Edisi Sabtu 26 Oktober 2019 | Suara NTB

LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 26 OKTOBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Praya (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Kesulitan menjual tembakau membuat para petani tem1234567890123456789012345678901212 bakau di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terpaksa harus 1234567890123456789012345678901212 menjual murah hasil panennya. Petani banting harga hing1234567890123456789012345678901212 ga kurang dari setengah harga jual tahun sebelumnya. Lang1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kah ini dilakukan, lantaran khawatir tembakaunya tidak 1234567890123456789012345678901212 laku sampai menjelang akhir musim tembakau tahun ini.

1234567890123456789012345678901212 Amaq Ruslan, petani tembakau asal Desa Mangkung 1234567890123456789012345678901212 Praya Barat, kepada Suara NTB, Jumat (25/10) kemarin 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 mengatakan, saat ini ia baru dua kali menjual daun tem1234567890123456789012345678901212 bakau hasil panennya.

Bersambung ke hal 11 1234567890123456789012345678901212

Petani Tembakau Terpaksa Banting Harga

TO K O H Bersinergi Bangun Kekuatan

Hj. Sitti Rohmi Djalilah

WAKIL Gubernur (Wagub) NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd yang juga selaku Ketua Umum BKOW NTB menerima kunjungan dari Gerakan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bima di Pendopo Gubernur, Jumat (25/ 10). Wagub mengatakan, organisasi wanita seperti BKOW merupakan kumpulan dari wanitawanita hebat yang memiliki wawasan dan kompetensi.

Bersambung ke hal 11

Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

’’Everbright International’’Tiongkok

Siap Olah Sampah dan Produksi ’’Listrik Hijau’’ di NTB Hangzhou, Zhejiang – Hari ke tiga kunjungan kerja Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc, ke Tiongkok, diisi dengan meninjau Everbright International (EI), perusahaan pengelolaan sampah terbesar di Tiongkok. Gubernur sangat berharap bisa menjalin kerja sama untuk investasi dan transfer teknologi serta manajemen pengelolaan sampah dari Everbright International di NTB. Everbright di Hangzhou merupakan perusahaan pembangkit listrik tenaga biomass (sampah) terbesar untuk Tiongkok, yang dibangun sejak 2014 dan beroperasi sejak dua tahun lalu. Bahkan, perusahaan ini disebut-sebut sebagai yang terbesar di dunia.

Memasuki kompleks pabrik di Distrik Yuhang, Kota Hangzhou, Prov. Zhejiang itu, tak tampak sedikitpun nuansa sebuah perusahaan yang aktivitas hariannya adalah pengangkutan, pengumpulan, sampai pemrosesan gunungan sampah dari berbagai jenis material. Ciri khas yang umumnya terlihat kumuh, berantakan, hingga bau-bau serba tak sedap yang menusuk, sama sekali tidak ditemukan di sini.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist)

BERKUNJUNG - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, beserta istri dan rombongan saat berkunjung ke Everbright International (EI), perusahaan pengelolaan sampah terbesar di Tiongkok.

Kebakaran Tambora Diduga Dipicu Ulah Pemburu Mataram (Suara NTB) Pemicu kebakaran hutan di Taman Nasional Gunung Tambora (TNGT) masih dalam proses penyelidikan aparat.

Namun indikasi awal ulah manusia. Para pemburu satwa liar diduga jadi penyebab.

Kepala Balai TNGT

Murlan Pane dan Kepala Kelompok Pengamanan Hutan (KPH) Tambora, Burhan, SH mendapat informasi dari timnya terkait indikasi ulah manusia. Saat olah TKP ditemukan bekas api sisa api unggun. ‘’Besar kemungkinan api dari aktivitas perburuan

satwa. Mereka kan biasanya bermalam, membuat api unggun,’’ kata Burhan menjawab Suara NTB via ponsel, Jumat (25/10) kemarin.

Sisa api unggun yang belum padam, diperkirakan menjalar ke sekitar.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/humasntb)

BERTEMU - Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam, Sujatmiko saat bertemu dengan Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah membicarakan soal penjajakan penerbangan langsung Lombok - Brunei Darussalam di ruang kerja Wakil Gubernur, Jumat (25/10) siang.

Digagas Penerbangan Langsung Lombok - Brunei

(Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R Kurang Kader Terlatih (Sumber:KPH Tambora)

PROGRAM unggulan Revitalisasi Posyandu yang diusung Pemprov NTB saat ini sangat bergantung pada ketersediaan dan kesiapan kader Posyandu.

Pasalnya, dari 7.207 Posyandu yang ada di NTB saat ini terancam tidak dapat mengalami peningkatan menuju peringkat Posyandu keluarga untuk dapat disebut sebagai program revitalisasi.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH menerangkan bahwa tujuan utama revitalisasi Posyandu memang meningkatkan strata Posyandu secara bertahap Bersambung ke hal 11 Nurhandini Eka Dewi

12 HALAMAN NOMOR 190 TAHUN KE 15

Mataram (Suara NTB) Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam, Dr. Sujatmiko, MA mengatakan, pihaknya sedang mencoba membuka konektivitas udara antara Brunei Darusalam dan NTB. Saat ini sedang digagas pembukaan penerbangan langsung Lombok - Brunei Darussalam.

Dikonfirmasi usai bertemu Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan sejumlah pimpinan OPD di Kantor Gubernur, Jumat (25/10) siang, Sujatmiko mengatakan ia sudah berbicara dengan Kementerian Perhubungan dan PT. Angkasa Pura Bersambung ke hal 11

Infografis topografi titik kebakaran hutan Tambora.

Disnakertrans Tunda Pengajuan Kenaikan UMP ke Gubernur

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB menunda pengajuan kenaikan Upah Minimun Provinsi (UMP) 2020 kepada Gubernur NTB. Hal tersebut mengikuti penolakan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) atas hasil pembahasan yang dianggap tidak melibatkan organisasi pengusaha tersebut. ‘’Belum akan diajukan ke gubernur. Semua kalau sudah sepakat akan diajukan, tapi akan mulai berlaku 1 Januari (2020). Batas waktunya itu yang kita perhatikan,’’ ujar Kepala Disnakertrans NTB, Dr. M. Agus Patria, ketika dikonfirmasi, Jumat (25/10) di Mataram. Menurut Agus, pi-

haknya telah berusaha mengundang seluruh pihak terkait dalam rapat pembahasan kenaikan UMP tersebut.

Apindo sendiri disebut mengajukan keberatan terkait keputusan kenaikan UMP dalam rapat pembahasan yang tidak melibatkan mereka. Walaupun begitu, Agus menerangkan bahwa pihaknya telah mengundang baik perwakilan serikat pekerja maupun perwakilan organisasi pengusaha. ‘’Apindo sudah diundang.

Tapi tidak hadir,’’ ujar Agus. Ditegaskannya, hasil keputusan dalam rapat tersebut belum final. ‘’Bisa saja (Apindo) kita undang kembali kalau memang ternyata mereka belum menerima undangan,’’ sambungnya.

Diterangkan Agus, kenai-

kan UMP sangat tergantung pada kesepakatan dalam rapat antara serikat pekerja dan organisasi pengusaha yang difasilitasi pemerintah. Karena itu, untuk mencapai kesepakatan pihaknya akan tetap memfasilitasi pertemuan-pertemuan yang dibutuhkan.

Agus sendiri berharap agar Apindo selaku pihak yang menyatakan penolakan segera mengajukan surat keberatan kepada Disnakertrans NTB. ‘’Kalau mereka sudah memberikan (surat) keberatan, kita coba panggil lagi untuk menanyakan pendapat,’’ ujarnya.

Disnakertrans NTB, mematok tenggat sampai 31 Desember 2019 mendatang untuk menerima pengajuan perubahan atas kesepakatan kenai-

kan yang telah diambil.

Diterangkan Agus, pada rapat sebelumnya pihak perwakilan pekerja mengharapkan kenaikan UMP mengingat biaya hidup yang semakin tinggi.

Pihak perusahaan tidak perlu khawatir terkait kenaikan UMP. Mengingat Disnakertrans NTB memiliki toleransi bagi perusahaanperusahaan yang memang belum sanggup membayar penuh gaji karyawan sesuai dengan aturan UMP. Bersambung ke hal 11

M. Agus Patria

(Suara NTB/bay)

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 26 Oktober 2019

Halaman 2

Tingkatkan Pengawasan UNTUK mengantisipasi perusakan aksi vandalisme di Taman Udayana, kelurahan Karang Baru akan meningkatkan pengawasan di sekitar taman. Hal itu dinilai menjadi upaya pihak kelurahan dalam menjaga kondusivitas area Taman Udayana.

Dihubungi Suara NTB, Lurah Karang Baru, Marsun mengatakan, bersama seluruh jajaran stakeholder seperti Babinsa, Babinkatibmas dan Kasi Sosial akan dikerahkan untuk menjaga area taman Udayana. Dikarenakan, area taman Udayana memang menjadi pusat kegiatan masyarakat, sehingga rawan terjadi tindakan vandalisme.

Kata Marsun, kelurahan akan berusaha melakukan pengawasan dan monitoring ke sekitar area taman. “Kalau pengawasan tetap kita lakukan monitoring, mana saja yang bisa berpotensi membahayakan dan khususnya keamanan dan ketertiban di sekitarnya,” katanya, Jumat (25/10).

Bukan hanya di area taman, kelurahan Karang Baru juga akan mengintensifkan pengawasan ke lingkungan Taman, lingkungan Marong, dan Lingkungan Karang Baru Utara.

Selain mengupayakan Babinsa dan Babinkantibmas, pihak kelurahan Karang Baru akan memberdayakan Badan Keswadayaan Masyarakat dan Kelompok Keswadayaan Masyarakat akan ikut memantau di lingkup kelurahan. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan jelas Marsun, kelurahan juga akan mengatensi aksi-aksi yang dapat merujuk pada aksi vandalisme.

“Kita akan coba agendakan untuk melakukan pemantauan.

Itu sudah masuk dalam schedule kelurahan,” jelasnya. Ia pun berharap, Pemkot Mataram untuk terus memanfaatkan berbagai pihak dan lembaga dalam menjaga ketertiban di sekitar taman Uday a n a khususnya. (viq)

Marsun (Suara NTB/viq)

Reklame di Toko Masing-masing WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, I Gde Sudiarta menindaklanjuti aduan masyarakat terkait keluhan pembangunan trotoar yang dinilai terlalu tinggi. ‘’Ini suratnya masuk ke Pak Ketua, Pak Ketua sudah menyelesaikan. Ketemu dengan leading sektor di sana. Saya akhirnya menindaklanjuti itu karena pak ketua ke luar daerah,’’ akunya kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (25/10).

Setelah dilakukan pengecekan di lapangan, lanjut politisi Partai Gerindra ini, ternyata pihak yang melakukan pengaduan tidak ikut dalam sosialisasi. Gde Sudiarta, dalam kesempatan itu, telah memanggil Camat cakranegara dan juga lurah. Mereka mengaku, terkait pembangunan kawasan bisnis Cakranegara sudah melalui sosialisasi kepada masyarakat.

Dari semua yang diundang, hampir 80 persennya hadir.

Mereka yang hadir, kata orang nomor dua di DPRD Kota Mataram ini sudah menyetujui pembangunan kawasan bisnis Cakra. ‘’Rupanya yang ke kantor ini, tidak ikut sosialisasi karena ada kebutuhan lain. Itu sudah menjadi keputusan,’’ terangnya. Apalagi, tahun depan ada program meninggikan jalan utama antara 5 – 10 cm.

Artinya, kalau sekarang trotoar dibangun rendah, ke depan posisinya akan lebih tinggi jalan. Namun demikian, berdasarkan penjelasan itu, akhirnya masyarakat yang bersurat ke dewan itu, sudah dapat menerima pembangunan tersebut. Pada bagian lain, anggota Dewan dari daerah pemilihan Cakranegara ini mengkritisi masih amburadulnya papan reklame yang dipasang oleh sejumlah pengusaha di cakranegara. ‘’Sudahlah tiang reklame itu dibongkar. Kalau masih dibiarkan, akan semrawut. Karena tiang reklame itu bukan punya pemerintah,’’ ungkapnya. Kalaupun para pengusaha mengangap reklame itu harus ada, Gde Sudiarta mempersilahkan agar reklame itu langsung ditempel di toko masing-masing. ‘’Kalau mau buat papan reklame, harus mepet di trotoar itu.

Sehingga, kendaraan yang akan parkir, tidak kesulitan dengan keberadaan tiang reklame,’’ imbuhnya.

Gde Sudiarta juga menyarankan supaya jalur masuk parkir dan jalur ke luarnya agar dibedakan. ‘’Bila perlu, kalau jaraknya terlalu jauh, buat jalan masuk lagi di tengah,’’ katanya. Hal ini juga membutuhkan adanya koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Mataram. Harus ada petugas dari Dishub yang mengatur parkir secara profesional. ‘’Jangan dibiarkan semrawut, harus dikasi baiklah. Makanya harus ada komunikasi yang baik,’’ tandasnya. (fit) I Gde Sudiarta (Suara NTB/fit)

(Suara NTB/viq)

PANTAI MAPAK - Beberapa wisatawan lokal tengah menikmati pantai Mapak, Sekarbela, Kota Mataram, Jumat (24/10) sore. Pantai Mapak belum memiliki fasilitas umum sebagaimana layaknya daerah tujuan wisata pantai, kecuali hanya baru memiliki tiga toilet. Itu pun masih dikelola oleh pihak perorangan. Pemkot agaknya perlu mengatensi destinasi ini untuk dikembangkan.

Pemkot Segera Tindak Penunggak Pajak Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram segera akan melakukan tindakan tegas terhadap wajib pajak yang menunggak pembayarannya kepada daerah. Setelah menutup papan reklame penunggak pajak, pemkot juga akan menyegel hotel dan restoran yang melalaikan kewajbannya kepada negara.

Bagi Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska, pihaknya mengapresiasi Badan Keuangan Daerah (BKD) yang melibatkan Kejaksaan sebagai pendekatan hukum bagi penunggak pajak. Pelanggaran telah bertahun – tahun sebaiknya segera ditindak sebagai efek jera. “Tunggakan ini sudah besar dan sejak 2016. Saatnya ditindak tegas,” kata Wiska dikonfirmasi, Jumat (25/10).

Meski terkesan lambat kata Politisi PDI Perjuangan ini, penempelan stiker di papan reklame, pembekuan izin hingga pemotongan dinilai langkah tepat. Jangan sampai pemerintah dianggap sepele oleh wajib kena pajak. Sementara, pajak hotel dan restau-

ran harus segera menyediakan sistem pelaporan secara online.

Penggunaan tapping box dinilai sebagai langkah yang baik.

Jika alat ini berjalan dengan baik seperti di Batam akan mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). “Ini bisa meningkat 50 persen,” sebutnya.

Kepala Badan Keuangan Daerah, H. M. Syakirin Hukmi dikonfirmasi sebelumnya mengaku, segera melakukan pertemuan dengan Kejaksaan, Satpol PP dan tim lainnya untuk membahas mekanisme penyegelan wajib kena pajak seperti hotel dan restaurant. Apakah polanya dengan memasang stiker atau memasang plank pada aset milik wajib kena pajak. Hal teknis

seperti ini yang harus didiskusikan sebelum mengeksekusi di lapangan. “Kita perlu ketemu dulu tentang teknis – teknisnya,”ucapnya.

Ada dua wajib pajak besar yakni restauran dan hotel hingga kini belum melunasi tunggakan pajak mereka. BKD sudah berulangkali mengingatkan melalui lisan maupun tulisan agar menyelesaikan tunggakan mereka. Sebagian WP lainnya cenderung kooperatif melunasi.

Oleh karena itu, penyegelan aset adalah langkah terakhir oleh tim. Pemilik hotel, restauran maupun reklame tidak kooperatif menindaklanjuti teguran.

Dari catatan Hotel GL diduga menunggak pajak sejak 2016 lalu

UIN Mataram Harus Berlari Cepat Mataram (Suara NTB) Keberadaan UIN Mataram sebagai satu-satunya Perguruan Tinggi Islam Negeri di Kawasan wilayah Bali dan Nusa Tenggara, memiliki misi penting dan strategis dalam pengembangan keilmuan. Transformasi IAIN menjadi UIN yang telah berproses selama beberapa tahun ini, harus memberikan dampak yang signifikan, terutama dalam konteks peran dan kiprah kelembagaan sebagai Perguruan Tinggi.

Sekjen IKA UIN Mataram Dr. Lalu Sirajul Hadi, M.Pd., mengatakan bahwa dalam fungsi-fungsi keilmuan dan pengembangan keummatannya, UIN Mataram harus harus memiliki strategi terukur untuk mewujudkan itu.

“Pembangunan infrastruktur kampus yang saat ini tengah berjalan, diharapkan dapat memfasilitasi aktivitas akademik secara lebih maksimal, terutama dalam proses

(Suara NTB/ist)

Lalu Sirajul Hadi perkuliahan,” katanya.

Sirajul menambahkan, bahwa hal lain yang juga menjadi prioritas asalah pengembangan SDM civitas akademika, terutama dosen dan pegawai. Harus ada target capaian, misalkan dalam agen-

da menambah lebih banyak lagi keberadaan guru besar.

Harus ada akselerasi dalam mewujudkan itu, dan setiap dosen harus terus di dorong dan disupport untuk itu.

Terkait dengan pelibatan dan pemanfaatan alumni sebagai stakeholder kunci pengembangan kampus, menurut Sirajul masih perlu cara dan metode koordinasi yang pas. Ia menambahkan, bahwa sebaran alumni UIN Mataram sudah cukup banyak di semua lintas profesi. Mereka itu corong almamaternya di tengah masyarakat. “Ini yang harus dikoordinasi dan dikonsolidasi oleh kampus,” ujarnya.

Terkait dengan semakin maraknya perguruan tinggi di daerah, negeri dan swasta, meniscayakan UIN mataram untuk berlari cepat, lebih progresif dalam berinovasi yang berorientasi pada mutu dan kelas universitas yang lebih unggul. (ron)

Pemkot Diminta Perhatikan Nasib Pegawai Honorer K2 Mataram (Suara NTB) saja, semua honorer yang dinaikkan. MaksudnDiundurnya perekrutan calon pegawai negeri ya yang pegawai K2 sudah di atas puluhan tahun sipil (CPNS) tahun 2019 ini berdampak pula mengabdi ini harus diakomodir,” paparnya. pada mundurnya perekrutan pegawai pemerMenurutnya, klasifikasi pegawai K2 yang intah dengan perjanjian kerja (P3K) ke tahun masuk di dalam pegawai honor sekitar 10-15 2020 mendatang. Mundurnya perekrutan P3K tahun mengabdi, harus mendapat perlakuan di Mataram, berdampak pula pada nasib pe- yang sama. Dari jumlah pegawai honorer K2 gawai honorer Kategori-2. selain pendidikan berjumlah sekitar 300 orKetua Forum Pegawai Honorer K2 Kota Mat- ang di Mataram. “Mereka sudah lama mengaram, Muzakallah mengungkapkan, pegawai abdi untuk daerah, sudah di atas sepuluh tahun honorer K2 di Mataram selain di bidang pendid- pegawai K2 ini,” katanya. Lanjut Muzak, unik harusnya diperjuangkan Pemkot. Sebab, ban- tuk mendorong kesejahteraan pegawi honorer yak pegawai honorer K2 di Mataram belum K2 ini, memang butuh teknis yang matang mendapat kesejahteraan yang cukup. dari Pemkot Mataram.

Kondisi itu kata Muzak, sapaanya, “Keluhan ini sudah kita sampaisudah seharusnya Pemkot Mataram kanke Pemkot Mataram. Kalau tidak mengusahakan semua pegawai honbisa terakomodir (Pemkot), nanti kita orer K2 yang sudah mengabdi di atas akan coba minta ke pusat. Kita harus 10-15 tahun untuk diperjuangkan nasiap hadapi ini,” jelasnya. Ia pun bersibnya. “Memang ini semua bukan harap, untuk mengantisipasi ini, salah daerah. Kalau kita lihat, ini keKetua Forum K2 kota Mataram ini salahan pusat. Artinya daerah sudah sudah meminta kesejahteraan peberusaha sekuat mungkin untuk gawai honorer K2 sejak jauh hari semenyesuaikan formasi untuk pegawai belum perekrutan P3K. K2,” jelas Muzak kepada Suara NTB, Dinilai Muzak, jadwal Jumat (25/10). penerimaan P3K yang Menurut Muzak, Pemkot Mamasih jauh. Maka, forum taram harus memperjuangkan pegawai honorer K2 di pegawai honorer K2 di luar Mataram akan terus pendidikan ini. Katanya, anmeminta Pemkot agar daipun tidak bisa terakomemikirkan teknis modir, setidaknya ada untuk menyetarakan tambahan insentif dari nasib pegawai hondaerah.

“Walaupun orer K2 di Mataram. sudah diberikan tam“Kita akan perjuabahan yang Rp150 ribu ngkan, kita akan itu, tapi itu kan sanantisipasi juga sebegat kecil,” jelasnya. lum jadwal peneri“Cuma permasalahmaan P3K tahun an kemarin yang diberidepan,” demikian Muzakallah kan bukan pegawai K2 kata Muzak. (viq) (Suara NTB/viq)

(Suara NTB/cem)

PENUNGGAK PAJAK – Papan reklame di perempatan Karang Jangkong, Cakranegara masih terpasang stiker sebagai bentuk peringatan bagi pemilik reklame yang belum melunasi pajak. Tim yang terdiri dari Kejaksaan juga akan menyegel hotel dan restauran hingga kini belum melunasi tunggakan pajak. dan terakumulasi mencapai Rp1,2 miliar. Dan restauran mencapai ratusan juta. “Kita sudah

berapa kali surati. Tinggal sekarang langkah terakhir,” tandasnya. (cem)

Jelang Perayaan Maulid

Harga Daging Mulai Naik Mataram (Suara NTB) Harga daging sapi dan ayam broiler menjelang perayaan maulid Nabi Besar Muhammad SAW mulai naik.

Selain hukum pasar, kenaikan ini juga dipicu stok daging di tingkat distributor mulai menipis.

Hj. Ratna, pedagang daging di pasar Dasan Agung mengaku, sejak sepekan terakhir harga daging sapi mulai naik. Dari harga Rp125 ribu/kg untuk daging super menjadi Rp135 ribu/ kg. Sementara, daging kualitas sedang atau kelas II dijual dengan harga Rp120 ribu/kg.

“Sudah seminggu ini naik,” kata dia ditemui, Kamis (24/10).

Kenaikan harga seperti ini dinilai mulai biasa menjelang perayaan maulid. Harga diprediksi meningkat menjadi Rp140 ribu - Rp145 ribu/kg.

Naiknya harga tidak diimbangi dengan daya beli masyarakat.

Dalam sehari, ia membawa 30 kg, hanya laku 20 - 25 kg.

Penuturan berbeda disampaikan Hj. Rohani. Ia mengaku, harga daging Rp130 ribu/kg relatif normal. Biasanya daging sapi super dijual tidak jauh dari harga dibeli di pemotongan. “Ya, biasa saja. Ndak naik sekali,” ucapnya.

Selain daging sapi, harga daging ayam broiler juga mulai merangkak naik. Perkilogram di hari normal Rp35 ribu menjadi Rp40 ribu/kg. Kenaikan harga daging ayam disampaikan Istianah dipicu stok daging di distributor menipis. “Belum panen makanya mahal,” tandasnya.

Istianah sehari memotong 105 ekor atau sekitar 200 kilogram. Mulai mahalnya harga daging ayam tak diimbangi den-

gan daya beli masyarakat. Hari ini saja tuturnya, baru laku sekitar 40 kilogram. Oleh karena, ia berharap pemerintah segera menekan harga sehingga masyarakat dapat menjangkau.

“Yang kasihan itu masyarakat terutama dagang nasi itu. Kalau harga mahal sementara mereka jual harga nasi tetap, malah rugi,” ucapnya.

Naiknya harga daging ayam mulai dirasakan oleh Naya.

Mau tidak mau harus membeli walaupun takaran didapatkan tidak sama seperti hari sebelumnya. “Kalau anak kepingin, tetap kita beli,” pungkasnya.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli membenarkan harga daging ayam dan daging sapi mulai melonjak. Hal ini disebabkan, stok daging mulai berkurang di tingkat distributor. Seperti daging sapi tersisa 4 ton dan daging ayam beku 20 ton. Stok ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan selama seminggu. “Iya, memang stok mulai berkurang,” kata Mutawalli.

Diperkirakan kebutuhan daging sapi maupun ayam pada perayaan maulid akan meningkat drastis. Langkah selanjutnya untuk memenuhi permintaan pasar akan didatangkan daging sapi dari Jakarta sebanyak 21 ton dan 50 ton daging ayam.

Tidak menutup kemungkinan distributor lainnya juga diminta untuk mendatangkan daging sapi dan ayam untuk memenuhi permintaan di pasar.

Mutawalli memperkirakan kebutuhan daging sapi beku pada saat maulid mencapai 50 – 60 ton. Dan daging ayam sekitar 100 ton. (cem)

(Suara NTB/cem)

AYAM POTONG - Hj. Riana, pedagang di pasar tradisional Mataram sedang memotong kecil – kecil ayam boiler yang dijual, Jumat (25/10). Harga daging ayam mulai merangkak naik menjelang perayaan mauled Nabi Besar Muhammad SAW.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 26 Oktober 2019

Kadin Sayangkan Polemik Pertembakauan NTB Mataram (Suara NTB) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi NTB menyayangkan polemik pertembakuan NTB. Jika saja manajemen pengelolaan lebih antisipatif, musim tanam tahun 2019 ini pastinya kondusif. Persoalan tembakau saat ini sedang pelik. Terutama petani – petani swadaya.

Kuota pembelian perusahaan turun drastis dari tahun-tahun sebelumnya.

Harga pembelian juga tak memberi harapan bagi petani emas hijau ini. Bayang-bayang kerugian petani tem(Suara NTB/bul) bakau di depan mata.

L. Heri Prihatin Ketua Kadin Provinsi NTB, L. Heri Prihatin IR menyayangkan, polemik tembakau seharusnya tak terjadi. Kerena pemerintah daerah memiliki waktu yang luang untuk mempersiapkan tata kelola dari hulu ke hilir sejam saat penanaman. Masa pembelian berlaku dua sampai tiga bulan. Artinya, ada waktu luang bagi pemerintah daerah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Melakukan perhitungan berapa areal tanam, berapa petani yang menanam, berapa produksi, berapa jumlah perusahaan dan berapa harga pembelian.

“Jika itu dihitung dari awal. Tidak akan seperti ini. Tanaman tembakau ini kan bukan tanaman baru yang dikembangkan di NTB, Lombok,” kata L. Heri Prihatin dalam diskusi dengan Suara NTB di kantornya, Jumat (25/10) kemarin. Seharusnya pemerintah daerah melalui dinas terkait peka lebih awal untuk mengantisipasi agar hal ini tak seharusnya terjadi. Kadin mengingatkan, melihat fakta lapangan, petani agar tak ditinggalkan begitu saja.

Petani tembakau, terutama petani swadaya sedang berjuang agar tembakau-tembakau yang dihasilkan terjual, dan utangutang petani paling tidak tertutupi. Inipun Kadin menyayangkan. Kadin mendorong petani tak dibiarkan sendiri. “Jangan cuma ambil DBH-CHT Rp290 miliar lebih itu saja. Tapi ndak perduli sama petani yang mendatangkan DBH-CHT itu juga harus diperhatikan nasibnya,” tegas L. Heri.

Jika saja pemerintah daerah peka, sebagian kecil DBH-CHT disisihkan untuk lebih awal membangun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan pembeli tembakau di Indonesia untuk memastikan komitmennya terhadap para petani, L. Heri menyatakan polemik tahun ini dapat diminimalisir. “Sekarang jangan lempar tangan, kemudian mencari kambing hitam. Tapi begitu DBH-CHT turun, ndak ada jalan bagi orang lain,” imbuhnya.

Harapannya ke depan pemetaan dilakukan lebih matang.

Untuk tahun ini, pemerintah daerah harus tetap mencari cara bagaimana hasil produksi petani terserap seluruhnya oleh pasar. Siapa yang membelinya, tetap perusahaan – perusahaan yang masuk ke NTB. Baik perusahaan mitra, maupun perusahaan non mitra. “Perusahaan harus membeli. Kalau ndak, cabut saja izinnya,” demikian rekomendasi Kadin.

Data Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, sebanyak 36.840 KK jumlah petani yang terlibat di pertembakuan NTB. Tersebar paling besar di Lombok Timur, Lombok Tengah. Dan ditambah di Kabupaten Lombok Barat, dan Dompu untuk tembakau virginia rajangan. Terdapat belasan perusahaan tembakau yang melakukan pembelian. Beberapa diantaranya yang melakukan pembinaan kepada petani.

PT. IDS, PT. Trisno Adi, PT. Sadhana, UD. Jawara, CV. Kalimas Kencana Jaya, CV. Karya Bersama Sejati. PT. Bentoel, PT. Djarum, PT. Budi Jasa Sentosa, dan PT. AOI. Sementara yang tak melakukan pembinaan, namun melakukan pembelian diantaranya. UD. Nyoto Permadi, UD. Iswanto, UD. Supianto, UD. Rinjani Maju Bersama , UD. Bintang Mas, KUD Tunggal Kayun, dan UD. Sumber Rejeki. (bul)

(Suara NTB/her)

Pengurus BPD PHRI NTB yang baru dikukuhkan oleh ketua umum PHRI pusat

Pengurus Baru PHRI NTB Dikukuhkan Mataram (suara NTB) – Musyawarah daerah (Musda) Badan Pengurus Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB digelar Selasa (22/10). Hasilnya, Ni Ketut Wolini terpilih secara aklamasi sebagai Ketua BPD PHRI NTB perode 2019-2024. Musda yang dihadiri oleh Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat (BPP) PHRI Pusat Hariyadi Sukamdani, dipercepat lantaran BPP PHRI Pusat menilai kepengurusan sebelumnya demisioner.

Hasil musda ini akan melanjutkan periodisasi kepengurusan hingga 2024 mendatang. Musda yang digelar di Hotel Lombok Plaza Mataram tersebut, dihadiri Asisten II Setda Provinsi NTB Ridwan Syah, Sekda Lobar HM Taufiq dan perwakilan dari kabupaten/kota serta para pengurus yang dilantik dari unsur pengusaha hotel dan restoran. Hadir pula para pengusaha. Dalam kesempatan itu, dibacakan susunan pengurus mulai dari Ketua, Ni Ketut Wolini, Sekretaris Baiq Rosilawati Jafar, Wakil Sekretaris Ade dan Bendahara H. Affan Ahmad serta pengurus lain yang meliputi beberapa bidang.

Para pengurus dikukuhkan Mataram (Suara NTB) oleh ketua umum PHRI Pusat.

Kantor Perwakilan Bank Ketua BPD PHRI NTB terpilih Indonesia Provinsi NTB menamengatakan ada beberapa hal tap lebih optimis perekonomiyang menjadi komitmennya an provinsi ini pascapelantidalam mengemban tugas dan kan kepala negara dan kabinet. amanah ke depan. Pertama Optimisme ini disampaikan membangun kebersamaan dan Deputi Kepala Kantor Perwakkoordinasi yang baik diantara ilan Bank Indonesia NTB, pengurus dan anggota PHRI. Wahyu Ari Wibowo. Setelah “PHRI bersatu, parwisata akan pelantikan Presiden Joko Widobangkit menuju NTB Gemilang,” do, Wakil Presiden H. Ma‘ruf jelas Wolini. Kedua, pihaknya Amin, dan para menteri-menberkomitmen meraih lagi mar- teri untuk periode 2019 – 2024, wah dan kejayaan PHRI NTB, pasar merespon sangat positif. baik di pemda maupun komuniIndeks Harga Saham Gabuntas pariwisata. Ketiga, mem- gan (IHSG) merespon positif, bangun dan meraih simpati ser- Kurs juga menguat. Indikasi-inta semangat kerjasama PHRI dikasi ini memberikan sinyal NTB sehingga menjadi asosiasi masa depan yang lebih baik. yang bermartabat dan dapat Wahyu memperkuat optimismemberikan manfaat bagi ang- menya dengan masuknya mentgotanya di NTB. Keempat, ia eri-menteri muda dan dari kalanberkomitmen merealisasikan gan professional yang diketahui cita-cita bersama agar PHRI telah membuktikan pemikiranmenjadi organisasi professional, pemikiran masa depannya. kredibel dengan merangkul dan “Tinggal apakah programmelibatkan semua potensi ser- program baik yang dicanangkan ta kompetensi yang dimiliki kepala negara sebelumnya PHRI melalui system kaderisa- akan dilanjutkankan atau si yang konsisten. (her)

Halaman 3

53.207 Unit Kendaraan di Mataram Nunggak Pajak Mataram (Suara NTB) Sebanyak 53.207 jumlah kendaraan di Kota Mataram masih menunggak pajak Kendaraan Bermotor (Ranmor). Bapenda NTB melalui UPTDnya, Kantor Samsat Mataram menggandeng stakeholders makin mengintensifkan penjaringan pemilik kendaraan penunggak pajak.

Tahun ini, Kantor UPTB (Unit Pelayanan Tehnis Badan) Samsat Mataram mendapatkan target penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp130,3 miliar lebih. Sementara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) targer penerimaan pajaknya sebesar Rp96,928 miliar. Sampai saat ini, kata Kepala UPTB Kantor Samsat Mataram, H. Abdul Aziz, MM dari berbagai terobosan yang dilakukan untuk menjaring pajak kendaraan bermotor ini telah mencapai 85 persen.

“Dari sebanyak 53.207 unit jumlah kendaraan yang nunggak ini, nilai pajak kendaraan bermotor yang belum terbayar sebanyak Rp43 miliar,” ujarn-

ya. Didampingi Lalu Husnul Khotimi, SE, Kepala Seksi Pendataan Dan Penetapan Pajak Daerah, tahun 2018 lalu, terdapat sebanyak 65.000 jumlah kendaraan yang tidak melakukan kewajibannya daftar ulang (membayar pajak). Selama tahun 2019 ini, jumlahnya dapat dikurangi menjadi 53.207 unit, atau berhasil ditarik pajaknya sebanyak 11.793 unit.

Berbagai upaya dilakukan untuk menjaring pajak-pajak kendaraan bermotor, dan memudahkan para pemilik kendaraan. Diantaranya, dengan memperbanyak Operasi Gabungan (Opgab) bekerjasama dengan stakeholders, diantaranya Ditlantas Polda NTB, Polisi Militer (POM), Jasa Raharja

NTB, dan Dinas Perhubungan.

Selain itu, Samsat Drive Thru sebanyak 14 unit layanan tersebar di Kota Mataram.

Mendekatkan layanan di area-area kumpul. Misalnya, pada kegiatan car free day setiap hari Minggu di Jalan Udayana Kota Mataram, UPTB Samsat Mataram menyediakan layanan khusus. Dengan harapan, masyarakat sambil berekreasi, jalan – jalan, sambil membayar pajak-pajak kendaraan bermotornya. Ada juga layanan di pusat perbelanjaan Lombok Epicentrum Mall (LEM), di pelataran Bappenda NTB, termasuk Samsat Keliling (samling) dan Samsat Delivery yang melakukan kunjungan langsung ke

rumah pemilik kendaraan.

“Berbagai cara kita lakukan untuk menggugah kesadaran pajak kendaraan bermotor.

Dan menjaring kendaraankendaraan yang belum membayar pajak. Melihat potensi dan pendekatan yang dilakukan, rasanya November ini sudah terpenuhi target pajak kita. Sampai Desember bisa melampaui target,” imbuhnya.

Tahun ini pemerintah daerah juga lebih tegas. Setelah diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) No 14 Tahun 2019. Pergub ini menjadi payung hukum untuk menyandera kendaraankendaraan yang selama dua tahun berturut-turut belum melakukan pembayaran pajak.

“Yang belum daftar ulang selama dua tahun. Kendaraannya ditahan langsung. Dibawah itu, surat-surat kendaraannya yang ditahan,” ditegas H. Abdul Azis. Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemilik-pemilik kendaraan

(Suara NTB/bul)

H. Abdul Aziz luar daerah yang belum melakukan balik nama bagi kendaraan-kendaraan luar yang digunakan lebih dari tiga bulan. UPTB Samsat Mataram juga berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang membawahi perusahaan-perusahaan yang mengoperasikan kendaraan luar daerah dalam operasionalnya sehari-hari. (bul)

20 Rumah Warga akan Disulap Jadi ’’Homestay’’

(Suara NTB/bul)

KAPAL PENGAWAS - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB menyerahkan bantuan kapal pengawas kepada Pokdarwis di Sekotong, Lombok Barat. Pemerintah ingin memperkuat peran pengawasan pulau-pulau kecil delibatkan masyarakat setempat

OJK Ajak Santri Pintar Kelola Keuangan Mataram (Suara NTB) Peringatan Hari Santri Nasional setiap tanggal 22 Oktober menjadi momentum yang tepat untuk melihat peran vital santri dalam mewarnai pembangunan Indonesia, termasuk di NTB. Untuk itu, OJK NTB mengadakan kegiatan Sosialisasi tugas OJK, serta edukasi keuangan kepada santri di pondok pesantren .

Seperti yang dilakukan di Ponpes Nurul Hikmah, Desa Langko, Kabupaten Lombok Barat pada 24 Oktober 2019.

Dalam kesempatan ini, Kepala OJK Provinsi NTB Farid Faletehan menyampaikan pentingnya memahami ragam produk keuangan untuk peningkatan kesejahteraan, khususnya perbankan, keuangan non bank, dan pasar modal.

Santri merupakan komunitas yang cukup besar di Indonesia (dan juga di NTB). Namun banyak yang belum mengenal lembaga keuangan. Sehingga literasi terhadap santri sangat diperlukan. Komunitas santri yang besar ini, nanti akan menyebar dan menjadi bagian dari berbagai profesi dalam masyarakat. “Bahkan banyak orang-orang besar yang dulunya belajar dari pesantren,” kata

(Suara NTB/dok)

Farid Faletehan Farid kepada Suara NTB. Pengenalan dan pembelajaran terkait dengan lembaga keuangan terhadap santri, tentunya menjadi penting dan bisa digunakan atau diimplementasi pada saatnya nanti. Pesantren memiliki komunitas yang tidak kecil. Apalagi di NTB. “Para santri inilah yang ke depan menjadi bagian yang mempengaruhi masyarakat dalam banyak hal. Makanya perlu informasi mengenai lembaga keuangan, produk-produk keuangan.

Sehingga saat bergaul langsung di masyarakat sudah tahu caranya menggunakan produkproduk keuangan dan ke mana dia mendapatkan produkproduk keuangan tersebut,” demikian Farid. Saat ini sedang dilakukan survei inklusi keuangan. Dari data sebelumnya, inklusi dan literasi keuangan NTB berada di urutan menengah ke bawah.

Harapannya, dengan mengoptimalkan pendekatan kepada pondok-pondok pesantren, inklusi dan literasi keuangan NTB bergerak jauh lebih baik.

Farid meyakini itu, apalagi perkembangan industri keuangan, salah satunya asuransi, asuransi nelayan, ternak dan PNM trennya cukup bagus di NTB. “Itu menunjukkan bahwa masyarakat sudah mendapat akses yang cukup baik dengan lembaga keuangan. Karena itu kami optimis pertumbuhan inklusi keuangan di NTB akan mengalami perkembangan yang cukup pesat,” demikian Farid. Untuk anak-anak pondok pesantren, lembaga keuangan sudah menyiapkan program Simpanan Pelajar (Simpel). Dengan demikian, ia juga meyakini inklusi keuangan di tingkat pelajar juga berkembang pesat. (bul)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pariwisata (Dispar) NTB mulai menjaring rumah-rumah warga di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang akan dijadikan homestay atau rumah singgah. Hal tesebut mengikuti program pengadaan homestay dan guest house oleh pemerintah pusat yang dikerjakan secara kolaborasi oleh Dispar NTB dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) NTB. “Sekarang kita sudah dapat 20 unit untuk (sekitar) kawasan itu,” ujar Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. L. Moh. Faozal, S.Sos, M.Si ketika dihubungi, Jumat (25/ 10). Menurutnya untuk tahun 2019-2020 program tersebut masih dalam tahap uji coba mengingat warga yang menyetujui rumahnya diperuntukkan sebagai homestay perlu menerima pelatihan-pelatihan terkait pelayanan wisatawan terlebih dahulu.

“Sementara kita uji coba 2020. 2021 kita tergetnya (ada homestay dari rumah warga) sebanyak-banyaknya,” ujar Faozal. Diakui Faozal pembenahan rumah warga menuju homestay memerlukan beberapa penyesuaian standar dan pelatihan pengelolaan. “Pemiliknya itu langsung jadi pengelolanya,” sambungnya.

Mekanisme pemilihan rumah warga yang diterapkan sendiri adalah pengajuan oleh masyarakat yang bersedia ikut dalam program tersebut. “Kita tetapkan dengan kesepakatan dengan pemiliknya, kemudian kita bantu. Yang penting tempatnya jangan yang di antah-berantah,” ujar Faozal.

Faozal menerangkan sampai saat di di Kawasan Kuta, Mandalika, saja telah ada hampir 300 unit homestay yang tersedia. Namun mengingat kebutuhan untuk pengingapan akan meningkat seiring percepatan pembangunan di KEK Mandalika menyambut

MotoGP 2021, maka program ini dianggap perlu. Terkait pembinaan masyarakat yang menerima manfaat program, Faozal menerangkan, pihaknya pasti akan memberikan pelatihan terlebih dahulu.

“Kemarin baru kita bina dengan booking.com bagaimana dia (masyarakat pemilik homestay, red) melakukan pemasaran,” ujarnya. Hal tersebut juga untuk menghindari penyalahgunaan dana bantuan sebesar Rp80 juta yang akan diterima oleh masing-masing warga yang rumahnya terpilih.

Dikonfirmasi sebelumnya Kepala Disperkim NTB, Ir. I Gusti Bagus Sugihartha menerangkan bahwa pihaknya mengerjakaan pengembangan rumah warga menjadi homestay. Untuk tahun 2019, dipersiapkan tiga unit homestay yang menjadi percontohan di wilayah Lombok tengah.

Untuk tahun 2020 dan seterusnya Jumlah tersebut diharapkan meningkat secara kuantitas. Menurut Sugihartha, rumah warga yang terpilih di sekitar kawasan wisata akan disulap menjadi homestay berstandar internasional. Untuk itu, masingmasing rumah akan diberikan dana hibah sejumlah Rp80 juta. Proses pemilihan rumah sendiri menjadi wewenang dari Dinas Pariwisata (Dispar) NTB. Beberapa syarat yang harus dipenuhi antar lain rumah warga tersebut harus memiliki halaman, ruang tamu, satu kamar tidur, dan satu kamar mandi. Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan tambahan dari peningkatan wisata mengikuti gelaran MotoGP 2021. Untuk itu pemilik rumah dituntut memiliki pemahaman tentang pelayanan wisata yang akan difasilitasi oleh Dispar NTB. “Nanti masyarakat harus diajarkan kesiapannya sampai dengan kemandirian,” pungkas Sugihartha. (bay)

Pasca Pelantikan Kepala Negara dan Kabinet

BI dan Dunia Usaha Yakin Ekonomi Makin Positif tidak,” kata Wahyu. Kaitannya dengan NTB yang saat ini tengah membangun sejumlah infrastruktur strategis. Diantaranya bendungan, jalan-jalan yang keuangannya bersumber dari Kementerian PUPR dirasa tak akan terganggu. Setelah kepala negara memilih kembali menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. Pembangunan jalan utama dari bandara internasional menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika tak akan terganggu.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pariwisata juga dimunculkan figur muda yang inovatif untuk mengakselerasikan era industri 4.0. “Itu dari sisi eksternal sudah bagus sinyal yang ditunjukkan. Tinggal dari sisi internalnya di NTB. Apakah siap mengakselerasikan program-program pusat dengan daerah,” kata Wahyu.

Menurut orang nomor dua di Bank Indonesia NTB ini, tinggal tim kerja pemerintah yang ada di daerah mem-

perkuat soliditasnya. Ia menilai mesin-mesin pembantu kepala daerah sudah memiliki program-program yang strategis untuk membangun NTB. “Program kerjanya sudah agresif, tinggal kerjasamanya antar pihak diintensifkan,” demikian Wahyu.

Sektor pertanian yang direkomendasikan oleh Bank Indonesia untuk terus didorong hilirisasinya. Demikian juga sektor pariwisata. tidak bisa menurutnya dengan cara – cara biasa untuk mengakselerasikan masa depan. “Istilah kepala daerah harus berlari dan harus ada lompatan. Saya setuju, harus begitu. Kita adalah daerah dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Tapi masak berada di urutan bawah rangkingnya,” demikian Wahyu.

Sebelumnya, Ketua Apindo, Ni Ketut Wolini juga menyatakan optimis ekonomi akan lebih baik setelah dilantiknya presiden, wakil presiden dan para menteri. Tinggal dilaku-

kan pembenahan-pembenahan. Terutama di perizinan.

Dengan ditempatkannya menteri-menteri muda, diyakini kerja-kerja pemerintah akan lebih agresif. Lebih banyak terobosan kekinian. Apalagi sejumlah menteri diambil dari kalangan pengusaha.

“Kalau sesama pengusaha lebih paham apa yang dibutuhkan pengusaha. Sama-sama nyambung. Tinggal kita siapkan SDM-SDM kita juga di daerah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada dunia usaha,” demikian Wolini.

Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Provinsi NTB, L. Heri Prihatin juga demikian.

Setiap pengusaha, dalam kondisi apapun harus optimis.

Kepemimpinan baru akan membuka lapangan kerja besar-besaran. Perbaikan fiskal, apalagi semangat besar Indonesia untuk masuk ke kelompok negara-negara maju pada 2040 mendatang.

Kadin juga menyorot soal perizinan-perizinan usaha yang masih berbelit-belit, meskipun pemerintah telah menerbitkan layanan satu pintu melalui sistem untuk perizinannya. “Izin-izin usaha dibuat OSS, satu lubang. Tapi masuk di satu lubang ini harus melewati banyak sekali lubang,” demikian L. Heri menganalogikan masih berbelit-belitnya izin usaha.

Dengan masuknya Mantan Kepala Polri, Tito

Wahyu Ari

Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri, harapannya, izin satu pintu yang dibuat oleh pusat dapat ditetibkan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. “Kalau usaha itu bila perlu tidak ada izin-izin,” harapnya. (bul)

(Suara NTB/dok)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 26 Oktober 2019

Masih Tunggu Petunjuk

(Suara NTB/dok)

H. M. Najib

BADAN Kepegawaian Daerah, Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKD PSDM) Kabupaten Lombok Utara (KLU), sudah merampungkan seleksi calon pejabat eselon II untuk tiga kursi yang lowong. Namun demikian, pengisiannya masih harus menunggu petunjuk dari pemangku kebijakan.

Kepala BKD PSDM KLU, H. M. Najib, S.Pd. M.Pd., Jumat (25/10) mengatakan, seleksi pejabat eselon II oleh Tim Pansel yang ditunjuk sudah selesai dilakukan. Hasilnya juga sudah diberikan oleh Tim Pansel kepada Bupati KLU. “Seleksi eselon II sudah selesai, hasilnya sudah diserahkan ke Pak Bupati. Waktu (penyerahan) itu di pendo-

po,” ujar Najib.

Kepala BKD menolak menyebut ketika ditanya nama-nama yang lulus seleksi di tiap OPD. Najib hanya mengakui, jika di tiap OPD yang lowong, terdapat masng-masing tiga nama yang direkomendasikan. Kepala daerah dalam hal ini, akan memutuskan satu nama yang dianggap terbaik.

Adapun ketiga OPD lowong tersebut antara lain, Dinas Satpol PP, Dinas Kesehatan dan Staf Ahli Bagian Hukum. “Untuk publikasi (nama) tertutup, karena hasilnya langsung dari panitia ke bupati. Setelah semua proses berjalan sampai selesai, maka hasil rapat Tim Pansel menentukan,” ujarnya.

Terhadap waktu pengisian ketiga OPD tersebut, Najib mengaku belum mengetahui. Pihaknya sampai saat ini menunggu instruksi dari kepala daerah. Tentunya siapa yang dipilih untuk menjabat, pertimbangan sepenuhnya ada di bupati.

Najib juga belum mengetahui, apakah pengisian ketiga OPD akan bersamaan dengan “mutasi pamungkas” (sebelum Pilkada). Namun setidaknya, sebelum 1 Januari 2020, akan terdapat beberapa posisi eselon II yang lowong. Beberapa Kepala Dinas yang akan pensiun, antara lain, Inspektur Lombok Utara, H. L. Zaenal Idrus, SH, Staf Ahli, Sinar Wugiyarno, SH, Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian, Ir. H. Nanang Matalata (pensiun April 2020). Sementara Ir. Melta, yang kini menduduki kursi Asisten III, mengajukan Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan sudah disetujui.

Di tingkat pejabat administrator IIIA , beberapa yang akan pensiun termasuk Kabag Kesra (tahun 2020), Kabag Keuangan Setda, Mudir, Sekdis Tenaga Kerja, Yarsa, Sekdis LH Perkim, Ketut Massa, S.Pd., Camat Kayangan, H. Tohir, serta Zainudin.

“Yang akan kosong ada, apalagi pejabat yang berakhir masa jabatan 31 Desember, cukup banyak. Tetapi bisa saja Pak Bupati merotasi ASN di tempat lain,” tandasnya. (ari)

Kekurangan Air Bersih

Remaja Monggal Partisipasi Bantu Warga Tanjung (Suara NTB) Pascagempa, warga Desa Genggelang yang tinggal di dataran tinggi mengalami kekurangan air bersih. Kondisi ekstrEm ini belum pernah terjadi sebelumnya, disebabkan oleh hilangnya mata air.

Menyikapi persoalan itu, kalangan Remaja Masjid Monggal Bawah berpartisipasi membantu warganya. Terlebih lagi, intensitas kiriman air dari OPD terkait Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) relatif tidak sebanding dengan kebutuhan warga.

Ketua Remaja Masjid Monggal Bawah, Ahmad Fathoni, Jumat (25/10), mengemukakan kegiatan sosial remaja membantu menyalurkan air bersih tidak lepas dari kepedulian sosial warga. Remaja dan warga bahu membahu mengeluarkan sumbangan sukarela untuk membeli air secara bersama-sama. Namun karena keterbatasan anggaran, remaja hanya sanggup mengantar tiga kali sehari.

“Kami mendistribusikan air secara swadaya dari sumbangan warga. Sehari tiga kali, kami mulai dari ba’da Ashar sampai jam 12 malam,” kata Ahmad.

Ia menuturkan, dalam penyaluran air bersih Remaja Masjid Monggal Bawah mengeluarkan biaya sewa 1 unit pick up untuk mengangkut dua tandon air 600 liter. Bagi warga yang mampu, satu tandon air bersih ditebus seharga Rp50.000 sampai Rp100.000. Namun bantuan dari remaja digratiskan. Sementara ini, distribusi air diutamakan untuk konsumsi, sehingga dalam sekali angkut, 2 tandon air bisa dibagi secara merata kepada 20-30 KK. Gerakan sosial ini dilaksanakan oleh remaja masjid bermula dari RT 4, Dusun Monggal Bawah. Mengingat warga dusun lain juga mengalami persoalan serupa, pihaknya pun memperluas distribusi ke dusun-dusun tetangga.

Sementara, Kepala Dusun Monggal Bawah, Ahyudi, S.Kom., mengaku sangat mendukung gerakan remaja di dusunnya. Ia bahkan merelakan kendaraan pick up miliknya disewa dengan biaya murah. Sebagai kepala dusun, ia juga meminta warga yang kelebihan air untuk berbagi dengan cara mengisi tampungan air warga yang sengaja dijejer di pinggir jalan.

“Pembagian air ini setiap hari dilaukan remaja di sini, mereka mulai mengangkut dari jam 4 sore untuk warga dusun tetangga, dan malamnya untuk warga Dusun Monggal Bawah sendiri,” ujarnya.

Sementara, pengurus Remaja Monggal Bawah, Murdani, menambahkan swadaya yang dilakukan remaja diharapkan dapat berlanjut sampai musim penghujan tiba. Sejauh ini, dari anggaran yang tersedia pihaknya hanya bisa menjadwalkan distribusi selama 1 bulan.

“Mobil kita sewa ini sampai 1 bulan ke depan. Kalau warga masih membutuhkan dan anggaran tersedia, insyaAllah akan kami perpanjang,” tandasnya. (ari)

(Suara NTB/ari)

SALURKAN - Remaja Masjid Monggal Bawah menyalurkan air bersih bagi warga Desa Genggelang yang kekurangan air bersih.

Halaman 4

Akhir Tahun, Tak Ada Tender Proyek Skala Besar Selong (Suara NTB) Menjelang akhir tahun 2019, tender proyek terutama berskala besar di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tidak ada. Itupun diharapkan kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD) diminta untuk tidak melakukan pengajuan terutama untuk pengerjaan fisik yang nilai dari proyek itu cukup besar.

Ditemui Suara NTB, Jumat (25/10), Kepala AdpemULP Lotim, Abdurrahim Yaqub, menegaskan jika pelelangan proyek yang nilainya besar saat ini sudah tidak ada.

Pihaknya pun sudah melakukan sweeping ke masing-masing instansi supaya tidak mengajukan pengajuan pele-

langan, kecuali pelelangan yang diajukan nilainya kecil dan dapat tuntas satu atau dua hari yang masuk dalam pengadaan langsung.

“Kita sudah sweeping kepada semua OPD untuk tender proyek yang nilai besar supaya di tahan dulu mengingat sudah akhir tahun. Dan saat ini

sudah tidak ada,” jelasnya.

Yakub mengungkapkan, apabila sudah selesai fisik di lapangan supaya keuangannya segera diproses tanpa kembali melakukan pengajuan baru untuk untuk proses tender.

Adapun saat ini puluhan proyek besar yang mengajukan pelelangan di tahun 2019 rata-

rata proses pengerjaan fisik sedang berjalan dan dapat tuntas tahun ini. Dikhawatirkan apabila pengajuan dan proses tender dilakukan pada akhir tahun, maka proyek tidak dapat selesai dan menjadi masalah bagi OPD tersebut.

Untuk pengerjaan yang masih berjalan, katanya, pengawasan dari ULP terus dilakukan dengan meninjau langsung ke lapangan dan berkoordinasi dengan PPK. Pengawasan yang dilakukan untuk melihat progres di lapangan. Apabila terdapat

kendala, maka berbagai upaya dapat dilakukan. Misalnya melakukan penambahan tukang dan lain sebagainya supaya pengerjaan tersebut dapat tuntas sesuai kontrak.

Disebutkan beberapa proyek yang nilainya cukup besar di tahun 2019 ini yakni pembangunan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan pembangunan pustu dan Puskesmas yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Dikes) melalui dana alokasi khusus (DAK). (yon)

75 Persen Sumur Bor Tak Dimanfaatkan Maksimal Tanjung (Suara NTB) Di tengah situasi krisis air irigasi di kalangan petani, ternyata terdapat fakta menarik yang diungkap Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lombok Utara (KLU). Bahwa, dari 100-an unit sumur bor di petani, hanya 25 unit saja yang terkelola maksimal.

“Sumur bor yang ada hingga saat ini sekitar 100 unit lebih tetapi yang telah dimanfaatkan secara optimal baru 25 unit saja,” ujar Kepala DKPP KLU, Ir. H. Nanang Matalata, M.Si., dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Jumat (25/10).

Pernyataan Nanang tersebut disampaikan di sela-sela peresmian embung dan pemberian batuan alsintan di Dusun Batu Keruk, Rabu lalu.

Nanang pada kesempatan itu berasumsi, apabila setiap sumur bor dimanfaatkan secara maksimal sebelum hujan turun, maka bisa mengairi sampai 15 hektar lahan petani. Areal warga juga dapat difungsikan untuk pertanian sehingga tidak terkesan sebagai lahan tadah hujan.

Untuk diketahui, embung yang diresmikan Rabu lalu adalah embung ke enam di KLU. Embung ini selesai tepat waktu, dimana sumber anggarannya berasal dari DAK 2019 sebesar Rp 120 juta. Embung ini diperkirakan menampung air hingga 500 meter kubik dan mengairi sekitar 22 hektar.

Sementara, Ketua Kelompok SPB 131, Dusun Batu Keruk, Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan, Marjuni mengatakan, embung dibangun dengan cara swakelola dan

(Suara NTB/Humas KLU)

TANDATANGANI - Bupati KLU H. Najmul Akhyar menandatangani prasasti peresemian Embung Batu Keruk, Desa Akar-Akar belum lama ini. dikerjakan oleh anggota kelompok tani secara gotong-royong. Dari luasan embung 12 x 30 meter, diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan air petani di 23 kelompok yang ada. Selain fungsi utama sebagai irigasi pertanian, embung tersebut ke depannya diharapkan bisa menjadi objek agrowisata tanaman pangan

dan hortikultura.

“Harapan kami supaya Pemda memberi bantuan perpipaan. Di tempat lain kami juga berharap supaya dibangunkan embung seperti ini. Dan tolong dicairkan dana KUR, kami mengharapkan bantuan bapak bupati,” harapnya.

Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH.,

pada peresmian embung tersebut menganggap peresmian embung ini sebagai lompatan besar. Mengingat Pemerintah Provinsi NTB terobsesi menjadikan Lombok Utara sebagai daerah industri pertanian di Bumi Gora.

Bupati Najmul mengklaim embung dan alat mesin pertanian yang diberikan pemerin-

tah, tentunya sudah dipikirkan terlebih dahulu manfaatnya bagi masyarakat dikarenakan sudah diperhitungkan dengan matang oleh konsultan perencana.

“Jadi saya sangat menyayangkan ada warga pada kelompok pengguna irigasi teknis ada yang tidak setuju dan keluar,” ujar bupati. (ari)

Perpustakaan Lotim Kembangkan Realisasikan Pemekaran Desa dan Kecamatan Literasi Digital Selong (Suara NTB) Seiring perkembangan teknologi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DKP) Lombok Timur (Lotim) turut berinovasi dengan mengembangkan literasi digital. Para pembaca yang ingin membaca buku kini bisa meminjam langsung di aplikasi Android DKP Lotim.

Pustakawan DKP Lotim, Lalu Nasrun kepada Suara NTB di sela acara Book Fair, Jumat (25/10) menerangkan saat ini terdapat 600 buku yang dipinjam. “Minjam dan kembalikan buku secara online,” ujarnya.

Sesuai program pemerintah pusat, ujarnya, diharapkan dalam mengembangkan perpustakaan inklusi sosial.

Yakni segala kebutuhan masyarakat bisa dicari lewat perpustakaan. Literasi tersebut untuk kesejahteraan. “Ini adalah program prioritas nasiinal dan kita baru mulai di 29 desa,” imbuhnya.

Selanjutnya bicara koleksi

(Suara NTB/ist)

TINJAU – Wakil Bupati Lotim H. Rumaksi Sjamsuddin saat meninjau pelaksanaan pameran buku di Gedung Wanita Selong. buku, tambahnya, DKP Lotim sudah sangat cukup. Saat ini terdapat 18 ribu judul atau 40 ribu eksemplar. Jumlah ini dinilai sudah cukup banyak dan bisa menjawab kebutuhan masyarakat Lotim. “Secara referensi sudah mencukupi,” ungkapnya.

Adapun pameran buku

digelar DKP diharapkan bisa meningkatkan minat baca dan daya tarik terhadap buku.

Soal minat baca ini dilihat dari jumlah anggota perpustakaaan saat ini 10 ribu. Hanya saja yang banyak kunjungam kelompok. ‘’Setiap hari kunjungan selalu ada sampai 100 orang,’’ klaimnya. (rus)

Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) pada tahun 2019 ini fokus pada pemekaran dusun di sejumlah desa. Selanjutnya, pada tahun 2020 ditargetkan pemekaran desa dan kecamatan dapat terealisasi sebagaimana hajatan dan harapan masyarakat dalam mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Bagian Organisasi Setdakab Lotim, Mustafa, menjelaskan bahwa pada tahun 2018 lalu sudah dilakukan pengusulan pemekaran tiga kecamatan, yakni Kecamatan Lenek, pemekaran dari Kecamatan Aikmel, Kecamatan Kotaraja dari Kecamatan Sikur, dan Kecamatan Kokoq Puteq dari Kecamatan Sembalun. Namun dari tiga kecamatan yang diusulkan itu, yang dapat disetujui adalah Kecamatan Lenek.

Penyebab gagalnya terbentuk dua kecamatan itu karena beberapa persoalan. Seperti di Kecamatan Sikur karena adanya salah satu desa yakni Desa Jurit Utara yang menolak ma-

suk Kecamatan Kotaraja. Sementara untuk pemekaran Kecamatan Sikur karena masih kekurangan desa. Pasalnya, syarat untuk dibentuknya kecamatan baru yakni harus terdapat 10 desa di dalamnya.

Untuk itu, didahulukannya pemekaran dusun pada tahun 2019 ini dapat menjadi pintu untuk dilakukan pemekaran desa.

Bertambahnya jumlah desa pun nantinya akan mempermudah pemerintah daerah untuk melakukan pemekaran kecamatan. Di mana terdapat beberapa bakal calon kecamatan yang akan dibentuk, yakni Kecamatan Kotaraja, Kecamatan Rumbuk, Kecamatan Kokoq Putek, dan beberapa kecamatan lainnya di wilayah Kecamayan Keruak, Jerowaru dan lain sebagainya.

“Insya Allah, bertambahnya dusun dan desa ini akan mempermuda dilakukan pemekaran kecamatan. Termasuk sebagaimana visi misi bupati dan wakil bupati melakukan pembentukan Kabupaten Lombok Selatan (KLS),” ungkapnya. (yon)

Turnamen Pencak Silat Tingkat Nasional

Duta MAN 1 Lotim Raih Emas dan Perak

Selong (Suara NTB) Prestasi MAN 1 Lombok Timur (Lotim) di tingkat nasional pada tahun 2019 kembali diraih oleh Ekstra Kurikuler Pencak Silat di bawah binaan Irhadi, S.Pd. Pada 22-23 Oktober 2019, pesilat MAN 1 Lotim atas nama Anindiya Dewi Febriyanti mampu menyabet emas dan pesilat atas nama M. Kholilurrahman meraih perunggu pada Kejuaraan Nasional Open Tournament Pencak Silat Yogyakarta Championship VI tahun 2019. Prestasi pada bidang pencak silat bagi MAN 1 Lotim bukan untuk yang pertama kalinya pada tahun 2019, namun pernah meraih juara hingga tingkat Internasional.

Kepala MAN 1 Lotim, M. Nurul Wathoni, M.Pd., men-

gungkapkan prestasi ini sangat membanggakan pasalnya di setiap ajang kompetisi silat baik di tingkat nasional maupun internasional tidak pernah absen dalam meraih juara. Selama ini, ujarnya, pesilat MAN 1 Lotim diberikan dukungan secara penuh untuk berkompetisi di setiap ajang pencak silat, terkait sumber pendanaan, menurut Wathoni, ia berharap kepada Pemkab Lotim agar ikut mendukung karena jika ada siswa meraih juara di tingkat nasional yang harum namanya bukan hanya madrasah namun daerah pun ikut harum.

Pihaknya juga berharap untuk ke depan MAN 1 Lotim mampu mewakili Indonesia pada ajang silat yang lebih tinggi di luar negeri. Tidak lupa juga, ia sam-

paikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembina, pelatih, dan peserta yang selalu komitmen dan sungguh-sungguh mengikuti pembinaan sehingga selalu mendapatkan hasil.

Pembina Olahraga Prestasi Irhadi, mengaku bersyukur, bahwa pencak silat MAN 1 Lotim selalu mendapatkan hasil yang terbaik. Tentu ini tidak lepas dari dukungan kepala MAN 1 Lotim yang selalu memberikan semangat dan dukungan pendanaan yang memadai. ‘’Tanpa itu, rasanya kita tidak akan pernah bisa ke nasional jika tidak ada dukungan pendanaan,’’ ujarnya.

Sementara itu, Anindiya berterima kasih kepada Kepala MAN 1 Lotim yang selalu mendukung prestasinya. Bagi

(Suara NTB/ist)

PESILAT - Pesilat MAN 1 Lotim atas nama Anindiya Dewi Febriyanti dan M. Kholilurrahman yang mengharumkan nama sekolah di Kejuaraan Nasional Open Tournament Pencak Silat Yogyakarta Championship VI tahun 2019.

Anindiya, MAN 1 Lotim adalah madrasah hebat yang tidak pernah sama sekali tidak mendukung segala bentuk prestasi

siswa dalam berbagai bidang, inilah yang membuat saya selalu bersyukur bisa menjadi bagian dari peserta didik. (r/*)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 26 Oktober 2019

Pilkada Loteng

Syarat Dukungan Calon Independen 57.037 Orang Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) telah menetapkan syarat dukungan minimal bagi pasangan calon (paslon) kepala daerah melalui jalur perseorangan atau indepeden yang akan maju di Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang, sebanyak 57.037 pemilih. Dukungan ini paling tidak tersebar minimal di tujuh kecamatan dari 12 kecamatan yang ada di Loteng. Penetapan dilakukan pada rapat koordinasi KPU Loteng dengan pemerintah daerah dan unsur terkait lainnya, Jumat (25/10).

Ketua KPU Loteng, Ahmad Fuad Fahrudin, mengatakan, penetapan syarat dukungan bagi paslon dari jalur perseorangan tersebut berdasarkan regulasi yang ada. Di mana daerah dengan jumlah penduduk yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) antara 500 ribu sampai 1 juta pemilih, maka syarat dukungannya sebesar 7,5 persen dari total DPT terakhir.

“DPT terakhir Loteng itu sebesar 760.482 pemilih. Jadi 7,5 persen dari DPT tersebut ialah 57.037 pemilih. Itulah yang kemudian dijadikan syarat dukungan minimal bagi paslon perseorangan yang harus dipenuhi jika ingin maju di Pilkada Loteng mendatang,” terangnya.

Dukungan tersebut harus tersebar minimal di tujuh kecamatan. Jika kurang maka persyaratan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat, meski dari sisi jumlahnya terpenuhi.

Soal komposisi sembarang dukungan bukan jadi masalah. ‘’Bisa saja dukungan menumpuk di satu atau dua kecamatan saja. Tetapi menyebar di tujuh kecamatan,’’ terangnya.

“Misalnya dukungan yang diserahkan salah satu paslon 70 persennya berasal dari satu kecamatan. Sisanya yang 30 persen dukungan boleh menyebar diminimal enam kecamatan. Karena dalam hal sebaran dukungan, tidak bicara jumlah dukungan. Tapi keterwakilan kecamatan,” tambahnya.

Sementara Komisioner KPU Loteng, Zaeroni, S.H., menambahkan, untuk syarat dukungan ada perbedaan dengan gelaran pilkada sebelumnya. Kalau sebelumnya syarat dukungan berupa pernyataan dukungan dibuat secara kolektif dengan dilampirkan salinan indentitas kependudukan berupa KTP. Tapi untuk pilkada kali ini berbeda. Masing-masing pendukung dibuatkan surat penyataan dukungan secara terpisah. Dan, langsung ada lampiran salinan identitas diri pada masing-masing surat pernyataan dukungan tersebut. Itu dilakukan, untuk memudahkan proses verifikasi dan validasi syarat dukungan oleh KPU Loteng nantinya. “Syarat dukungan ini selain diserahkan dalam bentuk fisik juga dalam bentuk soft copy,” tambahnya.

Perbedaan lainnya, pada pilkada kali ini paslon jalur perseorangan terlebih dahulu harus menyerahkan syarat dukungannya dan KPU Loteng melakukan verifikasi dan validasi atas syarat dukungan yang diserahkan tersebut. Kalau dinyatakan lengkap syarat dukungannya, barulah paslon jalur perseorangan tersebut dibolehkan untuk mendaftar sebagai paslon di Pilkada Loteng.

“Masa pendaftaran bagi paslon perseorangan yang sudah dinyatakan memenuhi syarat, bersamaan dengan masa pendaftaran paslon dari jalur partai politik (parpol),” tandasnya.

Adapun untuk penyerahan berkas syarat dukungan paslon jalur perseorangan dimulai pada tanggal 11 Desember 2019 sampai 5 Maret tahun 2020 mendatang. Dalam hal ini, tidak ada istilah masa perpanjangan atau masa perbaikan syarat dukungan. Jadi begitu berkas dukungan diserahkan oleh paslon perseorangan, KPU Loteng langsung melakukan verifikasi dan validasi syarat dukungan. (kir)

(Suara NTB/kir)

RAPAT - Rapat koordinasi KPU Loteng penetapan syarat dukungan paslon perseorangan, Jumat (25/10).

Halaman 5

Pemkab dan Masyarakat Gelar Salat Istisqa Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) bersama masyarakat, menggelar Salat Sunat Istisqa atau salat meminta diturunkan hujan di Lapangan Kantor Bupati Lobar, Jumat (25/10).

Selain diadakan Pemda, beberapa kali Salat Istisqa digelar pihak desa dan kepolisian.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi Wabup Hj. Sumiatun dalam kesempatan itu mengatakan Salat Istisqa memiliki arti salat bermunajat kepada Yang Maha Kuasa untuk meminta turun hujan. Karena di samping sebab-sebab alamiah, seperti pemanasan global, efek rumah kaca, juga ada faktor non alamiah yang menyangkut perilaku umat manusia.

“Kita juga yakin ada pen-

garuh lain. Misalnya ibadah kita mungkin yang kurang kepada Allah SWT, dan mungkin ada sifat iri dengki. Dan juga sering kali hari-hari terjadi fitnah dengan beredarnya berita hoaks yang luar biasa. Dengan Salat Istisqa ini kita niatkan diri untuk muhasabah (introspeksi diri) dan bertekad untuk tidak mengulangi hal-hal yang demikian,” pesannya.

Bupati mencontohkan khutbah yang disampaikan TGH. Taisir terhadap kisah kekeringan yang dialami Nabi Musa AS dan Bani Israil. Pada zaman itu, Nabi Musa dan umatnya selama bertahuntahun tidak pernah hujan yang justru akibat perbuatan satu orang bermaksiat kepada Allah SWT selama 40 tahun. ‘’Begitu dia bertobat bah-

kan tobatnya dilakukan diamdiam di dalam rumah dan tanpa dia ketahui tujuan apa untuk bertobat, dan akhirnya turun hujan,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Lobar H. M. Najib mengatakan dampak musim kemarau panjang kali ini kian meluas. “Kekeringan makin meluas, ditambah Kecamatan Narmada seperti Desa Batu Kuta, dan di Kecamatan Lingsar seperti Desa Gontoran dan Desa Langko yang dilanda kekeringan,” kata Najib.

Jumlah desa yang terdampak sebanyak 29 desa dan 81 dusun dengan KK yang terkena krisis air mencapai 40.427 atau 161.708 jiwa. Menurutnya, bertambahnya kekeringan di Lobar disebabkan musim kemarau yang panjang dan sampai saat ini belum terjadi hujan.

Namun langkah Pemkab Lobar melalui BPBD masih dengan pola pendistribusian air bersih, bekerjasama dengan OPD yang bersangkutan seperti Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, dan lembaga lainnya seperti PMI dan PDAM. “Sampai saat ini, BPBD Lobar sudah mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak kekeringan sekitar 65 tangki dari dana APBD murni dan sedang menargetkan mendistribusikan air bersih sekitar 290 tangki air bersih ke wilayah kekeringan yang bersumber dari dana provinsi,” terangnya.

Saat ditanya prosedur agar masyarakat mendapat distribusi air bersih, ia m e n gakui

pihaknya sedang menjadwalkan sesuai kebutuhan dan wilayah dampak kekeringan yang parah.

Ada juga desa yang bersurat langsung ke BPBD dan segera ditindaklanjuti.

Selain langkah pendistribusian air untuk mengatasi kekeringan, Pemkab Lobar tahun ini juga membangun 1 unit sumur bor di wilayah Kecamatan Batulay a r . (her)

SALAT ISTISQA Aparatur Pemda Lobar bersama pelajar dan masyarakat umum menggelar Salat Sunat Istisqa di Lapangan Bencingah Kantor Bupati Lobar, Jumat (25/10).

(Suara NTB/Humas Lobar )

Dalami Aliran Uang Hasil OTT

Penyidik Segera Periksa Sejumlah Pejabat di Kecamatan Sekotong

Giri Menang (Suara NTB) Penyidik Polres Lombok Barat akan memeriksa Camat Sekotong, L. Pandita Utama dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menimpa jajarannya.

Selain Camat Sekotong, penyidik juga akan memeriksa sejumlah pihak yang terkait dengan persoalan ini, termasuk sekretaris kecamatan (sekcam) dan Kepala Desa (Kades) Gili Gede sebagai yang dipungut.

Kapolres Lobar AKBP Heri Wahyudi melaui Kasatreskrim Polres Lobar, AKP. Priyo Suhartono dikonfirmasi Jumat (25/ 10),mengatakan, pemanggilan Camat dan Sekcamakan diagendakan Senin pekan depan.

“Pemanggilan camat dan sekcam mungkin kami jadwalkan hari Senin. Desa nanti setelah kita panggil camat. Surat panggilan sudah kami buat dan seg-

era kirim,” tegasnya.

Dijelaskan, surat panggilan terhadap para pihak terkait sudah dibuat dan segera dikirim. Pemanggilan camat dan sekcam ini, karena terkait posisi mereka sebagai pimpinan di kecamatan. Pihak penyidik ingin mencari tahu bagaimana peranan mereka dalam proses penerbitan rekomendasi pencairan dana desa Gili Gede. Terma-

suk, kata dia, apakah ada perintah dari camat kepada R melakukan pungutan ke staf desa. “Termasuk juga menelusuri aliran dana,”tegas dia.

Setelah memeriksa camat dan sekcam, penyidik selanjutnya memeriksa kades dan jajarannya. Pemeriksaan kades ini juga untuk mencari tahu bagaimana proses pencairan per termin ADD yang bu-

tuh rekomendasi dari kecamatan. Menurut dia, saat ini penyidikan terus berlangsung terhadap tersangka R. Menurut dia, tersangka R tidak bisa mengelak lantaran ada bahasa melalui WhatsApp meminta uang ke staf desa sebelum melakukan transaksi.

Dalam hal penyidikan bahasa R, ujarnya, dalam obrolan WhatsApp tidak perlu ahli bahasa. Sebab sudah jelas bahwa bersangkutan meminta kepada staf desa. “Nantikan bahasa itu diterangkan sama yang punya handphone,” jelas dia.

Sementara itu, Camat Sekotong, L. Pardita Utama menegaskan pihaknya siap

dipanggil penyidik polres dalam kasus OTT yang menimpa jajarannya. “Ya saya siap (dipanggil), pasti siap, karena bagaimanapun kan dia staf saya,”tegas dia.

Ia siap memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diketahuinya. Dan menjawab penyidik sesuai dengan tugas serta tupoksinya sebagai camat. Ditegaskan, ia tak pernah memerintahkan baik secara lisan maupun tertulis kepada R untuk melakukan pungutan. Bahkan, kata dia, ketika awal menjabat Camat (Januari lalu) ia mengumpulkan semua jajaran agar berhati-hati jangan sampai melakukan pungutan. (her)

Musim Tanam di Loteng Diprediksi Molor Pelaku Pengeboman Ikan di Perairan Praya (Suara NTB) Musim kemarau tahun ini dirasakan cukup panjang oleh petani di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Kondisi tersebut berimbas pada jadwal musim tanam tahun ini yang diperkirakan molor dari jadwal biasanya. Para petani pun mengaku tidak bisa berbuat banyak. Mengingat, hujan yang diharapkan hingga akhir bulan Oktober ini belum juga turun.

“Kalau tahun-tahun sebelumnya hujan sudah mulai tu-

run akhir bulan Oktober. Tapi tahun ini hujan belum turun.

Sehingga petani pun belum bisa melakukan persiapan untuk menghadapi musim tanam,” aku H. Faturahman, petani asal Praya Barat Daya, Jumat (25/10).

Menurutnya, para petani pada periode sekarang ini biasanya sudah mulai melakukan persiapan lahan untuk menghadapi musim tanam, karena hujan sudah mulai turun. Tetapi karena belum ada

tanda-tanda akan turun hujan, petani pun belum bisa melakukan persiapan lahan sampai sekarang ini.

“Apa yang mau dipersiapan, lahan petani masih kering kerontang,” keluhnya.

Sekretaris Dinas Pertanian Taufikurrahman PN., yang dikonfirmasi terpisah, membenarkan kalau musim tanam tahun ini bakal molor dari jadwal yang ada. Kondisi tersebut berimbas pada molornya musim panen pada musim tanam

tahun ini. “Kalau musim tanam mundur, otomatis musim panen juga mundur,” terangnya.

Ia menjelaskan, jika bercermin pada musim tanam tahun lalu, memasuki akhir bulan Oktober seperti sekarang ini paling tidak lahan pertanian yang sudah tanam mencapai 5 ribu hektar. Tapi pada musim tanam tahun ini, petani justru belum sama sekali melakukan persiapan lahan untuk keperluan bercocok tanam.

“Kalau persiapan-persiapan lahan mungkin sudah ada yang mulai. Tapi persiapan berupa pengolahan lahan yang belum dilakukan oleh petani kita,” tandasnya.

Pemerintah diakuinya tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi kondisi tersebut, karena semua terjadi lantaran faktor cuaca dan musim.

“Ya, mau bagaimana lagi. Kondisi cuaca yang memang tidak mendukung,” tegasnya.

Sesuai hasil komunikasi dengan pihak BMKG, hujan di wilayah Loteng diperkirakan baru akan turun sekitar minggu ketiga bulan November. Artinya, persiapan musim tanam baru bisa dimulai pada akhir bulan November mendatang, setelah hujan turun. “Kita tunggu saja dan berharap hujan bisa turun lebih cepat. Sehingga persiapan musim tanam juga bisa lebih awal,” ujar Taufikurrahman. (kir)

Sekotong Ditangkap

Giri Menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat (Lobar) menangkap RN (45) warga Montong Desa Meninting Batulayar yang diduga sebagai pelaku pengeboman ikan. RN yang biasa beraksi di kawasan perairan Lobar tersebut ditangkap Kamis (24/10). Saat ditangkap, RN hendak melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak sejenis bom ikan di sekitar perairan Sekotong. Selain RN, salah seorang rekannya inisial R berhasil melarikan diri. Pelaku masih dalam pengejaran kepolisian.

Kapolres Lobar, AKBP Heri Wahyudi saat jumpa pers bersama jajaran Polairud di Mapolres, Jumat (25/10), menegaskan, pihaknya telah lama mengintai praktik ilegal pelaku tersebut. Saat dilakukan penangkapan, anggota Satpolair melakukan pengintaian terhadap pelaku yang sedang beraksi di perairan Sekotong.

Ketika dilakukan upaya penangkapan, pelaku pun melarikan diri dengan memacu sampannya ke arah Pantai Montong Meninting. Anggota Satpolair pun melakukan pengajaran hingga ke Pantai Montong. Namun akibat kapal Polair tidak bisa nyandar di pantai, akhirnya pihak Polair langsung mengontak anggota yang ada di daratan. Tak lama anggota Polair di daratan

(Suara NTB/her)

JUMPA PERS - Kapolres Lobar Heri Wahyudi didampingi jajaran Satpolair saat jumpa pers penangkapan pelaku pengeboman ikan, Jumat (25/10). pun langsung merapat ke tempat kejadian dan menangkap pelaku di daratan Pantai Montong Meninting.

“Pada saat ditangkap pelaku sempat mau melarikan diri ke tengah laut tetapi karena ada anggota di tengah laut, akhirnya dia menyerahkan diri. Hasil dari interogasi sementara bahwa barang (bahan pengeboman) dibeli di wilayah Sekotong dengan harga sekitar Rp160 ribu,” jelas Heri.

Barang barang bukti yang diamankan dari pelaku, sebuah sampan lengkap dengan mesin, 6 botol bom ikan, 7 botol bom ikan yang sudah dirakit dan sudah berisi sumbu dan bahan serta alat lainnya. Atas petunjuk dari pihak Polda NTB, diterjunkan tim Gegana untuk menangani ba-

han peledak tersebut. Di dalam botol bom ikan itu, terdapat pupuk urea, beberapa sumbu dan termasuk detonator. “Cara pelaku dengan menggunakan tali serabut, tali serabut dibakar dengan menggunakan korek. Setelah sumbu nyala baru dilempar ke laut,” jelas Heri.

Menurut dia, kalau melihat dari banyaknya botol yang diamankan. Pihaknya menduga kalau pelaku sudah seringkali melakukan pengeboman dan pelaku ini sangat profesional.

Atas perbuatan nya, pelaku terancam dikenakan UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan ancaman pidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 1,2 miliar lebih. (her)

Dukung Pengembangan Pariwisata

LIA Gandeng Poltekpar Lombok Praya (Suara NTB) PT. Angkasa Pura (AP) I Lombok International Airport (LIA), Kamis (24/10) menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok. Kerjasama dibangun dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata di Pulau Lombok, khususnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) The Mandalika Kuta yang merupakan satu dari

10 destiasi wisata nasional.

Kesepakatan kerjasama ditandatangani langsung General Manager (GM) PT. AP I LIA, Nugroho Jati dan Direktur Poltekpar Lombok, Dr. Hamsu Hanafi, MM., “Kesepakatan ini dibuat sesuai instruksi pemerintah pusat. Di mana lembagalembaga terkait diharuskan ikut mendukung pengembangan 10 destinasi wisata nasional.

Dalam hal ini KEK Mandalika

Kuta,” sebut Comunication and Legal Section Head PT. AP I LIA, Nyoman Siang, Jumat (25/10).

Adanya kerjasama ini, ujarnya, PT. AP I LIA nantinya akan membantu peningkatan kualitas pendidikan bagi para mahasiswa Poltekpar Lombok. Termasuk sumber daya manusia (SDM) lainnya yang ada di Poltekpar Lombok dalam bentuk dukungan tenaga pengajar terkait kebandarudaraan dan pariwisata.

Adapun Polktekpar Lombok nantinya akan ikut mendukung peningkatan hospitality pelayanan berskala internasional di LIA dengan sasaran para staf PT. AP I LIA serta pelaku industri jasa kebandarudaraan yang ada di lingkungan LIA. “Masing-masing pihak memberikan imbal balik sesuai bidang ilmu yang dimiliki. Tapi khusus yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata,” jelasnya. (kir)

SUARA NTB Sabtu, 26 Oktober 2019

Ratusan Kendaraan Terjaring Razia Taliwang (Suara NTB) Ratusan unit kendaraan pelanggar lalu lintas berhasil terjaring dalam operasi patuh di hari kedua tahun 2019. Bahkan angkanya cenderung meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Hanya saja untuk kecelakaan lalu lintas, belum ditemukan.

Hal ini diharapkan berlanjut hingga akhir operasi patuh.

Karena operasi ini dilaksanakan untuk menekan kecelakaan lalu lintas.

“Hingga hari kedua pelaksanaan operasi sudah ada sekitar 205 pelanggar lalu lintas yang beehasil kita jaring. Jum(Suara NTB/ils) lah pelanggar lalu lintas yang Putu Gede Caka PR berhasil terjaring cenderung meningkat di tahun 2019 ini karena dalam operasi patuh lebih dikedepankan pada penindakan. Kendati demikian, kami juga sangat bersyukur belum ada kecelakaan lalu lintas selama pelaksanaan operasi di hari kedua ini,” sebut Kapolres melalui Kasat Lantas Iptu Putu Gede Caka PR S.IK kepada Suara NTB, Jumat (25/10).

Dikatakannya, sebelum operasi patuh dilaksanakan anggota dari sat lantas sudah sering mengingatkan masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Bahkan unit Dikmas Lantas juga sudah sering melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah supaya tertib berlalu lintas. Hanya saja karena masih minimnya kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas sehingga pelanggaran lalu lintas tetap terjaring.

Bahkan, rata-rata para pelanggar ini didominasi oleh para pengguna sepeda motor yang tidak menggunakan helm belakang.

Oleh karena itu, perlu ada perubahan pola fikir (mindset) dalam tertib berlalu lintas, bukan karena ada Polisi saja baru akan tertib, melainkan setiap waktu dan saat harus bisa tertib juga.

“Kita tetap akan berupaya maksimal supaya pelanggaran lalu lintas bisa diturunkan. Kami juga tetap berharap kepada masyarakat untuk segera sadar dan mematuhi aturan yang ada karena dampaknya besar jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tandasnya. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Pengecer Ditekankan Tidak Jual Pupuk Sistem Paket Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Sumbawa menekankan kepada pengecer untuk tidak melakukan penjualan pupuk bersubsidi digabung satu paket dengan pupuk non subsidi. Mengingat tidak ada aturan secara resmi yang membolehkan praktik tersebut.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Prasarana Sarana dan Penyuluhan, Isnaini, S.P mengakui, pihaknya sudah pernah mendapatkan laporan terkait adanya penjualan pupuk dengan sistem paket. Masyarakat diharuskan membeli pupuk subsidi bersamaan dengan pupuk non subsidi. Padahal hal ini tidak ada aturan yang membolehkan, sehingga menyimpang jika dilakukan.

“Itu tidak ada aturan secara resmi yang membolehkan men-

jual pupuk secara paket. Mereka menyimpang kalau menjual itu. Termasuk hal-hal seperti itu yang kita ingatkan kepada petani maupun pengecer,” ujarnya, saat ditemui, Jumat (25/10).

Dijelaskannya, sejauh ini pihaknya sudah pernah menyurati KUPT agar menghimbau kelompok tani supaya mengoptimalkan penggunaan pupuk. Termasuk tidak melayani permintaan pengecer yang mengharuskan membeli pupuk secara paket. Jika praktek ini terjadi, petani diminta

untuk melaporkan kepada penyuluh atau Kepala UPT agar segera ditindaklanjuti.

“Ketika ada, laporkan ke penyuluh atau ke Kepala UPT. Nanti Kepala UPT akan melaporkan ke dinas. Kalau ada hal seperti itu akan segera kita tindaklanjuti. Ini sudah pernah kita lakukan di beberapa tempat,” terangnya.

Terhadap pengecer yang melakukan hal tersebut, pihaknya akan merekomendasikan kepada distributor untuk memberhentikannya.

Karena yang mengangkat pengecer adalah distributor.

“Prosedurnya karena yang mengangkat pengecer itu adalah distributor. Jadi kita hanya bisa rekomendasikan ke distributor untuk memberhentikan kalau memang indikasinya sudah jelas mereka melanggar aturan. Akan kita rekomendasikan untuk diganti,” tandasn y a . (ind)

Isnaini (Suara NTB/ist)

Syarat Umur Penerima Pariri Lansia Dinaikkan Taliwang (Suara NTB) Mulai tahun depan syarat umur penerima program Bariri Lansia akan berubah. Jika selama ini syarat minimal usia penerima dana santunan dari pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) itu 60 tahun, terhitung tahun depan standarnya dinaikkan menjadi minimal 65 tahun.

Perubahan syarat umur minimal itu dilakukan Pemda KSB untuk menyesuaikan hasil pendataan terbaru mengenai angka harapan hidup masyarakat (Suara NTB/ist) KSB. Di mana saat ini angH. Amry Rakhman ka harapan hidup di KSB mengalami peningkatan di posisi 65 tahun.

“Iya memang ada peningkatan angka harapan hidup di masyarakat kita. Makanya kita harus pula mengikuti itu untuk syarat program Pariri,” Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si. Ia mengakui rilis kenaikan angka harapan hidup hasil survei BPS itu diterbitkan baru-baru ini. Namun demikian, pemerintah belum bisa langsung menerapkannya pada program Pariri Lansia. Sebab program tersebut sudah sejak awal dijalankan serta dananya telah disediakan selama setahun penuh. “Kalau diubah di tengah jalan kan susah juga.

Jadi kita menyesuaikan saja mulai tahun depan, toh yang sekarang kan sudah ada anggrannya,” timpalnya.

H. Amry menyebutkan, syarat penerima program santunan Pariri Lansia itu selama ini diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup). Sehingga perubahannya untuk tahun depan tidak akan memerlukan waktu yang lama. “Saya kira tidak akan terlambat juga. Januari programnya tetap bisa mulai jalan dengan aturan yang baru,” klaimnya.

Perubahan syarat minimal umur penerima program Bariri Lansia tersebut, diakui H. Amry tentu akan menimbulkan pro dan kontra. Akan tetapi pemerintah harus membuat perubahan mengingat standar syarat umur program tersebut selama ini mengacu pada angka harapan hidup masyarakat. “Makanya nanti kita akan dahului sosialisasi kepada masyarakat,” urainya.

Selain syarat umur yang berubah, ketentuan lain program itu memang ada yang akan turut dievaluasi pememerintah.

Kepala Dinas Sosial (Disos) dr. H. Syaifuddin sebelumnya menjelaskan, selama ini pemberian santunan Pariri Lansia itu cenderung lebih melihat syarat umur penerima. “Nanti kita juga aka fokus melihat latar belakang ekonomi penerima. Kalau dirasa cukup mampu ya mereka tidak berhak ya,” katanya.

Program santunan Pariri ini tidak saja menyasar masyarakat Lansia. Tetapi juga bagi masyarakat penyandang disabilitas (cacat). Lewat program ini pemerintah setiap bulannya memberi bantuan biaya hidup sebesar Rp250 ribu bagi penerima program. (bug)

Dikes Targetkan Seribuan Anak Ikuti Khitanan Massal Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa berencana menggelar khitanan massal di semua kecamatan. Targetnya sebanyak 1.000 anak bisa dikhitan. Kegiatan ini akan dilaksanakan November mendatang dalam rangka memeriahkan hari kesehatan nasional.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Abdul Malik, S.Sos, menyebutkan, pihaknya tengah melakukan persiapan dalam rangka merayakan hari kesehatan nasional yang jatuh pada 12 November mendatang. Dimana ada empat fokus kegiatan yang akan dilaksanakan. Salah satunya khitanan massal serempak di semua kecamatan. Rencananya akan dilaksanakan di kantor camat masing-masing.

“Target kita 1.000 anak. Sekarang kita sedang mendata anak-anak. Dan nanti pada tanggal 28 Oktober kita akan bertemu dengan kepala puskesmas untuk menentukan menentukan hari pelaksanaan. Tetapi dilaksanakan di kantor camat masing-masing pada bulan November,” imbuhnya.

Dalam kegiatan ini, pihaknya bekerjasama dengan kepala desa dan camat. Nantinya puskesmas akan menyediakan tenaga dan obat, dan camat menyediakan tempat. Sedangkan desa menyiapkan anak yang akan dikhitan. “Dalam waktu dekat kita akan rapat dengan desa,” terang Malik.

Selain khitanan massal, pihaknya juga akan melaksanakan operasi katarak dengan target 500 orang. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober hingga 3 November di RS HL. Manambai Abdul Kadir. Rencananya kegiatan akan dibuka oleh Gubernur NTB. Selanjutnya kegiatan donor darah akbar pada 4 November di Kantor Dinas Kesehatan.

Kegiatan keempat akan dilakukan jalan santai tanggal 10 November di Jalan Samota. Kegiatan juga dirangkaikan dengan penyuluhan narkoba, penyuluhan cuci tangan menggunakan sabun, dan penyuluhan HIV AIDS. Dalam kesempatan tersebut juga akan dilakukan pelayanan kesehatan secara gratis. Baik untuk pemeriksaan jantung, mata, gula darah, kolesterol dan lain-lain. (ind)

(Suara NTB/ist)

SAMBUTAN - Bunda PAUD Kabupaten Sumbawa, Hj. Amien Rahmani didampingi Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, menyambut Tim Apresiasi dari Kemendikbud RI, Jumat (25/10).

Bunda PAUD Sumbawa Dapat Apresiasi dari Kemendikbud Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril bersama Bunda PAUD Kabupaten Sumbawa, Hj. Amien Rahmani menyambut kedatangan Tim Apresiasi Bunda PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, di Pendopo, Jumat (25/10). Tim akan menilai program dan inovasi serta kinerja, yang telah dilakukan Bunda PAUD Kabupaten Sumbawa, terhadap keberadaan dan pengembangan PAUD. Bersama dengan Kabupaten Mamuju, Sumbawa telah menjadi Role Model PAUD di Indonesia.

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, menyampaikan telah “mewakafkan” Bunda PAUD Kabupaten Sumbawa kepada masyarakat, khususnya anak-anak usia dini. Guna menghasilkan generasi-generasi SDM yang berkualitas. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga memperkenalkan beberapa obyek pariwisata yang berada di Sumbawa. Seperti keindahan alam bawah laut Teluk Saleh dengan Hiu Pausnya.

Tim Kemendikbud yang dipimpin Kasi Kelembagaan dan Peserta Didik, Jakino, S.Sos, M.M, mengapresiasi acara pener-

imaan yang luar biasa oleh Bunda PAUD dan Pemkab Sumbawa. Jakino menyampaikan, dari ratusan kabupaten/kota yang ada di Indonesia, hanya 23 kabupaten/kota yang mendapat apresiasi tersebut. Termasuk didalamnya Kabupaten Sumbawa.

“Di Provinsi NTB, hanya Bunda PAUD Propinsi dan Bunda PAUD Kabupaten Sumbawa yang mendapatkannya,” ujar Jakino.

Sementara itu, Bunda PAUD Kabupaten Sumbawa di hadapan Tim Apresiasi Kemendibud memaparkan program kerja dan beberapa inovasi yang telah dilakukannya

Pemasangan Ribuan Septic Tank Diharapkan Segera Tuntas Taliwang (Suara NTB) Ribuan unit septic tank hasil pengadaan tahun 2019 yang belum terpasang di masyarakat diharapkan bisa rampung dalam waktu dekat.

Apalagi, saat ini sudah memasuki penghujung tahun. Sementara Pemerintah Pusat terus menagih laporan akhir dari Pemerintah terkait pemasangan ribuan Septic Tank yang ditaksir menghabiskan anggaran sekitar Rp28 miliar tersebut.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pemukiman dan Perumahan (PUPRPP) Novrizal Zain Syah di Forum Yasinan, Kamis (25/ 10) malam, tidak menampik masih banyaknya Septic Tank yang belum terpasang untuk tahun pengadaan 2019.

Hal ini sangat disayangkan, pasalnya biaya yang sudah digelontorkan untuk proyek tersebut sangat besar tetapi belum dimanfaatkan. Upaya untuk mempercepat pemasangan ini dilakukan supaya ada bukti dari penggunaan anggaran tersebut bisa segera dilaporkan ke Pemerintah pusat.

Pihaknya juga mengapresiasi upaya TNI dan Polri yang sudah melakukan pemasangan Septic Tank secara serentak di Desa Seloto. Tentu pihaknya berharap supaya operasi pemasangan Septic Tank ini juga bergeser ke desa lain, sehingga ribuan unit yang masih belum terpasang bisa segera dilakukan. Pihaknya juga berharap agar kepala desa dan para Agen PDPGR untuk membahas masalah ini sekaligus menyelesaikan persoalan di lapangan.

“Kami sangat mengapresiasi upaya dari TNI dan Polri yang sudah makukan pemasangan septic tank di desa Seloto dan kami juga berharap bisa berlanjut di desa yang lain,” ungkapnya.

Dikatakannya, proses pengadaan Septic Tank ini dilakukan untuk mendukung program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang saat ini tengah dijadikan atensi khusus pemerintah. Tetapi praktik di lapangan dianggap sangat berbeda, karena masih ada Septic Tank yang masih belum terpasang.

Maka dari itu, pihaknya sangat berharap supaya Pemdes dan Agen PDPGR untuk bisa lebih proaktif melakukan pendataan.

Karena pada prinsipnya Septic Tank ini digunakan untuk menampung limbah cair yang ada masyarakat supaya tidak mencemari air tanah. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak memanfaatkan Septic Tank yang sudah didistribusikan tersebut ke masing-masing masyarakat.

Sementara, untuk pengolahan limbah yang lain, saat ini pihaknya sudah memiliki IPAL Komunal dan IPLT, sehingga tidak menjadi masalah dalam pengolahannya di masyarakat. Hanya saja yang menjadi poin penting untuk saat ini yakni menyukseskan program penuntasan limbah cair dengan menggunakan Septic Tank agar tidak tercecer.

“Kita saat ini fokus untuk menyukseskan program STBM, tetapi jika Septic Tank belum terpasang secara maksimal maka hasilnya juga akan tidak baik. Maka dari itu, kami berharap kepada Kades dan masyarakat untuk menyukseskan program Septic Tank ini demi lingkungan yang bersih,” pungkasnya. (ils)

selama menjabat sebagai Bunda PAUD. Antara lain atas inisiasi Bunda PAUD, Bupati Sumbawa telah mengeluarkan Peraturan Bupati tentang insentif tenaga pendidik PAUD yang dialokasikan melalui dana desa. Selain kebijakan lainnya seperti PAUD Holistik Integratif.

Setelah mempaparkan berbagai program dan inovasinya, Bunda PAUD Kabupaten Sumbawa juga diinterview secara khusus oleh Tim Apresiasi.

Dalam interview tersebut, Tim Apresiasi banyak menggali tentang pengalaman dan per-

jalanan Bunda PAUD dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai Bunda PAUD, Ketua PKK, pendamping Kepala Daerah dan sebagai ibu rumah tangga. Di kesempatan tersebut, Hj. Amien Rahmani mengisahkan kembali perjalanan hidup dari awal rumah tangga mendampingi Bupati Sumbawa hingga saat ini.

“Program yang saya lakukan sebagai Bunda PAUD, berasal dari pengalaman sendiri sebagai ibu dalam membesarkan dan mendidik anak-anak,” pungkas Hj. Amien Rahmani. (arn)

DPMD Tunda Pencairan ADD Tahap Kedua di Tujuh Desa Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menunda pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap kedua di tujuh desa. Sebab, tujuh desa tersebut masih belum merampungkan penyusunan APBDes Perubahan.

Kepala Dinas PMD KSB melalui Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes) Syaifullah, S.Stp, kepada Suara NTB, Jumat (25/10) mengatakan, masih ada tujuh desa yang sengaja ditunda penyaluran ADD tahap keduanya.

Tujuh desa tersebut yakni desa Tua Nanga, Desa Rarak Ronges, Mataiyang, Dasan Anyar, Mantun, Tatar dan Desa Aik Kangkung. Ketujuh desa ini sengaja dipending, lantaran belum merampungkan APBDes-P di tahun 2019, jika dipaksa dicairkan maka dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan.

Kendati demikian, pihaknya memberikan waktu hingga awal November sudah harus tuntas, jika tidak, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

Ditundanya penyaluran ADD ini maka bisa dipastikan pelaksanaan program di Tujuh desa tersebut akan molor. Tentu masyarakatlah yang paling dirugikan jika hal ini terjadi.

“Ada tujuh desa yang kita tunda pencairan ADD tahap keduanya, hal itu kita lakukan karena tujuh desa ini masih belum menyelesaikan APBDes- Perubahan. Kami juga tetap akan

mengupayakan awal November sudah tuntas,” ungkapnya.

Dikatakannya, persoalan molornya penyusunan APBDes P tentu sangat disayangkan karena sudah sering diingatkan supaya tidak lupa. Tetapi karena tujuh desa ini lalai, maka pihaknya terpaksa menunda pencairan anggarannya dan itu sangat mengganggu pelaksanaan program di desa.

Untuk itu, pihaknya sangat berharap dalam minggu pertama di bulan Nopember sudah ada rampung APBDesnya karena waktu yang dibutuhkan juga sudah mepet. Hal yang dikhawatirkan jika tidak segera dicairkan tahap kedua saat ini, yakni penumpukan anggaran belanja di akhir tahun.

Jika hal tersebut terjadi, maka akan sangat rawan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu penyimpangan anggaran hingga tindak pidana korupsi. Tentu selain penyusunan APBDes- P untuk pencairan ADD tahap kedua, pihaknya juga berharap agar desa segera menyelesaikan SPJ penggunaan DD tahap satu dan dua. Hal itu dilakukan guna mempercepat penyaluran anggaran tahap ketiga baik itu DD maupun ADD. “Kami tetap akan memberikan waktu kepada tujuh desa tersebut untuk segera merampungkan APBDes-Perubahannya. Sehingga anggaran yang sudah disiapkan tidak hangus begitu saja dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 26 Oktober 2019

Halaman 7

Air Kota Bima Rawan Tercemar Pestisida Kota Bima (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima tengah menguji sampel air yang selama ini dikonsumsi masyarakat.

Ada indikasi air yang dikonsumsi warga rawan tercemar pupuk dan pestisida dari penanaman jagung.

Kepala DLH Kota Bima, Drs. H. Alwi Yasin M.AP mengatakan, pengujian tersebut pihaknya melibatkan BPOM serta sebuah lembaga khusus yang menguji kualitas air yang biasa dikonsumsi masyarakat.

“Saat ini sedang dikumpulkan sampelnya. Dari hasil pengujian ini nantinya akan direkom serta ditindaklanjuti oleh DLH,” katanya kepada Suara NTB. Menurut dia, sumber mata air di Kota Bima kebanyakan dari wilayah timur, yang berbatasan langsung dengan daerah puncak Wawo Kabupaten Bima. Namun Daerah itu, saat ini telah gundul dan dijadikan areal tanaman jagung.

“Tanaman jagung sudah tentu menggunakan pestisida dan pupuk. Dampaknya, air yang meresap ke dalam tanah gampang tercemari. Untuk itu kita perlu uji,” katanya.

Bahkan lanjutnya, hampir seluruh warga di Kota Bima mendapatkan air untuk kebutuhan setiap hari, didapat dari wilayah timur Kota setempat, karena hanya wilayah ini yang banyak sumber mata air.

“Gundul hutan yang dijadikan area tanaman jagung, bukan hanya banjir yang dikuatirkan tapi pencemaran lingkungan juga,” katanya.

Disamping masyarakat, sejumlah perusahaan air dalam kemasan di Kota Bima yang juga mendapatkan suplay air dari wilayah yang sama. Hanya saja berbeda proses pengolahannya. (uki)

”

Tanaman jagung sudah tentu menggunakan pestisida dan pupuk.

Dampaknya, air yang meresap ke dalam tanah gampang tercemari Alwi Yasin (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/Uki)

MINTA HUJAN - Warga SDN 29 Kota Bima bersama wali murid dan masyarakat menggelar salat minta hujan di halaman SDN setempat, Jumat (25/10).

Pelajar, Guru dan Wali Murid Gelar Salat Minta Hujan

Kota Bima (Suara NTB) Ratusan pelajar dan Guru SDN 29 Kota Bima, menggelar salat istisqa atau salat minta hujan, menyusul kemarau panjang serta kekeringan yang terjadi di Kota setempat, Jumat (25/10).

Selain pelajar dan guru, salat minta hujan yang dipusatkan di halaman SDN 29 tersebut, diikuti juga oleh wali murid serta masyarakat Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat.

Kepala SDN 29 Kota Bima, Tuti Haryati S.Pd mengaku salat istisqa merupakan ikhtiar seluruh warga SDN 29 bersama dengan wali murid dan masyarakat untuk diturunkan hujan.

“Ini adalah doa dan munajat kami memohon kepada Allah untuk menurunkan hujan yang membawa berkah. Semoga dikabulkan,” katanya.

Menurutnya, salat istisqa merupakan proses yang diajarkan dalam Islam untuk meminta hujan saat dilanda kekeringan dan kemarau panjang, juga sebagai upaya pembelajaran terhadap siswa.

“Kami berharap salat istisqa ini bisa menjadi contoh bagi sekolah lainnya untuk bersamasama memohon kepada Tuhan menurunkan hujan,” ujarnya.

Di sisi lain, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bima memperkirakan musim penghujan di wilayah Bima dan Dompu akan mulai terjadi pada bulan Desember.

“Prakiraan musim hujan yakni

Dompu (Suara NTB) Istri Bupati Dompu, Hj. Eri Ariani H. Abubakar akan memulai ibadah umrah bersama 45 rombongan. Momen ini menjadi kesempatan baginya untuk bermunajat kepada Allah terhadap rencananya maju di Pilkada Dompu 2020 mendatang.

Hal itu disampaikan sendiri Hj. Eri Ariani H Abubakar saat menyerahkan berkas pendaftaran sebagai bakal calon Bupati Dompu di sekretariat Partai Nasdem Kabupaten Dompu, Rabu (23/10/2019) kemarin. “Amanah (pencalonan sebagai bakal calon Bupati Dompu) ini akan saya doakan di sana. Saya akan memperkuat iman dan tekad saya di sana. Minta petunjuk di (Mak-

kah) sana dan mudah-mudahan kembalinya saya dari Mekah nanti saya bisa mengikuti kegiatan (proses pencalonan) di Nasdem,” ungkapnya.

Hj. Eri mengaku, ia bersama rombongan yang dibawanya akan menunaikan ibadah umrah di tanah suci Makah. Ia akan berangkat dari Dompu 25 Oktober ini dan baru kembali ke Dompu 6 November 2019 mendatang. “Ini bukan disengaja, tapi faktor kebetulan saja,” katanya.

Hj. Eri pun berharap, bila kepercayaan dan dukungan diberikan Partai Nasdem padanya, tidak akan disia-siakan. Dukungan itupun tidak ingin ia dapatkan setengah dipaksa. “Kami juga ndak mau setengah paksa.

Semua yang setengah paksa, pasti ndak enak. Jadi kita harus yang kesepakatan,” terangnya.

Hj. Eri sendiri mengaku, kaget banyaknya pendukung yang mengiringinya saat mengantarkan berkas pendaftaran bakal calon Bupati di partai Nasdem. “Semoga ini menjadi tanda alam.

Pada saat pencoblosan nanti lebih banyak lagi,” harapnya.

Sementara rombongan jamaah Umrah yang dipimpin Hj. Eri Ariani ini dilepas secara resmi oleh Asisten Administrasi Setda Dompu, Drs H Sudirman Hamid, MSI di aula pendopo Bupati. Hampir setiap tahun Hj. Eri Ariani menkoordinir pemberangkatan jamaah umrah dari Dompu melalui perusahaan mitranya. (ula)

10 hari pertama pada bulan Desember,”kataForecaster BMKG Bima, Andini Ganiswari kepada Suara NTB, belum lama ini.

Lebih lanjut dijelaskan Andini, kondisi ENSO berada pada kondisi netral serta kondisi suhu muka laut di wilayah perairan NTB saat ini, berkisar antara 27 sampai dengan 28 derajat celcius.

Kondisi tersebut lanjutnya Andini, menunjukkan suhu muka laut di wilayah perairan NTB saat ini masih cenderung dingin, sehingga menyebabkan proses penguapan akan sulit terjadi.

“Akibatnya berdampak pem-

bentukan awan hujan menjadi berkurang sehingga kondisi ini dapat mengurangi durasi terjadinya hujan diwilayah Bima dan Dompu,” ujarnya.

Meskipunmusimkemarausaat ini masih dalam keadaan normal.

Namun masyarakat di wilayah Bima dan Dompu tetap diimbau agar tetap berhati-hati terhadap dampak yang ditimbulkan akibat musim kemarau tersebut.

“Seperti dampak kekeringan, kekurangan ketersediaan air bersih dan potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla),” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) Rencana pencalonan istri Bupati Dompu, Hj. Eri Aryani H. Abubakar sebagai bakal calon Bupati yang akan berpasangan dengan Kepala Dinas Dikpora Dompu, H. Ichtiar, SH pada Pilkada Dompu tahun 2020 belum final. Pada pendalaman Visi Misi di Partai Nasdem, Hj. Eri Aryani telah menegaskan bahwa dirinya belum memiliki Calon Wakil Bupati.

Hal itu ditegaskan Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Dompu, Sahlan saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (25/10). “Sampai hari ini dia (Hj. Eri Aryani) belum menentukan sikap untuk berpasangan dengan siapa. Itu yang disampaikan tadi malam (pada pendalaman visi misi calon),” kata Sahlan.

Ia pun mengaku, sempat kaget. Karena saat pengembalian berkas pendaftaran sebagai bakal calon Bupati Dompu pada Rabu (23/10) malam, Hj. Eri Aryani juga didampingi H. Ichtiar, SH dan penyerahan berkas dilakukan bersama H. Ichtiar. Pernyataan-pernyataan saat itu, keduanya berpasangan sebagai bakal calon Bupati dan bakal calon wakil Bupati.

“Tapi setelah mereka pulang menyerahkan berkas pendaftaran, saat kita cek berkasnya. Yang ada berkas pendaftaran hanya Hj. Eri Ariani sebagai bakal calon Bupati. Tidak ada berkas pendaftaran H. Ichtiar sebagai bakal calon wakil Bupati,” ungkap Sahlan.

Penegasan soal bakal calon wakil Bupati sempat ditanyakan pihak partai Nasdem kepada Hj. Eri Aryani saat pendalaman visi misi bakal calon Bupati. Penegasan ini perlu, karena Partai Nasdem sebelum mengeluarkan rekomendasi harus memiliki pengetahuan yang utuh terhadap bakal calon Bupati, termasuk bakal calon wakil Bupatinya.

“Partai Nasdem tidak akan mengeluarkan rekomendasi terhadap bakal calon Bupati atau wakil Bupati yang sedang tersangkut urusan hukum (tersangka), atau mantan narapidana.

Itu PO (peraturan organisasi) kita,” ungkapnya.

Terkait kemungkinan kader partai Nasdem akan dipasangkan dengan bakal calon Bupati yang direkomendasikan partai, Sahlan mengatakan, itu bisa saja terjadi. Karena untuk bakal calon wakil Bupati bisa dimunculkan berikut, bergantung perkembangan dan dinamika yang terjadi.

“Yang penting (mendaftar) itu bakal calon Bupati,” katanya.

Sehingga kader partai Nasdem yang sudah mendaftar hanya H. Mulyadin, SH, MH. “Kalau calon wakil belum ada yang serius menkomunikasikan di internal partai,” tambahnya.

Berdasarkan berkas pendaftaran bakal calon Bupati dan wakil Bupati di partai Nasdem, lanjut Sahlan, ada 12 orang bakal calon Bupati dan 1 orang bakal calon wakil Bupati. Untuk calon wakil Bupati hanya Hj Nurlaela Chaerunnisa, SE. Untuk calon Bupati diantaranya H Syaifurrahman Salman, SE, MSI., H Yuhasmin, S.Ap, MSI., Drs H Muhammad Amin, MM., Arifuddin, SH., H Mulyadin, SH, MH., Ir Khairul Usman., Drs H Syamsuddin MK., Abdul Kadir Zailani., Prof Dr Mansyur., Ir Muhammad Ruslan., Aryani., dan Hj. Eri Aryani.

Dari bakal calon yang mendaftar ke partai Nasdem ini, mereka akan mengikuti tahapan pendalaman visi misi baru Hj. Eri Aryani H Abubakar pada Kamis (24/10/2019) malam, dan Jumat (25/10/2019) kemarin terhadap Ir Khairul Usman. “Untuk 11 orang lainnya akan kita selesaikan sampai tanggal 31 Oktober ini,” ungkap Salhan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, saat penyerahan berkas pendaftaran bakal calon Bupati, Hj Ery Aryani sempat ditanyakan Muntasir unsur wakil ketua DPD Partai Nasdem bakal calon wakil Bupatinya. Apakah pendaftaran sebagai bakal calon Bupati Dompu ini sudah mendapat restu dari Drs H Bambang M Yasin selaku suami atau belum, dan apakah H. Ichtiar, SH juga sudah direstui sebagai bakal calon Wakil Bupati yang akan berpasangan dengannya?

Pertanyaan ini dijawab diplomatis oleh Hj. Eri Aryani, bahwa saat ini suaminya tersebut sedang tugas dinas sebagai Bupati ke luar daerah (ke Australia) dan sebelum berangkat ke kantor Sekretariat Partai Nasdem Dompu telah melakukan komunikasi melalui telpon. “Kebetulan H Bambang saat ini sedang berada di luar daerah, apa perlu saya tunjukan melalui HP?,” jawab Hj. Eri Aryani.

Hj. Eri Ariani juga membenarkan H. Ichtiar, SH sebagai bakal calon wakil Bupati Dompu yang akan berpasangan dengannya di Pilkada 2020 mendatang. Pasangan ini telah direstui dan didukung H Bambang yang juga suaminya. Tidak mungkin dirinya berani mengambil langkah sendiri tanpa dukungan suami. “Iya (dengan H. Ichtiar sebagai calon wakil Bupati),” katanya. “Tadi sebelum kita ke sini, sudah berkomunikasi dulu (lewat telp). Makanya saya hadir untuk mendampingi,” tambah H. Ichtiar. (ula)

(Suara NTB/ula)

UMRAH - Asisten I Setda Dompu, H. Sudirman Hamid, saat melepas jamaah Umrah di aula Pendopo Bupati, Jumat (25/10).

Diduga Dipicu Korsleting, Belasan Rumah di Bima Ludes Terbakar Bima (Suara NTB) Belasan rumah warga di RT 26 RW 08 Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, ludes dilahap si jago merah, pada Jumat (25/10) dini hari. Kebakaran diduga dipicu hubungan pendek arus listrik.

Camat Palibelo, Drs. Darwis mengatakan, kebakaran terjadi sekira pukul 01.00 wita. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik dari rumah salahsatu warga bernama Baharudin (30).

“Kobaran api dengan cepat membesar dan menjalar rumah-rumah di sekitarnya,” katanya, Jumat (25/10) pagi.

Dikatakannya, satu unit mobil Damkar milik Pemerintah Kabupaten Bima yang datang beberapa menit setelah kebakaran, sempat kesulitan memadamkan api lantaran angin kencang serta sulitnya sumber air. “Kobaran api dapat dipadamkan satu jam kemudian, setelah ada tambahan satu unit mobil Damkar dan mobil water canon Polres Bima,” katanya.

Meski tidak menelan korban jiwa, kebakaran itu lanjutnya, menghanguskan sebanyak 13 unit rumah panggung, empat

unit sepeda motor, dan gabah hangus jadi arang. Saat ini kerugian yang dialami masih dilakukan pendataan.

“Kerugian akibat kebakaran ini masih didata. Namun perkiraan sementara kerugiannya mencapai ratusan juta rupiah,” katanya.

Sementara korban kebakaran masih diungsikan ke rumah tetangga dan keluarga. Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, juga telah memberikan bantuan kepada korban

dan meninjau lokasi kebakaran. “Bantuan yang diberikan berupa tikar, tenda, makanan dan lainnya. Korban sementara mengungsi di rumah tetangga dan keluarga,” katanya.

Tidak hanya Bupati, Darwis menambahkan, sejumlah aparat kepolisian Polres Bima juga telah turun ke lokasi kebakaran. Untuk menyelidiki kepastian penyebab terjadinya kebakaran. “Pihak kepolisian juga sudah turun olah TKP,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

TERBAKAR - Puing-puing rumah warga di RT 26 RW 08 Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo yang terbakar pada Jumat (25/ 10) dini hari.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Unter Katimis di Sumbawa yang dibangun Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR tahun 2018 lalu, telah dilengkapi dengan fasilitas dan sarana pendukung. Sehingga bakal segera ditempatkan para penghuninya.

Bahkan, Jumat (25/10), Tim dari Kementerian PUPR telah turun menilai kelayakan dari rusunawa dimaksud.

Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, Burhanuddin M.TP, kunjungan pejabat dari KemenPUPR, untuk mengecek kelayakan bangunan.

Termasuk ketersediaan fasilitas seperti jaringan listrik, air bersih dan pendukung lainnya. Intinya, rusunawa dimaksud sudah siap ditempati. Sehingga diharapkan Pemkab secepatnya melakukan pengisian Rusunawa agar bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat penerima manfaat.

Yang memang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

“Karena sudah ada kunjungan dari Kementerian, selaku

Burhanuddin

(Suara NTB/ist)

Nasdem Anggap Umrah, Hj. Eri akan Munajat Rusunawa Unter Hj. Eri - H. Ichtiar Katimis Segera Diisi Soal Pilkada Dompu Belum Final

penanggung jawab kegiatan, maka sekarang, kami menindaklanjutinya dengan menyiapkan regulasi untuk persyaratan penerimaannya. Saah satunya akan dikeluarkan Peraturan Bupati,” terangnya.

Kemudian, lanjut Burhanuddin, akan membentuk tim untuk melakukan seleksi calon penerima manfaat. Dinas PRKP juga sudah melakukan permohonan IMB dan sekarang sedang dilakukan sertifikat layak fungsi oleh tim ahli bangunan gedung,” pungkasnya. Rusunawa ini terdiri dari 42 kamar. (arn)

Warga Empat Dusun di Cempi Jaya Krisis Air Bersih Dompu (Suara NTB) Ratusan Kepala Keluarga (KK) di Dusun Sigi, Langgudi, Roi I dan II Desa Cepi Jaya Kecamatan Huu, terdampak parah kemarau panjang tahun ini. Sumber mata air bawa tanah maupun permukaan sungai di wilayah tersebut mengering. Bahkan untuk keperluan ibadah saja tak ada sumber air yang bisa diharapkan.

Plt. Kepala Desa Cempi Jaya, Nurdin Abas kepada Suara NTB disela meminta bantuan distribusi air ke BPBD Dompu, Jumat (25/10) menerangkan, krisis air bersih sudah dialami warganya dua bulan lebih. Namun cukup parah kondisinya baru dua hari terakhir ini. Di mana warga tidak lagi bisa memperoleh air baik dari sumur maupun sungai.

“Dampak kekeringan ini sudah sangat luar biasa. Tadi sudah saya kerahkan mobil untuk menyedot air di lahan pertanian warga, cuma tidak cukup makanya kita minta bantuan ke BPBD,” ungkapnya.

Kebutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga warga di empat dusun, selama ini bersumber dari sumur dan air permukan sungai yang ketersediaannya melimpah. Namun, akibat kemarau panjang tak ada lagi debit mata air yang bisa diandalkan. Termasuk untuk keperluan ibadah ratusan kepala keluarga.

Kondisi ini, lanjut Nurdin Abas, dipastikan meluas jika musim kemarau terus berlanjut.

“Kalau musim hujan airnya be-

sar, tapi kalau sekarang kewalahan, kering total,” tandasnya.

Sementara Kasi Darurat dan Logistik BPBD Dompu, Marwan menyikapi permintaan tersebut langsung mengerahkan dua mobil tangki untuk pendistribusian air. Sebetulnya Tanggal 25 Oktober ini jatah warga Tekasire, tetapi karena kriris air bersih di Cempi Jaya sangat memperihatinkan terpaksa dialihkan.

Untuk volume air yang akan didistribusikantakberaniditetapkan.

Intinya menyesuaikan dengan tingkatkebutuhanwargadiwilayah terdampak kekeringan. “Kalau untuk pendistribusian tidak berani kitatentukanasalkanterpenuhikebutuhan warga,” ujarnya.

Jika sebelumnya wilayah terdampak kekeringan hanya 34 Desa/Kelurahan, akhir bulan ini sudah meluas menjadi 38 Desa/Kelurahan dengan sebaran disemua kecamatan. Bahkan, terdapat salah satu wilayah di Kecamatan Pajo yakni Desa Lune yang kondisinya tak kalah memperihatinkan.

Pasalnya, meski sudah berusaha menggali sumur menggunakan ekskavator di tengah sungai, tetap saja tak ada debit air yang bisa diperoleh untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga warga sekitar. “Saat turun lapangan kemarin saya kira ada normalisasi sungai, ternyata warga sedang menggali sumur menggunakan ekskavator di tengah sungai. Tetapi tetap ndak ada air,” pungkasnya. (jun)

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 26 Oktober 2019

HBK Beri Perhatian Besar Sektor Pertanian Lombok MASUKNYA Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto dalam Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden, KH. Ma’ruf Amin, sebagai Menteri Pertahanan, ikut mempengaruhi posisi anggota DPR RI dari dapil Pulau Lombok, H. Bambang Kristiono (HBK) di Senayan. HBK kemungkinan akan pindah ke Komisi I DPR RI yang membidangi Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika dan Intelijen.

Dimana diketahui sebelumnya HBK disiapkan Partai Gerindra untuk masuk di Komisi IV DPR RI yang membidangi Pertanian, Kehutanan, Maritim dan Pangan. “Iya, kemungkinan besar saya pindah ke Komisi I. Tapi tetap, hati saya bersama masyarakat Lombok yang sebagian besar adalah petani,” kata HBK, saat dikonfirmasi, Jumat (25/10).

Dengan pindahnya ke Komisi I, HBK mengatakan, ke depan ia akan fokus pada kerja-kerja dan program-program Komisi I. Khusus di bidang Pertahanan, HBK sudah mempersiapkan langkah-langkah kerja yang ada di lingkup Komisi I, salah satunya memprioritaskan kesejahteraan prajurit TNI di Lombok. “Saya akan fokus di masalah kesejahteraan prajurit. Karena menurut saya, kesejahteraan prajurit masih kurang mendapat perhatian, sehingga kerja-kerja humanis seperti ini masih sangat dibutuhkan untuk meningkatkan taraf kehidupan prajurit di masa depan,” ujar HBK. HBK akan mulai melakukan observasi terhadap kesejahteraan prajurit di Lombok, mulai dari memperhatikan asrama-asrama, barak-barak, kantor-kantor dan fasilitasfasilitas penunjang prajurit TNI di Pulau Lombok. “Kita harus mulai observasi asrama-asrama, barak-barak, kantor-kantor dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya untuk para prajurit di Pulau Lombok,” imbuhnya.

HBK juga akan mulai menginventarisir apa yang menjadi kebutuhan mendesak para Babinsa, Koramil hingga Kodim. Juga dengan sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit TNI dan kehidupan purnawirawan TNI di Pulau Lombok. “Hal yang sama juga akan saya lakukan untuk Angkatan Laut dan Angkatan Udara tentunya sebagian yang tidak terpisahkan dari prajurit TNI,” ungkapnya.

Meskipun pindah ke Komisi I, HBK tetap akan menunaikan janji politiknya di kampanye Pileg/Pilpres 2019 yang lalu kepada masyarakat Lombok. Dibasis pemilihnya, HBK terkenal konsen berjuang dalam bidang Pertanian. Bahkan, jika di-flashback ke belakang, HBK berjanji kepada masyarakat Lombok untuk mendorong pertanian Lombok kembali berjaya seperti di era tahun 80-an. Sehingga meskipun dirinya berada dikomisi I, HBK tetap akan berupaya untuk mewujudkan janji-janji politiknya untuk mensejahterakan masyarakat Lombok, khususnya di bidang pertanian.

Menurut HBK, jika dilihat secara global maka bidang pertahanan juga tidak bisa dipisahkan dengan bidang pertanian di mana ketahanan pangan suatu bangsa akan sangat berpengaruh kepada kekuatan pertahanan suatu bangsa. Ancaman peperangan kekinian bukan lagi pada invasi atau serangan bersenjata, tetapi lebih kepada kepada perang digital teknologi, dan juga proxy war.

HBK memaparkan, ketahanan pangan merupakan salah satu faktor penentu dalam stabilitas nasional suatu negara, baik di bidang ekonomi, keamanan, politik maupun sosial.

Itu sebabnya saat ini, negara-negara di seluruh dunia yang berada di luar garis equator mulai menyiapkan diri untuk menghadapi krisis pangan, energi dan air dengan menyerang secara diam-diam negara-negara equator, termasuk Indonesia untuk dikuasai kekayaan-kekayaan alamnya.

HBK menambahkan, pertahanan Negara dan ketahanan pangan rakyat Indonesia di masa depan harus semakin kuat, berjalan beriringan untuk memperkuat kedaulatan pertahanan dan pangan masyarakat Indonesia. Itu juga sebabnya kenapa Presiden Jokowi telah meminta Kementerian Pertanian dan TNI agar dapat bekerja-sama dalam mengawal program-program Pemerintah untuk berswasembada pangan. “Sehingga meski saya di Komisi I, dengan fokus ke kesejahteraan prajurit. Tapi juga kepedulian untuk sektor pertanian akan tetap saya perjuangkan. Karena ini dua hal yang saling b e r kaitan,” pungkasnya. (ndi/*) H. Bambang Kristiono (Suara NTB/ist)

PPK Proyek RS Pratama Dompu Diklarifikasi Mataram (Suara NTB) – Penyidik Polda NTB mengantongi hasil cek fisik bangunan RS Pratama Manggelewa, Dompu. Proyek yang dikerjakan tahun 2017 itu diduga tidak memenuhi spesifikasi. Hasil cek fisik itu selanjutnya akan dihitung indikasi kerugian negaranya.

Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat menjelaskan bahwa mulai pekan depan, saksi-saksi terkait proyek senilai Rp17 miliar itu mulai diklarifikasi. “Kalau PPK nya sudah kita klarifikasi waktu awal-awal,” ungkapnya, Jumat (25/10).

Ahli konstruksi Unram sudah turun menguji fisik bangunan yang terletak di Kecamatan Manggelewa, Dompu tersebut. Hasilnya sudah dikantongi penyidik.

Cek fisik itu kemudian dibawa ke auditor BPKP Perwakilan NTB. “Ahli konstruksi yang menghitung speknya. Nanti baru dibawa ke auditor. Untuk sementara kita sudah sita dokumen ditambah dengan hasil dari ahli. Ini masih penyelidikan,” terangnya.

Sejumlah dokumen terkait proyek di lahan seluas 2 hektare itu sudah disita. Sementara saksi yang dimintai keterangan baru pejabat pembuat komitmen (PPK). “Mulai minggu depan baru saksi. Sambilan koordinasi dengan BPKP soal hasil cek fisik ahli itu,” terang Syarif.

RS Pratama Manggelewa dibangun pada tahun 2017 lalu. Pembangunannya menggunakan anggaran APBD Kabupaten Dompu dengan pagu sebesar Rp17 miliar.

Proyek itu kemudian ditender Mei 2017. Sebanyak 44 perusahaan bersaing memperebutkan proyek dengan harga perkiraan sendiri sebesar R16,96 miliar tersebut. PT SA asal Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya memenangi tender dengan harga penawaran Rp15,76 miliar. (why)

Halaman 8

Kerancuan Regulasi Picu Potensi Konflik di Pilkada 2020 Mataram (Suara NTB) – Jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di tujuh daerah kabupaten/kota, KPU sebagai institusi penyelenggara terus melakukan berbagai persiapan tekhnis untuk memastikan proses penyelenggaraan agenda demokrasi lima tahunan itu dapat berjalan dengan lancar, demokratis, tertib dan aman.

KPU Provinsi NTB yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan supervisi dan pengalawalan pelaksanaan Pilkada berjalan sesuai dengan harapan oleh KPU di tujuh daerah kabupaten/kota di NTB tersebut. Melakukan inventarisasi terhadap berbagai potensi yang bisa menghambat jalannya pelaksanaan Pilkada.

Salah satu yang dilakukan yakni dengan memetakan potensi kerawanan konflik pada Pilkada 2020 mendatang.

“Guna mewujudkan situasi pra, saat dan pascapemilihan itu berlangsung aman dan kondusif. KPU Provinsi NTB secara khusus menggelar Rapat Koordinasi pemetaan dan analisis daerah rawan konflik. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi sedini mungkin munculnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam Pilkada serentak 2020 di NTB,” ujar Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud, Jumat (25/10).

Disampaikan Suhardi, bahwa tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 telah resmi dimulai pada tanggal 1 Oktober 2019, yang diawali dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pembiayaan proses Pemilihan. KPU di tujuh daerah kabupaten/kota NTB juga sudah mulai menyiapkan diri untuk melaksanakan Pilkada. Sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam agenda demokrasi tersebut dapat pemilihan berjalan lancar, demokratis serta tertib dan aman.

“Kondisi yang aman tidak hanya dipastikan pada saat kampanye digelar, hari pemungutan suara dan penetapan calon terpilih. Tetapi seluruh tahapan harus dipastikan terlaksana dalam situasi yang kondusif, guna menjamin terselenggaranya pemilihan secara demokratis dan berkualitas, yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam pesta demokrasi dengan

nyaman,” tegas Suhardi.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi NTB, Yan Marli, juga menambahkan bahwa, belum optimalnya kesiapan daftar pemilih, ditambah pula dengan potensi sengketa pencalonan, serta potensi konflik antar pendukung pada saat kampanye hingga pemungutan suara. Merupakan hal-hal yang perlu dipetakan sebagai bentuk antisipasi konflik jelang Pilkada 2020.

“Dari catatan KPU Provinsi NTB pada penyelenggaraan Pemilu 2019, masih terdapat beberapa daerah rawan konflik yang dimungkinkan akan kembali terjadi konflik horizontal di masyarakat pada pelaksanaan Pemilihan serentak 2020 mendatang, dan itu harus diantisipasi dari awal, untuk meminimalisirnya,” ujar Yan Marli.

Ditempat yang sama, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram, Prof. Dr. Gatot Dwi Hendro Wibowo berpendap-

(Suara NTB/ist)

RAPAT KOORDINASI - Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud didampingi komisioner lainnya saat memimpin rapat koordinasi pemetaan potensi kerawanan konflik pada Pilkada serentak 2020. at, terkait konflik pada pelaksanaan Pemilu, juga bisa dipicu karena regulasi dan proses perumusan kebijakan yang tidak mengakomodir aspirasi masyarakat. Sehingga ada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu tersebut merasa haknya terabaikan, sehingga menimbulkan kekecewaan yang kemudian diekspresikan.

Karena itu, ia mendorong KPU agar melakukan inventarisasi terhadap regulasi-regulasi yang dinilai belum mengakomodir

sepenuhnya aspirasi masyarakat.

Perlu upaya survervisi terhadap regulasi Pilkada, untuk menemukan aturan-aturan yang konflik norma dan norma kosong.

“Kebijakan yang kurang mengakomodir kepentingan rakyat, masih berpotensi muncul dan menimbulkan konflik pada pemilihan serentak mendatang. Persoalan atau potensi konflik yang diakibatkan faktor yuridis kerap tak terelakkan, yang berakibat ketidakpastian hukum,” ujarnya. (ndi)

PDIP Masih Buka Penjaringan Bakal Calon

(Suara NTB/why)

SYUKURAN - Kapolda NTB Nana Sudjana memimpin syukuran pelaksanaan Operasi Mantap Brata Pengamanan Pemilu 2019, Jumat (25/10) di Masjid Baitussalam Polda NTB.

Kapolda NTB Evaluasi Pengamanan Pemilu 2019 Mataram (Suara NTB) – Operasi Mantap Brata Pengamanan Pemilu 2019 berakhir. Kondisi keamanan NTB dalam setiap tahapan Pemilu tetap dapat terkendali. Hal itu tak lepas dari kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi. Serta kolaborasi TNI, Polri, dan tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Hal itu diungkapkan Kapolda NTB Irjen Pol Nana Sudjana dalam memberikan gambaran evaluasi pengamanan. Berakhirnya operasi itu ditandai dengan syukuran di Masjid Baitussalam Polda NTB di Mataram, Jumat (25/10).

“Kami bersyukur bahwa pelaksanaan Pilpres berjalan dengan tertib dan kondusif. ini menunjukkan kebersamaan TNI-Polri dengan tokoh agama

dan tokoh masyarakat,” kata Nana. Kapolda mengapresiasi peran serta masyarakat yang ikut mendukung tercipatanya keamanan selama pelaksanaan Pemilu 2019. Baik mulai dari tahap kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, sampai pelantikan anggota dewan dan presiden-wakil presiden.

“Kesadaran masyarakat sudah meningkat, dengan ini kita harus tunjukkan kita lebih solid, sinergi ke depan akan terus kita tingkatkan. Kita doakan yang terpilih dapat melaksanakan amanah dengan baik,” paparnya. Meski demikian, dia enggan berpuas diri. Pelaksanaan Pemilu 2019 di NTB pun bukannya tanpa catatan. Misalnya kericuhan pada saat penghitungan suara.

Nana mengatakan, kede-

wasaan masyarakat sempat diuji ketika ditawari penyelesaian tanpa jalur kekerasan.

“Walaupun ada beberapa konflik, itu memang tidak bisa dihindari. Namanya persaingan dukungan pasti ada konflik. Hal ini bisa diatasi dengan komunikasi yang baik,” bebernya.

Bekal solusi penanganan itu, imbuh Kapolda, dapat diterapkan dalam pola pengamanan serupa di waktu selanjutnya.

Khususnya, Pilkades dan Pilkada serentak tahun 2020 mendatang. Khatib salat Jumat Masjid Baitussalam TGH Zainuri menambahkan, nikmat rasa aman dan nyaman sudah seharusnya disyukuri. “Syukuran ini agar kita memaknai nikmat Allah agar kita bisa menjaga semua itu,” ucap akademisi UIN Mataram ini. (why)

Dongkrak Elektabilitas

Narsudin Berburu Dukungan Parpol Mataram (Suara NTB) – Selain berburu dukungan partai politik sebagai kendaraan politiknya, Ketua DPC PPP KLU, Narsudin juga gencar melakukan sosialisasi, silaturahmi dan tatap muka dengan masyarakat untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitasnya sebagai bakal calon wakil Bupati.

Hal itu dilakukan, untuk meyakinkan partai politik memberikan dukungan kepada dirinya tentu juga membutuhkan tingkat elektabilitas yang memadai.

Sebab, partai politik dalam menjaring bakal calon yang akan diusung, akan melakukan survei elektabilitas. “Karena itu saat ini saya juga sedang intens turun bertemu dan menyapa masyarakat,” katanya, saat dihubungi via ponselnya, Jumat (25/10).

Meski Ia menyakini dirinya relatif sudah memiliki elektabilitas cukup baik. Hal itu dibuktikan dengan dirinya selama tiga periode terpilih sebagai anggota DPRD KLU. Bahkan dari Daerah pemilihan (dapil) kecamatan Kayangan dirinya jadi salah satu Anggota DPRD KLU pada Pemilu 2019 lalu yang meraup suara terbanyak di dapil tersebut.

Walau begitu, ia tak mau jumawa dan santai. Saat ini ia terus melakukan berbagai lang-

(Suara NTB/ndi)

Narsudin kah dan strategi politik untuk mendongkrak tingkat elektabilitas tersebut. Salah satu strategi yang dilakukan yakni dengan menyebarkan 200 alat peraga kampanye dari target 600 akan dipasang di seluruh wilayah KLU. “Ada 400 APK juga siap kita pasang,” terang politisi muda PPP tersebut.

Bukan tanpa alasan dirinya bekerja keras menggenjot elektabilitas tersebut. Pasalnya, dari hasil komunikasi dan lobi politik dilakukan dengan dua calon Bupati KLU yakni Djohan Sjamsu dan Najmul

Ahyar, masih menunggu simulasi hasil survei elektabilitas para bakal calon wakil bupati berpeluang mendampingi mereka di Pilkada.

Sehingga ia lebih fokus memanfaatkan waktu tersedia itu untuk terus melakukan langkah dan strategi politik guna mendongkrak elektabilitas dimiliki tersebut. Dengan begitu, ia menargetkan dari hasil survei dilakukan para calon Bupati tersebut, Ia bisa mengantongi elektabilitas relatif tinggi. Sehingga ia bisa jadi calon pendamping dari salah satu calon Bupati akan bersaing di Pilkada KLU. “Saya cukup optimis dengan elektabilitas kita miliki,” imbuhnya.

Sebagai ketua DPC PPP KLU, tentuparpolberlambangKa’bahitu dipastikan akan mendukung dan mengsung dirinya di kontestasi Pilkada KLU. Terlebih mengingat, Ia jadi satu-satunya kader PPP siap berlaga di kontestasi Pilkada KLU. Pihaknya pun terus menjajaki komunikasi dan lobi politik dengan parpol lainnya terkait arah koalisi di Pilkada KLU. Sebagai tindak lanjut dari lobi politik tersebut, ia sudah mendaftarkan diri di bursa penjaringan tiga parpol. Yakni PAN, Partai NasDem dan PBB. “Tiga parpol itu kita ikuti mekanisme penjaringan yang berlaku di internalnya,” imbuhnya. (ndi)

Mataram (Suara NTB) – Setelah melakukan membuka penjaringan kandidat bakal calon kepala daerah melalui mekanisme pendaftaran telah ditutup. PDI-P selanjutnya akan melakukan proses seleksi terhadap peserta yang sudah mendaftar. Kemudian akan diteruskan ke tingkat DPP untuk diputuskan mendukung siapa.

“Ya proses pendaftaran sudah berjalan dengan baik di tujuh DPC Kabupaten/Kota, dan sudah terisi semua. Selanjutnya kami akan invetarisir semua calon yang sudah mendaftar ini,” kata Sekretaris DPD PDI-P NTB, Lalu Budi Suryata.

Namun demikian, meskipun masa pendaftaran sudah ditutup, bukan berarti proses penjaringan bakal calon sudah tertutup sama sekali. PDI-P masih membuka kemungkinan ruang untuk kembali membuka pendaftaran jika dipandang perlu, namun tentu dengan disertai alasan-alasan tertentu.

“Masa perpanjangan itu memang sudah selesai, namun kalau dipandang boleh menambah masa pendaftaran 14 hari lagi, tergantung masing-masing wilayah, kami berikan keleluasaan,” jelasnya.

Kebijakan tersebut diambil karena pelaksanaan Pilkada

dinilai masih jauh, yakni September tahun 2020 mendatang.

Sehingga masih memiliki waktu untuk melakukan penjaringan bakal calon yang terbaik.

Namun demikian proses penjaringan tersebut tetap dilakukan sesuai dengan mekanisme.

“Jadi masih ada ruang, kan Pilkada masih jauh, kita masih berproses terus ini. Kritik dan masukan masyarakat kita tampung untuk melahirkan pemimpin hebat. Ruang masih terbuka kepada masyarakat, DPD nanti bisa melakukan langkah-langkah, tapi dia tetap terbuka, transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi,” jelasnya.

Diketahui memang, proses pendaftaran tidak hanya dilakukan di masing-masing DPC, namun juga bisa dilakukan di DPD dan juga DPP. Sehingga bagi figur yang mau menggunakan PDI-P sebagai kendaraan politik untuk tampil maju bertarung di Pilkada 2020 mendatang, masih memiliki kesempatan.

Jalur pendaftaran di DPD dan juga DPP tersebut yang bakal kemungkinan ditempuh oleh Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj. Putu Selly Andayani yang digadang-gadang bakal tampil menjadi kandidat bakal calon Walikota Mataram. (ndi)

Lagi, Residivis Curanmor Langganan Penjara Ditangkap Mataram (Suara NTB) – Ki Agus Hendra (41) sudah tiga kali keluar masuk penjara sebab kasus narkoba dan pencurian. Kali ini, warga Ampenan Tengah, Ampenan Mataram ini terancam penjara lagi. Dia diduga mencuri 10 motor di wilayah Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Tengah.

Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam menjelaskan tersangka ini beraksi bersama kawannya, Sawak. Sawak sudah lebih dulu ditangkap dua hari sebelumnya. “Pelaku ini dua kali masuk penjara karena kasus narkoba, satu kali kasus pencurian burung,” ujarnya, Jumat (25/10).

Hendra berakhir di sel tahanan Polres Mataram setelah ditangkap pada Jumat (25/10) pagi sekitar pukul 06.30 wita.

Dikejar dari Gunungsari, Lombok Barat, Hendra baru menyerah setelah basah kuyup di dalam Sungai Jeruk Manis, Cakranegara Barat, Cakranegara, Mataram.

Hendra diburu karena diduga mencuri Yamaha Mio di tepi Jalan Dusun Ketapang, Gegerung, Lingsar, Lombok Barat Agustus lalu. Dia beraksi bersama Sawak yang bertugas mengendarai motor. “Pelaku ini berperan merusak kunci kontak motor agar bisa dibawa kabur.

Korbannya tidak tahu karena sedang di tengah sawah menyabit rumput,” terang Alam.

Hendra dan Sawak merupakan pasangan serasi yang sukses mencuri di 10 tempat berbeda. Mereka spesialis curanmor yang sudah membawa kabur empat Yamaha Mio, dua Yamaha Vega, dua Yamaha Jupiter, dan dua Honda Grand. Motor hasil curiannya dijual ke daerah Sekotong, Lombok Barat. sebagian juga dijual di Lombok Timur. “Selama ini hasil penjualan motor curian dipakai untuk pesta sabu. Dari rumahnya juga kita temukan alat hisap sabu.

Juga ada plastik klip sisa sabu,” pungkas Alam. (why)

(Suara NTB/why)

BARANG BUKTI - Kapolres Mataram Saiful Alam menunjukkan barang bukti curanmor dari tersangka Hendra, Jumat (25/10). Hendara diidentifikasi sebagai residivis yang diduga mencuri di 10 tempat berbeda.

SUARA NTB

Sabtu, 26 Oktober 2019

Halaman 9

SDN 36 dan SD Model akan Digabung Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram telah memutuskanuntukmenggabungsekolah dasar (SD) model dengan SDN 36 Cakranegara. Penggabungan ini setelah adanya rekomendasi dari Ombudsman serta pertimbangan

teknis lainnya.

Penggabungan dua sekolah dasar telah dibahas bersama Dinas Pendidikan, Ombudsman, kepala sekolah serta tim lainnya. Rapat tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota

Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito dikonfirmasi, Kamis (24/ 10), sudah ada titik temu permasalahannya. Permasalahan awal dipetakan, sehingga langkah yang paling rasional dilakukan adalah penggabungan antara SDN 36 dengan SD model. “Ini alternatif yang harus dilakukan,”tegas Sekda.

Untuk mengarah ke sana akan dibentuk tim. Tim ini bekerja mengkaji alur pendistribusian guru, penyiapan sarana prasarana serta sosialisasikan ke orangtua murid. Sementara, TK model akan dibangunkan di tahun 2020 mendatang di atas lahan milik Pemkot Mataram. Lahan untuk membangun TK tidak jauh dari lokasi

sekolah. “Penggabungan kita lakukan setelah ujian,” tandasnya.

Pendistribusian tenaga pendidik menjadi tugas dari tim untuk mulai memikirkan sejak saat ini. Khusus sosialisasi diminta pendampingan dari Ombudsman. Ombudsman menilai langkah sangat tepat dan mendukung kebijakan pemerintah.

Lalu bagaimana dengan dampak psikologi bagi murid? Hal semacam ini juga akan dipikirkan oleh tim. Jangan sampai psikologi murid terganggu sehingga menurunkan semangatnya untuk belajar. Dari segi sarana – prasarana dimiliki oleh TK model akan dilengkapi secara bertahap Sekda menjelaskan, keputu-

san menggabungan dua sekolah ini karena melihat murid di SDN 36 Cakranegara sedikit. Sementara, fasilitas ruangan yang dimiliki luas. Penentuan sekolah telah dikaji secara matang. Tinggal bagaimana menyiapkan murid untuk mau menjalankan aktifitas belajar – mengajar di sekolah tersebut.. (cem)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.5623 AL NOKA/NOSIN : MHIJF12168K266101/ J F 1 2 E - 1 2 7 0 5 6 3 AN.ASMAWI,AMA HLG D’SKTR JL.RAYA LANGKO KOTA MATARAM

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

DIJUAL TANAH

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

D I J U A L T A N A H DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 26 Oktober 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 10

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 26 Oktober 2019

Bersinergi Bangun Kekuatan Dari Hal. 1 ‘’Banyak orang-orang hebat yang terkumpul di sini. BKOW akan terus membantu dan memfasilitasi anggota BKOW dan GOW agar menjadi kekuatan pembangunan di NTB,’’ jelas Rohmi.

Wagub mengimbau GOW Kabupaten Bima dapat membantu program-program unggulan Pemprov NTB seperti Revitalisasi Posyandu dan Zero Waste. Selain itu juga diharapkan GOW Kabupaten Bima dapat lebih peka terhadap isu-isu sosial yang terjadi di Kabupaten Bima. ‘’Seperti contohnya buruh migran ilegal yang diberangkatkan ke luar negeri tanpa keahlian, sehingga terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan,’’ katanya.

Berkolaborasi, bekerja sama dan yang terpenting adalah GOW dapat membuat kegiatan yang memiliki pencapaian yang sangat

terukur. Sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Bima.

Rohmi berharap, mudah-mudahan apa yang diniatkan dan lakukan dapat bermanfaat membantu Pemda maupun provinsi. ‘’Semangat ibu-ibu, kita berkumpul untuk melakukan sesuatu yang penting dan bermanfaat bagi daerah kita,’’ katanya.

Sementara Ketua GOW Kabupaten Bima, Hj. Rustiati Dahlan, S.Pd bersama 60 anggotanya ingin dapat dibina langsung oleh Ketua Umum BKOW NTB. Ia menjelaskan, dalam GOW terdiri dari 32 organisasi yang ada di Kabupaten Bima. ‘’Dengan kehadiran kami, diharapkan dapat bersinergi antara BKOW Provinsi dan GOW Kabupaten Bima dalam berbagai bidang,’’ harapnya. (*)

Kurang Kader Terlatih Dari Hal. 1 menuju Posyandu keluarga.

Dengan begitu, Posyandu diharapkan dapat menjadi wadah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan dan sosial sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. ‘’2023 kita tidak ada lagi Posyandu yang pratama dan madya,’’ ujar Eka, Jumat (25/ 10) di Mataram. Walaupun begitu, diakuinya program tersebut mengalami beberapa kendala teknis seperti ketersediaan kader di masingmasing Posyandu sehingga mempengaruhi intensitas penyelenggaraan Posyandu.

Disebut Eka, saat ini memang masih ada sekitar 40% dari toal Posyandu yang menyelenggarakan kegiatan kurang dari delapan kali pertahun. Selain itu, kader dari masing-masing Posyandu juga ada yang kurang dari lima orang. ‘’Itu yang menyebabkan dia masuk dalam golongan pratama dan madya,’’ katanya.

Untuk dapat naik strata menjadi Posyandu Mandiri atau Posyandu Keluarga, masing-masing Posyandu diharuskan menggelar program sekurang-kurangnya 12 kali dalam setahun. Selain itu, masing-masing Posyandu diharapkan memiliki setidaknya delapan orang kader atau lima orang kader dengan tambahan beberapa sukarelawan. ‘’Dengan menjadi Posyandu keluarga, dengan pelayanan yang lebih lengkap kita membutuhkan kader-kader yang mumpuni juga. Tidak bisa dengan kader baru juga, susah,’’ ujar Eka. Berdasarkan data di Dikes NTB, sampai saat ini NTB memiliki 35.231 kader yang tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB. Dari jumlah tersebut kader terlatih hanya 26.228 orang dan kader belum terlatih mencapai 20.000 orang.

Berdasarkan hasil hitungan jumlah kader untuk revitalisasi posyandu, NTB membutuhkan setidaknya 57.656 kader terlatih.

Lombok Barat dan Lombok Tengah sendiri menjadi dua kabupaten dengan jumlah kader belum terlatih paling banyak. Dimana Lombok Barat dengan 3.400 orang kader belum terlatih dari total kader 4.545 orang, sedangkan Lombok Tengah dengan 1.779 orang kader belum terlatih dari total kader 8.410 orang.

Sedangkan untuk Kota Mataram jumlah kader belum terlatih adalah 48 orang dari total kader 1.755 orang, Lombok Timur 311 orang dari total kader 8.500 orang. Untuk Lombok Utara 33 orang dari total kader 1.985, Sumbawa Barat 90 orang dari total kader 1.090, Sumbawa 1.205 orang dari total kader 3.610, Dompu 885 orang dari total kader 2.120, Bima 596 orang dari total kader 3.205, dan Kota Bima 536 orang dari total kader 815. ‘’Kita sudah mulai melatih yang baru-baru, sekitar 20.000 orang. Itu yang akan kita berikan sertifikat besok,’’ ujar Eka. Terkait pemberian sertifikat sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kader yang terlatih adalah mereka yang akan terus berperan sebagai kader Posyandu.

Hal itu mempertimbangkan kendala di lapangan di mana sering terjadi pergantian kader di lapangan mengikuti pergantian kepala desa. ‘’Beberapa tahun terakhir di beberapa tempat terjadi perubahan-perubahan,’’ ujarnya. Hal itu dikhawatirkan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan Posyandu yang optimal sehingga memberikan imbas kepada masyarakat.

Diterangkan Eka, keberadaan Posyandu yang dapat memfasilitasi pelayanan kesehatan pada tingkat dusun sangat dibutuhkan untuk mendekatkan akses kesehatan ke masayrakat. Untuk itu, program Revitalisasi Posyandu juga diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan sebaikbaiknya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Dikes NTB mencanangkan penyusunan aturan yang akan memayungi kebutuhan kader Posyandu terlatih di setiap Posyandu. Proses tersebut akan dilaksanakan secara bertahap mengikuti proses sertifikasi bagi seluruh kader yang ada saat ini. ‘’Nanti kita bicara dengan Biro Hukum apa bentuknya yang paling tepat. Artinya sebetulnya itu untuk keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat,’’ pungkasnya. (bay)

Disnakertrans Tunda Pengajuan Kenaikan UMP ke Gubernur Dari Hal. 1 ‘’Kalau mereka (perusahaan, Red) tidak mampu, tinggal buat surat pemberitahuan.

Kalau di aturan (Disnakertrans) begitu kalau memang tidak mampu. Tapi kalau perusahaannya mampu ya wajib (membayar penuh),’’ pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Apindo NTB, Ni Ketut Wolini, menerangkan bahwa pihaknya tidak bisa menerima keputusan kenaikan UMP yang diambil dalam pertemuan yang digelar Disnakertran NTB. Menurutnya untuk mencepai kesepakatan, diperlukan kesepakatan oleh dewan pengupahan yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja dan pemerintah. ‘’Saya tidak mempermasalahkan kenaikan berapa saja asal itu sesuai dengan aturan. Itu sudah ada di PP 78 (2015). Peroses itu harus dilalui,’’ tegas Wolini ketika dihubungi, Kamis (24/10). Keberatan yang disampaikan Apindo, menyangkut iktikad Disnakertrans yang menggelar pertemuan tanpa mengundang perwakilan Apindo secara resmi.

Diterangkan Wolini, pihak Disnakertrans memang

mengundang secara lisan pihak Apindo melalui telepon yang diterima langsung oleh Sekretaris Apindo. Namun, undangan lisan tersebut diterima beberapa jam sebelum rapat dimulai sehingga tidak memungkinkan untuk mengirimkan perwakilan.

Hal tersebut juga membuat Apindo mempertanyakan iktikad Disnakertrans NTB dalam memfasilitasi pertemuan tersebut. ‘’Kami jelas keberatan. Orang kita pengusaha yang memberikan gaji kepada pekerja, kok, kita tidak diajak ngomong,’’ ujarnya.

Sebagai bentuk pernyataan sikap, Wolini menerangkan pihaknya akan mengirimkan imbauan kepada seluruh anggota Apindo jika kesepakatan tersebut tetap diteruskan ke gubernur tanpa ada pembahasan ulang. Imbauan tersebut berisi arahan agar para pengusaha tidak harus mengacu pada UMP yang ditetapkan, mengingat dalam pengambilan keputusannya tidak melibatkan unsur pengusaha. (bay)

Halaman 11

Pelaku Wisata Dukung Pembukaan Rute Lombok-Brunei Darussalam Mataram (Suara NTB) Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) NTB, Dewantoro Umbu Joka, mendukung penuh rencana dibukanya rute penerbangan langsung Lombok-Brunei Darussalam dan sebaliknya. “Bagus itu, kita sangat dukung,” ujarnya ketika dihubungi Suara NTB, Jumat (25/10).

Diterangkan Dewantoro, pihaknya selama ini juga telah membangun komunikasi dengan The Asosiastion of Travel Agents Brunei (ATAB) terkait potensi wisata di masingmasing wilayah. Terlebih untuk potensi wisata halal yang ada di NTB saat ini. ‘’Brunei itu negara yang ekonominya kuat. Mereka ekspektasi (liburannya) ke Eropa,” ujar Dewantoro. Hal tersebut diterangkan sebagai potensi besar jika para pelaku wisata di Lombok dapat meyakinkan wisatawan asal Brunei tentang beberapa branding pariwisata yang telah dimiliki NTB saat ini.

“Mereka (wisatawan Brunei, Red) belum tahu saja kalau di Lombok ini juga mewah dengan wisata halalnya.

Apalagi kita terus lakukan promosi,” ujar Dewantoro.

Beberapa hal yang perlu

diperhatikan terkait potensi pangsa pasar wisatawan Brunei adalah kualitas hotel yang tersedia. Diterangkan Dewantoro, hotel-hotel di Brunei biasanya terstandar untuk bintang empat ke atas. “Itu bisa jadi ukuran,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pihak maskapai Brunei sekitar dua tahun lalu. Komunikasi tersebut menyangkut potensi peserta umrah yang ada di masing-masing negara. “Dari dulu kita bicara ada penerbangan ke Jeddah juga. Potensinya bagus karena umrah,” ujarnya.

Jika rencanan pembukaan rute Lombok-Brunei tersebut dapat terwujud, Dewantoro menerangkan seluruh pihak terkait perlu memperhatikan sifat penerbangan yang reguler. Artinya, baik pemerintah dan pelaku wisata perlu menyeimbangkan jumlah penumpang pada setiap kali penerbangan agar rute tersebut dapat terus tersedia. ‘’Kalau dia reguler bisa diisi wisatawan. Tapi yang paling penting pesawat itu harus terisi,’’ pungkasnya. (bay)

(Suara NTB/penrem)

EVALUASI - Aster Kasdam IX/Udayana Kol. Inf Jemz Andre Ratu Edo saat pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program TMMD di Loteng.

Aster Kasdam IX/Udayana Tinjau TMMD Loteng Praya (Suara NTB) Asisten Teritorial (Aster) Kasdam IX/Udayana Kolonel Inf Jemz Andre Ratu Edo melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 106 Kodim 1620/Loteng, Kamis (24/10). Kedatangannya didampingi Komandan Kodim 1620/Loteng Letkol Czi Prastiwanto, SE. M.I.Pol., dan Kasiter Korem 162/WB Letkol Arh Budiono.

Petani Tembakau Terpaksa Banting Harga Dari Hal. 1 Petani menjual hasil panennya dengan harga Rp 100 ribu perkwintal tembakau basah.

Harga tersebut jauh di bawah harga jual pada musim tanam tembakau tahun sebelumnya yang bisa mencapai hingga Rp250 ribu perkwintal. ‘’Tahun lalu untuk daun tembakau basah, harganya mencapai antara Rp200 ribu sampai 250 ribu per kwintal di tingkat pengepul. Kalau tahun ini hanya Rp100 ribu per kwintal,’’ sebutnya. Itu pun petani tidak langsung dibayar oleh pihak pengepul.

Pasalnya, pengempul juga harus menjual terlebih dahulu tembakau tersebut ke perusahaan rokok yang ada. Baru setelah dibayar oleh pihak perusahaan, pengempul bisa membayar tembakau petani tersebut. Kalau tembakaunya belum dibayar oleh perusahaan, petani masih juga harus bersabar.

Menurutnya, petani dalam hal ini memang dihadapkan

pada situasi yang dilematis.

Jika tidak dijual dengan harga murah, maka tembakau petani tidak akan bisa laku.

Kalaupun ada yang membeli, petani juga mesti bersabar.

Karena tembakau tidak langsung dibayar.

“Prinsip petani tembakau yang penting laku dulu tembakaunya. Soal harga dan kapan dibayar, itu urusan lain,” timpalnya. Jadi selain harus menerima harga dibawah yang diharapkan, petani tembakau juga diharuskan bersabar karena tidak langsung menerima pembayaran atas tembakau miliknya.

Terpisah, Sekretaris Dinas Pertanian Loteng, Taufikurrahman PN, mengatakan tahun ini produksi tembakau Loteng mengalami over produksi.

Pasalnya, luas tanam tembakau melebihi target yang ada. Dimana dari sekitar 8 ribu hektar yang ditargetkan, luas tanam tembakau justru menembus 10 ribu hektar.

Di satu sisi, perusahaan

rokok juga menurunkan kuota pembelian tembakau. Akibat, naiknya besaran cukai tembakau oleh pemerintah. “Cukai tembakau dinaikkan oleh pemerintah. Akibatnya, perusahaan rokok menurunkan produksinya untuk menekan besaran cukai tembakau. Imbasnya, kuota pembelian tembakau dari petani otomatis berkurang,’’ tandasnya.

Pemerintah daerah sudah berupaya meminta tambahan kuota pembelian tembakau dari perusahaan rokok yang ada di daerah ini. Dan, baru PT Bentoel yang menambah kuota pembelian tembakau, sekitar 500 ton. Tapi itu dibagi untuk Loteng dan Lombok Timur (Lotim). ‘’Pemerintah daerah masih berupaya melobi perusahaan rokok lainnya untuk menambah kuota pembelian rokok.

Supaya tembakau petani yang belum laku, bisa terserap. Sehingga petani bisa terhindar dari potensi kerugian yang lebih besar,’’ ujarnya. (kir)

Siap Olah Sampah dan Produksi ’’Listrik Hijau’’ di NTB Dari Hal. 1 Melihat penampakan luar dan dalam pabrik yang begitu hijau, bersih, rapi, teratur serba digital dan minus aroma khas sampah, membuat Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul sangat antusias ketika bertemu para pengelolanya dan menggali teknik manajemen pengelolaannya. ‘’Pariwisata adalah salah satu sektor andalan kami di NTB. Persoalan pengelolaan sampah yang baik adalah konsekuensi logis dari pariwisata.

Dari mulai volume sampah yang begitu besar hingga tuntutan bahwa seluruh kawasan tujuan wisata harus bebas sampah. Zero waste province adalah program kami, dengan zero waste management yang efektif dan efisien. Jadi kami sangat berharap bisa menjalin kerja sama untuk investasi dan transfer teknologi serta manajemen pengelolaan sampah dari Everbright International di NTB,’’ ujar gubernur di depan jajaran pengelola Everbright International, Jumat siang (25/ 10) waktu setempat.

General Manager Everbright International Chen Honxiong, mengaku bangga menyambut

tawaran kerjasama dari rombongan kerja Gubernur NTB. Baginya, sangat terbuka lebar pintu kerja sama itu karena Indonesia adalah negara yang termasuk dalam kebijakan One Belt Road Initiative (OBRI) dari Tiongkok. ‘’Indonesia adalah negara sahabat RRT yang termasuk dalam kerangka kebijakan OBRI. Jadi setiap jalinan kerja sama dan persahabatan sangat terbuka untuk direalisasikan. Tinggal nanti jika sepakat, kita adakan feasibility study ke NTB, untuk menjajaki kecocokan teknologi dengan lahan dan sumber daya di NTB. Untuk informasi saja, salah satu mitra kami untuk pengelolaan sampah di Indonesia adalah Sinar Mas,’’ kata Chen.

Menurut hitungan, sambung Chen, jika tanpa fasilitas pengelolaan sampah EI di Hangzhou, maka seluruh permukaan tanah wilayah Provinsi Zhejiang akan tertutupi sampah dalam waktu kurang dari lima tahun. ‘’Setiap hari saja, sekitar 3 ribu ton sampah organik rumah tangga diangkut truk-truk ke pabrik ini untuk diolah menjadi bahan biomass pembangkit

energi listrik,’’ lanjutnya.

Dari pemrosesan sampah itu, EI Hangzhou mampu memproduksi energi ‘’listrik hijau’’ sekitar 390 juta KWH per tahun. ‘’Bahkan air mancur yang ada di depan lobi itu dibuat dari ekstraksi larutan sampah, dan seluruh listrik di pabrik ini berasal dari produksi sendiri,’’ ujar Chen.

Gubernur NTB berharap bisa segera merealisasikan kerjasama investasi dan transfer teknologi pengelolaan sampah dengan Everbright. ‘’Kami sediakan lahan dan permudah segala perizinan investasinya, jika memang teknologi Everbright cocok dibangun di NTB. Kami siapkan semua fasilitas yang mempermudah EI untuk mengelola sampah sekaligus memproduksi listrik secepat mungkin di NTB. Silakan segera berkunjung dan melakukan survei kelayakan di tempat kami,’’ pungkas Dr. Zul. Everbright International memiliki fasilitas pengelola sampah di lebih dari 170 lokasi di 22 provinsi di Tiongkok, menangani 370 proyek pengelolaan sampah dan pembangkit listrik. (*)

Kebakaran Tambora Diduga Dipicu Ulah Pemburu Dari Hal. 1 Apalagi kondisi hutan sedang terpapar kekeringan sehingga mudah terbakar. Belum lagi padang savana di dalam kawasan KPH maupun taman nasional sangat sensitif dan mudah terbakar. ‘’Ini sedang dalam penyelidikan bersama kepolisian. Kita tunggu hasilnya dari aparat.

Kita berharap bisa terungkap, karena kejadian ini benar-benar merusak ekosistem di Tambora,’’ tegasnya.

Hingga Jumat kemarin, tim di lapangan masih bekerja, memantau kemungkinan masih ada titik-titik api (hotspot).

Tim gabungan terdiri dari personel Dalmas Polres Bima, personel Polsek Tambora dan Polsek Sanggar, personel Posramil Tambora, Pol PP Kecamatan Tambora, KPH Resort Tambora, Balai TNGT, anggota dari perusahaan Agro Wahana Bumi (AWB). Kerja keras tim pemadaman juga

melibatkan warga Desa Oi Bura dan Desa Pancasila.

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) diperkirakannya berawal dari kawasan Usaha Tani Lestari (UTL) yang dikelola masyarakat. Api kemudian menyambar perkebunan tebu milik PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS), hingga menghanguskan 500 hektar bibit tebu.

Sementara Kepala Balai TNGT Murlan Pane juga menduga api dipicu aktivitas perburuan satwa liar. “Selain dari pemburu rusa, juga dari pemburu madu. Asap yang mereka pakai untuk mengambil madu bisa jadi apinya masih tersisa, jatuh pada tumbuhan kering sekitar langsung terbakar,’’ ujar Murlan.

Karhutla yang dilaporkan timnya, berlokasi di lereng Gunung Tambora di antara pos 2, 3, hingga pos 4. Kawasan ini adalah jalur pendakian menuju Kaldera Gunung Tambora.

Ditambahkannya, belum dapat dipastikan luas

wilayah atau kawasan yang terbakar. Alasannya, terkendala pemetaan dan peninjauan secara keseluruhan lokasi Karhutla yang tersebar di berbagai titik berjauhan. ‘’Di samping itu untuk menuju titik api lainnya tidak tersedia akses jalan,’’ ujarnya.

Namun informasi terbaru, sekitar delapan titik api yang berlokasi di antara pos 1 hingga perbatasan pos 2 berhasil dipadamkan oleh tim gabungan. ‘’Saat ini masih dalam proses pemantauan kemungkinan masih ada titik-titik api lainnya,’’ ujarnya.

Dalam catatannya, Karhutla di Pegunungan Tambora kerap terjadi karena faktor alam seperti musim kemarau, namun pemicunya dari ulah manusia. Ada saja oknum warga yang sengaja membakar atau membersihkan lahan miliknya untuk keperluan perladangan. Namun aktivitas itu memicu terjadinya kebakaran di kawasan hutan lindung dan taman nasional. (ars)

Aster Kasdam IX/Udayana menerima paparan dari Dandim 1620/Loteng selaku Dansatgas TMMD ke 106 di Posko Koramil 1620-03/Kopang.

Usai paparan, Aster Kasdam IX/Udayana melaksanakan peninjauan ke beberapa lokasi program fisik TMMD di Dusun Embung Karung Desa Montong Gamang.

Aster Kasdam mengatakan, kehadirannya di lokasi TMMD untuk menyakinkan pelaksanaan TMMD ke 106 tahun 2019 di Kodim Loteng berjalan dengan baik. “Hari ini saya sudah melihat realisasinya dibeberapa tempat sudah mencapai hampir 90 persen,” ujarnya.

Dijelaskannya, semua program pada tanggal 31 Oktober diharapkan sudah selesai dan akan ditutup secara keseluruhan, kemdian diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya bahkan ditingkatkan terutama pembukaan jalan baru.

Selain itu, Aster Kasdam juga menyampaikan dalam satu tahun, kegiatan TMMD dilaksanakan selama tiga kali ditempat yang berbeda dan periode TMMD ke 106, untuk wilayah Kodam IX/Udayana dilaksanakan di Kodim Tabanan, Kodim Loteng, Kodim Belu dan Kodim Ngada. (ars/*)

Disos Tuntaskan Verifikasi dan Validasi 177.589 Peserta BPJS Kesehatan Mataram (Suara NTB) Pemerintah Pusat menonaktifkan 177.589 peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran di NTB. Dinas Sosial (Disos) NTB telah menuntaskan verifikasi dan validasi data terhadap 177.589 jiwa yang telah dinonaktifkan tersebut.

Ia menyebut, Pemerintah menonaktifkan sebanyak 177.589 peserta BPJS Kesehatan di NTB. Tetapi, Pusat menambah sebanyak 327.477 masyarakat dari Basis Data Terpadu (BDT) pengganti yang akan ditanggung APBN. “Verifikasi dan validasi sudah (selesai),” kata Kepala Disos NTB, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah dikonfirmasi di Mataram, Jumat (25/10) kemarin.

Disos akan melakukan verifikasi dan validasi ke lapangan terhadap 177.589 peserta BPJS penerima bantuan iuran yang telah dinonaktifkan. Masyarakat yang dinonaktifkan sebagai peserta BPJS ini akibat beberapa permasalahan. Antara lain, tidak ada Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Tetapi dari verifikasi lapangan ada masyarakat yang sudah punya E-KTP, tetapi belum tercatat.

Ia merincikan 177.589 peserta BPJS di NTB yang dinonaktifkan dan 327.477 BDT pengganti masing-masing kabupaten/ kota. Untuk Lombok Barat sebanyak 14.087 jiwa yang nonaktif, dengan BDT pengganti 39.668 jiwa. Lombok Tengah sebanyak 64.231 jiwa dengan BDT pengganti 83.284 jiwa.

Lombok Timur sebanyak 77.295 jiwa, dengan BDT pengganti 115.744 jiwa. Sumbawa sebanyak 973 jiwa, dengan BDT pengganti 21.121 jiwa. Dompu sebanyak 491 jiwa, dengan BDT pengganti 491 jiwa, dengan BDT pengganti 6.118 jiwa.

Selanjutnya, Bima sebanyak 1.847 jiwa, dengan BDT pengganti 32.786 jiwa. Sumbawa Barat sebanyak 177 jiwa, dengan BDT pengganti 2.009 jiwa, Lombok Utara sebanyak 12.112 jiwa, dengan BDT pengganti sebanyak 12.682 jiwa. Kemudian Kota Mataram sebanyak 6.057 jiwa, dengan BDT pengganti 12.032 jiwa. Dan Kota Bima sebanyak 319 jiwa, dengan BDT pengganti sebanyak 2.033 jiwa. (nas)

Digagas Penerbangan Langsung Lombok - Brunei Dari Hal. 1 untuk menjajaki penerbangan langsung Lombok - Brunei Darussalam. ‘’Intinya, saya sedang mencoba membuat konektivitas antara Brunei dengan Lombok khususnya angkutan udara.

Dari Bandara Bandar Sri Begawan ke Bandara Internasional Lombok langsung atau lewat Balikpapan. Sedang kita jajaki,’’ ujarnya.

Dengan adanya penerbangan langsung Lombok - Brunei Darussalam, Sujatmiko mengatakan akan berdampak terhadap peningkatan kunjungan wisatawan ke NTB. Baik itu wisatawan asal Brunei Darussalam maupun orang asing yang ada di sana. Dengan adanya penerbangan langsung, maka mereka bisa ditarik ke NTB untuk menikmati keindahan Pulau Lombok dan Sumbawa.

Selain dapat meningkatkan kunjungan wisatawan asing, keberadaan penerbangan langsung Lombok - Brunei Darussalam diyakini dapat meningkatkan perdagangan antara NTB dan Brunei Darussalam. Produk-produk kerajinan NTB seperti mutiara, cukli, tenun dan produk lainnya dapat dijual ke Brunei Darussalam. ‘’Konektivitas udara ini gandengannya nanti wisatawan, barang, jasa juga akan meningkat. Ini yang sedang kita kejar,’’ ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga mempromosikan peluang investasi di NTB kepada investor Brunei Darussalam. Sehingga dalam kunjungan ke Lombok, dia juga mengunjungi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Sujatmiko menambahkan, dalam pertemuan dengan

Wagub, dia meminta Pemda memperhatikan soal pengiriman TKI ke Brunei Darussalam. Ia mengatakan banyak TKI asal NTB yang berada di negara tersebut. Namun, Sujatmiko tak menyebutkan angka pastinya.

Dalam pertemuan dengan Wagub, ia meminta agar TKI yang dikirim jangan yang tidak mempunyai keterampilan.

Pasalnya, banyak TKI bermasalah di Brunei Darussalam sehingga menjadi beban di sana.

Disebutkan, total orang Indonesia yang berada di Brunei Darussalam sebanyak 60 ribu orang. Hampir 20 persen penduduk Brunei adalah orang Indonesia. “Jadi banyak yang bermasalah di sana. Tidak dibayar gajinya, atau dipukul majikan. Menyelundupkan rokok, visanya mati,” terangnya.

Dikatakan, sekitar 50 persen TKI yang berada di sana bekerja di sektor informal. Sedangkan 50 persen lainnya bekerja di sektor formal. Seperti menjadi guru ngaji, dosen, sopir, bengkel, pekerja di perusahaan minyak dan lainnya.

Sementara itu, Wagub menyambut baik rencana dibukanya penerbangan langsung itu.

Sebab, dampaknya bagi masyarakat sangat terasa. “Pak Dubes memilih NTB tepat sekali untuk direct flight,” kata Wagub.

Wagub menjelaskan, NTB memiliki potensi pertanian yang bisa dipasarkan di mancanegara. Hanya saja, hasil pertanian itu tidak dikirim dalam bentuk mentahan. Namun akan diolah dan dikemas dengan baik, baru diekspor. Sehingga akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Karena itu, Wagub meminta jajaran Dinas Perhubungan untuk menindaklanjuti rencana tersebut. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 26 Oktober 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Alfamart Bangun Negeri Tumbuhkembangkan Jiwa Wirausaha Giri Menang (Suara NTB) Alfamart membangun negeri dalam menumbuhkembangkan jiwa wirausaha khususnya di Provinsi NTB. “Memasuki usia ke 20 tahun Alfamart ingin memberikan yang terbaik bagi bangsa dengan mendorong perekonomian dari daerah,” kata Operation Director Alfamart Mudunsen Sabar Purba di Gedung Olah Raga Patuh Patut Patuh Patju, Gerung, Lombok Barat, Jumat (25/10).

Walaupun tidak mudah, katanya, melalui perjuangan yang berat. Alfamart mulai merangkak, berjalan hingga terus berlari menjadi satu di antara perusahaan ritel terkemuka di lndonesia. Dan saat ini, Alfamart telah tumbuh menjadi sosok yang besar dalam industri ritel di lndonesia. Dengan 32 cabang, di akhir September memiliki 13.998 toko yang tersebar luas di penjuru nusantara.

“Bahkan telah berekspansi hingga ke Filipina dengan jumlah gerai 700 toko. Alfamart juga menjadi gantungan hidup dari 120.796 karyawan, belum termasuk karyawan anak perusahaan,” katanya. Tentunya hasil ini perlu disyukuri pencapaian ini tentunya hasil kerja keras semua. Semangat ulang tahun Ini harus menjadikan cambuk bagi karyawan untuk meningkatkan kompetensi diri. Terus lakukan perbaikan, jangan cepat berpuas diri dan mari raih karir dan cita-cita bersama Alfamart.

Dalam perayaan ulang tahun ke-20 di tahun ini, kalau diingatkan kembali, bahwa hashtag #20tahunAIfamartUntuklndonesia lni bukan tanpa arti. Alfamart adalah perusahaan asli Indonesia. Alfamart lahir, tumbuh dan besar di lndonesia. “Untuk itu sudah selayaknya kehadiran kita memberikan arti bagi Indonesia,” ungkapnya.

Alfamart hadir, ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuhkembangkan jiwa wiraswasta implementasikan dengan kehadiran 3.612 toko Franchise dan 15 toko kemitraan. Kehadiran Alfamart juga dirasakan oleh masyarakat lewat berbagai program seperti di dunia pendidikan melalui Alfamart Class yang saat ini terdapat di 17 provinsi. Alfamart juga peduli kepada UMKM dengan melalui program Outlet Binaan Alfamart (OBA).

Alfamart juga membuka kesempatan berkarir yang lebar untuk seluruh karyawan dengan menjunjung kesetaraan tanpa memandang gender, agama, suku dan ras. Termasuk juga kepada teman-teman penyandang disabilitas atau yang berkebutuhan khusus.

Saat ini terdapat 391 karyawan disabilitas.

“Pada kesempatan ini pula, saya ingin mengajak seluruh karyawan untuk peduli terhadap Iingkungan dengan melakukan hal hal sederhana dalam gerakan Green Employee,” kata Operation Director Alfamart, Mudunsen Sabar Purba.

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Sebelum tampil dalam acara Semarak Ulang Tahun Alfamart (SUA) ke-20 di Cabang Lombok, Grup Band J-Rock menyempatkan diri berfoto bersama Operation Director Alfamart Mudunsen Sabar Purba, Branch Manager Alfamart Cabang Lombok Jamalludin, Deputy Branch Manager Dikdik Dirgantara, di salah satu toko Alfamart wilayah Mataram, kemarin.

(Suara NTB/ist)

SYUKURAN - Suasana saat syukuran SUA ke-20 di Alfamart Cabang Lombok yang dihelat GOR Mini Gerung Dalam event yang mengambil tema Lets Make History Together Again dimeriahkan oleh Grup Band ternama J-Rocks, Amtenar dan masih banyak lagi yang menghibur para peserta. Puncak perayaan Semarak Ulang Tahun Alfamart (SUA) 20 Tahun Branch Lombok berlangsung sangat meriah dan spektakuler.

Operation Director Alfamart Mudunsen Sabar Purba, Branch Manager Alfamart Cabang Lombok, Jamalludin, Deputy Branch Manager Dikdik Dirgantara, jajaran manajemen, ribuan karyawan serta tamu undangan menyatu merayakan event yang digelar di Gedung Olah Raga Patuh Patut Patuh Patju. Berbagai talenta ditampilkan oleh berbagai bagian yang membuat event bertambah meriah. Riuh, tawa, canda dan tepuk tangan lepas begitu saja dari para peserta yang datang. (r/*)

Vonis Silmi, Jaksa Belum Tentukan Sikap Mataram (Suara NTB) – Hakim banding menghukum mantan pejabat Kanwil Kemenag NTB, H. Silmi dengan penjara satu tahun dan delapan bulan. Lebih rendah dari putusan Pengadilan Tipikor pada PT NTB. Terkit putusan itu, jaksa penuntut umum belum men-

gambil sikap.

“Putusannya kan belum kita terima. Jadi kita belum bisa putuskan,” kata Kasi Pidsus Kejari Mataram Anak Agung Gde Putra. “Kecuali kalau sudah terima baru bisa kita tentukan sikap. Ini kan kita belum terima yang resmi dari pengadilan seperti apa,” se-

but Agung. Jaksa penuntut umum Kejari Mataram sebelumnya mengajukan tuntutan pidana delapan tahun penjara terhadap Silmi. Serta denda Rp200 juta subsider kurungan dua bulan.

Hal itu berdasarkan pembuktian pasal 12 huruf e UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram dengan ketua majelis hakim Isnurul Syamsul Arif kemudian menjatuhkan hukuman lebih ringan, yakni empat tahun penjara, denda Rp100 juta subsider dua bulan kurungan.

Hakim berpendapat Silmi bersalah. Terkini, PT NTB yang majelis hakim bandingnya diketuai Lanang Dauh, menghukum Silmi lebih ringan lagi. Yakni pidana penjara selama satu tahun delapan bulan, denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan.

Silmi terbukti memerintahkan mantan Kasubag TU Kemenang Lombok Barat, M Ikbaludin untuk memungut dana bantuan masjid terdampak gempa masing-masing sebesar 30 persen dari total dana yang diterima. (why)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

IKIP dan UNTB Resmi Jadi Universitas Pendidikan Mandalika Mataram (Suara NTB) Setelah menunggu panjang akhirnya IKIP Mataram dan UNTB resmi berubah menjadi Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) Mataram. Penyerahan SK Menristekdikti Nomor 953/ KPT/1/2019 menjadi Universitas Mandalika Mataram dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2019 di kantor LL DIKTI Wilayah VIII Denpasar, Bali. Penyerahan SK langsung diberikan oleh Kepala LLDIKTI Wilayah VIII Prof Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si., kepada Ketua Yayasan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mataram, H. Lalu Rusmiady. SH,.MM. Humas Undikma Mataram, Ismail Marzuki, mengaku bahwa dia resmi menjadi Humas Undikma Mataram per tanggal 23 Oktober.

“Hari ini Kamis 23 Oktober, saya Humas Undikma, Universitas Pendidikan Mandalika,” jelasnya.

Dikatakan Ismail Marzuki bahwa Undikma Mataram merupakan bentuk dan nama baru dari penyatu-

an IKIP Mataram dan UNTB. Sementara untuk launching perubahan nama, Ismail menyebutkan akan dijadwalkan dalam waktu dekat.

Selain itu, perubahan menjadi Undikma berkonsekuensi pada adanya penambahan program studi. Undikma kini memiliki 20 program studi. Penambahan itu merupakan penggabungan dari semua program studi

yang ada di IKIP dan Undikma. “Ada yang bertanya Undikma itu punya berapa program studi. Untuk diketahui bahwa Undikma, Universitas Pendidikan Mandalika adalah nama baru dari penyatuan IKIP Mataram dan Universitas NTB UNTB. Prodi dari IKIP Mataram ada 12 dan dari UNTB ada 8. Sehingga Undikma memiliki total 20 Prodi,” sebutnya. (dys)

Dikbud Kembali akan Gelar UKG Non ASN Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan melaksanakan Uji Kompetensi Guru (UKG) Non Aparatur Sipil Negara (ASN) lagi dalam waktu dekat. Hal itu dilakukan karena sampai saat ini NTB masih kekurangan guru. Sebelumnya juga sudah dilakukan UKG non ASN dan bagi yang sudah memenuhi syarat diberikan Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Penugasan Guru Non Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, kemarin mengatakan, setelah pihaknya membagikan SK bagi guru non ASN yang diberikan SK Gu-

bernur, maka akan dilakukan UKG non ASN lagi pada bulan November. “Setelah ini (SK) terbagi kami rencanakan UKG kedua bagi teman-teman yang sudah terdaftar tapi belum memenuhi kriteria lulus, kita beri kesempatan pada bulan November akhir,” katanya.

Sebelumnya, UKG Non ASN normatif-adaptif dilaksanakan pada pertengahan tahun 2018, pesertanya sebanyak 5.837 orang. Sementara UKG Non ASN produktif dan SLB dilaksanakan bulan Desember 2018 lalu diikuti sebanyak 1.132 peserta. Aidy menyampaikan, Sebanyak 1.164 orang guru non ASN yang memenuhi syarat UKG Non ASN tahun 2018. Terdiri dari guru produktif SMK sebanyak 550 orang, guru SLB sebanyak 46 orang, dan guru

normatif-adaptif sebanyak 568 orang.

Jumlah itu ternyata masih kurang untuk memenuhi kebutuhan guru di jenjang SMA, SMK, dan SLB. Aidy mengungkapkan, saat ini masih kekurangan 2.700 guru SMA, 1.500 guru SMK, dan 446 guru SLB. “Masih kurang guru kita,” kata Aidy.

Sementara itu dihubungi terpisah, Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman mengakui pihaknya akan melaksanakan UKG Non ASN lagi bagi guru yang belum memenuhi ketentuan pada UKG sebelumnya. Namun ia belum memastikan kapan waktu pasti UKG non ASN tersebut, karena ada sejumlah agenda penting di Dinas Dikbud NTB dalam beberapa waktu ke depan. (ron)