Edisi Senin 26 November 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 26 NOVEMBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 217 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

813 Pelamar Berhak Ikut Tes SKB CPNS Pemprov NTB

75 Formasi Lowong

Mataram (Suara NTB) Hasil validasi dan analisa data sementara yang dilakukan internal BKD NTB, hanya 813 pelamar yang berhak mengikuti tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Pemprov NTB 2018. Sebanyak enam orang pelamar yang sebelumnya memenuhi passing grade sesuai hasil tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), terpaksa harus gigit jari, tidak bisa ikut tes tahap selanjutnya. Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si menyebutkan, pelamar CPNS Pemprov yang lulus passing grade sebanyak 114 orang sesuai Permenpan 37/2018. Tetapi setelah dilakukan perankingan 3 besar

sesuai dengan formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan serta lokasi yang dilamar hanya 108 orang yang berhak ke tahap tes SKB. Artinya, ada enam orang yang tidak lolos ke tahap SKB meskipun

(Suara NTB/ist_TNGR)

PUNCAK- Seorang pendaki menikmati pemandangan Danau Segara Anak dan Gunung Baru Jari dari jalur Aik Berik, Desa Aik Berik Desa Batukliang Lombok Tengah. Jalur ini resmi dibuka TNGR bersama Pemkab Lombok Tengah Senin (19/11) lalu. Bahkan Presiden RI Joko Widodo mengumumkan jalur ini dibuka melalui akun Instagramnya.

TO K O H Subsidi Enam Bulan

banyak 378 dari 433 formasi untuk Pemprov NTB. Artinya ada 75 formasi yang tidak terisi atau lowong karena tidak ada pelamar dan tidak ada yang memenuhi passing grade sesuai ketentuan Permenpan 61/2018. Sebanyak 75 formasi lowong tersebut terdiri dari tenaga kesehatan 45 formasi. Terbanyak adalah dokter spesialis ahli pertama 42 orang. Sisanya nutrisionis ahli pertama, teknisi elektromedis terampil dan teknisi tranfusi darah. Sedangkan untuk tenaga guru sebanyak 30 formasi yang lowong. Bersambung ke hal 11

PENDAKI RINJANI Pendaki menyusuri tebing yang menghubungkan jalur Aik Berik menuju Pelawangan, Rinjani, sebagai alternatif sejak jalur Sembalun dan Senaru ditutup hingga 2020.

Mataram (Suara NTB) Setelah Gunung Rinjani dibuka untuk pendakian lewat Aik Berik, Lombok Tengah, Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) mengajak wisatawan

(Suara NTB/ist_TNGR)

Presiden Ajak Wisatawan Berwisata ke NTB

PEMPROV NTB terus berupaya membangkitkan sektor pariwisata pascagempa dengan mendatangi sejumlah maskapai penerbangan agar membuka penerbangan langsung (direct flight) ke Lombok. Bersambung ke hal 11

KO M E N TTAA R

telah memenuhi passing grade. Sedangkan perankingan yang dilakukan sesuai Permenpan 61/2018 nilai skor 255 ke atas sebanyak 1.868 orang. Tetapi setelah perankingan tiga besar, jumlahnya sebanyak 705 orang sesuai formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan serta lokasi yang dilamar. ‘’Sehingga jumlah pelamar yang berhak mengikuti tahap SKB sebanyak 813 orang,’’ sebut Fathurahman di Mataram, Minggu (25/11) sore. Dikatakan, formasi yang terisi setelah validasi data sesuai Permenpan 37/2018 dan Permenpan 61/2018 se-

berwisata ke NTB. Presiden mengatakan perlahan tapi pasti, NTB mulai pulih setelah mengalami gempa bumi besar beberapa waktu lalu. Bersambung ke hal 11

Rumah Siap Huni Korban Gempa Baru Terbangun 20 Unit (Suara NTb/dok)

Semua Diputus Kontrak KEPALA Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, Ir. IGB. Sugihartha, MT mengatakan, semua proyek bantuan perbaikan rumah kumuh pada daerah terdampak bencana diputus kontrak. Selanjutnya, penanganan perbaikan rumah kumuh lewat dana bantuan Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB mengakui progres pembangunan rumah bagi korban gempa masih lamban. Terutama rumah instan seder-

hana sehat (Risha). Minimnya Risha yang terbangun siap huni akibat terbatasnya produksi panel Risha. Untuk mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban gempa,

masyarakat diharapkan tak terpaku hanya memilih Risha. Tetapi ada juga model huntap lainnya yang tahan gempa seperti rumah kayu (Rika), rumah konvensional (Riko) dan rumah instan baja (Risba).

Kapal Multi Prima I Diduga Tenggelam

Tujuh ABK Belum Ditemukan

(Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) Kapal kargo Multi Prima I diduga hilang di sekitar Perairan Bali-Sumbawa Kamis (22/11) lalu. Kapal berisi 14 Anak Buah Kapal (ABK) itu berlayar dari Surabaya menuju Waingapu, Nusa Tenggara Timur (NTT) membawa bahanbahan bangunan dan pakan ternak. Hingga berita ini ditulis Minggu (25/11) petang, baru tujuh ABK ditemukan, tujuh lainnya diduga hilang. Diduga kapal tenggelam akibat nekad berlayar meski dalam situasi cuaca buruk dan gelombang tinggi. ‘’Dari 14 ABK, baru tujuh orang yang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat sedangkan tujuh orang lagi belum ditemukan dan masih dalam proses pencarian,’’ Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist_SAR_mataram)

HILANG - Tim SAR Mataram yang melakukan proses pencarian tujuh ABK kapal kargo Multi Prima I yang diduga hilang di perairan Bali – Sumbawa.

Kepala Dinas Perkim NTB, Ir. IGB. Sugihartha, MT mengatakan, dana stimulan untuk pembangunan huntap yang telah digelontorkan pemerintah pusat sudah mencapai Rp1 triliun lebih. Namun,

rumah siap huni yang baru terbangun hingga saat ini baru 20 unit. ‘’Sehingga inilah barangkali yang menjadi terkesan ada gap. Bersambung ke hal 11

SUARA NTB Senin, 26 November 2018

(Suara NTB/dok)

Perbaikan Infrastruktur Kelurahan DANA kelurahan yang bakal bergulir awal tahun 2019 memberikan energi bagi kelurahan. Pengelolaan dana kelurahan dapat dialokasikan untuk memperbaiki infrastruktur kelurahan. Camat Mataram, Hariadi mengapresiasi adanya dana kelurahan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Meski nilainya tidak sama seperti dana desa, tetapi sudah memberikan peluang bagi kelurahan berinovasi mengelola dana tersebut. Terutama berHariadi kaitan dengan perbaikan infrastruktur. “Kelurahan bisa perbaiki infrastruktur mereka di lingkungan - lingkungan,” kata Hariadi ditemui, Sabtu (24/11). Permasalahan selama ini, anggaran di kelurahan minim. Dengan alokasi dana yang tersedia hanya fokus mengerjakan kegiatan rutinitas di kantor saja. Perbaikan infrastruktur dasar mengandalkan intervensi satuan kerja perangkat daerah. Hal ini akan berbeda kata Hariadi. Kelurahan bisa membuat perencanaan sendiri dari dana yang tersedia. “Saya ada sembilan kelurahan,” sebutnya. Menurut dia, infrastruktur di kelurahan khususnya lingkungan dikeluhkan oleh masyarakat. Terlebih menjelang musim penghujan saat ini. Masyarakat mengkhawatirkan terjadi banjir. Tidak saja penataan infrastruktur. Ia akan mengarahkan ke kelurahan untuk fokus ke pemberdayaan masyarakat. Artinya, pengembangan ekonomi kreatif sebagai salah satu cara pemerintah mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. “Nanti kita minta dana itu sebagian dialokasikan untuk pemberdayaan dan pemenuhan perlengkapan kantor,” terangnya. Pendistribusian dana kelurahan akan disesuaikan berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah. Hariadi tak mempermasalahkan hal tersebut. Yang penting kelurahan memiliki rambu - rambu untuk pengelolaan, sehingga lebih berhati hati menggunakan dana tersebut. (cem)

Harus Dikelola Pihak Ketiga ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugiarta meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram tegas terhadap pengusaha hotel dan restoran. Ini menyusul kembali berhembusnya kabar bahwa armada sampah mengangkut sampah yang bukan menjadi ranahnya. Untuk sampah di hotel maupun restoran harus dikelola oleh pihak ketiga. ‘’Seperti hotel, harus sudah punya kontrak dengan pihak ketiga untuk pengangkutan sampahnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA),’’ katanya. Ini membutuhkan ketegasan dinas untuk mengkoordinasikan angkutan sampah khusus untuk usaha. Kalau memang pengusaha hotel dan restoran tidak ada kerjasama dengan pihak ketiga, bisa saja diakomodir oleh armada milik DLH. Hanya saja, tarifnya harus dibedakan dengan tarif yang dibayar oleh masyarakat biasa. Oleh karena itu, DLH diharapkan membangun sistem pengelolaan sampah yang terpadu dan terarah. ‘’Karena kan jatah operasional ini sudah jelas,’’ katanya. Ketua Fraksi Gerindra ini setuju dengan wacana lama yang pernah dihembuskan DLH yang berencana melengkapi armada angkutan sampah dengan GPS (General Positioning System). Sehingga pergerakan armada sampah dapat terpantau. ‘’Jadi harus begitu, sehingga proses pembuangan juga jelas terkontrol,’’ imbuhnya. Perlunya dibangun fungsi kontrol, lanjut, Ketut Sugiarta, untuk mengantisipasi penyimpangan. Idealnya, lanjut Ketut Sugiarta, setiap tahapan harus ada yang mengontrol. Selain itu, dia juga menekankan bahwa pengusaha harus diajak peduli. Dia mencontohkan para pemilik toko di Kawasan Cakranegara seolah tidak peduli terhadap sampah. ‘’Pemilik toko ini, saya lihat paginya di halaman tokonya masih kotor,’’ sesalnya. Menurut dia, seharusnya masyarakat dibiasakan untuk bergotong royong. Dengan demikian, dia optimis masyarakat akan terbiasa dengan pola hidup bersih. Pada bagian lain, Ketut Sugiarta menekankan orang yang duduk di DLH haruslah orang-orang yang berkualitas. Sehingga penanganan sampah dapat terlaksana sesuai harapan. Contohnya penanganan sampah plastik, tidak bisa dikelola seperti sampah organik. Selama ini segala macam bentuk sampah dibuang ke TPA Kebon Kongok. Sehingga volume sampah menjadi tak terbendung. ‘’Sebenarnya, kalau sampah plastik tidak dibuang ke TPA, itu kan masih biasa didaur ulang,’’ ungkapnya. Upaya pengelolaan sampah ini membutuhkan koordinasi yang baik antar OPD. (fit)

Ketut Sugiarta (Suara NTB/fit)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Retribusi Parkir Tempat Wisata Diduga Bocor

Mataram (Suara NTB) Retribusi parkir di sejumlah titik di Kota Mataram tidak sepenuhnya masuk ke kas daerah. Di tempat wisata di Kota Mataram, meski dilakukan penarikan retribusi, nyatanya uang parkir itu tidak disetor ke kas daerah. Diduga, retribusi parkir di sejumlah titik tertentu di Kota Mataram ini, justru masuk ke kantong oknum. Seperti titik parkir di tempat wisata dan parkir di Jalan Udayana Mataram. Pantauan Suara NTB, di Kota Mataram, setidaknya ada tempat wisata yang ditarik retribusinya dari pengguna jasa parkir, namun tidak disetor ke kas daerah. Seperti parkir di Pantai Ampenan, di Loang Baloq, Pantai Gading, Taman Selagalas dan Taman Udayana. Parkir di sepanjang Jalan Udayana misalnya, jukir menggunakan atribut resmi jukir (juru parkir) yang diterbitkan oleh Dishub. Mulai dari rompi parkir hingga identitas jukir. Dishub menyangkal kalau

retribusi parkir ini masuk ke kas daerah. Dewan mencurigai hal-hal semacam ini menjadi celah bocornya retribusi parkir di Kota Mataram. Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Sabtu (24/11) mengungkapkan, ketidakpuasannya terhadap kinerja perparkiran yang ditunjukkan oleh Dishub Kota Mataram. Dalam rapat gabungan komisi dengan eksekutif, Komisi III mengingatkan bahwa program 2018 terhadap anggaran pengelolaan parkir mencapai Rp2 miliar. Komisi yang membidangi

masalah perhubungan ini menekankan kepada Dishub agar menyampaikan laporan terkait arah penggunaan anggaran Rp2 miliar ini. Pasalnya, dengan anggaran Rp2 miliar, termasuk di dalamnya pembinaan jukir dan uji petik, target retribusi parkir belum tercapai. Bahkan realisasinya masih di bawah anggaran pengelolaan yang diminta Dishub. ‘’Yang kita sesalkan, penarikan retribusi liar itu justru menggunakan atribut-atribut resmi jukir. Ismul memandang Komisi III perlu turun ke lapangan untuk menelusuri aliran setoran retribusi parkir ini. ‘’Ke

mana mereka nyetor. Apakah ke oknum,’’ cetusnya. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Khalid yang dikonfirmasi Suara NTB, membenarkan bahwa ada penarikan retribusi parkir di tempat wisata itu. ‘’Tapi bukan Dishub yang memungut,’’ katanya. Khalid berkelit bahwa Dishub hanya mengurus parkir tepi jalan umum. ‘’Kalau di dalam Loang Baloq bukan kita, kalau di luar, iya,’’ imbuhnya. Sedangkan untuk Jalan Udayana, mantan Camat Sekarbela ini memastikan bahwa retribusi parkir di sana tidak pernah masuk ke kas daerah. Namun demikian, Khalid tidak memungkiri bahwa seragam jukir yang digunakan oleh jukir di Jalan Udayana itu merupakan pemberian Dishub. ‘’Ada yang sudah kita kasi

baju seragam tapi belum setor ke Dishub,’’ kilahnya. Ketika ditanya soal kondisi parkir Udayana yang menguap sejak lama, Khalid mengaku yang menjadi kendala di sana adalah jukir menolak menyetor retribusi itu ke kas daerah. Hal yang sama juga terjadi di eks Pelabuhan Ampenan. ‘’Di sana juga ndak ada yang mau setor,’’ keluhnya. Sebelumnya Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., mengungkapkan bahwa beberapa OPD akan berkoordinasi mengelola retribusi parkir. Parkir akan diurus sesuai bidangnya masing-masing. Misalnya parkir di pasar akan dipungut oleh Disdag dan selanjutnya disetor ke Dishub. Demikian pula di tempat wisata, dikelola Dispar. ‘’Itu belum berlaku. Itu rencana ke depan,’’ pungkas Khalid. (fit)

DP3A Gelar Sosialisasi Berlian Mataram (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram menggelar sosialisasi bersama lindungi anak (Berlian). Kegiatan digelar Minggu (25/ 11) dirangkaikan dengan lomba menggambar. Kepala DP3A Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany menjelaskan, kegiatan berlian (bersama lindungi anak) merupakan rangkaian kota layak anak (KLA). Inisiasi KLA sejak 2014 lalu dan berjalan empat tahun ini telah mendapatkan penganugerahan tingkat madya. “Ini semua dalam rangkaian ke depan naik grade,” kata Dewi. Dijelaskan, Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan terhadap anak. Pemerintah, media massa dan masyarakat memiliki tanggungjawab dalam pemenuhan hak anak. Bersama Lindungi

Anak dirangkaikan dengan lomba menggambar yang disentuh DP3A, demikian kata Dewi, klaster pendidikan. Sebenarnya lima klaster pemenuhan hak anak. Pemenuhan hak sipil,keluarga dan pengasuhan alternatif. Pendidikan di keluarga paling pertama dan utama. Hak pemenuhan kesehatan, hak pemenuhan pendidikan dan perlindungan khusus. “Kita mencoba menyentuh ruang kreativitas anak,” jelasnya. Perlindungan dalam keluarga sangat penting. Oleh karena itu, ia mengingatkan tidak boleh ada kekerasan pada anak. Anak harus sekolah sehingga menjadi anak berkualitas. Ruang kreativitas anak tidak boleh berhenti. Jam belajar dimiliki anak harus dimanfaatkan. “Tidak cukup ikut kegiatan di sini saja. Kalau ada lomba tingkar RT atau lingkungan, silakan ikut,” pintanya. (cem/*)

(Suara NTB/cem)

PENJELASAN - Kepala DP3A Kota Mataram Hj. Dewi Mardiana Ariany memberikan penjelasan terkait pelaksanaan Berlian (bersama lindungi anak) yang dirangkaikan dengan lomba menggambar siswa SD dan SMP, Minggu (25/11).

PJU Ilegal Marak di Mataram Mataram (Suara NTB) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) menemukan maraknya penerangan jalan umum (PJU) ilegal. PJU ini umumnya terpasang di jalan - jalan lingkungan dan dipasang oknum warga. Kepala Dinas Perkim Kota Mataram, H.Kemal Islam mengatakan, pelarangan pemasangan PJU ilegal dikerjasamakan dengan PLN agar disosialisasikan langsung ke masyarakat di masing - masing kecamatan. Seperti disampaikan sebelumnya, keterbatasan pelayanan secara cepat dan merata menjadi salah satu terjadinya pemasangan PJU ilegal. Kemal menyebutkan, PJU baik di jalan nasional dan jalan provinsi sampai jalan kabupaten serta lingkungan sekitar 650 kilometer. Dari kebutuhan 17.000 titik. Dan, ini telah final bekerjasama dengan Prancis pemasangan se - Kota Mataram. “Kita sampai saat ini baru terpasang termasuk yang ilegal yang telah didata bersama PLN sebanyak 12.320,” sebutnya. Kekurangan PJU masih 4.000 lebih. Jumlah ini membutuhkan

pelayanan sama. Karena masyarakat menganggap bahwa mereka telah bayar pajak penerangan jalan umum. Kalkulasinya 20 persen dari 12.320 PJU masih ilegal. Ini dinilai sangat tinggi, sehingga dilakukan pemilahan bersama PLN. Mana yang dipasang sesuai dan disetujui. “Kalau ndak disetujui sama – sama, ya dicabut,” ucapnya. Rapat koordinasi rutin dilakukan untuk mengevaluasi bersama Badan Keuangan Daerah (BKD). Kemal menyebutkan, PJU ilegal paling banyak di jalan lingkungan. Sementara, di jalan kabupaten tidak ada. Pembenahan PJU dimulai sejak 2016 . PJU yang dipasang oleh pengembang belum diserahkan ke pemerintah daerah. Maka itu bukan tanggungjawab pengembang. Tetapi perusahaan plat merah itu tidak mau tahu. Sehingga, dikenakan pajak PJU 10 persen. Masyarakat pun merasa memiliki hak. “Itu kewajiban pengembang menyiapkan PJU yang masuk dalam fasum dan fasos. Sebelum diserahkan ke pemerintah,” demikian kata Kemal. (cem)

(Suara NTB/cem)

PJU ILEGAL - Seorang operator telekomunikasi memperbaiki sambungan kabel yang berdekatan dengan PJU di Lingkungan Dasan Agung. Pemasangan PJU oleh masyarakat di jalan lingkungan sebagian besar dinilai illegal oleh Perkim dan PLN.

CUKUP BERISIKO - Dua orang bocah mandi di sungai Jangkok, Jumat (23/11). Aktivitas bocah tersebut tentu cukup berisiko, terutama kalau kurang pengawasan dari orang tua. Sewaktu waktu air di sungai bisa meluap akibat air kiriman dari hulu, terlebih musim penghujan mulai tiba. (Suara NTB/cem)

Anggaran Semua OPD Dipangkas Mataram (Suara NTB) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram, terpaksa harus memangkas anggaran di semua organisasi perangkat daerah (OPD) di tahun 2019. Hal ini karena adanya pengurangan anggaran dari pemerintah pusat. Postur anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemkot Mataram di tahun 2019, sekitar Rp1,4 triliun lebih. Terdapat pengurangan penerimaan dana alokasi khusus (DAK) penugasan dan non fisik sekitar Rp35 miliar lebih. Data yang diterima Suara NTB menunjukkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipangkas anggaran Rp1,2 miliar. Hal serupa dialami Satpol PP yang anggarannya dari tahun ke tahun turun drastis. Ketua TAPD yang juga Sek-

retaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito dikonfirmasi pekan kemarin mengklarifikasi, sebenarnya bukan memangkas anggaran OPD. Tetapi pengalokasian anggaran tersebut menggunakan sistem reposting sesuai dengan tugas dan pokok masing - masing organisasi perangkat daerah. “Jadi bukan kita pangkas. Anggarannya disesuaikan dengan kewenangan OPD,” kata Sekda disela - sela menyaksikan simulasi kampung siaga bencana. Artinya, alokasi anggaran mendukung tugas OPD. TAPD memberikan anggaran guna mendukung kegiatan sesuai petunjuk dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, didatangkan Direktur Perencanaan Kemeterian Keuangan membahas hal tersebut.

“Jadi ndak satu - dua OPD.Bahkan, semua OPD kita lakukan itu,” ucapnya. Kepala Badan Keuangan Daerah, Drs. H.M.Syakirin Hukmi menyebutkan, total APBD Kota Mataram sekitar Rp1,4 triliun. Dari APBD tersebut hampir 23 persen belanja modal. Dan, 59 persen belanja langsung. Kasat Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati membenarkan adanya pemangkasan anggaran tersebut. Anggaran belanja langsung dimiliki di 2018 Rp5,8 miliar. Kemudian, berkurang menjadi Rp4,7 miliar di 2019. Kemudian, tak mampu membayar honor Linmas, sehingga diminta dialihkan ke kelurahan. Honor linmas sebut Bayu, Rp1,2 miliar. Sehingga total anggaran 2019 Rp 3,5 miliar. “Tahun 2019 sisanya Rp3,5 miliar,” sebutnya. (cem)

DPPKB Gelar Lokakarya Mini di Kecamatan Sekarbela Mataram (Suara NTB) Setelah terbentuknya Kampung Keluraga Berencana di Kelurahan Jempong Baru, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) secara masif membentuk Kampung KB di enam kecamatan. Program ini diperkuat lagi dengan menggelar lokakarya mini di tingkat kecamatan. Jumat (23/11) pekan kemarin, lokakarya mini dilaksanakan di Kecamatan Sekarbela. Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Sekarbela, Kapolsek Ampenan, lurah se - Kecamatan Sekarbela, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Kepala DPPKB Kota Mataram, Drs. Sutrisno menjelaskan sosialisasi kepada masyarakat dan mitra kerja sangat penting untuk pemberdayaan masyarakat khususnya di kampung KB. Pemberdayaan masyarakat akan berimbas terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebab, OPD secara terintegrasi memfokuskan kegiatan mereka. “Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat akan lebih mudah terlaksana,” kata Sutrisno. Dijelaskan, lokakarya mini merupakan pola pendekatan dilakukan DPPKB untuk menyamakan persepsi tentang kampung KB kedepannya. Sebab, pihaknya telah menjaring aspirasi dari tingkat lingkungan. Permasalahan di akar rumput diharapkan dapat segera terselesaikan. “Permasalahan apa yang kita temukan di musyawarah

(Suara NTB/ist)

LOKAKARYA MINI - Beginilah suasana lokakarya mini yang digelar oleh DPPKB Kota Mataram di Kecamatan Sekarbela, Jumat (23/11). Lokakarya mini merumuskan permasalahan akar rumput khususnya di kampung KB, sehingga segera diintervensi oleh OPD terkait. lingkungan dicarikan solusinya,” tambahnya. Tak dipungkiri ada saja masalah di akar rumput ditemukan. Masalah tersebut dirumuskan bersama, sehingga OPD teknis langsung mengintervensi. Hasilnya pun dapat dirasakan dan lihat langsung oleh masyarakat. ”Masing masing kecamatan sudah ter-

bentuk Pokja,” ujarnya. Diharapkan nantinya, OPD bisa bergerak bersama - sama terutama kaitannya dengan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga. Sehingga, keluarga di Kota Mataram menjadi keluarga yang berkualitas dan sejahtera sejalan dengan visi misi Kota Mataram. (cem/*)

SUARA NTB

Senin, 26 November 2018

Halaman 3

DPRD Tetapkan APBD Kota Mataram 2019 Sebesar Rp1,4 Trilun Lebih Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Kota Mataram menetapkan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2019 sebesar Rp1,4 triliun lebih. APBD Kota Mataram ini ditetapkan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., didampingi Wakil Ketua H. Muhtar, SH dan I Wayan Sugiartha, Sabtu (24/11). Dari eksekutif hadir Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Wakil Walikota, H. Mohan Roliskana. Sekretaris gabungan komisi-komisi DPRD Kota Mataram, Hj. Dian Rachmawati, S.Sos., dalam laporannya menyampaikan, terhadap RAPBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2019, Gabungan Komisi mendukung Program-Program Pemkot Mataram sebagaimana telah ditetapkan sesuai dengan Perda Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021 dimana Tema Pembangunan Kota Mataram 2019 adalah Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Untuk Peningkatan Daya Saing Berbasis Kreatifitas Dalam Rangka Penurunan Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial. RAPBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2019, kebijakan belanja diarahkan antara lain untuk menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, mendukung stabilitas dan kegiatan ekonomi daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan dan yang penting dan strategis adalah komponen kebijakan penanganan pascagempa. Adapun belanja Program/kegiatan prioritas dalam RAPBD Tahun Anggaran 2019 antara lain : Pembangunan Lanjutan RSUD Kota Mataram. Pembangunan Sarana Perkotaan. Pembangunan Gedung Kantor BKD. Pembangunan Gerbang Kota Mataram. Pembangunan Monumen Bundaran Kota Mataram. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar. Penanggulangan Kemiskinan. Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah. Peningkatan Kesehatan. Dan lain-lain program/kegiatan yang bersifat urgent untuk dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna peningkatan kinerja pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan hasil pembahasan Rapat Intern Komisi, Gabungan Komisi dan Gabungan Komisi dengan Eksekutif, maka Gabungan Komisi Dewan dapat menerima dan menyetujui Nota Keuangan dan Rancangan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Mataram sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan rincian sebagai berikut : 1. PENDAPATAN a. Pendapatan Asli Daerah : Rp339.934.095.359,00 b. Dana Perimbangan : Rp901.395.827.000,00 c. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang sah : Rp174.184.955.681,00 Jumlah Pendapatan

Rp. 1.415.514.878.040,00

Hanura Bekali Caleg Strategi Pemenangan Pemilu Mataram (Suara NTB) Hanura NTB bersiap menghadapi pemilu legislatif tahun 2019, dengan memberikan pembekalan kepada seluruh calon anggota legislatif (caleg) se-NTB, Minggu (25/ 11) kemarin di Mataram. Ketua DPD Hanura NTB H. Syamsu Rijal dalam pidato politik saat membuka pembekalan menegaskan bahwa Hanura NTB sangat siap menghadapi pileg 2019. Pembekalan ini ujar Rijal sebagai wujud persiapan menghadapi pesta demokrasi tersebut. Lebih lanjut disampaikan Rijal dalam kegiatan pembekalan yang digelar DPD Hanura NTB ini, untuk memberikan pemahaman kepada caleg secara utuh tentang partai, strategi meraih suara rakyat, serta mempererat dan konsolidasi internal Partai Hanura, mengingat Hanura sempat mengalami prahara perpecahan. “Saya tekankan kepada semua kader dan caleg untuk tidak saling menjatuhkan, mari kita sama-sama bekerja saling bahu membahu mencapai parliamentary treshold, Pileg 2019 harus kita sukses bersama,” serunya. Dalam pembekalan caleg tersebut, tidak saja membicarakan soal strategi pemenangan, namun juga para caleg Hanura diberikan pemahaman tentang aturan main Pemilu, khusus terkait pelaksanaan kegiatan kampanye, dengan menghadirkan KPU dan Bawaslu untuk memberikan materi pembekalan. Syamsu Rijal yang dikonfirmasi menyampaikan, Hanura NTB memasang target cukup tinggi pada Pemilu 2019 mendatang. Untuk DPRD tingkat Provinsi, Hanura menargetkan delapan kursi. Ada penambahan tiga kursi dari hasil Pemilu 2014 lalu yang hanya lima kursi. Dengan delapan kursi, Hanura menargetkan mengisi semua dapil. Sedangkan untuk kabupaten/kota se-NTB, dari 29 kursi yang dimiliki saat ini, Hanura menaikan target menjadi 46 kursi. Untuk DPR RI, Hanura juga optimis bisa mengirim dua wakil dari dua dapil di NTB. “Untuk mencapai target tersebut harus punya strategi, kemudian bekerja keras dan bekerja sama. Karena itu Hanura punya 5S yaitu strategi, struktur, skill, sistem, dan speed,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., didampingiWakil Ketua H. Muhtar, SH dan I Wayan Sugiartha menyerahkan dokumen kesepakatan penetapan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2019 kepada Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh didampingi Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana 2. BELANJA a. Belanja Tidak Langsung : Rp586.937.292.741,00 b. Belanja Langsung : Rp859.381.029.859,25 Jumlah Belanja Rp1.446.318.322.600,25 Defisit

Rp30.803.444.560,25

3. PEMBIAYAAN a. Penerimaan Daerah b. Pengeluaran Daerah

: Rp41.696.539.919,25 : Rp10.893.095.359,00

Pembiayaan Netto Rp30.803.444.560,25 Dalam kesempatan itu, gabungan komisi menyampaikan saran : Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan PAD, disarankan untuk terus meningkatkan kualitas validasi data potensi PAD dan membenahi sistem pengelolaannya serta memfasilitasi/mendorong pengelolaan hotel, restoran dll secara komputerais yang berbasis IT sehingga tidak secara manual. Terhadap sistem pengelolaan pasar dan parkir yang telah dilakukan pengkajian oleh Balitbang disarankan agar hasil kajian tersebut diekspose di DPRD dan dilakukan pembahasan secara khusus antara DPRD dengan Eksekutif. Terhadap masih adanya tunggakan/piutang pajak disarankan agar dilakukan pembahasan secara khusus antara Eksekutif dengan DPRD sehingga secara bertahap dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Terhadap pengelolaan parkir agar dapat terbangun sistem pengelolaan secara baik dan tuntas disarankan agar dilakukan pembahasan

(Suara NTB/ist)

PENETAPAN - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., mengetok palu menandai penetapan RAPBD Kota Mataram tahun anggaran 2019. secara khusus antara Eksekutif dengan DPRD. Dalam rangka mengoptimalkan penanganan retribusi sampah sebagai bentuk pelayanan yang baik khususnya terhadap sampah non PDAM seperti yang bersumber dari hotel dan restauran/rumah makan disarankan agar mengkaji bentuk regulasinya secara tepat. Dalam upaya mengoptimalkan realisasi PAD dari sewa toko sesuai dengan potensi yang ada, disarankan agar melakukan revisi terhadap tarif sewa ruko karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini. Dalam rangka mencapai target 95 % kepesertaan JKN bagi Warga Kota Mataram pada tahun 2019, disarankan agar pendataan untuk kepesertaan dapat dilakukan dengan kerja sama baik antara Eksekutif dengan BPJS Cabang Mataram sehingga dapat mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan. Terhadap masalah sistem rujukan berjenjang dan pembayaran BPJS kesehatan diharapkan agar menjadi perhatian khusus oleh Eksekutif agar pelayanan kesehatan dengan fasilitas BPJS tidak akan empersulit/memperumit pelayan yang dapat merugikan masyarakat. Disarankan agar Eksekutif memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTB serta melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap adanya kebijakan pemerintah tentang alokasi Dana Kelurahan. Sementara itu, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh, dalam pendapat akhir kepala daerah menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Dewan yang telah membahas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 dalam suatu rangkaian acara persidangan yang berjalan cukup lancar. Hal ini menjadi preseden baik yang menujukkan akan kepedulian Dewan terhadap peningkatan kinerja eksekutif sekaligus pelayanan yang optimal kepada masyarakat. (fit/*)

Zohri Raih Penghargaan di Ajang ISA 2018 Mataram (Suara NTB) Atlet atletik NTB, Lalu Muhammad Zohri kembali mendapatkan apresiasi dari Kemenpora. Penghargaan kali ini diterima Zohri pada ajang Indonesia Sport Award (ISA) 2018 yang digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bersama trans7 di Gedung Trans Media Jakarta, Jumat (23/11) malam lalu. Acara pemberian penghargaan kepada 20 kategori atlet itu dihadiri oleh semua atlet nasional. Sebanyak 14 kategori dipilih langsung oleh dewan juri. Juara dunia lari usia 20 tahun, Lalu Muhammad Zohri masih dalam 14 kategori yang dipilih langsung oleh dewan juri. Informasi dari Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin, Zohri terpilih dalam kate-

gori sebagai atlet muda berbakat dalam lomba lari. Maklum Zohri baru saja berhasil meraih medali emas di Kejuaraan Dunia atletik di Finlandia tahun 2018. Selain itu Zohri berhasil membawa tim estafet 4x100 meter atletik Indonesia meraih medali perak di Asian Games 2018. Selain mengucapkan selamat, Husnanidyati Nurdin juga berp-

esan kepada Zohri agar tetap rendah hati dan tidak sombong. Pasalnya karir Zohri di dunia atletik masih panjang. Dalam hal ini Zohri yang masih berusia 18 tahun itu masih berkesempatan mewakili Indonesia di kejuaraan dunia Usia 20 tahun dan mewakili Indonesia di kejuaraan internasional senior. Oleh karena itu Eni berpesan agar Zohri tetap semangat

Lalu Muhammad Zohri

Iya Boleh Camp Dancow Excelnutri+ Wadah Anak Eksplorasi Kreativitas

LIA Segera Operasikan Garbarata Baru Praya (Suara NTB) Pembenahan yang dilakukan manajemen Lombok International Airport (LIA) terus dilakukan. Sejumlah fasilitas pendukung bandara segera akan dioperasikan. Terbaru, PT AP I LIA segera mengoperasikan dua garbarata baru. Khusus untuk menunjang penerbangan internasional. “Rencananya Kamis (29/11) nanti dua garbarata baru akan kita operasionalkan” ungkap General Manager (GM) PT. AP I LIA, I Gusti Ngurah Ardita, Minggu (25/11) kemarin. Ia menjelaskan fasilitas garbarata baru tersebut diperuntukan untuk mendukung pengoperasian apron yang baru. Tapi peruntukannya khusus untuk penerbangan internasional. Sehingga fasilitas apron yang sekarang sudah bisa menampung hingga 18 pesawat berbadan sedang bisa maksimal. “Kita kan baru punya apron baru. Jadi untuk mendukung hal itu kita tambah dua garbarata,” jelasnya. Ardita menjelaskan penambahan dua garbarata tersebut salah satu dari program beautifikasi yang dilakukan manajemen PT. AP LIA I. Dalam rangka penataan bandara sebagai upaya meningkatkan kualitas fasilitas bandara. Yang pada akhirnya bisa mendorong peningkatan kualitas layanan bandara kepada masyarakat pengguna jasa penerbangan. Dalam rencana pengembangan LIA, tahun ini PT. AP I LIA sudah mengoperasikan apron baru. Perluasan dari apron lama yang berada di sisi barat dan timur apron. Dengan kapasitas Masing-masing dua pesawat berbadan lebar. Atau masing-masing empat pesawat berbadan sedang. Ditambah penataan sejumlah fasilitas di terminal LIA. Seperti penataan selasar, toilet serta pusat UKM yang berada di terminal bandara. “Nah pengoperasional garbarata baru ini menjadi penanda penataan LIA jelang akhir tahun 2018 ini,” sebutnya. Setelah garbarata penataan akan dilanjutkan dengan pembangunan terminal penumpang baru mulai tahun depan. Dengan luas hampir sama dengan luas terminal lama. Sehingga daya tampung penumpang LIA ke depan bisa mencapai dua kali lipat dari daya tampung yang ada sekarang. (kir)

berlatih agar kelak bisa kembali membanggakan nama bangsa Indonesia lewat prestasi olahraga atletik. Dia berharap penghargaan yang diterima Zohri juga dapat memotivasi atlet NTB lainnya agar bisa b e r prestasi level internasional. (fan)

(Suara NTB/fan)

LATIHAN - Menjelang Porprov NTB X 2018, atlet kempo Kota Mataram fokus latihan di Gelanggang Pemuda Mataram, Sabtu (24/11) malam lalu.

Atlet Beladiri Kempo Kota Mataram Mantapkan Persiapan Mataram (Suara NTB) Puluhan atlet beladiri kempo asal Kota Mataram menjalani latihan di GOR 17 Desember Turida Mataram, Sabtu (24/11) malam. Latihan terus diintensifkan guna pemantapan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB X yang berlangsung di Mataram, 9-17 Desember 2018. Pelatih Cabor Kempo Kota Mataram, Lilis Pujiwinarni kepada Suara NTB di selasela melatih atlet mengatakan Pencab Perkemi Kota Mataram menyiapkan 20 lebih atlet yang akan membela kontingen Kota Mataram di ajang multi event regional NTB. Masing-masing atlet akan berlaga di 19 kelas yang dipertandingkan, yakni sembilan kelas randori (perkelahian)

dan sisanya akan tanding di 10 kelas embu (seni gerak). “Hari ini atlet kami mulai fokus pada latihan persiapan khusus. Latihan ini dalam rangka menghadapi Porprov NTB di Mataram bulan Desember 2018,” katanya. Persiapan atlet Kota Mataram menghadapi Porprov NTB 2018 diakui Lilis cukup panjang. Puluhan Kenshi Kota Mataram sudah menjalani pemusatan latihan selama satu tahun penuh menjelang ajang multi event regional NTB itu. Pemusatan latihan itu dapat dilakukan tak lepas dari dukungan dari KONI Kota Mataram dan Pemkot Kota Mataram. Dimana KONI Kota Mataram telah meluncurkan program pemusatan latihan sejak pertengahan tahun 2017 lalu dengan melibatkan ratusan atlet dari berbagai cabor.

Meski persiapan atlet cukup panjang, namun Lilis tak berani sesumbar atau menjanjikan medali emas terbanyak dapat diraih kenshi Kota Mataram di multi event tersebut. Alasannya materi atlet yang dimiliki atlet Kota Mataram saat ini masih muda dan minim pengalaman. Berbeda saat Kota Mataram meraih enam medali emas di Porprov 2014 lalu, saat itu kontingen Kota Mataram, diperkuat atlet-atlet senior. Seperti I Nengah Deviari peraih medali perak di Porprov NTB 2014 tidak bisa ikut di Porprov kali ini. Hal itu dikarenakan usia atlet sudah melampaui standar yang ditentukan panitia Porprov. Maksimal atlet berusia 33 tahun, sementara atlet senior Kota Mataram banyak yang sudah lewat usia standar maksimum. (fan)

Mataram (Suara NTB) Nestle Indonesia l melalui produk Dancow Excelnutri+ konsisten memperhatikan program tumbuh kembang anak. Salah satunya menggelar Iya Boleh Camp Minggu. Anak diberi ruang eksplorasi dengan kegiatan menggambar, mewarnai, sampai peragaan busana. Sebanyak 450 anak didampingi orang tuanya meramaikan gelaran Iya Boleh Camp di salah satu pusat perbelanjaan di Mataram, Minggu (25/11). Jumlah peserta melebihi target yang awalnya dipatok 250 peserta. Area Sales Manager PT Nestle Indonesia di Mataram, Aldian Farabi menjelaskan, pihaknya Iya Boleh Camp merupakan salah satu program dengan konsep kegiatan yang menunjang tumbuh kembang anak. Khususnya kategori umur sesuai lini produk Dancow Advanced Excelnutri 1+, 3+, dan 5+. “Ini salah satu kampanye

agar anak bisa lebih berkreativitas, mengeksplor masa kecil. Anak mau main apa, Bunda bisa katakan Iya, Boleh,” terangnya. Iya Boleh Camp diramaikan dengan kegiatan mewarnai dan menggambar, foto cerita, dan peragaan busana. Kegiatan yang membuka ruang orang tua mengarahkan anak pada aktivitas kreatif. Kegiatan juga dirangkai dengan talkshow konsultasi parenting, gerai konsultasi nutrisi, dan gerai foto ayah bunda dan anak. “Jadi anak bisa lebih mengeksplorasi masa kecilnya yang menjadi bekal tumbuh kembangnya, seperti anak bisa menjadi lebih percaya diri,” kata Aldi. Juara I kompetisi foto dan cerita diboyong Ibunda Fany dan putrinya, Cheryl; lomba menggambar dan mewarnai dimenangi ananda Acha; dan peragaan busana dijuarai ananda Senly Anindya dan ibunda Risdiana. (why/*)

(Suara NTB/why)

LOMBA MENGGAMBAR - Area Sales Manager PT Nestle Indonesia Mataram, Aldian Farabi (ketiga dari kanan) mendampingi peserta lomba menggambar dan mewarnai Iya Boleh Camp Dancow Excelnutri+, Minggu (25/11).

SUARA NTB Senin, 26 November 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kades Terjerat Pidana

Minim Lulus ’’Passing Grade’’ SELURUH peserta calon pegawai negeri sipil telah menyelesaikan tes kompetensi dasar (TKD), tak terkecuali Lombok Utara. Tercatat dari 3.900 orang peserta tes, yang lulus passing grade hanya 93 orang. Sedangkan dari kalangan peserta tenaga honorer katagori tes sebanyak 10 orang, tak satu pun yang lulus. Kepala BKD PSDM Lombok Utara, Drs. H. M. Najib, M.Pd., kepada wartawan Jumat (23/11) mengungkapkan, jumlah formasi CPNS Kabupaten Lombok Utara tahun 2018 sebanyak 274 formasi dengan tiga forma(Suara NTB/dok) M. Najib si prioritas yakni tenaga pendidikan, tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Serangkaian penerimaan CPNS melalui seleksi tes potensi akademik, ternyata dari 3.900 peserta yang mengikuti passing grade, peserta yang lulus sedikit. “Peserta tes CPNS sebanyak 3.900 orang, dan yang berhasil passing grade sebanyak 93 orang. Peserta K2 yang hanya 10 orang pun tidak lulus passing grade,” ungkap Najib. Dijelaskan, minimnya peserta yang lulus passing grade tidak hanya berlaku di Lombok Utara saja, tetapi juga di kabupaten/kota lain. Oleh karenanya, KLU akan melakukan komunikasi dan konsultasi lanjutan perihal tidak terpenuhinya peserta yang lulus sesuai kuota yang ada. “Besok kita akan bahas ini di Jakarta,” imbuhnya. Pemda Lombok Utara, lanjut dia, sangat berharap dengan Permenpan baru yang akan dikeluarkan pemerintah. Setidaknya, aturan baru tersebut menyediakan ruang bagi daerah agar seluruh formasi terisi. Terlebih lagi, melihat dari analisis beban kerja yang sudah dilakukan, Lombok Utara membutuhkan 4.281 PNS. Namun saat ini, KLU baru memiliki 2.555 PNS. Najib mengaku, BKD PSDM Lombok Utara telah diundang oleh BKN untuk menyelesaikan persoalan minimnya peserta yang lulus tes. Bersama tim BKN, yakni selama dua hari – Sabtu dan Minggu (24-25/11) BKD Lombok Utara dan BKN akan mencari solusi agar tidak terjadi kekosongan formasi. “Permenpan memberi ruang untuk mengoptimalkan pengisian formasi yang diberikan kepada daerah supaya tidak terjadi kekosongan akibat minimnya pelamar yang lulus saat mengikuti SKD,” jelasnya. Dari rekapitulasi yang dilakukan BKD, sambungnya, diketahui ketidaklulusan peserta terdiri dari salah satu dari 3 katagori. Peserta lulus di salah satu katagori, tetapi tidak lulus pada katagori lain. Kondisi ini menyebabkan peserta secara otomatis tidak lulus passing grade. “Contohnya seperti nilai TWK dan TWU ternyata tinggi, namun nilai TKPnya rendah. Semua itu direkap dan dirangking sesuai hasil yang diperoleh. Perangkingan akumulasi sudah ada totalnya itu, dan kita sudah rekap datanya,” ujarnya lagi. Nantinya, sebut Najib, hasil rekap nilai masing-masing peserta akan diajukan ke BKN untuk disesuaikan dengan aturan Permenpan yang baru. Dalam hal ini, pemerintah akan melihat siapa saja yang berhak mengikuti tes lanjutan. (ari)

Akibat Gempa, Materi Ujian Semester dan UN Disesuaikan Selong (Suara NTB) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Dikmen dan PK-PLK Kabupaten Lombok Timur (Lotim), H. Mashun menegaskan materi ujian nasional (UN) maupun ujian semester ganjil tahun ini akan dilakukan penyesuaian secara mendetail pascagempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Langkah itu dilakukan akibat banyaknya pelajar khususnya di wilayah gempa yang tertinggal materi pembelajaran. “Kita akan melakukan penyesuaian untuk materi ujian semester ganjil atau UN,” ujarnya, kepada Suara NTB, Sabtu (24/11). Bencana gempa yang melanda NTB beberapa waktu lalu tidak hanya merusak rumah warga. Tetapi juga memporakporandakan sarana pemerintahan berupa gedung sekolah. Termasuk menimbulkan trauma bagi peserta didik dan terpaksa harus diliburkan hingga sekitar satu bulan. Dari lamanya proses libur sementara itu, katanya, tentunya berdampak terhadap ketertinggalan materi pembelajaran yang dialami oleh peserta didik. Untuk itu, sudah sepatutnya dilakukan penyesuaian materi ujian semester maupun UN, terutama di wilayah-wilayah yang terdampak gempa karena sangat tidak mungkin mengejar ketertinggalan materi pembelajaran yang dialami. Kendati demikian, H. Mashun memastikan semua sekolah SMA/SMK sederajat diharuskan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun ini. Salah satunya di dalam mensiasatinya yakni melakukan kerjasama antara SMA/SMK dan SMP, karena di masing-masing wilayah itu sudah terdapat sarana dan prasarana yang cukup memadai. “UNBK harus tetap dilaksanakan seratus persen. Hanya saja materi pembelajaran yang perlu disesuaikan terutama bagi sekolah-sekolah yang terdampak langsung dengan gempa,” ungkapnya.(yon)

Wabup: Aturan Hukum Harus Ditegakkan Selong (Suara NTB) Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Rumaksi mendukung langkah Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejaksaan Negeri Lotim dalam menegakkan hukum. Seperti melakukan penahanan Kepala Desa (Kades) Mendana Raya Kecamatan Keruak dan Kades Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya beberapa waktu lalu. Aturan hukum, kata Wabup harus ditegakkan. Bagi mereka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka akan diberlakukan pemberhentian sementara. Regulasi memang harus dilaksanakan dengan tujuan agar bisa membuat jera para kades yang terbukti telah melakukan tindak pelanggaran hukum. Kades katanya jangan ada lagi yang korupsi. Kades yang terbukti korupsi dipersilakan untuk diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Alokasi dana desa harus benar-benar digunakan untuk memajukan perekonomian masyarakat desa.

Penggunaan dana desa itu harus tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh para kades. ‘’Jika ada yang menyalahgunakan, maka aparat hukum dipersilakan bertindak. Hukum harus tetap berwibawa,’’ tegasnya. Diketahui, Kades Mendana Raya setelah ditetapkan sebagai tersangka kini sudah ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari). Mendana Raya ditahan karena kasus dugaan penyalahgunaan dana desa. Sedangkan Kades Pringgabaya Utara diduga melakukan tindak pidana pungutan

liar (pungli) program nasional (prona) sertifikasi tanah. Kades Pringgabaya Utara, Zulkarnaen kepada Suara NTB membantah dirinya telah melakukan pungli. Apa yang dilakukannya semuanya berdasarkan kesepakatan bersama di tingkat desa yang diketahui bersama dengan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penuturannya, ia dilaporkan oleh lawan politiknya saat mencalonkan diri menjadi kepala desa beberapa waktu lalu. Sementara Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lotim, Wasita Triantara mem-

benarkan penahanan terhadap yang dua kades tersebut. Kades Pringgabaya Utara ditahan pada hari Senin, sementara Kades Mendana Raya ditahan pada hari Kamis. Keduanya ditahan karena diduga salah di dalam menggunakan wewenangnya selaku kepala desa. “Iya selain Kades Mendana Raya. Kita juga menahan Kades Pringgabaya Utara,”ujarnya. Dalam kasus ini, pihak Jaksa mengungkapkan jika berkas perkara keduanya sudah lengkap sehingga ditetapkan sebagai tersangka maupun dilakukan penahanan. Maka dari itu, secepatnya berkasa perkasanya akan dilimpahkan ke pengadilan. “Berkasnya sudah siap. Dalam waktu dekat kita limpahkan ke Pengadilan,” jelasnya. Sebelum menetapkan tersangka hingga dilakukan penahanan. Dalam dugaan Pungli

(Suara NTB/dok)

H. Rumaksi penerbitan sertifikat prona di Desa Pringgabaya Utara, pemeriksaan terhadap Kades Pringgabaya beberapa kali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan hingga akhirnya ditetapkan tersangka. (rus/yon)

Akhir 2018, 90 Persen Sekolah Sudah Miliki Bangunan

(Suara NTB/yon)

TAMBANG ILEGAL - Lokasi tambang ilegal di Lotim yang banyak dikeluhkan warga. Pemkab Lotim akan menindak tegas penambang liar yang membandel dan tidak mematuhi aturan.

Penambang Liar Membandel

DLHK Lotim akan Seret ke Ranah Hukum Selong (Suara NTB) Para penambang liar yang diduga membandel dan tetap melakukan penambangan tanpa izin di wilayah Tembeng Putik dan Mamben Baru Kecamatan Wanasaba. Padahal, Tim Satuan Tugas (Stagas) Penegakan Hukum (Gakum) Lingkungan Hidup sudah melakukan teguran keras. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lotim, Mulki menyatakan akan menyeret para pelaku tambang nakal tersebut ke ranah hukum. Apalagi selama ini, pihaknya sudah melakukan upaya persuasif, namun penambang liar tetap mengelabui petugas. Ada sinyalemen aktivitas tambang liar yang dilakukan oknum penambang ini ada yang mendukung, sehingga salah satu cara yang ditempuh adalah dengan penegakan hukum. Bahkan, para pelaku tambang

liar ini sudah diundang ke Kantor DLHK beberapa waktu lalu. Rencananya, Rabu mendatang akan diundang kembali untuk gelar perkaranya. Setelah itu akan dilimpahkan langsung ke Polres Lotim guna menindaklanjuti pelanggaran hukum yang dilakukan para penambang. Menurutnya, aktivitas tambang tanpa memperhatikan lingkungan itu menimbulkan kerusakan dan ada indikasi pelanggaran. Namun, karena ranahnya pidana adalah aparat kepolisian, sehingga diserahkan sepenuhnya ke aparat kepolisian unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Satuan Reserse Kriminal (Satrekrim) Polres Lotim. Diakuinya sudah berulang kali melakukan teguran pada para penambang, namun masih saja melakukan penambangan. Saat dilakukan teguran langsung, ada penambang ini menyuguhkan bukti eksplorasi. Se-

mentara bukti izin ini jelas belum cukup, karena belum memenuhi syarat untuk memulai penambangan. Aktivitas penambangan ini telah membuat air irigasi sawah-sawah pertanian yang subur di wilayah Kecamatan Wanasaba dan Pringgabaya serta Labuhan Haji menjadi terganggu. Material sisa tambang yang hanyut bersama dengan air irigasi ini dikeluhkan petani. Pasalnya, material tanah keras ini membuat lahan-lahan pertanian turut mengeras dan membuat tanaman rusak. Di samping itu, lokasi penambangan juga terlihat tidak memperhatikan keselamatan warga lainnya. Ada salah satu lokasi penambangan di tebing pinggir jalan. Dikhawatirkan material berjatuhan di bawah tebing yang merupakan jalan kabupaten yang ramai dilalui warga. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Musim hujan sudah tiba, beberapa sekolah di Kabupaten Lombok Utara (KLU) terdampak gempa belum memiliki sarana belajar representatif. Seiring upaya pemerintah melakukan perbaikan dan pembangunan gedung baru, Pemda Lombok Utara optimis pada akhir tahun 2018 nanti persentase sekolah yang terbangun sarana fisik baru mencapai 90 persen. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga KLU, Dr. H. Fauzan Fuad, Jumat (23/11), meyakinkan pelaksanan rehab rekon sekolah terdampak gempa sedang berlangsung. Saat ini diakuinya, masih banyak siswa yang belajar di tenda dengan kondisi seadanya. Kendati demikian, Desember 2018 nanti bangunan sekolah lebih banyak yang sudah terbangun. “Akhir tahun ini, hampir 90 persen lebih sekolah di Lombok Utara sudah (akan) terbangun baik yang permanen maupun semipermanen. Saya optimis, masalah pembangunan sekolah bisa kita katakan selesai,” ungkap Fauzan. Diakuinya, kontribusi lintas instansi untuk membantu rehab rekon sekolah di Lombok Utara cukup masif. Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) misalnya, membangunkan 30 unit sekolah permanan dan 88 unit sekolah semipermanen. Selanjutnya, Pemda DKI Jakarta membangun 21 sekolah permanen, PMI 8 sekolah permanen, Kemendikbud membangun sekolah darurat dan rehab masing-masing 29 SD dan 28 SMP. Ada juga sumbangan sekolah dari perusahaan seperti TV One yang membangun 2 sekolah permanen, Hydropolitian Peduli 2 unit, Baznas, hingga alumni sekolah Cina di Jakarta yang turut berpartisipasi membantu Pemda Lombok Utara memulihkan sarana sekolah. “Untuk sisa sekolah yang belum mendapatkan bantuan, kita menganggarkan melalui APBD Perubahan 2018 senilai Rp 2,3 miliar,” imbuhnya. Anggaran APBD Lombok Utara yang dialokasikan Pemda Lombok Utara tersebut akan dibelanjakan dalam bentuk ma-

terial bangunan. Material akan dikirimkan kepada sekolahsekolah yang belum tersentuh bantuan. Sifat bangunan pada sekolah yang akan dibantu dalam bentuk semipermanen. Dari dana tersebut, Pemda KLU juga akan membantu ongkos tukang dalam proses rehabilitasi bangunan sekolah sasaran. Selain itu, Dikpora Lombok Utara juga menyentuh kebutuhan siswa dalam bentuk baju seragam siswa. Mengingat jumlah murid sekolah SD yang terdampak gempa sebanyak 23.000 orang dan 7.500an siswa SMP. “Kemendikbud kemarin hanya membantu (seragam) sekitar 2.000-an siswa, ya banyak yang belum terbantu. Mudah-mudahan di akhir tahun anggaran ini, yang belum memiliki seragam sudah terbantu seragam dari Pemda,” paparnya. Seiring progres pembangunan di tahun 2018 ini, Fauzan meyakini memasuki awal 2019 mendatang siswa dan penyelenggara sekolah sudah bisa belajar dan mengajar secara normal. Namun demikian, ujian tengah semester yang nantinya akan diikuti oleh siswa pada Desember 2018 ini sudah disikapi oleh Dikpora KLU. Dikpora telah bersurat ke Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP) mempermaklumkan keadaan di Lombok Utara. “Kita mendapatkan balasan, bahwa untuk Lombok Utara, akan ada kebijakan khusus. Sampai sekarang kita menunggu itu. Dulu di Aceh, setiap anak, asal dia tanda tangan dia lulus ujian. Kalau di Bantul, guru-guru diberikan insentif tambahan untuk mengajar. Nah kita inginnya seperti di Bantul, jangan seperti di Aceh, saya kira itu tidak baik untuk mendidik anak-anak kita,” jelasnya Fauzan. Tidak hanya itu, pihaknya juga mengeluarkan imbauan agar sekolah-sekolah terutama SMP tidak harus melaksanakan ujian dengan metode terkomputerisasi. Ujian tengah semester yang memang diadakan oleh sekolah agar disesuikan dengan kondisi yang ada, tidak mempersulit guru, ataupun mempersulit siswa di sekolah tersebut.(ari)

’’Gewe Beleq’’ di Yogyakarta

Momentum Bangkit, Kembalikan Pariwisata Membangun Ekonomi Sektor ekonomi di Kabupaten Lombok Utara (KLU) terdongkrak oleh mobilisasi kapital di sektor pariwisata. Sebanyak 658 perusahaan di 3 Gili dan daratan KLU, pernah menyumbangkan PAD Rp 200 miliar di tahun 2017. Angka itu terdepresi sebesar Rp 175 miliar (target PAD) 2018 akibat bencana gempa. Butuh upaya untuk mendongkrak kembali citra pariwisata – khususnya PAD, salah satunya melalui promosi pariwisata. EVENT Gawe Beleq Jilid IV yang diinisiasi oleh Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Lombok Utara (IPMLU) di Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949, Yogyakarta, Kamis (22/ 11) malam, berlangsung sukses. Ratusan wisatawan, pelajar dan mahasiswa dari berbagai penjuru di Indonesia, menyaksikan ragam budaya Lombok Utara yang disuguhkan pada acara bertajuk “Sasak Memule Ngasuh Bumi”. Sebuah acara yang memperkenalkan budaya mensucikan alam (bumi) pascabencana gempa. Acara itu dilengkapi oleh ragam kegiatan yang dilakoni para mahasiswa dan pelajar. Mulai dari atraksi gendang beleq, peresean, tari-tarian, drama Cupak Gurantang, hingga ritual Ngasuh Bumi. Antusiasme penonton terlihat, manakala membubarkan diri hanya ketika acara telah usai.

“Gawe Beleq ini merupakan gawe beleq ke empat, alhamdulillah berjalan dengan semarak. Dan kami berharap sampai puncaknya pun berjalan lancar. Kami berharap, acara ini menjadi momentum kita bersama bahwa kita masih bisa hidup, tetap kuat dan bangkit untuk menjalani aktivitas pascabencana gempa,” ujar Ketua Panitia Gawe Beleq Jilid IV Yogyakarta, Wahyu Herianto Ardi. Yogyakarta menjadi tempat representatif promosi yang dianggap tepat. Pasalnya, daerah yang dikenal sebagai Kota Pelajar ini tak pernah sepi. Wisatawan domestik dan mancanegara yang banyak berada ke Yogyakarta, diharapkan tertarik berkunjung ke Lombok Utara usai menyaksikan beragam budaya yang disuguhkan. Sementara, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., menyampaikan teri-

ma kasih dan apresiasi kepada Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemkot DIY, karena bersedia memberi tempat representatif dalam pelaksanaan acara. Sebagaimana kebudayaan Yogyakarta yang sangat multikulturalistik, maka dipilihnya Yogyakarta sebagai tempat event ini dengan pertimbangan kota ini merupakan destinasi wisata dunia. “Wisatawan dari berbagai penjuru dunia ada di kota ini. Kota Yogyakarta tak pernah sepi oleh pengunjung, sehingga kita harapkan wisatawan yang menyaksikan acara budaya Gawe Beleq berminat mengunjungi Lombok Utara,” ujarnya. Tak hanya itu, sebutnya, Kota Yogyakarta merupakan kota seni yang begitu unik di nusantara. Sehingga kesempatan ini menjadi momentum bagi kabupaten Lombok Utara beserta perkakas budaya dan

seninya dapat dikenal oleh seluruh dunia. Tujuan dilaksanakannya acara antara lain menanamkan pemahaman tentang budaya sebagai identitas daerah melalui pendidikan kebudayaan. Melalui Gawe Beleq ini, diharapkan dapat memupuk semangat kebersamaan seluruh komponen daerah untuk melestarikan kebudayaan Lombok Utara beserta varianvariannya. Juga menjadi ajang promosi budaya dan pariwisata Lombok Utara. “Marilah kita jadikan ajang gawe beleq ini sebagai salah satu momentum yang baik untuk memulihkan dan membangkitkan kembali aktivitas pariwisata Lombok Utara,” ajaknya. Najmul Akhyar menambahkan, secara kebijakan pihaknya akan tetap mendukung upaya promosi maupun pemulihan sektor wisata yang digalang oleh IPMLU maupun NGO dan stakeholder. Secara anggaran, Pemda akan mengalokasikan secara rutin melalui APBD dengan nomenklatur anggaran Promosi pariwisata Lombok Utara di luar daerah. Sehingga lokasi acara tidak tidak monoton di satu Kota

saja, melainkan dapat menyasar kota/kabupaten lain, seperti Jakarta dan Malang atau bahkan di dalam daerah (Lombok dan Sumbawa). Ia meminta, upaya promosi budaya yang dilakukan oleh stakeholder dapat ditindaklanjuti oleh Dinas terkait. Disbudpar KLU dalam hal ini, dapat menyediakan ruang bagi wisatawan yang ingin menyaksikan event budaya melalui kalender event yang dilakukan secara berkala. Beberapa yang even yang sudah bisa dinikmati secara rutin seperti Maulid Adat, Mandi Safar, dan sebagainya. Hanya saja, ia mendorong volume even pariwisata dalam kalender kabupaten dapat diperbanyak, sehingga menjadi suguhan rutin yang dapat dinikmati kapan saja oleh wisatawan. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lombok Utara, H. Muhammad, S.Pd., mengakui kalender event budaya dan pariwisata sejatinya sudah terakomodir. Kalender tersebut ada di dua bidang, yakni Bidang Pemasaran dan Bidang Kebudayaan. Dalam setahun dibuat jadwal disesuaikan dengan agenda masyarakat daerah.

(Suara NTB/ari)

PENONTON - Penonton Gawe Beleq IV KLU yang digelar di Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949 Yogyakarta dipadati penonton, Kamis (22/11) malam. “Ke depan memang banyak yang kita mau adakan, optimism saya banyak yang kita mau wujudkan melalui festival. Tetapi sementara ini masih terbentur dengan suasana kebencanaan, sehingga kita fokus dulu untuk mendukung pemulihan pascabencana,” ujar Muhammad. Upaya lain selain kalender event, Disbudpar KLU juga menyasar momen persinggahan peserta Sail Indonesia yang konsisten diadakan oleh pemerintah bekerjasama dengan manajemen Hotel Medana Bay Marina, Desa Medana, Kecamatan Tanjung.

Pemda kata dia akan berusaha menambah jumlah hari kunjungan peserta sail menjadi sekitar 1 minggu. Momentum kunjungan peserta sail akan dimanfaatkan untuk promosi budaya dengan menampilkan gelaran even kepada peserta sail. “Kita berpikir bagaimana mengkolaborasikan membuldaknya kunjungan wisatawan di tiga gili ke daratan dengan memperbanyak event, termasuk dengan menyediakan akses ke desa-desa ekowisata dalam rangka menambah length of stay dari wisatawan,” tandasnya. (ari/*)

SUARA NTB Senin, 26 November 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Loteng dengan Harian Suara NTB

Pembahasan APBD Loteng 2019 Tuntas November Ini Praya (Suara NTB) Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini masih intensif menyelesaikan pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembahasan RAPBD ini ditargetkan tuntas akhir bulan November ini sesuai batas waktu yang diberikan oleh pemerintah pusat. Anggota Banggar DPRD

Loteng, H. Ahmad Supli, S.H., kepada Suara NTB, Sabtu (24/11), menjelaskan, saat ini proses pembahasan sudah masuk tahap akhir. Di mana Banggar DPRD bersama TAPD kini tinggal memantapkan alokasi anggaran sesuai dengan skala prioritas yang ada. Ia menjelaskan, sektor kesehatan dan pendidikan tetap mendapat skala prioritas anggaran, kemudian pariwisata serta sektor ekonomi dengan sektor pendidikan tetap mendapat

alokasi anggaran terbesar hingga 20 persen. “Anggaran 20 persen untuk pendidikan ini alokasi minimal yang harus disiapkan sesuai aturan pusat,” ujarnya. Adanya alokasi anggaran yang besar tersebut diharapkan bisa mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah ini, karena bagaimanapun juga, pendidikan merupakan salah satu elemen penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Semakin baik kualitas pendidi-

(Suara NTB/dok)

H. Ahmad Supli

kan di daerah, kualitas SDM masyarakat juga tentunya akan semakin baik. Khususnya untuk sektor pariwisata, ujarnya, anggaran yang langsung berkaitan dengan pengembangan pariwisata memang masih minim. Namun sesungguhnya alokasi anggaran pendukung sektor pariwisata sangat besar. Sebagai salah satu fokus pembangunan daerah, sektor pariwisata banyak disokong oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Misalnya, ketika bicara fa-

silitas pendukung diobyek wisata didukung dari anggaran program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Kemudian ketika bicara layanan kesehatan untuk mendukung pariwisata Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya sudah ditetapkan sebagai rumah sakit pariwisata. “Sebagai fokus pembangunan, sudah selayaknya pariwisata mendapat perhatian khusus. Walapun tidak mendapat anggaran secara langsung. Tapi mendapat

dukungan penuh dari OPD lainnya,” ujar Supli. Sebelumnya dalam penyampaian nota keuangan dan rancangan ABPD Loteng 2019, ditargetkan mencapai Rp 1,9 miliar. Tidak jauh berbeda dengan rangan APBD perubahan 2018. Mengingat ada beberapa alokasi khusus yang bersumber dari pusat yang besaranya sampai saat ini belum jelas, sehingga ditargetkan sama dengan alokasi dana perimbangan pusat pada APBD perubahan 2018 ini. (kir/*)

Usulkan Kenaikan Gaji Aparatur Rp24 Miliar Siagakan 400 Personel POLRES Lombok Barat (Lobar) melakukan pengamanan penuh pelaksanaan pilkades serentak di 77 desa di Lobar. Pihak polres pun sudah menyiapkan 400 personel untuk pengamanan TPS dan kantor desa. Khusus di TPS rawan disiapkan 2 personel untuk melakukan pengamanan. Selain itu ada anggota yang disiagakan di Mapolres, masing-masing 2 kompi akan dikerahkan untuk wilayah Sekotong-Lembar dan Gerung. 1 kompi di untuk wilayah Kediri - Kuripan dan 1 kompi lagi Batulayar dan Labuapi. (Suara NTB/her) Kapolres Lobar AKBP Heri Wahyudi Heri Wahyudi mengatakan pihaknya mengatensi sejumlah desa yang mengelar pilkades serentak 2018 ini. Terlebih lagi desa yang bakal calon kadesnya melebihi 5 orang. Sebab seperti diketahui terdapat beberapa desa yang belum menetapkan calon kades, lantaran terdapat beberapa bakal calon yang tidak puas dengan adanya Perubahan Perbup Skoring beberapa waktu lalu. “Yang kita antisipasi itu saat tahapan penetapan calon. Kalau penetapannya hanya lima calon sih ndak masalah, yang kita antisipasi itu yang lebih dari lima calon,” ungkapnya, Sabtu (24/11). Mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Sejumlah personel kepolisian sudah dipersiapkan Polres Lobar, baik anggota Pengendali Massa (Dalmas) maupun jajaran anggota Polres Lobar. Sedangkan pada pelaksanaan pemungutan suara 10 Desember mendatang. Sebanyak 400 personel anggota Polres Lobar akan dikerahkan berjaga di sekitar 378 tempat pemungutan suara (TPS) wilayah hukum Polres Lobar. Di mana untuk satu tempat TPS nya ditempatkan masing-masing 1-2 anggota.”Karena selain kita tempatkan di TPS, mungkin kita akan tempatkan juga di desa,” ujarnya. Terkait daerah yang berpotensi timbul konflik, Heri mengatakan hampir seluruh berpotensi. Hanya saja kini bagaimana caranya meminimalisir tidak terjadinya konflik.”Upayah kita pendekatan preventif, patroli. Kemudian kita melakukan pendekatan kepada masing-masing calon supaya tidak mengerahkan massa,” sambungnya. Bahkan Polres Lobar berencana akan menyiapkan deklarasi pilkades. Isinya pernyataan siap menang siap kalah. Pihaknya berharap kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mencontoh pilkada damai beberapa waktu lalu.”Makanya rencana kita itu selain di TPS ditempatkan satu-satu personel, TPS rawan kita siapkan dua personel. Itu di luar bhabin. Karena Bhabinkantibmas bertanggung jawab atas desa itu,” terangnya. (her)

Kadis Dukcapil Loteng Jadi Contoh bagi Pejabat Lain Praya (Suara NTB) Langkah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil (Disdukcapil) Loteng, H. Ridwan Makruf yang memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya mendapat apresiasi positif. Sejumlah kalangan di Loteng mengaku sangat itu merupakan keputusan yang sangat tepat dalam upaya menyelesaikan polemik yang terjadi di Disdukcapil Loteng saat ini. Khususnya pemblokiran seluruh server pelayanan kependudukan Disdukcapil Loteng oleh pemerintah pusat. “Saya rasa Pak Ridwan (Kadis Dukcapil, red) telah menunjukkan jiwa seorang negarawan. Yang lebih mementingkan kepentingan publik dari pada kepentingan pribadi,” ujar anggota Komisi IV DPRD Loteng, H. Ahmad Supli, S.H., Sabtu (24/11). Menurutnya, sikap tersebut patut menjadi contoh bagi pejabat lainnya di daerah ini, jika kepentingan publik harus diutamakan, meski jabatan yang menjadi taruhannya. “Pak Ridwan bisa saja bertahan, karena memang secara prosedur proses pelantikan tidak ada masalah. Namun karena pelantikannya justru menjadi penyebab terganggunya pelayanan publik, ia rela melepaskan jabatanya yang diamanahkan kepala daerah,” sebutnya. Walaupun dari sisi kemampuan dan kompetensinya, Ridwan Makruf layak sebagai pejabat eselon II dan memimpin Disdukpacil Loteng. Kemudian jika dilihat dari track record yang dimiliki Ridwan Makruf cukup pengalaman menjadi pejabat yang bergelut langsung dengan pelayanan publik, karena menjadi tuntutan untuk bisa memimpin Disdukcapil. “Pengalamannya dalam memberikan pelayanan publik tidak perlu diragukan. Lama menjabat jabatan Camat Praya, sebelumnya Ridwan Makruf juga pernah menjabat di beberapa jabatan strategis di lingkup Pemkab Loteng. Jadi dari sisi pengalaman dan keilmuan, Ridwan Makruf sudah sangat lengkap,” tegas Supli. Namun, keputusan sudah diambil dan itu harus dihormati semua pihak. Hal ini sebagai salah satu cara untuk menjamin pelayanan publik khususnya soal pengurusan dokumen kependudukan di Disdukcapil Loteng bisa kembali normal. Sebelumnya pihak Ombudsman NTB mencatat ribuan orang tidak bisa mendapat pelayanan pengurusan dokumen kependudukan pascapemblokiran server kependudukan Disdukcapil Loteng sejak awal pekan kemarin. Karena dari laporan yang masuk, setiap hari Disdukcapil Loteng biasa melayani pengurusan dokumen kependudukan antara 700 sampai 1.000 orang. “Bayangkan dengan munculnya persoalan di Disdukcapil Loteng ini berapa orang yang rugi. Karena tidak bisa mendapat pelayanan kependudukan. Sehingga memang harus ada upaya cepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut, “ ujar Kepala Ombudsman NTB Adhar Hakim, SH., MH., sebelumnya. (kir)

Pemkab Lobar Dinilai Tak Peka Nasib Korban Gempa

Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) mengusulkan kenaikan anggaran untuk belanja aparatur tahun 2019 mendatang. Usulan kenaikan anggaran untuk membayar gaji PNS yang naik sebesar 5 persen dan calon CPNS sebanyak 2019 lumayan besar mencapai Rp24 miliar lebih. Pemda berdalih kenaikan ini dialokasikan dari dana alokasi umum (DAU), sebab peruntukan DAU alokasi dasarnya untuk pembayaran gaji ASN. Sekda Lobar H. M. Taufiq ditemui akhir pekan kemarin mengatakan, usulan kenaikan gaji ASN tahun 2019 hanya Rp 24 miliar lebih dibandingkan tahun 2018. Alasan diusulkan kenaikan, karena ada asumsi kenaikan gaji ASN tahun depan sebesar 5 persen ditambah lagi untuk membayar gaji CPNS yang direkrut tahun ini sebanyak 219 formasi, jika semua formasi yang ini terisi. Ia mempertanyakan kritikan dari DPRD yang menganggap usulan kenaikan belanja aparatur banyak sekali. “Kok dibilang banyak sekali?” tanyanya. Ditanya alasan kenaikan usulan kenaikan gaji ASN tak sebanding dengan belanja publik, khususnya untuk penanganan korban gempa, sekda berdalih, jika penggunaan DAU

alokasi dasarnya untuk pembayaran gaji dulu. Setelah terpenuhi gaji itu, barulah bicara peruntukan untuk belanja modal atau belanja publik. Bahkan ia menganggap kenaikan gaji ini wajar, hanya Rp 24 miliar lebih. Ia mengklaim, jika dilihat dari porsi anggaran langsung dan tak langsung sudah berada pada posisi 50:50 persen. “Lantas di mana letak ketimpangan, mungkin yang dilihat kenaikan belanja untuk porsi anggaran gaji ASN,” terangnya. Mengenai alokasi anggaran untuk korban gempa, sekda menjelaskan sedang dalam pembahasan. Sebelumnya, anggota DPRD Lobar Hj. Nurul Adha, mengkritisi Pemda Lobar lantaran tak mengakomodir usulan Dewan agar mengalokasikan anggaran untuk penanganan

(Suara NTB/her)

KORBAN - Korban gempa di Gunungsari yang masih tinggal di lokasi pengungsian yang terendam setiap kali hujan turun. Butuh perhatian serius dari pemerintah untuk memperhatikan korban gempa. korban gempa. Pasalnya saat ini penanganan korban gempa sangat penting. Apalagi di tengah kondisi hujan saat ini. Pada

Tender Proyek Pasar Kopang

Tidak adanya rekanan lokal tersebut, kata Helmi dikarenakan tidak ada yang bisa memenuhi kualifikasi yang ditentukan, terutama soal kesiapan modal. Karena proyek pembangunan pasar Kopang tersebut menggunakan sistem anggaran multiyear yang mengharuskan rekanan memiliki modal yang cukup besar. Ia pun memastikan tidak ada rekanan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ikut, lantaran aturannya, BUMN tidak dibolehkan untuk itu tender proyek dengan nilai di bawah Rp 100 miliar. “Kita sebenarnya berharap ada rekanan lokal yang ikut tender. Tapi mau bagaimana lagi, tidak ada satupun yang memenuhi kualifikasi,” akunya. Helmi menjelaskan, saat ini proses tender masih pada tahap

berkali-kali suarakan itu (anggaran untuk korban gempa), tapi ndak didengar (akomodir, red),” kritiknya. (her)

Sejumlah Proyek Diduga Bermasalah

Hanya Empat Rekanan yang Memenuhi Kualifikasi Praya (Suara NTB) Empat rekanan dinyatakan memenuhi kualifikasi untuk mengikuti prosess tender proyek pembangunan Pasar Jelojok Kopang Lombok Tengah (Loteng) dari total puluhan rekanan yang mendaftar untuk mengikuti tender proyek senilai Rp76 miliar tersebut. Dipastikan tidak ada rekanan lokal yang lolos kualifikasi. “Kalau yang mendaftar cukup banyak. Lebih dari 20 rekanan. Tapi yang memenuhi klasifikasi untuk mengikuti tender proyek ini hanya empat rekanan. Kesemuanya perusahaan swasta nasional. Tidak ada rekanan lokal Loteng maupun NTB,” terang Kabag Pengadaan Barang Jasa Setda Loteng, Helmi Qazwaini, Sabtu (25/11).

saat pembahasan anggaran APBD 2019, sendiri tak dicantumkan secara khusus untuk penanganan gempa. “Kami

seleksi. Untuk menentukan, perusahaan yang akan ditunjuk sebagai rekanan proyek yang dibiayai dari dana pinjaman PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tersebut. “Kalau melihat tahapan yang ada, kemungkinan bulan Desember sudah ada penentuan rekanan proyek,” tandasnya. Dengan begitu semua proyek fisik tahun ini bisa selesai proses tendernya. Tidak ada yang tidak selesai, karena hanya tinggal proyek Pasar Kopang yang belum selesai tendernya. “Tahun ini total ada 101 paket kegiatan yang harus ditender. Dan, sudah 100 paket proyek yang selesai tendernya. Tinggal 1 proyek lagi,” pungkas mantan Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Loteng ini. (kir)

Pengawasan dan Kontrol Pemda Lobar Lemah Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah proyek pusat di Lombok Barat (Lobar) bermasalah. Baru-baru ini ada proyek pengadaan kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diusut Kejaksaan Agung (Kejagung). Terkait proyek ini, pimpinan Dinas Kelautan dan Perikanan Lobar pun telah diperiksa oleh Kejagung. Sekda Lobar H. M. Taufiq mengaku mendapat informasi terkait permasalahan pengadaan kapal dari KKP di Lobar yang diusut Kejagung. Namun ia tidak mengetahui jika kadis DKP sudah diperiksa oleh penyidik. “Tidak ada pemangilan melalui kita di Pemda. Tapi saya dengar-dengar terkait pengadaan kapal,” imbuhnya. Menurut sekda, terkait bantuan ini ada di dinas sebab masalah teknis ada di OPD. Pihak Pemda hanya tahu secara

umum bahwa anggaran untuk program untuk OPD tertentu, sedangkan spesifikasi yang lebih tahu ada di dinas. Lebih jauh kata dia, biasanya usulan proposal langsung dari OPD ke kementerian terkait, sehingga Pemda secara umum mengetahuinya, sedangkan secara teknis ada di OPD yang melaksanakan. Lantas di mana letak kontrol dan pengawasan bantuan yang banyak bermasalah di Lobar? Kontrol, kata sekda, ada di OPD selaku pihak yang mengetahui secara teknis. Sebab usulannya langsung dari OPD ke kementerian. “Ketika kita tahu ada kegiatan OPD tertentu kita tahu secara umum saja, kalau spesifik kita tidak terlibat lebih jauh,” kilahnya. Sebelumnya, Kepala DKP Lobar H. Subandi mengaku sudah diperiksa oleh tim penyidik Kejagung. (her)

Tergusur Proyek Bendungan Meninting

Warga Tuntut Kejelasan Lahan Relokasi Puluhan Rumah Pembebasan lahan untuk lokasi proyek Bendungan Meninting masih menyisakan persoalan di bawah. Pasalnya, warga yang terdampak mempertanyakan harga lahan yang akan diganti rugi oleh pemerintah menyusul belum adanya transparansi dari Pemda terhadap warga yang lahannya dijadikan lokasi mega proyek tersebut. KEPALA Desa Dasan Griya Kecamatan Lingsar, Muh. Nawa Komtaresa, mengaku, persoalan yang belum clear terkait lahan untuk relokasi puluhan rumah warga yang dipastikan digusur, karena terkena proyek tersebut. Seharusnya, kata dia, hal ini menjadi prioritas dan disegerakan oleh pemda. Sebab persoalan pindah memindah warga tidak terlalu sulit, apalagi semua warga sudah setuju direlokasi dan rumahnya digusur. “Lokasi lahan untuk relokasi ini sudah ada, cuman kan belum dibebaskan. Ketika warga dipindah, tapi lahan dan hunian rumah belum ada kan sama aja bohong. Seharusnya yang didahulukan relokasi warga dan lahan dibebaskan,” katanya, Minggu (25/11). Menurutnya, beberapa opsi yang rencananya ditempuh untuk relokasi rumah warga. Di antaranya mengganti lahan dan ganti rugi dengan uang. Kalau di-

ganti dengan uang, maka seharusnya segera dibayarkan ke warga untuk warga membebaskan lahan sebagai lokasi pembangunan rumah warga. Sebab butuh waktu untuk membangun rumah warga, mengingat jumlah KK yang terdampak 35. Itupun kalau pengerjaan lancar, sehingga butuh waktu yang lama. Jangan sampai, katanya proyek dikerjakan sementara relokasi belum selesai, sehingga jadi persoalan baru lagi. Hal ini pun sudah disampaikan pada saat rapat dengan pihak Pemda, BWS dan BPN. Kalau pun opsi yang ditempuh merelokasi rumah warga, tentu lahan harus disiapkan. Apalagi lahan yang tersedia belum dibebaskan dan masih kurang. Disatu sisi persoalannya Pemda tidak pernah mau memfasilitasi warga bertemu dengan tim appraisal untuk membahas sejauh mana proses dan

harga lahan warga tersebut. Warga mempertanyakan kenapa pihak pemda belum memfasilitasi pertemuan dengan tim appraisal, padahal di sini warga penting mengetahui soal harga lahan mereka, lokasi dan sejauh mana proses yang sudah dilakukan. Sementara pihak appraisal yang berwenang menentukan harga milik warga. Sejauh ini diakui belum ada pembayaran tanah, pekarangan, pohon dan rumah warga. Sehingga hal ini menjadi bahan pertanyaan warga. Apalagi bicara kesepakatan harga, dianggapnya percuma ada kesepakatan ini sebab ketika dituntut ke pemda agar memfasilitasi warga bertemu dengan tim appraisal tidak ada tindaklanjut. Sehingga warga pun belum tahu berapa ganti rugi lahan, pohon dan bangunan rumah. Ia menyarankan Pemda Lobar belajar dari Pemkot Mataram, terkait pembebasan lahan jalan diganti rugi hampir 6 kali lipat dibayar warga. Seharusnya hal ini menjadi bahan acuan kepada warga di daerahnya.Karenaitumenurutnya penting ia mengetahui harga dari tim appraisal agar Warga bisa bernegosiasi. Penawaran harga pembebasan lahan seluas 38 hektar

lebih di daerahnya sendiri sudah disampaikan, Pemda ingin membayar Rp 20 juta per are di bagian bawah. Menurutnya seharusnya tanah bagian atas harganya jauh lebih besar. Belum lagi, katanya, pihaknya dihadapkan pada persoalan mata pencarian sebanyak 125 jiwa sudah mati total. Pihaknya pun akan berupaya menangani ini dengan membuat konsep kampung budaya di Dusun Pesanggrahan. Ditambah lagi, warga butuh fasilitas umum seperti pasar dan sekolah bagi anak-anak. Sementara itu Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menargetkan pembebasan lahan Bendungan Meninting rampung Maret 2019 mendatang. Bahkan Pemkab Lobar tengah mempercepat proses pengurusan pembebasahan lahan tersebut.”Karena untuk anggaran pembangunannya sudah ditender di pusat, dan kita lagi mempercepat proses pembebasan,” ungkap Fauzan, kemarin. Ia mengklaim jika masyarakat yang lahannya terdampak pembangunan bendungan itu sudah setuju. Terlebih lagi Pemkab Lobar sudah menanggarkan Rp 2,5 miliar untuk jasa tim appraisal. Bahkan pihak provinsi turut membantu mengumpulkan pihak

(Suara NTB/her)

Muh. Nawa Komtaresa Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk penafsiran harga pembebasan lahan. Termasuk, menyosialisasikan kepada masyarakat untuk pembebasan lahan sudah dilakukan sejak awal.”Sosialisasi , nego sudah berlangsung. Makanya saya optimis sekali bisa cepat. Apalagi komitmen Kepala BPN Provinsi luar biasa,” pungkasnya. Luas lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan bendungan itu mencapai 100 hektare. Di mana 80 hektare milik masyarakat sedangkan sisianya 20 hektare milik kehutanan. (her)

SUARA NTB Senin, 26 November 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Bidang Cipta Karya Dinas PUPRPP Sumbawa Barat dengan Harian Suara NTB

Sisakan Kecamatan Seteluk, Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Jamban Capai 97 Persen Pelaksanaan Program peningkatan kualitas jabatan tahun 2018 yang ditangani oleh Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali membukukan sukses. Jelang akhir tahun ini, capaian pelaksanaan program bantuan pusat itu sudah mencapai 95 persen. BERDASARKAN data yang disampaikan bidang Cipta Karya, progres capaian penyelesaian program di masing-masing kecamatan sudah sangat signifikan. Di antaranya di kecamatan Brang Ene 100 persen, Taliwang 90 persen, kemudian Maluk, Jereweh, Poto Tano dan Sekongkang 80 persen. “Secara umum capaian penyelesaiannya per minggu kecua November ini 97 persen,” terang Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas PUPRPP KSB, Abdul Azis, ST, M.Eng kepada Suara NTB. Ia menjelaskan, satu-satunya wilayah kecamatan yang masih rendah capaian penye-

lesaiannya berada di kecamatan Seteluk. Di wilayah ini pelaksanaan program peningkatan kualitas jamban baru berada di posisi 56 persen. “Kita sedang kejar untuk Seteluk ini karena sesuai kontrak program ini berakhir di bulan November,” paparnya. Lambatnya progres penyelesaian di kecamatan Seteluk, bukan tanpa alasan. Azis menyebutkan, gempa yang melanda KSB pada Agustus lalu sebagai penyebabnya. Sebagaimana diketahui, kecamatan Seteluk menjadi 1 dari 5 wilayah KSB paling terdampak. Sehingga banyak program pembangunan pemerintah di

Wabup Tandatangani Komitmen Percepatan Pencegahan Stunting Sumbawa Besar (Suara NTB)Kabupaten Sumbawa termasuk dalam wilayah prioritas dalam upaya pencegahan anak pengidap stunting sesuai RPJMN 2015-2019 pada akhir 2019. Untuk itulah, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, menandatangani komitmen percepatan pencegahan stunting. Penandatanganan dilakukan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Konvergensi/Integrasi Program Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) di Wilayah Prioritas yang diselenggarakan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) belum lama ini di Jakarta. Seperti disampaikan Sekretaris Dinas Kominfotik Sumbawa, Rachman Ansori, Minggu (25/11) kemarin, Rakor tersebut dihadiri oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan / Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto, para pejabat kementerian lembaga terkait, para Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang termasuk dalam wilayah prioritas. Dalam Rakor, Wakil Bupati Sumbawa bersama Kepala Daerah lainnya disaksikan Sekretaris Eksekutif TNP2K menandatangani Pernyataan Komitmen Percepatan Pencegahan Stunting. Wabup mengatakan, Pemkab Sumbawa berkomitmen untuk melaksanakan serta menyukseskan program nasional ini, juga sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Sumbawa sejak dini. Sesuai komitmen yang telah disepakati, menurut Wabup maka Pemda akan segera melaksanakan pertemuan daerah percepatan pencegahan stunting bersama dengan seluruh OPD, Camat, Kepala Desa dan pihak terkait lainnya. Melakukan aksi konvergensi/integrasi program dan kegiatan yang terkait dengan percepatan pencegahan stunting di daerah. Kemudian, Pemda Sumbawa akan melakukan pengumpulan dan publikasi data stunting serta program-program percepatan yang sudah dilakukan secara berkala, dan menggunakan data sebagai dasar untuk melakukan perbaikan program. “Selain itu juga Pemkab Sumbawa akan segera menyusun kebijakan kampanye perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi untuk percepatan pencegahan stunting, serta akan meningkatkan peran desa dalam melakukan konvergensi percepatan pencegahan stunting di Desa,”pungkas Wabup. (arn)

(Suara NTB/arn)

KOMITMEN - Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah, saat menandatangani pernyataan komitmen percepatan pencegahan stunting.

wilayah itu terhenti, tak terkecuali agenda program peningkatan kualitas jamban. Pasca gempa dan memasuki proses rehabilitasi, program peningkatan kualitas jamban di kecamatan Seteluk sempat terhenti. Ini dikarenakan para agen Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) oleh Pemda KSB difokuskan membantu pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah warga yang terdampak gempa. “Kami tidak terlalu ambil pusing ya, karena biar program (peningkatan kualitas) jambannya stagnan. Tapi proses rehabilitasi rumah warga bagus di kecamatan Seteluk,” timpal Azis. Kini dengan waktu yang masih tersisa sekitar sepekan ke depan, Azis menyatakan, para agen PDPGR telah diarahkan untuk fokus sementara waktu menyelesaikan kegiatan pemasangan buis fabrikasi (septic tank) jamban warga penerima program tahun ini. “Sejak 2 minggu lalu, para

agen peliuk sudah mulai mengerjakan lagi dan kami optimis akhir November ini di Seteluk juga bisa selesai 100 persen.” Dari seluruh wilayah kecamatan penerima program tahun ini, Azis menyatakan, proses pemasangan unit buis fabrikasi paling cepat di kecamatan Taliwang. Di wilayah kota ini, meski paling banyak masyarakat penerimanya namun jumlah unit yang telah terpasang sudah mencapai 95 persen. “Minggu ini oleh agen Peliuk ditarget selesai sisanya. Jadi untuk Taliwang sudah tidak ada masalah lagi,” sambungnya. Program bantuan pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini telah memasuki tahun ketiganya. Dan di tahun ini dari 19.500 target sanitasi kabupaten, telah tercapai 10.500 rumah sasaran. “Artinya kita masih punya PR (pekerjaan rumah) sekitar 9.000 lebih lagi dari target sanitasi kabupaten,” timpal Azis.

Untuk memenuhi target itu, tahun depan Dinas PUPRPP KSB akan kembali mengusulkan sekitar 8.000 calon penerima program. Azis menyampaikan, tahun 2019 merupakan jadwal terakhir program peningkatan kualitas jamban di bawah Kementerian PUPR. Karena itu pihaknya akan mengupayakan usulan terakhir sekitar 8.000 penerima itu dapat diakomodir. “Mudah-mudahan bisa disetujui semua yang 8.000 usulan kita tahun depan itu. Artinya PR kita semakin sedikit, karena program ini kan terakhir tahun depan. Kita belum tahu apakah akan lanjut atau tidak,” bebernya seraya menambahkan jika tidak dapat terpenuhi melalui program pusat, maka Pemda KSB akan mencari alternatif sumber pendanaan lain. “19.500 target strategi sanitasi kabupaten kita itu data empirik hitungan matematis. Bukan hitungan by name by

Sumbawa Besar (Suara NTB) Masyarakat di Dusun Labuhan Terata, Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, digegerkan dengan penemuan tengkorak manusia pada Sabtu (24/11) lalu sekitar pukul 10.00 Wita. Penemuan tengkorak di lokasi Olat Maja wilayah setempat langsung dilaporkan ke Polsek Lape yang selanjutnya berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk turun ke lokasi. Kapolsek Lape, IPTU Sarjan yang dikonfirmasi membenarkan adanya penemuan tengkorak tersebut. Bermula saat dua orang warga sedang membersihkan pohon dan ranting di ladangnya di lokasi Olat Maja. Mereka melihat adanya tengkorak diduga milik manusia dalam keadaan

tertimbun tanah di luar lokasi ladang tempat bekerja. Keduanya langsung menghentikan aktivitas dan memberitahukannya kepada warga lainnya. Pihaknya yang mendapatkan informasi langsung berkoordinasi dengan tim identifikasi Polres Sumbawa yang datang ke lokasi bersa-

ma anggota Buser Reskrim dan aparat desa serta masyarakat. Selain itu pihaknya juga menggandeng tim medis dari Puskesmas Lape. Tim gabungan yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi dan olah TKP. Untuk memastikan tulang dan tengkorak yang belum

yata masih ada yang belum terakomodir maka akan kita upayakan melalui kegiatan lain,” imbuh Azis.(bug/*)

diketahui identitasnya tersebut dilakukan oleh tim medis. Hasil pemeriksaan, dipastikan tulang dan tengkorak kepala adalah milik manusia. Selain tengkorak, ditemukan tulang pinggul kiri kanan, tulang paha, tulang lengan, dan tulang kaki. Semua tulang belulang dan tengkorak dievakuasi dan dilakukan pemakaman di TPU Dusun Labuan Terata. Prosesi pemakaman dipimpin imam masjid dusun setempat. Dijelaskannya, tengkorak manusia dan tulang yang ditemukan tersebut diperkirakan

sudah lama dan bagian tubuhnya banyak dimakan binatang hutan. Pihaknya juga menemukan satu lembar kain yang terdapat bekas darah. Kemudian baju oblong putih dan satu tas hitam. Diperkirakan, pemilik tengkorak dan tulang belulang ini adalah korban pembunuhan. Mengingat lokasi ditemukannya berjarak sekitar 100 meter dengan lokasi penambangan liar. Dimana pada tahun 2012 lalu di lokasi Olat Maja banyak penambang liar yang datang dari luar Sumbawa. (ind)

Restorasi Bala Putih Dilakukan Secara Hati-hati Sumbawa Besar (Suara NTB) Bangunan cagar budaya, Istana Bala Putih (wisma Daerah) ditangani secara hati hati dalam proses restorasi, pasca insiden kebakaran beberapa waktu lalu. Restorasi akan memakan waktu yang cukup lama. Seperti pengupasan plesteran seluruh bangunan. Termasuk, pembersihan bata yang akan digunakan kembali untuk mengembalikan orisinalitas bangunan bersejarah tersebut. Sebagaimana disampaikan PPK Pembangunan Bala Putih, Rudi Kaharuddin, ST, pengerjaan kini pada tahapan pengupasan plesteran, membongkar kamar mandi tambahan. Kemudian, pembangunan los kerja dan gudang. Serta pembersihan bata. “Bata lama akan digunakan kembali. Ada sekitar 8000 an bata yang mesti dibersihkan. Ini untuk mengembalikan orisinilitas bangunan,” terangnya, kepada Suara NTB. Target pengerjaan tahun ini, lanjut Rudi hingga ring balok bagian atas bangunan. Kecuali di bagian balkon barat. Dengan

(Suara NTB/arn)

RESTORASI - Para pekerja sedang membersihkan bata Bala Putih untuk digunakan kembali dalam restorasi bangunan bersejarah dimaksud.

dituntaskan dalam bulan Desember mendatang. “Pengerjaan tergantung kerjanya tukang. Kalau personel banyak maka tidak terlalu lama memakan waktu. Tetapi ketika personel terbatas mungkin agak lama. Tetapi kita tetap mengejar pengerjaan. Kita komit bulan Desember harus rampung. Makanya kita minta kepada kepala tukang harus betul-betul dikerjakan dengan menambah personel. Alhamdulilah semua bahan juga sudah ada dan siap pakai. Tinggal pemasangan saja. Mudah-mudahan tukang tetap dalam keadaan sehat supaya proyek bisa berjalan lancar dan rampung sesuai dengan harapan,” terangnya. Memang diakuinya, di awal pengerjaan, sempat ada komplain dari masyarakat karena belum terlalu memahami program ini. Hal ini karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa. Tetapi setelah sosialisasi dilakukan, masyarakat menyambut baik program ini. Bahkan masyarakat meminta kedepannya ada lagi program semacam ini.

“Jadi tingkat kesadaran masyarakat sedikit-demi sedikit ada kepedulian dengan cara pembuangan air dan kotoran. Maka ke depan sangat membutukan program semacam ini. Harapan kita ke depan, untuk wilayah Desa Poto dapat digodok semua. Karena program ini sangat luar biasa,” pungkasnya.

total anggaran tahun ini sebesar Rp5,1 Miliar. Kelanjutan pengerjaan pada 2019 akan disesuaikan dengan besaran anggaran yang ada nantinya. Kendala saat ini, ada pada tender pengaaan kayu yang kemungkinan diundur hingga tahun depan. Sebab kayu yang digunakan harus sesuai spesifikasi khusus, jenis, ukuran maupun tingkat kadar airnya. Secara umum, pengerjaan konstruksi bangunan gedung ditargetkan tuntas pada 2020 dengan usulan biaya total sekitar Rp26 Miliar. “Kita belum tahu berapa besaran biaya untuk tahun depan. Yang jelas, dari hasil perencanaan, konsultasi dengan tim ahli butuh biaya hingga Rp26 Miliar sampai tuntas konstruksi gedung pada 2020,” jelasnya. Restorasi sifatnya seperti bangunan kembali seperti sedia kala. Sesuai kaidah konservasi gedung Bala Putih. Mengingat ini adalah bangunan bersejarah. Pihaknya meminta dukungan semua pihak demi kelancaran restorasi Bala Putih. (arn)

17 Desa Tertinggal di KSB, Anggaran 2019 Dipangkas

Tuntas Desember, Proyek Kelanjutan IPAL di Lengas Dipercepat Rumah (SR) atau tahap kedua yang merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya. Dimana sebelumnya wilayah setempat mendapatkan program pembangunan baru IPAL. Tahap kedua ini anggarannya Rp390 juta dengan pengerjaan menyambungkan pipa ke rumah-rumah penduduk dari penampungan. Pengerjaannya dimulai sejak tanggal 27 Oktober lalu. “Tahun ini untuk SR atau tahap kedua. Dua opsi pengerjaannya, pertama untuk kotoran kedua untuk pembuangan bekas cucian atau air mandi. Sesuai dengan tanda tangan kontrak kita mulai pekerjaan tanggal 27 Oktober,” jelasnya. Awalnya, pengerjaan ditargetkan tuntas di bulan November ini, hanya saja ada beberapa kendala diantaranya soal administrasi. Apalagi pengerjaan kali ini pihaknya harus berhati-hati, supaya jangan sampai adanya masalah dalam program. Meskipun demikian, pihaknya akan mempercepat pengerjaan apalagi akan memasuki musim penghujan. Dengan harapan bisa

adress. Jadi kita nanti akan selesaikan yang 8.000 tahun depan. Nanti kita akan review kalau selesai yang 18.000 tern-

Warga Digegerkan Penemuan Tengkorak di Olat Maja

Program Sanitasi dan Air Bersih PRKP Sumbawa

Sumbawa Besar (Suara NTB)Proyek kelanjutan pengerjaan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) di Dusun Lengas, Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa dipercepat. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) setempat menargetkan pengerjaan tuntas Desember mendatang. Wilayah setempat mendapat program kedua dengan paket Sambungan Rumah (SR). Ketua KSM Lengas, Desa Poto, M. Subhan kepada Suara NTB menjelaskan, pihaknya kini tengah merampungkan pemasangan pipa induk dan selanjutnya akan dikerjakan pipa yang menuju ke kamar mandi penduduk. “Insya Allah pipa induk besok (Minggu red) rampung. Lusa dilanjutkan dengan pipa 4 dan 3 yang langsung ke kamar mandi warga. Sambungan pipa ada semacam buis beton untuk gorong-gorong. Buis besar untuk pipa induk yang lurus, dan buis kecil untuk pipa 4 dan pipa 3,” kata Subhan. Menurutnya, pengerjaan tahun ini adalah Sambungan

(Suara NTB/bug)

SIAP PASANG - Buis fabrikasi (septic tank) bantuan program peningkatan kualitas jamban yang telah didistribusikan ke masyarakat.

Kabid Sanitasi dan Air Bersih Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, Hardianto S.T, mengatakan lambannya pengerjaan IPAL di Lengas karena pipanya telat. “Kemarin pipanya telat. Tapi sekarang sudah mulai dipasang. Progressnya cukup baik,” katanya. (arn/ind/*)

(Suara NTB/ind)

PENAMPUNG - Bendahara KSM menunjukkan penampung dan tempat dipasangnya pipa induk, Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) di Dusun Lengas, Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa.

Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mencatat sedikitnya ada sekitar 17 desa yang masih berstatus desa tertinggal hasil evaluasi di tahun 2017 lalu. Masih belum beranjaknya 17 desa ini untuk keluar dari status desa tertinggal sangat disayangkan. Karena sudah empat tahun lamanya, desa yang masuk kategori ini diberikan anggaran yang lebih tetapi tidak ada peningkatan yang signifikan. “Kita tidak tahu secara persis apa yang menjadi kendala sehingga 17 desa ini masih tetap tidak berangkat dari status tertinggal. Padahal selama empat tahun terakhir, kita sudah berikan anggaran yang lebih dibandingkan dengan desa lainnya. Makanya di tahun 2019 nanti, kita akan pangkas anggaran desa ini, sebagi konsekuensinya,” ungkap Kadis PMD, kepada Suara NTB melalui Kabid Pemdes, Syaifullah S.Stp, Jumat (23/11). Dikatakannya, jika mengacu ke aturan sesuai dengan Permendes Nomor 16 tahun 2018 dan akan berlaku di tahun 2019 mendatang, maka 17 desa yang masuk dalam kategori tertinggal akan di-

pangkas pembiayaannya. Upaya ini sengaja dilakukan, karena dukungan anggaran yang selalu diberikan sejak dua tahun terakhir tidak berdampak sedikitpun. Bahkan rata-rata desa yang masuk dalam kategori tersebut akan diberikan DD maupun ADD sekitar Rp1 miliar, jauh lebih tinggi dari desa yang lain yang hanya mencapai angka Rp700-800 juta. Upaya pemangkasan anggaran ini juga sebagai sanksi bagi desa dimaksud untuk bisa mengelola anggaran dengan jauh lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya. “Upaya ini juga sangat kami harapkan agar desa yang masuk dalam kategori berkembang untuk bisa mempertahankan posisi,” imbuhnya. Ditambahkannya, ada beberapa syarat atau indikator untuk menentukan desa ini masuk kategori tertinggal maupun yang lainnya. Salah satunya terkait dengan jumlah penduduk miskin yang ada di masing-masing desa. Untuk itu di tahun 2019 mendatang, desa dengan status tertinggal ini diharapkan untuk bisa lebih fokus untuk menangani hal tersebut tentu dengan anggaran yang terpangkas. (ils)

SUARA NTB Senin, 26 November 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Benih Ditolak Akibat Lama Disimpan

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Syahrul Ramadhan, SP kepada Suara NTB kemarin. “Hasil uji labnya, itu (benih) rusak karena terlalu lama disimpan petani. Bukan karena faktor benihnya dan itu hasil uji sampel yang dikirim,” ungkap Syahrul. Ia pun membantah bahwa benih jagung tersebut baru disalurkan pihak ketiga melalui UPTD Pertanian dan Perkebunan. Karena dari benih yang

ada di label, juga terdapat yang rusak dan ada juga yang baik. “Memang ada yang rusak, termasuk sampai berkutu. Itu karena terlalu lama disimpan,” terangnya. “Kita ndak bisa mengelak, karena itu hasil uji lab. Kebetulan saya juga ikut mendampingi tim lab turun ke petani (di Desa Taa),” katanya. Syahrul juga memastikan, bantuan benih jagung hibrida tahun 2018 semuanya berkualitas dan tidak ada yang dipaslukan. Berbeda dengan benih yang disalurkan tahun sebelumnya

terindikasi sebagian dipalsukan oleh oknum pihak ketiga. “Benih jagung produksi Litbang itu berkualitas. Produksinya bisa sampai 12 ton per ha. Itu tergantung sungguh perlakukan oleh petani,” katanya. Namun Syahrul sendiri mengeluhkan sistem penyaluran benih jagung bantuan pemerintah tahun 2018 ini. Karena rencana awal, komposisi benih bantuan terdiri dari 65 persen jagung hibrida produksi Litbang Kementrian Pertanian dan 35 persen jagung hibrida unggulan petani.

“Yang disalurkan melalui dinas semuanya dari Litbang. Sementara melalui ormas, semuanya bibit unggulan,” ungkapnya. Ia pun mengaku tidak akan tandatangan berita acara bila diminta untuk hasil penyaluran melalui ormas. Karena penyalurannya tidak dikoordinasikan kepada pihaknya. Padahal sebelumnya disepakati bersama aparat kepolisian dan TNI, ketika benih bantuan ini disalurkan harus melibatkan aparat terkait. “Sekarang malah bantuan benihnya sudah disalurkan. Ada beberapa masalah yang muncul dan kita tidak mau ikut terlibat,” jelasnya. Alokasi bantuan benih jagung melalui GP Ansor, sebut Syahrul Ramadhan seluas 26 ribu ha dan melalui PBNU di

Kabupaten Dompu seluas 23 ribu ha. Sementara bantuan benih melalui HISDI direncanakan 60 ribu ha belum terealisasi. “Proposal HISDI untuk lahan seluas 60 ribu ha, tapi kita rekomendasikan hanya 18 ribu hingga 20 ribu ha saja. Kalau kita setujui semua usulan mereka, nanti bisa tumpang tindih bantuannya,” ungkap Syahrul. Ia pun berharap, pola penyaluran bantuan untuk petani tidak lagi melalui kelompok. Tapi melalui pendekatan petani dan lahan. Petani yang diberi bantuan bisa langsung difoto dan dipastikan luas lahan. “Kalau pendekatan kelompok seperti sekarang, bisa diselewengkan. Luas lahannya juga tidak bisa dipastikan,” katanya. (ula)

(Suara NTB/dok)

DITOLAK - Benih jagung hibrida bantuan pemerintah yang ditolak petani di Desa Taa beberapa waktu lalu karena sudah busuk dan berkutu.

Pedagang di Pasar Induk Kalah Bersaing

KSB Rampungkan Seragam Gratis Bulan Ini

Dompu (Suara NTB) – Gejolak harga kebutuhan bahan pokok khususnya bumbu dapur tidak selalu dipengaruhi cuaca ekstrem atau persediaan stok yang kurang. Tetapi, menjamurnya penjual keliling turut jadi pemicunya, seperti yang dirasakan sejumlah pedagang di Pasar Induk Dompu akhir-akhir ini. Tidak saja berpengaruh besar terhadap tingkat pendapatan, melainkan juga mengancam keberlangsungan mata pencaharian utama mereka. Salah seorang pedagang, Nurjanah kepada Suara NTB, Minggu (25/11) kemarin mengungkapkan, selama beberapa bulan terakhir pembeli bumbu dapur di lapaknya semakin menurun. “Karena sekarang ini kan banyak penjual keliling pakai kendaraan, mereka masuk ke rumah-rumah warga makanya yang datang ke pasar untuk cari bumbu dapur itu sepi,” kata dia. Menurutnya, konsumen kini bisa memperoleh kebutuhan pokok tanpa harus ke pasar. Harga yang ditawarkan juga tak jauh berbeda. Kalaupun ada yang datang, lanjut Nurjanah, pembeliannya tidak seperti biasa. Menjamurnya penjual keliling itu menurutnya juga telah mengganggu kestabilan harga, seperti yang terjadi saat ini misalnya untuk cabai rawit naik Rp25 ribu/Kg dari sebelumnya Rp20 ribu/Kg. Sedangkan cabai kriting turun Rp30 ribu/Kg dari Rp40-Rp50 ribu/Kg sebelumnya. Demikian pula halnya dengan beberapa jenis bumbu dapur lain yang harganya tidak stabil. “Pasti kalah saing kita karena kan tetap disini tunggu pembeli yang datang, kalau jual keliling langsung ke rumah pelanggan. Untung kita juga kurang turu dari satu dua kali lipat sebelumnya sekarang cukup untuk makan di rumah saja,” ungkapnya. (jun)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menargetkan akan menyelesaikan program seragam gratis bagi siswa pada bulan November tahun ini. Kepala Dinas Dikpora KSB, Drs. Tajuddin menjelaskan, penyaluran baju seragam gratis bagi siswa tahu pelajaran 2017/2018 dan tahun 2018/ 2019 hampir selesai. Saat ini sebagian besar sekolah penerima telah mendisrtibusikan pakaian seragam tersebut ke masing-masing siswanya. “Kecuali di wilayah terdampak gempa ya. Tapi di kecamatan lain sudah kami bilang selesai,” katanya kepada wartawan. Ia mengakui, salah satu penyebab molornya pembagian seragam gratis siswa itu dikarenakan bencana gempa yang sempat melanda KSB di bulan Agustus lalu. Menurutnya, sejak gempa terjadi banyak penjahit yang tidak beraktifitas, terutama yang paling parah terdampak. Hal ini praktis membuat proses penjahitan baju seragam turut terhenti, meski bahan-bahan pakaian sebelumnya telah didistribusikan ke sekolah penerima.

66 Menara Telekomunikasi Terancam Disegel Kota Bima (Suara NTB) – Sebanyak 66 menara telekomunikasi di Kota Bima terancam disegel oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Bima. Pasalnya hingga saat ini pihak pengelola diduga belum membayar retribusi ke daerah. Kabid Pengelolaan TIK Diskominfo Kota Bima, Sarif Hidayatullah, SH, MM, mengatakan puluhan menara tower yang merupakan milik 10 badan usaha telekomunikasi (provider) tersebut tersebar di sejumlah titik di Kota Bima. “Tapi sampai saat ini pihak-pihak yang bertanggungjawab mengelolas 66 menara tower ini belum ada yang membayar retribusi ke Daerah,” katanya kepada wartawan Sabtu (25/11). Dikatakannya pembayaran retribusi menara tower mulai diberlakukan sejak 2018. Penarikan retribusinya sesuai tertuang dalam Perda nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. “Setiap tahunnya pengelola tower membayar sebesar Rp3.382.000 per tower,” katanya. Menurutnya, dalam menetapkan dan menarik retribusi terhadap menara tower tersebut, terlebih dahulu dikirim Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) kepada seluruh pengelola menara tower masing-masing. “Proses pembayarannya langsung ke rekening kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya. Terkait adanya keterlambatan tersebut, Sarif mengaku pihaknya sudah melayangkan surat teguran dengan harapan pihak pengelola menara tower segera membayar retribusi sampai batas waktu yang ditetapkan. “Tapi jika sampai Bulan Desember ini belum membayar kita akan lakukan penyegelan,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/jun)

PERAWATAN - Hafis, bocah penderita gizi saat menjalani perawatan di Ruang Anak RSUD Dompu, Jumat (23/11).

ASI Kurang, Hafis Derita Gizi Buruk

Dompu (Suara NTB) – Semenjak perceraian kedua orang tuanya, Hafis anak usia satu setengah tahun ini terpaksa tinggal serumah dengan neneknya yang sudah renta. Hidup dengan segala keterbatasan membuatnya kurang mendapat asupan gizi yang baik, terutama ASI dari ibu kandungnya. Karena kondisi itu sudah cukup lama dialami, bocah asal Kelurahan Kandai I tersebut oleh Tim Medis RSUD Dompu didiagnosa menderita gizi buruk. Bahkan pertumbuhannya terancam tidak normal. “Anak ini tidak bisa berdiri, duduk padahal normalnya anak seusia dia sudah harus jalan tapi apa daya kakinya sudah kecil, bisa jadi gagal tumbuh juga karena pertumbuhannya tidak sesuai usia,” ungkap Kepala Ruang Anak RSUD Dompu, Iin Iskanturani, S. ST di ruang kerjanya. Idealnya, lanjut Iin Iskanturani, anak seusia Hafis sudah memiliki berat badan di atas

10 Kg. Namun, kurangnya pasokan gizi yang diperoleh serta penyakit penyerta berupa mencret terus menyerang membuat berat badannya menurun drastis hingga 6,8 Kg. Dengan gejala ini maka langkah penanganan utama yang dilakukan pihaknya yakni mengembalikan gizi sang anak, seperti pemberian susu, makanan seimbang dan vitamin yang rutin. Tak terkecuali pengobatan penyakit penyerta yang kini dideritanya. “Kami kembalikan dulu gizinya dengan pemberian susu, makanan seimbang, vitamin. Untuk biaya perawatan tetap kita gratiskan berapa bulan pun ada di sini,” jelasnya. Sementara itu, Ngatini, nenek yang sudah merawat bocah ini sejak orang tuanya bercerai kepada wartawan mengakui, cucunya sudah lama tidak pernah mendapatkan ASI. Gizi yang diberikan juga kurang karena keterbatasan kemampuan ekonominya. Keputusan akhirnya untuk

265 Mahasiswa UTS Diwisuda Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 265 mahasiswa angkatan kedua Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) diwisuda pada Minggu (25/11) kemarin di GOR UTS. Wisuda dihadiri Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8, Asisten I Sekda Sumbawa, DR. H. M. Ikhsan, Dirut Bank NTB Syariah, Kukuh Rahardjo, Pimpinan Cabang BRI Sumbawa, Pimpinan OPD Pemkab Sumbawa dan Rektor UNSA. Dalam kegiatan itu, juga diberikan tabungan pendidikan oleh pihak Bank NTB Syariah dan BRI Cabang Sumbawa kepada para wisudawan terbaik UTS. Selain itu, pimpinan Apsara Grup, Leny Rahayu juga menyampaikan orasi ilmiahnya kepada para wisudawan. Gubernur NTB sekaligus Pendiri UTS, Dr. H. Zulkieflimansyah menjelaskan, dari awal UTS dibangun tidak seperti bayangan semua orang. Awalnya dibayangkan hanya ada kegiatan belajar mengajar saja. Tetapi bangunan baru yang ada di lokasi ini diharapkan menjadi rumah pebisnis dan industrialis. Dimana universitas baru akan maju jika disekelilingnya muncul industri dan pengusaha. Kemudian industri itu menjadi tempat bekerja mahasiswa dan kemudian industri itu juga memback-up universitas secara finansial. “Saya membayangkan nan-

ti kompleks Batu Alang ini akan dijejali dengan industri besar. Sehingga Dekan dan Rektor kita berkantor di situ. Kalau mau mengajar, karena hobi dan mencintai mahasiswa serta mahasiswinya. Mengajar bukan mengajar karena mencari kehidupan dan penghasilan. Barulah UTS menjelma bukan hanya menjadi yang terbaik di NTB, tapi sebagai model perguruan tinggi di Indonesia yang kita cintai ini,” sebutnya. Wisudawan tahun ini sedikit berbeda karena adanya mahasiswa serta mahasiswi yang berasal dari luar NTB. Para mahasiswa ini adalah pejuang awal yang berani melangkah ke Sumbawa. Bahkan ada salah satu orang tua mahasiswa yang datang langsung dari Belanda untuk menghadiri wisuda putrinya. Diyakininya tahun mendatang wisuda akan berbeda lagi, karena mahasiswa dari luar daerah lebih banyak. Selain itu, pihaknya juga memiliki dosen luar biasa yang mengabdi di UTS. Antara lain adalah rektor UTS serta sejumlah dekan dan Wakil rektor. Saat ini, banyak mahasiswa yang saling menikahi mahasiswa lainnya. Para mahasiswa itu juga berasal dari berbagai daerah. Diharapkan UTS ini bisa menjadi Indonesia mini. Ketua Yayasan Dea Mas, Ny. Niken Saptarini Zulkieflimansyah mengatakan, wisuda ini menandakan bahwa UTS semakin matang dalam menye-

(Suara NTB/arn)

WISUDA - Prosesi wisuda kedua yang melibatkan 265 mahasiswa UTS yang digelar di GOR UTS, Kabupaten Sumbawa, Minggu (25/11). lenggarakan proses pendidikan. UTS juga akan siap bersaing dengan universitas lain dalam mencetak SDM unggulan. “Peristiwa ini tidak hanya menjadi kebahagiaan orang tua, mahasiswa maupun civitas akademika UTS saja. Tapi juga kegembiraan seluruh masyarakat NTB,” imbuhnya. Momentum ini merupakan langkah awal bagi wisudawan untuk menghadapi tantangan kehidupan yang sebenarnya. Karena saat ini masyarakat menghadapi kompleksnya era global, yang menuntut masyarakat untuk selalu belajar dan menambah serta memperluas wawasannya. Sehingga bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat sekeliling. Karena itu, diharapkan kepada mahasiswa yang diwisuda untuk terus belajar dan selalu membawa nama baik UTS.

Ketua Senat sekaligus Rektor UTS, DR. Andy Tirta mengatakan, ini adalah wisuda yang kedua dengan jumlah yang diwisuda sebanyak 265 orang. Tahun ini pihaknya menerima 1.050 mahasiswa yang berasal dari seluruh Indonesia. “Kami kembali mengantarkan kembali anak bapak ibu semua. Kami berdoa, wisudawan dan wisudawati hari ini menjadi orang yang gemilang. Orang yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi orang disekitarnya,” terangnya. Para mahasiswa ini diwisuda sesuai dengan SK nomor 374/ UTS/SK/11/2018. Ditetapkan lulusan program sarjana S-1 lulusan kedua mahasiswa UTS. Terdiri dari Fakultas Bio Tekhnologi, Fakultas Tekhnik, Fakultas Psikologi, Fakultas Tekhnologi Pertanian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Serta Fakultas Ilmu Komunikasi. (arn/*)

merawat sang cucu ke RSUD pun karena keterpaksaan melihat kondisinya yang semakin hari makin mengkhawatirkan. “Karena mencret kemudian tubuhnya semakin kurus makanya saya paksakan bawa ke sini,” ungkapnya. (jun)

“Lebih dari satu bulan tidak ada yang menjahit. Tapi sekarang alhamdulillah penjahit mitra kita sudah mulai bekerja lagi,” urainya. Tajuddin menyampaikan, pihaknya tetap menargetkan menyelesaikan program seragam gratis bagi siswa TK hingga SMP itu di bulan November ini. Dan untuk mencapai target tersebut, Dinas Dikpora telah menginstruksikan ke seluruh sekolah dan mitra penjahitnya mempercepat proses penjahitan. “Sebenarnya untuk menjahit sangat cepat. Karena sebelum gempa itu semua bahan pakaian telah diukur dan dipotong jadi tinggal dirangkai saja (dijahit),” paparnya. (bug)

Tajuddin (Suara NTB/bug)

Peserta SKB CPNS Tunggu Konfirmasi Panselnas Dompu (Suara NTB) Panitia seleksi CPNS Kabupaten Dompu belum bisa memastikan terkait peserta seleksi kompetensi bidang (SKB) kendati peraturan MenPAN RB no 61 telah diterbitkan menyikapi banyaknya formasi CPNS yang lowong. Panitia Kabupaten Dompu baru diundang ke BKN pada Minggu (25/11) mendatang. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dompu, Asraruddin, SH kepada Suara NTB, Kamis (22/11) membenarkan ada Permenpan RB no 61 tentang optimalisasi pemenuhan kebutuhan formasi PNS dalam seleksi CPNS tahun 2018. Permenpan ini untuk menjawab keresahan akibat tingginya standar nilai SKB yang ditetapkan dalam Permenpan RB no 37 tahun 2018 dengan tingkat kesulitan soal yang dihadapi peserta. Untuk kepastian penjelasan soal permenpan 61 ini, dikatakan Asraruddin, tunggu sepulangnya dari panselnas dan Kabupaten Dompu akan menghadap pada Minggu (25/11) ini di BKN RI. Karena masih ada perbedaan persepsi soal permenpan RB no 61 tahun 2018. “Untuk kepastiannya, tunggu sekembalinya kami dari konsolidasi hasil SKD untuk peserta SKB di BKN. Karena nanti akan dijelaskan soal permenpan 61,” katanya. Menurut Asraruddin, ada formasi yang jumlah peserta memenuhi standar nilai SKD sesuai permenpan RB no 37 tahun 2018 melebihi formasi yang dibutuhkan. Seperti untuk formasi D3 perpajakan dari 2 formasi diminta, yang memenuhi syarat 3 orang. Selain itu, pada formasi yang dibuka juga diikuti dengan rencana penempatan. “Apakah panselnas yang menentukan langsung secara keseluruhan formasi atau bagaimana? Itu juga yang perlu kita dapatkan penjelasan,” terangnya.

Namun berdasarkan ketentuan pasal 6 permenpan RB no 61 bahwa mereka yang lolos standar nilai sesuai Permenpan RB no 36 tahun 2018 masuk kelompok pertama peserta SKB. Apabila jumlah peserta SKB pada kelompok pertama masih berada dibawah jumlah alokasi formasi, dibuat peserta SKB kelompok kedua yang berasal dari peserta lain yang memenuhi akumulasi nilai 255 dan berperingat terbaik. Jumlahnya paling banyak 3 kali dari selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta pada kelompok pertama. Peserta SKB berkompetisi pada kelompoknya massing – masing. Sebagaimana diketahui, dari 229 formasi CPNS Kabupaten Dompu tahun 2018 hanya 26 orang yang memenuhi standar nilai yang ditetapkan dalam Permenpan RB no 37 tahun 2018. Kedua 26 orang ini diantaranya dari guru eks honorer K2 (Nurhidayanti dan Sridodi), guru Agama Islam (Yayang Mega Bulan Sabit), guru Bahasa Inggris (Nuratul Awalia dan Muhammad Fahmi), guru IPA (Wahyu Hidayat), guru Matematika (Iin Dzamiatun Ilfa dan Fidal Irawan). Untuk formasi kesehatan diantaranya analis kesehatan (Rahmat Riskan), apoteker ahli (Heny Rahmawati dan Wasiatul Chaery), asisten apoteker terampil (Dennys Sulistyowati Putri Bintoro), dan perawat terampil (Nur Muliya Indah Wati). Formasi teknis diantaranya analis hukum (Melisa Andriana), analis industri (Boby Rahmat Hidayat dan Ainun Jariyah), penataan data sumber daya alam (Galih Zikri Firdaus), pengawas bibit ternak ahli (W Surapradya), penyuluh perikanan ahli (Loryanti Faujiah), penyuluh pertanian (Hermansyah dan Annissa Apriyani A Samad), dan teknisi pemeliharaan sarana dan prasarana (Adib Manggini dan Faturrahman). Untuk pengelola wajib pajak/retribusi daerah dari 2 formasi yang diminta, ada 3 peserta yang memenuhi

standar nilai diantaranya Baiq Muliati Sukma Ningsih, Ary Mechi Mantika, dan Ovillyah Rizky. Sementara formasi yang tidak ada satupun memenuhi standar nilai guru PGSD/ PGMI (40 formasi), guru Bahasa Indonesia (3), guru Penjas (4), guru BK (3), guru PPKN (4), guru IPS (4), guru Prakarya (2), guru TK (3), dan guru TIK. Untuk formasi kesehatan yang lowong diantaranya Perawat ahli (5), Perawat Gigi ahli (3), Bidan ahli (4), Bidan terampil (5), Sanitarian ahli (2), Deokter umum (6), Dokter gigi (2), Nutrisionis terampil (2), Penyuluh kesehatan masyarakat ahli (1), Analis obat dan makanan (2), Radiografer (2), Perawat gigi terampil (2), Teknisi transfusi darah pemula (1), Fisioterapis terampil (2), dan Fisioterapis ahli (2). Sementara, untuk tenaga teknis yang lowong diantaranya Analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan (2), Penyuluh kearsipan (1), Analis keuangan (3), Analis bangunan dan perumahan (1), Penyuluh penanganan masalah sosial (3), Analis SDM aparatur (1), Analis laporan keuangan (2), Analis kepegawaian ahli (4), Analis pariwisata (1), Analis pemerintahan daerah (2), Pranat komputer ahli (2), dan Medik veteriner (4). (ula)

Asraruddin

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Benih jagung hibrida bantuan pemerintah yang ditolak petani di Desa Taa, Kabupaten Dompu beberapa waktu lalu diklaim bukan untuk musim tanam Oktober 2018 – Maret 2019. Benih tersebut diketahui untuk masa tanam April – Juni 2018, tapi tidak ditanam petani.

SUARA NTB Senin, 26 November 2018

POLHUKAM

Halaman 8

Pengadilan Tinggi NTB Mulai Periksa Banding Kasus Korupsi BPR Mataram (Suara NTB) Pengadilan Tinggi NTB mulai memeriksa banding perkara korupsi konsolidasi PD BPR NTB tahun 2017. Jaksa penuntut umum Kejati NTB sebagai pihak pembanding. Sementara terdakwa Ikhwan dan Mutawali sebagai pihak terbanding. Juru Bicara Pengadilan Negeri Mataram, Fathurrauzi mengatakan berkas perkara sudah disampaikan ke Pengadilan Tinggi NTB pekan lalu. “Berkas diserahkan tanpa memori banding dari jaksa dan tanpa kontra memori banding dari penasihat hukum terdakwa,” ujarnya dikonfirmasi kemarin. Perkara masing-masing terdaftar dengan nomor 11/ PID.TPK/2018/PT MTR untuk terdakwa Ikhwan, dan 12/

PID.TPK/2018/PT MTR untuk terdakwa Mutawali. Majelis hakim banding terdiri dari DR Zainudin sebagai hakim ketua, serta hakim anggota, I Dewa Made Alit Darma dan Sutrisno. Penasihat hukum terdakwa Ikhwan, DR Umaiyah mengatakan, pihaknya tidak menyusun kontra memori banding. “Bagaimana kita mau susun orang jaksanya saja tidak membuat memori banding,” ucapnya.

Jaksa penuntut umum Kejati NTB mengajukan banding atas vonis dua terdakwa, mantan Direktur PD BPR Lombok Timur, Mutawali dan mantan Direktur PD BPR Sumbawa, Ihwan. Jaksa menilai hukuman hakim lebih ringan dari tuntutanya yang diajukan. Hakim juga dinilai mengesampingkan fakta-fakta di persidangan. Ketua tim konsolidasi PD BPR menjadi PT BPR NTB, Ikhwan dan wakil ketua tim

Mutawali divonis terbukti bersalah menyalahgunakan kekuasaannya dalam mengelola dana konsolidasi delapan PD BPR NTB sebesar Rp1,8 miliar. Sesuai pembuktian pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/ 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dana dipakai untuk kebutuhan yang tidak tercantum di dalam term of references (TOR) konsolidasi. Malah, sebagian dipakai untuk ongkos percepatan Perda di Pansus DPRD Provinsi NTB. Sejumlah dana untuk percepatan perdana senilai Rp200 juta dikeluarkan atas perintah mantan Kepala Biro

Ekonomi Setda NTB Manggaukang Raba. Kemudian pengadaan server dan sistem IT sebesar hampir Rp400 juta tanpa mekanisme pengadaan barang dan jasa. Pengeluaran tambahan itu kemudian dibuatkan pertanggungjawaban fiktif. Para terdakwa membuat pertanggungjawaban fiktif dalam pengelolaan dana konsolidasi sebesar Rp1,8 miliar tahun 2016. Caranya dengan membuat kuitansi kegiatan rapat di Hotel Aston Inn sebanyak 14 lembar senilai Rp322 juta, daftar terima honor tim penilaian kinerja direksi dan divisi sebesar Rp229 juta, daftar terima honor tim pengkajian akademis sejumlah Rp134 juta.

Kemudian daftar terima biaya BBM dan sewa mobil tim penilai kinerja direksi Rp198 juta. Sementara penggunaan dana riil untuk kebutuhan konsolidasi hanya Rp807 juta. (why) Fathurrauzi (Suara NTB/dok)

Polda NTB Serius Usut Kasus Buku Madrasah Kemenag Mataram (Suara NTB) Kasus pengadaan buku madrasah tahun 2018 berproses di tahap penyelidikan. Sejauh ini, Polda NTB mengklarifikasi delapan saksi menghadap penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus. Selanjutnya menyusul Kepala Kanwil Kemenag NTB. Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharudin mengklaim pihaknya serius mengusut dugaan korupsi pengadaan buku senilai Rp200 miliar tersebut. Sejak mencuatnya investigasi Ombudsman RI NTB. “Kami serius mengusut ini. Sudah ada saksi yang kita klarifikasi. Delapan. Itu kasi-kasi (kemenag) di kabupatenkabupaten,” ucapnya dikonfirmasi akhir pekan lalu. Pengadaan buku madrasah menggunakan dana BOS. Penyidik menggali proses pengadaan sampai penggunaan anggaran. Merujuk pada aturan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dana BOS. “Kalau yang Kanwil itu kan Kabid Penmad (pendidikan madrasah),” kata dia menjawab pertanyaan mengenai klarifikasi pejabat kantor wilayah. Klarifikasi saksi selanjutnya juga bakal mengarah ke Kepala Kanwil Kemenag NTB. “Kita mau dalami apakah ada perintah-perintah atau tidak,” ungkap Syamsudin. Dia menambahkan, pihaknya berkoordinasi dengan Ombudsman RI NTB untuk keperluan bukti dokumen. Selain itu penyidik juga turun secara mandiri karena obyek penyelidikan berbeda. Ombudsman menginvestigasi dugaan maladministrasi. Sementara kepolisian mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran. Dugaan penyimpangan pengadaan buku untuk 2.256 madrasah se-NTB menyeruak berkat investigasi Ombudsman RI NTB yang diekspose Oktober lalu. Ribuan madrasah tersebut total menggelontorkan anggaran sampai sekitar Rp200 miliar. Dana dipakai untuk membeli buku umum K-13. Buku dibeli dari rekanan berinisial PT AK, yang notabene bukan distributor atau penerbit buku. Ombudsman menduga, perbuatan maladministrasi terindikasi dari proses pengadaan yang diarahkan kepada hanya satu rekanan yang berkantor di Lombok Timur itu. Ada pula indikasi pemaksaaan yang menurut Ombudsman tampak dari persyaratan pencairan dana BOS tahap kedua tahun 2018, yakni menyerahkan laporan penggunaan dana BOS tahap pertama dengan menyertakan kwitansi pembelian buku dari rekanan tersebut. (why) Syamsudin Baharudin (Suara NTB/dok)

Pemilu 2019, PBB Targetkan Fraksi Utuh Mataram (Suara NTB) DPW PBB NTB tidak memasang target muluk pada pemilu 2019 mendatang. Partai yang diketuai oleh pengacara kondang, Yusril Ihza Mahendra ini, hanya menargetkan memperoleh kursi di DPRD NTB untuk satu fraksi utuh. Hal itu ditegaskan oleh anggota majlis dewan pertimbangan DPW PBB NTB, yang saat ini duduk sebagai anggota DPRD NTB, H. Burhanuddin kepada Suara NTB, pekan kemarin. “Target minimal kita jadi satu fraksi. Kalau boleh dapat pimpinan,” katanya. Burhanuddin optimis partainya dapat mencapai target tersebut. Ada beberapa daerah pemilihan (dapil) yang menjadi target PBB dapat mengunci masing-masing satu kursi, yakni dapil Lombok Timur Utara dan Selatan. Kemudian dapil Sumbawa-KSB, dapil Bima-Dompu-Kota Bima, satu kursi dan dapil Lobar-KLU. “Insya Allah di dapil Sumbawa-KSB dan Bima-DompuKota Bima kita bisa dapat satu kursi. Dimana kemarin kita tidak ada sama sekali. Kita optimis di sana karena saya lihat cukup kuat,” katanya. Diketahui pada Pemilu 2014 lalu, PBB hanya mampu mempertahankan tiga kursi. Hal ini memaksa PBB harus puas menjadi fraksi gabungan. Padahal sebelumnya, PBB pernah menjadi partai yang cukup berjaya. Di DPRD NTB PBB pernah duduk sebagai wakil ketua. Kemudian di DPRD Lombok Timur, PBB juga pernah memegang palu pimpinan tertinggi. Burhanuddin mengatakan, partai akan lebih fokus menghadapi Pileg. Sementara soal Pilpres, partai sampai saat ini belum memutuskan arah dukungan. Tapi kemungkinan besar opsi netral pada Pilpres 2019 mendatang, bisa menjadi sikap politik H. Burhanuddin PBB. (ndi) (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/why)

SOSIALISASI - Kantor Imigrasi Mataram menyosialisasikan SIMKIM 2.0, Minggu (25/11) pada kesempatan Car Free Day yang dirangkai dengan pembagian doorprize.

Imigrasi Mataram Terapkan SIMKIM 2.0 Mataram (Suara NTB) Pelayanan paspor keimigrasian semakin ketat. Celah pemalsuan identitas melalui dokumen adminstrasi kependudukan ditutup. Penataannya melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) 2.0. Cara kerjanya, data kependudukan yang dipakai sebagai syarat pengurusan paspor pros-

es verifikasinya langsung terhubung dengan server Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Kurniadie Minggu (25/11) menjelaskan, sistem tersebut punya fungsi strategis untuk mencegah tindak pidana perdagangan manusia lewat modus TKI.

“Sistem ini bukan untuk menghambat pelayanan paspor. Tetapi justru melindungi masyarakat kita agar tak menjadi korban,” ucapnya, dalam sosialisasi SIMKIM 2.0 pada rangkaian Car Free Day Jalan Udayana, Mataram. Dia melanjutkan, proses pengurusan paspor menggunakan basis data Nomor Induk Kependudukan (NIK).

KI Minta Penyelenggara Sediakan Informasi Pemilu Setiap Saat Mataram (Suara NTB) Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB mendorong agar penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu supaya lebih sigap dalam menyiapkan dan menyediakan semua jenis informasi yang menjadi hak publik terkait proses penyelenggaraan pemilu. Hal itu diserukan oleh KI untuk memastikan bawah proses pelaksanaan pemilu berjalan transparan dan akuntabel. Sehingga pelaksanaan pemilu berjalan dengan baik dan jujur. Penyediaan informasi terkait kepemiluan, untuk meminimalisir gugatan sengketa informasi publik tentang proses penyelenggaraan pemilu. “Ini penting, supaya KPU dari awal mempersiapkan informasi milik publik itu, dikeluarkan dan disediakan setiap saat. Jangan sampai orang minta tetapi baru dikumpulkan (dicari) kan tidak cukup waktu,” ujar Ajeng Roslinda Motimori, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) KI Provinsi NTB kepada Suara NTB. Dikatakan Ajeng, KI pusat dan KPU telah melakukan koordinasi terkait jenis informasi publik yang dapat dibuka dan dirahasiakan. Untuk jenis informasi publik yang wajib disediakan, supaya tetap dipublikasikan secara berkala. “Harus beres dulu soal daftar informasi publik, mana yang harus tersedia setiap saat, taruh di website. Nah

begitu juga dengan di daerah pendidikan,” katanya. Diketahui, dalam menankabupaten/kota,” katanya. Ajeng juga mengingatkan, gani sengketa informasi salah satu informasi yang rent- kepemiluan, KI sedang mengan menjadi sengketa pada godok Peraturan Komisi InforPemilu 2019 mendatang yak- masi (Perki) tentang penyeleni informasi tentang hasil per- saian sengketa informasi hitungan suara. Dimana kepemiluan. Dimana dalam sering kali terjadi perbedaan Perki tersebut diatur tentang jumlah hasil perhitungan tatacara penyelesaian sengkesuara yang dipublikasikan ta, yang lebih singkat dan KPU lewat sistem hitung ce- murah. Ditempat terpisah, Ketua pat dengan hasil perhitungan KPU NTB, Lalu Aksar Ansori manual. “Nah pada informasi per- menyampaikan, pihaknya tehitungan suara agar dokumen- lah menyelidiki semua jenis nya juga harus disiapkan, ke- informasi terkait tahapan tika masyarakat meminta in- pemilu secara rutin di website, formasi terkait hasil perhitun- dan juga secara hard copy. “KPU sangat terbuka atas gan suara,” katanya. Selain kepada penyelengga- semua jenis informasi publik terkait tahapan pemilu. ra, Ajeng juga menyerukan Masih bisa mendakepada calon anggota patkan informasi legislatif (caleg) agar lewat website menyampaikan inforyang kita, juga masi tentang data dilewat medsos, rinya yang benar. atau bisa daKarena hal itu juga tang langrentan menjadi sensung ke gketa informasi. KPU,” ka“Itu pengalaman tanya. di beberapa daerah (ndi) lain. Kadangkadang caleg juga tidak benar menyampaikan informasi tentang data dirinya. Misalnya terkait pekerAjeng Roslinda Motimori jaan d a n (Suara NTB/dok)

NIK pemohon paspor diverifikasi ketika mengajukan berkas persyaratan. Apabila NIK terdata maka tahapan permohonan paspor dilanjutkan. SIMKIM 2.0 mulai diujicoba sejak 14 September lalu di dua provinsi yakni Bali dan NTB. Termasuk diantaranya Kantor Imigrasi Mataram. “Bagi masyarakat yang akan membuat paspor, pastikan NIK

telah terdaftar di Dinas Dikcapil sehingga tidak ada kendala saat datang di kantor imigrasi,” imbau Kurniadie. Pun demikian bagi warga NTB yang hendak bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia. Pelayanannya melalui LTSP yang saat ini sudah ada di Mataram, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. (why/*)

Putusan MK, Anggota PPK Lima Orang Mataram (Suara NTB) KPU NTB akan kembali merekrut anggota Penyelenggara Pemilu Kecamatan (PPK) tambahan sebanyak dua orang. Dengan demikian jumlah anggota PPK yang semula sebanyak tiga orang bertambah menjadi lima orang. Penambahan dua orang anggota PPK tersebut, merupakan implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 31 tahun 2018 tentang yudisial review terhadap undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu 2019, yang memutuskan bahwa jumlah anggota PPK dikembalikan menjadi lima orang. “MK memutuskan anggota PPK dikembalikan jadi lima orang dari sebelumnya hanya tiga orang,” kata anggota KPU NTB, Yan Marli yang dikonfirmasi usai menjadi narasumber sosialisasi penambahan anggota PPK, di Mataram, Minggu (25/11) kemarin. Dijelaskan Yan Marli, pada Pilkada serentak 2018 lalu, jumlah anggota PPK lima orang. Namun berdasarkan amanat undang-undang nomor 7 tahun 2017, jumlah anggota PPK dikurangi menjadi tiga orang. Pengurangan jumlah anggota PPK tersebut merupakan imbas dari pengurangan jumlah anggota KPU kabupaten/ kota yang juga dari lima orang dikurang menjadi tiga orang, bagi daerah yang memiliki jumlah penduduk kurang dari 500 ribu jiwa. “Anggota PPK yang diambil oleh KPU langsung dari PPK hasil pilkada, tidak perlu melakukan rekrutmen terbuka lagi karena sudah dilakukan

(Suara NTB/dok)

Yan Marli rekrutmen secara terbuka. Bagi daerah yang melaksanakan Pilkada 2018, tinggal dilanjutkan saja,” jelas Yan Marli. “Tetapi karena kebijakan jumlah anggota PPK harus tiga untuk proses tahapan Pemilu 2019, sehingga dilakukan evaluasi untuk mencari tiga orang itu. Maka ditemukan hasilnya peringkat 4-5 itu tereliminasi,” sambungnya. Namun karena putusan MK yang baru, maka KPU akan kembali melakukan rekrutmen penambahan dua anggota PPK. Namun demikian, penambahan dua anggota PPK tersebut tidak melewati rekrutmen terbuka, melainkan akan diambil dari tujuh anggota PPK cadangan. “Teknisnya kita verifikasi tujuh orang cadangan itu, mana yang memenuhi syarat. Dua anggota PPK yang sudah gugur tidak bisa otomatis, jadi harus dilakukan verifikasi ulang. KPU akan melakukan wawancara untuk menanyakan komitmen dan kesediaannya. Kemudian diranking menjadi dua besar,” jelas Yan Marli. (ndi)

SUARA NTB

Senin, 26 November 2018

Minim, Anggaran Pengamanan Pilkades Serentak Giri Menang (Suara NTB) Kalangan Komisi I DPRD Lombok Barat (Lobar) mengkritisi minimnya anggaran untuk pengamanan Pilkades Serentak 77 desa di Lombok Barat. Anggaran yang dialokasikan untuk aparat keamanan termasuk Polres hanya Rp75 ribu per TPS untuk pengamanan selama dua hari di masa tahapan pemilihan. Sedangkan pengamanan dilakukan semenjak tahap pelaksanaan penetapan calon yang diwarnai berbagai gejolak di sejumlah Desa. Kondisi ini seharusnya menjadi Atensi Pemda, mengingat pengamanan begitu penting untuk pelaksanaan Pilkades yang rawan terjadi komplik.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Lobar, H.L. Muhammad Ismail mengatakan pada saat pembahasan anggaran APBDP lalu sebenarnya Dewan ingin agar pilkades serentak ditunda mengingat kondisi anggaran yang minim. “Karena anggaran yang minim sekali di Pemda, usulan dari pihak dinas PMD itu Rp3,1 miliar, sedangkan kita defisit anggaran Rp59 miliar. Seharusnya anggaran itu juga lebih banyak ke pengamanan mengingat kondisi rawan konflik,”kata Muhammad. Dewan sendiri meloloskan usulan anggaran tersebut pada APBDP. Akan tetapi usulan anggaran ini dalam bentuk gelondongan tidak dirincikan pada saat usulannya.

Sehingga Dewan tidak tahu rincian dana tersebut, akibatnya tak terpantau anggaran pengamanan tersebut. Ia berharap dari anggaran Rp3,1 miliar itu semestinya bisa diatur oleh Dinas agar diarahkan ke pos penanganan. Kabid Pemdes pada Dinas PMD, Kesuma Supake mengatakan terkait anggaran pengamanan untuk pelaksanaan Pilkades ke aparat, diakui anggaran memang minim. Karena itu penyelenggaraan pilkades pun di-supoprt dari DD. Untuk Pengamanan di

TNI dan Polri sendiri ada dua sumbernya, yakni di masing-masing TPS Rp75 ribu selama dua hari pada saat pelaksanaan Pilkades. Selain itu ada dana di Dinas senilai Rp25 juta. Itupun diberikan dalam bentuk BBM. “Dana Rp25 juta untuk BBM ini kita bagi dua ke Polres Mataram dan Lobar dalam bentuk BBM. Malah lebih banyak ke kota,” jelasnya. Namun ada lagi support dana dari desa melalui DD yang langsung diberikan oleh desa. Akibat keterbatasan anggaran menyebabkan porsi anggaran untuk pengamanan kurang memadai. Namun jika ditotal, lumayan besar. Sebab jika dihitung Rp721 TPS, per TPS diberikan Rp75 ribu untuk biaya pengamanan ditambah lagi dana langsung dari desa. Dalam hal pengalokasian anggaran sudah dibahas bersama, sehingga pengalokasian juga berdasarkan kebutuhan dari pihak terkait baik panitia dan pengamanan. (her)

Halaman 9

Pulbaket Kasus APBD

Polres Periksa Pejabat Lobar Giri Menang (Suara NTB) Kasus APBD Lombok Barat (Lobar) tahun 2018 yang mencuat saat pilkada lalu terus diusut Polres Lobar. Penyidik Polres sudah memeriksa sejumlah pejabat, mulai dari jajaran Sekda, kepala BPKAD dan jajaran OPD terkait lainnya untuk dimintai keterangan. Rencananya Senin hari ini pihak Polres bakal menggelar perkara ini untuk menentukan langkah selanjutnya. Hal ini dikatakan Kasat Reskrim Polres Lobar, AKP Prio Suhartono dikonfirmasi Minggu kemarin. “Besok (hari ini red) kami gelar perkara masalah APBD itu. Tujuannya untuk menentukan langkah tindaklanjut,” kata Prio. Prio mengatakan, gelar perkara untuk mengetahui apa yang belum dilidik dan pihak mana saja yang belum dimintai keterangan perihal kasus ini. Apakah DPRD juga bakal dimintai keterangan?, Ia menegaskan bahwa tak menutup kemungkinan. Namun dilihat dulu hasil Pulbaket nantinya. Sebelumnya pihaknya sudah melakukan Pulbaket dengan meminta keterangan dari banyak pihak. Sejumlah jajaran OPD,

termasuk diantaranya pihak BPKAD dan Sekda sudah dimintai keterangan. Dari hasil Pulbaket ini digelar lagi hari Senin. Lebih jauh dikatakan, kasus ini pernah dilaporkan saat pilkada awal tahun ini. Saat ini pilkada sudah selesai sehingga tidak ada anggapan ada unsur politis. Penanganan kasus ini menjadi atensi termasuk kasus lain. “Tidak ada kasus yang tidak jadi atensi, semua jadi atensi,” tegasnya. Sebelumnya, persoalan penambahan APBD 2018 di belakang menjadi sorotan menyusul anggaran APBD yang disahkan dengan DPRD berbeda setelah dievaluasi provinsi. Kalangan DPRD pun meminta agar pemda menunda eksekusi anggaran tambahan di APBD yang tak sesuai ketentuan. Mengacu hasil pertemuan antara TAPD dengan Banggar, disimpulkan bahwa anggaran tambahan yang masuk APBD dari Rp73 miliar, boleh dieksekusi Rp59 miliar terdiri dari dana prime Rp20 miliar, dana pendampingan prime Rp30 miliar dan dana hibah PDAM Rp9 miliar. Sedangkan sisanya dim-

LOWONGAN

HLG BPKB R2 HONDA DR 5364 AZ NOKA/NOSIN : MH1JF12108K522927/ JF12E1527209 AN. MUHAMAD EVINO BAHARI HLG DSKTR JL.GELANTIK GOSA KOTA MATARAM

RUPA-RUPA

SALON

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

HILANG

BIMBEL CHRESSENDO BUKA CABANG, Menerima Tenaga Pengajar Syarat S1,Tamatan :PGSD,MATEMATIKA,IPA/FISIKA,B.INGGRIS,B.INDONESIA. Alamat JL. TRANSITO NO.10,CAKRANEGARA, HP 081999261444/085239922229

DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

q

inta agar dipending untuk pelaksanaan APBDP. APBD Lombok Barat tahun 2018 menjadi materi yang dilaporkan organsiasi masyakarat persatuan gerakan lembaga masyakarat Lombok Barat ke APH. Salah satu dugaan penyelewengan yang dilaporkan, risalah RAPBD Lobar 2018 yang disahkan oleh DPRD dan eksrkutif dengan nilai Rp1,6 Triliun dan APBD 2018 yang disepakati sepihak oleh kepala daerah dan TAPD dengan nilai Rp1,7 Triliun. Inspektur Inspektorat Lobar, H.R. Agus Hidayat menegaskan bahwa APBD tahun 2018 tidak melanggar regulasi. Penambahan anggaran ini suatu hal wajar di APBD, bahkan beberapa tahun terakhir hal itu terjadi dan menurut hasil pemeriksaan BPK tidak ada masalah. Menurutnya, suatu kewajaran ada penambahan anggaran di APBD di belakang sebab regulasi dari pusat belakangan keluar atas tambahkan anggaran ini. “BPK melakukan pemeriksaan itu tidak ada masalah. Yang penting jelas aturannya ada, dimasukkan dalam anggaran, dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan,” tegasnya. (her)

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

SALON

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Senin, 26 November 2018

Kritik ’’Passing Grade’’ KETUA PGRI NTB, Drs. H. Ali H. Arahim, mengkritik kebijakan passing grade dalam penerimaan CPNS. Menurutnya, passing grade tidak mampu mencerminkan keseluruhan aspek yang dimiliki seorang calon guru. Ali menilai, apa yang dilakukan pemerintah dalam penerimaan CPNS dengan jalan kelulusan passing grade salah sasaran. Hal tersebut mengingat, bagi seorang guru banyak aspek yang harus dinilai. Passing grade tidak mampu mencerminkan keseluruhan dari apa yang dimiliki seorang guru. “Kalau diukur passing grade ini ibaratnya kita ingin masuk guru itu golongan 3C langsung diangkat. Nggak bisa diangkat hanya karena guru lulus passing grade, tidak bisa diukur secara keseluruhan,” ungkapnya. Inilah yang menurutnya jadi sebab banyak yang tidak lulus ke tahap selanjutnya. Banyaknya variasi penilaian pada calon guru tersebut, tidak bisa jadi ukuran yang tercover di dalam tes yang ditentukan lewat passing grade. Dia pun tak menyalahkan kebijakan itu sepenuhnya, karena sesungguhnya apa yang dilakukan pemerintah hanyalah ingin agar dunia pendidikan di seluruh Indonesia terstandarisasi semua. Hanya saja, butuh instrumen mulai dari bawah terlebih dahulu agar semua bisa bersaing. “Kaitannya dengan passing grade yang luar biasa mau pakai standar nasional dengan sistem pendidikan yang tersentral seperti di Thailand, mereka tertata dengan rapi. Indonesia juga dapat tapi harus terstruktur dengan rapi agar sama,” ujarnya. (dys) H. Ali H. Arahim (Suara NTB/dok)

Mudahkan Akses, Penerapan E-Rapor Bersifat Opsional Mataram (Suara NTB) Penggunaan rapor digital atau e-Rapor sudah mulai berkembang selama tiga tahun terakhir. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memfasilitasi penggunaan e-Rapor sejak tiga tahun terakhir. Namun, penerapannya masih bersifat opsional. Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Lobar-Mataram, Abdurrosyidin R., pada Jumat (23/11) mengatakan, e-Rapor difasilitasi dari Kemendikbud sejak tiga tahun terakhir, tapi penerapannya bersifat opsional. “Tergantung dari kesiapan sumber daya di sekolah,” katanya. Mantan Kepala SMAN 5 Mataram ini mengatakan tujuan dari penerapan e-Rapor agar nilai hasil belajar terdokumentasi secara digital, sehingga memudahkan akses. Banyak sekolah yang sudah memulai menerapkan e-Rapor. Salah satunya SMAN 8 Mataram yang mulai menerapkan eRapor untuk kelas X di tahun ajaran ini. Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti, S.Pd., menjelaskan pihaknya mengadakan bimbingan teknis bagi semua guru selama tiga hari sejak Selasa (20/11) sampai dengan Kamis (22/11) lalu. “Untuk kelas X tahun ini menggunakan e-Rapor,” katanya. Nantinya semua aspek penilaian dalam satu semester akan masuk di e-Rapor. Suprapti yang juga mantan Kepala SMAN 4 Mataram, menjelaskan e-Rapor akan memudahkan siswa, orang tua siswa, dan pihak terkait atua stakeholders lainnnya untuk bisa melihat prestasi siswa secara langsung dengan menggunakan password masing-masing. “Memudahkan pihak terkait dalam mengakses nilai dari siswa secara langsung menggunakan password masing-masing,” katanya. Kemudahan lainnya, dengan menggunakan e-Rapor, jika siswa membutuhkan data rapor, mereka tidak perlu datang ke sekolah. siswa bisa membuka aplikasi dengan password yang dimiliki. “Memudahkan siswa,” katanya. Namun, kelemahannya,sulit digunakan jika perangkat komputer tidak mendukung, server pun harus yang orisinal. “Serta harus lancar internetnya sehingga mudah diakses,” kata Suprapti. (ron)

Smansa Butuh Rp30 Miliar Rehab Gedung Mataram (Suara NTB) Gedung milik SMAN 1 Mataram (Smansa) tergolong gedung cukup tua. Sejak menempati gedung yang kini digunakan sebagai tempat melangsungkan proses belajar, gedung ini tak pernah direhab. Wacana merehab gedung muncul setelah gempa melanda beberapa waktu lalu. Kepala Smansa H. Ahmad Jauhari, menegaskan jika gedung sekolah Smansa memang sudah selayaknya dilakukan rehab. Pasalnya gedung sudah cukup tua. Apalagi seiring gempa kemarin, meski bangunan masih kokoh, namun tetap harus waspada. Dituturkan, kelahiran SMAN 1 Mataram ditandai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 4132/B/II, tanggal 16 Agustus 1957. Keputusan ini menyatakan bahwa SMA Mataram berdiri tanggal 1 Agustus 1957, sedangkan penerimaan siswa baru dimulai tanggal 15 Agustus 1957. Pada awal berdirinya sekolah ini membuka satu jurusan yakni bagian C, sedangkan bagian A dan B baru dibuka tahun berikutnya. Adapun lokasi yang ditempati kala itu adalah SMA bagian A bertempat di gedung SR No. 7 Mataram, SMA bagian B bertempat di gedung SMPN 1 Mataram, SMA bagian C bertempat di gedung SMPN 2 Mataram. Namun pada tahun 1965 seusai peristiwa G.30.S/PKI, SMA Negeri 1 Mataram mendapat lokasi di sebuah gedung di Cakranegara. Maka sejak saat itu sekolah ini menjadi suatu wadah dan memiliki administrasi yang teratur. Namun sangat disayangkan bahwa lokasi itu sangat berdekatan dengan lokasi perniagaan, sehingga mengganggu proses belajar mengajar. Baru pada tahun 1972 SMA Negeri 1 Mataram resmi mendapatkan lokasi di Jalan Pendidikan Nomor 21 Mataram hingga sekarang. Sementara demi meningkatkan mutu pendidikan, maka sejak tahun 1975 di sekolah ini mulai dibangun sarana dan prasarana pendukung antara lain laboratorium IPA (1975), lima ruang belajar, perpustakaan, ruang keterampilan serbaguna (1978/1986), Musholla AlMushinin (1987) dan pada tanggal 2 Mei 1991, Gubernur NTB meresmikan pemakaian geudung bertingkat SMA Negeri 1 Mataram. Dengan serangkaian proses panjang tersebut kata Jauhari, sewajarnya jika gedung sekolah ini direhab total atau diremajakan kembali. Jika dihitung kata dia, maka biaya yang dibutuhkan merehab gedung diperkirakan mencapai Rp30 miliar. “Butuh kalau di atas Rp30 miliar sejak tahun 1957 paling tua. Sudah saatnya diperbaiki. Cuma kan belum ada pembaharuan perubahan perwajahan sekolah,” ungkapnya. (dys)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Nilai UKG, Jadi Rujukan Pengangkatan Honor Selong (Suara NTB) Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB beberapa waktu lalu sudah melakukan uji kompetensi guru (UKG) terhadap semua guru honorer di Kabupaten Lotim, terutama yang terdapat di sekolah negeri baik SMA/SMK. Hasil UKG nantinya akan dijadikan rujukan bagi pemerintah untuk mengangkat para tenaga honor menjadi honor daerah. Dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (24/11), Kepala UPT Layanan Dikmen dan PK-PLK Lotim, H. Mashun, mengatakan, jumlah guru honor SMA/ SMK di Kabupaten Lotim yang mengikuti UKG sebanyak 867 orang, khusus bagi guru SMA/SMK negeri. Terkait dengan pelaksanaan UKG ini, katanya, hasilnya sudah diumumkan akan tetapi tidak

ada yang dinyatakan lulus maupun tidak lulus. Artinya, dalam penilain itu akan dilihat passing grade dan pengalaman kerja dari guru yang bersangkutan. Dalam penentuan nilai akhir dalam UKG, nilai tes UKG ditambah dengan nilai pengalaman kerja dari para honorer. Di mana pengalaman kerja memiliki grade tersendi-

ri, yakni untuk pengalaman kerja 1-2 tahun nilainya 2. Masa kerja 3-5 tahun nilainya 4, dan selanjutnya hingga masa kerjanya hingga 20 tahun, maka nilai yang didapatkan yakni 10. Apabila hasil tes guru tersebut mendapatkan nilai 60, ditambah nilai pengalaman kerja, maka itulah yang menjadi kumulatifnya. “Jadi dikalkulasikan nilai

tes dengan pengalaman kerjanya,” ujarnya. Dalam pelaksanaan UKG ini menjadi salah satu untuk mengukur guru-guru yang ada di Provinsi NTB untuk kemudian dimasukkan menjadi honor daerah dengan terbitnya SK Gubernur. Maka dari itulah, yang mengikuti UKG ini semua guru honor di NTB tanpa terkecuali terutama yang mengajar di sekolah negeri. Selanjutnya setelah diangkat menjadi honor daerah, penempatan dalam guru honorer ini disesuaikan sesuai dengan sekolah yang dipilih oleh guru tersebut dan diperbolehkan memilih daerah lain. (yon)

(Suara NTB/yon)

Mashun

Prodi Ilmu Tanah Unram Gelar Kuliah Umum Pembelajaran Inovatif Mataram (Suara NTB) Program Studi Ilmu Tanah Universitas Mataram (Unram) menggelar Workshop dan Kuliah Umum bertema Pembelajaran Inovatif Untuk Mata Kuliah Metodologi Penelitian Prodi Ilmu Tanah. Acara dilaksanakan di ruang Sidang Senat Lantai 3 Gedung Rektorat Universitas Mataram, akhir pekan kemarin. Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Prof. Dr. Sugiyono, M.Pd. yang menjadi narasumber pada kegiatan itu menekankan pentingnya menguasai metodologi penelitian. “Ibarat orang yang sudah memiliki peta, jika telah menguasai metodologi penelitian kita dapat dengan mudah sampai kepada tujuan yang diinginkan,” jelasnya. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi, Unram Prof. Ir. Suwardji, M.App.Sc., Ph.D., saat membuka acara kuliah umum menyampaikan harapannya kepada mahasiswa agar dapat menggali ilmu sebanyakbanyaknya di kegiatan ini. “Ini adalah merupakan kesempatan yang langka, tidak

(Suara NTB/dys)

NARASUMBER - Guru Besar UNY Sugiyono menjadi narasumber pada Workshop dan Kuliah Umum bertema Pembelajaran Inovatif untuk Mata Kuliah Metodologi Penelitian Prodi Ilmu Tanah akhir pekan kemarin. setiap hari kalian mendapatkan kesempatan seperti ini. Jadi nanti betul-betul mohon dicermati, banyak bertanya dan konsentrasi,” paparnya. Prof. Suwardji menjelaskan,

kegiatan ini terselenggara berkat bantuan dari Dirjen Belmawa Kemenristekdikti. Lebih lanjut, Prof. Suwarjdi mengatakan, setelah kegiatan kuliah umum selesai mahasiswa juga

Bersihkan ’’Telabah’’ Warnai Peringatan HUT PGRI dan HGN di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) ke 73, pengurus PGRI Lombok Barat (Lobar) menggelar acara bakti sosial Bersih Parit atau telabah, Jumat (23/11) di seluruh Lobar. Acara ini dibuka di SDN 1 Sandik. Ditemui di sela-sela acara, Ketua PGRI Lobar Tajuddin, S.Pd., menjelaskan bakti sosial yang digelar dalam rangka HUT PGRI ke 73 dan HGN, yang jatuh, Minggu, (25/11). ‘’Kegiatan ini kami laksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Barat, khususnya di Batulayar ini, karena

kita lihat situasi musim hujan agar tidak terkena banjir nantinya,”jelasnya Tajuddin menjelaskan tujuan kegiatan ini menumbuhkan kesadaran khususnya pada guru akan pentingnya kebersihan lingkungan. “Jadi kalau dari gurunya sudah memberikan contoh untuk membersihkan dan peduli terhadap lingkungan nanti insya Allah akan menjadi teladan bagi anak-anak,” ungkapnya Sementara pada Senin ini, akan dilaksanakan upacara peringatan hari PGRI ke 73 di Halaman Kantor Bupati Lombok Barat. Nanti di sana juga akan ada lomba-lomba untuk

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Anggota PGRI Lobar pose bersama di selasela bakti sosial membersihkan parit di Batulayar, Jumat (23/11).

seluruh guru-guru. ‘’Karena ini merupakan kegiatan bersih telabah (parit) yang pertama, harapan saya agar kegiatan seperti ini dilaksanakan secara kontinu, jadi akan rutin dilaksanakan kegiatan Jumat bersih,” harapnya Koordinator Kegiatan Bakti Sosial Bersih Telabah, Fauziah, S.Pd., menjelaskan, secara teknis kegiatan pada Jumat (23/11) lalu dilaksanakan oleh seluruh guru se Lobar. Namun yang ada dalam pembukaan di SDN 1 Sandik, hanya hanya pengurus PGRI se Lobar. Di mana, bakti sosial dibagi menjadi 3 kelompok dan ditempatkan pada daerah yang berpotensi sebagai pusat-pusat banjir. Adapun pembagiannya yaitu anggota PGRI wilayah utara membersihkan wilayah Batulayar, Gunungsari,Lingsar, Narmada. Di wilayah selatan, Lembar ,Sekotong ,Kuripan dan untuk wilayah tengah, anggota PGRI membersihkan telabah di Labuapi, Kediri, Gerung. Selain anggota PGRI yang telibat membersihkan telabah ini juga staf Desa Sandik, Babinsa. ‘’Usai kegiatan kita dapat mengumpulkan 2 dump sampah, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, harapannya tidak hanya sekarang tetapi akan berlanjut setiap tahun,” jelasnya. (r)

Perguruan Tinggi Bidang Pariwisata Harus Berbenah Diri Mataram (Suara NTB) Perkembangan pariwisata di NTB semakin pesat. Sebelumnya Presiden Ir. H. Joko Widodo ketika meresmikan KEK Mandalika memprediksi akan membutuhkan 58 ribu tenaga kerja. Dengan demikian perguruan tinggi pariwisata harus berbenah diri meningkatkan kapasitasnya, baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal itu disampaikan Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram, Dr. Halus Mandala, M.Hum., akhir pekan lalu. Menurutnya, dari jumlah tersebut setidaknya dibutuhkan 30 ribu tenaga kerja yang memiliki kemampuan di bidang pariwisata. “Ini tantangan bagi perguruan tinggi pariwisata,” katanya. Oleh karena itu, menurutnya lembaga pendidikan tinggi pariwisata termasuk STP Mataram seharusnya bekerjasama berupaya menyiapkan sumber daya manusia bidang pariwisata bersama dengan pemerintah daerah NTB. Seorang lulusan program studi pariwisata juga harus memiliki budaya pariwisata agar bisa bersaing. Kampus yang menaunginya harus memiliki pro-

gram untuk mendukung tertanamnya budaya pariwisata di lulusan. Halus mengatakan, visi STP Mataram adalah menghasilkan lulusan yang berdaya saing. “Untuk mampu bersaing harus memiliki attitude yang kami sebut budaya pariwisata,” ujarnya. Oleh karena itu pihaknya melaksanakan berbagai program antara lain, menyiapkan fasilitas yang memadai, salah satunya dengan menambah gedung baru. Juga menyiapkan tempat praktik yang representatif dalam bentuk Lombok Vaganza Hotel & Convention. Selain itu meningkatkan kualitas dosen dengan mengirim delapan orang calon doktor bekerjasama dengan Universitas Udayana atas biaya yayasan. Pihaknya juga mengupayakan input mahasiswa yang lebih baik dengan memberi beasiswa kepada calon mahasiswa yang berprestasi. Juga menciptakan atmosfir akademik yang kondusif. Selain juga meningkatkan kemampuan berbahasa bagi mahasiswa. “Kami telah membuka tempat tes Bahasa Jepang, STP satu-satunya tempat J-test di NTB bekerjasama dengan tim operation J-Test Indonesia,” kata Halus. (ron)

akan diberikan bekal melalui praktik lapangan terkait problem solving tanah sawah, dan tanah lahan kering. “Dengan adanya praktik lapangan ini, diharapkan men-

jadi sebuah model pengembangan pembelajaran sehingga harapannya mata kuliah metodologi penelitian menjadi lebih menarik bukan malah menjadi beban,” ungkapnya. (dys)

Wisuda Ke-XX STP Mataram Dibarengi Peresmian Gedung Baru oleh Gubernur Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram menggelar wisuda ke-XX untuk program D-3 Perhotelan, D-3 Perjalanan Wisata, dan Program 1 tahun Pusdiklat Tyatama Mataram di Ballroom Lombok Vaganza Hotel and Convention, Sabtu (24/11). Sebanyak 236 orang diwisuda dalam kesempatan ini, dengan 41,1 persen di antaranya sudah diterima bekerja di sektor pariwisata. Pelaksanaan wisuda ke-XX STP Mataram juga dirangkaikan dengan peresmian gedung baru perkuliahan STP Mataram dan soft opening Lombok Vaganza Hotel and Convention. Peresmian dilakukan oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc., ditandai dengan penandatanganan prasasti peresmian Kampus STP Mataram. Ketua STP Mataram, Dr. Halus Mandala, M.Hum., dalam pidatonya menyampaikan, wisuda kali ini adalah yang ke-20 sejak berdirinya Akpar Mataram, sekaligus wisuda pertama setelah perubahan bentuk menjadi STP Mataram. “Wisuda ini merupakan buktiawalperjuangankamimewujudkan visi STP Mataram menuju STP Mataram unggul, berdaya saing global, berlandaskan budaya pariwisaata,” katanya. Dalam wisuda ini, STP Mataram mewisuda 236 orang dengan rincian sebanyak , 65 orang dari Program Satu Tahun Pusdiklat Tyatama, 147 orang dari Program D-3 Perhotelan, dan 24 orang dari Program D-3 Perjalanan Wisata. Dibandingkan wisu-

da tahun lalu, tahun ini mengalami kemajuan di antaranya, terjadi peningkatan rata-rata IPK dan peningkatan nilai IPK tertinggi. Selain itu, sebagian dari peserta wisuda telah diterima bekerja di beberapa hotel dan biro perjalanan wisata sebelum mereka diwisuda. Tidak hanya itu, semua lulusan tahun ini telah memiliki sertifikat kompetensi hasil Uji Kompetensi LSP1 milik sendiri yang telah memperoleh lisensi mulai tahun 2018. “Kami memiliki komitmen untuk mencetak lulusan dengan 3 C, yaitu Character, Competency dan Collaborative,” katanya. Wisuda ke-XX dihadiri oleh orang tua atau wali wisudawan, para undangan yang berasal dari stakeholders pariwasata, perwakilan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), dan pemerintah daerah. Seusai upacara wisuda keXX, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc., hadir meresmikan kampus STP Mataram dengan menandatangani prasasti peresmian kampus, dan ditandai dengan pelepasan burung merpati. Dilanjutkan dengan soft opening Lombok Vaganza Hotel and Convention ditandai dengan gubernur menggunting pita. Gubernur mengapresiasi keberadaan hotel yang dikelola untuk menunjang kampus. “Sekolah pariwisata yang benar itu seperti ini, anak langsung mempraktikkan. Manajemen harus siap mengelola,” katanya. (ron/*)

(Suara NTB/ron)

TANDATANGANI - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc., menandatangani prasasti peresmian Kampus STP Mataram, didampingi Ketua STP Mataram, Dr. Halus Mandala, M.Hum., Sabtu (24/11).

RAGAM

SUARA NTB Senin, 26 November 2018

Halaman 11

Nuril Diperiksa Soal Dugaan Pencabulan Mantan Atasannya Mataram (Suara NTB) Baiq Nuril Maknun diperiksa penyidik Polda NTB hingga petang pada Jumat (23/11). Ia ditanya seputar pengaduannya, terkait dugaan pencabulan oleh mantan atasannya, M. Pemeriksaan Nuril sebagai saksi pelapor berlangsung sejak Jumat siang sekitar Pukul 14.00 Wita, hingga Pukul 23.00 Wita akhirnya rangkaian permintaan keterangan itu tuntas. Selama pemeriksaan, selain dari pengacaranya, Nuril juga didampingi tim dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di ruang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPH) Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB. Koordinator kuasa hukum Nuril, Joko Dumadi, SH.,MH menegaskan, penyidik memperdalam seputar tindakan apa saja dilakukan M terhadap kliennya. Selain itu perilaku M terhadap pegawai lainnya juga jadi bahan permintaan keterangan. “Pemeriksaan kemarin masih seputar perilaku M (inisial, red) dan perlakuan si M terhadap Nuril,” kata Joko. Sementara anggota tim kuasa hukum Nuril, Yan Mangandar Putra, SH.,MH menambahkan, malam itu sedikitnya 53 pertanyaan dilontarkan kepada Nuril. Tim LPSK Susilaningtiyas, Amalia Mahsunah dan Fauzia Tiadia terus mendampingi. Lebih teknis dijelaskannya seputar pemeriksaan kliennya. “Kemarin tim penyidik lebih mendalami lagi pemeriksaannya terkait dugaan perbuatan cabul melalui telepon maupun langsung (verbal) di beberapa tempat,” kata Yan Mangandar. Dia menambahkan, dalam waktu dekat, kemungkinan besar akan ada lagi pemeiksaan kepada Nuril, sebab masih banyak saksi lain yang belum dimintai keterangan. Selain saksi pelapor, tim kuasa hukum juga akan berusaha menguatkan bukti dengan menambah saksi. Dalam waktu dekat, sambung Joko Dumadi, akan dihadirkan saksi ahli. Ada dua ahli yang sudah sanggup hadir ahli dari Komisioner Komnas Perempuan. Sementara dua saksi lagi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Brawijaya. Hanya saja masih menunggu konfirmasi. Terpisah, Kabid Humas Polda NTB, AKBP I Komang Suartana membenarkan pemeriksaan Nuril hingga malam hari. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan dipanggil lagi karena masih ada keterangan tambahan. Terlebih, pihaknya masih memerlukan keterangan Nuril untuk melengkapi kesaksian dua teman Nuril sebelumnya, L dan NA. “Dua saksi ini sudah diperiksa sehari sebelumnya. Tapi kemungkinan masih akan ada saksi tambahan lagi, termasuk Nuril juga,” ujarnya singkat. (ars)

(Suara NTB/ars)

BANTUAN - Pemred Bali Post Dira Arsana saat menyerahkan bantuan secara simbolis ke Kadus Selat, Irfan Asfari (foto kiri). Warga Dusun Selat mengangkut bantuan logistik dari KMB untuk dibagi ke korban terdampak gempa.

Kelompok Media Bali Post Salurkan Bantuan ke Korban Gempa di Lobar Mataram (Suara NTB) Kelompok Media Bali Post (KMB) kembali menyalurkan bantuan bagi korban terdampak gempa Lombok. Setelah sebelumnya di Lombok Utara, Minggu (25/11) kemarin penyaluran bantuan ke Dusun Selat, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Lombok Barat (Lobar). Bantuan berbagai kebutuhan makanan dan minuman, menggunakan dua kendaraan diserahkan Tim Redaksi KMB. Rombongan penyerahan bantuan dipimpin Pemimpin Redaksi (Pemred) Bali Post, Dira Arsana bersama Pemred Tabloid Tokoh, Gede Palgunadi. Mere-

ka diterima Kepala Dusun (Kadus) Selat, Irfan Asfari. Bantuan yang disalurkan berupa beras, mi instan, gula, air mineral, obat obatan serta baju layak pakai. Saat menyerahkan bantuan secara simbolis, Dira Arsana berharap logistik itu dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari hari. ‘’Kami dari Kelompok Media Bali Post sangat berharap bantuan ini bermanfaat bagi warga Dusun Selat,’’ kata Dira Arsana. Menurutnya, bantuan itu sebagai bentuk berbagi kepada sesama, khususnya terdampak gempa Lombok dari

sejumlah perusahaan di bawah naungan Bali Post yang tergabung dalam KMB. Tidak hanya di Selat, bantuan sebelumnya disalurkan ke Lombok Utara, daerah terparah terdampak gempa. Selanjutnya, kata Dira Arsana, bantuan akan diserahkan juga ke Lombok Timur. Kadus Selat, Irfan Asfari mengaku, setelah hampir empat bulan pascagempa 7,0 SR yang memporak-porandakan rumah warga, bantuan semakin berkurang. ‘’Kami sangat bersyukur, hari ini (kemarin0 masih dapat menerima bantuan makanan. Ini sangat menolong

Capil Sasar Sekolah Perekaman Pemilih Pemula (Suara NTB/ars)

PERIKSA- Nuril di ruang pemeriksaan PPA Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB.

Tujuh ABK Belum Ditemukan Dari Hal. 1 kata Kepala Kantor SAR Mataram, I Nyoman Sidakarya Minggu petang. Informasi tambahan diperolehnya, dari 14 ABK, tujuh orang selamat sudah dibawa ke Pelabuhan Tanjung Tembaga, Probolinggo. Identitas mereka yang selamat Bob Chris Butarbutar (26), Rahmatulloh (27), Debiyallah Sastria (27), Zainal Arifin (21), Benyamin Henuk (34), Haji Jamaludin (20), dan Aldy Hidayat (18). “Mereka masih dalam kondisi lemas dan shock,” sebutnya. Sementara tujuh ABK yang belum ditemukan yakni Syamsul Salda (38), Pande (67), Riski (26), Sutrisno (57), Soni Kancil (41), Philipus Bay (43), dan¡Nahkoda kapal Trasius alias Joi (35). Sesuai informasi diterimanya, tenggelamnya Kapal Kargo Multi Prima I itu pada Kamis lalu di sekitar perairan Pulau Kapoposang Sumbawa. Meski sudah beberapa hari, namun baru dilaporkan ke pihak SAR sore kemarin sekitar pukul 15.00 Wita. Setelah mendapatkan informasi tersebut, pihaknya langsung apel dan persiapan operasi menuju sasaran pencarian. Tim diterjunkan ke lokasi dengan menggunakan Kapal Reschue Boat 220 Mataram. ‘’Kami akan melanjutkan menggerakan Kapal RB 220 Mataram besok (hari ini) jam 5 pagi untuk melakukan penyisiran,’’

ujar Nyoman. Selain menerjunkan kapal, timnya juga berkordinasi ke kapal-kapal yang melintas di sekitar lokasi kejadian untuk mencari informasi tambahan. Sementara informasi tambahan dari Humas SAR Mataram I Gusti Lanang Wiwandana petang kemarin, pencarian tujuh korban lainnya belum ada tandatanda ditemukan. ‘’Bahkan tanda kapal tenggelam di sekitar perairan belum terdeteksi,’’ katanya. Sekitar pukul 12.00 Wita kemarin, pihaknya berkomunikasi dengan pesawat patroli TNI Angkatan Laut (AL). Posisi pesawat kurang lebih 12 mil sebelah selatan koordinat kapal KM Multi Prima dan posisi kapal KN SAR 220 Mataram. Pihaknya pun melakukan pencarian korban bersamaan dengan pesawat udara patroli AL tersebut. Selanjutnya timnya, standby menunggu info lebih lanjut dari pesawat patroli AL. Hasilnya, pencarian yang dilakukan dengan patroli radius 30 Nm dari koordinat awal pun masih nihil. ‘’Untuk saat ini kapal kami masih di tengah laut. Hasil sementara masih nihil.Tidak ada tanda-tanda kapal tenggelam,’’ ujarnya.(her/ars)

Semua Diputus Kontrak Dari Hal. 1 stimulan pemerintah pusat yang diberikan kepada korban gempa. ‘’Ini hanya terjadi di wilayah-wilayah kegempaan yang sangat massif. Jadi ada di Lombok Utara,’’ jelas Sugihartha dikonfirmasi di Mataram akhir pekan kemarin. Katanya, proyek perbaikan rumah kumuh atau pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin tersebut telah berjalan sebelum bencana gempa melanda NTB, akhir Juli lalu. Sehingga, ada rumah yang baru dibangun strukturnya saja. Tapi karena gempa beruntun menyebabkan banyak yang roboh. ‘’Tapi dengan adanya gempa kan ambruk. Ndak mungkin kontraktor mau membangun dari awal lagi. Dia pasti rugi. Mereka klaim. Sesuai peraturan yang ada dan di dalam kontrak kerja kita pasal 13 force majeure, ini masuk dalam kondisi kahar. Sehingga dimungkinkan diputus kontraknya,’’ terangnya. Dinas Perkim hanya membayar sesuai progres pekerjaan. Dalam persoalan ini, pihaknya melibatkan TP4D dan Inspektorat NTB. ‘’Supaya yang diputuskan faktanya demikian,’’ katanya.

Sugihartha memastikan, masyarakat yang tadinya mendapatkan bantuan perbaikan rumah kumuh dari Pemprov, akibat bencana mereka mendapatkan bantuan dana stimulan sebesar Rp50 juta. ‘’Untuk daerah-daerah yang terdampak, karena ini dievaluasi satu per satu rumah. Yang akibat terdampak gempa dan itu bisa dibuktikan maka itu bisa diputuskan kontraknya,’’ tambahnya. Dalam pemberian bantuan, kata Sugihartha tak boleh double. Sehingga jika ada masyarakat yang roboh rumahnya ketika pelaksanaan pembangunan maka akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Pada 2018, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sekitar Rp60 miliar untuk pembangunan rumah layak huni. Dari total anggaran tersebut, sekitar 2 ribu unit rumah yang akan menjadi sasaran. Memasuki tahun 2018, jumlah rumah tak layak huni di NTB sebanyak 239 ribu unit. Berkurang sebanyak 9.400 unit setelah ditangani pada tahun 2017, dari jumlah awal sebanyak 248 ribu unit. (nas)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Disdukcapil Kabupaten Sumbawa terus mengejar perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) terhadap pemilih pemula dalam menghadapi Pemilu 2019 mendatang. Dimana keberadaan pemilih pemula ini juga ada yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas ( SMA). Dalam hal ini dinas setempat tengah menyasar sekolah-sekolah baik di wilayah kota maupun kecamatan-kecamatan. Kepala Disdukcapil Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Zulqifli mengakui penyisiran ke sekolah-sekolah ini sudah mulai dilakukan. Selain sekolah-sekolah di wilayah kota juga dilakukan penyisi-

ran di sekolah yang ada di kecamatan. Untuk kecamatan pihaknya memilih satu sekolah SMA sebagai tempat pelayanan untuk semua sekolah di wilayah setempat. “Keberadaan pemilih pemula juga ada di sekolah. Karenanya, kami menyisir kembali sekolah-sekolah baik di kota Sumbawa Besar maupun di kecamatan. Penyisiran ini sudah kita mulai dan masih berlangsung,” kata H. Zul. Dijelaskannya, dalam perekaman masih terdapat sedikit kendala. Terutama koordinasi terhadap siswa belum begitu optimal. Makanya pihaknya berharap pihak sekolah benar-benar menyiapkan peserta didik yang bisa memilih untuk membawa fo-

tocopy Kartu Keluarga (KK). Sehingga perekaman bisa dituntaskan. Mengingat sebelumnya pihaknya sudah mengirimkan surat dan jadwal pelayanan. “Harapan kami pihak sekolah dapat menyiapkan peserta didik dan fotokopi KK yang bisa memilih sebaikbaiknya. Agar tuntas (perekaman),” harapnya. Selain menyisir sekolahsekolah, lanjutnya, pihaknya juga berupaya melakukan jemput bola untuk perekaman penduduk lainnya yang belum memiliki E-KTP. Termasuk mencetak E-KTP yang sudah melakukan perekaman. Dimana saat ini pihaknya juga sudah mendapatkan tambahan blangko dari pusat. (ind)

KSB Tunggu Petunjuk Teknis Program Beasiswa Luar Negeri Taliwang (Suara NTB)Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), masih belum mendapatkan petunjuk lanjutan dari Pemprov NTB terkait program pengiriman pelajar berprestasi ke luar negeri. Akibatnya sampai saat ini, dinas terkait belum mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengikuti program itu. Kepala Dinas Dikpora, Drs. Tajudin M. Si kepada media ini, Jumat (23/11) mengaku belum menerima petunjuk terhadap program dari gubernur terlilih tersebut. Baik itu masalah SOP pelaksanaan maupun batas usia yang dipersyaratkan. Paling tidak, sudah ada pedoman awal terlebih dahulu yang diberikan provinsi terkait masalah ini. Tetapi faktanya

masih nihil dan pihaknya juga merasa kesulitan untuk menyebarkan informasi itu ke masyarakat umum. Jika petunjuknya sudah jelas, tentu pihaknya juga akan langsung menyebar informasi ke seluruh sekolah. Sehingga SDM yang dianggap memenuhi syarat bisa langsung disiapkan. “Kita masih belum mendapatkan petunjuk terkait dengan program tersebut. Makanya kita belum ada persiapan sedikitpun,” ungkapnya. Dikatakannya, jika melihat SDM yang dimiliki saat ini, KSB sangat optimis bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari program tersebut. Apalagi upaya gubernur untuk mengirim para peserta didik terbaik ke luar negeri merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM

yang dimiliki saat ini. Hal ini tentu bukan mengecilkan perguruan tinggi yang ada di NTB, tetapi upaya ini merupakan ikhtiar untuk menciptakan generasi terbaiknya. Untuk itu, pihak terkait tetap meminta agar Provinsi bisa memberikan informasi yang jelas terkait program tersebut. Sehingga semua sektor pendidikan yang ada kabupaten bisa mempersiapkan diri. Meskipun demikian, pihak terkait juga mengakui bahwa SDM yang dimiliki sudah sangat bagus dan siap untuk menyukseskan program tersebut. “Kita sifatnya masih menunggu tindak lanjut dari provinsi terhadap wacana tersebut. Tetapi dari segi kualitas SDM kita sudah sangat mampu,” tandasnya. (ils)

Presiden Ajak Wisatawan Berwisata ke NTB Dari Hal. 1 ‘’Salah satu tandanya, pendakian ke Gunung Rinjani kini dibuka untuk wisatawan dan pecinta alam,’’ tulis Presiden dalam akun media sosialnya yang sudah terverifikasi, Sabtu (24/11). Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan, satu dari empat jalur pendakian ke Gunung Rinjani telah dibuka awal pekan lalu. Jalur itu dari arah Desa Aik Berik, Lombok Tengah. Tiga lainnya yakni jalur pendakian Timbanuh, dan Sembalun di Lombok Timur, serta Senaru, Lombok Utara. ‘’Tiga jalur ini masih ditutup karena rusak berat akibat gempa bumi,’’ kata Presiden. Ia mengajak wisatawan berwisata ke NTB, menikmati keindahan alam, air terjun, dan padang savana, di sepanjang jalan menuju puncak Gunung Rinjani. Presiden menyatakan Lombok sudah aman untuk dikunjungi. ‘’Kedatangan wisatawan juga akan membangkitkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan taman na-

sional yang sempat lumpuh akibat gempa bumi Agustus lalu,’’ tandasnya. Sementara itu, kondisi Gunung Rinjani pascagempa bumi beberapa waktu lalu menjadi atensi Unesco. General Manager Geopark Rinjani, Chairul Mahsul, SH, MM mengatakan pihaknya mendapatkan email dari Unesco Global Geopark (UGG). UGG menyampaikan keprihatinan atas bencana gempa bumi yang turut membuat rusaknya jalur pendakian ke Rinjani. Namun, Chairul mengatakan sudah menjelaskan kondisi Geopark Rinjani saat penyerahan sertifikat Rinjani sebagai geopark dunia beberapa waktu lalu di Italia. ‘’Hanya diminta menjelaskan situs-situs geologi. Tetapi yang paling signifikan itu longsoran pantai tebing. Dia longsor tetapi ada singkapan baru yang lebih fresh, lebih segar. Tinggal bagaimana membersihkan tumpukan piroklastik yang ada di bawah,’’ terangnya. Asisten II Setda NTB ini mengatakan, tidak ada yang berubah dari situs-situs

Geopark Rinjani selain yang ada di pantai tebing. Peristiwa longsor di jalur-jalur pendakian Rinjani dinilai hal yang biasa, tak ada situs geologi yang berubah signifikan. ‘’Kalaupun retak-retak jalur pendakian itu proses geologi yang normal. Nanti dia akan membentuk dirinya sendiri,’’ ucapnya. Chairul menambahkan, dirinya telah menjelaskan kondisi terkini Geopark Rinjani pascagempa. Meskipun Rinjani terdampak bencana, tetapi Lombok tetap menjadi tuan rumah simposium Asia Pacific Geopark Network (APGN) 2019 mendatang. ‘’Ndak ada perubahan. Bahkan salah satu rute field tripnya adalah lokasi-lokasi bencana. Karena itu laboratorium geologi. Ada empat rute jejakjejak eks bencana akan dikunjungi,’’sebutnya. Dalam simposium APGN 2019 akan hadir peserta sekitar 1.000 orang dari seluruh penjuru dunia. Hal tersebut sesuai pertemuan dengan UGG dan APGN beberapa waktu lalu. (nas)

kami. Karena terus terang, bantuan semakin berkurang masuk ke dusun,’’ aku Irfan. Bantuan akan dibagi rata melalui Ketua RT masing mas-

ing untuk 294 Kepala Keluarga (KK) paling parah terdampak gempa. Menurut Irfan, dari jumlah itu rata rata semua rumah mengalami rusak berat. (ars)

Subsidi Enam Bulan Dari Hal. 1 Beberapa maskapai penerbangan seperti AirAsia dan Lion Air Group pada Februari 2019 akan membuka penerbangan langsung ke Lombok dari Australia dan Guangzhou Cina. Dengan dibukanya penerbangan langsung ke Lombok maka akan banyak wisatawan mancanegara yang akan berkunjung ke NTB. Dengan banyaknya wisatawan mencanegara yang berwisata ke NTB, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengingatkan para pengusaha supaya jangan gila-gilaan menaikkan tarif hotel. ‘’Yang mereka minta, pengalaman di Manado. Ketika demand banyak, tahu-tahu harga hotel menjadi sangat tinggi. Mereka minta bantuan, janganlah karena ada turis kemudian gila-gilaan menaikkan tarif,’’ kata gubernur dikonfirmasi di Mataram, akhir pekan kemarin. Jika harga hotel melambung karena banyak turis yang berkunjung ke NTB, maka situasi tersebut menjadi tidak menarik lagi. Justru orang akan berpikir datang ke NTB lagi, karena harga hotel mahal. Gubernur mengatakan, penerbangan langsung Lombok - Perth akan dibuka Februari mendatang. Penerbangan ini akan dilayani maskapai penerbangan AirAsia dengan jumlah kursi 180 orang. Karena AirAsia merintis

pembukaan penerbangan langsung Lombok - Perth, maka pemerintah akan memberikan subsidi sekitar enam bulan. Subsidi yang diberikan pemerintah berupa jaminan keterisian kursi. ‘’Jadi sekitar setengahnya, Pemda akan mensubsidi. Nilainya cukup besar. Tapi kita untung itu akan ditanggung Kementerian Pariwisata,’’ jelas Dr.Zul. Subsidi yang disebut blocksheet tersebut diminta AirAsia sekitar enam bulan. Seiring dengan perkembangan pasar atau tingkat keterisian kursi pada rute Lombok - Perth, maka subsidi tak akan lagi diberikan. Di samping itu, AirAsia akan membantu pemerintah untuk mempromosikan pariwisata NTB. Sementara untuk penerbangan langsung Lombok Guangzhou Cina, kata gubernur sudah lama direncanakan Lion Air Group. Bahkan rencana pembukaan penerbangan langsung itu sebelum bencana gempa yang melanda NTB. ‘’Karena turis Cina semakin banyak. Mereka mulai mencari destinasi selain Bali. Sehingga akan ada direct flight dari Lombok Guangzhou,’’ katanya. Selain mengembangkan wisata konvensional, kata Dr.Zul, Pemprov tetap mengembangkan wisata halal. Saat ini Pemprov bersama stakeholders terkait sedang memformulasikan rumusan wisata halal. (nas)

75 Formasi Lowong Dari Hal. 1 Terbanyak formasi guru mata pelajaran. Tetapi, kata Fathurahman jika mencermati Permenpan 61/2018, kekosongan tenaga guru ini nantinya bisa diisi setelah integrasi nilai SKD dan SKB bagi formasi guru yang bersesuaian di lokasi yang berbeda. Atau diambil ranking 2 atau 3 terbaik sesuai jumlah formasi kosong yang bersesuaian hasil integrasi nilai SKD dan SKB untuk didistribusikan ke formasi yang lowong dan di lokasi yang berbeda. Artinya akan ada tambahan formasi yang terisi. Sedangkan untuk tenaga kesehatan, kata Fathurahman, praktis akan lowong karena tidak ada formasi yang bersesuaian di lokasi yang berbeda. ‘’Hal ini yang menja-

di proritas usulan rekomendasi kita ke Kemen PANRB untuk bisa dilakukan formasi khusus bagi dokter spesialis yang memang sangat di butuhkan oleh Pemda, terutama kaitan dengan umur saat melamar,’’ ujarnya. Ia menambahkan, Pemprov dan Pemda kabupaten/kota bersepakat untuk kembali menggelar Rakortek menyikapi terbitnya Permenpan 61/2018. Dan materi paparan yang disampaikan Kemen PANRB serta persiapan pelaksanan SKB. Pelaksanaan tes SKB, kata Fathurahman masih tentatif diperkirakan 4-12 Desember setelah adanya penetapan oleh Panselnas terkait dengan pelamar yang lulus SKD untuk ke tahap SKB. Tempat pelaksanaan SKB untuk Provinsi NTB akan bergabung dengan UPT BKN Mataram. (nas)

Rumah Siap Huni Korban Gempa Baru Terbangun 20 Unit Dari Hal. 1 Bahwa uang yang sudah digelontorkan begitu besar tapi rumah yang siap dihuni (terbangun) masih sangat terbatas,’’ kata Sugihartha dikonfirmasi di Mataram akhir pekan kemarin. Meskipun rumah siap huni baru terbangun sebanyak 20 unit, Sugihartha mengatakan masyarakat yang sudah aktif membangun rumahnya saat ini sekitar 11.000 KK atau 950 kelompok masyarakat (Pokmas). ‘’Tentunya proses membangun ini panjang. Terbentuk kelompok masyarakat, sepakat dia membangun rumah jenis apa, mempersiapkan administrasi, melaksanakan kegiatan. Sampai rumah itu jadi butuh 3 - 6 bulan,’’ ungkapnya. Sugihartha menegaskan, penyaluran bantuan kepada masyarakat melalui Pokmas tidak ada tahapan. Proses pelaksanaan pembiayaan melalui Kementerian Keuangan secara kontinu digelontorkan. Mantan Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa (AP dan LPBJP) Setda

NTB ini mengatakan pihaknya terus memacu progres pembangunan huntap secara kuantitas. Pihaknya berharap masyarakat tidak harus menunggu Risha karena model rumah lainnya juga banyak. ‘’Bisa rumah kayu, rumah konvensional dan rumah baja. Jangan hanya menunggu Risha saja. Karena panel terbatas, sehingga lama menunggu kalau Risha,’’ ucapnya. Ia mengatakan, masyarakat yang rumahnya rusak berat memang paling banyak memilih Risha. Dengan terbatasnya produksi panel Risha, diharapkan masyarakat memilih model rumah lainnya. Dari sisi anggaran, kata Sugihartha, pemerintah sudah siap. Namun tentunya anggaran yang digelontorkan sesuai kemampuan masyarakat untuk menangani pembangunan rumah tahan gempa. ‘’Seperti diketahui, alokasi anggaran sudah lebih Rp1 triliun digelontorkan oleh pemerintah. Namun di sisi yang lain, rumah yang sudah dapat dihuni baru kurang lebih 20 unit,’’ pungkasnya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 26 November 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

101 Paket Proyek Provinsi Dikawal TP4D

Monev proyek SMAN 9 Mataram salah satu proyek dampingan TP4D Mataram (Suara NTB) Sedikitnya 101 paket kegiatan pembangunan strategis Provinsi NTB tahun 2018 telah meminta pendampingan dan pengawalan dari Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Provinsi NTB.

“Proyek- proyek strategis itu, tersebar di 10 perangkat daerah Provinsi NTB, terdiri dari proyek infrastuktur jalan-jembatan dan pembangunan konstruksi lainnya. Seperti Dinas PUPR, Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) oleh Dinas Perkim NTB, dan sarana pertanian dan perke-

bunan oleh Dinas Pertanian,” kata Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim SH.,M.Si kepada Suara NTB, Minggu (25/11). Di samping itu, sambung Inspektur, pembangunan bangsal RSJ Mutiara Sukma serta 11 paket pengadaan alat alat praktik SMK se-NTB, termasuk pembangunan SMAN 9 Mataram oleh Dikbud. Sejumlah paket kegiatan penanganan bencana oleh BPBD NTB juga meminta pendamp-

ingan dari TP4D. Mengenai status atau progres pelaksanaan proyek-proyek tersebut, Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) Inspektorat Provinsi NTB yang juga koordinator teknis TP4D NTB, GP. Aryadi, S.Sos.MH menambahkan, sebagian besar atau sekitar 80 persen dari pekerjaan fisik di lapangan sudah selesai dan sisanya masih dalam proses. Mantan Kabag Pemberitaan di Biro Humas dan Protokol Setdaprov NTB ini menjelaskan, sebagian besar dari keseluruhan paket tersebut kontraknya akan berakhir pada akhir bulan Desember ini. ‘’Jadi waktu efektif yang tersisa untuk menyelesaikan paket-paket yang belum tuntas, hanya sebulan saja,’’ ujarnya. Untuk itu ia meminta para PPK, pengawas dan penyedia harus benar-benar memperhatikan limit waktu yang tersedia agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai spesifikasi kontrak. “Jika tidak maka akan ada konsekuensi yang harus ditanggung,” tegasnya. Aryadi juga menjelaskan

Kegiatan pengecekan proyek SMAN 9 Mataram salah satu proyek dampingan TP4D

Monev pengadaan alat-alat praktik SMK tahun 2018 di SMKN 2 Gerung.

Monev penyaluran bantuan alat pertanian di KSB.

bahwa total dana untuk pembangunan proyek- proyek strategis tersebut mencapai lebih dari Rp1 triliun, sebagian bersumber dari dana APBD Provinsi NTB tahun 2018, dan sebagian lainnya dari dana DAK dan APBN yang dilaksanakan oleh OPD Provinsi NTB. Saat ini Tim Monev TP4D NTB, yang dipimpin Kasi Pembangunan Strategis Kejaksaan Tinggi NTB, Erwin Indrapaja, SH.MH terus mengintensifkan kegiatan monitoring dan mengevaluasi progres pembangunan yang mendapatkan pendampingan TP4D. Di antaranya pada Kamis (18/ 11) melakukan monev pembangunan SMA 9 Mataram. Dan sepekan sebelumnya juga monev pembangunan Rumah Layak Huni di Sumbawa dan KSB serta mengunjungi kelompok - kelompok tani penerima bantuan sarana prasarana produksi di pelosokpelosok desa di pulau Sumbawa. Saat monev RLH di Sumbawa dan Pembangunan SMAN 9 di Mataram, Erwin Indrapraja menghimbau kepada penyedia, khususnya konsultan pengawas agar benar-benarmelakukanpengawasan pada setiap tahapan pekerjaan untuk menjamin kualitasnya. Ia menegaskan, TP4D Provinsi NTB hadir adalah untuk mengawal Ikhtiar Pemprov NTB dalam mewujudkan NTB Gemilang. Itulah sebabnya, TP4D hadir melakukan monev pada saat tahapan pelaksanaan. Bukan di akhir pelaksanaan. “Kami bukan mencari-cari kesalahan, membantu bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mengatasi masalah,” ujar Erwin seraya meminta kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan mengawasi bagi suksesnya pembangunan daerah. (ars/*)

Kegiatan ekspose progres pelaksanaan kegiatan yang mendapat pendampingan TP4D.

Fasilitasi APH Mataram (Suara NTB) Dalam kegiatan TP4D yang dipimpin langsung Kejaksaan Tinggi NTB bersama Polda NTB, fungsi Inspektorat Provinsi NTB adalah sebagai fasilitator. Bersama dua unsur Aparat Penegak Hukum (APH) itu, Inspektorat terus memberikan pendampingan dan pengawalan pada keseluruhan proses kegiatan pembangunan strategis bagi yang meminta pendampingan. Bentuk dari kegiatan pendampingan itu antara lain berupa advis hukum kepada pengelola kegiatan jika menghadapi kendala dan permasalahan dalam mengeksekusi program kegiatannya, hingga kegiatan monitoring dan evaluasi untuk menjamin mutu dan kelancaran pelaksanaannya. “Jadi lebih bersifat preventif untuk mencegah permasalahan hukum atau mencegah timbulnya kerugian negara dalam proses pembangunan,” kata Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si. Ditegaskannya, TP4D Provinsi NTB terus mekakukan pengawalan dengan mengintensifkan kegiatan monitoring pada setiap tahap pelaksanaan pekerjaan. Dengan demikian, ia berharap dapat mencegah kerugian atau peyimpangan. “Tetapi sebaliknya diharapkan hasilnya benar- benar berkualitas dan memberikan kemanfaatan nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperkuat daya tarik investasi dan pada gilirannya terwujudnya ketahanan sosial, ekonomi, politik dan hamkam yang mantap,’’ tegas Ibnu Salim. Pekan depan dijadwalkan TP4D akan malakukan monitoring dan evaluasi di pulau Lombok dan Sumbawa terkaik progres pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. (ars/*)

Ibnu Salim (Suara NTB/ars)

Sosialisasi RLH di Kota Bima.

Universitas Hamzanwadi Wisuda 820 Sarjana Selong (Suara NTB) Universitas Hamzanwadi, Sabtu (24/11) melakukan wisuda III tahun 2018. Sebanyak 820 mahasiswa yang diwisuda dari berbagai fakultas. Pada kesempatan itu, H. M. Syamsul Luthfi (HMSL) menyebut Universitas Hamzanwadi Lombok Timur (Lotim) sebagai perguruan tinggi swasta paling progresif di NTB. Pujian ini disampaikan di hadapan 820 wisudawan di aula YPH-PPD NW Pancor, Lotim. Menurut H.M. Syamsul Luthfi, beberapa tahun belakangam ini Universitas Hamzanwadi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan dari segi akademik

maupun non akademik membuat universitas ini mampu bersaing dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta di tanah air. Rutinnya mengggelar konferensi internasional tiap tahun serta kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi luar negeri salah satu rujukan adik kandung Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah ini. “Alhamdulillah Universitas Hamzanwadi bisa berdiri sejajar dengan Perguruan Tinggi terkemuka lainnya,” ucap Caleg DPR RI partai Nasdem Dapil Pulau Lombok ini. Selain itu, Luthfi memberikan apresiasi kepada tenaga pengajar maupun karyawan Universitas

Hamzanwadi atas dedikasinya sehingga bisa go Internasional seperti sekarang ini. Pada bagian lain, “kampus hijau” ini memperingati peringatan hari guru pada Minggu (25/11). Dalam momentum ini dicanangkan pogram belajar dan mengabdi tiada henti. Pada momen hari guru, program studi Bimbingan Konseling Universitas Hamzanwadi menggelar workshop dan pendampingan konseling pascatrauma untuk korban bencana gempa NTB Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama Universitas Hamzanwadi bersama Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung dan Asosiasi

Bimbingan Konseling Indonesia (ABKIN) NTB. Hadir sebagai narasumber Prof Dr. Syamsu Yusup dan Dr. Nandang Rusmana dari UPI Bandung dan yang hadir sebagai peserta para dosen BK, guru Bimbingan Konseling SD, SMP, dan SMA Se-Lombok Timur dan KLU wilayah terdampak gempa. Kegiatan ini dilaksanakan di laboratorium microteaching Universitas Hamzanwadi dengan harapan para peserta mampu menangani proses rehabilitasi rohani para korban terdampak gempa sehingga kedepan makin bersemangat menatap masa depan yang lebih baik. (yon)