Edisi Jumat 26 Oktober 2018 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

JUMAT, 26 OKTOBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 190TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Aparat Gabungan Tertibkan PETI di KSB Taliwang (Suara NTB) Aparat gabungan TNI—Polri mulai melakukan penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Penertiban berlangsung Kamis (25/10)

diawali dari lokasi penambangan emas liar SP Dua Tatar, di Desa Tatar, Kecamatan Sekongkang.

Suara NTB berkesempatan mengikuti penertiban bersama tim gabungan yang beranggotakan 35 personel tersebut. Tim

gabungan yang dipimpin Kabag Operasi Kompol Edi Susanto S.Sos, memulai penertiban dari SP Dua Tatar. Untuk mencapai lokasi tambang emas liar di SP Dua Tatar memang tidak mudah.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ils)

DITERTIBKAN - Aparat gabungan melakukan penertiban PETI di kawasan perbukitan Desa Tatar, Kecamatan Sekongkang, KSB, Kamis (25/10) kemarin.

Diumumkan Hari Ini

5.559 Pelamar CPNS Pemprov NTB Lolos Seleksi Administrasi Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB telah merampungkan verifikasi dan validasi berkas pendaftaran pelamar CPNS 2018. Hasil verifikasi, sebanyak 5.559 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi.

TO K O H NTB Jadi Daerah Industrial PEMUDA Indonesia harus mampu mendesain Bangsa Indonesia. Untuk dapat melakukan hal itu, Pemuda Indonesia harus mampu mengunjungi masa depan terlebih dahulu.

Hal itulah yang disampaikan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc dalam paparannya sebagai narasumber utama dalam Diskusi Publik yang diinisiasi Fraksi PKS DPR RI. Bersambung ke hal 15

H. Zulkieflimansyah (Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R Konsultasi ke Tim Rekompak WARGA korban gempa diperbolehkan memperbaiki atau membangun kembali rumahnya lebih dulu tanpa harus menunggu cairnya dana bantuan stimulan dari pemerintah pusat. Dana bantuan stimulan dari pemerintah pusat dapat diklaim belakangan setelah rumah warga terbangun dan siap ditempati.

Bersambung ke hal 15

IGB. Sugihartha

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M.Si., menyebutkan, jumlah pelamar yang mendaftar secara online sebanyak 6.556 orang. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi berkas, sebanyak 997 pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). ‘’TMS ini karena hampir setengahnya tak mengirim berkas lewat PT. Pos Indonesia. Karena itu merupakan suatu persyaratan,” jelas Fathurahman di Mataram, Rabu. (25/10).

Data sementara BKD NTB, sebanyak 1.319 pelamar gugur atau tak me-

menuhi syarat. Namun, setelah adanya penyesuaian kualifikasi pendidikan dengan jabatan pada formasi, ada beberapa yang dinyatakan memenuhi syarat (MS).

Ia mencontohkan seperti formasi guru teknik mesin. Dalam persyaratan disebutkan, pelamarnya berkualifikasi sarjana pendidikan teknik mesin. Para pelamar tidak ada yang S1 pendidikan teknik mesin, tetapi S1 teknik mesin. ‘’Sehingga diberi ruang memperbaiki hal-hal yang kiranya menjadi pengaduan masyarakat, pelamar,” jelasnya.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

CEK - Tim dari BKD Provinsi NTB sedang mengecek kesiapan tempat untuk pelaksanaan test CAT.

Huntara Belum Jadi, Terpaksa Tinggal Dekat Kandang Ternak Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah masyarakat korban gempa di Desa Gelangsar Kecamatan Gunungsari Lombok Barat (Lobar) terpaksa tinggal di dekat kandang ternak. Pasalnya, belum ada bantuan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga yang rumahnya hancur akibat gempa beberapa waktu lalu.

Tokoh masyarakat Desa Gelangsar, Abdul Rahman menyebutkan sebanyak 823 unit rumah warga yang rusak akibat gempa. Dari jumlah tersebut sekitar 600 unit yang

rusak berat. Sisanya 200 unit rusak sedang dan ringan. ‘’Baru sebagian yang dapat SK kabupaten, sebagian lagi belum ada SK. Untuk bantuan stimulan pemerintah yang terealisasi sampai hari ini belum ada. Masih verifikasi data saja,’’ kata Abdul Rahman.

Ia menyebutkan per 22 Oktober lalu, baru 14 warga yang sudah memiliki rekening. Semuanya sudah dikelompokkan menjadi kelompok masyarakat (Pokmas).

Mantan Kepala Desa Gelangsar ini mengatakan,

masyarakat sangat membutuhkan huntara. Sampai saat ini belum ada bantuan untuk pembangunan huntara baik dari pemerintah maupun pihak ketiga.

Tempat tinggal sementara yang dibangun masyarakat dari sisa-sisa bangunan dilakukan secara swadaya. Ia mengaku sudah mengusulkan ke Dinas Sosial untuk pembangunan 90 unit huntara.

Jumlah kebutuhan huntara di Desa Gelangsar, kata Abdul Rahman sekitar 100 unit. ‘’Mudah-mudahan tereal-

isasi. Kalau di tenda panas.

Masyarakat mulai terjangkit penyakit malaria, kemarin ada beberapa terjangkit. Sehingga kami mengarahkan masyarakat kembali ke rumah masing-masing,’’ katanya.

Saat ini sejumlah warga korban gempa terpaksa tinggal dekat kandang ternak. ‘’Kalau kemarin berugaqnya tak pernah di tempati di belakang.

Sekarang menjadi tempat hunian yang paling nyaman. Kandang ayam dulu, sekarang jadi tempat tinggal yang aman. Di situ juga kandang sapi dan se-

bagainya. Ini campur baur inilah yang mengkhawatirkan kita. Kalau pemerintah tak segera membangun huntara.

Apalagi banyak anak-anak kecil,’’ katanya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, MPH mengatakan masyarakat yang tinggal di pengungsian memang rentan terhadap penyakit. Apalagi yang tinggal dekat kandang ternak. Sehingga diharapkan huntara segera terealisasi.

Agar masyarakat tinggal di tempat yang layak. (nas)

Polda NTB Didorong Usut Dugaan Kakanwil Kemenag NTB akan Diklarifikasi Penyimpangan Spek dan Gratifikasi Mataram (Suara NTB) – Ombudsman RI NTB melanjutkan investigasi dugaan maladministrasi pengadaan buku madrasah se-NTB Rp200 miliar 2018. Investigasi akan berlanjut ke klarifikasi sejumlah pihak. Diantaranya dengan mengklarifikasi Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenag NTB. ‘’Investigasi masih jalan. Bisa jadi kita akan minta keterangannya Kepala (Kanwil) untuk data lanjutan,’’ ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI NTB, Adhar Hakim, SH.MH, kemarin.

Dia menjelaskan, pihaknya sudah menemukan indikasi maladministrasi. Untuk keperluan kelengkapan investigasi, maka setiap pihak yang berkaitan akan dimintai keterangan.

Selanjutnya, akan disusun rekomendasi untuk disampaikan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan.

Selain meneruskan potensi perbuatan tindak pidananya ke aparat penegak hukum.

Bersambung ke hal 15 Adhar Hakim

Mataram (Suara NTB) Langkah Ombudsman RI Perwakilan NTB menyerahkan ke penegak hukum dugaan maladminstrasi pengadaan buku kurikulum Madrasah se NTB didukung pegiat antikorupsi. Polda NTB yang menindaklanjuti masalah itu, didorong menyelidiki dugaan penyimpangan pada spek buku dan indikasi gratifikasi.

Dalam banyak kasus, Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB menemukan proses penegakan hukum diawali temuan maladministrasi hingga skenario penentuan pemenang pekerjaan. Kolusi antara penentu kebijakan instansi dengan pihak ke tiga membuka ruang terjadinya tindak pidana korupsi.

Menurut

Koordinator Badan Pekerja Somasi NTB, Dwi Ariesanto, masyarakat perlu mendorong Polda NTB serius mengusut temuan Ombudsman Perwakilan NTB itu. Lebih spesifik, pihaknya menekankan kepada Polda NTB untuk menelisik lebih jauh soal spesifikasi buku untuk menemukan indikasi tindak pidana. ‘’Dari penentuan satu rekanan yang dipatok untuk pembelian buku itu bisa jadi pintu masuk untuk menelusuri spek bukunya,’’ kata Dwi Ariesanto kepada Suara NTB, Kamis (25/10).

Pemeriksaan ini perlu melibatkan ahli untuk pemeriksaan ukuran dan jenis kertas.

Sementara indikasi kerugian negara, bisa melibatkan ahli auditor, dari total anggaran Rp 200 miliar lebih untuk 2.256 Madrasah se – NTB. Pihak-pihak yang terlibat, jika oknum pejabat dan rekanan disebutnya bisa terjerat dengan pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 sebagaimana diubah

dengan Undang Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Memperluas penyelidikan juga memungkinkan dalam banyak kasus, termasuk dari petunjuk awal dan data yang diberikan Ombudsman. Terkait kemungkinan dugaan terjadinya suap dan gratifikasi.

Ini tertuang dalam ketentuan Pasal 5 jo Pasal 11, pasal 12 b Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ‘’Jadi selain soal dugaan penyalahgunaan kekuasaan, juga patut diduga ada gratifikasi. Karena sangat aneh sampai urusan di mana belinya saja ditentukan,’’ sorotnya.

Padahal, lanjutnya, secara juklak-juknis sudah jelas bahwa dana BOS dikelola secara otonom oleh Madrasah dengan melibatkan komite dan dewan guru. ‘’Artinya Madrasah bebas memilih di mana mereka bisa membelinya, selain kebutuhan buku seperti apa yang benar-benar mereka butuhkan,’’ tegasnya.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Jumat, 26 Oktober 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2

Tunjuk Plt Kaling KELURAHAN Abian Tubuh menunjuk pelaksana tugas (Plt) Kepala Lingkungan (Kaling) Karang Bate Utara. Penunjukan Plt menggantikan mantan Kaling yang mengundurkan diri karena telah ditetapkan sebagai calon legislatif pada Pileg 2019 mendatang.

Pengajuan pengunduran diri kata Lurah Abian Tubuh, Burhanudin dilakukan secara tertulis. Karena, yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai calon legislatif dari partai besutan Surya Paloh. Kaling yang jadi caleg secara regulasi me(Suara NTB/cem) mang diminta mundur. “BerBurhanuddin dasarkan surat edaran Walikota, kaling yang nyaleg diminta mundur,” kata Burhanuddin.

Surat pengunduran diri Kaling Karang Bate Utara lanjutnya, disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum. KPU juga proaktif mencari bukti pemberhentian yang bersangkutan. Pengunduran diri kaling langsung disikapi dengan menunjuk pelaksana tugas (Plt). Ini dimaksudkan agar pelayanan administrasi maupun penanganan masalah sosial di masyarakat tertangani dengan baik. Pihaknya tak ingin kekosongan jabatan di Karang Bate Utara dikeluhkan masyarakat. “Sudah kita tunjuk Plt,” sebutnya.

Penegasan terhadap Perda tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan didukung oleh Burhan. Langkah ini supaya menghindari penyalahgunaan wewenang dengan mengarahkan pilihan ke pasangan tertentu maupun dirinya. Pemerintah menginginkan proses mengedepankan transparan dan independen. “Kami ingin pelaksanaan Pileg tetap aman dan mengedepankan kejujuran,” terangnya.

Sebagai abdi negara dalam konteks Pileg dan Pilpres tetap netral. Apalagi di lingkungan banyak calon, sehingga dibebaslan ke masyarakat memilih Caleg sesuai hati nurani mereka. Harapannya kontestasi politik berjalan aman, tertib dan damai. Terkait pemilihan Kaling kata dia, kelurahan memiliki waktu tiga bulan. Jika dinilai mendesak tidak menutup kemungkinan Pilkaling diselenggarakan secepatnya. (cem)

Ubah Kultur Kerja KEBIASAAN OPD menumpuk-numpuk pekerjaan di akhir tahun anggaran ditengarai menjadi penyebab tidak tercapainya target serapan anggaran OPD lingkup Pemkot Mataram. Pola kerja seperti ini, kata anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Herman, AM.d., kepada Suara NTB Kamis (25/10), seolah sudah menjadi budaya.

Apalagi hal ini bukan terjadi tahun 2018 saja.

Herman menyayangkan, kultur kerja yang menghantarkan sejumlah OPD hanya masuk zona kuning dan merah, terus berulang set(Suara NTB/fit) iap tahun. Hal ini, rupanya Herman tidak dijadikan pembelajaran oleh OPD-OPD yang ada. Karena seperti diketahui, dari semua OPD yang ada di lingkup Pemkot Mataram, hanya satu OPD yang masuk zona hijau yakni BP3AKB. Sedangkan 47 OPD masuk zona kuning dan satu OPD masuk zona merah.

Seharusnya hal itu tidak perlu terjadi kalau OPD melaksanakan apa yang sudah mereka programkan dalam APBD. Karena, lanjut politisi Gerindra ini, setiap program milik OPD yang tercantum dalam APBD, sudah jelas waktu pelaksanaannya. ‘’Tinggal dilaksanakan saja. Kan sudah ada perencanaannya tiap triwulan harus mencapai berapa persen,’’ ujarnya. Herman menduga, penyebab tidak tercapainya target serapan anggaran OPD, karena OPD tidak mau keluar dari pola lama.

Padahal, sambung anggota Dewan dari Dapil Sandubaya ini, menumpuk pekerjaan di akhir tahun anggaran akan membuat mereka (OPD, red) kelabakan. Sehingga, bukan tidak mungkin karena terkejar waktu, akhirnya program itu dikebut tanpa memperhatikan kualitas. Herman membantah kemungkinan adanya program titipan sebagai penyebab tidak tercapainya target serapan anggaran. ‘’Kalau sudah masuk APBD, tidak ada istilah program titipan. Itu program milik pemerintah, dan OPD harus mampu melaksanakannya,’’ tegasnya.

Penyebab lain, kata Herman, bisa saja karena faktor SDM yang tidak mampu melaksanakan program. ‘’Yang paling penting, OPD ini harus mengubah kultur kerja mereka, tidak menumpuk pekerjaan di akhir tahun,’’ katanya. Terkait hal ini, menurut Herman, Pemkot Mataram harus mampu bersikap tegas. Idealnya harus ada evaluasi kinerja untuk mengukur kemampuan SDM pejabat di semua OPD. Oleh karena itu, Dewan memandang rencana mutasi pejabat dapat menjadi pintu masuk untuk memilih pejabat yang sesuai kompetensi. Apalagi mutasi ini akan melalui tahapan pansel terlebih dahulu. (fit)

Pemkot Sewa Gedung untuk Tes CPNS Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kota Mataram akan menyewa gedung untuk pelaksanaan tes CPNS. Gedung itu akan disewa selama tiga hari, sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan tes CPNS yang mendaftar di Kota Mataram.

“Kita akan sewa gedung Grand Imperial Ballroom kemungkinan selama tiga hari. Karena satu hari itu ada lima sesi. Jadi tiga hari itu akan bisa menghabiskan semua pendaftar yang lolos tes administrasi,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Bq. Nelly Kusumawati, Kamis (25/10).

Dalam suatu sesi akan ada 480 peserta yang mengikuti tes. Sesuai dengan jumlah komputer yang disediakan untuk digunakan dalam tes CAT itu. Diharapkan semuanya dalam keadaan lancar tanpa ada kendala apapun. “Saya belum cek berapa harga sewanya, tetapi yang jelas kita sewa di situ selama tiga hari. Karena untuk CAT 6.777 pendaftar itu kemungkinan kita menghabiskan tiga hari itu,” ujarnya.

Pihaknya belum mengumumkan waktu pelaksanaan ujian CAT bagi pelamar CPNS Kota Mataram. Sehingga belum dapat ditentukan kapan tes itu akan dilakukan.

Namun yang jelas tes CPNS itu akan lebih mendahulukan pendaftar dari instansi vertikal. “Yang jelas Kota Mataram bukan yang pertama melaksanakan CAT itu. Karena tes itu akan lebih didahulukan dari instansi vertikal, kalau yang daerah itu belakangan,” ujarnya.

Jumlah pelamar CPNS Kota Mataram sebanyak 7.216 orang. Sebanyak 439 dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi seperti STR dan keterangan akreditasi kampus. “Sebanyak 6.777 itulah yang akan berkompetisi memperebutkan kuota yang didapatkan Kota Mataram. Harapan kita agar Kota Mataram bisa mendapatkan SDM yang berintegritas dan andal,” ujarnya. (lin)

MERUMAHKAN - Seorang warga melintas di depan RSUD Kota Mataram di Jalan Bung Karno. Manajemen RSUD akan merumahkan sebagian karyawannya, menyusul penurunan pendapatan akibat penerapan sistem rujukan berjenjang.

RSUD Kota Mataram akan Rumahkan Karyawan Mataram (Suara NTB) Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, akan merumahkan sejumlah karyawannya. Kebijakan ini lantaran turunnya pendapatan akibat penerapan sistem rujukan berjenjang.

Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra menegaskan, kebijakan merumahkan karyawan tak buru - buru dilakukan. Ia akan melihat perkembangan penerapan sistem berjenjang sampai bulan Desember mendatang.

“Kita masih ada waktu sampai Desember. Ndak sih buru-buru kita rumahkan,” katanya dikonfirmasi Kamis (25/10).

Sistem rujukan berjenjang oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kese-

hatan diterapkan mulai 1 Oktober benar - benar dirasakan dampaknya. Dokter Jack, demikian sapaan akrab Direktur RSUD Mataram ini mengaku, perawatan medis khususnya rawat jalan turun drastis. Secara otomatis pendapatan juga berimbas.

Sementara ini, ia akan melihat perkembangan penerapan tersebut. Manajemen RSUD akan mencoba berinovasi dengan memanfaatkan fasilitas yang ada sebelum menempuh kebijakan itu. “Pendapatan ada

turun 20 persen,” sebutnya.

Pihaknya tak ingin reaktif menyikapi aturan pemerintah pusat. Karena, layanan rujukan berjenjang akan dievaluasi. Di samping itu, rumah sakit rujukan juga akan dievaluasi.

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi menegaskan, pemberhentian staf harus didasarkan atas aturan. Manajemen RSUD dalam mengambil keputusan harus menganalisa dulu sebelum merasionalisasi.

Keputusan mengangkat

OPD Teknis Diminta Fokuskan Program ke Kampung KB Mataram (Suara NTB) Pembinaan Kampung KB intensif digencarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pada Kamis (25/10), pembinaan di Kampung Keluarga Berencana Teratai Putih Lingkungan Pejeruk, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan.

Pembinaan Kampung KB secara berkala diharapkan organisasi perangkat daerah (SKPD) teknis juga memfokuskan program ke 12 Kampung KB yang telah terbentuk. Demikian disampaikan Kepala DPPKB Sutrisno dikonfirmasi, Kamis (25/10).

Dikatakan, pembinaan terhadap Kampung KB ini rutin dilakukan yang melibatkan mitra kerja. Terutama unsur kelurahan, kaling,toma,togasertatokoh-tokoh pemuda, kader dan lainnya . HarapandibinanyaKampungKBiniagar keluarga yang ada dapat meningkatkansemangat,etoskerjadan menjadikeluargayangmempunyai daya saing tinggi. Sehingga, meningkatnya derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Karena Kampung KB ini milik kita semua dalam arti semua OPD. Dan, untuk itu mari kita bangun bersama secara terpadu dan terfokus pada Kampung KB.

(Suara NTB/ist)

PEMBINAAN - Petugas DPPKB melakukan pembinaan di Kampung KB Teratai Indah Lingkungan Pejeruk, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kamis (25/10). SKPD teknis diharapkan memfokuskan program di Kampung KB agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Insya Allah, apabila semua dilakukan secara bersama sama dan terfokus maka menjadi warga jadi sejahtera,” ungkapnya.

Masifnya pembinaan terhadap Kampung KB sambung Sutrisno, masyarakat diharapkan dapat mengubah pola pikir mereka. Terutama pada program KKBPK baik pengaturan kelahiran dan peningkatan kesejahteraan.

Peningkatan kesejahteraan tak bisa sepenuhnya diserahkan

Banyak RAB Rumah Tahan Gempa Belum Jadi Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kota Mataram terus mendesak Pemprov NTB untuk bisa menambah jumlah pendamping bagi pokmas. Pasalnya, minimnya jumlah pendamping itu berakibat pada lambannya desain dan RAB dibuat.

Ini tentu saja akan berpengaruh pada lamanya pembangunan rumah tahan gempa itu.

“Fasilitator itu ada yang bertugas untuk pendampingan teknis, ada juga pendampingan administrasi. Karena jumlahnya yang sangat terbatas, jadi masih banyak yang belum selesai pembuatan desain dan rencana anggaran biaya (RAB)-nya,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Mataram, H. Kemal Islam.

Ia terus mendesak Pemprov agar dapat memberikan penambahan fasilitator atau pendamping kepada Pemkot Mataram. Pasalnya dengan jumlah fasilitataor yang ada saat ini, tidak mampu mempercepat pembangunan rumah warga.

“Bagaimana mau cepat, yang dibangun ribuan, jumlah pendamping cuma 14. Kita butuh ditambah kalau memang kita mau cepat,” ujarnya.

Semua pokmas yang sudah terbentuk ingin cepat dibangunkan rumahnya. Namun pembangunan rumah mereka tidak dap-

at dilakukan apabila desain dan RAB nya belum selesai. Keduanya harus dibuat berdasarkan pendampingan dari fasilitator.

Hanya saja, dengan terbatasnya jumlah fasilitator ini membuat pokmas akhirnya menjadi lama membuat RAB mereka.

“Sebelum membuat desain kan perlu pengukuran tanah dulu, setelah itu baru dibuat RAB nya. Kita benar-benar sangat terbatas pendamping, semoga Pemprov bisa menambah jumlah fasilitator untuk Kota Mataram,” ujarnya.

Diketahui bahwa jumlah rumah yang rusak akibat gempa sebanyak 7.116 unit. Dengan rincian rusak berat sebanyak 1.674 unit. Rusak sedang sebanyak 1.103 unit dan rusak ringan sebanyak 4.339 unit.

Sudah ada surat keputusan dari Walikota Mataram yang menetapkan jumlah kerusakan akibat gempa ini.

Ia menyadari kekurangan dari jumlah fasilitator itu. Sehingga ia meminta kepada semua korban gempa yang rumahnya belum dibangun agar bersabar. Semuanya sudah pasti akan dibangunkan kembali rumahnya. Namun tentu saja harus menunggu giliran. Sebab pembangunan 1.674 rumah itu juga tentu membutuhkan waktu yang lama. (lin)

ke masyarakat. OPD teknis harus bergerak bersama terfokus pada unit terkecil. “Pembinaan selama ini fokus di program KKBPK,” sebutnya.

Kampung KB sebagai miniatur pembangunan harus ditopang melalui peningkatan sumberdaya manusia. Artinya, program OPD teknis difokuskan ke Kampung KB dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial serta kesehatan masyarakat. (cem/*)

karyawan dulu diyakini telah dipertimbangkan sebagai badan layanan umum daerah (BLUD).

Berapa keuntungan dan pengeluarannya. “Saya kira perlu dipertimbangkan dulu,” kata dia.

Kalau misalnya manajemen RSUD berdalih akibat penerapan sistem rujukan berjenjang, dinilai bukan alasan tepat. Persoalan ini harus didalami, apakah sifatnya kasuistis atau kontemporer. Didi menyarankan manajemen RSUD berhati - hati.

Jangan sampai mengabaikan aturan justru merugikan orang lain. Sebaiknya perlu mendesain atau berinovasi kembali.

Kehilangan Pekerjaan Di satu sisi, rencana meru-

mahkan sebagian karyawan menjadi kekhawatiran para tenaga medis. Terutama bagi bidan dan perawat yang berstatus sebagai pegawai tidak tetap.

Seorang perawat poli yang enggan menyebutkan identitasnya khawatir bakal kehilangan pekerjaan. Sebab, peluang mencari pekerjaan khususnya tenaga kesehatan sangat sulit. Di satu sisi, saingan semakin tahun semakin banyak. “Terus gimana nasib kita,” jawabnya pasrah.

Kebijakan merumahkan karyawan diharapkan tak berimbas terhadapnya. Dia berdoa ada solusi lain, sehingga tak merugikan karyawan. (cem)

Lurah Kebon Sari Mengundurkan Diri Mataram (Suara NTB) Selain ada kepala sekolah yang mengundurkan diri, keputusan sama juga diambil Lurah Kebon Sari, M.Faisal. Dia secara resmi melayangkan surat pengunduran dirinya ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram sebagai lurah.

Faisal dikonfirmasi via ponselnya, Kamis (25/10) membenarkan pengajuan pengunduran dirinya itu. Dia berdalih keputusannya itu karena alasan keluarga.

“Masalah pribadi saja. Ndak enak diungkap,” kata Faisal.

Bulan April 2019 mendatang, Faisal genap tujuh tahun sebagai lurah.Undang-undangNomor5tahun 2014 aparatur sipil negara mengisyaratkanseorangpejabatmaksimal lima tahun menempati jabatan tertentu. Hanya saja aku Faisal, surat keputusan(SK)sebagailurahkembali diperbarui tahun 2016 lalu.

Artinya, jabatannya sebagai lurah terhitung mulai dari nol. “Kan SK baru keluar 2016 itu,” ucapnya.

Tak hanya alasan pribadi diungkapkan.Faisalmengaku,enam tahun menjalankan tugas dengan rutinitas, permasalahan sama dan terus berulang membuatnya jenuh.

Paling tidak ada penyegaran, seh-

ingga pengetahuan serta kompetensinya bertambah.

Kepala BKPSDM, Baiq Nelly Kusumawati membenarkan adanya surat pengunduran diri dari Lurah Kebon Sari. “Suratnya ada tapi belum saya baca,” ungkapnya. Pengajuan pengunduran diri itu akan diproses. Selanjutnya, akan disampaikan ke pejabat pembina kepegawaian.

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar tak mempermasalahkan pejabat baik kepala sekolahmaupunlurahmundur.Sepanjang tidak ada tendensi apapun yangmenekanmerekadanditerima oleh masyarakat. “Kalau saya ndak masalah. Masih banyak pejabat yang menggantikan,” kata dia.

Menurut dia, ini patut dicurigai. Karena tak mungkin jabatan prestisius ditinggalkan begitu saja.

Dia menduga ada unsur lain, sehingga membuat tak nyaman. “Mungkin ada tanda kutip. Saya juga ndak ngerti apa,” ungkapnya.

Politisi Partai Gerindra ini mendukung regulasi pemerintah agar menerapkan Undang - Undang 5 tahun 2014 tentang ASN. Pejabat menempati posisi lama harus dilakukan penyegaran. Walikota didorong melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat. (cem)

Bantuan Langsung Dikirim ke Rekening Sekolah Mataram (Suara NTB) Bantuan dana perbaikan sekolah yang diajukan kepada Kementerian PUPR akan segera dicairkan. Dana itu langsung dikirimkan ke rekening masingmasing sekolah untuk digunakan sesuai dengan aturan.

“Semua sekolah yang rusak dan sudah ditetapkan itu sudah melakukan bimtek (bimbingan teknis). Mereka langsung dimintai nomor rekening sekolah sehingga bantuan itu langsung dikirimkan ke masing-masing rekening sekolah,” kata Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Hj. Suhartini, Kamis (25/10).

Anggaran yang akan diberikan pusat kepada Kota Mataram pada tahap ini sebanyak Rp5 miliar lebih. Total bantuan yang akan diberikan pemerintah pusat kepada Kota Mataram sebanyak Rp13,7 miliar. Namun pada tahap ini bantuan akan diberikan kepada 27 sekolah dasar yang rusak akibat gempa. ”Sisanya nanti akan dibantu juga melalui dana APBD Perubahan. Itu ada 30 sekolah yang akan dibantu menggunakan dana APBD perubahan itu,” ujarnya.

Sementara untuk bantuan kepada SMP itu masih dalam proses. Kementerian akan melakukan asesmen ulang ke-

pada 15 SMP yang mengalami kerusakan dan belum diperbaiki. Jika asesmen sudah selesai dilakukan, maka bantuan dana perbaikan sekolah itu dapat setelah ditransfer ke masing-masing rekening sekolah.

“Kalau yang SMP itu masih dalam proses asesmen. Jadi kita masih menunggu hasilnya seperti apa. Kurang lebih ada 13 sekolah yang akan diberi bantuan oleh Pusat,” ujarnya.

Sementara itu, ia kembali mengingatkan kepada masingmasing sekolah agar tidak membebankan pungutan dalam bentuk apapun kepada siswa atau orang tua siswa. Sebelumnya Ia

juga sudah memanggil semua kepala sekolah untuk diberikan imbauan agar sekolah tidak meminta sumbangan dalam bentuk apapun. Meskipun sumbangan itu berbentuk sumbangan sukarela dari orang tua siswa.

“Pungutan itu kita haramkan di sekolah. Jadi dalam bentuk apapun sekolah itu tidak diperbolehkan untuk mengambil pungutan kepada siswa atau orang tua siswa. Kemarin ada salah satu sekolah yang mengadakan bimbel (bimbingan belajar) dan saya sudah suruh langsung kembalikan uang siswa, karena itu tidak diperbolehkan,” ujarnya. (lin)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 26 Oktober 2018

Halaman 3

Sebelum Punah, Pemda Diingatkan Jaga Maskot Mataram (Suara NTB) Jarang terdengar pemerintah daerah menyinggung pelestarian maskotnya.

Baik flora maupun fauna. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi NTB mengingatkan agar pelaksana pemerintah daerah tak abai terhadap pelestariannya, sebelum maskot daerah terlebih dahulu punah.

(Suara NTB/ist)

MASKOT - Rusa Timor yang menjadi maskot NTB

NTB dengan masing-masing kabupaten/kota, seyogiyanya memiliki maskot sendiri yang dapat dijadikan kebanggaan. Nampaknya tak sejauh itu arah program pemerintah daerah. Lantas, kalau bukan pemerintah daerah sendiri dan masyarakatnya, siapa lagi?

Persoalan maskot ini mengemuka dalam diskusi ringan media ini dengan Kepala BKSDA Provinsi NTB, Ir. Ari Subianto, MP melalui Analis Data Perencanaan Kerjasama dan Kehumasan, Ivan Juhan-

dara, SP di kantor BKSDA NTB di Jalan Majapahit Mataram, Kamis (25/10) kemarin.

Ivan justru mempertanyakan, adakah pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki program yang kuat tentang pelestarian flora dan fauna yang dimilikinya? Jawabannya masih abu-abu.

Untuk level provinsi saja, NTB maskotnya rusa timor/ menjangan dengan nama latin Cervus timorensis keberadaannya terancam punah.

Akibat minimnya pelestarian dan perburuan liar. Jumlah-

nya tak sampai 2.000 ekor saat ini. Itupun, 500 ekor didapat dari hasil penangkaran.

Seribuan ekor yang masih bertahan di alam.

“Setiap provinsi punya maskot, satwa maupun tumbuhan. Tujuannya untuk dilestarikan. Berarti seharusnya sekarang pemerintah daerah memiliki rencana yang dituangkan dalam rencana aksi.

Kemudian dituangkan dalam rencana tata ruang,” ujarnya.

Dimana saja wilayahwilayah yang menjadi termpat tumbuh dan berkembangbiakn-

ya maskot tersebut. Artinya dia harus dilindungi. Tata ruang sudah terbagi jadi kawasan lindung, dan kawasan budidaya.

“Sekarang dimana yang jelas-jelas kawasan lindung yang berfungsi menyelamatkan yang sudah dilindungi, satwa maupun tumbuhan yang dikomitmenkan menjadi maskot,” imbuhnya.

Dengan maskot ini, provinsi maupun kabupaten/kota memiliki ciri khas masingmasing. Selain menjangan, NTB memiliki maskot berupa flora berupa kayu hitam atau yang lazim disebut ajan kelicung. Flora jenis ini diketahui semakin menurun tumbuhnya. Ivan juga mempertanyakan, daerah yang dikatakan sebagai tempat indukannya.

Ketika tempat indukannya

tak diketahui, lantas bagaimana melestarikannya.

Karena itu, pemerintah daerah disarankan untuk memberikan perhatian lebih.

Sebab keberadaan maskotmaskot ini dapat juga dijadikan “jualan” pariwisata daerah. Bila pemerintah memperkuat dukungan pengelolaan dan pelestariannya.

Untuk maskot dalam bentuk flora, pemerintah daerah dapat memperbanyak pembibitan-pembibitannya. Melibatkan stakeholders. Demikian juga untuk maskot berupa fauna rusa timor, Ivan menyarankan dinas yang membidangi peternakan dapat melakukan pengembangbiakan dan percepatan peningkatan populasi dengan teknologi Inseminasi Buatan (IB). (bul)

Masyarakat Diharapkan Jadi Konsumen Cerdas Pastikan Kesiapan Pengusaha KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi NTB memastikan kesiapan para pengusaha lokal untuk mendukung pembangunan rumah tinggal bagi korban gempa. Kuncinya tinggal di tangan pemerintah, soal cepat atau lambatnya pembangunan.

Waktunya sangat mepet untuk menangani korban gempa ini, musim hujan sebentar lagi datang.

Ancaman bagi para pengungsi yang masih tinggal di tenda-tenda. Para pengusaha dari lintas entitas bisnis mulai mendaftar untuk ikut terlibat dalam pembangunan rumah tinggal korban gempa.

“Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur, juga Lombok Tengah sudah ada yang mendaftar ke Kadin untuk ikut terlibat. Tinggal KLU yang belum ada informasinya. Saya harus koordinasikan kembali dengan Kadin KLU,” kata Ketua Kadin Provinsi NTB, L. Heri Prihatin IR. Kadin adalah wadah perhimpunan pengusaha yang dilibatkan oleh pemerintah.

Kadin dilibatkan dalam hal penyediaan bahan-bahan kebutuhan pembangunan. Heri mengatakan, tugas ini telah siap dilaksanakan.

Kadin siap memasok bahan-bahan bangunan ke tokotoko bangunan untuk memenuhi kebutuhan material pembangunan rumah bagi korban gempa. Hanya saja, bolanya masih ada di tangan pemerintah. L. Heri mengatakan, pengusaha telah memberikan berbagai alternatif rumah tinggal bagi korban gempa. Belum juga ada yang ditetapkan.

Alasannya, harus dilakukan uji laboratorium terkait bahan yang digunakan, serta ketahanan bahan terhadap ancaman gempa. Tentu bahan bangunan dan konsep rumah tinggalnya harus sesuai dengan budget yang disiapkan pemerintah. Rp50 juta untuk rumah rusak berat.

“Pilihan model rumahnya sudah ada. Tapi belum juga cocok dengan pertimbangan kekuatan bahan bangunan, ini, itu oleh PU Pera. Katanya harus diuji dulu,” kata L. Herri.

Pagi hingga siang Kamis (25/10) kemarin, Kadin juga terlibat dalam pembahasan penentuan bahan bangunan, spek dan potensi hukum bagi pelaksana yang melanggar ketentuan. Melibatkan seluruh stakeholders terkait. Dari pemrintah daerah, praktisi hukum, maupun pengusaha.

Actionnya, t i n g g a l menunggu ketentuan petunjuk pelaksanaan dan teknis dari Puslitbang PU Pera terkait spek bahan bangunan, dan konsep rumah yang tepat untuk dibangunkan.

“Intinya sekarang pemerintah. Kalau sudah jelas spek bahan bangunan yang disarankan. Kita siap pasok spek bahan yang dimaksud. Dia yang punya alat untuk melakukan uji spek, segera dipastikan hasil yang cocok dengan uji labnya,” demikian L. Heri.

Kepada pengusaha

stakeholdernya. Baik dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Real Estate Indonesia (REI) atau pengusaha-pengusaha lainnya diharapkan juga pro aktif menangkap peluang ini. Membantu pemerintah mempercepat penanganan bencana.

“Kita ndak usah terlalu mempertimbangkan orientasi bisnis. Untunguntung sedikit, kita sama-sama bergerak memulihkan masyarakat. agar roda ekonomi kembali bergerak,” demikian L. Heri. (bul)

(Suara NTB/dok)

L. Heri Prihatin

Mataram (Suara NTB) Pengawasan produk pangan gencar dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Perdagangan dan stakeholdernya. Sayangnya, masih saja ada produkproduk kedaluwarsa dijajakan.

Salah satunya yang ada di pusat perbelanjaan terbesar di Kota Mataram.

Susu cokelat kotak yang seyogiyanya harus ditarik dari penjualan, lantaran tercatat masa kedaluwarsanya pada 22 Oktober 2018, nyatanya masih dipajang di rak penjualan oleh manajemen.

Padahal, berbicara ideal, beberapa hari sebelum masa kedaluwarsa yang tertera di segel, apapun produk makanan maupun minuman, sepatutnya ditarik dari peredaran dan dimusnahkan.

Menyikapi temuan ini, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si melalui Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK), Ir. Haryono, tidak ada alas an bagi pengusaha abai terhadap perlindungan konsumen.

Produk-produk kedalwuarsa tidak diperbolehkan dijual karena mengancam kesehatan konsumen. Pemerintah dalam melakukan pembinaan, bisa saja menarik seluruh barangbarang yang tidak layak edar tersebut dan memusnahkannya. Tetapi, persoalan untung rugi pengusaha juga menjadi pertimbangan.

“Karena barang yang dipajang sudah dibayar di distributor. Sebaiknya pengusaha yang melakukan retur dan mengkomunikasikannya dengan distributor. Apakah dilakukan penggantian atau tergantung kesepakatan para pihak. Yang terpenting tidak boleh dijual barang itu,” kata Haryono.

Ia tak memungkiri masih ada pengusaha yang mungkin saja abai atau kurang teliti mengawasi produk. Dari hasil pengawasan yang dilakukan di tokotoko besar di Kabupaten Sumbawa dan

(Suara NTB/ist)

KEDALUWARSA - Haryono menujukkan salah satu produk kedaluwarsa dan masih dijajakan di salah satu tempat perbelanjaan di Sumbawa.

Kabupaten Sumbawa Barat baru-baru ini. Tim juga masih menemukan dijualnya produk-produk makanan dan minuman yang sudah kedaluwarsa.

Daritemuanitu,timmemberikanperingatan. Dan pernyataan tertulis kepada pengusaha agar lebih hati-hati dan selektif menjual produk pangan dan minuman yang berisiko kepada konsumen.

Tim turun bersama sejumlah pihak terkait, terutama BPOM. Terhadap temuan-temuan itu, selain pengusaha

yang diharapkan lebih teliti, yang tak kalah penting adalah masyarakat harus menjadi konsumen cerdas. Kenali produk, label, masa berlaku, dan kemasannya. Jika terindikasi meragukan, jangan dibeli atau dilaporkan.

“Karena itu, kita juga meminta kepada dinas yeng membidangi di kabupaten/kota untuk tetap melakukan pembinaan kepada pengusaha. Serta intens melakukan pengawasan,” demikian Haryono. (bul)

SUARA NTB Jumat, 26 Oktober 2018

Tunggu Ketersediaan Anggaran DINAS Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) hingga saat ini masih menunggu realisasi anggaran dari Kementerian PUPR terkait pengoperasian gedung Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang bertempat di Kelurahan Ijobalit. Gedung ini terkesan menganggur pascapembangunannya tuntas tahun 2017 lalu meski sudah dilakukan serah terima dan penandatanganan BAP antara Dirjen Cipta Karya KemenPUPERA dan Bupati Lotim.

(Suara NTB/yon) Menurut Kepala DLHK Mulki Lotim, Mulki, gedung yang dibangun oleh Kementerian PUPR RI senilai sekitar Rp12 miliar itu masih terkendala operasional dikarenakan terjadinya miskomunikasi anggaran antara pemerintah pusat dan kabupaten.

Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk pengoperasian gedung ini sekitar Rp700 juta per tahun. “Untuk pengoperasian gedung ini estimasinya sekitar Rp700 juta per tahun. Realisasi anggaran dari kementerian ini yang masih kita tunggu,” terangnya.

Di dalam pengoperasian gedung ini, pihak dari Dinas LHK sudah melatih sebanyak 17 orang operator. Sementara terkait kondisi gedung sendiri, Mulki mengungkapkan jika pembangunan gedung tidak ada masalah. Bahkan kondisinya sudah 100 persen dilengkapi mesin dan sarana prasarana yang lain. Termasuk dari sekitar 60 tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam operasional TPSP itu, sebanyak 36 di antaranya sudah dilatih khusus untuk pemilahan sampah dan 17 operator.

Lebih jauh disampaikan Mulki, ketika TPST itu difungsikan nantinya sebagian sampah yang diangkut dari pemukiman warga terlebih dahulu dilakukan pemilahan sampah organik dan anorganik sebelum masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Ijobalit. Untuk sampah organik akan diolah langsung menjadi pupuk di TPST, sementara untuk anorganik akan dikerjasamakan dengan bank sampah untuk pengelolaannya.

Tujuan manfaat untuk mengurangi permasalahan sampah serta mencari nilai ekonomis dari sampah itu sendiri. (yon)

Dapat Rumah Tetap, Korban Gempa Butuh Waktu Selong (Suara NTB) Sesuai hasil verifikasi terakhir yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Timur (Lotim), jumlah rumah rusak di Lotim 24 ribu lebih.

Dari fakta itu, diketahui proses pencairan dana untuk pembangunan rumah tetap masih dalam proses dan tampak membutuhkan waktu lama.

Kondisi ini membuat Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy mencoba mengambil langkah strategis. Menurutnya, para korban gempa tidak mungkin bisa cepat dapat membangun rumah tetap, karena pembangunan rumah tetap ini butuh waktu sekitar dua tahun baru bisa dirampungkan.

Hal ini diungkap Bupati Sukiman saat membuka bursa inovasi desa di Selong, Kamis (25/10) kemarin. Dia mencontohkan, satu orang aplikator yang membangun panel rumah Risha di Lotim memiliki keterbatasan. Kapasitas maksimalnya membangun itu hanya empat unit rumah perhari.

“Yang rusak berat itu kan sekitar 9 ribuan,” terangnya.

Bagaimana mungkin katanya rumah rusak sekian banyak dibagi dengan kemampuan para aplikator membuat panel rumah. Dari hitungan sederhana, maka butuh waktu tahunan baru bisa diselesaikan, yakni bisa dua sampai tiga tahun.

Sementara itu, musim hujan sudah dekat.

Para kepala desa yang masyarakatnya banyak kena dampak bencana untuk mencatat. Dalam hal ini, semua warga korban gempa akan diberikan santunan masing-masing Rp 1 juta, apakah rumahnya rusak sedang, berat atau ringan menjadi urusan nanti. Terpenting katanya, pemerintah daerah sudah menyisihkan anggaran untuk meringankan beban para korban.

Santunan dimaksudkan juga agar bisa mempercepat proses pemindahan warga yang masih menempati tenda ke rumah-rumah yang lebih layak huni. Walaupun rumahnya masih berupa berugak, yang penting bisa ditempati dengan layak. “Ini adalah program prioritas kita dan Alhamdulillah sudah disetujui oleh Pak Gubernur,” tuturnya.

Rencananya, mulai minggu depan sudah bisa memulai pelaksanaan program prioritas dengan membagi-bagi kepada warga, mulai dari kecamatan ke kelurahan secara berjenjang dan melalui desa untuk warga-warga desa serta dusundusun atau lingkungan. “Saya berharap partisipasi bapakbapak kepala desa, untuk melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya,” harapnya. (rus)

(Suara NTB/rus)

RISHA – Pembangunan Risha bagi korban gempa sudah dimulai. Namun, pembangunan secara menyeluruh belum bisa dilakukan dengan cepat, karena banyak rumah yang harus dibangun.

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Bupati Ingatkan Tidak Boleh Ada Warga Meninggal karena Kemiskinan Selong (Suara NTB) Para kepala desa (kades) diminta Bupati Lombok Timur (Lotim) agar berinovasi. Dengan alokasi dana desa dan dana desa yang dimiliki, kades harus memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat. ‘’Penanganan-penanganan sampah, penanganan orang-orang sakit dan lainnya di desa harus bisa diselesaikan oleh desa,’’ tegas Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy saat memberikan sambutan pada pembukaan Bursa Inovasi Desa di Selong, Kamis (25/10).

Bupati mengaku masih menemukan masih banyak kasus

gizi buruk, stunting, perutnya besar seperti hamil namun kanker, ada yang tidak bisa jalan bertahun-tahun tapi tidak diketahui oleh kepala desanya. Hal ini dinilai bupati sebuah keanehan. “Ke mana kepala desa, dia midang saja kepala desa ini?” tanya Sukiman.

Kepada desa diminta turut melakukan pendataan di lapan-

”

Tidak boleh ada anak stunting di Lotim. Tidak boleh juga ada anak gizi buruk di Lotim. Tidak boleh ada orang meninggal pelan-pelan karena H. M. Sukiman Azmy kemiskinan di Lotim,”

gan kasus-kasus gizi buruk dan anak-anak yang stunting. Bupati berjanji akan membawa mereka ke rumah sakit selama tiga bulan untuk mendapat perawatan.

Seperti sudah dilakukan tahun 2009 lalu, sebanyak 380 anak gizi buruk diasramakan selama tiga bulan ditangani. “Tidak boleh ada anak stunting di Lotim. Tidak boleh juga ada anak gizi buruk di Lotim. Tidak boleh ada orang mati pelan-pelan karena kemiskinan di Lotim,” tegasnya.

Bahkan, kepala desa, camat dan bupati, lanjutnya, akan turut dituntut jika terjadi kasus orang mati, karena kelaparan. Apalagi menjadi pemimpin adalah amanah sesuai dengan klasifikasi dan kriteria masing-masing.

Kepala desa diingatkan agar bisa mencontoh seperti yang dilakukan Khalifah Umar Bin Khattab RA. Khalifah pengganti Abu Bakar itu berjalan keliling kampung menemukan orang-orang yang sakit. Begitupun sejatinya para kepala desa, keliling menemu-

kan semua warga yang sakit.

Banyak temuan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)mengenai kasus-kasus yang diderita oleh warga desa, namun tidak diketahui sendiri oleh kepala desa. Hal ini dinilai sangat aneh. Semestinya, jarum yang patah di desa harus diketahui oleh kepala desa. Apalagi yang sakit harus tahu semua.

Program pemerintah daerah, satu desa satu lapangan, satu desa satu tempat pengelolaan sampah. Untuk itu, bupati meminta agar desadesa segera mewujudkan itu.

Bahkan, tanah pecatu bisa ditukar dengan tanah di pinggir jalan untuk dijadikan lapangan dipersilakan untuk segera ditukar dan siap disetujui.

Begitu juga, tempat-tempat pengelolaan sampah.

Sejumlah desa diakui sudah mulai melakukan pengelolaan sampah. Inilah sebut Bupati menjadi bagian dari inovasi.

Bisa menangani kebersihan desa secara mandiri. (rus)

(Suara NTB/ist)

Wujudkan Pemilu Damai Tanpa Korbankan Masyarakat Selong (Suara NTB) Dalam mewujudkan pemilu damai di Lombok Timur (Lotim) dilakukan penandatanganan Deklarasi Pemilu Damai yang melibatkan banyak pihak, seperti dari KPU, Bawaslu, Polres dan pimpinan partai politik (parpol). Hadir juga Bupati Lotim, H.M. Sukiman Azmy, MM., dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD).

Kapolres Lotim, AKBP. M. Eka Fathurrahman, SH, SIK, yang diwakili Kabagren, Kompol. Sutarman, berharap Pemilu 2019 berjalan aman, lancar sebagaimana yang diharapkan. Dikatakannya, pelaksanaan Pemilu dilaksanakan 2019. Namun pengamanan kegiatan dari kepolisian dimulai tahun 2018 dengan dilaksanakannya Operasi Mantab Brata Gatarin yang dibuka 20 September 2018 sebagai bentuk operasi pengamanan Pemilu.

Bupati Lotim, H. Sukiman Azmy, menegaskan, Kabupaten Lotim sebelumnya sudah

melaksanakan pilkades di 100 lebih desa di Lotim pada tahun 2017, pilkada 2018. Dan pada tahun 2019 akan menggelar pemilu, baik itu pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Dalam pelaksanaan pemilu ini, kata bupati, yang perlu diperhatikan serius menyangkut dengan isu-isu yang belakangan ini marak mencuat di media, terutama di media sosial. Dijelaskan bahwa isu dibagi dua yakni isu yang benar ada dan dapat diklarifikasi, serta isu yang sama sekali tidak ada klarifikasi dan tidak jelas sumbernya.

Orang nomor satu di Gumi Patuh Karya ini mengatakan, apabila isu itu dikelola dengan baik. Maka bisa menghasilkan apa yang diharapkan yang secara baik. Sementara perbuatan yang baik apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan dikalahkan dengan kesalahan pengelolaan. “Apabila isu itu dibiarkan bergentayangan.

Maka bisa membahayakan,” tegasnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

TANDATANGANI - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy menandatangani deklarasi pemilu damai, Kamis (25/10).

Rekomendasi Badan Geologi

Relokasi Warga Batal, Rumah Panggung Alternatif Utama Tanjung (Suara NTB) Rencana relokasi warga korban gempa yang bermukim di atas jalur sesar aktif gempa terlihat masih ambigu. Pemda Lombok Utara setidaknya menerima 2 rekomendasi berbeda dari 2 surat yang dikirimkan oleh instansi yang sama.

Surat pertama tanggal 21 Agustus 2018 bernomor: 2303 / 45 /BGL.V/2018 perihal Laporan Singkat Pemeriksaan Gempa Bumi Lombok, yang dikeluarkan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana - Kementerian ESDM, Ir. Kasbani, M.Sc, berisi rekomendasi yang mengarah pada relokasi warga. Berdasarkan analisis parameter gempa bumi, kondisi daerah bencana bempa bumi Badan Geologi, merekomendasikan bangunan yang terletak pada zona sesar permukaan dan retakan tanah dalam dimensi besar dan panjang agar digeser sekitar 20 meter dari lokasi sesar permukaan utama.

Antara lain titik tersebut yaitu di Dusun Lokok Piko Desa Samik Bangkol Kecamatan Gangga, Dusun Beraringan Desa Kayangan Kecamatan

Kayangan, dan di Desa Selengan Kecamatan Kayangan.

Masih dari instansi yang sama, surat tanggal 28 September 2018 No: 5719 /40/BGL/ 2018 yang ditandatangani langsung Kepala Badan Geologi - Kemen ESDM, Ir. Rudy Suhendar, M.Sc., menyebut hal berbeda.

Pada surat perihal rekomendasi Geologi Lingkungan, merekomendasikan antara lain, pondasi bangunan warga dibangun fleksibel misalnya rumah panggung. Selanjutnya pondasi bangunan sebaiknya tidak diletakkan pada lahan pasir yang jenuh air, serta pembangunan infrastruktur vital (publik) harus sesuai dengan kajian geologi teknikal likuifaksi dengan standar SNI 1726:2012.

Badan Geologi juga mengingatkan perlunya mewaspadai apabila terjadi hujan lebat di bagian hulu, sehingga dimungkinkan akan membawa material banjir bandang. “Terhadap 2 surat dari instansi yang sama dengan rekomendasi berbeda itu, kita minta supaya Badan Geologi menjelaskan ke masyarakat secara langsung. Kebetulan mereka juga

akan datang pekan depan,” ujar Kepala Dinas PUPR KLU, H. M. Zaldy Rahadian, ST. MT., Kamis (25/10).

Zaldy mengakui, pada surat kedua yang ditandatangani langsung Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, tidak menyebutkan relokasi seperti pada surat pertama. Bahkan rekomendasi bangunan sejauh 20 meter dari patahan sesar aktif dievaluasi menjadi bangunan dengan konstruksi pondasi lentur/fleksibel. Bahkan Badan Geologi hanya mencontohkan satu jenis rumah dalam rekomendasinya yakni rumah panggung.

“Badan Geologi mengatakan tak perlu direlokasi, tapi cukup dengan perbaikan, pengerukan pada patahan dan segala macam. Bahkan persoalan ini sudah diekspose di kantor gubernur,” jelasnya.

Zaldy sedikit khawatir, perbedaan rekomendasi ini membuat warga semakin kebingungan. Tidak hanya pada persoalan rehab rekon perumahan pascabecana tetapi juga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. (ari)

Pemkab Lotim Siap Akomodir Tenaga Honorer Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy, MM, angkat bicara terhadap nasib tenaga honorer di daerah ini. Terlebih banyaknya tenaga honorer yang tidak bisa mendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baik dari jalur umum maupun khusus. Menyikapi persoalan ini, bupati mengaku akan melakukan evaluasi total terhadap tenaga honorer baik yang memegang SK, Kelompok Kerja (PK) maupun Perjanjian Kerja (PK).

Setelah dilakukannya evaluasi secara menyeluruh, bupati akan membuat kebijakan sebagaimana yang seharusnya. Bagi honorer yang 10 tahun ke atas masa pengabdiannya. Pemkab Lotim akan membuat perjanjian kerja, sehingga menjadi honorarium daerah. Dalam mengakomodir tenaga honorer itu, bupati mengaku akan melakukan evaluasi honorer, baik yang bekerja di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Kesehatan (Dikes) maupun Satuan Polisi Pa-

mong Praja (Satpol PP).

Dijelaskan bupati, pada proses evaluasi itu ada tiga kriteria, yakni untuk masa pengabdian 1 sampai 5 tahun masa kerjanya, honorer tersebut hanya mendapatkan SK, honorer masa kerja 6 tahun sampai 10 tahun mendapatkan kelompok kerja (KK), sementara untuk honorer yang masa kerjanya 10 tahun ke atas akan mendapatkan perjanjian kerja (PK). Penganggaran dalam mengakomodir tenaga honorer itu melalui APBD Pemkab Lotim. “Bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan. Kita batalkan semua SK yang ia pegang,” tegas bupati.

Artinya ketika honorer itu baru mengabdi tiga tahun namun mendapatkan SK perjanjian kerja (PK). Maka itu merupakan suatu kesalahan, karena berdasarkan aturan bahwa yang berhak mendapatkan SK perjanjian kerja itu yang sudah mengabdi selama 10 tahun ke atas. “Intinya akan kita lakukan evaluasi total,” ujarnya. (yon)

Jembatan Lombok-Sumbawa Perlu Dikaji Kembali Selong (Suara NTB)Wakil Ketua DPRD Lombok Timur (Lotim), H. Daeng Paelori menyambut baik rencana investor Korea Selatan yang berminat membangun jembatan Lombok-Sumbawa.

Namun, diperlukan kajian yang mendalam. Salah satunya, mengenai keberadaan pelabuhan yang ada saat ini.

“Apakah nantinya pelabuhan yang ada ini tidak mati karena adanya jembatan?” tanya Daeng – sapaan akrabnya, Kamis (25/10).

Ketua DPD II Partai Golkar Lotim ini menyebut saat ini sudah ada komunitas masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas pelabuhan. Ketika dibangun jembatan, kajiannya bagaimana kemudian nasib para pekerja di pelabuhan.

Ribuan orang menggantungkan hidupnya sehari-hari di pelabuhan. Mulai dari aktivitas buruh, aktivitas transportasi kapal-kapal ferry yang menyeberang dari Pelabuhan Kayangan ke Poto Tano. Fakta itu katanya haruslah menjadi pertimbangan dari pemerintah daerah. Rencana berikut setelah pelabuhan tak berfungsi bagaimana selanjutnya. “Kalau memang ini jadi, apa langkah selanjutnya?” tanyanya.

Hal lainnya, harus ada kejelasan, kepastian dan keamanan investasi. Jangan menjadi investor akan. Apakah investor sendiri yang bangun atau seperti apa. Apakah menggunakan sistem guna serah, setelah dibangun kemudian dalam jangka beberapa tahun diserahkan ke pemerintah daerah atau seperti apa?

(Suara NTB/dok)

H. Daeng Paelori Selain itu, kenyamanan investasi juga penting. Sudah banyak pengalaman pemerintah daerah di saat hendak berinvestasi menemukan banyak

kendala. Hal ini pun harus dipersiapkan lebih matang.

Mengenai pertimbangan arus dan kekencangan angin yang akan menghalau jembatan diyakini sudah diperhitungkan oleh pihak yang akan membangun. Apalagi Korea dengan teknologinya yang diakui cukup canggih. “Saya kira segala kemungkinan sudah diperhitungkan,” ungkapnya.

Begitupun mengenai masalah panjang bentangan masuk menjadi urusan dari investor. Namun yang paling penting urusan lokal kita tidak boleh terabaikan. Memang nantinya pasti ada dokumen Analisis Mengenai Dampai Lingkungan (AMDAL) yang dibuat sebelum memulai pembangunan. Berisi bagaimana dampak lingkungan yang akan terjadi, bagaimana kon-

(Suara NTB/dok)

Achmad Dewanto Hadi disi ekosistem laut, dampak terhadap nelayan sepeti apa dan lainnya harus dikaji.

Diakuinya, jarak terdekat sejauh ini adalah pelabuhan

Kayangan Pringgabaya dengan Poto Tano Sumbawa. Kalau dari Labuhan Haji ke Pelabuhan Lalar juga dekat, karena laut dari Pelabuhan Labuhan Haji ini sebutnya juga dangkal.

Di mana, kedalaman di Kaloran, sekitar 80 meter. Kaloran itu paling tengah di Selat Alas.

Sedangkan dari radius 1 sampai dengan 2 mil dari bibir pantai Labuhan Haji, kedalamannya hanya berkisar 7 meter.

“Itu kalau di Selat Alas ini yang paling dalam itu namanya di Kaloran itu,” terang Daeng.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Achmad Dewanto Hadi mengatakan rencana pembangunan jembatan Lombok Sumbawa merupakan hal yang bisa diwujudkan. “Mengapa tidak,” jawabnya saat

ditanya Suara NTB mengenai kemungkinan akan terealisasi rencana pembangunan jembatan yang akan menghubungkan langsung Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) oleh investor Korea.

Menurut Dedi, panggilan akrab kepala Bappeda Lotim ini, konektivitas itu penting guna memacu perekonomian wilayah dan memicu intensitas pergerakan orang dan barang antar wilayah. Di samping itu jika benar terwujud akan bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi.

Meski demikian, Dedi meminta agar kajian aspek-aspek kelayakan teknis dan lain-lain yang perlu lebih detail dan lebih komprehensif terhadap rencana besar tersebut harus dilakukan. (rus)

SUARA NTB Jumat, 26 Oktober 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Pertama di Indonesia

Loteng Finalisasi ”Roadmap” Pendidikan Inklusi Praya (Suara NTB) Proses pembahasan dan penyusunan roadmap pendidikan inklusi di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sudah hampir tuntas. Di mana saat ini proses penyusunan sudah masuk tahap akhir. Dan, tinggal beberapa tahap pembahasan lain, roadmap pendidikan inklusi Loteng sudah bisa dituntaskan serta disahkan.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, H.Sumum,S.H.M.Pd., kepada Suara NTB, Kamis (25/ 10), mengklaim, di Indonesia baru Loteng yang mencapai tahapan finalisasi penyusunan roadmap pendidikan inklusi. Mengingat, proses penyusunan begitu intensif dilakukan, karena merupakan

bentuk keriusan Pemkab Loteng mewujudkan pendidikan inklusi sebagai bagian dari ruh pendidikan di Loteng.

“Loteng itu sudah sejak lama mengatakan diri sebagai kabupaten pendidikan inklusi.

Jadi sudah sewajarnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan inklusi begitu besar, sehingga semua perangkat pendukung untuk bisa mensukseskan pendidikan inklusi terus dipersiapkan,” tegasnya.

Penyusunan roadmap pendidikan inklusi itu sendiri penting dilakukan. Hal ini sebagai acuan ataupun pedoman bagi Pemkab Loteng dalam menerapkan pendidikan inklusi ke depan. Tanpa adanya

roadmap tersebut, dikhawatirkan arah kebijakan terkait penanganan pendidikan inklusi menjadi tidak terarah.

Di mana dalam roadmap yang tengah dimatangkan tersebut, nanti akan tergambar dengan jelas setiap tahap pelaksanaan pendidikan inklusi. Termasuk arah serta dukungan program yang ada untuk bisa mencapai tujuan mensukseskan pendidikan inklusi. “Jadi pendidikan inklusi itu ialah satu konsep pendidikan yang tidak membedabedakan perlakuan terhadap siswa. Bahwa semua siswa atau anak punya hak untuk memperoleh pendidikan. Apakah dia anak normal atau

anak dengan kebutuhan khusus sekalipun,” terangnya.

Sejak mulai mendeklarasikan diri sebagai kabupaten pendidikan inklusi, sudah cukup banyak sekolah-sekolah di Loteng yang menerapkan sistem pendidikan inklusi. Ke depan diharapkan semua sekolah di Loteng khususnya untuk sekolah dasar (SD) menerapkan sistem pendidikan tersebut, sehingga pendidikan inklusi benar-benar menjadi ciri khas pendidikan di daerah ini.

“Untuk SD kita pun lebih dari 500 SD. Dari jumlah tersebut yang sudah menerapkan pendidikan inklusi baru sekitar 120 sekolah,” tambah Sumum. Hal itu menurutnya wa-

jar, karena untuk bisa menerapkan pendidikan inklusi harus didukung pula dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) guru yang memadai.

Sementara ketersediaan SDM guru untuk mendukung pendidikan inklusi di Loteng masih terbatas. Tapi secara bertahap, kesiapan SDM akan terus ditingkatkan guna mewujudkan target penerapan pendidikan inklusi di semua sekolah. Bahkan bila perlu tidak hanya SD, tapi di seluruh jenjang pendidikan menengah. Dengan begitu, semua anak di daerah ini bisa mendapatkan pendidikan yang lain tidak peduli seperti apa kondisi fisik anak tersebut. (kir/*)

Loteng Siap Buka Jalur ’’Trekking’’ Rinjani

Terkendala Akses Jalan LOKASI wisata kuliner di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Lombok Barat (Lobar) sudah lama diinisiasi oleh pemerintah desa dan sudah dibuka untuk umum beberapa waktu lalu.

Pusat kuliner yang diluncurkan Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bersama istri ini, masih perlu pembenahan, baik dari sisi infrastruktur pendukung dan sarana lain. ‘’Lokasi wisata kuliner ini masih terkendala akses jalan masuk yang belum ada dan penerang jalan umum (PJU) masih minim,’’ aku Kepala Desa Senteluk (Suara NTB/ist) Fuad Abdurrahman pada Fuad Abdurrahman Suara NTB, Kamis (25/10).

Dijelaskan penyiapan sarana prasarana seperti berugak, WC dan tempat makan dibangun dari dana desa. Penyiapan sarana ini sendiri disiapkan bertahap disesuaikan dengan kemampuan desa. Untuk membangun sejumlah sarana ini, pihak desa mengalokasikan Rp 110 juta. “Kami minta bantuan Pemda agar membangun akses jalan masuk dan PJU ke lokasi wisata kuliner ini. Karena ini belum ada,” harapnya.

Menurutnya jalur masuk ke lokasi wisata sejauh ini belum ada, sehingga para pengunjung masuk melalui jalur di desa tetangga. Dikatakan, jalan alternatif yang perlu dibuka pemda dari pertigaan depan kantor Desa Batulayar dengan panjang 325 meter. Lahan ini yang akan dijadikan jalan ini sendiri milik warga, sehingga perlu dibebaskan.

Dalam hal ini, ujarnya, kalau pemda berperan, maka prosesnya akan lebih cepat dan mudah. Sejauh ini pihaknya berupaya membuka akses jalan dengan swadaya, bahkan dengan nekat saja. Seperti akses jalan di Dusun penyangget, akses jalan di sebelah Cafe Citra dibuka. Luas lahan lokasi wisata ini, jelasnya 45 are, di lahan ini rencananya akan dibuka pasar seni bagi warga setelah hotel beroperasi.

Pihaknya sudah menyampaikan hal ini ke Dinas Pariwisata dan camat, namun belum ada tindaklanjut. Padahal, lanjutnya, sudah ada disampaikan terkait hal ini sejak tahun lalu. Termasuk PJU yang diperlukan lumayan banyak. Ia menambahkan, usaha ini akan dikelola BUMDes sebagai unit usaha. Ia juga berharap agar Pemda menata kawasan perkampungan yang masih kumuh, penataan sampan dan sampah yang berserakan. (her)

Usai Pemungutan Suara, Sejumlah Calon Ajukan Gugatan Praya (Suara NTB) Sejumlah desa yang menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bergejolak pasca pemungutan suara. Panitia pilkades serentak kabupaten pun mengakui tahapan pilkades belum sepenuhnya selesai, karena masuknya sejumlah gugatan dari beberapa desa ke panitia pengawas kabupaten.

“Masih belum aman,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng, Drs. Jalaludin, kepada wartawan, Kamis (25/10).

Meski jumlah desa yang melayangkan gugatan tidak terlalu banyak, tapi hampir merata di semua kecamatan. Misalnya di Kecamatan Praya Barat. Di Desa Kateng proses perhitungan bermasalah, lantaran sempat ricuh hingga memicu aksi keributan di kantor desa setempat. Kemudian di Kecamatan Praya Timur ada satu laporan yang masuk. Begitu pula di Kecamatan Pujut yakni dari Desa Rembitan.

Di Kecamatan Pringgarata, ada laporan dari Desa Menemeng dan sampai saat ini belum menyelesaikan proses pleno penetapan hasil pemungutan suara ditambah Desa Beber Kecamatan Batukliang yang sedang difasilitasi penyelesaiannya oleh panitia kabupaten.

Selanjut ada Desa Labulia Kecamatan Jonggat juga sedang diselesaikan. “Khusus di wilayah Kecamatan Praya, ada masuk laporan dari Desa Montong Terep serta Desa Mekar Damai,” tegasnya.

Untuk itu, pihaknya masih belum bisa memastikan kondisi pelaksanaan pilkades serentak di Loteng pada posisi aman, karena masih harus menunggu penyelesaian atas laporan-laporan yang masuk. Ia menegaskan, untuk saat ini pihaknya menyerahkan penyelesaian persoalan di tingkat bawah terlebih dahulu, karena kewenangan penyelesaian persoalan atau sengketa pilkades saat ini masih ada panitia desa. Pihaknya dalam hal ini hanya membantu memfasilitasi penyelesaian sengketa yang muncul.

Persoalan nanti ada muncul ketidakpuasan atas hasil pleno dari pihak calon kepala desa itu menjadi kewenangan pihak calon kepala desa untuk mengambil sikap, apakah akan menempuh proses gugatan atau tidak.

“Semua gugatan atas sengketa hasil pilkades akan dibahas oleh tim penyelesaian sengketa pilkades. Untuk kemudian memutuskan apakah gugatan atau keberatan tersebut bisa diterima atau tidak,” terangnya.

Untuk tim penyelesaian sengketa, selain berisikan unsur dari pemerintah daerah juga direkrut dari kalangan akademisi, kalangan legislatif, unsur kejaksaan dan kepolisian. “Tim penyelesaian sengketa ini dibentuk oleh pemerintah daerah. Untuk menguji gugatan, laporan atau keberataan dari calon kades diterima atau tidak. Dan, bukan menjadi bagian akhir dari proses yang ada,” jelas Jalaludin.

Karena ketika hasil dari tim penyelesaian sengketa pilkades tersebut ternyata tidak memuaskan bagi pihak pelapor, maka pihak pelapor masih bisa menempuh proses hukum formal lain. Apakah itu ke PTUN jika memang merasa ada indikasi penyimpangan hasil pilkades atau mungkin ke aparat penegak hukum jika menilai ada unsur tindak pidana. (kir)

(Suara NTB/kir)

PEMBAHASAN - Pembahasan roadmap pendidikan inklusi oleh Disdik Loteng di D’Praya Hotel, Kamis (25/10).

(Suara NTB/her)

MOLOR - Pelayanan penyeberangan di Pelabuhan Lembar. Belakangan ini, pengguna pelabuhan mengeluhkan molornya bongkar muat di Pelabuhan Lembar.

Bongkar Muat Molor hingga 4 Jam

Pelayanan di Pelabuhan Lembar Dikeluhkan Giri Menang (Suara NTB) Pelayanan penyeberangan Pelabuhan Lembar dikeluhkan pengguna jasa dan barang. Persoalan yang dikeluhkan termasuk klasik lantaran kerap kali terjadi di pelabuhan terbesar di NTB itu. Penumpang mengeluh lantaran lamanya antre, sehingga menyebabkan kapal berjam-jam mengapung di kolam pelabuhan. Hal ini mengakibatkan bongkar muat barang pun menjadi molor hingga 3-4 jam.

Tidak itu saja, akibat lamanya antrean bongkar muat berdampak terhadap jadwal keberangkatan kapal.

Beberapa perusahaan mengeluhkan kondisi belum beresnya persoalan ini. Sebab hal ini mengakibatkan kerugian di kalangan pengusaha. Seperti informasi yang diperoleh dari salah satu perusahaan, bahwa pengiriman barang melalui Pelabuhan Lembar ke Padangbai kerap kali terkendala antrean bongkar muat. “Ini kapal yang mengangkut barang kami sudah tiba jam 05.00 pagi di Pelabuhan Lembar, tapi kok lama antre (mengapung) di laut. Bongkar muat molor hingga pukul 08.0009.00, ini kan merugikan kami,” keluh salah seorang pengusaha.

Pihaknya mengharapkan pengelola pelabuhan memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, khususnya pengguna pelabuhan. Selain pengguna jasa rugi waktu, juga menyebabkan rugi dari sisi usaha.

Menjawab keluhan ini Koordinator Satuan Pelayanan Wilayah Kerja Lembar Balai Pengelola Transportasi

Darat (BPTD) Wilayah XII Denpasar Provinsi Bali-NTB Koda Pahlianus Nelson D, mengaku, banyak kapal antre menyebabkan bongkar muat menjadi molor. Ia berdalih penyebab molornya bongkar muat ini ada di Padangbai, bukan di Pelabuhan Lembar.

Jika di Padangbai melepas kapal banyak dengan waktu jarak 1 jam, maka otomatis di Pelabuhan Lembar akan menampung banyak kapal.

Selain itu, ujarnya, panjangnya antrean di kolam laut bukan karena permainan pihaknya. Namun karena kondisi penumpukan penumpang. Apalagi jika diangkut per satu jam, maka mengakibatkan antrean.

Penyebab kedua di Padangbai, ada dermaga yang belum normal. Seperti dermaga II tidak bisa digerakkan naik turun, ketika air pasang maka dermaga itu tidak bisa digunakan otomatis, sehingga bongkar muat terganggu dan dampaknya pem-

berangkatan kapal molor. “Ya kapal antre jadinya,” ujarnya.

Dampak dari bongkar muat yang molor juga berimbas terhadap jadwal pemberangkatan kapal menjadi mundur. “Tadinya berangkat Jam 9 jadi jam 10, jadi mundur 1 jam,” ujarnya.

Langkah penanganan persoalan ini menurut Nelson, pihaknya bersama instansi terkait termasuk Gapasdap menyepakati solusi khusus penggunaan dermaga 2 di Padangbai untuk pelayanan kapal non reguler. Dermaga 1 khusus kapal reguler. Namun, ujarnya, solusi ini bukan tidak efektif, namun berjalan baik, sebab antrean kapal baru kali ini terjadi disebabkan air pasang. Sementara kondisi muatan di Padangbai menumpuk, sehingga bongkar muat pun molor di Pelabuhan Lembar. “Kita sudah berusaha sebaik mungkin, tapi kalau kondisi air pasang ndak bisa kita mengelak,” kilahnya. (her)

Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berencana segera membuka jalur trekking ke Rinjani setelah sebelumnya sempat ditutup, pasca musibah gempa beberapa waktu lalu. Jalur ini pun diyakini yang paling aman dan paling siap dilalui untuk saat ini.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Loteng, H.L. Putria, kepada Suara NTB, Kamis (25/10).

Pihaknya sebelumnya sudah berkoordinasi dengan pihak pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) serta pemerintah provinsi, soal rencana pembukaan kembali jalur pendakian gunung Rinjani tersebut.

Mengingat, dari hasil evaluasi pihaknya jalur trekking ke Gunung Rinjani melalui Loteng dinilai paling aman dan tidak terlalu terdampak gempa yang melanda Pulau Lombok beberapa waktu lalu. “Memang ada dampaknya. Tapi tidak terlalu parah.

Dalam arti, tinggal penataan sedikit jalurnya sudah siap dilalui oleh para pendaki,” ujarnya.

Ia menjelaskan, jika dibandingkan dengan jalur pendakian melalui Lombok Timur (Lotim) maupun Lombok Utara, jalur pendakian Gunung Rinjani melalui Loteng memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, jalur pendakiannya jauh lebih landai. Namun di bagian awal saja, jalur sedikit turun naik.

Selain ini di sepanjang jalur pendakian mulai dari pintu pendakian di kawasan wisata air terjung Benang Stokel hingga ke Pelawangan, para pendaki bisa menemukan beberapa titik sumber mata air, karena sebagian besar jalur pendakian juga berada di dalam kawasan hutan, sehingga jauh lebih teduh.

“Kawasan hutan yang akan dilalui ini kondisinya juga masih sangat terawat.

Sehingga para pendaki masih bisa menemukan satwa langka seperti kijang dan beberapa jenis kupu-kupu khas Pulau Lombok,” terangnya.

Karena kondisi jalur pendakian yang masih sangat asri, maka sebelum dibuka pihaknya akan mengumpulkan semua stakeholder termasuk para tokoh masyarakat dan agama di lingkar jalur pendakian. Mereka diajak bermusyawarah membuat awik-awik khusus bagi para pendaki dan harus dipatuhi oleh semua para pendaki.

Misalnya, soal penanganan sampah. Sebelum masuk ke jalur pendakian, masing-masing pendaki akan dicek barang bawaannya. Nantinya setelah balik dari pendakian sampah diharuskan untuk dibawa pulang. Hal ini bertujuan, Supaya pendaki tidak membuang sampah sembarangan.

Kemudian soal tata cara interaksi selama pendakian, juga akan diatur. Contoh, para pendaki yang berlawanan jenis tidak diperkenankan untuk tidur di satu tenda yang sama. “Ini bagian-bagian yang nanti akan kita bahan bersama dengan para tokoh masyarakat setempat.

Untuk kemudian dijadikan awikawik bagi para pendaki yang akan mendaki ke Gunung Rinjani melalui Loteng,” tegas Putria.

Dengan begitu diharapkan, kelestarian dan keberlangsung alam disepanjang jalur pendakian melalui Loteng ini bisa tetap terjaga, sehingga jalur pendakian melalui Loteng tersebut benar-benar disukai oleh para pendaki yang ingin menikmat keindahan di jalur pendakian Gunung Rinjani melalui Loteng tersebut. (kir)

(Suara NTB/kir)

JALUR - Jalur pendakian Gunung Rinjani Loteng selain lebih landai tetapi juga menyajikan jalur pendakian yang menantang, karena harus melalui kawasan hutan lebat yang masih perawan.

Golput dan Suara Batal Warnai Pilkades di Loteng Gelaran pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di 96 desa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) baru saja usai. Berbagai persoalan pun ikut mewarnai gelaran pesta demokrasi tertua di daerah ini. Di samping munculnya ketidakpuasan terhadap hasil pilkades di sejumlah desa.

Banyaknya pemilih yang memilih untuk golput alias tidak menggunakan hak memilih jadi fenomena.Termasuk banyaknya surat suara yang akhirnya dinyatakan batal lantaran tercoblos di dua tempat yang simetris.

SESUAI aturan yang ada, surat suara yang tersebut dinyatakan tidak sah alias batal.

Ironisnya, di beberapa tempat, surat suara tersebut justru tetap dianggap sah, sehingga memicu polemik dan perdebatan di tengah masyarakat.

“Merujuk pada aturan yang ada, surat suara yang tercoblos dua kali tetap dinyatakan tidak,” tegasnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng, Drs. Jalaludin, Kamis (25/10).

Kendati diakuinya, surat suara yang tercoblos di dua tempat yang simestris tersebut terjadi karena mungkin akibat kurang telitinya dari pemilih saat membuka surat

suara. Artinya, pemilih tidak sengaja mencoblos dua kali.

“Terlepas dari sengaja atau tidak surat suara bisa tercoblos dua kali, tetap dianggap tidak sah,” imbuhnya.

Hanya saja ke depan, hal itu menjadi bahan evaluasi.

Khususnya bagi panitia pilkades di tingkat desa supaya lebih intens dan masif mensosialisasikan kepada masyarakat tentang tata cara mencoblos surat suara, agar potensi terjadinya surat suara batal bisa diminimalisir.

“Kalau dari kita pemerintah kabupaten, sudah maksimal mensosialisasikan kepada panitia desa cara mencoblos yang benar. Harapannya,

panitialah yang kemudian menjelaskan kepada masyarakat,” tegasnya. Tapi pihaknya tidak mau menyalahkan siapa-siapa, jika semua itu akan jadi bagian dari evaluasi. Termasuk soal cara pelipatan surat suara.

Begitu pula hal soal rendahnya partisipasi pemilih. Ke depan, tambah Asisten I Sekda Loteng, Ir. H.L.Moh. Amin, yang dikonfirmasi terpisah, juga menjadi catatan dan bagian dari evaluasi gelaran pilkades. Apalagi banyak pemilih yang memilih untuk golput, tidak ansih karena sosialisasi yang kurang di tengah masyarakat.

Banyak hal yang menjadi penyebab kenapa kemudian pemilih menjadi apatis, bisa jadi karena ada pengaruh dari pola kepemimpinan kades sebelumnya di desa tersebut ataupun faktor lainnya. “Soal banyak pemilih yang golput, bukan satu dua penyebab.

Tapi beberapa penyebab. Itulah yang ke depan juga akan dievaluasi,” ujarnya.

Terpisah, anggota DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, me-

negaskan persoalan coblos simetris wajib jadi bahan evaluasi. Namun yang penting sesungguhnya sekarang bagaimana implikasi dari persoalan tersebut segera diselesaikan.

Pasalnya, di beberapa desa persoalan coblos simetris tersebut mengundang kontroversi, karena coblos simetris tersebut justru dinyatakan sah. Untuk itu, penting bagi

panitia pilkades dan pengawas pilkades kabupaten segera mengambil sikap atas persoalan ini, karena dikhawatirkan bisa menimbulkan kericuhan di beberapa desa.

“Saya lihat riak-riak sudah mulai ini. Malah ada kantor desa yang sudah harus dijaga aparat keamanan. Jadi pemerintah daerah pemda harus segera hadir,” sebutnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

KONTROVERSI - Surat suara yang tercoblos simetris jadi kontroversi pascagelaran pilkades serentak, Rabu (24/10).

SUARA NTB Jumat, 26 Oktober 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Sub Bagian Tugas Pembantuan Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB Verifikasi NPH

BOS Triwulan Keempat Diperkirakan Cair November

(Suara NTB/arn)

M. Husnul Alwan

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa kini tengah melakukan verifikasi Naskah Perjanjian Hibah (NPH) untuk usulan dana BOS Triwulan keempat. Setelah itu langsung diajukan ke Provinsi, sehingga diperkirakan pencairan dana BOS triwulan keemat sudah bisa dicairkan pada November mendatang.

Sebagaimana disampaikan Kasubag Tugas Pembantuan

Lar Badi Diusulkan sebagai Padang Penggembalaan Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sumbawa kini tengah mengecek sejumlah lokasi lar di Sumbawa untuk diajukan ke pusat. Mendapatkan bantuan melalui Tugas Pembantuan (TP) sebagai ladang penggembalaan ternak. Salah satunya Lar Badi. Namun syarat yang diminta pusat lahan hanya seluas 100 hektar.

“Kita masih lihat kondisinya. Selain Badi, kita juga akan cek lokasi lain. Sebab Badi juga masih banyak pohon hutannya.

Kita akan ajukan ke pusat. Kalau lahannya pas dan pusat setuju, baru anggarannya digelontorkan. Pusat mensyaratkan 100 hektar, khusus untuk padang penggembalaan,” kata Kadisnak Sumbawa, Ir. Thalifuddin M.Si. Lokasi Lar Badi, yang terletak di perbatasan sejumlah kecamatan, Lopok dan Moyo Hilir juga menjadi kendala tersendiri.

Sementara selama ini, banyak peternak dari beberapa kecamatan, Lopok, Lape dan Moyo Hilir juga menggembalakan ternaknya di lar tersebut. Dengan luasan hanya 100 hektar dikahawatirkan tidak dapat sepenuhnya mengakomodir seluruh ternak di wilayah tersebut.

Kalau nantinya, pusat setuju dengan lar badi ataupun lar lainnya nanti yang akan diajukan Pemkab, maka pusat akan membangun padang penggembalaan. Pembiayannya seperti pagar keliling, sumur bor dan lainnya yang akan dibiayai pusat.

“Ini akan kita ajukan untuk 2019. Pola dan model padang penggembalaannya kita belum tahu. Semunya tergantung pusat, Kita hanya mengajukan lokasinya saja yang mungkin dianggap layak. Serta DED yang telah kita anggarakan dalam APBD Perubahan tahun ini. Pengelolaannya diserahkan ke daerah. Makanya dalam waktu dekat, kita akan konsultasi lagi ke pusat,” pungkasnya. (arn)

Dinas Dikbud Sumbawa, M. Husnul Alwan, S.Ag, kepada Suara NTB, NTB verifikasi berdasarkan Dapodik yang terakhir keadaan siswa. Setelah diverifiikasi Kabupaten, barulah diajukan ke Provinsi untuk diverifikasi. “Jadi ini memverifikasi data. NPHnya betul atau tidak sesuai nomor rekening sekolah,” terangnya.

Berdasarkan data terakhir bulan Oktober, jumlah siswa yang diusulkan menerima

BOS triwulan keempat untuk SD Negeri sebanyak 44.880 siswa dengan total anggaran Rp7.180.800.000, pada 391 SD. Untuk swasta, jumlah siswa penerima yang diusulkan 1.516 siswa dengan anggaran Rp242.560.000 pada 9 sekolah.

Sedangkan SMP Negeri, total penerima 18.104 siswa dengan anggaran sebesar Rp3.620.800.000, pada 93 SMP. Untuk swasta, jumlah

siswa 1.163 dengan anggaran Rp232.600.000, pada 13 sekolah. “Inilah data jumlah penerima yang kita ajukan untuk triwulan keempat ini,” jelas Alwan.

Dalam minggu ini, NPH sudah diajukan ke Provinsi.

Sehingga diperkirakan pencaiaran BOS triwulan keempat bisa dicairkan pada November mendatang. “Tergantung provinsi. Kita berharap secepatnya. Tidak telat seperti tahun

(Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta supaya fasilitas pendukung di dermaga Labuhan Lalar dimaksimalkan jelang bongkar batu bara tahap lanjut. Pasalnya, di tahap uji coba pembongkaran, masih banyak ditemukan sisa batu bara yang jatuh ke laut.

Kepala Dislutkan melalui Kabid Sumber Daya, Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan (PDSKP) Agusman S. Pt, Kamis (25/10) tidak memungkiri masih ditemukan kelemahan pada saat bongkar batu bara tahap pertama.

Hal ini tentu sangat beralasan, karena sisa batu bara

banyak yang tumpah ke laut.

Jika masalah tersebut terus dibiarkan, dikhawatirkan mengganggu ekosistem yang ada. Dampak buruk lainnya yakni tangkapan nelayan akan berkurang dan air laut menjadi tercemar. Untuk itu pihaknya sangat berharap supaya di tahap kedua pem-

bongkaran masalah sisa bongkaran ini harus bisa semakin ditekan.

“Harus kita akui pada tahap bongkar pertama masih banyak sekali kelemahan dan mengancam ekosistem laut. Makanya kita minta ada fasilitas yang ditambah supaya tidak menjadi masalah lagi,” ungkapnya.

tan di kota-kota yang ada di Jawa. Mengingat tugas kehumasan merupakan tugas yang dilaksanakaan pemerintah daerah.

“Terkait studi banding di Kota Malang, kita hanya ingin dinamika kegiatan tugas kehumasan protokol dan peliputan ini sangat dinamis. Karena dinamikanya seperti itu begitu cepat. Ini yang kita menambah (wawasan),” ujarnya.

Dijelaskan, tim dari humas dan protokol sudah berangkat dan melakukan studi banding selama beberapa hari kedepan.

Didampingi asisten III sebagai

Dikatakannya, meskipun sampai saat ini memang belum menimbulkan dampak yang besar. Namun, alangkah baiknya kejadian yang terungkap di tahap uji coba semakin ditekan. Bahkan hingga saat ini belum ada laporan dari masyarakat terhadap pencemaran ait dari proses bongkar batu bara itu. Termasuk juga tahap uji coba bongkar kemarin juga tidak mengganggu hasil tangkapan nelayan setempat.

Hanya saja, dinas terkait sangat berharap supaya tidak

ada sisa batu bara yang tercecer dan jatuh ke laut seperti yang terjadi tahap awal bongkar. Hal yang paling penting yakni pemasangan jaring supaya sisa material tidak kembali jatuh ke laut. Jika tidak, maka dampak bagi ekosistem laut akan semakin tercemar di laut Dermaga Labuhan Lalar.

“Kita minta apa yang menjadi kelemahan saat bongkar pertama bisa diperbaiki sesegera mungkin. Apalagi dalam waktu dekat, akan ada pembongkaran lanjutan,” tandasnya. (ils)

Bawaslu Bentuk Kampung Pengawasan Partisipatif di Sumbawa

(Suara NTB/bug)

ANTRE - Ratusan pelamar antre di bawah tenda yang disediakan panitia untuk mengambil kartu peserta tes ujian CPNS, Kamis (25/10) kemarin.

Pelamar CPNS KSB Bisa Mulai Ambil Kartu Peserta Tes Taliwang (Suara NTB) Para pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai dapat mengambil kartu peserta tesnya.

Sejak, Kamis (25/10) kemarin, Panitia Seleksi (Pansel) CPNS setempat telah membuka loket di gedung CAT (computer assisted test) kompeks Kemutar Telu Center (KTC).

Juru bicara Pansel CPNS KSB, Mars Anugerahinsyah, S.Hut mengatakan, pengambilan terakhir kartu peserta tes CPNS dapat dilakukan sehari sebelum kegiatan ujian. Hanya saja, pihaknya sengaja membuka lebih awal agar para pelamar bisa segera melengkapi seluruh persyaratannya.

“Kami intinya ingin memudahkan pelamar.

Makanya biar belum ada jadwal kapan mulai tesnya, kami mulai hari ini sudah membuka loket pengambilan kartu peserta tesnya,” katanya kepada wartawan.

Untuk dapat mengambil kartu tes, pihak panitia menerapkan aturan ketat. Para pelamar diharuskan datang sendiri dan menunjukkan kartu identitas berikut bukti tanda lamarannya yang sebelumnya diperoleh melalui pendaftaran online.

“Jadi tidak boleh diwakilkan. Karena jangan sampai nanti kartu tes itu tidak sampai ke tangan pelamar. Itu tidak akan menjadi

Humas Protokol Setda Sumbawa Belajar ke Malang Sumbawa Besar (Suara NTB)Bagian Humas dan Protokol Setda Sumbawa melakukan studi banding ke Kota Malang, Jawa Timur.

Studi banding digelar untuk menambah pengalaman dan pengetahuan terkait peningkatan fungsi kehumasan.

Kabag Humas dan Protokol Setda Sumbawa, Tajuddin, S.H, Kamis (25/10) kemarin menyampaikan, dilakukannya studi banding untuk melihat sejauh mana pola kehumasan, protokol, serta pelipu-

nya, pihak Dikbud juga telah melaksanakan kegiatan asistensi belanja sekolah pada Agustus lalu. Baik terhadap perubahan anggaran 2018 maupun anggaran untuk 2019. Sehingga diharapkan pula, dengan kegiatan tersebut dapat mengatasi kesalahan aggaran sekolah tahun 2018 maupun 2019. “Kami juga tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dana BOS ini di sekolah,”pungkas Alwan. (arn/*)

Fasilitas Dermaga Jelang Bongkar Batu Bara Harus Dimaksimalkan

Hari Ini, DPK KSB Mulai Pembahasan UMK 2019 Taliwang (Suara NTB) Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Sumbawa Barat akan mulai menggelar pembahasan penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2019. Sesuai jadwal, rapat perdana pembahasan standar upah pekerja sektor swasta itu dilaksanakan, 26 Oktober (hari ini).

“Kita sudah susun jadwalnya. Dan besok menjadi start awal sidang dewan pengupahan membahas UMK untuk tahun 2019,” terang Kasi Hubungan Industrial (HI) Disnakertrans KSB, Tohiruddin, SH kepada Suara NTB, Kamis (25/10).

Di tahap awal rapat nanti, tim yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha dan serikat akan langsung mendengar usulan kenaikan UMK dari para pihak. Menurut Tohir, usulan-usulan tersebut akan dipetakan untuk selanjutnya disesuaikan dengan perhitungan penyusunan UMK. “Besok pasti banyak usulan (kenaikan) UMK dan nilainya tentu beragam dari masingmasing pihak. Nah itu kita akan petakan dulu,” paparnya.

Ia menjelaskan, penentuan besaran nilai UMK setiap tahunnya dipengaruhi banyak faktor. Di antaranya laju kenaikan inflasi dan nilai PDRB (produk domestik regional bruto) yang terjadi di daerah dalam setahun terakhir. “Kuncinya begini kalau inflasi naik, tentu besaran UMK juga berubah naik dari nilai tahun sebelumnya,” urainya seraya menambahkan, data-data inflasi daerah saat ini telah dikantongi pihaknya.

“Data-data untuk menyusun nilai UMK kita sudah punya. Nanti tinggal kita tunggu saja usulan dari tim dan menyesuaikannnya perhitungannya dengan indikator yang ada,” sambung Tohir.

Meski belum memiliki gambaran besaran nilai perubahan UMK pada tahun depan, Tohir memastikan tetap akan terjadi kenaikan. Setidaknya asumsi itu diperolehnya dari data inflasi yang telah dikumpulkan pihaknya. “Ada kenaikan karena inflasi kita naik. Tapi berapa kenaikan UMK nantinya kita tunggu saja keputusan yang disepakati dewan (pengupahan) nanti,” katanya.

Selanjutnya ia mengatakan, DPK akan bergerak cepat menuntaskan pembahasan penyusunan UMK 2019. Karena penetapan UMK itu tidak cukup disetujui oleh DPK tetapi harus pula mendapat penetapan oleh gubernur.

“Kita punya waktu membahas ini sampai minggu pertama November. Setelah itu hasilnya akan disampaikan ke pemerintah kabupaten agar diteruskan ke gubernur untuk penetapannya,” urainya.

Untuk diketahui, pada tahun 2018 ini nilai UMK KSB sebesar Rp 2.000.000 dan menjadi yang tertinggi untuk tingkat kabupaten. Setiap tahunnya, standar upah minimum bagi pegawai sektor swasta di KSB ini selalu ditetapkan mengalami kenaikan. (bug) Tohiruddin

lalu, pencairan BOS triwulan keempat baru pada bulan Desember,” katanya, sambil berharap sekolah segera menyampaikan laporan SPJ penggunaan dana BOS triwulan ketiga. Sebab pihaknya tidak akan mencairkan dana Bos, kalau laporan tidak selesai.

Pihaknya berharap kepada pihak sekolah agar segera menggunakan dana BOS sesuai peruntukkannya seperti diatur dalam RKAB sekolah. Sebelum-

koordinator. Mereka akan mempelajari banyak hal tentang peliputan. Mulai dari mengelola hasil liputan, seperti apa data di komputer hingga cara mempublikasikannya.

“Karena di sana itu serba maju, tentu perlengkapan dan sebagainya juga maju. Kita ingin lihat itu semua untuk menambah pengetahuan,” terangnya. Dijarapkan dari studi banding tersebut, pengetahuan yang didapat bertambah. Sehingga dalam mengelola humas akan menjadi lebih baik dan tertib. (ind)

tanggung jawab kami nantinya,” tegasnya.

Di hari pertama kemarin, loket pengambilan kartu tes mulai dibuka oleh panitia sejak pukul 14.00 wita. Pantauan Suara NTB, meski baru dibuka perdana ratusan pelamar sudah mulai berdatangan. Bahkan mereka ada yang sebelumnya sejak pagi menyambangi gedung CAT karena tidak tahu jadwal pembukaan loket.

Menurut Mars, pembukaan loket di hari pertama ini hanya dilakukan setengah hari.

Namun untuk hari berikutnya akan dibuka sesuai jam kerja kerja kantor. “Besok itu mulai pagi. Tapi harapan saya biar belum ada jadwal kapan tesnya datang saja dulu ambil kartunya, jangan pas mendekati mau ujian,” timpalnya.

Dari hasil verifikasi administrasi yang ditetapkan Pansel CPNS KSB, jumlah pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebanyak 2.435 orang. Mars menjelaskan, pada awalnya jumlah total pelamar online tercatat sebanyak 2.643 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi menyeluruh sebanyak 208 dinyatakan gugur. Mereka yang dinyatakan gugur itu, rinciannya dikarenakan tidak lulus administrasi 143 lamaran, tidak mengirimkan berkas sebanyak 64 orang, dan 1 orang tidak melanjutkan pendaftaran. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktivitas pengawasan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk berpartisipasi, terlibat mengawasi setiap tahapan Pemilu. Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan suara tidak sekadar datang ke TPS dan memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas potensi kecurangan yang terjadi. Serta melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu.

Dalam kerangka itulah, Bawaslu Sumbawa membentuk kampung pengawasan partisipatif di dua kecamatan. Yakni Kecamatan Orang Telu dan Kecamatan Lantung. “Harapan kami kedepan bermunculan kampungkampung atau desa-desa pengawasan partisipatif lainnya. Hal ini diharapkan bisa menaksimalkan upaya-upaya pencegahan pelanggaran pemilu serentak tahun 2019,” kata Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sumbawa, Lukman Hakim S.P, M.P, kepada Suara NTB, Kamis (25/10).

Menurut Lukman, bagi masyarakat, dengan terlibat dalam pengawasan Pemilu

secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi, dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung.

Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang massif secara psikologis akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhatihati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu.

Sejatinya, baik penyelenggara, pengawas, pemantau, peserta Pemilu, dan sejumlah pihak yang terkait dalam Pemilu dapat belajar berperan sesuai latar belakangnya masingmasing.

Oleh Karena itu, tambah Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu, Hamdan Syafii S.Sos.I, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara Bawaslu dan masyarakat pemilih. Kelompok masyarakat yang memberikan perhatikan besar terhadap pelaksanaan Pemilu yang berlangsung jujur dan adil berkomunikasi secara intensif dengan Bawaslu. Peningkatan kolaborasi antara Bawaslu dengan kelompok masyarakat sipil inilah yang menjadi kunci peningkatan partisipasi bersama masyarakat. (arn)

(Suara NTB/arn)

KAMPUNG PENGAWASAN – Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sumbawa, Lukman Hakim bersama Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Hamdan saat mendeklarasikan kampung pengawasan partisipatif di kecamatan Orong Telu.

SUARA NTB Jumat, 26 Oktober 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

MUI Imbau Umat Menahan Diri Bima (Suara NTB) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bima merasa prihatin dan menyesalkan insiden pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat tauhid saat peringatan hari santri Nasional di Garut Jawa Barat belum lama ini.

(Suara NTB/jun)

BUKTI - Kabag Ops Polres Dompu, I Putu Kardhianto menunjukkan bukti anak panah yang digunakan pelaku untuk memanah korbannya, Kamis (25/10).

Dua Terduga Pemanah Misterius Diringkus Dompu (Suara NTB) – Dua terduga pelaku pemanahan warga di Kelurahan Simpasai dan Bada akhirnya terungkap, mereka pelajar inisial Sm (14) dan Mr (17). Keduanya diringkus tak lama setelah aksi jahatnya beberapa waktu lalu. Kabag Ops Polres Dompu, AKP. I Putu Kardhianto menyampaikan, tertangkapnya dua remaja yang sudah meresahkan masyarakat itu buah keterangan beberapa orang saksi yang ditindak lanjuti dengan proses penyelidikan. “Dari keterangan itu kemudian kita lakukan penyelidikan dan berhasil menangkap para pelaku,” kata dia saat jumpa pers di Mapolres, Kamis (25/10).

Dua pelaku ini ditangkap dan melancarkan aksinya di lokasi yang berbeda. Sm misalnya, memanah korban atas nama Juna (28) hingga menderita luka tusuk di bagian pantat saat nongkrong di warung Male Kelurahan Simpasai. Sementara Mr melancarkan aksi dengan membuntuti korban, Rismi Saputra yang tengah berbocengan di sekitar Taman Kota Dompu.

Berdasarkan pengakuan keduanya, lanjut I Putu Kardhianto, tindakan melawan hukum tersebut dilatarbelakangi dendam karena mereka sebelumnya sempat terlibat perselisihan. “Antara korban dan pelaku pernah berselisih akhirnya dendam sehingga dilampiaskan dengan cara memanah daripada korban. Dan rata pelaku dalam pengaruh minum-minuman keras,” jelasnya.

Mengingat dua pelaku ini tercatat sebagai anak di bawah umur dan baru pertama kali melakukan aksinya maka penegakan hukumnya mengacu pada undang-undang perlindungan anak, pun perlakuannya dikhususkan. Tetapi untuk hasil akhirnya tetap akan diputuskan melalui meja persidangan.

Berbeda halnya ketika pelaku merupakan residvis, dipastikan akan diberi efek jera sebagaimana aturan yang berlaku. “Kebetulan ini pelakunya baru-baru tetapi kalau ada yang residivis tentu perlakuannya berbeda, kita bisa lakukan penahanan mulai dari proses penyelidikan dan seterusnya hingga ada efek jera.”

Disinggung jumlah kasus anak yang terlibat hukum hingga Oktober 2018 ini, I Putu Kardhianto menyebutkan, sudah 19 kasus baik itu penganiayaan dengan melepaskan anak panah, menggunakan sajam, tangan kosong, cabul dan setubuh anak. Namun, dari jumlah itu baru delapan kasus yang sudah terungkap dan terselesaikan, dengan rata-rata pelaku anak dibawah umur. “Motifnya berbagai macam intinya kenakalan remaja,” pungkasnya. (jun)

“Kami sangat sesalkan insiden di Garut, karena dapat berpotensi menimbulkan (suasana) kontraproduktif di kalangan umat Islam,” kata Ketua Ketua MUI Kabupaten Bima, KH. Abdurrahim Haris MA, Kamis (25/10).

Atas kejadian itu, pihaknya tetap mengimbau semua pihak untuk seutuhnya menyerahkan masalah tersebut kepada aparat kepolisian agar diproses dan diusut tuntas motif di balik insiden tersebut. “Semoga masyarakat dan umat Islam di Kabupaten Bima dapat menahan diri dan tidak terpancing oleh pihakpihak tertentu yang dapat merusak persaudaraan di kalangan umat,” katanya.

Tidak hanya kepada umat, MUI juga mengimbau kepada seluruh pimpinan ormas Islam

di wilayah Kabupaten Bima untuk ikut menenangkan dan menyejukkan keadaan agar keamanan dan ketertitaban tetap terpelihara. “Kami berharap ormas-ormas Islam tidak terpancing atas insiden ini. Tetap menenangkan umat,” katanya.

Adanya aksi pembakaran tersebut, MUI berharap kedepan seluruh organisasi-organisasi lainnya untuk lebih berhatihati dalam bersikap dan bertindak sehingga suasana kedamaian dan kesejukan senantiasa tercipta di NKRI. “Mari kita ciptakan suasana kehidupan yang kondusif. Lebih berhati-hati lagi dalam bersikap dan bertindak,” harapnya.

Aksi Damai Di Dompu, warga yang ter-

gabung dalam Forum Umat Islam (FUI) Kabupaten Dompu menyikapi insiden pembakaran bendera dengan menggelar aksi damai ke kantor DPRD setempat, Kamis (25/10).

Di tengah pengawalan ketat polisi, salah seorang perwakilan FUI, Muhammad Taqiyuddin dalam pernyataan sikapnya, mengecam pembakaran bendera itu. Karenanya, ia mendesak pemerintah bersikap proporsional dan proaktif dalam menindak tegas para pelaku, juga menuntut APH menghukumnya tanpa pandang bulu.

Wakapolres Dompu, Kompol Hasbullah, SH, menanggapi tuntutan tersebut. Namun, pada prinsipnya kepolisian mengapresiasi dan siap mendukung upaya yang dilakukan

(Suara NTB/jun)

IKUT AKSI - Seorang anak ikut menjadi peserta aksi menentang pembakaran bendera dengan menaiki kuda di Dompu, Kamis (25/10).

FUI untuk penyelesaikan kasus yang tengah menjadi sorotan banyak pihak ini, sepanjang dilakukan dengan cara yang tertib dan aman.

Pun demikian halnya disampaikan Kasat Pol PP Kabupat-

en Dompu, Agus Salim yang mewakili jajaran pemerintah daerah Kabupaten Dompu. Sementara anggota DPRD setempat tak ada satupun yang berani tampil atau bersedia menghadapi tuntutan massa FUI. (uki/jun)

Kades yang Diberhentikan Sementara Harus Tuntaskan Kewajiban Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejumlah Kades di Sumbawa diberhentikan sementara karena persoalan dalam pengelolaan Dana Desa (DD). Meski demikian, kades tersebut tetap diwajibkan menuntaskan persoalan yang ada sesuai dengan temuan dari Inspektorat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Ikhsan Safitri M.Si menjelaskan, pemberhentian sementara beberapa oknum kades karena tidak bisa menyelesaikan kewajiban sesuai dengan temuan Inspektorat. Dimana upaya pembinaan sudah dilakukan, dan sudah tiga kali surat teguran dari camat.

“Upaya pembinaan sudah dilalui, dan teguran dari camat sudah dilakukan tiga kali. Supaya proses pembangunan di desa berjalan, maka dilakukan pemberhentian sementara.

Pemberhentian sementara itu bukan berarti dia tidak menuntaskan kewajibannya,” ujarnya.

Jika nantinya apa yang menjadi kewajiban kades tersebut tidak dituntaskan, maka bisa diproses hukum. Dimana proses pidana dilakukan melalui jalur lain yakni oleh pihak kepolisian dan kejaksaan. Terpisah, Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri menegaskan bahwa sejumlah kades yang diberhentikan sementara tetap diminta menyelesaikan kewajibannya berdasarkan hasil temuan.

“Sudah dilakukan pembinaan untuk menyelesaikan kewajibannya. Tapi setelah melebihi batas waktu yang ditentukan tak kunjung dituntaskan, sehingga diberhentikan sementara.

Tetapi tetap kewajibannya dia harus menyelesaikan,” jelasnya.

Pihaknya bertugas melakukan pembinaan untuk pengembalian keuangan negara atau daerah. Makanya tetap diminta kepada kades yang diberhentikan sementara untuk menuntaskan kewajiban. Tetapi jika tak kunjung menuntaskan kerugian negara maka diserahkan ke aparat penegak hukum (APH). (ind)

Gangguan Teknis, Pengumuman Seleksi CPNS Diundur Bima (Suara NTB) – Pengumuman seleksi bahan dan administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Bima ditunda.

Rencananya diumumkan pada Rabu (24/10) kemarin tapi diundur hingga Jumat (25/ 10). Kabid Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian BKD dan Diklat Kabupaten Bima, Abdul Rahman mengatakan penundaan tersebut lebih dikarenakan gangguan jaringan website BKN. “Ada sedikit kendala di website resmi BKN makanya kita un(Suara NTB/uki) dur. Kemungkinan gangguan Abdul Rahman server karena kita kesulitan mengakses,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (25/10).

Dikatakakannya penundaan tersebut juga karena belum dilaporkan dan ada arahan dari Ketua Panitia Seleksi CPNS Kabupaten Bima, Drs. H. Taufik Hak M.Si yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Bima. “Tapi nanti sore akan kita laporkan,” katanya.

Apabila tidak ada kendala serta disetujui oleh Ketua Panitia. Rencananya kata dia, jadwal pengumuman seleksi CPNS akan dilaksanakan pada Jum’at 26 Oktober 2018 melalui sidang pleno. “Tapi Jumat besok juga belum kita pastikan. Pengumuman akan dilakukan tergantung hasil sidang pleno yang akan dipimpin langsung Ketua Panitia Seleksi,” katanya Dalam menunggu kelonggaran waktu tersebut, pihaknya tengah mempersiapkan bahan laporan atau hasil rekapitulasi daftar para pelamar CPNS yang lolos yang mencapai 9.725 orang. Bahkan saat ini sudah tahap final. “Hasil verifikasi sementara yang tidak lolos ada kisaran 8 hingga 9 persen,” katanya.

Menurutnya para pelamar yang tidak lolos kebanyakan karena salah memasukkan data. Diantaranya salah mengunggah ijazah karena justru memasukkan data yang lain.

“Selain itu, para pelamar juga banyak mendaftar tidak sesuai dengan formasi,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/ula)

SIAP PANEN - Ayam broiler yang siap panen milik Sutarman di Desa Oo Kabupaten Dompu, Rabu (25/10).

Sulit Bibit dan Harga Tinggi Diduga Picu Kelangkaan Ayam Broiler Dompu (Suara NTB) Ayam broiler dalam dua pekan terakhir mengalami kelangkaan dan harga yang cukup tinggi di pasaran. Kondisi ini dipicu kelangkaan bibit dan harga yang tinggi. Tapi para pengusaha merasa sudah terbiasa dengan fluktuasi harga.

Sutarman, pengusaha ayam broiler di Desa Oo Dompu kepada Suara NTB, Rabu (25/10) kemarin mengungkapkan, kelangkaan ayam broiler di pasaran akibat sulitnya mendapatkan pasokan bibit.

Biasanya, bibit akan langsung dikirim berapapun yang diminta oleh pengusaha satu dua hari setelah pemesanan dilakukan. Tapi belakangan ini, bibit ayam broiler akan dikirim hingga dua bulan set-

elah pemesanan dilakukan.

“Itupun tidak semua permintaan dipenuhi. Kalau kita minta 15 box, paling yang dipenuhi hanya 10 box,” kata Sutarman.

Bibit ayam broiler didapat dari pengusaha di Kota Mataram dan kondisi tidak terkait dengan dampak gempa Lombok yang menghancurkan bangunan serta fasilitas umum di Lombok. Menurut Sutarman, kelangkaan ini mulai terjasi sejak sebelum puasa Ramadhan lalu. “Ini tidak ada hubungannya dengan gempa Lombok, tapi sudah terjadi sejak sebelum puasa lalu,” ungkapnya.

Selain sulit didapat, harga bibit ayam juga mengalami kenaikan hingga 100 persen.

Biasanya, harga bibit ayam per box isi 100 ekor seharga Rp400 ribu – Rp500 ribu. Kini harganya mencapai Rp1 juta per box. Tidak hanya itu, harga pakan juga mengalami kenaikan dari Rp400 ribu per sak ukuran 50 kg menjadi Rp500 ribu per sak. Begitu juga dengan obat – obatan untuk ayam.

“Kalau kenaikan harga (ayam) ini, tidak sebanding dengan biaya (produksi) yang dikeluarkan. Tapi karena untuk mempertahankan produksi dan menjaga pelanggan, kita batasi produksi dan langsung jual ke pedagangnya. Tidak melalui tangan ke tangan,” ungkapnya.

Bagi Sutarman, kondisi fluktuasi harga jual ayam dan

bibit serta pakan menjadi keadaan yang sering dihadapi. Terlebih bisnis ayam broiler ini sudah lama ditekuni.

Berbeda dengan pengusaha pemula dengan keadaan ini, mereka bisa gulung tikar. “Ini pandai – pandai kita saja.

Harga ayam di pasar juga tidak akan bertahan lama naiknya,” jelasnya.

Harga ayam broiler di kandang Sutarman ini Rp38 ribu per kg berat hidup. Mereka langsung menjual ke pedagang warung makan. Dengan harga ini, Sutarman bersama istri juga menggratiskan biaya potong dan pembersihan ayamnya.

Sebelumnya, kepala bidang Agribisnis dan usaha peternakan, Ir Avanwari menyebut-

kan, ada indikasi pengusaha peternakan ayam menaikan harga dengan membatasi pasokan ayam di pasaran. Karena beberapa kandang ayam broiler juga memasuki masa panen. “Tapi ini dampak dari gempa Lombok lalu. Para peternak kesulitan dapat bibit satu dua bulan lalu dan sekarang dirasakan dampaknya,” kata kepala di ruang kerjanya kemarin.

Ia pun menyebutkan, kondisi ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Dompu, tapi hampir semua daerah mengalami kondisi serupa. Kendati pasokan ayam terbatas, namun ayam tetap ada di pasaran.

Karena beberapa pengusaha juga memasok ayam kemasan dari luar. (ula)

Blokir Rekening Bank Penerima Disperindag Ancam Distributor dan Pengecer Pupuk Nakal Program Bariri UMK Dibuka Taliwang (Suara NTB) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengusulkan sebanyak 131 rekening bank masyarakat penerima prorgram Bariri Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk dibuka blokirnya.

Usulan pembukaan blokir itu diajukan ke pihak bank, setelah masyarakat penerima bantuan tersebut dinyatakan memenuhi 150 persen nilai tabungan dari besaran bantuan yang diterimanya pada program Bariri UMK. “Kan ketentuannya seperti itu. Begitu tabungannya sudah mencapai 150 persen dari besaran nilai bantuan, maka blokir rekeningnya langsung dibuka,” terang Kabid Koperasi Dinas Koperidag KSB, Firmasnsyah kepada wartawan.

131 rekening yang akan dibuka blokirnya itu merupakan penerima program Bariri UMK tahun 2017. Firmansyah mengatakan, dana yang ada dalam rekening bank masing-masing penerima bantuan itu selanjutnya dapat mereka gunakan untuk keperluan pengembangan modal usahanya. “Mereka

(Suara NTB/bug)

Firmansyah sekarang sedikit lebih leluasa karena sudah punya modal sendiri. Jadi bisa mengembangkan usahanya,” cetusnya.

Pembukaan blokir 131 rekening penerima bantuan program Bariri UMK itu, menurut Firmansyah, dari sisi pemerintah menjadi sebuah pembuktian kepada masyarakat secara luas. Sebab selama ini ada anggapan negatif terkait kewajiban

bagi penerima program Bariri untuk menambung sebesar 50 persen dari total bantuan dan selanjutnya hingga 150 persen, sebelum akhirnya rekening tabungan dibuka blokirnya.

“Pemerintah kan komitmennya tabungan mereka itu akhirnya nanti kembali ke mereka sendiri setelah cukup 150 persen.

Nah banyak pihak yang pesimis di sini karena menganggap itu akal-akalan saja. Tapi sekarang kita buktikan, mereka yang kita sudah buka blokir rekeningan langsung bisa mengambil uangnya itu,” tandas Firmansyah.

Ia mengakui, besaran nilai tabungan penerima bantuan Bariri UMK tidak terlalu besar, mengingat nilain bantuannya yang diperoleh juga tidak besar.

Meski begitu, baginya hal tersebut telah menunjukkan jika kegiatan program Bariri yang dilaksanakan Pemda KSB sudah mulai berjalan. “Bantuan yang kita salurkan maksimal Rp7 juta.

Artinya 150 persennya itu Rp10,5 juta. Tapi ini bukti bahwa program ini sudah menemui bentuknya dan dirasakan manfaatnya di tingkat lapangan oleh masyarakat,” tukasnya. (bug)

Dompu (Suara NTB) – Kendati jatah pupuk subsidi untuk Dompu bertambah menjadi 16.000 ton, namun dirasa belum mampu menjawab kebutuhan petani. Khususnya, mereka yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Selain karena luasnya areal tanam juga indikasi bermainnya distributor dan pengecer kerap memicu kelangkaan pupuk tersebut. Karenanya, Disperindag salaku pengawas mengancam akan mengeluar rekomendasi pencabutan izin bagi distributor dan pengecer nakal. “Kalau memang ditemukan pelanggaran kami rekomendasi distributor atau pengecer ini dicabut izinnya, jadi jangan macam-macam,” kata dia menjawab Suara NTB di ruang kerjanya.

Ada beberapa hal yang menjadi fokus pengawasan dalam peredaran pupuk subsidi ini, diantaranya proses pendistribusian dari produsen ke pengecer, harga, volume dan waktu. Untuk harga misalnya, petani maksimal membayar pupuk subsidi tersebut sebasar Rp90 ribu/zak dengan berat 50 Kg. Jika melebihi atau volumenya

berkurang maka dipastikan tindakan itu melanggar dan mesti dilaporkan, baik ke Disperindag maupun instansi terkait.

Dalam peredaran pupuk subsidi ini, jelas H. Iskandar, antara distributor dan produsen sudah ada Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) terkait harga yang disepekati, pun demikian dengan pengecer dan distributor. Namun yang pasti, harga tertinggi untuk petani yang tergabung dalam RDKK tetap Rp90 ribu/zak. “Kalau dijual ke petani tetap Rp90 ribu/zak tidak bisa tidak, karena harga subsidi ini sudah ditentukan pemerintah,” jelasnya.

Ancaman pencabutan izin baru bisa diterbitkan pihaknya setelah tiga kali teguran dengan limit waktu tiga minggu. Apakah itu teguran atas pengurangan volume pupuk, permainan harga, kekosongan stok atau tidak tepat waktu sampai ke tingkat petani. “Ini nanti yang akan kita awasi kalau melanggar terus menerus langsung kita keluarkan rekomendasi pencabutan izin, ke distributor untuk pengecer, ke produsen untuk distributor bahkan ke kementerian jika memang produsennya yang nakal,” pungkasnya. (jun)

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 26 Oktober 2018

Halaman 8

Demokrat Tetap Kawal Pemerintahan Zul-Rohmi Mataram (Suara NTB) Partai Demokrat menegaskan akan tetap mengawal Pemerintahan Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi). Meskipun Rohmi Djalilah bukan lagi kader Demokrat. Bagaimanapun, Demokrat sebagai partai pengusung pada Pilkada lalu, memiliki kewajiban moral kepada rakyat NTB untuk tetap mengawal pemerintah Zul-Rohmi dalam mewujudkan visi misinya.

Hal itu ditegaskan anggota fraksi Partai Demokrat, yang duduk di Komisi I DPRD NTB, yang membidangi urusan hukum dan pemerintahan, H. Moh. Rais Ishak.

“Soal ke luar dari Demokrat tidak masalah, saya melihat secara proporsional. Apapun kebijakannya sepanjang dia baik untuk masyarakat akan kita dukung,” ujar Rais Ishak kepada Suara NTB di ruang kerjanya.

Hal itu ditegaskan anggota dewan dapil Lombok Tengah Utara tersebut, untuk menepis isu yang beredar bahwa pasca Rohmi ke luar sebagai kader partai, Demokrat akan mengambil posisi sebagai partai oposisi. Lantaran kecewa dengan sikap Rohmi yang memutuskan meninggalkan Demokrat.

“Tidak ada seperti itu (jadi oposisi), kita akan tetap kawal beliau. Karena Demokrat punya kewajiban moral, mengawal. Hanya saja kalau ada hal yang kurang, maka tentu kita akan berikan masukan konstruktif,” katanya.

Rais mengaku sangat mengenal baik sosok Sitti Rohmi, merupakan politikus yang memiliki integritas. Sehingga jika berkaitan dengan pemerintah, maka Rohmi tentu akan menerima masukan dari Demokrat.

“Saya yakin beliau tidak akan seperti itu. Saya yakin beliau sangat sadar, bahwa bisa menerima masukan. Sehingga kami tidak ada kekhawatiran. Karena kritik kita di dewan juga untuk kepentingan masyarakat, sebab saat masuk di dewan saya representatif bagi masyarakat,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/ndi)

KEPUTUSAN - Suasana sidang pemeriksaan dengan agenda pembacaan keputusan Bawaslu NTB untuk mencoret tiga caleg DPRD NTB.

Bawaslu Maksimalkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat

Bawaslu NTB Coret Tiga Caleg DPRD NTB dari DCT

Mataram (Suara NTB) Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Timur, melibatkan masyarakat secara aktif untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya masa kampanye pemilu 2019.

Pelibatan masyarakat tersebut, untuk memberikan peran secara langsung kepada masyarakat dalam pesta demokrasi.

Sehingga masyarakat tidak hanya sekedar menjadi objek dalam kontestasi politik, namun juga bisa menjadi subjek politik yang ikut berperan membangun demokrasi yang sehat.

Hal itu disampaikan Komisioner Bawaslu Lombok Timur, Amir Mahmud, SH kepada Suara NTB, Kamis (25/10) kemarin. “Terkait itu kami Bawaslu Lotim terus meningkatkan pengawasan kami di bawah dengan menggandeng masyarakat untuk ikut berpartisipasi melakukan pengawasan,” katanya.

Dikatakan Amir, Pemilu 2019 ini, adalah pemilu yang paling berat dari pemilu-pemilu sebelumnya. Karena, untuk pertama kalinya pileg dan pilpres digelar serentak. Sehingga pada hari H pencoblosan tanggal 17 April 2019 mendatang, masyarakat akan mencoblos lima jenis kertas suara.

Lima jenis kertas kertas suara tersebut yakni, pertama kertas suara pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/ kota, kedua DPRD Provinsi, ketiga DPR RI, keempat anggota DPD RI dan kelima kertas suara capres/cawapres.

“Pemilu 2019 ini menurut saya pemilu yang cukup rumit dan berat, sebab ada lima jenis kertas suara yang harus dipilih dan itu membutuhkan keterlibatan banyak orang dan unsur masyarakat. Sehingga kami di Bawaslu sekarang ini sedang mendorong partisipasi masyarakat untuk samasama mengawal pemilu serentak 2019 ini,” katanya.

Selain itu, Bawaslu juga mendorong para peserta pemilu untuk ikut saling mengawasi. Sebab mereka berkepentingan untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan aman dan lancar, tanpa kecurangan.

“Mereka (peserta) juga penting terlibat pengawasan sebagai sesama peserta untuk mengawal proses demokrasi yang lebih adil dan berimbang,” ucap Amir.

Yang tidak kalah penting peran media masa. Menurutnya, media menjadi salah satu mitra penting Bawaslu dalam melakukan tugas pengawasan. Tidak sedikit temuan Bawaslu diperoleh dari informasi yang disampaikan oleh media.

“Tidak hanya oleh masyarakat umum yang harus terlibat, posisi media juga sangat penting dan strategis sebagai bagian dari empat pilar demokrasi,” pungkasnya. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB, menggelar sidang pembacaan putusan atas dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan KPU NTB dalam penetapan tiga calon anggota legislatif (Caleg) di Daftar Caleg Tetap (DCT) DPRD NTB di Pemilu legislatif 2019.

Dalam amar putusannya, Bawaslu NTB menyatakan tiga caleg di DCT DPRD provinsi NTB dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sehingga ketiga caleg tersebut harus dikeluarkan dari DCT DPRD NTB oleh KPU. “Tiga caleg ini dinyatakan tidak memenuhi syarat dan harus dikeluarkan dari DCT,” kata Divisi Pengawasan dan Pencegahan Bawaslu NTB, Umar Ahmad Seth, membacakan putusan Bawaslu NTB didampingi dua anggota Bawaslu NTB lainnya, Itratip dan Suhardi, di kantor Bawaslu NTB, Kamis (25/10) kemarin.

Adapun tiga caleg tersebut , Baiq Novera Puji Astuti, Caleg

DPRD NTB nomor urut 5 dari PKB di daerah pemilihan (Dapil) NTB 7 (Lombok Tengah Utara. Kemudian Drs. Zaenudin sebagai caleg nomor urut 5 dari Partai Nasdem di Dapil NTB 7 (Lombok Tengah Utara).

Dan H. Ambar sebagai caleg nomor urut 3 dari Partai Bulan Bintang (PBB) di Dapil NTB 8 (Lombok Tengah selatan).

Dari hasil sidang pemeriksaan dilakukan Bawaslu NTB, menyatakan Baiq Novera Puji Astuti secara sah dan menyakinkan terbukti masih menjabat Kaur Keuangan di Pemerintah Desa Darek, Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah dan dalam proses pencalegkan bersangkutan tidak meny-

erahkan SK pengunduran diri dari jabatan sebagai Kaur.

Sesuai aturan, yang bersangkutan harus menyerahkan SK pengunduran diri dari jabatan tersebut. “Baiq Novera Puji Astuti ketika ditetapkan di DCT masih aktif sebagai kaur, dan tidak menyerahkan SK pengunduran diri” jelas Umar.

Sementara Drs. Zaenudin caleg DPRD NTB nomor urut 5 dari Partai Nasdem di Dapil NTB 7 dari hasil pemeriksaan terbukti secara sah dan menyakinkan masih berstatus sebagai ASN. Yang bersangkutan masih menjabat sebagai Kepala bidang (Kabid) Dinas Kependudukan dan Pencata-

KPU NTB dan parpol, menempuh koreksi keputusan kepada Bawaslu RI jika tidak puas dengan keputusan tersebut. Pengajuan koreksi keputusan ke Bawaslu RI dalam tempo tiga hari kerja sejak dibacakan putusan.

Menanggapi keputusan Bawaslu NTB, Divisi Hukum Ilyas Sarbini menyatakan, pihaknya belum bisa menentukan sikap terhadap keputusan Bawaslu NTB. Apakah akan mengajukan koreksi keputusan kepada Bawaslu RI atau menindaklanjuti keputusan Bawaslu NTB dengan mencoret tiga caleg tersebut di DCT. Pasalnya, KPU NTB harus menggelar rapat pleno untuk menentukan sikap terkait keputusan Bawaslu NTB. “Artinya jika KPU tidak mengajukan koreksi keputusan kepada Bawaslu RI. Maka keputusan Bawaslu NTB kita tindak lanjuti dengan mencoret tiga caleg itu di DCT,” pungkasnya. (ndi)

Bhayangkari Bantu Polri Ciptakan Pemilu Damai

Selesaikan Tunggakan Kasus Korupsi, Polres Lobar Kesulitan Saksi Giri menang (suara NTB) Sejumlah tunggakan kasus korupsi belum bisa dirampungkan oleh Polres Lombok Barat. Penyelesaian tunggakan kasus korupsi ini terkendala pelaporan dan saksi. Sehingga untuk menyelesaikan tunggakan kasus ini butuh kerja keras dari penyidik.

Kapolres Lobar AKBP Heri Wahyudi Rabu (24/10) di kantornya mengaku penanganan kasus korupsi ini terkendala kesaksian dan pelapor. Meskipun sudah ada peraturan presiden yang memberikan imbalan kepada pihak pelapor kasus korupsi. Namun terkait pelaksanaan peraturan presiden ini ada mekanisme yang jelas. “Iya, saya akui ada tunggakan kasus korupsi, yang jelas untuk penanganan kami kesulitan pelaporan, orang yang melapor agak sulit dan kesaksian.

Untuk mendapatkan ini kita harus kerja keras,” tegasnya.

Diakui sejumlah tunggakan kasus belum diselesaikan.

Terkait jumlah, ia mengaku tak hapal secara persis namun yang jelas ada. Selain itu pihaknya menemukan setelah dinaikkan ke kasus korupsi ternyata kasusnya pemerasan.

Disinilah jelasnya ada kendala. Sejauh ini berdasarkan data, beberapa kasus dugaan korupsi yang diselesaikan oleh Polres, antara lain Bimtek kepala desa senilai Rp2,5 miliar, kasus ADD dan DD sejumlah desa.

Menyoal pengawalan pelaksanaan DD di Lobar, Diakui Heri optimalisasi pemantauan pelaksanaan DD melalui peran Babinkamtibmaspol belum ada temuan kasus pelanggaran penggunaan DD. Yang jelas pihaknya tetap melakukan pemantauan. Namun pihaknya perlu melihat skala prioritas mana yang bisa masuk tindak pidana korupsi dan tidak. Diakui peranan Babinkamtibmaspol dalam hal pengawasan DD belum terlalu maksimal disebabkan kemungkinan Keterbatasan pemahaman Babinkamtibmaspol. Namun dari sisi pengamanan sudah bagus, sejauh ini Babinkamtibmaspol sudah ada 70 desa yang disebar. “Kami perlu perkuat SDM Babinkamtibmaspol,” ujarnya. Rencananya Polres Lobar akan mengadakan peningkatan SDM. (her)

(Suara NTB/why)

TANDATANGAN - Kapolda NTB, Achmat Juri menandatangani deklarasi Pemilu 2019 damai dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda, Kamis (25/10) di Mataram.

OKP Sepakat Wujudkan Pemilu Damai

(Suara NTB/dok)

Heri Wahyudi

tan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok tengah.

Demikian juga dengan H. Ambar Caleg nomor urut 3 dari PBB, Dapil NTB 8 terbukti masih berstus sebagai ASN. Kedua caleg tersebut ketika ditetapkan di DCT masih berstatus sebagai ASN aktif.

“Keduanya tidak menyerahkan SK Pengunduran diri sebagai ASN. Dengan tidak menyerahkan SK pengunduran diri dari ASN, keduanya dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan di DCT,” tegas Umar.

Sidang pembacaan putusan yang dihadiri oleh Pihak pelapor, yakni Bawaslu Lombok Tengah, dan pihak terlapor KPU NTB diwakili Divisi Hukum, Ilyas Sarbini. “KPU tidak melakukan pelanggaran administratif. Tetapi ada luput dari proses verifikasi dilakukan KPU” jelasnya.

Bawaslu mempersilakan

Mataram (Suara NTB) – Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) mendeklarasikan Pemilu 2019 damai. Elemen pemuda dan ormas dengan basis massa mandiri perlu turut serta menjaga jalannya Pemilu kondusif. Di tengah meningkatnya ancaman perpecahan bangsa dan banjirnya informasi hoaks.

Acara digagas Kapolda NTB, Irjen Pol Achmat Juri dengan menggandeng KPUD NTB dan Bawaslu NTB, Kamis (25/10) di Mataram. Turut hadir 14 organisasi kemasyarakatan dan pemuda.

Juri mengajak para pemuda dan masyarakat yang tergabung di dalam organisasi untuk bersama-sama mewujudkan keharmonisan yang berkelanjutan.

“Mereka ini organisasi yang semuanya punya anggota, punya massa. Mereka generasi yang dinamis sehingga perlu kita ajak bergerak bersama,” kata Kapolda.

Energi pemuda, sambung dia, merupakan modal besar

dalam mewujudkan Pemilu yang damai. Dengan catatan, menggunakan sumber daya keilmuan dan kepemudaannya dalam kerangka untuk membangun.

“Menggandeng mereka bisa menyentuh elemen sampai yang terjauh sehingga tujuan kita Pemilu yang damai bisa terwujud. Contoh saja Pilkada serentak yang lalu sampai saat ini NTB kita ini tetap kondusif,” ucapnya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia NTB, Prof Syaiful Muslim menambahkan, pemuda saat ini berada dalam pusaran derasnya informasi. Tak jarang informasi hoaks serta berisi ujaran kebencian.

“Informasi begitu cepat kita terima, saya harap mahasiswa pelopor. Pilihan boleh berbeda, tapi tetap kita dalam persatuan dan kesatuan. Kalau tidak, maka pemuda sekarang tidak tahu sejarah bangsa,” ujarnya.

Menjaga situasi kondusif di NTB juga dipengaruhi dengan kinerja penyelenggara dan pengawas Pemilu. Menurut-

nya, KPU dan Bawaslu bekerjasama sinergis dapat menghindarkan konflik.

“Kalau daerah ini tidak aman, buntutnya panjang.

Kita jadi tidak bisa kerja, tidak bisa mencari penghidupan,” ucapnya.

Dalam deklarasinya, OKP, KPU, Bawaslu, kepolisian, dan Pemda menyatakan deklarasi Pemilu Damai.

Isinya, antara lain menjadi garda terdepan untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat agar senantiasa menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian.

Mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melestarikan nilai-nilai ajaran agama, budaya, dan adat istiadat sebagai kearifan lokal.

Menolak penyebaran berita bohong, isu SARA, politisasi tempat ibadah dan lembaga pendidikan, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan demi menjaga stabilitas Kamtibmas.

Ikut serta menyukseskan Pileg dan Pilpres yang aman, damai, rukun dan harmonis. (why)

Mataram (Suara NTB) – Bhayangkari dalam Pemilu 2019 memiliki hak pilih.

Meski demikian, istri-istri polisi itu dilarang keras memengaruhi suaminya untuk terlibat politik praktis. Termasuk turut serta mencegah penyeberan berita hoaks.

“Ibu Bhayangkari harus membawa pesan damai. Jangan cepat percaya berita hoaks apalagi ikut menyebarkannya,” ucap Kapolda NTB, Irjen Pol Achmat Juri selaku pembina utama Bhayangkari NTB. Hal itu disampaikannya dalam puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari ke-66 tahun 2018 di Mataram, Kamis (25/10).

Kapolda juga menegaskan, Polri sebagai institusi yang diperintah undang-undang untuk mengamankan jalannya Pilkada, agar tidak direcoki dengan bisikan terjerumus politik praktis.

“Polri ini harus netral, tidak memihak salah satu pasangan.

Bhayangkari yang mempunyai hak pilih jangan sampai memengaruhi suami untuk ikut berpolitik praktis,” ujarnya.

“Jangan sampai Ibu Bhayangkari membuat suasana politik menjadi gaduh dengan memengaruhi masyarakat untuk menentukan pilihan dengan cara yang tidak etis,” imbuh Juri.

Ketua Bhayangkari Daerah NTB, Ny Risna Achmat Juri menyatakan mendukung Bhayangkara untuk bekerja sesuai dengan diamanatkan undang-undang.

“Kami dipersilakan memilih yang terbaik dari yang baik.

Tidak ada diharuskan memilih A atau B. Tetapi kami juga tetap menjaga bapak-bapak untuk tetap netral,” terangnya.

Kemudian, dia menyampaikan kepada seluruh anggota bhayangkari untuk pandai-pandai bermedia sosial dalam menyaring informasi.

Fokus Kegiatan Sosial Pascabencana Bhayangkari NTB sebagai wadah organisasi istri-istri anggota Polri memiliki sumber daya sesuai dengan lingkupnya. Untuk mendukung Polri, Bhayangkari NTB memfokuskan lebih banyak ke kegiatan sosial kemasyarakatan.

Risna mencontohkan, penanganan tanggap darurat dan pascabencana. Ketika gempa bumi mengguncang Lombok selama periode Juli-September lalu, ibu Bhayangkari turut terjun ke lapangan. Tak melulu sang suami.

“Pada saat awal, kami mengelola tujuh dapur umum. Lalu bergabung juga dengan yang dari Pemda menjadi 24 dapur umum,” ungkapnya. Demikian juga dengan pascagempa seperti mengadakan trauma healing serta pemberian bantuan ke warga korban terdampak.

“Walaupun kami juga terdampak, tapi kami tetap harus memberi manfaat agar masyarakat dan anak-anak kita tumbuh dengan lebih tangguh dan kuat,” tutup Risna. (why)

(Suara NTB/why)

PENGHARGAAN - Kapolda NTB, Achmat Juri memberikan penghargaan kepada anggota Bhayangkari NTB yang turut serta membantu penanganan gempa Lombok dalam puncak peringatan HKGB ke-66 2018, Kamis (24/10) di Mataram.

Jumat, 26 Oktober 2018

SUARA NTB

Halaman 9

Garuda Indonesia Perkenalkan

”Explore Business Class” Jakarta (Suara NTB) – Maskapai nasional Garuda Indonesia memperkenalkan produk kelas penerbangan terbaru “Explore Business Class” pada armada Bombardier CRJ1000 yang menawarkan value layanan prestige khas maskapai bintang 5 dengan harga tiket penerbangan yang lebih kompetitif. Adapun kelas penerbangan “Explore Business Class” tersebut nantinya akan terdiri dari 3 row terdepan (12 seat) kursi penerbangan di setiap penerbangan yang dilayani oleh armada Bombardier CRJ1000 Direktur Niaga Garuda Indonesia Pikri Ilham Kurniansyah mengungkapkan, “Sejalan dengan potensi market yang semakin menjanjikan khususnya pada rute penerbangan short haul yang dilayani armada Bombardier CRJ1000 kehadiran kelas “Explore Business Class” ini kami harapkan dapat mengakomodir demand market yang mengedepankan konsep layanan penerbangan premium dalam melaksanakan perjalanan”.

“Dengan tren premium traveler yang terus menunjukan potensi menjanjikan, diperkenalkannya layanan “Explore Business” pada armada Bombardier CRJ1000 ini tentunya kami harapkan dapat menjadi ceruk pasar tersendiri bagi segmentasi pasar premium sebagai upaya berkelanjutan maskapai dalam memperkuat branding maskapai sebagai 5 star airline “, jelas Pikri.

Lebih lanjut Pikri mengungkapkan, “Hadirnya kelas penerbangan terbaru “Explore Business” tersebut sekaligus menjadi strategi maskapai dalam memaksimalkan potensi pangsa pasar domestik melalui segmentasi pasar pengguna jasa yang mengedepankan konsep layanan penerbanga premium dengan harga yang kompetitif. Adapun kelas penerbangan Explore Business Class sudah mulai ditawarkan ke masyarakat dari tanggal 25 Oktober, namun layanan tersebut baru akan mulai beroperasi mulai 1 November,’’ jelas Pikri Pembelian kelas penerbangan “Explore Business Class” dapat dilakukan melalui lini layanan digital Garuda Indonesia baik melalui fitur mobile apps dan websita – serta dapat dilakukan juga melalui saless office ticketing Garuda Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai tiket “economy Basic” tersebut pengguna jasa dapat menghubungi Call Center Garuda Indonesia (24 jam) di nomor 0212351 9999 dan 0804 1 807 807. www.garuda-indonesia.com dan Twitter @IndonesiaGaruda.

Luncurkan Layanan First Class Pada Rute Jakarta - Denpasar - Jakarta Pada tanggal 17 Oktober 2018 yang lalu, Garuda Indonesia secara resmi juga memperkenalkan layanan “First Class” pada rute penerbangan Jakarta - Denpasar pp yang ditandai dengan penerbangan perdana layanan “First Class” pada penerbangan GA 412 yang dioperasikan menggunakan armada Boeing 777-300ER. Layanan “First Class” pada rute Jakarta - Denpasar pp tersebut merupakan komitmen berkelanjutan perusahaan dalam memaksimalkan utilisasi armada Boeing 777-300ER yang saat ini turut melayani rute penerbangan Jakarta – Denpasar pp sebanyak 3 kali seminggu setiap hari Rabu, Jum’at dan Minggu.

Khusus untuk layanan First Class tersebut, Garuda Indonesia juga memberikan penawaran khusus selama periode transaksi 12 Oktober – 17 November 2018 dengan memberikan potongan harga sebesar 50 persen (untuk transaksi 2 penumpang) serta diskon khusus sebesar 25 persen untuk penumpang lanjut usia. (*)

120 Desa Terapkan Sistem BAKSO Selong (Suara NTB) Dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran kini bisa lebih singkat dalam proses pembuatannya, yakni melalui aplikasi yang disingkat BAKSO. Bakso merupakan kepanjangan dari Buat Akta Kelahiran Sistem Online.

Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy mengapresiasi sistem tersebut dan siap akan diterapkan di seluruh desa dan kelurahan yang ada. Pihaknya berkomitmen mempersingkat birokrasi pelayanan pembuatan dokumen kependudukan. Apalagi saat ini, di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lotim pelayanan menumpuk.

Untuk itu, bupati menginstruksikan sejak 1 Oktober lalu pembuatan sejumlah dokumen kependudukan ini dilakukan di kantor camat masing-masing. ‘’Dengan sistem BAKSO ini, maka lebih diperpendek lagi pelayanannya. Warga tinggal mendatangi kantor-kantor desa,’’ ujarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lotim, H. M. Juaini Taufik menyebut 120 desa-desa di Lotim ini sudah mulai menerapkan sistem online, yakni melalui Sistem Informasi Desa (SID) yang dilakukan proses digitalisasi pelayanan dokumen kependudukan.

Menurutnya, lahirnya sistem BAKSO ini merupakan salah satu inovasi yang dilahirkan desa-desa di Lotim melalui sistem SID. Sementara Operator SID Suradadi, Kecamatan Terara, Lalu Agus Hermansyah menerangkan BAKSO ini untuk mempermudah pelayanan. Selama ini, ungkapnya, untuk membuat administasi kependudukan memakan waktu yang cukup lama. Namun, adanya aplikasi ini cukup dengan upload file dalam bentuk PDF, lalu dikroscek langsung oleh Dinas Dukcapil dan secepatnya dicetak oleh Dinas Dukcapil.

Aplikasi BAKSO ini, katanya, bekerja singkat dan tidak perlu berjam-jam menunggu untuk membuat akta kelahiran atau dokumen kependudukan lainnya. “Untuk up load saja itu hanya butuh waktu hitungan menit saja,” ungkapnya. (rus)

Warga KLU Keluhkan LPj Pokmas Tanjung (Suara NTB) Kelompok Masyarakat (Pokmas) sedianya salah satu wadah yang diharuskan BNPB untuk merealisasikan dana bantuan Rp50 juta. Namun tanpa disadari, mekanisme itu justru menyulitkan warga. Tidak saja pada implementasi lapangan tetapi pada pembebanan biaya-biaya dari eksekusi anggaran yang ada.

Menurut Kepala Dinas PUPR Lombok Utara, H. M. Zaldy Rahadian, ST., MT., mengamini keluhan masyarakat terkait Pokmas. Bahwa, dalam Pokmas tidak seluruh pengurus punya kemampuan membuat laporan pertanggungjawaban (LPj) dana bantuan. Dalam proses pembuatan LPj juga menjadi hambatan karena pelaporan dana hibah Rp50 juta persis sama dengan pelaporan proyek fisik di SKPD. “Model pelaporan bantuan rumah ini kan hampir sama dengan pelaporan proyek SKPD. Kita saja yang kelola 150an paket, dokumennya sebanyak itu. Apalagi ini 2.000 Pokmas (asumsi jumlah kelompok, red),” ungkap Zaldy.

Ia tak membayangkan berapa miliar dana akan terkuras untuk LPj saja. Membandingkan dokumen yang diurus oleh dinas terhadap kegiatan fisik, pihaknya sampai kewalahan.

Sekadar menyimpan dokumen laporan memakan tempat.

“Kalau Pokmas kita asumsikan 2000 saja, biaya pelaporannya bisa sampai Rp 2 miliar. Itu pun jika 1 Pokmas mengeluarkan minimal Rp 1 juta untuk dokumen,” katanya. “Saya pernah tanyakan ini di rapat, tidak ada yang bisa tanggapi,” cetusnya.

Termasuk yang menjadi persoalan, sebut Zaldy adalah pengenaan pajak pertambahan nilai (PPn). “Ada tidak persentasenya? Karena di Juklak BMPB sendiri tidak diatur, sedangkan Pajak itu harus dibayar,” katanya lagi.

Idealnyamenurutdia,sejakawalinstansiteknisdiPemdaKLUmengusulkan anggaran untuk pelaporan dan Pajak. Sebab Zaldy teringat pesan presiden, bahwa dana Rp 50 juta tidak boleh dipotong 1 sen pun.

“Lebih pas memang Pemda yang siapkan anggaran ke pokmas minimal Rp 2 juta, untuk LPj dan Pajak,” sambungnya.

Zaldy rupanya sudah membayangkan bahwa perbaikan dan rekonstruksi rumah warga berhubungan dengan pembelian barang toko. Barang-barang toko yang diperoleh warga harus dibayarkan pajaknya ke pemerintah. (ari)

(Suara NTB/ist)

DIBAKAR - Kondisi kawasan hutan di Kecamatan Sambelia yang menjadi lokasi perambahan dan dibakar oleh masyarakat.

40 Persen Hutan di Lotim Rusak Parah Selong (Suara NTB) Sekitar 40 persen kawasan hutan di Kabupaten Lotim rusak parah. Kondisi itu karena terjadinya illegal logging atau pembalakan liar yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Illegal logging rawan terjadi di sejumlah kecamatan di Lotim. Diantaranya, Kecamatan Sambelia, Suela, Pringgabaya, Sembalun, Wanasaba dan Jerowaru.

Dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (25/10), Kepala KPH Rinjani Timur, Saladin, mengungkapkan, kondisi hutan di Lotim saat ini yang masih utuh sekitar 60 persen dan akan terus diselamatkan semaksimal mungkin. Sementara 40 persen sudah dirambah secara liar. Perambahan paling parah terjadi di Kecamatan Jerowaru, Sambelia dan Pringgabaya. Sedangkan untuk di wilayah Kecamatan Suela dan Sembalun masih tergolong aman karena masih adanya kelompok HKM yang intens melakukan pengawasan selain berkoordinasi dengan aparat kepolisian, TNI, TNGR dan camat hingga ke

tingkat dusun.

Pelaku illegal logging, kata Saladin kerap berasal dari masyarakat sekitar dan luar seperti dari Kabupaten Loteng.

Saladin mengaku sudah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemkab Lotim untuk menyelamatkan hutan yang tersisa sekitar 60 persen itu. Diharapkan ada partisipasi masyarakat dengan kelompok-kelompok HKM untuk mengawasi kawasan hutan di Lotim yang cukup besar. “Dampak dari kerusakan hutan yang kita alami saat ini akibat dari pembalakan hutan secara liar yang terjadi pada tiga atau empat tahun yang lalu,” sebutnya.

Saladin menambahkan, untuk pengawasan tetap dilakukan dengan melakukan patroli setiap hari. Bahkan sekitar tiga minggu yang lalu, salah satu pelaku pembalakan liar berhasil ditangkap di Desa Sugian Kecamatan Sambelia.

Penangkapan pelaku pada saat petugas dari KPH Rinjani Timur melakukan patroli untuk memadamkan kebakaran hutan yang sedang dilakukan oleh masyarakat. Saat dilakukan tangkap tangan, pelaku sedang melakukan pengangkutan kayu hasil pembakalan liar dari dalam hutan.

Kasus tersebut saat ini masih ditangani oleh aparat penegakan hukum.

Disebutkan Saladin, jumlah pelaku pembalakan liar dua orang. Namun yang berhasil diamankan petugas satu orang pelaku. Sementara pelaku lainnya berhasil melarikan diri.

Dari catatan KPH Rinjani Timur, wilayah yang rawan menjadi lokasi illegal logging diantaranya di Kecamatan Sambelia, Suela dan Jerowaru.

Diakui Saladin yang menjadi kendala dalam pengawasan saat ini keterbatasan personel untuk mengawasi 37.000 hektar lebih kawasan hutan di Lotim dari wilayah Sekaroh hingga Sembalun. Pasalnya, saat ini jumlah Polhut KPH Rinjani Timur sebanyak 15 orang, Pamhut 30 orang. “Rentangnya terlalu besar, sementara kondisi Sarpras kita juga sangat terbatas,”ungkapnya.

Kepala TNGR Resort Sembalun, Taufikurahman, juga menyebutkan bahwa pengawasan secara rutin dilakukan oleh Polhut TNGR. Di wilayah

Kecamatan Sembalun, kawasan hutan di Sembalun relatif aman meski kasus illegal logging kemungkinan ada yang tidak terpantau. Apabila ditemukan pembalakan liar, maka proses penyidikan selanjutnya dilakukan Polres Lotim atau Dirjen penegakan hukum (Gakkum) dari Kementerian Kehutanan.

Sementara Dandim 1615 Lotim, Lektol Inf. H. Agus Setiandar, SIP, mengaku TNI memiliki peranan dalam pengawasan hutan. Kodim tergabung dalam Satgas pengawasan dan pengendalian hutan bersama TNGR. Terdapat beberapa kasus yang ditemukan. Namun tidak serta merta dikatakan illegal logging, bentuknya perusakan hutan untuk menjadi lahan pertanian di luar kawasan milik masyarakat. Seperti perambahan hutan TNGR di Kecamatan Wanasaba dan perambahan hutan di Sambelia. (yon)

Turki Tertarik Kopi Luwak NTB

(Suara NTB/ist)

RAPAT - Rapat pembahasan anggaran PKK NTB di Pendopo Gubernur NTB, dipimpin Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati, Kamis (25/10).

Rp2,5 Miliar untuk Program PKK Mataram (Suara NTB) Tim Penggerak PKK Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, pada program kerja tahun 2019 membawa misi NTB Gemilang. Yaitu, memperkuat peran perempuan dalam keluarga, khususnya Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) dan PAUD Holistik Terintegratif.

Untuk mendukung program tersebut, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran Rp2,5 miliar pada APBD tahun 2019. Besaran anggaran tersebut sesuai dengan yang telah diajukan. Dengan dukungan anggran itu, diharapkan seluruh program kerja TP PKK yang telah dirancang dapat berjalan baik di tahun 2019 mendatang.

Harapan itu disampaikan Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah dalam Rapat Anggaran Terbatas yang membahas secara detail program kerja TP PKK Provinsi NTB tahun 2019. Rapat tersebut Kepala Bapeda Provinsi NTB, Ir. H. Ridwan Syah dan Kepala DPMPD Dukcapil NTB Dr. H. Ashari, SH, MH, di Pendopo Gubernur

NTB, Kamis (25/10).

Hj. Niken menjelaskan pada tahun 2019 program kerjanya dibagi menjadi 4 Kelompok kerja (Pokja), yang fokus dalam bidang masing-masing.

Seperti Pokja 1 yang diharapkan fokus dalam proyek pembentukan KUA percontohan di Pulau Lombok dan Sumbawa, sosialisasi PAAR dan pembinaan Majlis Taklim. Pokja 2 gugus tugasnya diharapkan lebih sinergis dalam mencetak Generasi Emas melalui PAUD HI, selain sosialisasi B2SA. Pokja 3 juga memiliki tugas mempersiapkan lomba Halaman, Asri, Teratur Indah dan Nyaman (Lomba Hatinya) PKK, dan yang terpenting keberhasilan IVA test dan Posyandu yang menjadi fokus utama Pokja 4.

Sementara Kepala Bappeda Ridwan Syah menyampaikan, dalam perencanaan anggaran TP PKK, tidak perlu dipikirkan dulu seberapa besar anggarannya. Tapi siapkan dulu programnya, sehingga money follow program. Ia menegaskan esensi semangat pemberdayaan perempuan yang diusung PKK dan Pemerintah daerah, dalam meningkatkan indeks ketahanan

keluarga menjadi indeks keberhasilan kinerja, dan menjadikannya icon kinerja utama, dapat memberi branding kegiatan PKK yang sangat relevan dengan kondisi NTB. Terutama dalam bidang ekonomi, social dan kesehatan masyarakat.

Ridwan Syah berharap, citra PKK yang selama ini terkesan sebagai organisasi wanita konvensional, akan diubah menjadi organisasi wanita yang lebih modern, dengan didukung oleh perkembangan tekonologi yang akan diintegrasikannya website PKK Provinsi ke Kabupaten/kota se-NTB. Sedangkan Kepala DPMPD Dukcapil NTB H. Ashari menambahkan pihaknya memiliki program “Si Gadis Desa” dan sedang diurus MoU-nya, dan diharapkan terintegrasi juga dengan 995 Desa di NTB. Program tersebut dapat mendukung kinerja Ketua TP PKK, untuk memantau kinerja PKK di tingkat Kecamatan dan Desa secara real time. “Proyek besar yang diagendakan TP PKK Provinsi NTB tahun 2019 ini, tentu masih memerlukan persetujuan dari DPRD untuk pengesahan anggaran,” tambahnya. (r)

Mataram (Suara NTB) Ekspor puluhan ton kopi robusta dari NTB ke Korea terpaksa tertunda, akibat gempa yang mengguncang pada 5 Agustus 2018 lalu.

Penundaan ekspor dilakukan hingga tahun depan. Tak ada pembatalan pemesanan. Selain itu, pengusaha kopi dari Turki tertarik memesan kopi luwak dari NTB. saat ini masih proses penjajakan.

Owner UD. Berkah Alam, Lalu Thoriq menyebut, pengusaha dari negeri ginseng itu, sehari sebelum gempa besar yang pusatnya di Lombok Utara, telah ada di Lombok untuk mengawasi langsung seluruh proses. Dari proses pemetikan dan pascapanennya.

Dengan gempa besar di Lombok Utara, buyer dari Korea yang telah mengadakan kesepakatan pembelian, terpaksa harus meninggalkan Lombok dengan alasan keselamatannya. Tetapi tak lantas pesanan dibatalkan.

Untuk mempercepat pemulihan Lombok, buyer yang di-

maksudkannya bahkan memberikan semangat bangkit.

Dengan membiayai pembangunan gudang produksi di Mataram. Biaya pembangunan gudang ini, kata L. Thoriq akan dikonversi dalam bentuk bahan baku biji kopi robusta yang dipesannya.

Harga pembeliannya, perkilo Rp85 ribu. dengan biaya pengiriman (ekspor), sepenuhnya ditanggung oleh buyer.

Selain dari Korea, L. Thoriq menyebut baru-baru ini permintaan masuk dari pengusaha kopi di Turki. Untuk tahap awal, rencananya kebutuhan sebanyak 3 ton. Permintaannya sangat spesial, biji kopi luwak. Melihat potensi produksi kopi luwak di daerah, L. Thoriq pesimis mengisi permintaan sebesar itu.

“Panennya tidak biasa. Harus memungut biji kopi dari kotoran luwak. Artinya berapa yang didapatkan, tidak dapat ditentukan.

Saya sudah kirim sampel, 19 hari sampai. Kita tunggu saja seperti apa permintaannya,” demikian L. Thoriq. (bul)

(Suara NTB/ist)

PERIKSA BIJI KOPI - Lalu Thoriq (tengah) dan buyer dari Korea saat memeriksa biji kopi yang sedianya akan diekspor sebanyak 20 ton ke Korea. Ekspor terpaksa ditunda akibat gempa.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 26 Oktober 2018

Halaman 10

Hanya Dibekali Dua Tenda

Siswa SMPN 2 Gangga Belajar di Bawah Pohon Tanjung (Suara NTB) Penanganan sarana dan prasarana vital bagi korban gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih amburadul. Di tingkat sekolah negeri yang berada di bawah naungan Pemda KLU, pemerataan fasilitas belum merata. Ada sekolah yang tertangani maksimal, tapi ada juga sekolah yang nyaris luput dari sentuhan dan dukungan sarana belajar.

Seperti pantauan koran ini di SMPN 2 Gangga. Sekolah di Dusun Montong Pal, Desa Rempek, Kecamatan Gangga ini jauh dari kesan sentuhan perhatian. Penuturan dari beberapa guru sekolah yang ditemui Suara NTB, Kamis (25/ 10), siswa SMPN 2 Gangga hanya menerima 2 buah tenda masing-masing dari BPBD dan Dikpora Pemda KLU, 1 buah tandon. Bahkan sejak awal pascagempa, siswa sekolah yang berada di pinggir Jalan Nasional ini hanya memperoleh buku sekolah, seragam

masing-masing celana 5 lembar, baju 20 lembar, rok 20 lembar dan tas untuk siswa.

Dengan hanya 2 buah tenda saja, praktis tidak bisa mendukung belajar mengajar anak-anak. Oleh pihak sekolah, siswa yang belajar di tenda antara lain kelas VII A, B, dan C yang digabung di 1 lokal, dan kelas IX A. “Siswa kelas VIII terpaksa belajar di parkiran dan bawah pohon, kelas XII D juga di bawah pohon. Sedangkan siswa kelas IX B di teras dan IX C dan D di bawah pohon mangga,” ujar guru kelas Puas, S.Pd., didampingi beberapa guru.

Siswa SMPN 2 Gangga saat ini terdiri atas 317 orang.

Dengan kondisi seadanya pascagempa, para guru harus memutar otak untuk menyesuaikan jam belajar dengan kondisi cuaca.

Pascagempa, siswa belajar dipulangkan pada pukul 11.30 wita. Jam belajar dikurangi dari 40 menit satu mata pelajaran

STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Pengabdian Masyarakat di Desa Batulayar Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram melaksanakan pengabdian masyarakat di Dusun Tanah Embet Barat, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang merupakan tugas pokok dosen selain pengajaran dan penelitian.

Pengabdian Kepada Masyarakat ini berlangsung selama lima hari, dari tanggal 19 sampai dengan 23 Oktober 2018.

Ketua tim Pengabdian Masyarakat ini, Dr. Ni Wayan Rasmini, SE.,M.Ag., mengatakan, tema pengabdian masyarakat kali ini yaitu Pelayanan Pengentasan Trauma Pascagempa di Dusun Tanah Embet Barat, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat. Tim Pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini terdiri dari dosen, pegawai dan mahasiswa.

Acara pembukaan pada tanggal 19 Otober tahun 2018, dihadiri oleh Kepala Dusun Tanah Embet Barat, Ketua Banjar Tanah Embet Barat, Wakil Ketua II STAHN Gde Pudja, Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, semua anggota tim dan masyarakat peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Pascasarjana STAHN Gde Pudja Mataram dibuka secara resmi oleh Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd. Dalam sambutannya, ia menegaskan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagai bentuk perekat sosial, mengingatkan indahnya kebersamaan, dan interaksi sebagai makhluk sosial. “Kehidupan masyarakat yang kental dengan budaya gotong royong, peduli terhadap lingkungan sekitar dan tanpa pamrih,” katanya.

Pada akhir sambutannya, Ketua STAHN Gde Pudja Mataram juga mengajak kepada semua warga masyarakat Dusun Tanah Embet Barat, Desa Batulayar beramai-ramai kuliah di STAHN Gde Pudja Mataram. Karena saat ini STAHN Gde Pudja Mataram sedang mengusulkan perubahan bentuk dari STAHN menjadi institut. Ada juga disediakan beasiswa, yaitu dalam bentuk beasiswa bidikmisi, beasiswa berprestasi, dan beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu.

Ketua STAHN menyampaikan harapan yang intinya mengemukakan bahwa warga kampus hendaknya belajar di tengah kehidupan masyarakat. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa antara kampus dan masyarakat hendaknya membangun jalinan yang erat. Bagi dosen dan mahasiswa memberikan pembelajaran positif sambil bernyanyi dan berlomba untuk mengentaskan trauma pasca gempa.

Menurut Wayan Rasmini, warga sangat antusias dalam mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat STAHN Gde Pudja Mataram , sehingga setiap program berjalan dengan lancar.

Program yang dilaksanakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini di antaranya: 1) Pendidikan Karakter yang dilakukan sambil bernyanyi; 2) Penanaman dasar-dasar agama Hindu dengan lagu; 3) penanaman disiplin dan kejujuran sambil berlomba; 4) pengenalan aksara Bali menggunakan lagu; 5) Penanaman toleransi (saling menghormati, saling mengasihi) menggunakan lagu. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditutup pada tanggal 23 Oktober 2018. (ron/*)

(Suara NTB/ist)

BERIKAN - Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, I Nyoman Wijana didampingi tim pengabdian masyarakat STAHN Gde Pudja memberikan bantuan kepada masyarakat saat pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Dusun Tanah Embet Barat, Desa Batulayar.

menjadi 35 menit. “Tidak ada RKB yang bisa kami manfaatkan, apalagi anak-anak juga tidak berani menempati ruangan meskipun rusak ringan,” sambung guru lain, Fatimah.

Kekhawatiran para guru adalah pada saat musim hujan tiba. Tidak adanya RKB darurat, dan renovasi bangunan yang belum ada kejelasan membuat ketidakpastian belajar siswa saat hujan. “Kalau hujan ya kita juga bingung, mau ditempatkan di mana anak-anak. Mungkin baiknya kita liburkan saja,” kelakar Puas.

Dengan tenda hanya ada 2 unit, otomatis tidak bisa menampung anak-anak, baik untuk belajar apalagi berteduh dari hujan.

Pengakuan Wakasek SMPN 2 Gangga, Agim, menyebut sarana bangunan rusak akibat gempa cukup banyak. Sekolah kehilangan seluruh RKB, ruang guru, ruang TU dan ruang Kasek rusak berat, ruang perpustakaan

dan laboratorium rusak, dan musala SMP roboh. Beberapa bangunan terlihat masih berdiri tetapi guru dan siswa tidak berani memanfaatkan karena belum direnovasi.

“Kami juga sangat membutuhkan sarana kebersihan seperti. Kami hanya memiliki 1 tandon bantuan dari ACT. WC ada 4 tapi tidak ada instalasi pendukung. Kadangkadang kalau mau buang air, kami harus ke rumah warga,” kata Agim.

Para guru sendiri dengan terpaksa menggunakan dana BOS untuk memperbaiki sarana kebersihan. Empat ruang toilet sudah bisa dimanfaatkan. Namun dengan banyaknya siswa dan tidak adanya pipa dan tandon air satu-satunya, menyulitkan warga untuk beraktivitas. “Kadang air juga dipakai oleh anak-anak untuk mandi, karena di rumah atau di pengungsian mereka tidak punya cadangan air,” tutup para guru. (ari)

(Suara NTB/ari)

BELAJAR - Kondisi siswa di SMPN 2 Gangga yang masih harus belajar di bawah pohon.

Butuh perhatian serius pemerintah menangani masalah pendidikan ini.

Siswa SMPN Satap 2 Kayangan Diajak Perkuat Ketahanan Diri Tanjung (Suara NTB) Ketahanan diri sangat penting dimiliki setiap orang saat menghadapi berbagai musibah. Banyak pelajaran yang dapat dipetik saat musibah gempa Lombok beberapa waktu lalu. Aspek ketahanan diri dibutuhkan saat situasi sesulit apapun. Maka untuk itu, perlu bagi masyarakat diberikan pemahaman untuk bagaimana mereka harus memperkuat ketahanan diri saat hadapi musibah.

(Suara NTB/dys)

PENJELASAN - Fasilitator anak sedang memberikan penjelasan pada siswa SMPN Satap 2 Kayangan.

Demikian pesan yang disampaikan Komunitas Fasilitator Anak di hadapan 102 siswa SMPN Satap 2 Kayangan, Lombok Utara belum lama ini.

Fasilitator kegiatan, Eka Rekawati menjelaskan para siswa adalah subjek yang sangat rentan terhadap musibah.

Mereka cenderung diabaikan saat berlangsungnya musibah

Sarana Minim, Sekolah akan Tetap UNKP Mataram (Suara NTB) SMPN 16 Mataram belum memiliki sarana pendukung Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), seperti server dan komputer. Oleh karena itu, SMPN 16 Mataram bakal tetap melaksanakan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) pada tahun 2019 nanti,.

Kepala SMPN 16 Mataram, Suraji, S.Si., pada Kamis (25/10) mengatakan, pihaknya sama sekali tidak memiliki komputer untuk UNBK dan sarana pendukung UNBK lainnya. Pihaknya memutuskan tetap melaksanakan UNKP, karena akan sangat kesulitan mulai melaksanakan UNBK dengan sarana yang tidak ada. “Sarana UNBK belum ada sama sekali. Kami tidak berani UNBK, kalau mau paksakan siapa yang mau biayai,” ujarnya.

Suraji mengatakan, jika ada bantuan dari pemerintah atau pihak tertentu yang melengkapi seluruh kebutuhan UNBK, barulah pihaknya bisa melaksanakan UNBK pada tahun 2019. “BagaimanA pengadaan segitu banyaknya?

Kecuali ada pihak yang memberikan komputer, server, dan jaringan baru kita bisa UNBK,” ujarnya.

Jumlah siswa kelas IX di SMPN 16 Mataram tahun ini sebanyak 147 siswa. Pengayaan bagi kelas IX akan dilaksanakan pada minggu kedua Januari 2019 mendatang. saat ini, beberapa siswa yang memiliki antusias tinggi untuk belajar mengikuti bimbingan di ekstrakurikul-

er olimpiade.

Ia menargetkan pada UNKP tahun 2019 nanti peringkat SMPN 16 Mataram bisa menjadi lebih bagus. “Secara akademik, rata-rata nilai siswa selama ini masih kurang. Mudahan bisa lebih baik dan lulus seratus persen,” harapnya.

Terkait dengan ketertinggalan pelajaran saat terjadi gempa bumi lalu, Suraji mengatakan bapak dan ibu guru sudah memberikan tugas yang diselesaikan oleh siswa di rumah. Ia mengakui SMPN 16 Mataram tidak terkena dampak yang parah saat gempa lalu. Hanya ada satu ruang kelas yang mengalami kerusakan. Siswa sendiri, menurutnya tidak terlalu banyak ketinggalan pelajaran.

“Sekolah kami tidak terlalu rusak, kami sebenarnya tetap masuk belajar. Namun siswa banyak yang tidak masuk, akhirnya yang masuk itu cuma lima orang dan sepuluh orang,” katanya.

Sementara Kepala SMPN 5 Mataram, H. Muhamad Ali, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (25/10) mengatakan, pihaknya masih beranganangan untuk melaksanakan UNBK. SMPN 5 Mataram sudah menyiapkan satu buah server dan jaringan yang diletakkan di ruang guru.

“Kami masih berencana, persiapan awal dengan menyiapkan server. Kami berencana di triwulan empat ini tambah server dan komputer,” ujar Ali. Dibutuhkan setidaknya 100 komputer untuk me-

menuhi kebutuhan UNBK di SMPN 5 Mataram. Sedangkan untuk server sendiri dibutuhkan tiga server. Ali mengatakan, jika RKAS bisa direvisi, pihaknya akan mengalihkan sejumlah pembelanjaan untuk membeli server.

Sementara itu, kekurangan perangkat komputer akan ditutupi dengan meminjam laptop milik orang tua siswa. Ia sudah meminta kepada wali kelas mendata siswa yang orangtuanya memiliki laptop. “Direspons baik oleh orang tua siswa, nanti sekolah menyiapkan server dan jaringan,” katanya.

Ia berharap ada bantuan dari pemerintah pusat untuk penambahan komputer dan server. Jika server yang direncanakan bisa terbeli dan laptop dari orang tua siswa mencukupi kebutuhan, maka diyakininya SMPN 5 Mataram bisa melaksanakan UNBK. Disiapkan tiga ruangan untuk pelaksanaan UNBK. “Insya Allah kalau semua itu terwujud, kami bisa UNBK,” kata Ali. Sementara itu, terkait dengan persiapan siswa melaksanakan UNBK, pihaknya akan melaksanakan rapat persiapan pada akhir pekan ini. Nantinya akan dilakukan juga pemutakhiran data siswa kelas IX yang akan mengikuti UN secara riil.

Terkait dengan pengayaan, menurut Ali itu merupakan agenda rutin setiap tahunnya.

Pengayaan direncanakan dimulai pada semester depan, tapi sangat bergantung dari keputusan rapat. (ron)

SMK Pelayaran Butuh Simulator Kapal Mataram (Suara NTB) Taruna SMK Pelayaran Mataram harus melaksanakan ujian ke luar daerah sebagai syarat memperoleh approval.

Pasalnya, sekolah yang terletak di jalan lingkar selatan itu hingga kini tak memiliki simulator kapal sebagai alat teknis melaksanakan ujian mandiri.

Kepala SMK Pelayaran Mataram Baiq Yusriana, menyebut para taruna tak bisa mengikuti uji kompetensi jika sekolah belum memiliki simulator kapal.

“Kita ngak bisa uji kompe-

tensi kalau nggak ada simulator,” ujarnya.

Tidak adanya simulator menghambat para taruna untuk ujian mandiri. Hal ini katanya sebagai persyaratan approval sebagai syarat utama seluruh SMK Pelayaran di Indonesia agar dapat melaksanakan ujian sendiri.

Yusriana pun meminta agar Dikbud NTB menepati janjinya untuk menyediakan simulator kapal. Terlebih saat ini beredar informasi jika Dikbud telah memperoleh bantuan dua buah simulator kapal.

“Ada dua yang keluar di

Dikpora untuk sekolah negeri kata dinas tapi mereka kan ngak punya sekolah pelayaran,” terang Yusriana.

Pihaknya pun mengingatkan janji Kadis Dikbud NTB beberapa waktu lalu yang siap membantu memperoleh simulator kapal. Karena jika tidak berpengaruh pada pelaksanaan ujian taruna .

Termasuk konsekuensi lain yang diungkapkan Dikbud saat itu ialah jika sekolah tak miliki simulator, maka ijazah para taruna tidak bisa dikeluarkan di Mataram jika tidak dimulai tahun ini. “Dan kami (Dikbud) akan memfasilitasi

dengan menyediakan simulator. Catat itu Pak Kabid. Pak Umar Kasi Kurikulum jadi saksi dan pengawas Pak Yusuf juga hadir waktu itu,” kata Yusriana.

Sementara dikonfirmasi terpisah Kadis Dikbud NTB H. M. Suruji secara singkat menyebut bahwa pihaknya pada tahun ini telah menyediakan tiga unit simulator kapal bagi seluruh sekolah yang membutuhkan dengan total anggaran 18 miliar. Tak disebutkan Suruji apakah tiga unit simulator kapal tersebut juga tak terkecuali bagi SMK Pelayaran.

Kabid SMK pada Dinas Dikbud NTB, M. Yahya membenarkan yang disampaikan Suruji. Tiga unit simulator kapal akan diperuntukkan bagi SMK negeri saja. Sedang bagi SMK swasta seperti SMK Pelayaran Mataram dapat menggunakannya bersama sehingga tidak perlu keluar daerah. “SMKN aja baru punya sekarang. Kita upayakan swasta juga bisa ikut pakai hingga ndak perlu ke luar daerah. Tiga simulator untuk satu di Lombok, Sumbawa, Bima,” jelasnya. (dys)

dalam segala seginya.

Menghadapi situasi sulit seperti itu, mereka harus diberi pemahaman agar mampu kuat, mampu menyelamatkan diri, memahami segala hal berkaitan dengan kebencanaan.

Paling tidak mereka paham untuk diri mereka sendiri.

Di samping memberi pemahaman tersebut, bentuk kegiatan lainnya juga diberikan

para fasilitator. Mereka diberi semangat, berdoa, dan berkenalan dengan tim Fasilitator Anak Lombok Baru, serta belajar berbahasa Inggris. “Berdoa, bernyanyi, berkenalan dengan new fasilitator anak Lombok, belajar berhitung dan menyebut nama binatang dalam bahasa Inggris, dan berbagai macam tepuk tangan,” jelas Eka. (dys)

PP MDMC Motivasi Relawan NTB Mataram (Suara NTB) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Disaster Managemen Center (MDMC) memberikan motivasi kepada belasan perwakilan relawan NTB. Mereka mendapat suntikan semangat hingga pola kerja menyelamatkan korban dan tentu saja penyelamatan diri sendiri.

Hadir langsung sebagai pemateri Koordinator Bidang Organisasi PP MDMC Naibul Umam Eko Sakti, mengangkat tema “Lombok – Sumbawa Bertutur”. Cerita kerja keras relawan dan tentang kebangkitan warga pascagempa, berlangsung di lantai III gedung rektorat Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat), Rabu (24/10).

Dijelaskan Naibul Umam, relawan tidak harus mendedikasikan penuh hidupnya untuk kerja kemanusiaan. Membagi porsi perhatian antara kehidupan pribadi, kehidupan keluarga dengan kerja kemanusiaan harus diatur strategi serta polanya, sehingga tugas kemanusiaan bisa berjalan bersamaan kehidupan pribadi.

“Setelah dari lapangan, harus segera dipikirkan kehidupan ke depan. Jangan sampai stress. Jangan merasa harus urusi bencana terus, karena ada kehidupan kita yang perlu diperhatikan,” ujarnya mengingatkan.

Sebagai pimpinan di MDMC ia mengaku sangat memperhatikan hal itu. Karena kerja kemanusiaan tidak mudah, butuh kesabaran dan dedikasi kuat, karena berhadapan dengan situasi yang sangat getir. Ia pun sangat selektif memilih relawan yang dikirim ke lokasi bencana, sebagaimana dilakukan di Lombok – Sumbawa, termasuk baru baru ini ke bencana tsunami dan gempa Sulawesi Ten-

gah. Banyak pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan pengorbanan pada masa tanggap darurat. ”Jadi relewan, harus mengatur segitu banyak pekerjaan hanya 14 hari. Setelah itu, selesai tidak selesai, harus saya tarik,” ujarnya.

Kepada relawan ia juga mengingatkan soal keharusan mempersiapkan rencana kontigensi. Mempersiapkan segala kemungkinan bencana yang sama muncul lagi di tempat sama. Ia mencontohkan bencana banjir di Kota Bima Desember 2016 lalu, relawan MDMC juga harus mempersiapkan rencana kontigensi untuk antisipasi kemungkinan siklus bencana sama. ”Lakukan sesuai kemampuan dalam diri kita untuk mengurangi resiko dampak bencana,” sarannya.

Kepada para relawan perwakilan MDMC kabupaten dan kota di NTB, Umam mengajak melakukan refleksi dengan menjadikan bencana gempa Lombok - Sumbawa untuk memperkuat rencana kontigensi.

Sementara Ketua MDCM NTB, Muslimin menjelaskan, kegiatan itu untuk mempersiapkan personel menjelang tiga bulan masa respons. ”Kami mengumpulkan perwakilan relawan NTB guna membahas hasil positif, temuan temuan baru, kendala, dan solusi penanganannya,” kata Muslimin.

Menurut dia, kegiatan itu adalah salah satu pendekatan monitoring, evaluasi ala MDMC dalam rangka pembelajaran menuju perbaikan kualitas respon ke depan.

“Pelibatan relawan lokal dilakukan agar mereka bisa secara mandiri membuat rencana kontijensi di setiap potensi bencana di daerah masing masing,” pungkasnya. (ars/*)

(Suara NTB/ars)

PEMBEKALAN - Relawan MDMC NTB saat menerima pembekalan dari PP MDMC, Rabu (24/10).

SUARA NTB

Jumat, 26 Oktober 2018

Halaman 11

Minim Persiapan, Tim Sepak Takraw NTB Tampil Buruk Mataram (Suara NTB) Tim sepak takraw NTB harus mengubur dalam-dalam impiannya untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajaran Nasional (POPNAS) tahun 2019. Pasalnya tim sepak takraw NTB gagal lolos babak semifinal setelah ditumbangkan oleh tim Kalimantan Timur (Kaltim), 0-3 di laga penyisihan Grup B, Pekan Olahraga Wilayah (Popwil) IV di Gelanggang Pemuda Mataram, Kamis (25/10).

Pantauan Suara NTB di lapangan, penampilan tim sepak takraw NTB sudah maksimal. Namun sayang lawan yang dihadapi oleh tim

tuan rumah NTB jauh lebih baik dalam hal teknik dan faktor mental tanding.

Pelatih Tim Sepak Takraw NTB, M. Zaenuddin S.Sos yang

diwawancara Suara NTB, usai pertandingan mengatakan anak-anaknya lemah dalam

hal mental bertanding. Selain itu minimnya persiapan membuat tim NTB kalah berturutturut di babak penyisihan grup.

“Anak-anak kita minim pengalaman tanding. Selain itu persiapan minim, hanya empat hari anak-anak TC, daerah lain kayak Kaltim enam bulan TC dan Jatim satu tahun,” ucapnya.

Apa yang disampaikan

Zaenuddin memang terlihat di lapangan. Tim sepak takraw NTB benar-benar sulit berbuat banyak. Selama dua kali bertanding di Grup B mereka mengalami kekalahan dua kali. Kekalahan pertama tim NTB atas Sulsel 0-3 di pertandingan hari pertama, selanjutkan NTB kalah 0-3 atas Kaltim di penyisihan

Grup B hari kedua kemarin.

Kekalahan dua kali berturut-turut itu membuat tim sepak takraw NTB gagal lolos ke babak semifinal. Mereka harus angkat koper lebih awal di babak penyisihan. Sementara itu Kaltim dan Sulsel lolos ke babak semifinal, yang di gelar di tempat yang sama, sore hari. Selanjutnya di Grup A,

Jatim (juara) dan Sulbar (Runner up) lolos ke semifinal.

Di pertandingan semifinal yang digelar sore harinya, juara Grup A, Jatim berhasil mengalahkan runner up Grup B, Kaltim 3-0. Atas hasil itu Jatim berhasil lolos ke babak final.

Hingga berita ini ditulis masih berlangsung pertandingan antara Sulsel dan Sulbar. (fan)

(Suara NTB/fan)

KALAHKAN SULSEL - Tim sepak bola NTB berhasil mengalahkan tim Sulsel 3-2 di laga penyisihan Grup A sepak bola Popwil IV yang berlangsung di GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (25/10). Atas kemenangan itu tim sepak bola NTB lolos ke babak semifinal melawan Jatim, Jumat (26/10) hari ini.

Pengelola Hotel Siapkan Voucer untuk Peserta Senggigi 10 K Giri Menang (Suara NTB) Persiapan pelaksanaan sepeda Nusantara Etafe Fun Bike Senggigi 10 K yang dihajatkan membangkitkan pariwisata Lombok khusus kawasan Senggigi Lombok Barat terus dimatangkan.

Untuk menarik minat para peserta ikut pada even olahraga ini, selain disiapkan doorprize, pihak panitia juga mendapatkan dukungan dari pengelola hotel di Senggigi yang menyiapkan voucer penginapan bagi para peserta.

Hal ini disampaikan oleh Plt. Kadispora Lobar, Ma’ad Adnan kemarin saat rapat teknis pelaksanaan sepeda Nusantara 2018 di hotel Montana Senggigi. Rapat persiapan mengupas terkait kepastian kesiapan pelaksanaan even tahunan Kemenpora tersebut.

Persiapan pelaksanaan sendiri hampir final, meskipun di beberapa hal perlu lebih dimatangkan seperti halnya pakaian bagi peserta, parkir, dan beberapa kesiapan teknis lain.

Pihak panitia pun sanggup menyelesaikan persiapan se-

belum kegiatan digelar tanggal 11 November mendatang.

Dijelaskan, jumlah pendaftar yang tercatat mendaftar di kantor Dispora sebanyak 519 lebih di kantor Dispora dan pendaftar di hotel Montana mencapai 246 orang sehingga total pendaftar sebanyak 765 orang. Target peserta sebanyak 2.500 diyakini dicapai sebab belum lagi pendaftar dari 45 OPD dan camat, serta sekolah. Pihaknya sudah keliling ke sekolah memberikan undangan, khusus sekolah yang ada di sekitar lokasi kegiatan diminta peserta sebanyak 100 orang per sekolah. Belum lagi komunitas sepeda yang segera mendaftar dari Lotim dan loteng.

Terkait sponsor, sejauh ini sudah ada kepastian hadiah berupa sepeda dari presiden Jokowi sebanyak 3 unit, Dispora dua unit sepeda, satu unit kulkas, 5 unit kipas serta ada sponsor yang menyumbang TV. Ada juga pihak sponsor yang menyumbang baju, seperti dari Pelindo dan PDAM serta ada bantuan dari Ke-

menpora sebanyak 1000 baju.

“Doorprize akan lebih banyak lagi, ditambah lagi ada pihak hotel yang memberikan belasan Voucer Menginap gratis bagi peserta,”kata Ma’ad. Terkait masukan dari peserta rapat bahwa rute perlu menyasar masuk ke perkampungan untuk melihat korban gempa yang sudah bangkit dari dampak bencana, menurut Maad hal ini masukan yang sangat bagus.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pariwisata Lombok mulai bangkit, sehingga memang peserta perlu diajak melintasi jalur perkampungan agar melihat seperti apa kondisi masyarakat. Menurutnya, nanti pihak panitia akan melihat kemungkinan penambahan jalur tersebut.

Menyoal pelibatan pengusaha hotel, sejak awal sudah dilakukan melalui koordinasi dengan hotel Montana.

Akan tetapi mengingat kondisi hotel yang juga terdampak sehingga Pemda tidak terlalu menekankan kepada pengelola hotel. (her)

Silat Loloskan Enam Atlet ke Final Mataram (Suara NTB) Tim pencak silat berhasil meloloskan enam pesilat di babak final Pekan Olahraga Wilayah (Popwil) IV yang berlangsung di Padepokan Silat GOR 17 Desember Turide Mataram, 22-28 Oktober 2018. Sebanyak enam atlet yang lolos ke babak final itu adalah Yuliana, Salsabila, Iqbal Anugerah, Muhammad Fadillah, Muhammad Taufiq dan Dimas Rizki.

Pelatih Silat NTB, Muhammad Salabi yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis (25/10) kemarin mengatakan keenam atlet yang lolos itu merupakan atlet tanding.

Mereka akan bertanding dibabak final, Jumat (25/ 10) ini untuk memperebutkan medali emas. “Ada enam atlet NTB yang lolos ke babak final. Mereka akan bertanding besok (hari ini-red),” ucapnya.

Masing-masing kelas tanding yang diikuti atlet NTB nantinya terdapat

enam kelas. Yuliana misalnya, akan tanding di kelas A putri, kemudian Salsabila kelas C putri, Iqbal Anugrah kelas D putra, Muhammad Fadillah kelas E putra, Muhamad Taufik kelas G putra dan Dimas Reski kelas H putra.

Lanjutnya, kenangan atlet yang maju ke babak final itu sudah dipastikan meraih tiket mengikuti Popnas di Papua tahun 2019. Namun demikian keenam atlet itu akan bertanding memperebutkan medali emas di babak final nantinya.

Selain meloloskan enam atlet ke babak final atlet kontingen silat NTB juga meloloskan lima atlet ke Popnas. Itu artinya jumlah atlet yang dipastikan lolos ke Popnas 2018 sebanyak 11 orang. Terdiri dari sembilan atlet tanding dan dua atlet di kelas seni. “Sembilan dipastikan tiket di katagori tanding dan dua orang di seni,” jelasnya. (fan)

Kerjasama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

KRPL Desa Oo Wakili Dompu Lomba Hatinya PKK Tingkat Provinsi Dompu (Suara NTB) Kelompok wanita tani Bersama Desa Oo Dompu yang mendapat program kawasan rumah pangan lestari (KRPL) dari Dinas Ketahanan Pangan tahun 2018 akan mewakili Kabupaten Dompu pada lomba Hatinya PKK tingkat Provinsi. Kelompok ini tergolong sukses memanfaatkan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Hasil kebunnya, tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Tapi juga dapat memenuhi kebutuhan sayur dan pangan bagi masyakat lain. Sehingga, kelompok yang didominasi oleh kaum ibu – ibu ini mendapatkan tambahan penghasilan dari hasil panen sayur di kebunnya.

Hal itu diakui Ketua Kwt Bersama Desa Oo, Nurul Hidayati kepada Suara NTB, Kamis (25/10) kemarin. Nurul Hidayati mengungkapkan, berbagai jenis buah, sayur dan peternakan dibudidaya pihaknya dengan memanfaatkan lahan pekarangan. Hasil budidaya ini juga sudah mulai dipanen dan dijual ke pasar.

Beberapa jenis sayur dibudidaya seperti sawi putih, sawi hijau, kol putih, kol merah, brokoli, wortel, terong, cabe, bayam, tomat dan berbagai jenis sayaran lainnya.

Tidak hanya jenis sayuran yang dibudidaya, tapi juga unggas dan ikan air tawar.

“Alhamdulillah kita cukup terbantukan dengan program

(Suara NTB/ula)

KEBUN BIBIT - Ketua KWT Bersama Desa Oo, Nurul Hidayati di kebun bibitnya, Kamis (25/10) kemarin. Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH saat meninjau meja yang menyajikan berbagai jajanan oleh KWT Bersama pada lomba cipta menu B2SA berbasis pangan lokal (foto kanan).

KRPL ini,” ungkapnya.

Nurul sendiri mengaku, budidaya dengan memanfaatkan lahan pekarangan dilakoni sejak tahun 2014 lalu. Karena usahanya ini, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu kemudian mendorong pembentukan kelompok wanita dengan melibatkan warga sekitar untuk juga memanfaatkan lahan pekarangan. “Alhamdulillah, 30 orang anggota kelompok kami merasakan manfaatnya. Tapi bagi sebagian anggota kelompok, karena belum terbiasa harus kami bimbing bersama dengan penyuluh yang mendampingi program KRPL,” jelasnya.

KWT Bersama Desa Oo juga turut serta dalam lomba cipta

menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis pangan lokal yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu bekerjasama dengan KNPI Kabupaten Dompu di gedung Pemuda Dompu, Rabu (24/10) kemarin.

Pada lomba ini, KWT Bersama berhasil menjadi juara 1 untuk program kawasan rumah pangan lestari (KRPL). Juara 2 diaraih KWT Desa Ranggo, KWT Desa Bakajaya, dan KWT Desa Mumbu untuk juara 3 dan 4. Untuk kelompok KRPL, mereka dilombakan pembuatan kudapan atau makanan ringan yang bersumber dari pangan lokal non beras dan terigu.

KWT Bersama membuat beberapa jenis jajan yang bahan bakunya sebagian besar

dari hasil kebun sendiri. Seperti dodol terong ungu, bolu jagung, bubur singkong, putri nyelam, dan berbagai jenis jajanan lainnya. Jajan putri nyelam sendiri merupakan jajanan khas Lombok yang dibuat dengan bahan singkong menggunakan pisang raja, gula dan kelapa.

Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH yang meninjau meja tempat penyajian KRPL Desa Oo memberikan apresiasi atas hasil kreasi jajanan. Ia bahkan memberikan perhatian khusus kepada dodol terong ungu milik KWT Bersama dan meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk membibing kelompok ini soal kemasannya. “Supaya lebih menarik,

kemasannya ini perlu diperbaiki. Nanti Dinas Perindustrian dan Perdagangan bisa bina lagi,” kata Arifuddin saat meninjau.

Selain menjadi juara pada lomba cipta menu B2SA berbasi pangan lokal, KWT Bersama juga telah ditunjuk untuk mewakili Dompu lomba program Hatinya PKK tingkat Provinsi pada November 2018 mendatang.

Proses pembibitan kembali dilakukan pasca panen beberapa hari lalu untuk menyiapkan pasokan sayur di kebun dilakukan. “InsyaAllah kelompok kami akan mewakili Kabupaten Dompu pada lomba Hatinya PKK tingkat Provinsi,” aku Nurul Hidayati. (ula/*)

SUARA NTB

Jumat, 26 Oktober 2018

Zakat dari Anggota Dewan Masih Kecil Mataram (Suara NTB) Gaji dan tunjangan sebagai anggota Dewan di Kota Mataram relatif besar. Namun, ini tak diimbangi dengan pengeluaran zakat. Zakat dikeluarkan satu anggota Dewan setara dengan pejabat eselon IV alias kecil.

Ironisnya, para wakil rakyat tersebut memiliki hak inisiatif mengeluarkan produk hukum berupa zakat, infak dan sodakoh. Namun demikian, kata Kepala Baznas Kota Mataram, H. Mahsar Malaka, tak ada perubahan dari pengeluaran zakat dari anggota Dewan. Potongan dari pendapatan mereka setara dengan gaji pejabat eselon IV.

“Yah, mungkin faktor kesadaran saja,” kata Mahsar ditemui, Kamis (25/10).

Berbeda halnya dengan aparatur sipil negara. Selain gaji, tunjangan kinerja daerah juga dipotong 2,5 persen untuk zakat. Baznas kata Mahsar, sebenarnya terus mendorong agar Dewan juga menyalurkan zakat lebih besar. “Mungkin tidak lewat Baznas saja. Ada juga tempat lain tempat dititipkan zakatnya,” kata dia.

Tahun 2018, target zakat harus diserap Rp5 miliar. Sampai bulan September telah tercapai Rp3,9 miliar. Mahsar meyakini di sisa waktu dua bulan akan terpenuhi. Rata - rata

penyetoran zakat tak tersendat.

Pemotongan langsung dari masing - masing OPD. Berkaitan dengan penyaluran zakat kata dia, ada dialokasikan pembangunan rumah tidak layak huni dan santunan korban meninggal dunia akibat gempa bumi, santunan para lansia serta bantuan ke pedagang bakulan.

“Sudah ada yang kita salurkan.

Rumah kumuh sekitar sembilan terbangun,” sebutnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi tak mempermasalahkan berapapun besaran zakat yang dipotong. Dirinya pada posisi taat terhadap regulasi yang dilahirkan antara legislatif maupun eksekutif.

Didi akan mengecek dan mengevaluasi kondisi serta berjanji melakukan perbaikan.

Kalau itu tejadi faktor kesalahan teknis. Sekretariat Dewan kemungkinan salah menghitung. “Kami konsisten terhadap aturan itu,” jelasnya. (cem)

Halaman 12

MA Muallimin NW Pancor Gelar Work Shop Penyusunan RPP Terintegrasi Selong (Suara NTB) Madrasah Aliyah (MA) Muallimin NW Pancor Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Kamis (25/10) menggelar kegiatan Work Shop Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Terintegrasi Karakter, Literasi, HOTS, Keterampilan 4C dan Penilaian K13 Pola IN-ON-IN. Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 25 Oktober hingga 5 November 2018.

Dalam work shop yang bertempat di aula MA Muallimin NW Pancor ini, pihak madrasah melibatkan sejumlah pemateri baik yang berasal dari Kemenag Lotim maupun pengawas.

Ketua Panitia Work shop, Helmi, M. Pd, menjelaskan, pelaksanaan work shop penysunan RPP terintegrasi karakter, High Order Thinking Skill (HOTS), keterampilan 4C (critical thinking, creative, communicative dan

collaborative) dilaksanakan dengan maksud mempertajam pemahaman para pendidik di MA. Muallimin (MAMIN) Pancor agar dapat menyesuaikan target pembelajaran masingmasing pelajaran dengan target capaian kurikulum 2013. Terutama pada proses pembelajaran dan hasil pembelajaran yang pada akhirnya akan tercermin baik pada hasil penilaian akhir semester maupun hasil ujian nasional berbasis komputer.

Pelaksanaan work shop ini penting karena sejatinya sukses tidaknya rencana pembelajaran yang telah tertuang dalam RPP dan pelaksanaannya dalam proses pembelajaran, akan tercermin pada evaluasi setiap akhir semester dan evaluasi akhir pada ujian nasional Kepala MA. Muallimin NW Pancor, Munawar, M.Pd menjelaskan, melalui kegiatan whorkshop tersebut, diharapkan para pendidik khususnya di

HILANG HLG BPKB R4 SUZUKI FUTURA DR.9211 HZ NOKA/ NOSIN MHYESL4157J114983/G15A-1D-718075 AN.DARLIM HLG D’SKTR JL.BRAWIJAYA MATARAM. HLG STNK R2 HONDA VARIO DR.5744 CC NOKA/NOSIN MH1JFC117 DK202088/JFC1E1203302 NO BPKB J-05559242 AN.SRI MUNDIYAH HLG D’SKTR MATARAM-LABUAPI. HLG STNK R2 YAMAHA DR.6602 DW NOKA/NOSIN MH31570069K541368/ 157541403 AN.TAZUDHIN HLG D’SKTR JL RAYA PEMENANG MENUJU MATARAM.

Work shop Penyusunan RPP Terintegrasi Karakter, Literasi, HOTS, Keterampilan 4C dan Penilaian K13 Pola IN-ON-IN di MA Muallimin NW Pancor, Kamis (25/10) MA. Muallimin NW Pancor mendapatkan pemahaman dan wawasan. Sehingga mampu mengaplikasikannya dalam penyusunan administrasi pembelajaran yang akan digunakan mengajar di kelas.

Selain itu, melalui kegiatan apa yg dihajatkan oleh kurikulum 2013 dapat dipenuhi oleh para pendidik yaitu mampu merancang RPP berstandar sesuai kebutuhan abad 21.

Kasi Pendidikan Madrasah (Penmad) pada Kemenag Lotim, Zainul Arqom,S.Pd, selaku pemateri pertama, menyampaikan bahwa kebijakan kurikulum 2013 kedepan akan diterapkan di seluruh madrasah yang ada di Kabupaten Lotim, mulai dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan tingkat Madrasah Aliyah (MA).

Sehingga dari Kemenag Lotim, katanya, ingin memastikan target penerapan kurikulum 2013 tercapai maksimal khususnya di MA. Muallimin NW Pancor atau yang akrab disebut MAMIN. Sementara pemateri kedua, Dra. Himmatul Fajri, M. Pd, mengungkapkan dengan penyusunan RPP Terintegrasi Karakter, literasi, HOTS, dan Keterampilan 4C diharapakn dapat diaplikasikan dalam pembelajaran untuk menyambut generasi emas abad 21.

Sedangkan pemateri ketiga, Drs. M. Nahdi, M. Pd, memfokuskan penilaian Kurikulum 2013 dapat dioptimalkan sebagai upaya merekam progres pembelajaran baik pada level kompetensi spiritual, kompetensi sosial, kompetensi pengetahuan maupun keterampilan. (yon/*)

RUPA-RUPA

SALON

DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

q

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa(setrika waja h ) : M n g n c a n g k n Kulit,Mngurangi Kriput, flek, Komedo,Mcrhkan Kulit,Mngangkt Klopak Mata,Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment k Rmh Anda Min.2org, ,Jl.Lalu Mesir,Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 26 Oktober 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

Jumat, 26 Oktober 2018

SUARA NTB

RADIO

Halaman 14

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 26 Oktober 2018

Halaman 15

Tim Tenis Lapangan NTB Gagal Lolos Popnas PNS Inovatif akan Mataram (Suara NTB) Tim tenis lapangan putra dan putri NTB gagal merebut tiket Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) 2019 setelah dikalahkan oleh petenis Kaltim dan Jatim di laga penyisihan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (Popwil) NTB di Gelanggang Pemuda Mataram, Kamis (25/10).

Ketua Pengprov Pelatih NTB, Jamaluddin Maladi, yang diwawancara Suara NTB di Lapangan Tenis Gebang Mataram, Kamis (25/10) kemarin mengatakan tim tenis NTB putra putri NTB gagal lolos Popnas setelah kalah dari Jatim dan Kaltim. “Tim tenis NTB gagal lolos Popnas 2019, karena hanya dua tim yang akan lolos. Sementara tim putra dan putri NTB menempati peringkat tiga,” ucapnya.

Dikatakan Jamal, tim tenis putri NTB sebenarnya ber-

peluang meraih tiket Popnas setelah pemain tunggal beregu putri NTB, Deisya unggul atas Annisa asal Kaltim di pertandingan tunggal pertama. Namun sayang, tim NTB tak mampu mempertahankan keunggulan mereka setelah dua tim double putri NTB kalah. Akibat dua tim double beregu kalah maka NTB hanya bisa meraih peringkat tiga dari tiga provinsi yang ikut.

Dalam pertandingan penyisihan, Rabu (24/10) lalu tim putri NTB sebelumnya kalah 0-3 atas Jatim. Hasil ituvuat tim NTB kalah dua kali berturut-turut, sehingga gagal lolos Popnas.

Selanjutnya, di pertandingan tenis putra, tim tenis NTB yang diperkuat Lalu Zulfikar, Danan dan Lalu Idrofi Rosihan juga gagal meraih tiket Popnas.

Mereka meraih peringkat ketiga setelah dikalahkan tim Jatim dan Kaltim di ajang pereb-

Tim Tenis Meja Putra/Putri Rebut Peringkat Tiga Mataram (Suara NTB) Atlet tenis meja NTB gagal meraih tiket mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) 2019. Pasalnya, tim tuan rumah hanya mampu meraih peringkat tiga di ajang Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (Popwil) IV di Gedung PHI Jln. Lingkar Mataram, Kamis (25/10).

Selanjutnya, juara satu tenis meja putra diraih oleh tim Kalimantan Timur (Kaltim) dan di peringkat kedua direbut oleh Jawa Timur (Jatim).

Ketua Harian Pengprov PTMSI NTB, Sudarman mengatakan tim tenis meja gagal melaju ke babak final setelah ditumbangkan Jatim 1-3 di babak semifinal, Kamis (25/10) kemarin.

Atas kekalahan tersebut tim tenis meja putra NTB meraih peringkat tiga. Sementara itu tim Jatim lolos ke babak final bersama tim Kaltim. Pertandingan final tim Kaltim dengan Jatim dimenangkan oleh Kaltim dengan skor 3-1 untuk Kaltim.

Menurut Sudarman, penampilan tim tenis meja NTB di Popwil IV 2018 cukup memuaskan. Meski hanya meraih peringkat tiga Popwil, namun tim tenis meja putra NTB berhasil mengimbangi permainan tim Jatim, terbukti tim putra NTB sempat menang sekali dari empat laga yang diikuti. Dalam hal ini NTB kalah 1-3 atas Jatim.

Sementara itu, di pertandingan lain, tim putri NTB juga berhasil meriah peringkat tiga. Sementara juara satu diraih oleh tim Jatim dan peringkat kedua diraih oleh Kalimantan Timur (Kaltim).

Untuk diketahui pertandingan tenis meja putra diikuti oleh lima provinsi, yakni Jatim, Kaltim, Sultra, Sulbar dan NTB. Dari lima provinsi yang terlibat, tim tenis meja NTB berhasil meraih peringkat tiga besar di Popwil IV. (fan)

NTB Jadi Daerah Industrial Dari Hal. 1 Diskusi publik dengan tema “Pemuda Pelopor Indonesia Adil Sejahtera” digelar dalam rangka Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober 2018, di Jakarta, Kamis, (25/10).

Doktor Zul menjelaskan, cara mengunjungi masa depan adalah dengan merasakan hidup di negara-negara maju.

Di Barat seperti di Eropa, Belanda dan negara maju lainnya di belahan dunia. ‘’Ketika kita mengirim orang daerah ke UI, mereka akan membentuk perkumpulan lokal.

Namun jika anak muda kita kirim keluar negeri, tidak lagi muncul saya orang Padang atau bukan. Tetapi yang muncul adalah suatu kebanggaan sebagai Bangsa Indonesia, semangat itu bergemuruh di dada,’’ paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dr.Zul mengungkapkan, keseriusan dalam program mengirim mahasiswa NTB ke luar negeri. Menurutnya, ke depan kita harus punya program serius, bukan saja mengirimkan 1000, tetapi ratusan ribu anak muda ke luar negeri. ‘’Anak Bangsa Indonesia kita harus melakukan terbaik un-

tuk negeri ini,’’ tegasnya.

Selain masalah pengiriman mahasiswa NTB ke luar negeri. Gubernur juga mengungkapkan rencana seriusnya untuk menjadikan NTB sebagai daerah industrial.

Hal itu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah komoditas di NTB, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja yang akan berinplikasi terhadap penurunan angka kemiskinan di NTB. ‘’Industrialisasi adalah upaya serius untuk meningkatkan nilai tambah komoditas kita. Jangan sampai NTB seperti anak ayam mati di lumbung padi. NTB Jadi lumbung pangan nasional, namun ketika musim kering petani kesulitan,’’ ujarnya.

Gubernur berharap, apa yang dipaparkan akan menginspirasi anak-anak muda di Indonesia. ‘’Tidak ada gunanya kita berdiri di sini, jika kita tidak berbuat apaapa di kampung kita sendiri. Pemuda yang mampu mendesign masyarakat Indonesia,’’ujarnya. (nas)

Konsultasi ke Tim Rekompak Dari Hal. 1 ‘’Masyarakat itu ketika ada dananya, lebih dulu membangun boleh. Tapi hati-hati. Jangan sampai rumah yang dibangun itu tidak tahan gempa, tidak bisa dicairkan nanti dana bantuannya,’’ ujar Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, Ir. IGB. Sugihartha, MT dikonfirmasi di Mataram, Kamis (25/10) kemarin.

Sugihartha memberikan saran kepada masyarakat yang ingin membangun rumahnya lebih dulu, sebelumnya harus konsultasi dengan Kementerian PUPR yang ditugaskan di NTB. Nanti masyarakat mengajukan model rumah yang akan dibangun, terpenting tahan gempa. Ia mengingatkan masyarakat jangan sampai membangun tapi tidak tahan gempa. ‘’Intinya boleh membangun lebih awal tetapi rumah harus tahan gempa. Supaya tahan gempa, pastikan konsultasi lebih awal di PUPR, tim Rekompak,’’ ujarnya.

Jika masyarakat ingin membangun Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha), tinggal membeli panel-panelnya. Untuk Risha, dipastikan sudah tahan gempa. Dengan cara seperti ini diharapkan ada percepatan pembangunan rumah korban gempa yang jumlahnya lebih dari 83 ribu unit rusak berat.

Hingga saat ini, baru lima unit rumah yang terbangun di NTB. Terdapat di Lombok Barat satu unit dan Lombok Timur empat unit. Sementara

seratusan unit lainnya sedang dalam proses pembangunan.

Pemerintah sudah memastikan akan memberikan dana bantuan stimulan kepada korban gempa untuk memperbaiki rumahnya. Untuk warga yang rumahnya rusak berat akan diberikan bantuan Rp50 juta per unit. Sedangkan rusak sedang dan ringan masing-masing Rp25 juta dan Rp10 juta per unit.

Berdasarkan data Bank Rakyat Indonesia (BRI) per 19 Oktober lalu, rekening warga yang sudah terisi dana bantuan stimulan sebanyak 31.766 rekening.

Dengan rincian, Kota Mataram 1.355 rekening, Lombok Barat 1.817 rekening, Lombok Utara 13.388 rekening, Lombok Tengah 1.084 rekening. Lombok Timur 10.965 rekening, Sumbawa 1.076 rekening dan Sumbawa Barat 346 rekening.

Sementara yang sudah dicairkan sebanyak 268 Pokmas atau 4.335 KK yang tersebar di tujuh kabupaten/kota. Kota Mataram 8 Pokmas atau 99 KK, Lombok Barat 7 Pokmas atau 100 KK. Lombok Utara 6 Pokmas atau 62 KK, Lombok Tengah 50 Pokmas atau 519 KK, Lombok Timur 126 Pokmas atau 1.324 KK. Kabupaten Sumbawa 15 Pokmas atau 150 KK dan Sumbawa Barat 56 Pokmas atau 2.081 KK. (nas)

Dapat ’’Reward’’ Kenaikan Pangkat

(Suara NTB/fan)

BERTANDING - Salah seorang atlet tenis lapangan NTB sedang bertanding dengan atlet Kaltim di Popwil IV yang berlangsung di Lapangan Tenis Gebang Mataram, Kamis (25/10).

Hasilnya tim tenis putra NTB kalah 0-3 atas Kaltim. utan tiket menuju POPNAS itu.

Untuk diketahui pertandingan tenis lapangan diikuti tiga provinsi, yakni Jatim,

Kaltim dan NTB. tim Jatim berhasil keluar sebagai juara putra dan juara putri. Selanjutnya Kaltim meraih juara

dua di kelas putra dan juara dua di putri. Sedangkan NTB meraih peringkat tiga kategori putri dan putra. (fan)

Pemasukan Hotel di Senggigi Hilang 90 Persen Giri Menang (Suara NTB) Pengelola hotel di wilayah Senggigi belum bangkit dari dampak bencanPemasukan Hotel di Senggigi Hilang 90 Persen a. Berbagai upaya dilakukan untuk memulihkan kembali okupansi dengan menggelar berbagai kegiatan. Mulai dari event, promosi hingga melakukan gambling banting harga atau memberikan diskon besarbesaran kepada pengunjung yang menginap di hotel.

Tak tanggung-tanggung, pengelola hotel memberikan diskon hingga 50 persen bagi pengunjung yang menginap.

Kondisi menurunnya okupansi hotel, menyebabkan pengelola hotel harus kehilangan pemasukan hingga 90 persen dari kondisi normal.

Seperti yang dialami Manajemen Hotel Montana Premier Senggigi. Sejak gempa beberapa bulan lalu pemasukan hotel ini menurun hingga 90 persen. ‘’ 90 persen pemasukan kami hilang dari biasa yang kami dapatkan,’’ aku General Manager Montana Premier Senggigi, Binang Odi Alam pada Suara NTB, Kamis (25/10).

Biasanya, kata dia, pada kondisi normal semua kamar penuh, jika tak terjadi gempa saat ini sudah memasuki high season. Namun, saat ini aki-

bat gempa, kondisi menjadi low season, sehingga sangat berdampak bagi pengusaha hotel di kawasan Senggigi.

Bahkan tingkat okupansi hotel di kawasan Senggigi termasuk Montana dari 92 kamar hanya terisi 3-4 kamar, di bawah 10 kamar. Karena itu jika tak segera pemda melakukan pemulihan, maka hal ini akan menjadi bencana bagi pengusaha hotel. Bahkan dampaknya jauh lebih dahsyat diterima oleh Pemda, sebab akibat gempa ini saja pemasukan PAD dari sektor wisata menurun drastis.

Sementara pengelola hotel sendiri berupaya membantu Pemda memulihkan dengan menerapkan diskon besar-besaran. “Kami berikan diskon 50 persen bagi tamu yang menginap, itu upaya kami,”ujarnya.

Pemda, terutama pemerintah provinsi menggaungkan big sale tinggal meminta komitmen kesiapan kepada semua hotel. Sebab jika provinsi yang menggaungkan big sale, maka dampaknya sangat besar bagi para tamu. Menurutnya ini bahasa marketing yang bisa dipakai oleh Pemda untuk menarik pengunjung.

Meskipun dilanda kondisi penurunan kunjungan, pihaknya dari awal tidak

melakukan tindakan merumahkan karyawan. Tidak seperti beberapa hotel yang merumahkan karyawan bahkan ada yang mem-PHK. Pihak karyawan pernah mempertanyakan kejelasan status mereka, namun ia memastikan ke karyawan tak dirumahkan. Hanya saja biasanya pihak hotel memberikan insentif bagi karyawan hingga Rp2-3 juta per bulan, ini ditiadakan sementara. Sebab dengan jumlah karyawan 50 orang butuh dana besar, sementara penghasilan hotel sendiri menurun drastis.

Asisten III Setda Lobar H. Fathurrahim yang dikonfirmasi terkait hal ini mengatakan, kondisi pariwisata mulai pulih. Untuk memulihkan pariwisata ini pihaknya belum maksimal menggandeng pihak pengelola hotel. Hal ini disebabkan ada rasa sungkan, sebab khawatir membebani pengelola hotel, terutama ketika meminta dukungan saat Pemda menggelar kegiatan atau event. Pelibatan pengusaha di Senggigi bakal terus didorong. ‘’Nanti kami akan beri masukan ke Pak Sekda agar melibatkan semua pengusaha hotel, asal kita ketuk (diajak) dulu, kami akan lebih pro aktif,’’imbuhnya. (her)

5.559 Pelamar CPNS Pemprov NTB Lolos Seleksi Administrasi Dari Hal. 1 Fathurahman mengatakan, banyaknya pelamar yang TMS karena kualifikasi pendidikan tak sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan. ‘’Kalau legalisasi ijazah mungkin bisa diloloskan di tahap administrasi,” katanya.

Rencananya, Pemda di NTB akan mengumumkan secara serentak hasil seleksi administrasi CPNS 2018, kecuali Kota Mataram yang sudah lebih dulu mengumumkan pada Selasa (24/10) lalu. Sementara Pemprov dan sembilan kabupaten/kota mengumukan secara serentak hasil seleksi administrasi pada Kamis (26/10), hari ini.

Terkait dengan pelaksanaan tes CAT, masih belum jelas. Rencana sebelumnya, pelaksanaan tes CAT akan dimulai 26 Oktober. Namun jadwal itu masih tentatif.

Pemprov masih menunggu informasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). ‘’Karena informasi kita dapatkan belum valid dari BKN. Sehingga kita menunggu jadwal untuk pelaksanaan tes,” katanya.

Fathurahman menjelaskan, untuk Pemda di Pulau Sumbawa, Lombok Timur dan Pemprov NTB akan melaksanakan tes CAT secara mandiri. Karena fasilitas yang dibutuhkan sudah tersedia. Sementara Lombok Tengah, Lombok Bar-

at, Lombok Utara dan Kota Mataram akan bergabung dengan UPT BKN Mataram.

Pemprov NTB memiliki 100 komputer untuk pelaksanaan tes CAT. Dengan jumlah pelamar sebanyak 5.559 orang yang memenuhi syarat, dibutuhkan waktu sekitar 11 hari untuk pelaksanaan tes.

Setiap hari ada 500 orang yang akan tes dengan fasilitas yang ada. Pelaksanaan tes CPNS ditenggat paling lambat 17 November mendatang. ‘’Pelaksanaan tes tak serentak. Besok kemungkinan sudah ada tes dari instansi vertikal, kementerian. Kalau yang tak mandiri akan mengikuti jadwal BKN,” jelasnya. (nas)

Aparat Gabungan Tertibkan PETI di KSB Dari Hal. 1 Lokasinya berada di pegunungan dengan medan yang cukup berat.

Untuk mencapai lokasi PETI, dibutuhkan waktu kurang lebih empat jam. Dari Taliwang dibutuhkan waktu dua jam untuk bisa sampai di terminal (SP Dua Tatar). Kemudian butuh waktu waktu sekitar dua jam lalgi dari terminal pemberangkatan yang biasa digunakan para penambang ilegal untuk sampai ke lokasi PETI. Setelah sekitar dua jam menaiki perbukitan, tim gabungan akhirnya menemukan gelondongan (alat yang biasa digunakan penambang liar memisahkan emas dari bebatuan) dan lubang galian yang berada puncak gunung.

Tiba di lokasi PETI, tim gabungan tidak menemukan adanya aktivitas penambangan ilegal. Tim hanya menemukan banyak gelondongan yang ditinggalkan penambang.

Kosongnya lokasi penambangan itu, diduga penertiban yang dilakukan untuk pertama kali, sudah bocor di kalangan penambang liar. Gelondongan yang jumlahnya puluhan unit ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya.

Kapolres KSB melalui Kabag Operasi Kompol Edi Susanto S.Sos di lokasi penertiban menjelaskan, penertiban ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari imbauan yang sudah sering dilakukan apar-

at keamanan terkait keberadaan PETI yang menjamur di KSB. Menurut Edi Susanto, penertiban yang berlangsung kemarin merupakan langkah awal dari upaya penertiban secara keseluruhan yang akan dilakukan di KSB. ‘’Penertiban secara paksa ini masih akan terus dilakukan hingga tanggal 27 Oktober mendatang,” tegasnya.

Penertiban tahap pertama akan dilakukan di Kecamatan Maluk dan Sekongkang.

Hal tersebut dilakukan, karena rata-rata penambang ini melakukan penggalian emas ilegal di lokasi konsesi PT.AMNT (Amman Mineral Nusa Tenggara) dan hal itu melanggar aturan. ‘’Memang lokasi pertama yang akan kita tertibkan di dua kecamatan dulu yakni Sekongkang dan Maluk. Dua lokasi ini menjadi prioritas untuk bisa ditertibkan karena berada di daerah konsesi milik PT.AMNT,” ungkapnya.

Ditegaskan bahwa penertiban PETI ini merupakan hasil kesepakatan bersama dengan Pemprov NTB yang menegaskan bahwa penambangan ilegal harus ditertibkan. Karena dalam peraturan perundang-undang yang berlaku tegas dilarang aktivitas penambangan ilegal ini. Jadi upaya ini (penertiban) bukan kemauan dari pihak aparat penegak hukum sendiri.

Karena bahaya dari tambang ilegal ini sudah terlihat cuk-

up banyak. Mulai dari kondisi air sungai yang sudah berada di bawah ambang baku mutu. Kemudian para penambang membuat galiangalian (lubang-lubang) di atas gunung. Ini sangat berbahaya dan bisa terjadi bencana longsor. Jika masalah tidak segera disakapi, dikhawatirkan akan membahayakan masyarakat itu sendiri. ‘’Apa yang kita lakukan untuk penertiban PETI ini karena kita melihat dari sisi bahaya yang diakibatkan. Kita juga mengajak masyarakat untuk sama-sama mendukung rencana ini,” katanya.

Ditambahkannya, khusus untuk lokasi PETI di kawasan lainnya, tim gabungan masih menunggu waktu yang tepat.

Hal ini dilakukan, karena belum ada pola yang dianggap baik agar para penambang ini beralih profesi ke yang lain.

Untuk itu, pihak terkait tetap meminta agar pemerintah bisa memikirkan kelanjutan hidup dari para penambang jika nanti ditertibkan secara paksa.

Solusi harus ada, untuk menghindari timbulnya dampak negative dari penertiban ini. Dampak lain yang harus diantisipasi yakni kondusivitas daerah yang terganggu.

Dimana akan banyak kasus pencurian dan masalah lainnya yang ditimbulkan nanti, jika tidak ada alternative pekerjaan bagi penambang yang ditertibkan. (ils)

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB kembali akan menggelar kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat provinsi. Kompetisi ini untuk PNS di jajaran OPD lingkup Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota.

Bagi PNS yang inovatif, selain diberikan penghargaan.

Ke depan, mereka juga akan diberikan reward berupa kenaikan pangkat. ‘’Kita pastikan tak hanya penghargaan semata. Para inovator mendapatkan reward kenaikan pangkat, sebagaimana kemarin. Bahkan promosi,’’ kata Kepala Biro Organisasi Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM di Mataram, kemarin.

Menurutnya, penghargaan yang diberikan tujuannya untuk memacu PNS agar terus berinovasi. Serta memberikan pesan bahwa kompetisi inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan penting.

Yusron mengatakan, kompetisi inovasi pelayanan publik NTB memasuki tahun kelima. Hajat utamanya mendorong tumbuhnya budaya inovasi di kalangan birokrasi pemerintah. Dalam upaya melahirkan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. ‘’Tantangan saat ini tak bisa hanya biasa-biasa saja.

Harus ada terobosan pelayanan yang diberikan pemerintah.

Ini bermuara kepada reforma-

si birokrasi. Bagaimana menghadirkan birokrasi kelas dunia 2024,’’ katanya.

Diharapkan, kalangan birokrasi pemerintah dari level desa sampai nasional memiliki inovasi pelayanan publik. Ajang kompetisi inovasi pelayanan publik ini sebagai kanalisasi atau saluran memunculkan inovasi-inovasi pelayanan publik yang dapat dikembangkan di daerah ini. ‘’Sampai saat ini sudah memberikan penghargaan kepada 30 inovator pelayanan publik dan diikutkan di ajang serupa di tingkat nasional,’’ terangnya.

Yusron menyebutkan, beberapa inovasi pelayanan publik yang masuk top 99 tingkat nasional antara lain Kampung Media, mencari arsip dalam 30 detik. Tahun lalu, empat inovasi dari NTB masuk top 99 nasional. “Ke depan, fokus utama kita bagaimana inovasi ini dapat diterapkan di kabupaten/kotan,” katanya.

Kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2018, pendaftarannya dibuka sampai 14 November mendatang.

Sekarang ini, kata Yusron masih belum ada yang mendaftar.

“Karena mereka harus menyiapkan deskripsi inovasinya. Syaratnya, sudah diterapkan minimal satu tahun,” tandasnya. (nas)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 kasus yang sudah naik ke pe1234567890123456789012345678901212 Setelah beberapa bulan nyidikan tersebut.

1234567890123456789012345678901212 vakum akibat tarik ulur, ‘’Fokus kami masih tetap 1234567890123456789012345678901212 kasus penyalahgunaan izin soal penyalahgunaan izin 1234567890123456789012345678901212 hutan lindung Sekaroh, Ke- kawasan hutan lindung 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 camatan Jerowaru, Lombok Sekaroh melibatkan PT. 1234567890123456789012345678901212 Timur dibuka lagi. Penyid- APC,’’ terangnya. Bagaima1234567890123456789012345678901212 ik Kejari Lombok Timur na dalam pengembangan 1234567890123456789012345678901212 gelar perkara Kamis (25/ kasus, apakah ada rencana 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 10) kemarin di Kejati NTB. pemeriksaan tersangka dan 1234567890123456789012345678901212 Kesimpulan sementara, Kemenhut? Tri Cahyo be1234567890123456789012345678901212 kasus ini dilanjutkan. lum mengungkap itu. ‘’Intin1234567890123456789012345678901212 Gelar perkara berlang- ya proses masih panjang.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 sung tertutup di ruang rap- Kita pendalaman terus. Se1234567890123456789012345678901212 at Kejati NTB sekitar pukul mua kesulitan akan kami 1234567890123456789012345678901212 09.00 Wita hingga siang ke- koordinasikan dengan Ke1234567890123456789012345678901212 marin. Hadir Aspidsus Ery jati NTB nanti,’’ jelasnya.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Ariansyah Harahap, SH Pihaknya memang belum 1234567890123456789012345678901212 bersama sejumlah jaksa menyerah mengusut dugaan 1234567890123456789012345678901212 senior. Hadir juga Kajari korupsi penggunaan lahan hu1234567890123456789012345678901212 Lombok Timur, Tri Cahyo tan lindung Sekaroh RTK-15.

1234567890123456789012345678901212 Hananto, SH selaku pihak Pemeriksaan ahli pidana itu 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 yang meminta ekspose. menindaklanjuti temuan 1234567890123456789012345678901212 Ditemui usai ekspose, Kakerugian keuangan negara 1234567890123456789012345678901212 jari mengaku dalam penan- yang timbul dalam kasus itu.

1234567890123456789012345678901212 ganan perkara itu mendap- Menurut perhitungan tim au1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 at backup dari Kejati NTB. ditor Kementerian Kehutan1234567890123456789012345678901212 ‘’Jadi dari Kejati menindak- an RI mencapai Rp1 miliar.

1234567890123456789012345678901212 lanjuti, kami juga ada tinLangkah selanjutnya, 1234567890123456789012345678901212 daklanjut,’’ kata Tri Cahyo. kata Tri, jaksa penyidik se1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Sementara belum ada sinyal lain berkoordinasi dengan 1234567890123456789012345678901212 kasus ini akan diambil alih Kejati NTB, juga pengua1234567890123456789012345678901212 oleh Pidsus Kejati NTB kare- tan bukti kerugian negara 1234567890123456789012345678901212 na pihaknya masih mampu seperti rencana pelibatan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 melanjutkan penanganan BPKP atau BPK. (ars) 1234567890123456789012345678901212

Dugaan Korupsi Perizinan Hutan Sekaroh Dilanjutkan

Kakanwil Kemenag NTB akan Diklarifikasi Dari Hal. 1 ‘’Jika dibutuhkan, nanti kita akan koordinasi dengan Ombudsman pusat untuk tindak lanjuti ke Kementerian,’’ kata Adhar.

Disebutkan, bahwa dia tidak terpengaruh dengan klarifikasi Kakanwil Kemenag RI NTB di media massa. Pihaknya tetap fokus pada investigasi berikut temuan-temuannya. ‘’Data dan fakta yang kami miliki lengkap,’’ sebutnya.

Ombudsman RI NTB menemukan dugaan maladministrasi pengadaan buku pada 2.256 Madrasah berbagai jenjang. Pengadaan buku senilai Rp200 miliar yang diambil dari dana BOS tiap sekolah hanya dilakukan satu rekanan.

PT AK yang mendistribusikan buku diantaranya buku

umum K-13, bukan merupakan distributor, penjual, atau bahkan penerbit.

Dugaan perbuatan maladministrasi pada pengadaan buku Madrasah terindikasi dari proses pengadaan yang diarahkan kepada hanya satu rekanan, yakni PT AK yang berkantor di Mataram.

Sejumlah Madrasah diduga dipaksa untuk membeli buku yang sumber anggarannya dibebankan pada dana BOS masing-masing Madrasah, dengan alokasi 20 persen. Buku wajib beli yakni buku umum kurikulum 2013, yang notabene NTB memiliki zonasi.

Madrasah yang hendak mengajukan pencairan dana BOS tahap kedua wajib menyertakan bukti pembayaran buku sebesar 20 persen ke perusahaan yang dimaksud. (why)

Polda NTB Didorong Usut Dugaan Penyimpangan Spek dan Gratifikasi Dari Hal. 1 Sementara pihak Ditreskrimsus Polda NTB sudah menunjukkan keseriusan menyelidiki temuan Ombudsman ini. Direskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Baharudin Syamsudin sudah merespons , diawali dengan membentuk tim sebelum pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan (puldata dan pulbaket).

Tidak menutup kemungkinan koordinasi lanjutan akan dilakukan lagi dengan Polda NTB untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk

pengembangan penyelidikan.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim,SH.MH menegaskan, pihaknya akan mendukung penuh penegakan hukum atas temuan tim investigasi tersebut. Sebab maladministrasi selalu dekat dengan tindak pidana korupsi. Terlebih temuannya itu mengarah pada indikasi kolusi melibatkan oknum di Kemenag Provinsi NTB dan PT. AK dalam pengadaan buku kurikulum pembelajaran yang terkesan dipaksakan kepada ribuan Madrasah. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 26 Oktober 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Rangkaian Kegiatan Akademi Kreatif Santri dalam Rangka Hari Santri Nasional di Pondok Pesantren Nurul Haramain Narmada Lombok Barat

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. Lalu Makrifudin berfoto bersama para pemenang, pengasuh yayasan pondok pesantren Nurul Haramain Narmada, stakeholder, mitra kerja dan panitia

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB menyerahkan hadiah untuk para pemenang Akademi Kreatif Santri

Lomba cerdas cermat yang merupakan rangkaian akademi kreatif santri di hari pertama (21 Oktober 2018)

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB dan Pimpinan Yayasan pondok pesantren Nurul Haramain Narmada menyerahkan piala bergilir

Atraksi penyambutan dari santri Pondok Pesantren Nurul Haramain Narmada Kabupaten Lombok Barat

Ribuan Pendaftar CPNS di Lobar Gugur Giri Menang (Suara NTB) Jumlah pelamar yang mendaftar seleksi CPNS yang masuk melalui website di Lombok Barat mencapai 9.477 orang. Dari jumlah ini terdapat 7.355 orang pelamar yang dinyatakan lolos memenuhi syarat. Sedangkan sisanya 2.122 orang dinyatakan gugur alias tak memenuhi syarat.

Dari jumlah yang lolos ini, formasi khusus K2 memenuhi syarat 32 orang dari 37 formasi. Lima formasi K2 Lowong.

Kepada wartawan, Sekretaris BKD dan PSDM Lobar mengatakan, dari jumlah 7.355 orang pelamar yang dinyatakan lolos memenuhi syar-

at dari formasi umum sebanyak 7.322 orang, formasi disabilitas sebanyak 1 orang.

“Pelamar yang gugur 2.122 orang. Sedangkan yang lolos 7.355 orang, di antaranya formasi khusus K2 yang dinyatakan memenuhi syarat 32 orang, dari 37 formasi. Sisanya 5 lowong,”

Penampilan juara akademi kreatif santri dari pondok pesantren Nurul Hakim Kediri Kabupaten Lombok Barat

jelas Sekretaris BKD dan PSDM ini. Dijelaskan pengumuman hasil seleksi ini rencananya nanti malam (kemarin red) tanggal 26 Oktober.

Terkait pelaksanaan tes akan dikoordinasikan dengan provinsi. Rencananya tes dilaksanankan November mendatang. Pelaksanaan tes secara serempak dengan provinsi dan kabupaten lain selama 10 hari karena Keterbatasan komputer. Perangkat komputer yang ada 500 unit sehingga tes dilaksanankan secara bergiliran.

Tempat pelaksanaan rencananya di Mataram, namun perlu dilakukan koordinasi dengan provinsi. Pihaknya sudah bersurat ke provinsi. Untuk mencetak kartu tes dilakukan oleh masing-masing pelamar. “Itu nanti dibawa saat tes,”jelasnya.

Ia menambahkan terkait persiapan pelamar yang perlu dibawa, untuk seleksi bagi f o r m a s i khusus TKD (tes kompetensi dasar) mencakup wawasan kebangsaan yang perlu dipersiapkan. Termasuk intelegensi umum juga perlu disiapkan oleh pelamar.

“Sistem tes ini nanti CAT,” imbuhnya. Sedangkan formasi umum mencakup tes kompetensi dasar dan TKB. (her)

Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr. Lalu Makrifudin memberikan arahan pada acara puncak kegiatan akademi kreatif santri

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB memberikan standing applause untuk juara akademi kreatif santri

Penampilan peserta akademi kreatif santri di Pondok Pesantren Nurul Haramain Narmada Kabupaten Lombok Barat

Penonton akademi kreatif santri membeludak dan tertib lebih dari 500 orang