madrosatul ula bagi anak-anak, sekolah pertama bagi anak,” katanya. Bagi STIKES Yarsi Mataram sendiri, memiliki kepentingan untuk memperkenalkan pendidikan di Yarsi, yaitu mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMK, dan STIKES Yarsi Mataram yang merupakan sekolah unggulan di Kota Mataram dan Pulau Lombok pada umumnya. “Di mana kami fokus dengan unggulan di bidang Bahasa dan Tahfidz Alquran,” katanya. Seminar itu diikuti oleh 800 orang peserta. Zulkahfi mengaku salut kepada mahasiswa, peserta seminar dari berbagai profesi yaitu bidan, guru, mahasiswa, psikolog, wali murid TK, SD, dan SMP Yarsi mataram. Kegiatan seminar diawali dengan kunjungan Kak Seto ke TK, SD IT, dan SMP IT Yarsi Mataram. Dalam kunjungan Kak Seto memberikan motivasi kepada para guru dan pengelola sekolah dan berdialog langsung dengan siswa. “Kak Seto mengapresiasi ruang belajar siswa yang sangat kondusif dalam mengembangkan potensi dan kemampuan siswa,” katanya. Panitia juga menggandeng dan mendapat dari Kimia Farma, Venus, dan LPA. “Terima kasih kepada Kimia Farma telah men-support kegiatan seminar ini,” kata Zulkahfi. (ron)

(Suara NTB/ist)

SERTIFIKAT Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi (kanan) memberikan sertifikat kepada Kak Seto (kiri) seusai menjadi keynote speaker di Seminar Nasional yang diselenggarakan STIKES Yarsi Mataram, Sabtu (23/2).

pakan konsekuensi logis dari adanya bentuk perhatian lebih dari dinas, karena sekolah sering dilihat dan dikunjungi pejabat-pejabat maka sekolah jarus dimenterengkan melalui program langsung maupun tidak langsung,” katanya. Selain itu, kata Mustajib, kemajuan sekolah juga ditentukan oleh kompetensi kepala sekolah. Kepala sekolah pinggiran juga harus sering dilibatkan dalam programprogram penguatan kompetensi, begitu juga kepada guru dan

pegawainya. Bentuk-bentuk program kerja sama dengan lembagalembaga perguruan tinggi juga diharapkan difokuskan atau diarahkan ke sekolah-sekolah pinggiran Kota Mataram, agar program itu bisa lebih bermanfaaat. “Selama ini kegiatan-kegiatan serupa lebih berorientasi ke sekolah-sekolah unggul atau besar. Sekolah pinggiran butuh ‘perhatian lebih’: material maupun non-material. Kunjungan-kunjungan pejabat sangat dinanti sebagai motivasi untuk berbenah,” harap Mustajib. Sementara itu, Kepala SMPN 20 Mataram, Dra. Ida Ayu Putu Armyani, dihubungi via pesan instan, Selasa (26/ 2) juga menyambut baik

gagasan Disdik Kota Mataram, terutama program yang mengarah ke pemerataan mutu. Dengan begitu tidak ada lagi ada sejumlah sekolah yang dianggap sekolah unggulan. Terkait kontrak kerja, menurutnya juga sangat baik, sehingga bisa saling mendukung sesama sekolah. “Memang mungkin ini tidak mudah, tapi dengan komitmen semua pihak pasti membantu kesuksesan rencana ini. Misalnya pemerataan penerimaan siswa baru, karena ini juga menyangkut ke pandangan masyarakat terhadap penilaian pada salah satu sekolah, jadi kita ke dalam harus berbenah diri,” katanya. Selain itu, Ida Ayu juga mengharapkan guru-guru berprestasi dan berkompetensi

tinggi disebar merata ke seluruh wilayah sekolah. Penertiban zona sekolah pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga perlu menjadi perhatian Disdik Kota Mataram. “Sebagai contoh sekolah yang berdekatan dipilah zonanya sehingga lebih merata jumlah siswa yang diterima,” katanya. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., mengatakan Disdik Kota Mataram ingin berinovasi dalam beberapa hal. Salah satu yang menjadi perhatiannya yaitu pada peningkatan mutu pendidikan di Kota Mataram. Fatwir menjelaskan, salah satu yang menjadi fokus perhatiannya yaitu agar semua sekolah sekolah menjadi

sekolah unggulan. Apalagi dengan Penerimaan Peserta Didik Barus (PPDB) sistem zonasi, anak-anak tidak bisa lagi hanya memilih sekolah tertentu. Mereka harus memilih sekolah yang berada di zona tempat tinggalnya. Oleh karena itu, semua sekolah harus menjadi sekolah unggul. Cara yang mulai akan diterapkan pihaknya untuk menjadikan semua sekolah menjadi sekolah unggul yaitu melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Ke depan juga akan dibuat kontrak kerja antara kepala sekolah dengan kantor Disdik. Kontrak kerja di antara satu sekolah dengan sekolah lain akan berbeda, disesusaikan dengan permasalahan yang dihadapi masing-masing sekolah. (ron)

Jurusan Dharma Duta STAHN Gde Pudja Mataram Laksanakan Pengabdian Masyarakat Mataram (Suara NTB) Jurusan Dharma Duta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat di Dusun Montang, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Kegiatan itu berlangsung selama lima hari, mulai tanggal 20 Februari sampai dengan 24 Februari 2019, bertempat di Pura Dalem Giri Indra Pati, Dusun Montang. Kegiatan pengabdian masyarakat itu dibuka oleh Ketua Jurusan Dharma Duta, Dr. Joko Prayitno, S.Ag., ST., M.Pd.H., yang mewakili Ketua STAHN Gde Pudja Mataram Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd. Ketua Panitia Ni Luh Aryani, S.Ag., M.Ag., dalam laporannya mengatakan, kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi yang merupakan kewajiban dosen dalam upaya mendekatkan diri kepada masyarakat. Joko Prayitno dalam sambutannya mengatakan pentingnya sinergisitas antara lembaga dan masyarakat untuk saling memberikan kontribusi. Dalam hal ini STAHN Gde Pudja Mataram sebagai lembaga pendidikan agama, punya kewajiban untuk memberikan pengetahuannya kepada masyarakat, serta melakukan dis-

eminasi hasil penelitian yang dilakukan di kampus. “Potensi yang ada di masyarakat harus digunakan semaksimal mungkin agar memiliki nilai tambah dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” ujar Joko Prayitno. Kegiatan pengabdian itu bertemakan melalui pengabdian masyarakat kita tingkatkan solidaritas persaudaraan antar sesama menuju santi. Kegiatan tersebut diikuti oleh anak-anak dari tingkat TK sampai SMP sebanyak 50 orang. Kegiatan pengabdian tersebut diisi dengan kegiatan yang cukup banyak, mulai dari dharma wacana dan dharma tula di hari pertama. Selanjutnya di hari kedua dan seterusnya ada berbagai kegiatan seperti praktik Yoga Asanas, Bahasa Bali, dan praktIk upakara, penyuluhan mitigasi bencana serta motivasi yang membuat anakanak begitu antusias mengikuti kegiatan tersebut dari awal sampai penutupan. Di akhir kegiatan diisi dengan materi tentang pasraman dari ketua forum perkumpulan pasraman sekota Mataram, Ir,. Ni Nyoman Maryani S.Ag. Diharapkan memotivasi masyarakat Dusun Montang untuk memperhatikan pendidikan agama bagi anakanak sebagai calon generasi selanjutnya. Ini juga untuk membentengi anak-anak tersebut dari

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Tim pengabdian masyarakat Jurusan Dharma Duta STAHN Gde Pudja Mataram berfoto bersama saat kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Dusun Montang, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. pengaruh pergaulan dan arus globalisasi yang begitu cepat. Di hari penutupan kegiatan, Kepala Dusun Montang dan Ketua Banjar Mekar Sari dalam sambutannya memberikan apresiasi terhadap berbagai kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan dan mengharapkan kegiatan tersebut akan dilakukan berkelanjutan, sehingga akan menambah wa-

wasan masyarakat terutama anak-anak nya agar mengenal dan memahami agamanya. Kegiatan pengabdian tersebut ditutup oleh Wakil Ketua III STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Susilo Edi Purwanto, M.Si., yang mewakili Ketua STAHN Gde Pudja. Edi mengharapkan anak-anak di Dusun Montang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi

123456789012345678901234 123456789012345678901234 123456789012345678901234 123456789012345678901234 13 Pelajar Australia 123456789012345678901234 123456789012345678901234 123456789012345678901234 Rampungkan 123456789012345678901234 123456789012345678901234 123456789012345678901234 123456789012345678901234 Belajar di Smansa 123456789012345678901234 123456789012345678901234 Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234 SMAN 1 Mataram (Smansa) me123456789012345678901234 Tingkakatkan Kualitas Nilai UNBK lepas 13 pelajar asal Australia peserta 123456789012345678901234 123456789012345678901234 program sister school. Ketiga belas siswa 123456789012345678901234 itu terdiri dari 3 laki-laki dan 10 pe123456789012345678901234 rempuan. Para pelajar itu dilepas sete123456789012345678901234 lah seminggu lebih belajar di Smansa. 123456789012345678901234 Kepala Smansa, H. Muhammad 123456789012345678901234 123456789012345678901234 Jauhari, menyebut ke 13 pelajar Aus123456789012345678901234 tralia itu sebelumnya datang belajar 123456789012345678901234 ke Smansa sejak tanggal 11 Februari 123456789012345678901234 lalu. Kedatangan mereka saat itu den123456789012345678901234 123456789012345678901234 pendidikan jasmani, PKN,IPS, Agama. gan ditemani dua guru dan pimpinan Giri Menang (Suara NTB) 123456789012345678901234 Untuk pelaksanaan bimbel khusus Surf Coast Secondary Collage di SMPN 4 Gerung memaksimalkan 123456789012345678901234 Torquay Victoria Australia. persiapan Ujian Nasional Berbasis dilakukan seleksi siswa berprestasi 123456789012345678901234 Kedatangan para pelajar itu adalah Komputer (UNBK) dengan melak- sebanyak 20 anak. Mereka ini memi123456789012345678901234 123456789012345678901234 untuk mengunjungi sister school meresanakan pengayaan dan latihan liki kriteria, antara lain juara umum 123456789012345678901234 ka yaitu Smansa. Kunjungan ini untuk soal-soal sejak dua bulan terakhir. dan kelas. Siswa ini mendapatkan 123456789012345678901234 melanjutkan kerjasama sister school Selain pengayaan secara reruler, pi- bimbel dan pengayaan reguler. Bim123456789012345678901234 antara kedua sekolah sudah yang telah hak sekolah juga mengadakan bimb- bel ini jelas dia dilaksanakan setiap 123456789012345678901234 123456789012345678901234 berlangsung sejak tahun 2009 silam. ingan belajar (bimbel) khusus bagi hari Jumat, kemudian nanti jeda wak123456789012345678901234 “Salah satu program rutin yang diadasiswa berprestasi. Bimbel khusus ini tu setelah ujian praktik selama 1 123456789012345678901234 kan adalah pertukaran siswa antara dilaksanakan bukan hanya terhadap minggu, itu diisi untuk bimbel bagi 123456789012345678901234 kedua sekolah,” ujarnya. mata pelajaran yang di–UNBK, na- siswa berprestasi tersebut. Sedang123456789012345678901234 Selama berada di sekolah, para pel123456789012345678901234 mun UASBN juga. Bimbel khusus kan anak-anak lain yang tak masuk 123456789012345678901234 ajar diberikan kesempatan untuk membagi siswa berprestasi ini dilaksan- berprestasi jelas dia juga tetap 123456789012345678901234 pelajari bahasa dan budaya serta menakan untuk meningkatkan kualitas mendapatkan pengayaan reguler. 123456789012345678901234 Pihaknya sudah melaksanakan ingkatkan persahabatan antarsekolah nilai siswa agar mampu mencapai 123456789012345678901234 beberapa kali simulasi yang diadadan antarnegara. “kegiatan ini menjadi 123456789012345678901234 nilai tertinggi pada UNBK nanti. 123456789012345678901234 sarana untuk lebih meningkatkan Kepala SMPN 4 Gerung Hj. Ro- kan pusat dan ada try out simulasi 123456789012345678901234 hubungan persaudaraan antarbangsa hanah mengatakan, pihaknya sudah mandiri. “Simulasi sudah dua kali 123456789012345678901234 melalui kerjasama pendidikan khususmelaksanakan pengayaan regular dan hasilnya nilai anak-anak bagus, 123456789012345678901234 nya bahasa dan budaya,” ujarnya. dan latihan soal sejak 2 bulan lalu. ada peningkatan,” ujarnya. 123456789012345678901234 123456789012345678901234 Selama pelaksanaan simulasi berSelama di Indonesia, rombongan “Yang berbeda sekarang ini ada bim123456789012345678901234 guru dan siswa Surf Coast Secondary bel khusus bagi siswa berprestasi jalan lancar, karena sebelumnya pi123456789012345678901234 Collage dari Torquay Victoria Austradengan target mampu meraih nilai haknya menambah jam pelajaran TIK 123456789012345678901234 lia telah mengikuti beberapa kegiatan tertinggi di mapel yang di-UNBK- untuk kelancaran secara teknis saat 123456789012345678901234 pelaksanaan UNBK nanti. “Kalau per123456789012345678901234 seperti belajar di kelas, kunjungan ke kan,”jelas dia. 123456789012345678901234 objek wisata dan bersejarah serta disPengayaan dilaksanakan penuh angkat kami sudah cukup,”kata dia. 123456789012345678901234 Setelah simulasi pusat ini, pikusi tentang pendidikan di Australia. dari Senin sampai Sabtu. Sebab pen123456789012345678901234 Pimpinan rombongan Scoot Diamond gayaan tidak saja bagi mapel yang haknya akan mengadakan try out 123456789012345678901234 123456789012345678901234 menyampaikan ucapan terima kasihnya UNBK, namun mapel yang UASBN mandiri. Dijelaskan, soal simulasi 123456789012345678901234 atas berkenannya Smansa menerima pun dilakukan pengayaan seperti ini tidak bisa disimpan, sehingga pi123456789012345678901234 para pelajar. Selama di Indonesia siswa 123456789012345678901234 menginap di orang tua angkat yaitu or123456789012345678901234 ang tua siswi dan siswi Smansa yang 123456789012345678901234 123456789012345678901234 ditunjuk menjadi Host mereka. (dys) 123456789012345678901234

agar kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Hindu ke depan semakin meningkat. Ia juga mendorong warga Montang segera membuat wadah seperti pasraman guna membentengi anak-anak dari pengaruh buruk teknologi yang berkembang saat ini. Di akhir kegiatan diserahkan bantuan berupa buku-buku Hindu, Genta pemangku, dan Plang Pura. (r/ron/*)

SMPN 4 Gerung Gelar Bimbel Khusus bagi Siswa Berprestasi

(Suara NTB/ist)

Hj. Rohanah haknya perlu mengadakan try out mandiri dengan mengikutsertakan para guru agar mendapatkan gambaran bentuk soal sebagai bekal guru untuk pengayaan kepada siswa. Pada UNBK kali ini jumlah peserta yang ikut 196 anak, ada pengurangan dari sebelumnya, karena pada UNBK sebelumnya ada 255. (her)

478.070 Siswa Daftar SNMPTN Mataram (Suara NTB) Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT mencatat sebanyak 478.070 siswa melakukan finalisasi saat mendaftar Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN). Hasil ini diperoleh berdasarkan pendaftaran SNMPTN 2019 yang telah berakhir pada Selasa tanggal 19 Februari pukul 22.00 WIB lalu. Dalam keterangan resmi yang diterima Suara NTB, Ketua Pelaksana Eksekutif LTMPT, Prof. Budi Prasetyo Widyobroto menjelaskan, siswa yang sampai tahap finalisasi adalah mere-

ka yang sudah mendaftarkan diri lengkap, memilih perguruan tinggi, dan sudah mencetak kartu pendaftaran. “Kartu pendaftaran ini nantinya digunakan untuk mendaftar universitas yang dipilih peserta jika ia lolos SNMPTN 2019,” terangnya. Kemudian, LTMPT juga memberikan informasi bahwa sebanyak 135.801 kuota bidikmisi sudah dapat terisi oleh siswa-siwa dari 14.074 sekolah yang telah terdaftar dalam data statistik pekembangan pendaftaran SNMPTN 2019 ini. Sehubungan dengan hal itu, pi-

hak LTMPT menyampaikan imbauan kepada sekolah dan siswasiswi yang telah mendaftarkan diri agar menunggu hasil seleksi SNMPTN 2019 yang akan diumumkan pada 23 Maret 2019. Sementara bagi siswa yang dinyatakan lulus harus mengambil kesempatan tersebut, meski ia lulus pada program studi pilihan kedua. Pasalnya, siswa yang lulus SNMPTN 2019 tak diperkenankan lagi mendaftar Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SBMPTN 2019. (dys)

(Suara NTB/dok)

KUNJUNGI - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi Kadis Dikbud M. Hendrayadi saat berkunjung ke SMPN 4 Gerung beberapa waktu lalu.

Rabu, 27 Februari 2019

SUARA NTB

Halaman 11

Eks K2 Diminta Persiapkan Diri Seleksi Berikutnya Taliwang (Suara NTB) Minimnya jumlah eks pegawai Kategori II (K2) yang tidak lolos ujian seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) mengundang keprihatinan wakil bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin, ST. Wabup pun berharap bagi mereka yang belum lolos pada kesempatan rekrutmen perdana ini agar dapat lebih mempersiapkan diri pada seleksi berikutnya. “Iya sedikit sekali kalau dibanding dengan daerah (Suara NTB/bug) lain. Yang lulus hanya sekiFud Syaifuddin tar 53 persen saja pegawai K2 kita,” kata Wabup kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (26/2). Wabup memprediksi, minimnya eks pegawai K2 peserta seleksi P3K di KSB yang mampu memenuhi passing grade (ambang batas) nilai tes tulis dikarenakan kurang persiapan. Pasalnya proses seleksi terhitung cepat sementara para pegawai tidak memiliki kesempatan untuk belajar karena lebih banyak disibukkan dengan melengkapi persyaratannya. “Saya kira ini yang membuat K2 kita banyak jatuh. Padahal kan passing grade-nya sudah ditetapkan cukup rendah setahu saya,” ungkapnya. Bagi mereka yang belum berkesempatan lulus, Wabup menyatakan, agar tak berkecil hati. Sebab kesempatan bagi mereka untuk diangkat menjadi P3K masih terbuka sesuai komitmen pemerintah pusat. “Ya kalau memang belum belum bisa sekarang masih ada kesempatan seleksi berikutnya. Toh juga mereka masih bisa mengabdi di tempat kerjanya masing-masing,” sebutnya. Pemda KSB, lanjut Wabup, masih sangat membutuhkan tenaga eks pegawai K2 ini. Sebab selama ini merekalah yang menjadi solusi menutup kekurangan kebutuhan pegawai di lingkungan Pemda KSB. “Apalagi mereka ini guru dan kita memang sangat kekurangan tenaga guru. Dan kita juga memang sangat berharap mereka semua bisa diangkat menjadi P3K. Tapi kan ya aturannya harus lulus tes dulu,” ujarnya. Pada kegiatan rekrutmen perdana P3K ini, Pemda KSB mendapat jatah sebanyak 209 orang. Terdiri dari 192 tenaga guru dan 17 tenaga penyuluh - tenaga harian lepas (THL). Dari jumlah itu yang dinyatakan lulus tes tulis hanya sebanyak 87 orang, terdiri dari 70 tenaga guru dan 17 tenaga penyuluh. (bug)

MCP KSB Rendah karena Faktor Teknis Taliwang (Suara NTB) Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah NTB barubaru ini merilis hasil Monitoring Center of Prevention (MCP) Pemerintah Provinsi (Pemprov) berikut seluruh kabupaten/kota di NTB tahun 2018. Dalam daftar tersebut, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masuk sebagai daerah “nilai merah” dengan persentase capaian sebesar 56 persen. Berdasarkan data penilaian MCP itu, Pemda KSB masih memiliki 3 item penilaian sangat rendah dari 8 item yang dinilai oleh (Suara NTB/bug) aplikasi Korsupgah KPK H. Ady Mauluddin tersebut. Yakni pada item kegiatan pengadaan barang/jasa (PBJ) sebesar 42 persen, pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) 22 persen dan OPT Pendapatan Daerah 36 persen. Sedangkan 5 item lainnya, yakni pengelolaan APBD, PTSP (pelayanan terpadu satu pintu), Kapasistas APIP, Dana Desa dan manajemen aset rata-rata di atas 60 persen. Menanggapi masih rendahnya hasil penilaian MCP itu, Inspektorat Kabupaten (Itkab) KSB selaku operator MCP di daerah menyatakan, hal tersebut dikarenakan kondisi sarana dan hal teknis yang belum mendukung saat penilaian oleh Korsupgah KPK. “Kalau koordinasi dengan SKPD kita sudah sangat intens soal pemenuhan MCP ini. Tapi memang dalam pelaksanaannya daya dukung sarana dan beberapa hal teknis lainnya saat itu belum memadai,” terang Inspektur Itkab KSB, Ir. H. Ady Mauluddin, M.Si kepada Suara NTB, Selasa (26/2). Dicontohkan soal masih rendahnya penilian MCP pada manajemen ASN. Ia menjelaskan, sepanjang tahun 2018 penilaian mengikuti prosedur MCP belum dapat diterapkan karena penilian kinerja pegawai di lingkup Pemda KSB belum menggunakan sistem e-kinerja. Sehingga penilainnya masih berbasis tingkat kehadiran dan bukan prestasi kerja. Hal lainnya yang memengaruhi adalah belum tuntasnya hasil analisa jabatan (Anjab) yang masuk sebagai item penilaian. “Kalau MCP itu penilaian kinerja ASN berbasis prestasi kerja, tapi kan kita untuk reward dan punishment masih hitung dari tingkat kehadiran saja tahun lalu,” urainya. Berikutnya pada OPT Pendapatan Daerah. Persoalan yang dihadapi karena belum sesuainya SOP (standar operasional prosedur) yang ditetapkan oleh penilaian MCP. SOP pendapatan selama ini masih ditetapkan di tingkat kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tetapi oleh Korsupgah KPK minimal harus ditetapkan oleh kepala daerah (bupati). “Kita sudah sampaikan dulu ke BPAD (badan pendapatan dan aset daerah) soal ini. Tapi sepertinya belum bisa dipenuhi. Makanya tahun ini akan kita dorong supaya sesuai ketentuan MCP,” janjinya. Untuk PBJ sendiri, kelemahannya terletak pada belum independennya bagian tersebut secara kelembagaan. Selama ini unit PBJ Pemda KSB masih berada satu bagian di Sekretariat Daerah (Setda). Sementara Korsupgah KPK meminta unit tersebut mandiri dalam kelembagaan sendiri. “Nah tahun ini kan sudah dibentuk kantornya sendiri. Tidak lagi di bawah Setda,” sebut H. Ady. Selanjutnya ia mengungkapkan, masih ada beberapa kelemahan lain yang belum bisa dipenuhi Pemda KSB sesuai penilaian MCP Korsupgah KPK itu selama tahun 2018 lalu. Namun demikian, pada tahun ini seluruh kelemahan itu akan ditutupi dengan penerapan sejumlah sistem elekronik yang akan mendukung kinerja pemerintah. “Ini kan kebanyakan soal sarana saja. Dan sistem MCP ini kebanyakan elektronik. Tapi Insyaallah tahun ini kita akan lebih baik lagi karena sistem yang diharapkan Korsupgah KPK akan kita terapkan, seperti e-budgeting, e-planning dan lainnya,” sebutnya. Terakhir H. Ady menyampaikan, Pemda KSB dalam beberapa tahun terakhir terus berakselerasi mengejar kebutuhan pelaksanaan sistem pemerintahan yang bersih. Karena itu setiap model pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan transparan coba diadopsi oleh Pemda KSB. “Kita ada kerjasama dengan pemerintah kota Bandung untuk sistem pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik ini. Dan beberapa diantaranya sudah coba kita aplikasikan sejak tahun 2018 lalu,” imbuhnya.(bug)

TAEKWONDO - Aktivitas latihan atlet di Padepokan Silat GOR 17 Desember Turide Mataram mulai menggeliat. Tampak salah seorang atlet taekwondo tengah menjalani latihan teknik, Selasa (26/2) kemarin. (Suara NTB/fan)

Pemusatan Latihan PPLPD NTB Dimulai Maret Mataram (Suara NTB) Pihak Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB mengatakan sudah merampungkan SK atlet dan pelatih Pusat Pendidikan Dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) NTB. Para atlet dan pelatih akan mulai pemusatan latihan tanggal 3 Maret 2019. “SK atlet dan pelatih PPLPD sudah saya tandatangani. Para atlet dan pelatih sudah harus masuk tanggal 3 Maret ini,” ucap Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin menjawab Suara NTB, diruang kerjanya, Selasa (26/2).

Husnanidyati Nurdin yang biasa disapa Eni mengatakan jumlah atlet PPLPD NTB sebanyak 10 orang dan dua pelatih. Para atlet adalah pelajar SMP dari kabupaten/kota yang terjaring lewat seleksi atlet yang dilakukan oleh tim

talent scouting yang dibentuk oleh Dispora NTB bulan lalu. Dari hasil penjaringan yang dimulai bulan Januari 2019 terjaring sebanyak 12 atlet, terdiri dari enam atlet dari cabor karate dan sisanya empat atlet cabor atletik dan

Bawaslu Sumbawa Ingatkan Kades Netral Sumbawa Besar (Suara NTB)Bawaslu Kabupaten Sumbawa memberikan pemahaman kepada para kades dan lurah agar dapat bersifat netral dan menjaga integritasnya dalam Pemilu 2019 mendatang. Hal ini sebagai upaya pencegahan agar tidak adanya kasus yang menjerat para kades seperti yang terjadi di beberapa daerah lainnya. Adapun Para kades dan lurah se-Kabupaten Sumbawa dihadirkan pihak Bawaslu dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Bawaslu Tahun 2019. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Tambora pada Selasa (26/2) kemarin. Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Sumbawa Hamdan Syafi’i, S.Sos.I menyampaikan, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan supaya kepala desa dan lurah bersifat netral dan menjaga integritas tidak mendukung salah satu caleg atau paslon tertentu. Makanya pihaknya mengumpulkan para kades dan lurah dalam forum tertentu agar memiliki pemahaman yang sama. Karena sebelumnya sosialisasi seperti ini juga sebel-

umnya sudah dilaksanakan di beberapa desa yang dihadiri kades. “Kegiatan ini adalah bagaimana supaya kepala desa dan lurah ini bersifat netral menjaga integritas tidak mendukung salah satu caleg ataupun paslon tertentu. Supaya pemahamannya sama, makanya kita kumpulkan dalam satu forum resmi. Karena memang kami sudah melakukann kegiatan sosialisasi juga ke beberapa desa yang dihadiri kepala desa. Namun kegiatan resmi seluruh kepala desa baru dilakukan sekarang,” ujarnya kepada wartawan usai kegiatan. Dijelaskannya, kegiatan ini sebagai langkah pencegahan yang dilakukan Bawaslu untuk mendorong para kades agar tidak terjebak politik praktis. Hal ini juga merupakan amanat konstitusi. Dimana sesuai Pasal 101 sampai 103, Bawaslu mengutamakan pencegahan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. “Bukan kami tidak ingin memproses ketika kepala desa melakukan pelanggaran. Namun langkah pencegahan yang perlu kami dorong, para kepala desa ini tidak terjebak dalam politik politik praktis. Ini juga merupakan amanat

konstitusi bagaimana Bawaslu sesuai dengan pasal 101 sampai 103, itu kita mengutamakan pencegahan sesuai tugas dan kewenangan kami Badan Pengawas Pemilu,” terangnya. Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu Sumbawa, Lukmanul Hakim, S.Ip., M.Si menambahkan, ada beberapa hal yang perlu disegarkan pihaknya dalam memberikan pemahaman terkait pelanggaran Pemilu. Dimana para peserta pemilu, dalam hal ini Parpol agar jangan melibatkan kepala desa sebagai pelaksana kampanye. Mengingat di beberapa daerah sudah ada putusan terkait keterlibatan kades dan ASN dalam pelanggaran Pemilu. “Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah ada putusan, Kades terlibat, ASN terlibat. Termasuk kepala dinas terlibat, dan itu kekuatan hukum dan kemudian calegnya itu dicoret dan tidak ikut serta. Hal inilah yang kita sampaikan ke Kades karena aturannya sudah jelas. Pasal 280 point A sampai point G yang melarang dalam kegiatan kegiatan kampanye,” pungkasnya.(ind)

KSB Verifikasi Ribuan Data Penduduk Bermasalah Taliwang (Suara NTB)Dinas Kependukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) terus melakukan proses verifikasi dan pengecekan lapangan terhadap 3. 684 jiwa yang diketahui bermasalah. Ribuan data penduduk yang bermasalah tersebut juga sudah dinonaktifkan terlebih dahulu karena hasil penelusuran sampai dengan saat ini di lapangan tidak ditemukan. Kepala Dinas Dukcapil melalui, Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Abdul Muis S. Sos. M. Si, kepada Suara NTB, Selasa (26/2) mengatakan, ribuan data yang bermasalah tersebut, masih terus di identifikasi sebelum dilakukan proses penghapusan data. Karena jika tidak segera ditangani dikhawatirkan akan menjadi masalah nantinya. Terlebih lagi data-data Penduduk tersebut sudah tidak ditemukan orangnya dan ada juga yang memiliki data ganda. Hanya saja, jumlah yang masih tersisa sekitar 3.684 sudah berhasil ditekan dari data awal 8000 penduduk yang masih belum teridentifikasi dan tidak jelas pada saat proses pelaksanaan pemilihan gubernur pada tahun 2018 lalu. Kendati demikian,

pihaknya juga menjamin data tersebut sudah aman, sehingga tidak bisa disalahgunakan ketika pelaksanaan Pileg dan Pilpres mendatang. “Data penduduk yang bermasalah tersebut masih terus kita lakukan verifikasi sebelum kita hapus dari data base kependudukan. Data ini juga sudah kita nonaktifkan untuk menekan terjadinya penyalahgunaan data,” ungkapnya. Dikatakannya, dari sekitar 3.684 data penduduk yang bermasalah itu, 2000 diantaranya merupakan data ganda dan sisanya anomali (tidak jelas dan tidak ditemukan) saat pengecekan di lapangan dan masih terus berproses. Untuk data penduduk ganda, salah satunya yakni di KTP bernama A dan di desa A, sedangkan saat dilakukan pengecekan lapangan sudah tidak ada melainkan sudah berada di desa B. Perubahan nama yang tertera di KTP dengan KTP sebelum elektronik juga menjadi faktor lain. Sementara untuk data anomali, orangnya sudah tidak ditemukan lagi. Data anomali ini banyak ditemukan di kecamatan Maluk dan Sekongkang, karena rata-rata penduduk sifatnya hanya tinggal sementara untuk bekerja.

“Memang data penduduk bermasalah tersebut mulai muncul saat E-KTP diterapkan. Makanya kita upayakan dalam waktu dekat data yang bermasalah tersebut bisa tuntas dibersihkan,” sebutnya. Dia menambahkan, salah satu upaya yang dilakukan saat ini agar proses pengecekan dan verifikasi bisa tuntas yakni dengan melibatkan para kepala desa. Bahkan data tersebu sudah di sebarkan ke masing-masing desa by name by address untuk sama-sama dilakukan pengecekan. Pihaknya juga meminta, jika data tersebut berhasil ditemukan untuk segera dilaporkan. Sehingga bisa langsung ditertibkan, baik dengan cara dihapus maupun diterbitkan KTP di tempat tinggal yang baru. Peran aktif dari desa sangat diharapkan bisa maksimal, karena jika mengandalkan dari dinas, tidak akan optimal. Selain itu, pihak terkait juga berharap agar masyarakat juga lebih berperan aktif untuk melaporkan diri untuk bisa ditertibkan. “Kami sudah kirim datanya ke Desa untuk bisa disikapi dengan baik. Kami juga tetap turun untuk sama sama melakukan pengeceka lapangan ,” tukasnya. (ils)

dua dari pencak silat. Selain merekrut 12 atlet juga terpilih dua orang pelatih yang akan melatih sebanyak 12 atlet tersebut. “PPLPD NTB akan membina atlet pelajar SMP, sedangkan PPLP NTB khusus membina atlet pelajar SMA/ SMU,” jelasnya. Pembentukan PPLPD NTB kata Eni sudah final, bahkan pihak Pemprov NTB sudah menganggarkan Rp 1 Miliar untuk kebutuhan atlet PPLPD

NTB. Anggaran yang sumbernya dari APBD Murni NTB tahun 2019 itu sudah cair dan sudah dapat digunakan untuk biaya kebutuhan atlet PPLPD selama setahun. Sebanyak 40 persen anggaran untuk biaya konsumsi atlet. Kemudian sisanya 60 persen biaya peralatan latihan, seragam sekolah atlet, uang saku dan akomodasi atlet selama setahun. Para atlet akan diinapkan di Gate House Koperasi NTB di Mataram. (fan)

Yan Siap Tempuh 320 Kilometer Mataram (Suara NTB) Mantan atlet atletik NTB, Yan Bahtiar akan ambil bagian ajang lomba lari Lintas Sumbawa Tambora Challenge, 1-4 Mei tahun 2019. Atlet yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) NTB ini mengaku siap menaklukan rute sejauh 320 Kilometer (Km) di lomba tersebut. Diwawancara Suara NTB, di Kantor Dispora NTB, Yan Bahtiar terlihat bugar dan bersemangat. Ia yang masih menggunakan seragam kantoran itu mengatakan bahwa dirinya tak akan melewati event Tambora Challenge tahun 2019. Bahkan dia optimis bisa tampil menjadi yang terbaik di lomba lari terekstrem itu. “Saya yakin bisa sampai finis. Saya akan berusaha agar bisa finis lebih dulu, karena saya sudah mulai persiapan untuk ikut di Tambora Challenge,” ucapnya. Bagi Yan, Tambora Challenge 2019 bakal menjadi lomba lari terpajang yang pernah ia ikuti. Meksi belum berpengalaman ikut lomba lari ratusan kilometer, namun Yan pernah berlari sepanjang 100 lebih kilometer. Namun untuk memantapkan keyakinannya dapat menaklukkan rute sejauh 320 Kilometer, ia akan lebih dulu menjalani latihan dengan lari mengelilingi Pulau Lombok selama 12 jam bahkan hingga 24

(Suara NTN/ist)

Yan Bahtiar jam. “Sebelum ikut Tambora Challenge 2019 saya akan mencoba berlari mengelilingi kabupaten/kota di Pulau Lombok. Rencana bulan ini saya akan berlari 12 jam dulu, kemudian bulan berikutnya saya akan mencoba berlari 24 jam.” Lanjutnya, untuk berlari keliling Lombok hingga mencapai 24 jam, Yan mengharapkan ada dukungan dari pengurus cabor atau pihak pemerintah. Dalam hal ini dia menginginkan ada mobil kesehatan mengikuti dirinya dari belakang. Sehingga bila ada masalah di jalan dia bisa segera mendapat pertolongan. “Kalau untuk latihan lari selama 24 jam, saya butuh mobil yang mengikuti saya dari belakang. Sehingga bila saya tidak kuat, ada pihak yang menolong,” jelasnya. (fan)

Dicari, Lima Atlet Peserta Tambora Challenge 2019 Mataram (Suara NTB) Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB mengaku tengah menginventaris nama-nama atlet lari marathon yang mewakili NTB di lomba lari Lintas Sumbawa Tambora Challenge, 1-4 Mei 2019. Mereka mencari sedikitnya lima atlet yang memperkuat NTB di lomba lari terekstrem dalam rangka promosi pariwisata NTB itu. Demikian dikatakan Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin kepada Suara NTB di Ruang Kerjanya, Selasa (26/2) kemarin. “Kita berharap ada lima atlet yang bisa mewakili NTB di lomba lari Lintas Sumbawa Tambora Challenge nanti,” ucapnya. Husnanidyati Nurdin yang biasa disapa Eni mengatakan pihaknya akan melibatkan pihak PASI NTB untuk menginventarisir nama-nama atlet yang biasa mewakili NTB di Lomba lari sejauh 32 Kilometer pada tanggal 1-4 Mei 2019. Eni berharap ada sebanyak lima atlet peserta dari NTB yang ikut Tambora Challenge

2019. Pasalnya Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah sudah menyampaikan itu ketika menghadiri Launching Tambora Challenge 2019 di Jakarta belum lama ini. Menurut Eni, Gubernur NTB menginginkan ada sedikitnya lima atlet NTB yang ikut. Kelima atlet itu harus memiliki pengalaman berlari, minimal pernah berlari sejauh 100 Kilometer. “Kalau dari NTB sedang kita cari data atletnya. Yang saya tau ada pelari asal Bima yang pernah ikut di Tambora Challenge tahun 2018. Dia anggota TNI, kami sedang menginventarisir nama-nama atletnya,” terangnya. Dikatakan Eni, Tambora Challenge sudah menjadi event nasional. Event ini melombakan dua nomor lomba yakni individu dan nomor tim. Para peserta akan menempuh jarak sejauh 320 kilometer, melewati jalan datar berkelok-kelok tepi pantai. Namun ratusan kilometer kemudian akan melewati tanjakan menuju kaki gunung Tambora. (fan)

SUARA NTB

Rabu, 27 Februari 2019

Halaman 12

Marhaban, Bangun TPA Ijobalit hingga Persembahkan Piala Adipura Sempat tidak diberikan jabatan di era Bupati Dr. H. Moh. Ali Bin Dachlan, Ir. H. Marhaban kembali dipercaya menduduki posisi yang pernah dipercayakan sebelumnya. Kini di era H. M. Sukiman Azmy dan H. Rumaksi Sjamsuddin, kiprah Marhaban ditunggu untuk menjadikan Lombok Timur (Lotim) kembali berprestasi di tingkat nasional. MARHABAN, merupakan salah satu pejabat yang cukup berprestasi dan visioner di Kabupaten Lotim. Pasalnya, keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ijobalit, “lahir” dari gagasannya. Semasa menjadi Kepala Dinas Kebersihan dan Tata Kota – kini Dinas Lingkungan Hidup

dan Kebersihan mempersembahkan Piala Adipura kepada Pemkab Lotim yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Prestasi gemilang itu ditoreh pada tahun 2008-2010 silam. Tidak hanya itu, waktu itu ruang terbuka hijau (RTH) seperti di Taman Tugu Selong,

Taman Rinjani Selong dan penataan ruang hijau di pinggir-pinggir jalan dilakukan. Sementara dalam menangani

masalah sampah dibangun tempat penyaringan sampah pada saluran irigasi yang terletak di samping Taman Makam Pahlawan Selong. Sehingga bagaimanapun kondisi curah hujan, tidak akan membuat wilayah kota Selong tergenang. Termasuk pengelolaan TPA di Ijobalit. Untuk itu, keberadaan TPA ini akan dievaluasi, terutama program menjadikan sampah sebagai kompos apakah berlanjut sampai sekarang atau tidak. Marhaban menjelaskan, untuk mendapatkan Piala Adipura, banyak faktor yang menjadi poin penilaian, mulai dari kebersihan, kondisi lingkungan dan beberapa aspek lainnya. Sehingga sarana yang dulunya menjadi Lotim meraih piala bergengsi, apakah saat ini sudah berubah

fungsi atau tidak seiring dengan maraknya pembangunan dan pertumbuhan penduduk. Ini yang sedang dalam penelusuran pihaknya. Dengan dipercayakan kembali mengatasi persoalan sampah dan lingkungan, Marhaban mengaku akan melihat kondisi di lapangan. Iapun tidak menyangkal bahwa dirinya akan kembali melaksanakan program-program yang dulunya membuat Lotim berhasil meraih Adipura. Tentunya dengan cara pengkemasan yang lebih baik. “Kita dipercayakan kembali mengatasi

persoalan lingkungan. Kita akan jaga dan laksanakan amanah ini sebaik-baiknya. Penggeseran, mutasi, non job. Maupun naik turun jabatan dan eselon itu sudah hal biasa,” terangnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

HILANG RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

q

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

HLG STNK R2 HONDA DR.2846 DV NOKA/NOSIN : MH1JB81189K441889/ JB81E-1437635 NO.BPKB F . 9 5 6 8 6 7 6 AN.L.MOH.TAKDIR,A.MA HLG D’SKTR JL.LANGKO KOTA MATARAM

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

SALON

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 27 Februari 2019

RUKO - VILA - KOST

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Rabu, 27 Februari 2019

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 MASIH adanya 12 kelurahan di Kota Mataram yang belum be1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 bas BABS (Buang Air Besar Sembarangan), cukup memprihatin1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kan. Sebagai ibukota Provinsi NTB, Mataram seharusnya sudah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tidak lagi direcoki dengan persoalan seperti ini. Kenyataan bahwa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 warga masih ada yang BABS seolah memperburuk citra Mataram 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sebagai kota MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tion) atau Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Ini menjadi pekerjaan rumah Pemkot Mataram. Bagaimana 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 mengedukasi masyarakat agar tidak lagi BABS. Karena, tidak han1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ya BABS, Kota Mataram juga masih dihadapkan pada persoalan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sampah. Ini menambah berat beban Pemkot Mataram. Namun 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 persoalan sampah maupun BABS ini, tidak akan menjadi persoalan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pelik kalau Pemkot Mataram mau belajar. Toh, sudah banyak daer1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ah di Indonesia yang sudah BABS nol. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Bisa saja Pemkot Mataram mengirim pimpinan OPD terkait 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ke daerah-daerah yang sudah BABS nol. Untuk mengedukasi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dan mensosialisasikan bahaya BABS ini, tidak cukup hanya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dilakukan seorang diri oleh Dikes (Dinas Kesehatan). Perlu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 peran serta semua pihak. Seperti kecamatan, kelurahan bah1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kan lingkungan. BABS ini bukan persoalan baru di Kota Mat1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 aram. Pemkot Mataram sebetulnya telah memfasilitasi warga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 yang belum memiliki jamban. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Selama ini masyarakat yang tidak memiliki jamban, melakukan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kebiatan BAB di sungai maupun tempat-tempat lainnya. Sehingga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Pemkot Mataram memandang perlu dibangun jamban umum bagi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 warga. Sayangnya, beberapa kali Pemkot Mataram memberikan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 bantuan jamban umum, seolah tidak berbekas. Tidak berselang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 lama sejak pemberian bantuan jamban umum itu, warga sekitar 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tidak mau lagi menggunakannya. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Pasalnya, jamban itu jorok dan sangat bau. Kondisi ini tidak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 terlepas dari kurangnya kesadaran masyarakat menjaga dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 memelihara fasilitas umum yang diberikan pemerintah itu. Ketika 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 jamban sudah dalam kondisi seperti itu, warga kembali pada ke1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 biasaan BABS. Mengubah kebiasaan masyarakat BABS memang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tidak mudah. Sehingga tugas Pemkot Mataram adalah bagaima1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 na mengajak masyarakat, terutama di 12 kelurahan untuk men1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 jalani pola hidup bersih dan sehat. Karena bagaimanapun, kebi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 asaan BABS ini akan menimbulkan persoalan kesehatan dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 lingkungan. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Masyarakat harus ditanamkan rasa memiliki fasilitas umum 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 yang telah dibangun pemerintah. Bila perlu, kelurahan yang menda1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 patkan bantuan jamban umum, membentuk pengurus yang khusus 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 melakukan pemeliharaan kebersihan jamban tersebut. Warga ten1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tu tidak akan keberatan diminta berkontribusi misalnya Rp1.000 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 untuk memeliharan kebersihan jamban. Sehingga petugas bisa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 melakukan pemeliharaan secara maksimal. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Seperti untuk insentif petugas yang membersihkan jamban hing1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ga membeli peralatan untuk membersihkan jamban. Dengan cara 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ini diyakini, jamban tidak akan kembali jorok. Sekarang Pemkot Mat1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 aram melalui Dinas Kesehtan mencoba pola baru dalam penyaluran 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 bantuan pembangunan jamban umum. Tidak lagi diberikan cuma1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 cuma atau uang tunai seperti sebelum-sebelumnya. Tetapi diberikan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dalam bentuk material yang dibutuhkan. Itupun tidak semuanya. Ban1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tuan ini bersifat stimulan dengan harapan, setelah fasilitas itu ram1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pung, ada rasa memiliki dari masyarakat. Sehingga masyarakat di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sana sama-sama menjaga kebersihan jamban. Dengan demikian, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 masyarakat tidak lagi punya pikiran ingin BABS. (*) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901

Stop BABS

OPINI

Halaman 14

Mitigasi Gegar Hidrologi di NTB USIM kemarau selalu menimbulkan kekeringan di Indonesia. Hal ini adalah paradoks mengingat Indonesia sebagai negara tropis yang semestinya makmur air. Indonesia memiliki potensi sumberdaya air nomor lima terbesar sedunia. Penyebab kekeringan di Indonesia diprediksikan karena penyimpangan iklim, gangguan keseimbangan hidrologis, dan kekeringan agronomis. Hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB) kini masuk musim penghujan. Bencana yang mengintai adalah banjir, longsor, dan angina kencang. Sedangkan sebelumnya pada wilayah sama sangat mungkin terjadi bencana kekeringan. Kedua fenomena ini adalah bukti terjadinya gegar hidrologi yang menjadi pemicu hadirnya bencana hidrologi. Gegar Hidrologi Setiap orang membutuhkan setidaknya 2.000 meter kubik air per tahun, sedangkan rata-rata mereka hanya memiliki akses 1.300 meter kubik. Permintaan air yang telah melebihi pasokan yang tersedia ini menghasilkan kelangkaan air. Permintaan ini terus bertambah seiring pertambahan penduduk dan dinamika pembangunan, sedangkan pasokan sumberdaya air cenderung statis bahkan menyusut. Krisis kelangkaan air atau kekeringan menjadi hantu bagi perjalanan peradaban manusia. Kekeringan dan banjir bagaikan dua sisi mata uang yang datang silih berganti. “Terlampau banyak dan terlampau sedikit air adalah merusak dunia� demikian pepatah memperingatkan. Optimalisasi neraca air yang tidak tercapai bahkan menimbulkan bencana disinyalir terjadi karena karut marut manajemen sumberdaya air. Krisis air didiagnosis terjadi karena efek gegar hidrologi. Gegar hidrologi seperti halnya gegar otak, merupakan kondisi dimana pengelola negeri ini tidak mampu memahami dan gagal memfungsikan kaidah-kaidah hidrologi dalam pembangunan (Siswantara, 2011). Gegar hidrologi menyebabkan

Oleh: RIBUT LUPIYANTO Peneliti Pusat Studi Lingkungan UII-Yogyakarta; Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration) terganggunya siklus hidrologi. Manajemen sumberdaya air termarjinalkan oleh ambisi kepentingan ekonomi. Malpraktek pembangunan fisik terjadi tanpa kendali. Konversi lahan terbuka menjadi area terbangun merajalela. Hutan kota disulap menjadi hutan bangunan. Sempadan sungai yang mestinya sebagai kawasan hijau justru padat permukiman. Deforestasi marak terjadi dan mengabaikan prinsip konservasi. Lahan terbuka untuk menyerapkan air hujan menjadi barang langka di perkotaan. Kodatie (2004) menyebutkan akibat fenomena tersebut diprediksikan 25 persen air hujan menjadi aliran mantap dan sisanya terbuang percuma ke laut. Aliran permukaan air hujan yang selama ini hanya terbuang percuma perlu dikelola dengan baik. Terapi Total Gegar hidrologi mesti diterapi total melalui manajemen sumberdaya air terpadu. Manajemen dapat dilakukan dengan mengontrol dan menyeimbangkan antara aspek penyediaan (supply), kebutuhan (demand), dan alokasi (distribusi). Manajemen tidak bisa dilakukan responsif dan parsial, baik dalam hal aspek maupun spasial. Selama ini kekeringan hanya dijawab dengan kebijakan dropping air. Alhasil, krisis air hanya teratasi sesaat dan cepat kambuh di kemudian hari. Harmonisasi penting diciptakan antara aspek teknis, ekonomi, sosial budaya, politik, dan ekologi. Pendekatan spasial juga harus diterapkan melalui pengelolaan berbasis daerah aliran sungai (DAS). Pembenahan ekologi secara natural hendaknya diprioritaskan sembari melakukan rekayasa lingkungan. Ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan, sebagaimana amanat UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang wajib diupayakan minimal mencapai 30

RADIO

persen dari luas wilayah. Kawasan sempadan sungai juga mesti dikembalikan fungsinya. Revitalisasi kawasan dapat dilakukan dengan strategi vertikalisasi. Rumah susun adalah solusi manusiawi bagi pemukim liar. Rekayasa lingkungan diimplementasikan dengan prinsip optimalisasi neraca air. Salah satu strategi efektif yang layak diupayakan adalah metode pemanenan air hujan (rainwater harvesting). Fungsi resapan daerah hulu mesti dipertahankan dengan pengendalian konversi lahan dan peningkatan vegetasi. Sedangkan pemanenan air hujan dapat menjadi solusi praktis kekurangan air sekaligus banjir. Untuk kepentingan jangka pendek, hasil pemanenan dapat langsung dimanfaatkan bagi irigasi, cuci, dan mandi, serta untuk jangka panjang dapat menambah suplai airtanah dengan meresapkannya. Air hujan dengan treatment tertentu bahkan dapat diolah untuk keperluan minum. Banyak model pemanenan yang dapat dikembangkan, antara lain penampungan air hujan (PAH), sumur resapan, lahan terbuka, lubang biopori, polder, dan lainnya. Pola dan prioritas pemanfaatan air pun dapat dilakukan seperti memanfaatkan air hujan untuk keperluan sekunder, misalnya menyiram tanaman. Wilayah kepulauan di Indonesia mayoritas dibelah oleh sungai-sungai. Sungai merupakan ekosistem yang membutuhkan manajemen pengelolaan DAS secara konsisten dan berkelanjutan. Manajemen DAS di Indonesia belum dikelola secara baik. Kementerian PU menyebutkan sekitar 282 DAS dalam kondisi sangat kritis dan menjadi penyebab bencana banjir dan kekeringan. Sungai yang multi potensi juga menjadi faktor negatif citra wilayah. Sungai identik dengan kekumuhan, penuh sampah, lokasi pembuangan limbah, dan

lainnya. Sungai cenderung menjadi bagian belakang belum menjadi wajah depan kawasan. Ke depan sungai mesti dikembalikan dan dibalikkan menjadi primadona kawasan. Konsep water front city dapat dikembangkan secaras seimbang ekologi, sosial, dan ekonomi. Krisis air adalah hantu masa depan manusia. Sekelompok penduduk yang kini masih aman airnya tidak ada jaminan kondisi ke depan. Diagnosis krisis air yang mengindikasikan sebab gegar hidrologi dan merekomendasikan manajemen terpadu penting disadari dan dijadikan isu bersama. Kunci implementasi manajemen sumberdaya air terpadu adalah komitmen politik pemimpin negeri, kepedulian swasta, dan partisipasi masyarakat.

POJOK Penambangan liar Gunung Prabu ancam kawasan konservasi Harus ada tindakan tegas

***

Warga 12 kelurahan di Mataram masih BAB sembarangan Pemkot butuh kerja keras menyadarkan masyarakat

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 27 Februari 2019

Gubernur Harapkan Dukungan Beasiswa Pendidikan dan Pariwisata Dari Hal. 1 Menurut Rusdi yang juga pendiri dan pemilik maskapai Lion Group, selain beasiswa di kampus-kampus Malaysia, program yang bisa direalisasikan adalah pendidikan aviasi atau penerbangan. ‘’Akan kami bantu supaya bisa sekolah di Malaysia setahun untuk teorinya, kemudian lanjut 2 tahun kerja praktik di pusat perawatan pesawat dan fasitas penerbangan Lion Group di Batam. Sudah ada anak TKI yang berprestasi, kami sekolahkan model seperti itu hingga akhirnya jadi pilot ,’’ ujar Rusdi. Sejalan dengan posisi Rusdi Kirana sebagai pemilik Lion Group dan kepentingan Pemprov NTB dalam menggeliatkan kembali kunjungan wisatawan pascabencana gempa bumi, Gubernur Zul juga meminta bantuan Rusdi untuk memperbanyak frekuensi dan rute penerbangan Lion Group dari dan ke Lombok. Sekaligus untuk menurunkan harga tiket. ‘’Harga tiket yang mahal ini jelas memukul upaya pariwisata NTB untuk bangkit dari keterpurukan pascagempa. Begitu juga makin berkurangnya direct flight ke Lombok. Kami berharap Lion Group bisa membantu NTB dengan memperbanyak penerbangan langsung dari luar negeri atau dalam negeri ke Lombok,’’ harap Gubernur Zul. Dubes Rusdi Kirana menekankan, jika melambungnya harga tiket memang jadi persoalan baru di dunia transportasi udara. Menurutnya, butuh kerja sama yang baik dan terpadu antara maskapai dengan pemerintah daerah dan juga

PT Angkasa Pura sebagai pengelola bandara-bandara di berbagai wilayah. ‘’Maskapai Lion Group beroperasi 11 jam perharinya, sebagai salah satu strategi mengejar tiket murah. Tapi dengan 11 jam menyebabkan jadwal kami sering tidak on time. Akhirnya publik protes. Lion sering ‘’diomelin’’ karena telat atau delay melulu. Nah sekarang jadi 7 jam beroperasi, supaya bisa tepat waktu. Tapi konsekuensinya tiket nggak lagi bisa murah,’’ jelas Rusdi. Untuk mengakomodir kebutuhan seperti yang diungkapkan Gubernur NTB, Rusdi menjelaskan perlunya subsidi atau insentif kebijakan dari Pemda setempat. Misalnya Pemda menyediakan lahan untuk dijadikan tempat parkir atau hanggar tambahan bagi pesawat sehingga mengurangi anggaran maskapai. Gubernur Zul mengatakan, akan mempertimbangkan masukan dari owner Lion Group itu. Keberadaan bandara lama Selaparang di Mataram yang bisa digunakan sebagai hanggar atau lahan parkir pesawat, bisa menjadi salah satu solusi alternatif untuk memberikan insentif kebijakan pada maskapai. Pada akhirnya, diharapkan relasi simbiosis mutualisme itu bisa berdampak pada penurunan harga tiket dan juga memperbanyak frekuensi penerbangan dari dan ke Lombok, termasuk ruterute direct flight. (r/nas)

Anak Muda NTB Hebat Dari Hal. 1 Aplikasi ini akan memberikan kemudahan bagi Dikbud dalam menginventarisir, mengumpulkan data sekolah-sekolah yang telah memberikan edukasi mitigasi bencana bagi guru dan siswanya. Dengan adanya data tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk penanganan dan pencegahan bencana di masa akan datang. Sebagai aplikasi pertama di Indonesia, Ummi Rohmi mengingatkan yang terpenting adalah penggunaannya yang berkelanjutan dan mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat, bukan hanya di NTB tapi juga di seluruh provinsi di Indonesia. ‘’Yang terpenting penggunaannya yang berkelanjutan, jangan sampai setelah di-launching tidak diisi dan dimanfaatkan dengan baik,’’ katanya. Untuk itu, Wagub mengajak seluruh kabupaten/kota di NTB, untuk memanfaatkan aplikasi hasil karya anak NTB yang telah diakui oleh pemerintah pusat. Sebagai sarana dalam mempermudah memberikan sosialisai dan edukasi bencana di NTB yang saat ini telah

menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan tujuan agar Pemda mengerti dan lebih memahami proteksi dan mitigasi bencana di masa yang akan datang. ‘’Mari kita tunjukkan pada nasional dan seluruh provinsi di Indonesia, bahwa kita bisa menggunakan ini, dan ini pertama di Indonesia,’’ ujar Wagub bangga. Ke depan Wagub berharap, aplikasi SIM SPAB ini dapat dikolabirasikan dengan dengan aplikasi SiAGANTB yang menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarat terkait kondisi cuaca di NTB, sebagai langkah mitigasi terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya bencana. ‘’Proteksi yang paling penting, tindakan preventif sebisa mungkin jangan ada bencana yang disebabkan tindakan manusia. Kita harus tegas, terutama dalam mengatasi sampah, kita suksekan NTB Zero Waste, kita ubah sampah jadi sumber berkah. Semoga aplikasi ini berkah, semoga anak NTB semakin maju dan membawa dampak positif bagi Indonesia,’’ harapnya. (nas)

Dorong OPD Serius Dari Hal. 1 Khusus di lingkup Pemperov NTB, ini akan jadi atensi Inspektorat. ‘’Karena itu kita minta OPD ke depan agar lebih meningkatkan percepatan pelaksanaan instrumen rencana aksi KPK tersebut, sehingga dalam pencapaian MCP lebih meningkat,” harap Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH.M.Si menjawab Suara NTB, Selasa (26/2). Ke depan Pemprov NTB dan daerah lain dapat dinilai menjadi daerah yang progresif dalam rencana aksi pencegahan tersebut. Selama ini, diakuinya, Pemprov NTB sudah berusaha secara optimal memenuhi rencana aksi KPK dalam upaya pencegahan tersebut. Namun diakui, kelemahan masih ada di OPD terkait yang bertanggung jawab dalam penguatan rencana aksi dalam pencapaian MCP. Seperti, sebutnya, masih ada kekurangan dalam supporting sistem. ‘’Misalnya, berkenaan dengan e-government. Namun untuk aspek LHKPN, NTB termasuk yang bagus pelaporannya,’’ ujarnya. Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK menilai, pemerintahan di NTB belum maksimal mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Indikasinya, penggunaan pelaporan melalui kanal MCP belum maksimal. Untuk Pemprov NTB 57 persen di bawah Pemkab Sumbawa 59 persen. Total capaian MCP Tahun tahun 2018 masing masing Pemda di Provinsi NTB ini di-

nilai belum sungguh sungguh. Karena tertinggi 69 persen dan terendah 45 persen. Rinciannya, Pemkab Dompu dan Pemkot Bima dengan pencapaian terendah, yakni 45 persen. Di atasnya, Lombok Utara 53 persen, Lombok Timur 54 persen, Sumbawa Barat 56 persen, Pencapaian cukup progress Pemkab Lombok Tengah 61 persen, Pemkot Mataram 63 persen, Pemkab Bima 66 persen dan Pemkab Lobar tertinggi 69 persen. Dari hasil evaluasi tim Korsupgah KPK, capaian MCP ini belum optimal dan belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Ada delapan area intervensi monitoring KPK kepada masing masing Pemda, dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Diantaranya, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), pengelolaan alokasi maupun dana desa, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah. Evaluasi tim Korsupgah KPK, kurang koordinasi dan kerjasama yang baik antara Inspektorat selaku admin MCP dengan OPD terkait. Dua, kurang awarenya OPD terhadap capaian MCP. Dominan OPD menganggap belum ada urgensi penggunaan aplikasi untuk entri data tersebut. (ars)

Halaman 15

Kejaksaan Dikritik Kendorkan Penyelidikan Kasus Korupsi Mataram (Suara NTB) Kebijakan mengendorkan penyelidikan kasus korupsi di Kejati NTB karena alasan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dikritik. Kejaksaan Tinggi NTB dan jajarannya sampai tingkat Kejari disarankan membedakan antara urusan hukum dengan ranah politik. Keputusan Kejati NTB saat ini mengaturritmepenanganankasus korupsi menjelang tahapan pemungutan suara Pemilu pada 17 April 2019. Langkah mengatur ritme penanganan kasus korupsi ini dilakukan untuk mendukung kelancaranpestademokrasitersebutdan tidak ingin membuka peluang memicukegaduhan. ‘’Iniagartidakmengganggusituasi lapangan. Jadi kita atur ritme penanganannya sampai selesai Pemilu,’’ kata Kajati NTB, Arif SH, MM, di Mataram. Hanya saja, ia meminta masyarakat tidak menyalahartikan langkah mengatur ritme penanganan kasus korupsi tersebut.

Katanya, bukan berarti jaksa menghentikan penanganan kasus korupsi, melainkan tetap berjalan sembari melihat situasi menjelang pemungutan suara. ‘’Sebab jangan sampai kasus yang kita tangani malah menimbulkan gejolak di lapangan,’’ ujarnya, namun tidak dijelaskan potensi gejolak dimaksud. Keputusan Kejati NTB ini disambut kritik aktivis Solidaritas Masyarakat Antikorupsi (Somasi) NTB. Langkah langkah mengendorkan penanganan kasus dengan alasan Pilpres dan Pileg itu dinilai kurang tepat. ‘’Menurut kami, antara urusan politik dengan urusan hukum, jan-

gandicampuradukkan,harusdibedakan,” kata Direktur Somasi NTB Dwi Aries Santo, Selasa (26/2). Alasan agar tidak mengganggu kelancaran Pemilu 2019 dengan mengaturritmepenanganankasus korupsi dinilai tidak tepat. Ia khawatir jika keputusan cooling down itu diambil, justru memicu stigma miring dari masyarakat kepada Kejaksaan, khususnya dalam menangani kasus korupsi. Aries melihat ini justru akan menjadi peluang bagi pihak berkepentingan, terutama yang terlibat dalam kasus korupsi untuk bermain. Salah satunya celah upaya menghilangkan barang bukti. ‘’Jadi dalam hal ini seharusn-

ya Kejaksaan bisa terus menjalankan proses hukumnya tanpa melihat situasi Pemilu. Jika penanganannya ditahan, itu membuka peluang mereka untuk bermain,’’ ujarnya. Tidak hanya secara eksternal, Kajati juga diimbau waspada dengan internalnya. Kendornya penanganan kasus, dikhawatirkan akan menjadi celah oknum jaksa bermain, sehingga terbuka peluang kasus yang sudah ber-

jalan justeru dihentikan. Memang akan menjadi dilema bagi Kejati NTB dan jajaran Kejari, sebab keputusan itu keluar atas instruksi dari Kejaksaan Agung. Tapi tentu saja Kejaksaan di daerah dapat mensiasati. “Instruksi itu tetap dijalankan, tapi tidak berarti mengendorkan penanganan kasus. Tetap saja berjalan seperti biasa, karenasayayakintidakakanmempengaruhisecaralangsungpadaPilpres,’’pungkasnya.(ars)

Program ’’Zero Waste’’ Bukan Gagah-gagahan Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, program zero waste atau bebas sampah bukan gagah-gagahan. Tetapi upaya untuk mewujudkanlingkunganyangbersihdan sehat merupakan warisan untuk anak cucu kedepan. ‘’Ini bukan gagah-gagahan. Buat apa gagah-gagahan, gayagayaan. Nggak ada esensinya. Yang paling harus kita pahami adalah buat anak cucu kita. Supaya ada kebanggaan kita sebagai orang tua,’’ kata Wagub saat bertemu dengan para pelaku daur ulang sampah plastik di Mataram, Selasa (26/2) siang. Ia mengatakan, alam yang ada sekarang harus tetap dipelihara dan dijaga. Sampah-sampah yang dibuang sembarangan harus ditangani. Dengan melakukan penanganan terhadap sampah, maka akan dapat menjadi berkah. Untuk mewujudkannya perlu saling mengisi antar stakeholders terkait. Pemprov menginstruksikan seluruh desa dan kelurahan di NTB agar membentuk bank

sampah. Fungsi bank sampah adalah menghimpun sampah yang sudah dipilah dari rumah tangga yang ada di desa. ‘’Kesulitan terbesarnya adalah mindset. Tapi insya Allah bisa kita atasi dengan sistem, step by step. Dari regulasi, sistem yang kita buat, semua stakeholders proaktif,’’ katanya. Rohmi mengatakan, Pemprov NTB bersama Pemda kabupaten/kota sedang berjuang menangani sampah plastik. Agar tidak lagi berceceran di mana-mana. Dengan adanya bank sampah di setiap desa, lanjut Wagub, maka sampah akan menjadi berkah bagi masyarakat. Apalagi, Pemprov menjalin kerjasama dengan pelaku industri daur ulang plastik. Artinya, sampah anorganik akan menjadi uang. Begitu juga sampah organik, akan diolah menjadi pupuk kompos. ‘’Kita provinsi memfasilitasi, mengkonekkan supaya NTB Bersih bisa terimplementasi. Saya sudah keliling ke semua bupati/ walikota. Mereka menyambut positif ini,’’ terangnya.

Pengelolaan sampah kini menjadi salah satu indikator kinerja Pemda, baik provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah pusat akan memberikan Dana Insentif Daerah (DID) bagi daerah yang berhasil dalam pengelolaan sampah. ‘’Kemarin saat Rakernas Indonesia Bersih, pengelolaan sampah itu masuk kategori kinerja provinsi, kabupaten/kota,’’ katanya. Sesuai dengan road map “NTB Zero Waste Province 2023”, Pemprov sudah mulai melaunching program tersebut pada pertengahan Desember 2018. Setiap tahunnya mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2023 terus dilakukan upaya dalam pengelolaan sampah (penanganan dan pengurangan sampah). Serta dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga nanti pada tahun 2023 NTB menjadi provinsi yang bebas sampah. Adapun kegiatan yang merupakan program zero waste tahun 2019, seperti penyusunan regulasi berupa Perda pengelolaan sampah, Jakstrada Persampahan Provinsi NTB, Pergub Pengelolaan Limbah B3. (nas)

Kemendagri Minta Rakernas Adeksi Hasilkan Rekomendasi Dari Hal. 1 Sumarsonomengatakan,cukup merasakan apa yang dialami Pemda saat ini. Apalagi NTB yang baru pulih dari bencana gempa bumi. Untuk mendukung NTB Bangkit, kataSumarsono,Kemendagrimengarahkan kegiatan pertemuan dan rapat-rapat ke NTB. ‘’Kalaubisasemuaeventnasional ada di Lombok. Itu harapan saya. Supaya cepat pulih. Bukan hanya MotoGP, kalau perlu semua agenda nasional dan internasional ada di Lombok,’’ katanya.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengungkapkan, NTB sudah bangkit pascagempa beberapa waktu lalu. Destinasi-destinasi wisata NTB dan akomodasi pariwisata sudah kembali normal. Namun, akibat kenaikan harga tiket dan bagasi berbayar menyebabkan tingkat okupansi hotel anjlok. Apalagi saat ini sedang masa low season. Dampak kenaikan harga tiket dan bagasi berbayar, katanya, maskapai mengurangi frekuensi penerbangan ke Lombok. Ia men-

contohkan seperti Garuda Indonesia, dulu frekuensinya 6 kali sehari Jakarta - Lombok. Tetapi sekarang berkurang jadi 3 kali sehari. Kadang-kadang hanya 2 kali sehari. ‘’Kita lagi berjuang. Ini lagi low season, terjadi di seluruh Indonesia. Saya ke Padang juga begitu ngeluhnya. Tadi juga ketemu Gubernur Lampung juga mengeluh begitu,’’ ungkapnya. Diharapkan harga tiket pesawat kembali turun. Sehingga akan mendongkrak kunjungan wisatawan ke NTB. (nas)

Target Tuntas 2020, Pemprov Kawal Pembangunan Sirkuit Mandalika Dari Hal. 1 Sehingga keberadaan sirkuit Mandalika memberikan kemanfaatan bagi masyarakat lokal. Dengan dipilihnya Lombok menjadi tuan rumah, maka tentu akan berdampak kepada kunjungan wisatawan. Dengan demikian Lombok akan menjadi semakin terkenal di dunia dengan diselenggarakannya ajang balapan tersebut di sirkuit Mandalika. Karena bukan hanya pecinta atau penonton MotoGP dari berbagai daerah yang akan datang menyaksikan secara langsung. Tetapi wisatawan

mancanegara juga pasti akan datang ke Lombok. Keberadaan sirkuit Mandalika pasti memerlukan infrastruktur pendukung. Misalnya, akses jalan dari Lombok International Airport (LIA-Kuta). Menurut Ridwan, Pemerintah sudah merencanakan pembangunan by pass LIA-Kuta. Pemprov NTB telah meminta agar Pemerintah Pusat mempercepat pembangunan by pass Lombok International Airport (LIA) - Kuta. Gubernur menyurati Menteri PUPR dan pihak bank dunia agar biaya pembebasan lahan ditanggung oleh pemerintah pusat. ‘’Jalan itu penting ketika

ingin mengembangkan Mandalika. Kami sedang menyiapkan surat Pak Gubernur kepada Menteri PUPR dan pihak Bank Dunia. Agar pembebasan lahan bisa dibiayai bersama-sama dengan bank dunia,’’ kata Ridwan. Proyek jalan by pass LIA – Kuta akan dibangun sepanjang 20 Km. Untuk biaya konstruksi, pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 1,7 triliun. Sedangkan untuk pembebasan lahan diperkirakan butuh anggaran sebesar Rp200 miliar. Namun, untuk pembebasan lahan ini, dibebankan ke Pemda kabupaten. (nas)

(Suara NTB/ars)

DISKUSI - Diskusi isu konservasi di TWA Kerandangan, Selasa (26/2) mendorong peran media dalam mengawal isu pelestarian lingkungan. Salah satu narasumber dalam diskusi itu, Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino (paling kanan).

Media Didorong Berpartisipasi dalam Pelestarian Lingkungan Giri Menang (Suara NTB) Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) NTB mendorong media berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan. Komitmen itu dengan memberi ruang publikasi pada isu-isu konservasi. Hal itu mengemuka dalam diskusi yang berlangsung di ruang terbuka Taman Wisata Alam (TWA) Kerandangan Desa Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (26/2). Hadir sebagai narasumber Kepala BKSDA NTB, Ari Subiantoro, Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino. Kepala Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Mataram, Aep Karman Djajasasmita, perwakilan Balai TNGR Budi Soesmardi dan perwakilan Pertamina Dian Hermansyah. BKSDA NTB katanya, punya tugas berat untuk menjaga 11 TWA, empat cagar alam, satu taman buru, satu suaka alam. Luasnya setiap kawasan antara 300 hektar sampai 1200 hektar. ‘’Jumlah kita 68 orang, tidak mungkin maksimal bisa menjaga semua kawasan. Makanya, kita mendorong penguatan media sebagai dukungan untuk kawasan konservasi,” harapKepala BKSDA NTB, Ari Subiantoro. Media diminta terlibat untuk menyampaikan kepada publik pentingnya menjaga kelestarian

alam. “Makanya kami sangat dukung sekali bentuk kerjasama dengan media. Bisa salah satunya dengan coffee morning,”ujarnya. Menyambut harapan itu, Agus Talino menjelaskan, ruang pemberitaan konservasi sudah menjadibagiandarirubrik diSuaraNTB. Isu lingkungan tidak saja tentang mendorong gaya hidup, tapi mengungkap konspirasi perusakan lingkungan dengan modus penjualan terumbu karang secara ilegal. Soal peran dalam pemberitaan menurutnya, sudah diamanatkan konstitusi sesuai UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers bahwa media punya fungsi pendidikan dan kontrol sosial termasuk dalam isulingkungan.Baginya,menangani pelestarian alam tidak cukup kerjaparsial,tapipenangananyang kolaboratif. “Maka dari itu, tidak bisa kerja orang per orang, atau diserahkan ke satu lembaga saja. Harus kerja bersama, karena ini berkaitan dengan masa depan panjang alam,” jelasnya. Sementara Kepala LPP RRI Aep Karman Djajasasmita juga mengungkapkan hal sama. Pihaknya menyiapkan sejumlah program, sebagaimana kegiatan interaktif yang berlangsung di TWA tersebut. Selain reportase lapangan, beberapa program mendorong pariwisata untuk segmen wisata alam diberikan ruang di radio yang dipimpinnya. (ars)

Penambangan Liar Gunung Prabu Ancam Kawasan Konservasi Dari Hal. 1 “Tidak ada satu pun yang masuk, sudah kita cek lapangan. Kalaui coba masuk, langsung kita keluarkan, kita usir dari kawasan,” ujarnya. Menurut Ari Subiantoro, langkah tegas selama ini ditempuh untuk menjaga kawasan konservasi tetap steril dari kegiatan penambangan liar atau aktivitas terlarang lainnya. Tidak saja lang-

kah tegas, namun upaya persuasif ditempuh dengan pendekatan kepada masyarakat. Pihaknya membentuk forum masyarakat yang bisa berkolaborasi menjaga kawasan agar tetap lestari dengan flora dan fauna di dalamnya. ‘’Masyarakat di sana kita jadikan sebagai subjek. Mereka harus ikut menjaga. Kita sudah minta bantuan kepada masyarakat untuk sama sama menjaga,’’ tutupnya. (ars)

Kemendagri Ingatkan Pemda Tak Asal Rekrut P3K Dari Hal. 1 Pemprov maupun Pemda kabupaten/kota yang kapasitas fiskalnya rendah diminta memberdayakan tenaga honorer yang ada. Setelah ada sumber pembiayaan, baru Pemda merekrut P3K. ‘’Kalau ndak bisa (tak punya anggaran untuk gaji P3K), jangan dipaksakan. Kalau anggarannya semua dari kapasitas APBD masing-masing kecuali ada kebijakan baru, pusat membantu. Ini kan belum ada kebijakan pusat,’’ tandasnya. Ribuan eks honorer K2 mengadu nasib menjadi P3K di NTB. Untuk Pemprov NTB, eks honorer K2 yang dapat ikut tes tulis seleksi P3K sebanyak 379 orang, terdiri dari guru dan penyuluh pertanian. Dari 379 peserta yang berhak ikut tes tulis, sebanyak empat orang yang tidak hadir. Atau sebanyak 374 orang yang hadir mengikuti tes tulis. Sebanyak 3.984 pendaftar yang merupakan eks honorer K2 di NTB dinyatakan lulus seleksi administrasi P3K di NTB.

Pendaftar yang lulus seleksi administrasi ini selanjutnya berhak ikut tes tulis yang dilaksanakan 23 -24 Februari lalu. Dengan rincian, Pemprov sebanyak 379 orang, Kota Mataram 62 orang, Lombok Barat 208 orang, Lombok Tengah 752 orang, Lombok Timur 508 orang dan Lombok Utara 56 orang. Selanjutnya, Sumbawa Barat 164 orang, Sumbawa 620 orang, Dompu 35 orang, Bima 1.183 orang dan Kota Bima 17 orang. Untuk Pemprov NTB tes dilaksanakan di SMKN 3 Mataram, SMKN 1 Sumbawa Besar dan SMKN 1 Kota Bima. Lombok Barat dilaksanakan di SMKN 2 Kuripan. Lombok Tengah berada di SMKN 1 Praya. Lombok Timur di SMKN 2 Selong, Bima di SMKN 1 Kota Bima, SMKN 2 Kota Bima dan SMKN 3 Kota Bima. Kemudian Sumbawa di SMKN 1 Sumbawa Besar, Dompu di SMKN 1 Dompu, Sumbawa Barat di SMKN 1 Taliwang, Lombok Utara di SMAN 1 Tanjung, Kota Mataram di SMAN 2 Mataram dan Kota Bima di SMAN 1

Kota Bima. Seperti halnya seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), seleksi bagi P3K juga harus lolos ambang batas (passing grade) kelulusan. Hal itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 4/ 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian. Nilai ambang batas untuk kompetensi teknis, manajerial, serta sosial kultural paling rendah 65 (akumulatif), dan nilai kompetensi teknis paling rendah 42. Jika peserta memenuhi nilai ambang batas tersebut, maka juga harus melampaui nilai ambang batas wawancara berbasis komputer paling rendah 15. Setiap peserta seleksi PPPK harus melalui tiga tahapan yakni seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan seleksi wawancara. Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokra-

si (Kemen PANRB), jumlah eks honorer K2 Pemprov dan 10 kabupaten/kota yang dapat ikut seleksi P3K tahap I di NTB sebanyak 7.162 orang. Mereka terdiri dari guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian dan penyuluh pertanian Kementerian Pertanian (Kementan). Untuk Pemprov NTB, jumlah eks honorer K2 yang dapat ikut seleksi P3K sebanyak 458 orang. Terdiri dari guru 457 orang dan penyuluh pertanian Kementan 1 orang. Kemudian Kota Mataram sebanyak 88 orang, terdiri dari guru 72 orang, tenaga kesehatan 6 orang dan penyuluh pertanian Kementan 10 orang. Lombok Barat sebanyak 289 orang, terdiri dari guru 234 orang dan penyuluh pertanian Kementan 55 orang. Lombok Tengah sebanyak 1.250 orang, terdiri dari guru 1.180 orang, tenaga kesehatan 1 orang dan penyuluh pertanian Kementan 69 orang. Lombok Timur sebanyak 721 orang, terdiri dari guru 618 orang, tenaga kesehatan 10 orang dan penyuluh pertanian Kementan 93 orang. Lombok Utara se-

banyak 78 orang, terdiri dari guru 56 orang dan penyuluh pertanian Kementan 22 orang. Sumbawa Barat sebanyak 209 orang, terdiri dari guru 192 orang dan penyuluh pertanian Kementan 17 orang. Sumbawa sebanyak 1.003 orang, terdiri dari guru 946 orang, tenaga kesehatan 9 orang dan penyuluh pertanian Kementan 48 orang. Dompu sebanyak 511 orang, terdiri dari guru 470 orang dan penyuluh pertanian Kementan 41 orang. Bima sebanyak 1.885 orang, terdiri dari guru 1.783 orang, tenaga kesehatan 22 orang, penyuluh pertanian 13 orang dan penyuluh pertanian Kementan 67 orang. Terakhir, Kota Bima sebanyak 670 orang, terdiri dari guru 649 orang, tenaga kesehatan 4 orang dan penyuluh pertanian Kementan 17 orang. Sehingga, jika ditotal, jumlah eks honorer K2 yang dapat ikut seleksi P3K untuk guru sebanyak 6.657 orang, tenaga kesehatan 52 orang, penyuluh pertanian 13 orang dan penyuluh pertanian Kementan sebanyak 440 orang. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 27 Februari 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

KPU Lobar Upayakan Partisipasi Pemilih Lampaui Target Nasional Giri Menang (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lombok Barat (Lobar) menargetkan partisipasi pemilih pada pemilu yang digelar tanggal 17 April mendatang bisa melampaui target nasional. Mengacu target nasional, partisipasi pemilih sebesar 77 persen. Demi mencapai itu pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh stekholder, termasuk peserta pemilu, baik dari unsur partai politik maupun indipenden. “Secara nasional target partisipasi pemilih itu sekitar 77 persen. Kami berharap untuk di Lobar bisa melebihi persentase tersebut” Kata Ketua KPU Lobar yang baru, Bambang Karyono, Selasa (26/2). Untuk mencapai target itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, termasuk peserta pemilu, baik

dari unsur partai politik maupun independen. Terlebih lagi tingginya partisipasi ini akan mempengaruhi hasil yang diterima peserta pemilu itu sendiri. Menurutnya, semua pihak pasti punya kepentingan terhadap partisipasi itu. Lebih lanjut kata dia, persiapan pemilu sendiri telah memasuki tahapan pendistribusian logistik suara suara dari pusat ke daerah. Logistik berupa surat suara pemilihan umum (Pemilu) 2019, akan tiba di Lobar pada Ka-

mis (28/2) besok. Lantaran pengiriman logistik itu harus mengunakan kontainer dan melalui jalur laut dari Surabaya menuju Lombok. Pengiriman logistik ini mengunakan kontainer berdasarkan permakluman dari pihak perusahaan percetakan. Lantaran kondisi cuaca hujan di daerah, yang dikhawatirkan akan mempengaruhi pengiriman.”Informasi terakhir dari pihak perusahaan di Surabaya itu hari ini (kemarin, red) baru berangkat kontainernya.

Prediksi Kamis paling lambat sudah ada di gudang,” ujar Bambang. Menurutnya surat suara yang dikirim itu baru dua jenis saja. Yaitu surat suara untuk Pilpres dan Pemilihan Legislatif tingkat DPR RI. Jumlahnya dua kali Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditampah 2 persen cadangan. Di mana dari data terakhir DPTHP 2 Ke 2 jumlah pemilih di Lobar mencapai 479.882. Sedangkan untuk sisa jenis surat suara lainnya pengirimannya akan menyusul. Sesuai dengan jadwal, seluruh logistic Pemilu tersebut akan rampung di Maret mendatang. Sebab persiapan pendistribusian ke seluruh TPS sudah dilakukan awal minggu perta-

ma April. Meski demikian pihaknya tetap berhati-hati dalam proses pelipatan dan pengepakan surat suara. Jangan sampai ada surat suara yang tertukar. “Itu yang paling kami antisipasi. Jangan sampai dapil (daerah pemilihan) A masuk di dapil B,” sambungnya. Diakuinya pihaknya bersama tim sudah siap melakukan antisipasi tersebut. Di samping tetap mengawal proses persiapan yang lain, baik untuk perbaikan DPHTP masa kampanye, maupun sosialisasi kepada kepada sebelas kategori pemilih. “Ke depan kami juga sudah sepakat melakukan evaluasi di masing-masing tahapan yang sudah selesai maupun yang sedang berlangsung,” imbuhnya. (her)

Kerajinan Bambu Loyok, Bertahan di Tengah Kelesuan Kepulan debu terlihat bertebangan dari salah satu artshop di Desa Loyok, Kecamatan Sikur Lombok Timur (Lotim). Sebuah desa yang terdapat di bagian wilayah utara Lotim, namun menyimpan segudang potensi. Salah satu potensi yang terkenal hingga mancanegara, yakni kerajinan bambu Loyok. Sebuah kerajinan yang dibuat oleh masyarakat setempat sebagai sumber mata pencahariannya. KERAJINAN bambu Desa Loyok ini pernah jaya pada masanya. Di mana, produkproduk yang lahir dari tangan terampil penduduk setempat tembus ke pasar internasional. Maka tak heran, waktu itu hampir masyarakat di desa ini menggantung hidupnya pada bambu yang dikemas dalam bentuk kerajinan dengan beraneka jenis dan model. Salah satu perajin, Ariaton, mengaku hampir 20 tahun menggeluti kerajinan bambu. Selain rasa kecintaan dan meneruskan peninggalan orang tuanya. Bertahannya menekuni kerajinan bambu Loyok ini juga, karena keinginan untuk menjaga dan melestarikan kekayaan khas desa kelahirannya. Diakuinya bahwa tingkat kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara saat ini sedang sepi. Kondisi itu terjadi sejak terjadinya bom Bali ditambah dengan pascagem-

pa. Padahal untuk tingkat kunjungan tinggi biasanya terjadi pada bulan Juli sampai November. Adapun jenis dari kerajinan yang ditawarkan Ariaton lebih dari 100 jenis. “Tahun kemarin sepi, benar-benar sepi pasca gempa itu,” jelasnya. Ariaton mengaku bekerjasama dengan sejumlah penginapan yang ada di Tetebatu. Namun kondisi saat inipun, penginapan-penginapan itu ikut sepi, sehingga berdampak pula terhadap kunjungan wisatawan untuk melihat, belajar, dan membeli kerajinan tangan Bambu Desa Loyok. Untuk nilai bambu Loyok ini berada pada kisaran harga terendah dari Rp5 ribu hingga tertinggi Rp300 ribu per buah tergantung dari jenis, ukuran, dan kualitasnya. Misalnya untuk tas dari bambu berkisar antara Rp100 ribu sampaiRp300 ribu, gandek Rp30 ribu sampai Rp100 ribu.

(Suara NTB/yon)

BERSIHKAN - Ariaton, perajin bambu Dusun Timba Dua Desa Loyok Kecamatan Sikur saat membersihkan barang-barang yang penuh dengan debu, karena sepinya pembelinya. Besek dari harga Rp5 ribu sampai Rp100 ribu. “Harga-

nya bervariasi tergantung jenis dan ukurannya. Tergan-

Golden Palace Hotel Lombok Kembali Jadi Rumah Kedua Tamu Negara Mataram (Suara NTB) General Manager Golden Palace Hotel Lombok Ernanda Agung D menyambut kedatangan Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Rasmus Abildgaard Kristensen, Selasa (26/2). Kedatangan tamu negara ke Golden Palace Hotel membuat jajaran manajemen dan karyawan bangga. “Kami sangat bangga. Ya Golden Palace Hotel Lombok lagi-lagi dijadikan pilihan untuk para tamu negara untuk menginap,” ungkapnya dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Selasa (26/2). Menurutnya, tamu yang menginap ini ada yang 1 malam ada yang 2 malam. Meski demikian, untuk tamu-tamu kenegaraan tidak ada perlakuan spesial, karena pihaknya menganggap semua tamu yang datang ke Golden Palace Hotel Lombok semuanya istimewa. ‘’Cuma karena mereka adalah tamu VIP, jadi treatmentnya pasti beda dengan tamu-tamu biasa,” ujarnya Mengenai menu makanan yang akan disajikan untuk tamu-tamu dari kedutaan Denmark ini, Ernanda menuturkan tidak ada permintaan khusus. Namun, pihak hotel sudah menyiapkan sejumlah menu, seperti Asian Food khususnya menu-menu makanan Indonesia dan Western Food. Itu artinya, tamu yang menginap tinggal memilih sesuai keinginan dan selera mereka. ‘’Tapi memang untuk tamutamu kedutaan besar seperti ini yang notabene bukan orang asli Indonesia, mereka memang tidak minta ada perlakuan atau menu khusus,” tuturnya Diakuinya, banyak pertanyaan kenapa tamu-tamu kenegaraan banyak yang menjadikan Golden Palace hotel sebagai pilihan untuk para tamu kenegaraan menghabiskan malamnya. Untuk itu, Ernanda memastikan kedatangan mereka ke hotel tentu saja mereka mendapat kualitas pelayanan terbaik, serta keamanan gedung plus lingkungan TNI itu mungkin menjadi dasar dan daya tarik para tamu negara untuk datang ke Golden Palace Hotel Lombok. Untuk itu, Ernanda berharap dengan semakin banyak kedatangan tamu-tamu kenegaraan masyarakat luas mengetahui bahwa Lombok ini sudah bangkit dan aman . ‘’Jadi harapan ini tidak khusus untuk Golden Palace Hotel Lombok saja, ya terakhir harapan kami Golden Palace selalu menjadi pilihan baik tamu-tamu kenegaraan, tamu domestik maupun tamu mancanegara,” harapnya. (r)

SAMBUT - GM Golden Palace Hotel Lombok Ernanda Agung D menyambut kedatangan Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Rasmus Abildgaard Kristensen. (Suara NTB/ist)

tung motifnya halus dan kasarnya,” jelasnya. (yon)

(Suara NTB/ist)

BARU - Komisioner KPU Lobar yang baru usai dilantik beberapa waktu lalu.

2020, Seluruh SMP di Mataram Ditarget Ikut UNBK Mataram (Suara NTB) – Pada Ujian Nasional (UN) tahun 2019 ini sebagian besar SMP Negeri di Kota Mataram belum bisa mengikuti UN Berbasis Komputer (UNBK). Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram menargetkan pada tahun 2020 mendatang, seluruh SMP di Kota Mataram akan melaksanakan UNBK. “Saya yakin, saya janji tahun depan (tahun 2020) 100 persen sekolah (SMP) di Kota Mataram akan melaksanakan UNBK. Kita siapkan infrastruktur UNBK dari sekarang,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd. Menurutnya, infrastruktur pendukung UNBK seperti komputer atau laptop tidak harus dibeli sekolah. SMP di Kota Mataram bisa meminjam ke SMA dan SMK. Fatwir menegaskan, tidak ada lagi kepala sekolah melibatkan orang tua dalam pengadaan sarana UNBK. Terkait persiapan sarana lainnya, seperti server dan sarana penunjang lainnya, sekolah diminta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. “Silakan kepala sekolah berkolaborasi dengan manajemen di Dinas Pendidikan. Tahun depan insya Allah 100 persen sekolah laksanakan UNBK,” tegasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Dari total 24 SMP negeri, hanya sembilan SMP negeri yang akan melaksanakan UNBK. Selain itu, 13 SMP swasta juga akan melaksanakan UNBK. Sedangkan untuk MTs, sebanyak tiga MTs negeri mengikuti UNBK dan 21 MTs swasta akan mengikuti UNBK. Sementara itu, 15 SMP negeri di Kota Mataram akan tetap melaksanakan UN Kertas Pensil (UNKP). Dan, sebanyak 6 SMP swasta di Kota Mataram juga akan melaksanakan UNKP. Pelaksanaan UN SMP/MTs dijadwalkan pada 22 sampai dengan 25 April 2019 dengan mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Sementara UN susulan bagi SMP/ MTs akan dilaksanakan pada 29 dan 30 April 2019. Penyerahan hasil UN ke Provinsi pada 25 Mei 2019. Dan pengumuman hasil UN SMP/MTs pada 27-28 Mei 2019. (ron)