Edisi Kamis 26 Saptember 2019 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

KAMIS, 26 SEPTEMBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 164 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Oknum Pejabat Kementerian PUPR di NTB Terjaring OTT Mataram (Suara NTB) – Oknum Kepala Satker Satuan Kerja Non-Vertikal tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan, Ditjen Penyediaan Perumahan (PP), Kementerian PUPR Wilayah NTB, BR ditangkap dalam sebuah Operasi Tangkap Tangan (OTT), Rabu (25/9) sekitar pukul 16.30 Wita. Dari OTT yang dilakukan Satreskrim Polres Mataram itu, polisi berhasil mengamankan uang tunai sebesar Rp 100 juta.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT. Jamkrida 1234567890123456789012345678901212 NTB Bersaing hingga saat ini masih belum memenuhi 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 persyaratan pemenuhan modal dasar. Hal ini menjadi 1234567890123456789012345678901212 temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan meminta 1234567890123456789012345678901212 harus segera dipenuhi.

1234567890123456789012345678901212 Bersambung ke hal 15 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

Izin Usaha PT. Jamkrida NTB Bersaing Terancam

TO K O H KPK Tunjuk ’’Justice Collaborator’’

Dzakiyul Fikri (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Tak Tepat Sasaran PENYALURAN elpiji subsidi 3 kg di NTB disinyalir banyak yang tidak tepat sasaran. Elpiji subsidi banyak digunakan kalangan PNS, perhotelan, rumah makan, restoran dan orang kaya.

Pemprov NTB akan membuat regulasi yang akan melarang PNS, perhotelan dan restoran menggunakan elpiji subsidi 3 Kg. Pasalnya, elpiji subsidi dihajatkan untuk masyarakat kurang mampu. ‘’ Kita akan buatkan regulasi.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/why)

SEGEL - Penyidik Satreskrim Polres Mataram menyegel ruangan Satuan Kerja Non Vertikal tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wilayah NTB di Jalan Majapahit, Mataram, Rabu (25/9).

Proyek Pembangunan Rusun NTB 2 BERDASARKAN penelusuran Suara NTB pada laman LPSE Kementerian PUPR RI, Satker SNVT PP Provinsi NTB memiliki proyek Pembangunan Rumah Susun NTB 2 tahun 2019 di Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa. Proyek dengan harga perkiraan sendiri (HPS) senilai Rp3,52 miliar itu diikuti 37 peserta tender. CV JU memenangi

lelang proyek tersebut dengan harga penawaran Rp3,49 miliar.

Oknum Kepala Satker Satuan Kerja Non-Vertikal tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan, Ditjen Penyediaan Perumahan (PP), Kementerian PUPR Wilayah NTB, BR diduga menerima fee sebesar Rp100 juta dari proyek ini.

Kapolres Mataram AKBP H

Syaiful Alam dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa uang tunai yang disita dalam OTT sebesar Rp100 juta. ‘’Barang bukti Rp100 juta kita sita dari proyek Rumah Susun di Kabupaten Sumbawa senilai Rp3 miliar lebih,’’ sebut Kapolres didampingi Kasatreskrim AKP Joko Tamtomo Rabu (25/9) petang.

Bersambung ke hal 15

Inspektorat Lanjutkan Audit Dana Bank Sampah Mataram (Suara NTB) Inspektorat Provinsi NTB masih melanjutkan audit dana bank sampah. Proses pemeriksaan ini untuk memastikan penyaluran dana sesuai peruntukannya. Sejumlah kelompok penerima dimintai keterangan terkait bantuan dari total anggaranRp 1,5 miliar tahun 2018.

Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si memastikan timnya masih bekerja di lapangan. Sehingga ia mengaku belum bisa memberikam gambaran soal hasil. ‘’Saat ini audit masih dalam proses. Laporannya belum saya terima,’’ ujar Ibnu Salim Rabu (25/9).

Selebihnya ia belum bisa memberi komentar sampai hasil audit sudah diterima dari tim. ‘’Saya masih menunggu laporan,’’ jawabnya singkat.

Kelompok penerima bantuan dari PT. Bank Sampah Bintang Sejahtera diklarifikasi Inspektorat Provinsi NTB. Klarifikasi dan pemeriksaan terkait item bantuan hibah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB senilai Rp1,5 miliar.

Salah satu kelompok itu Bank Sampah Jago, di Lombok Tengah.

Jaki, ketua kelompok mengakui sudah diklarifikasi, namun tidak berkomentar soal materi pemeriksaanya. Ia pun menyerahkan sepenuhnya soal hasil pemeriksaan di Inspektorat dan menyarankan Suara NTB mengkonfirmasi tima udit.

Uswatun Hasanah, kelompok lainnya yang dihubungi Suara NTB sebelumnya, mengaku diberikan modal untuk pembelian sampah Rp 10 juta.

Bersambung Ibnu Salim ke hal 15

(Suara NTB/rus)

TOMAT - Petani di wilayah Gunung Malang Desa Tirtanadi memperlihatkan tanaman tomatnya, Rabu (25/9). Harga jual per kilogram hanya Rp200.

Petani Merugi, Harga Tomat Hanya Rp200 Per Kg ETANI tomat di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menangis. Hasil panen tomatnya, sejak sebulan terakhir tak kunjung beranjak naik. Petani tomat menjual hasil panennya Rp 200 per kilogram. Nilai jual komoditi hortikultura tersebut membuat petani mengalami kerugian besar.

Ramli, salah seorang petani tomat di Dusun Tereng, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur menuturkan, ia menjual hasil panennya menggunakan keranjang. Satu keranjang ukuran rata-rata 45-50 kilogram.

“Satu keranjang ini yang dibeli Rp 10 ribu,” katanya pilu.

Cara penjualan dengan ukuran keranjang sebutnya menjadi tanda nyata harga

tomat ini sudah tidak berpihak kepada petani. Padahal, biaya produksi sangat besar.

Penjualan seharga Rp200 per kilogram ini jelas membuat petani merugi. ‘’Jadi hasil penjualan habis untuk membayar upah yang memetik,’’ katanya.

Hal senada diutarakan Ali Syahbana. Menanam tomat musim ini memang hanya merugikan petani. Biaya produksi cukup mahal. Di mana yang dibutuhkan dalam 1000 bibit dibeli seharga Rp 280 ribu. ‘’Itu varietas servo,’’ katanya.

Jika dihitung harga per biji bibit Rp 28. Bibit tidak akan bisa tumbuh dengan baik jika tidak dilakukan perlakuan yang baik terhadap media tanam. Dibutuhkan mulsa yang dibeli untuk ukuran 1000 bib-

it itu seharga Rp 600 ribu.

Mulsa katanya sangat dibutuhkan. Karena saat ini lahan-lahan petanian tidak akan bisa menghasilkan tanaman horti yang baik kalau menggunakan cara-cara lama.

Diketahui dulu cukup dengan jerami, tomat bisa tumbuh dengan baik. Keharusan mulsa ini membuat biaya produksi menjadi bertambah. Belum lagi tonggak bambu yang ditancapkan di setiap batang tomat. Satu tongkat kayu ini pun harus dibeli petani seharga Rp 350 ribu per 1000 biji.

Setelah tumbuh, harus ada biaya pemeliharaan dari ancaman hama yang terus mengganas. Sementara di satu sisi, harga obat-obatan saat ini justru makin mahal.

Bersambung ke hal 15

Dukung KEK Mandalika dan MotoGP Hj. Selly Andayani

Perbaikan Jalan Lingkar Selatan Lombok Butuh Rp1,7 Triliun Mataram (Suara NTB) Pemerintah berencana akan memperbaiki jalan lingkar selatan Lombok sepanjang 127 Km dari Lembar Sekotong - Kuta - Pantai Pink.

Perbaikan jalan lingkar selatan Lombok ini dihajatkan untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, termasuk MotoGP yang akan digelar 2021 mendatang di Sirkuit Mandalika.

Kepala Bidang Bina Mar-

ga Dinas PUPR NTB, Ir. H. Sahdan, MT mengatakan, secara struktur, jalan lingkar selatan Lombok dari Lembar - Sekotong - KEK Mandalika sudah mantap 100 persen.

Namun masih ada ruas jalan yang masih kurang lebar. ‘’Ada (ruas jalan) yang substandar lebarnya. Artinya belum memenuhi peryaratan lebar yang ideal untuk melayani lalu lintas ketika KEK Mandalika sudah beroperasi,’’

ujar Syahdan dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (25!9) siang.

Dari 127 Km jalan lingkar selatan Lombok, sekitar 60 persen masih perlu peningkatan. Lebar jalan ideal untuk mendukung KEK Mandalika dan MotoGP adalah 7 meter dan bahu jalan kiri dan kanan masing-masing 2 meter.

Namun sekarang, kondisinya sekitar 76,2 km atau 60 persen dari total panjang jalan lingkar selatan Lombok,

lebarnya masih 4,5 meter. Sehingga ruas jalan inilah yang akan ditingkatkan dalam lima tahun ke depan lewat program Indonesia Tourism Development Project (ITDP) yang dibiayai Bank Dunia.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengembangkan kasus dugaan suap Kepala Imigrasi Kelas I Mataram, Kurniadie. Upaya menemukan titik terang ke tersangka lain, salah satunya dengan menetapkan terdakwa dalam kasus itu sebagai Justice Collaborator (JC).

Terdakwa yang ditetapkan untuk kolaborasi dalam mengungkap kejahatan korupsi dalam kasus ini adalah Liliana Hidayat, Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia (WBI). KPK menilai Liliana memenuhi syarat untuk diajak kerjasama dalam untuk mengungkap pelaku lain.

Bersambung ke hal 15

Kapolres Mataram AKBP H Syaiful Alam dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa uang tunai yang disita dalam OTT sebesar Rp100 juta. ‘’Barang bukti Rp100 juta kita sita dari proyek Rumah Susun di Kabupaten Sumbawa senilai Rp3 miliar lebih,’’ sebut Kapolres didampingi Kasatreskrim AKP Joko Tamtomo Rabu (25/9) petang.

Alam mengungkapkan, OTT berlangsung sore hari sekitar pukul 16.30 Wita.

Polisi menemukan pihak rekanan dan Kepala Satker berinisial BR sedang berada di dalam ruangan. Mereka baru selesai serah terima uang. Uang yang diserahkan dimasukkan ke dalam tas kertas. Uang itu diduga terkait setoran proyek rumah susun di Kabupaten Sumbawa tahun 2019. Setiap proyek diduga ada setoran antara 5-10 persen. ‘’Dia meminta imbalan dari pekerjaan proyek sebesar lima sampai 10 persen,’’ beber Kapolres.

Hingga berita ini ditulis semalam, BR masih dalam pemeriksaan di Polres Mataram. Satu saksi lainnya, PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus, HS juga turut diamankan. HS diduga menjembatani komunikasi antara pimpinannya itu dengan pihak kontraktor. ‘’Kita masih dalami proyek ini seperti apa. Intinya yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan korupsi terkait proyek rumah susun di Sumbawa,’’ terangnya. Menurut Kapolres, pihaknya masih akan mengembangkan kasus ini. ‘’Belum ada penetapan tersangka.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Kamis, 26 September 2019

Terbuka untuk Investasi SESUAI dengan kepercayaan yang diberikan Pemerintah Kota Mataram, lurah Sayang-Sayang yang baru, Mahfudin, akan melanjutkan semua program lurah yang lama, Romi Karmin. Ia berkomitmen akan menjalankan tugasnya pada kepentingan dan kepercayaan yang diberikan Pemkot Mataram untuk masyarakat SayangSayang.

Mahfudin pun percaya, mandat yang diberikan untuk memimpin kelurahan (Suara NTB/viq) Sayang-Sayang tidak Mahfudin akan ia sia-siakan. Kepercayaan yang diberikan ini, lanjut Mahfudin, akan digunakan dengan baik. “Semata-mata untuk kepentingan masyarakat saya di Sayang-Sayang,” jelasnya kepada Suara NTB, Rabu (25/9).

Menurut Mahfudin, selama ini, kinerja lurah Sayang-Sayang memang bagus dalam pembangunan di tengah masyarakat. Baik pembanguan fisik, pemberdayaan sosial kemasyarakatan dan lainnya. “Tinggal nanti saya lanjutkan, yang baik kita lanjutkan dan tingkatkan juga,” tegasnya.

Untuk program yang akan dilanjutkan, Mahfudin akan memetakan semua potensi di kelurahan. Kawasan Sayang-Sayang sendiri kata Mahfudin, merupakan kawasan industri untuk pengembangan jasa dan perekonomian. Baik dalam segi kerajinan, perikanan, pertanian, rumah makan, dan lesehan.

“Untuk kerajinan, mulai kerajinan Cukli, sudah mulai berkembang, tinggal saya lanjutkan, saya tingkatkan bagaimana model untuk pemasarannya. Di petani-petani ikan kita benahi, walaupun sudah baik, kita tingkatkan menjadi lebih baik lagi,” imbuhnya.

Untuk bagian jasa, lanjut Mahfudin, kelurahan akan mengembangkan semua kuliner di Sayang-Sayang. Baik itu lesehan dan rumah makan. “Ini memang sudah berkembang.

Deretan di jalan Sudirman itu memang cocok untuk itu. Kita akan terus kembangkan, sudah bagus penataan kawasannya, mana kawasan industri, pertanian, dan semua-semua.

Tinggal ditingkatkan lebih baik lagi,” paparnya.

Demi keberlangsungan itu semua, kelurahan SayangSayang akan menjalin kerjasama lebih proaktif dengan dinas-dinas di Pemkot Mataram. Semua itu lanjut Mahfudin, pengembangan beberapa potensi di Kelurahan SayangSayang tidak akan lepas juga dari peran Pemkot.

“Kita kan tidak bisa lepas dari pemerintahan yang ada di Pemkot. Ujung tombaknya kan ada di kelurahan, sumber dananya nanti dari Pemkot yang utama, harus kita kembangkan itu premodalan dan pendanaan itu dari Pemkot,” jelasnya.

Selain berharap dana dari Pemkot, pihak kelurahan Sayang-Sayang akan membuka keran untuk para pelaku wisata dan investor yang mau menanam modal di lingkungan Sayang-Sayang. “Ada dari swasta yang ingin berusaha dan ingin menanam modal di sini, kita welcome saja,” imbuhnya.

Selain itu juga, kelurahan Sayang-Sayang akan memanfaatkan dana kelurahan pada kawasan-kawasan yang potensial untuk dikembangkan. “Dengan alokasi dana kelurahan yang kuncuran dana banyak ini, kita coba rambah ke jasa perdagangan. Tapi kan selama ini sudah berkembang dengan baik. Tinggal ditata kembali demi kemajuan,” tukasnya.

Dengan memikirkan terobosan-terobosan baru, kelurahan akan mendukung masyarakat yang bergelut pada perajin cukli, untuk membuat koperasi. Supaya, bagaimana bidang pemasaran bisa berjalan dengan maksimal. “Itu yang utama, kota kan ada dinas Perindustrian, kita minta solusi, kita fokuskan, minta sarpras (sarana dan prasarana) yang bisa menunjang untuk pemasarannya,” demikian kata Mahfudin. (viq)

(Suara NTB/fit)

Pendataan Terstruktur KETUA Komisi IV DPRD Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman menyayangkan bantuan siswa miskin terindikasi salah sasaran. ‘’Kalau masalah sasaran seperti ini atau kurang tepat sasaran, ini karena teknis dalam pendataan yang tidak terstruktur dengan baik sampai ke tingkat bawah,’’ katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, kemarin.

Oleh karena itu, ke depan dalam melakukan pendataan pemerintah disarankan memanfaatkan sampai ke jaringan yang paling bawah. Seperti kepala lingkungan dan Ketua RT. ‘’Karena mereka yang berada di posisi yang terdekat dengan masyarakat,’’ imbuhnya. Dia yakin Ketua RT karena skup kerjanya lebih kecil, lebih paham mengenai warganya. ‘’Seharusnya itu yang dimanfaatkan, struktur yang seperti itu,’’ cetusnya. Pendataan, tegas Mujib, jangan dilepas begitu saja. Pihak terkait sebagai pendata, tidak melepas sendiri kepala lingkungan maupun RT untuk melakukan pendataan. ‘’Jadi minta diantar. Tetap dia menyaksikan sendiri,’’ imbuhnya. Sehingga, pihak yang melakukan pendataan dalam melihat secara langsung kondisi masyarakat, apakah memang layak mendapat bantuan atau sebaliknya. ‘’Kalau kepala lingkungann sendiri yang melakukan pendataan nanti terjadi like and dislike itu,’’ ujarnya. Jangan hanya memanggil kaling lalu minta data orang miskin. Justru pihak pendata harus turun ke bawah. Sayangnya, lanjut politisi Golkar ini, pola pendataan terstruktur itu belum dilakukan oleh pemerintah. ‘’Jadi hanya menunggu di belakang meja saja. Turun ke bawah didampingi oleh kaling dan RT-RT nya,’’ demikian Mujib.

Anggota dewan dari daerah pemilihan Sekarbela ini tidak menyangkal bahwa bantuan siswa miskin terindikasi salah sasaran ini bermuara dari cara pendataan yang keliru. Karena ada kesan bahwa pendataan yang dilakukan jajaran pemerintahan yang terbawah seperti kepala lingkungan menggunakan pendekatan kekerabatan.

Terkait bantuan kepada orang miskin, Mujib mengajak masyarakat mengurangi ketergantungan kepada pemerintah. Dia menjelaskan bahwa di Sekarbela pihaknya telah menggagas yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan. ‘’Disitu sudah terdata 80 orang sebagai donator,’’ sebutnya. Yayasan ini menyalurkan bantuan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sehingga bias mengurangi ketergantuangan kepada pemerintah.

Pengalaman di yayasan ini, katanya, pendataan dilakukan secara langsung untuk menghindari salah sasaran. (fit) TGH. Mujiburrahman

SUARA MATARAM

Halaman 2

Tempat Hiburan Malam Diduga Kembali Jual Minol Mataram (Suara NTB) – Pengusaha tempat hiburan di Kota Mataram agaknya belum jera. Mereka diduga kembali berjualan minuman beralkohol (minol) setelah tim terpadu yang sebelumnya merazia mereka berlalu.

Tim terpadu sebelumnya mengamankan puluhan botol minuman beralkohol berbagai merek dari tempat hiburan malam di wilayah Cakranegara. Selain minol, ada juga rumah bernyanyi menyiapkan pemandu lagu.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, Bayu Pancapati mengungkapkan, aktivitas tempat hiburan menjadi sorotan dari organisasi masyarakat. Rupanya, setelah dirazia mereka diduga tetap menyediakan minuman beralkohol.

Ketidakpatuhan pengusaha sama artinya mereka tidak menganggap atau menghargai operasi dari pemerintah. Semestinya, pengusaha mengurus izin mereka baru menyediakan minol. “Berarti mereka ini tidak menghargai operasi – operasi yang digelar tim sebelumnya,” kata Bayu dikonfirmasi, Rabu (25/9).

Membandelnya pengusaha juga tidak bisa dilihat dari satu sisi. Bayu menganalisa bahwa tempat hiburan berani menyediakan minuman beralkohol pasti ada penyebabnya. Para

pengusaha mengeluhkan pengurusan izin dipersulit.

Pengusaha kembali diminta mempertanyakan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP). Kalaupun izin mereka tidak bisa dikeluarkan karena tidak diperbolehkan sesuai peraturan daerah (Perda). Petugas perizinan mestinya tidak perlu menjanjikan ke pengusaha. “Bilang saja di sana tidak diperbolehkan supaya jelas,” ujarnya.

Penertiban dilakukan selama ini klaimnya, tidak efektif

bilamana ada persoalan lain.

Apalagi ada reaksi dari masyarakat sehingga dinilai kerja dari aparat penegak Perda tidak ada. Semestinya sambung Bayu, semua leading sector duduk bersama membahas persoalan tersebut. Terutama DPMPTSP harus menggandeng OPD teknis merumuskan permasalahan selama ini disorot oleh masyarakat.

Dia membandingkan Satpol PP di Kota Surabaya diberikan kewenangan menertibkan areal publik, reklame dan minuman beralkohol. Kasus berbeda di Kota Mataram, kewenangan itu menyebar ke OPD teknis. Seperti areal publik dipegang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

“Reklame dipegang Dinas

Perkim dan minol dipegang Dinas Perdagangan. Pol PP hanya diajak operasi saja. Ini sudah lama saya sampaikan kita hearing bersama,” katanya. Sebenarnya tugas Pol PP sangat banyak di daerah lain. Pola ini semestinya diberlakukan di Kota Mataram, sehingga pelanggaran – pelanggaran bisa dikendalikan.

Konteksnya terhadap penjualan minol oleh tempat hiburan diminta OPD terkait duduk bersama dengan pengusaha. Para pengusaha dipastikan memahami kebijakan dari pemerintah. “Selama belum keluar izinnya tidak boleh berjualan. Sama dengan tidak punya SIM ndak boleh berkendara. Kalau ada razia dan ditilang jadi masalah,” demikian katanya mencontohkan. (cem)

Gedung DPRD akan Dibangun dengan Anggaran Rp40 Miliar

(Suara NTB/viq)

AKAN TEREKAM - Suasana di bawah monumen Tembolak, jalan lingkar selatan, Kota Mataram, Rabu (25/9). Banyak sampah berserakan yang perlu mendapat perhatian. Saat CCTV terpasang nanti, mereka yang membuang sampah sembarangan pun akan terekam.

Pemkot akan Pasang CCTV di Monumen Tembolak Mataram (Suara NTB) Setelah kejadian perusakan pot bunga di jalan bebas hambatan lingkar Selatan Kota Mataram menuju Lombok Barat, awal September lalu, Pemkot Mataram akan memang CCTV (Closed Circuit Television) untuk memantau keamanan di lokasi tersebut.

Pemkot juga memasang CCTV di titik-titik lokasi yang dianggap strategis dan urgen.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, I Nyoman Swandiasa menyampaikan, untuk pemasangan itu (CCTV), komunikasi awal dengan Dinas Perkim kita akan memasang CCTV di kawasan itu karena sangat urgen,” jelasnya kepada Suara NTB, Rabu (25/9). Pemasangan tersebut lanjut Nyoman, Pemkot akan memasang

di 2 titik di sekitar Tembolak.

Jumlah CCTV di area strategis Kota Mataram jelas Nyoman, Pemkot baru memasang di 15 titik. Untuk pemasangan CCTV di area Tembolak, Kominfo sendiri saat ini akan menunggu anggaran dari Pemkot. “Dari APBD perubahan tidak bisa, karena anggarannya sudah diketok,” jelasnya.

Estimasi anggaran pemasangan CCTV lanjut Nyoman, untuk pemasangan satu paket CCTV dengan monitornya dan bandwitdth dinilai tidak terlalu mahal.”Untuk pemasangan dua CCTV tadi belum pasti (berapa harganya). Kalau ada di 1 titik sektar Rp300 ribu, sama kayak indihome,” paparnya.

Pada tahun 2020 nanti, jika pemasangan CCTV di Tembolak belum terlaksana, Kominfo akan memindahkan CCTV

yang tidak efektif di beberapa area di Kota Mataram untuk dipindahkan ke Tembolak.

“Misalkan beberapa titik yang sudah terpasang dan tidak efektif lagi, umpamanya kayak di Karang Taliwang. Karena sudah kondusif mungkin bisa kita pindah,” jelasnya.

Setelah pemasangan nanti, Kominfo akan berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan kecamatan untuk memantaunya.

“Nanti untuk pemantauan keamanan CCTV, kita suruh kelurahan dan kecamatan untuk memantaunya di lapangan. Ini juga sudah dibahas juga sama pak Wali,” demikian Nyoman. (viq)

(Suara NTB/cem)

UKUR KERAMIK - Auditor pada Inspektorat Kota Mataram, mengukur keramik di depan lobi Kantor Walikota Mataram, Selasa (24/9). Pemasangan keramik merupakan proyek tahun 2018 lalu.

OPD di Mataram Diaudit Mataram (Suara NTB) Inspektorat melakukan audit rutin di semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Mataram terhadap penggunaan anggaran 2018 lalu. Kesalahan administrasi serta kelebihan pembayaran masih jadi temuan.

Pantuan Suara NTB, auditor pemerintah berjumlah tiga orang memeriksa pekerjaan di Bagian Umum Setda Kota Mataram. Yakni, pekerjaan paving block, tempat parkiran sepeda motor dan pekerjaan lainnya yang dikerjakan di tahun 2018 lalu.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri dikonfirmasi, Rabu (25/ 9) mengungkapkan, audit ini sifatnya komprehensif terhadap semua pekerjaan milik OPD Kota Mataram tahun 2018 lalu. Auditor telah mulai bekerja sejak awal bulan September dan tersebar ke masing – masing dinas. Proses pemeriksaan ditargetkan jangka waktu sebulan menyasar enam hingga delapan OPD. “Tim turun 4 – 6 orang. Jika OPD besar akan berbeda tim yang menangani,” kata Alwan. Dari hasil pemeriksaan auditor pengawasan internal pemerintah (APIP) menemukan kesalahan administrasi.

Seperti ketidaksesuaian antara kuitansi dengan surat perintah pencairan dana.

Kelebihan pembayaran tunjangan bagi pejabat. Kelebihan tunjangan pada biaya pendidikan anak. Artinya, kewajiban pe-

merintah menanggung biaya pendidikan anak sampai usia 25 tahun.

Pegawai justru tidak melaporkan dan tetap menerima tunjangan dari pemerintah. Atas kelalaian itu terdapat kerugian negara, sehingga direkomendasikan untuk mengembalikan.

Selain sifatnya administrasi, auditor juga menemukan kekurangan volume di beberapa pekerjaan fisik.

Tidak disebutkan secara detail oleh Alwan, OPD mana saja yang disinyalir terdapat kekurangan volume. “Ada di beberapa OPD. Saya lupa,” kilahnya.

Temuan ini nantinya dikeluarkan rekomendasi. Rekomendasi tidak jauh berbeda seperti dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan maupun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. OPD yang jadi fokus pemeriksaan diminta menindaklanjuti temuan tersebut.

Terkait indikasi penyimpangan penggunaan anggaran daerah, Alwan mengatakan belum ada potensi penyimpangan ditemukan dari hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan di tahun 2018, sehingga berpotensi merugikan kas daerah.

Dia menilai, OPD telah melaksanakan program sesuai petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. “Sampai saat ini, belum ada penyimpangan kita temuan,”demikian kata Alwan. (cem)

Mataram (Suara NTB) Selain membangun Kantor Walikota di jalan Lingkar Selatan, Pemkot Mataram juga akan membangun gedung DPRD Kota Mataram.

Anggaran dibutuhkan mencapai Rp40 miliar.

Proyek gedung wakil rakyat ini dianggarkan secara bertahap. Pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 dianggarkan Rp20 miliar dan anggaran sama dialokasikan di 2021 mendatang.

Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma membenarkan, adanya rencana pembangunan gedung bagi anggota Dewan.

Tetapi, itu masih dalam bentuk rancangan program yang diusulkan pimpinan DPRD ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram. Kebijakan selanjutnya tidak diketahui apakah program ditempatkan di sini ataukah ke instansi teknis lainnya.

“Memang ada program itu tapi dalam bentuk rancangan. Kebijakan ada di pimpinan,” kata Aria ditemui di ruang kerjanya, Selasa (24/9). Seandainya TAPD telah memasukkan program tersebut pada kerangka

umum anggaran dan plafon penggunaan anggaran sementara (KUA – PPAS) dan anggarannya diploting ke Sekretariat Dewan, Aria menegaskan, sebisa mungkin proyek tersebut ditolak. Alasannya menolak karena Sekretariat DPRD tidak memiliki spesialisasi untuk mengerjakan konstruksi.

Dia menyarankan agar pekerjaan itu diberikan ke ahlinya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Pihaknya hanya menerima gedung siap untuk dipakai. “Di Setwan tidak ada spesialisasi pengadaan barang dan jasa.

Biarkan sudah kami menggunakan saja,” timpalnya.

Sekretariat tegasnya, sama sekali tidak pernah mengusulkan program pembangunan graha itu. Ini terlihat dari postur anggaran diterima di 2020 mendatang tidak jauh berbeda dengan anggaran di 2019.

Sementara itu, Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito menyebutkan, rencana anggaran di 2020 mendatang selain pembangunan Kantor Walikota senilai Rp 60miliar, juga ada rencana pembangunan gedung DPRD Kota Mataram. Proyek ini diprediksi membutuhkan anggaran sekitar Rp40 miliar. (cem)

Kamis, 26 September 2019

SUARA NTB

Halaman 3

SUARA NTB Kamis, 26 September 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Dihadapkan Permasalahan Kompleks KABUPATEN Lombok Timur (Lotim) dengan jumlah penduduk terbesar dibanding kabupaten/kota lainnya di NTB, memiliki permasalahan yang kompleks. Hal itu disampaikan Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy pada acara silaturahmi anggota DPRRI, Ir. H. Nanang Samodra KA, M.Sc., Rabu (25/9).

Disebutkan bupati bahwa penduduk yang besar dengan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang banyak, prevalensi stunting yang tinggi, demikian halnya dengan kasus gizi buruk dan persoalan lain yang berdampak pada rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) Lotim. Untuk itu, Pemda Lotim berupaya membenahi kondisi tersebut dengan peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, juga peningkatan income per kapita. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan pula IPM Lotim dan mewujudkan Lotim yang adil, sejahtera, dan aman.

Dalam silaturahmi ini sekaligus penyerahan bantuan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBe) yang berasal dari dana aspirasi. Bupati menyampaikan terima kasihnya dan melihat hal ini sebagai salah satu ikhtiar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, di samping sebuah jalinan kerjasama yang baik dari tingkat bawah hingga ke pusat. Kegiatan ini juga menunjukkan komitmen anggota dewan terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Sementara Nanang Samodra mengingatkan kepada para penerima untuk memanfaatkan dana secara baik. Ia berpesan agar dalam setahun dana tersebut berhasil mengubah hidup para penerimanya.

Karena itu ia berpesan kepada Dinas Sosial dan pendamping program Keluarga Harapan (PKH) dapat memberikan pendampingan untuk optimalnya penggunaan dana. (yon) H. M. Sukiman Azmy (Suara NTB/yon)

79 Bakal Calon Kades Ikuti Tes Tulis Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 79 bakal calon kepala desa di 11 desa akan mengikuti tes tertulis pada 7-8 Oktober mendatang. Sementara 58 orang bakal calon kades lain di 14 desa, tidak perlu mengikut tes tulis dan bisa diproses oleh panitia desa untuk selanjutnya menunggu jadwal Pemilihan serentak.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PMD, H. Kholidi Halil, melalui Kepala Bidang PMD, Atmaja Gumbara, SP., Rabu (25/9), mengemukakan bakal calon kades yang mengikuti proses tes tulis, karena jumlah pendaftar di desa itu melebihi 5 orang. Sedangkan bakal calon di satu desa yang pendaftarnya 5 orang atau kurang, langsung ditetapkan sebagai calon oleh Panitia Pilkades setelah melewati pemeriksaan berkas.

“Bakal calon masih punya waktu sehari sampai tanggal 26 untuk melengkapi pemberkasan. Selanjutnya berkas diteliti dari tanggal 27 sampai 30 September,” ungkap Atmaja.

Setelah semua berkas diteliti, maka pada 1 Oktober, Panitia Pilkades bisa menetapkan para bakal calon yang menjadi kontestan pilkades serentak. Berbeda dengan bakal calon yang jumlah peserta lebih dari 5 orang, maka menjadi kewenangan kabupaten untuk menyeleksi dan mengeluarkan peserta. Kabupaten dalam hal ini tetap berpatokan pada jumlah maksimal, yakni 5 orang.

Perihal penggunaan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI), Kabid PMD mengakui para calon yang mendaftar relatif banyak. Di beberapa desa, ada calon yang ijazahnya tidak lengkap, baik ijazah SD maupun SMP. “Penggunaan SKPI belum ada yang konsultsi ke dinas tapi relatif banyak. Insya Allah Panitia Desa sudah bersikap hati-hati ketika ada SKPI,” yakinnya.

Atmaja sendiri mengartikan pasal penggunaan SKPI pada Perda tentang cara pemilihan Kepala Desa, tidak wajib menyertakan fotokopi. Justru, dengan ketiadaan ijazah asli dan fotokopi itulah, letak dipersyaratkannya SKPI. Baginya, sepanjang bakal calon, pihak sekolah, dan Panitia Pilkades bisa membuktikan kebenaran dari keterwakilan penggunaan SKPI dengan materai, maka fotokopi tidak wajib. Namun demikian, ia berharap seluruh Panitia Pilkades melakukan cross check ke sekolah yang menerbitkan SKPI. “Fotokopi ijazah tidak harus ada karena itulah fungsi SKPI. Sebenarnya tidak begitu penafsirannya. Kalau berpikir ijazah orang hilang, apa yang mau difotokopi. Pada kondisi pascagempa, bisa dimaklumi mungkin sekolah tidak ada arsip, sehingga minta SKPI,” paparnya.

Para bakal calon masih ada waktu sehari untuk melengkapi berkas sampai tanggal 26 September. Dengan tidak melengkapi berkas, maka secara otomatis yang bersangkutan akan digugurkan.

Mereka yang dites tulis, akan diperiksa hasil ujiannya pada tanggal 9 Oktober, dan diumumkan kelulusan sehari setelahnya. Kemudian pada tanggal 11 Oktober, bakal calon yang lulus dan berhak mengikuti Pilkades akan ditetapkan.

“Untuk jumlah soal belum fix, kami masih harus ketemu dengan tim independen. Kami sudah bersurat ke Unram tapi belum dibalas,” tandasnya. (ari)

(Suara NTB/rus)

MANGKRAK - Kapal Dishub Lotim yang merupakan bantuan pusat mangrak dan kini hanya menjadi ”penunggu” pantai.

Kapal Bantuan Dishub Mangkrak Selong (Suara NTB) Kapal bantuan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mangkrak. Kapal bantuan 2013 itu terlihat hanya menjadi ”penunggu” pantai Gili Lampu Kecamatan Sambelia. Kapal ini sudah lama tak difungsikan lagi, karena penerima manfaat tidak mampu mengoperasikannya.

Suyanto, pelaku wisata di Desa Padakguar Kecamatan Sambelia, mengaku, kapal tersebut sudah lama rusak.

Menurutnya, kapal ini merupakan milik Dishub Lotim yang dititipkan kepadanya sejak tahun 2016 lalu. Sebelumnya kapal terparkir di Pelabuhan Labuhan Lombok Pringgabaya.

Kapal yang digunakan untuk transportasi antar pulau di wilayah Sambelia tersebut rusak, karena terjadi gelombang besar. Setelah diketahui rusak, sempat direncanakan

perbaikan. Akan tetapi sampai sekarang tidak kunjung terealisasi oleh pemerintah.

“Dulu kerusakannya ringan, tapi setelah lama tidak tersentuh dan tertabrak ombak-ombak besar dan gempa jadi agak berat untuk diperbaiki,” ujarnya pada Suara NTB akhir pekan kemarin.

Melihat kondisi kapal saat ini dinilai masih layak untuk berlayar kalau dilakukan perbaikan, meski mesin kapal sudah rusak dan bagian kapal sudah bocor. Pihaknya berasumsi, biaya perbaikan bisa

menembus ratusan juta rupiah.

“Rp 200 juta pun akan habis, karena pertama fibernya yang bocor dan untuk mesin saja harganya Rp 90 jutaan,” ucapnya.

Tingginya biaya operasional membuat pelaku wisata ini tidak kuat untuk mengoperasikannya. Bahkan, untuk membersihkan kapal bisa menghabiskan Rp 500 ribu. Sementara itu, selama menerima titipan ini tidak pernah ada bantuan pemeliharaan dari Dinas Perhubungan.

Kepala Dishub Lotim, Drs. Muhammad Zaini saat dikon-

firmasi mengakui kapal tersebut lama tak beroperasi. Ia pun berniat untuk memperbaiki kembali dengan anggaran tahun 2020 mendatang.

Sebagai kepala dinas yang belum lama menjabat, dirinya mengaku tidak mengetahui pasti diperuntukan untuk apa kapal tersebut. Rencananya, kapal tersebut bisa dihibahkan kepada masyarakat yang bisa mengoperaskannya sebagai media transportasi antar pulau.

Menurut Zaini, kapal tersebut seharusnya diperbaiki kembali agar bisa dimanfaatkan dan diberikan biaya operasional. Bantuan pusat tersebut dilihat dari sisi usia tidaklah terlalu tua dan diyakini bisa digunakan berlayar.

“Tidak terlalu tua kok dan

mesinnya masih bisa dipakai,” ucapnya.

Sementara itu, pada tahun 2020 mendatang direncanakan kembali akan dilakukan pengadaan kapal dengan sumber dana pusat. Kapal yang akan diadakan kata Kadis lebih kecil dari yang saat ini rusak. “Lebih kecil kapasitasnya, namanya kapal perintis,” tutur Zaini.

Kapal perintis ini muatannya 20 penumpang.

Soal kapal ini, Dishub memiliki beberapa kali pengalaman gagal tender. Disebut dua tahun berturut-turut proyek bantuan pusat senilai Rp 450 juta per unit itu gagal diadakan tahun 2018 dan 2019 ini.

Namun kembali dilakukan lobi ke pusat, sehingga Lotim kembali dijanjikan pengadaan tahun 2020 mendatang. (rus)

DPRD KLU Umumkan Polres Lotim Salurkan Tandon Air Susunan AKD Bersih ke Wilayah Kekeringan Tanjung (Suara NTB) Usai dilantik Senin (23/9), pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) langsung mengumumkan komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Seluruh AKD dibentuk, antara lain, Komisi, Banggar, Banmus, Bapem Perda dan Badan Kehormatan (BK).

Pembentukan AKD mengacu pada Peraturan DPRD No. 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD. Beberapa penekanan dalam pengisian AKD antara lain, tiap anggota komisi merupakan usulan dari fraksi-fraksi. Jumlah anggota Bapem Perda sama dengan jumlah komisi terbanyak, dalam hal ini Komisi II dengan 12 kursi. Sementara anggota Banggar berasal dari usulan fraksi dengan mempertimbangkan komisi.

Ketua DPRD KLU, Nasrudin, S.HI., selaku pemimpin rapat mengumumkan komposisi Komisi I terdiri dari 7 orang, masing-masing, Rianto, Raden Nyakradi, I Made Karyasa, Putrawadi, Bagiarti, Bagiarti, SH., Fajar Marta dan M. Yusuf.

Selanjutnya, Komisi II terdiri dari 12 orang antara lain, Hakamah, Salitep, Debi Ariawan, L. M. Zaki, Ada Malik, Zainuddin, Arif Usman, Ruhaiman, Sadirman, Narsudin dan Saparudin. Sedangkan Ko-

misi III diisi oleh 9 orang, antara lain, Artadi, Ikhwanudin, Tusen Lasima, Hj. Galuh Nurdiyah, Kardi, H. M. Arsan, Kamah Yudiarto, Rusdianto dan Nurhardin.

Sedangkan anggota Banggar, terdiri dari 14 orang, ditambah 3 pimpinan. Mereka yang duduk di Banggar antara lain, Artadi, Salitep, Raden Nyakradi, I Made Karyasa, Tusen Lasima, Hj. Galuh Nurdiyah, Kardi, Bagiarti, Arif Usman, Ruhaiman, Fajar Marta, Rusdianto, Narsudin dan M. Yusuf.

Untuk Banmus dan Bapem Perda diisi masing-masing oleh 12 orang. BK menjadi AKD yang paling akhir diisi. Pada konteks ini, terdapat 7 orang yang dicalonkan antara lain, Rianto, Ikhwanudin, Tusen Lasima, Hj. Galuh Nurdiyah, Zainudin, H. M. Arsan dan Zainudin.

Dalam proses pemilihan Ketua BK, sebanyak 28 orang melakukan pemilihan dengan mencoblos, sedangkan dua orang lain, L. M. Zaki dan Kardi, tidak hadir.

Pada pemilihan itu, perolehan suara terbanyak diraih oleh Ikhwanudin, S.Ag., dengan 15 orang. Ikhwanudin sekaligus menjadi Ketua BK DPRD. Selanjutnya, terpilih sebagai Wakil Ketua BK adalah Hj. Galuh Nurdiyah dengan 7 orang, dan anggota BK, H. M. Arsan dengan 5 suara. (ari)

Selong (Suara NTB) Kekeringan yang terjadi di Lombok Timur (Lotim) mendapat atensi dari banyak pihak. Termasuk, dari aparat Polres Lotim. Rabu (25/9), Polres Lotim beserta Polsek jajaran melakukan pendistribusian tandon air bersih terhadap 21 kecamatan di Lotim yang mengalami kekeringan.

Pengambilan langkah cepat dengan terjun langsung ke beberapa wilayah yang terdampak kekeringan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dengan cara memberikan bantuan berupa tandon air kepada kecamatan yang terkena dampak kekeringan. Sementara untuk wilayah yang tidak terkena dampak kekeringan, Polres Lotim dan Polsek jajaran memberikan bantuan bahan bangunan berupa semen kepada desa/kecamatan yang sedang membangun masjid dan musala.

Kapolres Lotim, AKBP. Ida Bagus Made WInarta,SIK, menjelaskan, adanya sumbangan yang sudah disalurkan kepada masyarakat dapat dirasakan oleh masyarakat.

Penyerahan sumhangan 20 unit tandon air di 13 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Lotim dan diserahkan langsung oleh Kapolsek setempat secara serentak pada tanggal 23 dan 24 September 2019.

Adapun beberapa kecamatan

(Suara NTB/HumasPolres Lotim)

DISTRIBUSI - Pendistribusian tandon pada masyarakat yang mengalami kekeringan oleh jajaran Polres Lotim. yang mendapatkan bantuan tandon air bersih, di antaranya Kecamatan Aikmel 2 unit, Sakra Timur 2 unit, Sukamulia 2 unit, Sakra 1 unit, Jerowaru 2 unit, Suralaga 1 unit, Terara 2 unit, dan Sikur 2 unit dan Kecamatan Sambelia 2 unit. Selanjutnya Kecamatan Lenek 1 unit, Sakra Timur 1 unit, Suela 1 unit dan Sembalun 1 unit.

Adapun kecamatan yang tidak terdampak kekeringan akibat kamarau yang terjadi di wilayah Kabupaten Lotim. Pol-

res Lotim beserta jajaran memberikan bantuan berupa bahan bangunan semen sebanyak 250 sak ke masjid-masjid dan musala, di antaraya Kecamatan Pringgabaya menyerahkan 50 sak semen, Masbagik 50 sak semen, Kecamatan Pringgasela 25 sak semen, Montong Gading 25 sak semen, Kecamatan Keruak 25 sak semen, Kecamatan Selong 25 sak semen dan Kecamatan Wanasaba 25 sak semen serta Kecamatan Labuhan Haji 25 sak semen. (yon)

Mahasiswa di Lotim Tagih Janji Politik Anggota DPRD Kritik Kebijakan Hibah Aset Pemda Sukiman-Rumaksi Selong (Suara NTB) Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Lombok Timur (Lotim), Rabu (25/9) menggelar aksi unjuk rasa terkait satu tahu kepemimpinan Bupati, H. M. Sukiman Azmy.,MM dan Wakil Bupati H. Rumaksi Sjamsuddin,SH. Aksi yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini untuk menagih janji-janji politik pasangan jargon Sukma tersebut pada Pilkada 2018 lalu.

Koordinator aksi, Irwan Safari, dalam orasinya mengatakan hingga satu tahun kepemimpinan Sukma, terdapat banyak persoalan-persoalan dan janji politik yang belum direalisasikan, di antaranya berupa masih banyaknya pejabat-pejabat di perusahaan daerah yang berstatus pelaksana tugas (Plt). Selain itu, penanganan gempa yang terkesan lambat, kese-

(Suara NTB/yon)

AKSI - Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan aksi unjuk rasa di Lotim, Rabu (25/9). jahteraan masyarakat serta diduga adanya ASN yang melakukan tindak korupsi serta jual beli jabatan.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Lotim, H. Rohman Farly, mengatakan bahwa penempatan Plt merupakan salah

satu langkah pemerintah dalam menempatkan pejabat definitif. Terhadap adanya dugaan jual beli jabatan dan korupsi, ujarnya, pimpinan akan memberikan sanksi dan tindakan tegas kepada oknum yang bersangkutan.

Selain melakukan aksi unjuk rasa di kantor bupati. Puluhan mahasiswa ini juga menggedor kantor DPRD Lotim. Mereka diterima Ketua DPRD Lotim, Murnan, S.Pd., yang didampingi Wakil Ketua DPRD Lotim, M. Badran Ah. Menurutnya, apa yang menjadi aspirasi mahasiswa akan ditampung dan disampaikan kepada pemerintah daerah.

Dari beberapa tuntutan mahasiswa, salah satunya berupa lencana. Hal tersebut merupakan bagian dari proses penganggaran yang memang harus melalui mekanisme yang ada sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Kebijakan Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Najmul Akhyar, menghibahkan 14.751 meter persegi lahan Lapangan Gondang, Kecamatan Gangga, menuai kritik. Pasalnya, DPRD selaku pengontrol eksekutif tidak dilibatkan dalam proses hibah lahan itu kepada Kodim Lombok Utara.

Anggota Komisi II DPRD KLU, Hakamah, kepada wartawan Rabu (25/9), menegaskan langkah Bupati dalam menghibahkan lahan milik daerah terkesan terburu-buru.

Menurut dia, eksekutif harusnya duduk bersama dengan DPRD sebagai wakil masyarakat di legislatif.

“Saya tidak mempersoalkan hibah kepada lembaga negara, tapi kami persoalkan proses sampai bupati memutuskan hibah tidak melalui koordinasi dengan DPRD,” kritiknya.

Ia menegaskan, ketidaksetujuannya pada lahan yang terlanjur dihibahkan tersebut.

Pasalnya, masyarakat Kecamatan Gangga tidak memiliki

lahan lagi sebagai pengganti untuk aktivitas masyarakat.

Lapangan Gondang, kata dia, merupakan satu-satunya lapangan yang banyak dimanfaatkan masyarakat. Sejak sebelum KLU terbentuk, Lapangan Gondang kerap dijadikan tempat apel bendera dan pawai 17 Agustus oleh warga kecamatan Gangga.

Lapangan itu juga menjadi titik kumpul saat pawai takbiran. Sejak lapangan dibangun camp hunian sementara korban gempa, masyarakat Kecamatan Gangga tidak memiliki lahan alternatif untuk berkumpul dan meramaikan acara pemerintah.

“Saya tidak setuju Pemda menyerahkan tanah itu, karena lahan di sana sangat produktif. Seharusnya bupati mengusulkan pembelian lahan di wilayah Desa Rempek untuk diserahkan ke Kodim,” cetusnya lagi.

Terpisah, Kepala Bidang Aset, pada BPKAD KLU, Nur Asmaun Gunadi, mengklaim proses pemindahan aset dari

Pemda kepada Kodim Lombok Utara tidak perlu melalui persetujuan DPRD. Sebaliknya eksekutif hanya mengirimkan pemberitahuan bahwa aset sudah dihibahkan kepada lembaga negara, TNI. “Yang berpindah itu hanya catatannya saja, karena yang namanya negara itu ada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan kabupaten, juga desa,” katanya.

Berdasarkan ketentuan yang ada, sebut Gunadi, perpindahan aset dari pemerintah kepada lembaga negara tidak melalui keputusan atau persetujuan DPRD, melainkan cukup melalui kewenangan bupati. Terhadap proses pemberitahuan ke DPRD pun akan dilakukan melalui surat.

“Itu ketentuannya, karena ini hanya pindah catatan saja.

Cuma pindah status saja dan itu seusai Kemendagri Nomor 19 tahun 2016. Jadi tidak perlu persetujuan DPRD memang. Karena ini penandatanganan antara negara saja. Kan kita ini dalam satu NKRI,” jelasnya. (ari)

SUARA NTB Kamis, 26 September 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Isi Lewat Seleksi Jabatan PEMDA Lombok Barat (Lobar) akan menggelar job fit atau pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui uji kesesuaian. Job fit ini akan dilakukan terhadap 17 pejabat eselon II yang nantinya akan mengisi jabatan eselon II sesuai dengan hasil job fit tersebut. Pengisian jabatan hasil job fit ini nantinya akan menyisakan jabatan kosong. Untuk mengisi jabatan kosong ini, nantinya akan dilakukan lewat seleksi.

“Job fit akan kami lakukan terhadap 17 orang eselon II. Kita akan lakukan penempatan sesuai hasil job fit. Barulah ketahuan ada jabatan kosong,” tegas Sekda Lo(Suara NTB/dok) bar H. Moch. Taufiq, Selasa (24/9).

H. Moch. Taufiq Pada kesempatan ini, pihaknya membantah beredarnya isu dugaan jual beli jabatan. Kalau ada praktik semacam ini, tentu tidak akan diberikan jabatan atau bahkan disanksi berat.

Dalam proses mutasi, ujarnya, pihaknya melakukan proses yang transparan melalui job fit. Setelah proses job fit ini barulah tanggal 23 Oktober dilakukan mutasi pelantikan eselon II, III dan IV sesuai hasil job fit dan hasil evaluasi yang tersisa dari izin Mendagri pada mutasi sebelumnya. Mutasi pengisian jabatan hasil job fit ini nantinya akan ada jabatan kosong, sehingga dilakukanlah pansel.

Pihaknya akan membentuk pansel untuk pengisian jabatan eselon II kosong bersamaan dengan pansel untuk jabatan sekda.

Lebih jauh, kata dia, proses evaluasi dan job fit ini tegas ini untuk menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensi keahlian.

“Job fit ini disesuaikan dengan pengalaman, keahlian dan kinerjanya jangan lupa juga. Sebab ada orang yang kurang pas pendidikannya tapi kinerjanya bagus, apa harus digeser?. Ada juga pas pendidikan sesuai dengan posisinya tapi kinerjanya ndak bagus,” tegas dia. (her)

Rendah, Disiplin ASN Loteng Praya (Suara NTB) Tingkat disiplin di kalangan Aparatur Sipil Negera (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diakui masih rendah. Terutama lagi bagi ASN yang ditugaskan di kecamatan-kecamatan, puskesmas maupun di UPT dinas yang ada di kecamatan.

Hal itu diakui Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.Moh. Nazili, S.IP., Rabu (25/9).

Rendahnya tingkat disiplin para ASN ini, ujarnya, secara tidak langsung berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di mana pihaknya banyak mendapat keluhan soal kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh ASN, khususnya lagi pelayanan di tingkat kecamatan.

“Kita banyak mendapat keluhan soal pelayanan yang kurang baik di tingkat bawah dari masyarakat. Ini menandakan kalau disiplin para ASN kita masih rendah. Jauh dari apa yang diharapkan,” sebutnya.

Melihat kondisi tersebut, pihaknya dalam beberapa bulan terakhir mulai intensif turun ke lapangan melalui inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa UPT, kantor camat maupun puskesmas. Sidak ini untuk melihat langsung kinerja para ASN yang ditempatkan di sana sekaligus mengklarifikasi informasi yang masuk.

“Atas perintah Bupati, kita sekarang mulai intens turun ke lapangan melakukan sidak ataupun kunjungan lapangan ke semua UPT maupun kantor camat. Dan, hasilnya memang ada yang ditemukan disiplinnya sangat rendah,’’ akunya.

Terhadap ASN yang ditemukan tidak disiplin, pihaknya sudah memanggil ASN bersangkutan untuk diberikan teguran atau peringatan yang sementara ini masih berupa teguran ringan. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa diberikan sanksi yang lebih berat lagi, jika nanti diketahui kembali tidak disiplin.

Pihaknya pun sudah mengingatkan kepada kepala UPT terkait untuk lebih maksimal membina anak buahnya. Karena tugas pembinaan tetap melekat pada masing-masing pimpinan ataupun kepala UPT yang ada. “Jika banyak ASN yang tidak disiplin itu menandakan kalau pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan atau kepala UPT di tingkat kecamatan maupun OPD di tingkat kabupaten kurang maksimal,” tandas Nazili.

Ke depan, pihaknya juga akan mulai menerapkan absensi elektronik. Di mana tingkat kehadiran ASN bisa dipantau langsung secara real time. Bisa diketahui di OPD, UPT ataupun di instansi mana saja yang tingkat disiplin ASN-nya. Itulah yang kemudian menjadi dasar bagi kepala daerah selaku pembina kepegawaian mengambil kebijakan, khususnya yang terkait pemberian sanksi.

“Untuk absensi elektronik diupayakan bisa diterapkan mulai tahun depan.

Dengan absensi elektronik tersebut maka tidak ada celah bagi ASN untuk mainmain. Terutama soal urusan absensi, karena terpantau langsung oleh H. Moh. Nazili sistem,’’ tegasnya. (kir) (Suara NTB/dok)

Kalah, Askab PSSI Lobar Layangkan Keberatan Giri Menang (Suara NTB) – Pasca kekalahan telak 4 :1 pada final liga III zona NTB melawan Persatuan Sepak Bola Bima (Persebi) di Lapangan Sepak Bola Desa Dena Kabupaten Bima, Minggu (22/9) lalu. Asosisasi Kabupaten (Askab) PSSI Lombok Barat melayangkan keberatan atas kepemimpinan wasit di laga tersebut. Pasalnya, pengadil lapangan yang bertugas pada laga itu dinilai kurang adil dengan memberikan kartu merah tanpa memberikan peringatan kepada pemain.

Beberapa keputusan wasit dinilai janggal sehingga dianggap merugikan tim Lobar. Akibat kekalahan ini, langkah Perselobar pun hanya sampai juara di Zona Lombok. Persebi yang keluar sebagai juara Liga III Zona NTB. Sekretaris Askab PSSI Lobar, M. Munib, mengatakan tim Perselobar dengan sportif mengucapkan selamat kepada Persebi yang telah menjadi juara. Namun sedikit menjadi perhatian pihaknya, adalah kepemimpinan wasit pada pertandingan final tersebut. “Keberpihakan yang terlihat jelas dari wasit tentu sangat tidak seharusnya terjadi untuk ukuran final liga paling bergengsi di NTB,” tegas dia.

Seperti keputusan wasit yang mengganjar kartu merah kepada Kapten tim perslobar, Hazrin Triawan. Menurut dia Kartu merah yang diberikan ini tidak masuk akal. Pada saat skor seri 1 : 1 pada babak II, di mana pada saat itu jika skor tak berubah, maka Lobar keluar sebagai juara karena mampu melesakkan gol dikandang Persebi.

Namun keputusan wasit dengan langsung mengeluarkan kartu merah, tanpa memberikan kartu kuning sebelumnya kepada pemain membuat mental pemain down. “Hal ini merugikan kami, karena akibat itu mental pemain menjadi down,”tegas dia. Ada juga beberapa kejadian-kejadian lain yang banyak merugikan tim Lobar.

Karena itu, pihaknya pun pesimis akan kemajuan sepakbola yang selama ini didengungkan. Ia berharap agar kepemimpinan wasit pada final kemarin terakhir kali terjadi dipersepakbolaan NTB khususnya. Hal ini juga harus menjadi bahan evaluasi bagi Komisi Pengawas (komwas) dan Komisi Disiplin (Komdis) untuk membenahi sepakbola NTB ke depan. (her)

(Suara NTB/kir)

FASILITAS PENDUKUNG - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terus berupaya melengkapi fasilitas pendukung di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Muhajirin. Di antaranya fasilitas olahraga dan rekreasi. Tahun ini, satu lagi fasilitas tambahan sedang dibangun yakni berupa air mancur. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan bisa semakin menambah semarak kawasan RTH Muhajirin yang direncanakan sebagai pusat aktivitas masyarakat di Kota Praya.

CPNS 2018 Belum Diangkat

Rekrutmen Tenaga P3K Terancam Ditunda Giri Menang (Suara NTB) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 hampir dipastikan akan dilakukan Oktober mendatang. Akan tetapi khusus penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang berbarengan dengan CPNS kemungkinan urung dibuka tahun itu. Hal ini sesuai hasil rapat koordinasi seluruh Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) se-NTB dengan BKN Regional Denpasar, Rabu(18/9) lalu.

Suparlan

“Hasil rapat kemarin, ini kemungkinan untuk sekarang ini (tahun ini) hanya CPNS saja, P3K akan ditunda dulu,” ungkap Kepala BKDPSDM Lobar, Suparlan, S.Sos., saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (25/9).

Menurutnya, alasan pihak pemerintah

karena CPNS lulusan 2018 lalu belum diangkat menjadi PNS, sehingga pihak pemerintah memilih untuk mengangkat dulu PNS tahun 2018 sekaligus membuka penerimaan CPNS 2019. Ia pun menilai langkah itu bagus.”Satu dulu diselesaikan ini (Pengangkatan CPNS 2018), baru di-

adakan pengangkatan P3K kembali,” sambungnya.

Terkait teknis penerimaan CPNS akan dilakukan secara mandiri. Artinya daerah yang akan menyediakann lokasi dan kelangkapan fasilitas. Tentunya tetap bekerjasama dengan pihak BKN. “Nanti kita akan siapkan tempat termasuk fasilitas, petugas dari pusat yang akan turun. Insya Allah nanti lokasinya di SMKN 2 Kuripan tempat tes P3K kemarin, kita pinjam fasilitas,” bebernya.

Sebelumnya rencana pengusulan kuota penerimaan CPNS itu dibagi menjadi dua. yaitu penerimaan P3K sebesar 70 persen dan CPNS 30 persen. Namun dengan kemungki-

nan tidak jadinya P3K dibuka tahun ini, jumlah kuota untuk CPNS akan berubah. “Itu yang belum ada kepastian kemarin (saat rakor) berapa persen yang akan kita kasih belum ada kepastian. Itu yang akan kita tunggu,” pungkasnya.

Sebelumnya BKDPSDM Lobar sudah mengusulkan kebutuhan 378 formasi kepada Kemenpan RB. Dibagi menjadi formasi P3K sebanyak 70 persen dan CPNS 30 persen.

Perekrutan CPNS tahun ini didominasi oleh formasi guru di wilayah Sekotong. Rinciannya ada sekitar 38 formasi CPNS umum untuk tenaga guru di wilayah Sekotong. Sementara 30 formasi untuk tenaga teknis. (her)

(Suara NTB/her)

Loteng Kekurangan Dua Ribu Pegawai Praya (Suara NTB) Pasca moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberlakukan di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, jumlah pegawai yang berstatus ASN yang dimiliki Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terus berkurang. Bahkan, sekarang Loteng sudah kekurangan sekitar 2 ribu lebih pegawai yang berstatus ASN. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.Moh. Nazili, S.IP., kepada wartawan, Rabu (25/9).

Ia menjelaskan, saat ini jumlah ASN Loteng tercatat sebanyak 8.700 orang lebih. Angka tersebut jauh di bawah angka ideal jumlah pegawai yang seharusnya ada. “Idealnya, jumlah pegawai yang dimiliki ialah 1 pegawai berbanding 1.000 penduduk. Jadi paling tidak jumlah pegawai Loteng minimal 10 ribu. Karena jumlah penduduk Loteng sudah di atas 1 juta jiwa,” terangnya.

Kekurangan pegawai yang paling banyak dari tenaga pendidikan diikuti tenaga kesehatan serta pegawai teknis lainnya. Alasannya, pegawai terbanyak di Loteng ialah tenaga pendidikan.

Besarnya kekurangan jumlah pegawai berstatus ASN di Loteng, dikarenakan laju pensiun pegawai di Loteng cukup tinggi, yakni rata-rata sekitar 300 pegawai per tahun, baik itu pensiun, karena faktor usia atau meninggal dunia. “Tahun ini saja, ada sekitar 376 ASN Loteng yang bakal pensiun. Mulai dari guru, pegawai fungsional hingga

pejabat struktural,” jelasnya.

Walaupun tahun ini ada penambahan jumlah ASN hasil seleksi tahun lalu, tapi itu tidak berpengaruh. Lantaran jumlah pegawai yang diterima hampir sama dengan jumlah pegawai yang pensiun, sehingga tidak begitu signifikan mengurangi defisit jumlah pegawai yang ada.

Karena jumlah pegawai yang masuk dengan yang keluar tidak jauh berbeda.

Terhadap kekurangan pegawai tersebut pihaknya sudah mengajukan formasi ke pemerintah pusat. Harapannya, kekurangan pegawai tersebut bisa dituntaskan paling sampai tahun 2021 mendatang supaya jumlah pegawai di Loteng bisa berada pada posisi ideal.

“Tahun ini kita mengajukan sekitar 1.500 formasi CPNS. Harapan kita, paling tidak setengah dari usulan tersebut bisa dipenuhi. Sehingga sedikit bisa mengurangi defisit jumlah pegawai yang ada. Khususnya lagi tenaga pendidik dan kesehatan,” imbuh Nazili.

Meski demikian, ujarnya, kekurangan pegawai tidak begitu nampak, karena terbantu oleh tenaga honor. Tapi tentu tidak bisa seterusnya mengandalkan tenaga honor, untuk menutupi defisit pegawai yang ada. Harus ada rekretmen pegawai baru yang direncanakan tahun ini akan ada. “Soal rekrutmen pegawai yang baru, kita masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat,” pungkas mantan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disostektrans) Loteng ini. (kir)

Disorot, Sejumlah Proyek Tak Ada Plang Informasi Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah proyek di Lombok Barat (Lobar) jadi sorotan anggota DPRD,lantaranproyek-proyekyang dikerjakan ini tak dipasangkan planginformasiproyek.Padahalpapan informasi ini penting agar warga mengetahui darimana sumber pembiayaan proyek tersebut.

“Proyek-proyek ini ndak ada plang informasinya, kok dibiarkan?” tanya Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lobar, Minaim, Selasa (24/9).

Disebutkan salah satu proyek di daerah Dusun Pangsing, Desa Buwun Mas Sekotong. Ia pun sempat menanyakan kenapa proyek ini tidak dipasangkan plang, namun tidak dihiraukan oleh rekanan. Menurut dia plang informasi ini penting agar jelas bagi masyarakat proyek ini didanai dari mana. Masyarakat juga bisa melakukan pengawasan terhadap proyek tersebut.

Menurut dia, kalau tidak diawasi maka bagaimana jaminan terhadap kualitas proyek yang dikerjakan tersebut. “Kualitasnya nanti bermasalah, ini

(Suara NTB/her)

Minaim kan harus diawasi,”tegas dia.

Politisi Gerindra ini juga menekankan agar proyek jangan sampai terlambat. Sebelumnya, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mewanti-wanti agar kontraktor mengantisipasi persoalan ini. Ia

mengingatkan jangan sampai pengerjaan proyek molor. “Mau limit mau ndak, mau mahal mau ndak mahal harga semen itu kontraktor yang memiliki tanggung jawab. Yang penting harus sesuai kontrak. Saya wanti-wanti kepada kontraktor agar jangan telat proyeknya, dan itu jadi catatan buruk bagi perusahaan (rekanan),”tegas Bupati.

Ia menegaskan ada pengawasan terhadap pengerjan proyek ini, bahkan sudah disiapkan langkah dengan memberikan lampu kuning dan merah bagi rekanan yang terlambat mengerjakan proyek. Menurut dia, rekanan harus mengerjakan proyek sesuai dengan kontrak.

Semua proyek yang dikerjakan dibawah atensinya, tidak sebatas satu atau dua proyek saja.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PT PR), Made Arthadana mengatakan pihaknya sudah mengumpulkan semua rekanan bahwa konsekuensi semua pekerjaan harus selesai sesuai kontrak, apapun kondisinya. (her)

(Suara NTB/ist)

DISTRIBUSI - Anggota Polairud Polres Lobar saat droping air ke wilayah pesisir Sekotong yang dilanda kekeringan.

Polairud Distribusikan Air Bersih ke Daerah Pesisir Sekotong Giri Menang (Suara NTB) Polisi Air dan Udara (Polairud) Polres Lombok Barat (Polres Lobar) secara rutin mendistribusikan air bersih ke daerah-daerah pesisir Sekotong yang dilanda kekeringan.

Daerah yang disasar Polairud ini terbilang sulit dijangkau, karena posisinya yang terpencil, seperti di daerah Telaga Lupi dan Teluk Gok, Dusun Tembowong Desa Sekotong Barat. Daerah-daerah ini sulit dijangkau melalui darat, sehingga hanya bisa ditembus melalui laut.

Rabu (25/9) pagi, Tim Polairud berangkat melalui pangkalan Lembar mendistribusikan air ke wilayah pesisir Sekotong. Sebanyak 5 ton air diangkut menggunakan kapal milik salah satu perusahaan. ”Sudah rutin kita laksanakan droping air ke daerah Sekotong, sudah empat kali. Dua kali di Teluk Gok dan dua kali ke Telaga Lupi,” kata Kasat Polairud Polres Lobar, Ipda I Gusti Made Suarjaya, kemarin.

Menurutnya, warga yang ada di daerah ini sangat butuh air bersih karena sulit dijangkau menggunakan kendaraan. Kalau menggunakan kendaraan, harus memutar, sehingga memakan waktu dua jam. Untuk memudahkan pengangkutan air, pihaknya

menggunakan kapal melalui laut. sehingga distribusi air pun lebih efektif. Di daerah ini, kata dia, ada 30 KK yang terdampak kekeringan. Ia mengaku prihatin dengan kondisi warga yang sepanjang hari dilanda krisis air.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga setempat membeli air. Warga membeli satu jeriken berukuran kecil seharga Rp 8-10 ribu, itupun sangat susah, karena warga harus menempuh jarak jauh dan medan berat. “Jadi warga sangat berterima kasih sekali, dan berharap agar kami rutin melakukan kegiatan droping air ini,” ujarnya.

Ke depan, pihaknya sudah mendata lokas-lokasi lain yang akan disasar.

Sementara ini, pihaknya fokus menyentuh warga yang ada di daerah pesisir dan pulau terluar yang sulit dijangkau melalui darat. Pihaknya berencana melakukan droping air ke Montong, pantai induk dan Cemara. Ia menambahkan, distribusi air ini menjadi salah satu atensi Kapolres Lobar. Selain melakukan distribusi air, pihaknya menyampaikan pesan-pesan kamtibmas, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menjadi penekanan dari Kapolri. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 26 September 2019

Halaman 6

Banyak Desa Belum Bebas BABS, Bupati Sumbawa Galang Komitmen Sumbawa Besar (Suara NTB) Permasalahan sanitasi dan sampah rumah tangga di Sumbawa sampai saat ini masih menjadi persoalan serius. Sejauh ini baru 55 desa di Sumbawa yang boleh dikatakan Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Artinya, sebagian besar desa/kelurahan yang masyarakatnya masih berperilaku BABS. Sehingga Bupati bekerjasama dengan Plan Internasioal menggalang komitmen bersama Camat dan Kapela Desa mewujudkan Sumbawa bebas dari perilaku BABS dan dan pengamanan sampah tingkat rumah tangga.

(Suara NTB/ist)

KOMITMEN - Penandatangan komitmen Kades dan Camat untuk target Kabupaten bebas dari BABS tahun 2020. Yang diwakili Camat Buer, Camat Pelampang, Camat Moyo Hilir, Kades Juru Mapin, Kades Sepakat dan Kades Kakiang. Disaksikan Bupati dan Projck Manager Water for Women Yaysan Plan Internasional Indonesia, Silvia A Landa.

Dompu (Suara NTB) – Seleksi Bakal Calon (Bacalon) Kepala Desa (Kades) yang lebih dari 5 orang rampung dilakukan panitia tingkat kabupaten, Selasa 24 September 2019 kemarin. Dari total 37 Bacalon di 5 desa yang ikut tes tulis dan wawancara, 11 orang diantaranya dinyatakan gagal atau tak lolos sebagai Cakades pada Pilkades serentak tahun ini.

Mereka Ratu Arinda dan Muliyadin dari Desa Nangakara. Muhammad Taher, Nurdin, Jainudin, S.Pd serta Ilyas di Desa Soritetanga. Kemudian Fatmah dan H. Kasman untuk Desa Lepadi. Sedangkan Desa Kareke hanya Abubakar, S.Sos., yang gagal mencalonkan diri dari enam Bacalon yang mendaftar.

Sementara Desa Jambu ditemukan hasil cukup mengejutkan. Di mana Syarifuddin yang sebelumnya digagalkan panitia desa sebagai Bacalon, ternyata lolos dengan nilai tertinggi. Sedangkan dua lawan politiknya yakni Siti Imrah dan Muhammad Hasan kandas pada tahap seleksi.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMPD Dompu, M. Ali kepada wartawan menyampaikan, hasil akhir atas seleksi Bacalon Kades yang melibatkan tiga orang akademisi dari Universitas Mataram (Unram) itu berdasarkan skor yang diperoleh masing-masing peserta.

Karenanya, panitia desa tinggal membuat surat keputusan menetapkan beberapa orang yang telah lolos tersebut sebagai Cakades. “Mulai besok (Hari ini) mereka tempelkan pengumuman hasil ini. Kemudian Tanggal 2 Oktober pengundian nomor secara serentak,” ungkapnya, Rabu (25/9).

Sejauh penerbitan hasil seleksi oleh tim independen atas beberapa nama yang gagal mencalonkan diri itu, belum ditemukan reaksi penolakan dan sebagainya. Kalaupun ada disarankan agar protes tersebut disampaikan pada tim penilai bukan panitia, sebab panitia desa maupun kabupaten hanya mengetahui hasil akhir dari proses yang difasilitasi.

Terhadap panitia maupun BPD, lanjut M. Ali, selama proses pelaksanaan pilkades ini berlangsung diharap bisa betul netral dalam melaksanakan maupun mengawasinya. Karena ketika ditemukan keberpihakan pasti akan timbul gejolak dan mengganggu stabilitas keamanan wilayah.

“Kalau panitia melanggar kan ada BPD yang mengawasi dan memutuskan nanti.

Tapi kalau BPD yang bermasalah kita akan langsung beri pembinaan,” 123456789 tegasnya.

123456789 123456789 M. Ali (jun)

Kemarau Panjang di KSB, BPBD Meradang Taliwang (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa Barat memprediksi musim kemarau saat ini akan berlangsung lama, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bahkan kekeringan yang sudah terjadi sejak bulan Juni tersebut akan terjadi hingga bulan Desember mendatang.

Hal tersebut terjadi lantaran fenomena El Nino (memanasnya suhu muka laut di Samudera pasifik bagian tengah hingga timur) bertepatan dengan kondisi musim kering dan curah hujan rendah di wilayah Indonesia.

“Memang musim kemarau yang kita rasakan sekarang ini masih akan berlangsung cukup lama sampai dengan bulan Desember mendatang. Hal tersebut berdasarkan hasil prakiraan cuaca dari BKMG pada saat rapat kordinasi yang dilakukan belum lama ini di Mataram. Panjanganya musim kemarau membuat kami kesulitan untuk melakukan penanganan, karena jujur saja sampai saat ini belum ada distribusi air bersih yang kita lakukan karena tidak ada anggaran,” ujar Kepala pelaksana BPBD KSB, kepada Suara NTB melalui Kabid Kedaerahan dan Logistik (Darlog) Hendra Adiwinata S. Pd, Rabu (25/9).

Dikatakannya, faktor utama penyebab kekeringan panjang di wilayah KSB karena dampak dari El Nino yang bertepatan dengan musim kering dan curah hujan yang rendah.

Bahkan puncak musim kering ini diprediksi akan terjadi di bulan Agustus hingga bulan Desember mendatang. Sementara untuk musim penghujan diprediksi akan terjadi di bulan Januari sampai dengan bulan April. Fenomena El Nino juga berpengaruh terhadap singkatnya musim penghujan di KSB yakni dari bulan Januari hingga April mendatang.

Hal tersebut tentu dianggap sangat berbeda jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena rata-rata dua tahun terakhir musim hujan selalu terjadi di bulan September atau November. Mundurnya musim penghujan juga akan sangat berpengaruh kepada pola tanam dan target produksi pertanian jika dibandingkan dengan dua tahun terakhir.

Selain itu jumlah Kepala Keluarga (KK) yang terdampak kekeringan dari 11.048 juga diprediksi akan terus bertambah karena belum ada penanganan khusus terhadap lokasi yang menjadi langganan musim kemaru. Sehingga anggaran untuk penanggulangan krisis air bersih yang hingga saat ini belum juga diberikan diprediksi akan terus membengkak.

“Kita prediksi musim kemarau yang terjadi saat ini akan berlangsung panjang dari tahun sebelumnya. Faktor utamannya karena El Nino yang disertai dengan masuknya musim kemarau serta kondisi kurangnya kelembaban,” tukasnya. (ils)

(Suara NTB/jun)

Hasil Tes, 11 Bakal Calon Kades di 5 Desa Tidak Lolos

Dalam laporannya, pada kegiatan penggalangan komitmen bersama, Rabu (25/9), Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Sumbawa, Dr. H. Muhammad Ikhsan, menyampaikan pentingnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Dengan lima pilar, yakni, stop BABS, cuci tangan pakai sabun di waktu penting, pengolahan air minum dan makanan rebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat, pengelolaan sampah rumah tangga serta pengelolaan limbah cair rumah tangga agar tidak mengotori lingkungan.

Menurut H. Ikhsan, baru ada 55 desa yang bebas dari BABS di Sumbawa. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa menun-

jukkan 55 dari total 165 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Sumbawa sudah bebas dari buang air besar sembarangan. Masih terdapat 110 desa dan kelurahan yang masyarakatnya masih berperilaku buang air besar sembarangan.

“Saat ini, hanya Kecamatan Moyo Hulu dari 24 kecamatan yang ada, yang sudah tuntas dan menjadi satusatunya kecamatan bebas buang air besar sembarangan. Fakta ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama, dan kita harus mempunyai target yang jelas dan terukur agar daerah kita secara keseluruhan benarbenar tuntas dari perilaku buang air besar sembarangan,” ucapnya.

Bupati Sumbawa, H. M. Husni

Djibril B.Sc, dalam sambutannya mengatakan di dalam kota saja, masih banyak sampah yang berseliweran. Terutama di wilayah bantaran sungai. Begitu pula di desa desa.

Untuk itu, sebagai Bupati, pihaknya mengajak seluruh masyarakat membangun komitmen bersama, agar peduli terhadap lingkungan, khususnya penanganan sampah.

“Harusnya camat dan desa ambil peran masing masing. Makanya, ketika kegiatan ini diadakan, Saya katakan ingin ketemu bicara dengan Camat dan Kades bicara minta kepedulian bersama,” katanya.

Pihaknya berharap anggaran dana desa yang cukup besar salah satunya bisa dialokasikan untuk peningkatan

sanitasi dan penangangan sampah.

“Mari kita peduli. Kita (Kabupaten) bisa sharing anggaran dengan desa.

Sebagai bentuk membangun komitmen bersama dan bisa dilakukan secara bertahap dalam lima tahun kedepan. Karena persoalan ini sangat mendesak. Mari kita berbagi (kepedulian). Kades dengan dana yang cukup dari anggaran desa dengan rentang kendali pemerintahan yang juga tidak terlalu luas bisa peduli dengan sampah,”pungkasnya.

Menurut Bupati, masyarakat harus dibiasakan untuk melakukan pemilahan sampah organik dan sampah non organik di tingkat rumah tangga. Masyarakat harus terus diedukasi untuk mengurangi memproduksi sampah plastik, karena sebagian sampah di TPA adalah sampah plastik yang sulit terurai.

Dengan komitmen yang kuat dari seluruh elemen masyarakat termasuk pemerintah daerah, maka hal tersebut dapat diimplementasikan dan target “Sumbawa Bebas Sampah 2020” dapat diwujudkan. (arn)

Tim Gabungan Tindak Pembakaran Kawasan TNT Dompu (Suara NTB) – Menindaklanjuti temuan titik api di wilayah pengelolaan Taman Nasional Tambora (TNT), Selasa (24/9) Pukul 10.00 Wita, tim terpadu Karhutla gabungan TNI-Polri dan pegawai TNT sigap menuju lokasi. Disamping mengupayakan pemadaman, langkah itu diambil untuk memastikan penyebab kebakaran tersebut.

Kapolres Dompu, AKBP. Erwin Suwondo, S.IK, MIK melalui Kasubag Humas Iptu Sabri, SH., menyampaikan, sesuai petunjuk satelit terdapat tiga titik api diwilayah Kecamatan Pekat. Karenanya, tim gabungan langsung digeser untuk pemadaman api agar tidak sampai meluas ke kawasan hutan.

“Tim menemukan lokasi titik api yang masih menyala di zona pemanfaatan TNT dengan luas sekitar 4 Hektar.

Sehingga dilakukan upaya pemadaman,” ungkapnya.

Pemadaman salah satu titik api tersebut memakan waktu hampir dua jam. Melibatkan puluhan personel dan empat unit mobil tangki milik TNT dan Polres. Tak berhenti di situ, lanjut Sabri, tim kemudian melanjutkan penyisiran ke titik lain. Namun di tengah perjalanan menjumpai empat warga pencari madu yang diduga kuat sebagai pelaku pembakaran lahan tersebut.

Dugaan itu menyusul temuan barang bawaan berupa jerigen yang sudah dimodifikasi, satu dari dua botol Bimoli berisi madu, tiga buah korek api, dua unit sepeda motor tanpa plat, satu botol minyak tanah dan sejumlah bukti lain.

(Suara NTB/Polres Dompu)

PADAMKAN API – Tim Karhutla gabungan TNI-Polri dan pegawai TNT saat melakukan pemadaman kebakaran hutan, Rabu (25/9).

“Setelah di interogasi empat orang itu mengaku memasuki kawasan hutan dengan tujuan mencari madu,” ujarnya.

Mendalami keterangan warga yang juga mengaku memanfaatkan asap untuk menghalau serangan lebah, tim

gabungan langsung bergerak meninjau lokasi pencarian madu. Akan tetapi tidak ada sedikitpun bekas pembakaran lahan di area tersebut.

Karenanya, mereka atas nama Sayaiful, Harsono, Junaidin dan Usman asal Dusun

Kesi Kecamatan Kempo hanya diberi pembinaan dan pengarahan untuk tidak berupaya melakukan pembakaran lahan selama mencari madu di dalam kawasan. Karena tindakan tersebut dirasa berbahaya dan mengancam keber-

langsungan ekosistem hutan.

“Tidak menutup kemungkinan yang menyebabkan kebakaran di sekitar lokasi api berawal dari orang yang melakukan perburuan, mencari madu dan peternak,” pungkasnya. (jun)

Bupati Ingatkan Kades Tertib Administrasi Dekan Fisip Yakin Seleksi Pengelolaan Keuangan Desa Cakades Sesuai Prosedur Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Sumbawa, Dr. H. Muhammad Ikhsan, mengingatkan Kepala Desa dan perangkat desa agar tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan desa.

Termasuk tepat waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan, juga terkait penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Desa (LKPD) akhir tahun dan akhir masa jabatan, agar dapat disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Hal itu disampaikan Bupati saat membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa sekaligus Pemantapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2020 se-Kabupaten Sumbawa, Rabu (25/9) kemarin. Terkait 6 desa yang belum melakukan input data profil desa, Bupati minta segera menginput data profil desa tahun 2019. Termasuk perencanaan RKPDes 2020 dan draf APBDes 2020 agar segera disusun dan diselesaikan. Mengingat akan memasuki tahun anggaran 2020. Bupati juga minta pemerintah desa agar proaktif mengajak masyarakat untuk bersikap dewasa dan matang dalam berdemokrasi.

Khusus kepada Kepala Desa, Bupati berpesan agar senantiasa menjaga kondusifitas desa dengan sebaikbaiknya. Dengan tetap memegang teguh seluruh peraturan yang berlaku termasuk dalam hal pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Jalin komunikasi dan

H. Muhammad Ikhsan koordinasi sebaik-baiknya dengan semua elemen yang ada di desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping desa, karang taruna, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan.

“Kepada para sahabat Camat yang tahun ini desa-desa di wilayahnya mendapat dana krabat, saya minta agar senantiasa melakukan pendampingan, pembinaan dan monitoring sehingga dipastikan bahwa program tersebut berjalan dengan baik di lapangan. Demikian pula agar sahabat Kepala Desa senantiasa melakukan pembinaan dan berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga keberadaan Krabat benar-benar dapat membantu dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya para petani miskin,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Varian Bintoro, S.Sos, M.Si melaporkan tu-

juan rakor adalah untuk membekali panitia dalam mengemban tugas dan amanah sebagai panitia yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa secara serentak pada 4 Maret tahun 2020 yang akan datang, berjalan dengan baik, aman, tertib dan terkendali.

Dikatakan, sebagai wujud konkrit dari keberpihakan (afirmasi) kepada desa adalah dengan diluncurkannya Dana Desa (DD) yang cukup fantastis. Pada tahun 2019 ini Dana Desa yang dialokasikan untuk pelayanan dasar dan ekonomi antara lain Posyandu Rp9.427.

285.025,00, KB Rp1.640.816.

450,00, jambanisasi dan air bersih Rp6.342.028.854,00, rumah tidak layak huni Rp4.687.214.150,00, Sorga Desa Rp4.530. 842.272,00, lembaga adat Rp533.512.

800,00, perpustakaan Rp837.

943.600,00, produk unggulan Rp1.368.270. 982,00, data penduduk Rp2.062.978.141,00, embung desa Rp1.990.354.

487,00, PKK Rp2.292.978.190, 00 dan PAUD Rp8.912.854.

353,26. Apabila diakumulasi semua afirmasi Dana Desa untuk layanan dasar dan ekonomi adalah sebesar Rp44.627.079.

304,26 atau sekitar 36.02% dari Dana Desa yang dikucurkan pada tahun 2019.

Sedangkan, alokasi anggaran APBD Kabupaten Sumbawa melalui dana kerabat di 157 desa se Kabuapten Sumbawa, tahun 2017 sebesar Rp15.

000.000.000 terbagi pada 75 BUMDes, tahun 2018 sebesar Rp5.000.000.000 terbagi pada 26 BUMDes. Serta tahun tahun 2019 sebesar Rp5.000.000.000 terbagi pada 56 BUMDes. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Dekan Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial (Fisip) Universitas Cardova Muhammad Imron S.HI., MH, selaku ketua tim seleksi tambahan Calon Kepala Desa (Cakades), mengatakan bahwa tes tambahan yang sudah dilaksanakan oleh pihaknya sudah sesuai dengan prosedur yang diminta oleh panitia pelaksana Pilkades tingkat Kabupaten.

Bahkan, menurutnya, dalam penentuan lulus atau tidaknya Cakades dimaksud, bukan kewenangan dari pihaknya melainkan tim seleksi di tingkat Kabupaten. Karena pada dasarnya tim dari Undova hanya mengeluarkan hasil dengan sistem rangking saja tidak mengatakan lulus atau tidak lulus calon.

“Kami luruskan disini, bahwa tim panitia seleksi tambahan tidak memiliki kewenangan untuk tidak meloloskan Cakades, tetapi kami hanya memberikan penilaian berdasarkan rangking saja dan yang berhak menentukan adalah tim pelaksana. Kami juga sudah bekerja dengan sangat profesional dalam penentuan peringkat para Cakades yang dibebankan seleksi tambahan. Karena saat ini sudah ada gugatan yang masuk atas hasil yang kami keluarkan, maka kami bersedia untuk memberikan klarifikasi,” ungkapnya kepada wartawan melalui sambungan telepon, Rabu (25/9).

Dikatakannya, keterlibatan timnya dalam seleksi Cakades murni permintaan Pemerintah, karena ada tiga desa yang memiliki calon lebih dari jumlah yang dipersyaratkan Pemerin-

tah. Bahkan untuk pemberian bobot nilai pada masing-masing kriteria sebut saja untuk pengalaman bekerja pada lembaga pemerintahan sebesar 40 persen, tingkat pendidikan dengan nilai 35 persen dan bobot nilai dengan usia 25 persen sudah dibicarakan dengan tim yang ada di Kabupaten.

Kalaupun masih ada yang mempermasalahkan terkait tidak diluluskan menjadi Cakades itu murni kebijakan yang ada tim tingkat Kabupaten tidak ada campur tangan dari panitia seleksi. Pihaknya juga menegaskan dalam memberikan bobot nilai tidak ada intervensi dari pihak manapun, sehingga hasil yang dikeluarkan oleh timnya bisa dipertanggung jawabkan secara hukum.

Kalaupun masih ada Cakades yang gagal maju karena tidak lulus, maka pihaknya siap untuk memberikan penjelasan. Apalagi persyaratan dalam tes sudah dikoordinasikan lebih dulu dengan panitia seleksi tingkat Kabupaten supaya pelaksanaan tes tidak ada yang merasa dirugikan. Karena saat ini sudah ada surat gugatan yang masuk terkait penetapan Cakades, maka pihaknya akan segera berkoordinasi dengan tim lain untuk menyiapkan bahan dalam menghadapi gugatan tersebut.

“Kami sangat siap dalam menuntaskan gugatan tersebut karena kami sudah bekerja sesuai dengan prosedur yang dipersyaratkan. Kami juga akan segera memanggil tim lainnya untuk membahas masalah ini sehingga kedepan tidak ada yang merasa dirugikan,” tukasnya. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Halaman 7

SUARA NTB Kamis, 26 September 2019

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

Target RPJM, 2021 Semua Desa / Kelurahan Berstatus STBM

Dompu (Suara NTB) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kabupaten Dompu ditargetkan tuntas di 2021 sesuai rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 2016 – 2021. Saat ini baru 39 Desa/Kelurahan yang berstatus Desa STBM dari 81 Desa/Kelurahan seKabupaten Dompu. Target ini akan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah (Pemda) dalam mewujudkan kesehatan berbasis lingkungan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Hj. Iris Juita Kastianti, SKM, MMKes kepada Suara NTB mengungkapkan, program sanitasai total berbasis masyarakat di Dompu sudah berjalan dan tinggal didorong semua pihak untuk turut serta mensukseskan. Karena program ini lebih menitik beratkan pada kesa-

daran masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan. Karena banyak penyakit berbasis lingkungan terjadi, baik disebabkan oleh virus, oleh binatang, dan oleh nyamuk.

Yang disebabkan oleh virus seperti ISPA, TBC paru, diare, polio, campak dan kecacingan.

Disebabkan oleh binatang seperti flu burung, pes, dan antrax.

Serta disebabkan oleh nyamuk diantaranya DBD, chikungunya, dan malaria. “Ini semua harus dijaga dengan menjaga kebersihan lingkungan,” ungkapnya.

Ada 5 pilar STBM, diantaranya tidak buang air besar disembarang tempat, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, mengelola air minum rumah tangga, mengolah sampah rumah tangga, dan mengolah limbah cair rumah tangga. “Untuk mewujudkan itu, tidak hanya

menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan, tapi butuh kerjasama semua pihak di lintas sektor, termasuk Desa,” katanya.

Sekretaris Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, M Jufrin, ST, MSI usai acara rakor progres 5 pilar STBM tingkat Kabupaten Dompu di gedung Dharma Wanita, Selasa (24/9/ 2019) kemarin mengungkapkan, dalam RPJMD Kabupaten Dompu tahun 2016 – 2021 ditargetkan semua Desa / Kelurahan se Kabupaten Dompu pada 2021 sudah berstatus Desa/Kelurahan STBM. Saat ini baru 39 Desa/Kelurahan yang berstatus STBM. “Masih ada 42 Desa yang belum STBM,” katanya.

Rakor ini, kata Jufrin, lebih kepada evaluasi dan memberikan catatan masukan untuk perbaikan target RPJMD tentang STBM. Kebetulan Plan

Internasional yang sejak awal fokus mendampingi program STBM di Dompu telah berakhir program kemitraannya di Dompu sejak Agustus 2019 lalu. “Jangan sampai setelah Plan Internasional tidak lagi berada di Dompu, program kerja yang berkaitan dengan STBM ini berhenti,” katanya.

Bappeda sebagai leading sector terkait STBM, menjamin program STBM ini tetap terlaksana dalam mewujudkan target RPJMD. Terlebih di setiap tingkatan sudah terbentuk pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) tingkat Desa, Kecamatan, dan tingkat Kabupaten. “Desa sangat berperan dalam mewujudkan STBM melalui Dana Desa dan memotivasi masyarakat akan arti penting kesehatan bagi masyarakat,” ungkapnya.

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

Hj. Iris Juita Kastianti, SKM, M.Mkes.

Dikatakan Jufri, suatu Desa dinyatakan Desa/kelurahan STBM bila memenuhi syarat capaian 5 pilar STBM. Untuk

LIMA PILAR - Rakor program lima pilar STBM di gedung Dharma Wanita Kabupaten Dompu, Selasa (24/9). mencapai itu, uang bukan seg- 100 persen. “Jadi yang pertama, ala – galanya. Karena pilar kesadaran masyarakat dalam tidak BAB sembarangan harus menjaga kebersihan lingkun100 persen. Sisanya bisa 80 – gan,” jelas Jufrin. (ula/*)

Laporan Pansus Amahami Masih Dipelajari Kota Bima (Suara NTB) Laporan hasil kinerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bima terkait sengketa penimbunan lahan di kawasan Amahami akan dipelajari terlebih dahulu oleh pimpinan DPRD Kota Bima, sebelum dikeluarkan rekomendasi.

(Suara NTB/Uki)

UNJUK RASA - Unjuk rasa mahasiswa di depan kantor DPRD Kabupaten Bima, Rabu (25/9). Suasana pelantikan dan pengambilan sumpah 45 anggota DPRD Kabupaten Bima pada hari yang sama di ruang sidang utama DPRD setempat (foto bawah).

Pelantikan 45 Anggota DPRD Diwarnai Aksi Unjuk Rasa Bima (Suara NTB) Pelantikan dan pengambilan sumpah sebanyak 45 anggota DPRD Kabupaten Bima periode 2019-2024, diwarnai aksi unjuk rasa di halaman depan kantor DPRD setempat, Rabu (25/9).

Pantauan Suara NTB, aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan mahasiswa di Bima dan terbagi dalam tiga kelompok seperti HMI, IMM dan gabungan OKP itu, ada beberapa poin tuntutan yang disampaikan.

Massa aksi dari HMI Cabang Bima mendesak Pemerintah dan DPRD Kabupaten Bima agar menginventarisir dan menertibkan sejumlah aset-aset berupa tanan dan bangunan milik Kabupaten Bima yang berada di Kota Bima.

Tidak hanya mereka juga mendesak DPRD Kabupaten Bima agar mengevaluasi dan mengawasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), salasahtunya Perusahaan Daerah (PD) Wawo yang dinilai tidak memberikan kontrubusi bagi daerah.

“Kami minta DPRD Kabupaten Bima memanggil pihak

yang mengelola PD. Wawo untuk klarifikasi dan mempertanggungjawabkan hasil penyertaan modal yang diberikan selama ini,” kata Ketua Umum HMI Cabang Bima, Sukrin.

Sementara massa aksi lainnya, yakni menolak RUU KHUP, karena dinilai Pemerintah telah merampas kemerdekaan pers, kebebesan berpendapat dan bereksppresi di muka umum. Juga menolak RUU KPK yang dianggap melemahkan lembaga anti rasuah itu.

Meski ada aksi unjuk rasa, namun proses pelantikan dan pengambilan sumpah tetapk dilakukan. 45 anggota DPRD Kabupaten Bima periode dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua PN Bima, Heris Tewa SH, di aula sidang utama.

Usai pengambilan sumpah, unsur pimpinan DPRD lama, antara lain Murni Suciyanti (Ketua DPRD), H. Muhammad (Wakil Ketua 1), Nukrah S.Sos (Wakil Ketua 2) dan Drs. Syamsuddin (Wakil Ketua 3) menyerahkan palu sidang ke pimpinan DPRD sementara, Muhammad Putera Feryandi S.IP (Ketua) dan M.

Aminurlah SE (Wakil Ketua).

Setelah itu, Wakil Ketua sementara DPRD Kabupaten Bima, M. Aminurlah SE, didampingi anggota DPRD, Edy Mukhlis S.Sos menemui massa aksi. Bahkan keduanya sempat naik diatas mimbar menanggapi tuntutan mahasiswa.

Pada kesempatan itu, M. Aminurlah yang juga Duta PAN ini berjanji akan mengevaluasi kinerja dan manajemen PD. Wawo, agar pengelolaannya semakin membaik dan menghasilkan PAD. “Kita akan evaluasi dan panggil manajemen PD. Wawo. Temanteman mahasiswa silahkan dikawal,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Aminurlah juga mengaku, unsur DPRD yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya akan tetap mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro masyarakat. “Semua tuntutan mahasiswa akan kami sikapi dan tindaklanjuti,” pungkasnya. (uki)

Empat Ternak di Sumbawa Mati Digigit HPR Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus gigitan Hewan Penular Rabies (HPR) di Sumbawa menimpa ternak masyarakat.

Laporan yang diterima Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) setempat, empat ternak diantaranya sudah mati. Sedangkan dari hasil uji laboratorium sampel otak, dua diantaranya diketahui positif rabies.

Kabid Kesehatan Hewan (Keswan) dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Disnakeswan Kabupaten Sumbawa, drH. Edi Putra Darma mengakui adanya laporan empat ternak masyarakat digigit anjing di Kecamatan Empang. Ternak tersebut dua ekor sapi di Desa Jotang Beru, satu ekor kambing di Gapit dan satu ekor kuda di Boal. Dari empat ternak tersebut, dua sampel otak ternak sudah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya positif. Sedangkan dua ternak lainnya tidak sempat dilakukan uji lab karena sudah membusuk.

“Satu ekor sapi dan satu ekor kambing sudah dilakukan uji lab terhadap sampel otak, dan hasilnya positif. Sedangkan dua ternak sisanya belum sempat dilakukan uji lab karena otaknya sudah membusuk,” ujarnya, Rabu (25/9).

Dijelaskannya, selain keempat ternak tersebut, belum lama ini pihaknya juga mendapatkan laporan gigitan HPR

(Suara NTB/ind)

Edi Putra Darma terhadap dua ternak sapi di Desa Banda, Kecamatan Tarano. Saat ini pihaknya sudah memberikan VAR dan tengah melakukan pengamatan.

“Kami juga menerima laporan dua ekor sapi di Desa Banda digigit HPR. Sudah kita berikan vaksin. Saat ini sedang diobservasi,” terangnya.

Sejauh ini, lanjutnya, gigitan HPR sudah terjadi di 20 kecamatan di Sumbawa. Sedangkan empat kecamatan lainnya yang belum terdapat kasus gigitan yakni Maronge, Lantung, Moyo Utara dan Orong Telu. Dari kasus gigitan tersebut, 185 orang sudah diberikan Vaksin Anti Rabies (VAR) dan 9 sudah diberikan Serum Anti Rabies (SAR).

Adapun anjing yang menggigit sebanyak 169.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sampel otak di Balai Besar Veteriner di Denpasar, 37 sampel dinyatakan positif. Saat ini, pihaknya sudah memberikan vaksin terhadap 8.261 HPR. Rinciannya anjing 5.257 ekor, kucing 3.204 ekor dan HPR lain seperti monyet 41 ekor. “Yang sudah kita berikan vaksin totalnya 8.261 ekor HPR,” lanjutnya.

Terhadap kasus HPR ini, pihaknya juga gencar melakukan sosialisasi, terutama di wilayah Kecamatan Empang dan Tarano yang merupakan ring satu.

Pihaknya berharap kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati terutama terhadap anjing. Karena rabies itu ditularkan oleh anjing 98 persen, dan 2 persennya ditularkan oleh HPR lainnya seperti kucing dan kera. Pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat yang memiliki hewan peliharaan seperti anjing kucing dan kera agar membawa ke puskeswan untuk diberikan vaksin. Begitupula kepada masyarakat yang ternaknya tergigit HPR, supaya segera melaporkan agar cepat ditindaklanjuti.(ind)

“Soal laporan hasil Pansus Amahami akan kita pelajari dulu sebelum dikeluarkan rekomendasinya,” kata Ketua DPRD Kota Bima sementara, Alfian Indrawirawan, S.Adm, kepada Suara NTB, Rabu (25/9).

Diakuinya pada saat rapat paripurna, penyampaian laporan hasil kerja Pansus tersebut, tidak diikutinya. Bahkan hingga saat ini, dokumen laporan Pansus Amahami tidak diketahuinya secara detail karena belum sampai ke mejanya.

“Meski begitu, secara garis besar saya sudah mengetahuinya dari informasi melalui media massa,” ujarnya.

Menurutnya, hasil pansus yang dianggap warisan anggo-

ta DPRD lama itu akan segera ditindaklanjuti. Seperti melalukan kajian, telaah dan mempelajari semua laporan yang disampaikan. “Yang jelas akan kami pelajari secara utuh hasil Pansus ini. Sebelum pimpinan DPRD mengeluarkan rekomendasi,” ujar Ketua DPD I Partai Golkar Kota Bima ini.

Ia belum memastikan kapan waktu secara pastinya untuk mengeluarkan rekomendasi. Mengingat saat ini masih fokus menjalani masa orientasi serta persiapan penetapan pimpinan dan komisi DPRD definitif. “Setelah ada pimpinan definitif, kita akan bahas sehingga rekomendasinya bisa dikeluarkan,” katanya.

Seperti diketahui hasil pembahasan, kajian, analisis informasi dan data dari berbagai pihah oleh Pansus Amahami, penimbunan Amahami dinyatakan illegal, karena wilayah pesisir Amahami dan teluk bima adalah kawasan laut yang ditimbun oleh individu, kelompok masyarakat ataupun Pemerintah.

Hal itu bertentangan dengan peraturan yang ada, seeprti Perda nomor 3 Tahun 2010 tentang rencana tata ruang dan wilayah Provinsi NTB Tahun 2009-2029, Perda nomor 12 Tahun 2017 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi NTB Tahun 2017-2037.

Serta Perda Kota Bima no-

(Suara NTB/Uki)

Alfian Indrawirawan mor 4 Tahun 2012 tentang rencanan tata ruang wilayah Kota Bima tahun 2011-2031, bahwa wilayah pesisir Amahami merupakan kawasan bagi pengembangan pariwisata perikanan. (uki)

Pilkada Bima

Syafruddin dan Herman Edison Siap Tantang Petahana Bima (Suara NTB) – Dua figur bakal calon Bupati Bima, yakni Drs. H. Syafruddin H. M. Nur M.Pd dan H. Hermas Alfa Edison menyatakan siap maju melawan Bupati petahana, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dalam Pilkada Kabupaten Bima tahun 2020 mendatang.

Syafruddin merupakan rival Bupati petahana pada saat Pilkada Kabupaten Bima tahun 2015 lalu. Ia ditumbangkan Indah Dhamayanti Putri yang berpasangan dengan Drs. Dahlan M. Noer M.Pd. Sedangkan Herman adalah figur baru yang merupakan kader PKS. Syafruddin mengatakan siap maju dan kembali mencalonkan diri sebagai calon Bupati Bima berdasarkan instruksi dan arahan partai NasDem. Bahkan ia mengaku telah resmi mendaftar ke partai itu beberapa waktu lalu.

“Siap maju dan saya sendiri sudah mendaftar ke partai

NasDem sebagai bakal calon Bupati Bima,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (25/9).

Ia optimis dan yakin akan mendapatkan rekomendasi tersebut, meskipun pada Pilkada 2015 kalah, serta gagal meraih kursi anggota DPR RI Dapil Sumbawa pada Pileg bulan April 2019 kemarin.

Sebagai bentuk keseriusannya maju dalam Pilkada 2020 mendatang, Syafruddin mengaku saat ini sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat juga membuka komunikasi dengan sejumlah Parpol.

“Kalau ada parpol yang membuka pendaftaran nanti, saya pastikan akan mendaftar juga,” katanya.

Meski demikian, Ia belum bisa membeberkan siapa sosok yang akan mendampingi atau berpasangan dengannya nanti. Apakah dari kalangan birokrat, politisi, akademisi atau pengusaha.

“Soal calon wakil, lihat nan-

(Suara NTB/Uki)

(Suara NTB/Uki)

Syafruddin M. Nur

Herman Alfa Edison

ti saja. Tapi yang jelas semuanya bisa berpotensi. Termasuk anggota DPRD,” ujarnya.

Sementara figure lainnya H. Herman Alfa Edison, mengaku siap maju dalam Pilkada 2020 mendatang. Sebagai bentuk keseriusannya, saat ini terus melakukan silahturahmi dan sosialisasi pribadi kepada maysarakat.

Sebagai kader PKS , Ia juga

terus melakukan komunikasi politik dengan sejumlah petinggi parpol, salahsatunya Demoktrat. Dengan harapan agar bisa berkoalisi menggusungnya.

“Sementara untuk bakal calon wakil yang mendampingi belum kita pikirkan, kaena masih fokus sosialisi pribadi dan komunikasi politik dengan sejumlah ketua-ketua parpol,” pungkasnya. (uki)

Sekwan Antisipasi Gejolak Jelang Pelantikan Anggota Dewan Dompu (Suara NTB) Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Dompu periode 2019 – 2024 dijadwalkan pada 30 September 2019 di lapangan kantor Bupati Dompu. Kemungkinan munculnya gejolak saat pelantikan membuat Sekwan DPRD Dompu berkoordinasi dengan Kepolisian, TNI dan Sat Pol PP untuk pengamanan. Keamanan juga diharapkan bisa bernegosiasi dengan pengunjuk rasa dari forum CPNS K2 Dompu untuk menghentikan sementara aksinya selama agenda pelantikan.

Sekwan DPRD Dompu, Agus Salim, S.Sos kepada Suara NTB usai menggelar rapat koordinasi persiapan pelantikan anggota Dewan di kantor Dewan, Rabu (25/9/ 2019) kemarin mengungkapkan, rakor yang digelar pihaknya untuk memastikan kesiapan menjelang pelantikan anggota DPRD Dompu periode 2019 – 2024. Sejauh ini, semua persiapan sudah lengkap dan tinggal persiapan tempat pelaksanaan pelantikan. “Kalau persiapan pelantikan, untuk

kesiapan anggota yang dilantik, semuanya sudah siap,” kata Agus Salim.

Sesuai Banmus DPRD, pelantikan akan dilaksanakan pada 30 September 2019 di lapangan kantor Bupati Dompu.

Pengamanan dari Kepolisian, TNI dan Sat Pol PP sudah dikoordinasikan serta kesiapannya.

Termasuk juga terkait peserta aksi unjuk rasa dari forum K2 Dompu yang menggelar aksi unjuk rasa dengan mendirikan kemah di lapangan kantor Bupati, juga telah dikoordinasikan dengan keamanan.

“Kita serahkan kepada teman – teman Kepolisian, TNI dan Sat Pol PP yang melakukan pendekatan secara persuasif, sehingga agenda pelantikan ini bisa berjalan sukses. Agenda pelantikan ini merupakan agenda nasional dan daerah yang harus sama – sama disukseskan. Teman – teman keamanan sudah ada kesanggupan untuk melakukan pendekatan,” kata Sekwan.

Untuk mengantisipasi munculnya gejolak lain, Agus Salim mengatakan, setiap undangan harus membawa serta undan-

(Suara NTB/jun)

TUNTUT PENGANGKATAN - Forum CPNS K2 Dompu yang menuntut pengangkatan menjadi PNS di lapangan kantor Bupati Dompu. Di lapangan ini juga akan dilangsungkan acara pelantikan anggota DPRD Dompu periode 2019 – 2024, Senin (30/9) mendatang. gan dan diperlihatkan saat masuk lapangan. Agar keluarga dan pendukung calon anggota Dewan bisa melihat wakilnya, juga disiapkan undangan dalam jumlah terbatas. Sementara komposisi pimpinan sementara yaitu Andi Bachtiar, A.Md.Par dari Partai Nasdem selaku ketua, dan Jamaluddin, S.Sos dari Partai Gerindra selaku wakil Ketua. Untuk pimpinan definitif ditambah 1 orang

dari PKB, H. M. Amin, S.Pd. Terkait anggota Dewan yang memasuki purna bhakti, Agus Salim mengatakan, sesuai ketentuan juga disiapkan dana purna bhakti. Bagi anggota Dewan bisa sebesar Rp1,575 juta dikali 6 atau sebesar Rp9,45 juta. Wakil ketua Dewan sebesar Rp1,680 juta dikali 6 atau sebesar Rp10,080 juta, dan Ketua Dewan sebesar Rp2,1 juta dikali 6 atau sebesar Rp12,6 juta. (ula)

SUARA NTB Kamis, 26 September 2019

POLHUKAM

Halaman 8

Djekat Demung

Siap Maju di Pilkada KLU (Suara NTB/ist_penrem)

HIBAH - Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar dan Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani menandatangani naskah hibah, Selasa (24/9).

Kodim KLU Segera Dibangun Tanjung (Suara NTB) Tanah seluas 14,751 meter persegi milik Pemerintah Daerah Lombok Utara yang berlokasi di Desa Gondang Kecamatan Gondang, dihibahkan Pemda setempat kepada Korem 162/WB. Rencananya lahan itu untuk bangunan Kodim KLU yang akan segera dipisahkan dengan Kodim 1606/Lobar.

Hibah ditandai dengan kesepakatan kedua pihak, Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., dan Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., Selasa (24/9). Usai penandatangan hibah, Danrem 162/ WB dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada Pemda Lombok Utara atas hibah tanah.

“Semua administrasi yang dibutuhkan akan segera disiapkan dan didaftarkan ke BPN KLU untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah sehingga bisa langsung diajukan sebagai dasar untuk pembangunan Kodim KLU,” ujarnya.

Menurutnya, proses percepatan pembangunan Kodim Lombok Utara ini diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan wilayah, menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah di darat dan memberikan kepercayaan kepada publik tentang kondisi wilayah maupun rasa percaya diri Pemerintah Daerah untuk bersinergi dengan Kodim.

Terkait dengan rencana tukar guling Koramil 1606-02/ Tanjung, Danrem menyetujui rencana tersebut. “Koramil Tanjung akan pindah ke Dusun Tanak Song Desa Jenggala dan akan segera direalisasikan,” terangnya.

Mengakhiri sambutannya, Danrem berharap Pemda KLU memberikan bantuan dan dukungan dalam proses pembangunan Kodim Lombok Utara. Sementara Bupati Lombok Utara mengatakan penandatangan hibah itu sebagai gerak maju Pemda KLU dalam upaya pembangunan Kodim. “Kami sangat berharap agar Mabes TNI AD juga mempercepat pembangunan ini dan kami juga akan berusaha untuk membantu proses pembangunannya,” ungkap Bupati Lombok Utara. (ars/*)

Wakil Rakyat Dapil II

Mataram (Suara NTB) – Ketua DPD II Partai Golkar KLU, Djekat Demung menegaskan kesiapan dan kesediaannya maju di Pilkada Serentak KLU 2020. Baginya, Tak ada alasan bagi pihaknya untuk tidak siap, jika memang partai memberikan instruksi dan perintah bagi dirinya maju bertarung di bursa perebutan kursi kepala daerah di Pilkada KLU. “Saya siap maju Pilkada, Jika itu dikehendaki partai,” tegasnya saat dikonfirmasi via sambung telepon, Rabu (25/9) kemarin. Menurutnya, bertarung dan kontestasi di Pilkada KLU jadi suatu hal lumrah bagi politisi.

Hanya saja, Partai Golkar hingga saat ini belum menentukan siapa bakal yang didukung dan usung di Pilkada KLU. Dan parpol berlambang pohon beringin itu belum ada sikap apakah dorong kader maju se-

bagai bakal calon Bupati atau bakal calon wakil Bupati. “Kita mengalir saja saat ini. Tetapi tentu nanti akan ada muaranya,” tambahnya.

Namun demikian, dia menegaskan, Partai Golkar dengan raihan empat kursi di DPRD KLU, tetap akan dukung dan usung kader terbaik maju di Pilkada KLU. Partai Golkar tetap berikan prioritas dan keutamaan bagi kader untuk diusung di Pilkada KLU.

Terkait dirinya bakal maju di Pilkada KLU, Tentu dirinya lebih memilih menunggu keputusan dari DPP. Sebab yang merekomendasikan nanti DPP partai. Meski dirinya ketua partai, hal itu tidak menjamin dirinya yang akan ditunjuk. Karena masih banyak kader-kader yang lainnya. ”Yang jelas Golkar maju dan itu dari kader sendiri, cuma kita belum tahu siapa diusung,” tandasnya.

Dia mengungkapkan, se-

Mataram (Suara NTB) Sejumlah anggota DPRD Provinsi NTB dari dapil II, LobarKLU dari lintas fraksi membangun komitmen bersama untuk berjuang menyuarakan aspirasi masyarakat kedua daerah yang tersebut. Komitmen bersama tersebut terbangun karena mereka memandang perhatian pemerintah Provinsi selama ini masih sangat minim ke kedua daerah tersebut.

Ketua Fraksi Partai Gerindra, Nauvar F Farinduan, menilai daerah Lobar-KLU tidak pernah mendapatkan perhatian serius dari Pemprov. Hal itu terlihat dari porsi kebijakan anggaran yang digelontorkan ke kedua daerah tersebut paling minim dibandingkan daerah lainnya.

Di DPRD Provinsi NTB, wakil rakyat dari dua daerah bersaudara tersebut berjumlah 12 orang. Menurutnya, jika 12 anggota tersebut bergerak bersama untuk memperjuangkan alokasi anggaran ke Lobar-KLU, ia sangat yakin bisa dilakukannya.

“Kami 12 orang ini berkomitmen, pasti bisa, apalagi kami ratarata menjadi pimpinan fraksi,” kata Varin, Rabu (25/9).

Kemudian, dilanjutkan oleh anggota Dewan dari dapil II juga, yakni Multazam, yang menjadi Ketua Fraksi Partai Nasdem juga berpandangan sama, bahwa Pemprov NTB sangat minim memberikan perhatian serius kepada dua daerah tersebut. Hal itu terlihat dari tidak ada upaya serius dari Pemprov untuk membangun prekonomian masyarakat pascabencana gempa bumi.

Salah satu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat LobarKLU pascabencana gempa tersebut yakni, tempat ibadah. Menurutnya Pemprov perlu memberikan intervensi kepada masyarakat untuk ikut membangun fasilitas umum tempat ibadah tersebut.

“Perlu peran aktif pemerintahan dengan sinergi masyarakat, ada ratusan desa dan ribuan dusun yang harus kita perbaiki. Tempat ibadah sangat urgensi bagi kami, yang harus kita cepat tanggap, karena gempa sudah setahun lebih,” tegasnya.

Demikian juga disampaikan Sudirsah Sujanto, wakil rakyat Udayana asal KLU tersebut mengeluhkan soal lambannya penanganan pembangunan masyarakat pascabencana gempa. Karena itu, salah satu tugas fokok yang akan di utamakan setelah dia duduk di DPRD NTB yakni memperjuangkan keberpihakan alokasi anggaran kepada masyarakat KLU dan Lobar.

“Kami berencana akan reses bersama-sama dalam rangka menampung aspirasi masyarakat dalam APBD perubahan 2020.

Pada prinsipnya kami menjadi salah satu bagian dipercayakan masyarakat, perjuangkan porsi keadilan anggaran yang masih jauh sangat kurang lewat APBD. Ini jadi tugas kami, untuk mendorong merealisasikan itu, terutama infrastruktur,” katanya.

Terakhir disampaikan oleh Hasbullah Muis, Ketua Fraksi PAN yang juga wakil rakyat dari dapil II Lobar-KLU, juga melihat bahwa Pemprov NTB masih sangat kurang dalam membantu masyarakat untuk merecovery perekonomian masyarakat pascabencana gempa. Selama ini yang diurus masih sebatas persoalan fisik semata, namun membangun psikologis dan prekonomian masyarakat tidak kalah penting pascabencana gempa tersebut.

“Paling penting bagaimana harus mercovery ekonomi masyarakat, harus ada konsen khusus, Provinsi harus berbuat, terlihat dalam keberpihakan anggaran. Tapi saya lihat konsen ekonomi itu belum maksimal, terutama dalam hal pembangunan pariwisata, jangan hanya dibebankan kepada Kabupaten. Tapi juga harus ada sharing anggaran yang jelas dari provinsi,” tegasnya. (ndi)

(Suara NTB/ndi)

KOMITMEN - Anggota DPRD NTB lintas fraksi dari dapil II Lobar-KLU, membangun komiitmen bersama memperjuangkan keberpihakan anggaran Pemprov ke daerah tersebut yang dinilai masih sangat minim.

lah parpol untuk bentuk koalisi di Pilkada KLU. PKB, Partai Gerindra dan PAN jadi parpol cukup aktif jalin komunikasi dengan pihaknya kemungkinan koalisi di Pilkada. Hanya saja, Pihaknya masih terus menyamakan pandangan dan persepsi terkait arah kepentingan di Pilkada KLU. “Kita masih satukan pandangan terkait Pilkada,” imbuhnya.

Ia menambahkan, Partai Golkar tidak akan membuka penjaringan bakal calon. Golkar akan menjadi partai pengusung jika ada yang mengajak untuk menjadi pasangan. ’’Tentu dengan mendukung pasangan tepat dan dipastikan menang,’’ pungkasnya. (ndi)

Pilkada Mataram

Ridwan Bantah Gerindra Krisis Kader

(Suara NTB/why)

Bangun Komitmen Bersama Tingkatkan Alokasi Anggaran ke Lobar-KLU

bagai Ketua DPC Partai Golkar KLU, dirinya sudah menjajaki komunikasi dan pendekatan politik baik parpol dan kandidat bakal calon kepala daerah. Mantan Bupati KLU, Djohan Sjamsu menjadi kandidat yang cukup intens membangun dan menjajaki komunikasi politik dengan Partai Golkar di Pilkada KLU. Jika memang pihaknya dikehendaki partai jadi bakal calon wakil bupati. Tentu pihaknya siap jadi pendamping Djohan Sjamsu di Pilkada KLU. “Tetapi saya tidak mau berambisi.

Semua itu saya serahkan kepada keputusan DPP,” katanya.

Selain itu, pihaknya pun jajaki komunikasi dengan sejum-

PEMERIKSAAN - Oknum polisi tersangka pengeroyokan pelanggar lalu lintas di Lombok Timur menjalani pemeriksaan di Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda NTB, Rabu (25/9) kemarin.

Dugaan Pengeroyokan

Polda NTB Tahan Sembilan Tersangka Oknum Anggota Mataram (Suara NTB) – Para tersangka dugaan pengeroyokan pelanggar lalu lintas Zainal Abidin mulai mendekam di Rutan Polda NTB, Rabu (25/9) kemarin.

Mereka, sembilan oknum anggota Polres Lotim lebih dulu diperiksa sebagai tersangka.

Selanjutnya, penyidik akan menghadirkan para tersangka itu untuk reka ulang adegan di tiga TKP. Sebanyak sembilan tersangka diperiksa di ruang Unit I Subdit III Ditreskrimum Polda NTB sejak pagi. Masing-masing menghadap penyidik untuk memberikan keterangan sebagai tersangka.

“Tersangka ditahan. Sudah saya tanda tangani surat perintah penahanannya,” ucap Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Kristiaji dikonfirmasi kemarin di sela-

sela pemeriksaan.

Dia merinci para tersangka itu antara lain berinisial NH, IS, HS, BA, EN, LA, IH, AS, dan MA. Mereka terdiri dari tujuh oknum anggota Satlantas Polres Lotim, satu oknum anggota Satresnarkoba Polres Lotim, dan satu anggota Polsek KP3 Kayangan. Berpangkat mulai dari Brigadir sampai Aiptu.’

Kristiaji menjelaskan pemeriksaan tersangka itu untuk mendalami peran masing-masing. Sebab, mereka yang terlibat diduga ikut serta memukuli korban di tiga tempat. Yakni, pelataran Satlantas Polres Lotim, mobil patroli SPKT Polres Lotim, dan ruang pemeriksaan Satreskrim Polres Lotim.

“Nanti akan kita bawa juga tersangka ini untuk rekonstruksi di TKP. Nanti peran-

nya di situ terlihat,” kata Dirkrimum. Dalam sangkaannya, para tersangka itu diduga melanggar pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ancamannya paling lama tujuh tahun penjara.

Terpisah, Kabid Hukum Polda NTB Kombes Pol Abdul Azas Siagian menyatakan pihaknya menyiapkan pendampingan untuk proses pidana para tersangka. “Iya kita tunggu surat kuasa dari tersangka,” ujarnya.

Sementara kuasa hukum pelapor, Yan Mangandar mengaku lega dengan proses hukum pidana yang saat ini sedang berjalan. Yan menyatakan akan terus mengawal penyidikan sampai nantinya ke pengadilan. “Kita apresiasi dan kita akan kawal terus,” ujarnya. (why)

Suap Rp1,2 Miliar Imigrasi Mataram

Jaksa KPK Siap Hadirkan Kurniadie ke Pengadilan Mataram (Suara NTB) – Penyidik KPK menuntaskan pemberkasan tersangka penerima suap setop kasus imigrasi dengan tersangka Kurniadie. Berkas mantan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram itu dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Selanjutnya, berkas dibawa ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

“Paling tidak minggu depan kita limpahkan (ke pengadilan),” kata Jaksa Penuntut Umum KPK, Heradian Salipi dikonfirmasi kemarin di Mataram.

Tim jaksa KPK menyiapkan persidangan untuk Kurniadie sementara jeda persidangan terdakwa Liliana Hidayat.

Terpisah, penasihat hukum tersangka Kurniadie, Imam Sofyan mengaku mendampingi proses pelimpahan tahap dua kliennya pada Selasa (24/9) lalu.

Pelimpahan itu setelah kliennya selesai diperiksa sebagai tersangka. “Pemerik-

saannya maraton sejak minggu lalu. Pertanyaan sekitar 120-an. Sudah dijelaskan semua, Pak Kur siap bekerja sama,” ungkapnya.

Selama pemeriksaan, imbuh dia, Kurniadie sudah menjelaskan dengan terang. Dia berharap keterangan dan pengakuan itu bisa menjadi pertimbangan pada saat proses persidangan. “Untuk itu kami sudah menyiapkan permohonan untuk Kurniadie sebagai justice collaborator.

Kami siap kooperatif baik selama proses penyidikan yang lalu dan nanti dalam persidangan,” terang Imam.

Kurniadie disangka menerima suap sebesar Rp1,2 miliar dari Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia (WBI) Liliana Hidayat. Perantaranya mantan Kasi Inteldakim Imigrasi Mataram Yusriansyah Fazrin yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam persidangan Liliana, terungkap bahwa suap itu sebagai kompensasi penghentian penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan izin tinggal

dua WNA. Yakni Manikam Katheerasan asal Singapura dan Geoffrey William Bower dari Australia.

Berkat suap itu, dua WNA yang bekerja untuk PT WBI melalui Wyndham Sundancer Resort Lombok itu melenggang bebas kembali ke negaranya.

Meskipun dalam rentang 3 Mei sampai 23 Mei negosiasi harga sempat alot. Awalnya, kuasa hukum dua WNA itu, Ainudin menyarankan pemberian uang sesuai dengan sanksi denda UU Imigrasi yang disangkakan yaitu Rp500 juta. Tetapi dari negosiasi akhirnya yang disepakati Rp1,2 miliar.

Akhirnya uang disetorkan dengan modus menyimpannya di dalam tong sampah di ruang kerja tersangka Yusri sebanyak dua kali. Masing-masing Rp725 juta dan Rp473 juta. Sisanya, Rp2 juta diberikan di area Lombok International Airport (LIA) saat pendeportasian Manikam dan Geoffrey. (why)

Mataram (Suara NTB) – Nama Ketua DPD partai Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat digadang-gadang bakal tampil di Pilwakot Mataram.

Bahkan nama Ridwan juga masuk menjadi salah satu yang ikut disurvei oleh sejumlah parpol lain yang sedang menjajaki figur yang akan diusung.

Namun demikian, Ridwan Hidayat yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (25/9) kemarin menegaskan dirinya tidak akan ikut di Pilwakot Mataram. Ia lebih memilih untuk tetap menjadi anggota DPRD Provinsi NTB. “Kalau saya, Insya Allah tidak, saya kan disuruh duduk disini (DPRD Provinsi NTB) oleh masyarakat. Jadi biarkan kader lain saja kita dorong,” katanya.

Ridwan menegaskan bahwa Gerindra tidak kekurangan stok kader berkualitas untuk didorong tampil maju di Pilwakot Mataram. Hanya saja, pihaknya belum bisa mengumbarnya ke publik, siapa nama-nama kader di luar dirinya yang berpotensial bakal didorong tersebut.

“Siapa yang bilang Gerindra itu krisis kader di Mataram. Tidak, kita punya banyak kader, cuma kan ada yang sudah muncul ada yang belum. Nanti pada saatnya kita munculkan dia, ini kan masih belum,” jelasnya.

Disampaikan Ridwan, partainya tengah bekerja melalui tim penjaringan untuk melakukan pemetaan dan menjaring kader dan figur-figur yang bakal berpotensi untuk diusung di Mataram. Pihaknya memberikan keleluasaan kepada tim penjaringan untuk bekerja, sampai mendapatkan figur yang dianggap cocok dan pas untuk diusung Gerindra.

“Di Mataram belum, tim kami mulai bekerja, dan saya tidak boleh intervensi tim itu.

Kita lepaskan saja. Banyak kader yang siap jadi calon, tapi kita akan pastikan bahwa apakah dia siap untuk menang. Sehingga surveilah yang jadi penentunya, karena itu kita biarkan tim bekerja dulu,” jelasnya.

Sejauh ini partainya masih belum membangun komunikasi politik dengan partai-partai lain dalam rangka penjajakan peluang koalisi. Menurutnya, pihaknya baru akan mulai membangun komunikasi politik dengan partai lain, setelah Gerindra mendapatkan figur bakal calon yang akan disung.

“Komunikasi dengan partai lain belum, kita akan tunggu hasil tim penjaringannya dulu, baru kita mulai bangun. Kalau sekarang kan belum apaapa ini, masih jauh, partai lain juga saya kira belum. Jadi masih ada waktu soal koalisi,” pungkasnya. (ndi)

Pensiunan Polisi Jual Beli Ekstasi Lewat Rekening Mataram (Suara NTB) – Keluar dari kedinasannya membuat JK (44) semakin menjadi-jadi. Pensiunan polisi yang didepak karena kasus narkoba ini terjaring operasi Polres Mataram dengan barang bukti sabu dan ekstasi. Tersangka JK menggunakan akses perbankan untuk bertransaksi.

Kapolres Mataram AKBP H Syaiful Alam menjelaskan bahwa tersangka JK saat ini sudah tidak aktif lagi menjadi anggota Polri. Namun JK diduga sudah main narkoba sejak masih berdinas. “Sudah lama bermain. Hampir 10 tahun. Dia keluar dari kepolisian awal 2019 lalu,” ujarnya didampingi Kasatresnarkoba AKP Kadek Adi Budi Astawa, Rabu (25/9) kemarin. JK terakhir mengabdi dengan pangkat Aiptu.

JK digerebek pada Selasa (24/9) petang lalu. Polisi menemukan barang bukti terkait peredaran narkoba di rumah JK di BTN Seganteng, Cakranegara Selatan Baru, Cakranegara, Mataram. Kala

itu, tersangka JK baru pulang.

Penggeledahan badan tidak berhasil. Tetapi ternyata barang bukti narkoba di motor tersangka.

“Sembilan poket ekstasi dan sembilan poket sabu. Disimpan di laci depan motornya. Dia baru ambil barang di Abiantubuh (Cakranegara),” ungkap Alam. Total berat barang bukti sabu yang disita antara lain esktasi sebanyak sembilan butir 2,55 gram dan sabu sembilan poket seberat 4,64 gram. Selain mengedarkan narkoba, JK juga teridentifikasi positif mengonsumsi narkoba.

Selama ini JK lancar berbisnis narkoba karena sudah punya pelanggan di Lombok dan Sumbawa. “Modus penjualannya tidak pakai cash.

Kirim uang lewat tranfer rekening. Saldo terakhir Rp26 juta. Diduga terkait transaksi narkoba,” pungkasnya. Tersangka JK dijerat dengan pasal 114 dan pasal 127 UU RI No35/2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara paling lama 20 tahun. (why)

(Suara NTB/why)

EKSTASI - Kapolres Mataram H Syaiful Alam (tengah) dan Kasatresnarkoba Kadek Adi Budi Astawa (paling kiri) menunjukkan barang bukti ekstasi dan rekening koran tersangka JK, Rabu (25/9) kemarin.

SUARA NTB Kamis, 26 September 2019

Optimis Dampak Pelonggaran Uang Muka PERUSAHAAN pembiayaan lebih optimis terhadap kebijakan baru Bank Indonesia melonggarkan suku bunga acuan untuk uang muka kendaraan. Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan baru menyesuaikan kembali suku bunga acuan.

Selain pelonggaran suku bunga kredit, Bank Indonesia melakukan pelonggaran, Rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) untuk kredit/pembiayaan properti sebesar 5%, uang muka untuk Kendaraan Bermotor pada kisaran 5 sampai 10%.

Serta tambahan keringanan rasio LTV/FTV untuk kredit atau pem(Suara NTB/bul) biayaan properti dan uang muka Hadi Sutarno untuk kendaraan bermotor yang berwawasan lingkungan masing-masing sebesar 5%.

Pada prinsipnya, kata Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Provinsi NTB, Hadi Sutarno, untuk kebijakan uang muka ini, tetap mengacu kepada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, POJK 035 Tahun 2018 tentang uang muka. Di dalamnya mengatur ketentuan uang muka kendaraan 0-20 persen.

“Sebenarnya soal kelonggaran uang muka ini, ada kebijakan yang mengatur nol persen. tapi belum ada yang berani menggunakannya. Karena akan memberatkan bagi nasabah, cicilannya besar,” kata Hadi di temui di ruang kerjanya, Rabu (25/9) kemarin.

Untuk pembiayaan kendaraan baru, masing-masing finance memberlakukan besaran uang muka berbeda-beda. Disesuaikan dengan tingkat kredit macet di masing-masing perusahaan pembiayaan. Ada yang 15 persen, ada juga yang 20 persen. Sementara ini pembiayaan kendaraan masih mengedepankan cari aman. Kenapa demikian? Kata Hadi, perekonomian masih berjalan lambat.

Meski demikian, finance masih optimis akan membaik.

“Kita optimis. Akan membaik,” jelas Hadi. Dari 24 anggota APPI yang aktif di NTB, terpantau pembiayaan untuk kendaraan masih menggembirakan. Apalagi dengan pulihnya pariwisata di Rinjani. Kebutuhan masyarakat akan kendaraan mengikuti. Baik untuk angkutan orang, maupun barang. Selain itu performance pembiayaan cukup bagus.

Meskipun pertumbuhannya belum cukup signifikan kenaikannya.

Kredit macet juga disebut rendah. Gempa tahun lalu juga tak signifikan berdampak mempengaruhi masyarakat melaksanakan kewajibannya membayar cicilan. “Saya lihat gempa tidak berpengaruh. Dan masyarakat sangat sadar akan kewajibannya. Yang terdampak gempa langsung, malah rutin bayar cicilan. Malah yang tidak berdampak yang kadang-kadang beralasan untuk tidak nyetor,” kata Hadi.

Ie melihat tanggung jawab moral masyarakat di daerah ini cukup tinggi. Ketika musibah melanda tidak lantas dilalaikan kewajibannya sebagai nasabah finance. Ini prestasi yang cukup baik bagi masyarakat.

Karena itu, menurut Hadi, perusahaan pembiayaan terus memotivasi nasabahnya agar musibah tidak membuatnya semakin terpuruk.

Masyarakat terus diedukasi. “Daerah kita ini bagus. Tingkat piutang bermasalah kita sangat rendah. Lebih bagus dibandingkan daerah lain. Itulah yang membuat makin optimis,” demikian Hadi. (bul)

EKONOMI & BISNIS

Halaman 9

NTB Minta Tambahan 3.000 Unit Rumah Subsidi

Mataram (Suara NTB) Para pengembang di Indonesia masih menunggu kepastian pemerintah untuk penambahan kuota rumah subsidi yang sudah habis. Untuk NTB, masih dibutuhkan kuota tambahan setidaknya 3.000 unit hingga Desember.

Hal ini disampaikan Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, H. Heri Susanto di kantornya, Rabu (25/9) kemarin. REI masih menunggu pemerintah apakah mengabulkan kuota tambahan yang telah diusulkan. Heri mengatakan, untuk penambahan kuota rumah subsidi. Jika menggunakan mekanisme pembahasan di legislatif, tentu membutuhkan waktu. Sementara tinggal beberapa bulan lagi berakhir 2019.

Disatu sisi, permintaan rumah subsidi cukup tinggi. pengembang juga telah membangun. Hanya saja, calon nasabah belum bisa melakukan akad pembiayaan di bank.

Lantaran habisnya kuota.

“BTN dan BTN Syariah sudah tutup realisasi. Belum ada kuota tamahan,” demikian Heri.

Alternatif yang paling memungkinkan, Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan para pengembang sebetulnya telah memberikan lampu hijau untuk penambahan kuota.

Presidenpun telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Hanya saja, Menteri Keuangan, Sri Mulyani masih meminta waktu untuk mengalokasikan besaran anggaran untuk penambahan kuota subsidi.

Tahun ini diharapkan akan terealisasi pembiayaan rumah subsidi sekitar 7.000 sampai 8.000 unit. Dari tar-

get realisasi tersebut, 3.000an diantaranya yang sudah terealsasi. REI NTB saat ini masih menginventarisir rumah-rumah yang telah dibangun oleh pengembang. Dan belum tersalurkan karena habisnya kuota pembiayaan rumah subsidi tahun ini.

“Saya lihat ada yang sudah bangun 60an unit, ada yang ratusan. Sekitar 3.000-an lah kita butuh tambahan kuota Oktober-Desember,” kata H. Heri. Kebutuhan rumah subsidi di NTB masih tinggi. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah daerah. Kekurangan rumah dibanding jumlah populasi penduduk NTB mencapai 200 ribuan unit.

Kendati demikian REI NTB

belum sepenuhnya mengamini data backlog ini. rencananya, kata H. Heri, REI akan melakukan study untuk memastikan kebutuhan rumah di NTB. Untuk memenuhi kebutuhan perumahan ini. Sembari menunggu adanya kepastian penambahan kuota rumah subsidi oleh pemerintah, ada skema baru untuk pembiayaan rumah subsidi.

Bank Dunia menggelontorkan bantuan kepada sekitar 2.000 user di Indonesia. Bantuan dimaksud berupa uang muka cuma-cuma sebesar Rp40 juta/orang. Sisa dari harga rumah akan dibiayai secara komersil oleh perbankan. Skema ini dinilai cukup menarik. Dapat meringankan kebutuhan masyarakat untuk memiliki rumah.

Kendatipun tak harus dengan pola pembiayaan rumah subsidi.

“Kita juga ingin menarik

(Suara NTB/bul)

H. Heri Susanto bantuan ini agar dapat diakses oleh masyarakat NTB yang mengajukan pebiayaan perumahan. Syaratnyapun lebih longgar. Meskipun ketentuannya mirip-mirip ketentuan untuk pembiayaan rumah subsidi,” demikian Heri. (bul)

DPRD Minta Petani Tembakau Swadaya Diselamatkan Praya (Suara NTB) DPRD Lombok Tengah (Loteng) mendesak pemda segera melakukan upaya-upaya konkret untuk menjawab persoalan tak lakunya tembakau milik petani swadaya pada musim panen tembakau tahun ini. Petani tembakau tetap harus diselamatkan dari potensi kerugian akibat persoalan tersebut.

“Kita minta solusi konkret dari pemerintah daerah terkait persoalan ini. Jangan sampai petani merugi,” sebut Ketua DPRD Loteng sementara, M. Tauhid, S.IP., Rabu (25/9). DPRD meminta harus ada solusi jangka panjang maupun solusi jangka pendek untuk saat ini.

Menurutnya, sekarang petani swadaya sudah banyak yang terlanjur menanam tembakau. Akibatnya, banyak tembakau yang tidak terserap oleh perusahaan tembakau. Karena memang perusahaan tembakau membeli tembakau berdasarkan alokasi yang sudah direncanakan sejak awal tahun.

Perusahaan dalam hal ini tidak membeli tembakau dari petani swadaya. Tetapi hanya dari petani-petani binaannya saja. “Kita bisa pahami bagaimana tata niaga tembakau. Tapi yang jadi persoalan sekarang, tembakau petani sudah ada. Nah, solusi dari pemerintah daerah sekarang seperti apa terkait persoalan ini,” sebutnya.

Untuk jangka panjang, persoalan tersebut hendaknya bisa jadi pembelajaran. Baik bagi petani tembakau maupun pemerintah daerah. Untuk tidak memaksakan diri menanam tembakau jika memang belum jelas siapa yang menjadi mitranya. Itu penting untuk menghindari petani mengalami kerugian akibat tidak lakunya tembakau.

“Pemerintah daerah kita berharap lebih intensif mensosialisasikan kepada petani soal alokasi atau kuota pembelian tembakau. Agar petani juga bisa mengukur diri dan tidak memaksa menanam tembakau jika memang alokasi pembelian tembakau dari perusahaan terbatas,” jelasnya.

Sementara itu, sejumlah petani tembakau mengaku pasrah dengan kondisi yang ada sekarang ini. Petani memilih membiarkan daun tembakaunya mengering. Karena belum sempat dipanen. “Seharusnya sejak dua minggu yang lalu tembakau sudah harus dipanen. Tapi karena belum ada pembeli, tembakau sampai sekarang belum dipanen. Dan, hanya dibiarkan mengering,” tutur Dahlan, petani tembakau asal Praya Barat.

Ia bersama petani tembakau lainnya mengaku tidak bisa berbuat apa-apa lagi, menghadapi persoalan yang terjadi. Karena tidak tahu harus menjual tembakau ke mana. Ia tidak keberatan kalau ada pihak yang mau membeli tembakaunya meski dengan harga murah. Terpenting tembakau bisa laku. (kir)

New Calya

Toyota Calya Makin Sempurna Mataram (Suara NTB) Calya makin disempurnakan. Hadir dengan desain terbaru yang menjadikannya tampil agresif dan dinamis, serta memiliki fitur kenyamanan berkendara yang makin lengkap di kelasnya.

PT Toyota-Astra Motor (TAM) dan Krida Toyota meluncurkan New Calya sebagai mobil yang mampu melebih ekspektasi pelanggan atas sebuah 7-seater Entry Multi Purpose Vehicle (MPV).

Sesuai slogan kehadirannya, yaitu Partner in Times, kehadiran New Calya juga diharapkan tak hanya mumpuni dalam mendukung aktivitas keseharian, tetapi juga bisa menjadi partner yang handal pada setiap momen bersama keluarga maupun kerabat.

Sentuhan penyegaran yang diberikan makin meningkatkan nilai tambah New Calya sebagai mobil keluarga yang tak hanya memiliki fungsionalitas beragam, tapi kini juga tampil semakin gaya, tangguh dan nyaman dikendarai. “Kehadiran New Calya kami harapkan bisa melanjutkan kesuksesan pendahulunya dalam memberikan kontribusi signifikan bagi

market MPV, khususnya Entry MPV,” kata President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Yoshihiro Nakata.

Dipaparkan Koesnadi, Direktur Krida Toyota, Evelyn Cornelia, General Manager Krida Toyota dan Samsuri Prawiro Hakki, Branch Manager Krida Toyota, Rabu (25/9) kemarin, New Calya hadir dengan varian lengkap yang menggunakan transmisi manual maupun automatic.

Sentuhan improvement yang dilakukan Toyota pada sisi eksterior dan interior telah menjadikan mobil ini mampu meningkatkan kesan prestige bagi pengemudi maupun penumpangnya. Tampilan makin agresif dan elegan New Calya diwujudkan melalui desain eksterior anyar yang didukung oleh kehadiran fitur-fitur terbaru seperti, New LED Headlamp, New Retractable Outer Mirror (tipe G), New Front Grille Design with Dark Chrome Element, New Dark Chrome Element pada backdoor garnish, serta New Alloy Wheel Design.

Sementara sentuhan penyegaran pada interior tak hanya mampu mewu-

judkan kesan makin lebih nyaman, hangat, dan lega, tapi juga meningkatkan kesan prestige, dalam berkendara dengan New Calya. Selain pengggunaan warna coklat gelap (dark brown) yang melapisi dashboard dan kursi pengemudi maupun penumpang untuk semua tipe, New Calya juga dilengkapi dengan fitur lainnya antara lain, New Touchscreen Head Unit (tipe G), New Audio Steering Switch (tipe G), New Under Seat Compartment Tray (tipe G A/T), Illumination on A/T Indicator (tipe G A/T), Driver Seat Back Pocket (tipe G), serta Front Console Box (tipe G).

TAM memperkenalkan Calya pada Juli 2016. Enam bulan setelahnya, Calya berhasil memberikan kontribusi dalam meroketkan pasar Entry MPV dimana segmen ini menjadi 4 kali lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 20.731 unit pada 2015 menjadi 96.172 unit di tahun 2016. Hingga Agustus 2019 atau 3 tahun setelah diluncurkan ke pasar, penjualan Calya mencapai 214.977 unit.

Untuk pasar NTB, Krida Toyota sampai dengan periode Agustus 2019

(Suara NTB/ist)

telah menjual 891 unit, papar Evelyn. Dimana untuk segment MPV Entry dengan total kontribusi terhadap total pasar adalah 7,5%. Untuk Market Share Toyota Calya di NTB adalah sebesar 57,6%. Diharapkan dengan adanya New Calya ini Market Share Toyota untuk segment Calya bisa mencapai 60%.

Koesnadi menambakan, New Calya adalah alternatif utama bagi keluarga untuk kepemilikan kendaraan pertama. Selain harga terjangkau, sangat irit BBM di kisaran 22 Km/ liter. Dengan berkendara normal, lebih dari 22 Km/jam. Sementara Samsuri Prawiro Hakki menyebut, Calya sebagai alternatif untuk kendaraan bak terbuka yang masih sering dimanfaatkan untuk angkutan orang.

Padahal, lebih berisiko terhadap keselamatan penumpang. “New Calya menampung tujuh orang dan barang di bagasinya. Lebih aman bepergian ramai-ramai. Ketimbang menggunakan bak terbuka yang berpotensi risiko bagi penumpang,” demikian Samsuri. (bul/*)

Bank Mantap Bekali Kemampuan Budidaya Hidroponik Saat Pensiun Mataram (Suara NTB) Bank Mantap (Mandiri, Taspen, POS) membekali kemampuan budidaya hidroponik bagi calon pensiunan, atau yang telah pensiun. Pembekalan kemampuan ini agar masa pensiun diisi dengan kegiatankegiatan yang produktif.

Sesuai tagline Bank Mantap “Tidak Ada Kata Pensiun Untuk Berkarya”.

Pelatihan hidroponik oleh Bank Mantap Kantor Cabang Mataram ini, disesuikan dengan kebutuhan dan peluang usaha yang ada. Sebanyak 25 orang calon pensiunan dan pensiunan dilatih hidroponik.

Melibatkan Hidroponik Darul Quran sebagai mentor. “Kami melakukan pelatihan ini tidak hanya pembekalan teori. Tapi kami lakukan dari hulu ke hilir, sampai pasarnya kami siapkan,” kata Gst. A. Bagus Robi Putrawan, Ke-

pala Cabang Bank Mantap di Mataram, usai pembukaan pelatihan di Yayasan Darul Quran Bengkel, Lombok Barat Rabu (25/9) kemarin.

Hidroponik adalah budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanah. Budidaya tanaman ini lebih mengutamakan media air yang telah dicampur dengan nutrisi. Berdasarkan hasil survei, NTB yang terus berkembang, tingkat kebutuhan sayuran akan semakin naik.

Apalagi dengan berkembangnya pariwisata. pola penanaman dengan hidroponik adalah alternatif untuk menghasilkan sayuran tanpa mengenal musim.

Umumnya juga terhindar dari penyakit tanaman. Lebih praktis dan dapat dilakukan di rumah, atau di pekarangan.

“Karena pilot projek kami, tidak ada pengaruh faktor ujan saat musim hujan, sayur hidroponik juga nembus ke pasar manapun karena lebih sehat dan terbebas dari peny-

akit,” terangnya.

Agar pelatihan sesuai yang diharapkan, Bank Mantap selain memfasilitasi teori, juga disiapkan paket-paket kebutuhan untuk budidaya hidroponik. Paket tersedia untuk halaman sempit, halaman

luas, hingga rumah hidroponik melalui skema pembiayaan kepada para pensiunan.

Sejalan dengan visi Bank Mantap sebagai the best pension business bank, Bank Mantap terus berinovasi menciptakan berbagai program untuk

memberikan yang terbaik bagi calon pensiunan, maupun yang telah penisun. Salah satu programnya adalah Wirausaha Mantap Sejahtera (WMS) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017.

WMS adalah program

(Suara NTB/bul)

POSE BERSAMA - Kepala Cabang Bank Mantap Mataram, Gst. A. Bagus Robi Putrawan (empat dari kiri) pose bersama peserta pelatihan Hidroponik Darul Quran.

wirausaha yang terintegrasi antara pelatihan ide, praktik usaha, pengembangan diri dan mentoring usaha berkelanjutan. Dengan tujuan agar para calon penisunan maupun pensiunan dapat berkarya membangun usaha dan hidup sejahtera di masa penisun.

Tujuan dari WMS untuk mendukung produktivitas di masa penisun sebagai sarana pengembangan diri dan menuangkan ide serta kreatifitas untuk menjaga tingkat keaktifan di masa pensiun. Lanjut Robi, sejak tahun 2017 hingga Agustus 2019, telah dilakukan 93 kali pelatihan wirausaha di berbagai daerah di Indonesia yang meliputi beberapa jenis usaha.

Hidroponik, sayuran organik, ternak lele, ternak unggas, budidaya jamur tiram, budidaya beras organik, pengolahan abon ikan, amplang dan kerajinan tangan. Pelatihan telah diikuti sebanyak 2.054 orang calon pensiunan dan

pensiunan. Program WMS ini, kata Robi, merupakan salah satu dari tiga pilar program Bank Mantap.

Yaitu Mantap Sehat (meningkatkan derajat kesehatan dan mutu kehidupan para pensiunan), Mantap Aktif (mendukung penciptaan para pensiunan yang aktif, produktif, tangguh dan bahagia), dan Mantap Sejahtera (menciptakan para pensiunan yang mandiri dan sejahtera melalui kewirausahaan).

Bank Mantap menciptakan program wirausaha yang mudah dilakukan oleh para pensiunan dengan membantu memberikan solusi dari hulu ke hilir, dari sejak mendapatkan motivasi dan praktik usaha hingga bantuan pemasaran. Pada pembukaan pelatihan ini, Kepala Cabang PT. Taspen (Persero) Wilayah NTB, Tribuna Phitera Djaja juga hadir memberikan motivasi. (bul/*)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 26 September 2019

Halaman 10

Nilai UNBK Rendah

Sekolah Diharapkan Bikin Analisis Butir Soal

Visitasi Tahap Kedua

H. Suyanto (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Nilai UNBK SMA dan SMK di NTB tahun 2019 lalu relatif rendah. Di samping berbagai faktor yang mempengaruhinya, Dewan Pendidikan Provinsi NTB mengharapkan sekolah membuat analisis butir soal, kemudian memberikan pengayaan terfokus pada soal dengan tingkat kesulitan tinggi.

(Suara NTB/ron)

BADAN Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN S/M) Provinsi NTB sedang melakukan visitasi untuk proses akreditasi.

Saat ini sudah memasuki penyelesaian visitasi tahap dua. Salah satu yang menjadi perhatian khusus BAN S/M Provinsi NTB mengenai proses akreditasi sekolah baru.

Ketua BAN S/M Provinsi NTB, Drs. H. Suyanto, M.Ed., dihubungi kemarin mengatakan saat ini proses akreditasi masih tahap persiapan untuk menyelesaikan sisa tahap dua. Sementara untuk tahap satu sudah diumumkan hasilnya sebanyak 812 sekolah.

Pada tahun 2019 ini BAN S/M Provinsi NTB akan mengakreditasi sebanyak 1.650 sekolah/madrasah dari sumber APBN Balitbang Kemendikbud.

Menurut Suyanto, tidak ada kendala yang dihadapi pada saat visitasi tahap 1. Namun, ia memperkirakan pada sesi dua tahap 2 diperlukan pencermatan khusus saat visitasi, karena banyak sekolah baru. Kebijakan BAN-S/M sekolah baru harus divisitasi. Pengalaman tahun lalu, kata Suyanto, sejumlah sekolah baru hingga saat visitasi belum mengerjakan Data Isian Akreditasi (DIA).

“Oleh karena itu tugas asesor dimulai dari memberikan pemahaman semua hal tentang akreditasi kepada pihak sekolah hingga membimbing pengisian instrumen 8 standar agar memperoleh hasil penilaian tingkat kelayakan,” ujar Suyanto.

Sebelumnya, ia juga menyampaikan, sebenarnya total sasaran sekolah atau madrasah yang memerlukan penilaian pada tahun 2019 ini sebanyak 2.984 sekolah dan madrasah. Dengan rincian sasaran baru dan SMA sederajat yang telah habis masa akreditasi sebanyak 665. Dan reakreditasi bagi SA/MI dan SMP/MTs sebanyak 2.319.

Namun kuota yang diberikan sebanyak 1.650, dengan rincian sasaran baru dan SMA sederajat yang telah habis masa akreditasi sebanyak 665.

Dan reakreditasi bagi SA/MI dan SMP/MTs sebanyak 985 sekolah dan madrasah. (ron)

H. Rumindah

Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, H. Rumindah, pada Selasa (24/9) mengatakan, jika dilihat dari tahun ke tahun diharapkan ada peningkatan signifikan terhadap hasil UN siswa. Jika nilai rendah, menurutnya ada sesuatu yang salah dan harus diperbaiki. Oleh karena itu, cara pertama yang harus dilakukan dengan menganalisis peta kesulitan siswa. “Lakukan analisis butir soal dan analisis paket soal, nanti ketahuan mana soal yang sulit. Diulang materinya, diberikan pengayaan,” sarannya.

Ia merincikan, diper-

Thinking Skills (HOTS) atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Seperti yang dilaksanakan oleh SMAN 2 Mataram dan SMAN 8 Mataram, serta beberapa sekolah lainnya.

Selain itu, Rumindah yang beberapa waktu lalu memperoleh SK sebagai Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, mengatakan, sekolah perlu melengkapi sarana UNBK. Bagi sekolah yang masih kekurangan sarana, bisa berkoordinasi dengan sekolah lainnya untuk berbagi sumber daya. “Satu-satunya jalan harus koordinasi dengan sekolah yang lengkap, koordinasi dengan UPT mereka dan kerja sama dengan sekolah lain,” kata Rumindah. (ron)

STP Mataram Dikunjungi Melbourne Polytechnic Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram mendapatkan kunjungan dari dosen dan mahasiswa Melbourne Polytechnic, Rabu (25/9). Mereka melakukan tur kampus di STP Mataram dan mengikuti kelas memasak atau cooking class bersama dosen STP Mataram.

Ketua STP Mataram, Dr. Halus Mandala, M.Hum., menyambut hangat kunjungan rombongan Melbourne Polytechnic yang dipimpin oleh Mr. Yuan Taylor dan Mrs. Paulina Taylor. Sebanyak 10 orang yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Melbourne Polytechnic datang ke STP Mataram. “Tujuan mereka kunjungan kampus, sekaligus ada cooking class,” katanya.

Dalam sambutannya Halus menyampaikan terima kasih sudah memilih STP Mataram sebagai mitra dalam kelas memasak ini. Ia berharap, mahasiswa Melbourne Polytechnic dan mahasiswa STP Mataram dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru melalui kegiatan ini.

“Mereka ingin belajar masakan Indonesia, khususnya Lombok. mereka akan ikut memasak, sekaligus nanti untuk menikmati makanan khas Lombok, kita perlu perkenalkan juga masakan Indonesia, khususnya Lombok, dengan demikian komplit, selain melihat fenomena alamnya, masyarakatnya, budayanya, termasuk kulinernya,” jelas Halus.

Rombongan Melbourne Polytechnic diajak untuk melihat fasilitas di STP Mataram seperti berkeliling melihat Hotel Lombok Vaganza. Kemudian dilanjutkan dengan cooking class, di mana mereka

(Suara NTB/ron)

LIHAT - Rombongan Melbourne Polytechnic saat melihat cara memasak makanan khas Lombok yang dilakukan oleh tim STP Mataram, pada Rabu (25/9). diperlihatkan cara memasak pelecing kangkung, ayam taliwang, dan beberuk.

Halus mengharapkan bisa terjalin kerja sama terutama berkaitan dengan kolaborasi pendidikan vokasional. Dengan begitu, mahasiswa STP Mataram bisa belajar

masakan dari Melbourne Polytechnic, begitu juga mahasiswa Melbourne Polytechnic belajar masakan dari STP Mataram.

“Harapan ke depan, kami bisa bekerjasama dalam hal kolaborasi vokasional, supaya anak-anak kami bisa belajar masakan di

sana, mereka belajar masakan kita di sini.

Dengan demikian kita bisa terjalin hubungan yang harmonis, tentu itu tujuan pariwista, bagaimana mendekatkan kita semua.

Ketika kita dekat, kenal, untuk selanjutnya kedamaian,” pungkasnya. (ron)

Rektor Unram Keluarkan Imbauan Larang Mahasiswa Demo

Dikbud Gelar FGD Tingkatkan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) melaksanakan FGD (Focus Group Discussion) evaluasi diri guru dalam rangka menigkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta menjadi arah kebijakan Dinas Dikbud dalam meningkatkan layanan mutu pendidikan yang dilaksanakan selama dua hari mulai tanggal 23-24 September 2019 di Hotel Jayakarta.

Kegiatan FGD dihadiri Sekretaris Dinas Dikbud, Kasi SMP, Kasi SD, Kasi TK Bidang GTK dan diikuti Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), SMP, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD, Kelompok Kerja Guru (KKG) SD, Ikatan Guru TK (IGTK) , dan Koordinator Pengawas.

FGD berjalan alot, masingmasing perwakilan mengusulkan program yang bersentuhan kebutuhan para guru dalam rangka meningkatkan layanan mutu pendidikan di daerah tersebut. Program yang diajukan itu, akan dijadikan program Dinas Dikbud melalui Bidang Guru Tenaga Kependidikan ( GTK) Sekretaris Dinas Dikbud Lobar H. Nasrun, S.Pd., MM meminta seluruh peserta FGD agar memberi masukan yang konstruktif untuk pengembangan program pendidikan yang lebih baik dan lebih maju ke depan sehingga pendidikan menjadi milik semua elemen, tidak lagi menjadi tupoksi Dinas Dikbud, sekolah dan guru saja.

Kegiatan FGD bertujuan untuk mengetahui data kebutuhan pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas untuk dijadikan pertimbangan dalam penyusunan program kerja bidang GTK.”FGD ini juga dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pengajaran guru yang dirumuskan melalui program usulan guru,” katanya.

Hasil yang diharapkan dari FGD ini adalah informasi faktual dalam penyusunan program dalam peningkatan kompetensi

lukan pemetaan terhadap soal-soal yang menjadi kesulitan siswa dari uji coba.

Siswa yang masih lemah itu dibina. Soal yang dianggap sulit itu jadi perhatian sekolah, materi pelajaran yang sulit dibahasa kembali kepada siswa, kemudian diberikan penjelasan yang lebih mendalam saat pengayaan.

Dari data yang diperoleh di Panitia UN Provinsi NTB, bahwa untuk nilai rata-rata

UN SMA tahun 2019 di Provinsi NTB sebesar 44,72 dari 31.569 siswa. Sementara untuk rata-rata UNBK SMK tahun 2019 sebesar 40,38.

Sebelumnya, Kepala UPTD Layanan Dikmen dan PK-PLK Lobar-Mataram, Abdurrosyidin R., mengatakan, seperti pada tahun sebelumnya, pihaknya meminta sekolah membuat programprogram yang bisa memperkuat lagi pelajaran yang akan diujikan di UNBK. “Harapannya nanti agar hasil UNBK lebih baik lagi ke depan,” ujarnya.

Sejumlah sekolah juga sudah mulai melaksanakan pelatihan terhadap guru mengenai soal Higher Order

bagi guru, kepala sekolah dan pengawas guna ditingkatkan dan dikembangkan.

Ia berharap setelah FGD ini peserta mampu membawa MKKS, MGMP, K3S, KKG dan pengawas untuk kemajuan pendidikan. “Komunitas ini harus memiliki inovasi dalam meningkatkan kompetensi dalam rangka meningkatkan layanan mutu pendidikan,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP, Sahman memberikan apresiasi kepada Dinas Dikbud Lobar yang telah melak-

sanakan FGD tersebut. Evaluasi diri guru adalah aktivitas menilai sendiri keberhasilan proses pengajaran yang dilaksanakan guru. Dengan evaluasi diri guru, akan terjadi perbaikan kualitas pengajaran yang dilakukan guru. Kegiatan FGD ini juga penting karena berbagai program kebutuhan dalam peningkatan kompetensi guru, kasek, dan pengawas dapat tertuang dalam program yang diusulkan melalui Bidang GTK untuk dijadikan kebijakan Dikbud Lobar. (her/*)

(Suara NTB/ist)

HADIR - Sekdis Dikbud Lobar H. Nasrun menghadiri FGD yang digelar Dikbud Lobar.

(Suara NTB/ist)

PESERTA - Peserta yang hadir dalam kegiatan FGD yang digelar Dinas Dikbud Lobar.

Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof Dr. H. Lalu Husni SH. M.Hum., mengimbau mahasiswa agar tidak turun demo menolak Rancangan Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Imbauan rektor dengan Nomor 6966/UN18/TU/2019 dikeluarkan 25 September.

Surat tersebut ditujukan kepada seluruh mahasiswa Unram. Surat imbauan rektor itu dikeluarkan dengan mempertimbangkan situasi yang berkembang terkait dengan aksi dam-

ai mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Karena itu, rektor meminta mahasiswa tidak melakukan unjukrasa/demonstarasi berkaitan dengan isu RUU KUHP dan RUU lainnya. ’’Pimpinan Unram siap memfasilitasi sivitas akademika untuk melakukan seminar/diskusi tentang RUUKUHP dan RUU lainnya,’’ katanya pada poin kedua imbauan tersebut.

Selain itu, rektor menegaskan, kegiatan akademik pada 26 September tetap berjalan sesuai dengan jadwal masing-masing fakultas. ’’Untuk itu

agar sivitas akademika (dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan) tetap melaksanakan tugas seperti biasa,’’ tegas rektor seperti yang tertuang dalam poin ketiga imbauan itu.

Seperti diketahui, mahasiswa di beberapa daerah melakukan unjuk rasa. Mereka menolak RUU KUHP kontroversial. Di NTB, mahasiwa dari berbagai kampus dan OKP rencananya akan turun aksi Kamis (26/9) ini.

Tuntutannya sama, menolak RUU KUHP yang dinilai kontroversial. (dys)

Loteng dan Lobar Berebut Jadi Lokasi Kampus Unram Mataram (Suara NTB) Kampus Universitas Mataram (Unram) rencananya akan dipindahkan di luar Kota Mataram. Rencana relokasi tersebut disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dalam pertemuannya dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohammad Natsir, Rektor Unram H. Lalu Husni, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar dan Bupati Bima Indah Damayanti, di Jakarta, Kamis, 4 April 2019 lalu. ‘’Ada tiga alternatif lokasi Unram yang baru, di antaranya Lombok Utara, Lombok Barat atau Lombok Timur. Relokasi tersebut bertujuan untuk pengembangan Unram dan juga mengakselerasi pembangunan di daerah yang akan dijadikan lokasi baru,’’ ungkap Wakil Rektor III Unram Dr. Kurniawan, Rabu (25/9).

Diakuinya, jika rencana relokasi kampus sudah mengerucut pada dua kabupaten, yaitu Lombok Tengah dan Lombok Barat. Kedua kabupaten itu dinilai potensial sebagai lokasi kampus Unram yang baru.

“Lobar juga sangat ingin Unram itu berada di Lobar. Sehingga kita pada Senin besok diundang oleh Sekda un-

tuk mempresentasikan masterplan,” kata Kurniawan.

Khusus bagi Lobar, pihak Unram mencatat Pemkab Lobar sangat proaktif untuk menawarkan diri sebagai lokasi pembangunan kampus baru Unram. Sedangkan Pemkab Loteng belum terlalu aktif.

“Loteng sama sama berpeluang.

Cuma kan kalau dari Loteng pemer-

(Suara NTB/dys)

Kurniawan

intahnya belum, yang aktif justru Pemkab Lobar, “ ungkap Kurniawan.

Meski belum terlalu aktif, namun untuk rencana lokasi pembangunan kampus di Loteng sudah menemui titik terang. Dinas Kehutanan Pemkab Loteng sudah mengarahkan dan menunjukkan Unram lokasi tanah yang dapat digunakan sebagai lokasi pembangunan. Adapun lokasi tanah yang ditunjukkan ialah berada di area Bendungan Pengga Loteng.

“Kalau Loteng itu dari Dinas Kehutanan telah menunjukkan posisi posisi tanah negara. Karena ini yang kita cari kan tanah negara,” ungkapnya Sedangkan di Lobar masih belum rinci. Hanya saja lokasi pembangunan direncanakan ada di daerah Mareje Timur Kecamatan Lembar. ”Yang jelas kan kalau nanti sudah ada titik titik yang terpilih tentu kita lihat nanti kedua wilayah ini. Kemudian baru kita proses izin berikutnya lah. Kalau di Loteng daerah Bendungan Pengga,” imbuhnya.

Dilanjutkan Kurniawan jika melihat hal tersebut, Loteng kata dia jauh sudah riil sebagai lokasi pembangunan kampus bila dibandingkan di Lobar yang belum dirinci tanah negara yang mana yang akan dijadikan lokasi. (dys)

Secepatnya, Pembelajaran SMAN 11 Mataram Dilaksanakan di Gedung Baru Mataram (Suara NTB) Pembangunan gedung SMAN 11 Mataram yang belokasi di Majeluk, Kota Mataram sudah dimulai. Pembelajaran siswa SMAN 11 Mataram yang sementara dilaksanakan di SMAN 6 Mataram diharapkan bisa segera pindah ke gedung baru.

Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Muhammad Fauzan, ditemui Rabu (25/9) mengatakan gedung baru SMAN 11 Mataram di daerah Majeluk sudah mulai dibangun.

“Target selesai sesuai jadwal. Intinya sudah dibangun, jika sudah selesai, akan segera ditempati,” katanya.

Meski siswa SMAN 11 Mataram

masih ditempatkan di SMAN 6 Mataram, Fauzan meyakini pembelajaran siswa SMAN 11 Mataram di SMAN 6 Mataram tetap berjalan dengan semestinya. “Insya Allah pembelajaran aman dan terkendali,” ujarnya.

Dibangunnya SMAN 11 Mataram untuk mengakomodasi siswa jenjang SMA yang bertempat tinggal di wilayah Cakranegara bagian utara.

Fauzan mengatakan, SMAN 11 Mataram satu-satunya SMA di wilayah Cakranegara itu. Kehadiran sekolah negeri ini untuk mendekatkan siswa ke sekolah. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 11 Mataram sudah dilaksanakan pada awal tahun ajaran 2019/2020.

Saat ini untuk sementara Kepala SMAN 6 Mataram juga menjadi pelaksana tugas (Plt.) Kepala SMAN 11 Mataram. “Guru, kepala sekolah, dan tata usaha semua dari SMAN 6 Mataram. Sama-sama masuk pagi karena guru tersedia, ruang kelas juga tersedia,” ujar Fauzan sebelumnya.

Kepala SMAN 6 Mataram, Sunoto, dihubungi sebelumnya juga mengatakan siap mengerahkan seluruh sumber daya yang ada di SMAN 6 Mataram untuk fasilitas SMAN 11 Mataram.

Nantinya SMAN 11 Mataram akan masuk pagi sama seperti SMAN 6 Mataram.”Semua fasilitas sekolah bisa digunakan oleh siapapun kan semua milik negara,” katanya. (ron)

Kamis, 26 September 2019

DPRD KSB Prihatin Marak Kades Terjerat Hukum Taliwang (Suara NTB) Pihak DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengungkapkan rasa prihatinnya terkait maraknya kepala desa yang saat ini terjerat hukum dengan delik kasus penyelewengan anggaran desa.

Penahanan dua mantan kepala desa oleh pihak kepolisian baru-baru ini dan beberapa desa diantaranya tengah di bidik apara penegak hukum (APH), bagi DPRD KSB menunjukkan adanya persoalan serius yang harus segera mendapat atensi pemerintah dan seluruh pemangku kebijakan terkait desa.

“Ini ada yang salah dan harus segera kita temukan akan persoalannya,” cetus wakil ketua DPRD KSB Abidin Nasar, MP kepada Suara NTB, Rabu (25/9).

Menurut Abidin, jika tidak segera ditemukan akan persoalannya maka akan menjadi preseden buruk, tidak sekedar bagi Organisasi Perangkat Derah (OPD) pembina dan pengawas desa tetapi KSB secara umum. “Harapan kami semua pihak harus instrospeksi. Menemukan kelamahan kita lantas diperbaiki supaya tidak terus terulang kesalahan yang berdampak hukum di tingkat desa,” katanya.

Abidin menyarakan, agar evaluasi menyeluruh dilakukan mengengai pengelolaan keuangan desa. Di tingkat pemerintah kabupaten, perangkat-perangkat OPD teknis perlu melihat kembali tugas dan fungsinya apakah telah benar dalam membina serta mengawasi desa. Demikian pula di tingkat desa apakah seluruh prosedur pengelolaan keuangan desanya sudah mengikuti kaidah aturan yang ditetapkan atau tidak.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku, bentuk tindakan penyalahgunaan keuangan desa tidak semata karena kesengajaan. Sebab pada praktiknya ada pula yang karena kesalahan prosedur pengelolaan atau mall administrasi dan ada pula yang secara di sengaja oleh oknum kepala desa. Namun bagi Abidin, selama semua organ pemerintah dan masyarakat menjalanlan fungsinya secara maksimal, maka peluang-peluang terjadinya kesalahan pengelolaan keuangan di tingkat desa yang akhirnya berimplikasi hukum pasti tidak akan terjadi.

“Kita bisa bilang (korupsi) itu terjadi karena oknum kepala desa. Itu ada benarnya. Tapi pasti karena ada kesempatan. Dan kesempatan itu bisa jadi ada karena ada yang tidak maksimal kita (pemerintah dan masyarakat) jalankan. Entah itu pembinaannya atau bahkan pengawasannya,” tandas Abidin.

Karena itu menyikapi persoalan tersebut, pihaknya sambung Abidin, akan segera berkoordinasi dengan seluruh OPD teknis teknis yang membawahi pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa. “Mudah-mudahan ketika urusan internal kami sudah rampung.

Komisi yang mebidangi pemerintahan desa akan kami arahkan mengurusi persoalan itu,” tukasnya. (bug) Abidin Nasar (Suara NTB/ist)

Dayu Pertahankan Tradisi Emas di Atletik Mataram (Suara NTB) Tradisi kontingen NTB meraih medali emas di cabang olahraga atletik Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) nyaris tak mampu dipertahankan. Hal itu dikarenakan sebagian besar atlet atletik tak mampu menyumbangkan medali emas hingga POMNAS berakhir.

Namun, beruntung kontingen NTB, I Dewa Ayu Ita Arianti menjadi penyelamat tradisi medali emas NTB di atletik setelah atlet Pelatda Mayung NTB itu berhasil meraih medali emas di nomor tolak peluru atletik POMNAS, di Stadion Atletik GBK Senayan Jakarta, Selasa (24/9) lalu.

Pelatih Atletik NTB, I Wayan Gunakan yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Kamis (25/9) mengatakan I Dewa Ayu Ita Arianti mencatat tolakan sejauh 13, 08 meter. Catatan waktu itu meningkat dibanding hasil yang dicapai I Dewa Ayu Ita Arianti ketika meraih medali perak di Pra-PON Atletik di Bogor, Juli lalu. Dimana waktu itu I Dewa Ayu Ita Arianti yang disapa Dayu mencatat waktu 12.96 meter.

Keberhasilan Dayu meraih medali emas di nomor atletik tersebut kata Gunaksi dikarenakan Dayu merupakan atlet Pelatda Mayung NTB. Diamkan sebelum bertanding di POMNAS NTB, Dayu sudah menjalani persiapan cukup panjang. Maklum Dayu merupakan atlet yang dipersiapkan mengikuti Pra-PON dan PON 2020.

Diakuinya, persiapan Dayu menghadapi event nasional cukup panjang. Pemusatan dilaksanakan sejak awal tahun 2017 dan hingga sekarang masih berlangsung di Lapangan Lawata Mataram. (fan)

SUARA NTB

Halaman 11

Atlet Menembak Raih Tiga Emas Mataram (Sura NTB) Hingga hari keempat, Rabu (25/9), kontingan cabang olahraga menembak NTB berhasil meraih tiga medali emas, dua perak dan dua perunggu di Kejurnas Menembak Sintong Panjaitan Championship yang berlangsung di Lapangan Tembak Senayan Jakarta, 22-29 September 2019.

“Sampai hari ini kontingen NTB berhasil meraih tiga medali emas, dua perak dan dua perunggu,” ucap Pelatih Menembak NTB, Andik Budi Hariono yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Rabu (25/9).

Tiga medali emas diraih

oleh diraih oleh Dasep Imam Suherman di nomer 300 meter Rifle Standart 3 Position, pasangan Yuni Caturwati dan Dewa Ayu Alice Denita di nomer 25 meter Sport Pistol Women Team dan di nomer 50 Meter Rifle 3 Position Women

atas nama Citra berpasangan dengan Sinestesya.

Selanjutnya dua medali perak diraih pasangan Citra Putri Budi Andini dan Sinestesya Ratu Purwadi di nomer 10 meter Air Rifle Women Team dan Bagus Soleh di nomer trap men in-

dividu. Kemudia dua perunggu diraih di nomer trap men team atas nama Bagus Soleh berpasangan dengan Mariandi serta Sinestesya di nomer individu.

Lanjutnya, raihan medali NTB masih bisa bertambah.

Pasalnya, masih ada beberapa atlet yang akan bertanding, Kamis (26/9) hari ini. Ditanya soal nama-nama atlet yang bertanding nanti, Andik belum melihat jadwal, namun demikian ia menyatakan kontingen NTB diperkuat sebanyak 13

atlet di event itu.

Belasan atlet yang memperkuat NTB di event itu adalah atlet yang sudah melampaui nilai Maksimum Qualifikasi Standar (MQS) PON. Para atlet yang sudah mengantongi tiket PON itu sengaja diturunkan di event itu untuk dievaluasi prestasinya. Hasilnya kata Andik sangat menggembirakan, bahkan Andik optimis atlet menembak dapat memberikan kontribusi medali emas di PON XX/2020. (fan)

Pilkada KSB

Musyafirin Siapkan Koalisi Gemuk

(Suara NTB/fan)

LATIHAN - Dian Ekayanti terus jalani latihan di GOR 17 Desember TurideMataram, Rabu (25/9) kemarin. Latihan itu dalam rangkapersiapan mengikuti PON XX di Papua tahun 2020.

Pengiriman Ternak Bobot di Bawah 300 Kilogram Masih Dikompensasi Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan, hingga kini pengiriman ternak di bawah bobot 300 kilogram masih dapat dilakukan oleh pengusaha ternak di daerah.

“Aturan dari provinsi memang bobot minimal 300 kilogram. Tapi itu belum berlaku mutlak sekarang ini. Jadi masih ada kompensasi mengirim di bawah (bobot) itu,” terang kepala DPPP KSB, Suhadi, SP kepada wartawan, Rabu (25/9).

Ia menjelaskan, ketentuan soal bobot minimal pengiriman ternak oleh Pemprov NTB bukan untuk mempersulit peternak dan pengusaha ternak. Sebaliknya memberikan keuntungan kepada mereka. Karena dengan standar bobot tersebut akan terjadi peningkatan pendapatan bagi peternak dan pengusaha ternak. “Bobot berat kan otomatis harganya mahal.

Nah kalau begitu yang untungkan mereka,” timpalnya.

Tujuan lain kata Suhadi, pemerintah ingin melalui usa-

(Suara NTB/bug)

Suhadi ha peternakan muncul usahausaha ikutan baru. Salah satunya usaha pakan yang kini tengah digiatkan oleh pemerintah.

“Untuk mencapai bobot yang ideal kan pasti perlu pakan yang baik. Maka hadirlah pabrik pakan dengan begitu usaha ternak kan berkembang tidak sekedar memelihara tapi ada juga usaha pakannya,” katanya.

Namun begitu, diakuinya, tujuan pemerintah itu belum dipahami sepenuhnya. Terutama pengusaha ternak yang memili-

ki orientasi mendapat keutungan besar dan lebih cepat maka tetap mengeluh jika ketentuan tersebut akan sulit dipenuhi mereka.

“Nah di situ letak persoalannya (di pengusaha),” ungkapnya.

Diakui Suhadi, alasan para pengusaha ternak itu ada benarnya. Karena untuk mendapatkan ternak dengan bobot sesuai aturan sangat sulit. Dengan pola pemeliharaan yang masih tradisional, rata-rata ternak hanya bisa maksimal mencapai bobot 250 kilogram.

“Ya bisa sampai 300 kilo, tapi peliharanya lebih lama. Padahal di aturan selain bobot ada syarat umur juga,” sebutnya.

Namun demikian, mantan Sekretaris Bappeda Litbang KSB ini menyatakan, aturan pemerintah bukan hal mustahil untuk dapat dipenuhi. Dengan merubah pola pemeliharaan (modern) di tingkat peternak maka bobot ternak bisa bertambah. “Teknologinya sederhana, cukup terapkan pemeliharaan secara intensif (dikandangkan) pasti bobotnya bisa tercapai.

Dan itu yang sekarang kami terus sosialisasi,” imbuhnya. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM sepertinya akan merangkul lebih banyak lagi partai untuk mendukungnya di Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) 2020 mendatang. Sinyalemen membentuk koalisi gemuk itu, diungkapkan sendiri calon petahana ini kepada wartawan, Rabu (25/9) kemarin, saat ditanya mengenai persiapan pencalonannya.

“Umpama kita bicara kursi legislator, sebagai pemimpin supaya aman (menjalankan roda pemerintahan ke depan) ya setengah plus satu lah dukungan kita ambil,” cetus Musyafirin.

Untuk mendapatkan dukungan lebih banyak partai pada pencalonan keduanya nanti, tentu bukan hal sulit bagi Musyafirin. Berkaca pada Pilkada 2014 lalu, berpasangan dengan wakilnya Fud Syaifuddin, ST, Musyafirin bisa menguasai 13 kursi DPRD KSB dari 7 partai pendukungnya. Terlebih saat ini partainya, PDI Perjuangan sudah menguasai 5 kursi dari tolal 25 kursi parlemen KSB sesuai hasil Pemilu terbaru. Di tambah lagi, partaipartai pengusungnya di Pilkada 2014 lalu masih menunjukkan “kesetiaannya” kembali memberi dukungan.

Guna memuluskan jalannya mendapatkan dukungan lebih banyak, Musyafirin mengungkapkan, dirinya telah menjalin komunikasi dengan sejumlah partai. Termasuk ia pun siap mengikuti seluruh mekanisme masing-masing partai dalam rangka penjaringan calon nantinya.

“Pasti saya akan daftar.

Tapi kan sekarang baru PDI Perjuangan yang buka pendafta-

Lima Petinju Amankan Tiket PON Mataram (Suara NTB) Lima petinju andalan NTB sukses mengamankan lima tiket mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua 2020. Mereka adalah Huswatun Hasanah, Saputra Samada, Ainun Azizah, Endang dan Jubaitul.

Sekretaris Umum (Sekum) Pertina NTB, Haryoto AZ yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya mengatakan, kelima petinju NTB itu berhasil meraih tiket PON/2020 setelah berhasil meraih prestasi di Pra-PON Tinju yang berlangsung di Ternate, Maluku Utara (Malut) 23-26 September 2019.

“Ada lima atlet yang meriah tiket PON, mereka adalah Huswatun Hasanah, Ainun Azizah, Saputra Samada, Endang dan Jubaitul,” ucapnya.

Kelima petinju itu berhasil meraih tiket PON setelah ke babak semifinal, dan kelima petinju itu lolos mengikuti babak final Pra-PON Tinju yang masih berlangsung di Kota Ternate hingga, Kamis (26/9) hari ini.

Sayangnya di pertandingan final nanti hanya dua petinju yang akan bertanding, yakni Ainun Azizah di kelas 51 Kilogram Putri dan Jubaitul di kelas 54 Kg putri. Sementara tiga petinju lainnya, Saputra Samada (69 Kg), Huswatun Hasanah (60 Kg) dan Endang (48 Kg) tidak dapat melanjutkan pertandingan karena harus mengikuti kejuaraan dunia tinju yang akan berlangsung di Rusia, 28 September 2019.

“Tiga petinju kita Huswatun, Saputra dan Endang tidak bisa melanjutkan pertandingan final.

Mereka sudah berangkat ke Rusia mewakili Indonesia di kejuaraan dunia tinju,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya kontingen NTB diperkuat 15 atlet di Pra-PON tersebut. Dari 15 atlet itu hanya 5 atlet yang lolos. Sementara 10 atlet lainnya tersingkir dibabak penyisihan.

Meski masih ada 10 atlet yang tidak lolos, namun NTB masih berkesempatan meloloskan beberapa petinju lagi ke PON XX/2020, karena cabang olahraga tinju ini masih akan menggelar satu kejua-

raan Pra-PON lagi di Bogor, Jawa Barat bulan Desember 2019. Hanya saja, untuk PraPON di Bogor nanti, hanya peringkat pertama dan kedua saja di setiap kelas yang dinyatakan lolos PON XX. (fan)

H. W. Musyafirin (Suara NTB/bug)

ran. Jadi kita tunggu saja waktunya (partai) yang lain,” timpal bupati KSB ini.

Meski menargetkan mendapat dukungan lebih banyak.

Musyafirin mengatakan, dirinya tidak memaksakan kehendak ke partai, termasuk kepada partai-partai yang tengah mendukungnya saat ini. Baginya biarlah sepenuhnya partaipartai tersebut menilai kelaikan dirinya dan pasangan kelak apakah masih baik untuk diusung atau tidak. “Penilaian kan ada di mereka (partai) semua. Kalau kita dianggap bagus memimpin hari ini tentu akan didukung lagi. Tapi kalau tidak ya tidak apa-apa,” timpal politisi PDI Perjuangan ini.

Ia menambahkan, dirinya juga tetap mendorong kader partai dan tokoh-tokoh masyarakat yang potensial ambil bagian dalam kontestasi Pilkada nanti. Karena itu dia tidak akan merangkul seluruh partai yang memiliki kursi di DPRD KSB. “Kita beri kesempatan juga yang lain, kan banyak kader partai, putra terbaik daerah dan tokoh-tokoh bisa diusung di Pilkada,” ujarnya.

Dengan 5 kursi yang dimiliki PDI Perjuangan saat ini, Musyafirin memang sudah tidak dipusingkan lagi soal dukungan. Karena syarat untuk memuluskan penconan di Pilkada KSB mendatang, pasangan calon hanya butuh minimal 5 kursi di DPRD KSB. Apalagi jika Musyafirin kembali berpasangan dengan wakilnya hari ini, Fud Syaifuddin yang nota bene politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Maka 7 kursi sudah di dalam tangan pasangan berjuluk F3 pada Pilkada 2014 lalu itu.

Untuk diketahui, 7 partai yang mendukung pasangan Musyafirin-Fud di Pilkada 2014 lalu diantaranya PDI Perjuangan, Partai Bulan Bintang (PBB), PKP Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dan saat ini partai-partai tersebut menguasai 18 kursi DPRD KSB Periode 20192024. (bug)

SUARA NTB

Kamis, 26 September 2019

Halaman 12

Musim Kemarau, Budidaya Ikan Kolam di Mataram Tak Terganggu Mataram (Suara NTB) Sebanyak 54 kelompok pembudidaya ikan air tawar di Mataram panen pekan ini.

Prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan musim kemarau tahun 2019 ini merupakan musim kemarau terpanjang agaknya dikesampingkan para pembudidaya. Para pembudidaya .

Menurut Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Kota Mataram Hj. Baiq Sujihartini, khusus pembudidaya ikan air tawar di Mataram, Diskan sudah mengantisipasi musim kemarau dengan menggandeng Pemda Lobar untuk menanggulangi kekeringan bagi para pembudidaya ikan di Mataram. “Kita bekerjasama

dengan pihak Pemda Lobar, kita minta (air, red) dari Lingsar,” tuturnya, Rabu (25/9).

Untuk beberapa kelompok pembudidaya ikan air tawar di Kelurahan Sayang-Sayang kata Sujihartini, selain bekerjasama dengan Pemda Lobar, Diskan juga sudah menyediakan sumber air cadangan dari sumur bor.

“Rata-rata pembudidaya ikan masih bisa tercukupi airnya.

Tidak ada yang ke sini melapor terkait kekeringan kolam. Petugas lapangan kita sampai hari ini tidak ada informasi terkait kekeringan itu. Ada yang pakai sumur bor juga untuk menanggulangi itu,” tegasnya.

Dari 54 kelompok pembudidaya ikan air tawar di Mataram jelas Sujihartini, hasil panen mere-

ka bervariasi. Hal itu dikarenakan, besaran kolam yang dimiliki pembudidaya. Ada pun waktu panen, lanjut Sujihartini, mereka (pembudidaya) tidak memanen setiap hari. “Saya minta ke mereka, minimal dua minggu sekali sampai 1 bulan

DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

sekali panennya,” katan Dari hasil panen tersebut, Diskan telah mendata, hasil budidaya ikan air tawar pertahunnya di Kota Mataram

HILANG HLG STNK R2 YAMAHA DR.2692 GU NOKA/NOSIN : MH3SE901OHJ335448/ E3R4E0458368 AN. DINAS KESEHATAN LOMBOK UTARA HLG D;SKTR JL.SALEH SUNGKAR AMPENAN HLG STNK R2 YAMAHA DR.3115 BE NOKA/NOSIN : MH35TL007K709248/5TL709567 AN : GANGGA MUSRIYATI HLG D’SKTR KOTA MATARAM

mencapai 280 ton per tahun. “Itu pun masih kurang jika dilihat dari data konsumsi kita di kota Mataram,” imbuhnya. (viq)

HILANG HLG STNK R4 SUZUKI DR.8121 AL NOKA : MHYGDN41TEJ-416617/NOSIN : G15A1D-336110 AN.WAHYU ISKANDAR HLG D’SKTR JL.ADI SUCIPTO AMPENAN HLG STNK R2 HONDA DR.6654 CV NOKA : MH1JM3113HK406340/NOSIN : JM31E1408313 AN.DELTI EKA SUSANTI HLG SKTR PERJALANAN DARI RUMAH MENUJU JALAN BUNG KARNO PAGUTAN KOTA MATARAM

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 26 September 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Kamis, 26 September 2019

SUARA NTB

Halaman 14

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

7) Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LPBJP) Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dengan 3 program pokok dan 18 kegiatan utama Tahun 2018 ULP Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP Setda Provinsi NTB telah melaksanakan pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah lingkup Provinsi NTB baik yang bersumber dari dana APBD maupun dari dana APBN.

8) Biro Administrasi Perekonomian Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian dengan 3 program pokok dan 18 kegiatan utama Dinamika perekonomian yang semakin dinamis, membuat tantangan yang perlu dihadapi kedepan tidaklah ringan, tak terkecuali untuk Provinsi NTB. Namun demikian, tantangan tersebut perlu dijawab dengan optimisme yang tinggi, karena NTB memiliki potensi yang sangat besar disertai dengan peluang yang terbuka lebar.

Adapun hasil dari program-program/kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain : dokumen hasil penataan kebijakan Perusahaan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terbinanya 12 Perusda/BUMD sehat, tersusunnya 2 jenis buku statistik dan pertumbuhan ekonomi, terlaksananya Rapat Koordinasi Pariwisata dan Perhubungan, Terlaksananya pencatatan arus keluar /masuk komoditas stategis pangan di 4 Pelabuhan yaitu Pelabuhan Sape, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Badas dan Pelabuhan Lembar.

9) Perencanaan Pembangunan Bappeda sebagai perangkat daerah dengan fungsi koordinasi di bidang perencanaan, bertanggungjawab pada indikator kinerja “Keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD�. Tahun 2018 indikator ini mencapai 100 persen, artinya telah mencapai target. Capaian target keselarasan tersebut, dipengaruhi oleh penerapan sistem informasi perencanaan (entebePLAN) yang dibangun sebagai upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka konsolidasi perencanaan serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan. Aplikasi tersebut terdiri dari 12 aplikasi yaitu : e-RPJMD, e-Renja, e-RKPD, e-Musrenbang, e-KUA PPAS, ePokir, e-renstra, e-integrasi, e-rka, e-lips, e-data berbasis android.

Berdasarkan penilaian Tim Komisi Informasi Provinsi NTB, Bappeda Provinsi NTB telah terpilih sebagai SKPD terbaik I pada tahun 2018, sebagai apresiasi Pemerintah Provinsi NTB atas keterbukaan informasi. Kemudian dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan peningkatan pelayanan terhadap kebutuhan data dan informasi, khususnya pemanfaatan data spasial dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah yang terukur dan berkelanjutan, Bappeda telah mengembangkan inovasi NTB SATU PETA berbasis informasi geospasial tematik dan dapat diakses melalui website http://geospasial.bappeda.ntbprov.go.id.

Upaya peningkatan sinergitas perencanaan pembangunan daerah telah dilakukan melalui kegiatan : (1) Forum perangkat daerah yang bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan perangkat daerah lingkup Provinsi NTB, (2) Sarasehan Pembangunan yang melibatkan seluruh stakeholder yaitu unsur OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB, tokoh agama, tokoh masyarakat, mitra pembangunan Provinsi NTB, pihak swasta dan lainnya. (3) Musrenbang RKPD Prov. NTB Tahun 2018 adalah momen yang dipergunakan untuk menselaraskan program/kegiatan provinsi dengan kab./kota dalam rangka pencapaian target prioritas daerah dan indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 10) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB bertujuan untuk mewujudkan tatakelola keuangan dan barang milik daerah dengan baik, benar dan lebih tertib. Terkait Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tahun pelaporan 2018 dengan LKPD Tahun Anggaran 2017, Pemprov. NTB telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun pelaporan 2011 sampai dengan tahun pelaporan 2017.

Sedangkan untuk Kab./Kota pada tahun pelaporan 2017 seluruh Kab./Kota se NTB telah mencapai opini tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kondisi ini sama dengan capaian pada tahun sebelumnya dimana seluruh Kab./Kota mendapatkan opini WTP.

11)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB pada Tahun 2018 telah melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah sebanyak 16 Raperda. Sekaligus mempublikasikan/mensosialisasikannya kepada masyarakat umum. Selain itu Selama Tahun Anggaran 2018 DPRD Provinsi NTB telah melaksanakan program/kegiatan, yaitu program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan kegiatan Rapat-rapat alat kelengkapan dewan, berupa rapat fraksi, komisi, badan-badan dan pansus DPRD dengan realisasi 234 kali, rapat-rapat paripurna 48 kali, kegiatan peningkatan kapasitas (bintek/workshop) yang diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD 3 kali, kunjungan kerja anggota DPRD ke dalam daerah yang dilaksanakan 42 kali, Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemda dan tokoh masyarakat/tokoh agama 21 kali 12) Inspektorat Provinsi NTB

Berdasarkan hasil audit terhadap penyelenggaraan keuangan negara/daerah yang telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdapat total kerugian negara/ daerah sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp.187.285.025.005,20 dan yang sudah dikembalikan ke kas negara/daerah sebesar Rp.151.381.908.186,33. Adapun sisa total kerugian negara/daerah yang belum dikembalikan perlu ditindaklajuti sebesar Rp.35.903.116.818,87.

Total sisa kerugian negara/daerah tersebut terlebih dahulu akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat melalui kegiatan operasi tindaklanjut dan apabila tidak dapat di tindaklanjuti maka akan dilimpahkan ke Majelis Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Provinsi NTB. Hasil siding majelis (TP-TGR) akan menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) bagi entitas yang sudah ditetapkan oleh Majelis untuk diserahkan ke Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Dalam rangka meminimalkan timbulnya kerugian negara/daerah, Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2018 telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sistem tata kelola (Governance) Organisasi Perangkat daerah (OPD). Selain itu Pemerintah Provinsi NTB juga membentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahdan Pembangunan Daerah(TP4D) bekerjasama dengan Kejaksaan dan Kepolisian untuk mengawal program/kegiatan (proyek) perangkat daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

13) Badan Pendapatan Daerah Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Keuangan yang dilaksanakan oleh BAPPENDA Provinsi NTB tahun 2013-2018 yaitu: 1. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya; 2. Meningkatkan kinerja kelembagaan UPTB UPPD yang ada di kabupaten/kota dalam pengelolaan pendapatan asli daerah; 3. Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi untuk aplikasi eSamsat dan e-STS Retribusi Online dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengoptimalkan penerimaan PAD; 4. Menambah 10 unit Armada Samsat keliling untuk masingmasing samsat kabupaten/kota, serta menambah beberapa unit Samsat bantuan yang digagas jajaran Bappenda; 5. Membuka layanan Samsat Delivery, yang makin memudah kan wajib pajak untuk melakukan pembayaran PKB tahunan melalui system jemput antar berbasis lokasi GPS perangkat Android dimanapun berada, khusus untuk Kota Mataram.

Pertumbuhan PAD setiap tahun selalu meningkat kecuali pada tahun 2016, PAD sempat mengalami penurunan -0,93% disebabkan menurunnya penerimaan dari Pajak Rokok dan PBBKB, namun pertumbuhan PAD kembali meningkat tajam hingga 23,87% pada tahun 2017 akibat tercapainya semua target pajak daerah dan adanya realisasi bagian laba dari PT. DMB. Namun di tahun 2018 ini terjadi kontraksi sebesar -1,43%, sebagai akibat tidak tercapainya target Retribusi Daerah yang hanya mampu terealisasi 35,81% dan Lain-lain PAD yang Sah hanya mampu menyumbangkan 87,67%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi Dana Perimbangan dari tahun 2013 sampai dengan 2018 adalah 27,80%. Setiap tahunnya realisasi Dana Perimbangan selalu bertambah dari tahun sebelumnya, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan angka pertumbuhan sebesar 78,05% namun pada tahun 2018 Dana Perimbangan turun -1,73% dari tahun 2017. Untuk rata-rata pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah adalah sebesar 268,63%, hal tersebut disebabkan komponen ini bergantung dari nilai hibah maupun dana insentif daerah yang diberikan pemerintah pusat.

Secara keseluruhan Pendapatan Daerah Provinsi NTB dari tahun 2013 sampai dengan 2017 selalu meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 16,82% dan jika dihitung sampai dengan tahun 2018 maka rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah sebesar 31,96%, hal ini dipicu realisasi pendapatan tahun 2018 berkontraksi sebesar 1,43%.

URUSAN PILIHAN Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

1. KELAUTAN DAN PERIKANAN Pada tahun 2018, capaian luas kawasan konservasi perairan daerah provinsi NTB sebesar 214.051 Ha. Jumlah lahan yang telah dicadangkan tersebut terdiri dari 10 kawasan konservasi yang telah mempunyai legalitas melalui Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 523-640 Tahun 2018 adalah (1) TWP Gili Sulat dan Gili Lawang; (2) TWP Gili Tangkong, Gili Nanggu dan Gili Sudak; (3) TWP Teluk Bumbang; (4) TPK Gili Balu; (5) TPK Pulau Keramat, Bedil dan Temudong; (6) TP Penyu Tatar Sepang – Lunyuk; (7) TWP Pulau Liang dan Pulau Ngali; (8) SAP Teluk Cempi (9)TWP Gili Banta; dan (10) SAP Pulau Lipan dan Pulau Rakit. . Target produksi perikanan provinsi NTB tahun 2018 adalah 1,321.074 ton dengan realisasi mencapai 1.281.668,57 ton (95,12 %) yang dihasilkan oleh 207.829*) orang nelayan dan pembudidaya ikan, dari jumlah produksi tersebut sebesar 1.107.901,85 ton dari hasil budidaya perikanan dan sebesar 173.766,72 ton dari hasil penangkapan. Sementara itu realisasi produksi perikanan budidaya sampai dengan akhir tahun 2018 sebesar 1.107.901,85*) Ton atau 98,38 % dari target tahun 2018 sebesar 1.126.173 Ton,-. Angka ini meningkat 8,2% dari realisasi tahun 2017.

Budidaya rumput laut telah berkembang di perairan Pengantap Lombok Barat, Serewe Lombok Timur, Kertasari Sumbawa Barat, Tanjung Bele, Pulau Medang Sumbawa dan Teluk Waworada Bima.

Produksi budidaya rumput laut tahun 2018 sebanyak 900.858*) ton meningkat 9,5 persen dibanding tahun 2017 dengan produksi 822.749,187*) ton, atau tercapai 109,23 % dari target sebesar 950.000 ton. Jumlah RTP pembudidaya rumput laut adalah 34.928 orang.

Produksi budidaya ikan air tawar tahun 2018 mencapai 61.095*) ton menurun jika dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 61.099*) ton. Sumbangan terbesar produksi ikan air tawar adalah dari budidaya ikan Nila, karper dan gurami. Sedangkan Produksi perikanan tangkap tahun 2018 mencapai 173.766,72*) menurun 5,04 persen dibanding tahun 2017 mencapai 182.994,61 ton.

Angka konsumsi ikan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018 masuk tingkat konsumsi ikan kategori tinggi (standar > 31,4 kilogram per kapita per tahun). Akan tetapi semakin tinggi tingkat konsumsi ikan akan berpengaruh semakin baik terhadap kesehatan maka pemerintah daerah terus berupaya untuk mensosialisasikan dan mengkampanyekan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan yang disingkat menjadi GEMARIKAN. Pada tahun 2018 produksi olahan hasil kelautan dan perikanan sebanyak 210,738,31 ton, terdiri dari 166.274,1 ton yang berbahan dasar ikan dan 33.521,2 ton produk olahan rumput laut.

2. PERTANIAN

Berdasarkan angka ramalan II BPS tahun 2018 produksi padi mencapai 2.491.949 ton Gabah Kering Giling/GKG, jika dibandingkan dengan produksi tahun 2017 naik sebesar 5,91% (2.344.692), akan tetapi jika dibandingkan dengan target di dalam RPJMD yaitu 2.470.813 ton GKG hanya tercapai 100,86%.

Komoditas jagung telah terbukti memberikan andil yang besar terhadap ketahanan pangan dan perekonomian daerah. Komoditi jagung dapat menjadi penggerak perekonomian rakyat, dan mampu sebagai salah satu program strategis dalam penurunan angka kemiskinan di Provinsi NTB. Capaian produksi jagung tahun 2018 sebesar 2.061.857 ton pipilan kering (aram II BPS 2018), naik sebesar 2,02% dari capain tahun 2017 sebesar 2.020.244 ton pipilan kering.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD meningkat sebesar 145,46% dari target sebesar 1.417.436 ton pipilan kering.

Komoditi kedelai merupakan komiditas terbesar ketiga setelah padi dan jagung, baik di tingkat provinsi maupun ditingkat nasional. Kedele masih menjadi komoditas impor dikarenakan banyaknya permintaan akan komoditi tersebut sebagai olahan pangan. Capaian produksi kedelai sebesar 71.910 ton biji kering (aram II BPS 2018).

TANAMAN HORTIKULTURA Cabai dan bawang merah merupakan komoditas unggulan hortikultura di Provinsi NTB dengan bentuk produksi untuk tanaman Cabai adalah buah segar dan bawang dalam bentuk umbi kering.

Tahun 2018 produksi buah cabai segar mencapai 240.850 ton dan produksi umbi kering bawang merah mencapai 230.056 melebihi dari target RPJMD yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mempertahankan produksi tanaman pertanian di Provinsi NTB, ada beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu: a) Optimalisasi lahan pertanian, pembangunan embung serta pengembangan jaringan irigasi; b) Peningkatan produktivitas, melalui penyediaan alat dan mesin pertanian, penggunaan benih bermutu dan varietas unggul, pemupukan berimbang serta penggunaan pupuk organik; c) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan pengembangan antisipasi dampak perubahan iklim; d) Penguatan kelembagaan kelompok tani dan pembiayaan.

KOMODITAS TEMBAKAU Produksi tembakau virginia pada tahun 2017 sebesar 43.054,48 ton mengalami penurunan menjadi 34.286,86 ton pada tahun 2018, sedangkan tembakau rakyat mengalami peningkatan dari 7.625,65 ton di tahun 2017 menjadi 10.283,70 ton tahun 2018. Penurunan luas tanam dan produksi tembakau Virginia berdampak pada penambahan luas tanam dan produksi pada tembakau rakyat. Jumlah petani yang menanam tembakau Virginia dibanding 2017 meningkat sebesar 5.443 orang akan tetapi luas tanam per orang lebih sedikit (sempit) sedangkan tembakau rakyat antara jumlah petani dan produksi berbanding lurus.

Rendahnya harga tembakau pada saat panen raya masih menjadi kendala dalam pengembangan komoditas tembakau. Sehingga untuk mengantisipasi masalah fluktuasi harga tersebut, Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya mengarahkan dan mensosialisasikan agar areal tanam tembakau virginia Lombok tidak melebihi target pembelian perusahaan mitra.

POPULASI TERNAK

Pada tahun 2018 pertumbuhan populasi ternak sapi mencapai 5,20 persen dari 1.149.539 ekor di tahun 2017 meningkat menjadi 1.158.151 ekor pada tahun 2018. Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan populasi ternak sapi adalah peningkatan produksi pakan hijauan berkualitas, integrasi pengembangan peternakan lintas sektoral, pengendalian pemotongan betina produktif, pemeriksaan laboratorium pada beberapa kasus penyakit strategis, peningkatan mutu genetik, penanganan gangguan reproduksi pada sapi potong, pelayanan kesehatan hewan dan pemberdayaan masyarakat lokal melalui penguatan kelembagaan kelompok.

Dikenalnya Nusa Tenggara Barat sebagai daerah sentra ternak berimbas pada permintaan akan ternak bibit dan ternak potong dari beberapa Provinsi di Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan antara lain DKI, Banten, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan daerah lainnya 3. KEHUTANAN Kerusakan hutan menjadi persoalan serius, total areal hutan di NTB yang rusak dan dalam taraf mengkhawatirkan berjumlah sekitar 896 ribu hektare. Dari total 896 ribu hektare yang rusak itu, hampir 50 sampai 60 persen diantaranya berada di wilayah Pulau Sumbawa kerusakan hutannya. Kesadaran masyarakat dalam menjaga wilayah hutan juga dirasa masih sangat minim. Adanya provokasi terkait adanya keuntungan berlebih guna merubah areal hutan produksi menjadi areal perkebunan kini masif terjadi. Perusakan di Pulau Sumbawa tidak hanya menyasar kawasan hutan, melainkan juga areal perkebunan dan perbukitan yang sudah mulai gundul. Banjir yang melanda sejumlah desa/dusun di Pulau Sumbawa beberapa waktu yang lalu, tak lepas dari rusaknya hutan produksi di wilayah setempat.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berusaha keras untuk menjaga dan mempertahankan kondisi alam tetap lestari melalui beberapa program kegiatan yang dilaksanakan, antara lain : Program Pengembangan Potensi Sumber Daya Hutan : Saat ini Dinas LHK NTB sedang mengembangkan jenis tanaman HHBK dari wilayah hulu sampai ke hilirnya dalam rangka mewujudkan kemandirian pengelolaan hutan oleh setiap KPH. Berdasrkan target program yang akan dicapai di tahun 2018 berdasar RPJMD NTB Tahun 2013-2018 adalah pengembangan 5 jenis komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK) meliputi kemiri, rotan, madu, kayu putih, dan nilam. Dari target tersebut, pengembangan yang dapat dicapai di tahun 2018 sebanyak 14 komoditas berupa : Bambu, Kemiri, Madu, Gaharu, Rotan, Kayu Manis, Nilam, Kayu Putih, Jahe Merah, Gadung, Porang, Akar Lonto, Sereh dan Kopi.

Pemberdayaan masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial meliputi kemitraan kehutanan, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Adat, dan Hutan Desa terkait pemanfaatan kawasan hutan dan hasilnya antara masyarakat dan pihak KPH semakin ditingkatkan.

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis :Untuk Tahun 2018, penurunan luas lahan kritis ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan kritis melalui penanaman tanaman seluas 1.176,75 Ha meliputi kegiatan pengkayaan tanaman dalam dan luar kawasan, bibit sosial, penanaman pada are, yang didukung melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis dan rehabilitasi daerah tangkapan air. Selain itu, Dinas LHK juga akan melaksanakan pembangunan Dam Penahan sebanyak 10 unit di wilayah BKPH Rinjani Timur dan BKPH Maria Donggomassa untuk mengurangi daya rusak air pada lahan kritis. Untuk mendorong efektifitas pelaksanaan program, telah dilaksanakan pertemuan dengan masyarakat, pengukuran calon lokasi RHL serta penyusunan Rancangan Teknisnya bersama KPH dan Pemerintah Desa.

Melalui sumber APBN BPDAS Dodokan Moyosari, pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan dengan penanaman vegetatif dilaksanakan seluas 3.205 ha meliputi penanaman RHL PN Pasca & Rawan Bencana dan RHL ketahanan pangan seluas 1.000 ha, penanaman di tahun awal (P0), tahun I (P1), dan tahun II (P2) seluas 2.205 ha.

4. ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Isu strategis di sektor ESDM saling terkait dengan aspek infrastruktur dasar, ekonomi dan lingkungan hidup. Isu strategis yang memerlukan penanganan langsung diantaranya adalah angka kemiskinan yang masih relatif tinggi, serta masih adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor. Dari isu tersebut, sektor ESDM mencoba merumuskannya kembali sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pengemban amanah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat : Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral terkait dengan RPJMD 2013 - 2018 adalah peningkatan cakupan listrik/rasio elektrifikasi dan cakupan layan air bersih Rasio Elektrik Cakupan Listrik atau Rasio Elektrifikasi (RE) merupakan prosentase penduduk Kepala Keluarga (KK) NTB yang sudah menikmati listrik, angkanya diperoleh dari perbandingan jumlah KK yang berlistrik dibanding dengan jumlah seluruh KK, dikali 100%. Angka capaian kinerjanya adalah jumlah kumulatif yang bisa dicapai sampai dengan Tahun 2018. Angka rasio elektrifikasi yang dimaksud adalah terdiri dari rasio elektrifikasi PLN dan rasio elektrifikasi non PLN. Sampai akhir tahun 2018 jumlah penduduk yang telah menikmati listrik sebanyak 5.227.588 jiwa (1.306.897 KK) atau 93,83% dari Penduduk 5.571.508 jiwa (1.392.877 KK). Dengan kata lain masih ada sekitar 6,17% (343.920 jiwa atau 85.980 KK) penduduk NTB belum menikmati layanan listrik.

Kebutuhan energi listrik di Provinsi NTB sebagian besar disediakan oleh PLN sebagai perusahaan milik negara yang bertugas untuk mengusahakan penyediaan tenaga listrik. Dari capain RE sebesar 93,83%, sebesar 92,21% diantaranya merupakan cakupan RE yang berasal dari PLN dengan menggunakan pembangkit konvensional (PLTU dan PLTD). Sedangkan sisanya sebanyak 1,62% berasal dari energi baru terbarukan yang pembangunannya dilakukan oleh pemerintah (PLTS, PLTMH dan PLT Bayu).

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian rasio elektrifikasi adalah sebagai berikut: 1) Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, dilaksanakan melalui Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, dengan kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan, yang terdiri dari: i. Pemasangan Listrik Murah dan Hemat (penyambungan listrik gratis) terhadap 480 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang termasuk dalam keluarga miskin berdasarkan basis data terpadu TNP2K dengan alokasi di Kabupaten Lombok Barat 120 RTS, Kabupaten Lombok Utara 120 RTS, Kabupaten Lombok Tengah 120 RTS dan Kabupaten Lombok Timur 120 RTS. Sampai akhir tahun 2018 telah terealisasi 480 RTS (100%); ii. Pembangunan Penerangan Fasilitas Umum Tenaga Surya (PJUTS) sebanyak 9 unit, dengan lokasi Kab. Lombok Barat 7 unit dan Kota Bima sebanyak 2 Unit. Sampai akhir tahun 2018 telah terealisasi sebanyak 9 unit (100%); 2) Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi, dilaksanakan melalui kegiatan: Penyediaan Sarana Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan, yang terdiri dari: i. Pembangunan dan Pemasangan 1 unit PLTS Komunal kapasitas 15 kWp, yang dilaksanakan di Dusun Stema Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa. ii. Rehabilitasi PLTS Komunal kapasitas 15 kWp di Lebah Suren Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.

3) Pembangunan Digester Biogas 4 m3 sebanyak 389 unit pada 3 kabupaten terdiri dari Kabupaten Lombok Barat 101 unit, Kabupaten Lombok Tengah 150 unit dan Kabupaten Lombok Timur 138.

Sampai akhir tahun 2018 terealisasi sebanyak 389 Unit (100%).

Bersambung...

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 26 September 2019

Halaman 15

BPBD Dompu Tak Kunjung Terima Bantuan Pendistribusian Air Dompu (Suara NTB) – Bencana alam kekeringan di Kabupaten Dompu, sudah sangat memprihatinkan.

Ditandai mengeringnya sumur-sumur warga serta terus menyusutnya air pemukaan di sejumlah wilayah. Meski demikian, kondisi tersebut belum juga disikapi pemangku kebijakan, khususnya pemerintah provinsi dan pusat.

Kasi Darurat dan Logistik BPBD Dompu, Marwan kepada Suara NTB, Rabu (25/9) menyampaikan, dari sekian proposal permohonan bantuan anggaran dan armada pendistribusian air bersih yang dilay-

angkan sebulan terakhir, baru dana tak terduga kabupaten yang sudah jelas dianggarkan.

Tetapi belum bisa cair karena pejabat di DPPKD tengah berada di luar daerah.

Sementara dari BPBD NTB dan BNPB belum ada tanda-tanda untuk merealisasikan permohonannya.

“Provinsi sama pusat ini tidak ada harapan, belum ada tanda-tandanya. Minta data terus sama kita di daerah tapi tidak ada juga yang ditindaklanjuti,” keluhnya.

Tak hanya lewat surat permohonan dalam bentuk proposal yang disampaikan.

Kalak BPBD Dompu, Drs. Imran M. Hasan sudah beberapa kali menghadap ke BPBD NTB untuk memastikan bantuan penanggulangan kekeringan tersebut segera disalurkan. Namun nyatanya sampai saat ini tak ada yang direalisasikan sedikitpun.

Karenanya, lanjut Marwan, pendistribusian air ditengah meluasnya wilayah terdampak serta terus menyusutnya air permukaan dan bawah tanah ini terpaksa harus dibatasi, sesuai kemampuan sisa anggaran yang dimiliki. ‘Sekarang ini paling wilayah yang betulbetul sensitif (kritis) saja kita

layani, kalau disalurkan seharian tidak bisa karena ndak ada anggaran,” ujarnya.

Disinggung tingkat kebutuhan air warga tiap harinya berdasarkan proposal permohonan yang diajukan, disebutkannya, ada sekitar 40.000 liter atau delapan mobil tangki.

Sementara untuk Kepala Keluarga (KK) tedampak sudah mencapai 51.000 di 34 dari 33 Desa/Kelurahan yang mengalami krisis air sebelumnya.

Tidak saja jumlah Desa/ Kelurahan yang bertambah.

Tetapi titik kekeringan pun semakin meluas akibat kemarau panjang tahun ini. (jun)

Mataram (Suara NTB) Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung RI menyasar sejumlah pihak untuk mendalami indikasi pelanggaran etik pada penyidikan kasus Bank BPR NTB. Pemeriksaan dilanjutkan kepada pengacara dan dua

terdakwa, menambah daftar klarifikasi sebelumnya untuk penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati NTB. Informasi diperoleh Suara NTB, tiga orang tim Jamwas melakukan pemeriksaan tertutup di ruang Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Mat-

aram tanggal 9 September lalu.

Di ruangan itu, pemeriksa meminta keterangan Dr. Umaiyah, bersama kliennya dalam kasus BPR M. Ihwan.

Diperiksa juga Mutawalli, terdakwa dalam kasus sama. Ketiganya dicecar terkait fakta persidangan yang dikonfersikan dengan materi pemeriksaan di Pidsus Kejati NTB, bahwa ada pihak yang bertanggungjawab atas kerugian negara namun tidak diproses pidana.

Dikonfirmasi Rabu (25/9) kemarin, Umaiyah membenarkan. “Saya diperiksa sesuai dengan fakta persidangan. Saya jelaskan apa yang saya ketahui di persidangan,” kata Umaiyah menjawab Suara NTB. Kapasitasnya sebagai pengacara terdakwa, ditanya seputar fakta persidangan yang menyebut ada pejabat menerima aliran dana konsolidasi merger BPR sehingga timbul kerugian negara Rp1 miliar lebih. Dimana ia menulis dalam materi pembelaan, bahwa dana merger BPR diterima oknum pejabat didukung oleh saksi Syamsudin, Kabag pada Biro Ekonomi Setda NTB dan Syamsudin dari BPR. “Saya sampaikan sesuai fakta persidangan, bahwa kedua saksi mengakui menyerahkan uang disaksikan juga oleh istrinya (oknum pejabat, red),” ungkapnya, mengutip keterangannya kepada pemeriksa.

Selebihnya pemeriksa meminta keterangan seputar materi pemeriksaan penyidik Pidsus. Ia pun menjelaskan, posisi kliennya, termasuk

Mutawalli tidak mendapatkan keadilan dalam proses hukum. Sebab sama sekali tidak menikmati uang, namun menanggung beban penjara.

Disisi lain pihak yang menerima dan menikmati kerugian negara tidak diproses sama.

Jamwas pun menjelaskan, pemeriksaan itu hanya berkaitan dengan indikasi pelanggaran prosedur dan upaya mengaburkan fakta pada proses penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan di Kejati NTB. Tidak ada kaitan dengan pengembangan perkara, namun bisa jadi bahan rekomendasi untuk menginstruksikan Kejati NTB melanjutkan perkara itu ke pihak yang terindikasi terlibat.

(Suara NTB/yon)

PELATIHAN - Kegiatan pelatihan peserta keterampilan di BLK Lotim. BLK Lotim siap menyediakan SDM menghadapi operasional KEK Mandalika dan MotoGP di Mandalika.

Lotim Siap Penuhi Kebutuhan Jamwas Periksa Pengacara dan Terdakwa Kasus BPR Tenaga Kerja di KEK Mandalika

KPK Tunjuk ’’Justice Collaborator’’ Dari Hal. 1 Pertimbangan itu disampaikan saat sidang Selasa (24/9) lalu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram. Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Heradian Salipi menyebut, selama persidangan Liliana dianggap kooperatif dan memberi banyak kontribusi membantu mengungkap tersangka lain dalam kasus suap izin tinggal warga asing itu.

Menurut Koordinator Wilayah (Korwil) V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dzakiyul Fikri, pengembangan kasus melalui skema JC menjadi domain bidang Penindakan. Namun ia memberi gambaran umum, JC merupakan kebutuhan penyidik untuk pengembangan kasus. ‘’Ini adalah inisiatif dari PU (Penuntut Umum), soal nanti dipakai akan tergantung dari hakim,’’ ujarnya.

Jika pada akhirnya Liliana ditunjuk sebagai JC, menurutnya sudah melalui pertimbangan ketat penyidik dan JPU. Terdakwa harus berani mengungkap peran orang lain dalam kasus yang sama, mau kooperatif atau berterus terang dalam proses pemeriksaan dan status terdakwa bukan sebagai pelaku atau tersangka utama.

Tapi itu sebatas usulan, karena akan berpulang pada putusan hakim setelah diajukan oleh JPU KPK. ‘’Tapi hakim tidak mesti setuju dengan status JC dan tuntutan itu. Maka kita lihat saat putusan nanti. Itu subjektif dari PU dan hakim yang sidangkan,’’ paparnya.

Bagi para JC, termasuk Liliana, menurutnya akan mendapat perlakukan khusus dalam proses hukum. Saat para terpidana korupsi tidak memperoleh remisi, berbeda dengan para terpidana dengan status JC. ‘’Mereka biasanya akan mendapatkan remisi,’’ pungkasnya.

Sementara dalam pembacaan tuntutan, JPU KPK

mengajukan tuntutan penjara selama dua tahun untuk Liliana Hidayat. KPK meyakini Dirut PT. WBI itu bersalah, yakni menyuap mantan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Kurniadie sebesar Rp1,2 miliar untuk menghentikan kasus penyalahgunaan izin tinggal.

Tuntutan itu dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (24/9). Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Isnurul Syamsul Arif dan hakim anggota Fathurrauzi serta Abadi.

Saat bersamaan, JPU menyampaikan bahwa pimpinan KPK menetapkan Liliana sebagai justice collaborator dalam kasus tersebut, menimbang Liliana sebagai saksi pelaku yang bekerjasama mengungkap korupsi.

Heradian mengatakan bahwa pimpinan KPK menyatakan Liliana bukan merupakan pelaku utama, Liliana memberikan keterangan yang signifikan dan konsisten.

“Liliana juga telah membuka peran pelaku lain. Terdakwa kooperatif mendukung proses penyidikan dan persidangan,” ujarnya.

Menanggapi tuntutan itu, penasihat hukum Liliana, Maruli Rajagukguk akan menanggapinya dalam surat tuntutan yang akan disampaikan dua pekan lalu. Dia mengapresiasi KPK yang mengabulkan permohonan JC Liliana.

“Pada intinya klien kami sudah mengungkap semuanya baik pada saat penyidikan maupun persidangan. Untuk tuntutannya itu ranah jaksa. Nanti akan kita tanggapi,” ucapnya.

Sidang akan dibuka lagi pada Rabu 2 Oktober mendatang dengan agenda pembacaan nota pembelaan terdakwa. (ars)

Tak Tepat Sasaran Dari Hal. 1 Bahwa hajat subsidi itu adalah untuk masyarakat kurang mampu,’’ kata Kepala Dinas Perdagangan NTB, Dra. Hj. Selly Andayani, M. Si dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Rabu (25/9) siang.

Selama ini, kata Selly, tidak ada aturan atau regulasi yang mengikat bahwa elpiji 3 Kg hanya untuk masyarakat kurang mampu. Sehingga elpiji yang hajatnya untuk masyarakat kurang mampu banyak digunakan oleh rumah makan, perhotelan dan lainnya. Sementara, tidak ada tambahan tabung elpiji 3 Kg untuk NTB. Sehingga inilah yang memicu masalah, seperti terjadinya kelangkaan.

Bahkan, kata mantan Kepala Biro Perekonomian Setda NTB ini, meskipun belum murni konversi di Pulau Sumbawa. Tetapi elpiji subsidi 3 Kg sudah beredar dan digunakan oleh rumah makan dan perhotelan. ‘’Makanya akan dibuatkan regulasinya bahwa elpiji 3 Kg untuk masyarakat kurang mampu. Setelah itu Satgas Pangan bisa bergerak. Saya punya aturan. Baru semua tak boleh menggunakan gas elpiji subsidi kecuali masyarakat kurang mampu,’’ katanya.

Selly menambahkan, setiap kegiatan pasar murah pihaknya selalu mensosialisasikan penggunaan elpiji non subsidi bright gas untuk masyarakat yang mampu. Tetapi faktanya, di lapangan banyak PNS yang menggunakan elpiji subsidi.

Hal inilah yang membuat elpiji 3 Kg menjadi langka.

Karena jatah untuk tabung gas elpiji 3 Kg sudah ditentukan oleh Pertamina sesuai kebutuhan masyarakat kurang mampu yang ada di NTB. Terpisah, Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH mengatakan, bahwa memang perlu ada pengaturan dan pengawasan penyaluran elpiji subsidi.

Untuk pembuatan regulasi mengenai hal ini, perlu duduk bersama antara OPD dan instansi terkait. ‘’Saya kira penting dalam rangka bagaimana supaya elpiji 3 Kg itu ditujukan kepada rumah tangga kurang mampu dan usaha ekonomi mikro. Supaya tepat sasaran penyalurannya. Perlu pengaturan dan pengawasan,’’ kata Wirajaya.

Jangan sampai, kata Wirajaya, PNS juga menggunakan elpiji 3 Kg. Menurutnya, perlu ada surat larangan bagi PNS untuk tidak membeli gas 3 Kg. Karena elpiji subsidi diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan usaha mikro. ‘’Tapi nanti harus kita rapatkan dulu dengan tim.

Pak Sekda, instansi terkait termasuk Pertamina dan Hiswana Migas. Kalau imbauan saja mungkin tidak bisa. Tapi kalau dilarang mungkin efektif. Tapi perlu diatur supaya tepat sasaran,’’ tandasnya. (nas)

Hukuman Lebih Berat Indikasi peran orang lain dalam kasus itu semakin menguat dengan turunnya putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Dimana MA hanya membebankan kerugian negara kepada terdakwa Mutawalli sebesar Rp300 juta lebih, dengan hukuman pidana tetap yakni tiga tahun enam bulan penjara.

Sementara M. Ihwan beban pidana bertambah dari putusan Pengadilan Tinggi (PT) NTB, sebelumnya hanya tiga tahun dan enam bulan penjara, menjadi empat tahun penjara. Hanya saja, Ihwan tidak dibebankan pengganti kerugian negara. Ini menurut Umaiyah semakin menguatkan pertanyaan, siapa menanggung kerugian negara sebesar Rp 700 juta lebih?. (ars)

Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) siap memenuhi kebutuhan tenaga kerja di KEK Mandalika. Pasalnya, Pemkab Lotim melalui LLK Selong sudah menyiapkan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan peluang pasar kerja di KEK Mandalika terkait akan dibangunan sirkuit MotoGP dilokasi tersebut.

Kepala LLK Selong, Ahmad Wardi, mengatakan saat ini Pemkab Lotim melalui LLK Selong sudah melakukan identifikasi jenis peluang kerja yang dibutuhkan, sehingga dilakukan penyusunan program yang disesuaikan. Dalam meningkatkan keterampilan lulusan, LLK Selong meminta ke pemerintah daerah untuk penguatan anggaran, sehingga kebutuhan untuk pelatihan menjawab peluang kerja di KEK Mandalika atau tempat lain.

Menurut Ahmad Wardi, terbukanya lapangan kerja di KEK Mandalika sangat disambut baik, karena merupakan angin segar dalam rangka penurunan kemiskinan dan pengangguran di daerah ini. Adapun saat ini terdapat 12 kejuruan di LLK Selong. Sementara dari identifikasi yang dilakukan paling banyak dibutuhkan teknik listrik, AC, teknis las, konstruksi baja ringan, konstruksi bangunan atau mebeler. Sementara untuk kebutuhan tenaga di bidang perhotelan sudah ada kejuruan tata boga yang merupakan salah satu program unggulan di LLK Selong.

“Program-program yang berkaitan dengan dunia usaha dan dunia industri (DU-DI) dan

Oknum Pejabat Kementerian PUPR di NTB Terjaring OTT Dari Hal. 1 Yang diamankan masih berstatus saksi,’’ ujar Kapolres.

Ruang Kepala SNVT PP PUPR NTB Disegel Untuk memudahkan proses penyidikan, penyidik Polres Mataram menyegel ruangan di kantor yang berada di Kompleks Perkantoran Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi NTB di Jalan Majapahit, Selaparang, Mataram itu.

Ruangan yang disegel antara lain, ruangan Pejabat

Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Satuan Kerja Non Vertikal tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wilayah NTB. Pantauan Suara NTB, penyidik mengikat ruangan itu dengan garis polisi. Diantaranya, ruang kepala, ruang rapat, dan ruang urusan keuangan.

Penyidik sejauh ini baru mengamankan terduga pelaku dan saksi. Penyidik masih

akan menggeledah sejumlah ruangan yang sudah disegel tersebut untuk mengumpulkan bukti dokumen.

Sementera itu, Kepala Dinas Perkim Provinsi NTB Ir.IGB. Sugiharta, MT yang dikonfirmasi menyatakan pejabat yang tertangkap dalam OTT tersebut bukan pegawai dinas yang dipimpinnya. ‘’Itu Satker vertikal. Dia mengelola dana APBN. Jadi bukan Dinas Perkim. Saya juga kaget dapat informasi ini.

Makanya saya ke sini untuk memastikan,’’ ucapnya. (why)

Inspektorat Lanjutkan Audit Dana Bank Sampah Dari Hal. 1 Uang itu kita pakai beli sampah dari warga pengepul. Ia juga menerima bantuan utuh berupa gudang, dua unit gerobak, dua unit timbangan dan karung penampung.

PPK proram NTB Zero Waste, Sahru Zali juga mengaku sudah diklarifikasi Inspektorat beberapa waktu lalu.

Ia memberikan keterangan terkait tugas dan fungsinya.

Sahru mengaku, hanya memproses proposal yang diajukan PT. Bank Sampah Bintang Sejahtera, kemudian menerbitkan persetujuan penganggaran program senilai Rp1,5 miliar sesuai hasil kajian tek-

nis hibah bansos untuk progam NTB Zero Waste.

Dengan rincian, untuk pelatihan manajemen usaha pengelolaan sampah berbasis masyarakat, pendampingan 50 kelompok bank sampah, pembuatan aplikasi online bank sampah.

Bantuan untuk 50 kelompok Bank Sampah binaan.

Disampaikan juga kepada Inspektorat, dianggarkan bantuan sarana dan prasarana untuk 50 kelompok, bantuan ini berupa gudang, gerobak, karung, timbangan.

Sementara di sisi lain proses penyelidikan dana Bank Sampah senilai Rp1,5 miliar masih dalam proses kajian.

Penyidik Pidsus Kejati NTB

belum bergerak melakukan pemanggilan saksi saksi. ‘’Belum ada perkembangan.

Masih sama seperti kemarin (proses kajian laporan),’’ jawabnya singkat.

Laporan itu berupa data awal terkait pelaksanaan program tahun 2018 dengan nilai anggaran Rp1,5 miliar dan tahun 2019 dengan nilai anggaran Rp2,4 miliar.

Dokumen yang sudah diserahkan hanya berupa data awal itu belum bisa disimpulkan akan dapat ditindaklanjuti. ‘’Masih tunggu telaah dulu dari Pak Kajati. Kita masih menunggu, apakah langsung ditangani Pidsus,’’ ujarnya singkat. (ars)

Izin Usaha PT. Jamkrida NTB Bersaing Terancam Dari Hal. 1 Sampai saat ini, PT. Jamkrida NTB Bersaing belum memenuhi ketentuan OJK terkait modal dasar. Saat ini, jumlah modal dasar PT. Jamkrida NTB Bersaing baru Rp32 miliar. Padahal, sesuai ketentuan OJK, jumlah modal dasar minimal Rp50 miliar. ‘’Memang karena dari aspek modal dasar belum dipenuhi.

Minimal Rp50 miliar. Dan itu jadi temuan OJK dan harus segera dipenuhi, paling lambat lima tahun diberikan kesempatan,’’ kata Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Rabu (25/9) siang.

Wirajaya tak memungkiri apabila modal dasar tak mampu dipenuhi sampai batas waktu yang ditentukan OJK maka akan berimplikasi terhadap pencabutan izin. Tetapi, sebelum itu dilakukan akan ada

teguran-teguran dari OJK. ‘’Kita harapkan secara bertahap bisa dipenuhi,’’ katanya.

Terkait kinerja PT. Jamkrida, Wirajaya mengatakan BUMD ini tetap mampu memberikan dividen kepada Pemda. Tahun lalu, ia menyebut dividen yang disetor PT. Jamkrida NTB Bersaing mencapai Rp700 juta. Namun, jajaran Direksi PT. Jamkrida NTB Bersaing diminta terus meningkatkan kinerja. ‘’Dia harus meningkatkan kinerjanya. Kinerja perlu ditingkatkan. Kreativitas mencari nasabahnya. Sehingga bisa lebih menguntungkan,’’ tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, lima kabupaten di NTB sampai saat ini belum menyertakan modal untuk memperkuat perusahaan penjaminan kredit daerah, PT. Jamkrida NTB Bersaing. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah bersurat kepada para

bupati. Lima kabupaten tersebut yakni Dompu, Sumbawa Barat, Sumbawa, Lombok Timur dan Lombok Utara.

Sementara lima kabupaten/kota yang telah menyertakan modalnya yaitu, Kabupaten Bima Rp1,5 miliar, Kota Bima Rp1 miliar, Lombok Barat Rp1 miliar, Lombok Tengah Rp1 miliar dan Kota Mataram Rp1 miliar. Sementara Pemprov NTB menyertakan modal terbesar Rp27 miliar.

Dalam RAPBD 2020, Pemprov mengajukan usulan penyertaan modal kepada tiga BUMD sebesar Rp40,1 miliar.

Dana penyertaan modal tersebut rencananya untuk PT. Bank NTB Syariah sebesar Rp20 miliar, PT. Jamkrida NTB Bersaing Rp20 miliar dan PT. Bangun Askrida Rp100 juta. Dari usulan tersebut, Banggar DPRD NTB hanya menyetujui dana penyertaan modal kepada BUMD sebesar Rp10,1 miliar. (nas)

KEK Mandalika tetap diprioritaskan dengan melahirkan tenaga-tenaga yang andal dan terampil,” terangnya.

Untuk tenaga instruksi sudah sesuai bidang keahliannya masing-masing. Setiap tahun dilakukan up grade instruktur kemampuan, pengetahuan instruktur sebagaimana tuntutan zaman. Untuk up grade inipun, para instruktur secara rutin dikirim ke Jakarta untuk mengikuti memperkuat kemampuannya.

Hal senada juga disampaikan, Kepala BLK Lotim, Sabar,S.Pd., jika BLK Lotim sangat siap dalam menyambut kehadiran operasional KEK Mandalika dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan. Misalnya untuk bekerja di perhotelan, BLK Lotim cukup banyak menelurkan alumni-alumni

yang terampil, sehingga ke depan kesiapan dari pihak pengguna untuk mengakomodir SDM dengan jurusan dan kompetensi yang dibutuhkan.

“Kita siap mengumpulkan seluruh alumni. Atau kita menjemput bola untuk memenuhi kouta kebutuhan.

Intinya BLK Lotim siap menyediakan SDM,” jelasnya.

Maka dari itu, Sabar menegaskan jika pemerintah tidak perlu khawatir terkait ketersediaan SDM terkait hadirnya MotoGP di KEK Mandalika pada tahun 2021 mendatang.

Pihak BLK Lotim juga menunggu adanya pihak pengguna atau user yang membutuhkan tenaga khusus di suatu perhotelan.

Artinya semua program sudah ada di BLK Lotim dan siap mem-backup segala kebutuhan di KEK Mandalikan dari ketersediaan SDM. (yon)

Proyek Pembangunan Rusun NTB 2 Dari Hal. 1 Informasi yang diperoleh bahwa angka Rp100 juta itu hanya dari satu rekanan pemenang asal Gowa, Sulawesi Selatan yakni CV JU. Sementara enam rekanan lain

yang jadi pemenang lelang diduga juga punya “kewajiban” menyetor dengan angka bervariasi. Ada sekitar tujuh paket yang dikerjakan sejumlah rekanan untuk pembangunan Rusun di sejumlah wilayah NTB. (ars)

Perbaikan Jalan Lingkar Selatan Lombok Butuh Rp1,7 Triliun Dari Hal. 1 Saat ini, kata Syahdan, sedang disusun masterplan pengembangan industri pariwisata terpadu pulau Lombok yang akan dibiayai lewat program ITDP. ‘’Itu sedang digarap dokumen masterplannya.

Tapi bukan hanya jalan programnya, tapi juga air minum, penataan lingkungan mendukung KEK Mandalika,’’ jelasnya.

Syahdan menyebutkan, total anggaran yang dibutuhkan untuk peningkatan jalan lingkar selatan Lombok sebesar Rp1,7 triliun. Dengan anggaran sebesar itu, nantinya lebar jalan yang akan dibangun sama seperti jalan yang sudah ada menuju Pantai Pink Lombok Timur.

Diketahui, Bank Dunia memberikan bantuan kepada NTB untuk pembangunan infrastruktur mendukung pengembangan pariwisata di Pulau Lombok. Bank Dunia memberikan bantuan sekitar Rp3 triliun untuk NTB. Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Azhar, MM menjelaskan Bank Dunia memberikan bantuan kepada tiga provinsi yang menjadi lokasi program ITDP. Antara lain, Sumatera Barat untuk pengembangan Danau Toba, Jawa Tengah untuk pengembangan Borobudur dan NTB untuk pengembangan pariwisata Pulau Lombok, termasuk di dalamnya KEK Mandalika.

Bank Dunia menggelontorkan dana sekitar Rp6 triliun untuk ke tiga provinsi tersebut.

Dari jumlah itu, NTB memperoleh bantuan sekitar Rp3 triliun. Dari Rp3 triliun bantuan yang diperoleh NTB, sebesar Rp1,3 triliun dipergunakan un-

tuk pembangunan jalan by pass Lombok International Airport (LIA) - KEK Mandalika.

Program ITDP bukan hanya untuk mendukung pembangunan infrastruktur menuju KEK Mandalika. Tetapi daerah-daerah pariwisata di Pulau Lombok juga menjadi atensi.

Pemprov NTB telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk program ini sesuai arahan dari pusat. Program ITDP akan fokus dalam pengembangan 13 kawasan prioritas pembangunan pariwisata di Pulau Lombok. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan akses pelayanan dan infrastruktur dasar pariwisata.

Kemudian meningkatkan perekonomian lokal/masyarakat dari pembangunan pariwisata, dan mendorong investasi swasta di tiga daerah Destinasi Prioritas Nasional yaitu Lombok, BorobudurYogyakarta-Prambanan, dan Danau Toba.

Azhar menyebutkan, khusus untuk NTB, program ITDP akan fokus pada 13 kawasan prioritas. Ke 13 kawasan prioritas yang akan dikembangkan tersebut adalah Senggigi, Tanjung, kawasan tiga gili (Air, Meno dan Trawangan). Kemudian Kota Mataram, Mandalika, Sekotong, Teluk Mekaki, Kawasan Guling, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat.

Selanjutnya, Bukit Jogo, Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah, Pantai Pink, Kecamatan Jerowaru Lombok Timur, Selong Balanak, Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah. Selain itu, Tanjung Aan di Lombok Tengah, Gunung Rinjani di Lombok Timur. (nas)

Petani Merugi, Harga Tomat Hanya Rp 200 Per Kg Dari Hal. 1 Satu jenis obat-obatan untuk tomat dibeli petani seharga Rp 180 ribu per botol ukuran 250 mili liter. Belum lagi jenis obat-obatan lain termasuk pupuk. Dalam satu musim, untuk penyemprotan dibutuhkan dana minimal Rp 2 juta pada perlakuan 1000 bibit.

Semakin luas lahannya, maka semakin mahal juga biaya obat dan biaya produksi lainnya. Dengan demikian, katanya harga Rp 200 ribu membuat petani pusing.

Pengalaman Amaq Geofani Wahyu menyebutkan, menanam tomat di atas lahan 10 are membuatnya merugi Rp15 juta.

Tidak adanya kepastian harga jual komoditi pertanian ini membuat para petani ini hanya bisa memprediksi komoditi apa akan bisa ditanam. Petani sulit sekali memprediksi tanaman

yang tepat. Karena saat ini, harga sebagian besar produk hortikultura juga anjlok.

Harga tomat ini sendiri anjlok harganya sejak Hari Raya Idul Adha lalu. Sampai saat ini, tidak pernah terjadi kenaikan. Bahkan cenderung terus merosot. Tidak jarang, petani membuang tomatnya karena tidak ada yang membeli. Harapannya, pemerintah memperhatikan keluhan petani tersebut dan bisa menstabilkan harga jual yang berkeadilan.

Kepala Dinas Pertanian Lotim, H. Abadi yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, terjadinya penurunan harga ini karena hukum ekonomi. Di mana stok produksi tampaknya melimpah sementara permintaan tetap. ‘’Lebih tepatnya nanti saya akan cek harga produksi tersebut lebih detail,’’ katanya. (rus)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 26 September 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Revisi KUHP Bisa Jadi Penghalang Majukan Pariwisata Mataram (Suara NTB) Proses revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikhawatirkan memberikan dampak serius bagi sektor pariwisata. Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB), Anita Achmad, menerangkan pihaknya telah menerima beberapa komentar dari wisatawan terkait hal tersebut.

“Di Bali itu sudah mulai warning (resah) itu (wisatawan) Australia. Sementara sekarang ini kami di pariwisata NTB secara keseluruhan bahkan sangat konsern untuk Australia sendiri,” ujarnya ketika dihubungi, Rabu (25/9). Hal tersebut menyangkut beberapa

pasal dalam rancangan KUHP yang dinilai menyentuh ranah privasi seseorang. “Itu nanti akan berdampak luar biasa,” sambungnya.

Diterangkan Anita cara pandang wisatawan memang sedikit berbeda dari beberapa poin yang menjadi penekanan

Sukseskan NTB Gemilang

Pemprov Bidik Pengguna Medsos Mataram (Suara NTB) Jumlah pengguna media sosial (medsos) aktif yang mencapai jutaan orang di NTB menarik perhatian Pemprov NTB. Dengan jumlah sebanyak itu, para pengguna media sosial tersebut diharapkan dapat menyukseskan dan mendukung sosialisasi program-program pemerintah untuk menuju NTB Gemilang.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB, Najamuddin Amy, S. Sos., M.M., menerangkan selama ini ada banyak warga NTB yang menanyakan program-program pemerintah melalui akun resmi milik Biro Humas dan Protokol. Hal tersebut diakui Najam sebagai bentuk kebutuhan masyarakat NTB akan informasi.

“Setelah kita olah datanya, Facebook itu teratas. Hampir dua juta (pengguna) dari seluruh warga NTB. Diikuti Instagram satu juta lebih, kemudian dibawahnya twitter dan lain-lain. Ini dimanfaatkan oleh orang,” ujar Najam saat dikonfirmasi, Rabu (25/9). Walaupun begitu, Najam mengakui pihaknya sampai saat ini cukup kewalahan untuk menjawab satu per satu pertanyaan yang masuk ke akun medsos Pemprov NTB. “Kami di humas tentu dengan posisi menyampaikan apa yang menjadi program unggulan dan strategis dari gubernur dan wakil gubernur yang ada di RPJMD sangat terbatas,” ujar Najam. Diterangkannya Informasi teknis yang lengkap dan dibutuhkan masyarakat saat ini ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Untuk itu, Pemprov NTB saat ini mengarahkan 45 OPD lingkup Pemprov NTB untuk mengaktifkan medsos. “Mereka harus punya FB, Instagram, mereka juga harus punya Twitter. Semuanya official (resmi) supaya bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Najam. Dengan begitu, potensi dari jutaan warga NTB yang aktif bermedsos diharapkan dapat terakomodir untuk menyebar-luaskan program-program unggulan pemerintah.

Berdasarkan data yang ada di Humas dan Protokol, saat ini hanya ada lima OPD yang memiliki akun medsos aktif.

Di antaranya Biro Humas dan Protokol sendiri, Dinas Pariwisata NTB, Rumah Sakit Umum Daerah NTB, Diskominfotik NTB, serta Dinas PUPR NTB. “Selebihnya dari itu mungkin ada. Tetapi mereka tidak aktif. Ini yang mau kita aktifkan sekarang,” ujar Najam.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc. beserta Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd sendiri telah mengarahkan langsung seluruh OPD tersebut untuk aktif bermedsos. Masing-masing OPD diberi waktu untuk membuat akun resmi di setiap platform medsos hari ini, Rabu (25/9). “Paling telatnya itu minggu ini,” ujar Najam.

Pemprov NTB telah melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) bagi tenaga administrasi di setiap OPD agar memiliki pemahaman bagaimana mengelola medsos yang baik.

Dalam kegiatan tersebut dihadirkan Kabid Humas Polda NTB sebagai pembicara untuk memberikan perspektif bermedsos dalam kaidah undang-undang ITE. Selain itu dihadirkan juga pembicara dari perwakilan media guna memberikan kiat-kiat penyebaran informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan perwakilan Diskominfotik yang memberikan pemaparan terkait materi publikasi yang baik, bijak, dan sehat.

Selain itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) di masing-masing OPD yang jumlahnya saat ini mencapai 14.000 orang diharapkan juga berperan aktif dalam mensosialisasikan program OPDnya melalui medsos. (bay) Najamuddin Amy (Suara NTB/bay)

Pemilihan AKD Lobar Berlangsung Tegang Giri Menang (Suara NTB) Pemilihan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Lombok Barat (Lobar) berjalan tegang, dan bahkan deadlock. Rencananya, besok (hari ini) pembahasan AKD akan dilanjutkan.

“Masih tegang proses AKD ini,” kata Wakil Ketua DPRD Lobar, Imam Kafali, Rabu (25/9) usai rapat paripurna.

Menurut dia, proses pemilihan AKD masih berjalan tegang sehingga perlu dilenturkan. Karena ada yang deadlock sehingga belum final pengurus komisinya. Sejauh ini sudah ada anggota dari masing-masing utusan parpol yang dirancang menduduki AKD seperti Komisi, Banperda dan BK. Seperti Komisi I yang dipimpinnya, sudah ada pengurusnya hanya saja belum berani dibuka karena belum final. Setelah final diparipurnakan besok (hari ini), baru bisa diumumkan.

Khusus Komisi I, seperti dilihatnya berjalan demokratis, tidak ada masalah. Artinya setelah selesai pemilihan, semua menerima dan salaman tidak ada yang walk out.

Bagaimana dengan parpol koalisi sopoq angen, apakah tetap kompak mendominasi di AKD? Menurut dia koalisi ini tetap menguasai di AKD. Sebab parpol ini mendominasi kursi di Dewan. Menurut dia dewan harus tetap bersatu demi membangun Lobar lima tahun kedepan. “Seperti yang saya sampaikan, kita harus menjaga marwah Dewan ini,” imbuh dia.

Wakil Ketua DPRD lainnya, Ahmad Suparman mengatakan, terkait pemilihan AKD berjalan a lot, khususnya Komisi IV. Pasalnya, masih terjadi saling lobi antara anggota fraksi yang akan menduduki posisi di Komisi tersebut. Sedangkan untuk Komisi lain, seperti Komisi I, II dan III sudah hampir final. “Yang alot itu di Komisi IV. Kalau Komisi lain sudah,” jelas dia. Pembentukan AKD ini kata dia akan diparpurnakan besok (hari ini). (her)

pada revisi KUHP. Karena itu, rencana penetapan revisi UU KUHP tersebut memancing rasa khawatir bagi wisatawan mancanegara, khususnya wisatawan Eropa dan Australia. “Tidak menutup kemungkinan dari negara-negara lain akan memberikan warn-

ing juga,” ujar pemilik hotel Grand Legi tersebut.

Berita terkait proses penetapan RKUHP sendiri diakui Anita cepat tersebar dan diterima oleh wisatawan. Mengingat pariwisata NTB baru saja naik beberapa persen setelah sempat lesu pascabencana gempa yang terjadi pada 2018 lalu, isu peresmian RKUHP oleh DPR RI bersama pemerintah dinilai dapat menjadi salah satu alasan penurunan kembali geliat pariwisata yang baru saja bangkit itu.

“Kita panas dingin juga kalau mendengar Lombok ini akan sepi lagi,” ujar Anita.

Dicontohkannya salah satu yang perlu menjadi pertimbangan adalah hubungan Indonesia dengan Australia. Di mana wisatawan Australia selama ini lebih memilih berlibur ke Indonesia dikarenakan jarak yang lebih dekat. “Paling banyak tamu kita di Indonesia ini dari Australia sebenarnya.

Kalau peraturan itu dijalankan, mereka datang ke sini itu was-was,” sambungnya.

Diduga Disiksa Majikan

TKW Asal Lembar Pulang Kampung Giri Menang (Suara NTB) Sri Wahyuni, TKW asal Dusun Pesanggaran, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Gerung yang menjadi korban penyiksaan di Arab Saudi akhirnya pulang kampung, Rabu (25/9). Sri mengaku kapok menjadi TKW lagi, diduga lantaran tindakan penyiksaan yang dialaminya selama setahun. Sri menuntut agar calo dan tekong yang memberangkatkannya diproses hukum.

Ditemui di rumah kakaknya, Sri menuturkan, pulang dari Arab Saudi tanggal 7 September dan tiba di Jakarta tanggal 8 September.

Dalam perjalanan dari Arab ke Jakarta, ia didampingi oleh pendamping KJRI. Setiba di Jakarta, ia tak langsung pulang ke Lombok karena harus diperiksa oleh Tim Bareskrim Polri perihal kasus yang menimpanya.

“Tadi malam (kemarin, red) baru saya nyampek Lombok,” tutur Sri Wahyuni. Sri menuturkan, bekerja di Arab Saudi selama satu tahun setengah.

Selama satu tahun setengah di Arab, enam bulan awal ia tidak pernah disiksa oleh majikannya. Gajipun diterimanya lancar, per bulan ia mendapatkan gaji 1.000 real.

Namun setelah enam bulan, majikannya mulai menyiksanya. Setiap hari ia disiksa oleh majikan perempuan (istri majikannya) bernama Ines. Ia disiksa dengan cara disiran air panas, dicambuk dan dipukuli. “Selama satu tahunan saya disiksa, dicambuk, disiram air panas dan dipukuli,” tutur dia. Ia mengaku, tidak tahu apa yang menyebabkan dirinya disiksa. Diakuinya, memang dirinya tidak bisa berbahasa Arab, sehingga kurang komunikatif. Akibat sering disiksa, ia pun dua kali mencoba kabur. Namun upayanya kabur pertama kali tak membuahkan hasil.

Hingga akhirnya, ia berhasil kabur saat majikannya berada di salah satu apartemennya di Jeddah. Waktu itu kenang dia, setelah Idul Fitri ia dipukuli oleh majikannya.

Sehingga ia pun kabur ke jalan raya. Lalu ada warga di sekitar jalan itu menolongnya dan menelpon pihak kepolisian setempat. Selang 10 menit,

(Suara NTB/her)

MELEPUH - Sri Wahyuni menunjukkan foto bagian tubuhnya yang melepuh diduga akibat siraman air panas dari majikannya di Arab Saudi. polisi setempat pun datang menjemputnya di lokasi. Keesokan harinya, pihak kepolisian setepat menghubungi kantor KJRI Jedddah dan langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah ditangani KJRI, posisinya pun aman dari majikanya. Diakui, Sri, selain mendapatkan tindakan penyiksaan, ia juga tak pernah digaji selama satu tahun.

Selama ditampung di KJRI, ia dibantu mendapatkan hak-haknya berupa gaji yang belum diberikan selama satu tahun. Majikannya saat ini tengah diproses secara hukum oleh kepolisian setempat. Sebelum ia pulang ke tanah air, semua gajinya pun sudah dibayarkan sebesar 12 ribu real atau setara kurang dari Rp40 juta.

Namun karena tidak boleh bawa uang dari Arab ke Indonesia, sehingga gajinya pun dipegang oleh KJRI untuk selanjutnya ditransfer ke rekeningnya. “Saya sudah pegang buku tabungannya, tinggal buat ATM saja,” jelas dia. Ia mengaku sangat dirugikan dengan penyiksaan yang dialaminya. Tak saja dampak psikis, namun cacat fisik juga dialaminya.

Ia pun mendesak agar kasus yang menimpanya diusut oleh kepolisian, termasuk calo dan tekong yang memberangkatkannya. Ia mengaku tidak tahu kalau keberangkatannya ilegal, sebab tidak diberitahu oleh calo inisial HLR dari Loteng yang menawarkan-

nya berangkat tahun 2017 lalu.

Ia diminta oleh calo tersebut melengkapi KK, KTP untuk kelengkapan medikal dan paspor.

Yang memberangkatkannya pun bukan perusahaan, namun perorangan.

Ia diberangkatkan dari Lombok lalu bertemu calo ini di Bandara Jakarta. Tiba di Jakarta, ia pun diover lagi ke rekannya tiga orang dan langsung berangkat ke Arab. ”Kalau saya tahu ilegal maka saya tidak akan mau berangkat.

Saya menuntut agar calo ini diproses hukum karena saya dirugikan,” tegas dia. (her)

Selain itu, beberapa pasal yang mengatur jam kerja atau jam keluar untuk wanita menghadirkan kekhawatiran tersendiri. Dalam RKUHP memang dicantumkan pasal yang mengatur batas keluar dan pulang bekerja untuk wanita. Hal tersebut dinilai tidak relevan dengan sistem pergantian jam kerja yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan seperti supermarket dan hotel selama ini.

Anita menerangkan pihaknya bersama-sama den-

gan Kepala Dinas Pariwisata NTB telah bertemu dengan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, untuk membahas strategi pengembangan wisata di NTB. Dengan berkembangnya kabar peresmian RKUHP, usaha tersebut dikhawatirkan akan menjadi sia-sia. “Kalau mereka datang di sini dan nantinya ada undang-undang itu, mereka pastinya tidak nyaman. Dan mereka berpikir itu sudah masuk ke ranah privasi mereka,” pungkasnya. (bay)

Mahasiswa UNU Gelar Temu Wicara Legislatif Mataram (Suara NTB) Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama (BPM UNU NTB) menggelar temu wicara legislatif di aula UNU NTB, Rabu (25/9). Dalam penyampaian, anggota Fraksi PKB DPRD NTB, H. Jamuhur menyatakan, bahwa politik itu sesuatu yang rahmatan lil alamin atau mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Ini tanda ciri khas dari politisi Nahdlatul Ulama, mengaplikasikan politik di tengah masyarakat menjadi contoh bagi seluruh masyarakat yang diwakili.

“Politik rahmatan lil alamin itu, ciri khas dari kita NU, maka wajib kita jaga marwah dari NU yang sebagai anggota DPRD yang merepreresentasi nilai ideologis NU,” kata H. Jamuhur.

Disambung, Akhdiansya yang juga Sekretaris Fraksi DPRD NTB menyatakan bahwa, politisi itu tidak semata-mata bicara uang. Banyak cara untuk mencapai tujuan tanpa harus menggunakan politik uang. “Terbukti kami anggota DPRD dari NU,

bisa menjadi dewan tanpa menggunakan uang,” cetusnya.

Sementara itu Ketua Fraksi PPP DPRD NTB Moh. Akri mengungkapkan, tugas, fungsi serta wewenang DPRD itu harus betul-betul mampu menjadi perwakilan dari dapilnya masingmasing. Dengan kapasitas dan tugas legislasi, budgetting dan controlling bisa benar dijalankan.

“DPRD itu bagaimana membuat perda-perda yang berpihak kepada masyarakat banyak. Juga dengan itu bukti kepeduliannya akan kemaslahatan masyarakat tentu ada,” terangnya. Dijelaskan, bagi jebolan BPM UNU NTB, harus bisa mengambil peran-peran strategis demi kepentingan rakyat.

“Semoga kedepan bisa menjadi yang terbaik, terlebih kalau ada yang punya kemauan terjun di dunia politik. Kegiatan ini sebagai wacana, jika misal jadi dewan nantinya akan gampang dalam menjalankan tugas,” pungkas Moh. Akri yang juga ketua Fraksi PPP DPRD NTB ini. (dys)