Edisi Kamis 26 Desember 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 26 DESEMBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 240 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Berubah, Desain Final Sirkuit MotoGP Mandalika Praya (Suara NTB) Proses homologasi (penyesuaian desain dengan kondisi lapangan) atas desain awal sirkuit MotoGP Mandalika oleh FIM sudah selesai dilakukan.

Beberapa perubahan terjadi terhadap desain awal sirkuit tersebut. Kendati tidak terlalu signifikan, salah satunya soal jumlah tikungan yang berkurang dari semula 18 tikungan menjadi 17 tikungan.

Kemudian dari panjang lintasan, semula direncanakan 4,3 km menjadi 4,1 km.

Pihak ITDC pun secara resmi sudah merilis desain final sirkuit MotoGP Mandalika tersebut untuk keperluan promosi. ‘’Desain sirkuit MotoGP Mandalika sudah final.

Setelah melalui proses homologasi oleh FIM,’’ ungkap VP Corporate Secretary ITDC, Miranti Nasti Rendranti, kepada Suara NTB, Selasa (24/12).

Dengan telah tuntasnya desain sirkuit tersebut, maka pihaknya kini bisa fokus

pada proses pembangunan sirkuit jalan raya pertama untuk event MotoGP tersebut. Karena memang pihaknya tidak punya waktu untuk bersantai. Mengingat, gelaran MotoGP Mandalika sendiri sudah semakin dekat.

Bersambung ke hal 15

(Sumber Foto : Instagram/itdc_id)

TIKUNGAN - Penampakan tikungan sirkuit MotoGP Mandalika yang tengah dibangun di Kawasan Mandalika, Lombok.

Bappeda Evaluasi Capaian Program Unggulan Mataram (Suara NTB) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB sedang melakukan evaluasi terhadap progres capaian program-program unggulan NTB Gemilang. Dari enam misi NTB Gemilang, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/humas polda NTB)

TO K O H

KHIDMAT - Kapolda NTB, Nana Sudjana didampingi Danrem 162/WB Ahmad Rizal Ramdhani dan Sekda NTB, HL.Gita Ariadi bersama jemaat gereja saat memantau ibadat Natal, Rabu (25/12). Secara umum pelaksanaan Natal 2019 di NTB berlangsung khidmat.

Diperpanjang Tiga Bulan SALAH satu bahan evaluasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bahwa perbaikan rumah rusak akibat gempa tak tuntas hingga 31 Desember 2019. Solusinya, fase ini diperpanjang tiga bulan hingga 31 Maret 2020.

Penjelasan itu disampaikan Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani, Selasa (24/12) setelah mendengar pengarahan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo saat ke Lombok Senin (23/12) lalu.

Danrem memastikan ada perpanjangan, setelah mencermati pengajuan dari Gubernur NTB kepada Kepala BNPB. ‘’Dari SK permintaan gubernur kepada BNPB, perpanjangan sampai 31 Maret 2020,’’ kata Danrem.

Bersambung Ahmad Rizal Ramdhani ke hal 15 (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Dikerjakan Juni 2020 PEMPROV NTB menyiapkan anggaran sebesar Rp125 miliar pada 2020 untuk proyek percepatan pembangunan jalan. Secara keseluruhan selama tiga tahun, 2020 - 2023, Pemprov menyiapkan anggaran sebesar Rp750 miliar untuk perbaikan jalan dan jembatan yang rusak di NTB, khususnya di Pulau Sumbawa.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. H. Azhar, MM mengatakan, Desember ini sudah mulai dilakukan lelang untuk desain atau perencanaannya.

Lelang perencanaan ini diperkirakan tuntas Februari 2020 mendatang.

Setelah lelang perencanaan selesai, selanjutnya dilakukan lelang untuk pekerjaan fisik pada Maret - April 2020.

Proses lelang butuh waktu dua bulan, H. Azhar Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)

Khidmat, Perayaan Natal di Mataram Mataram (Suara NTB) – Umat nasrani di NTB melaksanakan ibadah Natal tahun 2019 dengan khidmat.

Pengamanan berjalan dengan lancar mulai dari Misa Natal pada Selasa (24/12) sampai ibadah kebaktian pada Rabu (25/12). Umat beragama di NTB menunjukkan toleransinya. ‘’Kami rayakan malam terang benderang dengan tidak merasa cemas dan takut.

Kami merasa terharu,’’ ucap Pastor Paroki Gereja Katolik Santa Maria Immaculata Mataram RD Laurensius Maryono, kepada Suara NTB. Hal itu diungkapkannya saat menerima kunjungan Kapolda NTB, Irjen Pol Nana Sudjana yang didampingi Sekda NTB, drs. HL Gita Ariadi, M.Si, Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani, serta anggota Forkopimda NTB, Selasa petang.

Laurensius berpesan pada umatnya untuk hidup bersahabat dengan semua orang dari berbagai elemen. Walaupun ada terjadi intoleransi dan pengkotak-kotakkan masyarakat. ‘’Umat harus mampu hidup dengan semua orang, semakin bersatu, rukun sebagai saudara,’’ ujarnya.

Ketua Bidang Aksi Kemasyarakatan Pastoral Paroki Santo Antonius Padua Ampenan, Anastasia Sunarmi juga merasakan rasa aman yang sama. Pelaksanaan ibadah Natal yang diikuti sekitar 1.500 umat di gereja tersebut berlangsung khidmat. ‘’Kami berterima kasih karena sudah memberikan keamanan dan kenyamanan bagi kami untuk melaksanakan ibadah,’’ ucapnya.

Sementara, Kapolda menyatakan pelaksanaan ibadah Natal di NTB berjalan dengan aman. Melalui Operasi Lilin Gatarin, pihaknya mengerahkan pengamanan yang maksimal.

Nana memimpin langsung pengamanan dari malam Misal Natal Selasa (24/12) di Gereja Katolik Santa Maria Immaculata dan Gereja Katolik Santo Antonius Padua Ampenan. Kemudian dilanjutkan pengamanan kebaktian gereja Rabu (25/12) pagi.

Kapolda bersama Forkopimda memimpin pengamanan sambil bersepeda. ‘’Kami dari aparat keamanan dan Forkopimda menjamin keamanan dan kenyamanan umat Kristiani yang merayakan Natal.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/humas polda NTB)

NAIK SEPEDA - Kapolda NTB, Nana Sudjana didampingi Danrem 162/WB Ahmad Rizal Ramdhani, naik sepeda memantau gereja-geraja di Mataram, Selasa (24/12) sehari sebelum Hari Raya Natal.

Pusat Setujui KPBU SPAM Regional Pulau Lombok Senilai Rp5 Triliun Mataram (Suara NTB) Pemerintah Pusat menyetujui proyek Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) Regional Pulau Lombok dengan nilai investasi mencapai Rp4 - 5 triliun. Proyek yang dihajatkan menjadi solusi mengatasi kekeringan yang berakibat krisis air bersih yang setiap tahun melanda NTB ini pembiayaannya melalui skema Kerja Sama Pemerin-

tah dan Badan Usaha (KPBU).

Berkaitan dengan hal ini, Pejabat Pemprov NTB sudah selesai magang di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sekarang, Bappenas akan mengecek Detailed Engineering Design (DED) proyek SPAM Regional Pulau Lombok tersebut.

Bersambung ke hal 15

Catatan Politik 2019

Rekonsiliasi Pasca-Pilpres dan Konsolidasi Politik Zul-Rohmi Pemilu Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) dan Pemilu anggota legislatif (Pileg) untuk pertama kalinya digelar serentak di 2019.Tak heran jika Pemilu 2019 dinamika politik yang penuh gejolak, dari pusat sampai daerah.

Tahun 2019 juga merupakan tahun konsolidasi kekuatan politik pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

TAHUN 2019 memang merupakan fase awal konsolidasi kekuatan politik pasangan Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (ZulRohmi). Konsolidasi politik yang cukup nyata terlihat adalah adanya upaya pasangan Zul-Rohmi untuk memperluas dukungan bagi program-program unggulan yang menjadi

ikon kepemimpinan mereka.

Beberapa program seperti Zero Waste, Beasiswa NTB, Revitalisasi Posyandu, Industrialisasi, dan program-program lainnya mulai disosialisasikan lewat berbagai lini. Sepanjang 2019, agenda politik pasangan Zul-Rohmi tampaknya diarahkan pada upaya mendorong agar program-program ini diter-

ima masyarakat dan didukung oleh pemangku kepentingan.

Khususnya, para pimpinan daerah di kabupaten/kota.

Upaya ini pun menjadi tema sentral saat diskusi memperingati satu tahun kepemimpinan Zul-Rohmi yang digelar Harian Suara NTB, Kamis, 19 September 2019 lalu.

Dalam diskusi yang dihadiri pasangan Zul-Rohmi, Penjabat Sekda NTB, Kapolda NTB, Danrem 168/WB dan berbagai tokoh lintas agama tersebut, terdapat benang merah agenda utama pasangan Zul-Rohmi di tahun pertamanya. Pertama, pemulihan pascagempa. Kedua, membangun soliditas di ber-

bagai lini. Dan pekerjaan ketiga adalah, menyuguhkan ide-ide dan terobosan besar ke tengah-tengah publik.

Membangun soliditas di berbagai lini memang mensyaratkan adanya konsolidasi kekuatan politik. Hal ini dilakukan dengan memastikan seluruh kekuatan politik ikut dirangkul dalam agenda besar pasangan Zul-Rohmi.

Tak heran jika dalam barisan pasangan Zul-Rohmi kali ini, tampak beraneka warna kekuatan politik yang ikut diajak serta. ‘’Yang pertama kami lakukan di NTB ini adalah memastikan bahwa NTB dengan pemimpin baru itu kondusif dan nyaman. Tidak ada dendam

politik,” ujar Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.

Menurutnya, kemenangan keduanya dalam Pilkada tidak boleh diikuti balas dendam politik kepada aparatur birokrasi yang diindikasikan terafiliasi kepada salah satu kompetitor di Pilkada. ‘’Kalaupun kami menang, siapapun yang mendukung dan tidak mendukung, tidak ada kepala dinas yang dinonjobkan dan diganti. (Karena) kegaduhan ini tidak baik. Kita menghadirkan pesan yang sangat tegas bahwa NTB milik kita semua. NTB bukan milik satu golongan, kelompok,’’ tegas gubernur.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 26 Desember 2019

Halaman 2

PERAYAAN tahun baru 2020 tinggal menghitung hari. Setiap kelurahan menyambut perayaan tahun baru masehi dengan cara yang berbeda-beda. Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan akan merayakan tahun baru dengan mengagendakan pengajian bersama warga di kelurahan Banjar.

Lurah Banjar, Sapardi mengatakan, pada perayaan tahun baru nanti, warga di kelurahan diimbau untuk mengikuti pengajian di masjid. Pengajian ini diadakan oleh ibu-ibu majelis ta’lim Assyifa untuk menyambut pergantian tahun.

“Selain kita adakan pengajian yang dimotori oleh majelis ta’lim Assyifa, biasanya kelurahan Banjar juga akan berkeliling sehabis pengajian untuk memantau keadaan di lingkungan bersama Linmas, Babin, dan lainnya. Itu bertujuan untuk memastikan kegiatan masyarakat pada perayaan tahun baru nanti tidak ada aktivitas hura-hura,” jelasnya kepada Suara NTB, Rabu (25/12).

Biasanya kata Sapardi, pihak kelurahan juga menginstruksikan kepada semua pemuda di kelurahan Banjar untuk bergabung. Karena, sebagian besar yang tergabung dalam majelis ta’lim Assyifa adalah golongan tua. “Jadi kita imbau adik-adik remaja juga untuk ikut melaksanakan pengajian,” paparnya.

“Insha Allah kalau tidak bisa menghadiri pengajian, sejak awal juga kita imbau untuk diam di rumah. Kita juga akan sterilkan kegiatan yang bisa merujuk pada agenda hura-hura. Kita akan pastikan di pantai Mujang bersama Babinmaspol, Babinsa, Linmas, akan keliling di sana,” jelasnya. Sapardi pun berharap, agar program tahun 2020 mendatang lebih baik dari tahun 2019. Untuk itu kelurahan Banjar akan saling menjaga sinergitas bersama.

Ada pun rencana untuk tahun 2020 ini jelas Sapardi kelurahan Banjar berharap bisa mengeksekusi pembangunan ekowisata di Pantai Mujang. “Kita sudah rencanakan akan merekonstruksi kondisi pantai Mujang. Nanti di sana akan kita desain sedemikian rupa agar bisa menjadi tempat wisata baru di Kota Mataram.

Mudahmudahan bisa terlaksana,” tutupnya. (viq)

Sidak Proyek Fisik KOMISI III DPRD Kota Mataram, melakukan sidak ke sejumlah proyek fisik di Kota Mataram. Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, ST., kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (25/12) membenarkan pihaknya telah melakukan sidak antara lain ke Pasar Cakranegara, UGD RSUD Kota Mataram dan monumen Mataram Metro. ‘’Dari ketiga itu, yang masih belum terselesaikan yaitu Pasar Cakranegara dan Monumen Mataram Metro. Kalau yang di RSUD Kota Mataram, setelah kita turun dan ketemu dengan pengawasnya, memang mereka akui agak telat tetapi akan selesai sebelum akhir Desember,’’ terang politisi PKS ini. Sedangkan untuk Proyek Pasar Cakranegara, rekanan mengaku baru mulai mengerjakan proyek itu pada Agustus lalu. ‘’Dan ini kan memang sering berulang,’’ sesalnya. Sehingga ini bisa menjadi pemicu keterlambatan penyelesaian proyek. Koordinator Proyek Pasar Cakranegara mengaku kesulitan material. Mereka mengatakan bahwa material yang digunakan untuk Pasar Cakranegara, sulit dicari.

Hal ini menjadi pertanyaan komisi III. Karena, ketika rekanan menerima proyek Pasar Cakranegara, mereka sudah mengetahui spesifikasinya. ‘’Ini harus mereka pikirkan sampai mereka mau mengambil tender itu. Jadi kami tidak bisa membenarkan apa yang mereka sampaikan kepada kami,’’ demikian Irawan.

Informasi yang diterima Komisi III, rekanan Pasar Cakranegara sudah dikenakan denda sebesar Rp600 ribu per hari.

Karena, berdasarkan kontrak, seharusnya proyek Pasar Cakranegara rampung pada 16 Desember lalu.

Sementara itu, molornya pengerjaan proyek Mataram Metro tahap III, dikeluhkan rekanan, karena ‘’mewarisi’’ hasil pekerjaan yang keliru dari rekanan yang mengerjakan proyek itu tahap I dan II. ‘’Mereka mendapati strukturnya itu tidak sesuai dengan ketentuan. Ini yang kita pertanyakan, kenapa kemarin waktu serahterima proyek, bisa lolos,’’ kata anggota Dewan dari dapil Sandubaya ini.

Struktur utama monumen Mataram Metro menurut pengakuan rekanan, melenceng 20 cm.

Sehingga, waktu mereka terbuang sekitar satu setengah bulan untuk melakukan penyesuaian. ‘’Padahal tidak ada dalam kontrak mereka. Tapi mereka mau tidak mau harus melakukan itu.

Karena kalau tidak diselesaikan, mereka tidak bisa melanjutkan pekerjaan itu,’’ demikian Irawan. (fit) (Suara NTB/fit)

Tangani Banjir

Pemkot Minta Bantuan ke Pusat Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram meminta bantuan peralatan ke pemerintah pusat untuk menangani masalah banjir yang kerap menimpa beberapa daerah di ibukota provinsi NTB itu. Persoalan penataan infrastruktur di dalam kota tidak dapat dianggarkan sekaligus dalam satu tahun anggaran pada APBD Kota Mataram.

“Kita coba mohon bantuan peralatan alat opersional untuk penanganan banjir. Terutama kaitan dengan alat-alat yang bersentuhan dengan pemeliharaan sungai, saluran, dan selokan di Mataram,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kota Mataram, Miftahurrahman, Rabu (25/12).

Selama ini, Pemkot Mataram dalam menangani permasalahan banjir kerap kewalahan. Pasalnya, peralatan

yang sangat terbatas kerap menjadi kendala dalam menangani banjir. “Alat kita sangat terbatas. Sementara penanganan kita tidak bisa menunggu lama juga, kalau lama ini tak bisa ditangani,” jelasnya.

Miftah pun berikhtiar, bantuan operasional yang diajukan ke pusat dalam penanganan banjir di Mataram bisa terealisasi. Pengajuan bantuan itu kata dia, Pemkot Mataram meminta beberapa peralatan yang dinilai mampu

menangani banjir di Mataram.

Satu dump truck, eksavator, dan alat penyedot lumpur.

“Karena itu semua butuh anggaran besar, pengadaan alat-alat tadi nilainya cukup lumayan. Kira-kira Rp1 miliar hingga Rp10 miliar. Sedangkan APBD kita tidak sanggup membiayai itu,” beber Miftah. Peralatan itu jelas dia, akan diproyeksikan di beberapa pos yang dinilai masih rawan banjir.

“Karena banyak pos tadi,

Pemkot Ingin Lingkungan di Mataram Nihil Sampah

Sapardi

Irawan Aprianto

(Suara NTB/viq)

PENYEBAB BANJIR - Salah satu penyebab banjir ialah masih rendahnya kesadaran warga membuang sampah. Seperti di wilayah sungai Jangkuk di kelurahan Dasan Agung, Rabu (25/12), tumpukan sampah berserakan dibuang begitu saja oleh warga di sana, kendati papan permakluman soal sampah pun berdiri di pinggir sungai itu.

Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kota Mataram menginstruksikan semua kecamatan dan kelurahan menjalankan Program lingkungan sampah nihil (Lisan). Untuk mewujudkan itu, semua kecamatan dan kelurahan harus berbenah.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menjelaskan, untuk program Lisan, diimbau kepada semua warga untuk tidak membuang sampah sembarangan. Melalui program Lisan ini diharapkan semua bersinergi dalam upaya mengurangi jumlah sampah masing-masing lingkungan di Mataram.

“Kita ingin mewujudkan kota yang bersih, kota sehat, dan hijau, melalui program Lisan ini,” kata Ahyar, Selasa (24/12). Semangat menjaga lingkungan dan masalah kebersihan kata Ahyar, harus benarbenar diberikan perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pihak. Kalau pun fasilitas pendukung sudah lengkap, jika sampah masih dibuang sembarangan, program Lisan tidak akan terlaksana. “Dari itu harus ada dukungan dari masyarakat,” katanya.

Senada dengan Ahyar, Camat Sandubaya, Lalu Saharudin menjelaskan, implementasi program Lisan ialah sebagai bentuk pembelajaran masyarakat terkait kesadaran akan pentingnya men-

(Suara NTB/ist)

H. Ahyar Abduh jaga lingkungan. Bukan di kelurahan Mandalika saja, kata Sahar, ke depan akan diprogramkan secara menyeluruh di semua lingkungan se-kecamatan Sandubaya.

“Akan diintegrasikan juga dengan program pengentaskan kemiskinan,” jelasnya.

“Dari itu kesadaran masyarakat harus ada. Selama ini masyarakat masih swadaya. Kita akan mencoba memberikan pengetahuan dari dampak lingkungan jika masih saja hobi membuang sampah sembarangan,” jelas Sahar.

Dari program Lisan ini, kecamatan Sandubaya sudah menargetkan jumlah penu-

runan sampah di Sandubaya bisa capai 5 persen. Selama ini, penurunan jumlah sampah di Sandubaya masih bersifat fluktuatif. “Di masing-masing kelurahan baru bisa capai 10 dump truck per hari. Kita akan bekerjasama juga dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram dan Dinas Perkim untuk mengurangi jumlah sampah ini,” paparnya.

Program Lisan ini, akan disampaikan ke semua masyarakat di kelurahan Mandalika.

Untuk itu, pihak kelurahan Mandalika akan berkoordinasi bersama masyarakat untuk merealisasikan program Lisan. “Kepala lingkungan juga kita minta bantuan untuk bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap bersih,” kata Lurah Mandalika, Yusup Hidayat Sahidin, Rabu (25/12).

“Jadi kita akan berkomitmen, dengan adanya Lisan ini, mari kita mulai dari diri sendiri, dalam arti, jangan sampai buang sampah ke sungai apalagi ke selokan. Kita akan tetap koordinasi dengan DLH dan Disperkim kota Mataram,” paparnya.

Bukan hanya itu jelas Yusuf, kelurahan Mandalika juga akan mendorong mindset warga dalam memahami permasalahan sampah. “Pelan-pelan kita berikan ke masyarakat, kita juga akan akomodir. Bagaimana sampah ini bisa jadi komuditas di tengah masyarakat,” tutupnya. (viq)

Jelang Tahun Baru

Pengamanan Jalan di Mataram Diintensifkan Mataram (Suara NTB) Menjelang perayaan tahun baru 2020 mendatang, Dinas Perhubungan Kota Mataram akan intensifkan petugas lalu lintas (Lalin) di beberapa ruas jalan di Mataram. Beberapa ruas jalan di Kota Mataram sering mengalami kemacetan saat perayaan tahun baru.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, M. Saleh menjelaskan, satu minggu sebelum perayaan tahun baru 2020, Pemkot mengintensifkan petugas patroli di sejumlah ruas jalan di Mataram.

“Kita turunkan tim yang terbatas untuk melakukan patroli. Kalau ada kemacetan, tim patroli langsung bergerak, begitu seterusnya menje-

lang pergantian tahun ini,” jelasnya kepada Suara NTB, Rabu (25/12).

Di beberapa wilayah yang kerap terjadi macet kata Saleh, dilepas 12 petugas patroli untuk memantau kelancaran lalu lintas. “Jika mereka menemukan ada kemacetan, mereka biasanya langsung akan mengarahkan pengendara ke ruas jalan lain,” katanya.

“Kita memang baru punya armada sebanyak 12 orang maksimal yang menjaga kota Mataram. Ada pun untuk ruas jalan di Dakota, Simpang 4 Golkar, KBC dan lainnya masih rawan terjadi kemacetan,” kata Saleh.

Untuk bagaian Mataram sebelah barat, di persimpangan

Ampenan Kota Tua memang masih aman, kendati pada malam pergantian tahun, jalan simpang lima Ampenan Kota Tua sebisa mungkin dihindari pengendara yang menuju ke arah utara (pantai Senggigi). “Memang sampai hari ini sedikit aman dari kemacetan sampai pertigaan Kebon Roek.

Kalau macet pun tidak lama,” ungkpanya.

Untuk itu kata Saleh, diimbau kepada semua warga yang menuju arah Dakota, KBC, Simpang 4 Golkar, dan lainnya untuk tidak melintas pada jam-jam rawan macet.

“Kita juga akan pastikan pengamanan bagi pengendara selama menjelang akhir tahun ini,” demikian Saleh. (viq)

mungkin bisa kita dibantu APBD kita yang sudah banyak porsinya. Jadi, kita jangan mengandalkan APBD terus.

Termasuk kita sampaikan juga kemarin, rencana pembebasan tanah untuk lokasi pembangunan bendungan di Babakan,” kata Miftah.

Pun rencana pembangunan bendungan Babakan itu jelas Miftah, Pemerintah Pusat sudah mengetahui melalui Balai Wilayah Sungai (BES) NT. “Mereka sudah tahu infonya dari BWS, hanya saja kita butuh waktu pebebeasan lahan seluas 4,8 hektar,” tuturnya.

Sesuai dengan kesiapan pembanguan bendungan Babakan ini, Pemkot Mataram sudah menyiapkan Rp1 mil-

iar untuk membiayai pembebasan lahan tersebut. Dari dana itu, dari luas lahan 6 hektare, baru 1,2 hektar sah menjadi milik Pemkot Mataram. “Kalau dihitung akan ketemu angkanya berapa kebutuhan untuk pembebasan lahan,” jelasnya.

Upaya Pemkot Mataram dalam menangani banjir kata Miftah, Pemkot pun akan mengawal dan mensinsergitas program pusat dengan daerah kabupaten/kota. “Mereka memaklumi kondisi itu, yang penting kita sudah berkomitmen. Sejauh ini, mereka mengapresiasi, terkait kondisi di Mataram, dan mereka sudah sampaikan ke pimpinan (Kementerian PUPR RI),” tutup Miftah. (viq)

Produk UKM Kelompok Disabilitas Butuh Perhatian Pemerintah Mataram (Suara NTB) – ini produknya masih di daerProduk usaha kecil menengah ah saja (pemasarannya), be(UKM) dari kelompok masya- lum keluar. Kita akan upayarakat disabilitas disebut belum kan kesempatan yang sama terakomodir dengan baik. Pasal- untuk kita semua,” ujar Selly. nya, walaupun memiliki kualitas Terkait program pelatihan yang sudah mampu bersaing, dan pendampingan, disebut produk-produk dari UKM kelom- membutuhkan peran aktif pok masyarakat disabilitas dari berbagai pihak. “Jadi bisa jarang sekali ditampilkan dalam dari Dekranasda, dan OPDpameran-pameran.

OPD terkait harus memberiKetua Harian Dewan Kera- kan kesempatan tersebut,” jinan Daerah (Dekranasda) sambungnya.

NTB, Dra. Hj. Putu Selly AnDiterangkan Selly, salah dayani, M.Si, menerangkan satu hal yang perlu ditingkatbahwa saat ini ada banyak kan dari produk-produk UKM UKM kelompok disabilitas kelompok masyarakat disabilyang telah aktif memproduk- itas adalah standarisasi. Terusi barang-barang kerajinan. tama untuk memberikan daya “Di Majeluk, Mataram itu, saing dari kualitas produk ada satu yang sudah alam UKM lainnya secara umum. menggeliat. Cuma memang Dikonfirmasi terpisah Ket(secara umum) masih kurang ua Perstuan Tuna Netra Indopembinaan,” ujarnya dikonfir- nesia (Pertuni) NTB, Fitri masi, Rabu (25/12).

Nugrahaningrum, menerangTerkait pembinaan yang kan bahwa peningkatan kapkurang dicontohkan Selly sep- asitas masyarakat penyanerti nihilnya keterlibatan UKM dang disabilitas sangat mukelompok disabilitas dalam ngkin untuk dilakukan. Teruajang Lomba Desain Busana tama kaitannya dengan sumTenun Khas NTB 2019 dan De- bangsih yang diberikan untuk kranasda NTB Award 2019 menyukseskan program-proyang diadakan beberapa wak- gram pemerintah. tu lalu. “Itu yang kemarin “Kita bisa tingkatkan kapakekurangan kita. Belum men- sitas mereka yang sudah punya gakomodir teman-teman dis- keahliah. Seperti pelatihan unabilitas. Padahal mereka dari tuk (membuat) anyaman ketak, kesenian dan produknya (cuk- daur ulang limbah plastik, pelup) bagus,” ujar Kepala Dinas atihan baca tulis braille dan lainPerdagangan NTB tersebut. lain,” ujar Fitri, Rabu (25/12).

Diterangkan Selly UKM kelDicontohkan seperti yang ompok masyarakat disabilitas telah dilakukan oleh pemerinbanyak memproduksi kerajinan tah daerah Lombok Barat kriya berupa tas rajutan dan dan Lombok Utara pengolahan limbah plastik yang memberimenjadi hiasan dan lainkan pelatihan lain. Seluruh produk itu untuk pendisebut dapat ditingkatingkatan kan nilanya melalui kapasitas pelatihan dan pendamptersebut. ingan-pendampingan. (bay) Selain itu, keterlibatan UKM tersebut dalam pameranpameran juga disebut penting.

Terutama dalam rangka memperkenalkan produk dari kelompok masyarakat disabilitas sehingga bisa memperbesar peluang untuk pemasaran.

“Sekarang Hj. Putu Selly Andayani

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/viq)

Pengajian Malam Tahun Baru

SUARA NTB

Kamis, 26 Desember 2019

Catatan Akhir Tahun Kota Mataram

Halaman 3

Pembangunan Infrastruktur dan Komitmen Pengentasan Kemiskinan Mataram (Suara NTB) – Dua periode kepemimpinan H. Ahyar Abduh – H. Mohan Roliskana sebagai Walikota dan Wakil Walikota Mataram, telah banyak menorehkan keberhasilan. Baik dari peningkatan infrastuktur, peningkatan ekonomi, pendidikan, investasi dan pengentasan kemiskinan. Komitmen peningkatan infrastruktur serta pengentasan kemiskinan masih jadi catatan akan dituntaskan hingga 2021 mendatang.

Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram selama kurun tiga tahun terakhir dari tahun 2017 sampai dengan 2019 menunjukkan tren pertumbuhan yang impresif, yaitu rata-rata tumbuh sebesar 7 - 8 persen per tahun. Pascagempa Lombok, kinerja ekonomi Kota Mataram pada tahun 2018 mengalami kontraksi pada kisaran 6,48 persen.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Mataram tetap optimis dalam pemenuhan target laju pertumbuhan pada tahun 2019 yang diproyeksikan pada kisaran 7,26 persen. Dan selanjutnya, laju pertumbuhan ekonomi diprediksikan akan terus mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan tahun 2021. Berkaitan dengan prediksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 akan tetap mampu terjaga, maka kebijakan pembangunan Kota Mataram.

Sementara, pendapatan daerah dalam RAPBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp1.504.215.687.660,00 atau naik Rp88.700.809.620,00 dari target anggaran murni tahun anggaran 2019.

Pendapatan ini terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Struktur pendapatan daerah dalam APBD Kota Mataram masih bertumpu pada pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat, namun hal tersebut akan kami terus upayakan meningkatkan kinerja perolehan PAD pada setiap tahunnya.

Kontribusi PAD Kota Mataram terhadap APBD pada Tahun Anggaran 2020 sebesar 27,21 persen. Pada RAPBD Tahun Anggaran 2020, PAD ditargetkan sebesar Rp415.000.000.000,00 dengan kontribusi dari Pajak Daerah sebesar Rp164.116.000.000,00. Retribusi Daerah sebesar Rp51.066.500.000,00 (Lima Puluh Satu Milyar Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp9.817.500.000,00 serta Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp190.000.000.000,00.

Selanjutnya, pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2020 yang dialokasikan untuk Pemerintah Kota Mataram sesuai dengan informasi melalui website resmi Kementerian Keuangan RI tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota dalam APBN Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp876.390.459.000,00 bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran sebelumnya terjadi penurunan sebesar Rp25.005.368.000,00.

Pengentasan kemiskinan di Kota Mataram mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Di tahun 2017, penduduk miskin di Kota Mataram 8,96 persen. Terjadi penurunan dari tahun 2016 dengan posisi 9,55 persen. Walaupun di tahun 2018 mengalami kenaikan kembali di angka 9 persen. Hal ini disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dikonfirmasi baru – baru ini disebabkan oleh gempa bumi.

“Walaupun ada kenaikan pasca gempa lalu. Tapi kita tetap komitmen mengentaskan angka kemiskinan di Kota Mataram,” tegasnya.

Kepemimpinan di tahun 2019 sekira 70 penghargaan telah diterima baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Walikota dua periode mengakui, ke depan sarana infrastruktur seperti pembangunan kantor walikota, penambahan ruang rawat inap RSUD Kota Mataram, pembangunan jalan terusan Bung Hatta – Gunung Sari serta jalan pinggir pantai masih menjadi pekerjaan rumah.

“Ini yang terus diusulkan jalan pinggir pantai sepanjang sembilan kilometer jadi pekerjaan besar mudah – mudahan bisa terwujud,” harapnya. Selain itu, penataan di kawasan Lingkar Selatan seperti Monumen Mataram Metro, Tembolaq, Taman Hijau serta akses lainnya yang menjadi ikon Kota Mataram. Gaya kepemimpinan Walikota yang turun langsung mengecek dan bertemu dengan masyarakat akan tetap dipertahankan. Pola kepemimpinan seperti ini diharapkan dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya. Sebab, pemimpin harus membangun kedekatan emosional dengan masyarakat. Bagaimanapun juga pemimpin diberi amanah oleh rakyat. Amanah ini harus jaga dengan baik. (cem/*)

SUARA NTB Kamis, 26 Desember 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Tak Pernah Tersentuh Perbaikan

PEMKAB Lombok Timur (Lotim) tidak lagi memberikan hibah kepada komite pemekaran Kabupaten Lombok Selatan (Lotim). Tidak lagi diberikan hibah ini, karena pemerintah tidak boleh memberikan hibah secara berturut-turut pada satu lembaga.

“Aturan keuangan tidak membolehkan adanya hibah berturut-turut,” ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Achmad Dewanto Hadi kepada Suara NTB, Senin (23/12).

Meski tidak lagi ada hibah ke Komite KLS, ujarnya, upaya untuk mewujudkan pemekaran Lotim ini terus akan dipersiapkan Pemkab Lotim.

Di mana, sudah dipersiapkan (Suara NTB/dok) anggaran khusus sekitar Rp Ahmad Dewanto Hadi 1 miliar yang dititipkan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Lotim.

Nantinya, anggaran di Bagian Tata Pemerintahan Setda Lotim ini diserahkan dalam bentuk kegiatan oleh pihak komite untuk difasilitasi oleh pihak Bagian Otonomi Daerah dan Pemerintahan. “Itu menjadi bagian dari belanja OPD tetapi tetap memfasilitasi KLS,” terangnya.

Tahun 2019, ujarnya, anggaran untuk komite besar Rp 1 miliar yang diserahkan sepenuhnya pengelolaan anggarannya oleh komite. Di mana, komite tidak diberikan hibah, namun siap akan difasilitasi oleh pemerintah. “Yang mau rapat difasilitasi rapat, yang mau kunjungan keluar daerah difasilitasi kunjungannya,” terangnya.

Pola penganggarannya persis sama dengan OPD lainnya. Perubahan mekanisme penganggaran ini ditekankan akan lebih jelas tolok ukuran capaian progres kegiatannya. “Kalau tidak ada progres maka belanja kan tidak akan keluar,” imbuhnya.

Lebih jauh soal penganggaran dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), kabupaten induk memiliki kewajiban untuk memberikan suntikan anggaran di awal-awal sebagai pembinaan. Pasalnya, tidak ada alokasi anggaran langsung yang diberikan oleh pemerintah pusat. (rus)

Tekan Pernikahan Usia Anak, Raperda PUP Segera Diajukan Praya (Suara NTB) – Pernikahan usia anak di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) masih banyak terjadi. Meski tak ada data pasti, diperkirakan pernikahan anak masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk bisa menekannya di tahun-tahun yang akan datang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) Kabupaten Loteng H. Lalu Muliardi Yunus kepada Suara NTB, Senin (23/12) lalu mengatakan mengatakan, pihaknya sudah memiliki draf Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang akan segera diajukan ke dewan.

Substansi draf Raperda tersebut kata Muliardi agar sesuai dengan UU 23/2002 tentang perlindungan anak. Sebab PUP adalah bagian dari perlindungan anak dan bagian dari peningkatan kualitas SDM. Pernikahan usia anak memiliki sejumlah dampak buruk yang bisa saja terjadi pada pelakunya, mulai dari masalah sosial hingga masalah kesehatan.

Ia mengatakan, tahun 2020 mendatang, pihaknya akan mengajukan draf raperda tersebut ke legislatif agar segera mendapat jadwal pembahasan.” Tahun depan kita ajukan.

Ini dewan baru, perlu penyesuaian lagi,” terangnya.

Selama ini kata Muliardi pihaknya terus melakukan sosialiasi kepada masyarakat terkait dengan PUP melalui beragam program , baik ke sekolah-sekolah, media dan lain sebagainya.

Salah satu tantangan dalam PUP ini yaitu masih adanya kawin lari untuk anak di bawah umur dan memiliki hambatan saat dilakukan pencegahan. “Kalau namanya sudah dilarikan, pantang dikembalikan. Itu tantangannya,” katanya.

Pihaknya juga meminta kepada pemerintah desa untuk membuat perdes terkait dengan PUP. Pemerintah desa dinilai memiliki peran yang strategis untuk mencegah pernikahan usia anak, karena kepala desa serta perangkatnya lebih mengenal masyarakatnya.(ris)

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Selong (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Banyaknya potensi yang ada di Sekaroh, seperti 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 pantai dan pulau kecil nan indah membuat banyak 12345678901234567890123456789012 investor yang tertarik. Tidak sedikit sudah mengan12345678901234567890123456789012 tongi izin sejak puluhan tahun silam. Akan tetapi, sam12345678901234567890123456789012 pai sekarang sebagian besar tidak kunjung merealisasi12345678901234567890123456789012 kan investasinya.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Kondisi ini dipertanyakan Kepala Desa Sekaroh, H. 12345678901234567890123456789012 Mansur saat dikonfirmasi Suara NTB, menyebutkan, 12345678901234567890123456789012 yang belum terealisasi adalah PT Eco Solution Lom12345678901234567890123456789012 bok (ESL) dengan luas izin 339 ha. Selain itu, PT Ocean 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Blue Resort Indonesia (OBRI) yang ada di daratan 12345678901234567890123456789012 Sekaroh sekitar 130 ha.

12345678901234567890123456789012 ‘’Lainnya ada PT Tanah Upa, PT Palamarta dan sejum12345678901234567890123456789012 lah perusahaan besar lainnya yang sudah melayangkan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 minat inestasinya. Diketahui yang sudah mulai adalah 12345678901234567890123456789012 PT Lombok Saka. Harapannya investasi-investasi yang 12345678901234567890123456789012 lain ini segera terealisasi,’’ ujarnya belum lama ini.

12345678901234567890123456789012 Saat investor ini merealisasikan investasi, Mansur 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mengharapkan masyarakat sekitarnya turut dilibat12345678901234567890123456789012 kan. Pihaknya yakin, ketika sudah ada pekerjaan, maka 12345678901234567890123456789012 perekonomian masyarakat akan menjadi lebih baik 12345678901234567890123456789012 dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ‘’Sebelum merealisasikan investasinya, seluruh peru12345678901234567890123456789012 sahaan diharapkan bisa mensosialisasikan diri ter12345678901234567890123456789012 lebih dulu kepada masyarakat,’’ tambahnya.

12345678901234567890123456789012 Diakuinya, kehadiran investor tidaklah ditolak war12345678901234567890123456789012 ga. Hanya saja, ketika masuk hendaknya bisa menga12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 jak serta pemerintah dan tidak melakukan pengusi12345678901234567890123456789012 ran paksa terhadap masyarakat yang melakukan ak12345678901234567890123456789012 tivitas bercocok tanam di kawasan Sekaroh.

12345678901234567890123456789012 Menurutnya, warga Sekaroh yang memanfaatkan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 lahan di dalam kawasan hutan itu membutuhkan 12345678901234567890123456789012 pendekatan secara lebih baik, sehingga saat investor 12345678901234567890123456789012 mau masuk bisa diterima masyarakat sekitarnya.

12345678901234567890123456789012 Apalagi, masyarakat Sekaroh yang menempati ka12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 wasan hutan ini sudah cukup lama.

12345678901234567890123456789012 Meski demikian, ujarnya, bersama pemerintah siap 12345678901234567890123456789012 akan diperbaiki semua kesalahan yang ada. Solusi di12345678901234567890123456789012 tawarkan, berikan pemahaman secara perlahan kepa12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 da masyarakat. Lakukan pembinaan. Sarannya pen12345678901234567890123456789012 anaman pohon diharapkan yang bisa memberikan 12345678901234567890123456789012 dampak ekonomi bagi masyarakat. (rus) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012

Investasi di Sekaroh Harus Libatkan Masyarakat

Ruas Jalan Batujai-Penujak Rusak Parah

Praya (Suara NTB) Kondisi ruas jalan alternatif yang menghubungkan Desa Batujai dengan Desa Penujak, mulai dari jalur bypass Lombok International Airport (LIA) hingga pasar Penujak, dikeluhkan warga setempat, karena kondisinya rusak parah. Sekitar sepuluh tahun ruas jalan ini luput dari perhatian pemerintah daerah, sehingga tak tersentuh perbaikan.

Akibatnya, ruas jalan ini jarang dilewati warga. Padahal jalur ini bisa menjadi jalur ekonomi yang cukup produktif jika kondisi baik. Di jalur tersebut juga ada beberapa fasilitas umum termasuk fasilitas pendidikan. Di antaranya SDN 1 Batujai dan SMPN 1 Praya Barat.

Pantauan Suara NTB, Rabu (25/12), kerusakan jalan cukup parah. Kendaraan yang lewat harus berjalan pelan supaya bisa menghindari kondisi jalan

yang berlubang. “Terhitung sejak tahun 2010 lalu, ruas jalan ini tidak pernah tersentuh perbaikan,” ungkap Kepala Desa Batujai, Alwan Wijaya.

Saat pencanangan aksi bersama mewujudkan desa aman, bersih, sehat dan religius, Senin (23/12) kemarin, Alwan mengaku bagi warga desa, ruas jalan tersebut sangat penting artinya.

Karena bisa menjadi jalur alternatif yang bisa menghubungkan kedua desa. Dulunya ruas jalan cukup ramai dilalui warga. Na-

mun setelah Pasar Batujai pindah, ruas jalan ini tidak lagi banyak yang melintas.

Terlebih setelah kondisi ruas jalan yang rusak parah, sehingga pihaknya berharap pemerintah daerah bisa menaruh perhatian terhadap kondisi ruas jalan ini, mengingat statusnya sebagai jalan kabupaten.

Menanggapi tuntutan ini, Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., berkomitmen segera menuntaskan persoalan jalan.

Dikatakannya, perbaikan ruas

(Suara NTB/kir)

RUSAK - Kondisi jalan Batujai-Penujak yang rusak parah. Hampir sepuluh tahun ini belum disentuh perbaikan oleh pemerintah. jalan tetap menjadi prioritas.

Mengingat, masih banyak ruas jalan di daerah ini yang kondisinya masih butuh perhatian.

“Nanti saya minta Kepala Dinas PUPR mengecek kondisi ruas jalan ini. Dan, kita up-

ayakan paling telat tahun 2021 mendatang sudah dilakukan perbaikan,” tegasnya. Terlebih keberadaan ruas jalan tersebut sangat penting. Selaian sebagai jalur ekonomi juga sebagai jalur pendidikan. (kir)

Pendampingan Bantuan KUBe Harus Dioptimalkan

(Suara NTB/yon)

MENYEBERANG - Penumpang saat hendak menyeberang dari Pelabuhan Kayangan, Lotim menuju Pelabuhan Pototano, KSB beberapa waktu lalu.

Penumpang di Pelabuhan Kayangan Mulai Meningkat Selong (Suara NTB) Penyeberangan jalur laut Pelabuhan Kayangan Lombok Timur (Lotim) menuju Pelabuhan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) saat ini mulai meningkat. Hal itu dikarenakan momentum Natal 2019 dan pergantian Tahun Baru 2020. Pasalnya, momentum ini akan berdampak pada peningkatkan penyeberangan dari arah Pelabuhan Kayangan, Lotim menuju Pelabuhan Pototano, KSB diperkirakan sebesar lima persen.

Dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (25/12), General Manager (GM), PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Kayangan, Lotim, M. Yasin, menyebutkan jika lonjakan penumpang mulai terjadi sejak hari Minggu, 22

Desember 2019 lalu dikarenakan bertepatan dengan awal dimulai waktu liburan, baik di tingkat satuan pendidikan maupun perguruan tinggi.

Di samping itu, pihaknya juga tidak melakukan penambahan kapal sebagaimana yang sering dilakukan pada momentum Idul Fitri. Di mana jumlah armada kapal yang disiapkan dalam momentum Nataru ini sebanyak 20 kapal. Hanya saja jumlah kapal yang dioperasikan sebanyak 8 kapal secara bergantian baik dari arah Pelabuhan Kayangan maupun Pototano. “Penyeberangan masih stabil dan aman. Kita hanya operasikan 8 kapal dari 20 kapal yang siap,” sebutnya.

Untuk kapal-kapal yang disiapkan maupun dioperasikan

ini rata-rata sudah dilakukan uji petik untuk memastikan kelayakan kapal dan keselamatan penumpang. Terutama sekali pemeriksaan komponen kemudi di ruang kapal. Apabila ada beberapa komponen yang kurang, maka kapal tersebut tidak diizinkan untuk berlayar. Adapun untuk puncak arus balik diperkirakan pada tanggal 2 Januari 2020.

Pihak dari ASDP Kayangan juga sudah mendirikan posko di kompeks Pelabuhan Kayangan. Posko ini terdiri dari tim gabungan baik dari tim medis, kepolisian, TNI, dan pihak terkait lainnya. Apabila ada masyarakat yang merasa kelelahan, sakit ataupun persoalan lainnya supaya dilaporkan ke petugas di posko. (yon)

Air Macet, Rumah Dirut PDAM dan Pendopo Didatangi Warga Selong (Suara NTB) Puluhan warga di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Rabu (24/12) malam sekitar pukul 20:00 wita menggedor rumah Direktur Utama (Dirut) PDAM Lotim dan Pendopo Bupati.

Hal tersebut dikarenakan air PDAM selama sepekan terakhir ini tak kunjung mengalir.

Di halaman pendopo bupati, warga Selong ini berteriak supaya bupati dan Dirut PDAM memberikan penjelasan terkait tidak mengalirnya air belakangan ini. Sementara, untuk pembayaran air selaku pelanggan PDAM tetap dilakukan setiap bulannya.

“Sudah seminggu air tidak mengalar. Ada apa? “ tanya Rizaldi, warga Lendang Bedurik Kecamatan Selong.

Dituturkannya, mengalirn-

ya air PDAM awalnya hanya datang pada malam hari dengan kondisi air keruh dan coklat. Akan tetapi hal tersebut dapat dimaklumi karena pada waktu itu terjadi musim kemarau panjang yang menyebabkan debit air yang dimiliki oleh PDAM Lotim menyusut. Terlebih adanya informasi dari PDAM terkait persoalan yang dihadapi.

Akan tetapi, persoalan saat ini kenapa di saat sudah turun hujan aliran air ke pelanggan terhenti atau macet total.

Untuk itu, warga meminta Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy dan Dirut PDAM Lotim, H. Musta’an untuk memberikan penjelasan dan secepatnya mengalirkan air ke para pelanggan terutama di Kecamatan Selong. Di mana ketersediaan air merupakan ke-

butuhan pokok masyarakat dalam menunjang kebutuhannya sehari-hari. Warga mengancam akan melakukan demo besar-besaran apabila air tak kunjung mengalir.

Sementara, warga yang saat itu ditemui Direktur Umum (Dirum) PDAM Lotim, Bambang Suprayitno, mencoba memberikan penjelasan kepada warga. Hanya saja, apa yang disampaikannya tidak terlalu digubris oleh warga lantaran ingin bukti nyata dengan dialirkannya air.

Selaku salah satu unsur pimpinan di PDAM, Bambang berjanji akan menyikapi serius terkait apa yang menjadi keluhan masyarakat tersebut. Termasuk menghubungi Kepala Cabang PDAM Selong untuk mengkonfirmasi apa yang menjadi keluhan masyarakat. (yon)

Selong (Suara NTB) Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBe) perlu dioptimalisasi kegiatan pendampingannya. Disinyalir, bantuan senilai Rp 20 juta per kelompok KUBe ini banyak yang tidak berjalan dengan baik. Kerap ditemukan, setelah terima bantuan uangnya dibagi-bagi dan tidak bisa berkembang kegiatan usaha sesuai peruntukan penyaluran bantuan.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan sosial dan Fakir miskin Dinas Sosial Kabupaten Lotim, Saefudin Zuhri. Ditemui beberapa waktu lalu, Saefuddin menjelaskan selama ini sasaran KUBe ini sudah ada pendampingnya.

Akan tetapi dinilai kurang maksimal. Di mana, satu pendamping mendampingi lima sampai delapan kelompok, karena diangkat berdasarkan surat keputusan dari provinsi.

KUBe di Lotim tahun 2019 ini, ujarnya, rata-rata dari aspirasi anggota DPR RI. Untuk itu, peranan pemerintah di tingkat kabupaten diminta turun mendampingi. Di mana, dana yang diberikan ini tidak sekadar berupa uang saja. Akan tetapi bisa berlansung kepada kepastian kegiatan usaha masing-masing

kelompok ini agar bisa berjalan dengan baik dan berkembang.

Meski demikian, ujarnya, ada terobosan dari pemerintah provinsi. Nantinya, pendampingan program KUBe akan dilakukan mahasiswa-mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas Mataram (Unram). ‘’Seperti, bantuan KUBe kelompok peternakan bisa didampingi oleh mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Peterenakan. Begitu juga bidang usaha yang lain. Dengan demikian bisa dilaksanakan secara maksimal,’’ ujarnya.

Hingga saat ini, tambahnya, sebagian besar usulan KUBe untuk pengembangan usaha sembako, dagang bakulan dan kegiatan usaha kecil lainnya. Sementara pada pendamping sendiri banyak yang kurang memahami bagaimana konsep pengembangannya. Tidak heran, program KUBe ini hanya satu dua kelompok saya yang berhasil. Sisanya banyak yang disinyalir belum berhasil. Hal ini tidak dinafikan karena upaya pengembangan usaha secara berkelompok agak sulit dilakukan.

“Ada satu dua yang berhasil, itu pun keberhasilan tidak besar hanya keberhasilan level desa,” imbuhnya. (rus)

DPRD Sorot Suplai Air Puskesmas Sering Macet Tanjung (Suara NTB) Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), L. M. Zaki, menyoroti sering macetnya layanan air bersih di lingkup puskesmas.

Salah satu yang ia temui, Selasa (24/12), air bersih di Puskesmas Bayan sudah dikeluhkan masyarakat, karena dua hari tidak mengalir.

“Kami minta PDAM tetap mengontrol air di Puskesmas Bayan, sudah dua hari airnya macet,” ujarnya.

Zakimenceritakanpadahariitu, ia membesuk keluarganya yang tengah dirawat inap di puskesmas.

Ia kecewa, mendapati fakta pelayanan air masih kerap menjadi kendala pelayanan puskesmas. Akibat dari persoalan itu, keluarga pasien tidak memiliki tempat untuk membuang hajat.

“Semoga bisa direspons cepat, kloset puskesmas juga penuh (akibat tersumbat). Kasihan juga keluarga pasien,” cetusnya.

Menanggapi itu, Kepala Dikes KLU, dr. H. Lalu Bahrudin, langsung merespon. Mendapat informasi tersebut, ia langsung menghubungi pihak PDAM dan pengelola Puskesmas Bayan. Air bersih tetap menjadi ranah PDAM, namun dari aspek pelayanan puskesmas, ia ber-

harap pengelola Puskesmas bereaksi cepat dengan mencari alternatif lain. Misalnya, mendatangkan air dengan tangki untuk keperluan keluarga pasien.

“Sudah saya teruskan ke Direktur PDAM, semoga cepat direspons,” harapnya.

Ketua Komisi III yang menangani Bidang Kesehatan, Artadi, S. Sos., juga memberi respons serupa. Informasi tersebut ia sikapi dengan menghubungi Bagian Teknisi PDAM Cabang Bayan. “Saya sudah hubungi teknisinya, dan sudah meluncur ke puskesmas,” sebutnya.

Terhadap kondisi air bersih yang kemungkinan dialami oleh puskesmas lain, tokoh masyarakat meminta agar Pemda KLU mempunyai perencanaan dan langkah solutif. Pada kondisi di mana air PDAM terkendala karena force majoure, ada opsi yang bisa menyelesaikan masalah.

“Sebaiknya buatkan sumur bor untuk puskesmas atau rumah sakit. Karena kami juga di wilayah Tumpang Sari Desa Senaru ke bawah jalaur Dasan Baro, Desa Karang Bajo sampai Anyar, air pipa PDAM dari Bangket Bayan macet sudah 3 hari akibat cuaca (banjir bandang),” usul Kertamalip - mantan Kades Karang Bajo, Bayan. (ari)

Sambut Nataru dan Pilbup

MUI Lombok Utara Imbau Warga Jaga Kondusivitas Daerah Tanjung (Suara NTB) Perayaan Natal, Tahun Baru dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menjadi atensi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lombok Utara (KLU). Agenda sosial dan pesta demokrasi memilih pemimpin daerah itu diharapkan tetap terpelihara dalam nuansa aman, nyaman untuk terwujudnya keutuhan bangsa.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lombok Utara, TGH. Abdul Karim, Selasa (24/ 12) mengajak masyarakat Lombok Utara untuk tetap menjaga kondusivitas daerah, bangsa dan negara. Kondisi itu tidak lepas dari serangkaian perayaan yang bersifat nasional seperti Natal, Tahun Baru,

serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati khususnya bagi warga di Lombok Utara tahun 2020 mendatang.

“Saya mengimbau warga Lombok Utara untuk menjaga, keamanan, kenyamanan dan menjaga situasi tetap kondusif, terlebih ada kontestasi politik tahun 2020, tentu perlu kita jaga,” ungkapnya, Selasa (24/12).

Menurut pengasuh Pondok Pesantren Nurul Bayan ini, masyarakat secara umum berkepentingan untuk melihat negara dalam situasi aman, serta kondusivitas terjaga di bawah kendali toleransi antarmasyarakat.

Untuk diketahui, Lombok Utara dihuni oleh masyarakat yang majemuk. Masyarakat

berbagai suku dan agama hidup rukun. Tiga agama besar yang dianut masyarakat, yakni Islam, Hindu dan Buddha senantiasa memelihara toleransi antar sesama dengan baik.

Abdul Karim menyebut, menciptakan rasa aman dan nyaman menjadi tugas dan kewajiban bersama seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Mengingat keberadaan bangsa dan negara dalam situasi apapun, akan diwariskan kepada generasi yang akan datang. “Maka perlu ada nilainilai positif yang kita wariskan kepada generasi yang akan datang dalam rangka merajut kebersamaan untuk kemajuan bangsa,” ungkapnya.

Ia juga mengajak setiap

elemen masyarakat senantiasa berdoa agar bangsa ini terhindar hal-hal negatif dan merusak keamanan dan kenyamanan nasional.

“Saya mengimbau kepada kita semua agar senantiasa pandai menjaga, meramu kebersamaan kita.

Mudahmudahan Allah SWT menjaga kita dari halhal negatif,” tandasnya. (ari/*)

TGH. Abdul Karim

(Suara NTB/ari)

Tak Lagi Diberikan Hibah

SUARA NTB Kamis, 26 Desember 2019

Tunggu Hasil RUPS SEKDA NTB Drs. H. L. Gita Ariadi, MSi., mengaku masih menunggu hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait posisisnya sebagai Komisaris di PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Sekarang ini, ujar mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB ini, dirinya lebih memilih fokus pada tugas yang ada.

“Nanti kan akan ada Rapat Umum Pemegang Sahan (RUPS). Nanti di sana diputuskan. Jadi kita tunggu saja hasil RUPS-nya,” jawabnya saat dikonfirmasi wartawan di Praya, Selasa (24/12).

Ia pun menegaskan, se(Suara NTB/kir) lama masih masih berstatus H. L. Gita Ariadi sebagai Komisaris ITDC, dirinya akan tetap bekerja menjalankan apa yang sudah menjadi tugas. Begitu pula halnya kewajiban sebagai Sekda NTB tetap akan dijalankan. “Intinya kita bekerja saja,” tandasnya.

Kapan RUPS akan digelar? Gita mengaku belum tahu. Karena itu kewenangan di jajaran komisaris. Selaku komisaris, dirinya hanya menjalankan mekanisme dan aturan yang ada. (kir)

Tinggal di Aset Daerah

SUARA PULAU LOMBOK

BPKAD akan Bongkar Aktor di Balik Permasalahan Aset Giri Menang (Suara NTB) Persoalan aset menjadi atensi Pemkab Lombok Barat (Lobar). Sejumlah aset diduga disewa kontrak secara diam-diam, ada juga aset yang ditempati atau dikuasai oleh warga. Aset ini ditinggali warga, tanpa mekanisme sewa kontrak yang jelas. Seperti yang terjadi pada aset di Desa Selat Kecamatan Narmada. Berbagai persoalan aset ini pun menjadi pekerjaan berat Pemda ke depan. Pemda melalui BPKAD pun bakal membongkar aktor di balik semua permasalahan aset ini.

Kepala BPKAD Lobar Fauzan Husniadi menegaskan pihaknya akan bertindak tegas terhadap siapapun yang berada di belakang masalah ini.

Langkah yang dilakukan pihaknya akan menyurati semua warga yang menempati lahan.

Termasuk, jika itu memang benar aset daerah, maka harus dikosongkan. “Apa pun sekarang, kalau tanah pemda yang diduduki atau dikuasai kami akan kirimkan surat pengosongan semua. Biar ketahuan siapa aktor di balik semua itu,” tegasnya belum lama ini.

Untuk aset yang belum bersertifikat, tambahnya, pihaknya akan mengupayakan segera disertifikasi. Hal ini bertujuan agar aset tidak lagi asal klaim oleh pihak-pihak tertentu. Sejauh ini, dari 2.021 ribu titik lebih aset di Lobar sudah diselesaikan sertifikasi sebanyak 1.000 lebih titik.

Sekretaris Desa Selat Mardi Cahyadi mengungkapkan i wilayahnya terdapat beberapa aset Pemda Lobar. Misalnya saja yang ada di belakang SDN 1 Selat sekitar 18 are. Kemudian, ada di tikungan jalan Selat sekitar

29-32 are. Aset ini didiami oleh sejumlah warga, karena tidak dikelola oleh Pemda Lobar. Apakah warga menyewa aset tersebut atau tidak,? Mardi mengaku tidak mengetahuinya. “Yang jelas tidak ada penyewaan ke desa.

Tapi itu memang lahan Pemda Lobar. Plangnya juga masih ada di sana,” ungkapnya.

Rencananya, Pemerintah Desa Selat juga akan memanfaatkan sebagian lahan tersebut untuk pembangunan reservoar desa. Itu sudah diajukan kepada BPKAD Lobar dan disinyalir mendapat persetujuan.

(Suara NTB/ist)

CEK - Bupati H. Fauzan Khalid bersama jajaran Forkopimda Lobar mengecek kesiapan pos pengamanan dan pelayanan Nataru, Selasa (24/12).

Amankan Nataru

Polisi Terjunkan Ratusan Personel Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid bersama Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurhidayah, Kapolres Lobar AKBP. Bagus Satrio Wibowo, Asisten dan beberapa Kepala OPD melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi-lokasi Pos Pengamanan (Pospam) dan Pos Pelayanan di titik-titik keramaian menjelang perayaan Natal dan pergantian tahun (Nataru) di Lobar, Selasa (24/12).

Bupati bersama rombongan berangkat dari Pendopo pada pukul 10.00 Wita menuju lokasi Pos Pelayanan di Pelabuhan Lembar. Tiba di sana, bupati dan rombongan disambut oleh Kaposyan Pelabuhan Lembar Iptu I Wayan Sugiana, Korwas BPTD Wil XII Lembar Nelson, Supervisi I ASDP Cabang Lembar Arif Fauzi, Para Kacab Pelayaran Swasta yang tergabung dalam wadah organisasi GAPASDAP dan seluruh anggota Posyan Pelabuhan Lembar.

Bupati dan rombongan lang-

sung melihat bentuk-bentuk pelayanan yang dilakukan di pos pelayanan dilanjutkan dengan pengecekan di beberapa titik pelabuhan seperti ruang tunggu, akses jalan penumpang, dan melihat kesiapan kapal KMP Portlik VII di Dermaga III Lembar. Sekitar pukul 11.00 bupati dan rombongan melanjutkan tinjauannya menuju Pospam di Bundaran Giri Menang Square.

Sebagai bentuk dukungan, bupati juga menyerahkan bingkisan kepada Komandan Pospam di lokasi itu. Bupati kemudian bertolak menuju Pospam Senggigi Batulayar.

“Dari pantauan kita, alhamdulillah persiapan TNI, Polri, dan rekan-rekan perhubungan termasuk di pelabuhan oleh otoritas pelabuhan sudah siap menyambut lonjakan penumpang, pengunjung, dan lain sebagainya. Informasi dari rekanrekan pariwisata, Alhamdulillah lonjakan wisatawan di bulan Desember tahun ini cukup tinggi dibanding tahun lalu.

Peningkatanya sangat signifi-

kan, sekitar seratus persen,” terang bupati.

Di tempat yang sama, Kapolres Lobar AKBP Bagus Satrio Wibowo menegaskan, pihaknya mengatensi semua potensi gangguan kamtibmas. Termasuk atensi aksi kejahatan atau kriminalitas, terutama 3C (curanmor, curat dan curas) dan juga aksi terorisme hingga dalam pelaksanaan pengamanan kegiatan beribadah melibatkan tim gegana dari Brimob.

Pengamanan untuk Operasi Lilin Gatarin pada pergantian tahun, kata Kapolres, terutama pada malam tahun baru akan menurunkan sebanyak 530 anggota yang tergabung dari TNI, Dinas Perhubungan, Pol-PP Kabupaten Lobar dan stakeholder lainnya.

Menurutnya, ada dua lokasi yang dijadikan titik Pospam di wilayah hukum Polres Lobar, yaitu Bundaran Giri Menang Square dan di Senggigi, serta satu titik Pos Pelayanan di Pelabuhan Lembar Kecamatan Lembar. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Kegiatan perayaan Ibadah Natal oleh Umat Kristen GSJA Efata dengan tema Hapeful Christmas “ Pengharapan “ yang dipimpin Pendeta Markus Setiawan, Rabu ( 25/12) di Hotel Aruna Senggigi berlangsung aman dan lancar. Sebelum pelaksanaan acara perayaan Natal dimulai, didahului dengan mensterilkan lokasi acara dari Satuan Brimbob Polda NTB bersama Anggota Polres Lobar yang dipimpin Oleh Kabag Ops. Polres Lobar Kompol I Nyoman Adi Kurniawan SH.

Hadir dalam kegiatan tersebut yakni, Pendeta Markus Setiawan, para Jemaat dari Ampenan Kota Mataram dan para Jemaat dari Kecamatan Batulayar yang keseluruhannya berjumlah sekitar 60 Orang.

Khotbah Natal disampaikan oleh Pendeta Markus Setiawan yang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu rohani sebagai bentuk penghormatan dan pengharapan terhadap Tuhan Yesus Kristus dan pembacaan Doa Kedamaian oleh Pendeta Markus setiawan.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, SA.g, M.Si., didampin-

gi Kapolres Lobar AKBP Bagus Satrio Wibowo, S.I.K., menegaskan, tetap akan memberikan pengayoman dalam hal ini keamanan terhadap kegiatan ibadah umat kristiani. Mengenai sering terjadinya ancaman, seperti terorisme dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memecah belah, dan mereka mengklaim bahwa dirinya yang paling benar.

Bupati juga mengatakan bahwa berkat kerjasama dan terjalinnya silaturahmi yakin apapun permasalahan di tengah masyarakat dapat terselesaikan dengan baik. (her)

Sejumlah Proyek Puskesmas Perayaan Natal di Lobar Berjalan Aman Dipastikan Molor Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah proyek pembangunan puskesmas di Lombok Barat (Lobar) dipastikan mangkrak, lantaran tak bisa selesai dibangun tahun ini. Beberapa proyek tersebut di antaranya, Puskesmas Pelanggan dan Meninting Kecamatan Batulayar. Mangkraknya proyek ini berpengaruh terhadap pelayanan terhadap masyarakat, lantaran sejauh ini selama puskesmas dibangun pelayanan masyarakat dilakukan di Rumah toko (ruko).

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar Hj. Made Ambaryati mengatakan, semua PPK dan rekanan proyek sudah dikumpulkan oleh bagian pembangunan. Hasil pertemuan itu rekanan tetap diberikan kesempatan sampai akhir bulan Desember dengan konsekuensi sanksi denda. Hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan ke lapangan, pihaknya memastikan semua proyek diperpanjang dan dikenakan sanksi denda.

Dijelaskan, dari beberapa proyek puskesmas, yang parah adalah proyek Puskesmas Meninting dan Puskesmas Pelangan. Dua proyek ini termasuk sangat kritis, sehingga dipastikan tidak bisa selesai dibangun tahun ini. Kecuali dua proyek ini, sudah ada yang naik pemasangan atap. Apakah dua proyek tersebut dilanjutkan atau tidak hingga tahun depan? Hal ini yang dikonsultasikan ke Bagian Pembangunan dan ULP BJ. Yang jelas, ujarnya, hampir semua proyek sudah dikenakan saksi denda. Sejumlah proyek akhir masa akhir kontraknya tanggal 24-26 Desember. Ia memastikan melihat progres proyek yang masih memiliki deviasi yang besar dengan waktu yang tersisa saat ini, ia memastikan pengerjaan proyek ini tidak bisa selesai akhir Desember ini.

Dengan kondisi ini lanjut dia, dipastikan pelayanan puskesmas masih di ruko. Pihaknya memperkirakan pelayanan puskesmas di ruko akan berlangsung hingga bulan Maret tahun depan. Sebab tidak mungkin bulan Januari, begitu proyek selesai dikerjakan langsung pindah pelayanannya. (her)

(Suara NTB/her)

ASET - Aset di kawasan Desa Selat Narmada yang diduga ditempati warga.

Camat Narmada Baiq Yeni S Ekawati mengatakan, terkait persoalan aset di daerah setempat, pihaknya menyiapkan Program Ngayo ke desa. Ia membentuk tim dari kecamatan yang akan turun ke setiap desa ketika hari Senin. Mere-

ka akan berkoordinasi dengan Sekretaris Desa untuk meminta data semua aset Pemda yang ada di Lobar. “Salah satu tujuannya adalah meminta data aset Pemda Lobar yang ada di desa-desa Kecamatan Narmada,”jelas dia. (her)

KPU Loteng Butuh PPK Berintegritas dan Melek IT

Pemda Layangkan Surat Pengosongan Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) kembali bakal melayangkan surat perintah pengosongan kepada warga yang tinggal di aset lahan Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan. Meski sebelumnya surat pertama menimbulkan reaksi penolakan warga dan berujung hearing warga kepada Pemda dan dewan untuk menuntut Pemda mengeluarkan aset itu dari neraca.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Fauzan Husniadi, pihaknya menemukan indikasi tidak hanya sebatas 39 are lebih di lokasi itu, namun 1 hektar lahan di wilayah itu dikuasai dan diduga diperjualbelikan. Dugaan jual beli lahan ini berlangsung hingga tahun 2017-2018 lalu.

Untuk itu, pihak Pemda mengkaji dua opsi yang kemungkinan bisa ditempuh dalam penyelesaian masalah aset ini.

Opsi pertama, Pemda akan melepas dengan cara menjual aset itu dan opsi kedua aset itu diruislag dengan lahan milik warga setempat. ‘’Namun hal ini nantinya tergantung hasil legal opinion (LO) dari aparat penegak hukum dan pembahasan dengan dewan,’’ ujarnya pada Suara NTB belum lama ini.

Dijelaskan, lahan yang dijual tidak hanya 39 are. Namun ada satu hektar titik aset di lokasi itu diduga diperjualbelikan.

Mulai dari sekitar areal tower sampai dengan lahan dekat sekolah. Informasi yang diperoleh proses penjualan lahan ini ternyata berlangsung hingga tahun 2017-2018 lalu. Pihaknya belum tahu siapa oknum di balik penjualan aset ini. “Satu hektar lahan itu dijual, itu informasi yang kami peroleh. Prosesnya berlangsung hingga tahun 2018 lalu,” beber dia.

Persoalan aset ini, ujarnya, muncul tahun 2011 dengan adanya keputusan DPRD untuk persetujuan pelepasan aset. Di sana ada beberapa titik yang dilepas akan tetapi prosesnya tidak tuntas dalam pelepasan, meski ada SK Bupati saat itu. Semestinya, proses penjualannya melalui KPKNL, namun hal ini tidak dilakukan. Penjualan aset inipun diduga dilakukan secara personal. “Terkait bagaimana kelanjutannya seperti apa, karena prosesnya seperti itu makanya kami minta LO dari kejaksaan,” jelas dia.

Sikap Pemda sampai saat ini bahwa lahan itu tetap milik Pemda. Warga setempat pun mengakui kalau lahan itu adalah aset daerah. Yang jelas, langkah solusi yang tengah diupayakan Pemda masih meminta LO ke kejaksaan. Pemda juga mengkaji dua opsi yang kemungkinan bisa ditempuh. Di sini butuh sikap dewan bagaimana menyikapi hal ini. “Dua opsi apakah lahan itu dijual (dilepas) ataukah diruislag atau tukar guling,” jelas dia.

Pihak pemda, ujarnya, tidak serta menyetujui, kalau solusinya ditukar guling pihaknya akan mempertimbangkan beberapa aspek, yakni ekonomi dan sosial tanah yang akan dijadikan penukar. Pihak Pemda akan melihat dari sisi potensi ekonomi, kalau lahan penggantinya di bawah gunung, maka pemda tidak mungkin setuju menukar.

Kemudian opsi kedua lahan ini dijual atau dilepas kepada masyakarat. Dalam melakukan pelepasan ini tentu tidak bisa Pemda sendiri memutuskan, namun butuh persetujuan Dewan. Pemda perlu melakukan appraisal terhadap nilai tanah itu. Berapa nilai tanah berdasar tim appraisal akan ditawarkan kepada warga. “Kalau ndak setuju, ya sudah kembalikan.

Itu saja,” tegas dia. Pemda, tetap mengambil langkah tegas sesuai aturan. Sebab kalau Pemda tidak melakukan itu maka akan salah juga, sebab Pemda diawasi oleh KPK. (her)

Halaman 5

(Suara NTB/ist)

NATAL - Perayaan ibadah Natal di Aruna Hotel Senggigi berjalan aman dan lancar. Tampak Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dan Kapolres Lobar Bagus Satrio Wibowo pose bersama dengan jemaat usai ibadah.

Praya (Suara NTB) KPU Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) segera merekrut Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai penyelenggara pilkada yang bersifat adhoc di tingkat kecamatan. Kelompok Kerja atau Pokja rekrutmen PPK sudah terbentuk berikut dengan dengan juklak juknisnya.

“Tinggal kita action tanggal 15 Januari,” kata Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik KPU Loteng Lukmanul Hakim kepada Suara NTB, Rabu (25/12).

Ia mengatakan, draf pengumuman sudah disiapkan oleh KPU, tinggal dilaksanakan mulai tanggal 15 Januari 2020 mendatang.

Dalam ketentuannya, pengumuman perekrutan anggota PPK dimulai tanggal 15 hingga 17 Januari 2020. Selanjutnya tanggal 18 Januari proses rekrutmen dimulai dengan sejumlah tahapan yang sudah ditentukan.

Ia mengatakan, KPU Loteng membutuhkan anggota PPK yang memiliki integritas dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Syarat integritas menjadi yang terpenting dari semua syarat karena sikap tersebut menjadi kebutuhan penyelenggara

untuk menghasilkan pemilihan yang berintegritas dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

“Kalau soal yang lain misalnya terkait dengan kemampuan, profesionalisme penyelenggara bisa ditingkatkan melalui bimtek yang dilaksanakan oleh KPU” terangnya.

Meskipun tidak diatur dalam UU Pemilu dan PKPU, namun PPK yang melek IT (information technology) sangat dibutuhkan, mengingat ada sejumlah pekerjaan PPK yang bersentuhan secara langsung dengan IT dan sistem digital misalnya Sidalih, Situng dan lain sebagainya. “ Calon yang melek IT Itu tidak ada di aturannya, namun itu menjadi perhatian kita. Nanti kan di-tes wawancara, nanti masuk menjadi penilaian,” katanya.

Lukmanul Hakim mengatakan, anggota PPK sebanyak lima orang setiap kecamatan.

Dari lima orang tersebut, menjadi perhatian agar masuk 30 persen keterwakilan perempuan. Karena pada prinsipnya, perempuan diberikan ruang dan porsi dalam penyelenggaraan demokrasi. “ Selanjutnya syarat-syarat PPK yaitu usia antara 17 – 60 tahun, bukan pengurus parpol dan lain sebagainya. Itu syaratsyarat umum yang tertuang dalam UU 10/2016,” terangnya.(ris)

Lukmanul Hakim (Suara NTB/ris)

Pilkada Loteng

PBB Putuskan Buka Pendaftaran Praya (Suara NTB) DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memutuskan membuka pendaftaran seleksi calon kepala daerah untuk menghadapi gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng tahun 2020 mendatang. Sebelumnya, PBB sempat menyatakan tidak akan membuka pendaftaran, karena ingin fokus seleksi kader partai internal.

“Ini sesuai petunjuk pusat.

Jadi kita putuskan untuk membuka seleksi calon kepala daerah,” sebut Ketua DPC PBB Loteng, H.L. Arif Rahman Hakim, S.E., kepada Suara NTB, Selasa (24/12).

Sampai sejauh ini sudah dua bakal calon kepala daerah yang mendaftar ke PBB, begitu pendaftaran dibuka sepekan yang lalu, yakni H.L. Putria serta Habib Ziadi.

PBB memutuskan untuk membuka pendaftaran untuk mencari calon kepala daerah terbaik, sehingga figur yang diusung PBB di Pilkada Loteng mendatang adalah figur yang layak memimpin Loteng ke depan. Walaupun PBB juga punya kader yang juga tidak kalah layak untuk diusung se-

bagai calon kepala daerah.

“Semua ini bagian dari proses kita untuk memperoleh calon pemimpin terbaik dan bisa diandalkan untuk memajukan Loteng ke depan,” ujarnya..

“Yang kader partai ataupun bukan harus mendaftar. Tidak ada yang diistimewakan,” tambahnya.

Sampai kapan pendaftaran akan dibuka, Arif mengaku tidak ditentukan. Pengurus pusat juga belum memberikan petunjuk soal batasan waktu pendaftaran dan hanya diperintahkan untuk membuka pendaftaran bakal calon.

Pada waktunya pengurus pusat pasti akan meminta daftar bakal calon kepala daerah. Saat itulah pendaftaran akan ditutup. “Nantinya pusat yang mengatur. Dan, yang menentukan siapa yang akan diusung juga pusat,” imbuhnya.

PBB memiliki tiga wakil di DPRD Loteng. Itu artinya, PBB membutuhkan setidaknya tujuh kursi tambahan untuk bisa mengusung pasangan calon kepala daerah, sehingga mau tidak mau PBB harus membangun koalisi dengan partai politik lainnya pemilik kursi di DPRD Loteng. (kir)

SUARA NTB Kamis, 26 Desember 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

457 Pelamar CPNS TMS di Sumbawa Ajukan Sanggahan Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 922 pelamar CPNS di Kabupaten Sumbawa dinyatakan tidak Memenuhi Syarat (TMS) seleksi administrasi. Dari jumlah tersebut, terdapat 457 pelamar yang mengajukan sanggahan hingga Selasa (24/12) lalu.

(Suara NTB/ist)

PENDAFTARAN - M. Yamin didampingi pengurus DPC Hanura saat menerima pendaftaran H. Mahmud Abdullah, Selasa (24/12)

Tiga Balon Bupati Resmi Mendaftar di Hanura Sumbawa Besar (Suara NTB) Tiga bakal calon (Balon) Bupati Sumbawa resmi mendaftar di DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Sumbawa. Yakni, Rektor Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Dr. Andy Tirta, Drs. H. Mahmud Abdullah dan H. Syarafuddin Jarot.

Kedatangan tim setiap kandidat disambut Sekretaris DPC Hanura, M Yamin SE M.Si bersama sejumlah pengurus termasuk Ketua Dewan Panasehat DPC Hanura, H. Sadaruddin S.Sos. M. Yamin, menjelaskan proses pendaftaran bakal calon di Hanura cukup sederhana, dengan tidak mengurangi penghormatan terhadap bakal calon yang memilih Hanura sebagai kendaraan politik pada Pilkada Sumbawa 2020 mendatang.

Seperti diketahui, Hanura Sumbawa memiliki 3 kursi di DPRD. Dengan raihan kursi tersebut, Hanura menyadari tidak dapat mengusung pasangan calon secara mandiri melainkan harus berkoalisi dengan partai yang juga memperoleh kursi guna memenuhi 9 kursi sebagai syarat minimal.

Meski demikian, Hanura tetap mematok syarat bagi bakal calon yang melamar. Selain serius untuk maju, juga memiliki kesiapan mental, fisik dan materi. Sebab maju pada Pilkada membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam menunjang operasional calon bersangkutan pada setiap tahapan Pilkada.

Hanura Sumbawa hanya menerima figur yang melamar sebagai bakal calon bupati. Pasalnya untuk Calon Wakil Bupati, diserahkan sepenuhnya kepada calon Bupati untuk menentukannya. Dan jika yang diusung ditakdirkan menang pada Pilkada, Yamin berharap adanya komitmen agar calon tersebut mampu membeirkan dukungan bagi kemajuan dan kebesaran Partai Hanura ke depan.

Dr. Andy Tirta M.Sc kandidat pertama yang mendaftar ke Hanura menegaskan dirinya maju pada kontestasi Pilkada karena mendapat mandat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pastinya PKS dengan raihan 4 kursi di DPRD tidak mungkin mengusung pasangan calon secara mandiri, karena itu ia mengambil kesempatan untuk mendaftarkan diri ke Partai Hanura. Sebelumnya kader PKS ini juga mengaku sudah mendaftar di beberapa partai lainnya.

Berikutnya, Drs. H. Mahmud Abdullah atau akrab disapa H. Mo, mengaku hubungan dan kedekatannya dengan Partai Hanura bukan sekarang melainkan sudah sangat lama. Itulah salah satu latar belakang melamar ke partai ini. Haji Mo yang juga Ketua PCNU Sumbawa ini mengakui bertarung pada kontestasi Pilkada membutuhkan dana yang cukup besar, sebagai konsekuensi yang semampunya dapat dipenuhi.

Jika ditakdirkan terpilih sebagai Bupati Sumbawa, Haji Mo menyatakan komitmennya untuk bersama Hanura dan partai koalisi lainnya membangun daerah kearah yang lebih baik.

Selanjutnya, Ir. H. Syarafuddin Jarot MP mengatakan, Partai Hanura bagian dari keluarga besarnya. Bahkan diakuinya pernah berjuang membesarkan partai tersebut meski berada di luar struktur. Karena itu kedatangannya untuk mendaftarkan diri ke Partai Hanura sebagai bakal calon Bupati, sama dengan pulang di rumah sendiri. Dengan dukungan keluarga dan beberapa pertimbangan termasuk akan pensiun dari perusahaan (PT AMNT), H.Jarot memantapkan dirinya maju pada Pilkada Sumbawa 2020. Dengan mengusung tagline “Sumbawa Maju”, yang menginginkan Sumbawa lebih baik dan semakin mantap dari sebelumnya. (arn)

Masyarakat Disarankan Batasi Aktivitas Luar Rumah Taliwang (Suara NTB) Badan Penangggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengimbau masyarakat agar ketika hujan turun membatasi diri melakukan aktivitas di luar rumah.

Imbauan pihak BPBD ini disampaikan mengingat fenomena hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir kerap disertai angin kencang dan petir. Kondisi ini sangat beresiko bagi keselamatan masyarakat, sebab material-material yang terbang diterpa angin bisa saja benda berat dan berbahaya.

“Lihat saja akibat hujan angin minggu lalu. Atap rumah terbang dan banyak pohon tumbang. Kalau mengenai tubuh itu kan berbahaya,” cetus Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (Danlog) BPBD KSB, Hendra Adiwinata, S.Pd. Ia menjelaskan, fenomena hujan disertai angin kencang yang terjadi saat ini cukup sulit diprediksi. Sebab antara hujan dan angin kadang tidak datang bersamaan. Dari pantauan pihaknya, kadang di awal hanya turun hujan dan saat hujan tengah lebat-lebatnya seketika baru datang angin berhembus kencang. Kondisi itulah kemudian, bisa membuat masyarakat tidak bisa mengantisipasinya. “Makanya kami minta saat hujan saran kami tunda saja dulu apa-apa yang mau dikerjakan di luar rumah,” pintanya.

Hendra juga menekankan, kepada para orang tua agar mengawasi anak-anaknya ketika hujan turun. Tidak membiarkan mereka bermain mandi hujan dan berlarian di jalanan. “Banyak pohon di beberapa ruas jalan kota Taliwang kami lihat sudah rapuh dan sewaktu-waktu bisa patah saat hujan angin menerjang. Kekhawatiran kami anak-anak bisa kena timpa,” paparnya. (bug)

(Suara NTB/ist)

TUMBANG - Pohon tumbang akibat terpaan hujan disertai angin kencang di ruas jalan KTC Kompleks Pemerintahan KSB.

“Masa sanggah ini dimulai tanggal 22 sampai tanggal 24 Desember. Yang menyanggah sebanyak 457 orang dari 922 pelamar yang dintakan TMS,” kata Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Pengadaan dan Kesejahteraan Aparatur, Budi Sastrawan, S.IP., M.Si, Rabu (25/12).

Dari sanggahan yang masuk, kata Budi, pihaknya selaku panitia mempunyai kesempatan menjawab hingga tanggal 30 Desember mendatang. Setelah itu pada tanggal 31 Desember akan diumumkan hasil

sanggahan. “Panitia punya kesempatan sampai tanggal 30 Desember. Karena tanggal 31 Desember harus diumumkan hasil sanggahan itu,” ujarnya, Dijelaskannya, pengajuan sanggahan ini bukan berarti bisa mengubah dokumen yang sudah diunggah. Jika pelamar yang melakukan kesalahan mengunggah dokumen, maka tidak bisa menyanggah. Artinya pelamar TMS yang melakukan sanggahan karena beranggapan bahwa kesalahan ada di panitia.

Misalnya, pelamar merasa bahwa dokumen yang diunggah asli tetapi panitia menya-

takan dokumen tidak asli.

Contoh kasus seperti inilah yang bisa disanggah.

“Kalau pelamar salah mengunggah dokumen, maka dia tidak bisa menyanggah. Kecuali di TMS-kan karena tidak mengunggah dokumen asli. Ternyata dia melakukan sanggahan, karena dia merasa bahwa sudah mengunggah dokumen asli. Contoh kasus seperti itu bisa disanggah. Tapi itu tidak mengubah dokumen,” terangnya.

Nantinya terhadap sanggahan, panitia akan melakukan pengecekan kembali. Jika ternyata dari pengecekan, sangga-

han tersebut benar, maka pelamar bisa dinyatakan memenuhi syarat (MS). “Nanti panitia mengecek kembali.

Bisa saja kan ada kekeliruan di panitia, karena pelamar ini ada 8000-an. Itu bisa disanggah, dan ternyata memang dokumennya asli bisa di MS-kan dia,” sebut Budi .

Kemungkinan itu, lanjutnya, bisa saja terjadi. Karena saat ini pihaknya masih melakukan proses verifikasi terhadap sanggahan.

Meskipun demikian, j i k a nantin-

ya dari pengecekan ada yang dinyatakan MS, diyakininya jumlahnya tidak banyak. “Bisa saja (ada kemungkinan bisa MS). Karena ini belum selesai kita verifikasi. Tapi saya yakin tidak banyak. Kalau seandainya ada kesalahan panitia, paling tidak banyak,” tandasnya. (ind)

Budi Sastrawan (Suara NTB/ist)

Pariwisata Masih Lesu, Target Kunjungan Belum Tercapai

(Suara NTB/ist)

MASIH PENGERJAAN - Bagian ujung dermaga rakyat di Desa Poto Tano yang masih dalam tahap pengerjaan meski masa kontraknya telah berakhir per 20 Desember lalu.

Kontraktor Proyek Dermaga Rakyat Poto Tano Terancam Denda Taliwang (Suara NTB) Kontraktor proyek pembangunan dermaga rakyat di desa Poto Tano, kecamatan Poto Tano terancam dijatuhi sanksi denda. Hal ini dikarenakan hingga berakhirnya masa perjanjian kontrak kerjanya per 20 Desember lalu, pelaksana belum menuntaskan 100 persen pekerjaannya.

Berdasarkan perkiraan sementara Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), pengerjaan dermaga rakyat yang baru bisa dituntaskan hingga kontrak berakhir baru mencapai 80 persen. “Progres lapangannya baru sampai 80 persen,” sebut Kepala Dishub KSB, Ir. Irhas R. Rayes, M.Si kepada wartawan.

Pihaknya, kata Irhas, telah mengkonfirmasi kontraktor pelaksana dalam hal ini PT Cahaya Cerah mengenai tidak tuntasnya pekerjaan salah satu item kegiatan penataan desa Poto Tano menjadi ‘Lawang Desa’ itu. Dalam keterangannya PT Cahaya Cerah pun beralasan penyebab ketebatan proyek yang dimulai sejak bulan Juli

itu dikarekan keterlambatan datangnya beberapa material yang harus didatangkan dari luar daerah. “Alasan mereka salah satunya karena material dari luar KSB telat datang kata mereka,” paparnya.

Namun Irhas menegaksan, pihaknya tidak akan begitu saja percaya dengan alasan pihak kontraktor tersebut.

Saat ini Dishub masih terus mengkaji alasan-alasan itu untuk mengetahui kebenarannya. “Kalau kelalaiannya disengaja maka tetap akan kami jatuhi sanksi denda sesuai ketentuan,” katanya.

Selain akan menjatuhkan denda, sementara PT Cahaya Cerah masih diberikan waktu hingga 50 hari ke depan untuk menyelesaikan pekerjaan dermaga rakyat Poto Tano sampai 100 persen sesuai kontrak. “Kalau juga tidak selesai maka kita hanya akan bayar mereka sebesar progres yang dicapai sesuai waktu kontrak. Dan mereka juga akan tetap kena denda 1 mil per hari atau Rp juta per hari karena pekerjaan itu nilainya Rp9 miliar,” tegasnya.

Sementara itu, pelaksana lapangan PT Cahaya Cerah, Anjar yang dikonfirmasi terpisah menyatakan, pihaknya akan berupaya menyelesaikan sisa pekerjaan pembangunan dermaga tersebut dalam batas waktu yang diberikan.

Menyurutnya, saat ini proses pengerjaan lanjutan tengah berjalan di lapangan bahkan seluruh material yang sebelumnya didatangkan dari luar daerah telah tersedia.

“Kami upayakan menyelesaikan pekerjaan ini. Kami juga sadar dermaga ini ditunggu-tunggu oleh pemerintah dan masyarakat karena harapannya bisa mulai digunakan tahun depan,” demikan Anjar.

Untuk diketahui proyek dermaga rakyat di desa Poto Tano ini menggunakan anggaran alokasi dana khusus (DAK) senilai Rp9 miliar. Keberadaan dermaga ini menjadi salah satu fasilitas yang dibiayai pemerintah pusat dalam upaya menata desa Poto Tano sebagai ‘Lawang Desa’ pulau Sumbawa dari arah barat nusantara. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Tingkat kunjungan wisata ke KSB masih sangat minim di tahun 2019. Hal tersebut dipicu akses transportasi yang masih terbatas dan juga dampak gempa 2018 lalu. Target kunjungan di angka 11.000 terancam tidak bisa tercapai, karena yang sudah terealisasi baru di angka 8.000 saja meski sudah memasuki akhir tahun.

“Memang secara keseluruhan tingkat kunjungan wisatawan tahun 2019 masih sangat rendah. Hal ini juga berdampak pada tingkat hunian hotel terutama di wilayah selatan.

Masih sangat rendahnya kunjungan wisatawan ini, kita prediksi karena trauma setelah KSB juga terdampak gempa dan akses transportasi yang masih sangat terbatas. Kendati demikian, kami tetap berupaya maksimal untuk melakukan promosi dengan harapan di tahun yang akan datang para wisatawan bisa kembali datang ke KSB,” ungkap Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata (Disudpar) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Ir. IGB Sumbawanto M. Si, kepada Suara NTB, baru-baru ini.

Dikatakannya, target kunjungan yang ditetapkan di angka 11.000 di tahun 2019 jauh lebih rendah dari tahun 2018 lalu sekitar 15.000 orang wisatawan. Meski di awal tahun

2018, sudah ada MoU antara Pemkab KSB dan KLU supaya wisawatan di tiga gili di KLU bisa dilimpahkan ke KSB. Faktanya, sampai saat ini dianggap belum maksimal serta terkesan masih jalan di tempat.

Terkait persoalan itu, pihaknya mengaku tidak mengetahui secara pasti apa kendala di lapangan, padahal MoU sudah berjalan sejak dua tahun yang lalu.

Masalah lain yakni, akses menuju ke destinasi wisata juga masih belum maksimal, sehingga para wisatawan yang mendominasi kunjungan ke KSB setiap tahun hanya backpakers.

Hasil yang didapatkan pun dianggap belum bisa maksimal karena tingkat okupansi hotel yang tidak menggembirakan.

Dia juga mengaku bahwa untuk tren tingkat kunjungan ke KSB, sebenarnya dari tahun ke tahun selalu tidak sesuai target yang ditetapkan.

Dimana di tahun 2017 tingkat kunjungan hanya berada di angka 8.500 pengunjung saja atau mengalami kenaikan 10 persen di tahun 2018.

“Kita masih stagnan untuk tingkat kunjungan wisatawan karena akses kita yang terbatas meski promosi wisata sudah gencar kita lakukan.

Melihat fenomena yang terjadi saat ini, kami juga pesimis angka kunjungan kita akan sesuai target,” tandasnya. (ils)

Polisi Berencana Gelar Perkara Soal Dana RTG Sumbawa Besar (Suara NTB) Polres Sumbawa melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan penyimpangan dana Rumah Tahan Gempa (RTG). Guna menentukan unsur dalam kasus ini, rencananya dalam waktu polisi akan melakukan gelar perkara.

“Ini kita sedang telusuri.

Nanti dalam waktu dekat akan digelar,” kata Kapolres Sumbawa, AKBP. Tunggul Sinatrio, SIK kepada wartawan belum lama ini.

Menurut Kapolres, kasus ini belum ditingkatkan penanganannya ke tahap penyidikan.

Terlebih dahulu akan dilaku-

kan gelar perkara untuk mengetahui ada tidaknya unsur dalam kasus ini. “Ini kan kalau kita lihat belum kita naikkan ke tahap penyidikan.

Namun nanti kita gelar dulu, kira-kira nanti kena unsurnya atau tidak,” jelasnya.

Meskipun demikian, pihaknya tetap akan mendalami kasus ini lebih lanjut. Pihaknya juga masih melakukan koordinasi terkait langkah teknis penyelidikan. “Nanti intinya akan kita dalami lebih lanjut. Jadi jangan kita gembar-gembor, nanti unsurnya tidak kena. Kita koordinasikan,” tukasnya. (ind)

Penyelundupan Ekstasi dan Sabu ke Sumbawa Digagalkan Taliwang (Suara NTB)Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Sumbawa Barat, berhasil menggagalkan pengiriman 59 butir pil ekstasi jenis inex dan 52 gram sabu dari Mataram ke Pulau Sumbawa. Kasus penyelundupan pil ekstasi merupakan kasus kedua yang berhasil terungkap di tahun 2019, setelah tahun sebelumnya KSB selalu marak dengan narkoba jenis sabu.

Kedua barang haram tersebut berhasil ditemukan oleh petugas setelah disembunyikan di tumpukan galon air minum.

“Kita sangat bersyukur barang haram yang hendak diselundup ke Pulau Sumbawa tersebut berhasil kita gagalkan. Karena kita prediksi barang haram ini akan digunakan untuk malam pergantian tahun apalagi jumlah barangnya juga sangat banyak. Dengan adanya pengungkapan terhadap 59 butir pil ekstasi ini, kami mengindikasikan bahwa penyalahgunaan narkoba sudah sangat mengkhawatirkan,” ungkap Kapolres KSB kepada Suara NTB melalui Kasat Narkoba Iptu Budiman Perangin Angin

SH, Selasa (25/12).

Dikatakannya, para pelaku masing-masing berinisial JI (32), AZ (36), dan MBS (22) warga Kabupaten Sumbawa.

Ketiganya berhasil diringkus oleh petugas saat hendak turun dari kapal setelah sebelumnya pelaku diikuti oleh petugas sejak pulau Lombok. Pelaku tidak bisa berkutik lagi pada saat digeledah oleh petugas ada barang-barang tersebut yang disembunyikan dalam bak truk dan ditumpuk dengan puluhan galon air minum.

Upaya untuk mengelabui petugas tersebut tentu tidak berhasil, karena petugas sudah mendeteksinya lebih awal. Pelaku juga sempat mengelak bahwa barang haram tersebut bukan milik mereka melainkan hanya diminta untuk diantarkan ke salah satu orang yang sudah menunggu di terminal. Petugas yang tidak kehabisan akal ketiganya langsung dibawah ke Polres untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

“Kesemua barang haram itu disembunyikan di tumpukan galon untuk mengelabui petugas, tetapi kita berhasil

menemukan barang yang dimaksud. Ketiganya langsung kita gelandang ke Polres untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut,” sebutnya.

Dijelaskannya, kasus ini berhasil terungkap setelah adanya laporan dari masyarakat bahwa akan ada orang yang diduga membawa narkotika dari Mataram ke Sumbawa melalui pelabuhan Poto Tano ke KSB. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Opsnal Res Narkoba bersama dengan Polsek KP3 Poto Tano melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dari pulau Lombok.

Pada saat para terduga pelaku keluar dari kapal di Dermaga Pelabuhan Poto Tano. Saat itu langsung dilakukan penggeledahan terhadap pelaku dan ditemukan beberapa barang bukti dimaksud.

Pelaku ini juga terancam dijerat dengan pasal 114 ayat (2) Jo 112 ayat (2) Jo pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 6 Tahun dan paling lama 20 tahun penjara atau dapat dipidana mati dan denda paling sedikit Rp.

(Suara NTB/ist)

DISELUNDUPKAN - Barang 59 butir pil ekstasi jenis inex dan 52 gram sabu saat diamankan di Mapolres Sumbawa Barat. Narkoba ini hendak diselundupkan dari Mataram ke Pulau Sumbawa.

1.000.000.000 hingga 10.000.

000.000.

“Kami akan terus memberikan atensi khusus terkait kasus narkoba di KSB apalagi trend kasusnya sudah mulai

bergeser dari sabu dan ganja ke ekstasi. Kami juga tetap akan rutin turun patroli gabungan sehingga kasus narkoba di KSB bisa semakin diminimalisir,” pungkasnya. (ils)

SUARA NTB Kamis, 26 Desember 2019

Kasus CPNS K2

Kajari Dompu Butuh Data dan Keterangan Tambahan Dompu (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Dompu belum bisa membuat telaah hukum atas surat BKN RI terkait pengangkatan CPNS K2 menjadi PNS yang diminta Bupati Dompu. Untuk membuat telaah hukum, Kejaksaan masih membutuhkan data dan dokumen tambahan.

“Ndak mungkin kita beri telaah hukum hanya dengan satu lembar surat (BKN).

Paling tidak, kita butuh data dan dokumen tambahan agar bisa mengkaji masalahnya,” kata Kepala Kejaksaan (Suara NTB/ula) Negeri Dompu, Edi NursapEdi Nursapto to, SH kepada Suara NTB di sela acara pisah sambut Kapolres Dompu, Senin (23/12) malam.

Dikatakan Edi Nursapto, pihaknya sudah mengundang Kepala Bagian Hukum dan jajaran Pemda Dompu untuk mendapatkan data dan dokumen tambahan serta keterangan beberapa waktu lalu. Tapi saat itu, tidak ada yang hadir.

“Kita perlu agendakan kembali pertemuannya,” ungkap Edi. Telaah hukum, kata Edi, bisa diikuti dan tidak diikuti karena sifatnya tidak mengikat. Sehingga pemohon bisa bertindak tanpa harus menunggu telaah hukum. “Telaah hukum ini bisa diikuti dan bisa tidak. Itu tergantung yang bersangkutan (pemohon),” katanya.

Sebelumnya, saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) DPRD Dompu dengan BKDPSDM) dan forum CPNS K2 Dompu terkait pengalihan status menjadi PNS. Karena sejak diangkat menjadi CPNS tahun 2014 hingga saat ini belum juga ada kepastian diangkat menjadi PNS. Sementara beberapa diantar CPNS ini telah meninggal dunia dan beberapa telah memasuki pensiun. Akibat molornya peralihan menjadi PNS, sekitar 27 orang terancam tidak akan mendapatkan hak pensiun. (ula)

Dibubarkan, Tugas TP4D dan TP4P Selesai Tahun 2019 Kota Bima (Suara NTB) – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah membubarkan Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4). Mulai dari tingkat Pusat, Provinsi hingga Daerah.

Meski begitu, kegiatan TP4D yang sudah berjalan akan diselesaikan akhir tahun ini. Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Arif SH, MH kepada Suara NTB, belum lama ini.

“Jadi tugasnya Kejari melalui Kasi Intel dan Per(Suara NTB/Dok) data sekarang mengarsipArif kan seluruh bahan TP4D dengan sebaik-baiknya sehingga bisa dievaluasi,” katanya.

Ada pengerjaan proyek-proyek yang berlanjut tahun berikutnya, sesuai tugas Kejaksaan melalui Bidang intelijen melakukan pengamanan. Tapi bukan dalam bentuk pengamanan TP4D. “Tetap dilaksanakan. Tapi pelaksanaan pengamanannya sesuai dengan fungsi intelijen, bukan TP4D lagi,” ujarnya Menurutnya, kalaupun misalnya diminta oleh Pemerintah Daerah, pihaknya hanya bentuk pengamanan. Proyekproyek hanya bersifat strategis, tidak seluruh proyek yang ada. “Semua itu akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengistilahkannya,” katanya.

Arif menjelaskan, proyek strategis yang dimaksud yakni menurut Pemerintah Daerah perlu pengamanan serta perlu dimintakan pendapat hukumnya tentang pelaksanaan kegiatannya. “Sekali lagi saya tegaskan pengamanannya bukan TP4D ya,” katanya. Ia menambahkan, secara pribadi kinerja TP4D di NTB selama ini cukup bagus. Bahkan Kepala daerah di Jawa Timur tepatnya Walikota Surabaya sangat menyayangkan pembubaran TP4D ini. (uki)

Capai 95 Persen, Progres Pasar Seketeng Terus Dikejar Sumbawa Besar (Suara NTB) Progres pembangunan Pasar Seketeng tahap pertama sudah mencapai 95 persen. Saat ini Pemkab Sumbawa melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus berpacu dengan waktu melakukan percepatan. Harapannya, proyek miliaran rupiah ini bisa dituntaskan 100 persen.

Diketahui, pembangunan Pasar Seketeng kontraknya dimulai 20 Juni hingga 16 Desember. Kemudian ada addendum waktu selama 14 hari hingga 30 Desember mendatang. Adendum waktu ini diberikan karena ada kejadian di luar kontrol dari PPK maupun penyedia yang menyebabkan terjadinya keterlambatan. Seperti ada penyesuaian desain dan tambahan pekerjaan karena adanya pengeringan rembesan air. “Jadi ada keterlambatan karena kendalakendala rembesan air yang perlu dikeringkan dan penyesuaian desain-desain. Itu penyebab diberikan addendum waktu,” kata Plt Kepala Bapenda Kabupaten Sumbawa, Arif Alamsyah, Rabu (25/12).

Diungkapkannya, saat ini progres fisik Pasar Seketeng kurang lebih 95 persen. Pekerjaan yang sudah selesai yakni Blok C. Tinggal penyelesaian keramik kamar mandi yang diyakini tuntas 30 Desember mendatang. Kemudian di Blok B pekerjaan tembok atas dan bawah juga sudah selesai. Tinggal finishing dan pemasangan seluruh keramik ditambah plafon. Instalasi listrik juga sudah selesai.

Sedangkan atap tinggal sedikit serta pengecatan belum dilakukan.

Pekerjaan lain, seperti Mushollah juga hampir rampung dan diyakini selesai 30 Desember. Begitupula IPAL dan rumah mesin. Kemudian yang akan dikerjakan pada 28 Desember mendatang yakni paving block keliling Blok C. “Seharusnya tanggal 30 bisa 100 persen. Tetapi kita sedang mengupayakan,” ujarnya.

Dilihat dari sisa pekerjaan, kata Arif, kemungkinan besar belum bisa dituntaskan 100 persen hingga 30 Desember. Meskipun demikian, untuk menyelesaikan pekerjaan, pihaknya akan memberikan kesempatan kepada pelaksana maksimal 50 hari dengan konskuensi denda. Namun pihaknya yakin pekerjaan akan lebih cepat tuntas dari waktu tersebut. “Jadi kemungkinan besar 30 desember belum tuntas 100 persen. Kami memberikan kesempatan maksimal 50 hari. Tetapi kami yakin lebih cepat dari itu.

Mungkin sekitar paling cepat 15 atau 20 hari sudah tuntas 100 persen. Tentu konsekuensinya kontraktor dikenakan denda dari tanggal 31, karena waktunya sudah lewat,” terangnya.

Pemberian kesempatan ini, lanjutnya, karena pihaknya yakin kontraktor bisa menyelesaikan pekerjaan. Karena pekerja terus bertambah dan material tersedia di lokasi. Terlebih pekerjaan dilakukan siang dan malam. “Kita yakin karena komitmen pelaksana memperlihatkan kesungguhan untuk menyelesaikan. Selain itu, karena pemerintah menilai manfaatnya.

Jadi tidak boleh ada pekerjaan yang mangkrak. Manfaat yang kita kejar efektif dan efisien, makanya kita berikan kesempatan. Dan itu sudah sesuai regulasi dalam perpres 16 tahun 2018 tentang pengadan barang dan jasa pemerintah,” jelasnya.

Pihaknya berupaya progresnya mencapai 97 persen hingga 30 Desember mendatang. Karena pekerjaan keramik keseluruhan progresnya hanya 2 persen. Ditambah pengecatan, tambahan plafon dan pintu rolling dor yang sebagian belum terpasang. Tetapi semua material sudah berada di lokasi, tinggal menunggu waktu penyelesaian. “Bobot pekerjaan yang belum selesai ini kecil. Tetapi karena pekerjaannya harus teliti jadi perlu waktu. Seandainya ini lewat, pelaksana bersedia melanjutkan sampai selesai dan mereka bersedia dikenakan denda,” tukasnya. (ind/arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Aparat Gabungan Sita 222 Batang Kayu di Hutan Parado Bima (Suara NTB) – Aparat gabungan dari Kodim 1608 Bima, Polsek Monta dan KPH berhasil menyita 222 batang kayu yang diduga hasil pembalakkan liar (pembalakan liar) di kawasan hutan Parado pada Senin (23/12).

Penyitaan itu usai aparat gabungan menggelar patroli.

Selain menyita ratusan batang kayu, petugas juga mengamankan lima terduga pelaku pembalakan liar.

“Selain itu, barang bukti lain yang disita berupa unit mobil pick-up, mesin pemotong kayu,” kata Dandim 1608 Bima, Letkol. Inf. Bambang Kurnia Eka Putra.

Menurutnya kelima orang yang diamankan tersebut masing-masing berinisial, As (43 tahun), Bu (42 tahun), As (32 tahun), Nu (32 tahun) dan Sa (35 tahun). Serta dua orang terduga berhasil melarikan diri (kabur).

“Lima orang yang diamankan ini sudah diamankan ke Polres Kabupaten Bima untuk diproses hukum lebih lanjut,” katanya. Menurutnya, saat mengamankan lima orang tersebut, aparat gabungan sempat dihadang oleh masyarakat dengan menutup ruas jalan di Desa Kanca Kecamatan Parado.

“Warga lain tidak terima dan memprotes penangkapan lima warga ini. Tapi setelah diberikan penjelasan, jalan kembali dibuka,” katanya.

Menurutnya, patroli gabungan yang dilakukan dibagi menjadi dua tim. Tim pertama dengan sasaran wilayah Desa Kuta dan Desa Paradowane dan tim dua sasaran Desa Kanca Kecamatan Parado. “Sebelum melaksanakan patroli, aparat gabungan mendirikan

Pos Komando (Posko) untuk menentukan sasaran serta pembagian tim,” katanya.

Dandim menegaskan patroli gabungan tersebut akan terus dilakukan, dengan harapan hutan dan lingkungan bisa terselamatkan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Persoalan hutan tidak hanya menjadi atensi ditingkat bawah. Namun juga menjadi perhatian khusus pemerintah pusat karena hutan sudah sangat memprihatinkan akibat pembalakan liar,” katanya.

Untuk itu Ia mengajak seluruh stakeholder, instansi terkait dan masyakarat untuk menyatukan persepsi. Berperan aktif menjaga dan menyelamatkan hutan yang kondisinya sudah kritis.

DISITA - Kayu yang disita aparat gabungan Kodim 1608 Bima, Polsek Monta, KPH hasil pembalakan liar di kawasan hutan Parado, Senin (23/12).

Kayu Jati Gelondongan Sementara itu di Sumbawa berlangsung operasi yang sama Selasa (24/12). Kodim 1607/ Sumbawa bersama anggota Polsek Moyo Hulu dan KPH Batu Lante melakukan patroli gabungan di kawasan Hutan Lindung Desa Semamung, Kecamatan Moyo Hulu, Sumbawa.

Hasilnya, tim gabungan menemukan ratusan batang kayu jati dalam bentuk gelondongan dengan panjang sekitar 2 meter. Kayu jati yang masih dalam bentuk gelondongan ditemukan masih berserakan di sekitar lokasi dan diamankan petugas gabungan.

Diperkirakan, barang buk-

ti belum sempat diambil oleh pelaku illegal logging setelah ditebang. Setelah dihitung, jumlah barang bukti sekitar 120 batang atau diperkirakan sekitar lima kubik.

Dalam patroli tersebut, personel gabungan tidak menemukan para pelaku. Diperkirakan pelaku kabur sebelum petugas tiba di lokasi. Sementara barang bukti lima kubik kayu jati sudah disita dan dibawa ke Kantor KPH Batu Lante Kecamatan Moyo Hulu.

Dalam proses pengungkapan pembalakan liar, aparat meminta masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan agar melaporkan ke

(Suara NTB/Ist)

Natal di Dompu Berlangsung Khidmat Dompu (Suara NTB) – Perayaan natal di Gereja GMIT Syalom Dompu, Rabu (25/12) berlangsung khidmat.

Umat kristiani tampak merayakan hari besar keagamaan mereka dengan khusyuk. Kondisi itu diharap berlangsung hingga malam puncak pergantian tahun 2019.

Kapolres Dompu, AKBP. Arif Hidayat, SH, SIK, kepada Suara NTB usai menyambangi jemaat kristiani yang melaksanakan peribadatan menyampaikan, secara umum situasi Kamtibmas di wilayah hukumnya masih terpantau kondusif. Tanpa gangguan serta ancaman kelompok tertentu sebagaimana yang dikhawatirkan sebelumnya.

“Untuk sementara dari kemarin tanggal 24 sampai hari ini, Alhamdulillah berkat sinergi kita semua elemen masyarakat, TNI dan Polri situasi masih bisa kita kendalikan,” ungkapnya.

Kondusifnya perayaan natal di beberapa gereja ini diharap terus berlangsung dan terwujud hingga malam puncak pergantian tahun 2019. Khususnya terhadap aksi terorisme, konflik sosial antar kelompok serta tindakan melawan hukum lain.

Untuk personel pengamanan sendiri, lanjut Arif Hidayat, dari semua unsur yang dilibatkan mulai SatuanPolPP,Senkom,Dishub,TNI dan Polri tercatat sekitar 600an or-

(Suara NTB/jun)

NATAL - Kapolres Dompu, Arif Hidayat bersama Dandim 1614/Dompu. Ali Cahyono, saat menyambangi umat kristiani yang tengah merayakan natal di Gereja GMIT Syalom Dompu, Rabu (25/12). ang.TersebardiPosPelayananTerminal Ginte dan Cabang Tiga Manggelewa, Pos Pengamanan PasarInduk,pusatperibadatanserta destinasi wisata. “Untuk ancaman kelompok-kelompok itu belum ada, mudah-mudahan ini sampai selesai perayaan natal dan tahun baru,” ujarnya.

Disamping ancaman aksi terorisme, kerawanan lain khususnya pada malam puncak pergantian tahun di pusat keramaian akan diantisipasi ekstra. Seperti misalnya tindak pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor), minum-minuman keras, jambret dan kejahatan tiga C lainnya.

Sementara itu, Dandim 1614/ Dompu, Letkol Ali Cahyono, S.

Kom., yang turut menyambangi umat kristiani di Gereja GMIT Syalom Dompu mengingatkan, agar semua elemen terus menjaga situasi Kamtibmas yang sudah berlangsung kondusif ini.

Terkait ancaman kerawanan terus diminimalisir jajarannya di lapangan. Sedangkan untuk kenakalan remaja tetap antisipasi karena memang minumminuman keras, konvoi kendaraan selalu mewarnai malam pergantian tahun.

“Kalau sudah mabuk-mabukan, seperti yang kita ketahui sering terjadi perkelahian. Ini yang kita harus waspadai terutama pada malam puncak tahun baru,” pungkasnya. (jun)

Diterjang Banjir, Jembatan di Tolokalo Kempo Putus

(Suara NTB/ist)

BERSIHKAN RANTING - Babinsa Songgajah, Serma Irwan bersama Babinkamtibmas membersihkan ranting pohon yang menahan air di selokan pada banjir bandang, Selasa (24/12) sore.

Dompu (Suara NTB) Banjir bandang yang menerjang Songgajah dan Tolokalo Kecamatan Kempo memutuskan sebuah jembatan gorong-gorong di daerah Motitoi Desa Tolokalo. Banjir ini selalu menjadi langganan dan menggenangi pemukiman warga setempat setiap hujan deras. Sungai buatan di Songgajah tidak mampu menampung air banjir dan di Tolokalo gagal dibangun karena belum dapat izin pemilik lahan.

Ali, sopir dum truk kepada Suara NTB, Rabu (25/12) mengaku, saat hujan deras di wilayah Pekat dan Kempo terjadi pihaknya sedang di atas kendaraan membawa pasir menuju Dompu. Banjir bandang dari gunung tidak hanya menghantam

pemukiman warga di Tolokalo dan Songgajah, tapi juga jalanan di Desa Tolokalo. Besarnya banjir membuat jembatan gorong-gorong di daerah sekitar Moti Toi dan Tompo Desa Tolokalo Kecamatan Kempo putus.

“Jembatan gorong-gorong putus di sekitar Moti Toi putus akibat banjir kemarin. Kita bisa lewat karena setelah hujan ditimbun pake tanah (jembatannya), tapi semalam kembali putus,” kata Ali. Kepala BPBD Kabupaten Dompu, Drs. Imran M. Hasa yang dihubungi terkait banjir ini mengaku, banjir tersebut menjadi langganan setiap kali hujan deras datang. Tapi banjir tersebut hanya menggenangi pemukiman warga. “Tidak ada korban jiwa,

tidak ada jalan atau jembatan yang putus,” kata Imran.

Diakui Imran, pada 2018 lalu Pemda Dompu melalui Dinas PUPR Dompu berencana membuat sungai buatan di atas pemukiman warga Tolokalo untuk mengalihkan air saat banjir datang. Tapi tidak mendapat izin dari pemilik lahan, padahal pendekatan sudah dilakukan hingga diturunkan alat ekskavatornya. “Warganya minta ganti rugi, makanya belum dibuatkan sungainya,” ungkap Imran.

Kapolsek Kempo, Iptu I Md Sartika yang dihubungi juga membenarkan bahwa banjir bandang di Tolokalo dan Songgajah hanya menggenangi pemukiman warga. Juga tidak ada korban jiwa, maupun kerusakan rumah warga dan fasilitas umum. “Banjir itu sudah jadi langganan, apalagi setelah hutan di sekitar pemukiman warga gundul dan dialih fungsikan menjadi area HKm (ditanami jagung),” katanya.

Namun banjir yang menggenangi pemukiman warga di Songgajah dan Tolokalo, Selasa sore kemarin tidak berlangsung lama.

Anggota Babinsa Songgajah, Serma Irwan bersama Babinkamtibmas didampingi Kades Songgajah, M. Noor Karim langsung membantu warga membersihkan beberapa sampa yang tertumpuk di jalan maupun di selokan sehingga aliran air lancar. (ula)

petugas jika menemukan atau mencurigai oknum yang akan melakukan pembalakan liar.

Danrem 162/WB, Kol.CZI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han mengakui, perintah operasi pengamanan hutan itu datang langsung dari Kepala BNPB RI saat meninjau hutan di Parado, Bima. ‘’Ini sangat mengkhawatikan akan keselamatan hutan dan membahayakan kehidupan manusia karena sekitar 8000 hektar kawasan hutan sudah rusak,’’ sebut Danrem Selasa (24/12).

Adapun dampak pembalakan liar, debit air menjadi sangat berkurang dan terjadi

pendangkalan sungai. ‘’Dulu di sana ada air terjun. Sekarang tidak ada tetesan air sama sekali,’’ terangnya prihatin.

Terkait kondisi tersebut, pihaknya bersama Polri, KPH dan instansi terkait sudah membuat Posko di Parado dan kemarin langsung melakukan Patroli. Setiap ada penangkapan, akan diteruskan ke Kepolisian. ‘’Sesuai arahan Kepala BNPB RI, agar kedepan dilaksanakan rapat di tingkat Provinsi untuk mengamankan dan menyelamatkan hutan. Ini sekaligus menyosialisasikan tentang penanaman pohon kepada masyarakat,” pungkasnya. (uki/ars)

Puluhan Rumah Warga di Kempo Terendam Dompu (Suara NTB) – Bencana alam banjir kembali terjadi di Dompu. Kemarin, Selasa (24/12) merendam puluhan rumah warga di bantaran Sungai Sera Ala Desa Soro Kecamatan Kempo. Intensitas hujan tinggi ditengah kondisi hutan yang rusak dirambah untuk penanaman jagung dianggap pemicu utamanya.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, Drs. Imran M Hasan melalui Kasi Darurat dan Logistik, Marwan dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (25/12) menyampaikan, curah hujan tinggi selama hampir dua jam di wilayah itu membuat aliran Sungai Sera Ala meluap ke pemukiman warga. Namun, berutung ketinggian air tidak seberapa sehingga tak sampai menimbulkan korban jiwa atau lukaluka. “Memang tidak begitu berdampak kemarin, hanya sekitar 30an rumah saja yang terendam dengan ketinggian air 50 Cm,” ungkapnya.

Mengingat ketinggian air yang masuk ke rumah warga sekitar 50 Cm. Imbasnya, lanjut dia, sebatas menggenangi perabotan rumah tangga dan kebutuhan pokok mereka. Sementara untuk kerusakan rumah sejauh ini belum ada laporan dari Tim Reaksi Cepat (TRC) yang diterjunkan.

Selain di Desa Soro, bencana alam serupa juga meluap di daerah lain seperti Desa Tolokalo. Tetapi, genangan air yang disertai lumpur tersebut hanya menutup ruas jalan utama menuju Kecamatan Pekat.

“Informasi bajir ini baru kita dapat sepulang menyalurkan bantuan bencana banjir di Kilo sore kemarin, makanya belum bisa kita terjun langsung.

Cuma anggota sudah kita kirim untuk pendataan. Kemungkinan sore ini (kemarin) baru bisa berangkat penanggulangan awal,” jelasnya.

Sungai Sera Ala di Soro dan beberapa aliran sungai di Tolokalo yang tidak bermuara ke laut, ditegaskan Marwan, sudah tiap tahun meluapkan banjir ketika musim penghujan tiba. Selain pengaruh intensitas yang tinggi dan lama, kondisi tersebut dipicu rusaknya kawasan h u tan

untuk penanaman jagung.

Tak heran jika tiap kali terjadi banjir pasti membawa kayu, batuan dan lumpur ke dalam rumah warga. “Di situ sudah tiap tahun kejadiannya. Terutama di Tolokalo hujan sebentar saja pasti air dari gunung menutup jalan dan masuk pemukiman warga,” pungkasnya.

PLN Kewalahan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Dompu, mengakui lambannya penanganan kabel listrik yang kendor akibat angin kencang di Jalan Abubakar Ahmad. Bukan karena ada unsur kesengajaan, tetapi minimnya laporan warga serta banyaknya jaringan listrik yang rusak akibat bencana alam tahunan saat ini jadi penyebab utamanya.

Manager PLN Rayon Dompu, Jazit Bustomi melalui Kasi Pelayanan Pelanggan, Ari Budiawan dikonfirmasi Suara NTB menyampaikan, setelah mendapat informasi adanya kebel PLN yang kendor dan mengancam keselamatan pengguna jalan pada Minggu pagi, siang harinya langsung diamankan petugas.

Langkah tersebut tak dipungkirinya lamban jika melihat waktu kejadian dua hari sebelumnya, yakni pada Jumat 20 Desember 2019.

“Sementara inikan banyak gangguan, jadi (petugas) masih di masing-masing tempat gangguan. Intinya setelah itu ada laporan baru ditindaklanjuti teman teknik dengan diamankan di pinggir (jalan),” ungkapnya.

Penanganan awal terhadap kabel yang kendor tersebut, lanjut dia, masih bersifat sementara atau diamankan agar tidak mengancam keselamatan pengguna jalan. Sedangkan untuk pemulihannya menunggu perbaikan 30 tiang yang miring akibat angin kencang di Desa Wawonduru d a n H u u r a m pung dilakukan. (jun)

Marwan

SUARA NTB Kamis, 26 Desember 2019

POLHUKAM

Halaman 8

Potensi Gesekan Pilkada 2020 Dinilai Lebih Besar (Suara NTB/Penrem)

PIMPIN UPACARA - Danrem 162/WB Kol CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat memimpin upacara Senin (23/12).

Danrem 162/WB Ingatkan Personel Tetap Siaga Nataru Mataram (Suara NTB) Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., Senin (23/12) mengingatkan jajarannya untuk berpartisipasi dalam pengamanan Natal 25 Desember 2019 dan Tahun Baru (Nataru) 1 Januari 2020.

Dalam pengarahannya kepada seluruh personel Korem dan jajaran se Garnizun Mataram, orang nomor satu di jajaran Korem tersebut menekankan agar tetap siaga.

“Walaupun libur bersama, namun tetap harus ada yang stand by on call (siaga) untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” tandasnya. Terkait libur bersama Natal dan tahun baru 2020, disarankannya agar diatur dengan baik.

“Sehingga jika dibutuhkan setiap saat, personel sudah siap untuk digerakkan,” tegasnya.

Selain itu, Danrem juga mengingatkan untuk memperhatikan faktor keamanan selama melaksanakan setiap kegiatan.

Mengingat, cuaca yang ekstrim seperti hujan disertai angin puting beliung dan petir yang mengakibatkan banjir, tanah longsor, rumah rusak dan pohon tumbang. “Perhatikan keamanan rumah dari korselting arus pendek listrik, jaga kebersihan lingkungan dan kesehatan,” tutupnya. (ars/*)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB memprediksikan bahwa gesekan pada Pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan di tujuh kabupaten/kota di NTB jauh lebih besar dibandingkan pada Pemilu serentak 2019 lalu. Karana itu Bawaslu bakal mempersiapkan diri lebih baik untuk melakukan pengawasan maksimal.

Komisioner Bawaslu Provinsi NTB, divisi SDM Itratif menjelaskan bahwa tipologi Pemilu 2019 dengan Pilkada serentak 2020 sangat berbeda. Persaingan antar aktor politik yang terlibat di dalam Pilkada 2020 jauh lebih keras jika dibandingkan dengan Pemilu 2019.

“Pemilihan 2020 dengan pemilu 2019 itu tipologi politiknya berbeda. Gesekannya lebih kenceng pada pemilihan saat ini karena aktor-aktornya berbeda dan isu yang dibangun berbeda.

Sentiment-sentimen berbeda,

kelompok-kelompok yang terlibat akan lebih luas dengan militansi yang menghasilkan lebih kuat dibandingkan dengan pemilu kemarin,” ujar Itratif.

Bawaslu terus melakukan pemetaan terhadap potensipotensi terjadinya pelanggaran pada Pilkada 2020 mendatang.

Saat ini pihaknya sedang menyusun peta daerah yang memiliki potensi kerawanan cukup tinggi, sehingga Bawaslu bisa melakukan berbagai antisipasi terhadap potensi kerawanan yang akan terjadi.

“Bawaslu sedang menyusun peta kerawanan Pilkada 2020 di tujuh daerah. Apa-apa saja jadi potensinya, dan bagaimana kita antisipasi, dan di mana saja daerah yang masuk kategori rawan dan tidak rawan itu. Sehingga kita punya peta yang jelas,” katanya.

Dalam rangka memaksimalkan kinerja jajaran Bawaslu sampai struktur paling bawah dalam melakukan tugas pengawasan. Maka salah satu yang paling dibutuhkan adalah Bawaslu harus memiliki tenaga-tenaga pengawas

REMISI - Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham NTB Dwi Nastiti , menyerahkan remisi khusus Natal secara simbolis, Rabu (25/12) didampingi Kalapas Mataram Tri Saptono Sambudji .

(Suara NTB/ist)

18 Napi Dapat Remisi Natal Mataram (Suara NTB) – Narapidana binaan Kanwil Kemenkumham NTB mendapat remisi khusus Natal tahun 2019. Sebanyak 18 napi mendapat pengurangan masa pidana. Mulai dari 15 hari sampai satu bulan 15 hari.

Remisi itu diberikan sebagai kado para napi beragama kristen katolik yang berkelakuan baik selama menjalani pidana di dalam Lapas.

“Ada 18 orang yang mendapat remisi. Ini remisi khusus Natal,” ucap Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham NTB Dwi Nastiti, Rabu (25/12) usai acara pemberian remisi di Lapas

Perempuan Mataram, Mataram. Rinciannya, 13 napi mendapat remisi satu bulan; tiga napi mendapat remisi satu bulan 15 hari, dan dua napi mendapat remisi 15 hari.

Total napi yang beragama Nasrani sebanyak 30 orang.

Napi yang mendapat remisi tersebut adalah napi pidana umum. Sementara napi tindak pidana narkotika tidak ada yang mendapat remisi.

Remisi khusus tersebut merupakan hak narapidana yang diberikan berdasarkan peraturan perundangan. Namun, narapidana yang mendapatkan remisi harus sudah memenuhi persyaratan yang dia-

tur. Diantaranya, berkelakuan baik, menjalani masa pidana lebih dari enam bulan, dan telah mengikuti program pembinaan dengan predikat baik.

“Pemberian remisi untuk memberi harapan agar warga binaan pemasyarakatan terus berupaya memperbaiki diri. Semakin cepat mengubah perilakunya maka lebih cepat pula berintegrasi kembali dengan masyarakat,” kata Dwi. Pemberian remisi ini, imbuh dia, juga ditujukan untuk mendukung “Crash Program” Direktur Jenderal Pemasyarakatan bagi WBP yg secara administratif berhak mendapatkan remisi. (why)

Kasus Suap Rp1,2 Miliar Imigrasi Mataram

Hakim Nyatakan Tiga Saksi Rusak Barang Bukti (Suara NTB/penrem)

GOWES - Danrem 162/WB Kol CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat mengecek kesiapan pos pam Nataru sambil olahraga gowes.

Itratif

Pilkada 2020 Jadi Ajang Uji Coba Mesin Politik Baru Gerindra

Korem 162/WB Kerahkan 1.500 Personel Amankan Nataru Mataram (Suara NTB) Dalam rangka perayaan Natal 2019 dan menyambut tahun baru 2020, Korem 162/WB menyiapkan 1.500 personel back up kekuartan Polri. Personel yang disiapkan dari satuan Yonif 742/ SWY hingga Kodim jajaran, aparat Intelijen maupun Satuan Dinas Jawatan. Pelaksanaan siaga langsung di satuan masing-masing. Khusus untuk satuan Garnizun se Kota Mataram, dipusatkan di lapangan Yonif 742/SWY Gebang Mataram.

Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han menjelaskan, ribuan personel itu sudah disebar ke pos pos pengamanan dari Ampenan hingga Sape. Selasa (24/12) pagi lalu, Danrem memantau kesiapan pos pengamanan dengan gowes bersama puluhan perwira dan prajurit.

Menurutnya, olahraga gowes dirangkai dengan melakukan peninjauan pos pengamanan perayaan Natal dan tahun baru 2020 di beberapa lokasi. “Alhamdulillah pagi ini ada empat pos yang kami tinjau dan dalam kondisi baik termasuk di Terminal Mandalika,” ujarnya.

Di Terminal Mandalika, pihaknya melakukan pengecekan kendaraan bus termasuk kelengkapan kendaraan dan administrasinya, dan semuanya dalam kondisi baik.

Danrem berharap semoga pelaksanaan perayaan Natal dan tahun baru di wilayah Provinsi NTB dapat berjalan aman, lancar, sukses dan damai.

Selain itu, pria kelahiran Jakarta tersebut mengimbau semua pihak untuk sama-sama bersinergi menjaga stabilitas keamanan di wilayah NTB, agar lebih mudah mewujudkan NTB Gemilang. (ars/*)

yang handal, yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya dengan baik.

Karena itu Bawaslu terus memberikan pembekalan kepada jajaran Bawaslu kabupaten/kota. Dengan harapan, akan menambah dan memperkuat pengetahuan terkait tata cara atau proses dalam melakukan penanganan pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan pemilihan.

Baik berupa temuan dan laporan.

“Ini hal-hal yang harus kita antisipasi. Oleh karenanya kepada Sahabat Bawaslu kabupaten/kota khususnya Divisi Penindakan untuk menyiapkan diri, mempersiapkan staf terbaik di staf penindakan itu yang kita tempatkan di meja terdepan sebagai penerima laporan,” pungkasnya. (ndi)

Mataram (Suara NTB) – Kasus suap Rp1,2 miliar Imigrasi Mataram belum benar-benar berakhir meskipun

mantan Kepala Imgrasi Mataram Kurniadie sudah divonis Senin lalu. Majelis hakim menemukan fakta perusakan barang bukti. Kasus tersebut dapat dikembangkan ke tersangka lain.

Jaksa Penuntut Umum KPK Taufiq Ibnugroho mencermati putusan hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram terhadap terdakwa Kurnidie. “Hakim memang ada menyebut potensi pelanggaran pasal 21 (UU Tipikor),” terangnya di Mataram. Pasal 21 UU Tipikor tersebut mengatur perihal perusakan barang bukti.

Pasal itu berbunyi Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Taufiq mengatakan, dari fakta persidangan memang terungkap perusakan barang bukti itu terkait koper warna biru yang diambil dari rumah dinas Kurniadie pada Selasa 28 Juni dini hari lalu. Ketua majelis hakim Isnurul Syamsul Arif dalam sidang Senin (23/12) lalu menyebutkan peran tiga orang yang merusak barang bukti kasus tersebut. padahal barang bukti itu sudah disegel KPK. “Saksi Deny Chrisdian, Rachmat Gunawan, dan Hamdi berpotensi melanggar pasal 21 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” sebut Tiga orang saksi, Kasubbag TU Imigrasi Mataram Deny Chrisdian, Kasi Lantaskim Imigrasi Mataram Rachmat Gunawan, dan ajudan Kurniadie, Hamdi bersekongkol mencuri barang bukti koper biru berisi uang tunai. Padahal, koper

itu berada di dalam rumah yang sudah disegel KPK 27 Mei lalu.

Koper biru itu berisi uang yang isinya uang suap yang diterima terdakwa mantan Kepala Kantor Imigrasi Mataram Kurniadie. Saksi menerangkan isinya Rp75 juta. sementara Kurniadie mengakui isinya Rp200 juta. “Kalau dari pengakuan Kurniadie kan Rp200 juta. dari tiga saksi itu Rp75 juta. Saya masih perlu lihat pertimbangannya hakim dulu.

Salinan putusan kan belum kita terima. Nanti itu yang kita pelajari,” jelasnya.

Untuk melangkah ke penyidikan baru pun, imbuh Taufiq, dia tidak bisa memastikan.

“Saya perlu lapor pimpinan dulu. Nanti dilihat, apakah akan dilanjutkan dengan Sprindik baru atau tidak,” pungkasnya. Dalam persidangan terungkap, koper tersebut diambil Hamdi dengan cara diam-diam dari dalam rumah dinas Kakanim Mataram.

Awalnya, dia mendapat perintah langsung dari Kurniadie.

Atas perintah itu, Hamdi lalu meminta izin ke Deny. Deny lantas memanggil dan Rachmat.

Mereka tinggal di kompleks rumah dinas yang sama. Hamdi lalu melompati pagar rumah dinas Kurniadie yang sudah disegel KPK. Setelah koper tersebut diamankan, Hamdi langsung membawanya ke rumah dinas Deny yang menjabat sebagai Kasubbag Tata Usaha Kantor Imigrasi Mataram.

Deny membuka koper di dalam rumah dinasnya. Tak berselang lama, Deny keluar dan memberi Hamdi uang Rp5 juta.

Keesokan harinya, Hamdi dapat tambahan lagi Rp20 juta. sementara Deny mengambil langsung tunai. Deny lalu mengirimi Rachmat lewat transfer rekening totalnya Rp25 juta. Dari kasus itu, jaksa penuntut umum KPK menemukan uang suap dari Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia, Liliana Hidayat kepada Kurniadie sebesar Rp1,2 miliar. Uang disetor tunai sebanyak tiga tahap, yakni Rp725 juta, RP473 juta, dan Rp2 juta. (why)

Mataram (Suara NTB) – Disamping agenda memenangkan pertarungan, Pilkada serentak 2020 juga bakal dijadikan ajang uji coba mesin politik baru partai Gerindra setelah dimodifikasi.

Pada Pemilu 2019 lalu, Gerindra telah melakukan berbagai evaluasi terhadap kerja mesin politiknya, dan ternyata banyak menemukan sejumlah komponen mesin politik yang tak bekerja dengan baik.

“Struktur partai ini sangat penting, jika kita berharap partai ini tetap hidup dan eksis.

Kita sudah merasakan bagaimana mesin partai kita hanya cantik dalam laporan, ternyata setelah kita turun kita merasakan banyak kebocoran, lubang, kekurangan dan kelemahannya,” ungkap Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) DPP Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono, alias HBK pada pekan kemarin.

HBK yang sengaja dikirim secara khusus oleh Gerindra ke NTB untuk memimpin “perang” tak mau pasukan tidak tertib dan disiplin. Karena itu pada Pilkada serentak 2020 ini ia akan melakukan uji coba terhadap mesin politik yang sudah dibangun. Sehingga pada pemilu serentak 2024 mendatang Gerindra dipastikan sudah sangat siap tempur dengan kekuatan mesin politik yang sudah dibangun dari jauh-jauh hari.

“Pilkada 2020 adalah momentum uji coba kerja mesin politik kita yang sangat baik untuk Pemilu 2024. Kita pilih waktu mulai berbenah empat

tahun, supaya benar-benar siap.

Karena itu kita semua akan bagi tugas pembinaan. Insyaallah pada 2024 Pak Prabowo masih tetap diberikan kesehatan dan semangat,” ujarnya.

Karena itu Gerindra mulai melakukan restrukturisasi kepengurusan partai sampai jenjang paling bawah, yakni anak ranting. Untuk kepengurusan PAC sudah terbentuk di semua kecamatan di NTB, di mana masing-masing pengurusnya berjumlah 15 orang.

Selanjutnya kepengurusan ranting sebanyak sembilan orang, kemudian pengurus anak ranting masing-masing berjumlah lima orang.

“Saya minta kepengurusan ranting dan anak ranting ini diisi kaum muda milenial.

Karena struktur ini kita harapkan akan menjadi ujung tombak dari pembentukan saksisaksi dalam Pemilu di TPS. Karena pada Pemilu 2019 kemarin, kelemahan kita itu ada pada saksi,” tegas HBK. Pada kesempatan itu, HBK juga menyerukan peran penting dari para anggota dewan dari Fraksi Gerindra. Melalui pembinaan konstituennya agar lebih dimasifkan, sehingga bisa juga menjadi kekuatan partai.

“Pilar kedua kekuatan kita adalah para anggota dewan.

Khusus di NTB Fraksi Gerindra adalah yang paling solid dan paling semangat, sejak kedatangan saya di sini tidak pernah ada lagi yang kedengan saling bentrok. Ini modal besar kita untuk menjemput kemenangan di 2024,” tutupnya. (ndi)

PDIP akan Umumkan Arah Dukungan di Rakernas Mataram (Suara NTB) – PDI-P diperkirakan bakal jadi parpol pertama yang akan mengumumkan secara resmi dan final terkait siapa figur akan diusung di kontestasi di Pilkada serentak 2020. Termasuk arah dukungan parpol berlambang banteng moncong putih tersebut di Pilkada tujuh kabupaten/kota di NTB. Direncanakan PDI-P bakal mengumukan calon kepala daerah akan diusung di Pilkada pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) akan digelar pada pertengahan Januari 2020. Rakernas tersebut akan dirangkaikan dengan kegiatan HUT PDIP 47. “Siapa calon kepala daerah yang akan diusung PDI-P kemungkinan diumumkan di Rakernas oleh DPP,” kata sekretaris DPD PDIP NTB, Lalu Budi Suryata, yang dikonfirmasi pekan Kemarin.

Dia memastikan bakal calon kepala daerah hasil penjaringan di DPC kabupaten/kota sudah lama diterima DPP. DPP pun sudah menerjunkan tim survei untuk mengetahui tingkat elektabilitas dan popularitas dari kandidat tersebut. Termasuk survei simulasi berpasangan.

Hanya saja. Pihaknya belum mengetahui hasil survei tersebut.

Karena hasil survei itu jadi kewenangan dan ranah dari DPP. Dengan membaca dan menganalisa hasil survei tersebut, DPP akan memutuskan dan menetapkan arah dukungan di Pilkada.

“Tentunya juga dengan mengacu hasil komunikasi dan kesepakatan koalisi dengan parpol lain terkait arah dukungan tersebut,” tandas mantan ketua DPRD kabupaten Sumbawa tersebut.

Kendati tidak semua daerah menggelar Pilkada akan diumumkan di Rakernas tersebut. Tetapi kemungkinan sebagian besar arah dukungan di Pilkada kabupaten kota di NTB akan disampaikan di Rakernas. Misal seperti Pilkada kota Mataram, Pilkada KSB,

Pilkada Sumbawa, Pilkada KLU dan Pilkada lainnya.

Meski dia tidak menampik kemungkinan siapa figur akan diusung sesuai keputusan DPP PDIP tidak jauh berbeda dengan nama kandidat sudah menyeruak dan sering disebutkan oleh elit PDIP NTB. “Tetapi tentu itu dengan berbagai pertimbangan dan telaah dari DPP,” ungkapnya.

Dia menambahkan, dalam Rakernas akan digelar pertengahan Januari 2020 tersebut akan fokus membahas dan membicarakan terkait kesiapan dan strategi parpol berlambang moncong putih itu untuk memenangkan kontestasi di Pilkada serentak 2020.

Dengan lebih awal dibahas dan dibicarakan terkait strategi dan taktik pemenangan di Pilkada. Maka dipastikan jajaran kader, pengurus dan insfrastruktur partai di tingkat daerah sudah siap dalam menyongsong perhelatan Pilkada serentak 2020. “Prinsipnya, PDIP NTB sudah siap hadapi Pilkada tujuh kabupaten/kota di NTB,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dalam kontestasi Pilkada di NTB, Desk Pilkada DPD PDIP NTB sudah menetapkan tiga daerah jadi prioritas untuk dimenangkan PDIP di Pilkada 2020. Bukan tanpa alasan tiga daerah tersebut diprioritaskan. Pasalnya, di tiga daerah itu PDIP dipastikan akan usung kader terbaiknya dan basis utama dimiliki PDIP. Yakni, Pilkada Kota Mataram, Pilkada Sumbawa dan Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat.

Dia memastikan daerah lainnya juga tidak diabaikan oleh PDIP. Parpol berlambang moncong putih itu tetap akan maksimal dan optimal memenangkan Pilkada daerah lainnya. “Memang target kita di tiga daerah. Tetapi daerah lainnya juga kita akan maksimal menangkan,” pungkasnya. (ndi)

SUARA NTB Kamis, 26 Desember 2019

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 9

Disnakeswan Sarankan Pedagang Daging Impor dan Lokal Dipisahkan Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani menyarankan agar pedagang daging impor (daging beku) dan daging lokal dipisahkan. Agar tak terkontaminasi bakteri dari daging impor yang dijual tidak higienis.

Hal ini disampaikan kepala dinas, sebagai tindak lanjut temuan hasil sidak Satgas Pangan dan TPID NTB jelang natal dan tahun baru di pasarpasar tradisional besar di Kota Mataram. Seperti diketahui, pedagang daging di pasar tradisional Mataram lebih memilih menjual daging impor. Alasannya, lebih murah bagi konsumen.

Namun menjadi persoalan, daging beku yang dijajakan dijual tidak higienis. Tidak dalam bentuk daging beku.

Melainkan daging yang sudah dicairkan, lebih mudah dipotong-potong sesuai kebutuhan pembeli. Namun di balik itu, ada risiko kesehatan yang mengancam konsumen. Daging beku harus dimasak dalam keadaan beku. Jika telah dalam bentuk cair, diyakinkan tidak lagi higienis.

Dinas Perdagangan Provinsi NTB telah membagi-bagikan cool box kepada pedagang.

Namun pedagang beralasan, jika daging beku ditempatkan didalam cool box, sulit bagi

pembeli mengetahuinya. Sehingga daging harus dimejakan.

“Saya sudah sampaikan, cool box tidak menyelesaikan masalah. Daging beku harus dijaga diminus minimal 18 derajat. SOPnya daging beku yang harus beredar sudah ada.

Sudah saya kirimkan ke Dinas Perdagangan dan kabupaten kota,” kata Hj. Budi Septiani.

Yang paling memungkinkan, buatkan los khusus pedagang daging impor dan daging lokal.

Dengan demikian, mudah bagi para pembeli untuk mengakses

pedagang dan daging apa yang mereka butuhkan. Dari sisi kesehatan daging ia sampaikan, daging beku yang sudah dicairkan, tidak bertahan lama.

Biasanya cepat membusuk.

“Dulu kami tidak merekomendasi daging yang masuk (daging impor). Tapi kalau mau masuk, silahkan. Sesuai dengan standarnya,” jelas kepala dinas. Kemudian soal kenapa daging beku lebih banyak dijual ketimbang daging lokal, kata pedagang karena mahalnya harga sapi lokal. Menurut Hj. Budi Septiani kepada Suara NTB, Rabu (24/12) kemarin, kisaran harga tidak menjadi masalah. Harga daging sapi sejak lama tetap saja di kisaran Rp110.000 dan maksimal Rp125.000 untuk daging lokal

kualitas super.

Setelah dipetakan kebutuhan dan produksi dari masingmasing kabupaten/kota, memang salah satu persoalannya adalah produksi ternak potong di Pulau Lombok defisit. Kecuali Kabupaten Lombok Utara.

Jumlah penduduk terbanyak di Pulau Lombok, sementara ketersediaan sapi potongnya kurang. Di Pulau Sumbawa, jumlah penduduk tidak sebesar Pulau Lombok, namun sapi potongnya surplus.

Kecuali Kota Bima. Namun sayangnya, produksi sapi potong di Kabupaten Bima dan Dompu lebih banyak dikirim keluar daerah oleh pengusaha.

“Sekarang tidak lagi keluarkan sapi potong hidup. Saya di komplin sama pengusaha-

pengusaha ternak di Bima.

Tapi saya katakan tidak bisa.

Karena kebutuhan di dalam daerah masih sangat kurang.

Penuhi dulu kebutuhan dalam daerah. Kalau berlebihan, baru boleh dibawa keluar. Itupun terbatas dan hanya saat Idul Adha,” ujarnya.

Demikian juga bibit sapi.

NTB tidak lagi memberikan rekomendasi. Sebab daerah daerah yang selama ini disuplai bibit sapinya dari NTB, justru kualitas sapinya lebih baik dibanding NTB sebagai sumber. Karena itu, diberikan alternatif bagi pengusaha luar untuk melakukan penggemukan sapi di NTB. yang boleh dikeluarkan sudah dalam bentuk daging. Sehingga industrialisasi di dalam daer-

(Suara NTB/ist)

Hj. Budi Septiani ah di sektor peternakan bisa berjalan. (bul)

Berwisata di Bandara akan Dirazia Mataram (Suara NTB) PT. Angkasa Pura I selaku pemegang otoritas penuh pengelolaan Bandara Internasional Lombok (BIL) menyiapkan petugas khusus yang akan melakukan penertiban kepada yang tak terlalu berkepentingan dibandara.

Petugas akan melakukan razia, kepada pengunjung bandara yang datang hanya untuk berwisata melihat bandara dan pesawat terbang.

Kecenderungan berwisata ke bandara ini masih dilihat, masyarakat berduyunduyun datang kebandara, kemudian menggelar tikar dan hanya ingin menyaksikan (Suara NTB/bul) aktivitas pesawat di banNugroho Jati dara. “Mohon maaf, kalau ada yang datang, kemudian gelar tikar dan makan-makan, kami akan razia. Dan itu harus kami lakukan,” kata General Manajer PT. Angksa Pura I, Nugroho Jati di Mataram.

Petugas bandara juga akan melakukan penertiban kepada penjemput, atau pengantar keluarga ke bandara yang dilihat masih marak. Datang ke bandara dalam jumlah banyak, terkadang menggunakan kendaraan bak terbuka yang sejatinya dilarang undang-undang Lalu Lintas. “Yang dijemput satu orang, yang jemput puluhan orang. Begitu juga yang antar.

Biasanya TKI dan umrah. Datang, makan-makan. Kemudian pergi begitu saja meninggalkan sampah,” imbuhnya.

Karena itu, Angkasa Pura I akan lebih tegas. Penjemput, atau pengantar, akan dibatasi makan dan minum di dalam kendaraan yang digunakannya. Tentu yang diharapkan adalah tidak ada sampah yang dibuang bertumpuk dan sembarangan. Nugroho Jati menyampaikan juga protesnya. Setiap tahun, otoritas bandara mengeluarkan anggaran hingga ratusan juta untuk membersihkan sampah-sampah yang dibawa oleh pengunjung bandara.

Persoalan sampah ini tidak bisa diakhiri, jika tidak masyarakat secara sadar membantu dan tertib menjaga kebersihannya. “Saya kadang-kadang dikirimi foto sampah di bandara. Saya juga keberatan. Karena kami sudah berupaya kuat untuk membersihkan bandara. Bantu kami juga dong,” tegas Jati. Tidak jarang ia menerima komplain dari tamu soal kebersihan bandara. Pihaknya bukan diam sebagai penonton, tetapi sudah berusaha keras menyadarkan masyarakat agar bersama-sama menjaga nama baik bandara di mata tamu-tamu yang berkunjung ke NTB dari berbagai asal.

“Karena itu, 2021 adalah event besar (Balap MotoGP di KEK Mandalika). Kami harus tertibkan betul-betul bandara. Jangan sampai nama baik NTB tercoreng di mata dunia karena melihat bandara tidak dijaga baik oleh masyarakatnya,” imbuh Jati. Kepada pemerintah, dari perangkat desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi, Angksa Pura I mengharapkan dukungan agar turut mengingatkan masyarakatnya untuk bersama-sama menjaga Bandara Internasional Lombok.

Menyadarkan masyarakat bisa dilakukan dari dunia pendidikan, kepada anak-anak, kepada siswa dan mahasiswa untuk menyadarkannya tentang prilaku tertib dan bersih sampah, terutama di bandara. Angkasa Pura I juga rutin mengkampanyekan kepada masyarakat sekitar lingkungan bandara dengan jumat bersih. (bul)

(Suara NTB/bul)

Pesawat di Bandara Internasional Lombok

Tahun Baru, Lion Air Tak Siapkan Penerbangan Tambahan Mataram (Suara NTB) Lion Air tidak menyiapkan ekstra flight (penerbangan tambahan) untuk tahun baru dari dan ke Lombok. Alasannya, karena persoalan pasar.

Sama seperti pergantian tahun sebelumnya, Lion juga tak menyediakan penambahan penerbangan. Apalagi ujung tahun 2018 lalu Lombok dan Sumbawa masih recovery penuh pascagempa.

“Tahun baru tidak ada ekstra flight, tetap normal, belum ada rencana penambahan karena memang pasarnya yang kurang. dari kantor pusat belum ada pemberitahuan,” jelas Iman, Station Manajer Lion Air Lombok.

Untuk hari-hari biasapun, sementara ini pasarnya masih kurang. kadang-kadang, harus dilakukan pengurangan pen-

benih lobster tidak lagi dilarang, maka model pengelolaannya seperti apa, zona tangkapnya di wilayah mana saja, berapa nelayan yang akan dilibatkan dalam aktivitas ini, berapa kuota penangkapan serta sejumlah ketentuan penting lainnya harus mendapat kejelasan.

“Penangkapan serta distribusi lobster yang kita tangkap ini akan dibawa ke mana saja? Kalau kita ingin kembangkan budidaya, berapa kebutuhan budidaya kita. Kalau kita buka keran ekspor, berapa kuota yang bisa dieskpor. Itu usulan kami pada saat FGD. Artinya review Permen KP 56 itu harus dari hulu ke hilir,” terang Kamrin. Ia mengatakan, revisi Permen KP 56/2016 membutuhkan kajian yang mendalam serta konprehensif agar komoditas lobster ini benar-benar memberi manfaat serta keberlanjutannya terjamin. ‘’Kita belum punya sikap, kita nunggu lah, karena masih ada kajian di pusat,” terangnya.

Kamrin mengatakan, komoditas lobster memang harus memberi kemanfaatan bagi masyarakat. Namun demikian, zona tangkapnya harus diatur dengan baik agar tidak muncul konflik ruang dengan pariwisata, mengingat wisata bahari di Loteng juga sedang dikembangkan. Zona un-

penerbangan dan jam operasional bandar udara keberangkatan maupun tujuan.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, kata Danang, Lion Air Group akan lebih fokus melayani kota-kota dengan trafik tinggi. Secara tradisional rute yang diproyeksikan meningkat permintaan pada saat Nataru itu seperti Jakarta ke Medan, Jakarta ke Kupang, Jakarta ke Manado, Jakarta ke Denpasar, Jakarta ke Makassar, Jakarta ke Ambon, Jakarta ke Singapura, Surabaya ke Makassar, Surabaya ke Manado.

Persiapan armada, ia juga memaparkan Lion Air Group telah menyiapkan armada dalam rangka Nataru termasuk Airbus 330-900NEO dalam rangka mengantisipasi jika ada lonjakan permintaan.

Untuk meningkatkan minat bepergian dan menambah pengalaman pelanggan, Lion Air terbang dengan pesawat terbaru, saat ini mengoperasikan 64 Boeing 737-900ER (215 kursi kelas ekonomi), 38 Boeing 737800NG (189 kursi kelas ekonomi), tiga Airbus 330-300 (440 kursi kelas ekonomi). Di kuartal kedua, Lion Air sudah menerima dua Airbus 330900NEO sebagai pengguna pertama di Asia Pasifik.

Menjelajahi keunikan destinasi hingga setingkat kecamatan atau kabupaten, Wings Air sebagai penghubung atau feeder mengandalkan pesawat turboprop 19 unit ATR 72-500 dan 45 ATR 72-600. Armada ini berkapasitas 72 kursi kelas ekonomi, paling nyaman dan canggih di kelasnya yang mampu menerbangi rute jar-

ak pendek secara point to point. Dengan demikian, setiap pelanggan terbang bersama Wings Air akan menemukan sensasi tersendiri.

Batik Air berkesungguhan dalam layanan terbaik dan menambahkan kenyamanan tamu saat berada di pesawat (in-flight services). Untuk mengakomodir di kelas premium, diperkuat armada 44 Airbus A320-200 CEO (12 kelas bisnis dan 144 kelas ekonomi), enam Boeing 737900ER (12 kelas bisnis dan 168 kelas ekonomi) serta delapan Boeing 737-800NG (12 kelas bisnis dan 150 kelas ekonomi).

Terpisah, General Manajer PT. Angkasa Pura I, Nugroho Jati juga menegaskan belum menerima adanya pengajuan penambahan penerbangan dari masing-masing maskapai dari dan ke Lombok. (bul)

PLN Luncurkan LCC untuk Percepat Penanganan Pengaduan Mataram (Suara NTB) PLN Unit Induk Wilayah NTB meluncurkan Lombok Command Center (LCC) untuk mempercepat layanan pengaduan masyarakat. Terobosan yang diresmikan oleh Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah pada acara Fun Walk Family Day PLN

Soal Lobster, Loteng Ingin Ada Aturan Sistem Pengelolaan Praya (Suara NTB) – Keinginan sebagian masyarakat, baik kelompok nelayan maupun orang yang terlibat dalam bisnis penjualan lobster untuk merevisi Peraturan Menteri Keluatan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 56/2016 semakin besar. Mereka menginginkan agar aktivitas penangkapan dan ekspor benih lobster dibuka kerannya kembali.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, M. Kamrin kepada Suara NTB, Rabu (25/12) mengatakan, dirinya ikut menghadiri kegiatan FGD atau Diskusi Kelompok Terfokus di Jakarta pekan lalu. Ada beberapa poin penting yang diajukan oleh Pemda Loteng terkait dengan rencana untuk me-review Permen KP nomor 56/2016 tentang Larangan Penangkapan dan Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari Wilayah Negara RI. Salah satu poin usulannya yaitu penangkapan dan penjualan lobster itu agar diatur secara tersendiri, tidak berbarengan dengan komoditas lain seperti kepiting dan rajungan. Pengaturan mengenai lobster ini diharapkan berupa sistem pengelolaan dari hulu ke hilir. Artinya jika nantinya penangkapan dan penjualan

erbangan dari yang biasanya 25 atau 26 kali penerbangan sehari, dari dan ke Lombok.

Meski demikian, ke depan optimis Lombok akan sangat baik. karena itu, saat ini sedang dievaluasi kembali penerbangan-penerbangan yang dihentikan sementara layanannya untuk dipertimbangkan dibuka kembali 2020.

Danang Mandala Prihantoro, Corporate Communications Strategic of Lion Air Group juga menyampaikan, Persiapan Natal dan Tahun Baru penambahan frekuensi penerbangan akan Lion Air Group lakukan jika permintaan melalui reservasi meningkat. Lion Air Group akan menentukan berdasarkan hasil analisis pasar untuk rute terbaik yang memiliki permintaan tinggi, frekuensi

tuk pariwisata juga akan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, sehingga pengaturan zonasi memang harus diterapkan.

“Kalau tidak diatur, tidak akan terkendali. Penangkap lobster di Loteng memang paling banyak, namun zonasi untuk wisata tidak boleh diabaikan. Semoga semua berjalan dengan baik, bisa berdampingan serta tidak tumpang tindih, itu tujuan kita,” terangnya. Dalam FGD yang digelar tanggal 19 Desember lalu, muncul rencana dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyiapkan percontohan budidaya di Lombok.

Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan benih lobster yang melimpah di Indonesia, termasuk di Lombok. Proyek percontohan direncanakan direncanakan untuk 1.000 lubang. Pola budidaya dan teknologi pembesaran sedang disiapkan. Namun kata Kamrin, dalam FGD tersebut belum mengarah secara teknis terkait dengan penangkapan dan budidaya di Lombok. “Belum sampai teknis, baru pada menyerap aspirasi. Pendapat kita berbedabeda,” terangnya. (ris)

ini berpusat di kantor PLN UP3 Mataram, Jln Yos Sudarso No 2 Mataram. General Manager PLN UIW NTB, Rudi Purnomoloka melalui Senior Manager Transmisi dan Distribusi PLN UIW NTB, Anton Sugiarto menyampaikan, tujuan utama dibentuknya LCC ini untuk mempercepat response time untuk setiap pengaduan yang masuk ke sistem PLN. Response time adalah waktu tanggap yang dihitung sejak pelanggan menginformasikan gangguannya melalui platform yang disediakan PLN sampai dengan tim pelayanan teknik sampai di lokasi pengaduan. “Kalau sebelumnya tim pelayanan teknik terikat dengan wilayah kerja, dengan adanya LCC ini menjadi borderless. Pengaduan dari pelanggan di manapun, bisa segera diproses oleh tim pelayanan teknik yang terdekat,” ujar Anton.

Selain itu, integrasi sistem pengaduan dengan cara pemusatan komando di satu tempat dari yang sebelumnya berada di enam tempat pastinya juga akan lebih memudahkan dan mempercepat koordinasi antar unit. Hal tersebut merupakan salah satu keunggulan dari LCC. Untuk saat ini, PLN telah me-

nambah satu lagi platform untuk menerima pengaduan pelanggan, yaitu melalui instagram @pln123_official.

“PLN telah menyediakan banyak cara yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk membuat pengaduan. Semakin mudah dan praktis untuk melaporkan gangguan, tentunya gangguan yang memang merupakan kewenangan PLN untuk diatasi,” ujar Anton. Selain instagram, layanan pengaduan yang telah tersedia adalah melalui Contact Center 123, yaitu dengan berbicara langsung kepada operator PLN melalui 123 apabila menggunakan PSTN atau (kode area) 123 dengan menggunakan HP. PLN juga menyediakan layanan pengaduan melalui twitter @pln_123, Facebook PLN 123 dan juga pln123@pln.co.id dengan Virtual Assistant PLN 123.Seluruh platform pengaduan yang disediakan, termasuk LCC dan tim pelayanan teknis tersebut bisa diakses dan online selama 24 jam. “Semoga dengan makin lengkapnya fitur layanan ini akan semakin meningkatkan pelayanan kami kepada masyarakat agar pelanggan dapat menikmati listrik dengan nyaman,” demikian Anton. (bul)

(Suara NTB/ist)

LCC yang berpusat di PLN UP3 Mataram, Jln Yos Sudarso No 2 Mataram

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 26 Desember 2019

Proses Dua Prodi Baru UNIVERSITAS Mataram (Unram) kini tengah berupaya sekuat tenaga membuka dua program studi (prodi) baru.

Upaya membuka dua prodi baru itu untuk menjawab kebutuhan dunia kerja.

Wakil Rektor I Unram Dr. Agusdin, menjelaskan ada dua prodi baru yang sedang disiapkan Unram, yakni Prodi Teknik Arsitektur dan Prodi Ilmu Lingkungan. Dua prodi ini, sangat dibutuhkan masyarakat.

Dikatakan, Prodi Teknik Arsitektur sudah disetujui setelah tiga tahun berjuang me(Suara NTB/dys) nyiapkan segala persyaratan.

Agusdin Salah satu yang sulit ialah mendapatkan dosen yang sesuai dengan bidang prodi.

“Begitu susahnya mencari dosen ASN mencari dosen kontrak tidak gampang juga terutama untuk bidang bidang arsitek, karena duitnya lebih banyak di proyek,” jelasnya.

Lebih jauh disebutkan, kedua prodi itu sudah disetujui izin dokumennya. Kini masih menunggu tahapan proses selanjutnya.

“Prodi yang baru disetujui izin dokumennya itu Ilmu Lingkungan. Ini juga termasuk hasil survei. Jadi ada dua dalam proses tapi sudah disetujui dokumennya,” sebutnya.

Sementara menjawab desakan sekolah SMK yang memiliki banyak kekurangan guru produktif, Agusdin berdalih tidak mudah membuka suatu prodi. Apalagi jurusan yang bisa menghasilkan guru produktif bagi SMK. Salah satu yang harus diperhatikan Perguruan tinggi yakni adanya kesinambungan keberlanjutan prodi ke depan. Tentu hal ini bisa diperoleh melalui survei. “Kekurangan SDM untuk SMK memang itu kesulitan. Membuka prodi baru harus praktis panjang pikiran jangan sampai buka setahun dua tahun lalu tidak punya mahasiswa. Karena akan berdampak pada akreditasi institusi. Terkait dengan sustainability jangan sampai jadi beban universitas dan fakultas,” sebutnya. (dys)

Undikma Kembangkan Keterampilan Pemuda Lewat Cetak Digital Mataram (Suara NTB) Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) melalui Program Studi Seni Rupa, Fakultas Budaya Manajemen dan Bisnis (FBMB), akhir pekan lalu menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan cetak digital untuk 30 pemuda Desa Selebung, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah.

Ketua Program Studi Seni Rupa Undikma, Pyo Apriliana, mengungkapkan pelatihan akan berlangsung dalam beberapa tahap. Materi pelatihan ada 3 yaitu desain grafis (pra produksi), latihan cetak digital untuk baju kaos, mug, dan asesoris (gantungan kunci, pin, bros jilbab) serta pemasaran produk dengan melibatkan dosen desain grafis dan cetak digital Prodi Seni Rupa.

Dia menambahkan bahwa untuk hari pertama peserta diajarkan dilatih ketiga materi tersebut secara langsung dari pagi sampai sore (8 jam) sebagai langkah pengenalan sekaligus pengelompokan minat peserta dalam memilih cetak digital yang akan ditekuni.

“Alhamdulillah di hari pertama ini sebagian peserta sudah bisa mengerjakan beberapa item produksi yang dilatih, hal ini tidak terlepas dari kesungguhan peserta itu sendiri sehingga semua materi dengan cepat ditangkap dan bisa praktik langsung dengan baik, “ ujarnya, Senin (23/12) lalu.

Sementara itu Kepala Desa Selebung, Moh. Mely, S.Pd., menyampaikan terima kasih kepada Prodi Seni Rupa Undikma atas kerjasama dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di Desa Selebung.

Mely menuturkan bahwa kegiatan ini diawali dengan kerjasama tertulis yang di dalamnya mengatur tentang semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Sehingga semua tahapan prosedur, pelaksanaan sampai pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk pengembangannya, manajemen pengelolaan hasil dari pelatihan ini nantinya akan diserahkan kepada BUMDes dengan melibatkan pemuda desa yang ikut sebagai peserta pelatihan.

“Saya senang melihat semangat peserta, sekarang mereka tahu dan sebagian sudah bisa menyablon baju, mug dan lainlain, sehingga ke depan semua keutuhan yang berkaitan dengan cetak digital baik dari masyarakat Desa Selebung dan dari luar bisa memesan di BUMDes Selebung,” ungkapnya.

Sementara itu Humas Undikma, Ismail Marzuki, saat ditemui di ruang kerjanya menyampaikan dalam dua tahun terakhir, Undikma melalui program studi yang ada telah menjalin kerjasama pelatihan dengan beberapa di desa di Lombok dan Sumbawa.

“Saat ini kami memiliki beberapa usaha kreatif yang bisa dilatih kepada masyarakat seperti pelatihan detergen, jamur tiram, sepuh emas, cetak digital, mural, penggemukan sapi, pengelolaan pakan ternak, pembuatan pupuk dan lainlain. Prinsipnya Undikma siap menjalin kerjasama dengan semua desa yang membutuhkan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat,” ujarnya. (dys)

Halaman 10

Program Rumah Bahasa Perlu Dievaluasi Mataram (Suara NTB) Program Rumah Bahasa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTB dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mulai dilaksanakan pada tahun 2019 ini. Namun, diperlukan evaluasi yang menyeluruh agar pelaksanaannya lebih baik lagi untuk tahun mendatang. Dinas Dikbud NTB mengakui perlunya evaluasi dan pendampingan yang lebih baik lagi.

Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman, SH., MH., ditemui di ruang kerjanya, Senin (23/12) mengatakan, awalnya, Rumah Bahasa untuk menyediakan fasilitas belajar bahasa Inggris bagi anakanak yang ingin berkuliah ke luar negeri. RuH. Rusman

mah Bahasa ada di seluruh kabupaten/kota yang ditempatkan di SMA yang telah dipilih oleh Dinas Dikbud NTB. “Itu sudah terjadwal dan sudah berjalan,” katanya.

Menurut Rusman, dalam pelaksanaan kegiatan Rumah Bahasa, pesertanya diseleksi karena keterbatasan sarana.

Selain itu tutor juga diberikan SK oleh Pemerintah Provinsi NTB. Anggaran untuk pelaksanaan Rumah Bahasa beras-

al dari APBD yang dikelola oleh Dinas Dikbud NTB. Rusman mengakui masih ada kelemahan dalam pelaksanaan Rumah Bahasa, karena belum ada yang menangani khusus di Dinas Dikbud NTB. Pihaknya juga akan melakukan evaluasi menyeluruh. Beberapa hal yang menjadi kendala antara lain kegiatan Rumah Bahasa yang dilaksanakan di SMA sedikit terganggu karena ada proses belajar mengajar di

sekolah. Ia berharap ke depan Rumah Bahasa memiliki tempat tersendiri. Selain itu evaluasi dari sisi intervensi dan pembinaan atau pemantauan akan dilakukan pihaknya.

“Tahun 2020 kami ingin intens lagi, kami melihat dari hasil tahun ini, nanti kami akan minta teman-teman, terkait laporan, apa kurang atau lebihnya dan progresnya, termasuk proses peserta akan kami cermati untuk kita perbaiki tahun 2020,” katanya.

Ke depan, Rusman mengakan, pihaknya menginginkan Rumah Bahasa bisa menjadi wadah bagi siapapun yang ingin belajar bahasa asing, dan tidak terbatas hanya untuk berkuliah ke luar negeri. (ron)

(Suara NTB/dok)

Ratusan Murid SD di Lobar Masih Belajar di Tenda Giri Menang (Suara NTB) Ratusan murid di sejumlah sekolah yang rusak berat akibat gempa beberapa waktu lalu hingga kini masih belajar di bawah tenda. Setahun lebih mereka terpaksa belajar di bawah tenda, lantaran gedung sekolah belum diperbaiki dan tidak ada alokasi anggaran.

Kepastian tidak adanya anggaran untuk perbaikan sekolah yang terdampak gempa ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Lobar M Hendrayadi saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.

Hendrayadi menjelaskan, rancangan anggaran yang diajukan untuk perbaikan sekolah rusak karena gempa ditolak oleh TAPD saat pembahasan APBD murni 2020, alasannya karena perbaikan fasilitas umum yang rusak karena gempa menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat. “Tidak masuk dalam angggaran, karena perbaikan sekolah masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,” kata Hendra.

Kalau dianggarkan oleh pemerintah daerah, malah akan menyalahi kewenangan dari pemerintah pusat, karena keputusan tanggung jawab dari pemerintah pusat untuk

(Suara NTB/her)

BELAJAR - Murid di salah satu SD di Gerimak Kecamatan Narmada masih belajar di bawah tenda, karena gedung sekolah mereka yang rusak akibat gempa tak kunjung diperbaiki. melakukan perbaikan sekolah terdampak gempa masih menjadi tanggung jawab dari pusat. Bangunan sekolah yang akan dibangun oleh Dikbud

Pendidikan, Elemen Penting dalam Pembangunan Daerah Mataram (Suara NTB) Pendidikan merupakan elemen penting dalam pembangunan daerah. Masih banyak kekurangan yang perlu perbaikan. Demikian hasil talkshow pendidikan yang digelar Nusa Tenggara Center akhir pekan kemarin. Agenda Talk Show yang merupakan rangkaian Milad NC ke 20 mengambil tema “Pendidikan; Mencerahkan dan Memberdayakan” dihadiri sejumlah narasumber.

Prof. Jamhari, Direktur Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, TGH. Hasanain Juaini, Pimpinan Ponpes Nurul Haramain NW Narmada Lombok Barat, dan Fathul Rahman dari Komunitas Pegiat Literasi.

Pada kesempatan itu, Pimpinan Ponpes Nurul Haramain NW Narmada TGH. Hasanain Juaini mengungkapkan minat baca masyarakat Indonesia, khususnya NTB sangatlah minim, pada-

hal baginya membaca adalah upaya untuk membuka jendela dunia. “Kita boleh saja tinggal di daerah namun wawasan harus mendunia,” ucapnya.

Pendidikan tidak hanya persoalan akademis melainkan tatanan kehidupan, maka ruh pendidikan haruslah menciptakan kebaikan, kebenaran, keindahan, kebermanfaatan, dan memakmurkan.

Bagi Hasanain output pendidikan di NTB belum cukup membanggakan. Bukan hanya minat baca siswa yang rendah, melainkan kompatibilitas guru pun masih terbilang rendah, karena gairah literasi guru-guru di NTB pun cukup rendah.

“Guru merupakan aktor utama dalam pendidikan, karena itulah seorang guru harus mampu menjadi teladan bagi anak didiknya,” ungkapnya.

Namun di sisi lain, Fathul Rahman mengatakan masyarakat di pelosok daerah masih kesulitan dalam mengakses bahan bacaan.

Perpustakaan besar hanya ada di pusat kota. Ia menekankan jika ingin minat literasi masyarakat meningkat, maka pemerintah harus menyiapkan fasilitas yang mendukung.

Bagi Fathul pendidikan kita kurang menyentuh kearifan lokal atau potensi daerah sekitar. Setiap wilayah memiliki kondisi geografis yang berbeda, dan itu pula yang mempengaruhi karakter sosial daerah tersebut. Menurut Fathul sudah saatnya pendidikan di Indonesia tidak mengesampingkan kondisi geografis dan sosiologis di masing-masing wilayah, sehingga kehadiran lembaga pendidikan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan wilayah tersebut.

Sementara Direktur Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Jamhari, memberikan materi tentang “Pendidikan dan Tantangan Multikultural”, ia menuturkan keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia bukanlah sebuah tantangan melainkan peluang yang harus dimanfaatkan.

Namun kenyataannya hingga saat ini masih saja terjadi benturanbenturan antar golongan di tengah masyarakat. Karena itulah pendidikan hadir dalam memberikan edukasi untuk merawat kebhinekaan yang kita miliki.

Dalam hal ini, sikap eksklusivitas sudah tidak relevan lagi saat ini. Pendidikan haruslah mencetak generasi-generasi yang inklusif agar keharmonisan sosial tetap terjaga. Karena itulah penting kiranya anak-anak di usia dini sudah diperkenalkan dengan berbagai bentuk keberagaman sosial. (dys)

Lobar pada tahun 2020 hanya satu sekolah, yaitu bangun untuk SMPN 2 Gunungsari, alasan karena sekolah ini bukan terdampak gempa, me-

lainkan karena kalah dalam sengketa.

Pemkab Lobar sudah menganggarkan anggaran sekitar Rp 1,5 miliar untuk pemban-

gunan gedung SMPN 2 Gunungsari, di mana pembangunan gedung akan dibangun di eks Puskesmas Penimbung dengan ada penambahan luas lahan, sehingga kawasan sekolah menjadi lebih luas dari yang ada sekarang ini.

Empat sekolah yang mengalami rusak berat adalah, SDN 1 Taman Sari yang sekarang sudah diratakan, SDN 2 Gerimak, satu SD di Desa Selat dan SDN 2 Sigerongan dan beberapa sekolah yang lainnya. Sekolah korban gempa yang hanya mendapatkan anggaran perbaikan pada tahun 2020 hanya SDN 2 Sigerongan, sekolah ini melalui jalur khusus Dapodik, sehingga mendapatkan dana perbaikan. “Hanya SDN 2 Sigerongan yang mendapatkan dana perbaikan,” ujarnya.

Dengan kondisi sekarang ini, pihaknya memastikan siswa sekolah yang gedung sekolah rusak pasti bakal lebih lama lagi belajar di tenda. Sebagai kepala dinas, Pihaknya sudah beberapa kali dan ngotot menyampaikan kepada Bupati Lombok Barat agar dianggarkan melalui APBD, tetapi memang tidak bisa diusulkan. “ Kalau sampai 2020 belum ada juga kepastian perbaikan dari pusat, tahun 2021 sudah harus kita bangun,” tegasnya.(her)

Ponpes Fajrul Hidayah Gelar Gebyar Pekan Al-Qur’an Praya (Suara NTB) Yayasan Pondok Pesantren Fajrul Hidayah Al-Ma’arif NU Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah menggelar Acara Gebyar Pekan Al Qur’an beberapa waktu lalu. Acara tersebut juga diisi Talk Show, acara Tasmi’ dan Uji Publik.

Acara Talk Show mengundang sejumlah alumni Fajrul Hidayah Batujai yang telah mumpuni di bidang Al-Qur’an untuk sharing tanya jawab, mulai dari pembelajaran Qira’atul Qur’an (membaca Al-Qur’an), pembelajaran Tahfidzhul Qur’an (menghafal AlQur’an), dan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Qur’an.

Beberapa alumni Fajrul Hidayah Batujai yang telah menyelesaikan hafalan 30 Juz, antara lain yaitu Ustadz Moh. Fawa’id, S.Kom.I (alumnus Pusat Studi Al-Qur’an Ponpes Bayt alQur’an Jakarta asuhan Mufassir Al-Qur’an kenamaan di Indonesia Prof. Dr. Quraisy Shihab)

Ustadz Muhammad Sadli, Lc (kini menjadi salah satu Imam Besar Masjid Provinsi di salah Provinsi Kalimantan), Syamsul Ma’arif, Siti Mardiyah, Eni Rahmataini dan lain sebagainya.

Ketua Yayasan Ponpes Fajrul Hidayah Al Ma’arif NU Batujai, H. M. Sanusi, MM., menjelaskan, acara Tasmi’ berlangsung di Mushalla Fajrul Hidayah dengan membaca AlQur’an secara bersama-sama serta dengan cara menghafal.

Kemudian hari terakhir segmen Uji Publik yaitu dengan menampilkan sejumlah 29 orang santriwan-santriwati yang telah menghafal Al-Qur’an secara variatif, ada yang juz 30 dan juz 29 yang kemudian dites langsung layaknya peserta Musabaqah Tilawatil Qur’an. ‘’Di samping itu juga dalam acara tersebut menampilkan aneka pidato, Bahasa Inggris (Madrasah Aliyah), Bahasa Inggris (Madrasah Tsanawiyah) dan bahasa Indonesia (Madrasah Ibtidaiyah),’’ terang-

nya belum lama ini.

Pihaknya juga berterima kasih kepada seluruh wali santri yang sempat hadir dan masih tetap memberikan kepercayaan kepada pihak Yayasan Ponpes Fajrul Hidayah untuk terus mendidik dan membina para putera puteri mereka.

“Fadhilah atau keutamaan memiliki putera puteri atau keturunan yang menjadi penghafal Al-Qur’an ialah dapatnya mereka memberikan syafa’at kepada keluarga mereka berkat Al-Qur’an yang dihafal”, tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, lebih khusus Ketua Divisi Pendidikan Fajrul Hidayah Miftahudin, M.Pd mengatakan program menghafal Al-Qur’an sesungguhnya sangat pokok. Kurikulum pendidikan Agama kan berintikan pelajaran Agama , pelajaran Agama berintikan pada AlQur’an. “Jadi, ini sangatlah selaras dan akan terus kita kembangkan”, tutupnya. (dys)

Memajukan Kualitas Pendidikan Lewat KKG Mandiri Mataram (Suara NTB) Swakarsa dalam memajukan kualitas pendidikan dibutuhkan terutama dalam mendukung sinergisme antar pihak demi pendidikan generasi penerus bangsa. Hal inilah yang dilakukan oleh Ketua Kelompok Kerja Guru (KKG) Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, Mujtahidin S.Ag. Sebagai Fasilitator Daerah (Fasda) program INOVASI (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia) di Lombok Utara, Mutjahidin telah mendapat pelatihan tentang materi-materi peningkatan literasi dasar.

Hal itu memberi dampak kepada Mujtahidin untuk mengimbaskan pengetahuan dan keterampilan yang telah dia terima kepada para guru dan kepala sekolah MI yang berada dalam wadah KKG MI Kecamatan Kayangan melalui pelatihan literasi dasar.

“Waktu diminta untuk menjadi Fasda saya sangat tertarik, karena literasi belum diprogramkan. Setelah kita ikuti pelatihannya memang sangat menarik untuk dipraktikkan di madrasah. Dengan melihat pelatihan ini begitu bagus saya rasa kalau diterapkan oleh guru-guru

dengan serius dan ketulusan hati hasilnya jauh melampaui. Asal tekun dan jangan kembali ke model lama,” ujarnya saat menceritakan awal dirinya mengenal program INOVASI. Perkenalannya dengan program ini khususnya program peningkatan literasi kelas awal yang diimplementasikan di Lombok Utara membawanya untuk menghadirkan KKG Mandiri bagi MI yang berada di bawah naungan KKG MI Kecamatan Kayangan.

Tercatat ada tujuh MI yang mengikuti pelatihan ini yaitu MI ABQ NW Santong, MI BU Santong, MI Nurul Jihad Sambik Jengkel, MI NW Dangiang, MI Maraqitta’limat Panggung, MI Nurul Iman NW Lokok Baru, MI Nurul Ihsan Salut. Total peserta pelatihan 23 orang dengan perwakilan peserta dari masingmasing sekolah 3 peserta terkecuali untuk MI ABQ NW Santong sejumlah 6 orang. Hal ini disebabkan karena rombongan belajar kelas awal (kelas 1-3) di MI tersebut lebih dari tiga kelas.

Secara mandiri, kepala sekolah dari ketujuh MI mengumpulkan dana pelatihan.

Dana ini didapat dari dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Masing-masing MI menyum-

bangkan dari BOS Rp145 ribu per peserta untuk satu kali pelatihan. Total biaya yang terkumpul dipakai untuk pengeluaran keperluan pelatihan seperti alat tulis, honor narasumber, konsumsi, transportasi peserta dan monitoring evaluasi. Per Desember 2019, total pelatihan yang sudah dilaksanakan sudah dua kali. Direncanakan pelatihan akan dilaksanakan sampai menuntaskan tujuh unit modul pelatihan.

Pelatihan ini dinilai mampu membawa udara segar bagi peningkatan kemampuan mengajar literasi kepada siswa-siswi di Kayangan. “Semua guru-guru paham literasi itu apa. Kalau kita bandingkan dengan pelatihan-pelatihan lain memang luar biasa INOVASI. Kenapa saya bilang luar biasa karena di INOVASI kita langsung praktik.

Tidak hanya teorinya saja. Kalau teori saja terkadang ilmunya tidak bisa masuk. Kita yang bisa tangkap di pelatihan pertama adalah bagaimana membuat kelas yang literat. Jadi anak-anak itu ketika masuk mereka lihat huruf jadi terbiasa,” ujar Muklisin, salah seorang guru peserta pelatihan menanggapi pelatihan yang diikutinya. (ron)

SUARA NTB

Kamis, 26 Desember 2019

Halaman 11

Ratusan Atlet Berlaga di Kejuaraan Pencak Silat ”Pusaka Jaya” Mataram (Suara NTB) Sebanyak 221 atlet dari perguruan pencak silat se-NTB ambil bagian di Kejuaraan Terbuka Pencak Silat “Pusaka Jaya” Antar Perguruan Se NTB, di Gelanggang Olahraga Pemuda Mataram, Selasa (24/12). Event yang dibuka oleh Kadispora NTB, Ir. Husnanidiaty Nurdin dalam rangka pencarian bibit atlet berbakat untuk dipersiapkan mewakili NTB di level nasional.

Kadispora, Husnanidiaty Nurdin, dalam sambutannya mengatakan open turnamen yang digelar oleh Perguruan Pusaka Jaya diakhir tahun 2019 ini dapat dijadikan ajang pemanasan bagi atlet NTB dalam menatap event yang lebih tinggi lagi. Pasalnya pada bulan Juli dan bulan Desember 2020 pihak perguruan Pusaka Jaya akan menggelar kejuaraan yang lebih besar lagi.

“Jadi di tahun 2020, Pencak Silat Pusaka Jaya akan menggelar dua kejuaraan silat yang lebih besar lagi, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Panitia Penyelenggara Open Turnamen Pencak Silat,” ujar Husnanidianty Nurdin yang biasa disapa Eni. Menurut Eni, menghadapi kejuaran tahun 2020, ia berpesan kepada pelatih untuk mempersiapkan para atlet lebih baik lagi.

Pasalnya target pelatih setiap melibatkan atlet di kejuaraan adalah untuk motivasi para atlet untuk meraih juara. “Contoh, para atlet NTB yang meraih medali emas di Sea Games 2019 saja di Filipina, dikasi bonus Rp.500 juta,” ucapnya.

Lanjutnya, bonus Rp 500 juta yang diraih atlet senior NTB di SEA Games 2019 tidak tertutup kemungkinan akan bisa didapat oleh atlet silat, jika atlet pencak silat benarbenar berlatih dengan baik. “Kalau kalian berlatih dengan sungguh-sungguh melatih diri, tidak mustahil, suatu saat kalianlah yang akan menjadi juara,” jelasnya yang disambut tepuk tangan para atlet pencak silat.

Kadispora NTB selaku pengelola PPLP dan PPLPD NTB yang ada di Lawata Mataram juga menurunkan tim talent scouting untuk mengamati bakat atlet. Dalam hal ini Team Telescoting Dispora NTB akan mengamati dan melihat kualitas maupun postur badan badan sebagai atlet pencak silat.

Ketua Panitia, Iskandar mengatakan event yang akan berlangsung hingga tanggal 27 Desember itu melibatkan 221 atlet dari berbagai perguruan silat di NTB. Lewat event itu diharapan dapat lahir atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama NTB di level nasional. (fan)

Triathlon Internasional Tahun 2020, Yan Target Naik Podium Mataram (Suara NTB) NTB akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Triathlon Internasional bulan Juni tahun 2020. Menghadapi event triathlon internasional tersebut, Yan Bahtiar pasang target naik podium satu.

Demikian disampaikan Yan Bahtiar usai menjalani latihan fisik di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (25/ 12).”Akan ada Triathlon Internasional di Lombok tahun bukan Juni tahun 2020. Target saya naik podium satu,” ucapnya.

Yan Bahtiar yang baru saja menjuarai event triathlon internasional di Bali tahun 2019 mengatakan bahwa persiapan dirinya menghadapi Triathlon Internasional Lombok sudah mulai akhir tahun ini. Namun untuk latihan sepenuhnya akan dimulai awal tahun 2020.

Persiapan yang sudah dilakukan saat ini sepeda dan lari, latihan lari lebih sering dilakukan di GOR 17 Desember Turide Mataram. Sementara untuk sepeda dilakukan di jln. bypass Internasional Lombok. Sementara untuk renang latihan di Laut Kawasan Wisata Senggigi Lombok Barat (Lobar).

Diakuinya, persiapan menghadapi Triathlon internasional Lombok lebih berat sebab rute event itu lebih panjang dan menantang. Dijelaskannya untuk nomor lari sepanjang 90 Kilometer, sementara sepeda 21 Kilometer dan renang 2 Kilometer.

“Triathlon internasional di Lombok nanti lebih menang, solanya rute untuk lari, sepeda dan renang lebih jauh dari event-event sebelumnya. Makanya dari sekarang saya sudah mulai fokus latihan,” jelasnya.

Juara Triathlon Gili Strong tahun 2019 menjelaskan bahwa lomba Triathlon yang akan berlangsung di Lombok tahun 2020 tidak akan disia-siakannya. Sebagai atlet tuan rumah ia siap mengharumkan nama NTB. Namun untuk suksesnya di event itu dia berharap dukungan semua pihak, khususnya dukungan Dinas Pemuda Olahraga tempat ia bekerja sangat diharapkan.

Sebab selama latihan ia membutuhkan dukungan. (fan)

Oney Anwar Bermimpi Tampil di Olimpiade 2020 Mataram (Suara NTB) Setelah sukses meraih medali emas di SEA Games 2019, peselancar asal Dompu, NTB Hairul Anwar Hamzah kembali menggantungkan cita-cita untuk menjuarai event dunia. Kali ini ia bermimpi bisa tampil di Olimpiade di Jepang tahun 2020.

Untuk mewujudkan harapan itu, Oney akan mengikuti kualifikasi Olimpiade tahun 2020 Jepang. Yakni ajang International Surfing Association (ISSA) Worlds Surfing Games 2019, yang digelar awal tahun 2020. ’’Ada enam orang peselancar Indonesia yang ikut kualifikasi olimpiade. Saya pasti bisa,” ucap Oney Anwar yang diwawancara Suara NTB di Mataram belum lama ini.

Peselancar kelahiran Desa Hu’u Dompu ini mengatakan perjalanan untuk merebut tiket olimpiade memang tidak mudah, karena harus bersaing dengan peselancar terbaik dunia. Meski sulit, namun dia punya optimisme yang tinggi untuk dapat tampil di Olimpiade 2020.

“Untuk bisa lolos Olimpiade saya harus menjadi yang terbaik di level Asia. Karena sistem yang dipakai untuk lolos atlet harus mendapatkan nilai tertinggi dari seluruh peselancar di Asia,” jelasnya.

Oney sendiri mengaku sudah punya modal untuk tampil di Olimpiade. Hasil raihan medali emas di SEA Games 2019 diakui Oney dapat menjadi jalan untuk lolos Olimpiade. Tinggal saat ini dia harus sering mengikuti event internasional yang digelar oleh ISSA. Melalui event yang digelar ISSA tersebut, tahun 2020 ia akan berusaha menjadi yang terbaik agar bisa meraup poin tinggi supaya dapat tiket Olimpiade 2020. (fan)

Khairil Anwar

(Suara NTB/fan)

(Suara NTB/Ist)

BERSIHKAN - TRC BPBD Kota Bima membersihkan sisa banjir bercampur lumpur yang meluap ke jalan pertigaan Kelurahan Sambinae, Rabu (25/12).

Kota Bima Kembali Diterjang Angin Kencang dan Banjir Lumpur Kota Bima (Suara NTB) – Angin kencang disertai hujan deras kembali melanda wilayah Kota Bima, seperti di Kelurahan Dara dan Pane Kecamatan Rasanae Barat serta Rontu Kecamatan Raba, pada Rabu (25/12) siang.

Di Kelurahan Dara, angin kencang merobohkan tiga lapak pedagang di pantai Lawata. Sehingga lapak yang roboh kini berjumlah 14 unit, karena sebelumnya ada 11 lapak roboh akibat diterjang angin kencang.

Sementara di Kelurahan Pane dan Rontu, angin ken-

cang menumbangkan sejumlah pohon-pohon besar. Beruntungnya dalam kejadian itu, tidak menelan korban jiwa.

Tapi kerugian ditaksirkan mencapai jutaan rupiah.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima, Ir. Sarafuddin MM, membenar-

kan kejadian itu. Saat ini Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD sedang melakukan pembersihan dan evakuasi.

“Sedang dilakukan pembersihan pohon-pohon yang tumbang,” katanya.

Selain angin kencang lanjutnya, juga terjadi banjir bercampur lumpur di pertigaan

2.089 Warga Kota Bima Masih Pengangguran Bima (Suara NTB) – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bima menyebutkan angka pengangguran di Kota setempat, cukup tinggi.

Jumlah yang terdata tahun 2018 mencapai ribuan orang.

Kepala melalui Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Kota Bima, Drs. Amsor, M.,M, menyebutkan tahun 2018 ada sebanyak 2.089 orang yang masih pengangguran di Kota Bima.

Sementara angka penggauran pada tahun 2019 lanjutnya, belum bisa disebutkan, lantaran hingga saat ini masih dalam proses pendataan serta perhitungan akhir tahun.

“Yang ada tahun 2018. Sementara Tahun 2019 masih menunggu akhir tahun Bulan Desember ini,” ujarnya.

Mengapa angka pengangguran di Kota Bima cukup besar

(Suara NTB/Uki)

Amsor ? menurutnya hal itu karena disebabkan kurang tersedianya lapangan kerja. Sedangkan siswa (SMA/SMK) yang tamat hingga mahasiswa sarjana ter-

us meningkat setiap tahun.

“Peningkatan ini tidak ditunjang tersedianya lapangan pekerjaan. Jika lapangan kerja tidak ada, pasti angka pengangguran juga semakin meningkat setiap tahun,” katanya.

Dalam menanggulangi atau menurunkan angka pengangguran tersebut, Disnaker akan melakukan Rapat koordinasi (Rakor) dengan OPD dan Instansi yang ada, untuk mendukung terciptanya 10.000 lapangan kerja. “10.000 lapanga kerja ini juga masuk dalam visi-misi Walikota Bima dan Wakil Walikota Bima terpilih 2018,” katanya.

Selain itu, dalam mendukung terciptanya lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat Kota Bima, Amsor menambahkan setiap OPD atau Instansi akan tetap menjalin sinergitas. (uki)

Mandek, Usulan Pembubaran 50 Koperasi Bermasalah Taliwang (Suara NTB) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Sumbawa Barat, mencatat sedikitnya ada sekitar 50 Koperasi yang diusulkan untuk dibubarkan lantaran sudah tidak ada aktifitas.

Dari jumlah yang telah diusulkan tersebut rata-rata berjenis usaha simpan pinjam Berbasis Rukun Tetangga (KBRT). Sampai saat ini belum ada kemajuan terkait dengan usulan tersebut.

Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Kabid Koperasi Firmansyah S. IP, kepada Suara NTB mengatakan, memang untuk 50 koperasi yang bermasalah sudah diusulkan sejak bulan Oktober lalu, tapi sampai saat ini belum ada kemajuan.

Meski demikan, pihaknya akan mencoba berkordinasi kembali supaya 50 koperasi itu bisa segera dibubarkan. Selain koperasi yang baru diusulkan pembubaran, 127 Koperasi yang sudah ada Surat Keputusan (SK) pembubaran yang disusulkan sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini belum juga ada tindak lanjutnya.

Hal tersebut terjadi karena sampai dengan saat ini belum ada tim penyelesain yang terbentuk sehingga angka 127 Koperasi tersebut belum dikeluarkan dari peragaan. Pihaknya juga tidak bisa sendiri membubarkan koperasi yang bermasalah tersebut, melainkan tetap menunggu keputusan dari Kementerian terkait.

“Total koperasi yang akan kita bubarkan mencapai 177 di tahun 2019 ini. 127 sudah ada SK untuk dibubarkan dan 50 lainnya baru diusulkan karena tidak kunjung ada

aktifitas usuha. Kami juga tidak memiliki kewenangan membubarkan melainkan harus tetap menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat,” ungkapnya.

Dikatakannya, total koperasi yang berada di KSB saat ini berada di angka 506 koperasi. Dari jumlah tersebut hasil inventalisir pihak terkait di lapangan menyebutkan, 80 persen merupakan koperasi KBRT dan yang akan dibekukan tersebut didominasi oleh KBRT. Hal tersebut terpaksa dilakukan karena amanat Undang-Undang berupa Rapat Akhir Tahun (RAT) yang seharusnya dilaporkan tidak kunjung dilakukan oleh pengurus.

Parahnya lagi hasil penelusuran di lapangan, koperasikoperasi dimaksud sudah tidak ada lagi pengurus dan kantornya juga sudah tidak ada. Maka dari itu, pihak terkait mengusulkan untuk dibubarkan saja, karena prospek untuk kemajuan tidak memberikan hasil yang maksimal. Tentu sebelum tahapan pembubaran koperasi, pihak terkait juga akan membentuk tim khusus yang akan mengeksekusi.

Tim ini juga berperan untuk memantau serta melakukan proses pembinaan kepada koperasi-koperasi yang bermasalah.

Pihaknya juga tetap akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya koperasi ini tidak hanya muncul saat menerima bantuan saja, tetapi ditekankan untuk peran lain dari koperasi itu sendiri.

“80 persen koperasi yang akan dibekukan merupakan KBRT. Makanya kami berharap supaya ada keputusan dari Kementerian sehingga

bisa langsung kita sikapi,” pungkasnya. (ils)

Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda. Namun saat ini sudah surut, menyusul redanya hujan. “Di pertigaan Sambinae air gunung meluap ke jalan raya. Tapi sekarang sudah surut,” katanya.

Untuk jumlah warga yang terkena dampak angin kencang dan banjir tersebut, Ia mengaku masih dilakukan pendataan oleh pihaknya. Begitupun dengan kerugian material yang dialami. “Masih kita data. Nanti kalau sudah selesai akan kami sampaikan.

Begipun kerugian dan kerusakan yang dialami,” katanya.

Disamping itu, Sarafuddin mengimbau dan meminta warga yang terkena dampak angin kencang dan banjir agar bisa melaporkan ke Tim Siaga Bencana Kelurahan (TSBK) atau Pemerintah Kelurahan untuk didata.

“Kami harap juga pemerintah kelurahan juga mendata dan melaporkan warganya yang terdampak agar bisa diberikan bantuan tanggap bencana,” pungkasnya. (uki)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) emas, satu perak dan de1234567890123456789012345678901212 Target cabang olahraga lapan perunggu. Namun 1234567890123456789012345678901212 muay thai loloskan tujuh at- sayangnya dari perolehan 1234567890123456789012345678901212 let di PON 2020 gagal. Pasal- medali tersebut hanya 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 nya hasil Pra-PON Muay satu satu atlet yang dinya1234567890123456789012345678901212 Thai di Jakarta belum lama takan lolos. Sementara at1234567890123456789012345678901212 ini, NTB hanya dapat melo- let peraih medali perak 1234567890123456789012345678901212 loskan satu atlet di PON dan perunggu tidak lolos.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 2020, yakni Ardiansyah.

“Hanya atlet peraih 1234567890123456789012345678901212 “Target kami gagal. Kami medali emas yang diberi1234567890123456789012345678901212 hanya meloloskan satu atlet kan tiket lolos PON, se1234567890123456789012345678901212 di PON tahun 2020,” ucap mentara atlet NTB yang 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Pelatih Muay Thai NTB, In- meraih medali perak dan 1234567890123456789012345678901212 dra Gunawan yang dikonfir- perunggu tidak mendapat1234567890123456789012345678901212 masi Suara NTB, via ponsel- kan tiket,” jelasnya.

1234567890123456789012345678901212 nya, Senin (23/12).

Pemberlakuan jatah 1234567890123456789012345678901212 Dikatakan Indra, keg- satu tiket atlet lolos PON 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 agalan Muay Thai NTB diakui Indra telah mem1234567890123456789012345678901212 meloloskan tujuh atlet di buat atlet NTB banyak yang 1234567890123456789012345678901212 PON 2020 bukan karena tidak lolos PON. Akibatnya 1234567890123456789012345678901212 prestasi menurun. Namun satu atlet peraih medali 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dikarenakan jatah tiket perak dan delapan atlet 1234567890123456789012345678901212 PON 2020 yang dikurangi, NTB yang meraih medali 1234567890123456789012345678901212 pasalnya PB Muay Thai In- perunggu dinyatakan tidak 1234567890123456789012345678901212 donesia hanya menjatah- lolos PON. Dimisalkannya 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kan satu tiket untuk atlet atlet NTB, dua g lolos sam1234567890123456789012345678901212 lolos PON. Yakni untuk per- pai final tapi tidak dapat 1234567890123456789012345678901212 aih medali emas. tiket PON karena yang lo1234567890123456789012345678901212 Padahal bila dilihat los PON hanya atlet peraih 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dari Raihan medali di Pra- emas saja, sebab di Pra1234567890123456789012345678901212 PON, kontingen NTB yang PON Zona Tengah sudah 1234567890123456789012345678901212 diperkuat 14 atlet berha- wild card dipegang DKI 1234567890123456789012345678901212 sil meraih satu medali Jakarta. (fan) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

Muay Thai Loloskan Satu Atlet di PON

Kamis, 26 Desember 2019

SUARA NTB

Halaman 12

Tokoh Loteng Dorong Pembentukan Kota Praya Praya (Suara NTB) Sejumlah tokoh Lombok Tengah (Loteng) menginisiasi percepatan pemekaran wilayah Loteng menjadi dua wilayah. Dengan mendorong pembentukan Kota Praya sebagai kota administrasi yang baru. Langkah tersebut, selain untuk mendukung percepatan pelayanan pemerintah, juga bisa mempercepat akselerasi pembangunan di daerah ini.

Dengan begitu, tujuan pembangunan bisa lebih cepat tercapai.

Dalam diskusi curah pendapat yang digelar Goeroe Bangkol Institute (GBI) Loteng di cafe Flam-

boyan Praya, Selasa (24/12), para tokoh yang hadir di antaranya politisi senior yang juga mantan anggota DPR RI, H. Mesir Suryadi, mantan Sekda Loteng, H. Lalu Zulkarnaen, serta Drs. H. Lalu Gita Ariadi yang juga Sekda NTB dan sejumlah tokoh berpengaruh lainnya, bersepakat kalau Kota Praya sudah layak dibentuk.

Dari kalangan legislatif, ada anggota DPRD NTB, Ruslan Turmuzi serta anggota DPRD Loteng, H. Lalu Arif Rahman Hakim, S.E., juga turut hadir. “Hampir semua tokoh yang hadir sepakat, kalau Loteng sudah waktunya dimekar-

kan. Dengan Kota Praya sebagai pemekarannya,” ungkap mantan Wakil Ketua DPRD NTB, H. Lalu Moh. Syamsir, kepada wartawan, usai diskusi.

Tidak hanya itu, para tokoh juga mendorong Pemkab Loteng segera mengambil langkah-langkah strategis untuk bisa mewujudkan Kota Administrasi Praya.

Diawali dengan pembentukan komite pemekaran wilayah. Karena dampak positif dari pemekaran wilayah tersebut yang paling utama yang memang menjadi roh pemekaran sebuah wilayah pemerintahan ialah percepatan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait aspirasi tersebut, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BP-

PPD) Loteng, Ir. H. Lalu Satria Atmawinata, M.M., di tempat yang sama, mengaku kalau wacana pembentukan kota Praya memang sudah lama muncul. Bahkan pemerintah daerah sudah melakukan studi kelayakan pemekaran wilayah pada tahun 2016 lalu. Dengan menggandeng tiga perguruan tinggi ternama di Indonesia.

Hasilnya, pembentukan Kota Praya sebagai kota madya dinilai sudah layak. “Ada 14 indikator yang diuji, mampu atau tidak dipenuhi. Ternyata, 8 indikator dinilai sangat mampu. Sisanya, 4 indikator dinilai mampu. Dengan total nilai 71,4 poin. Artinya, Kota Praya layak dibentuk,” terangnya.

“Pemerintah daerah pada prinsipnya siap untuk mem-

proses pembentukan Kota Praya. Tapi untuk sampai kesana tentu ada tahapan dan prosesnya,” timpalnya.

Hal senada juga disampaikan mantan anggota DPR RI, H. Mesir Suryadi.Menurutnya,denganmelihatkanperkembanganLotengyang cukuppesatsaatini,memangsudah waktunyaLotengdimekarkanmenjadiduawilayah.Tapiuntukmenuju kesana butuh proses dan waktu.

Terlebih sekarang pemerintah pusat masih belum mencabut kebijakan moratorium pemekaran wilayah. Sehingga harus menunggu kebijakan pusat. “Tapi tidak ada salahnya, sembari menunggu moratorium pemekaran wilayah

dicabut pemerintah daerah melakukan persiapan awal. Jadi ketika moratorium wilayah dicabut, Loteng bisa bergerak maju,” timpal Mesir. (kir)

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4 th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

SUARA NTB

Kamis, 26 Desember 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Kamis, 26 Desember 2019

Penanganan Banjir Tak Bisa Setengah-setengah DINAS Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, nampaknya perlu kerja ekstra keras. Genangan dan banjir menjadi ancaman serius di Kota Mataram. Penanganannya pun, tidak bisa setengah - tengah. Memang, butuh anggaran yang tidak sedikit untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Dinas PUPR telah memetakan keseluruhan titik banjir dan genangan di Mataram. Termasuk, mengindetifikasi faktor internal dan eksternal penyebab banjir itu terjadi. Setelah pemetaan, selanjutnya pengaturan sistem penanganannya.

Kemudian, melihat kontribusi petugas.

Hasil identifikasi, penyebab banjir di Kota Mataram tidak saja akibat kualitas infrastruktur. Pemicu lainnya kiriman air dari hulu.

Kolam retensi sebetulnya menjadi bagian penting penanganan banjir baik di hulu dan hilir. Sayangnya, pembangunan kolam retensi atau waduk mini yang rencananya dibangun di Kelurahan Babakan, hingga kini, tidak kunjung terwujud.

Pemkot Mataram nampaknya belum menjadikan pembangunan waduk retensi Babakan, sebagai skala prioritas. Ini terlihat dari porsi anggaran yang diberikan untuk meyokong pembangunan waduk Babakan. Dari pengalihan anggaran pembangunan Kantor Walikota Mataram sebesar Rp 60 miliar, waduk Babakan hanya kecipratan anggaran Rp1 miliar.

Padahal, keberadaan waduk ini, dapat membendung ancaman banjir yang selalu menghantui Kota Mataram pada setiap musim hujan. Di Babakan, harga tanah sekitar Rp50 juta. Jadi kalau dianggarkan Rp1 miliar, yang bisa dibebaskan hanya 20 are. Ini, jelas masih sangat jauh dari kebutuhan lahan untuk pembangunan waduk Babakan. Karena seperti diketahui, pembangunan waduk Babakan membutuhkan lahan sekitar 6 hektar. Apalagi DED waduk Babakan juga belum dianggarkan.

Penanganan banjir maupun genangan di Kota Mataram diklaim Dinas PUPR Kota Mataram membutuhkan anggaran cukup besar.

Jika mengkalkulasi kebutuhan anggarannya mencapai ratusan miliar. Hal ini perlu kerja kolektif antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Pemkot Mataram tidak bisa kerja sendiri. Perlu kerjasama dari Balai Wilayah Sungai dan kemitraan lainnya.

Sehingga, langkah Pemkot Mataram yang meminta bantuan peralatan ke pemerintah pusat untuk menangani masalah banjir yang kerap melandaKota Mataram, dianggap sebagai langkah yang cukup tepat. Sebab, persoalan penataan infrastruktur di dalam kota tidak dapat dianggarkan sekaligus dalam satu tahun anggaran pada APBD Kota Mataram.

Selama ini, Pemkot Mataram dalam menangani permasalahan banjir kerap kewalahan. Pasalnya, peralatan yang sangat terbatas kerap menjadi kendala dalam menangani banjir. Alat sangat terbatas. Sementara penanganan tidak bisa menunggu lama.

Baik masyarakat maupun Dewan menaruh harapan besar terhadap Dinas PUPR agar menyelesaikan permasalahan banjir yang menghantui masyarakat sampai saat ini.

Berkaitan dengan banjir, juga berkorelasi dengan kualitas infrastruktur. Secara kuantitas drainase di Mataram, kurang.

Perlu juga dilakukan normalisasi. Dalam jangka panjang, penanganan banjir tidak mudah. Ini perlu terintegrasi serta membutuhkan anggaran ratusan miliar.

Setidaknya perlu inovasi, termasuk lobi - lobi ke pemerintah pusat. Paling tidak Pemkot Mataram, bisa mendapatkan dana alokasi khusus untuk penanganan banjir. (*)

OPINI

Halaman 14

Penguatan Kelembagaan dalam Upaya Penurunan Kemiskinan EMISKINAN adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar terkait makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Ditingkat pusat maupun daerah, jumlah penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan cenderung mengalami fluktuasi.

Ketimpangan dan kemiskinan merupakan masalah yang saling terkait dan dapat menjadi penyebab konflik di lingkungan masyarakat.

Saat ini ada peluang sekaligus tantangan dalam penanggulangan kemiskinan. Perlahan tapi pasti, pertumbuhan ekonomi terus meningkat, menyebabkan sumber daya untuk menurunkan kemiskinan harusnya makin berseliweran. Faktanya, upaya penanggulangan kemiskinan terseok-seok, walaupun energi dan sistem penanggulangan kemiskinan semakin canggih. Persoalannya adalah desentralisasi belum menyediakan landasan kelembagaan yang kokoh dalam pengentasan kemiskinan.

Kelembagaan dalam perspektif ekonomi merupakan tata aturan, tata nilai, the rule of the game dan organsasi. Tidak ada acara lain dalam penanggulangan kemiskinan selain mempekokoh aspek kelembagaan dalam masyarakat. Kelembagaan pasar atau berekonomi, kelembangaan sosial, kelembagaan tata pemerintahan perlu disinergikan untuk melahirkan kekuatan merubah perilaku dan cara pandang masyarakat miskin untuk meningkatkan derajat kehidupannya.

Intervensi lembaga pemerintah adalah dengan program, kelembagaan masyarakat dengan penguatan modal sosial sedangkan lembaga ekonomi memperkokoh konsep community base development atau ekonomi lokal.

Peran Lembaga Perbankan Salah satu lembaga ekonomi yang harusnya berperan dalam penurunan kemiskinan adalah Lembaga perbankan. Idealnya, lembaga perbankan lebih difokuskan memberantas kemiskinan dan memeratakan pendapatan dengan memberikan kredit pada pelaku usaha kecil dan menengah. Usaha kecil umumnya identik dengan masyarakat miskin yang

Oleh: Fitrah Deviana Safitri (Mahasiswi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, FEB UNRAM)

Kelembagaan (institutional) memiliki peran dalam menanggulangi kemiskinan. Kedepan perlu diperkuat Lembaga-lembaga ekonomi yang dekat dengan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, memperkuat Lembaga sosial dalam merubah mindset set dan meningkatkan etos kerja sehingga pembangunan berbasis masyarakat dapat mudah diterapkan. kekurangan modal sehingga kurang berjalan dan tumbuh baik (Fuddin, 2011). Lembaga keuangan perbankan yang memberikan jasa pelayanan terutama pada usaha mikro dan kecil dan letaknya dekat dengan masyarakat di pedesaan misalnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

BPR sangat tepat dan strategis untuk diperkuat mengemban misi pengentasan kemiskinan, terutama mendukung usaha kecil. Penguatan BPR antara lain dengan cara memperbanyak cabang di setiap desa.

Banyaknya cabang BPR diharapkan mampu membiayai proyek pembangunan pemerintahan desa dan membantu usaha masyarakat desa. Hanya dengan dana desa tidak akan mampu membangun seluruh aspek ekonomi di desa, dari situlah Lembaga keuangan dapat berperan.

Penguatan Lembaga Sosial Cara memperkuat Lembaga sosial adalah menggali kembali nilainilai lokal yang diyakini mampu mengatur kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Masingmasing daerah memiliki tata nilai

RADIO

luhur, yang terkadang tidak lagi dikenal di jaman milenial ini. Tujuan dari penguatan Lembaga sosial adalah melahirkan masyarakat yang berdaya saing, memiliki etos kerja serta rasa tanggung jawab dalam menjaga martabat daerah.

Terkadang kemiskinan sebagian masyarakat disebabkan karena persoalan mindset, cara pandang terkait makna pekerjaan dan bekerja. Ada kalannya orang tidak ingin bekerja pada bidang tertentu karena merasa tidak pantas atau malu, dikhawatirkan turun derajat sosialnya. Akhirnya kemiskinan sulit dientaskan karena sebagian pemuda tidak mau bekerja pada bidang tertentu, dan justru diisi oleh orang lain (pendatang).

Pemuda yang merasa malu dalam bekerja pada sektor tertentu itu terkadang karena pengaruh lingkungan. Lingkungan terkadang menganggap bekerja pada sektor formal lebih bergengsi dari sektor non formal. Cara pandang seperti ini perlu di reorientasi, sehingga masyarakat tiada hari tanpa berpikir maju dan bekerja selama itu

halal dilakukan. Dan cara yang paling tepat dengan menghidupkan kembali kelembagaan lama sebagai slogan atau cara pandang bersama masyarakat. Masyarakat yang terampil dan punya etos kerja yang tinggi akan mudah diterapkan pembangunan berbasis masyarakat (community base development).

Akhirnya, diyakini bahwa kelembagaan (institutional) memiliki peran dalam menanggulangi kemiskinan. Kedepan perlu diperkuat Lembaga-lembaga ekonomi yang dekat dengan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, memperkuat Lembaga sosial dalam merubah mindset set dan meningkatkan etos kerja sehingga pembangunan berbasis masyarakat dapat mudah diterapkan. Rasa-rasanya pembangunan aspek kelembagaan kurang mendapat perhatian pemangku kebijakan, sehingga kemiskinan sulit sekali dientaskan.

POJOK Pemkot ingin lingkungan di Mataram nihil sampah Modalnya, kesadaran masyarakat

*** Berwisata di bandara akan dirazia Perlu disediakan tempat khusus untuk berwisata

***

SUARA NTB

Kamis, 26 Desember 2019

Halaman 15

Dikerjakan Juni 2020

Wujudkan SDM Indonesia Unggul

BPOM Mataram Beri Edukasi Pangan Jajanan Sehat dan Bergizi Mataram (Suara NTB) Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) bersama BBPOM di Mataram menggelar kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) bagi generasi emas Indonesia, Jumat, 20 Desember 2019. Bertempat di Aula Pendopo Walikota Mataram, kegiatan yang mengambil tema Aku Sehat dan Cerdas, Aku Generasi Emas Indonesia tersebut ditujukan untuk memperluas pengawasan dan intervensi pangan jajanan bagi anak sekolah (PJAS).

Kepala BBPOM Mataram, Dra. Ni G.A.N Suarningsih, Apt., M.H. menerangkan bahwa melalui kegiatan tersebut pihaknya mengharapkan adanya generasi emas Indonesia 2045 adalah generasi yang sehat dan cerdas. “Pangan aman, bermutu, dan bergizi diperlukan untuk membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang sehat, cerdas, dan unggul,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut. Menurut Suarningsih pangan jajanan di sekolah berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah. Penjaminan

keamanan, mutu, dan gizi pangan jajanan anak sekolah perlu menjadi prioritas.

Ada beberapa kegiatan yang mewarnai KIE yang diadakan BPOM Mataram. Antara lain BPOM Berbagi Cerita, yaitu pemberian edukasi tentang obat dan makanan aman yan dikemas dalam dongeng bagi sekitar 200 peserta yang terdiri dari siswa kelas 4-6 Sekolah Dasar dan sederajat di Kota Mataram.

Selain itu, ada juga Eksperimen Bersama BPOM untuk mengajak anak-anak melakukan uji pangan jajanan secara langsung serta Bermain Bersama BPOM. Kegiatan sendiri dapat diadakan berkat dukungan lintas sektor. Antara lain kerjasama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Olahraga, dan Kantor Kementerian Agama Kota Mataram.

Senada dengan itu Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat, Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan BPOM, Nurvika Widyaningrum, menerangkan bahwa BPOM sebagai otoritas pengawas Obat dan Makanan berperan penting dalam mengawasi pangan yang beredar. “Investasi kesehatan sejak dini menjadi mod-

Berubah, Desain Final Sirkuit MotoGP Mandalika Dari Hal. 1 ‘’Kami hanya punya waktu setahun untuk bisa menyelesaikan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Jadi proses pembangunanya harus cepat dan tepat sesuai schedule yang sudah disusun,’’ jelasnya.

Untuk jadwal balapan, Miranti mengaku belum ada.

Biasanya jadwal balapan baru akan diumumkan pada bulan Agustus setahun sebelum balapan digelar. Jadi untuk jadwal balapan di sirkuit MotoGP Mandalika yang digelar tahun 2021, akan diumumkan di bulan Agus-

‘’Kita harus menyiapkan Perusahaan Daerah. Sekarang memang Pak Gubernur sudah mempercayakan ke PT. GNE (Gerbang NTB Emas). Cuma, GNE belum punya bidang SPAM Regional.

Ini yang sedang kita kejar,’’ kata Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Azhar, MM dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (25/12) siang.

Sehingga sekarang, GNE perlu menyesuaikan diri agar dapat mengelola SPAM Regional Pulau Lombok. Pembangunan SPAM Regional ini akan di-KPBU-kan.

Yakni, kerja sama antara pemerintah dan badan usaha. Nantinya, kata Azhar, investor yang akan membiayai.

Azhar mengatakan, sudah ada beberapa investor yang siap untuk berinvestasi di proyek SPAM Regional Pulau Lombok.

Namun, nantinya investor yang tertarik akan dijaring melalui beauty contest yang langsung dilakukan oleh Bappenas. ‘’Antara Rp4-5 triliun investasinya. Kemudian pengelolaannya oleh GNE. Nanti GNE bekerjasama dengan investornya,’’ terangnya.

Nantinya, SPAM Regional akanmenjualairkePDAM.PDAM kemudian yang mendistribusikan air bersih ke masyarakat. Dengan populasi masyarakat NTB yang

intah Kota Mataram dalam kegiatan edukasi, sesuai dengan tujuan kegiatan ini, untuk meningkatkan pengetahuan tentang hidup sehat dengan konsumsi Obat dan Makanan aman bagi siswa dan pengajar,” ujarnya saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan tesebut.

Diterangkan Suryani program tersebut telah mendukung program Pemerintah Kota Mataram dalam upaya pen-

ingkatan kesehatan dan pendidikan masyarakat. Anakanak dan guru yang menjadi peserta kegiatan sendiri diimbau untuk menjadi konsumen yang jerdas, terutama dalam mengawasi dan memilih pangan jajanan yang sehat dan bergisi bagi anak. “Jadilah duta keamanan pangan dengan menyebarluaskan pesan keamanan pangan kepada lingkungan sekitar,” pungkasnya. (bay)

(Suara NTB/ist)

Kegiatan BBPOM di Pendopo Walikota Mataram, Jumat (2-12).

Diperpanjang Tiga Bulan Dari Hal. 1

tus tahun 2020 mendatang.

Dan, itu sepenuhnya kewenangan ada ditangan pihak Dorna, selaku pemegang lisensi gelaran MotoGP. Ia menjelaskan, sirkuit MotoGP Mandalika akan menggelar dua event balap utama. Selain MotoGP juga ada Superbike. Tidak menutup kemungkinan juga akan ada eventevent balapan dunia lainnya. ‘’Yang pasti kita sudah pegang lisensi gelaran MotoGP serta Superbike selama lima tahun.

Diantara kedua event balap tersebut bisa juga ada event balap lainnya,’’ tandasnya. (kir)

Perpanjangan ini setelah mencermati capaian penanganan rumah rusak berat khususnya, tak tuntas hingga batas akhir rehab rekon 31 Desember 2019. Sehingga BPBD NTB bersama TNI, fasilitator, Pokmas hingga Aplikator diberi kesempatan menuntaskan tiga bulan perpanjangan.

Sementara sisa waktu Desember ini diminta tuntaskan rumah rusak ringan dan rusak sedang. ‘’Harapan Kepala BNPB, rumah rusak ringan dan sedang tidak ada yang tersisa lagi sampai Desember ini.

Sehingga fokus nanti pada tiga bulan berikutnya untuk rusak berat saja,’’ ujarnya.

Pusat Setujui KPBU SPAM Regional Pulau Lombok Senilai Rp5 Triliun Dari Hal. 1

al untuk membentuk generasi emas Indonesia 2045 yang sehat dan cerdas,” ujarnya.

Para peserta kegiatan diharapkan bisa mendapatkan edukasi untuk menjadi konsumen cerdas. Yaitu konsumen yang memerhatikan kebersihan, keamanan, dan mutu pangan jajanan yang dibeli dan dikonsumsi di sekolah. Terutama memastikan pangan jajanan yang ada di lingkungan sekolah senantiasa terjaga keamanan, mutu, dan gizinya.

Selain itu, BBPOM Mataram juga akan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan bagi pelaku usaha pangan utamanya UMKM di NTB untuk dapat memproduksi pangan yang aman, bebas dari bahan berbahaya.

Terutama untuk mendukung pembinaan terhadap kantin dan komunitas sekolah yang tengah dibina sebagai penerima Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah di Kota Mataram.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Mataram, Hj. Suryani Ahyar Abduh, yang menyampaikan apresiasinya atas KIE yang digelar BBPOM Mataram. “Dukungan pemer-

semakin bertambah, kata Azhar, dalam 5-10 tahun mendatang, PDAM tidak mungkin bisa melayaninya.

Sehingga, SPAM Regional akan menyuplai sekitar 50 persen kebutuhan untuk PDAM. Dengan adanya SPAM Regional, semua masyarakat dapat terlayani jaringan air bersih PDAM. Pembangunan SPAM Regional ini diklaim sebagai upaya jangka panjang untuk menangani persoalan krisis air bersih akibat kekeringan yang terjadi di NTB tiap tahun. Berdasarkan feasibility study (FS) yang dilakukan 2018 lalu, proyekpenanganankekeringan jangka panjang tersebut akan menelan anggaran sekitar Rp45 triliun.

Pembangunan SPAM Regional diusulkan menggunakan pola KPBU. BUMN PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) menyatakan siap menjamin proyek tersebut. Selain siap menjamin proyek SPAM Regional, Pemprov juga akan mengusulkan penjaminan proyek peningkatan RSUP NTB agar berstandar internasional dan RS HL. Manambai Abdul Kadir Sumbawa sebagai rumah sakit rujukan provinsi di Pulau Sumbawa. (nas)

Saat melihat langsung progres rehab rekon di KLU, Danrem mengutip penjelasan Kepala BNPB yang mengaku puas dengan capaian 80 persen untuk semua item penanganan. Sehingga memberi apresiasi khusus kepada BPBD NTB, TNI, Polri, fasilitator, aplikator dan Pokmas.

Namun bukan berarti pekerjaan sudah tuntas. Karena sisa pekerjaan harus dimaksimalkan, sehingga tidak jadi tunggakan pekerjaan yang membutuhkan perpanjangan lagi.

Perpanjangan fase rehab rekon ini sudah diprediksi sejak awal. Karena masih ada sekitar 48.000 rumah yang belum tuntas dikerjakan.

Mengenai penggunaan anggaran Dana Siap Pakai (DSP)

yang belum habis, Danrem tidak ingin menjawab itu karena bukan kewenangannya. Posisi pihaknya hanya backup personel untuk membantu percepatan.

Pengamatan Danrem, geliat percepatan pembangunan rumah rusak berat, ringan dan sedang terus dipacu. Bahkan progresnya menggembirakan.

Dicontohkan, Lombok Utara yang sebelumnya hanya 12 persen, kondisi terbaru jumlahnya hingga 38 persen.

Mensiasati agar progres pembangunan semakin cepat, personel yang diterjunkan digeser dari wilayah yang nyaris tuntas. Seperti dari Sumbawa Barat dan Sumbawa Besar, pasukan akan digeser ke Pulau Lombok, khususnya Lombok Utara. (ars)

Dari Hal. 1 sehingga diperkirakan pada Mei - Juni 2020 sudah ada pemenangnya dan tandatangan kontrak. ‘’Kira-kira, Mei - Juni sudah mulai kita kerjakan perbaikan jalan dan jembatan rusak di Pulau Sumbawa,’’ kata Azhar dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (25/12) siang.

Ia menyebut anggaran yang dialokasikan untuk proyek percepatan jalan pada 2020 sebesar Rp125 miliar. Anggaran sebesar itu akan digunakan untuk pembayaran uang muka dan beberapa termin pembayaran.

Disinggung mengenai ruasruas jalan dan jembatan yang menjadi prioritas diperbaiki.

Azhar mengatakan, jalan dan jembatan provinsi yang rusak akibat bencana beberapa tahun lalu akan menjadi prioritas, baik yang ada di Sumbawa maupun Bima. ‘’Kalau ini sudah lama kita rencanakan. Jadi prioritas semuanya. Banyak jalan yang kondisi tidak mantap, kita mantapkan baik Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok,’’ terangnya.

Penanganan jalan dan jembatan yang rusak di Pulau Sumbawa mulai dilakukan 2020 - 2022. Sesuai target RPJMD NTB, Pemprov menargetkan tingkat kemantapan jalan provinsi mencapai 90,63 persen pada 2023.

Sekarang, tingkat kemantapan jalan provinsi sudah mencapai 83,65 persen.

Dengan program percepatan penanganan jalan tahun

jamak, Pemprov akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp750 miliar selama tiga tahun. Dengan anggaran sebesar itu, ratusan kilometer jalan provinsi akan tertangani agar menjadi mantap.

Data Pemprov NTB, sepanjang 242,71 km jalan provinsi dalam kondisi tidak mantap. Selain itu, sebanyak 138 unit jembatan sepanjang 4.371 meter berada dalam kondisi kritis dan belum terbangun.

Sebelumnya Pemprov NTB telah melakukan program percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak. Tahap pertama dilakukan pada tahun 2011-2013, tahap kedua pada tahun 2013-2015 dan tahap ketiga tahun 2017-2018.

Dengan luas wilayah 20.153,15 km2, NTB memiliki jalan provinsi sepanjang 1.484,43 km. Terdiri atas jalan provinsi di Pulau Lombok sepanjang 528,26 km dan di Pulau Sumbawa sepanjang 956,27 km. Tingkat kemantapan jalan provinsi pada akhir tahun 2018 sebesar 83,65 persen.

Artinya, masih terdapat 242,71 km jalan provinsi yang berada dalam kondisi tidak mantap. Terdiri atas jalan aspal rusak berat sepanjang 53 km, jalan kerikil sepanjang 28,76 km, jalan tanah sepanjang 35,92 km serta jalan yang belum bisa dilalui atau belum terhubung sepanjang 125,03 km. Selain itu, masih terdapat 138 unit jembatan dengan total panjang 4.371 meter yang berada dalam kondisi kritis dan belum terbangun. (nas)

Khidmat, Perayaan Natal di Mataram Dari Hal. 1 Dari hasil pemantauan situasi NTB sampai saat ini kondusif,’’ ujarnya.

Sekda NTB HL Gita Ariadi berharap, kondisi keamanan NTB dapat terus dipertahankan sampai perayaan tahun baru nanti. Juga, dalam masa mendatang untuk menjamin jalannya agenda pembangunan. ‘’Kami apresiasi langkah pengamanan aparat keamanaan kita dan kita sama-sama berdoa kondusivitas selama perayaan Natal hingga tahun baru

nanti benar-benar terjamin,’’ terangnya.

Danrem 162/WB Kol. Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, meskipun kondisi aman tetapi pihaknya tetap menyiagakan 1.500 pasukan.

500 personel diantaranya sudah di posisi pengamanannya masing-masing. ‘’Kami membantu sepenuhnya. Kami antisipasi adanya aksi yang sifatnya membahayakan atau radikal. Antisipasi sedini mungkin. Sampai saat ini tidak ada indikasi tersebut,’’ ungkapnya. (ron/why)

Bappeda Evaluasi Capaian Program Unggulan Dari Hal. 1 terdapat 52 program unggulan yang telah dituangkan ke dalam dokumen perencanaan RPJMD NTB 2019-2023. ‘’Sedang dievaluasi,’’ kata Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (24/12).

Ditanya catatan sementara Bappeda kaitan dengan pelaksanaan program unggulan selama 2019 untuk pembenahan tahun 2020, Ardhi tak menjawab. Namun berdasarkan evaluasi capaian semester I 2019 indikator utama RPJMD NTB 2018-2023, yang dipublikasikan 17 September lalu.

Dari 15 indikator utama RPJMD, sebanyak 4 indikator telah tercapai. Kemudian 3 indikator tidak tercapai dan 8 indikator belum ada rilis resmi dari BPS. Indikator RPJMD yang telah tercapai yakni pertumbuhan ekonomi tanpa pertambangan biji logam, inflasi, indeks reformasi birokrasi, persentase balita stunting.

Kemudian indikator yang tidak tercapai yakni, angka kemiskinan, gini ratio dan indeks kebermanfaatan infrastruktur. Sementara 8 indika-

tor lainnya yang belum ada rilis BPS, antara lain Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kebahagiaan, Indeks Kriminalitas, indeks kualitas lingkungan hidup, indeks risiko bencana, indeks pelayanan publik, indeks demokrasi dan indeks pembangunan gender.

Untuk mencapai 15 indikator utama RPJMD tersebut, Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah membuat enam misi yang dijabarkan dalam 52 program unggulan daerah.

Pertama, misi mewujudkan NTB tangguh dan mantap.

Melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah. Ada delapan program unggulan untuk NTB Gemilang Infrastruktur dan Tangguh Bencana. Yakni, Percepatan Jalan Mantap, SPAM Regional, penerapan sistem informasi siaga bencana atau SI-AGA, Irigasi Cukup, Desa Tangguh Bencana, Nusa Terang Benderang, NTB Terkoneksi dan Sekolah Siaga Bencana.

Kedua, misi mewujudkan NTB Bersih dan Melayani

melalui reformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi. Program unggulan Gemilang Birokrasi ini meliputi sembilan program/ kegiatan yang berbasis digital.

Yaitu eNTeBe Plan, SAKIP LEVEL A, E-Samsat, NTB Care, Research Based Policy, Samsat Delivery, NTB SDGs Centre, NTB Satu Data, NTB Satu Peta; dan NTB WTP Ketiga, misi mewujudkan NTB sehat dan cerdas melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah.

Telah ditetapkan 10 program unggulan Gemilang Pendidikan dan Kesehatan. Salah satu diantaranya adalah 1.000 cendikia, di mana putraputri NTB setiap tahun dikirim keluar negeri untuk menimba ilmu dan memperkaya mindset, sehingga kelak setelah kembali ke tanah air, siap menjadi pemimpin-pemimpin bangsa dan bahkan pemimpin dunia.

Selain 1.000 Cendekia juga terdapat sembilan program strategis lainnya, yakni Literasi Digital, Rumah Bahasa, Revitalisasi Posyandu, NTB Juara, Air Bersih Untuk Se-

mua, Jamban Keluarga, Reengineering SMK, Generasi Emas NTB dan Rumah Layak Huni.

Keempat, misi mewujudkan NTB asri dan lestari melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Terdapat enam program unggulan Gemilang Lingkungan yang menjadi fokus penanganan secara kolaboratif, baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, maupun stakeholder lainnya.

Mulai dari gerakan sadar lingkungan hingga program aksi pengendalian pencemaran lingkungan, khususnya sampah plastik dan limbah industri melalui gerakan zero waste.

Program-program tersebut meliputi Pembangunan Tata Ruang secara Berkelanjutan, NTB Hijau, NTB Zero Waste, Geopark Dunia, Bank Sampah dan Taman Asri.

Kelima, misi mewujudkan NTB sejahtera dan mandiri melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industri. Industrialiasasi merupakan kunci mewujud-

kan masyarakat NTB yang sejahtera dan mandiri.

Ada 18 program unggulan Gemilang Ekonomi, Pariwisata, Pertanian dan Industri.

Terdiri dari Melawan kemiskinan dari desa, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Unggul, E-Commerce, BUMDes Maju, Science Technology Industrial Park (STIP) Inovatif, Koperasi Aktif, Keluarga Sasambo Gemilang, NTB ramah investasi, UMKM Bersaing, 99 Desa Wisata, Perda Produk Lokal, Rumah Kemasan, Pertanian Lestari, Kampung Unggas, Revitalisasi BLK, Apartemen Ikan, KRPL dan Industrialisasi Produk Pertanian Keenam, misi mewujudkan NTB aman dan berkah melalui pengembangan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan. Terdapat 9 program unggulan Gemilang Pembangunan Sosial Budaya. Yaitu Islamic Centre Pusat Peradaban, Kampung Madani, Desa Bersinar, Kampung Media, Bale Mediasi, Kota Layak Anak, Sekolah Perjumpaan, Ramah Difabel dan PAUD Holistik Integratif. (nas)

Rekonsiliasi Pasca-Pilpres dan Konsolidasi Politik Zul-Rohmi Dari Hal. 1 Konsolidasi berbagai kekuatan politik itu rupanya mampu menjadi suntikan semangat bagi agenda-agenda besar pasangan Zul-Rohmi.

Kini, program-program unggulan pasangan Zul-Rohmi telah mulai mendapat dukungan dari pemangku kepentingan.

Khususnya, kabupaten/kota.

Sementara di lini birokrasi pemerintahan, agenda konsolidasi ditandai dengan suksesi kepemimpinan di berbagai organisasi perangkat daerah.

Serangkaian mutasi digelar sepanjang 2019. Namun, dari berbagai dinamika di lingkaran birokrasi Pemprov NTB itu, yang menjadi kado penutup tahun bagi pasangan ZulRohmi, adalah terpilihnya Sekda NTB yang baru, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si. Gita merupakan satu dari tiga nama calon Sekda NTB yang diusulkan gubernur ke Presiden. Dua nama lainnya, berdasarkan hasil Pansel adalah Kepala Bappenda NTB, yang sebelumnya ditunjuk sebagai Penjabat Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si dan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP. Setelah proses yang cukup mendebarkan bagi banyak orang, Presiden akhirnya memu-

tuskan Gita diangkat sebagai Sekda NTB. Keputusan itu dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 171/ TPA Tahun 2019 tentang pengangkatan pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Ia kemudian dilantik oleh gubernur di Gedung Sangkareang Kompleks Kantor Gubernur, Kamis (19/12).

Rekonsiliasi Nasional Sementara itu, di pusat dan daerah, Pemilu 2019 kembali menyajikan pertarungan ulang dua kontestan Pilpres 2014, yakni antara Joko Widodo (Jokowi) versus Prabowo Subianto. Dengan dukungan gabungan koalisi PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, dan Hanura. Jokowi yang berpasangan dengan KH. Ma’ruf Amin, kembali berhasil memenangkan pertarungan.

Di lain pihak, Prabowo yang berduet dengan Sandiaga Uno, dengan dukungan gabungan koalisi Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat harus kembali menelan pil pahit kekalahan untuk kedua kalinya.

Namun di NTB sendiri, Prabowo masih tetap berjaya.

Ia kembali mendulang kemenangan telak atas Jokowi dengan agregat perolehan suara terpaut cukup jauh. Yakni 66,14 persen untuk Prabowo dan

31,28 persen untuk Jokowi.

Meskipun perolehan suara Jokowi di NTB tersebut sudah mengalami peningkatan satu digit dari hasil Pilpres 2014.

Hasil Pilpres di NTB tersebut, nyaris berbanding lurus dengan hasil pileg. Parpol koalisi pendukung Prabowo berhasil mendominasi perolehan suara, dibandingkan dengan parpol yang berada di barisan koalisi pendukung Jokowi.

Keuntungan elektoral dari efek ekor jas Pilpres tersebut terbukti dilihat dari sebaran perolehan suara masing-masing parpol untuk pileg DPR RI di dapil NTB. Dua partai politik koalisi pendukung Prabowo yakni Gerindra dan PKS berhasil mengirimkan masing-masing dua orang wakilnya duduk di Senayan.

Bahkan, Partai Gerindra sendiri berhasil menempati posisi puncak perolehan suara di NTB dengan perolehan 443.321 suara. Kemudian disusul Golkar, 334.570 suara, PKS, 293.473 suara, PPP, 217.804 suara, Demokrat 207.732 suara, PAN 200.435 suara, PDI-P 195.395 suara, PKB 190.262 suara dan Nasdem 161.405 suara.

Di Udayana sendiri, perolehan suara Partai Gerindra juga berhasil malampui suara Partai Golkar dengan selisih suara sebesar 34.582. Sayang-

nya, meskipun perolehan suara Gerindra jauh lebih besar, namun untuk perolehan kursi, Golkar berhasil mengunci lebih banyak kursi dari Gerindra.

Golkar mendapatkan 10 kursi sedangkan Gerindra harus puas dengan 9 kursi. ‘’Saya masih hapal sampai saat ini, bahwa total jumlah suara Gerindra keseluruhan di NTB, kita kelebihan suara 34.582 dari Golkar. Jadi secara kuantitas suara kita terbesar walaupun di tingkat provinsi anggota DPRD-nya kalah satu kursi dengan partai Golkar.

Tetapi kalau suara Gerindra nomor satu di NTB,” ujar Ketua DPD Gerindra NTB, Ridwan Hidayat saat ditemui diselasela Rakerdasus Gerindra NTB, pekan kemarin.

Keuntungan elektoral dari efek ekor jas Pilpres tersebut, Gerindra juga berhasil menang di dua kabupaten yang selama ini menjadi lumbung basis suara Golkar yakni Lombok Barat dan Lombok Tengah.

Di dua daerah tersebut, Gerindra sukses menyingkirkan Golkar dari kursi Ketua DPRD. Sementara PDI-P yang diasosiasikan dengan Jokowi terpaksa harus kehilangan satu kursi di Udayana.

Meskipun pertarungan babak kedua Jokowi vs Prabowo pada Pilpres 2019 berlangsung sengit, yang nampak dari nara-

si-narasi politik yang dibangun dari kedua kubu sepanjang masa kampanye. Jokowi dengan ‘’perang total”-nya, dan Prabowo dengan ‘’perang badar”-nya. Bahkan aneka isu yang berbasis suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) ikut mewarnai panasnya iklim politik Pilpres 2019.

Polarisasi politik di kedua kubu tersebut tidak hanya terjadi di kalangan elite saja.

Tapi pembelahan yang cukup tajam juga tercipta di barisan pendukung masing-masing kubu, yakni Cebong versus Kampret.

Pertempuran cebong versus kampret di dunia maya tak kalah sengitnya dengan pertempuran politik yang terjadi di “darat”. Saling sebar berita hoaks dan ujaran kebencian, menciptakan kegaduhan dan polarisasi politik di tengah masyarakat yang di ambang perpecahan.

Akan tetapi, seiring rampungnya hasil Pemilu, dinamika politik berangsur turun ke suhu normal. Selepas Pilpres, keputusan yang diambil partai Gerindra untuk melakukan rekonsiliasi politik dengan bergabung ke dalam pemerintahan dan menjadikan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinet Jokowi, mengakhiri polarisasi politik Pilpres.

“Kita harus bisa mengambil hikmah dari semua ini. Kemarin pertarungan politik sudah selesai, pak Prabowo selaku pimpinan Gerindra, beliau lebih mengedepankan persatuan nasional. Beliau juga sudah menegaskan bahwa selama beliau dibutuhkan negara, maka beliau akan selalu siap,” ujar Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPRD NTB, Sudirsah Sujanto, kepada Suara NTB, saat mengomentari meleburnya Gerindra ke dalam pemerintahan Jokowi.

Salah satu wujud nyata dari rekonsiliasi politik kedua blok politik itu adalah kebijakan bagi rata kursi pimpinan MPR dan DPR. Di NTB, rekonsiliasi politik juga turut tergalang. Hal ini nampak dari pengisian kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD NTB yang dibagi merata ke semua fraksi. Di mana pada Pilpres 2014, saat dua blok politik itu masih berdiri kokoh, parpol koalisi pendukung Prabowo yang mendominasi peta politik, mendominasi kursi pimpinan AKD di Udayana. ‘’Alhamdulillah, semua berjalan lancar, aman, tidak ada gejolak karena semua terakomodir. Kita mengedepankan kebersamaan dengan cara musyawarah mufakat. Semoga ini mejadi awal yang

baik untuk meningkatkan kinerja DPRD NTB lima tahun kedepan (2019-2024),” ungkap Ketua DPRD NTB, Dra. Hj. Baiq Isvie Rupaeda usai memimpin sidang paripurna penetapan pimpinan AKD pada 11 Oktober lalu.

Terlepas dari pembagian kekuasaan tersebut, kinerja wakil rakyat Udayana pada periode 2014-2019, tak cukup bisa dibanggakan. Harus diakui, tak banyak prestasi yang sudah diukir. Ketimbang prestasi, wakil rakyat sebelumnya lebih banyak menciptakan sensasi dan kontroversi.

Dari 65 anggota, hanya 22 orang yang kembali mencicipi empuknya kursi wakil rakyat Udayana. Perlu menjadi bahan renungan bagi 43 wajah baru wakil rakyat Udayana, agar kehadiran mereka tidak sekadar mengikuti kebiasaan lama para pendahulunya.

Tapi bisa memberikan warna yang berbeda serta terobosan yang lebih mengena pada persoalan rakyat di lima tahun masa jabatanya.

Para wakil rakyat perlu mengingat, bahwa masyarakat sudah mulai mencatat kinerja mereka sampai lima tahun mendatang.

Baik, buruknya kinerjanya, lima tahun lagi masyarakat akan menunggu untuk menjatuhkan vonis untuk tidak kembali dipilih. (aan/ndi)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 26 Desember 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Kawasan Bendungan Batujai Disulap Jadi Objek Wisata Berkuda Praya (Suara NTB) Wisata berkuda kini menjadi salah satu wisata yang dimiliki Desa Batujai Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah (Loteng). Mulai tumbuh sejak setahun yang lalu pascagempa, wisata berkuda yang dikembangkan pemuda desa setempatnya tersebut kini telah menjadi ikon wisata desa.

Dan, telah mampu mendatangkan wisatawan baik domestik maupun wisatawan mancanegara sejak kemunculannya.

Berawal pascagempa yang melanda Pulau Lombok pertengahan tahun 2018 lalu, para pemuda Desa Batujai yang membuka usaha penyewaan kuda di kawasan Gili Terawanan terpaksa harus pulang kampung. Lantaran kawasan wisata unggulan di Pulau Lombok tersebut sepi ditinggal wisatawan.

Untuk mengisi waktu, para pemuda desa lantas meng-

gunakan kawasan bendungan Batujai sebagai tempat latihan berkuda. Sekaligus untuk tetap menjaga kuda-kudanya tetap sehat. “Kalau dulu kawasan bendungan Batujai masih agak sepi. Kecuali pada sore hari, terutama pada akhir pekan sedikit lebih ramai,” tutut Hamdi, pemuda setempat.

Saat latihan menunggang kuda, beberapa pengunjung lantas meminta izin agar bisa dilatih menunggang kuda. Permintaan tersebut kemudian diiyakan oleh para pemilik kuda. “Hitung-hitung berbagi ilmu dan pengalaman,” kata Hamdi.

Lama kelamaan permintaan untuk dilatih menunggang kuda ternyata semakin banyak. Dari saat itulah para pemuda kemudian berpikir, kenapa tidak kawasan Bendungan Batujai dijadikan objek wisata berkuda.

Rencana para pemuda sendiri berjalan mulus, setelah mendapat izin lisan dari pihak pengelola bendungan.

Para pemuda lantas membuat basecamp untuk menempatkan kuda-kudanya. Total ada 10 ekor kuda yang disiapkan. Para pengujung sendiri cukup membayar sewa Rp20.000 - Rp25.000 bagi anak-anak untuk merasakan sensasi menunggang kuda.

Serta Rp35-50 ribu bagi orang dewasa, tergantung jauh dekat jarak yang ditempuh.

Bagi para pemula, tidak perlu khawatir. Biaya sewa tersebut sudah termasuk dengan pemandunya. Sehingga tidak perlu takut. Dan, hampir semua kuda yang digunakan sudah jinak serta terlatih. “Dulu kan sudah biasa disewa oleh wisatawan. Jadi tidak perlu takut dan khawatir, walaupun mungkin baru pertama kali menunggang kuda,” terangnya.

Usaha para pemuda tersebut nyatanya tidak mengecewakan. Mengandalkan media sosial dan jejaring yang ada, objek wisata berkuda tersebut semakin dikenal.

Tamunya sekarang tidak hanya masyarakat lokal. Tetapi juga wisatawan domestik bahkan mancanegara. Bahkan dihari-hari tertentu, pengelola mengaku sering kewalahan melayani tamu.

Hamdi mengaku, sejak objek wisata berkuda dibuka kawasan bendungan Batujai jauh lebih aman. Dulu di kawasan wisata bendungan Batujai kerap kali terjadi aksi kriminalitas. Utamanya aksi jambret dan pemalakan. Daerahnya yang sepi, terutama pada sianga hari kerap dimanfaatnya oleh para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya.

Dengan target para pelintas maupun pengujung objek wisata tersebut. Namun kini, kawasan objek wisata tersebut sejak setahun terakhir, sudah bisa dikatakan terbebas dari aksi kriminalitas. “Di kawasan ini juga kerap dijadikan lokasi untuk minum minuman keras, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Karena hampir setiap hari para pemuda Desa Batujai dan pemilik kuda nongkrong di kawasan ini,” sebutnya.

Begitu juga dengan aksi balapan liar. Walaupun belum bisa dihentikan total, tapi pal-

ing tidak sudah jauh berkurang. Karena jalan yang dijadikan arena balap liar, kini digunakan untuk latihan berkuda.

“Satu yang jadi kendala kita, soal fasilitas pendukung utamanya toilet sampai sekarang belum ada. Sehingga sering kali dikeluhkan oleh wisatawan,” imbuhnya. Untuk itu, pihaknya sangat berharap dukungan dari pemerintah daerah. Apakah itu kabupaten ataupun provinsi untuk bisa membangunkan fasilitas toilet.

Karena fasilitas tersebut sangat penting bagi pengembangan sebuah objek wisata. (kir)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257