Edisi 26 Oktober 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

KAMIS, 26 OKTOBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 189 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Diisi Orasi Ilmiah Prof. Dr. Zulkiflee Bin Mohamed dari Unirazak Malaysia

STIE AMM Mataram Hasilkan Lulusan yang Bersaing di Kancah Internasional

(Suara NTB/ron)

Ketua STIE AMM Mataram, Dr. H. Umar Said, SH.,MM., memindahkan tali toga wisudawan terbaik, saat Wisuda STIE AMM Mataram program sarjana (SI) dan DIII pada Rabu (25/ 10) di Hotel Lombok Raya, Mataram, Rabu (25/10).

Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram melaksanakan wisuda program sarjana (SI) dan Diploma III (DIII) pada Rabu (25/10) di Hotel Lombok Raya, Mataram. Perhelatan wisuda itu diisi orasi ilmiah dari Prof. Dr. Zulkiflee Bin Mohamed (Dean of Bank Rakyat School of Business and Entrepreneurship) dari Universiti Tun Abdul Razak (Unirazak) Kuala Lumpur, Malaysia.

Ketua STIE AMM Mataram, Dr. H. Umar Said, SH.,MM., dalam pidatonya menyampaikan, pada wisuda STIE AMM Mataram kali ini telah berhasil meluluskan sebanyak

280 orang wisudawan. Terdiri dari 126 orang program S1 Manajemen, 115 orang SI Akuntansi, sebanyak 17 orang DIII Keuangan dan Perbankan dan 22 orang DIII Akuntansi. ‘’Sehingga sampai dengan saat ini STIE AMM Mataram telah menghasilkan alumni sebanyak 4.990 orang,’’ sebutnya.

Ia mengatakan, sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi di Kota Mataram ini sudah tentu telah melakukan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik. Agar para peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri mereka untuk memiliki pengetahuan, serta keterampilan

yang diperlukan bagi bangsa, negara, dan masyarakat NTB pada khususnya.

Program studi yang ada di STIE AMM Mataram ter-Akreditasi/ Klasifikasi B. Saat ini sedang dipersiapkan untuk Akreditasi A. Sebagaimana diketahui bahwa semua proProf. Dr. Zulkiflee Bin Mohamed gram studi yang ada pada STIE AMM Mataram menitikberatkan penilaian dalam kegiatan sistematik penjaminan mutu internal.

Bersambung ke hal 15

OJK Bantah Pengusaha Besar Nikmati Fasilitas KUR

(Suara NTB/ron)

Mataram (Suara NTB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, membantah bahwa ada pengusaha besar di daerah ini yang menikmati fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun jika memang ada informasi tersebut, OJK meminta agar nama bank dan debitur (pengusaha besar/kontraktor) yang diduga menerima aliran KUR dilaporkan ke lembaga otoritas ini untuk ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan Kepala OJK NTB , Farid Faletehan yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (25/10) kemarin. Informasi yang beredar bahwa sejumlah oknum pengusaha besar di daerah ini diduga menikmati fasilitas KUR. Seperti diketahui bahwa KUR, bunga kreditnya sangat rendah dan segemennya sudah jelas (bukan untuk pengusaha besar).

Nilai kreditnya miliaran rupiah dan disinya-

Farid Faletehan

lir ada oknum yang bermain di balik penyaluran KUR. Ditegaskan Farid bahwa sejauh ini, OJK NTB belum menemukan adanya indikasi pelanggaran penyaluran KUR. Barubaru ini katanya, delapan bank penyalur KUR telah dikumpulkan OJK. ‘’Kita klarifikasi datanya. Penyaluran KUR sudah sesuai sasarannya masing-masing sektor,’’ katanya.

Namun jika kemudian ada informasi dan data terjadinya penyimpangan KUR, Farid meminta untuk segera disampaikan ke OJK. ‘’Kalau memang ada informasi itu, tolong

disampaikan. Nama bank (penyalur) apa? Oknumnya siapa dan debiturnya siapa?

Nanti akan kami tindaklanjuti,’’ katanya.

Terkait penyaluran KUR kepada pengusaha yang layak menerima kredit komersial, tetapi diakali oleh perbankan dengan mengarahkan kredit tersebut untuk KUR? Sejauh ini, Farid mengatakan belum menemukan adanya indikasi itu.

Klarifikasi kepada delapan perbankan ini, lebih kepada perbedaan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) milik Kementerian Keuangan.

Di mana KUR di NTB yang disalurkan oleh perbankan senilai Rp 582 miliar. Sementara versi perbankan, KUR sudah di salurkan senilai Rp 2,3 triliun. Selisihnya Rp 1,8 triliun.

Oleh beberapa bank penyalur KUR, BRI, Mandiri, BNI, BPD NTB, BRI Syariah, BCA,

TO K O H

BPD Bali, BPD NTT, Bank Maybank, Bank Artha Graha Int, Bank Sinarmas dan CTBC Bank. Terhadap selisih data penyaluran KUR senilai Rp 1, 8 triliun itulah yang ditekankan. ‘’Perbedaan Rp 1 triliun itu, ada data salah input dari bank. Kredit mikro, programnya dia digabung dengan KUR. Karena itu kelihatan selisihnya besar,’’ kata Farid.

Beda data realisasi KUR yang direkap Kementerian Keuangan melalui SIKP juga masih harus dikonfirmasi kembali. Karena perbankan di daerah tidak memiliki akses langsung dengan data SIKP pusat.

Kesimpulannya, penyaluran KUR oleh perbankan sudah progresif, sesuai targetnya. Secara umum dari target bank, KUR sudah tersalur rata-rata 70 persen sampai 85 persen.

Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/ars)

Tumbuh Enam Persen KANTOR Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB masih melihat pertumbuhan ekonomi NTB cukup baik. Bahkan tahun ini prediksinya pertumbuhannya di kisaran 5-6 persen.

Hal itu disampaikan Kepala Bank Indonesia Provinsi NTB, Prijono, Rabu (25/10) kemarin.

Prijono menyampaikan optimismenya, meskipun pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2017 dibanding tahun 2016 cenderung tak lebih baik. Namun menurutnya, itu adalah hal yang wajar.

Sebab tahun ini katanya, produksi hasil penggalian (tambang) tak sebergairah (Suara NTB/dok) tahun lalu. Negatif pertumbuPrijono hannya jika sektor tambang dimasukkan. Sementara jika dihitung tanpa tambang, ekonomi NTB cukup baik. ‘’Tahun ini pertumbuhan ekonomi NTB negatif jika dihitung dengan tambang. Jika tambang dikeluarkan, pertumuhan ekonomi NTB cukup baik.

Bersambung ke hal 15

CEK FISIK Kondisi terbaru bangunan vertical dryer di Desa Gontoran Lingsar yang akan dilakukan cek fisik oleh hakim Tipikor Mataram.

KO M E N TTAA R Tanaman Pengganti Tembakau PEMPROV NTB sudah melakukan kajian untuk mencari alternatif tanaman pengganti tembakau yang selama ini banyak ditanam petani di Lombok Timur dan Lombok Tengah. Dari kajian yang dilakukan ini, petani yang sebelumnya mengandalkan tanaman tembakau tidak terlalu bergantung pada komoditi yang satu ini. ‘’’Untuk Pemprov NTB, mulai tahun 2015 sudah dilakukan kajian untuk mencari tanaman alternatif pengganti tembakau oleh Bakorluh (sekarang udah digabung ke Dinas Pertanian Perkebunan).

Bersambung ke hal 15

Hakim akan Cek Fisik Proyek ”Vertical Dryer” Mataram (Suara NTB) Hakim Tipikor berencana melakukan pemeriksaan fisik proyek vertical dryer yang perkaranya masih berlangsung. Agenda pengecekan Rabu (1/11) pekan depan. Hasil pemeriksaan akan jadi pertimbangan putusan hakim.

‘’Supaya kami nanti tidak meraba raba dalam memutuskan perkara. Harus jelas fisik barangnya seperti apa,’’ kata Humas PN Tipikor Mataram, Abadi, SH.,MH kepada Suara NTB, Rabu (25/10).

Sebelum cek fisik, akan diawali dengan sidang dengan agenda tuntutan terhadap

dua terdakwa, Budi Subagiyo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bainurrahman pemilik lahan. Setelah sidang dibuka, hakim akan melanjutkan rangkaian persidangan dengan Pemeriksaan Setempat (PS) atau cek fisik. ‘’Kita buka sidang dulu, kemudian PS,

Terpikat Pesona NTB

Belasan Konsulat Uni Eropa Kunjungi Lombok Ridwan Syah (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 15 konsulat yang mewakili 30 negara Uni Eropa berkunjung ke Lombok. Kunjungan para konsulat itu, karena merasa penasaran akan keunikan pariwisata Lombok- Sumbawa, diterima secara resmi oleh Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH M.Si. Rombongan konsulat Uni Eropa yang dipimpin Minister/Deputy Head of Delegation Chair EU Consular Group, Charles Michel Geurts, mengaku senang sekali dapat hadir di Lombok bersama 15 perwakilan Negara Eropa, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

CINDERAMATA - Wagub NTB menyerahkan cinderamata kepada pimpinan rombongan Konsulat Uni Eropa, kemarin.

setelah itu kembali lagi masuk dalam berita acara sidang (agenda tuntutan),’’ kata Abadi.

Lokasi cek fisik di Desa Gontoran, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, tempat alat senilai Rp 600 juta itu dibangun.

Bersambung ke hal 15

Satgas Waspada Investasi Bergerak Lebih Masif Mataram (Suara NTB) Pasca-dirilisnya 14 entitas bisnis yang terindikasi sebagai investasi ilegal, Satgas Waspada Investasi merapatkan barisan. Rabu (25/10) digelar pertemuan membahas strategi lanjutan mengendalikan pengaruh investasi bodong.

Pertemuan Satgas Waspada Investasi Provinsi NTB kemarin dihadiri oleh tim lengkap. Masing-masing dari perwakilan Kejaksaan Tinggi, Bank Indonesia, Kemenag, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Dinas Kominfotik, Dinas Penanaman Modal dan Pelay-

anan Terpadu Satu Pintu.

Pertemuan dipimpin Ketua Satgas Waspada Investasi Provinsi NTB, Farid Faletehan yang juga Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB. Pertemuan tersebut menyepakati beberapa hal penting.

Diantaranya, setiap lembaga akan lebih intensif berkoordinasi bila menerima laporan adanya aktivitas tawaran investasi yang terindikasi “menipu” masyarakat. Tim juga akan mensosialisasikan ciri-ciri investasi bodong, dan praktiknya di lapangan.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 26 Oktober 2017

Halaman 2 (Suara NTB/ist)

Pemberdayaan Eks Pecandu Narkoba SEBAGAI kelurahan yang salah satu lingkungannya yang dikenal menjadi salah satu daerah peredaran narkoba di kota Mataram, banyak cara yang dilakukan oleh kelurahan untuk memberantasnya.

Salah satunya dengan memberikan pemberdayaan kepada masyarakat berupa pelatihan serta sosialisasi. Menurut lurah Karang Baru, Lalu Akhmad Cahyadi, pemberdayaan ini merupakan program yang dilaksanakan bekerjasama dengan BNN Kota Mataram (Suara NTB/uul) “Pemberdayaan ini Lalu Akhmad Cahyadi merupakan salah satu bentuk program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang bekerjasama dengan BNN kota Mataram,” jelasnya. Ia mengatakan image lingkungan Karang Bagu sebagai daerah dengan peredaran narkoba yang tinggi merupakan data yang diperoleh BNN. “Cuma saya akui adanya program itu karena di sini ada, tetapi untuk dibilang tinggi, itu data dari BNN,” tukasnya kepada Suara NTB. Rabu (25/10).

Cahyadi mengatakan bahwa dirinya heran dengan adanya peredaran narkoba di lingkungan tersebut. “Memang ada, tetapi bagaimana bisa terjadi seperti itu,” tukasnya.

Apalagi jika dahulu, narkoba identik dengan orang berada karena harganya yang mahal dan sulit diperoleh.

“Sekarang pemakainya banyakan yang tidak punya pekerjaan mampu membeli narkoba,” ujarnya.

Warga di lingkungan tersebut, kata Cahyadi, banyak yang merupakan warga miskin. “Mereka hanya diajak sehingga ikut terjerat karena alasan ekonomi,” terangnya. Oleh karena itu, ia mengapresiasi adanya pemberdayaan agar masyarakat bisa terbebas dari peredaran narkoba. “Pemberdayaan yang dilakukan berupa pelatihan pembuatan produk olahan pangan,” tambahnya.

Untuk itu, Cahyadi menginginkan adanya dukungan dari instansi terkait dalam mendukung program yang menjadi program kelurahan. “Para remaja dan ibu-ibu disana diberikan pilihan apa yang mereka mau baru kemudian dilatih,”jelasnya. (uul)

Izin Harus Dicabut WAKIL Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Akhmad Azhary Ma’aruf tidak sepakat dengan rencana Pemkot Mataram melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) yang akan memberikan sanksi sosial kepada para pengusaha yag menunggak pembayaran pajak reklame. ‘’Dari beberapa bulan yang lalu kan itu kita minta kepada dinas terkait. Kalau sekarang saatnya, bukan sanksi moral lagi,’’ katanya menjawab Suara NTB di Mataram, Rabu (25/10).

Menurut Azhary, pengusaha yang tidak mau membayar pajak, izin reklamenya harus dicabut. Sudah saatnya Pemkot Mataram bertindak tegas. Sebab, peringatan kepada pengusaha reklame ‘’nakal’’ sudah diberikan tidak hanya sekali. ‘’Kan sudah ada peringatan pertama, kedua dan ini yang ketiga.

Sebab ini sudah masuk babak akhir di tahun 2017,’’ sebutnya.

Untuk itu, Pemkot diminta mengambil tindakan tegas.

Rencana BDK Kota Mataram yang akan menempelkan tulisan ‘’reklame ini belum bayar pajak’’ dinilai tidak efektif.

Karena bagaimanapun, keberadaan reklame di sejumlah sudut di Kota Mataram diharapkan menyumbang Pedapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup signifikan. ‘’Tapi sekarang kan tidak ada kenaikan, malah penurunan,’’ imbuhnya.

Politisi Hanura ini menyayangkan ketegasan Pemkot Mataram hanya menyasar baliho-baliho yang tidak ada hubungannya dengan PAD. Azhary mengatakan, sekarang ini seharusnya Pemkot Mataram sudah masuk pada tindakan tegas berupa kebijakan tidak lagi memberikan izin kepada oknum pengusaha bersangkutan. Pada prinsipnya, lanjut anggota Dewan dari dapil Cakranegara ini, pemberian sanksi sosial itu sah-sah saja, sepanjang reklame diturunkan dan tulisan ‘’reklame ini belum bayar pajak’’ dimuat seukuran reklame terkait. ‘’Kalau tulisannya di bawah, ya sama saja dengan beriklan,’’ imbuhnya. Azhary menyayangkan dihentikannya tindakan memotong reklame yang tidak membayar pajak dengan alasan keterbatasan anggaran. ‘’Itu kan alasan klasik,’’ sesalnya. Apalagi sebentar lagi akan masuk dalam tahap pembahasan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2018.

Sejumlah catatan terkait pajak reklame telah disiapkan. Bahkan kata Azhary, akan lebih baik kalau Pemkot Mataram berani mengumumkan namanama pengusaha reklame yang menunggak pembayaran pajak. ‘’Kalau yang itu lebih bagus lagi. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka berani,’’ katan y a . (fit)

Tidak Berikan Karcis

Jukir di Mataram akan Ditangkap Mataram (Suara NTB) Tim Isidentil Pengawasan dan Penertiban Juru Parkir Dinas Perhubungan Kota Mataram, Rabu (25/10), kembali menertibkan juru parkir (jukir) di Jalan Sriwijaya Kota Mataram. Mulai November mendatang jukir tak gunakan atribut dan karcis akan ditangkap polisi.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Khalid menjelaskan,sebanyak 60 jukir telah ditertibkan di Jalan AA Gde Ngurah, Cakranegara. Tim selanjutnya menertibkan di

Jalan Selaparang dan Sriwijaya. Pelanggarannya tidak jauh berbeda dari temuan sebelumnya. “Jukir ada yang tidak gunakan rompi, kartu nama dan karcis kalau gak diminta gak

ngasi,” jawab Khalid lewat pesan singkat, Rabu (25/10).

Tim dibentuk Dinas Perhubungan kata Sekdis Perhubungan, Cukup Wibowo, untuk melakukan proses sinergi

Bertambah, Pengungsi Ancaman Erupsi Gunung Agung di Mataram Mataram (Suara NTB) Jumlah pengungsi ancaman erupsi Gunung Agung di Karangasem, Bali, yang eksodus ke Kota Mataram semakin bertambah. Terutama pasca status awas dan keluarnya lava. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram mencatat, total pengungsi sebelumnya 143 jiwa pada awal Oktober lalu, kini bertambah menjadi 172 jiwa pada akhir Oktober.

Pengungsi yang utamanya anak - anak dan orang dewasa itu, tersebar di 13 kelurahan di Kota Mataram, yaitu, Bintaro, Ampenan Tengah, Gomong, Karang Pule, Cakra Barat, Cilinaya, Cakra Selatan Baru, Mayura, Mandalika, Karang Baru, Abian Tubuh Baru, dan Cakra Timur.

Kepala Bidang Data dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, I Made Gde Yasa membenarkan, adanya penambahan pengungsi pasca keluarnya lava dari Gunung Agung di Karangasem, Bali.

Dari total 143 jiwa, sekarang menjadi 173 jiwa. Mereka tinggal di sanak keluarga masing - masing. Meskipun, sebagian ada yang memilih kembali ke kampung halaman mereka.

“Jumlahnya sekarang bertambah jadi 42 KK,” kata Yasa.

Pengungsi sengaja bertahan mengingat belum adanya kejelasan status gunung merapi tersebut. Mereka memilih bertahan sebelum pemerintah menyatakan kondisi aman.

(Suara NTB/ist)

BANTUAN KE PENGUNGSI - Kepala BPBD Kota Mataram, Dedi Supriady didamping Kabid Data dan Logistik, I Made Gde Yasa menyerahkan bantuan ke pengungsi ancaman erupsi Gunung Agung, Selasa.

Pemkot Mataram bekerjasama dengan BPBD NTB, terus memantau perkembangan, termasuk kebutuhan pengungsi. Yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan bahan pangan segera dikoordinasikan.

Apalagi anak pengungsi ingin melanjutkan pendidikan, dititipkan ke sekolah - sekolah terdekat. “Yang mau sekolah kita bantu koordinasikan dengan Dikbud,” ucapnya.

Pada Selasa (24/10), BPBD Kota Mataram dan BPBD NTB mendistribusikan bantuan logistik ke pengungsi di 13 titik di Kota Mataram, berupa

family kit, lauk pauk, makanan siap saji, perlengkapan makanan, makanan tambahan gizi, perlengkapan sekolah, selimut, sandang, dan lain - lain.

Pemberian bantuan itu langsung dikirim ke pengungsi. Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan NTB juga mendistribusikan satu ton beras. Satu pengungsi mendapatkan jatah 1/2 kilogram. “Dihitung pe rorang itu 1/2 kg,” sebutnya.

Tidak menutup kemungkinan kata dia, bantuan akan kembali didistribusikan oleh pemerintah. Tergantung kondisi serta kebutuhan para pengungsi. (cem)

KPK Ingatkan Perencanaan Anggaran Harus Transparan Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan evaluasi terhadap rencana aksi pemberantasan korupsi di Pemkot Mataram. Berbagai catatan diberikan, termasuk perencanaan penganggaran harus bersifat transparan dan tidak boleh ada intervensi oleh pihak manapun.

Monitoring terhadap evaluasi rencana aksi tersebut, dilakukan secara tertutup di Ruang Kenari Kantor Walikota Mataram, Rabu (25/10). Komisi antirasuah itu memanggil sejumlah pimpinan SKPD. Di antaranya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Kepe-

(Suara NTB/cem)

Akhmad Azhary Ma’aruf (Suara NTB/fit)

PENERTIBAN JUKIR - Petugas Dinas Perhubungan saat melakukan penertiban terhadap jukir di Kota Mataram, Rabu (25/10). Penertiban ini sebagai langkah awal sebelum penegakan hukum oleh aparat kepolisian.

Untung Wicaksono

gawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan dan Inspektorat Kota Mataram.

Beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi KPK, yaitu pengelolaan APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan perizinan, optimalisasi pengawasan pengawas internal pemerintah serta perbaikan penghasilan pegawai. Pemkot Mataram telah membuat rencana aksi yang telah ditanda tangani oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi tanggal 9 Mei lalu. KPK berkewajiban untuk melakukan monitoring, sejauhmana pelaksanaan program tersebut. “ Di sini (Pemkot Mataram,red) sudah dilaksanakan. Kita lihat apa yang sudah dan belum serta kendalanya,” kata Korsup KPK, Untung Wicaksono, Rabu.

Monitoring itu, KPK melihat masih banyak catatan catatan yang harus dilengkapi oleh Pemkot Mataram. Sebab, rencana aksi yang dibuat disesuaikan dengan target. KPK berkewaj i b a n melakukan pendampingan perbaikan

sistem. Apalagi, Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo, segera menerbitkan Peraturan Presiden bahwa Pemda harus menggunakan perencanaan keuangan melalui e - planning dan e - budgeting.

“Kami sedang menyiapkan ke arah itu,” ucapnya.

Oleh karena itu, KPK ingin melakukan perbaikan sistem pada proses perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa maupun perizinan. Sistem ini nanti mengarah pada sistem elektronik. Yang diharapkan transparan dan tidak ada intervensi berbagai pihak dari perencanaan dan penganggaran.

Untung membantah jika supervisi dilakukan berkaitan dengan pelaporan sejumlah kasus yang masuk ke KPK. “Tidak ada kaitan dengan hal itu. Kita ini khusus koordinasi, supervisi dan pencegahan yang lebih khusus untuk perbaikan sistem semua Pemda di NTB,” jawabnya.

Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia mengatakan, supervisi ini menindaklanjuti kunjungan KPK ke NTB pada Mei lalu. Ada beberapa persoalan dievaluasi berkaitan dengan pengelolaan APBD, perizinan dan pengadaan barang dan jasa serta SDM. KPK lanjut Evi, memberikan berbagai masukan terutama berkaitan dengan perizinan. Beberapa kewenangan nanti diminta didistribusikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika. Terutama berkaitan dengan sistem aplikasi. “Kalau warga mau mengunduh server bisa penuh. Makanya disarankan belajar ke Bandung,” demikian kata Evi. (cem)

dengan kegiatan perparkiran.

Apa yang sedang dilakukan adalah tindakan awal penertiban dengan memberikan arahan, pemahaman, gambaran.

Bila jukir diingatkan pentingnya menggunakan atribut dan karcis, dimaksudkan agar mereka memahami tiap jukir bertanggung jawab melancarkan kemacetan areal kerja.

Dari tindakan awal ini, sekitar November nanti, akan mun-

cul tim gabungan. Tim gabungan melibatkan polisi dan Sat. Pol PP. Mereka akan menjelaskan pelanggaran itu. Bahkan, langsung menangkap jukir tak mengenakan atribut dan memberikan karcis ke pelanggan. “Jika masih tetap tidak mematuhi, jukir nanti berurusan dengan aparat penegak hukum. Kami turun itu untuk memastikan bahwa jukir harus mematuhi aturan,” terangnya. (cem)

Pemeriksaan Pejabat Pemkot Mataram Dinilai Ganggu Irama Kerja Mataram (Suara NTB) Selama dua pekan ini, sejumlah pejabat Pemkot Mataram diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Mereka diklarifikasi terkait potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD). Pemanggilan pimpinan organisasi perangkat daerah tersebut, diakui mengganggu irama kerja.

Penyidik Kejaksaaan, setelah memeriksa Kepala Dinas Perhubungan, Drs. H. Khalid, secara bergilir memanggil Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ir. H. Mahmuddin Tura. Kemudian, Kadis Perdagangan, Lalu Alwan Basri. Pada Senin (24/10), giliran Kepala Badan Keuangan Daerah, Drs. H.M. Syakirin Hukmi yang diperiksa penyidik.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, Rabu (25/10) mengatakan, pemanggilan oleh penyidik Kejaksaan harus dipenuhi, untuk mengklarifikasi beberapa hal yang dibutuhkan.

Termasuk permintaan data dan keterangan mesti dipenuhi. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan indikasi kebocoran retribusi daerah yang dikelola oleh satuan kerja perangkat daerah. Penyidik perlu mengetahui sehingga pejabat berwenang diklarifikasi.

“Mereka silakan memberikan penjelasan sejujur - jujurnya,” kata Sekda. Sekda membantah jika di Pemkot Mataram banyak masalah sebenarnya yang tidak pernah terungkap.

Menurut Eko, ia belum mengetahui kejelasaan persoalan yang ditangani Kejaksaan.

Dalam konteks pemerik-

saaan sejumlah pejabat tersebut, secara psikologis, diakui Sekda, jelas mengganggu irama kerja. Akan tetapi, proses hukum harus diikuti. “Secara psikologis pasti irama kerja terganggu,” jawabnya.

Materi pemeriksaan itu berbeda - beda. Ada yang berkaitan dengan retribusi parkir, pasar, mangkraknya Mataram Water Park hingga shopping center.

Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, I Gde Sudiartha mengatakan, sejauh ini belum mengetahui informasi pemeriksaan pejabat di Kota Mataram oleh Kejaksaan. Ia yang sedang melakukan kunjungan kerja di Surabaya, mengingatkan agar pimpinan SKPD hati - hati mengeluarkan kebijakan pengelolaan anggaran.

Predikat wajar tanpa pengeculian (WTP) diperoleh, semestinya jadi pegangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Meski, ia melihat sering ada kesalahan penggunaan aturan. Tetapi selama ini, belum menyebabkan adanya kerugian keuangan daerah.

“Komisi I sih menanggapi landai - landai saja,” jawabnya.

Oleh karena itu, pemeriksaan sejumlah pejabat itu harus jadi catatan kepala daerah.

Artinya, apapun yang menjadi kebijakan diputuskan supaya tetap sinkronisasi dengan peraturan di atasnya, sehingga tidak ada penafsiran. Salah satu contoh sebutnya, beberapa hal dari Dinas PUPR perlu penekanan terhadap pekerjaan belum selesai tetap waktu. Jangan sampai ada wanprestasi.

“Ini yang perlu dilakukan pengawasan,” ucapnya. (cem)

Perekaman KTP Elektronik di Mataram Belum Merata Mataram (Suara NTB) Pelayanan perekaman kartu tanda penduduk (KTP) elektronik di Kota Mataram belum merata.

Hal ini disebabkan minimnya keterjangkauan sarana prasarana serta tenaga operator di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

“Di lingkungan Majeluk terjangkau merekam saja 25 - 50 orang,” sebut Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Dukcapil Kota Mataram, Baiq Evi Ganevia, Rabu (25/10). Dukcapil sedang mengejar target perekaman data penduduk. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan proses perekaman selesai akhir Desember mendatang.

Dikatakan, Kota Mataram yang memiliki penduduk sekitar 450 jiwa. Yang wajib memiliki KTP sekitar 304.985 jiwa. Sementara, sudah merekam 293.447.

Dan, KTP yang tercetak 287.657 keping. Sekitar 12 ribu lebih masyarakat di Kota Mataram be-

lum merekam. Dukcapil bekerjasama dengan organisasi masyarakat (Ormas) jemput bola kelingkungandansekolah-sekolah.

Perekaman keliling dengan keterbatasan sarana dan prasarana hanya menjangkau 25 - 50 orang. Minimnya keterjangkauan dan belum meratanya disebabkan minimnya sarana. Di bulan November pekan depan, sudah bisa serah terima pengadaan peralatan. Evi mengharapkan bulan Desember mendatang bisa mengejar target perekaman.

Terkait ketersedian blanko kata dia, Dirjen Administrasi dan Kependudukan (Adminduk) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pekan kemarin, memberikan blanko KTP elektronik 8.000 keping. Dikatakan, sudah tidak ada kelangkaan lagi.

Nantinya, pencetakan diprioritaskan bagi warga yang telah merekam. “Yang sudah merekam dulu kita cetak,” katanya. (cem)

(Suara NTB/ist)

PEREKAMAN - Masyarakat terlihat mengantre saat melakukan proses perekaman KTP di Lingkungan Majeluk Kelurahan Pejanggik, Rabu (25/10).

SUARA NTB

Kamis, 26 Oktober 2017

Halaman 3

(Suara NTB/ist)

Soal Tembakau

Skylounge Golden Palace Hotel Lombok

Pemprov Tak Terpengaruh Instruksi Presiden

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si nampaknya tak terlalu reaktif ketika Presiden Jokowi telah menginstruksikan melakukan konversi komoditas tembakau ke tanaman lain. Menyusul adanya rencana menaikkan cukai rokok rata-rata 10,04 persen.

Asyiknya Nongkrong di ’’Skylounge’’ Golden Palace Hotel Mataram (Suara NTB) Golden Palace Hotel Lombok selalu menjadi tujuan para tamu untuk menginap ataupun sekedar menghabiskan waktu dengan para kerabat karena selain memiliki kamar yang luas dan bersih juga menyediakan fasilitas yang sangat lengkap. Salah satu fasilitas yang saat ini menjadi tempat favorit para tamu adalah Skylounge. Skylounge menjadi tempat favorit para tamu karena menyediakan pemandangan Kota Mataram dari ketinggian Lantai 11 yang terlihat sangat indah dan mengagumkan baik saat pagi, siang, sore maupun malam hari. Skylounge terbilang cukup luas, nyaman dan memiliki desain interior elegan. Sesuai dengan konsep yang dibangun yaitu Business Lounge maka fasilitas ini seringkali digunakan para tamu untuk mengadakan pertemuan ataupun meeting kecil dengan para kolega bisnis. Di Skylounge para tamu juga dapat menghabiskan waktu dengan bersantai sembari menikmati makanan dan minuman yang disediakan dengan harga yang sangat terjangkau.

Hotel yang terletak di tengah kota Mataram dengan Mataram (Suara NTB) bangunan full AC dimulai Peraturan Menteri Perdari Lobby tersebut, saat ini hubungan nomor 26 tahun terkenal dan selalu menjadi 2017 sudah direvisi. Seluruh tujuan semua pejabat penting keputusan yang tertuang di di Indonesia saat sedang dalamnya, akan berlaku berkunjung ke pulau Lombok efektif pada 1 November yang ingin beristirahat sem2017 ini. Pengelola taksi onbari menikmati makanan line diminta menaatinya. khas Lombok. Golden Palace Kepala Dinas PerhubunHotel Lombok memiliki fasilgan Provinsi NTB, Drs. L. itas yang sangat lengkap sepBayu Windya, MM., menegaserti Skylounge Lt.11 dan Roof kan payung hukumnya sudah Top Garden Lt. 12 dengan pejelas. Pemenhub nomor 26 mandangan Kota Mataram tahun 2017 yang sebelumnya serta Pantai, Pegunungan dipersoalkan oleh pengusaha hingga Sunset yang sangat intaksi online telah direvisi oleh dah di sore hari juga memiliMahkamah Agung (MA). ki areal parkir cukup luas.

“Kita harapkan semua Untuk Reservasi dan intaksi online mengikuti reviformasi lebih lanjut dapat si ini,” kata kepala dinas menghubungi Golden Palace ditemui di Mataram, Rabu Hotel Lombok di 0370 (25/10) kemarin.

6170000 (hunting), atau daSalah satu poin di dalam tang langsung ke Jl. Sriwirevisi tersebut menetapkan tarif jaya No. 38 Mataram dan batas atas dan batas bawah dapat pula mengunjungi masih mengacu pada Permenwebsite di www.goldenhub nomor 26 2017. Masingpalacelombok.com. (*)

Sebelumnya, wacana ratifikasi (pengendalian) penanaman tembakau pernah berkembang pada era Presiden SBY. Bahkan saat itu, kata kepala dinas, presiden akan menandatangani kebijakannya. Tetapi muncul reaksi yang tidak kecil dari masyarakat.

Terutama dari sentra produksi tembakau hingga rencana tersebut tak terlaksana mulus.

“Waktu itu datang HAM berbondong-bondong, karena masyarakat akan makan apa. Tidak jadi jadinya,” kata Husnul Fauzi kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (25/10) kemarin.

Berangkat dari pengalaman itu, kepala dinas meyakini rencana ratifikasi tembakau yang diangkat lagi oleh Presiden Jokowi akan terlaksana. Karena itu, ia juga belum memberikan jawaban apa tanam alternatif pengganti nantinya bila instruksi RI 1 itu terlaksana.

“Rencana sih boleh saja, tetapi secara empirik kita lihat kenyataan di lapangan, perlu dibuktikan. Harusnya dilakukan klarifikasi dulu kepada petani penanam. Tapi saya tidak yakin itu,” ujarnya.

Kebijakan pemerintah

Provinsi NTB justru ingin terus mengembangkan komoditas emas hijau ini. Dalam rencana besarnya, setiap tahun luasan tanaman tembakau harus berkembang. Tahun 2018, dalam road map RPJMD, target luas tanam 22.000 hektar.

Yang tahun ini dikembangkan seluas 16.000 hektar. Pada saatnya nanti, akan berkembang lagi menjadi 46.000 hektar.

“Makanya regulasi mengenai pembelian dan penjulan harus diaktifkan dalam rangka menjual membeli. Jangan sampai ada perusahaan yang hanya datang membeli. Harusnya

melakukan pembinaan dan cepatnya mengevaluasi hasil pembelian,” imbuhnya. produksi petani tahun ini. (bul) Tahun 2017 ini masa tanam tembakau telah memasuki masa final.

Hasil pantauannya, petani tembakau sedang bergembira karena produksinya kualitas emas.

Karena didukung oleh cuaca. Harga pembelian juga cukup baik, tertinggi di atas harga Rp 40.000-an sekilo.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB menargetkan produksi hingga 38.000 ton.

Kepala dinas menHusnul Fauzi gatakan akan se-

(Suara NTB/dok)

Taksi ”Online” Diminta Taati Permenhub

(Suara NTB/bul)

L. Bayu Windya masing wilayah memiliki tarif atas bawah yang berbeda - beda.

L. Bayu menjelaskan, tarif atas ditetapkan agar pengelola taksi online tidak semenamena memberlakukan ongkos.

“Misalnya kalau mau ke BIL, jangan ongkosnya sampai Rp 500.000. Tidak boleh itu,” ujarnya.

Demikian juga untuk tarif

Rabu, 25/10/17

batas bawah. Diberlakukan agar pengusaha taksi online tidak merugi, karena ongkos yang terlalu murah. L. Bayu juga menegaskan soal penggunaan stiker bagi kendaraan taksi online. Berdasarkan Permenhub 26 yang telah direvisi, ketentuan tersebut harus dipatuhi oleh pengelolanya.

“Jangan sampai tidak gunakan (stiker) dong. Ini kan angkutan umum,” imbuhnya.

Termasuk soal kuota kendaraan yang boleh di operasikan untuk angkutan umum. L. Bayu menyebut saat ini beroperasi sebanyak 700-an unit dari semua operator online. Pemerintah daerah kemungkinan besar akan membatasi kuotanya hingga seribuan unit. Pemberian kuota ini, lanjutnya, diharapkan akan dapat memberikan dampak yang kondusif pada persaingan di lapangan. (bul)

Utamakan Kualitas

DPRD NTB Gelar FGD dan Uji Publik Empat Raperda Inisiatif Giri Menang (Suara NTB) DPRD NTB melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) menggelar Focus Group Discusion (FGD) dan Uji Publik empat buah rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif dewan, dari hari Senin-Rabu 23 -25 Oktober.

FGD dan uji publik terhadap empat buah raperda itu dilaksanakan bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram) dan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM NTB di hotel Jayakarta, kawasan Senggigi, Lombok Barat.

Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M. Comm saat membuka kegiatan FGD menyampaikan, mengatakan, FGD dan uji publik ini sangat penting dilakukan untuk melihat layak atau tidak layak.

“Oleh karena itu, di sini nanti kita harapkan masukan semua unsur yang kita undang melengkapi. Kita juga ingin melihat naskah yang sudah disiapkan ini sudah memenuhi hajat kepentingan masyarakat belum,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, pengusulan empat raperda prakarsa ini tidak lain guna menggelorakan semangat otonomi daerah.

Mengingat, keberhasilan kualitas kinerja DPRD di mata publik terlihat dari ukuran sejauh mana banyaknya per-

da yang telah dihasilkan.

“Semua raperda yang diajukan ini bagus, justru kita sudah otonomi daerah perdaperda inisiatif harus banyak, karena untuk mengisi kekosongan hukum,” ujarnya.

Untuk itu, pengajuan perda yang didahului adanya FGD dan dilanjutkan dengan uji publik dihajatkan agar kualitas perda dihasilkan memenuhi unsur mengakomodir kepentingan semua pihak.

“Prinsip kerja kami adalah kualitas dan bukan kuantitas.

Makanya, semua tahapan yang dipersyaratkan oleh aturan kami penuhi sejak awal, harapannya perda itu tidak lagi ada penolakan oleh para pihak terkait,” pungkasnya.

Empat raperda prakarsa DPRD NTB, itu diantaranya, Raperda tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah, Raperda penyelenggaraan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Raperda pemberdayaan petani dan Raperda penyelenggaraan bantuan hukum.

Adanya peristiwa terkait penagihan tunjangan komunikasi intensif (TKI) terhadap seluruh anggota DPRD periode 1999-2004 yang hingga kini, masih dilakukan penagihan oleh aparat Kejaksaan Tinggi (Kejati). Padahal, oleh pihak BPK diketahui tidak ditemukan adanya dasar atas kerugian daerah, lanta-

ran kebijakan pimpinan DPRD kala itu tidak lain untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, akhirnya berbuah sejumlah anggota DPRD NTB periode itu banyak menghuni hotel prodeo.

“Saya ini korban atas perubahan regulasi kala itu. Ini aneh, sudah hampir 15 tahun masih saja kita ditagih, padahal audit BPK tidak menemukan adanya kerugian daerah. Disinilah dasar kita mengajukan raperda ini agar jelas sejauh mana hak-hak pejabat dan pihak berjasa pada daerah ini juga harus diperhitungkan. Selain itu ada payung hukum yang jelas untu dapat menghapus adanya penagihan ke depannya,” ujar Drs. Ruslan Turmudi selaku pengusul raperda tersebut.

Sedangkan Raperda Bantuan Hukum kepada seluruh masyarakat miskin, muncul karena masih banyak ditemukan masyarakat miskin yang tidak mendapat bantuan hukum saat berperkara. Beragam alasan mencuat termasuk minimnya pemahaman dari masyarakat dan aparat penegak hukum.

“Masih banyak masyarakat miskin yang belum dapat bantuan hukum saat menjalani penyidikan di Kepolisian dan Kejaksaan. Aparat penegak hukum juga banyak yang tidak tahu UU Nomor 16 Tahun 2011

(Suara NTB/ndi)

Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, (kiri) didampingi Ketua Baperda, H. Makmun dan Kabag Persidangan, H. Ahmad Sayuti saat membuka kegiatan FGD dan uji publik empat buah raperda inisiatif DPRD NTB. tentang bantuan hukum. Kebanyakan masih mengacu ke KUHAP,” jelas pengusul Raperda ini, H. Makmun, SH, MH. “Penerima bantuan hukum adalah orang miskin dan pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan,” sambung Ketua Baperda ini.

Sementara itu, untuk raper-

da pemberdayaan petani ini berangkat dari kondisi kesejahteraan petani yang sangat jauh, dibandingan dengan lahan yang subur. Hal itu juga sangat ironis ditengah sektor pertanian sebagai sektor unggulan.

“Nah ini luar biasa, maka inilah yang akan menambah pendapatan masyarakat petani kita, tentu juga hal ini akan

menyerap tenaga kerja hingga 42 persen, tapi pelakunya yakni petani belum ada yang sejahtera saat ini,” ungkap Makmun pada wartawan.

Terakhir soal Raperda ketahanan dan kesejahteraan keluarga, adalah langkah awal untuk memperbaiki kehidupan sosial. Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan

dan anak di Provinsi NTB, serta kasus yang menyangkut rumah tangga berawal dari persoalan yang lahir di lingkungan keluarga. Menyadari hal itu, DPRD NTB mengusulkan raperda inisiatif tentang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,’’ terang inisiator raperda ini, TGH. Fattimura Parhan. (ndi/*)

(Suara NTB/ndi) (Suara NTB/ndi)

Pengusul Raperda Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Ruslan Turmuzi (tengah) memberikan penjelasan urgensinya perda tersebut.

Pengusul Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Petani dan Raperda Ket(Suara NTB/ndi) ahanan dan Kesejahteraan Keluarga, TGH. Fattimura Parhan, sebagai pembic- Tampak perserta FGD dan uji publik empat buah Raperda prakarsa DPRD ara dalam FGD, bersama Prof Gatot Dwi Hendro Wibowo (kanan).

NTB, sedang mengajukan pertanyaan.

SUARA NTB Kamis, 26 Oktober 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kasus Proyek Pusuk Sembalun Fokus Selesaikan Tahapan KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini mencoba fokus menyelesaikan tahapan bagi calon-calon perorangan.

KPU memprediksi, ada dua pasangan calon perorangan yang akan muncul pada Pilkada Lotim. Meski demikian, KPU Lotim tidak membatasi jumlah.

“Berapapun, kami siap menerima,” ungkap Ketua KPU Lotim, Muhammad Saleh saat rapat koordinasi persiapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lotim, Rabu (25/10).

(Suara NTB/dok) Penyerahan syarat dukungan Muhammad Saleh calon perorangan ini dimulai tanggal 25-29 November 2017 mendatang. Setelah itu KPU melakukan verifikasi secara faktual di tingkat desa mulai dilakukan 12 Desember-25 Desember 2017. Verifikasi ini kemungkinan dilakukan bersamaan dengan gubernur dan wakil gubernur. Di mana, ada gubernur juga ada yang maju melalui jalur perorangan.

KPU Kabupaten Lotim dengan adanya ketentuan itu sudah mengeluarkan beberapa keputusan. Persyaratan jumlah minimal jumlah dukungan. Syarat dari calon Perseorangan mengacu pada jumlah penduduk Lotim yang termuat pada DPT Pilpres sebanyak 832.211, sehingga jika dipersentasekan, jumlah pemilih di bawah 1 juta syaratnya 7,5 persen jumlah DPT. Total syarat 62.416 KTP harus tersebar di 50 persen ditambah satu kecamatan di Lotim atau 11 kecamatan dari 20 kecamatan di Lotim Meski pihaknya memprediksi jumlah calon perorangan ini ada 2 pasangan calon, tambahnya, jumlah itu tidak menjadi ketentuan wajib. Berapapun yang nantinya menggunakan perorangan siap diterima dan tidak ada batasan bagi semua figur untuk menjadi calon perorangan.

KPU pusat, sambungnya, sudah membuat sistem bernama Silon, yakni Sistem Informasi Pencalonan Calon yang dikhususkan bagi calon perorangan. Sementara pada partai politik dinamai Sipol.

Ketua Divisi Teknis KPU Lotim, Zinnurrain menambahkan, KPU Pusat sudah mempersiapkan Silon. Sistem ini cukup mudah dan cepat diketahui hasilnya. Di mana secara otomatis bisa direkapitulasi jumlah dukungan.

Tim pemenangan yang bisa langsung meng-upload ke Silon setelah melakukan penyerahan dokumen. ‘’Prinsip ada Silon dengan teknologi ini dimaksudkan agar lebih terbuka,’’ ujarnya.(rus)

Kirim Disposisi, Dewan Kritik Ketua TAPD Tanjung (Suara NTB) Rapat lanjutan pembahasan KUA PPAS RAPBD 2018, Rabu (25/10) sore, sempat menggelitik. Pasalnya, Ketua TAPD yang juga Sekda Lombok Utara, Drs. H. Suardi, MH., sempat mengirimkan disposisi atau Surat Tugas kepada Asisten II Setda Lombok Utara untuk mewakilinya. Menjadi “bulan-bulanan” kritik Pimpinan dan Anggota Banggar, akhirnya sekda muncul sekitar 15 menit setelah rapat dibuka.

Dalam rapat kemarin, sebanyak 13 orang Pimpinan dan anggota Banggar hadir. Sementara dari TAPD, awal sidang sudah berkumpul jajaran pejabat dipimpin Asisten II Setda KLU, Ir. Hermanto. Pejabat eselon II yang hadir sekitar 10 orang termasuk Sekretaris DPRD. Kehadiran eselon II yang banyak ini pun langsung disorot banggar.

Pimpinan Rapat, Sudirsah Sujanto, menyampaikan KUA PPAS sebagai sebuah dokumen anggaran yang melibatkan DPRD maka keluarannya merupakan keputusan politik. Ia menitikberatkan agar pimpinan SKPD tidak berwakil saat hadir membahas mata anggaran.

“Saya yakin tidak bisa Sekdis dan Kabid memberi jawaban yang menjamin kelancaran pembahasan. Ini supaya kita maklumi bersama demi menghargai proses pembahasan politik anggaran. Apalagi sampai hari ini, kita baru membahas 1,5 poin pertanyaan belum 2 poin pertanyaan,” cetusnya.

Hal senada diungkapkan Anggota Banggar Ardianto, SH., meyakini, pejabat eselon II yang hadir merupakan orang-orang pilihan, namun tidak memiliki kapasitas dalam pengambilan keputusan dengan Banggar DPRD. “Kedua, sampai kapan Sekda memberi mandat kepada Asisten II dan dalam batasan apa saja? Berikutnya, sebenarnya Sekda sedang melakukan tugas apa sekarang sehingga tidak bisa hadir,” tandasnya.

Anggota Banggar lain, Tusen Lasima, SH., juga menyampaikan bahwa secara administratif, Dewan tidak menolak kehadiran para pejabat yang hadir. Hanya saja, ia menyayangkan menurut kewenangan, disposisi seharusnya dari bupati ke sekda, lalu asisten apabila didisposisikan kembali oleh sekda.

“Sangat keliru justru ketika surat tugas langsung dari sekda, karena yang diundang oleh DPRD adalah Bupati. Kalau sudah ditugaskan oleh Bupati untuk hadir adalah Asisten, maka kita harus terima,” cetusnya. (ari)

(Suara NTB/ari)

RAPAT - Rapat Banggar dan TPAD sempat mengkritisi SPT Sekda Lombok Utara ke Asisten II Setda Lombok Utara. Asisten II dinilai tidak memiliki kapasitas dalam pengambil keputusan dengan Banggar DPRD.

Polisi Kantongi Nama Calon Tersangka Selong (Suara NTB) Kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun semakin menuai titik terang. Pasalnya, saat ini nama calon tersangka dalam kasus itu sudah dikantongi oleh penyidik dari Satreskrim Polres Lombok Timur (Lotim). Sebelum dilakukan penetapan tersangka, pihak kepolisian akan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada proyek dengan total nilai Rp 2 miliar tersebut.

Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Antonius F Gea mengatakan, kasus dugaan tipikor proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun merupakan salah satu kasus yang diagendakan tuntas hingga akhir tahun 2017 ini.

Untuk itu penanganannya terus dikebut, salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah sebelumnya mengkoordinasikan

kasus tersebut dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan PKN. “Kita akan koordinasikan dengan BPK, dalam waktu dekat kita akan bersurat supaya dilakukan PKN itu. Karena selama ini BPKP belum turun melakukan PKN, sedangkan kita harus mengejar target hingga akhir tahun ini,” ujarnya di sela-sela acara So-

sialisasi Pengendalian Gratifikasi di Kantor Bupati Lotim, Rabu (25/10).

Antonius menegaskan, pelaksanaan PKN sangat penting dilakukan untuk mengetahui berapa besaran kerugian negara yang terdapat dalam proyek yang bersumber dari Tugas Perbantuan (TP) Kementerian Pariwisata (Kemenpar) tahun 2016 tersebut.

Apabila hasilnya sudah di-

SEGALA kebijakan pemerintah yang tidak berpihak terhadap masyarakat, termasuk para petani tembakau diharapkan dikaji lebih intensif serta turun ke lapangan. Hal itu sangat penting dilakukan untuk menyerap aspirasi para petani yang akan merasakan dampak dari keputusan yang dibuat oleh pemangku kebijakan tersebut.

Seperti disampaikan, H. Ridaah, petani tembakau di wilayah Kecamatan Sakra ini mengaku menggantungkan hidupnya dari “emas hijau” sudah sekitar 12 tahun lamanya. Menurutnya, budidaya tembakau merupakan harapan satu-satunya untuk bertahan hidup meskipun untung rugi selalu menghantui.

Terkait instruksi pemerintah supaya petani membatasi areal tanam dan mengalihkannya ke komoditas lain. H. Ridaah menegaskan jika hal tersebut sulit untuk ia terapkan, terlebih sejumlah komoditas lain yang bisa tumbuh subur di Kabupaten Lotim wilayah selatan hanya jagung, kedelai dan bawang.

Akan tetapi, harga dari komoditas itu tak seberapa atau tidak menentu dibandingkan dengan harga tembakau. “Jangan asal buat kebijakan, kami di Sakra sebagian besar bertani tembakau. Kami hidup dari sini, (tembakau, red). Apabila kami beralihan ke komoditas yang lain, maka itu sulit,” tegasnya menggunakan Bahasa Sasak, dikonfirmasi Suara NTB, Rabu

total anggaran itu, sebesar Rp 1,6 miliar dialokasikan untuk pembangunan fisik dengan nama proyek penataan prasarana Pusuk Sembalun dengan melakukan pembangunan sejumlah fasilitas fisik di tiga titik, seperti pembuatan gapura di Sebau, penataan pusuk Sembalun, serta pembuatan gerbang selamat datang di Sembalun Lawang.

Namun, dalam pengerjaannya dinilai mengalami kejanggalan, sehingga aparat kepolisian langsung turun untuk mengusut proyek tersebut dengan memintai keterangan pihak terkait, baik dari PPK maupun KPA, para tukang dan sejumlah pejabat di Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim, serta pihak terkait lainnya. (yon)

27 ASN KLU Ajukan Pindah, Dominan ke Provinsi

(Suara NTB/yon)

PAMIT - Kafilah Lotim berpamitan dengan Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan dan pejabat lingkup Lotim untuk mengikuti MTQ tingkat Provinsi NTB di Kabupaten Bima.

Juara Satu di MTQ Tingkat Provinsi

Bupati Lotim Janjikan Ibadah Haji Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim), melepas kafilah asal Lotim untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Provinsi NTB yang dilaksanakan di Kabupaten Bima. Untuk kafilah Lotim terdiri dari 87 peserta beserta pendamping dan ofisial.

Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan melepas langsung kafilah MTQ asal Lotim di halaman Kantor Bupati Lotim, Selasa (24/10) sore.

Pada kesempatan itu, Bupati Lotim menjanjikan ibadah haji terhadap peserta MTQ yang berhasil menjadi juara I. Dalam kesempatan itu, bupati menyampaikan bahwa orientasi sebagai umat Islam tidak boleh berubah, yaitu bagaima-

na memandang Alquran sebagai kitab suci yang dimuliakan, diagungkan dan dilaksanakan. Untuk itu, ia mengimbau kepada para peserta untuk menjaga niat di dalam mengikuti lomba. Ditegaskannya, MTQ bukanlah semata-mata untuk mengejar juara, akan tetapi bagaimana lebih kepada menjalankan ibadah sebagaimana perintah agama.

“Jagalah niat dan tanamkan tujuan mengikuti MTQ ini untuk ibadah,” jelasnya.

Bupati kembali menambahkan, dalam suatu event, termasuk MTQ, prestasi meraih juara hal utama menjadi target. Akan tetapi, yang lebih utama yakni bagaimana MTQ itu dijadikan sebagai orientasi dalam syiar dan dakwah dalam membumikan Alquran. Bupati mencontoh-

kan, ada orang yang pandai membaca Alquran, akan tetapi pindah ke daerah lain agar mendapat gelar juara, inilah yang perlu diorientasi.

Sementara, Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lotim, Ahmad Subhan, menyebutkan Lotim mengirim peserta sebanyak 46 orang akan mengikuti 21 mata lomba. Diantaranya, Tartil Alquran dan Tilawah (golongan anak, remaja, dewasa dan cacat netra), remaja dan dewasa Qura’atussab’ah Mujawwal, dewasa Qiro’atul Murattal, Alquran 1 juz dan tilawah, 5 juz dan tilawah, 10 dan 20 juz, tafsir Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selain itu, khat naskah, hiasan, dekorasi dan khat kontemporer, Fahmil Qur’an, Syahril Qur’an dan Makalah Ilmiah (M2IQ). (yon)

Tanjung (Suara NTB) Entah karena merasa tak terpakai, sebanyak 27 Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Lombok Utara mengajukan surat pindah dari Lombok Utara. Dari jumlah tersebut, 10 usulan pindah belum terealisasi.

Kepala BKD Lombok Utara, H. M. Najib, melalui Kabid Mutasi - BKD Lombok Utara, Suhardi, kepada wartawan Rabu (25/10) mengungkapkan, sejumlah alasan para ASN mengajukan pindah tugas, karena alasan keluarga dan sakit.

“Kebanyakan para ASN ini beralasan karena faktor keluarga dan sakit. Kalau alasan lain belum ada,” kata Suhardi.

Selain ASN pindah keluar, ada pula ASN yang mengajukan masuk ke Lombok Utara. Para ASN ini sebanyak 32 orang dan 14 orang di antaranya belum terealisasi. Suhardi mengklaim, kondisi ASN yang pindah dan masuk masih berimbang. Daerah dalam memutuskan menerima atau menolak usulan mempertimbangkan berbagai hal. Termasuk kekurangan jumlah ASN dari daerah yang ditinggalkan.

Menurutnya jika usulan pindah melebihi ekspektasi, maka bisa mempengaruhi jumlah ASN dan pelayanan di daerah asal.

Dikatakannya, ASN yang mengajukan pindah ini dominan berpangkat rendah dan berstatus staf. Namun ada

pula dari kalangan guru yang notabene mengabdi sejak KLU baru berdiri.

“Kalau ASN yang barubaru, tidak ada. Mereka masih terikat perjanjian yang ditandatangani saat pelantikan. Yang baru-baru ini minimal harus bekerja 6 tahun baru bisa mengajukan surat pindah tugas,” jelasnya.

Menurut catatan BKD Lombok Utara, mutasi keluar dan masuk pegawai PNS mengakumulasi jumlah ASN keseluruhan sebanyak 2.640 orang. Angka ini masih kurang dari total kebutuhan ASN sekitar 4.000 orang sesuai analisa beban kerja di 29 SKPD. Terpisah, Sekda Lombok Utara, Drs. H. Suardi, MH., mengamini adanya usulan pindah ASN. Mereka yang dikabulkan permohonan pindahnya, ratarata karena alasan keluarga dan sakit. Sebaliknya Pemkab Lombok Utara tidak akan mengabulkan permohonan pindah dengan alasan tidak jelas dan tidak meyakinkan.

Sekda di sisi lain menampik usulan pindah dikarenakan alasan politis. Ia mencontohkan, mantan Kabid Penanaman Modal, Rijali Amin, di mana yang bersangkutan pindah tugas ke provinsi, karena alasan keluarga. “Tidak ada alasan politis, yang jelas, jumlah ASN kita masih seimbang meski ada yang pindah,” demikian Suardi. (ari)

Kerjasama dengan ”Google”

BPPD Lotim Apresiasi Pokdarwis Selong (Suara NTB)Langkah Forum Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lotim menggandeng Google sangat diapresiasi Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD).

Menurut Ketua BPPD Lotim, Akhmad Roji, kerjasama dengan Google itu merupakan suatu gagasan dan pemikiran yang canggih dan luar biasa.

BPPD mendorong lembaga serupa kerjasama dan melakukan inovasi dan kerjsamanya dengan berbagai pihak. Tidak saja dengan Google, bisa saja dengan raksasa internet lainnya, seperti Yahoo. Hal ini katanya sangat diharapkan untuk

mempercepat pembangunan pariwisata. ‘’Pemerintah bersama masyarakat bersinergi membangun pariwisata. Pemerintah tidak bisa sendiri tanpa kemitraan dari semua pihak,’’ ungkapnya, Rabu (25/10).

BPPD juga mendorong pokdarwis untuk selalu berinovasi dan melakukan hal yang baik baik kemajuan pariwisata Lotim. Kerjsama dengan Google, diharapkan bisa terus menerus untuk melakukan promosi secara masif. Mempromosikan destinasi wisata, baik alam, wisata perairan pantai dan kekayaan khasanah yang ada di Gumi Selaparang.

Harapannya ke depan melalui promosi, bisa menimbulkan efek positif bagi pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat.

Khususnya di masyarakat pedesaan tempat-tempat objek wisata. BPPD siap mengawal Google kapanpun dibutuhkan.

Tidak saja mendorong promosi secara masif, tapi juga penguatan kapasitas kepada pebisnis wisata dan para kelompok sadar wisata. Lotim merupakan pesonanya NTB. Daerah dengan segudang potensi wisata yang ini sudah mendapatkan pengakuan multi pihak. Di mana, angka kunjungan wisatawan terus meningkat. (rus)

Rencana Pembatasan Penanaman Tembakau Harus Dikaji Kembali Rencana pemerintah pusat menaikkan harga cukai rokok rata-rata sebesar 10,04 persen pada tahun 2018 menjadi ancaman bagi para petani tembakau. Terlebih adanya instruksi Presiden RI. Ir. H. Joko Widodo agar para petani menyiapkan tanaman alternatif pengganti atau pembatasan penanaman tembakau. Terkait hal tersebut, para petani tembakau di Lotim mengingatkan supaya pemerintah tidak asal buat kebijakan.

kantongi, katanya, maka selanjutnya akan diikuti dengan penetapan tersangka yang saat ini nama-namanya sudah dikantongi.

Menurut Antonius, alasan dilakukan PKN sebelumnya dilakukan penetapan tersangka untuk memperlancar proses penyidikan, serta agar status oknum yang ditetapkan sebagai tersangka tidak menggantung. “Bisa saja kita tetapkan tersangka sekarang, tapi tetap harus menunggu PKN itu. Jadi nanti tetap akan menunggu dan status tersangka itu terkesan menggantung,” tambahnya.

Diketahui, proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun ini menelan anggaran keseluruhan sebesar Rp 2 miliar. Dari

(25/10) sore.

Hal senada disampaikan, Irwan, petani yang memiliki lahan pertanian khususnya tembakau seluas 2,5 hektar ini juga sangat menyayangkan apabila adanya kebijakan pemerintah untuk membatasi penanaman tembakau. Apabila kebijakan itu benar-benar diterapkan terkait menyusul dinaikkannya rencana pemerintah terhadap cukai rokok sebesar 10,04 persen pada tahun 2018, maka secara langsung pemerintah sudah menciptakan pengangguran baru.

Sementara, Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) cabang Lombok Timur (Lotim), Lalu Sahabudin yang dikonfirmasi via ponselnya, mengharapkan supaya pemerintah tidak asal menerapkan kebijakan yang dapat merugikan petani tembakau.

Sedangkan, sejauh ini belum ada yang bisa menggantikan tembakau yang sudah mampu mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat khususnya di bagian selatan.

“Tembakau itu sudah memiliki pasar yang pasti, bahkan

(Suara NTB/yon)

TEMBAKAU - Salah satu petani tembakau di Lotim saat mengangkut tembakau yang sudah dipetik beberapa waktu lalu. Mereka meminta pembatasan penanaman tembakau dikaji lebih mendalam. sejumlah perusahaan rokok seperti PT. Bentol, PT. Djarum, PT. Sadhana Arifnusa, Trisno Adi dan lainnya yang sudah lama bermitra cukup bagus dengan petani tembakau di pulau Lombok,” jelasnya.

Lalu Sahabudin menjelaskan, apabila para petani tembakau diinstruksikan untuk beralih ke komoditas yang lain, maka hal tersebut sangatlah sulit. Misalnya seperti beralih ke tanaman holtikultura berupa tomat dan

cabai, dijelaskan jika saat ini tidak ada yang memberikan pasar maupun harga dasar yang jelas. “Jadi siapa yang akan bertanggung jawab jika petani tembakau beralih ke komoditas yang lain. Jadi jika dibiarkan, ini sangat berbahaya dan berisiko. Bahkan bisa jadi masyarakat kita kembali seperti dulu, banyak jadi pengemis. Kecuali tembakau ini tidak ada pasarnya, barulah kita melirik ke tanaman-tanaman yang lain,” terangnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

SOSIALISASI - Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi terhadap ASN lingkup Pemkab Lotim, Rabu (25/10).

Cegah Gratifikasi, Lotim dan Lombok Utara Gandeng KPK Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) menaruh perhatian besar terhadap kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Setdakab Lotim untuk tetap mengemban amanah secara baik.

Termasuk menghindarkan diri dari adanya gratifikasi. Pasalnya, pengendalian gratifikasi bagian dari upaya pencegahan terjadinya Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di kalangan ASN. Sekda Kabupaten Lotim, Drs. H. Rohman Farly, MM., menyambut baik kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Adanya sosialisasi ini, katanya, dapat meningkatkan pemahaman ASN, terutama para pemegang kebijakan tentang gratifikasi.

Berbeda dengan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara, gratifikasi merupakan hibah atau pemberian kepada pejabat, karena jabatannya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga gratifikasi tidak menyebabkan kerugian negara. Sekda, Pemda Lotim berkomitmen mendukung upaya pencegahan KKN maupun pengendalian gratifikasi dengan membangun sistem pengendalian praktik-praktik penerimaan dan pemberian gratifikasi yang meliputi tahap pengenalan, implementasi, monitoring dan lainnya. “Saat ini sedang disusun peraturan bupati tentang pengendalian gratifikasi di Pemda Lotim,” sebutnya.

Sementara itu, Direktorat

Gratifikasi Deputi Pencegahan KPK RI, Yuli Kamalia, mengatakan sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang gratifikasi, mengurai proses pelaporan, aspek pencegahan dan penindakan, serta pengenalan sistem pengendalian gratifikasi. Selain itu diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk menyusun aturan internal dan menerapkan sistem pengendalian gratifikasi, termasuk di antaranya menyusun regulasi internal dan membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG).

Sementara di Kabupaten Lombok Utara, KPK juga melakukan sosialisasi gratifikasi bagi pejabat negara. Terkait hal ini, Pemkab Lombok Utara telah mengeluarkan Perbup Nomor 40 tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi Lingkup Pemerintah KLU. Pada sosialisasi Perbup Rabu (25/10) di ruang sidang DPRD KLU itu, Inspektorat selaku leading sektor pengendali Gratifikasi menghadirkan salah satu pejabat KPK. Hadir pada kesempatan ini, perwakilan Direktorat Gratifikasi KPK RI, Sugiharto.

Usai sosialisasi, Kepala Inspektorat Lombok Utara, H. Zaenal Idrus, SH., menambahkan Perbup Pengendalian Gratifikasi merupakan wujud komitmen dalam rangka pencegahan korupsi di lingkungan SKPD. Diharapkan dengan penyempaian pejabat KPK, pejabat daerah memiliki pedoman pengendalian gratifikasi dan memiliki komitmen menandatangani pernyataan. (yon/ari)

SUARA NTB Kamis, 26 Oktober 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Belum Penuhi Syarat Pencairan

Ditarget Beroperasi Tahun Depan PROYEK Gelanggang Olahraga (GOR) Mini Gerung ditargetkan bisa beroperasi tahun depan.

Proyek yang telah menelan anggaran Rp 11 miliar ini, diangarkan tahun ini Rp 4 miliar lebih untuk penyelesaian dan beberapa perlengkapan. Sejauh ini progres pengerjaannya 60 persen, akhir tahun ini ditarget fisik dan sejumlah perlengkapan tuntas.

Kepala Dinas Pemuda dan OIahraga (Dispora) Lombok Barat (Lobar), M. Il(Suara NTB/her) ham, SPd., MPd., menyatakan M. Ilham pembangunan GOR ini masuk tahap ke-4. Menurut mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini, pihaknya sudah membahas hal ini dengan sekda, sebab GOR ini bukan hanya fisik, namun landscape perlu dukungan anggaran agar kawasan di GOR lebih tertata.

Tidak hanya itu, kelengkapan di dalam GOR belum lengkap, sebab perlu pengadaan mebeler, ruang ganti atlet dan istirahat.

Menurutnya, untuk penataan ini butuh anggaran tambahan mencapai Rp 1,5 miliar, itu sudah termasuk perlengkapannya.

Ilham menyebut, pembangunan tahap I GOR ini terserap dana Rp 600 juta lebih, tahap II Rp 2,5 lebih, tahap II senilai Rp 3 miliar lebih dan tahap IV sebesar Rp 4,3 miliar. Mengacu perencanaan awal, tata anggaran yang diperlukan mencapai Rp 16 miliar lebih.

Masalah kelengkapan di dalam diakui belum lengkap pihaknya menunggu anggaran berikutnya.

Terkait tudingan bahwa proyek ini mangkrak, menurutnya tidak demikian, sebab GOR ini dianggarkan secara bertahap dan berkelanjutan. Mulai dikerjakan sejak tahun 2014, ketika itu di bawah Dinas Dikbud.

“Tahun depan kalau Porprov diadakan di Mataram, kita harapkan bisa juga pertandingan diadakan di GOR ini,” jelasnya. (her)

DD Tahap II Puluhan Desa di Lobar Masih Diblokir Giri Menang (Suara NTB) Dana desa puluhan desa di wilayah Lombok Barat (Lobar) masih ditahan (blokir) oleh Pemda, lantaran desa-desa ini belum memenuhi persyaratan pencairan DD tahap II. Sejauh ini baru 54 desa yang sudah disalurkan sisanya masih ditahan, karena belum melengkapi persyaratan berupa surat pertanggungjawaban (SPJ) DD tahap I dan salinan realisasi sistem keuangan desa.

“Sudah 54 desa sudah dicairkan DD tahap II, sisanya belum masih berproses,” jelas Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lobar, Kesuma Supaka, Rabu (25/10).

Dijelaskan, pencairan DD sudah dimulai sejak bulan ini.

Sejak ditransfer ke rekening daerah, ujarnya, 7 hari kemudian ditransfer ke rekening

desa. Semua dana desa, jelasnya sudah ada di rekening desa masing-masing. Hanya pihaknya masih memblokir DD desa yang belum melengkapi semua persyaratan. ‘’Saat ini verifikasi masih berlangsung di kecamatan,’’ ujarnya.

Terkait proses pencairan DD melibatkan kecamatan, menurutnya, ada pembagian kewenangan mengacu Perbup

Tata Kelola Keuangan Desa.

Diakuinya, pembagian kewenangan ini sesuai tupoksi masing-masing.

Tahap pencairan DD, jelasnya, tahap II sebesar 40 persen dari total DD Rp 108,7 miliar lebih.

Diakui terkait waktu eksekusi DD yang mepet, menurutnya, desa pasti bisa menyelesaikan 40 persen ini. Sebab sebelumnya kondisi ini juga terjadi. Menyoal pengawasan

Bupati Akui Persoalan Rumah Kumuh Jadi PR Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid meninjau program rumah kumuh di Dusun Bakong Dasan Desa Lembar Induk, Rabu (25/10). Dalam kesempatan itu, bupati mengecek pengerjaan rumah kumuh yang sudah hampir rampung di tempat ini.

Bupati turun sekitar pukul 10.00 WITA didampingi Kadis Perumahan dan Permukiman Lobar H. L. Winengan bersama jajaran. Kedatangan bupati disambut Kades Lembar Induk dan warga yang sudah ada di lokasi. Sebelum keliling melihat program rumah kumuh, bupati menyerahkan secara simbolis program rumah kumuh yang sudah tuntas dibangun di daerah setempat. Bupati menyerahkan kunci rumah layak huni kepada Amaq Zuhri, salah satu warga yang sudah direhab rumahnya secara total dengan biaya Rp 30 juta.

Bupati menekankan agar program rumah ini dibangun secara baik agar dinikmati oleh masyarakat tak mampu. Di samping itu, bupati berkomitmen terus menambah program ini ke depan.

Bupati mengatakan, di tahun 2017 Pemda sudah merehab rumah masyarakat tidak layak huni sekitar 1.600 unit se-Lobar dan insya Allah tahun depan ada penambaham sekitar 2.000 lebih unit bantuan rumah untuk masyarakat miskin. Ia juga berpesan kepada yang mendapat bantuan agar rawat rumahnya dengan baik jaga kebersihan lingkunagan agar rumahnya tetap terlihat bersih.

Di tempat yang sama Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Lobar H. Lalu Winengan mengatakan, khusus untuk Desa Lembar Induk mendapatkan bantuan 30 rumah dengan rumah bangun baru dengan biaya Rp 30 juta jadi uang ditransfer langsung ke rekening pemilik rumah yang mendapat bantuan. Usai acara bupati bersama warga makan bersama nasi bungkus atau kaput yang sudah disediakan panitia acara.(her)

(Suara NTB/her)

SERAHKAN - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menyerahkan kunci pada warga yang rumahnya direhab pada program rumah kumuh, Rabu (25/10).

(Suara NTB/her)

Kesuma Supaka

Dimulai, Seleksi Calon Pejabat Tinggi Pratama

Tangani Pernikahan Dini, Warga Minta Solusi ke Bupati Giri Menang (Suara NTB) Warga di Desa Lembar Kecamatan Lembar Lombok Barat (Lobar) mengaku kasus pernikahan dini di desa ini masih tinggi. Bahkan, anak-anak masih duduk di SD, SMP-SMA sudah menikah. Warga pun meminta solusi dari Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bagaimana mengatasi persoalan ini.

Demikian disampaikan Kadus Dasan Daye Desa Lembar, Muhayadi saat diskusi dengan Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Rabu (25/10).

Menurutnya, kalau anak sudah diambil dan pihak keluarga ingin memisah, maka sama halnya dengan aib. Karena adat di daerah setempat, jika anak sudah dilarikan, maka harus menikah. “Kami sangat dilematis, serba salah,”jelasnya.

Menjawab hal ini, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menyatakan masalah pernikahan dini, pihak pemda sudah sepakat dengan Ketua MUI menjadi bagian dari isi ceramah para tuan guru termasuk isi khutbah. “Sebab kalau mengandalkan kita sebagai aparatur, baik pemda, kades, kadus hingga RT, tidak mungkin bisa. Paling bisa kita sebagai orang tua harus tanggung jawab pada anak. Jagak anak te (jaga anak kita),” pesannya.

Saat ini, diakui pergaulan anak-anak harus diperhatikan.

Sebab jika dibandingkan waktu dulu, orang tidak berani berboncengan sama cewek. Karena itulah, tanggung jawab orang tua untuk menjaga anak-anaknya. Selain itu, aparat di desa perlu membuat awik-awik untuk mengawasi anak-anak. Beberapa desa jelasnya sudah membuat awik-awik. (her)

DD melibatkan aparat kepolisian, menurutnya ada MoU dengan Kemendagri dan bakal diadakan sosialisasi terkait perencanaan awal hingga pertanggungjawaban SPJ. Apa yang harus dilalui, dan apa yang perlu dilengkapi oleh desa.

Sedangkan posisi realisasi ADD senilai Rp 84 miliar lebih, direalisasikan tahap I sudah selesai. Untuk realisasi ADD, jelasnya, hampir sama dengan DD. Dalam hal ini, baru 54 desa untuk tahap II yang sudah melakukan pencairan. Pihaknya masih memverifikasi desa-desa yang belum dan mengkompilasi siskeudes. ‘’Dari situ akan bisa dipilah berapa ADD yang sudah terealisasi,’’ terangnya. (her)

(Suara NTB/kir)

PAMER - Sejumlah alat sistem pertanian (alsintan) dipamerkan Dinas Pertanian Loteng di ajang Mandalika Expo. Salah satu yang dipamerkan, alat panen padi. Sampai sejauh ini pengunaan teknologi pascapanen belum optimal. Akibatnya, tingkat kehilangan hasil produksi pertanian masih tinggi.

Penggunaan Teknologi Minim

13 Persen Hasil Panen Petani Hilang Praya (Suara NTB) Penggunaan teknologi pertanian, terutama untuk pasca panen di kalangan petani di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), sampai sejauh ini masih minim. Petani di daerah ini masih dominan menggunakan pola tradisional. Di satu sisi, pola penanganan pascapanen secara tradisional berpotensi mengurangi hasil produksi pertanian yang diperoleh para petani.

“Jadi dengan pola pengolahan pascapanen secara tradisional, tingkat kehilangan hasil produksi gabah petani cukup tinggi. Mencapai hingga 13 persen,” ujar Kepala Dinas Pertanian Loteng, Ir. L. Iskandar, Rabu (25/10).

Untuk itu, ujarnya, penerapan teknologi pengelolaan pascapanen menjadi penting.

Hal ini bertujuan meminimalisir potensi kehilangan hasil produksi padi petani pada setiap musim panen.

Belum lagi, dengan kondisi sekarang ini jumlah buruh tani semakin berkurang. Sementara luas area tanam padi tercatat masih tinggi.

Kondisi ini juga berimbas pada penanganan hasil panen petani. Di mana banyak petani yang tidak bisa memanen padinya tepat waktu. Lantaran harus menunggu tenaga tersedia terlebih dulu, lebihlebih pada saat musim panen raya. ‘’Jumlah tenaga kerja, tidak sebanding dengan luas area tanam yang harus dipanen,’’ tambahnya.

Hanya saja, lanjut Iskandar, kalau kemudian mengandalkan petani untuk bisa menerapkan teknologi pascapanen,

masih agak sulit. Alasannya, kemampuan petani dalam menyiapkan teknologi pascapanen yang masih minim, sehingga pemerintah daerah mulai menginisiasi pengadaan mesin pengolah pascapanen.

Dengan harapan, teknologi bisa dimanfaatkan dan dipergunakan semaksimal mungkin oleh petani. “Jumlahnya sejauh ini memang masih terbatas. Tapi kedepan akan terus kita tingkatkan jumlahnya,” tandas Iskandar.

Itu semua dilakukan guna mendorong peningkatan produksi pertanian di daerah ini, sehingga bisa berkontribusi dalam membantu mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan guna mewujudkan kemandirian pangan seperti yang telah dicanangkan pemerintah pusat. (kir)

Tersangka Kasus Pungli Prona

Oknum Kades Mambalan Segera Dinonaktifkan Sementara Giri Menang (Suara NTB) Oknum Kepala Desa (Kades) Mambalan Kecamatan Gunungsari tengah diproses untuk diberhentikan dari jabatannya, menyusul oknum kades ini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus pungli prona. Pihak BPD telah mengusulkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk pemberhentian sementara oknum kade ini.

“Kita sedang proses pem-

berhentian sementara Kades Mambalan, karena sudah ditetapkan tersangka,” jelas Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas PMD Lobar Kesuma Supaka, Rabu (25/10).

Dijelaskan, oknum Kades terkait sudah ditetapkan tersangka dalam kasus prona, sehingga pihaknya tengah memproses untuk pemberhentian sementara dan penunjukan Plt Kades. Oknum ini diber-

hentikan sementara, sampai kekuatan hukum tetap akan diambil langkah selanjutnya, apakah dipecat permanen atau tidak.

Pemberhentian kades, jelasnya, tidak bisa serta merta dari dinas, namun mulai dari bawah, usulan dari BPD. Terkait pejabat pelaksana tugas (Plt) sendiri, akan ditunjuk dari kecamatan.

Sebab jabatan Plt ini harus dari ASN. (her)

Simpan Narkoba, PN Digelandang Polisi Praya (Suara NTB) Seorang pemuda asal BTN Bonter Kelurahan Tiwu Galih Praya Lombok Tengah (Loteng), PN, Selasa (24/10) sore digelandang polisi. Pemuda 18 tahun ini tertangkap tangan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu. Polisi pun kini masih menelusuri sumber narkoba milik pelaku tersebut.

Penangkapan terhadap PN bermula dari lpaoran warga. Di mana warga perumahan setempat resah lantaran maraknya peredaran narkoba di wilayah tersebut. Polisi yang mendapat pengaduan dari warga tersebut lantas melakukan penyelidikan. Hasilnya, polisi berhasil

mengidentifikasi pelaku yang kerap mengedarkan narkoba di wilayah tersebut.

Pada pukul 16.30 wita, Selasa, polisi kemudian bergerak menuju rumah pelaku. Begitu berhasil mengempung rumah pelaku, polisi langsung menangkap pelaku. Sempat mengelak menyimpan narkoba, pelaku akhirnya tidak bisa berkutik. Setelah polisi berhasil menemukan dua paket narkoba jenis sabu-sabu dari tangan pelaku. Paket narkoba tersebut sebelumnya disembunyikan oleh pelaku di dalam bungkus permen.

Pelaku langsung dibawa ke Mapolres Loteng guna menjalani penyelidikan lebih lanjut. “Pelaku

bersama barang bukti narkoba, sekarang sudah kita amankan di Mapolres Loteng,” sebut Kasat Resnarkoba Polres Loteng, AKP Muhaimi, seizin Kapolres Loteng, membenarkan penangkapan tersebut, Rabu (25/10).

Pelaku diduga telah lama mengedarkan narkoba di wilayah tersebut. Tidak hanya itu, pelaku juga ternyata juga sebagai pengguna. Pasalnya, setelah dilakukan tes urine, hasilnya ternyata positif. “Terhadap pelaku kita sudah melakukan tes urine dan ternyata positif. Sehingga diduga bukan hanya sebagai pengguna saja. Sekaligus juga sebagai pengedar,” tegasnya. (kir)

Praya (Suara NTB) Setelah menunggu cukup lama, seleksi calon pejabat tinggi pratama lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) akhirnya dimulai. Panitia Seleksi (Pansel) secara resmi telah membuka pendaftaran calon peserta seleksi pejabat eselon II lingkup Pemkab Loteng untuk tiga jabatan yang lowong.

Tiga jabatan yang lowong ini adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Satpol PP dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

“Hari ini (Rabu kemarin,red) pendaftaran calon pejabat tinggi pratama mulai dibuka,” tegas Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada wartawan, saat dihubungi di Arena Mandalika Expo, Rabu (25/10).

Diakuinya, pihaknya sudah menerima rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait komposisi pansel serta jadwal dan tahapan seleksi calon pejabat tinggi pratama lingkup Pemkab Loteng. Di mana pihak KASN telah menyetujui usulan yang diajukan oleh Pemkab Loteng. Atas dasar itulah, pihaknya memulai proses seleksi.

Para peminat diberikan waktu selama satu minggu ke depan untuk mengajukan lamaran. Setelah itu dilanjutkan dengan tahapan seleksi lainnya. Dan, untuk proses seleksi kali ini waktu akan lebih dipercepat, karena pansel sudah menargetkan awal Bulan Desember mendatang sudah ada kandidat calon pejabat eselon II yang terpilih untuk ketiga posisi yang lowong saat ini.

Ketiga jabatan eselon itu sendiri sudah lowong sejak awal tahun 2017 lalu. Khusus untuk jabatan Kepala DP3AP2KB Loteng, lowong setelah pejabat lama dimutasi sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng. . Sementara untuk jabatan Kepala Dinas PUPR dan Kepala Satpol PP, awalnya sempat ada seleksi pejabat baru. Namun karena jumlah pendaftar tidak memenuhi syarat, sehingga kedua jabatan tersebut belum juga terisi. (kir)

(Suara NTB/kir)

BANTUAN - Sekda Loteng, H.M. Nursiah menyerahkan bantuan hand tractor kepada kelompok tani di Loteng, di Desa Puyung Jonggat, Rabu (25/10).

Tekan Kemiskinan, Peran Kelompok Tani Dioptimalkan Praya (Suara NTB) Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) untuk bisa menekan angka kemiskinan. Salah satunya, dengan cara mendorong optimalisasi peran dan fungsi kelompok tani yang ada.

Demikian disampaikan Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., di hadapan perwakilan kelompok tani Loteng di Desa Puyung Jonggat, Rabu (25/10).

Untuk mendorong optimalisasi fungsi kelompok tani tersebut, cara dengan merevitalisasi kembali keberadaan kelompok tani itu sendiri. Mulai dari aspek manajemen organisasi dan kepengurusan sampai kepada kemampuan pengelolaan program. Misalnya, dari aspek manajemen dan kepengurusan, jika memang kepengurusan kelompok tani tersebut dinilai belum efektif, bisa saja dilakukan reshuffle, sehingga jalannya organisasi bisa lebih maksimal.

Kemudian dari sisi program, jika kelompok tani belum punya kemampun dan keahlian dalam mengelola program diberikan pelatihan sampai pemberian bantuan alat-alat pertanian. “Total sekarang ada

2800 kelompok tani di Loteng dengan luas tanam sekitar 57 ribu hektar,” jelasnya.

Jumlah ini tengah didorong oleh pemerintah daerah untuk direvitalisasi. Dalam arti, dilakukan penguatan terhadap keberadaan kelompok tani ini. ‘’Seperti apa bentuk revitalisasi itu nantinya? Tergantung hasil evaluasi yang saat ini tengah berjalan,’’ ujarnya.

Nursiah menjelaskan, kalau kelompok tani di daerah ini sudah kuat, maka hal itu diharapkan bisa mendorong kemampuan para anggota kelompok tani dalam bertani, sehingga produksi pertanian meningkat, bukan hanya dari sisi kuantitas tetapi juga kualitas.

“Kalau produksi hasil pertanian meningkat, hal itu akan bisa mendorong peningkatan kesejahtehraan para petani. Mengingat, selama ini penduduk miskin di Loteng, didominasi petani dan butuh tani,” ujarnya.

Efek lainnya, dengan meningkatkan produksi pertanian, maka sumbangsih berupa zakat tentu juga akan ikut meningkat. Dengan begitu, akan semakin banyak masyarakat miskin yang memperoleh manfaat. (kir)

SUARA NTB Kamis, 26 Oktober 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Nama Bupati Dicatut untuk Minta Sumbangan Sumbawa Besar (Suara NTB) Nota kesepahaman yang ditandatangani Bupati Sumbawa, H.M. Husni Djibril, B.Sc dan Rektor ITN Malang, Dr. Ir. Lalu Mulyadi, MT, menjadi momentum baru meningkatkan pembangunan Kabupaten Sumbawa menuju Sumbawa Hebat dan Bermartabat. Namun, di balik momentum tersebut, ternyata ada oknum yang tidak bertanggung jawab, membawa nama Bupati untuk meminta sumbangan.

Sebagaimana disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Sumbawa, M.

Lutfi Makki. Seperti disampaikan Rektor ITN Malang sebelumnya, kata Lutfi, pi-

haknya telah melakukan kerja sama dengan beberapa daerah di Indonesia un-

tuk mengembangkan teknologi guna meningkatkan pembangunan di daerah masing masing.

Sebagai lembaga perguruan tinggi ternama di Indonesia, ITN Malang telah banyak berkontribusi dalam menata kota dan pengembangan berbagai teknologi di beberapa daerah. Bupati Sumbawa pun telah meminta kepada per-

angkat daerah terkait agar segera menindaklanjuti nota kesepahaman tersebut dengan program program riil yang menjadi kebutuhan masyarakat Sumbawa. Melalui pengkajian dan analisa yang cermat.

Namun di balik momentum berharga itu, sebagaimana dikonfirmasi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa,

Kamaluddin, ST, MSi. kepada Kabag Humas dan Protokol ada seseorang yang mengaku bernama Edi Susanto meminta sumbangan kepada Rektor ITN Malang membawa nama Bupati Sumbawa untuk menunjang kegiatan gerak jalan.

“Pak Bupati tidak pernah memerintahkan siapapun untuk meminta sumbangan ke-

pada rektor ITN atau pihak lain untuk maksud tersebut.

Dengan klarifikasi ini diharapkan semua pihak dapat mengetahui yang sebenarnya, dan berharap agar jika ada pihak atau oknum seperti itu menghubunginya, dapat mengkonfirmasi Kabag Humas, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan,” tandas Lutfi. (arn)

KPU Sumbawa Berharap IAD Gandeng Dikes Deteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara Perekaman E-KTP Dituntaskan

(Suara NTB/ind)

DETEKSI DINI - Suasana saat digelarnya kegiatan deteksi dini kanker serviks dan sadanis di Aula Kantor Kejari Sumbawa, Rabu (25/10). kegiatan dilaksanakan untuk deteksi dini kaum wanita terhadap penyakit kanker serviks dan kanker payudara. Mengingat penyakit ini sangatlah berbahaya. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan bisa mengurangi

20.000 Bidang Tanah di KSB Belum Bersertifikat Taliwang (Suara NTB) Setidaknya ada sekitar 20.000 bidang tanah di Sumbawa Barat yang belum memiliki sertifikat sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP). Acuan untuk menghitung luas tersebut yakni berdasarkan SPPT yang sudah diterbitkan. Hanya saja dengan kondisi ini (luas lahan yang belum di sertifikat) pihaknya tidak bisa mengintervensi lebih jauh karena 67 persen dari jumlah ini berada di kawasan hutan.

“Terhadap bidang tanah yang belum memiliki sertifikat 20. 000 bidang ini, kita tidak bisa mengintervensi lebih jauh karena berada di lokasi kawasan hutan. Bahakn dari SPPT yang sudah diterbitkan, tetap berada di kawasan hutan dan lokasi sempadan yang tidak mungkin untuk kita terbitkan sertifikatnya,” ungkap

Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) KSB I Nyoman Nelson Giri SH,MH, kepada Suara NTB, Rabu (25/10).

Dikatakanya, selain kondisi lokasi lahan, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program sertifikasi lahan masyarakat ini. Kondisi tersebut kembali diperparah dengan waktu yang begitu pendek dan target yang ditetapkan sangat tinggi.

Saat ini, petugas ukur yang tersedia hanya empat orang dan peralatan hanya ada tiga.

Dengan asumsi, satu orang petugas ukur harus bisa mengukur 20 bidang tanah perhari. Dengan kondisi tersebut, pihaknya sangat kewalahan untuk melakukan sertifikasi terhadap lahan-lahan yang ada. Namun demikian, pihaknya tetap akan berupaya mak-

I Nyoman Nelson Giri simal supaya lahan-lahan yang bisa dimungkinkan untuk dikeluarkan sertifikat bisa dikeluarkan sertifikatnya.

“Kita tetap akan berupaya maksimal untuk bisa menerbitkan sertifikat, karena pelayanan yang kami berikan sangat bergantung pada kepuasan

masyarakat,” ujarnya.

Disinggung mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang ada di Sumbawa Barat, ia mengatakan, saat ini untuk program PTSL tahap pertama sudah rampung, tinggal penyaluran sertifikatnya saja.

Dimana untuk lokasi program PTSL tahap perama berada di desa Seteluk Atas dan Mantar dengan target sekitar 1.

750 bidang. Sementara untuk program PTSL tahap kedua, saat ini sudah mulai dilaksanakan, dimana untuk tahap kedua KSB mendapat jatah 10. 000 bidang tanah dengan 23 lokasi sasaran.

“Kita targetkan akhir tahun 2017 sudah rampung untuk program ini (PTSL). Kita juga berharap kepada masyarakat untuk bisa mendaftarkan tanahnya untuk bisa disertifikatkan,” tukasnya. (ils)

tingkat kematian ibu dari kanker serviks maupun kanker payudara.

Sementara itu, Kasi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa, Hj. Ummi Kalsum, S.SiT., M.Mkes menjelaskan pemeriksaan IVA tes

ini untuk mendeteksi sedini mungkin kanker serviks. Dengan mengetahui sedini mungkin, maka penanganan nantinya akan lebih cepat dan penyembuhannya akan lebih baik. Dimana jika tingkat stadiumnya sudah tinggi akan sulit sekali

melakukan pengobatan. Hal itu hanya akan memperpanjang masa hidup saja.

“Jadi dengan pemeriksaan IVA tes ini kita ketahui sedini mungkin dan tindakannya pun akan lebih baik,” pungkasnya. (ind)

Kenaikan UMK KSB Tahun 2018 Bisa Tembus 11 Persen Taliwang (Suara NTB) Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan segera memulai tahapan pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2018 mendatang. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, proses pembahasan akan dimulai pada 27 Oktober mendatang.

“Undangannya sudah kita siapkan. Jadi kita akan mulai proses pembahasan pada hari Jumat minggu ini,” terang anggota DPK KSB, Tohiruddin, SH kepada wartawan, Rabu (25/10).

Ia menjelaskan, regulasi proses penetapan UMK untuk tahun 2018 tidak mengalami perubahan. Peraturan Pemerintah (PP) 78 Tahun 2015 tentang pengupahan masih menjadi acuan DPK untuk menyusun dan menetapkan UMK. “Tidak ada perubahan aturan sehingga dalam penyusunan nanti akan sama seperti tahuntahun sebelumnya,” sebutnya.

Untuk di KSB sendiri, perhitungan kenaikan UMK tetap menambah variabel adjustmen (penyesuaian) dalam rumusannya selain variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi domestik bruto (PEDB). Menurut Tohiruddin, variabel penyesuaian itu menjadi tambahan rumus perhitungan karena UMK KSB selama ini masih di bawah angka kehidupan layak (KHL) di tengah masyarakat.

“Variabel penyesuaian ini yang nantinya akan banyak kita bahas karena butuh kesepakatan seluruh anggota (DPK) sebelum menetapkan berapa persen kenaikan UMK tahun depan,” paparnya.

Ia menjelaskan, jika hanya menggunakan rumus variabel in-

”

Pengalaman tahun lalu kenaikan UMK kita dari 2016 ke 2017 mencapai 11 persen

Tohiruddin

flasi dan PEDB minimal kenaikan UMK sebesar 8 persen pada tahun berikutnya. Namun dengan hadirnya variabel adjustmen, angka kenaikan UMK bisa mencapai hingga 11 persen.

“Nah variabel penyesuaian ini kan perlu kesepakatan DPK. Nah saya belum berani katakan berapa persen naiknya tahun depan karena pembahasan belum dimulai. Yang jelas pengalaman tahun lalu kenaikan UMK kita dari 2016 ke 2017 mencapai 11 persen,” urainya.

Sepanjang tahun 2017 ini, UMK KSB ditetapkan sebesar Rp 1.786.300 dari sebelumnya di tahun 2016 sebesar Rp. 1.609.300. Kenaikan UMK KSB tahun ini tertinggi di provinsi NTB. Namun demikian, tidak seluruh sektor ternyata mampu mematahui ketentuan pengupahan tersebut. “Kalau dari sisi penerapannya memang kita akui ada beberapa sektor yang sejauh ini belum bisa menjalankannya,” aku Tohiruddin yang juga menjabat Kasi Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KSB ini.

Setidaknya ada 2 sektor

(Suara NTB/bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sisa 18,11 persen atau masih sekitar 66.762 wajib KTP yang belum melakukan perekaman Elektronok KPT terbilang masih cukup tinggi. Untuk itu, KPU Sumbawa berharap perekmaan E-KTP dapat segera dituntaskan, untuk meminimalisir hilangnya hak pilih warga dalam Pilgub mendatang.

“Angka itu masih tinggi. Makanya kita berharap seluruh masyarakat wajib KTP bisa segera melakukan perekaman.

Teman teman Parpol dalam sosialisasinya juga bis amembantu dengan menyentuh maateri E-KTP dalam sosilisasinya kemasyarakat. Sebab ini juga berimbas kepada konstituen mereka,” harap Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rakhmat S.Ag, Rabu (25/10).

Begitu juga jajaran pemerintah, lanjut Syukri, terutama Camat hingga jajaran dibawah seperti Kapela Desa untuk ikut membantu. Sehingga diharapkan perekemana E-KTP dapat tuntas akhir tahun ini seperti target Disdukcapil. Kalaupun bagi warga yang belum melakukan perekaman, bisa dibuatkan Surat Keterangan (Suket) oleh Didukcapil setempat, sesuai aturan UU, agar bisa memberikan hak pilihnya.

Namun alangkah baiknya kalau semua wajib KTP telah melakukan perekaman.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumbawa, Ir. Zulkifli, menyatakan terus berupaya menuntaskan perekaman Elektronik Kartu Tanda Penduduk (EKTP). Baik secara pasif dengan menerima pelayanan di kabupaten dan kecamatan maupun aktif dengan melakukan jemput bola ke seluruh desa di Sumbawa. Namun dari data yang ada, masih tersisa sekitar 18,11 persen yang belum merekam. Inilah yang ditargetkan tuntas pada 31 Desember mendatang. (arn/ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekitar 165 warga Sumbawa mengikuti deteksi dini kanker serviks atau kanker leher rahim dengan IVA (Inveksi Asam Asetat) dan pemeriksaan payudara klinis (Sadanis), Rabu (25/10). Pemeriksaan secara gratis yang dilaksanakan di Aula Kantor Kejari Sumbawa ini dilaksanakan Ikatan Adhyaksa Darmakarini (IAD) bekerjasama dengan Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa.

Kajari Sumbawa, Paryono, SH menyampaikan tes kanker serviks dan sadanis ini dilaksanakan dalam rangka bulan peduli kanker sedunia.

Sebagai amal bhakti, pemeriksaan dilakukan secara gratis kepada warga masyarakat yang ada di Sumbawa.

Kegiatan dilaksanakan selama dua hari sejak Rabu (25/ 10) hingga Kamis (26/10). Dimana warga yang sudah mendaftar sebanyak 165 orang. “Pesertanya dari organisasi wanita yang ada di Sumbawa dan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, pentingnya

pengguna tenaga kerja yang selama ini belum mematuhi ketentuan UMK itu. Berdasarkan data Disnakertrans, kedua sektor tersebut adalah bidang usaha perhotelan dan bidang usaha jasa konstruksi. “Tapi yang selama ini banyak pengaduan dari karyawan hotel soal penerapan UMK ini. Untuk pekerja konstruksi belum ada laporan sejauh ini,” ungkapnya.

Ia menyatakan, tidak adanya laporan dari pekerja jasa konstruksi ini dikarenakan ketidaktahuan mereka soal ketentuan UMK. Seharusnya kata Tohir, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang banyak melaksanakan kegiatan konstruksi, berkoordinasi dengan Disnakertrans agar penyesuaian upah pekerja konsutruksi itu bisa menyesuaikan UMK. “Kegiatan konstruksi di daerah kita ini kan masih banyak dari pemeirntah. Nah misalnya Dinas PU bisa koordinasi dengan kami sehingga harga satuan pengupahan yang diterapkan oleh mitra pelaksana pembangunannya disesuaikan dengan UMK yang berlaku,” tukasnya. (bug)

BKD KSB Optimis Jumlah Pelamar Seleksi JPTP Terpenuhi Taliwang (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) optimis, jumlah pendaftar seleksi pengisian 10 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang saat ini tengah berlangsung dapat terpenuhi.

“Kita sudah analisa sebelum menetapkan membuka lelang jabatan ini khusus untuk internal KSB. Dan kami yakin semua slot jabatan yang dilelang akan ada terpenuhi pelamarnya,” terang Kepala BKD KSB, H. Abdul Malik Nurdin, S.Sos kepada wartawan, Rabu (25/10).

Ia menyatakan, sumber daya manusia (SDM) kepegawaian di lingkungan Pemda KSB sangat banyak. Termasuk pegawai yang sudah memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi pengisian kursi JPTP saat ini. “Kita punya banyak sekali pegawai yang memenuhi syarat kepegawian dan kepangkatan untuk bisa ikut seleksi ini.

Makanya kita maksimalkan mereka dengan membuka di internal dulu,” sebutnya.

Selain memiliki sumber

(Suara NTB/bug)

daya yang banyak, Malik mengaku, ketentuan melamar setiap pegawai tidak dipatok untuk mengisi satu jabatan saja.

Sesuai ketentuan setiap pegawai yang berminat dapat mengajukan lamaran maksimal pada tiga jabatan.

“Kan ada 10 yang dibuka, mereka bisa memilih maksimal tiga selama mereka memenuhi syarat dan merasa yakin bisa,” timpalnya.

Berdasarkan aturan yang berlaku, syarat melanjutkan

tahapan seleksi JPTP masingmasing jabatan yang dilelang harus minimal empat pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Menurut Malik, jika jabatan yang dilelang jumlah pelamarnya tidak mencukupi empat orang, maka dapat dilakukan pembukaan pendaftaran kembali.

“Tapi saya lihat semua jabatan yang dilelang bisa memenuhi syarat itu, karena tadi kita punya SDM yang banyak dan memenuhi syarat untuk bisa ikut baik dari sisi kepegawaian dan kepangkatannya,” klaimnya.

Sementara itu, sejak pendaftaran dibuka pada Senin 23 Oktober lalu, jumlah ASN yang memasukkan lamaran tercatat sebanyak 7 orang pegawai. Diungkapkan Malik, ke-7 pelamar tersebut seluruhnya pegawai eselon III. “Sudah ada 7 orang yang masukkan lamaran. Saya yakin masih banyak pegawai kita yang berminat kan waktu pendaftarannya masih lama. Mungkin sekarang mereka masih sedang menyiapkan bahanbahannya,” imbuhnya. (bug)

SUARA NTB Kamis, 26 Oktober 2017

Pemerintah Diminta Respons Dugaan Pupuk NPK Palsu di Petani Dompu (Suara NTB) Pemerintah daerah (Pemda) Dompu diminta untuk bersikap cepat dan tepat terkait dugaan beredarnya pupuk palsu jenis NPK. Tes laboratorium untuk memastikan kandungan pupuk mennjadi keharusan agar petani tidak merugi. Terlebih petani di Dompu banyak mengeluh terbatasnya pupuk subsidi dan kehadiran pupuk NPK Phoska menjadi alternatif bagi petani.

Anggota Komisi 2 DPRD Dompu, Abdullah, S.Kel kepada Suara NTB di kediamannya, Rabu (25/10) kemarin, mengingatkan Pemda Dompu melalui Dinas tekhnis untuk segera merespon terkait beredarnya pupuk jenis NPK non subsidi dengan harga yang terjangkau. Agar tidak menimbulkan keresahan dan kerugian petani yang lebih besar, pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Dompu untuk segera melakukan uji laboratorium kandungan pupuk NPK Phoska.

“Kalau kandungannya sesuai label dan dapat dimanfaatkan petani, ini akan menjadi alternatif di tengah kesulitan petani mendapatkan pupuk subsidi dengan harga yang relatif terjangkau. Apalagi volumenya jauh lebih banyak,” katanya.

Bila hasil uji laboratorium, kandungan pupuk tidak sesuai label di kemasan produk. Maka bisa dipastikan, pupuk ini palsu. Sehingga wajar harganya relatif murah dan volumennya 2 kali lipat dari pupuk sejenis merek Phonska. “Bila ini terjadi, saya minta kepada Dinas Perdagangan selaku lembaga pengawas untuk segera bertindak. Begitu juga dengan aparat keamanan untuk segera bersikat dan menindak para pelaku,” terangnya.

Kepastian ini, kata Abdullah, sangat penting untuk memberi ketenangan bagi petani. Bila kepalsuan pupuk ini diketahui setelah petani menggunakan pada tanaman jagung dan tanaman lainnya, petani tidak hanya dirugikan secara materi. Tapi petani juga akan dirugikan oleh waktu, perasaan dan keringatnya.

“Karena usahanya tidak membuahkan hasil yang maksimal. Ini bisa menimbulkan gejolak sosial di kemudian hari,” ingat Abdullah. Kasus dugaan pupuk palsu jenis NPK sebelumnya ditemukan tahun 2016 lalu di daerah Saneo dan sekitarnya. Warga menduga pupuk ini palsu karena tidak memberikan reaksi pada tanaman jagung yang diberikan, sehingga petani harus menanam ulang jagungnya.

Kasus ini menimbulkan gejolak, sehingga warga menuntut penjual ganti rugi dan kasusnya ditangani Polres Dompu dengan mengamankan barang bukti (BB) pupuknya. Hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Dinas Pertaniand Kabupaten Dompu saat itu ditemukan ketidak sesuaian hasil uji laboratorium dengan kandungan yang tertera di label, sehingga disebut sebagai pupuk NPK palsu.

Pupuk NPK dengan merek dagang Dsr MITROPHOSKA ini diproduksi CV Dewi Sri Rama di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Sesuai nomor pendaftaran ulang pupuk an-organi yang ditandatangani Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada 2 September 2014, pupuk ini memiliki kandungan hara N = 17 %, P2O5 = 15 %, K2O = 17 %, dan Kadar Air = 1 %.

Kandungan pupuk ini hampir sama dengan pupuk NPK PHONSKA subsidi pemerintah diproduksi PT Petrokimia Gresik dan selama ini digunakan petani.

Yaitu N (nitrogen) = 15 %, P2O5 (Fosfat) = 15 %, K2O (Kalium) = 15 %, dan S (Sulfur) = 10 %. Harga pupuk NPK subsidi pemerintah ini Rp.2.300,- per kg atau Rp.115 ribu per sak ukuran 50 kg. Sementara harga NPK non subsidi yang diproduksi PT Petrokimia Gresik Rp.200 ribu per sak ukuran 25 kg. (ula)

Akademisi Sesalkan Penghentian Kasus OTT Kota Bima (Suara NTB) – Akademisi, Taufik, SH, MH, menyesalkan dihentikannya penyelidikan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) serta dua oknum pelaku dilepas oleh Tim Satgas Saber Pungli Kota Bima belum lama ini. Magister Hukum Tipikor alumni Unram ini berharap, kasus OTT tersebut bisa diproses lebih lanjut. Supaya diketahui apakah perbuatan tersebut melanggar dan melawan hukum atau tidak.

Lagipula lanjutnya, pihak berwenang tidak bisa langsung menghentikan perkaranya atau melepas oknum yang diduga terlibat begitu saja. Sebelum diproses secara hukum sesuai aturan yang berlaku. “Harus diproses dulu, sehingga diketahui apakah memenuhi unsur melawan dan melanggar hukum atau tidak,” kata Taufik kepada Suara NTB, Rabu (25/ 10). Lebih jauh dijelaskan, pihak terkait juga harus menelurusi lebih dalam apakah dalam aturan kapal di bawah naungan Pelni, diperbolehkan mengangkut muat barang. Karena selama ini kapal Pelni khusus memuat para penumpang.

“Kalaupun bisa memuat barang harus ada ukuran dan kapasitas. Nah ini yang harus ditelusuri,” jelas dosen salah satu kampus di Bima ini. Misalnya jika tidak ada dalam aturan. Praktek tersebut tersebut jelas melanggar dan melawan hukum dan harus diproses hukum. Apalagi ada indikasi pada saat OTT, disita juga uang puluhan juta yang mencapai Rp 83 juta.

Karena menurutnya, anggaran puluhan juta itu akan diketahui setelah dilakukan penelusuran serta penyelidikan oleh pihak terkait. Apakah sebagai gratifikasi atau penyuapan. “Uang puluhan ini tujuan apa. Bisa saja ini untuk melicinkan perbuatan kejahatan. Nah ini yang harus diselidiki,” jelasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, oknum pejabat PT. Pelayaran Nusantara Indonesia (Pelni) Cabang Bima, inisial Kr, yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Satgas Saber Pungli Kota Bima dikabarkan telah dilepas belum lama ini.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, selain Kr, Oknum Amr (42), yang diduga pemilik barang muatan juga ikut dilepas. Keduanya dilepas, karena kasus OTT tersebut tidak diproses lebih lanjut. Tim Satgas Saber Pungli setempat menghentikan kasus tersebut, karena masih kekurangan sejumlah barang bukti, untuk menyesuaikan barang yang diangkut dengan nilai uang pada saat transaksi.

Sebab pada saat OTT berlangsung, barang muatan yakni bawang merah telah keburu diangkut pergi kapal motor penumpang (KMP) yang bersandar di Pelabuhan Bima yang menjadi lokasi OTT. Anggota Satgas Kota Bima, AKP. Afrizal, S.IK dikonfirmasi Suara NTB, membenarkan hal itu. Akan tetapi, Ia tidak menjelaskan ketika ditanyakan alasan dilepaskan oknum tersebut serta dihentikan penyelidikan kasusnya.

“Ya memang demikian,” ujarnnya singkat melalui sambungan telepon, Selasa (24/ 10). (uki) Taufik

(Suara NTB/uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kerjasama Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Diskop UKM Dompu Gelar Diklat Kewirausahaan bagi KUKM Dompu (Suara NTB) Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu menggelar diklat kewirausahaan bagi komunitas usaha kecim menengah (KUKM) di Dompu.

Tidak hanya kewirausahaan yang dilatih, tapi juga soal kelayakan usaha, pengelolaan usaha hingga legalitas usaha juga diberikan kepada 25 orang pelaku.

Diklat yang dibuka sejak Senin (23/10) oleh Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu, Drs. H. A. Gani ini akan berakhir, Kamis (26/10) hari ini di aula kantor Dinas Koperasi UKM Dompu. Pada hari pertama diklat dengan narasumber, H. A. Gani memaparkan soal kebijakan Dinas Koperasi UKM terkait pemberdayaan dan pembinaan koperasi dan UKM, serta kebijakan pengembangan

kewirausahaan.

Hari kedua pelaksanaan diklat dengan pemateri, Ir Alwi memaparkan soal kewirausahaan yang terkait sikap dan karakteristik wirausaha, nilai wirausaha, kemitraan, dan kiat – kiat pengembangan jenis – jenis kewirausahaan. Sementara pada hari ketiga, Rabu (25/10), pemateri diisi oleh Drs. H. Juliansyah tentang analisa studi kelayakan usaha. Hal ini terkait cara memilih jenis usaha yang menguntungkan, analisa kelayakan produk dan usaha, serta analisa sumber daya manusia.

Kepala Bidang Pembinaan UKM Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu, Ir. Hj. Serim, M.Si kepada Suara NTB mengungkapkan, pelaku usaha yang diundang dalam diklat kewirausahaan adalah mereka yang selama ini sudah menggeluti usaha madu, susu kuda liar, kue kering dan kue basah, catering, jamu, olahan jagung, aneka kue hasil olahan jagung, roti, gula merah dari tebu Tambora, pembuatan tepung dari jagung/kacang hijau/ gadum/kedelai.

“Jumlahnya ada 25 orang peserta yang kita beri diklat kewirausahaan sejak Senin kemarin hingKepala Bidang Pembinaan UKM Dinas Koperasi UKM Dompu, Ir. Hj. Serim, M.Si.

(Suara NTB/ula)

PERTEMUAN - Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu, Drs. H. A. Gani didampingi jajarannya di Dinas Koperasi UKM dalam pertemuan dengan pelaku usaha beberapa waktu lalu. ga Kamis depan, selama 4 hari,” jelas Serim.

Ia mengungkapkan, diklat ini diberikan untuk mendambah wawasan dan kemampuan bagi pelaku UKM di Dompu dalam mengembangkan usahanya. Sehingga apa yang diusahakan selama ini bisa langsung dipraktekan dan dibuatkan terobosan untuk kemajuan usaha. “Kalau usaha tampa ada terobosan dan inovasi, maka usaha itu akan ditinggalkan pelanggan,” katanya.

Pada diklat kewirausahaan ini, pelaku usaha bisa langsung dicarikan solusi atas persoalan usaha yang dihadapi.

Terutama soal legalitas usa-

ha dan produk usaha, termasuk untuk mendapatkan dukungan permodalan. Baik melalui pinjaman bank, maupun dukungan permodalan dari pemerintah pusat. Tentunya dengan penyiapan dokumen dan analisis usahanya.

Hj. Serim juga mengakui, saat ini banyak tumbuh usaha dan industri kecil menengah di daerah. Hal ini tidak lepas dari semakin sadarnya warga dalam melihat peluang usaha, serta tumbuh kembangnya generasi mudala dalam menciptakan kreatifitas usaha dan produk usaha.

“Ini yang harus terus didukung dan dilakukan pen-

dampingan agar berkembang.

Sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah,” terangnya.

Sementara Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu, Drs. H. A. Gani mengungkapkan, selama ini masih ada kesan pelaku usaha di kampung sering ikut – ikutan dalam memilih usaha dan produk usaha. Ketika satu produk berhasil diusahakan, maka akan banyak warga lain yang mengikuti. Masih sangat terbatas menampilkan kreativitas sendiri berdasarkan peluang usaha yang ada. “Ini harus diperhatikan, selain soal penampilan dan letak usaha,” katanya. (ula/*)

Banyak Siswa Putus Sekolah dan Numpang Nama Dompu (Suara NTB) Kepala UPTD Dikmen Dikbud PK/PLK Kabupaten Dompu, H. Muhtadi Hairi, M.Si, mengatakan banyak siswa SMA/SMK dan SLB yang putus sekolah. Bahkan sebagian lainya hanya menumpang nama, terutama di SMK swasta.

Data siswa yang terdata sekolah tidak pernah sama dengan fakta riil siswa yang datang ke sekolah tersebut. Misalnya, untuk tahun ini jumlah siswa kelas satu tercatat 40 orang, namun setelah dicek pasti tidak pernah cukup 40 orang. “Pasti, separuh pun kurang,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (25/10).

Meski diakui banyak, pihaknya tak bisa memastikan berapa jumlah pastinya di lapangan.Karena selama masa peralihan SMA/SMK dan SLB ke provinsi ini Dikmen Dikbud belum pernah melakukan pendataan atau memetakan berapa persen-

tase siswa putus sekolah.

Selain persoalan siswa putus sekolah, fenomena lain yang kerap ditemukan ialah siswa yang hanya menumpang nama.

Dalam artian, peserta didik tersebut tidak pernah masuk proses KBM lantaran berbagai alasan, cukup dominan yakni membantu orang tua di sawah.

Namun pada saat ulangan semester dipastikan 100 persen dari mereka hadir.

“Buktinya dia ada anaknya tapi dia gaib, dibilang putus dia ndak sekolah. Pada saat ulangan, ada. Ini memang masalah klasik. Tapi apa ia masalah ini ndak selesai-selesai di Dompu,” ujarnya.

Paling banyak siwa yang putus sekolah dan hanya numpang nama tersebut dari SMK swasta, sementara di SMA/ SMK Negeri jumlahnya tak begitu signifikan. Muhtadi Hairi menjelaskan, banyaknya angka putus sekolah disebabkan beberapa hal, diantaranya siswa tidak mendapatkan apa yang diinginkan di sekolah juga di sisi lain sekolah mungkin tak bisa memberikan pelayanan terbaik.

“Ada beberapa anak kita yang serius untuk sekolah tapi pelayanan dari sekolah tidak sesuai dengan yang diinginkan, gurunya kurang, sarana belajar kurang kondusif seh-

Sidang Sengketa Informasi

(Suara NTB/uki)

H. Abdul Wahab Namun jadwal sidangnya bertetapan ada kesibukan persiapan MTQ,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (25/10).

Meski demikian, pihaknya sudah melayangkan surat per-

mohonan terhadap Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB, agar bisa mengagendakan atau menjadwal ulang sidang terkait sengketa informasi tersebut. “Surat permohonan sudah kita kirim kemarin,” ujarnya.

Menurutnya apabila surat permohonan tersebut diterima oleh pihak KI setempat. Wahab memastikan pemerintah akan mengirim pejabat yang berkompeten dalam bidangnya sebagai perwakilan. “Yang jelas kami akan memenuhinya, entah siapapun yang akan kita utus,” ujarnya.

Dia menambahkan, Pemerintah Kabupaten selama ini, cukup koperatif dalam memberikan informasi-informasi kepada publik. Sesuai amanat UU tentang keterbukaan Informasi publik. “Kami sudah melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya. (uki)

Puslabfor Selidiki Kebakaran SMP PGRI Teropo Dompu (Suara NTB) – Tim Puslabfor didatangkan Polres Dompu untuk melakukan olah TKP terkait penyebab terbakarnya SMP PGRI di Desa Teropo Kecamatan Kilo beberapa waktu lalu. Upaya itu guna memastikan apakah sekolah tersebut terbakar akibat hubungan pendek arus listrik atau sengaja dibakar oknum tak bertanggung jawab.

“Kita akan laksanakan olah TKP untuk mengetahui penyebab dari kebakaran, apakah itu terbakar atau ada indikasi pembakaran,” kata Kapolres Dompu, AKBP. Jon Wesly Arianto, S. IK., di ruang kerjanya.

Dari hasil penyelidikan dan ketarangan ahli nantinya diharap

“Ndak tersentuh mereka yang ndak rajin bagaimana, susah juga. Sering kita marahmarah tapi marahnya pada anak kita yang r a j i n , ” pungkasn y a . (jun)

”

Pasti, separuh pun kurang

Muhtadi Hairi (Suara NTB/jun)

Soal Batas Wilayah Bima – Dompu

Diskominfostik Bersurat Agendakan Sidang Ulang Bima (Suara NTB) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima yang mewakili Pemerintah Kabupaten Bima sebagai pihak termohon, tidak menghadiri sidang sengketa informasi di Mataram, Selasa (24/10).

Ketidakhadiran Sekda dalam agenda sidang tersebut, juga diakui oleh Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfostik) Kabupaten Bima, Drs. H. Abdul Wahab SH. Ia menegaskan ketidakhadiran Sekda menghadiri sidang itu tidak ada unsur kesengajaan. Akan tetapi, ada alasan tertentu. Salah satunya aktivitas persiapan kegiatan MTQ tingkat Provinsi NTB yang dipusatkan di Kabupaten Bima.

“Tidak hadirnya Sekda tidak ada unsur kesengajaan.

ingga membuat dia tidak betah,” jelasnya.

Untuk menekan angka putus sekolah ini, lanjut Muhtadi Hairi, bukan semata-mata tanggung jawab pihaknya, melainkan kerja kolektif semua pihak.Untuk meminta pihak sekolah proaktif pun dirasa sulit, sebab kebiasaan pihak sekolah hanya sebatas menyosialisasikan persoalan ini pada mereka yang rajin ke sekolah, sedangan untuk mereka yang tidak hadir luput dari perhatiannya.

bisa membuat terang persoalan ini. Semantara hasil olah TKP pihaknya pasca kejadian diakui memang terdapat botol dan tercium bau bensin. Namun pihaknya tak bisa memastikan apakah itu sumbu utama penyebab kebakaran. “Nah inilah yang akan ditentukan oleh labfor, kalau nanti sumbunya dari bensin itu nanti yang menyimpulkan labfor ini sendiri,” jelasya.

Keterangan saksi lanjut dia, sejauh ini masih dalam proses penyelidikan. Salah satu saksi mengaku saat kejadian itu sempat melihat orang yang lari menggunakan kendaran Vixion, terlebih listrik saat itu dalam kondisi padam karena hanya satu bola lampu dalam ruang

kepala sekolah. “Maka dari itu tentunya dari proses penyelidikan ini nantinya akan terungkap,” ujarnya.

Semua keterangan saksi yang menyatakan bahwa kebakaran yang menghanguskan enam ruang kelas dan satu ruang kepala sekolah tersebut murni dibakar tak bisa sepenuhnya dibenarkan ketika tak ada keterangan saksi ahli dari tim puslabfor.Kalau pun memang ini murni dibakar tegas Kapolres, pihaknya berkomitmen mengungkap pelaku pembakaran tersebut. “Tentunya kita akan melakukan penyelidikan dan mengungkap siapa pelakunya,” tandas dia. (jun)

Pemda akan Surati Pemprov untuk Memfasilitasi Dompu (Suara NTB) Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Dompu akan menyurati pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk memfasilitasi sengketa batas wilayah antara Kabupaten Dompu dengan Kabupaten Bima. Pemda Dompu tidak bisa berbuat banyak selain berkoordinasi dengan pemprov dan melakukan pendekatan dengan pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum Setda Dompu, Drs. H. Sudirman Hamid, M.Si kepada Suara NTB kemarin, mengungkapkan, Pemda Dompu akan segera menyurati Pemprov NTB untuk meminta difasilitasi dalam penyelesaian sengketa batas wilayah dengan Kabupaten Bima. Karena batas wilayah antar Kabupaten/ Kota menjadi ranah Pemprov dalam menyelesaikannya.

“Akan bersurat ke pemerintah provinsi untuk meminta memfasilitasi penyelesaian konflik soal tapal batas ini,” ungkap.

Ia pun mengaku, berlarut – larutnya penyelesaian batas wilayah karena diakui bukan pekerjaan yang mudah dan butuh proses. Terlebih persoalan batas wilayah ini menyangkut 2 daerah yang berbatasan, sehingga diharapkan Pemprov bisa memfasiitasi.

“Kita juga melakukan negosiasi dengan pemerintah Kabupaten Bima,” jelasnya.

Bagian Tata Pemerintahan Setda Dompu, dikatakan H. Sudirman, sudah berkoordina-

(Suara NTB/ula)

H. Sudirman Hamid si dengan Pemkab Bima dan Pemprov. Sehingga diharapkan dalam waktu dekat bisa didapatkan kesepakatan bersama.

Warga Dua Desa di perbatasan pun diminta untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan fisik yang dapat membesarnya persoalan. “Kita berharap masyarakat bisa menahan diri,” harapnya.

Tidak hanya itu, H. Sudirman juga mengaku, akan kembali berkoordinasi dengan Polsek Kota Dompu dalam mengantisipasi terjadinya aksi saling serang antar warga di dua Desa perbatasan.

Koordinasi juga telah dilakukan dengan KPH agar bisa melakukan pendekatan pada masyarakat. “Kalau terkait kondisi psikologi yang dihadapi siswa di daerah perbatasan, sesungguhnya tidak perlu terjadi,” jelasnya. (ula)

SUARA NTB Kamis, 26 Oktober 2017

POLHUKAM

Halaman 8

Perkuat Ketahanan Keluarga PERSOALAN perceraian, anak telantar, dan kekerasan dalam rumah tangga, masih menjadi perkerjaan rumah (PR) besar bagi Pemerintah Provinsi NTB. Karena tidak harmonisnya sebuah hubungan rumah tangga, dapat menghambat program-program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.

Atas dasar itu, para wakil rakyat di DPRD NTB berinisiatif untuk membuat satu terobosan dalam memperkuat harmonisasi kehidupan rumah tangga keluarga, lewat regulasi, yakni peraturan daerah tentang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Anggota Komisi V DPRD NTB, TGH. Fattimura Parhan, salah satu inisiator Raperda tersebut mengatakan, ikhtiar pemerintah NTB untuk meningkatkan derajat kesejahteraan keluarga, lewat berbagai program dan dengan anggaran yang cukup besar. Dirasakan kurang efektif, jika persoalan keluarga belum ditangani dengan baik,.

Menurutnya, membangun keluarga yang tangguh dan sejahtera adalah langkah awal untuk memperbaiki kehidupan sosial. Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi NTB, yang berakibat rentannya menimbulkan orang miskin baru. Berawal dari persoalan yang lahir di lingkungan keluarga.

“Visi misi pembanguan daerah ini akan tersandera oleh persoalan keluarga. Makanya misinya adalah terpenuhinya kebutuhan fisik dan mental keluarga, baru program pemerintah yang lainnya akan berjalan,” ujar Fattimura dalam kegiatan uji publik dan sosialisasi empat buah Raperda legislatif yang digelar di Hotel Jayakarta, Rabu (25/10) kemarin.

Politisi PKS ini mengatakan, Raperda ini diharapkan bisa menjadi jawaban atas sejumlah persoalan keluarga. Seperti kemiskinan, pendidikan keluarga, kesehatan, pola asuh anak, hingga pendewasaan usia perkawinan yang masih belum bisa tuntas samTGH. Fattimura Parhan pai saat ini. (ndi) (Suara NTB/dok)

Jaksa Ancang-ancang Hentikan Kasus ’’Block Grant’’ Lotim Mataram (Suara NTB) Jaksa berencana menghentikan penyelidikan dugaan penyimpangan dana block grant pembangunan ruang kelas sekolah satu atap (Satap) wilayah Lombok Timur. Jaksa penyidik mendapati kasus itu mentok di persoalan administrasi.

Kasi Pidsus Kejari Lombok Timur, Iwan Gustiawan, kemarin mengatakan, peluang dihentikannya penyelidikan kasus itu berdasarkan hasil penelusuran tim di lapangan.

“Kasus ini cenderung pada masalah administratif saja.

Laporan resminya masih digodok tim, belum saya terima.

Ini informasi dari tim di lapangan,” terangnya.

Persoalan administratif itu berkenaan dengan laporan Disdikbud Kabupaten Lotim ke pemerintah pusat yang tidak jelas. Ada kekurangan pada sejumlah detail laporan.

“Dari sekolah sudah menyampaikan hasilnya ke dinas.

Tapi dari dinas ke pusat itu kurang detail. Makanya muncul pertanyaan karena seperti terlihat ada masalah,” ujarnya.

Penanganan di Kejari Lotim itu merupakan pelimpahan dari Kejati NTB, pada saat di Kejati kepala sekolah yang menerima bantuan dana block grant sudah memenuhi klarifikasi jaksa.

Sekolah yang mendapat alokasi dana block grant di Kecamatan Suela, Lotim antara lain, SD-SMP Satu Atap 1, SDSMP Satu Atap 2, dan SD-SMP Satu Atap 3, serta tujuh sekolah lainnya.

Masing-masing sekolah menerima dana block grant yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010-2011 mencapai Rp 500 juta.

Ke sepuluh sekolah yang mendapatkan penyalurannya, masing-masing mendapatkan bantuan anggaran hingga mencapai Rp500 j u t a . (why) Iwan Gustiawan (Suara NTB/dok)

WN Selandia Baru Pemakai Narkoba Dideportasi Mataram (Suara NTB) Warga negara Selandia Baru, Darren Lee Wong menanti waktu pemulangan ke negaranya. Mantan terpidana itu menunaikan masa pidana penyalahgunaan narkoba Senin (23/10). Darren dihukum bersalah Pengadilan Negeri Mataram menyalahgunakan sabu, kokain, dan ekstasi dengan pidana penjara selama enam bulan.

Kepala Imigrasi Kelas I Mataram melalui Kasi Wasdakim, Ramdani mengungkapkan, Darren dipulangkan ke negaranya, Rabu (25/10).

“Setelah ditampung sementara di rumah detensi Imigrasi usai menjalani pidananya, Terhadap yang bersangkutan dideportasi hari ini (kemarin),” ujarnya dikonfirmasi kemarin.

Dalam persidangan, Darren terbukti menyalahgunakan narkoba seperti diatur dalam pasal 127 UU RI No 35/2009 tentang Narkotika.

Darren ditangkap Polda NTB di kawasan Senggigi, Batulayar, Lombok Barat dan mulai menjalani penahanan sejak 15 Mei 2017.

Barang bukti yang ikut diamankan, yakni 0,16 gram sabu; 0,03 kokain, dan 0,3 gram ekstasi. Sejumlah narkoba itu disembunyikan di sarung iPad miliknya.

Darren mengaku menggunakan narkoba untuk merayakan ulang tahunnya. Narkoba tersebut dibelinya saat menghabiskan waktu di Gili Trawangan, Pemenang, KLU. (why)

(Suara NTB/why)

BARANG BUKTI - Kasubbaghumas Polres Mataram, I Made Arnawa didampingi Kanit Reskrim Polsek Pagutan, Sang Putu Gede menunjukkan barang bukti telepon pintar hasil curian empat pelaku, Rabu (25/10).

Bobol Konter, Kawanan Maling Gondol Rp 50 Juta Mataram (Suara NTB) Kawanan maling membobol konter telepon genggam di pertokoan Pagesangan, Jalan Gajah Mada. Mereka mengambil belasan telepon pintar dengan nilai komersial total Rp 50 juta.

Kasubbaghumas Polres Mataram, AKP I Made Arnawa mengatakan, kawanan berjumlah empat orang itu beraksi saat toko tutup pada dini hari.

“Satu orang eksekutor, sisanya menunggu di luar men-

gawasi situasi,” ujarnya Rabu (25/10) didampingi Kanit Reskrim Polsek Pagutan, Aiptu Sang Putu Gede.

Kawanan itu terdiri dari AU (18) warga Pagutan berperan sebagai eksekutor; MH (19), AR (17), dan NJ (16), warga Pagesangan Timur yang menunggu di persawahan belakang kompleks pertokoan di samping Pasar Pagesangan pada malam kejadian.

Tersangka AU yang merupa-

kan otak pencurian sukses menggondol 16 telepon pintar berbagai merek, diantaranya, Vivo, Xiaomi, Samsung, dan Oppo. Masing-masing telepon pintar itu berada dalam rentang harga Rp 3 juta sampai Rp 5 juta.

Sejumlah barang curian itu dibagi rata, untuk yang menunggu luar masing-masing mendapat tiga unit. Sementara AU yang mengeluarkan keringat lebih mendapat bagian empat unit.

“Dari yang mereka dapat curi itu, dijual lewat Facebook masing-masing. Disisakan satu untuk mereka pakai sendiri,” ungkap Arnawa. Satu tersangka penadah juga ditangkap yakni HZ (24), warga Sekarbela.

Empat telepon genggam sudah terjual dengan harga antara Rp 750 ribu, Rp 1,2 juta, Rp 1,3 juta, sampai Rp 3 juta. Hasil penjualan telepon pintar curian mereka gunakan untuk membeli pakaian dan

minuman keras.

Total kerugian yang diderita korban mencapai Rp 50 juta.

Para tersangka dikenakan pasal 363 ayat 1 ke-3e dan 5e KUHP dengan ancaman penjara paling lama tujuh tahun.

“Untuk dua pelaku yang masih di bawah umur akan ditangani seusai dengan Undang-undang peradilan anak karena mereka termasuk anak berhadapan dengan hukum,” pungkas Arnawa. (why)

SK Dukungan DPP Golkar Diduga Ada Dua Versi Mataram (Suara NTB) Surat Keputusan (SK) dukungan DPP Partai Golkar terhadap pasangan H.M. Suhaili FT dan H. Muh. Amin untuk maju di Pilkada NTB 2018 sebagai pasangan bakal calon Gubernur dan balon Wakil Gubernur NTB, masih belum ada kejelasan.

Sebab di internal partai beringin itu sendiri, muncul dua versi terkait SK dukungan DPP. Versi pertama mengatakan bahwa SK DPP Golkar belum dikeluarkan untuk Suhaili-Amin. Dan versi kedua menyebutkan bahwa SK tersebut sudah ke luar pertengahan bulan ini.

“Agar tidak membingungkan publik dan terjadi spekulasi di masyarakat, bahwa SK DPP Golkar telah ke luar pada

pertengahan Bulan Oktober 2017 lalu. Itu bersifat final, mengikat bagi seluruh fungsionaris, pengurus dan seluruh kader Golkar,” tegas Wakil Ketua DPD I Golkar NTB Bidang Kerjasama Antar Lembaga, Hasan Masat.

Hasan Masat mengatakan perlu meluruskan versi pertama yang menyatakan bahwa SK DPP Golkar untuk pasangan Suhaili-Amin belum keluar, karena masih

Tahap Penuntutan

Oknum Dosen Unram Ditahan Jaksa Mataram (Suara NTB) Oknum Dosen FKIP Unram, Hasanudin Chaer ditahan jaksa Kejati NTB. Tersangka penipuan seleksi masuk Fakultas Kedokteran Unram itu diajukan ke tahap penuntutan setelah berkas perkaranya lengkap. Hasanudin menjalani pelimpahan tahap dua –tersangka dan barang bukti dari penyidik Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda NTB, Rabu (25/10) sekitar pukul 11.00 Wita.

“Sudah dilakukan tahap dua terhadap oknum dosen perkara penipuan,” ungkap Aspidsus Kejati NTB melalui Kasi Oharda, Alamsyah Lubis. Oknum dosen tersebut kemudian ditahan untuk 20 hari ke depan. Sementara jaksa penuntut umum menyusun berkas dakwaan untuk diajukan ke pengadilan negeri Mataram.

Oknum pengacara, Lalu Syukur, kawanan oknum dosen sudah terlebih dulu ditahan jaksa, Senin (23/ 10) lalu. Keduanya akan diajukan dalam berkas penuntutan terpisah. Kasubdit III Jatanras Di-

treskrimum Polda NTB, AKBP Herman Suriyono mengatakan, pelimpahan tahap dua itu sebagai tindak lanjut berkas perkara dua tersangka yang dinyatakan lengkap.

“Penyidikan sudah dianggap selesai, tersangka dan barang bukti kita limpahkan ke jaksa untuk diajukan ke persidangan,” ujarnya. Dua kawanan oknum itu diduga menipu korbannya Rp 550 juta dengan modus menjanjinkan kelulusan seleksi masuk Fakultas Kedokteran Unram 2016 lalu. Namun ternyata korbannya gagal lulus. Para pelaku kembali menjanjikan korban masuk ke fakultas yang sama di Universitas Islam Bandung tetapi hasilnya juga sama, tidak lulus.

Para tersangka kemudian ditangkap dan ditahan di Rutan Polda NTB sejak September 2017 lalu. Mereka dijerat dengan pasal 372 KUHP dan atau pasal 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan, dengan ancaman penjara paling lama empat tahun. (why)

menunggu hasil survei. Dimana pernyataan versi pertama tersebut berasal dari Koordinator Wilayah NTB DPP Partai Golkar, Sari Yuliati, yang disampaikan ke media barubaru ini.

“Apa yang dikatakan ibu Sari Yuliati itu mungkin info empat bulan yang lalu,” kata Hasan mengklarifikasi. Lantas jika memang SK dukungan DPP untuk Suhaili-Amin itu sudah ke luar di mana fisik

SK tersebut disimpan? Mengapa para petinggi DPD I Partai Golkar NTB tidak ditunjukkan pada para pendukung dan juga kader Golkar lainnya. Jika memang sudah keluar mengapa Golkar merahasiakannya?

Hasan menjawabnya sangat diplomatis. Menurutnya, Golkar belum mempublikasikan SK tersebut lantaran alasan pertimbangan politik yang juga mungkin merupakan bagian dari strategi.

“Memang selama ini kita belum publis fisik SK tersebut, karena berbagai pertimbangan. Baik secara politik maupun sosial. Pada saatnya nanti pasti kita tunjukkan. Yang

jelas, dengan SK tersebut kita akan segera deklarasi termasuk pada saatnya kita akan gunakan untuk mendaftar di KPU,” terang Hasan.

Sementara SK dukungan DPP untuk Pilkada kabupaten/kota, diakui Hasan belum ke luar. Karena masih terdapat persyaratan administratif yang belum diselesaikan oleh pasangan calon yang sudah didukung.

Untuk SK kabupaten dan kota yang mau Plikada, baru ke luar SK prinsip, yang nanti SK penetapan dan pengesahannya akan ke luar setelah beberapa urusan administraitifnya diselesaikan,” pungkasnya. (ndi)

Prajurit Korem 162/WB

Jaga Ketahanan Fisik, Perkuat Kebersamaan dengan Masyarakat Mataram (Suara NTB) Ratusan prajurit jajaran Korem 162/WB, Rabu (25/10) berkumpul di lapangan Makorem 162/WB untuk melaksanakan kegiatan latihan fisik.

Bentuknya kegiatan long march yang merupakan rangkaian kegiatan Minggu militer yang bertujuan untuk menjaga ketahanan fisik para anggota prajurit. Selain itu kegiatan long march juga bertujuan untuk mengajak para prajurit berinteraksi dengan masyarakat.

Setelah melaksanakan kegiatan jalan jauh dengan menempuh jarak kurang lebih 10 kilometer, para prajurit jajaran Korem 162/WB ini kemudian melaksanakan kegiatan Karya Bhakti di lokasi finish di Desa Bajur Kecamatan Labuapi Lombok Barat (Lobar). “Kegiatan karya bhakti yang dilaksanakan bersama masyarakat ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan saja, namun juga bertujuan untuk mempererat jalinan silaturrahmi antar TNI khususnya anggota Korem 162/WB dengan masyarakat setempat,” kata Danrem 162/WB Kolonel Farid Makruf, MA. Long march dan Karya Bhakti tersebut dipimpin langsung Danrem 162/WB. Kehadiran Danrem 162/WB menjadi penyemangat tersendiri bagi para prajurit, serta may-

(Suara NTB/Penrem)

Kegiatan long march prajurit Korem 162/WB arakat yang ikut bergabung di lokasi Karya Bhakti di Lapangan Desa Bajur.

Pada kesempatan tersebut Danrem 162/WB Kolonel Inf Farid Makruf, M.A., menyampaikan bahwa kegiatan itu adalah bentuk pembinaan ketahanan fisik setiap prajurit.

Sehingga fisik selalu prima siap setiap saat kapanpun siap selalu manakala ada panggilan tugas yang mendesak. Dalam kondisi damai ini, kewajiban prajurit melaku-

kan pembinaan ketahanan mental fisik baik perorangan maupun satuan.

Terkait pelaksanaan karya bhakti di Desa Bajur, menurutnya, menjadi salah satu bentuk Binter TNI AD. Selain untuk menumbuhkan budaya hidup bersih. Yang tak kalah penting adalah memperkokoh kebersamaan antara TNI khususnya prajurit jajaran Korem 162/WB dengan segenap komponen masyarakat di wilayah NTB. (ars/*)

SUARA NTB Kamis, 26 Oktober 2017

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Mataram (Suara NTB) – Kabupaten Sumbawa telah menjadikan Festival Moyo sebagai salah satu label. Rencananya tahun 2018 Festival Moyo akan masuk dalam calender of event atau kalender acara nasional. Sehingga promosi Sumbawa menjadi salah satu destinasi budaya dapat dilakukan dengan lebih maksimal.

“Festival Moyo akan masuk dalam kalender H. Junaidi event (acara) nasional. Ini menjadi hal yang baik untuk menjadikan Festival Moyo menjadi label untuk kegiatan budaya di Kabupaten Sumbawa,” kata Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa H. Junaidi, di Mataram, Rabu (25/10).

Ia mengatakan bahwa Festival Moyo memberikan dampak yang besar terhadap pariwisata Sumbawa. Terutama tentang kebudayaan yang dapat dilestarikan dan dapat dipertontonkan pada acara itu. Selain itu, kearifan lokal masyarakat setempat juga bisa semakin terekspos.

“Kami ingin festival ini bisa mendatangkan banyak wisatawan untiuk berkunjung. Sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Ini yang menjadi tujuan utama pariwisata,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa sejauh ini Moyo masih menjadi destinasi andalan di Sumbawa. Selain menyaksikan festival, juga diharapkan wisatawan dapat berkunjung ke Pulau Moyo. Sebab banyak spot-spot destinasi yang dapat dikunjungi di pulau itu.

“Pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan kami di Sumbawa. Oleh sebab itu kami sangat berharap rencana Festival Moyo masuk dalam kalender nasional ini dapat mendatangkan sebanyak-banyaknya wisatawan dari mana saja,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa Festival Moyo tahun depan menjadi tahun ke tujuh acara itu digelar. Dengan demikian, ia mengharapkan kegiatan itu benar-benar memberikan dampak yang luas terhadap pariwisata Sumbawa. Sebab pihaknya mengklaim bahwa Sumbawa sudah siap menyambut sebanyak-banyaknya wisatawan yang akan datang.

“Kita punya 29 hotel dan restoran di Pulau Moyo. Tentu saja kita sudah sangat siap untuk kunjungan wisatawan.

Disamping kita juga melengkapi apa saja yang masih kurang pada sektor pariwisata,” ujarnya.

Ia mengatakan selama ini tengah memperkuat kelembagaan pada sektor pariwisata. Misalnya dengan mendirikan kelompok-kelompok sadar wisata dan melakukan pembinaan-pembinaan kepada warga yang berada di lingkar destinasi. Dengan demikian diharapkan SDM pada bidang pariwisata dapat melayani wisatawan dengan baik. Sehingga wisatawan yang berkunjung merasa senang dan nyaman. (lin)

Pemkab Lobar Tetapkan Belasan Desa Wisata Mataram (Suara NTB) Desa wisata belakangan semakin banyak diminati oleh wisatawan. Melihat perkembangan ini, Pemkab Lombok Barat telah menetapkan belasan desa wisata baru yang diharapkan mampu mendatangkan banyak wisatawan. Sementara Pemkab juga sudah merancang untuk menambah jumlah desa wisata hingga 20 desa pada tahun 2018 mendatang.

“Tahun ini kita sudah SK-kan setidaknya 15 desa wisata dan tahun depan akan kita tambah menjadi 20 desa wisata. Tentu saja penetapan ini diberikan kepada desa dengan karakteristik yang berbeda,” ujar Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat Ispan Junaidi di Mataram, Rabu (25/10).

Ia mengatakan terdapat banyak potensi desa wisata yang dapat dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat. Misalnya di Marina Lembar Selatan, Senggigi, wisata alam hutan Sesaot Sekawan Sejati. Ada pula wisata kerajinan misalnya di Banyumulek, Petualang dan ada pula budaya atau heritage yang ada di Lingsar dan banyak tempat lainnya.

“Semuanya ini memiliki karakter atau ciri yang berbeda. Jadi destinasi wisata itu tidak melulu tentang alam. Tapi ada budaya yang dipadukan dengan kearifan lokal,” ujarnya.

Ia juga memanfaatkan proses pembuatan kerajinan tertentu untuk dijadikan sebagai destinasi wisata. Misalnya pembuatan gula aren, pembuatan kopi hingga pembuatan kerajinan gerabah dan lainnya.

Sebab banyak wisatawan yang sudah mengetahui tentang kerajinan itu, namun tidak mengetahui proses pembuatannya. Bagi sebagian wisatawan, ikut merasakan dan mengetahui cara pembuatannya memberikan kesan yang mendalam saat berkunjung.

“Banyak bule yang sudah tahu tentang kerajinan di Lombok ini tapi tidak tahu cara membuatnya. Jadi kita ajak mereka untuk mengetahui proses pembuatannya. Selain itu juga kita ajak keliling desa. Karena konsep desa wisata memang seperti itu,” ujarnya.

Ispan melihat banyak karakteristik dari wisatawan.

Ada yang suka menikmati keindahan alam, ada pula yang suka dan ingin mengetahui kebudayaan asli di masyarakat tersebut. Konsep desa wisata selain untuk mendatangkan banyak wisatawan juga untuk memperkenalkan kebudayaan dan kearifan lokal masyarakat setempat.

“Mereka (wisatawan) saat mengetahui cara pembuatan kopi hingga bisa dinikmati misalnya, itu sangat bangga. Apalagi pembuatannya yang masih tradisional dan masih asli. Itu membuat mereka senang,” imbuhnya.

Ia melihat hal ini sudah lama dilakukan oleh China, Thailand hingga Jepang. Menurutnya beberapa negara ini tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokalnya untuk menggaet wisatawan. Sehingga hal ini perlu menjadi rujukan untuk mengembangkan dan memperkenalkan desa wisata kepada wisatawan yang berasal dari mana saja. (lin)

(Suara NTB/lin)

LENGKAPI SARANA Seorang pekerja tengah melakukan pengerjaan proyek untuk melengkapi sarana dan prasarana di Pantai Kuta yang berada di Kawasan Mandalika, Rabu (25/10). Kawasan Mandalika baru saja diresmikan Jumat (20/10) lalu oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dan menyempatkan diri membuat vlog dan mengajak wisatawan untuk berkunjung ke destinasi ini.

Promosi Wisata Mandalika dari ”Vlog” Jokowi Mataram (Suara NTB) Kunjungan Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah Jumat (20/10) memberikan dampak yang cukup baik. Dalam Vlog yang diungah di akun YouTube milik Presiden RI itu, masyarakat dari berbagai daerah menyatakan keinginannya untuk berkunjung. Secara tidak langsung, vlog Jokowi menjadi promosi gratis bagi pariwisata NTB dan KEK Mandalika pada khususnya.

Sebab saat kunjungannya, Presiden tidak hanya meresmikan operasional KEK Mandalika, namun juga menyempatkan diri membuat vlog tentang keindahan alam Mandalika. Vlog itu juga dilakukan bersama Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi. Pada unggahan itu terdapat beragam komentar dari warganet yang ingin berkunjung ke Pantai Kuta dan pantai-

pantai lainnya di kawasan Mandalika.

Kepala Dinas Pariwisata NTB H. L. Moh Faozal, S.Sos., M.Si mengatakan, apa yang dilakukan Presiden Jokowi merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi sektor pariwisata NTB, khususnya Mandalika. Dampak dan respon masyarakat cukup bagus. Sehingga menjadi promosi yang tak terduga bagi NTB.

“Vlog Pak Presiden dan Pak Gubernur (NTB) jadi promosi gratis bagi sektor wisata Lombok, itu kan luar biasa,” ujar Faozal di Mataram, Rabu (25/10).

Faozal menilai, dengan menguggah aktivitas dan keindahan alam di Mandalika, Presiden Jokowi telah memberi bukti bahwa KEK Mandalika merupakan objek wisata yang tepat

Sensasi Menyelam di Pantai Cemara Selong (Suara NTB) – Kabupaten Lombok Timur memiliki banyak potensi pariwisata. Salah satunya Pantai Cemara yang ada di Kecamatan Jerowaru. Pantai ini memang masih minim fasilitas, juga masih sedikit kunjungan wisatawan.

Namun panoramanya yang indah, tidak kalah menarik dari destinasi lain yang ada di Pulau Lombok pada umumnya. Pantai ini cocok untuk dikunjungi bagi wisatawan yang menyukai keindahan bawah laut.

Sebab dapat dijadikan spot untuk menyelam karena memiliki pemandangan bawah laut yang indah.

“Kalau ke Pantai Cemara jangan lupa bawa alat menyelam. Paling tidak bawa snorkel. Karena di pantai ini punya pemandangan bawah laut yang indah.

Jadi sayang kalau tidak menyelam,” kata Ririn Sintani, wisatawan asal Kota Mataram yang telah berkunjung ke Pantai Cemara.

Di pantai ini wisatawan

dapat bermain air di tepi pantai sembari menikmati panorama yang indah dan suasana pantai yang tidak terlalu ramai. Di pantai ini juga wisatawan dapat membangun tenda apabila ingin menginap. Wisatawan juga dapat memancing, karena di pinggir-pinggir pantai ini pun banyak ikan yang berenang.

“Kalau kita jalan di pinggir itu sudah bisa lihat ikan. Jadi di sana memang masih banyak ikannya.

Kalau pergi jangan lupa juga bawa alat pancing,” ujarnya.

Di pantai ini juga terdapat banyak pohon-pohon yang berderet rapi. Sehingga wisatawan dapat menggunakan pohon-pohon itu untuk berteduh. Wisatawan juga dapat sekadar mengabadikan momen dengan mengambil gambar. Sebab suasana yang tidak terlalu ramai akan membuat hasil swafoto menjadi semakin bagus. Tidak jarang wisatawan yang berkunjung mengabadikan kerbesamaannya dengan mengambil gambar berlatar pantai yang

untuk dikunjungi. Ia berharap banyak wisatawan yang tertarik dan mau berkunjung setelah melihat unggahan Presiden RI itu. “(Vlog) Presiden Jokowi luar biasa, Presiden saja bisa nikmat dan senang di Mandalika, tentu bagus untuk Lombok,” ujar Faozal.

Faozal mengutip pesan Presiden Jokowi yang mengatakan KEK Mandalika menjadi cambuk bagi pemerintah daerah. Selain itu juga untuk Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), pengembang KEK Mandalika, untuk bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik dalam menyambut kedatangan wisatawan.

“Keindahan Mandalika harus sama-sama kita jaga, jangan sampai banyak sampah. Presiden sudah promosikan kita, jangan sampai wisatawan merasa kecewa setelah berkunjung,” kata Faozal.

Ia berharap pengelolaan Mandalika dapat dilakukan dengan baik. Selain itu keamanan dan kebersihan juga menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Sebab kedua hal ini menjadi penentu kenyamanan wisatawan. Sehingga ia berharap pengelola dan masyarakat dapat bekerjasama untuk mewujudkan Mandalika sebagai destinasi prioritas dan mendapatkan banyak kunjungan wisatawan. (lin)

Dispar Lobar Mulai Sisir Vila di Bukit-bukit Senggigi

indah.

Menuju pantai ini dapat ditempuh dengan satu jam perjalanan dari pusat Kota Mataram. Di pantai ini wisatawan juga dapat menikmati pemandangan matahari terbenam yang sangat eksotis.

Pantai ini memang dikenal dengan sunset yang indah. Jadi tidak heran para pecinta sunset antusias untuk datang berkunjung.

“Kalau mau menginap dan mendirikan tenda pasti bisa lihat sunset kalau sedang tidak mendung.

Sunsetnya memang sangat bagus,” ujarnya.

Pantai Cemara ini dapat menghipnotis siapa saja yang berkunjung dengan keindahannya.

Pasir putih dengan panorama indahnya dapat membuat pengunjung berdecak kagum. Apalagi dengan gradasi warna air yang menakjubkan semakin membuat wisatawan antusias untuk berenang atau sekadar berjemur. (lin)

PANTAI CEMARA - Panorama Pantai Cemara yang ada di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Destinasi wisata Senggigi belakangan semakin sering diperbincangkan. Bukan karena semakin banyak pengunjung, namun karena semakin banyak hotel dan vila dibangun di kawasan bukit-bukit Senggigi. Ini dianggap menjadi persoalan, sebab bukit-bukit itu peruntukannya bukan untuk dibangunkan hotel atau vila.

“Sekarang ini ada banyak mungkin ratusan vila yang ada di bukit-bukit Senggigi.

Ini kan masalah yang benarbenar harus diatasi dengan serius,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat Ispan Junaidi, di Mataram, Rabu (25/10).

Ia mengatakan bahwa keberadaan vila di bukit tentu saja melanggar aturan. Meski demikian pihaknya akan melakukan pengkajian lebih mendalam terkait persoalan itu. Sebab saat ini Pemkab Lobar berencana kembali menata kawasan Senggigi. Sehingga wisatawan bisa kembali ramai seperti dahulu.

“Senggigi ini kan sudah tidak mengikuti master plan. Dan kalau dulu kan master plannya memang tidak ada, jadi banyak yang bangun dulu kemudian izinnya belakangan karena (dulu) baru memulai pariwisata.

Nah tapi itu dulu, sekarang tidak bisa begitu,” ujarnya.

Ia juga melihat banyak hotel yang membuat kafe. Semestinya ini dapat dibedakan, sehingga urusan secara administrasi juga dapat tertib. Inilah yang menjadi fokus Pemkab untuk melakukan pendataan hotel-hotel dan kafe-kafe yang mulai menjamur di kawasan Senggigi.

“Ini kan sangat berbeda dengan Mandalika yang memberlakukan one gate system, jadi bisa

lebih teratur. Ini yang harus kita adopsi,” ujarnya.

Sementara itu tingkat okupansi hotel di Senggigi diklaim mencapai 95 persen. Bahkan salah satu hotel di Kasawan Senggigi bisa mendapatkan okupansi hingga 100 persen dengan kunjungan penuh setiap harinya. Ini membuatnya yakin bahwa kawasan Senggigi masih memiliki magnet yang kuat di tengah semakin banyaknya destinasi baru di NTB. ‘“Kalau hotel berbintang itu okupansinya hampir 95 persen. Kecuali melati ya, agak kurang. Karena kualitas tamu yang menginap pun bisa diketegorikan premium,” ujarnya.

Meski demikian, pihaknya tetap menaruh kekhawatiran terhadap semakin banyaknya vila yang dibangun di kawasan perbukitan. Pemkab Lobar bersama aparat akan melakukan penindakan dan melakukan penataan secara menyeluruh. Sehingga pariwisata di Lobar, khususnya Senggigi bisa lebih tertata dan wisatawan juga bisa merasa lebih nyaman. Selain itu, ia juga mengimbau kepada pelaku pariwisata agar merampungkan perizinan terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan hotel, vila atau bangunan lainnya. (lin)

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Festival Moyo akan Masuk Kalender Acara Nasional

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 26 Oktober 2017

Halaman 10

Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB

UIN Mataram Bersama IAIN Salatiga Gagas Sistem Kolaborasi Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Dr. H. Mutawalli, MAg., menerima kunjungan studi banding rombongan anggota senat IAIN Salatiga di ruang rapat utama rektorat, Selasa (24/10).

Turut hadir mendampingi Rektor adalah Wakil Rektor I Dr. H. Masnun dan Wakil Rektor III Dr. Hj. Nurul Yakin serta Direktur Pascasarjana Prof.

Dr. Suprapto, M.Ag., dan semua dekan di lingkup UIN Mataram.

Kunjungan silaturahmi antar perguruan tinggi Islam ini akan berlangsung selama tiga hari ke depan yang jauh sebelumnya telah terjadwal

melalui komunikasi Kasubag Humas UIN Mataram H. Suhirman Adita.

Ketua Rombongan Senat IAIN Salatiga dipimpin Wakil Rektor III Mohamad Khusen, M.Ag. MA. dengan beberapa anggota yaitu Dr. Benny Ridwan, M. Hum. Suwardi, S. Pd. M. Pd., Dr. Siti Zumrotun, M. Ag. Dr. Mukti Ali, S. Ag., M. Hum. Rovi’in, M. Ag. Nidaul Hasanah, ST. Mengawali sambutannya Rektor Mutawalli mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kepercayaan telah memilih UIN Mataram sebagai lokasi tujuan dalam program kunjungan senat IAIN Salatiga kali ini. Tentu

Harumkan Nama NTB

Wanhardiah Ihsan

(Suara NTB/yon)

WANHARDIAH Ikhsan, pelajar asal Kuang Brora Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur (Lotim) beberapa kali mengharumkan nama NTB di tingkat nasional. Masuk dalam perguruan Elang Merah, gadis kelahiran 4 September 1999 ini kembali menoreh medali emas pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) Cabang Olahraga (cabor) Pencak Silat di Semarang Jawa Tengah bulan September lalu.

Wanhardiah Ikhsan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Ia buah hati dari pasangan Hartini dan Muhammad Ikhsan. Saat ini, siswa berprestasi ini mengeyam dunia pendidikan di SMAN 2 Mataram dan duduk di bangku kelas tiga. Dituturkannya, kecintaannya terhadap dunia olahraga pencak silat berawal sejak duduk di bangku SMP kelas 2 di SMPN 1 Sakra. Dari sana, ia kemudian masuk dalam perguruan Elang Merah.

Semenjak duduk di bangku SMP, beberapa event pertandingan diikutinya baik di tingkat kabupaten maupun se-pulau Lombok, pada saat itu gelar juara belum berpihak kepadanya. Akan tetapi, dengan tekat yang kuat disertai semangat dan dukungan dari kedua orang tua, Wanhardiah Ikhsan mengaku semakin termotivasi untuk berlatih, ia kemudian mengikuti seleksi Popda di Lotim kemudian masuk di PPLP. Selama di PPLP, atlet belia ini mengaku pembinaan yang didapatkan cukup baik, mulai dari makan, tidur tetap dijaga.

Misalnya, tidur jam 10 dan kemudian, latihan usai Salat Subuh dan sore maupun malam. “Beda ketika ada pertandingan, latihan semakin banyak yakni Subuh, pagi, siang, sore dan malam,” ujarnya.

Di tengah padatnya jadwal latihan itu, diakuinya kerap membuat hatinya resah dan rasa kecapean selalu berpihak padanya. Namun dengan mematangkan pikiran untuk tetap maju dan mengukir prestasi yang gemilang, rasa lelah terus ia lawan dengan menfokuskan latihan di PPLP. “Kalau kita berpikir tidak bisa, tentu kita akan diam di tempat,”ujarnya.

Dengan demikian, katanya, dalam mengikuti Popda di NTB yang dilaksanakan pada September 2016, ia berhasil meraih juara I, kemudian dilanjutkan ke Popwil di Jawa Timur pada bulan Juni 2017 dan kembali menoreh emas. Dari keberhasilan itu, ia dinobatkan sebagai wakil NTB dalam ajang Popnas yang diselenggarakan di Semarang Jawa Tengah pada bulan September 2017 lalu, dalam event tersebut ia berhasil meraih juara I atau medali emas.

Kepada Suara NTB, Wanhardiah Ikhsan mengaku ketika bertanding dalam sejumlah eventevent besar, ia kerap mendapat banyak godaan seperti malas latihan dan lainnya. Hal tersebut menjadi tant a n g a n tersendiri baginya, sehingga salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan t e r u s menyongsong s e mangat dalam bertanding u n t u k mendapatkan hasil yang memuask a n . (yon)

SMAN 3 Mataram Perpanjang Kerja Sama dengan Jerman Mataram (Suara NTB) – SMAN 3 Mataram memperpanjang kerja sama dengan Pemerintah Jerman. Program yang dikenal dengan istilah Partner der Zukunft (PASCH) akan dilengkapi dengan berbagai kegiatan.

Kepala SMAN 3 Mataram, Drs. H. Muh. Jauhari, MM., ditemui, Rabu (25/10), mengaku baru balik dari Jakarta membahas program PASCH dengan Goethe Institut binaan Kedutaan Besar Jerman di Indonesia. Pada kesempatan itu ia membahas perpanjangan kerja sama. Selain itu membicarakan perkembangan Bahasa Jerman di NTB. Dibahas juga harapan agar siswa di NTB ada yang melanjutkan kuliah ke Jerman. “Biaya gratis dengan persyaratan tertentu. Ini yang belum ada dan akan saya pacu,” katanya.

Setiap tahunnya pihaknya akan memperpanjang nota kesepahaman atau MoU, sembari membicarakan program dan menjalankan sejumlah program bersama pihak kerjasama. Nantinya akan dilaksanakan festival film sains dengan mempertontonkan kreativitas sains para siswa.

“Nanti akan dipertontonkan dan dibahas. Saya akan melanjutkan kerja sama, tidak boleh putus,” ujarnya.

Ia mengharapkan kerja dan kegiatan yang akan dilakukan dapat terus bertambah. Nantinya juga akan ada kemah para siswa yang tergabung dalam program PASCH. Mereka akan membahas tentang pembelajaran dan kemajuan sains. “Termasuk guru juga ditingkatkan. Pembelajaran baru secara internasioal juga, harapan akhir anak-anak kita di SMAN 3 bisa melanjutkan kuliah di Jerman,” harap Jauhari.

Selain itu, pada tahun ajaran 2017/2018, SMAN 3 Mataram akan mengembangkan pengajaran Bahasa Jepang.

SMAN 3 Mataram bekerjasama dengan Japan Foundation.

Program pengajaran Bahasa Jepang ini menambah program pengajaran bahasa asing yang sudah lebih dulu ada. Selain itu, kata Jauhari, pihaknya akan tetap mengembangkan pengajaran Bahasa Inggris.

Di tahun sebelumnya, juga ada kelas Prima Cendekia (PC).

Direncanakan di tahun ini juga SMAN 3 akan tetap melaksanakan program PC itu, di mana siswa dites agar bisa masuk ke kelas itu. “Peningkatan akademik ini kita kembangkan sebagai tahun prestasi,” harap Jauhari. (ron)

semua ini adalah atas takdir Ilahi yang telah mempertemukan dua keluarga besar ini untuk kita bisa silaturahmi dan berdiskusi sharing informasi dan pengalaman.

Lebih lanjut, Mutawalli menjelaskan, perubahan status IAIN yang sudah bertransformasi menjadi UIN lebih cepat dari target yang direncanakan yaitu pada tahun 2020. “Namun Allah berkehendak lebih cepat lebih baik sehingga terwujud pada tahun 2017 ini,” sebutnya.

Kini sudah hampir 6 bulan menjadi UIN dan kini sedang melakukan penyesuaian sesuai dengan tuntutan nomenklatur yang ada di ortaker dan

juga statuta. Capaian ini tentunya merupakan hasil kerja keras dari para civitas akademika dan seluruh stakeholder serta buah dari beragam kolaborasi yang dilakukan oleh UIN Mataram selama beberapa tahun terakhir.

Sesi akhir dari acara penyambutan rombongan anggota senat IAIN Salatiga yang berlangsung sekitar 1,5 jam tersebut adalah bertukar cendramata dan foto bersama.

Rombongan senat akan berada di UIN Mataram selama tiga hari ke depan untuk sharing diskusi tentang senat dan manajemen kepemimpinan, selanjutnya besok secara teknis bisa didiskusikan dengan

wakil rektor dan dekan serta direktur pascasarjana.

Mutawalli berharap pentingnya UIN Mataram dan IAIN Salatiga untuk mendesain sistem kolaborasi perguruan tinggi, setidaknya dapat memberi peluang bagi para dosen untuk menulis buku ajar secara kolaboratif, dapat mengakses progran beasiswa dari luar negeri.

Hal tersebut mesti harus diupayakan untuk membuka peluang kerja-kerja riset, pengabdian masyarakat maupun pengembangan bidang kemahasiswaan, yang secara bersamaan juga dapat menjadi strategi peningkatan akreditasi lembaga. (dys/*)

(Suara NTB/ist)

BERKUNJUNG - Civitas UIN Mataram bersama civitas IAIN Salatiga saat berkunjung ke UIN Mataram, Selasa (24/10).

Pengisian Kepala Sekolah Definitif Harus Segera Dilakukan Mataram (Suara NTB) Saat ini sebanyak 24 kepala SMA/SMK masih diisi pelaksana tugas (Plt) kepala sekolah. Dewan Pendidikan Provinsi NTB menyarankan Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB segera melaksanakan pengisian kepala sekolah definitif. Hal itu penting dilakukan agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih efektif.

“Mestinya kalau sudah memenuhi persyaratannya tentunya harus ditentukan cepat, jangan terlalu lama dipegang pelaksana tugas kepala sekolah,” ujar Ketua Dewan Pendidikan NTB, Drs. H.

Syamsudin Anwar, dikonfirmasi, Rabu (25/10).

Hal ini menurutnya penting dilakukan agar proses di sekolah, seperti menandatangani ijazah lainnya dapat dilakukan dengan lancar. Peran

kepala sekolah menurutnya sangat penting. Terlebih lagi sudah cukup lama sekolahsekolah dipegang oleh pelaksana tugas kepala sekolah. “Segera diisi, jangan dibiarkan berlarut terlalu lama, kita kan

tidak tahu di mana proses kok seperti sekarang ini, kan ada ketentuannya,” katanya.

Ia menegaskan, untuk pengisian kepala sekolah haruslah betul-betul orang pilihan. Tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi, baik dari aspek kompetensi. Kepala sekolah pilihan itu harus sudah melalui pelatihan, pemagangan serta harus melalui seleksi yang ketat.

“Beda dengan manajer, kepala sekolah titik tekan pada aspek kepemimpinannya, se-

hingga dia betul-betul mampu memimpin para guru, murid dan pegawai,” ujarnya.

Keketatan seleksi berkaitan dengan pengetahuan, perilaku dan kepribadian calon kepala sekolah. Menurut Syamsudin, pengangkatan kepala sekolah untuk SMA/SMK sendiri harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 28 tahun 2010, tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. (ron)

(Suara NTB/ron)

PENUTUPAN - Penutupan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan Kelompok VI STAHN Gde Pudja Mataram di Banjar Dangin Tukad, Lingkungan Karang Pule, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Senin (23/10) malam lalu.

Pengabdian Masyarakat STAHN Gde Pudja di Banjar Dangin Tukad

Masyarakat Akui Peroleh Ilmu yang Bermanfaat Mataram (Suara NTB) Masyarakat di Banjar Dangin Tukad, Lingkungan Karang Pule, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram mengapresiasi pengabdian masyarakat yang dilakukan STAHN Gde Pudja Mataram di lingkungan mereka, pada 20 sampai dengan 23 Oktober 2017. Masyarakat mengakui mendapatkan ilmu yang bermanfaat.

Kelompok VI Pengabdian Masyarakat dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram di Banjar Dangin Tukad melakukan pengabdian, dengan mengusung tema “Melalui Pembinaan Keberagam-

aan dalam Upaya Penguatan Keluarga Hindu di Banjar Dangin Tukad, Lingkungan Karang Pule”. Penutupan kegiatan pengabdian masyarakat itu dilaksanakan, Senin (23/ 10) malam lalu.

Perwakilan Banjar Dangin Tukad, Jero Mangku Wayan Parta, menyampaikan apresiasi atas kegiatan itu. Apa yang disampaikan sepanjang kegiatan pengabdian itu dirasa sangat bermanfaat. “Apa yang disampaikan sangat bermanfaat bagi kami, banyak ilmu yang kami dapatkan,” katanya.

Ia berharap kegiatan ini bisa berlanjut, selain itu juga mahasiswa dapat melakasanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di

Lingkungan Karang Pule itu. Ia juga mengapresiasi para peserta dari warga di sana yang setia mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat itu. “Mereka memperoleh ilmu yang diberikan narasumber. Semoga hal itu berguna,” katanya.

Ketua Panitia Pengabdian Masyarakat Kelompok VI STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Ni Wayan Rasmini, SE.,M.Ag., dalam laporannya saat penutupan kegiatan itu mengatakan, berbagai kegiatan sudah dilaksanakan di sana. Pada hari pertama disampaikan materi tentang Penyuluhan Sistem Perkawinan yang berasosiasi dengan keluarga yang berkualitas.

SMPN 8 Diakreditasi, Berharap Pertahankan Hasil Mataram (Suara NTB) Proses akreditasi sekolah dan madrasah masih berlangsung. Sebanyak 914 sekolah di semua jenjang mengikuti proses akreditasi secara bertahap.

Giliran SMPN 8 Mataram yang mendapat jadwal akreditasi awal pekan kemarin. Sebelum turun tim akreditasi dari Unit Pelaksana Akreditasi (UPA), sejak beberapa minggu sebelumnya pihak sekolah telah berbenah diri mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan.

Kepala SMPN 8 Mataram H. Ishaka, mengaku persiapan sebelum turun tim dari UPA sangat matang. Semua dokumen yang dibutuhkan telah dipersiapkan pihaknya. Masa berlaku akreditasi sekolah kini memiliki usia lima tahun.

Maka pihak sekolah mengajukan akreditasi ulang.

Dirinya tidak ingin akreditasi sekolah mendapatkan hasil buruk. Sebaliknya, ia berharap hasil akreditasi da-

(Suara NTB/dok)

H. Ishaka pat tetap dipertahankan seperti sebelumnya yaitu A. Dikatakan standar penilaian akreditasi nilai A, menunjukkan bahwa lembaga pendidikan tersebut memiliki kualitas sangat baik. Jika ditulis dengan nilai, berada di range 361-400. Sedangkan nilai B berada di nilai sekitar 301-360. Ada juga nilai C, yang

menunjukkan nilainya di antara 201-300.

Sementara beberapa penilaian akreditasi seperti standar isi, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar proses.

Sebagai contoh standar isi di antaranya dalam hal pengembangan kurikulum dengan dokumen berita acara rapat, dan tanda tangan dari pihak tertentu yang terlibat, selain menilai muatan kurikulum.

Adapun standar proses dalam akreditasi meliputi beberapa penilaian seperti materi ajar, RPP yang telah dikembangkan oleh pihak pendidik, yang meliputi penyusunan, pelaksanaan dan mengkaji RPP hasil supervisi dari pihak kepala/atas lembaga pendidikan yang sesuai dengan langkah pembelajaran, yang meliputi kegiatan guru, kegiatan inti dan kegiatan penutup. (dys)

Sementara pada hari kedua penyuluhan tentang peningkatan sradha dan bhakti keluarga Hindu, pada hari ketiga disampaikan Penyuluhan Sistem Keamanan Terpadu, dan di hari terakhir mengenai Penyuluhan Kesehatan Membangun Keluarga Berkualitas.

Ia mengapresiasi kehadiran warga dan partisipasi mereka pada kegiatan pengabdian itu. “Terima kasih kepada warga sehingga kita bisa laksanakan pengabdian masyarakat,” ujar Rasmini.

Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Ni Putu Listiawati, SE.,Ak.,MM., yang diwakili Wakil Ketua I STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Susilo Edi

Purwanto, S.Ag. M.Si., menyampaikan terima kasih ke Banjar Dangin Tukad. Ia mengatakan, pengabdian masyarakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan STAHN Gde Pudja. “Kita punya tugas mendidik, melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.

Edi berharap masyarakat bisa menganggap STAHN Gde Pudja sebagai milik bersama.

Ia juga menawarkan kepada masyarakat agar meguliahkan anak mereka ke STAHN Gde Pudja. “Untuk generasi masa depan harus didorong untuk lebih aktif mengejar pendidikan, agar pengetahuan lebih terbuka,” katanya. (ron/*)

Masuki Masa Pensiun, Sekolah Kekurangan Guru Mataram (Suara NTB) Tenaga pendidik di jenjang sekolah dasar (SD/SMP) di Kota Mataram masih kekurangan guru. Kekurangan ini lantaran banyak di antara mereka yang memasuki masa pensiun.

Jumlah kekurangan tenaga pendidik di masing-masing sekolah bervariasi pada setiap bidang mata pelajaran seperti agama dan prakarya.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) MTs/SMP Kota Mataram, H. Lalu Suwarno, membenarkan perihal adanya kekurangan guru di berbagai sekolah jenjang SMP di Kota Mataram. “Kekurangan guru di masing-masing bidang tersebut benar adanya,” ujar Suwarno.

Bahkan, semua sekolah jenjang pendidikan SMP yang saat ini berjumlah 24 sekolah di Kota Mataram rata-rata semuanya merasakan kekurangan guru.

Adapun guru yang paling banyak dirasakan minim kata Kepala SMPN 2 Mataram itu adalah guru prakarya dan guru seni budaya, baru kemudian disusul dengan guru agama dan guru bidang studi yang lainnya.

Adanya kekurangan guru

(Suara NTB/dok)

H. Lalu Suwarno karena memasuki masa pensiun di Kota Mataram turut menjadi perhatian Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram (DPKM) H. Adnan Muchsin.

Bersama dengan Bazda Kota Mataram, dua lembaga ini bersatu memberikan perhatian pada kondisi pendidikan Kota Mataram. Terutama pada aspek tenaga pendidik.

Kedua lembaga ini sejak setahun lalu meluncurkan program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS). Adnan menyebut program SKSS itu diperuntukkan khusus bagi anak-anak kurang mampu tapi berprestasi di Kota Mataram. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 26 Oktober 2017

Nurul Dipulangkan dari Pelatnas Prima Mataram (Suara NTB) Kegiatan Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) Program Indonesia (Prima) benar-benar sudah dihentikan. Pasalnya atlet NTB yang berada di Pelatnas Prima sudah dikembalikan ke daerah.

(Suara NTB/fan)

POSE BERSAMA - Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin berpose bersama peserta Pelatihan Membangun Integritas Pemuda di Hotel Lombok Plaza Mataram, Rabu (25/10).

Kadispora NTB : Pemuda Harus Miliki Integritas Mataram (Suara NTB) Pemuda merupakan generasi emas yang sangat berpengaruh untuk proses pembangunan bangsa Indonesia.

Untuk itu pemuda harus memiliki integritas yang tinggi menentukan sikap dalam kehidupan bermasyarakat.

Demikian disampaikan Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin dalam

sambutan di acara Pelatihan Membangun Integritas Pemuda yang digelar Bidang Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB di Hotel Lombok Plaza Mataram, Rabu (25/10).

“Lewat pelatihan ini kita ingin membangun integritas pemuda. Sehingga mereka memiliki arah yang jelas dalam kehidupan nyata,” ucapnya. Hadir pada acara itu Kabid Pemuda Dispora NTB, Drs. Harun Al-Rasyid dan melibatkan 40 pemuda utusan 10 kabupaten/kota di NTB. Husnanidiaty Nurdin yang biasa disapa Eni menjelaskan bahwa pemuda selalu menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa yang dapat merubah pandangan orang. Pemuda juga menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan ide – ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-

nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Menurut Eni – sapaan akrab Hj. Husnanidiaty Nurdin – bahwa integritas itu berhubungan dengan karakter pemuda yang memiliki nilai luhur dalam berkehidupan seharihari. Sehingga kedepan pemuda memiliki arah yang jelas dalam menentukan sikap.

Oleh karena itu, ditegaskan Eni, pemuda harus memiliki integritas. Pasalnya pemuda generasi sekarang sangatlah berbeda apabila dibandingkan dengan generasi terdahulu dari segi pergaulan maupun sosialisasinya, pola berpikir, dan cara menyesaikan masalah yang sedang dihadapinya.

Pemuda-pemuda zaman dahulu diakui Eni lebih berpikir secara rasional dan jauh kedepan, dalam artian yaitu mereka tidak asal dalam bertindak maupun melakukan sesuatu, tetapi mereka merumuskannya secara matang dan memikirkan kemba-

li dengan melihat dampakdampak yang akan terjadi.

Sebaliknya pemuda zaman sekarang masih terkesan acuh terhadap masalah-masalah sosial yang ada di lingkungannya. Maka daripada itu, melalui pelatihan itu sangat diperlukan pemuda di NTB untuk memperbaiki pola berpikir para pemuda zaman sekarang.

Di tempat yang sama Kabid Pemuda Dispora NTB, Drs. Harun Al-Rasyid melaporkan bahwa pelatihan membangun integritas itu diikuti sebanyak 40 pemuda perwakilan dari 10 kabupaten/kota di NTB. Dalam pelatihan itu para pemuda akan mendapatkan pelatihan Integritas lewat 10 orang pemateri yang disiapkan panitia.

“Pemuda yang mengikuti pelatihan Integritas ini diharapkan dapat memperbaiki pola pikir pemuda lainnya yang pola pikirnya kurang baik. Karena pemuda tidak boleh cepat marah dan putus asa,” jelasnya. (fan)

Atlet Panjat Tebing NTB, Nurul Iqamah misalnya sudah tiba di Mataram, Selasa (24/10). Atlet Pelatda Mayung NTB itu tidak lagi berada di Pelatnas Prima setelah pihak Kemenpora menghentikan aktivitas Pelatnas Prima belum lama ini.

Nurul Iqmah yang dihubungi Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Selasa (24/10) kemarin mengatakan kedatangannya ke Sekretariat KONI NTB saat itu untuk melaporkan kondisi yang terjadi di Pelatnas Prima. Diakuinya bahwa mulai, Selasa (24/10) kemarin dia tidak lagi berada di Pelatnas Prima.

“Kita semua (atlet panjat tebing) yang semula di Pelatnas Prima sudah di pulangkan kedarah masing-masing. Makanya sekarang saya datang lapor ke KONI NTB,” ucapnya.

Setelah Pelatnas Prima dibubarkan, Nurul akan kembali latihan di Pelatda Mayung untuk sementara. Latihan itu dilakukan sambil menunggu pemanggilan dari PB Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI). Pasalnya menurut informasi pelatnas panjat tebing untuk persiapan Asian Games 2018 akan dikembalikan ke cabor mas-

ing-masing.

Nurul tidak tau pasti apakah dia akan kembali dipanggil Pelatnas atau tidak, namun yang pasti kata Nurul dirinya masih diminta oleh PB FPTI untuk tetap mempersiapkan diri menghadapi Asian Games 2018. Pasalnya akan ada panggilan dari PB FPTI untuk atlet yang dipersiapakan ke Asian Games 2018.

Menurut informasi yang diterima Nurul, Asian Games

SALON Nurul Iqamah (Suara NTB/fan)

HILANG

RUPA-RUPA

HILANG STNK R2 YAMAHA DR2755HS NOKA/NOSIN : MH31KP00DEJ844986/1KP845010 AN. BAGUS MAHENDRA HILANG DISEKITAR JL. SWADAYA KEKALIK JAYA

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

HILANG STNK R2 HONDA DR4828DR NOKA/NOSIN : MH1JB81118K290196/ JB81E-1286564 AN. KADRI HILANG DISEKITAR DOMPU

Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery,Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

LOWONGAN DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP PENGHASILAN TENTUKAN SENDIRI. LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

2018 yang semula akan mempertandingkan 13 nomor, kini hanya mempertandingkan dua nomor yakni nomor triathlon (lead, speed dan Boulder) putra dan nomor triathlon putri.

“Semula Asian Games akan mempertandingkan 13 nomor, namun Informasi terakhir menjadi dua nomor pertandingan. Yakni nomor triathlon putra dan triathlon putri,” jelasnya.

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) KONI NTB, Wibowo Budi Santoso yang dikonfirmasi terpisah membenarkan bila atlet NTB panjat tebing NTB, Nurul Iqamah sudah kembali di Mataram. Kepulangan Nurul Iqamah itu disebabkan penghentian program Indonesia yang ada di Satlak Prima.

Meski telah kembali di NTB, namun Nurul akan tetap latihan di Pelatda Mayung KONI NTB. Pelatda itu merupakan Pelatda jangka panjang persiapan PON 2020 yang sudah dilaksanakan oleh KONI NTB sejak 15 Januari 2017 hingga sekarang.

“Nurul memang sudah kembali ke Mataram. Karena Program Indonesia Emas sudah dihentikan. Namun selama di NTB Nurul tetap latihan di Pelatda Mayung guna menunggu panggilan Pelatnas persiapan Asian Games 2018 yang akan digelar oleh PB FPTI,” jelasnya. (fan)

HILANG STNK R2 HONDA DR5982AL NOKA/NOSIN : MH1HB62127K255019/ HB62E-1256272 AN. SAPARI HILANG DISEKITAR JL. PENDIDIKAN KOTA MATARAM

RUPA-RUPA ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008

LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon.

Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081 SALON MUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/ Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:DewaDewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

Kamis, 26 Oktober 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 26 Oktober 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

OPINI

SUARA NTB Kamis, 26 Oktober 2017

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 TEMBAKAU merupakan salah satu komoditi andalan di NTB. Lom12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 bok Timur dan Lombok Tengah adalah dua daerah yang selama ini 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 menjadi penghasil terbesar tanaman tembakau bagi daerah. Bagi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 petani yang selama puluhan tahun bergelut menanam tembakau, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 tembakau adalah ‘’emas’’ hijau dan banyak memberikan kesejahter12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 aan bagi petani. Banyak petani tembakau yang sukses dan berhasil 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 dari hasil menanam, seperti menyekolahkan anaknya hingga pergu12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ruan tinggi, pergi berhaji ke tanah suci Makkah Arab Saudi. Termasuk, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 membangun rumah, membeli sepeda motor dan mobil.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Sebagai penghasil tembakau, NTB juga menerima Dana Bagi Hasil 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari pemerintah pusat. Meski pada 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 tahun ini, NTB memperoleh DBHCHT sebesar Rp 300 miliar atau 3 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 persen, jumlah ini dinilai sangat kecil, karena tidak sebanding dengan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 sumbangan ke negara melalui cukai rokok. Semestinya, NTB menerima 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 15 sampai 20 persen DBHCHT dari pemerintah pusat atau berkisar Rp 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 3 triliun. Sebab dengan hanya Rp 300 miliar, akan habis untuk pemba12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ngunan subsektor lain. Subsektor pertanian hanya kebagian Rp 5 miliar.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Belum selesai Pemprov NTB memperjuangkan kenaikan DB12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 HCHT, pemerintah pusat di bawah komando Presiden Joko Wido12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 do memberikan instruksi pada jajarannya, khususnya Kementeri12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 an Perekonomian menaikkan cukai rokok rata-rata sebesar 10,04 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 persen pada 2018. Hal itu dilakukan untuk mengendalikan atau 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 mengurangi konsumsi rokok yang berefek buruk bagi kesehatan.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Instruksi menaikkan cukai rokok ini juga dibarengi dengan instruk12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 si agar produksi tembakau oleh petani dikurangi.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Melihat instruksi ini, tentu saja jajaran pembantu presiden tidak akan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 tinggal diam. NTB sebagai salah satu penghasil tembakau di Indonesia 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 dan menghasilkan tembakau Virginia terbaik di dunia akan merasakan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 dampaknya. Petani yang selama ini nyaman dengan tanaman tembakau 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 akan merasakan dampaknya, karena merasa di lahan tempat bercocok 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ditanam adalah tembakau. Namun, jika diganti dengan komoditi lain 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 belum tentu cocok dan memberikan yang lebih pada petani itu sendiri.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Inilah yang harus dicarikan solusinya. Pemerintah daerah dan pemerin12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 tah pusat harus bertemu satu sama lain, untuk mencari solusi agar 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 kebijakan pemerintah pusat tidak terlalu merugikan petani.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Memang, seperti yang disampaikan Ketua APTI Lombok Timur 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 (Lotim), L. Sahabudin, jika komoditas tembakau telah mengangkat kese12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 jahteraan sebagian besar masyarakat di Pulau Lombok. Yang dulunya, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 di bagian selatan Lombok, tidak sedikit dari mereka yang berprofesi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 sebagai pengemis. Belakangan, setelah tembakau ada, justru 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 masyarakat Lombok Selatan keadaannya terbalik 180 derajat. Namun, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 jika dialihkan ke komoditas lain, apa petani di Lombok Selatan siap 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 atau tidak? Ini yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Namun, sikap santai yang ditunjukkan Kepala Dinas Pertanian 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 dan Perkebunan Ir. Husnul Fauzi, MSi., terhadap instruksi presiden ini 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 pada Menko Perekonomian Darmin Nasution patut dipertanyakan.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Sebagai pejabat di daerah tentu tidak bisa ‘’melawan’’ apa yang men12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 jadi kebijakan pemerintah pusat. Apalagi instruksi seorang presiden 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 pada bawahannya. Setidaknya, antisipasi program jangka panjang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 harus dilakukan dengan mengharapkan pemerintah pusat akan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 membatalkan kebijakan yang sudah dikeluarkan. Pejabat di daerah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 harus menyadari, jika pemerintah pusat sudah menerapkan kebija12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 kan dan berpengaruh terhadap dunia usaha, apalagi tarif cukai tinggi, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 maka ini yang harus diantisipasi. Jangan sampai, kita tidak tahu ber12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 buat apa, justru menganggap remeh apa yang menjadi kebijakan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 pemerintah pusat, maka kewenangan Gubernur NTB Dr. TGH. M. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Zainul Majdi mengevaluasi bawahannya perlu dilakukan.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Di satu sisi, solusi jangka panjang yang akan dilakukan Pemprov 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 NTB seperti disampaikan Kepala Bappeda NTB Ir. Ridwan Syah, MSc., 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 MM., MTP., perlu ditindaklanjuti. Di mana, Pemprov NTB sudah melaku12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 kan kajian sejak tahun 2015, jika tanaman alternatif pengganti tem12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 bakau yang dapat memberikan keuntungan yang equivalen dengan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 tembakau adalah melon dan jagung. Jika ini bisa diterapkan, kenapa 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 tidak terus disosialisasikan ke petani, sehingga petani di NTB tidak 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 terlalu tergantung pada tanaman tembakau. Inilah yang menjadi tu12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 gas berat pemerintah daerah melakukan sosialisasi di lapangan agar 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 tidak terlalu bergantung pada tanaman tembakau. (*) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012

Kurangi Ketergantungan pada Tembakau

Halaman 14

Laut dan Sampah EBERAPA waktu lalu, seorang fotografer bernama Justin Hofman mengunggah foto yang memperlihatkan seekor kuda laut sedang membawa sampah pegorek telinga yang dililitkan di ekornya. Foto itu diambilnya ketika sedang menyelam di perairan Sumbawa. Foto itu masuk nominasi Wildlife Photographer of the Year 2017. Unggahan foto itu berhasil merebut perhatian dunia tentang kondisi pencemaran laut Indonesia.

“Foto ini berfungsi sebagai alegori untuk keadaan sekarang dan masa depan lautan kita,” kata Hofman (VIVA.co.id/17/09/2017).

Kuda laut yang seharusnya berpegangan pada tangkai lamun atau karang dari terpaan arus dan gelombang yang kuat, justru berayun-ayun dengan sampah. Suatu pemandangan yang seharusnya dapat menciptakan ikatan emosional antara kita yang telah banyak berbicara mengenai keindahan laut dengan kenyataan sesungguhnya berada di hadapan. Selebihnya, kita cenderung timbul dan tenggelam antara realitas imajinatif yang diciptakan mengenai keindahan laut itu sendiri dan desakan kerusakan ekosistem laut yang sedang berada di depan mata.

Dari ragam banyaknya persoalan di wilayah pesisir dan laut, kita juga berdiri di realitas yang tak bisa dielakkan yakni mengenai pencemaran terhadapnya. Rupanya, kita tak hanya memanfaatkan sumber daya laut untuk kepentingan rantai ekonomi, namun memanfaatkan pula kemampuannya sebagai penampung hasil dari perbuatan kita yang tidak bertanggung jawab. Berapa banyak sampah yang dihasilkan? Apa solusi yang telah diterapkan untuk menanggulanginya? Mengapa kita memperhatikan dampak sampah terhadap laut?

Sungguhkah itu memang suatu bentuk kepedulian? Mari kita melihat dari yang lebih dekat dahulu, pantai-pantai wisata di sekitar kita.

Pantai tidak akan pernah bisa dilepaskan dari sampah. Orang-orang berkunjung ke pantai bukan hanya untuk melepas pandang ke arah laut, namun juga bagaimana menemukan ‘momen santai’ yang tidak diganggu oleh apa pun termasuk perihal sampah. Oleh karenanya, pengunjung cenderung menikmati sesuatu yang bersifat praktis.

Rasanya tentu repot sekali apabila saat bersantai di pinggir pantai sambil menikmati panganan kecil atau minuman kaleng, pengunjung harus berjalan jauh dari pantai un-

RADIO

Oleh: Iin Farliani (Mahasiswa Budidaya Perairan, Universitas Mataram dan Santri di Komunitas Akarpohon) tuk sekedar membuang sisa kemasan makanan. Bukan hanya soal kerepotan yang dialami itu. Namun, kalau kita perhatikan, pada umumnya pantai-pantai wisata hampir tidak menyediakan tempat sampah yang mudah dijangkau oleh pengunjung. Jika ada, kebanyakan tempat sampah tersedia di halaman hotel pinggir pantai yang keberadaannya dipisahkan pagar tinggi. Hal ini dapat kita lihat di Pantai Senggigi, Lombok Barat. Kebersihan lingkungan wisata pantai kemudian menjadi sesuatu yang ekslusif dan mahal. Barangkali pemerintah masih berpikir kebiasaan membuang sampah pada tempatnya merupakan sesuatu yang remeh sehingga tidak terlalu memperhitungkan perlunya penyediaan tempat sampah di ruang-ruang publik, khususnya di pantai yang banyak pengunjungnya.

Orang-orang berkunjung ke pantai tidak selalu merasakan ikatan emosional antara pemandangan laut biru yang dicecapinya dengan keadaan pantainya yang memprihatinkan. Paling banter, kalau melihat sampah di sekitar pantai, ada perasaan miris yang menyelimuti.

Orang berkunjung kemudian pulang, mungkin bersama butir-butir pasir pantai yang masih melekat di sepatu atau aroma asin laut di selasela helai rambut. Justru kesadaran yang muncul dari sebuah ikatan emosional ditunjukkan oleh tindakan langsung turis mancanegara yang membawa karung lalu mengumpulkan semua sampah pantai.

Saya melihat sendiri pada saat kunjungan beberapa waktu lalu ke Pantai Senggigi, seorang turis wanita dibantu dua orang warga lokal membereskan sampah yang bertebaran di Pantai Senggigi. Masalah sampah di pantai ternyata tidak hanya bersumber dari wilayah perairan itu sendiri, namun juga mencakup persoalan sampah di daratan. Sampah rumah tangga merupakan penyumbang terbesar sampah di laut. Hal ini dapat kita lihat di Pantai Loang Balok, Kota Mataram, sampah rumah tangga yang dibuang di sungai akhirnya membentuk tumpukan sampah di muara sungai pada saat air laut surut.

Tentu saja sampah di muara sungai itu akhirnya mencemari laut.

Tinjauan yang pertama kali mengemuka apabila kita melihat segi dari penyelamatan terhadap kondisi

laut adalah konservasi pelestarian.

Dari berbagai macam pertemuan, entah yang bersifat seminar atau kuliah umum, terancamnya potensipotensi yang ada di laut akibat pencemaran sampah memperoleh sambutan gegap gempita. Sambutan itu kemudian dibarengi dengan sekian tudingan yang diarahkan pada kenyataan mengenai pertumbuhan penduduk sebagai akar penyebab. Kemudian diikuti dengan dominasi ekonomi, pertumbuhan industri dan pertanian serta pengembangan teknologi yang muskil memberi banyak manfaat positif tanpa adanya dampak negatif di belakangnya.

Sejumlah program kemudian lahir yang kerap kali menampilkan upaya-upaya heroik di atas kertas.

Meskipun upaya itu kemudian berjalan, namun tetap saja belum ada definisi yang jelas mengapa dan pada saat apa perlindungan terhadap laut dilakukan. Apakah kita cukup paham mengenai dampak sampah terhadap laut? Apakah kita mengetahui mengapa perlu diadakan perlindungan terhadapnya? Jika kita mengurai jawabannya dari yang paling sederhana, misalnya kita akan menjelaskan rusaknya habitat laut oleh pencemaran limbah beracun dan sampah akan berakibat terancamnya kemampuan reproduksi biotabiota laut yang bernilai ekonomis.

Penjelasan itu kemudian dilengkapi dengan diagram kerugian-kerugian yang kita alami dan keuntungan materi yang semestinya kita peroleh apabila hal itu tidak terjadi.

Nilai Ekonomi dan Nilai Kelangsungan Alam Sangat naif mengesampingkan kerumitan ekonomi yang akan kita derita dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber daya dan pelestariannya. Namun, di mana tepatnya membicarakan kerugian ekonomi dan bagaimana tepatnya melihat upaya pelestarian bekerja untuk menekan kerugian yang ditimbulkan merupakan soal lain. Meskipun, kita melihat ada benang yang menghubungkan, rupanya kita telah menyisihkan kesadaran dari persoalan ini Kesadaran yang sering diabaikan mengapa kita cenderung menghitung nilai ekonomi adalah melupakan garis perbedaan antara produktivitas yang dibutuhkan untuk mempertahankan ekosistem dan produktivitas yang menguntungkan manusia. Sesuatu yang menarik minat manusia sejak dulu hingga sekarang adanya produktivitas yang dapat memenuhi kebutuhan hidup. Itulah mengapa kerusakan sumber daya tidak pernah lepas dari perhitungan untung dan rugi.

Dan tak pernah jauh-jauh dari hal yang berkaitan dengan komersial.

Tapi, sudut pandang itu kemudian terjebak terhadap pengabaian-pengabaian bahwa keselamatan ekosistem tidaklah cukup hanya dengan memusatkan perhatian pada organisme yang memiliki daya tarik khusus. Keselamatan ekosistem laut dari pencemaran limbah dan sampah bukan hanya berhenti pada teriakan lantang, “Selamatkan ikan hiu!” atau “Selamatkan kuda laut!” dengan ditambah

membeberkan sejumlah kerugian tiada tara yang menimpa kita.

Tapi, keselamatan dari pencemaran juga harus mengedepankan akar dari ekosistem laut itu sendiri, yaitu keberadaan produsen di laut. Bagi mereka yang berkecimpung di dunia kelautan, tentu tidak akan asing dengan pernyataan mengenai kehidupan di laut yang kehadirannya bergantung pada plankton. Jika plankton tak ada maka kelimpahan ikan-ikan laut yang sering kita saksikan pun tak akan pernah ada.

Kepunahan yang terus melaju bersama kerusakan ekosistem laut yang meningkat tajam, seharusnya tidak berhenti pada upaya memberi harga yang hanya berkutat seputar kegunaan, kelangkaan, dan nilai komersial. Namun, masalah laut dan pencemarannya juga harus memperhatikan produktivitas yang mendukung kelangsungan eksositem itu sendiri sehingga kita tidak melulu terpeleset pada pembicaraan yang melihat kerugian pencemaran hanya menimpa organisme dengan nilai jual tinggi. Pencemaran laut adalah persoalan menyeluruh, yang mencakup faktor abiotik dan biotik. Mengetahui hubungan rantai keduanya akan memaksimalkan upaya pencegahan maupun penanggulangan terhadap pencemaran yang terjadi.

Akhirnya, ada semacam upaya untuk tidak hanya memberikan nilai ekonomi, namun juga menyatakan kembali dalam bentuk nilai kelangsungan hidup. Betapa telah banyak nilai kelangsungan alam yang hilang melampaui dari kekhawatiran kita sendiri mengenai keselamatan laut itu. Sehingga kita tiba pada kesadaran yang terlambat. Seperti yang dikatakan Wendell Berry, “Kita tidak dapat mengetahui apa yang sedang kita lakukan sampai kita tahu apa yang akan dilakukan alam jika kita tidak berbuat apa pun.”

OJK bantah pengusaha besar nikmati fasilitas KUR Tetap harus ditelusuri lebih intensif

***

Terpikat pesona NTB, belasan Konsulat Uni Eropa kunjungi Lombok Momentum promosi gratis

RADIO

***

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 26 Oktober 2017

Potret Kemiskinan di Lingkar Pusat Pemerintahan

Hidup Sebatangkara, Cari Kerja Hingga Usia Senja TINGGAL di lingkungan dekat pusat pemerintahan Lombok Barat (Lobar) tak menjamin warga bebas dari kungkungan kemiskinan. Salah satunya, Papuq Mah (60) yang tinggal di Lingkungan Aik Ampat Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung atau persis di belakang kantor bupati hidup masih butuhu perhatian pemerintah.

Saat ditemui di Giri Menang, Selasa (24/10) Papuq Mah sedang keliling untuk mencari sisa-sisa barang yang dibuang. Peluh keringat membasahi tubuhnya yang tak tegap lagi berjalan. Kulitnya yang keriput tampak kusam, karena sinar matahari yang menyengat. Bahkan berkata pun ia tak begitu lancar, karena usianya yang uzur.

Berbekal satu karung besar dan sebatang kayu ia berangkat dari rumah untuk keliling mengais sampah. Bagi sebagian orang mungkin sampah menjijikkan, namun bagi Papuq Mah tumpukan sampah malah jadi ladang rezekinya.

Ia berjalan dari rumah ke rumah dan perkantoran mencari tong sampah. Jaraknya, berkilo-kilo meter dari rumahnya. Bahkan, karena kondisinya yang renta kerap dikira peminta-minta, namun ia pantang meminta-minta ke orang lain. Ia lebih memilih banting tulang, meskipun terkadang ia merasa lelah akibat tak kuat lagi berjalan. Ia mengais sampah untuk mencari plastik bekas minuman yang dibuang warga. Plastik-plastik dimasukkan ke karung lalu dipikul ke rumahnya.

Pekerjaan memulung digeluti sejak beberapa tahun lalu. Semenjak suaminya meninggal, beban hidup ia tangung sendiri. Berharap sang anak membantunya, justru kondisi ekonominya hampir sama dengannya. Ia hanya memiliki satu anak perempuan yang sudah menikah ke Bile Kedit Babussalam.

Semenjak itulah ia hidup sebatang kara di gubuknya yang berukuran sempit dan kumuh. “Saya memulung sejak lama, karena suami saya meninggal. Saya tinggal sendirian di rumah, karena anak saya sudah menikah,” tuturnya.

Dari memulung, terkadang dapat uang Rp 20-30 ribu selama beberapa hari mengumpulkan plastik bekas. Itupun kalau plastiknya laku dan sudah banyak terkumpul. Dulunya, ia berprofesi sebagai buruh kayu bakar. Ia mengambil kayu bakar bagi perajin batu bata. Ia juga bekerja mengangkut ubi ke pasar. Namun semenjak kondisinya menua, ia pun tak kuat lagi memikul kayu. Kini ia bergantung dari memulung, ia mengaku sebenarnya sangat lelah bekerja, namun karena harus menyambung hidup ia tak punya pilihan lain.

Menyoal bantuan yang ia peroleh, Papuq Mah hanya memperoleh beras rastra (rastra). Itupun ia memperoleh beras bantuan satu karung kecil berisi 15 kilogram bagi dua dengan tetangga. Sedangkan bantuan danaberupaPKHdanbantuanlansiajustruiatakdiberikan.Sedangkan warga lain yang tak layak justru diberikan bantuan. “Saya tidak pernah diberikan uang, tapi orang yang sehat dan berpunya diberikan bantuan.

Kalau kita yang begini tidak diberikan bantuan,”jelasnya.

Ia pun membayar rastra Rp 27 ribu , terkadang ia diberikan seharga Rp 14 ribu. Terkait kondisi gubuknya, ia mengaku tinggal di gubuk reot berukuran kecil. Kondisi rumahnya tak pernah diperhatikan, sementara kondisi rumah warga yang lebih bagus malah diberikan program rumah kumuh.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Sosial Lobar, Hj. Made Ambarwati menyatakan terkait penanganan lansia miskin tahun depan akan diupayakan. Pihaknya sudah mengusulkan tahun depan agar dianggarkan. Sejauh ini, tidak ada anggaran di dinas terkait. Yang tersisa saat ini jelasnya, ada anggaran untuk aspirasi DPRD, namun tidak bisa dipakai. (her)

Pramuka SDN 3 Setanggor Gelar ’’Hiking’’ Peduli Lingkungan Selong (Suara NTB) Bekerjasama dengan Sampoerna untuk Indonesia dan Putera Sampoerna Foundation-School Development Outreach (PSFSDO) merupakan langkah awal SDN 3 Setanggor untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih kondusif, sehingga tercipta SDM yang berkualitas dengan konsep pendidikanyanglebihmenyeluruh.

Melalui kegiatan After School Program (ASP) yang dikembangkan oleh PSF SDO sejak tahun 2015 lalu, siswa-siswi di SDN 3 Setanggor mulai disibukkan dengan berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler yang mampu menyeimbangkan kerja otak kiri dengan otak kanan. Salah satunya adalah EkstrakurikulerPramuka.“Tujuan dikembangkannya kegiatan ekstrakurikuler Pramuka ini adalah untuk mewujudkan generasi yang disiplin, berakhlak mulia, berkepribadian dan memiliki kepedulian terhadap sesama,”terang Kepala SDN 3 Stanggor, Serum, S.Pd, Rabu (25/10).

Dijelaskannya, sistem pendidikan di Indonesia pada umumnya lebih berorientasi pada pengembangan otak kiri (kognitif) dan kurang memperhatikan pengembangan otak kanan (efektif, empati dan rasa). Tanpa disadari, pendidikan anak-anak didik digiring hanya untuk mendap-

Dari Hal. 1 Delapan bank penyalur selain BPD NTT, Artha Graha, dan CTCB telah meyakinkan KUR dapat direalisasikan 100 persen dari targetnya. ‘’Ada bank-bank yang juga telahmenyalurkanlebihdari100persen,’’ demikian Farid.

Sebelumnya, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Taukhid, S.E., M.Sc.IB., MBA menyarankan, ketimbang mempersoalkan kevalidan data SIKP dengan perbankan, OJK NTB ditantang untuk memastikan penyaluran KUR di daerah ini tepat sasaran. Sebagai regulator, OJK berperan untuk memastikan perbankan taat menyalurkan KUR dan tepat sasaran. ‘’OJK sebagai regulator, dia juga harus melihat bank itu taat atau tidak dalam menyalurkan kreditnya. Mana kredit yang dalam skala KUR, mana yang bukan skala KUR. Mana yang sesuai dengan kebijakan KUR, mana yang tidak.

Itu fungsi regulator, harus melihat dari dua sisi,” kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Taukhid, S.E., M.Sc.IB., MBA ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (17/10) lalu.

Taukhid malah mempertanyakan alasan OJK menilai data penyaluran KUR dalam SIKP yang disebut tidak valid. Kepala Bagian Pengawasan Bank OJK NTB, Hj. Aprillah, HS sebelumnya mengatakan SIKP dianggap dinilai tak valid. Karena alasan sistemnya yang tidak otomatis. Dalam SIKP, sistem hanya mencatat sekali realisasi nasabah KUR. Sementara, satu nasabah bisa merealisasikan hingga berkali-kali.

Misalnya realisasi pertama KUR Rp 5 juta langsung masuk ke SIKP. Selanjutnya, nasabah bisa merealiasasikan lagi KUR Rp 15 juta. SIKP tidak menerima lagi nama nasabah ini, karena sudah terekam hanya sekali. Sementara perbankan setiap penyaluran KUR selalu menyampaikan laporan, baik secara sistem di SIKP, dan laporan secara manual.

Berdasarkan data Kanwil DJPB NTB, terdapat perbedaan jumlah penyaluran KUR antara data SIKP dengan perbankan di NTB. Sesuai data SIKP, terdapat 12 bank penyalur KUR dengan 21.691 debitur di NTB dengan realisasi di atas Rp 500 miliar. Yakni Bank BRI sudah menyalurkan Rp 275,4 miliar lebih, Bank Mandiri Rp 193 miliar lebih, Bank BNI Rp 68,9 miliar lebih, BPD NTB Rp 10,2 miliar lebih, BRI Syariah Rp 18,6 miliar.

Selanjutnya, BCA Rp 900 juta, BPD Bali Rp 8,4 miliar, BPD NTT Rp 175 juta, Bank Maybank Rp 248 juta, Bank Artha Graha Rp 4,5 miliar lebih, Bank Sinarmas Rp 42 juta lebih dan CTBC Bank Rp 1,3 miliar lebih.

Sementara itu menurut data

perbankan, KUR sudah terealisasi sebesar Rp 2,3 triliun lebih dengan 81.402 debitur di NTB. Dengan rincian, Bank BRI Rp 914 miliar lebih, Bank Mandiri Rp 1,2 triliun lebih, Bank BNI Rp 135 miliar lebih, BPD NTB Rp 14,4 miliar lebih, BRI Syariah Rp 18,4 miliar lebih, BCA Rp 1,3 miliar lebih, BPD Bali Rp 8,4 miliar lebih dan Bank Sinarmas Rp 1,7 miliar lebih.

Terkait dengan hal ini, Taukhid menjelaskan dalam penyaluran KUR yang terpenting dilihat adalah jumlah akad dan kredit yang keluar masuk (in out). Misalnya, seorang debitur sudah akad KUR sebesar Rp 100 juta. Kemudian dilakukan penarikan beberapa kali, ujungnya tetap Rp 100 juta.

Jika kemudian perbankan belum memasukkan data sehinggaSIKPtidak updatemaka hal itu menjadi tugas dari perbankan. Memasukkan data penyaluran KUR ke SIKP merupakan bentuk kepatuhan bank penyalur. Data SIKP itu sendiri, lanjut Taukhid masuk dari berbagai pihak, termasuk perbankan.

Untuk itu, pihaknya akan akan duduk bersama dengan OJK dan perbankan mengenai persoalan ini. “Apa sih yang dimaksud tidak valid.

Kalau tidak valid karena di SIKP dimasukkan hanya sekali datanya. Terus kenapa sekali memasukkan data,” katanya.

Taukhid menambahkan, OJK sebagai regulator harus memastikan perbankan mengeluarkan KUR sesuai skema yang ada. Bukan mempersoalkan data SIKP valid atau tidak. Mereka harus melihat penerima dan perbankan yang menyalurkan KUR tersebut. Apakah debitur yang menerima itu sesuai dengan skema KUR. “Jadi ukuran pertamanya adalah skema KUR dilihat,” terangnya.

Kemudian perbankan sebagai operator yang menyalurkan KUR harus memperhatikan apa yang dijaminkan oleh pemerintah.

Pasalnya, jika penyaluran KUR tidak sesuai dengan kriteria penerima maka subsidi bunga tidak akan ditanggung oleh pemerintah.

Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, bahwa pemberian KUR tidak menggunakan agunan. Jika ada perbankan yang tetap menerapkan syarat agunan kepada debitur KUR maka OJK perlu bersikap. “Kalau bank itu masih minta agunan padahal Presiden bilang tidak perlu pakai agunan. Itu pelanggaran atau tidak.

Semprit dia sebagai regulator,” tandasnya. (bul/nas)

atkan nilai-nilai akademis yang tinggi melalui berbagai macam ujian di sekolah. Padahal, lanjutnya, nilai tinggi tersebut hanyalah sebagian dari potensi yang dimiliki siswa. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan adanya kegiatan yang mengacu pada pengembangan karakter anak didik, seperti melakukan kegiatan ekstrakurikuler.

Serum menjelaskan, kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SDN 3 Setanggor diselenggarakan setiap hari Jumat sore di tiap minggunya. Uniknya, tenaga trainer/

pelatih yang dimanfaatkan selain menggunakan guru yang kompeten, trainer juga berasal dari anakanak tingkat SMA/SMP yang merupakan alumni dari SDN 3 Setanggor.

Kegiatan-kegiatan yang dilatih dalam ekstrakurikuler pramuka pada umumnya sama dengan kegiatan Pramuka di tempat lain seperti latihan baris berbaris, semaphore, morse, sandi-sandi, tali temali dan beberapa materi yang menyangkut tentang Kepramukaan lainnya.

Namun ada hal yang berbeda

Dari Hal. 1 Abadi yang juga menjadi hakim anggota dalam perkara itu mengaku ingin menguji fakta dalam persidangan. Di mana para terdakwa, saksi dan jaksa dalam materi dakwaan menyebut alat itu dipindahkan dari kelompok tani Sayang Daye II Kota Mataram ke Lombok Barat karena alasan mencari lahan yang luas.

Di Kelurahan Sayang Sayang yang menjadi markas kelompok itu tidak tersedia lahan, sehingga dipindahkan ke Lombok Barat di lahan milik Bainurrahman yang lebih luas.

Dari Hal. 1

(Suara NTB/ist)

CARI JEJAK - Siswa SDN 3 Setanggor yang tergabung dalam gerakan pramuka melakukan hiking atau keliling mencari jejak disertai pemungutan sampah sepanjang jalan.

“Apakah betul jarak dari Sayang Sayang ke Gontoran itu jauh. Bagaimana bentuk alatnya. Katanya kan tinggi sampai 9 meter, seperti ukuran rumah.

Nah itu yang kita cek, benar ndak begitu,’’ tanyanya.

Selain itu, dalam dakwaan disebut juga Rice Milling Unit (RMU), yang memang sudah ada di gudang milik terdakwa Bainurrahman. Keberadaan alat RMU itu yang juga jadi alasan penempatan Vertical Dryer di lokasi yang sama.

“Di sana ada RMU, itu jadi alasan Bainurrahman sehingga Vertical Dryer cocok di gudangn-

ya,” ungkapnya.

Disinggungnya soal hasil penyidikan jaksa diperkuat dengan hasil hitungan kerugian negara oleh BPKP, bahwa proyek itu kerugian negaranya total los.

Ini juga akan diuji oleh hakim, sejauh mana kebenaran perhitungan BPKP dengan melibatkan ahli pembanding. ‘’Jadi itu semua harus dibuktikan,’’ tegasnya.

Dalam proses PS nanti hadir semua pihak yang terlibat dalam persidangan. Selain hakim, juga JPU, ahli fisik, BPKP dan kedua terdakwa bersama tim kuasa hukumnya. (ars)

Satgas Waspada Investasi Bergerak Lebih Masif ‘’Terutama tawaran-tawaran jual beli produk yang tidak jelas wudujnya, atau menawarkan menabung kepada masyarakat secara rutin, dengan memberikan keuntungan besar yang tidak wajar.

Janji – janji yang tidak wajar, akan kita telusuri. Masyarakat juga harus rajin memberikan informasi,’’ sarannya.

Sosialisasi juga akan diperbanyak melalui berbagai media yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Hal ini dianggapnya sangat penting. Sebab setelah media di daerah mempublikasikan 14 entitas bisnis yang di larang beroperasi, yang sudah terang-terangan menurut Farid sudah mulai menutup diri. ‘’Nampaknya sudah mulai tiarap setelah di publish. Kare-

dari kegiatan Pramuka yang dilakukan di SDN 3 Setanggor, yaitu diselenggarakannya kegiatan hiking keliling kampung.

Hiking yang pada dasarnya merupakan kegiatan melatih ketangkasan anak dalam mencari jejak, yang kemudian oleh trainer menggabungkan Hiking dengan kegiatan memungut sampah plastik di sepanjang rute pencarian jejak. Sekitar 40 orang siswa-siswi yang terlibat dalam kegiatan ini sangat antusias melakukan kegiatan ini, mereka dengan senang hati mendaftarkan diri sebagai peserta Hiking. “Kami bisa belajar sambil bermain dan berpetualang,” ungkap Balqist, salah satu

siswi SDN 3 Setanggor.

Selaku kepala sekolah, Serum, mengaku sangat mengapresiasi kegiatan ini dan menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Sampoerna untuk Indonesia dan PSF SDO yang secara tidak langsung sudah membantu mendorong kreatifitas siswa dalam menyalurkan bakatnya.

“Melalui kegiatan ini kita ingin meningkatkan keterampilan siswa dan membina ketahanan mental mereka ketika berhadapan langsung dengan alam serta meningkatkan rasa kepedulian mereka terhadap lingkungan,”paparnya. (yon/*)

Tanaman Pengganti Tembakau

Hakim akan Cek Fisik Proyek ”Vertical Dryer”

Dari Hal. 1

OJK Bantah Pengusaha Besar Nikmati Fasilitas KUR

Halaman 15

na itu kita akan sosialisasi lebih masif,’’ imbuhnya.

Tinggal yang dikejar adalah sosialisasi langsung kepada segmen masyarakat yang menjadi sasaran tawaran investasi bodong ini. Farid juga menyinggung soal investasi bodong yang menyasar guru-guru sekolah.

Modelnya, guru-guru sekolah ini diminta untuk menabung setiap bulan dengan besaran nilai tabungan ditentukan. Setiap tabungan akan diberikan keuntungan cukup besar setiap bulan. Para guru diminta mewaspadai modus ini.

Sebelumnya Satgas Waspada Investasi telah mengumumkan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin yang dilakukan 14 entitas. Diantaranya, usaha 14 entitas, PT Dunia Coin Digi-

tal, PT Indo Snapdeal, Questra World/ Questra World Indonesia, PT Investindo Amazon, Dinar Dirham Indonesia/ www.dinardirham.com, Wujudkan Impian Bersama (WIB)/ PT Global Mitra Group, Ahmad Zulkhairi Associates LLP (AZA)/ www.azafund.com; PT Mahakarya Sejahtera Indonesia/ PT Multi Sukses Internasional, PT Azra Fakhri Servistama/ Azrarent.com, Tractoventure/ Tracto Venture Network Indonesia, PT Purwa Wacana Tertata/ Share Profit System Coin/ SPS Coin.co, Komunitas Arisan Mikro Indonesia/K3 Plus, PT Mandiri Financial/ investasi sahammandiri.blogspot.co.id dan Seven Star International Investment. Dua diantaranya beroperasi di NTB, Questra dan Tracto. (bul)

Dari hasil kajian itu, tanaman alternatif pengganti tembakau yang dapat memberikan keuntungan yang equivalen dengan tembakau adalah melon,’’ ungkap Kepala Bappeda NTB Ir. Ridwan Syah, MSc, MM., MTP., menjawab Suara NTB, Rabu (25/10).

Menurutnya, tanaman melon ini sudah banyak dibudidayakan petani di Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah. Petani yang semula menanam tembakau di desa ini kini sudah beralih menanam melon dengan penghasilan yang cukup menjanjikan.

Selain melon, ujarnya, tanaman alternatif pengganti tem-

bakau yang bisa jadi pilihan adalah jagung. Di mana, dengan HPP jagung yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 3.150 sudah memberikan keuntungan buat petani yang menanamnya. Ridwan Syah mencontohkan, bagaimana petani di Pulau Lombok sudah banyak yang mulai menanam jagung. Itu menunjukkan petani sudah mulai beralih menanam dari tembakau ke komoditi lain yang menjanjikan.

Pihaknya yakin dengan program unggulan Sapi Jagung dan Rumput Laut (Pijar) yang dilakukan Pemprov NTB menjadi solusi terhadap wacana pembatasan penanaman tembakau oleh pemerintah pusat. (ham)

Tumbuh Enam Persen Dari Hal. 1 Kisarannya 5 sampai 6 persen perkiraan kami,’’ sebut Prijono. Ada beberapa sektor yang memang mengalami perlambatan pertumbuhan. Diantaranya sektor pertanian.

Lebih karena pengaruh cuaca yang tidak menentu. ‘’Saat panas sekali, tibatiba turun hujan. Kemudian hama yang menyerang. Ini harus terus diperhatikan,’’ sarannya.

Pendapatan petani harus dijaga dengan memperkuat alih teknologi pertanian. Selain itu yang tak kalah penting menurut Prijono, hilirisasi produk-produk pertanian harus dilakukan. Misalnya, saat harga cabai dan tomat rendah, harus dilakukan pengemasan. Sehingga cabai yang dijual tidak lagi dalam bentuk mentah. Melainkan cabai tumbuk dalam bentuk kemasan sehingga sistem pemasarannya juga dapat diatur.

Selain itu, salah satu sektor prioritas pemerintah adalah pariwisata. Dengan tingginya jumlah kunjungan wisatawan. Itu harus diikuti dengan penyediaan produkproduk kebutuhan wisatawan yang diolah menggunakan bahan baku dari produk lokal.

Sehingga bisa memiliki nilai tambah.

Berdasarkan kajian ekonomi regional terakhir

pada Agustus 2017 ini, di luar sektor tambang, pertumbuhan ekonomi NTB triwulan II 2017 tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya.

Seiring dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga pada bulan puasa dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1438 H. Peningkatan ditopang oleh membaiknya kinerja ekspor pertambangan dan investasi yang diperkirakan mulai mengalami peningkatan.

Sementara penyerapan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Pemprov NTB dan seluruh kota/kabupaten di NTB sampai dengan triwulan II 2017 mencapai Rp 6,73 triliun. Penyerapan sedikit lebih tinggi dibandingkan penyerapan dalam periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 6,28 Triliun.

Secara persentase, penyerapan belanja pada triwulan II 2017 sebesar 34,55 persen dari anggaran belanja, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 35,07 persen.

Sementara itu, realisasi pendapatan dalam APBD NTB dan kota/kabupaten di NTB sampai dengan triwulan II 2017 sebesar Rp 9,51 triliun, lebih tinggi dibandingkan realisasi pendapatan dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 8,52 triliun. (bul)

Belasan Konsulat Uni Eropa Kunjungi Lombok Dari Hal. 1 mewakili 30 negara Uni Eropa. Mereka diantaranya berasal dari Belgia, Bulgaria, Finlandia, Spanyol, Kroasia, Italia,Belanda, Polandia, Portugal, Swedia, Jerman, Republik Slovakia dan Inggris.

Charles Michel Guerts mengaku akan sangat gembira jika 500 juta orang di 30 negara itu bisa datang ke Lombok. Ia mengungkapkan, NTB merupakan daerah tujuan ketiga bagi para turis Eropa, setelah Jawa dan Bali. Untuk itu ia menyambut baik rencana Pemprov NTB untuk mensegerakan pembukaan rute penerbangan internasional langsung ke Lombok. Sehingga Lombok bisa menjadi tujuan utama para wisatawan mancanegara, tanpa harus singgah

terlebih dahulu di daerah lain.

Charles Michel Guerts dan rombongan mengunjungi Lombok, untuk melakukan pendekatan otoritas lokal, terkait kekonsuleran sekaligus guna melihat secara lebih dekat potensi wisata di daerah ini. Atas tingginya ketertarikan akan pesona Lombok, ia dan perwakilan semua negara yang hadir mengaku telah turut mempromosikan Lombok di negaranya. ‘’Kami sudah mempublish di web travel advice tentang pesona Lombok,’’ katanya, Rabu (25/10).

Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan warga negaranya, mewakili rombongannya, Charles mengaku, pihaknya begitu concern memperhatikan nasib warga negaranya, saat berkunjung ke berbagai negara, termasuk Indo-

nesia. Untuk itu, kesempatan bertatap muka langsung dengan para pemangku kebijakan di NTB itu ia kemudian mengajukan berbagai pertanyaan kepada pihak Pemprov NTB, untuk menggali informasi.

Berbagai isu lokal di daerah, permasalahan bidang Imigrasi, keamanan, termasuk mengenai jaminan, fasilitas, alur pelayanan kesehatan bagi turis saat berkunjung ke NTB dilontarkan para konsulat kepada pihak terkait. ‘’ Kami ingin tahu apa yang harus dilakukan, ke mana dan siapa yang harus dihubungi jika ada warga negara kami yang sakit. Termasuk jika terjadi masalah di tempat wisata, termasuk jika terjadi masalah hukum dan keimigrasian yang mengaitkan warga Negara kami,’’ katanya.

‘’Dengan peningkatan jumlah kunjungan warga Negara ke Indonesia, sekitar 20-30 persen, maka kami semakin dituntut untuk bekerja keras melindungi warga negara kami,’’ jelas Charles, seraya mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat Pemprov NTB atas kunker rombongannya itu.

Kesempatan baik itu dimanfaatkan oleh Wagub untuk mengundang investor dari negara Uni Eropa, berinvestasi di Lombok dan Sumbawa. ‘’Kami ingin lebih banyak menarik investor, baik dalam bidang pertanian, peternakan termasuk sektor pariwisata. Kami punya zona ekonomi khusus, yang telah diresmikan Presiden RI Joko Widodo,’’ katanya. KEK Mandalika rencananya akan menyerap 58 ribu tenaga kerja dan sudah menyerap investasi di

sektor perhotelan hingga Rp13,1 triliun. ‘’Silakan ceritakan yang baik-baik tentang NTB di negara Anda, jangan khawatir untuk berkunjung ke Indonesia, ke Lombok dan Sumbawa.

Karena stabilitas politik dan keamanan di daerah kami ini terjamin,’’ ujar Wagub.

Di hadapan seluruh delegasi, Wagub menjelaskan bahwa saat ini NTB sedang giatgiatnya mengembangkan potensi pariwisata, yang sepanjang triwulan II tahun 2017, tumbuh sebesar 6 persen.

Wagub pada kesempatan itu didampingi Kapolda NTB, Danlanal, Danlanud, Danrem 162/WB, Kepala Imigrasi, Badan Promosi Pariwisata NTB serta jajaran pejabat Pemprov NTB di ruang rapat utama kantor Gubernur NTB di Mataram. (r/*)

STIE AMM Mataram Hasilkan Lulusan yang Bersaing di Kancah Internasional Dari Hal. 1 ‘’Apa yang dicapai oleh STIE AMM Mataram pada saat ini tidak bisa dilepaskan dari usaha dan kerja keras, yang telah dan terus akan dilakukan melalui peningkatan pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Untuk dapat berprestasi di tingkat ragional maupun di tingkat nasional,’’ ujarnya.

STIE AMM Mataram telah melakukan langkah-langkah sebagaimana dalam visi, mewujudkan sekolah tinggi yang mempunyai suatu keunggulan serta lulusan yang berdaya saing dan berjiwa mandiri. Artinya lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan di bidangnya serta mampu membangun, berwirausaha. Sehingga kekhawatiran menjadi pengangguran yang tidak kentara tidak akan terjadi pada lulusan STIE AMM Mataram.

Dalam rangka mempersiapkan lulusan yang memiliki keunggulan bersaing (competitive advantage) dan nilai pasar yang tinggi , maka STIE AMM Mataram tidak hanya berupaya

meningkatkan knowledge and understanding. Tetapi juga dibarengi dengan peningkatan keterampilan calon lulusan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Wisuda STIE AMM Mataram terasa spesial dengan menghadirkan Dekan Bank Rakyat School of Business and Entrepreuneurship, Universiti Tun Abdul Razak, Kuala Lumpur Malaysia, Prof. Dr. Zulkiflee Bin Mohamed. Orasi ilmiahnya bertajuk Membangun Kewirausahaan Berterusan untuk Meningkatkan Daya Saing Global (Building a Sustainables Entrepreneurship In Increasing Global Competitiveness).

Dalam orasinya ia menyimpulkan, bahwa kewirausahaan yang berterusan atau berkelanjutan atau Sustainable Entrepreneurship dapat meningkatkan daya saing dalam pembangunan ekonomi sebuah negara. Sebagai kesimpulan dari hasil kajian serta survei yang telah dilaksanakan oleh para sarjana dalam bidang kewirausahaan dan

organisasi, serta agensi kewirausahaan antarbangsa.

Seperti Global Entrepreneurship Monitor (GEM), bahwa kewirausahaan adalah kegiatan yang sangat penting bagi daya saing dan pembangunan ekonomi sebuah negara. ‘’Peranan wirausaha dalam menciptakan nilai dengan memperkenalkan inovasi, membawa perubahan dalam permintaan pasaran semasa. Seterusnya mewujudkan serta meningkatkan persaingan yang sehat di dalam industri di dalam negara maupun antar bangsa. Ini menunjukkan bahwa kewirausahaan amat berkait rapat serta menjadi pemangkin di dalam perkembangan ekonomi sebuah negara,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang diwakili Staf Ahli Gubernur, Drs. H. Imhal, mengatakan dengan wisuda ini, tentunya pemerintah dan masyarakat sangat berterima kasih dan ikut bebahagia dan bangga. Karena putra-putri terbaiknya akan segera bergabung, dalam pembangunan di Provinsi NTB dan

daerah lainnya. Dalam upaya bersama untuk mempercepat tercapainya visi pembangunan NTB, mewujudkan masyarakat yang beriman, berbudaya, berdaya saing dan sejahtera. ‘’Syukur Alhamdulillah dengan bertambahnya jumlah mahasiswa, dan jumlah mahasiswa yang berhasil diwisuda akan menambah rata-rata lama sekolah penduduk NTB,’’ katanya.

Ia berpesan, kepada wisudawan/wisudawati dengan bekal ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan, menjadi modal untuk mempraktikkan, mengamalkan ilmu pengetahuan secara berkesinambungan. Agar berupaya secara aktif untuk mengabdikan diri. ’’Manfaatkanlah kesempatan dan peluang, bekerjasama dengan pihak pemangku kepentingan lainnya. Untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan, membantu keluarga, masyarakat. Lanjutkan terus semangat belajar, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan agar

dapat memberikan pengabdian yang terbaik,” pesannya.

Koordinator Kopertis Wilayah VIII Bali-Nusra, Prof.

Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si., yang diwakili Kasi Kelembagaan dan Kerja Sama, Drs. I Made Gunawan Swarnaya, mengatakan, wisudawan dituntut untuk berbagi ilmu pengetahuan ,agar dapat dimanfaatkan oleh orang lain yang ikut berkontribusi terhadap keberhasilan wisudawan.

Ia menjelaskan, penguasaan terhadap berbagai multi kecakapan di era MEA dan global saat ini adalah menjadi kewajiban bahkan kemutlakkan.

Seperti human skill, design skill, conceptual skill, management skill, technical skill, soft skill, dan spiritual skill.

“Penguasaan terhadap multi kecakapan seperti itu sebetulnya belum menjamin suatu keberhasilan, tetapi paling tidak dengan penguasan berbagai kecakapan bisa turut serta menjadi bagian dari dalam dinamika pembangunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional,” katanya. (ron/*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 26 Oktober 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Kapolres Lotim Akui Ada Kendala Teknis Pengungkapan Kasus Pembunuhan Selong (Suara NTB) Kapolres Lombok Timur (Lotim), AKBP Muh. Eka Fathurrahman mengatakan akan memberikan atensi serius kasus-kasus pembunuhan yang lama belum terungkap. Catatan kepolisian, sedikitnya lima kasus pembunuhan yang terjadi beberapa tahun terakhir, namun belum bisa diungkap.

Mantan Kapolres Bima ini kepada wartawan di Selong, Rabu (25/10) mengemukakan sejumlah kasus memang belum bisa diungkap karena terbentur sejumlah kendala teknis. Antara lain, dugaan pembunuhan

di Keruak beberapa waktu lalu yang tercatat kendalanya belum ditemukan adanya saksi kunci yang melihat pembunuhan.

Kasus dugaan pembunuhan itu ditangani Polsek Keruak. Sebagai bentuk keseriusan Kapolres mengambil sendiri penanganan langsung kasus tersebut.

Selain Keruak, ada juga kasus lain di Selong beberapa waktu lalu juga tidak kunjung ada titik temu tersangkanya.

Banyaknya kasus dugaan pembunuhan yang belum bisa diungkap bukan karena alasan sulit atau tidak sulit. Kesulitan itu, katanya relatif. Tertuang jelas dalam

Pasal 184 KUHP, menerangkan segala petunjuk dan bukti-bukti lain yang mengikat jika sudah dikatakan lengkap, maka bisa ditangani dengan cepat., Kendala terbesarnya sejauh ini keberadaan tersangka yang membutuhkan waktu untuk mencari. Ada yang tersangka pergi keluar negeri. Konstruksi tersangka ini buuh energi untuk mencarinya. “Ini menjadi pekerjaan serius kita,” tegas Kapolres.

Semenjak menjabat, komitmen Kapolres Lotim ini ingin mengungkap segala kasus yang tertunggak. “Ini menjadi tanggungjawab kita, saya akan cek

lagi semua yang tertunggak,” demikian ungkapnya.

Sebagai aparat penegak hukum, Kapolres menginginkan masyarakat tidak kecewa. Kapolres ini pun mencoba untuk membangun komunikasi dengan keluarga yang menjadi korban.

“Jangan sampai aparat ini di bibir manis doang,” imbuhnya.

Aparat penegak hukum akuinya bukanlah superman.

Aparat punya keterbatasan untuk menangani semua. Prinsip semua kasus ingin diungkap, sehingga bisa tertangani dengan baik. Aparat hukum ingin optimal dalam menjalankan tugasnya. (rus)

Dana Proyek RTLH di KLU Belum Cair

Tanjung (Suara NTB) Pelaksanaan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Lombok Utara memasuki “deadline”. Hanya menyisakan 2 bulan 5 hari, membuat program tersebut dikhawatirkan tak terselesaikan tepat waktu.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Utara, Drs. H. Raden Nurjati, kepada Suara NTB, Rabu (25/10) mengakui, anggaran Rp 5,2 miliar untuk RTLH belum terealisasi. Ia beranggapan, proses administrasi program tersebut masih berada di instansi terkait - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A).

“Dana RTLH belum terealisasi, mungkin masih di SKPD. Iya, saya juga tidak tahu persis karena sampai hari ini Surat Permintaan Membayar (SPM) belum kita keluarkan,” ungkap Nurjati.

Dikatakannya proses SPM di BPKAD tidak akan lama.

Dalam 3 hari saja, BPKAD

(Suara NTB/ari)

KUMUH - Sucianto, warga Mbar-mbar, Desa Akar-Akar, yang rumahnya masih kumuh tapi tidak masuk dalam program RTLH. menjamin bisa menerbitkan SPM asalkan seluruh berkasnya dinyatakan lengkap.

“Umpama hari ini masuk, 2 hari lagi keluar SPM-nya itu pun kalau lengkap. Seandainya ada perbaikan, itu tergantung lagi dengan cepat tidaknya dinas teknis memperbaiki kekurangan,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Dinsos P3A Lombok Utara, Hadari,

Mendagri Putuskan Nambung Milik Lobar Giri Menang (Suara NTB) Sengketa tapal batas antara daerah Lombok Barat (Lobar) dengan Lombok Tengah (Loteng) diputuskan Kemendagri. MendagrimemutuskanNambung,DesaBuwun, masuk Kecamatan Sekotong, Lobar. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 93 tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat tertanggal 26 September 2017 dan diundangkan juga pada tanggal 2 Oktober 2017 lalu, bahwa pantai Nambung masuk wilayah Kabupaten Lobar.

Dalam salinan Permendagri Nomor 93 tahun 2017 tersebut, kejelasan batas wilayah dua kabupaten itu telah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak melalui fasilitasi dari Pemprov NTB. Selain itu, kesepakatan itu juga sudah mendapat persetujuan dari Tim Penegasan Batas Daerah Pusat.

Permendagri itu sendiri tertanggal 26 September 2017 dan ditandatangani langsung oleh Mendagri Tjahjo Kumolo.

Kemudian, diundangkan pada tanggal 2 Oktober tahun 2017 ini dan ditandatangani pula oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkum dan HAM RI, Widodo Ekatjahjana. Permendagri yang sudah diundangkan itu juga sudah masuk ke dalam Berita Negara RI tahun 2017 nomor 1374 dan ditandatangani lagi oleh Kepala Biro Hukum, Widodo Sigit Pudjianto.

Menanggapi keputusan Mendagri ini, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid yang dikonfirmasi disela-sela kunjungannya di Dusun Bakong Dasan Desa Lembar membenarkannya.

Bahkan ia telah memperoleh surat keputusan Mendagri tersebut. “Syukur alhamdulillah. Selanjutnya kami berharap agar semua pihak menghormati keputusan itu. Kita tetap NKRI, sehingga tidak ada yang perlu diperpanjang lagi,” katanya

Rabu (25/10).

Fauzan berharap kedepannya, pengembangan pariwisata di wilayah Pantai Nambung itu bisa dimaksimalkan. Untuk itu peran serta masyarakat sangat dibutuhkan agar selalu menjaga keamanan dan kenyamanan di Pantai yang terkenal dengan air terjun air asinnya itu. (her)

SP., mengakui waktu pelaksanaan realisasi RTLH mundur dari target pengerjaan 2,5 bulan yang ditetapkan. Untuk itulah, pihaknya berupaya untuk mempercepat pelaksanaan hingga seluruh fisik RTLH di masyarakat terselesaikan sebelum 31 Desember 2017.

“Saya minta Kabid untuk langsung ke BPKAD. Kendala kita pada pembuatan rekening di Bank NTB yang belum selesai,” ungkapnya.

Guna menjamin pelaksanaan rehabilitasi RTLH selesai tepat waktu, maka pihaknya mencanangkan Gerakan Desember Tuntas dalam pelaksanaannya.

Dimana pengerjaannya akan melibatkan pengawasan unsur TNI. “Kita minta bantuan dan kerjasama dari TNI. Ini sifatnya pendampingan saja, karena tahun ini kita tidak menganggarkan untuk TNI,” sambungnya.

TNI selaku “pengawas” pelaksanaan RTLH diharapkan ikut mendorong percepatan pelaksanaan di lapangan. Mengingat sisa waktu akhir tahun anggaran menyisakan 2 bulan

lagi, Dinsos telah mengagendakan sosialisasi Gerakan Desember Tuntas pada Jumat esok. Dimana seluruh tenaga kerja tingkat Kecamatan akan diminta untuk mengerjakan RTLH sesuai jatah waktu.

Lebih lanjut pada 2018 mendatang, TNI kembali dilibatkan dalam program RTLH. Memantapkan hubungan kerjasama itu, Dinsos akan berkomunikasi dengan Dandim 1606 Lobar untuk membahas MoU serta memastikan anggaran untuk TNI dalam keterlibatannya.

“Waktu kita sudah limit, sehingga kita minta semacam gerakan. Saya juga akan mengecek kesiapan material di lapangan seperti apa,” tandasnya. (ari)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257