Edisi Jumat 26 Juni 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 26 JUNI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 93 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Hari Anti Narkoba Internasional 2020

Hidup 100 Persen Itu Sadar, Sehat, Produktif dan Bahagia

(Suara NTB/Humas BNNP NTB)

Kepala BNN Provinsi NTB Brigjen. Pol. Gde Sugianyar Dwi Putra memaparkan makna peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2020, Rabu (25/6) melalui fasilitas studio podcast diseminasi informasi BNNP NTB.

Bayi Berusia Enam Hari Sembuh dari Covid-19 Mataram (Suara NTB) Setelah menjalani perawatan beberapa minggu terakhir, bayi yang terjangkit covid-19 saat berumur enam hari asal Desa Merembu Kecamatan Labuapi, Lombok Barat (Lobar) dinyatakan sembuh dari Covid-19. Namun ke dua orang tua bayi tersebut masih positif. Sehingga, bayi tersebut masih dititip di RSUD NTB. ‘’Bayi enam hari, bapak/ibunya positif. Ibunya belum negatif sampai sekarang. Duluan bayinya sembuh. Bayinya sudah sembuh tapi masih kita tititpkan di rumah sakit karena bapak/ibunya masih positif,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (25/6) kemarin.

Bersambung ke hal 11

NARKOBA sudah menjadi ancaman menahun. Bandar dan pengedar silih berganti ditangkap. Penyalahguna narkoba berbondong-bondong direhabilitasi. Namun, mengapa narkoba masih belum juga selesai menjangkiti generasi? Upaya hidup 100 persen mulai digemakan. ‘’Sekarang zamannya dengan pendekatan ajakan. Bukan lagi larangan-larangan,’’ ungkap Kepala BNN Provinsi NTB Brigjen Pol Gde Sugianyar Dwi Putra, Kamis (25/6) di ruang kerjanya memulai perbincangan tentang peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2020.

Pola pendekatan yang di-

ubah itu berangkat dari hasil survei BNN RI dan LIPI tentang prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2019. ‘’Ada 5.655 orang atau 0,3 persen dari total penduduk NTB yang setahun terakhir ini masih memakai narkoba,’’ bebernya.

Itu baru yang setahun terakhir pakai narkoba. Yang rutin konsumsi barang haram lebih banyak. Jumlahnya 9.426 orang atau setara 0,50 persen. Sementara angka nasional, tingkat prevalensi penyalahguna narkoba mencapai 2,40 persen. ‘’Strategi saya, menekan suplai dengan menyetop dari bagian hulu. Pasokannya kita

putus. Kita fokus ke bandarbandar yang ada di atas. Kemudian menekan demand, permintaannya kita kurangi,’’ jelas Sugianyar.

Hasilnya, imbuh jenderal bintang satu ini, 13 Kg sabu batal masuk ke NTB pada tahun 2019 lalu. Sebanyak 27 kasus penyelundupan sudah berhasil digagalkan dari hulu.

Pengiriman dari Batam, Kepulauan Riau dicegah sebelum masuk NTB. ‘’Jadi pengirimannya ini lewat penerbangan domestik.

Potensi masuk ada di pintu masuk Lombok, Sumbawa, dan Bima. Ini yang jadi perhatian kita,’’ ucapnya. Modusnya, selain dibawa dengan ko-

per, juga menyelipkan paket sabu di dalam anus.

Pengiriman lewat darat juga tidak sedikit. Modusnya sebagai kiriman barang menggunakan jasa paket kilat.

Jalur laut juga potensi tinggi.

Modusnya menggunakan perahu lewat pelabuhan tikus.

Sejalan dengan penindakan, sistem peradilan juga menunjukkan tren yang beriringan. ‘’Seberat-beratnya, vonis maksimal pada bandar dan pengedar di pengadilan.

Termasuk teman-teman jaksa yang menuntut maksimal,’’ imbuh Sugianyar.

Para bandar dan pengedar ini mengambil keuntungan ekonomi dari menjerumuskan

generasi ke lembah candu.

Maka, kebijakan penindakan kini meluas ke cakupan aset dan kekayaan yang diperoleh bandar dari transaksi narkoba. ‘’Kebijakan BNN untuk mengenakan pasal tindak pidana pencucian uang, TPPU. Terhadap para bandar-bandar itu istilahnya dimiskinkan,’’ tegasnya.

Putus Mata Rantai Penyalahgunaan Narkoba Perputaran ekonomi para bandar ini bisa disetop dengan menekan permintaan. Hipotesanya, mengurangi jumlah penyalahguna bakal memangkas pasar para bandar.

Bersambung ke hal 11

Lima Daerah Masih Merah dan Oranye

Baru Kota Bima Masuk Daerah Zona Hijau di NTB Mataram (Suara NTB) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional merilis satu daerah di NTB yang sudah masuk zona hijau, yaitu Kota Bima. Dinas Kesehatan (Dikes) NTB mengatakan hitungan-hitungan yang dilakukan berdasarkan 15 indikator pada pekan lalu, Kota Bima masuk daerah zona kuning. Namun sekarang sudah masuk zona hijau. ‘’Yang membuat Kota Bima bagus, karena tak ada kasus kematian,’’ kata Kepala Dikes NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (25/6) kemarin.

Untuk menentukan suatu

daerah masuk zona merah, oranye, kuning dan hijau dilakukan perhitungan secara berkala dua atau tiga minggu sekali. Eka menjelaskan pada pertengahan minggu lalu, hasil perhitungan yang dilakukan berdasarkan 15 indikator.

Sebanyak dua daerah di NTB masuk zona merah, yaitu Kota Mataram dan Lombok Barat. Kemudian tiga daerah masuk zona oranye, yaitu Lombok Tengah, Lombok Timur dan Sumbawa Barat. Sedangkan lima daer-

ah pada pertengahan minggu lalu yang masuk zona kuning yaitu, Lombok Utara, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima.

Kemudian pada 24 Juni 2020, hanya Kota Bima yang mampu keluar dari zona kuning menjadi zona hijau di NTB. Untuk daerah yang masuk zona hijau, kata Eka, sekolah sudah bisa dibuka.

Namun, untuk daerah yang masuk zona kuning, tetap bisa dibuka namun ada persya-

ratannya.

Pihaknya sudah menggelar rapat dengan Dinas Dikbud dan Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) NTB, membahas tentang proses pembukaan sekolah. Kemenag dan Dinas Dikbud sedang menyusun Standar Operating Procedure (SOP) pembukaan sekolah pada tahun ajaran baru di masa pandemi Covid19. ‘’Kemenag dan Dinas Dikbud sedang menyusun SOP. Bersambung ke hal 11

TO K O H Zona Hijau Tetap Waspada GUGUS Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional, belum lama ini mengumumkan sebanyak 37 Kabupaten dan Kota di Indonesia sukses mengubah status dari zona kuning menjadi zona hijau Covid-19. Satu dari 37 daerah itu yakni Kota Bima.

Bahkan Kota Bima menjadi satu-satunya daerah di Provinsi NTB yang berstatus zona hijau Covid-19 yang berisiko rendah penularan dan penyebaran Covid19 dan dinyatakan bisa membuka kembali sektor perekonomian.

Menanggapi hal itu, Walikota Bima, H.Muhammad Lutfi, SE mengungkapkan rasa haru dan bahagianya.

Pasalnya Kota Bima sudah berada zona hijau, aman dan terbebas dari penyebaran wabah Covid-19.

Bersambung Muhammad Lutfi ke hal 11

Tali Kapal Putus

Truk Tronton Pengangkut Besi Beton Terperosok di Pelabuhan Kayangan

(Suara NTB/Dok)

KO M E N TTAA R

Selong (Suara NTB) Mobil truk tronton terperosok di Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur (Lotim), Kamis (25/6) sore. Kejadian ini bermula ketika truk tronton yang diketahui bermuatan besi beton tersebut hendak naik ke kapal ferry untuk menyeberang dari Pelabuhan Kayangan, menuju Pelabuhan

ASN Ditegur KASN KOMISI Aparatur Sipil Negara (KASN) menegur Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait netralitas termasuk di dalamnya pejabat yang akan maju dalam Pilkada 2020. Dari empat pejabat Pemprov yang akan maju dalam Pilkada sebanyak dua orang sudah mengajukan pengunduran diri dari ASN dan satu sudah pensiun.

Sedangkan satu pejabat belum mengajukan pengunduran diri. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB menyarankan pejabat provinsi dan kabupaten/kota yang akan maju Pilkada sebaiknya mengajukan surat pengunduran diri sebagai ASN. Meskipun sesuai UU ASN, PNS yang maju dalam Pilkada mundur setelah ditetapkan menjadi pasangan calon kepala daerah.

Bersambung Muhammad Nasir ke hal 11 (Suara NTB/dok)

Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Informasi yang dihimpun Suara NTB, insiden jatuhnya truk tersebut saat hendak menyeberang dari Pelabuhan Kayangan, Lotim menuju Pelabuhan Pototano, KSB menggunakan ferry. Akan tetapi saat hendak memasuki kapal, Bersambung ke hal 11 (Suara NTB/Kapolsek KP3 Kayangan)

TERPEROSOK - Sebuah truk tronton bagian depannya terperosok di Pelabuhan Kayangan, Lotim, Kamis (25/6) sore kemarin. Hingga, Kamis malam evakuasi sedang berlangsung.

Luncurkan SOP

NTB Siap Sambut Kenormalan Baru Pariwisata Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB resmi meluncurkan Standard Operational Procedure (SOP) kenormalan baru sektor pariwisata. Dengan mengedepankan basis cleanliness, health and safety (CHS), SOP yang disusun diharapkan dapat menjadi acuan pemulihan pariwisata pascapandemi virus corona (Covid-19).

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H.Lalu Moh. Faozal, S.Sos, M.Si menerangkan, SOP yang telah disusun mencakup pengaturan seluruh komponen pariwisata di Lombok dan Sumbawa. ‘’Hari ini (kemarin) kita resmi meluncurkan SOP kenormalan baru.

Ini menjadi acuan kita untuk seluruh kabupaten/kota di NTB,’’ ujarnya, Kamis (25/6) di

Mataram.

Diterangkan, dalam langkah selanjutnya masing-masing kabupaten/kota diminta mengevaluasi lagi kesiapan pembukaan destinasi wisata sesuai SOP yang disusun.

Khususnya dengan melakukan pendalaman usulan dari satgas penanganan Covid-19 di masing-masing daerah. ‘’Pendalamnnya diusulkan ke gugus tugas (masing-masing daerah), apakah destinasi bisa dibuka atau perlu ada catatan-catatan lagi,’’ jelas Faozal. Pemprov NTB sendiri merekomendasikan empat destinasi yang dapat dibuka, yaitu kawasan Tiga Gili (Trawangan, Air, Meno), Taman Nasional Gunung Rin-

nya di dua pintu masuk utama, yaitu Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) dan Pelabuhan Lembar.

Dimana masing-masing pintu masuk akan mengedepankan aspek kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

“Dispar NTB hari ini akan mengirimkan S O P ini ke masi n g masing kabupate n / H.Lalu Moh. Faozal kota

jani, Pulau Moyo, dan Taman Nasional Gunung Tambora.

Di sisi lain, protokol kesehatan ditekankan harus dilakukan dengan k e t a t .

Khusus-

(Suara NTB/bay)

untuk ditindaklanjuti di masing-masing wilayah. Bisnis kepariwisataan ini memang bagian dari kewenangan kabupaten/kota, tapi standar (kesehatan) harus hadir di semua destinasi,” ujar Faozal.

Menurutnya, protokol penanganan Covid-19 harus menjadi yang paling utama dalam tata kelola destinasi pariwisata NTB ke depan. Kendati masih ada beberapa kendala, hal tersebut diharapkan dapat menemukan solusi dengan SOP yang telah disusun.

Dicontohkan seperti pembukaan kawasan Sembalun di Lombok Timur pekan lalu, dimana ribuan masyarakat membanjiri destinasi wisata tersebut tanpa protokol yang jelas.

Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 26 Juni 2020

Halaman 2

Marak TPS Liar di Mataram Mataram (Suara NTB) – Gabungan Komisi-komisi Dewan menyerukan agar jam buang sampah di Kota Mataram ditinjau kembali. Seruan ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska, S.Pt., dalam rapat gabungan komisi-komisi di DPRD Kota Mataram, menyusul maraknya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) liar di Kota Mataram.

RKB Disesuaikan Jumlah Siswa DINAS Pendidikan (Disdik) Kota Mataram hanya akan membangun Ruang Kelas Baru (RKB) di sekolah yang membutuhkannya. Sementara untuk sekolah yang siswanya relatif sedikit akan difokuskan untuk memenuhi fasilitas sekolah lainnya.

Kepala Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., mengatakan, pihanya akan segera memenuhi fasilitas sekolah, termasuk ruang kelas baru.

Namun, khusus ruang kelas baru, pihaknya memprioritaskan sekolah yang jumlah siswanya banyak.

“Kalau tahun ini muridnya (Suara NTB/dok) banyak, jadi skala prioritas, H. Lalu Fatwir Uzali intinya ada pada jumlah peserta didik. Kalau jumlah siswa sedikit, untuk apa kita buatkan ruang kelas baru, tapi kita lengkapi dengan fasilitas lainnya. Tergantung dari jumlah siswa, kalau jumlah ruangan terbatas kita akan buat kelas,” kata Fatwir.

Ia mencontohkan, di SMPN 18 Mataram yang siswanya sedikit, ketika dibuatkan ruang kelas baru, maka akan menjadi siasia. Mantan Kepala SMAN 1 Mataram ini menekankan, hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi acuan untuk pemberian sarana dan prasarana untuk sekolah.

Sementara itu, terkait sekolah yang relatif baru sehingga minim peminat. Menurut Fatwir, kepala sekolah di sekolah yang relatif baru itu harus membuat inovasi agar menjadi magnet untuk anak-anak.

“Kepala sekolah harus bisa membentuk suatu yang menarik,” ujarnya. Fatwir juga menjelaskan, pihaknya berusaha untuk membuat kualitas sekolah merata, seperti memenuhi fasilitas sekolah. Termasuk memenuhi kebutuhan guru dan pemerataan kualitas guru.

“Semua sekolah prinsipnya sama, karena semua sekolah menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini Disdik, baik yang bersifat sarana, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler, serta infrastruktur lainnya,” katanya.

Di samping itu, Fatwir menjelaskan, guru-guru yang bertugas di sekolah-sekolah yang difavoritkan masyarakat akan dimutasi ke sekolah-sekolah lain. Cara itu dilakukan agar sekolah lain juga menjadi sekolah favorit masyarakat. Selain itu, tidak ada masalah jarak tempuh di Kota Mataram yang bisa menghambat mutasi guru.

“Hal itu (mutasi guru) sudah dibicarakan, dan siap dengan draf yang akan diajukan. Guru-guru mulai dari SD dan SMP siap untuk kepentingan tersebut. Tidak ada jarak yang jauh di Mataram ini,” jelas Fatwir. (ron)

Seharusnya Tidak Didepositokan

(Suara NTB/fit)

BESARNYA Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) menjadi sorotan gabungan komisi-komisi dewan. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., mempertanyakan apakah Silpa yang muncul sebesar Rp106 miliar pada tahun 2019, berkaitan dengan kebijakan Pemkot Mataram mendepositokan dana di bank.

Muhtar dalam rapat gabungan komisi-komisi di DPRD Kota Mataram menyebutkan bahwa Pemkot Mataram memiliki sejumlah deposito berjangka. ‘’Tidak hanya di satu bank saja deposito ini tapi di banyak bank,’’ sebutnya. Seperti deposito di Bank NTB Syariah, Bank BTN dan lain-lain. Pemkot Mataram, menurut dia, tidak seharusnya mendepositokan uang di bank.

Karena di sisi lain, masih banyak OPD yang membutuhkan anggaran untuk melaksanakan program. Hal yang sama juga pernah disampaikan melalui pemandangan umum fraksi.

Politisi Gerindra ini memandang bahwa tingginya Silpa yang mencapai Rp106,952 miliar lebih menunjukkan penyerapan anggaran di masingmasing OPD Kota Mataram selama ini tidak optimal dan banyaknya kegiatan yang tidak terealisasi yang tentunya merugikan masyarakat.

Oleh karena itu, mantan Wakil Ketua DPRD Kota mataram ini mengimbau kepada Walikota Mataram untuk meningkatkan bimbingan teknis kepada semua OPD yang rendah dalam memahami pengelolaan dan penggunaan anggaran. Muhtar berharap agar Walikota Mataram yang akan datang, memperhatikan program-program perencanaan yang matang sehingga penyerapan anggaran bisa maksimal. (fit) H. Muhtar

‘’Ini sudah menjadi kebiasaan pimpinan OPD di Mataram. Ketika baru menjabat, gebrakannya luar biasa. Sekarang sudah kendor lagi,’’ sesalnya. Tidak heran kalau TPS liar mulai bermunculan lagi. Wiska mencontohkan TPS liar di dekat vihara Avalokitesvara, Sweta. Kemudian TPS liar berpindah

’’

di dekat traffic light Sweta.

Oleh karena itu, mantan Ketua Komisi III ini meminta DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Mataram meninjau ulang jam buang sampah untuk mencegah munculnya TPS liar.

Wiska mengusulkan pengangkutan sampah dilakukan pada malam hari. Sehingga,

pada pagi hari, semua TPS di Kota Mataram sudah bersih.

Catatan Suara NTB, DLH Kota Mataram di bawah kepemimpinan Irwan Rahadi kala itu pernah memberlakukan jam buang sampah. Di mana, warga hanya diperkenankan membuang sampah ke TPS pada pukul 18.00 Wita hingga

Ini sudah menjadi kebiasaan pimpinan OPD di Mataram. Ketika baru menjabat, gebrakannya luar biasa. Sekarang sudah kendor lagi

I Gde Wiska

pukul 06.00 Wita. Namun jadwal buang sampah itu tidak berlangsung lama. Sekarang masyarakat terkesan bebas membuang sampah di TPS pada jam berapapun.

Selain jadwal buang sampah yang diatur, DLH juga pernah memberlakukan kebijakan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA pada malam hari. Sehingga pada pagi hari TPS sudah terlihat rapi. Sayangnya, kebijakan ini juga tidak berlangsung lama.

Kini, pengangkutan sampah dilakukan pada pagi hari. Padahal, jika pengangkutan sampah dilakukan pada malam hari, akan mempercepat mobilitas sampah tiba di TPA regional. Sedangkan kalau dilakukan pada pagi hari, lalu lintas kendaraan cenderung ramai, sehingga cukup menghambat mobilitas pengangkutan sampah. (fit)

(Suara NTB/dok)

Pemprov Siapkan Pergub Perlindungan Anak Mataram (Suara NTB) Pandemi Covid-19 tak hanya menimbulkan permasalahan kesehatan, melainkan merambat juga ke banyak permasalahan ekonomi dan sosial, termasuk permasalahan kekerasaan perempuan dan anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat berdasarkan data SIMFONI PPA, pada 1 Januari - 19 Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, di antaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual.

Di NTB sendiri angka kekerasan pada anak dilaporkan meningkat. Hingga triwulan ke dua 2020, peningkatan tersebut tercatat sebesar 12 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NTB menggelar Rapat Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Kamis (25/6). Rapat tersebut dipimpin oleh Bunda PAUD sekaligus Ketua TP PKK NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

(DP3AP2KB), Hj. Putu Selly Andayani, serta perwakilan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan lembaga Non Goverment Organizations (NGO) yang mengurusi kasus kekerasan anak.

Dalam rapat dengan moderator Asisten I Pemprov NTB Baiq Eva, tersebut Bunda Niken menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan kasus permasalahan anak dibutuhkan sistem penanganan dan pencegahan yang baik.

Agar pemerintah dan NGO pemerhati anak dapat bekerja secara koordinatif, fokus, dan tepat sasaran. Jika memiliki pedoman dalam hal ini Peraturan Gubernur akan lebih mudah menentukan langkah untuk menyelesaikan permasalahan.

“Semoga rapat ini bisa menghadirkan Peraturan Gubernur yang rinci sehingga seluruh hakhak anak dapat terpenuhi dan terlindung dari kekerasaan,” harap Bunda Niken.

Sementara itu, Kepala DP3AP2KB, Hj. Putu Selly Andayani menjelaskan kasus kekerasan anak saat pandemi virus Corona (Covid-19) meningkat dikarenakan anak diliburkan sekolah. Sehingga anak menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Di mana dalam konteks kekerasan rumah tangga, ketika banyak di rumah dapat

(Suara NTB/ist)

RENYUSUNAN PERGUB - Bunda PAUD NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah bersama Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Hj. Putu Selly Andayani dalam rapat penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak di ruang Anggrek kantor Gubernur, Kamis (25/6). meningkatkan stres bagi orangtua dan anak. Itulah yang juga kemudian memicu terjadinya kekerasan.

Tak hanya itu, permasalahan anak lainnya juga diperkirakan lebih banyak terjadi saat anak tidak bersekolah. Seperti penyalahgunaan gadget atau kenakalan remaja dikarenakan kurangnya perhatian orangtua.

Oleh sebab itu, selain diharapkan Peraturan Gubernur

Pembagian Rapor Dilakukan Bertahap Mataram (Suara NTB) – Pengumuman kenaikan kelas dan pembagian rapor untuk kelas X dan XI SMA dijadwalkan pada Sabtu (27/6) mendatang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB meminta agar pengumuman kenaikan kelas dilaksanakan secara daring. Sementara untuk pembagian rapor dilaksanakan secara bertahap.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Kamis (25/6) mengatakan, pihaknya menyampaikan agar pengumuman kenaikan kelas dan rapor dilaksanakan secara daring. “Kami sampaikan supaya mengoptimalkan daring, kirim dulu pengumuman lewat link yang bisa diunduh oleh siswa lewat web sekolah,” katanya.

Untuk bukti fisik bisa diambil ketika siswa masuk sekolah lagi.

Atau juga bisa menggunakan opsi mengirimkan langsung rapor ke alamat siswa. Selain itu, Aidy mengatakan jika rumah siswa berada di dekat sekolah, rapor bisa diambil secara langsung dengan cara bertahap dan menerapkan protokol kesehatan.

“Saya juga memahami kalau kenaikan kelas tapi tidak dapat bukti secara langsung atau bukti fisik, rasanya kurang sreg. Namun protokol kesehatan harus diterapkan. Intinya utamakan dulu di hari Sabtu nanti info naik kelas di daring,” katanya.

Penilaian Akhir Semester (PAS) atau Penilaian Akhir Tahun (PAT) jenjang SMA, SMK, dan SLB sudah dilaksanakan pada 8 sampai dengan 20 Juni lalu. Ada beberapa

strategi yang bisa dipilih oleh sekolah, yaitu penilaian melalui daring dan penilaian melalui luring. Juga strategi berupa penilaian dengan portofolio, penilaian dengan penugasan, atau penilaian bentuk lainnya.

Di samping itu, strategi pelaksanaan PAS/PAT yang bisa digunakan yaitu penilaian dengan portofolio, yang merupakan kumpulan karya hasil seorang siswa, sebagai hasil pelaksanaan kinerja yang ditentukan oleh guru atau siswa bersama guru. Portofolio itu sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencampai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum.

Strategi lainnya yakni penilaian dengan penugasan. Maksudnya adalah pemberian tugas kepada siswa untuk mengukur dan/atau meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dapat dilakukan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.

Sementara itu, Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti mengatakan, pengambilan rapor bisa dilakukan oleh orang tua siswa dengan jadwal terbatas. Pihaknya menjadwalkan dua hari. Opsi lainnya mengirimkan secara personal oleh wali kelas. “Hari Sabtu (27/6) nanti untuk kelas X, dan hari Senin (29/6) kelas XI,” katanya.

Terpisah, Kepala SMAN 3 Mataram, Sunoto menyampaikan, info kenaikan kelas dilakukan lewat daring, sementara hasil cetap rapor dibagikan setelah kondisi normal atau siswa boleh ke sekolah. “Hasil kenaikan kelas dapat diakses hari Sabtu (27/6),” katanya. (ron)

terkait Penyelenggaraan sistem Perlindungan Anak dapat segera diselesaikan, Bunda Selly panggilan akrab Kepala DP3AP2KB, berharap agar Dinas Pendidikan NTB dapat segera membuka kembali sekolah yang tentunya dengan protokol Covid-19 yang ketat. Sebagai langkah awal, Dinas Pendidikan NTB diminta Bunda Selly untuk untuk membuat sekolah

percontohan dalam masa Covid-19. “Dinas Pendidikan bisa mulai membuat sekolah percontohan selama masa Covid-19,” jelas Bunda Selly.

Segala saran dan masukan dalam Rapat pembahasan draft Pergub Penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak akan dipertimbangkan dan diputuskan pada rapat-rapat selanjutnya. (r)

Puskesmas di Mataram Didorong Jadi BLUD keuangan. Termasuk untuk pengadaan obatMataram (Suara NTB) Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, obatan dan alat kesehatan.

Sehingga Puskesmas bisa melakukan penAhmad Azhari Gufron, S.Si., kembali menyerukan agar 11 Puskesmas yang ada di Kota Mat- gadaan obat atau alat kesehatan langsung tanaram segera berubah status menjadi BLUD pa harus mengajukan usulan melalui Dinas (Badan Layanan Umum Daerah). ‘’Sudah ham- Kesehatan seperti yang berlaku sekarang. Frakpir enam Puskesmas berstatus rawat inap,’’ ka- si Amanah Bangsa menilai itu dapat memtanya dalam rapat gabungan komisi-komisi persingkat waktu serta mempercepat pelayanan kesehatan masyarakat yang berdampak Dewan di DPRD Kota Mataram, Rabu (24/6).

Pihaknya mendorong Puskesmas-puskes- pada peningkatan pelayanan dan derajat kesemas yang ada di Kota Mataram menjadi hatan masyarakat Kota Mataram.

Sebelumnya, Walikota Mataram H.Ahyar BLUD, agar dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Selama ini, operasion- Abduh mengingatkan Dinas Kesehatan tidak al Puskesmas masih sangat bergantung ke- gegabah menjadikan 11 Puskesmas menjadi pada Dikes (Dinas Kesehatan) sebagai OPD BLUD. Dia tidak menginginkan pelayanan di yang menaungi mereka. ‘’Dikes ini terlalu Puskemas justru membuat ruet dan mempersulit penatalaksanaan pelayanan. Pembanyak urus anggaran,’’ cetusnya.

Gufron menyebutkan, tidak kurang dari bentukan BLUD menurut Walikota, memerRp330 miliar anggaran yang dikelola oleh Dikes. lukan kajian. Badan Pengawas Keuangan dan Seharusnya, lanjut anggota dewan dari Dapil Pembangunan (BPKP) telah melakukan penAmpenan ini, Puskesmas diberikan kewenan- dampingan untuk hal itu. Dia memberikan gan lebih dengan menjadikannya sebagai catatan jika pembentukan BLUD untuk menBLUD. Toh, pada tahun 2019 lalu, sudah ada jamin peningkatkan kualitas pelayanan agar pendampingan dari BPKP terhadap Puskes- lebih cepat dan tepat maka dipersilakan untuk peningkatan status tersebut. (fit) mas-puskesmas di Kota Mataram.

Dampak lain jika BLUD diberlakukan di 11 Puskesmas yang ada di Kota mataram, tentu akan dapat menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sebelumnya Gufron melalui fraksinya di Dewan menyampaikan, bahwa dengan menjadikan BLUD terhadap Puskesmas-puskesmas tersebut Gufron berharap semua (Suara NTB/fit) Puskesmas di Mat- DORONG JADI BLUD - Anggota Komisi III Ahmad Azhari aram bisa mandiri Gufron dalam gabungan komisi-komisi Dewan mendorong dalam pengelolaan ber- Pemkot Mataram mengubah status 11 puskesmas di Kota bagai administrasi Mataram menjadi BLUD

Sekolah Swasta di Mataram Tunggu Limpahan Pendaftar Sekolah Negeri Mataram (Suara NTB) Pendaftar di sebagian sekolah swasta saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2020/ 2021 relatif sedikit. Sekolah swasta masih menunggu limpahan pendaftar yang tidak diterima dari sekolah negeri.

Kepala SMA Hang Tuah 3 Mataram, Muhiddin, S.Pd., ditemui pada Kamis (25/6) mengatakan, sekolah swasta masih menunggu sekolah negeri. Saat ini untuk PPDB

SMA negeri masih dalam masa pendaftaran jalur afirmasi. Pada pekan depan baru dilaksanakan PPDB jalur zonasi. “Swasta menunggu sekolah negeri, karena sekarang masih afirmasi, setelah itu zonasi, barulah ramai,” katanya.

Diakuinya pendaftar di SMA Hang Tuah 3 Mataram masih sedikit, baru ada sekitar 10 orang pendaftar. Ia menegaskan, jika pemerintah ingin menghidupkan sekolah swasta, maka harus dibatasi

pendaftaran di sekolah negeri.

“Tahun lalu ada penambahan siswa di sekolah negeri setelah selesai pelaksanaan jadwal PPDB. Itulah yang harus ditegaskan, jika sudah lewat dari jadwal PPDB atau Juknis, jangan buka lagi,” kata Muhidin.

Terkait dengan adanya dorongan agar sekolah swasta berinovasi dan menghasilkan program yang baik, menurut Muhidin hal itu sudah dilakukannya. Bahkan, menurutnya, jumlah siswa

yang relatif sedikit lebih memudahkan sekolah mengatur pembelajaran siswa. Ia juga menyoroti semakin banyaknya sekolah negeri di Kota Mataram. Hal itu otomatis membuat orang tua siswa memiliki banyak pilihan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri.

“Kalau mengacu pada sistem zonasi harus ada batasan yang tegas. Kalau tidak tegas, baru ada desakan orang tua langsung dibuka lagi pendaftaran. Apalagi dibuka

lagi sekolah baru, semakin habis sekolah swasta,” katanya.

Pada PPDB tahun ajaran baru 2019/2020 lalu SMA Hang Tuah 3 Mataram mengalami penurunan siswa yang signifikan. Pada PPDB dua tahun sebelumnya siswa baru mencapai 60-an orang, tapi berkurang menjadi hanya 26 orang di PPDB tahun ajaran lalu. Kondisi tersebut, menurutnya, terjadi di banyak sekolah swasta lain.

Ketua Panitia PPDB Provinsi NTB yang juga Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Muhammad Fauzan mengatakan perpanjangan PPDB akan dilakukan di sekolah yang kuotanya belum terpenuhi. Hal itu sesuai dengan petunjuk teknis PPDB yang menyebutkan sekolah yang belum terpenuhi kuota peserta didik baru pada akhir masa pendaftaran, dapat menerima pendaftaran susulan sampai terpenuhinya

kuota pada sekolah tersebut sampai tanggal 15 Juli 2020.

“Harus ada keputusan dari Kepala Dinas Dikbud NTB,” katanya.

Di samping itu, sekolah swasta juga diminta serius mengurus sekolah terutama dalam menjual program. Juga harus konsisten dalam menjalankan program unggulan.

“Karena program itu ‘dijual’, program itu dapat menarik minat siswa dan orang tua, maka tidak perlu sulit dapat siswa,” katanya. (ron)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Jumat, 26 Juni 2020

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Ditagih Gubernur, Bulog Tunggu Persetujuan Menteri BUMN

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menagih rencana pembangunan pusat hilirisasi beras terbesar di Indonesia Timur yang akan dibangun Perum Bulog di Pulau Sumbawa. Rencana besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan ini sudah mengemuka sejak beberapa tahun terakhir. “Rencana itu (bangun pusat hilirisasi beras) sejak lama. Karena itu sejalan dengan visi industrialisasi kita,” ujar orang nomor satu di NTB ini.

Abdul Muis

Gubernur mengatakan, sesuai rencananya, pusat hilirisasi beras yang akan dibangun oleh Perum Bulog ini untuk pengolahan gabah menjadi beras kemasan.

Harapannya, pengolahan gabah akan menghasilkan dedak. “Kalau sudah ada dedak kan bisa mendukung pakan ternak kita nantinya,” katanya.

Gubernur mengatakan, sudah sejak

Pembukaan Objek Wisata

Kebangkitan Ekonomi dari Sektor Pariwisata Selong (Suara NTB) Para pelaku wisata di desa-desa wisata menyambut baik pembukaan objek wisata di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Empat bulan lamanya desa-desa wisata ini sepi dikunjungi wisatawan. Pembukaan desa wisata ini diharapkan kembali bisa membangkitkan perekomian masyarakat.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Sapit Kecamatan Suela Kabupaten Lotim, Hijazi Noor.

Menjawab Suara NTB, Kamis (25/6) kemarin, Hijaz yang juga Wakil Ketua Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI) ini menuturkan, sudah lama pelaku wisata ini menganggur. Sehingga pembukaan kembali desa wisata menjelang fase new normal pandemi Corona Virus Disease (Covid) menjadi angin segar.

Atas nama pelaku wisata, ia mengaku menyambut baik pembukaan kembali objek wisata. Desa Sapit ini sendiri disebut merupakan salah satu destinasi wisata yang sangat ramai dikunjungi wisatawan. Selama pandemi, Sapit yang dulunya ramai menjadi desa yang sepi.

Dibukanya kembali desa Sapit sebagai tempat berwisata diyakini akan bisa menyelamatkan kembali warga dari ancaman kemiskinan. “Kalau tetap ditutup maka kita akan semakin miskin,” sebutnya.

Disadari, karena masih dalam situasi pandemi, semua pengunjung ke desa-desa wisata ini memang sepatutnya mematuhi protokol kesehatan. Kebijakan Bupati Lotim yang akan memberikan tindakan represif terhadap orang-orang yang tidak taat pada protokol Covid saat berada di obyek wisata didukung pelaku wisata Desa Sapit ini.

Diketahui, pada awal pembukaan objek wisata, kunjungan wisatawan membludak. Kasus Sembalun, termasuk juga di Sapit, sebut Hijazi sangat banyak dikunjungi. Guna memutus rantai penyebaran virus, pelaku wisata ini juga sudah mengingatkan para pengunjung untuk tetap waspada. Tetap memakai masker saat berada di kerumunan.

Banyaknya kunjungan orang ke objek wisata kata Hijazi tidak heran. Pasalnya, sudah lama masyarakat terkunci sehingga haus untuk berwisata. Menurutnya, wisata ini juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan imunitas.

Dimana, salah satu tujuan orang berwisata adalah untuk menghilangkan kepenatan dan bersenang-senang.

Desa Sapit, sambung Hijazi Noor merupakan destinasi wisata andalan yang selama ini cukup ramai dikunjungi. Beberapa objek wisata seperti Sandikala, Taman Pelangi, Bukit Pal Jepang dan sederetan bukit-bukti indah lainnya menjadi sajian wisata yang banyak menarik minat wisatawan.

Menjelang New Normal ini, kemungkinannya hanya bisa bisa didatangi wisatawan nusantara. Wisatawan asing sendiri disadari masih belum bisa maksimal karena penerbangan diketahui belum bisa normal sedianya. Harapannya, penerbangan ini kembali normal dan aktivitas berwisata ini kembali berjalan seperti biasanya. (rus)

lama pemerintah daerah mengingatkan Bulog untuk memulai pembangunannya. Beberapa kali tertunda sejak tiga tahun terakhir.

“Sebenarnya tidak ada masalah (proses pembangunannya). Dan kita butuh supaya gabah kita diolah dengan baik disini. Jadi kita jualnya sudah beras kemasan. Dedaknya bisa mendukung adanya pabrik pakan,” demikian gubernur. Pimpinan Wilayah (Pinwil) Perum Bulog NTB,

Abdul Muis dikonfirmasi Kamis (25/6) kemarin menjelaskan, terkait dengan hal tersebut, Bulog menurutnya telah memasukkan dalam daftar rencana pembangunannya.

“Namun masih dalam proses persiapan pembangunan, salah satunya harus mendapat persetujuan kementerian BUMN, suasana covid 19 menyebabkan banyak kegiatan proyek tertunda pelaksanaannya. Termasuk pengelola keuangannya juga masih

dalam proses. Kami sudah koordinasikan dengan Direksi Bulog, dan Direksi mengapresiasi harapan bapak Gubernur NTB. Mudah-mudahan tidak begitu lama rencana pembangunan dapat segera direalisasikan,” ujarnya.

Seperti diketahui, Bulog merencanakan tahun 2019 lalu sudah melaksanakan pembangunan pusat industrialisasi perberasan, Modern Rice Milling Plant (MRMP) pertama di Indonesia. Nilai investasinya mencapai Rp136 miliar.

MRMP ini rencananya akan dibangun di 16 titik di Indonesia. Untuk tahun 2019 mulai dibangun hanya dua unit di Indonesia, salah satunya di komplek Unit Bisnis Pengelolahan Gabah Beras (UBPGB) Untir Malang, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sum-

bawa. Dan di Jember, Jawa Timur. Memanfaatkan lahan seluas 4 hektar di Sumbawa.

Proses hilirisasi dilakukan secara terintegrasi di tempat ini. nantinya, gabah-gabah yang dipasok oleh kelompok-kelompok tani tidak lagi keluar dalam bentuk beras gelondongan. Melainkan telah dalam bentuk beras sachetan sampai kemasan tertinggi. Siap untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, bahkan hingga impor. MRMP di Sumbawa ini menggunakan teknologi Jerman (Buhler) dan merupakan teknologi Eropa pertama di Indonesia dalam hal penggilingan padi yang dapat memproses padi sebanyak 300 ton sehari.

Selain MRMP ini, investasi lainnya yang direncanakan Perum Bulog di NTB adalah industrialisasi untuk men-

ingkatkan kemampuan serapan dan pengolahan beras lokal dengan membangun mesin Rice to Rice (RTR) Di komplek pergudangan Boli Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima.

Lalu di Dompu, kemudian di komplek pergudangan Sikur, Desa Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.

Lalu meningkatkan nilai tambah hasil panen jagung melalui teknologi pengeringan modern dengan pembangu nan Drying Centre dan SILO Jagung di desa Lanci Jaya Kecamatan Teka Sire Kabupaten Dompu.

Secara keseluruhan, rencana investasi ini akan beroperasi serempak pada pertengahan 2020.

Total investasi Bulog di NTB Rp249 miliar. 1 lokasi MRMP Rp136 miliar, RTR Rp57 miliar, CDC Rp56 miliar. (bul)

Pemprov NTB dan PLN Jelaskan Penyebab Kenaikan Biaya Listrik Pelanggan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB dan PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) NTB menggelar pertemuan Kamis (25/6) kemarin. Pertemuan kedua pihak ini membahas riuh pembengkakan biaya listrik pelanggan tertentu. Pemprov NTB diwakili Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB, Muh. Husni, M. Si dan jajaran. Sementara dari PLN UIW NTB, diwakili Senior Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan, Fauzi Arubusman dan jajaran.

Pertemuan dilaksanakan di ruang kantor Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB. Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah meminta Pemprov NTB dan PLN memberikan klarifikasi kepada pelanggan yang mengalami pembengkakan tarif listrik tiba-tiba. Dinas ESDM dan PLN tegaskan, pada prinsipnya tidak ada kenaikan tarif listrik, seperti yang dihebohkan.

Muh. Husni menjelaskan, sampai saat ini pihaknya belum menerima aduan, adanya pelanggan yang memprotes karena terjadinya pembengkakan biaya listrik tiba-tiba.

Menurutnya, penetapan tarif tidak sembarang dilakukan.

Memperhatikan keseimbangan, kepentingan (nasional, daerah, konsumen dan pelaku usaha). Penetapan tarif dilakukan oleh pemerintah dilakukan dengan persetujuan DPR. Jelas dituangkan UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Terakhir pemerintah menerbitkan Permen ESDM RI No 3 Tahun 2020. Terbit 14 Februari 2020 yang mengatur tentang tarif.

“Dalam Permen ini, tidak ada kenaikan tarif dasar listrik. Penyebabnya karena prilaku penggunaan listrik saja,” jelas kepala dinas. Sep-

(Suara NTB/bul)

FOTO BERSAMA - Dua dari kiri, Kepala Dinas ESDM NTB, Muh. Husni dan Senior Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan, Fauzi Arubusman didampingi jajaran foto bersama usai memberikan penjelasan tentang penyebab kenaikan biaya listrik pelanggan tertentu. erti dijelaskan Fauzi Arubusman, pembengkakan biaya listrik untuk pelanggan-pelanggan tertentu adalah murni karena penggunaan pelanggan.

Sejak pandemi Covid-19, kebijakan PLN adalah menyetop pencatatan langsung meter pelanggan pascabayar untuk mengurangi potensi risiko penularan virus corona.

PLN mengambil jalan tengah dengan menggunakan rata-rata pemakaian listrik pelanggan selama tiga bulan terakhir untuk pembayaran listrik pelanggan di bulan selanjutnya. Pada Bulan Mei, umat muslim melaksanakan

puasa. Bersamaan dengan pandemi Covid-19. Pemerintah juga memberlakukan Work From Home (WFH) dan membatasi seluruh kegiatan di luar rumah. Demikian juga sekolah.

Akibat berdiam di rumah, penggunaan listrik hampir nonstop. Untuk hiburan, untuk bekerja dan kegiatan-kegiatan lain yang menggunakan daya listrik. “Akibatnya, ada pelanggan yang mengalami kenaikan pembayaran 150 persen, sampai 200 persen dari biasanya.

Itu terjadi untuk Bulan Mei yang dibayarkan Bulan Juni.

Pemakaian listrik pelanggan naik sampai lebih 100 persen,”

kata Fauzi.

Pembengkakan biaya listrik tanpa sadar ini kemudian diperkirakan oleh pelanggan PLN menaikkan biaya listrik.

Padalah, penyesuaian tarif dilakukan oleh pemerintah dan atas persetujuan DPR. Sampai saat ini tidak ada kenaikan tarif dari pemerintah.

Ada 15.000 sampai 20.000 pelanggan pascabayar mengadu ke PLN. Kata Fauzi, setelah diberikan pemahaman, hanya 200 pelanggan yang meminta dikoreksi kembali. Sisanya, kata Fauzi menyatakan memahami kenapa terjadi pembengkakan biaya listrik.

Untuk meringankan pembayaran listrik pelanggan yang membengkak ini, PLN memberikan kelonggaran cicilan pembayaran selama tiga bulan.

Pada Juni ini, PLN juga kembali melakukan pencatatan langsung meter listrik pelanggan pascabayar untuk mengantisipasi tidak terjadi salah persepsi pelanggan.

“PLN juga menyiapkan 16 posko pengaduan pelanggan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB. Jika pelanggan ingin meminta penjelasan, dipersilakan langsung ke posko pengaduan,” demikian Fauzi. (bul)

Permudah Layanan Perikanan

BKIPM Mataram Luncurkan Aplikasi Mobile ”SI CHUpang”

(Suara NTB/bul)

EDUKASI PETANI - Salah satu kegiatan road show Petro Kimia Gresik, mengedukasi petani menggunakan pupuk non subsidi dengan banjir hadiah.

Banjir Hadiah untuk Pembelian Pupuk Non Subsidi Petrokimia Gresik Mataram (Suara NTB) PT. Petrokimia Gresik, menunjukan komitmentnya dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian, khususnya di NTB. Produsen pupuk solusi agroindustri ini memassifkan edukasi kepada petani melalui program “PT Petrokimia Gresik Road Show Banjir Hadiah”. Road show ini mulai sejak 15 Juni hingga 27 Juni 2020 di semua Kecamatan di Pulau Lombok.

SPDP NTB, Muhammad Nuh mengatakan, program Petrokimia Gresik ini adalah upaya mengedukasi petani dengan cara semenarik mungkin. Sambil road show, Petrokimia Gresik menawarkan kepada petani untuk menggunakan pupuk non subsidi agar mengurangi beban tanggungan subsidi pemerintah. Dengan membeli pupuk non subsidi Petrokimia Gresik seperti Phonska Plus, Petro Nitrat, Petro Ningrat dan atau ZK, Petrokimia menyediakan hadiah langsung yang berkelipatan.

Beragam hadiahnya mulai dari gelas, sepatu boot, bed cover, blender, kasur dan lainnya. Tergantung jumlah pembelanjaan petani. Selain itu juga, kata Muh. Nuh, petani akan mendapatkan kupon undian yang akan diundi diakhir tahun 2020.

Hadiahnya berupa Motor Kawasaki, Honda ADV, iPhone11 Pro, Honda Revo, Laptop, galaxi Note 10 lite, kamera, mesin cuci, LED 43 in, printer, AC, Kompor Gas, Kulkas dan masih banyak hadiah lainnya.

Tidak sekedar penjualan berhadiah, kegiatan ini juga mengedukasi petani tentang mekanisme penebusan pupuk subsidi, memperkenalkan pupuk non subsidi dan cara pengaplikasian pupuk pada tanaman secara tepat, selain Petrokimia Gresik memberikan pelayanan uji tanah gratis kepada petani. “Kegiatan Road show ini juga strategi perusahaan untuk memperkuat posisi pupuk non-subsidi di pasar komersil. Sekaligus

mempersiapkan wacana pengalihan pupuk subsidi,” imbuhnya.

Berdasarkan hasil riset dan uji coba di berbagai daerah. Rangkaian produk Petrokimia Gresik, selain harga lebih terjangkau juga mampu meningkatkan hasil produktivitas pertanian pada komoditi pangan maupun hortikultura. Agronomis Mobil Uji Tanah Petrokimia Gresik, Azis Satria Putra menambahkan, petani yang membawa sampel tanahnya pada setiap kegiatan yang diselenggarakan Petrokimian Gresik, dapat mengetahui kondisi tanahnya secara langsung.

Pengujian di mobil ini untuk mengetahui kandungan tanah yang meliputi pH, N, P, K dan C-organik tanah. Dengan melakukan pengujian tanah, petani bisa mendapatkan rekomendasi pemupukan yang tepat dan perlakuan yang pas terhadap tanahnya. Tujuannya pemupukan benar-benar spesifik lokasi. (bul/*)

Mataram (Suara NTB) Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Mataram melakukan terobosan untuk kemudahan pelayanan di era kenormalan baru. BKIPM Mataram meluncurkan “SI CHUpang”, Sebuah sistem informasi Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) dan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) untuk para pelaku usaha di sektor kelautan perikanan.

“SI CHUpang” merupakan suatu sistem aplikasi berbasis smartphone untuk memudahkan komunikasi pelayanan BKIPM Mataram dengan pengguna jasa sertifikasi CKIB dan HACCP. Dimana sertifikasi CKIB dan HACCP merupakan salah satu persyaratan bagi pengguna jasa untuk melakukan ekspor produk perikanan. Di era diberlakukannya kenormalan baru di tengah pandemi Covid-19 saat ini, proses pelayanan tidak boleh terhambat, pelayanan Balai KIPM Mataram harus tetap optimal.

Aplikasi ini, kata Kepala Balai KIPM Mataram, Suprayogi, untuk memudahkan para pengguna layanan Balai KIPM Mataram dalam melakukan sertifikasi CKIB, HACCP maupun pembayaran PNBP. “Aplikasi ini memungkinkan bagi pengguna layanan untuk tidak melakukan tatap muka, namun bisa melalui daring,” jelas Suprayogi. Proses inspeksi, surveilan CKIB mau-

pun HACCP dilakukan melalui video conference sehingga pada masa pandemi Covid-19 ini Balai KIPM Mataram tetap mampu memberikan pelayanan dengan maksimal.

Aplikasi ini sangat mudah digunakan, cukup dengan instal aplikasi di PlayStore dengan tampilan “SI CHUpang” Logo BKIPM. Beranda aplikasi menampilkan CKIB online, HACCP online, Web KKP, BKIPM, PPK Online, Survei Kepuasan Pelanggan, dan Profile setiap perusahaan dengan Id dan Password masing-masing pengguna jasa.

Kelebihan aplikasi “SI CHUpang” ini dengan aplikasi lainnya adalah adanya tambahan “Notifikasi Realtime” pemberitahuan inspeksi, surveilance, pengambilan sampel, pembayaran PNBP pengujian laboratorium, sampai

dengan pengiriman Laporan Hasil Uji (LHU) melalui aplikasi setelah dilakukan pembayaran billing hingga notifikasi masa berlaku seritifikasi CKIB dan HACCP. Menu “Hubungi Kami”, untuk fasilitas “Chat” pengguna jasa dengan BKIPM Mataram yang bisa terhubung dengan “WhatsApp”. Versi android yang user friendly dengan tampilan fitur yang keren. “Harapan kami aplikasi ini mempererat hubungan BKIPM Mataram dengan pengguna jasa untuk kerja yg lebih cepat, efisien, transparan, bebas korupsi sesuai dengan zona integritas BKIPM Mataram menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dapat meningkatkan PNBP dengan pelayanan yang mudah dan paper less,” demikian Suprayogi. (bul/*)

SUARA NTB Jumat, 26 Juni 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Banyak Penerima Bantuan PKH dan BPNT di Lobar Diduga Salah Sasaran Giri Menang (Suara NTB) – Ribuan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Lombok Barat (Lobar) diduga salah sasaran.

Penerima bantuan ini ada yang sudah kaya (mampu), meninggal dan pindah ke daerah lain. Pihak Pemda melalui Dinas Sosial (Dinsos) pun meminta kepala desa dan lurah agar memperbarui dan validasi data penerima bantuan tiap tiga bulan sekali, sesuai anjuran pemerintah pusat.

Kepala Dinsos Lobar, L Marta Jaya mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti arahan Pemprov NTB untuk melakukan verifikasi data PKH dan BPNT. Pasalnya, diakui data penerima ini ada yang salah sasaran alias tak layak menerima bantuan.

“Jumlahnya belum kami himpun, tapi sekitar di bawah 5 persen yang begitu (salah sasaran),” terangnya, Kamis (25/6).

Disebutkan, penerima PKH di Lobar mencapai 42 ribu KK lebih dan BPNT se-

banyak 73 ribu KK lebih.

Terkadang kata dia, penerima PKH berdampingan dengan BPNT. Mengacu DTKS, ada 124 ribu KK yang butuh intervensi bantuan di Lobar.

Sementara di bawah 5 persen penerima yang tak layak menerima karena berbagai sebab. Seperti warga sudah mampu, meninggal dan pindah ke daerah lain. Diakuinya, secara riil data penerima yang salah sasaran ini akan dipastikan setelah dilakukan veri-

fikasi usulan dari desa. Dalam hal pembenahan data ini butuh peran serta kepala desa untuk mendata ulang, karena data diusulkan dari bawah.

Pihaknya akan melaporkan hal ini ke bupati, apakah perlu langkah dinas bersurat ke kepala desa dan lurah untuk pemutakhiran data penerima bantuan tersebut.

Seharusnya sesuai arahan pusat update data harusnya dilakukan tiga bulan sekali oleh desa dan lurah, hanya

saja hal ini belum dilakukan secara intens. Lebih-lebih di masa pandemi ini, desa dan lurah sangat sibuk menangani persoalan bantuan Covid19. Banyak penerima bantuan Covid-19 ini dobel karena persoalan data ini. “Saat ini memang desa kelimpungan mengenai data penerima bantuan ini,” imbuh dia.

Mencegah adanya data bermasalah ini, ke depan semua data jenis bantuan satu pintu melalui Dinas Sosial, baik bantuan PKH, BPNT, BST, JPS dan BLT DD, sehingga diketahui penerima-penerima yang bermasalah. Selanjutnya, semua data ini diserahkan ke pusat untuk dibersihkan penerima yang bermasalah. Karena sesuai saran dari BPKP agar data tersebut dibersih-

kan, sehingga data yang ditampilkan lebih akuntabel.

Meski demikian, ujarnya, dalam update data ini harus juga dibarengi komitmen provinsi dan pusat melakukan pembaharuan data. Sebab kendala dihadapi, kalau ada warga miskin yang memiliki KTP di bawah tahun 2016 tidak bisa terdeteksi karena secara sistem tertolak. Sedangkan warga yang memiliki KTP di atas tahun 2016 baru bisa terdeteksi.

Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Gunungsari, Nasrudin mengakui pihaknya minim melakukan verifikasi data penerima bantuan PKH dan BPNT ini. “Kami belum melakukan update (verifikasi) data per tiga bulaln sekali itu,” ujar dia.

Diakui di desanya ada sekitar 3 persen dari ratusan

Diduga Lalai

PDP Covid-19 Meninggal Dalam Isolasi Tanjung (Suara NTB) Salah seorang Pasien Dalam Pengawasan (PDP) asal Dusun Telotok, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara meninggal dunia dalam proses isolasi di RSUD KLU. Selama isolasi, korban diduga tidak mendapat perawatan maksimal dari pihak RSUD sejak masuk RSUD pada 18 Juni lalu.

Peristiwa itu lantas diunggah oleh salah seorang pemilik akun FB, I Nengah Kantun, yang merupakan keluarga (saudara) pasien yang meninggal.

Secara umum, INK dalam statusnya curhat bagaimana pasien (kakak kandungnya) dari masuk RSUD, dirawat, dan meninggal di ruang isolasi. Ia mengeluhkan pula pelayanan RSUD, sebab saudaranya berulangkali melakukan kontak dengan petugas jaga di luar ruang isolasi, namun tidak mendapat respons.

Menyikapi keluhan itu, Direktur RSUD KLU, dr. H. Syamsul Hidayat, kepada wartawan mengatakan peristiwa itu menjadi atensi untuk memperbaiki pelayanan.

“Namanya IGD itu ‘kan 24 jam, makanya kami mohon maaf di situ. Ini keteledoran personal saat mengerjakan tugas,” ujarnya.

Ia juga mengakui adanya keluhan mari lampu di ruang isolasi.

Hal itu dimungkinkan karena keterlambatan arus saat dinyalakannya generator set sebagai sumber listrik cadangan. Namun demikian, gangguan itu berlangsung sebentar dan bisa diatasi.

“Kemudian kesulitan mengubungi petugas, ini juga akan kita evaluasi. Jadi kita akan membuat teguran terhadap petugas yang berjaga di situ, di ruang isolasi. Saat ini kita sedang panggil (staf jaga) untuk ditelaah, benar atau tidak laporan ini,” klaimnya.

Ketiga, kaitan dengan tidak bolehnya pihak keluarga masuk ke ruang isolasi, dibenarkan. Sesuai protokol Covid-19, hanya petugas jaga yang boleh memasuki ruangan tersebut akibat risiko virus. Keluarga hanya boleh masuk ruang isolasi pada situasi emergency. Namun dengan terlebih dahulu mengenakan baju APD. Pada hasil akhir laboratorium, pasien dinyatakan negatif Covid. Namun kehendak berkata lain, pasien meninggal dunia.

Sementara itu, Ketua Satgas Covid DPRD KLU, I Made Karyasa, SH., menegaskan akan memanggil manajemen RSUD terkait persoalan tersebut. Pasalnya, rendahnya respons pelayanan RSUD kepada pasien, telah berulang kali dikeluhkan masyarakat.

“Kita akan panggil, saya sudah komunikasikan dengan Pak Ketua (DPRD) untuk membuat surat panggilan,” imbuhnya.

Dorongan untuk memanggil manajemen RSUD juga didukung oleh aspirasi masyarakat. Di mana Karyasa mendapat pesan inbox atau dihubungi langsung untuk merespon keluhan warga terhadap pelayanan RSUD.(ari)

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

Nasrudin bantuan tak layak tersebut.

Pihaknya pun akan melakukan upaya update data sesuai dengan arahan provinsi untuk mencegah terjadinya bantuan salah sasaran. (her)

Intervensi Lotim Diklaim Sudah Bagus

Fasilitasi Pelaku IKM PELAKU Industri Kecil Menang (IKM) dan UKM sektor kelautan dan perikanan di Lombok Barat (Lobar) digandeng oleh Pemprov NTB dalam pengadaan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Pelibatan IKM dalam pengadaan bantuan JPS ini pun difasilitasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).

Kepala DKP Lobar Ir. Lalu Sukawadi, MM mengatakan pihaknya memfasilitasi kerjasama antara para pelaku IKM di sektor perikanan dengan Pemprov NTB dalam hal pengadaan bantuan JPS Gemilang. Sebab dampak pandemi, IKM maupun UKM tidak bisa memasarkan produknya.

“Kami jalin komunikasi dan kerjasama dengan provinsi untuk pelibatan IKM dalam pengadaan bantuan JPS Gemilang untuk menghidupkan usaha IKM di masa pandemi ini,” jelas mantan Sekretaris Dinas Pertanian ini, Kamis (25/6).

Pada JPS Gemilang tahap II, pihaknya mengusulkan sebanyak 996 pelaku IKM ke provinsi agar produk mereka bisa diserap untuk bantuan JPS Gemilang. Sejauh ini produk UKM Lobar yang diserap, seperti ikan kering, abon, garam dan terasi.

“Total pelaku usaha di Lobar yang diserap produknya untuk JPS Gemilang sebanyak 996 orang,” jelas dia.

Dalam satu kelompok UKM itu jumlah anggotanya mencapai 20-30 orang. Mereka memproduksi beberapa kebutuhan bantuan JPS. Untuk JPS tahap III ini, beberapa produk UKM Lobar yang diserap seperti ikan kering dan abon. Di mana untuk ikan kering akan diserap sebanyak 2,8 ton dari pelaku UKM Lobar. Pemprov pun sudah menunjuk Bina Laut Sekotong sebagai penyuplai kebutuhan ikan kering tersebut. Sedangkan produk abon provinsi meminta sekitar 2 ton 80 kilogram yang nantinya diserap dari UKM Lobar.

Selain memfasilitasi kerjasama pengadaan bantuan, pihaknya juga mengusulkan para nelayan, pelaku IKM dan UKM ini supaya mendapatkan bantuan JPS. Pada tahap II lalu, sebanyak 10 ribu lebih orang menerima bantuan JPS Gemilang. Pihaknya kembali mengusulkan tambahan ke Pemprov NTB sebanyak 11.458 orang. “Itu sudah disetujui oleh provinsi,” jelasnya.

Diakuinya, pengadaan bantuan JPS ini pihak provinsi melalui DKP meminta kepala DKP di kabupaten/kota untuk menyiapkan IKM maupun UKM di masing-masing daerah yang produknya bisa diserap untuk JPS. Kriterianya pun disebutkan, seperti ikan kering, abon, bakso ikan laut, terasi dan garam. (her) Lalu Sukawadi

(Suara NTB/her)

L. Marta Jaya penerima bantuan PKH dan BPNT yang tak layak. Namun langkah untuk memastikan bantan tepat sasaran, pihaknya melakukan musyawarah desa mengeluarkan penerima

(Suara NTB/kir)

BERTEMU - Pansus Covid-19 DPRD Loteng usai bertemu Kapolres Loteng dan jajaran, Kamis (25/6).

Datangi Polres Loteng

Selong (Suara NTB) Intervensi Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) diklaim sudah cukup bagus. Mulai dari deteksi dini penularan Covid-19 hingga kegiatan perawatan medis yang dilakukan sejauh ini sudah berhasil menekan kasus positif.

Hal ini dikatakan Juru Bicara Gugus Tugas, Dr. Pathurrahman saat ditemui di Selong, Kamis (25/6).

Sebelumnya, ujarnya, Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy sebelumnya memprediksi jumlah kasus pada Juni 2020 ini di Lotim akan bisa tembus 119 kasus. Pada bulan berikutnya, juga akan terjadi peningkatan tajam hingga angkanya 181 kasus.

Sampai September mendatang, akan bisa tembus menjadi 428 kasus. Karena itulah, masyarakat diajak untuk tetap waspada dan jaga diri dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Prediksi yang disampaikan bupati tersebut, tambahnya, tidak akan terjadi manakala semua elemen masyarakat tetap melaksanakan protokol Covid. Gugus tugas di bawah kendali bupati juga tidak menginginkan munculnya kasus-kasus yang baru.

Dituturkan, beberapa kali ia mengikuti Webinar tentang Covid menyebut, pertanyaan kapan akan berakhir ini belum ada yang bisa menjawab. “Beberapa kali pertanyaan kapan berakhir belum ada yang bisa jawab,” imbuhnya. (rus)

Pansus Covid-19 Klarifikasi Bantuan Dua Kecamatan di Lobar Praya (Suara NTB) Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng), Kamis (25/6), menyambangi Polres Loteng. Kedatangan Pansus ini untuk mengklarifikasi soal bantuan dana penanganan Covid-19 yang diterima Polres Loteng dari Pemkab Loteng senilai sekitar Rp3 miliar.

Sekaligus, berkonsultasi dan berkoordinasi terkait tugastugas Pansus Covid-19 jika nantinya ada yang berkaitan dengan proses hukum.

Ketua Pansus Covid-19, Suhaimi, S.H., mengatakan, selain menjadi salah satu pihak yang ikut menerima bantuan dana penanganan Covid-19 di daerah ini, informasi yang dimiliki pihak kepolisian soal pengelolaan anggaran Covid19 di Loteng juga sangat dibutuhkan. Hal ini juga untuk bisa memperkaya perbendaharaan informasi Pansus Covid-19.

“Polres Loteng kan juga sebagai penerima bantuan anggaran penanganan Covid-19.

Informasi soal pengelolaannya sangat kita butuhkan. Termasuk juga, mungkin pihak ke-

polisian memiliki informasi lainnya yang terkait pengelolaan anggaran Covid-19 di daerah ini. Itu bisa menjadi tambahan informasi berharga bagi Pansus Covid-19,” terangnya.

Pansus Covid-19 diterima langsung Kapolres Loteng, AKBP Esty Setyo Nugroho, SIK., didampingi Wakapolres Loteng, Kompol Ketut Tamiana dan sejumlah pejabat Polres Loteng lainnya. Dari Pansus Covid-19, selain Ketua Pansus turut serta juga Wakil Ketua Pansus, Legewarman beserta sejumlah anggota Pansus Covid-19 lainnya.

Pada kesempatan itu, Pansus Covid-19 juga menyampaikan sejumlah persoalan terkait pengelolaan anggaran Covid-19 yang berpotensi bermasalah secara hukum. “Kita sudah sepakat akan terus berkoordinasi dan berkomunikasi selama Pansus Covid-19 bekerja. Terlebih ada beberapa laporan yang masuk terkait pengelolaan anggaran Covid-19 yang bisa menjadi perhatian pihak kepolisian,” imbuh Ketua DPC PDI Perjuangan Loteng ini.

Selain Polres Loteng, tambah Wakil Ketua Pansus Cov-

id-19, Legewarman, S.IP., pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng terkait persoalan yang sama. “Dengan Kejari Loteng kita sudah agendakan bertemu pada Senin pekan depan. Juga terkait hal yang sama dengan Polres Loteng,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Kapolres Loteng, AKBP Esty Setyo Nugroho, SIK., membenarkan kalau pihaknya juga menerima bantuan anggaran penanganan Covid-19 dari Pemkab Loteng. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan pengamanan dan pengawalan. Termasuk untuk penyediaan alat semprot disinfektan serta mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19 lainnya di Loteng.

“Anggaran yang diberikan akan kita upayakan bisa dipergunakan seoptimal mungkin.

Untuk bisa membantu pemerintah dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 di daerah ini. Sebagai bentuk tanggung jawab aparat kepolisian kepada masyarakat,” ujarnya. (kir)

PAD Baru Masuk 45 Persen

PHR dan Pajak Hiburan Ditarik Oktober Giri Menang (Suara NTB) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Barat (Lobar) memproyeksikan penerimaan daerah akan mengalami kenaikan pada bulan Oktober-November. Hal ini disebabkan ada rencana kebijakan pemerintah daerah mulai melakukan penagihan pajak hotel, restoran (PHR) dan hiburan serta jenis pajak lainnya pada bulan Oktober.

Kabid Pelayanan Bapenda Lobar, L Supriawan memperkirakan para pengelola hotel atau restoran akan mulai tahap pemulihan per 1 Juli. Setelah ada keringanan dari Pemkab yang memperbolehkan kembali beroprasi. Mengacu kebijakan pemerintah pusat yang hanya memberikan keringanan pembayaran hingga Agustus mendatang akibat dampak Covid-19.

“Rencananya Oktober kami akan mulai penagihan pajak, ”terang Miq Ucup sapaan akrabnya kemarin.

Namun diakui saat ini kondisi kawasan wisata masih sepi, karena tamu dari luar agak sulit masuk ke sini (Lombok), begitu juga sebaliknya.

Namun dengan adanya pembenahan dan keringanan dari pusat untuk operasi hotel mau-

(Suara NTB/her)

L. Supriawan pun penerbangan diharapkan bisa cepat pulih. Atas dasar inilah, pihaknya baru bisa melakukan penarikan pajak pada bulan Oktober untuk pembayaran pajak September. “Itupun juga melihat kondisi para tamu yang datang. Karena penegakan pajak itu tergantung tamu yang datang menginap di hotel atau makan di restoran. Karena sesuai kebijakan pusat itu kita berikan keringanan 3 bulan sampai Agustus,” ujarnya.

Ia tak mempungkiri dengan

tiga bulan ditutupnya hotel/ restoran selama pandemi itu berdampak kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak. Supriawan memaparkan dari target PAD sektor pajak sebesar Rp 74 miliar, yang baru terealisasi hingga Juni sebesar 45,1 persen. Baik itu pajak Bumi Bangunan (PBB), Hotel restoran maupun hiburan. Diakuinya target itu turun dari sebelumnya akibat dampak covid. “Murninya kita targetkan Rp 139 miliar, terus terjadi pergeseran (pemangkasan) sebesar Rp 74 miliar,” jelasnya.

Meski belum ada kepastian kapan pandemi ini berakhir.

Namun ia masih memiliki keyakinan target PAD sektor pajak itu akan tercapai seratus persen di akhir tahun. Pihaknya tengah berupaya memaksimalkan penagihan.”Tapi kalau pajak hotel restoran baru bisa kita lihat progresnya nanti bulan Oktober,” sambungnya.

Tetap saja ia mengatakan itu semua tergantung dari tingkat kunjungan tamu.

Apalagi pemberlakukan pembatasan penerbangan yang kini masih diberlakukan, tentu akan mempengaruhi. “Yang jelas pasti ada pengurangan PAD,” pungkasnya. (her)

Nol Kasus Covid-19

Giri Menang (Suara NTB) – Pasien sembuh dari Covid19 di Lombok Barat (Lobar) terus bertambah. Sampai saat ini dari 236 pasien positif Corona, terdapat 156 pasien sembuh dan 12 orang meninggal. Tersisa 68 pasien masih positif dan ditangani di rumah sakit. Bahkan satu kecamatan, yakni Sekotong dan Lembar dinyatakan nol kasus Covid-19, karena pasien Corona semuanya sembuh.

Dari data perkembangan kasus Covid-19 hingga Rabu (24/6), pasien sembuh bertambah menjadi 156 orang. 12 orang meninggal dan sisanya 68 orang masih positif. Selain itu, dari 319 PDP, tersisa 29 orang masih dalam pengawasan. Sedangkan PDP, dari 1.259 orang tersisa 120 orang masih dalam pemantauan. “Yang tersisa masih positif 68 orang, dan beberapa kecamatan nol kasus positif atau tidak ada pasien positif covid-19,” jelas Sekretaris Tim Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 Lobar sekaligus Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi, Kamis (25/6).

Mantan Kepala Bappeda ini mengatakan tren kasus covid-19 mengalami penurunan. Hanya saja pemda belum bisa menyatakan Lobar zona hijau, karena perlu ada analisis lagi. Di samping itu kondisi kasus Covid-19 ini

fluktuatif, artinya terkadang naik-turun.

Ia berharap dengan strategi bupati memfokuskan tim pencegahan di kecamatan menyatu dengan tim penanganan, maka Lobar bisa menuju ke hijau. Artinya bisa menekan akan epidemologi, karena angka epidemologi ini yang harus ditekan, kalau sudah bisa mencapai titik nol maka Lobar bisa masuk hijau. Selain itu, adanya kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dengan fokus pencegahan di hulu, kemudian kerjasama dengan TNI/Polri, maka bisa menekan angka penularan Covid-19.

Kalau dilihat di beberapa kecamatan, tambahnya, mencatatkan grafik penurunan.

Bahkan ada yang nol pasien positif, sehingga bisa dinyatakan hijau.

Sementara Direktur RSUD Tripat Gerung drg. Arbain Ishak mengatakan, pihaknya sudah memulangkan banyak pasien sembuh. Dari total 100 pasien lebih yang ditangani, 70-80 orang sudah sembuh.

“Termasuk pasien dari Sekotong sembuh,” jelas dia.

Saat ini pihaknya menangani 17 pasien Covid-19, terdiri dari delapan orang dewasa dan anak sembilan orang. Sejauh ini terdapat beberapa kecamatan kosong pasien positif, yakni Sekotong dan Lembar. (her)

Desa Didorong Terbitkan Perdes Selong (Suara NTB) Penerapan protokol kesehatan virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini mulai longgar.

Masyarakat yang beraktivitas tidak konsisten memakai masker, jaga jarak dan protokol kesehatan lainnya. Kondisi inipun dikhawatirkan dapat memicu terjadi penyebaran Covid-19 lebih massif. Menyikapi hal ini, Pemda Lotim mendorong supaya masingmasing desa menerbitkan peraturan desa (Perdes) Covid-19.

Demikian disampaikan, Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP, Kamis (25/6).

Menurutnya, penerbitan Perdes oleh desa merupakan langkah yang cukup efektif karena prosesnya cepat dibandingkan Peraturan Bupati (Perbup). Pembentukan Perdes ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, di mana Perdes sudah menjadi salah satu sumber hukum di Indonesia.

“Untuk Perbupnya belum siap,” kata sekda.

Untuk itu, sangat penting apabila desa dapat melakukan terobosan berupa penerbitan Perdes ini. Terlebih pada dasarnya bahwa yang paling cepat membuat regulasi adalah pemerintah desa dengan dibuatnya Perdes. Misalnya apabila ada masyarakat luar yang datang ke suatu desa tanpa menggunakan masker, maka yang bersangkutan tidak diizinkan masuk.

“Kita dari pemerintah daerah akan mendorong ke desa untuk menerbitkan Perdes karena itu lebih efektif.

Semoga parta Kades termotivasi karena kalau Perda lebih sulit dan prosesnya panjang,” jelasnya.

Pemerintah daerah akan melakukan upaya represif yaitu mendukung supaya desa membentuk dan menerbitkan Perdes Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19.

Apalagi semua masyarakat berada di desa. (yon)

SUARA NTB Jumat, 26 Juni 2020

Anggaran Rutin dan Biaya Tenaga Kontrak Dikembalikan Sumbawa Besar (Suara NTB)Penanganan Covid-19 di Kabupaten Sumbawa kian membaik. Dari kondisi ini, Pemkab setempat sudah melakukan beberapa kali revisi terhadap anggaran yang sebelumnya dilakukan realokasi dan pemfokusan kembali. Dalam hal ini mulai melakukan pengembalian anggaran kegiatan yang bersifat rutin dan honor tenaga kontrak.

Kepala Bappeda Kabu(Suara NTB/ist) paten Sumbawa, Ir. H. JunH. Junaidi aidi, M.Si menyebutkan, terkait kondisi menuju new normal, pihaknya berharap kondisi yang ada terus membaik. Sehingga pemerintah bisa kembali normal melaksanakan program kegiatan yang telah direncanakan. Terutama terkait dengan perubahan penjabaran APBD. “Tentu kita ingin bagaimana supaya program kegiatan yang sudah ditargetkan, dengan adanya pemfokusan kembali atau realokasi tentu adanya penyesuaian kembali,” ujarnya, Kamis (25/6).

Diungkapkannya, kegiatan penanganan Covid-19 ini tetap berjalan. Seperti halnya selama seminggu Pemda melakukan pemeriksaan swab di komunitas pasar. Di mana sudah dilakukan di tiga pasar dimulai dari Labuhan Sumbawa, Brang Biji, kemudian Kerato. Kemudian berlanjut ke Pasar Utan, Langam dan pasar lainnya. Hal ini tidak lain dalam rangka tetap menjalankan program gugus tugas untuk pencegahan dan penanganan Covid. Di sisi lain pemda juga tetap berharap program kegiatan yang sudah ditargetkan sebelumnya bisa berjalan. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

BPAD KSB Layangkan Pemberitahuan Kewajiban Perubahan Izin PTAMNT Taliwang (Suara NTB) Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengaku telah melayangkan surat pemberitahuan ke PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) terkait kewajiban perubahan izin perusahaan operator tambang Batu Hijau tersebut dari Kontrak Karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Upaya itu ditempuh BPAD KSB dalam rangka menindaklanjuti instruksi bupati perihal memaksimalkan seluruh pendapatan daerah. “Iya kita sudah bersurat ke AMNT,” kata kepala BPAD KSB melalui Kabid Pendapatan, Nurullah.

Nurullah menjelaskan, sesuai ketentuan Undang Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, penerapan IUPK bagi perusahaan tambang yang

sebelumnya berbentuk KK memberi angin segar bagi daerah penghasil. Sebab dengan IUPK pendapatan daerah penghasil tidak lagi diperoleh dalam bentuk bagi hasil royalti dari pusat ke daerah.

Namun perhitungannya didasarkan pada hasil keuntungan bersih perusahaan tambang. Yang selanjutnya diberikan ke daerah penghasi seteliap tahunnya. Di mana perhitunganya besaran yang diper-

oleh daerah penghasil sebanyak 2 persen dari nilai keuntungan bersih perusahaan. “Tapi kita (daerah penghasil) tidak dapat lagi dalam bentuk royalti dari pusat,” sebut Nurullah.

Ia mengakui, jika amanat UU Minerba itu benar-benar sudah efektif dilaksanakan oleh PTAMNT. Maka potensi pendapatan KSB dari sektor pertambangan di Batu Hijau akan meningkat. Mengingat perubahan izin tambang Batu

KSB Jamin Stok Blangko Tercukupi Taliwang (Suara NTB)Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Sumbawa Barat, memastikan ketersediaan blangko E-KTP masih mencukupi hingga dua bulan kedepan.

Sebab jumlah yang tersedia saat ini mencapai 1.500 keping dengan jumlah penduduk yang belum memiliki KTP hanya sekitar 10 persen.

Kepala Dinas Dukcapil, H. Ibrahim S. Sos., MM kepada Suara NTB, Kamis (25/6) mengatakan, ketersediaan bahan baku pembuatan KTP elektronik masih cukup banyak. Sehingga masyarakat yang masih memegang Suket untuk bisa melakukan penggantian. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat tidak kesulitan pada saat mendapatkan bantuan sosial selama pandemi covid-19.

Karena di dalam aturan masyarakat sebagai penerima manfaat harus bisa memperlihatkan bukti berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK). “Stok Blangko E-KTP kita masih aman sehingga kami berharap supaya masyarakat segera mengganti bagi yang menerima suket,” ujarnya Banyaknya stok blangko juga terjadi karena jumlah masyarakat yang datang untuk mengurus KTP juga sudah berkurang dibandingkan tahun sebelumnya.

Bahkan saat ini per hari hanya 10-15 orang saja yang datang mengurus identitas kependudukan mereka.

Melihat kondisi tersebut, pihaknya optimis dengan 1.600 blangko yang tersedia saat ini akan mampu bertahan hingga dua bulan kedepan. Apalagi para pemegang Suket juga sudah 80 persen mengganti dengan EKTP. “Kita punya 1.500 keping blangko, itu artinya kebutuhan kita akan blangko masih bisa terpenuhi sampai dua bulan kedepan,” timpalnya.

Seraya menyebutkan, ada beberapa faktor penyebab masih adanya permintaan blangko E-KTP di masyarakat.

KTP hilang, rusak, berpindah tempat tinggal dan pemekaran RT dan Dusun. Belum lagi anak-anak yang menginjak 17 tahun di bulan Juni dan Juli mendatang. Tetapi karena stok yang tersedia saat ini masih cukup banyak dianggap tidak menjadi masalah nantinya. Jika animo masyarakat membeludak dan tidak tercover Blangko pihaknya juga sudah menyiapkan langkah antisipasi dengan menerbitkan Suket. “Meski jumlah Blangko kita masih aman, kami tetap berkoordinasi dengan pemerintah Pusat untuk diberikan kuota tambahan. Sehingga pelayanan yang akan kita berikan tidak terkendala seperti di tahun 2019,” pungkasnya. (ils)

Hijau sudah dari KK menjadi IUPK sudah terjadi sejak tahun 2017 lalu. “Kalau dibanding bagi hasil royalti tentu menguntungkan dengan IUPK ini untuk daerah,” timpalnya.

Meski telah bersurat, Roel sapaan akrabnya menyatakan, pihaknya belum bisa memastikan apakah PTAMNT segera mengeksekusi ketentuan undang undang tersebut. Karena sepengetahuannya, pemerintah pusat memberi waktu sekitar 4 tahun pasca efektifnya perubahan izin yang dimilikinya.

“Yang penting kita sudah layangkan pemberitahuan ke mereka (AMNT) bahwa ada kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai UU Minerba.

Soal kapan mau mulainya ten-

(Suara NTB/ist)

Nurullah tu komunikasinya oleh pimpinan dengan perusahaan,” demikian tukasnya. (bug)

Penerima PKH di KSB Meningkat

Bappenda Dompu Mulai Berlakukan Pajak Hotel dan Restoran Dompu (Suara NTB) Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Dompu, mulai memberlakukan kembali pajak hotel dan restoran. Selain karena telah diterapkan kenormalan baru, dalam Surat Keputusan (SK) Bupati penangguhan hanya berlangsung tiga bulan. Pun demikian terhadap objek lain yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama ini.

Sekretaris Bappenda (Suara NTB/jun) Kabupaten Dompu, MusMustakim takim kepada wartawan di kantornya menjelaskan, setelah diresmikannya penerapan kenormalan baru oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB beberapa waktu lalu, pihak lantas memutuskan untuk menarik kembali pajak hotel dan restoran. “Kemarin hanya tiga bulan kita tangguhkan, sekarang kembali normal seperti biasa karena hotel dan restoran sudah mulai beroperasi,” ungkapnya.

Sebagai sumber pendapatan asli daerah terbesar di wilayah ini, penangguhan pajak yang diberlakukan itu membuat pendapatan berkurang. Bahkan potensial menghambat pencapaian target PAD tahun ini. Kendati demikian, menginggat Covid-19 itu berimbas pada semua sektor pihaknya tak bisa memaksa. Apalagi selama pandemi Covid19 sebagian besar hotel dan restoran tutup total.

Untuk dua objek tersebut, lanjut dia, Bappenda hanya menarik 10 persen dari penghasilan pengelola tiap bulannya. “Penangguhan tidak kita hitung lagi, karena tamu hotel juga kan ndak ada selama tiga bulan kemarin. Untuk banyar listrik saja mereka ndak mampu,” ujarnya.

Selain hotel dan restoran, objek pendapatan lain juga telah diaktifkan kembali. Seperti misalnya retribusi dari pedagang di pasar induk, parkir kendaraan maupun PKL di trotoar jalan.

Sementara disinggung terkait Rumah Dinas (Rumdis) yang masih menunggak pajak atau melakukan pelanggaran dengan menyewakan aset daerah itu, Mustakim tak mengetahui secara pasti. Karena itu jadi kewenangan bidang teknis yang menangani. “Cuma sekarang dia keluar jadi belum bisa saya sampaikan lebih jauh,” pungkasnya. (jun)

Halaman 5

(Suara NTB/ist)

DI PASAR - Suasana tes swab pedagang pasar di Sumbawa yang dilakukan oleh Sumbawa Techno Park (STP), Kamis (25/6).

Swab di Tiga Pasar Sumbawa, Hasilnya Semua Negatif Sumbawa Besar (Suara NTB)Sumbawa Techno Park (STP), sejauh ini telah melakukan tes swab di tiga pasar di Sumbawa. Dari 80-90 pedagang yang dites, hasilnya semua negatif. Tes swab di pasar masih akan berlanjut pada Kamis dan Jumat mendatang di dua pasar yang berbeda.

Sebagaimana disampaikan Direktur STP, Dr. Arief Budi Witarto, saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (25/6). Usulan STP ke Pemkab Sumbawa, swab test dilakukan untuk 50 orang setiap pasar pada lima pasar. Jadi, total 250 pedagang pasar yang akan diswab. Tetapi tidak tercapai sepenuhnya.

“Terutama di hari awal, banyak yang masih khawatir. Hari hari akhir baru mulai penuh,” sebutnya.

Tes swab di pasar ini, lanjut Arief, sebagai ujicoba untuk melihat rasio positif negatif.

Sekaligus melihat respon dari masyarakat. Sebagai bahan kebijakan Pemkab mengetahui bagaimana kondisi awal di era normal baru. Sebab pasar bisa menjadi klaster baru. Sementara juga, di sisi lain, pasar sebagai jantung kehidupan ekonomi masyarakat, terutama ekonomi ke bawah. “Hasilnya sementara ini untuk tiga pasar, pasar Labuan, Brang Biji dan pasar Kerato, dari 80-90 pedagang yang dites hasilnya semua negatif,”ungkapnya.

Swab komunitas ini, tidak akan berhenti di pedagang pasar. Pasar hanya target awal karena kontak erat mudah terjadi. Target berikutnya yang akan ditawarkan ke Pemkab, kantor pelayanan publik. Seperti di pintu masuk bandara dan pelabuhan. Termasuk sopir truk, sopir bus, sopir travel, yang bolak balik melayani kebutuhan warga ke

luar daerah.

“Belajar dari hasil pemeriksaan sejauh ini (di STP), kalau mayoritas yang positif adalah kasus dari luar,” terang mantan Rektor UTS Sumbawa ini.

Kegiatan ini sepenuhnya didanai Pemkab Sumbawa.

Kamis dan Jumat dilanjutkan pada dua pasar lagi dan hasilnya akan dievaluasi kemudian.

Dikutip dari video testimoni yang dikirimkan STP, salah seorang pedagang, Suhaimi, menjelaskan, awalnya sempat merasa was-was mengikuti swab test, karena berbagai informasi yang beredar. Namun petugas menyakinkan sehingga dia mau melakukan test.

“Alhamudlillah, pas sudah, rasanya pengen mengulang lagi. Insya Allah program ini bermanfaat, biar kita tahu hasilnya. Biar rantai penyakitnya habis sampai disini,” tukasnya singkat. (arn)

Pilkada Kabupaten Bima, DPP PAN Restui Pencalonan Syafru-Ady Bima (Suara NTB) DPP Partai Amanat Nasional (PAN) merestui pencalonan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bima, Drs. H. Syafruddin H. M. Nur M.Pd-Ady Mahyudi, mengikuti Pilkada Kabupaten Bima yang digelar 9 Desember 2020 mendatang.

Kepastian itu dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) DPP PAN dengan nomor 083/VI/2020, yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum, Zulkifli Hasan dan Sekjen DPP PAN, Eddy Soeparno tertanggal tanggal 24 Juni 2020.

Dalam SK tersebut tertera, DPP PAN memberikan persetujuan kepada Drs. H. Syafruddin H. M. Nur M.Pd dan Ady Mahyudi sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima dalam Pilkada Kabupaten Bima tahun 2020.

Bakal calon Wakil Bupati Bima, Ady Mahyudi membenarkan terbitnya SK DPP PAN untuk pasangan SyafruAdy. Kata dia, SK tersebut resmi ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen DPP PAN. “Alhamdulillah, Syafru-Ady sudah resmi mengantongi rekomendasi dari DPP PAN,” katanya, Kamis (25/6).

Lebih jauh anggota DPRD Provinsi NTB ini menjelaskan SK DPP PAN tersebut diserahkan langsung oleh Ketua DPP PAN, Zulkifli Hasan kepada Ketua DPW PAN Provinsi NTB, H. Muazin.

“Insya Allah, SK DPP ini selanjutnya akan diserahkan ke kami pada hari Jum’at (26/ 6),” ujarnya.

Sementara Ketua DPD PAN Kabupaten Bima, M. Aminurlah yang dikonfirmasi

Suara NTB juga membenarkan terkait terbitnya SK DPP PAN yang mendukung bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bima, Syafru-Adi. “Ya benar, SK dari DPP sudah keluar. Kemungkinan akan diserahkan dalam waktu dekat ini,” katanya.

Ia mengaku, selain sebagai sinyal PAN mengusung kader sendiri dalam Pilkada Bima 2020, SK tersebut kata dia, juga sebagai isyarat bagi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bima, Syafru-Ady untuk membangun komunikasi dengan partai lain agar berkoalisi.

“Harus ada tambahan partai dan berkoalisi dengan parpol lain, karena PAN di DPRD hanya ada 6 kursi. Sementara syarat mengusung calon dalam Pilkada harus 9 kursi,” pungkasnya. (uki)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Sosial (Dinsos) Sumbawa Barat, menyebutkan jumlah penerima program keluarga harapan (PKH) di masa pandemi Covid-19 2020 cenderung meningkat. Bahkan angka penerima yang sudah terverifikasi mencapai 6.476 keluarga penerima manfaat (KPM) dibandingkan sebelum pandemi Covid-19 yang hanya 5.800 KPM saja.

Kepala Disos KSB, dr. H. Syaifuddin, kepada Suara NTB, Kamis (25/6) tidak menampik angka penerima Program tersebut bertambah. Bahkan dalam kurun waktu dua bulan terakhir (April- Mei) terdapat penambahan sebanyak 989 KPM. Peningkatan ini bukan berarti angka kemiskinan di KSB juga ikut meningkat melainkan arahan dari Pemerintah harus ditambah. Bahkan petunjuk atas bantuan tersebut menyebutkan bahwa, penerima yang berhak mendapatkan bantuan harus memiliki kriteria 40 persen dari jumlah kesejahteraan terendah.

“Peningkatan jumlah penerima PKH bukan karena pandemi Covid-19, tetapi terdapat klausul khusus yang meminta supaya 40 persen masyarakat dengan kesejahteraan terendah juga mendapatkan bantuan itu,” sebutnya.

Apalagi hasil rilis BPS yang diterima pihaknya belum lama ini, angka kemiskinan KSB be-

rada pada posisi 13,85 persen atau menurun 0,32 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tentu, pihaknya juga akan terus melakukan verifikasi terhadap jumlah penerima ini supaya tidak ada penerima yang tidak terdata dan ganda sehingga bisa menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Peningkatan jumlah penerima ini juga sengaja dilakukan agar masyarakat dengan ekonomi rendah bisa terbantukan.

“Kita tekankan penambahan jumlah penerima bukan karena angka kemiskinan kita naik tapi ada indikator yang lain dan proses verifikasi lanjutan juga tetap dilakukan,” timpalnya.

Dijelaskannya, angka penerima PKH meningkat karena memang di aturan dalam pemberian bantuan sosial masyarakat yang memiliki kriteria kesejahteraan sosial dibawah 40 persen harus mendapatkan bantuan. Baik itu PKH maupun program sosial yang lainnya. Sehingga masyarakat miskin yang sebelumnya masuk kedalam data BDT Kemiskinan, setelah melahirkan dan memiliki anak akhirnya masuk program PKH dan program lainnya. Sehingga bukan angka kemiskinannya yang bertambah melainkan komponen penerimanya saja yang ditambah sesuai petunjuk terkait program tersebut. (ils)

Peredaran Sabu di Dompu Kian Mengkhawatirkan Dompu (Suara NTB) Peredaran gelap narkotika jenis sabu di Dompu, kian marak dan menghawatirkan.

Dalam sebulan terakhir, puluhan orang tertangkap mengedarkan dan mengonsumsi barang haram tersebut.

Penangkapan terbaru menjerat tiga orang dari luar daerah, yakni Ar (41) perangkat Desa Talabiu Bima. Dua lainnya Sa (17) dan Wr (17) asal Alas Kabupaten Sumbawa.

Mereka ditangkap polisi saat akan melakukan transaksi puluhan gram sabu-sabu.

Kasat Narkoba Polres Dompu, Iptu Tamrin, S. Sos., melalui Paur Subbag Humas Aiptu Hujaifah pada wartawan menyampaikan, terungkapnya jaringan pemasok barang haram itu dalam dua hari terakhir buah pengembangan informasi yang disampaikan masyarakat.

Untuk pengungkapan kasus pada Rabu 24 Juni misalnya, terduga Ar dikabarkan warga hendak menuju jembatan di Lingkungan Kampo Samporo Bali I untuk transaksi sabusabu. Informasi yang dikantongi berikut ciri kendaraannya itu langsung disikapi Tim Opsnal Satrenarkoba dengan melakukan penyelidikan.

Upaya ini tak memakan waktu lama, tepat sekitar Pukul 21.40 Wita tim mendapati dan mencegat yang bersangkutan di perempatan Swete. “Sebelum dilakukan penggeledahan tim terlebih dahulu menunjukan

surat perintah tugas. Kemudian memanggil dua orang warga untuk ikut serta menyaksikan penggeledahan,” ungkapnya.

Dalam proses ini, lanjut Hujaifah, terbukti salah seorang perangkat Desa Talabiu ini membawa sabu-sabu. Dua klip ukuran kecil dan besar tergeletak di tanah setelah spontan dibuang, sementara 6 klip lain terbungkus rapi dalam jok kendaraan CBR 150 yang ditumpanginya.

Berbekal temuan bukti sabu dengan berat keseluruhan 8,13 gram itu, Ar langsung digiring ke Mapolres Dompu untuk proses hukum lebih lanjut.

Tak hanya itu, pengungkapan kembali dilakukan Tim Opsnal Satresnarkoba pada Kamis (25/6) Pukul 7.50 Wita kemarin.

Kali ini menjerat dua orang asal Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, mereka yakni Sa (17) dan Wr (17). Dari tangan keduanya berhasil disita 20,48 gram sabu yang hendak diedarkan di wilayah Manggelewa.

Terhadap ketiga terduga pemasok barang haram ini, polisi memakai sangkaan pasal 114 ayat 2 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dan dari beberapa kasus yang ditemukan sebulan terakhir jelas menunjukan Dompu kini menjadi incaran empuk para pengedar sabu luar daerah. “Terduga dijerat pasal 114 ayat 2 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/Polres Dompu)

DIAMANKAN – Tiga terduga jaringan pemasok puluhan gram sabu saat diamankan di Mapolres Dompu, Kamis (25/6).

SUARA NTB Jumat, 26 Juni 2020

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ADA banyak cara yang dapat digunakan kampus 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 untuk menarik minat mahasiswa baru. Proses pen12345678901234567890123456789012 jaringan yang tengah berlangsung serentak membuat 12345678901234567890123456789012 berbagai variasi teknik rekrutmen dilakukan.

12345678901234567890123456789012 Memanfaatkan teknologi informasi di era pandemi, 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ini pula memberikan tantangan dan juga sekaligus 12345678901234567890123456789012 peluang bagi kampus. Universitas Pendidikan Manda12345678901234567890123456789012 lika (Undikma) tak ketinggalan momentum. Dengan 12345678901234567890123456789012 memanfaatkan teknologi, kampus ini membuka hot12345678901234567890123456789012 line penerimaan mahasiswa baru (PMB) tahun 2020.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Kepala Biro Humas Undikma Ismail Marzuki, men12345678901234567890123456789012 erangkan kegiatan hotline PMB ini dilakukan guna 12345678901234567890123456789012 menjaring calon mahasiswa baru. Hotline PMB juga 12345678901234567890123456789012 untuk memberikan informasi lengkap pada 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 masyarakat terkait dengan PMB. 12345678901234567890123456789012 “Jadwal pendaftaran telah dibuka dan kini sudah 12345678901234567890123456789012 dibuka gelombang kedua,” katanya pada Suara NTB, 12345678901234567890123456789012 Kamis (25/6).

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Apa yang dilakukan Undikma ini merupakan sebuah 12345678901234567890123456789012 strategi yang terbilang cukup baru dilakukan oleh kampus 12345678901234567890123456789012 di NTB. Karena sebelumnya hanya dilakukan manual dan 12345678901234567890123456789012 pendaftaran daring. Namun melalui hotline PMB, 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 masyarakat bisa berinteraksi langsung dan juga mendaftar.

12345678901234567890123456789012 Selain membuka pendaftaran hotline PMB, dijelas12345678901234567890123456789012 kan bahwa cara mendaftar di Undikma itu bisa di12345678901234567890123456789012 lakukan dengan tiga cara. Yakni manual, online, dan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 melalui lembaga mitra. “Bisa memilih dengan tiga 12345678901234567890123456789012 cara, bisa langsung datang, bisa secara online mela12345678901234567890123456789012 lui website, bisa melalui lembaga mitra yang terse12345678901234567890123456789012 bar di seluruh lembaga mitra dan langsung tes di situ 12345678901234567890123456789012 dan langsung mendapatkan hasil lulus atau tidak lu12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 lus di situ. Masyarakat bisa langsung memilih sesuai 12345678901234567890123456789012 dengan yang disediakan,” urainya.

12345678901234567890123456789012 Di samping menginformasikan seputar PMB, hot12345678901234567890123456789012 line PMB juga dimanfaatkan pihak kampus untuk 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 menginformasikan sejumlah kebijakan lainnya bagi 12345678901234567890123456789012 mahasiswa. Misalnya kebijakan KKN dan PPL. 12345678901234567890123456789012 “Ada program PPL KKN bagi semester enam 12345678901234567890123456789012 dengan sistem mereka KKN di rumah mereka 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 masing masing. Dan PPL akan ada observasi 12345678901234567890123456789012 hanya beberapa kali di bulan 12345678901234567890123456789012 Agustus dan September.

12345678901234567890123456789012 Kami siapkan SOP 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 terkait wabah Covid12345678901234567890123456789012 19. Sehingga nanti 12345678901234567890123456789012 kami mudahan 12345678901234567890123456789012 siap menyong12345678901234567890123456789012 song new normal 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 yang akan 12345678901234567890123456789012 diterapkan 12345678901234567890123456789012 pemerintah.

12345678901234567890123456789012 Dosen kami 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 sudah siap 12345678901234567890123456789012 semua,” 12345678901234567890123456789012 jelasnya.

12345678901234567890123456789012 (dys) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Ismail Marzuki 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Virus Corona yang melanda tanah air mengakibat12345678901234567890123456789012 kan dampak yang sangat luar biasa terhadap kehidu12345678901234567890123456789012 pan sosial. Kondisi itu dirasakan secara ekonomi bu12345678901234567890123456789012 kan hanya bagi pekerja harian di sektor informal sana, 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 akan tetapi oleh para pendidik. Apalagi tenaga pen12345678901234567890123456789012 didik yang masih honorer turut merasakannya.

12345678901234567890123456789012 Kondisi ini membuat SDN 42 Mataram merasa pri12345678901234567890123456789012 hatin. Oleh sebab itu, pada Kamis 25 Juni kemarin, 12345678901234567890123456789012 pihak sekolah disaksikan Lurah Pejanggik dan Komite 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Sekolah memberikan santunan bagi guru honorer di 12345678901234567890123456789012 lingkungan sekolah itu.

12345678901234567890123456789012 “Penyaluran bantuan sembako dari SDN 42 Mat12345678901234567890123456789012 aram di hadiri lurah Pejanggik dan komite sekolah,” 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 terang Kepala SDN 42 Mataram, Johani, S.Pd. 12345678901234567890123456789012 Dikatakan Johani, pemberian santunan terhadap para 12345678901234567890123456789012 guru honorer di sekolah sangat tepat. Mengingat jan12345678901234567890123456789012 gkauan bantuan yang diberikan selama ini banyak terd12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 istribusi bagi mereka yang bekerja di luar sebagai guru.

12345678901234567890123456789012 Padahal dampak terhadap mereka itu juga sama 12345678901234567890123456789012 dengan pekerja yang lainnya, hanya saja mereka tidak 12345678901234567890123456789012 terekspose media. Seperti halnya pengemudi angkutan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 umum, pedagang asongan atau buruh yang terkena PHK. 12345678901234567890123456789012 “Namun bukan berarti guru honorer tidak terhimpit 12345678901234567890123456789012 ekonomi, mereka juga sama terkena dampak Covid12345678901234567890123456789012 19,” ujar Johani.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Dijelaskan keberadaan guru honorer sangat pent12345678901234567890123456789012 ing bagi dunia pendidikan. Posisi mereka sama pent12345678901234567890123456789012 ing dengan guru berstatus ASN. Mereka juga mengab12345678901234567890123456789012 di untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.

12345678901234567890123456789012 “Mereka berperan sama dengan guru ASN, punya 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tugas mengajar mendidik membina siswa,” tuturnya.

12345678901234567890123456789012 Oleh karena itu dia berharap apa yang dilaku12345678901234567890123456789012 kannya memberi contoh bagi semua pihak yang lain12345678901234567890123456789012 nya agar melakukan hal sama dan lebih peduli ter12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 hadap guru honorer.

12345678901234567890123456789012 “Yang lain bisa melakukan hal sama, bantu honorer 12345678901234567890123456789012 sebab mereka sangat layak diberi bantuan,” harapnya.

12345678901234567890123456789012 Di samping memberikan santunan kepada para 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 guru, sekolah juga menyalurkan bantuan serupa 12345678901234567890123456789012 pada siswa tidak mampu di lingkungan sekolah.

12345678901234567890123456789012 Ada banyak siswa tidak mampu yang diberikan 12345678901234567890123456789012 bantuan di hari yang sama.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 “Mudahan bermanfaat bagi semua yang kita beri12345678901234567890123456789012 kan bantuan,” urainya. (dys) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 BERIKAN - Kepala SDN 42 Mataram memberikan 12345678901234567890123456789012 santunan pada guru honorer dan murid yang tidak 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mampu, Kamis (25/6).

12345678901234567890123456789012 (Suara NTB/dok)

Gunakan Berbagai Variasi Teknik

SDN 42 Mataram Santuni Guru Honorer dan Murid Tidak Mampu

(Suara NTB/dys)

PENDIDIKAN

Halaman 6

PPDB SMA

Kuota yang Tidak Terpenuhi Dialihkan Mataram (Suara NTB) – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA negeri untuk jalur prestasi dan perpindahan orang tua/wali siswa sudah dilaksanakan. Namun banyak SMA yang kuota PPDB jalur tersebut belum terpenuhi. Nantinya, kuota yang belum terpenuhi itu akan dialihkan untuk kuota PPDB jalur zonasi.

Hal itu disampaikan Ketua Panitia PPDB Provinsi NTB yang juga Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Muhammad Fauzan ditemui di ruang kerjanya, Kamis (25/6).

Menurutnya, kuota yang kosong di jalur prestasi, jalur perpindahan orang tua siswa, atau jalur afirmasi nantinya, akan langsung dialihkan ke kuota zonasi. ‘’Kuota sudah ditentukan.

Jika kuotanya tidak terpenuhi, maka boleh dipindahkan ke jalur zonasi,” kata Fauzan.

Fauzan menekankan, terpenting adalah kuota jalur lain selain zonasi tidak melebihi ketentuan petunjuk teknis (juknis) PPDB. Begitu juga dengan kuota keseluruhan siswa di satu sekolah, tidak boleh melebihi kuota awal yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk PPDB SMA, ada empat jalur yang dibuka yaitu

jalur zonasi dengan kuota minimal 60 persen, jalur afirmasi dengan kuota paling banyak 20 persen, jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak lima persen, dan jalur prestasi dengan kuota paling banyak 15 persen. Kuota per rombongan belajar SMA maksimal 32 orang.

Kuota 15 persen jalur prestasi dibagi menjadi 8 persen prestasi nilai Raport Semester 1, 2, 3, 4, dan 5 pada

mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA; 5 persen prestasi piagam/sertifikat; dan 2 persen Tahfidzul Qur’an.

Jadwal PPDB SMA yaitu pra pendaftaran jalur prestasi dan perpindahan pada tanggal 8 sampai dengan 11 Juni, pendaftaran dan verifikasi pada 15 sampai dengan 17 Juni, seleksi secara sistem pada 18 Juni, dan pengumuman pada 19 Juni. Sedangkan untuk jalur afirmasi, pendaftaran dan verifikasi sekolah dilaksanakan pada 23 sampai dengan 26 Juni, seleksi pada 27 Juni, dan pengumuman pada 28 Juni. Jalur zonasi, pendaftaran dan verifikasi

(Suara NTB/dok)

Muhammad Fauzan pada 2 sampai 6 Juli, seleksi pada 7 Juli, dan pengumuman pada 8 Juli. (ron) (Suara NTB/ron)

FOTO BERSAMA - Rektor UMMAT, H. Arsyad Abd. Gani, (enam dari kiri) berfoto bersama dekan yang meraih penghargaan di akhir acara resepsi Milad ke-40 UMMAT, Kamis (25/6).

Milad Ke-40

UMMAT Terus Berkembang Semakin Maju Mataram (Suara NTB) – Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) memperingati milad ke-40, pada Kamis (25/6). Pada resepsi milad ke-40, UMMAT mengambil tema di masa Covid19, UMMAT bangkit memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Dengan tema itu, UMMAT bertekad untuk berkembang semakin maju.

Resepsi Milad ke-40 diselenggarakan di Aula UMMAT. Dihadiri oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhamadiyah NTB, Ketua Badan Pembina Harian UMMAT, Rektor, para Wakil Rektor, para Dekan dan Wakil Dekan, kepala biro, lembaga, UPT, Kabag, dan divisi. Serta seluruh Kaprodi dan sekretaris Prodi di Lingkungan UMMAT.

Juga hadir para Ketua BPH dan Rektor Senior UMMAT. Rektor UMMAT, Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd., dalam pidato Milad ke-40 UMMAT menyampaikan, usia 40 tahun jika diibaratkan dengan manusia, usia ini sangat produktif.

Karena itu, pada usia tersebut, UMMAT mempersiapkan diri untuk menujukan kepada masyarakat apa saja yang telah dan akan dicapai oleh UMMAT ke depan.

“Oleh karena itu, untuk terwujudnya apa yang menjadi citacita tersebut, UMMAT harus melakukan kolaborasi dan percepatan, sebab kolaborasi menjadi salah satu kunci atas prestasi yang dicapai oleh UMMAT selama ini, baik kolaborasi internal maupun kerja sama dengan

mitra di dalam atau pun di luar negeri,” jelasnya Ia menjelaskan, percepatan yang dimaksud adalah rencana dan strategi yang dilakukan oleh UMMAT akan selalu melampaui zamannya. Bukan hanya berpikir untuk satu sampai lima tahun lagi, tapi untuk beberapa dekade ke depan.

“Saya selaku rektor yang diberi amanat oleh persyarikatan saat ini berkeyakinan bahwa UMMAT akan terus berjalan dan senantiasa berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” katanya.

Pihaknya ingin menekankan bahwa dalam waktu sepuluh, dua puluh, atau tiga puluh tahun ke depan, UMMAT akan terus berkontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknolo-

gi demi terciptanya masyarakat yang lebih baik lagi, dengan adab dan kemajuan.

Selaras dengan tema yang diangkat pada milad ke-40 ini, UMMAT mendukung tema muktamar Muhammadiyah ke-48 tahun 2020 di Solo pada akhir Desember nanti. “Memiliki makna kolaborasi dan percepatan, karena keberadaan perguruan tinggi dituntut untuk dapat memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat,” katanya.

Di samping itu, Arsyad juga menyampaikan kilas balik dan prestasi UMMAT selama satu tahun terakhir di bidang akademik, bidang sarana, prasarana, dan kesejahteraan dan di bidang kemahasiswaan.

Dalam resepsi milad ke-40

UMMAT, disampaikan juga sambutan-sambutan dari Ketua Badan Pembina Harian UMMAT, Drs. H. Gulam Abbas, M.Si., dan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTB, Dr. H. Falahuddin, M.Ag. Pada kesempatan sambutan itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTB, Dr. H. Falahuddin, M.Ag., menyampaikan Covid-19 ini bisa menjadi momentum UMMAT dijadikan uswatun hasanah. “Semoga Muhammadiyah bisa lebih maju ke depannya,” harapnya.

Di akhir acara diadakan penyerahan cenderamata kepada Ketua BPH dan Rektor Senior UMMAT. Juga penyerahan penghargaan kepada Dekan Fakultas di UMMAT yang memiliki berbagai prestasi. (ron)

PPDB SD dan SMP di Mataram Terus Dievaluasi Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram tetap mengevaluasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SD dan SMP yang sedang berjalan. Pada Rabu (23/6), Disdik Kota Mataram melakukan pertemuan dengan para kepala SD. Berbagai masalah yang muncul dicarikan solusinya.

Ketua Panitia PPDB Kota Mataram yang juga Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Kota Mataram, M. Taufik ditemui di ruang kerjanya mengatakan, pihaknya selalu melaksanakan koordinasi dengan semua kepala SD dan SMP untuk mengevaluasi berbagai permasalahan.

“Pertemuan dengan kepala SD itu untuk mengevaluasi pelaksanaan PPDB. Kalau

ada masalah, kami akan selesaikan. Sejauh ini aman, tidak ada gejolak, dan tidak ada masalah,” ujarnya.

Taufik juga menekankan, pelaksanaan PPDB juga tetap melaksanakan sistem zonasi dan sesuai dengan jalur masing-masing. PPDB SD juga menerapkan sistem zonasi. Begitu pula dengan PPDB SMP. Terkait jadwal PPDB SD yaitu untuk Jalur Afirmasi dan Perpindahan Orang Tua/Wali dilakanakan pada Senin (15/6) sampai dengan Sabtu (20/6).

Untuk Jalur Zonasi dibuka pada Senin (22/6) sampai dengan Sabtu (27/6). Seleksi calon peserta didik baru dilaksanakan pada Senin (29/6). Pengumuman hasil seleksi semua jalur pada Selasa (30/6).

Pendaftaran ulang bagi peserta didik yang diterima tanggal

1 sampai dengan 4 Juli 2020.

Untuk PPDB SMP, ada empat jalur PPDB di tahun 2020 ini yaitu jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 50 persen dari daya tampung sekolah, jalur afirmasi paling sedikit 15 persen, jalur perpindahan tugas orang tua/wali siswa paling banyak 5 persen, dan jalur prestasi paling banyak 30 persen dari daya tampung sekolah.

Sebelumnya, Kepala Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., menjelaskan pengajuan pendaftaran untuk calon peserta didik baru dapat dilakukan secara mandiri dalam jaringan dari rumah maupun datang langsung ke Satuan Pendidikan yang menggunakan PPDB sistem daring.

“Masyarakat juga bisa mengakses wifi di kantor Lurah dan kantor Camat,” katanya. (ron)

Mataram (Suara NTB) Sebagai upaya mempersiapkan National University Debating Championship (NUDC) dan Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) tingkat Universitas Mataram (Unram) tahun 2020, Rektor Unram Prof.

Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum meminta kepada dekan dan Ketua Program Studi (Prodi) di bawah naungan Rektor untuk mengirimkan 1(satu) kelompok/tim utusan bidang NUDC dan KDMI tersebut.

Prof. Husni menjelaskan ketentuan utusan itu haruslah merupakan mahasiswa aktif Program Sarjana maksimal semester tujuh dan diploma maksimal semester lima dengan batas usia maksimal 22 tahun pada bulan Juli mendatang, serta terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti).

Nantinya jumlah peserta dalam satu tim yang akan

dikirim untuk NUDC terdiri dari dua orang debaters, sementara untuk KDMI terdiri dari dua debaters dan satu adjudicator. “Paling lambat tanggal 26 Juni 2020 untuk diproses lebih lanjut,” terangnya.

Sementara itu Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Kemahasiswaan Unram, Sunoto, S.Si menerangkan, penjaringan ini bertujuan untuk mengumpulkan data mahasiswa yang berprospek untuk dibina menjadi kandidat tim lomba debat yang akan mewakili Unram pada tingkat wilayah hingga tingkat nasional.

“Jadi nanti di tingkat fakultas dan prodi melakukan penjaringan peserta, kemudian dikirim ke universitas kemudian nanti dari universitas akan dijaring untuk ke tingkat wilayah, kemudian dari wilayah ke tingkat nasional,” jelasnya.

Lebih jauh Dia menjelaskan pandemi Covid-19 yang

masih merebak di berbagai wilayah di tanah air saat ini, membuat kompetisi debat tahunan yang biasanya digelar sekitar bulan Maret lalu oleh Kemendikbud, harus tertunda. “Tapi yang penting sudah kita persiapkan dan laksanakan program ini seperti event-event biasa, jadi jika ada perintah mendadak kita sudah siap,” urainya lagi.

Hal demikian dilakukan kata dia mengingat selama ini Unram tak pernah absen untuk berpartipasi dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan yang diprakarsai oleh Kemendikbud ataupun lembaga-lembaga lainnya.

“Allhamdulillah tiap tahun Unram selalu bisa lolos ke tingkat nasional, dan kandidat tim lomba debat yang akan mewakili Unram ini nantinya akan dibina oleh debaters alumni Unram maupun dosen-dosen Unram yang lain,” tandasnya. (dys)

Lomba Debat Harus Diikuti Mahasiswa Aktif

(Suara NTB/ist)

DINIYAH - Suasana siswa MA Ihya’ Ulumiddin NW Kembang Kerang II saat ikuti program Diniyah.

Program Diniyah MA Ihya’ Ulumiddin NW Kembang Kerang II Tetap Buka Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) masih belum memperbolehkan sekolah dan madrasah membuka proses belajar mengajar. Mengingat masih tingginya potensi penularan virus Corona, pemerintah bertahan menutup akses pembelajaran tatap muka.

Meski nyatanya telah ditutup secara formal belum dimulai, di sebagian tempat proses belajar pada program Diniyah misalnya telah dibuka sebagian madrasah yang mengelola program ini. Sebut saja Program Diniyah MA Ihya’ Ulumiddin NW Kembang Kerang II Desa Aik Darek Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

“Walaupun proses pendidikan secara resmi belum dibuka oleh pemerintah akan tetapi kami dari pihak yayasan atau Pondok pesantren tetap melakukan kegiatan seperti biasa seperti kegiatan mengaji Diniyah dan seterusnya,” kata Kepala MA Ihya’ Ulumiddin NW Kembang Kerang II, Ahmad Suhaibi, M.Sos., dihubungi, Kamis (25/6).

Sementara guna mewaspadai dan juga mencegah penye-

baran Covid-19, pihaknya tetap mempertahankan berbagai aspek kesehatan para siswanya itu. Misalnya dengan melakukan pengukuran suhu tubuh saat mengikuti program Diniyah. “Akan tetapi peserta Diniyah kita ukur suhu badan,” urainya.

Tidak hanya itu, segala macam perlengkapan yang dibutuhkan siswa selama program juga dibawa masing-masing siswa. Seperti sajadah untuk salat. Hal demikian untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

“Kita bawa perlengkapan dari rumah,” tuturnya.

Di samping itu kemudian pihaknya juga melakukan pengaturan jaga jarak, kemudian pesertanya pun tidak melebihi dari 10 orang yang jaraknya sekitar 1 meter lebih. Artinya setiap pembelajaran yang dilakukan di pondok pesantren itu menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

“Belajar Diniyah masa Covid 19 ini kita lakukan karena pendidikan secara formal belum diizinkan ini adalah Diniyah yang pesertanya adalah dari pelajar MA yang ada di sana,” urainya. (dys)

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 26 Juni 2020

PKS Libatkan Dr.Zul Jadi Jurkam Selly-Manan

(Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB) – PKS yang berkoalisi dengan PDI-P telah resmi menetapkan pasangan Hj. Putu Selly Andayani-TGH. Abdul Manan (SALAM) untuk diusung sebagai pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota di Pilkada Kota Mataram 2020.

Ahmad Jafri

PKS pun berkomitmen untuk berjuang dengan totalitas memenangkan pasangan SALAM merebut kursi orang nomor satu dan nomor dua di Ibukota Provinsi NTB itu.

Salah satu bentuk totalitasnya, PKS akan langsung melibatkan Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah (Dr. Zul) sebagai juru kampanye (Jurkam) pemenang paket

SALAM. “Saya kira beliau selaku Ketua TPPW (Tim Pemenangan Pemilu Wilayah) PKS NTB, sehingga wajar beliau berkomitmen untuk terlibat langsung memenangkan pasangan-pasangan calon yang diusung PKS,” ujar Ketua DPD PKS Kota Mataram, Ahmad Jafri saat ditemui Suara NTB di Kantornya.

Sebagai Ketua TPPW PKS NTB, Dr. Zul bertanggungjawab langsung atas pemenangan calon yang diusung PKS di tujuh daerah kabupaten/kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020. Karena itu bagaima-

na strategi pemenangan untuk paket SALAM di Mataram itu akan ikut dirancang oleh Dr. Zul selaku Ketua TPPW. “Karena itu jadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas beliau sebagai TPPW, dan (Strategi) itu nanti akan diturunkan pada TPPD (Tim Pemenangan Pemilu Daerah). Kami di daerah sudah mendapatkan instruksi itu untuk memenangkan SellyManan,” kata Jafri.

Setelah pertemuan partai koalisi dengan pasangan calon SALAM baru-baru ini, PKS kemudian akan mengadakan pertemuan lanjutan untuk membahas strategi pemenangan bersama calon dan partai koalisi.

“Kita sudah bertemu dengan pasangan calon untuk memantapkan visi bersama. Pertemuan itu akan berlanjut untuk berdiskusi dengan calon dan partai koalisi bagaiama-

na langkah-langkah berikutnya,” kata Jafri.

Sebelumnya ditempat terpisah, kepada wartawan, Ketua TPPW PKS NTB, Dr. Zul mengatakan, dengan telah terbitnya SK dukungan DPP PKS untuk Pilkada Kota Mataram. Hal itu satu kepastian dukungan PKS sudah tidak bergeser kepada pasangan Selly-Manan.

Karena itu, dirinya selaku ketua TPPW, akan melaksanakan perintah DPP PKS untuk memenangkan paket SALAM di Mataram.

“Insya Allah selaku ketua tim pemenangan pemilu PKS NTB, saya akan turun langsung untuk memenangkan para calon kepala daerah yang diusung PKS. Jadi turunnya saya juga ada waktunya. Pokoknya tunggu saja,” tegas Dr. Zul. (ndi)

(Suara NTB/why)

Dewan Kawal Pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Atas Temuan ASN Berpolitik Praktis Mataram (Suara NTB) Komisi I DPRD Provinsi NTB yang membidangi urusan pemerintahan memberikan atensi terhadap tingginya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan politik praktis. Pasalnya dalam catatan Komisi ASN (KASN) NTB termasuk daerah dengan kasus ASN berpolitik tertinggi secara Nasional.

Salah satu bentuk kegiatan yang akan dilakukan Komisi I dalam mengantensi keterlibatan ASN dalam kegiatan politik praktis tersebut dengan menjalin kerjasama dengan Bawaslu. Komisi I menegaskan, pihaknya siap mengawal hasil pengawasan Bawaslu terkait dengan temuan ASN yang berpolitik.

“Kita akan kawal rekomendasi Bawaslu terkait dengan temuan ASN yang berpolitik. Kita akan beri tekanan pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini gubernur supaya bertindak tegas berikan sangsi kepada bawahan (ASN) yang terbukti berpolitik praktis berdasarkan rekomendasi Bawaslu yang disampaikan ke KASN,” tegas Ketua Komisi I DPRD NTB, Syrajuddin, kepada Suara NTB, Kamis (25/6).

Dikatakan Syrajuddin, bahwa pihaknya berkepentingan dengan temuan Bawaslu atas ASN yang berpolitik tersebut. Sebab sudah menjadi tupoksi dari Komisi I untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja birokrasi pemerintahan. Pihaknya tidak menginginkan pelayanan di masyarakat menjadi tertanggung lantaran aparatur pemerintah sibuk ikut berpolitik praktis.

“Kita akan pastikan PPK bertindak tegas pada bawahannya yang terindikasi berpolitik praktis, apa bentuk sanksi administrasi yang diberikan oleh PPK. Karena Ndak boleh ASN itu memanfaatkan fasilitas dinas, jabatan, dan kewenangannya untuk kepentingan kegiatan politik praktis,” katanya.

Menurutnya siapapun boleh ikut terlibat dalam politik praktis, untuk memilih dan dipilih. Tetapi bagi pihak-pihak tertentu ada batasan-batasanya, termasuk ASN. Menurutnya jika ada pejabat ASN yang ingin maju di Pilkada, supaya mengundurkan dirinya, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan antara jabatannya dengan kegiatan politiknya.

“Kalau saya ASN, mau maju Pilkada akan saya tanggalkan, biar saya fokus. Sama seperti kita di DPRD ini, kalau mau maju Pilkada ya harus mundur.

Nah kalau ada ASN yang mau maju, supaya ini bisa jadi atensi gubernur selaku pembina kepegawaian,” serunya.

Ditempat terpisah, Komisioner Bawaslu Provinsi NTB, bidang hukum, data, informasi, Suhardi mengapresiasi sikap Komisi I DPRD Provinsi NTB yang turut peduli dengan pengawasan ASN yang ikut berpolitik praktis.

“Saya kira diapresiasi sikap dewan yang begitu, karena pilkada ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu tapi ada lembaga lain, termasuk Dewan,” katanya.

Suhardi berharap dengan keterlibatan DPRD ikut mengawasi ASN yang berpolitik praktis, dengan mengawal pelaksanaan rekomendasi Bawaslu yang disampaikan ke ASN, supaya PPK melaksanakan dengan baik rekomendasi tersebut.

“Dengan Dewan ikut mengawasi, kita berharap rekomendasi itu memberikan efek kepada ASN supaya tidak ikut-ikutan berpolitik praktis. Tapi jangan hanya akan-akan saja, karena rekomendasi KASN di NTB sekitar 80 persen sudah dilaksanakan, hanya saja dari sisi sanksi baru berupa teguran-teguran, belum ada sanksi yang tegas,” pungkasnya. (ndi)

ANTRE - Para saksi kasus dana BOS SDN 19 Cakranegara mengantre di depan ruang penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polresta Mataram untuk menjalani pemeriksaan.

Kasus Dana BOS SDN 19 Cakranegara

50 Saksi Diperiksa Maraton Mataram (Suara NTB) Polresta Mataram melanjutkan pemeriksaan saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana BOS SDN 19 Cakranegara. Total 50 orang saksi yang akan menghadap penyidik. Mereka diminta menjelaskan penggunaan dana 1,6 miliar yang diterima sepanjang 2015-2017.

“Kalau Kepala Sekolah belum.

Ini masih saksi-saksi lain. To-

talnya yang akan diperiksa banyak. Sekitar 50-an orang,” ujar Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa dikonfirmasi Kamis (25/6) kemarin.

Saksi kunci yang sudah dimintai keterangan yakni bendahara sekolah. Kemudian menyusul yang diperiksa kemarin, antara lain guru dan operator sekolah. Totalnya se-

Narkoba dari Lapas Mataram

banyak delapan saksi. “Supaya bisa maksimal pemeriksaannya,” imbuhnya. Kadek Adi mengatakan, kasus tersebut sudah dinaikkan ke tahap penyidikan. Sebanyak Rp600 juta diduga tidak ada laporan pertanggungjawabannya.

Bukti pengunaan anggaran juga diduga dimanipulasi. “Indikasi awalnya pasal 2, pasal 3 (UU Tipikor),” terangnya.

Indikasi perbuatan melawan hukumnya diduga mengakibatkan kerugian negara.

Penyidik masih mendalami indikasi pelakunya lebih dari satu orang. “Untuk saat ini masih pasal 64 (KUHP) tentang perbuatan berlanjut. Kalau pasal 55 (KUHP tentang peran penyertaan) kita masih dalami,” kata Kadek Adi. Sembari memeriksa saksi,

penyidik sedang mengintensifkan koordinasi dengan BPKP Perwakilan NTB. Berkenaan dengan audit penghitungan kerugian keuangan negara.

Dalam kasus tersebut, SDN 19 Cakranegara mengelola dana BOS sebanyak Rp1,6 miliar sepanjang tahun 2015 sampai 2017. Perolehannya dari akumulasi Rp800 ribu yang diterima setiap siswa. (why)

Pilkada Serentak

Ada Indikasi Keterlibatan KPU Tes Cepat Semua Petugas Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan Napi Lain Mataram (Suara NTB) – Kasus narkoba yang diedarkan dari dalam Lapas Mataram terus dikembangkan. Dari hasil penyidikan, muncul nama oknum napi lain yang diduga terlibat mengendalikan bisnis haram dari dalam sel penjara tersebut. Pertanyaan yang belum terjawab adalah perihal dari mana asal narkoba itu masuk sehingga bisa diperjualbelikan ke luar Lapas lagi?

“Itu masih kita dalami.

Barang bisa keluar tentu diawali bagaimana barang itu bisa masuk,” ungkap Kasatresnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson dikonfirmasi Kamis (25/6) kemarin. Penyidik, sambung dia, sudah menyelesaikan dua berkas perkara narkoba dalam Lapas Mataram. satu berkas berkaitan dengan sabu seberat 6,8 gram yang menjerat tiga tersangka, yakni penerima barang berinisial A dan AZ serta oknum napi tahanan pendamping berinisial SB. “Tahanan pendamping ini yang membuang sabu di bak sampah. Dua orang lain ini yang mengambil barang. Mereka ini jadi satu berkas,” terangnya. Berkas kedua, imbuh Ericson, yakni penyelundupan sabu seberat 0,94 gram ke dalam Lapas Mataram yang gagal.

Kurir itu mengantarkan pesanan oknum napi berinisial AZ. Baru kurir sabu berinisial S menjadi yang tersangka.

“Untuk penerimanya yang oknum napi belum jadi tersangka. Karena dia ndak jadi terima barang itu. nanti kalau ada petunjuk jaksa untuk mengembangkan itu, kita akan tetapkan jadi tersangka,” jelasnya.

Jerat hukum yang diterapkan terhadap empat tersangka itu, yakni UU No 35/2009 tentang

Elyas Ericson

(Suara NTB/why)

(Suara NTB/ist)

Unram Survei Kesiapan Masyarakat Laksanakan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19 Mataram (Suara NTB) Laboratorium Sosiologi (LabSosio) Prodi Sosiologi Fisipol Unram mengadakan survei untuk Pilkada Kota Mataram 2020. Survei tersebut dilakukan untuk mengukur kesiapan masyarakat berpartisipasi melaksanakan Pilkada di tengah pandemi Covid-19.

Diketahui, berdasarkan kesepakatan KPU bersama Komisi II DPR RI dan Menteri Dalam Negeri, menyepakati pelaksanaan Pilkada serentak digelar pada 9 Desember 2020, dengan menggunakan protokol kesehatan Covid-19.

“Bagaimana kesiapan masyarakat melaksanakan Pilkada di tengah pandemi covid-19 ini. Sangat perlu kita membuka wacana Pemilukada biar masyarakat lebih siap menentukan pilihannya,” ujar Azhari Evendi, Ketua LabSosio Unram kepada Suara NTB, Kamis (25/6).

Hasil survei tersebut nantinya bisa dijadikan rujukan bagi pemerintah, penyelenggaraan pemilu dan peserta pemilu dalam mengambil kebijakan terkait pelaksanaan Pilkada dengan protokol kesehatan Covid-19. Menurut Azhari, survei yang dia lakukan itu sebagai bentuk konstitusi dan partisipasi ikut menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu.

Selain mengukur bagaimana kesiapan masyarakat, survei tersebut juga untuk mengukur tingkat popularitas para figur kandidat bakal calon Walikota dan Walikota Mataram yang akan maju. Dari survei tersebut akan dipetakan referensi masyarakat di dalam menentukan pilihannya.

“Kita menyoroti preferensi, popularitas dan elektabilitas berdasarkan afiliasi ormas, agama, status pekerjaan dan gender,” jelas Dosen Sosiologi ini.

Lebih lanjut disampaikan Azhari bahwa Kota Mataram sebagai ibukota Provinsi NTB, membutuhkan pemimpin yang berkualitas untuk bisa mengangkat kemajuan kota.

Hal itu tentu akan bisa terwujud, jika masyarakatnya itu berperan aktif di dalam pelaksanaan Pilkada, dengan menjadi pemilih yang baik.

“LabSosio Unram mengadakan survei ini supaya masyarakat Kota Mataram tidak lupa bahwa mereka akan segera menentukan pemimpin untuk lima tahun ke depan. Ini penting untuk disampaikan agar masyarakat Kota Mataram tidak lupa dengan masa depan pengelolaan Kota Mataram, sebagai ibu kota Provinsi NTB,” ujarnya.

Kegiatan survei tersebut, kata Azhari sebagai wujud pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi, yakni melakukan pengabdian masyarakat. Meskipun di tengah pandemi Covid-19, tidak menghalangi pihaknya untuk tetap pruduktif melaksanakan pengabdian masyarakat.(ndi) Azhari Evendi

Halaman 7

Narkotika, antara lain pasal 112 tentang kepemilikan narkoba, pasal 114 tentang perantara peredaran narkoba, pasal 127 tentang penyalahgunaan narkoba, dan pasal 132 tentang pemufakatan jahat.

Sebelumnya diberitakan, oknum napi petugas sampah berinisial S diamankan karena diduga menyuplai sabu 6,8 gram. S membawa gerobak sampah dari dalam Lapas Mataram yang diduga di dalamnya terdapat bingkisan sabu, Senin (8/6). Sabu itu kemudian diambil seorang kurir berinisial A yang mengendarai Kawasaki KLX yang sudah menunggu di halaman parkir Lapas Mataram. A sempat berupaya kabur namun dapat dihentikan.

Dari hasil penggeledahan, ditemukan sabu seberat Rp 6,80 gram. Narkoba jenis sabu yang diduga milik oknum napi berinisial G itu dibungkus dengan rokok surya. G mengaku mendapat sabu dari oknum napi lainnya berinisial H. Dalam waktu bersamaan, oknum napi berinisial S kedapatan membawa bingkisan sabu seberat 0,94 gram. Dari pengakuannya, sabu itu merupakan pesanan dari oknum napi berinisial AZ. (why)

Mataram (Suara NTB) – KPU mulai melaksanakan tahapan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan pada Pilkada serentak 2020. Namun sebelum petugas verifikasi turun bekerja, KPU melakukan rapid test atau tes cepat secara serentak bagi seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang akan melaksanakan kegiatan verifikasi faktual tersebut, Kamis (25/6).

Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya menyampaikan kegiatan tes cepat tersebut dilaksanakan sebagai pemenuhan syarat untuk dimulainya pelaksanaan Verifikasi Faktual dukungan bakal calon perseorangan.

Sebab sebagaimana hasil kesepakatan antara Pemerintah, DPR dan penyelenggara Pemilu, bahwa tahapan pemilihan serentak 2020 tetap dilanjutkan dengan ketentuan harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

“Ya hari ini semua petugas PPS semua di rapid test untuk memastikan mereka yang akan melaksanakan tugas verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, bebas Covid-19, sehingga aman berinteraksi dengan masyarakat,” ujar Ansori Wijaya.

Selain pelaksanaan tes cepat, penyelenggara pemilu juga diharuskan mempergunakan dan melengkapi diri dengan 11 item alat pelindung diri (APD) lainnya, untuk memenuhi protokol kesehatan Covid-19.

Untuk tahap awal, PPS yang melaksanakan tes cepat adalah PPS di 5 kabupaten/kota yang terdapat Bapaslon Perseorangan, yaitu Kota Mataram (1 Bapaslon), Lombok Tengah (2 Bapaslon), Sumbawa (2 Bapaslon), Dompu (1 Bapaslon) dan Bima (1 Bapaslon).

Ditempat lain, komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi NTB telah melaksanakan Rapat Koordinasi Terpadu, dalam rangka persiapan verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dari unsur perseorangan.

Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud dalam rakor terpadu tersebut menekankan dua hal penting yang harus jadi perhatian penyelenggara dalam Pemilihan serentak 2020 yang harus terlaksana dengan baik.

Pertama, seluruh tahapan harus terselenggara dengan protokol teknis penyelenggaraan dan protokol kesehatan yang ketat. Kedua, Pemilihan serentak 2020 tidak boleh memunculkan kegaduhan, baik akibat kesalahan prosedur ataupun karena terpapar wabah Covid 19 “Kita semua sangat berharap pemilihan ser-

(Suara NTB/KPU)

TES CEPAT - Panitia Pemungutan Suara (PPS) menjalani tes cepat sebelum melaksanakan tugasnya melakukan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan Pilkada serentak 2020. entak 2020 dapat terselenggara dengan sehat dan demokratis. Karenanya Petugas KPU dan Bawaslu perlu saling memahami, supaya terhindar dari kegaduhan baru,” kata Suhardi Soud.

Dikatakan Suhardi, bahwa penyelenggara pemilu saat ini sedang membuat sejarah melaksanakan pemilihan di tengah pandemi. Karenanya itu semua jajaran penyelenggara perlu terus berupaya agar tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan serentak 2020 dapat dipertahankan.

Sementara Ketua Bawaslu Provinsi NTB, M. Khuwailid berharap KPU dan Bawaslu dapat mewujudkan satu kesatuan fungsi penyelenggara. Dimana fungsi administrasi dari KPU dan fungsi pengawasan dari Bawaslu, karena kualitas demokrasi dan legitimasi hasil pemilihan menjadi tanggung jawab kedua lembaga ini, tegas Khuwailid. (ndi)

Jumat, 26 Juni 2020

SUARA NTB Eksportir Kopi Lokal Terkendala Modal

Lalu Thoriq, pelaku usaha kopi lokal di Lombok Barat (Lobar) sudah go internasional. Pria tiga anak yang menggeluti usaha kopi sejak 2015 ini sudah mengekspor produk kopinya ke sejumlah negara, seperti Korea Selatan, Hongkong dan China. Ia pun pernah mengikuti pameran-pameran produk di berbagai negara. Namun sayangnya, ia terkendala modal usaha untuk mememuhi permintaan pasar international.

DITEMUI di tempat usahanya UD Berkah Alam di BTN Pemda, Thoriq menuturkan sebelum menggeluti usaha kopi lokal ia bekerja sebagai guide dan travel. Namun usaha itu gagal karena kondisi kurang lancar, sehingga ia pun beralih ke usaha kopi sejak 2015 lalu. “Saya memulai usaha ini dari paket tour kopi ke Gangga, KLU. Kami memperkenalkan kopi ke pengunjung dan langsung minum di lokasi,” jelas dia. Sampai akhirnya ia bertemu dengan temannya dari Korea Selatan yang melihat potensi kopi untuk bisa diekspor. Akhirnya ia pun diminta datang ke Korsel untuk mempersentasikan potensi usaha kopinya.

Untuk berangkat ke Korea pun ia biaya sendiri. Ia terpaksa pinjam uang di rentenir asalkan bisa berangkat ke Korsel. Di Korsel, selama satu bulan lebih ia mengikuti uji kualitas kopi hasil produksinya. Apakah cocok dengan kualitas dan standar pengusaha di Korsel. “Ternyata mereka cocok, akhirnya kopi olahan saya bisa masuk karena kualitas lebih bagus dari kopi negara lain,” ujar dia.

Setelah persentasi itu, pihak pengusaha Korsel pun mau membeli produk kopinya.

Namun sebelum mereka membeli kopi, mereka melakukan riset dulu di Lombok hampir dua tahun untuk mendampingi petani agar

kopi yang dihasilkan berkualitas. Sampai akhirnya, dipastikan kualitas kopi yang dihasilkan sesuai dengan standar mereka.

Pengusaha Korea Selatan ini pun akhirnya membeli produk kopinya. Pembelian tahap I tahun 2019, diambil sekitar satu kontainer. Namun ia sendiri tak mampu memenuhi permintaan tersebut, karena terkendala modal. Ia pun hanya mampu mengirim 10 ton (setengah dari permintaan). Ia mengaku menggunakan modal pribadi sebesar Rp350 juta untuk produksi 10 ton kopi tersebut.

Itupun ia meminjam dana dari rekan. “Saya modal terbatas, sehingga pinjam uang di teman untuk kembangkan usaha,” jelas dia.

Syukurnya kata dia, setelah mereka menerima kopinya, banyak pengusaha di sana tertarik membeli kopi olahannya. Sehingga permintaan pun menembus 100 ton dari pengusaha Korea Selatan tersebut. “Tapi kendala saya di permodalan, karena saya baru merintis usaha. Masih belum

punya modal besar,”aku dia.

Ia menyepakati dengan pengusaha Korsel bahwa ia menyanggupi permintaan 100 ton tersebut akan tetapi sesuai kemampaunnya. “Alhamdulilllah pihak pengusaha Korsel menyetujui,” tuturnya.

Bahkan dia dibantu untuk pembuatan gudang prosesing kopi di Lombok. Rencananya ia akan membangun di wilayah Mataram. Bangunanya pun sudah terbangun dan dipergunakan sampai sekarang. Usaha kopi yang dilakukannya mencakup pengolahan kopi, kemasan dan bahan baku kopi shop.

Menyikapi kendala yang dihadapi pengusaha lokal ini, pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Lobar, Lalu Marjan LB mengaku perihatin dengan kondisi tersebut.

Pihaknya akan melakukan komunikasi dengan Kadin provinsi, pihak kabupaten hingga provinsi untuk memfaslitasi persoalan yang dialami pengusaha lokal ini.

Sebab ia tak ingin terjadi pemutusan kerjasama dagang antara pengusaha lokal den-

Halaman 8

gan pengusaha luar negeri hanya karena disebabkan ketidakmampuan memenuhi permintaan. Apalagi Gubernur sudah melakukan launching perdana ekspor kopi NTB beberapa waktu lalu, di mana salah satu produk kopi yang diekspor tersebut dari Lobar.

Dia melihat kondisi pelaku usaha lokal dan UKM di Lobar masih terjadi miskoordinasi dan miskomunikasi dari Pemda dalam mengimplementasikan pembinaan terhadap para UKM. “Salah satu kendala, sudah ada kesepakatan dengan outlet atau ritel modern, seperti Alfamart tetapi belum ada kesinambungan karena persoalannya yang memediasi dan memfasilitasi dari pemda yang tidak tuntas,” tegas dia.

Dipahaminya, pemda memiliki keterbatasan dalam pembinaan sehingga Kadin masuk berperan supaya tidak ada saling menyalahkan. Pihaknya berfikir bagaimana kesinambungan kerjasama antara UKM dengan ritel modern diperkuat dengan adanya MoU, misalnya ritel modern

(Suara NTB/her)

KOPI LOKAL - Pelaku UKM kopi lokal, Lalu Thorik bertemu dengan ritel modern difasiliasi oleh Kadin Lobar, Lalu Marjan. menyerap 40 persen produk lokal. Namun dalam hal ini ada kendala yang dihadapi Pemda karena terbentur sistem dan aturan terkait pembayaran dan legalitas UKM. Namun kendala ini bisa difasilitasi oleh Ka-

din untuk membantu pemda dan UKM sehingga bisa saling menguntungkan. “Insya Allah akan ada MoU antara UKM dengan Ritel Modern soal penyerapan produk lokal ini,”jelas dia. (her)

Mantan Kades Saba Kembalikan Kerugian Negara Praya (Suara NTB) Mantan Kepala Desa Saba, Kecamtan Janapria, AW menyerahkan uang sebesar Rp70 juta ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng), sebagai pengembalian kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015. Penyerahan uang dilakukan bersamaan dengan pelimpahan berkas perkara dugaan korupsi yang melibatkan AW, dari penyidik kepolisian ke Kejari Loteng, Rabu (24/6).

(Suara NTB/rus)

KOMITMEN - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy membubuhkan tandatangan komitmen fokus kembali penanganan stunting, dalam rembuk stunting di Selong, Kamis (25/6).

Penanganan Stunting

Bupati Lotim Mengaku Abai Selong (Suara NTB) Angka stunting di kabupaten Lombok Timur (Lotim) tercatat masih tinggi. Kemampuan penanganan Lotim selama lima tahun terakhir ini terbilang masih kecil, yakni sesuai hasil riset kesehatan dasar (Riskesda) menyebut dari 43,8 persen menurun hanya 0,28 persen atau masih tersisa 42,52 persen. Melihat kenyataan tersebut, Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy mengaku abai dalam penanganan stunting.

Usai membuka acara rembuk stunting di Kantor Bupati Lotim, Kamis (25/6), Sukiman menyebut, abainya Lotim dalam penanganan stunting itu karena saat ini tengah difokuskan pada penanganan Corona Virus Disease (Covid19). “Karena fokus kita kepada Covid, kita mengakui memang agak abai dalam penanganan stunting,” ucapnya.

Mengingat kasus Covid sudah mulai landai, maka Lotim mencoba untuk fokus kembali pelaksanaan stunting. Disebut selama kurun waktu yang tersedia, tidak banyak hasil yang sudah dihasilkan. Karenanya, evaluasi melalui kegiatan rembuk dengan harapan bisa dapat solusi untuk menanganan lebih komprehensif.

“Selama sekian bulan kita abai, setelah ini kita pecut dia dan kebut dia setelah ini,” tegasnya. Mulai bulan Juli 2020 ini diharapkan ikhtiar penanganan stunting ini bisa lebih baik. Angka stunting yang masih tinggi menuntut untuk melakukan banyak hal guna lebih fokus dalam penanganan.

Instruksi dan imbauan kepada seluruh OPD ini sudah jelas. Masing-masing OPD diingatkan kembali menangani satu kecamatan. Hal ini akan coba dibuktikan ke depan.

Mana kecamatan yang paling progresif dalam penanganan akan diberikan penilaian. “Mana kecamatan yang landai tidak ada pengaruhnya, maka itu artinya OPD tidak berbuat maksimal,” sebutnya.

Anak stunting juga memiki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Bahkan, stunting dan Kekurangan Gizi pada Balita berkontribusi pada berkurangnya 2-3 persen Produk Domestik Bruto setiap tahunnya.

Kabupaten Lotim pada tahun 2019 telah berhasil melakukan pengukuran dan verifikasi sebanyak 80.313 balita atau 64,09 persen dari seluruh balita Lotim. Dari jumlah itu, ditemukan sebanyak 20.968 balita stunting atau 26,10 persen.

“Angka ini dinilai cukup menggembirakan, namun kita perlu memastikan bahwa 35,91 persen balita yang belum diverifikasi harus bisa kita pastikan tidak menderita stunting,” tegas Bupati. Tahun 2020 Lotim sedang coba konsentrasi melakukan penanganan secara integrasi dalam penurunan stunting pada 30 desa se Lotim.

Direktur Singkronisasi Urusan Pemerintahan (SUP) III Direktorat Bangda Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Dr. Eduard Sigalinding mengingatkan Lotim untuk kembali fokus dalam penanganan dan pencegahan stunting. Disebut, Pemda memiliki delapan peran dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di antaranya menyiapkan kebijakan dan melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM) baik di bidang Ke-PU-an, pendidikan, maupun kesehatan.

Selain itu peran Pemerintah kabupaten/ kota adalah menetapkan target percepatan serta meningkatkan alokasi dan efektivitas penggunaan dana desa. Pemerintah daerah juga harus memiliki komitmen, kampanye secara luas, koordinasi baik secara nasional maupun daerah, mendorong pemberian makanan sehat, serta pemantauan dan evaluasi sebagi pilar dalam penanggulangan stunting secara terintegrasi.

Ia juga meminta Pemerintah Desa dengan pendampingan LSM melakukan pendataan dengan benar untuk pemetaan kondisi setempat demi penanganan yang komprehensif. “Stunting bukan hanya persoalan kesehatan tapi melingkupi berbagai sektor,” demikian paparnya. (rus)

“Total kerugian negara dalam kasus ini sebesar Rp180 juta. Tapi tersangka sudah mengembalikan sebesar Rp70 juta yang diserahkan langsung saat pelimpahan berkas oleh pihak kepolisian Rabu kemarin,” ungkap Kasi Pidsus Kejari Loteng, Agung Kunto Wicaksono, S.H., kepada Suara NTB, Kamis (25/6).

Tersangka sendiri saat ini sudah dikenai status sebagai tahanan kota, tidak ditahan di rumah tahanan, sebagaimana tersangka kasus dugaan korupsi lainnya. Hal itu sesuai dengan instruksi dari Kejaksaan Agung, prihal penahanan tersangka kasus dugaan korupsi. Di mana selama masa pandemi Covid-19, tersangka tidak harus

ditahan. Tapi bisa dikenakan status tahanan kota.

Lagi pula pihak Rutan juga belum bersedia menerima titipan tahanan, sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran Covid-19. “Tersangka memang kita tidak tahan.

Hanya dikenakan status tahanan kota saja,” ujar Agung.

Ada pun berkas perkara kasus dugaan koruspi ADD Desa Saba tersebut saat ini tengah diproses untuk melengkapi syarat administrasi lainnya oleh jaksa. Selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Mataram untuk proses peradilan. “Pelimpahan ke pengadilan kita akan menyesuaikan,” tambahnya.

Sementara itu, Kasat

Reskrim Polres Loteng, AKP Priyo Suhartono, SIK., mengungkapkan dengan pelimpahan berkas berserta tersangka ke jaksa Kejari Loteng tersebut, maka urusan penanganan perkara sepenuhnya menjadi kewenangan jaksa. Termasuk soal kebijakan penahanan terhadap tersangka, itu juga menjadi ranahnya jaksa. “Yang penting kita sudah melengkapi semua berkas yang diminta sebagai syarat pelimpahan berkas. Soal bagaimana penanganan selanjutnya, itu menjadi kewenangan jaksa,” terangnya.

Kasus dugaan korupsi ADD Desa Saba tersebut dilaporkan pada tahun 2018 lalu. Dan, mulai masuk penyelidikan tahun 2019. Dalam laporan awal yang

(Suara NTB/kir)

SERAHKAN UANG - Tersangka kasus dugaan korups ADD Desa Saba, AW (dua kiri) menyerahkan uang pengembalian kerugian negara kepada jaksa Kejari Loteng. Disaksikan langsung Kajari Loteng, Eli Rahmawati (kanan), Rabu (24/6). masuk, nilai kerugian negara mencapai Rp300 juta lebih.

Namun setelah dilakukan audit, total kerugian negara mencapai hampir Rp180 juta. “Un-

tuk uang pengembalian kerugian negara nanti akan ditunjukkan dihadapan majelis hakim di persidangan,” tambah Agung Kunto. (kir)

Pemdes Danger Salurkan BLT-DD Tahap III

(Suara NTB/ist)

TANAM MANGROVE - Penanaman pohon mangrove di Pantai Dusun Lempenge, KLU, Kamis (25/6).

KLU Tanam 1.000 Mangrove di Pantai Kritis Tanjung (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman (LHPKP) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menanam 1.000 bibit mangrove di kawasan pesisir pantai dusun Lempenge, Desa Rempek, kecamatan Gangga.

Aktivitas itu dilakukan untuk menghijaukan areal sekitar, disamping sebagai wujud Dinas LH menyambut HUT KLU ke 12, 21 Juli mendatang.

“Penghijauan dengan menanam mangrove ini juga menyambut Hari Lingkungan Sedunia. Kita isi dengan kegiatan penanaman di pesisir pantai,” ungkap Kepala Dinas LH, H.M. Zaldy Rahardian, ST, Kamis (25/6). Penanaman bakau ini sudah direncanakan sebelum pandemi Covid. Penanaman diundur karena pemerintah membatasi aktivitas dengan standar Covid.

Selama proses penanaman di kawasan pesisir Lempenge,

Dinas dibantu oleh masyarakat dusun setempat.

Pemerintah desa, kecamatan dan aparat TNI Polri juga turun membantu. Selain Pesisir Lempenge, ada 17 titik lain yang ditanami dari alokasi 1.000 bibit tersebut. Penanaman dilakukan di kawasan pantai yang dianggap kawasan kritis akibat adanya abrasi setiap tahun. “Mangrove ini kita maksudkan untuk mengurangi abrasi saat air pasang, dan menjaga kawasan pesisir,” imbuhnya.

Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH), Anas Gaib, mengaku terdapat puluhan hektar lahan pesisir yang kritis. Seluruhnya butuh penanganan responsif. “Kita perlu sekitar ratusan ribu bibit untuk itu. Karena ada beberapa titik yang rawan, termasuk pantai Tebing dan muara koloh (sungai) Penggolong,” imbuhnya. (ari)

Selong (Suara NTB) Penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) dampak virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) selama tiga tahap terus bergulir. Bahkan salah satu jenis JPS berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana-Desa (DD) mulai dituntaskan penyalurannya.

Seperti halnya Pemdes Danger yang menuntaskan penyaluran BLT-DD tahap III, Kamis (25/6).

Kepala Desa Danger, Kaspul Hadi, menyampaikan jika penyaluran ini dilakukan sebagaimana aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di mana untuk pengadaan JPS yang

salah satunya berupa BLT yang bersumber dari DD disalurkan untuk tahap III. Artinya, Pemdes Danger sudah tuntas menyalurkan BLT-DD kepada penerim manfaat dengan jumlah penerima 355 KK. “Untuk JPS lainnya seperti BST Kemensos. Dari hasil koordinasi dengan PT. Pos Indonesia, insya Allah pekan depan,” terangnya.

Kaspul Hadi merincikan, untuk penyaluran JPS Lotim, masing-masing penerima untuk paket sembako BPNT, 1.327 KK, JPS Gemilang,248 KK, BST Kemensos, 696 KK, BLT-DD, 355 KK, dan APBD II, 1.010 KK. (yon)

SUARA NTB

Jumat, 26 Juni 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB

Jumat, 26 Juni 2020

Halaman 10

Pandangan akan Hakikat Manusia dari Perspektif Relativisme SECARA filsafat, manusia adalah sebuah ekistensi tiga dimensi (berwujud) yang memiliki hakikat eksistensial dan esensial. Manusia, adalah sebuah penyakit sekaligus obat bagi bumi dan sekitarnya. Manusia merupakan berkah yang diberikan oleh Tuhan YME kepada manusia lainnya. Tuhan yang menciptakan manusia. Namun, secara teori Darwinisme, manusia terlahir atau lebih tepatnya bisa ‘ada’ hingga sampai saat ini karena mereka mengalami evolusi. Berjuta-juta tahun lamanya mereka mengalami evolusi sehingga homo sapiens atau manusia modern ini bisa ada.

Ketika manusia pertama kali muncul maka masalah tentu akan mengikutinya, muncul tidaknya masalah tersebut bergantung kepada tindakan manusia tersebut.

Manusia kalau kita berbicara mengenai hakikat utamanya, tentu ada yang namanya eksistensial dan esensial. Hakikat

eksistensial manusia adalah sebagai makhluk yang berguna, baik kepada dirinya maupun ke sesama. Berguna dalam artian apa? Berguna ketika ia memberikan manfaat atau secara kamus ekonomi memiliki value atau ‘nilai guna’. Berbicara mengenai kegunaan, tidak ada hal yang benar-benar berguna.

Tidak ada hal yang salah, itu semua hanyalah masalah perspektif. Sebagai contoh, orang yang andal dalam bidang IT yang mana ia hanya berkutat dengan soft skill ketika ia ditempatkan ke profesi yang memerlukan hard skill maka ia tidak akan bisa bekerja dengan sempurna karena itu bukanlah keahliannya, begitupun sebaliknya. Namun, apakah orang tersebut salah? Tidak! Itu semua hanyalah masalah perspektif. Ia tidak salah namun juga tidak benar. Saya berkata tidak salah. Karena itu memang bukan bidangnya, dan juga saya tidak mengatakan benar, kare-

na memang dia tidak bisa melakukan hard skill maka ia salah. Ketika kita memikirkan masalah yang sebenarnya sudah kita ketahui jawabannya.

Namun terus memikirkannya, maka disitulah timbul Paradox.

Paradox ini muncul karena ia berusaha untuk memikirkan dan mencari ‘kebenaran tunggal’ akan sebuah hal yang memang tidak memiliki esensi kebenaran tunggal atau mutlak sifatnya. Ketika otak manusia sudah diracuni oleh Paradox tersebut, otak manusia atau jendela pikirannya kerap dipersempit. Ia berusaha untuk membuktikan pemikirannya yang sempit tersebut dengan melakukan pembenaran sendiri tanpa memikirkan orang lain, tanpa landasan, dan cenderung menjatuhkan guna membuktikan bahwa dirinya-lah yang paling benar. Hasilnya ? Manusia akan lebih gampang menjatuhkan orang lain dengan argumennya yang invalid dan den-

Oleh : CHANDRA HARIADI gan gamblangnya men-judge orang lain, terutama akan penampilan dan kapabilitas.

Berbicara mengenai hakikat esensial dari manusia merupakan sebuah topik yang tabu dan sensitif, karena topik ini secara tidak langsung terhubung dengan hal-hal berbau idealisme.

Hakikat esensial manusia adalah untuk menjadi baik, menolong sesama secara batiniah atau empati dan simpati, serta menjadi umat yang beragama (opsional). Muncul berbagai macam pertanyaan seperti ini; apakah orang yang tidak beragama itu sudah pasti lebih buruk daripada orang yang beragama ? Tidak juga. Apakah orang yang beragama lebih baik daripada orang yang tidak beragama ?

Belum tentu. Lantas apa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan serupa ? Jawabannya adalah relatif. Kita harus kembali

ke awal tentang eksistensi manusia. Logikanya seperti ini; manusia terlahir dengan pikiran mereka masing-masing.

Kamu, dia, mereka, memiliki pemikiran yang pastinya berbeda satu sama lain. Secara tidak langsung, dengan jumlah manusia yang begitu banyak, jumlah pemikiran, ide, atau gagasan pastinya akan mengikuti jumlah manusia tersebut. Setiap manusia dengan pemikiran mereka yang tidak tunggal (alias majemuk / lebih dari satu), akan ada standarisasi kebenaran mereka masing-masing. Kebenaran mereka masing-masing, tentunya tidak akan bisa dinilai karena sifatnya subjektif.

Lalu baiknya kita tidak selalu membahas hakikat manusia secara filsafat. Kita beralih ke hakikat manusia secara Antropologi dan Darwinisme agar kita tidak terpatok terhadap satu perspektif saja.

Manusia mendapat julukan homo sapiens atau mahkluk

Deputi Kemenko Polhukam Dengar Keluhan dan Saran Pemprov NTB Mataram (Suara NTB) Pemda dituntut tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat walau dalam masa pandemi Covid 19. Beberapa kendala seperti kebijakan pemerintah pusat yang cenderung berubah-ubah menjadi masukan kepada pemerintah pusat.

Demikian disampaikan Sekda NTB, Drs.H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, ketika menerima kunjungan kerja Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis, (25/6).

Deputi Kemenko Polhukam, Marsda TNI Rus Nurhadi mengatakan, kunjungan kerja juga dalam rangka ingin mengetahui permasalahan, kendala, saran dan masukan sehingga dapat diperbaiki bersama-sama guna mencari solusi terbaik. Sebagai Kementerian Koordinator, Kemenko Polhukam berkewajiban melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian berbagai urusan/ kebijakan Kemeterian/Lembaga (K/L) bidang politik, hukum,

dan keamanan. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, bottle necking dan hambatan dalam implementasi kebijakan pembangunan nasional. ‘’Kehadiran kami hari ini adalah untuk mendengar/sharing informasi terkait dalam rangka memperoleh data secara langsung tentang permasalahan-permasalahan di bidang pelaksanaan tata kelola pemerintahan di daerah,’’ ujar Nurhadi.

Dalam kunjungannya, Nurhadi didampingi Marsekal Pertama TNI Oka Prawira, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Apartur.

Syaiful Garyadi, Asisten Deputi Bidang Tata Kelola Pemerintahan. Ardiansyah Achirul Putra, Kabid SDM dan Pengawasan Aparatur dan Kevin Maulana, Analis Kebijakan.

Nurhadi menilai hasil evaluasi yang dilaksanakan Kementerian PANRB atas penilaian RB (Reformasi Birokrasi) dan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), sudah sangat baik. Pemprov NTB berhasil meraih predikat BB tahun 2019. Predikat ini

mengalami peningkatan luar biasa, di mana pada tahun 2014–2015, Provinsi NTB meraih predikat CC, sedangkan tahun 2016–2018 Provinsi NTB meraih predikat B. Prestasi ini merupakan bukti dari komitmen Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah untuk terus berikhtiar meningkatkan kinerja birokrasi, khususnya dalam pengawasan anggaran agar benar-benar efektif, efisien dan memberikan dampak besar bagi masyarakat NTB. Sekda NTB, Drs.H. Lalu Gita Ariadi, M.Si mengungkapkan, dinamika birokrasi yang terjadi selama dua tahun ini banyak dipengaruhi oleh kondisi akibat bencana yang beruntun. Setelah sebelumnya diguncang gempa, saat ini NTB menghadapi pandemi virus Covid-19 yang mengharuskan pemerintah menemukan formasi dan orang yang tepat dalam menghadapi kondisi. Begitupula dengan tuntutan birokrasi dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dalam hal penanganan

pandemi. Semua program penanganan kesehatan, ekonomi, politik, hukum dan keamanan telah dijalankan dengan baik begitupula dengan koordinasi kabupaten/ kota. ‘’Setiap minggu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah bertemu membahas semua permasalahan yang timbul.

Begitu pula dinamika organisasi birokrasi dalam dua tahun terakhir juga dalam rangka mencari “pemain” terbaik di bidangnya,’’ujar Gita.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik NTB, Putu Gede Aryadi, S.Sos.MH mengemukakan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terkendala belum meratanya infrastruktur internet. Area blankspot yang seharusnya sudah tuntas pada tahun 2020 ini masih menyisakan 56 desa dari 86 desa.

Begitu juga dengan keamanan siber di mana NTB menjadi pilot project. ‘’Bahkan di area strategis seperti KEK Mandalika masih ada 14 desa yang termasuk blankspot. Begitu juga di daerah Sumbawa dan Pulau Moyo yang menjadi destinasi

RADIO

wisata internasional,’’ ujar Gede.

Terkait keamanan siber, Gede menjelaskan kendala sumberdaya masih belum dikelola dengan baik. Terutama untuk penguatan keahlian di tengah sistem yang sudah baik terbangun.

Kendala lain adalah belum sinkronnya regulasi seperti Peraturan Menteri yang membutuhkan aturan pelaksanaan baru di tengah kebutuhan memangkas aturan yang saling berkait. Sementara urusan Kesbangpoldagri masih mengharapkan penyelesaian pada isu lama seperti aliran keagamaan yang belum tuntas.

Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A menyebut resistensi masyarakat terhadap upaya surveillance penyebaran virus seperti penolakan test swab, penanganan jenazah Covid 19 sampai dengan dukungan ketersediaan reagen dan masker N95 yang mulai langka. Selain itu, komunikasi publik yang dinilainya belum maksimal mengcounter isu hoaks seputar penanganan Covid 19 oleh pemerintah. (r)

yang cerdas atau bisa juga dikatakan makhluk yang bijak. Namun seringkali, manusia tidak bertindak dengan bijak, embelembel “sapiens” tidak dipergunakan dengan baik. Saya mengambil contoh kasus sekarang ini, disaat kita tengah dilanda pandemi Covid-19.

Banyak orang diduga tidak bertindak dengan bijak. Akibatnya, angka terjangkit Covid 19 melonjak naik. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun NGO dengan cara persuasif, namun tidak berhasil maksimal.

Di sini saya merasa, orang sudah lebih dari cukup untuk dapat memahami makna dari “stay at home” dan berbagai kalimat persuasif lainnya. Namun nyatanya, masih banyak yang tidak bertindak dengan bijak dan cerdas. Manusia diberikan julukan homo sapiens bukan karena tanpa alasan, bukan karena manusia mampu berpikir, dan juga bukan

karena manusia telah mengalami serangkaian proses evolusi. Penamaan spesies secara Antropologi memiliki makna, begitu juga dengan manusia.

Manusia dinamakan homo sapiens karena mereka mampu untuk berpikir dengan cerdas dan bijak. Mereka mampu, namun enggan untuk menggunakan kecerdasan mereka untuk berpikir kritis karena ego. Dan saya juga tidak bisa menyalahkan manusia, karena mereka juga memiliki kepentingan mereka masing-masing yang kadang membahayakan manusia lainnya atau homo homini lupus.

Namun, setidaknya kita dapat berkontribusi untuk mengubah dunia ini menjadi tempat yang lebih baik dengan cara mengubah diri kita masing-masing menjadi lebih kritis, dan membuka jendela pemikiran kita.

(Artikel ini dibuat dengan alasan edukasi).

Data Sementara, Pemilih Potensial Bertambah 15.922 Orang di KLU Tanjung (Suara NTB) Data sementara calon pemilih di Kabupaten Lombok Utara (KLU) sejumlah 187.463 orang. Angka ini bertambah sekitar 15.922 orang dibandingkan DPT (daftar pemilih tetap) pada Pemilu serentak 2017 di KLU sebanyak 171.541 orang.

Hal itu dikatakan Ketua KPUD KLU, Juraidin, SH. MH., Kamis (25/6). Ia menyebut, data pemilih sementara itu diperoleh dari Data Penduduk Pemilih Potensial (DP4) yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri kepada KPU pusat.

“Data ini yang akan disinkronisasi dengan DPT Pemilu terakhir tahun 2019 di KLU sejumlah 171.541 orang,” ungkapnya.

Data ini nantinya akan dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) kemudian dilanjutkan dengan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), kemudian difinalkan menjadi Daftar Pemilih Tetap

(DPT) Pilbup 2020.

DP4 yang diperoleh KPUD KLU ini, diterima dari KPU RI usai diserahkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dalam menyusun DPT, KPU bersumber pada dua data, yakni DP4 yang berupa daftar penduduk yang memenuhi syarat untuk menjadi pemilih di Pemilu. Kedua, adalah DPT Pemilu terakhir yang dimiliki oleh KPU. Kedua data itu selanjutnya disinkronkan untuk menjadi DPT akhir yang diawali dengan coklit oleh petugas.

Sebagaimana tahapan Pilkada serentak, KPU Lombok Utara akan mempersiapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada rentang waktu 24 Juni - 14 Juli. PPDP selanjutnya akan aktif bekerja pada periode 15 Juli - 13 Agustus. “Kita berharap semuanya berjalan lancar,” imbuhnya. (ari)

SUARA NTB

Jumat, 26 Juni 2020

Halaman 11

Anggaran Dipangkas Rp105 Miliar

Beban Anggaran Proyek Percepatan Jalan Dua Kali Lipat 2021 Mataram (Suara NTB) Anggaran proyek percepatan jalan tahun jamak dalam APBD murni 2020 dipangkas sekitar Rp105 miliar untuk penanganan Covid-19. Dari Rp125 miliar anggaran yang dialokasikan dalam APBD murni, tersisa sebesar Rp20

miliar.

Dengan minimnya anggaran yang dialokasikan pada 2020, maka beban Pemprov NTB pada 2021 akan menjadi dua kali lipat, yakni mencapai Rp475 miliar. Karena sesuai Perda Percepatan Jalan tahun Jamak, setiap tahun

Baru Kota Bima Masuk Daerah Zona Hijau di NTB Dari Hal. 1 Minggu depan diharapkan selesai,’’ katanya.

SOP yang disusun Dinas Dikbud dan Kemenag nantinya akan dikombinasikan dengan perhitungan 15 indikator dari Dikes. Eka mengatakan, Dinas Dikbud meminta agar penentuan zona merah, oranye, kuning dan hijau dibreak down sampai kecamatan. Sehingga di kabupaten yang masuk zona kuning, namun di kecamatan yang zona hijau agar sekolah dapat dibuka. ‘’Pinginnya Dikbud begitu. Tapi kita masih hitung.

Saya tak berani mengeluarkan (rekomendasi) kalau tak memenuhi 15 indikator,’’ katanya.

Berdasarkan perkembangan kasus, secara keseluruhan NTB masih zona merah Covid-19. Ia menyebut dari 10 kabupaten/kota di NTB, Kota Mataram dan Lombok Barat menjadi perhatian, termasuk tiga daerah yang masih masuk zona oranye. ‘’Bagaimana kita menjadikan daerah zona merah jadi oranye. Dari orange ke kuning

dan kuning ke hijau. Itu sekarang upaya kita,’’ katanya.

Eka menjelaskan, bukan hanya penambahan kasus baru yang dilihat. Namun Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG), Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) juga diperhitungkan. Karena mereka ini merupakan ‘’calon’’ pasien yang bisa positif Covid-19.

Ia mengatakan selama dua sampai tiga pekan terkahir. Dari 600 pelaku perjalanan yang dilakukan uji swab, sebanyak 25 orang terkonfirmasi positif Covid19. ‘’Orang itu kelihatan sehat mau pergi ke Jakarta, Bali. Setelah dilakukan swab, ada 25 orang yang positif dalam dua sampai tiga minggu ini,’’ terangnya.

Untuk itu, ia meminta seluruh masyarakat NTB agar tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Dengan tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan tetap mencuci tangan dengan sabun. (nas)

Hidup 100 Persen Itu Sadar, Sehat, Produktif dan Bahagia Dari Hal. 1 ‘’Menekan permintaan dilakukan bagi masyarakat yang belum terkena narkoba, dengan kegiatan yang sifatnya pencegahan,’’ kata Sugianyar.

Cara yang paling efektif, sambung dia, yakni ikut arus perkembangan teknologi informasi. Memanfaatkan media sosial membuat konten pencegahan narkoba lebih mendapat perhatian generasi milenial yang kini berada pada usia produktif.

Upayanya dengan lomba video “Hidup 100 persen NTB Gemilang, Cegah Corona, Tolak Narkoba. “Ada 125 video dengan jumlah tayang 500 ribu dan akan masih terus bertambah lagi. Ini sesuai versi generasi muda kita,” terangnya.

Nantinya, para peserta ini akan didapuk sebagai duta antinarkoba yang akan terus menyebarkan semangat pem-

berantasan narkoba. “Ini strategi yang kita lakukan dalam rangka menekan demand narkoba. Supaya mereka yang pernah pakai tidak memakai lagi. Yang tidak pernah pakai, untuk tidak coba-coba pakai,” jelas Sugianyar.

Pendekatan yang selama ini aktif dijalankan yakni mengerek target rehabiltasi penyalahguna narkoba. Tahun 2019 lalu, sebanyak 1.200 penyalahguna narkoba pulih dari ketergantungan. ‘’Tahun ini minimal 1.500 yang direhab,’’ ujarnya.

Sugianyar menekankan, tema hidup 100 persen menjadi titik tolak program pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. ‘’Hidup dengan kesadaran diri, menjaga kesehatan sehingga produktif menghasilkan karya sehingga menjadi bahagia,’’ tutupnya. (why)

NTB Siap Sambut Kenormalan Baru Pariwisata Dari Hal. 1 “Jadi itu memang sudah ada surat dari pemdanya dibuka, tapi cukup sulit juga mengecek satu per satu dari ribuan orang yang datang. Jadi memang perlu kita atur ulang supaya sesuai,” ujarnya.

Diterangkan, dalam prosesnya nanti seluruh destinasi dan fasilitas kepariwisataan yang akan beroperasi harus melewati evaluasi. Dalam evaluasi tersebut, ada beberapa poin yang harus dipenuhi agar mendapatkan sertifikat CHS dari Pemprov NTB. “Nanti ada check list yang akan menjadi (acuan) sertifikasi CHS dari masing-masingi ndustri yang akan dikeluarkan oleh kami (Pemprov NTB, Red) dan Pemda Kabupaten/Kota, ketika sudah selesai ditinjau kesiapan perangkat protokol kesehatan di masing-masing unit usaha,” ujarnya.

Sebagai informasi, untuk mendapatkan sertifikasi CHS hal yang harus dipenuhi desti-

nasi wisata antara lain fasilitas Kebersihan, toilet bersih dan air bersih, tenaga kebersihan, klinik dengan paramedis yang dekat dengan lokasi destinasi, alat pelindung diri bagi pekerja pariwisata, lampu jalan, penunjuk arah, dan penggunaan disinfeksi.

Untuk restoran dan rumah makan diwajibkan memiliki alat cuci tangan, thermogun, hand sanitizer, masker/face shield, sarung tangan, jarak antar meja 1 meter, penanda batas di area antrian, penanda batas di area ruang tunggu, penyemprotan disinfektan, dan doorman. Sedangkan untuk hotel diwajibkan memiliki doorman, hand sanitizer dan tisu di lift, hand sanitizer di area publik, masker dan face shield bagi pegawai, sarung tangan, thermogun, wastafel dan sabun, penanda batas di lift, serta penyemprotan disinfektan rutin. (bay)

Zona Hijau Tetap Waspada Dari Hal. 1 Atas capaian itu, Lutfi menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak terutama seluruh elemen masyarakat yang telah berpartisipasi, mendukung dan membantu Pemerintah Kota dalam upaya pencegahan dan penyebaran Covid-19 di Kota Bima. ‘’Ini adalah keberhasilan kita semua, seluruh masyarakat Kota Bima sehingga kita bisa menekan angka penyebaran Covid-19, di Kota Bima dan berhasil menjadi zona hijau,’’ katanya, Kamis (25/6).

Secara khusus, walikota mengapresiasi seluruh tenaga medis (Nakes) yang tidak pernah mengeluh dan lelah memberikan pelayanan, baik pencegahan penyebaran

penyebaran maupun pelayanan kesehatan kepada pasien Covid-19 di lokasi isolasi maupun rumah sakit. ‘’Jasa dan pengabdian tenaga medis tidak bisa dibayar dengan apapun,’’ katanya.

Meski Kota Bima saat ini berada di zona hijau dan menuju kehidupan new normal, tidak membuat masyarakat lengah. Lutfi meminta warga Kota Bima agar tetap waspada dalam menjalankan aktivitas dengan mematuhi protokol kesehatan covid-19.

“Kami berharap selanjutnya Kota Bima akan terus berada pada zona hijau atau zona aman. Tetap menggunakan masker, mematuhi sosial distancing dan physical distancing,” harapnya. (uki)

Pemprov mengalokasikan anggaran sebesar Rp250 miliar atau Rp750 miliar sampai 2022 mendatang.

“Memang dana yang tersedia, ada pemotongan-pemotongan anggaran tahun ini.

Tapi bisa diganti tahun depan atau di APBD Perubahan, dananya bisa dimasukkan di situ,” kata Kepala Dinas PUPR NTB, H. Sahdan, ST, MT dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (25/6) kemarin.

Proyek percepatan jalan tahun jamak dialokasikan anggaran sebesar Rp750 miliar. Yang dimulai tahun 2020, 2021 dan 2022. Sesuai Perda, setiap tahun Pemprov akan mengalokasikan anggaran untuk memuluskan jalan yang ada di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok itu sebesar Rp250 miliar.

“Tahun ini masih tersisa uangnya Rp20 miliar dari Rp125 miliar yang disiapkan.

Tapi ini kondisi karena Covid19. Schedulnya tiga tahun, Rp250 miliar setiap tahun.

Otomatis tahun depan itu Rp475 miliar. Baru tahun 2022 itu Rp250 miliar,” terang Sahdan.

Mantan Kepala Bidang Bina Marga ini berharap kondisi ekonomi NTB kembali stabil. Sehingga anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan tersedia. Proyek percepatan jalan tahun jamak tersebut, kata Sahdan, sekitar 70 persen di Pulau Sumbawa dan 30 persen di Pulau Lombok.

Perbaikan jalan dan jembatan sebagian besar di Pulau Sumbawa karena tingkat kemantapan jalan provinsi di

sana masih sekitar 70 persen.

Sedangkan di NTB sudah di atas 80 persen. Selain itu, pembangunan jalan dan jembatan ini juga dimaksudkan untuk mengurangi disparitas pembangunan di Lombok dan Sumbawa.

“Pasti molor target memuluskan jalan di NTB. Tapi kalau dengan kontrak multiyears akan sesuai target. Yang penting pendapatan daerah, setelah Covid selesai, stabil lagi,” katanya.

Sesuai target RPJMD NTB, Pemprov menargetkan tingkat kemantapan jalan provinsi mencapai 90,63 persen pada 2023. Sekarang, tingkat kemantapan jalan provinsi sudah mencapai 83,65 persen.

Dengan program percepatan penanganan jalan tahun jamak, Pemprov mengalokasi-

kan anggaran sebesar Rp750 miliar selama tiga tahun. Dengan anggaran sebesar itu, ratusan kilometer jalan provinsi akan tertangani agar menjadi mantap.

Data Pemprov NTB, sepanjang 242,71 km jalan provinsi dalam kondisi tidak mantap. Selain itu, sebanyak 138 unit jembatan sepanjang 4.371 meter berada dalam kondisi kritis dan belum terbangun.

Sebelumnya Pemprov NTB telah melakukan program percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak.

Tahap pertama dilakukan pada tahun 2011-2013, tahap kedua pada tahun 2013-2015 dan tahap ketiga tahun 20172018.

Dengan luas wilayah 20.153,15 km2, NTB memiliki jalan provinsi sepanjang 1.484,43 km. Terdiri atas jalan provinsi di Pulau Lombok sepanjang 528,26 km dan di Pulau Sumbawa sepanjang 956,27 km. Tingkat kemantapan jalan provinsi pada akhir tahun 2018 sebesar 83,65 persen.

Masih terdapat 242,71 km jalan provinsi yang berada dalam kondisi tidak mantap.

Terdiri atas jalan aspal rusak berat sepanjang 53 km, jalan kerikil sepanjang 28,76 km, jalan tanah sepanjang 35,92 km serta jalan yang belum bisa dilalui atau belum terhubung sepanjang 125,03 km.

Selain itu, masih terdapat 138 unit jembatan dengan total panjang 4.371 meter yang berada dalam kondisi kritis dan belum terbangun. (nas)

Sempat Koma, Balita Kenormalan Baru Penderita Pendarahan Otak Pariwisata NTB, Butuh Uluran Tangan Pendakian Rinjani Segera Dibuka

Giri Menang (Suara NTB) – Muhammad Fikri, balita asal Dusun Gerebekan Desa Jembatan Gantung Lembar ini mengalami pendarahan otak sejak baru lahir. M Fikri yang terlahir dari keluarga tak mampu inipun butuh uluran tangan untuk biaya berobat.

Sayu dan sedih terlihat dari wajah Zahidatun Ibna, saat mengendong bayi malangnya itu. Ibu Muhammad Fikri, sangat sedih setelah mengetahui buah hatinya menderita pendarahan otak. Pada bagian kepala M Fikri, terdapat benjolan. Bahkan di bagian belakang terlihat lembek.”Dari umur satu bulan tujuh hari itu, sudah mulai begini,” tuturnya mulai menceritakan kisah yang dialami anaknya, Kamis (25/6).

Ia tak menyangka peristiwa terjatuh yang dialaminya di sekitar kediamannya di bukit Idung saat masih mengandung 9 bulan menjadi penyebabnya. Ditambah lagi, anaknya susah mau menyusui saat berumur sebulan. Ia pun membawa anaknya berobat ke Puskesmas Jembatan Kembar (Jakem). Saat ditangani di sana, anaknya mengalami koma.”Ndak nangis, ndak bangun, pokoknya ndak segala macam dah, dipasangin infus pun dia ndak terasa,” ceritanya.

Pihak puskesmas pun merujuk bayi laki-laki itu ke RSUD Tripat Gerung. Lantaran panyakit yang dialami dinilai parah.

Setiba di RSUD milik Pemkab Lobar itu, ujarnya, Muhammad Fikri langsung mendapat penanganan. Selama dirawat, diagnosis pendarahan otak pun diungkapkan dokter RSUD setempat itu. Rujukan untuk operasi di RSUD Provinsi NTB juga disarankan oleh dokter. Namun keluarga memilih untuk bisa dirawat di RSUD Tripat Gerung. Tak sangup melihat anaknya yang masih kecil harus dioperasi. Ditambah dihantuinya akan mengalami cacat di kemudian hari setelah operasi menjadi alasan keluarga.”Kasihan kita ngelihat, bagaimana nanti pas mimiknya, gi mana nangis gitu. Soalnya sudah ada buk-

(Suara NTB/her)

BALITA - Balita Muhammad Fikri yang menderita pendarahan di kepala. tinya juga di sini (desa, red) ada yang kayak gitu justru malah cacat pas besarnya setelah operasi,” bebernya.

Meski sempat ada donatur yang membantu perawatan hingga mengajurkan operasi.

Namun keluarga tetap bersikeras memilih rawat jalan dengan pemberian pengobatan.

Sayangnya biaya yang cukup besar selama perawatan di RSUD Tripat, karena mengunakan pasien umum, sebab belum memiliki BPJS. Meski sudah ada dana bansos yang diperoleh, tetap saja membuat keluarga kewalahan dengan biayanya. Terlebih sang suami yang pekerjaannya adalah seorang buruh. “Akhirnya kita bawa pulang dengan keadaan koma, tiga hari di rumah juga koma. Dibantu dengan suntikan pun ndak mau,” ujarnya.

Syukurnya anaknya bisa kembali sadarkan diri setelah dibawa ke kediaman neneknya di Dusun Batu Samban Desa Lembar Selatan. Kini anaknya menjalani rawat jalan dengan diberikan vitamin dan obat yang bisa dilakukan keluarganya. Pengurusan BPJS juga sedang dilakukan pihak keluarga. Berharap bisa meringankan biaya obat. Karena pihaknya mendengar dari

keluarganya jika ada obat yang bisa menyembuhkan.

“Cuma harganya itu mahal.

Ada donasi juga itu buat kita kontrol ke rumah sakit,” sambungnya.

Akibat penyakit yang dialami itu, anaknya sering muntah dan susah tidur.

Ditambah lagi sering nangis.

Tidak sampai situ saja, kondisi yang dialami Fikri diduga dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk menarik donasi. Namun tak diberikan kepada pihak keluarga. “Ada yang mengaku jadi bibinya terus minta donasi. padahal saya ini bibinya,” ujar Maulidah, bibi dari Muhammad Fikri. Meski demikian pihaknya tidak ingin meributkan hal itu dan lebih fokus pada kesembuhan keponakannya.

Walaupun begitu tak sedikit juga yang benar-benar donatur datang ke kediaman neneknya memberikan bantuan, baik itu baju, sembako maupun uang tunai. Kini pihak keluarga hanya berharap ada donatur yang mau membantu biaya membeli obat, karena keluarga tetap ingin Muhammad Fikri tidak dioperasi dan diberikan obat rawat jalan hingga sembuh. (her)

Bayi Berusia Enam Hari Sembuh dari Covid-19 Dari Hal. 1 Dikes belum berani menitipkan bayi tersebut ke keluarganya karena dari hasil contact tracing yang dilakukan ada yang reaktif. Sehingga untuk sementara bayi tersebut masih dititip di rumah sakit sambil menunggu salah satu orang tuanya negatif Covid-19. ‘’Kita titip di rumah sakit sampai salah satu keluarga bapak/ibunya sehat. Jadi memang bapak/ibunya positif,’’ terang Eka. Eka menjelaskan, ada tiga kelompok rentan terpapar Covid-19, yaitu bayi atau

anak-anak, lansia dan ibu hamil. Sehingga ketiga kelompok rentan ini dilarang untuk keluar daerah. Dikes NTB telah melarang Rumah Sakit dan Puskesmas mengeluarkan surat keterangan sehat bagi pelaku perjalanan yang masuk tiga kelompok rentan tersebut. ‘’Saya tak memperbolehkan Puskesmas dan rumah sakit mengeluarkan surat keterangan sehat bagi pelaku perjalanan untuk bayi, lansia dan ibu hamil. Kecuali memang sangat penting sekali. Kalau sekadar menghadiri pernikahan, ndak penting. Warga

nawar-nawar juga,’’ katanya.

Eka menjelaskan, banyak kasus pasien Covid-19 yang meninggal dari ketiga kelompok rentan tersebut. Sekarang, mulai lagi ada bayi yang positif Covid-19. Dua atau tiga minggu sebelumnya hampir tidak ada bayi yang positif, kalaupun ada mereka berusia anak-anak. ‘’Artinya kita ndak mainmain melarang itu. Bukan untuk kita. Kita melarang itu demi anak-anak dan keluarganya. Ndak ada untungnya kita melarang orang. Kalau anaknya sakit, keluarganya yang susah,” tandas Eka. (nas)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB dan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) bersiap membuka kembali aktivitas pendakian dan pariwisata di dalam kawasan TNGR. Terutama untuk menyambut kenormalan baru sektor pariwisata dimana pemerintah daerah telah meresmikan Standard Operational Procedur (SOP) yang diperlukan.

Kepala BTNGR, Dedy Asriady, menerangkan berdasarkan pertemuan yang dilakukan pihaknya dengan stakeholder terkait telah disepakati beberapa hal. Antara lain agenda sosialisasi pembukaan kawasan yang akan dilakukan pada Sabtu (27/6) dan persiapan pembukaan pada 7 Juli mendatang.

Sosialisasi tersebut dijadwalkan di Kawasan Sembalun, Lombok Timur, dengan menghadirkan Wakil Gubernur NTB. Beberapa materi yang akan disosialisasikan antara lain persiapan pembukaan pendakian, edukasi dan simulasi bagi masyarakat, serta informasi lainnya terkait kondisi jalur pendakian serta izin untuk mendaki hingga ke puncak dan danau segara anak.

“Sebelumnya kan itu ditutup. Sekarang sudah boleh ke puncak dan segara anak, ini kan kabar baik. Selain itu, kita juga ada penambahan jalur pendakian. Sebelumnya 4, sekarang jadi 6 dengan diresmikannya jalur Propok dan Torean,” ujar Dedy.

Kendati demikian, pembukaan resmi pada 7 Juli mendatang ditekankan akan mengikuti peraturan pemerintah pusat. Dimana pembukaan hanya dapat dilakukan

di wilayah dengan zona hijau Covid-19.

Diterangkan, sampai saat ini NTB memang belum memiliki wilayah zona hijau.

Khususnya yang diatur dengan surat keputusan masing-masing kepada daerah di tiga kabupaten yang menjadi jalur pendakian Gunung Rinjani.

“Itu boleh dibuka tergantung dari kondisi daerah, hijau atau kuning. Minimal risikonya. Tergantung daerah masing - masing. Jadi prinsipnya, kita akan buka tergantung kondisi daerah.

Khusus untuk rinjani, kita sudah lakukan perbaikan jalur,” jelas Dedy.

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, Lalu Moh. Faozal, S.Sos,M.Si menerangkan pendakian Gunung Rinjani merupakan salah satu aktivitas wisata andalan yang akan disiapkan menuju kenormalan baru pariwisata di NTB. Terutama melihat pengaturan protokol kesehatan yang diproyeksikan dapat lebih mudah dilakukan.

Menurut Faozal, pihaknya bersama dengan BTNGR telah menyepakati beberapa protokol. Diantaranya pengaturan batas jumlah pendaki hingga 30 persen dan pengaturan waktu pendakian yang hanya dibolehkan selama 9 jam. ‘’Jadi kita hanya bolehkan 9 jam nanti. Itu one day tour, jadi belum boleh kalau menginap (berkemah, Red),’’ jelas Faozal. Dengan pengaturan tersebut, pihaknya berharap aktivitas pariwisata dapat pulih dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan yang diperlukan. (bay)

ASN Ditegur KASN Dari Hal. 1 ‘’Sebaiknya mengajukan surat pengunduran diri supaya tak melanggar secara etika sebagai ASN,’’ saran Kepala BKD NTB, Drs. Muhammad Nasir dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (25/6) kemarin.

Sebanyak empat pejabat Pemprov NTB maju dalam Pilkada 2020. Yaitu, mantan Kepala Diskop UKM NTB, Drs. H. L. Saswadi, MM, Kepala DP3AP2KB NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si, Pejabat BPKAD NTB, Dewi Noviani, dan pejabat Bakesbangpoldagri NTB yang juga mantan Wakil Bupati Lombok Tengah, H. L. Normal Suzanna.

Nasir mengatakan, Saswadi yang akan maju dalam Pilkada Loteng sudah pensiun pada Mei lalu. Sedangkan Dewi Noviani yang akan maju di Pilkada Sumbawa sudah

mengajukan surat pengunduran diri sebagai ASN. Begitu juga Normal Suzanna, sudah mengajukan surat pengunduran diri. ‘’Tinggal kita tunggu Ibu Selly. Memang ini belum masuk tahapan. Tapi karena sudah masuk riak-riaknya.

Biar tak ada sempritan Bawaslu dan masyarakat. Sehingga kita mengkomunikasikan jangan sampai beliau tersandung,’’ katanya.

Kepada ASN Pemprov yang berada di kabupaten/kota, Nasir mengingatkan agar netral dalam Pilkada 2020.

Pasalnya, ada tujuh ASN Pemprov yang ditegur karena dinilai tidak netral dalam Pilkada. ‘’Taati aturan bahwa ASN itu netral. Ini bukan imbauan tapi perintah UU. Kalau KASN memberikan rekomendasi, kami tindaklanjuti,’’ pungkasnya. (nas)

Truk Tronton Pengangkut Besi Beton Terperosok di Pelabuhan Kayangan Dari Hal. 1 tiba-tiba tali pengikat antara dermaga dan kapal ferry terputus. Saat itu, posisi truk tronton baru masuk pada bagian kepala ke kapal sehingga menyebabkannya langsung terperosok ke laut.

Kapolsek KP3 Kayangan, Iptu Sahiman kepada Suara NTB, membenarkan insiden jatuhnya sebuah truk tronton tersebut. Kejadian itu sekitar pukul 16.00 Wita saat truk yang diketahui bermuatan besi beton dengan berat 50 ton

hendak masuk ke dalam kapal untuk melakukan penyeberangan ke Pulau Sumbawa.

Beruntung hanya bagian kepala kapal yang terjatuh untuk kemudian dilakukan penanganan lebih lanjut.

Keberadaan truk tronton tersebut, lanjut Sahiman, merupakan penumpang terakhir pada kapal yang masuk ke dalam kapal dengan penyeberangan melalui dermaga dua di Pelabuhan Kayangan.

Belum diketahui penyebab putusnya tali pengikat tersebut. Sehingga ketika bagian

kepala truk tronton masuk, tali langsung terputus yang menyebabkan bagian kepala truk terjun ke laut. ‘’Beruntung hanya kepala truk saja yang terjatuh. Untuk kapal yang akan ditumpangi itu tetap melakukan penyeberangan,’’ terang mantan KBO Reskrim Polres Lotim ini.

Tidak ada korban jiwa dan luka-luka dalam insiden ini.

Pasalnya di dalam truk hanya terdapat sopir dan secara cepat dilakukan evakuasi.

Hanya saja untuk sementara waktu, keberadaan dermaga

dua di Pelabuhan Kayangan tidak dapat difungsikan. Bahkan dilakukan penutupan sementara karena truk tronton belum dapat dievakuasi.

Saat ini pihak dari Polsek Kayangan, PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Kayangan sudah mengikat badan truk menggunakan tali sling agar tidak masuk ke dalam laut.

Untuk proses evakuasi sendiri berbagai upaya masih dilakukan. Salah satunya menggunakan cran dengan terlebih dahulu mengevakuasi muatan truk berupa besi

beton seberat 50 ton tersebut. (yon) General Manager (GM) PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Kayangan Lotim, M. Yasin, mengatakan bahwa ia belum dapat memberikan informasi lebih jelas terkait jatuhnya satu unit mobil truk tronton tersebut. Ia sedang berada di TKP bersama instansi terkait lainnya dalam posisi masih bekerja untuk melakukan evakuasi. ‘’Kita masih bekerja untuk proses evakuasi. Semoga cepat selesai,’’ ujarnya singkat. (yon)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 26 Juni 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Profil Atlet Setelah Emas SEA Games, Kini Zigi Membidik Olimpiade ATLET yang satu ini lahir dari keluarga sederhana pasangan suami istri Yuda Nadi dan Hustiani, seorang pemandu wisata di Lombok. Tak disangka, remaja kelahiran Lingsar, Lombok Barat (Lobar),14 Januari 1998 ini mampu menorehkan segudang prestasi di level nasional hingga internasional.

Atlet yang bernama lengkap Ahmad Zigi Zaresta Yuda ini, berhasil mendulang medali emas di SEA Games 2019 di kelas Kata perorangan putra. Ia menjadi satu-satunya atlet karate NTB yang pertamakali mengibarkan bendera merah putih lewat prestasinya di olahraga karate. Dan saat ini ia ingin mewujudkan impiannya tampil di Olimpiade 2020.

Ahmad Zigi Zaresta Yuda yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Kamis (25/6) mengatakan sejak kecil sudah menyukai olahraga bela diri karate. Sejak di Sekolah Dasar (SD) dia sudah ikut latihan karate. Alasan Zigi menyukai olahraga beladiri asal Jepang ini karena dianggap sebagai salah satu olahraga yang mempunyai manfaat untuk menunjang kebugaran tubuh agar tetap terlihat sehat dan bugar. Selain itu olahraga karate sebagai media untuk pertahanan diri dari tindakan kejahatan.

Berkat ketekunan berlatih dan didukung penuh oleh orang tua, tenyata Zigi mampu menguasai teknik beladiri karate jenis Kata atau seni gerak. Setelah mengusai teknik olahraga beladiri tersebut, Zigi pun memilih terjun di arena pertandingan.

Pertama kali ikut kejuaraan tingkat karate tahun 2006, Zigi langsung mempersembahkan medali perunggu. Kemudian di kejuaraan daerah tahun 2007 ia meraih medali perak dan Kejurda tahun 2008 meraih medali emas.

Tak sampai di situ. Prestasi Zigi terus bersinar sampai di level nasional hingga internasional. Pertama kali tampil di event nasional tahun 2009, ia sudah mampu mendulang medali emas di Kejurnas INKAI di Surabaya tahun 2009. Selanjutnya menjuarai Kejurnas Piala Mendagri di Makasar tahun 2010.

Sukses menorehkan prestasi di event nasional, Zigi mendapat kesempatan mewakili Indonesia di berbagai event internasional.

Belum lama ini ia berhasil mendulang medali emas di SEA Games 2019. Selain sukses di SEA Games, Zigi sudah berhasil meraih medali emas di event Word Karateka Federation (WLF) tahun 2015, saat itu ia meraih medali emas di Kata Junior. Selanjutnya medali perak di Asian Karateka Federation (AKF) Junior dan U-21 di Dubai tahun 2013. Serta meriah medali perunggu di Asian Games 2018.

Sukses menorehkan medali emas di event internasional, Zigi masih punya mimpi ingin berprestasi di Olimpiade tahun 2021. Saat ini ia sedang persiapan mengikuti beberapa event internasional untuk mengejar tiket Olimpiade.

“Target saya tahun ini ingin ikut olimpiade Tokyo,” ucapnya.

Ahmad Zigi Zaresta Yuda (fan/*) (Suara NTB/ist)

Hendak Keluar Daerah, Hasil Tes Cepat 12 Orang Reaktif Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 12 orang di Sumbawa terpaksa menunda perjalanannya ke luar daerah. Pasalnya dari hasil tes cepat atau rapid test dinyatakan reaktif. “Kemarin 12 yang reaktif dari mereka yang memeriksa diri untuk rapid test, mau ke luar daerah,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Didi Darsani, A.Pt, Kamis (25/6).

Dijelaskannya, meskipun reaktif, belasan pelaku perjalanan tersebut belum bisa dipastikan positif Covid-19. Namun tidak menutup kemungkinan adanya potensi untuk mengarah ke positif. Guna memastikan hal tersebut, kini sudah dilakukan pemeriksaan swab. “Mereka sudah diswab. Kita tinggal menunggu hasil,” terangnya. Belasan orang tersebut, ungkapnya semementara melakukan isolasi. Sambil menunggu adanya hasil pemeriksaan swab. “Kondisinya baik-baik saja. Karena lebih banyak dalam status Orang Tanpa Gejala (OTG),” bebernya.

Dijelaskan lebih jauh, penangan Covid-19 di Sumbawa kian membaik. Dari 42 kasus yang ada sebagian besarnya sudah sembuh.

Sekarang tersisa 7 orang yang masih dalam perawatan. Diantaranya 3 orang dirawat di gedung RSUD baru di Sering dan 4 orang berada di Pulau Lombok. “Yang tiga orang di RSUD, nanti sore atau besok sore sudah ada yang kita nyatakan sembuh lagi. Sebenarnya hasilnya sudah tahu. Tapi saya harus menunggu rilis dari provinsi,” tukasnya.

Terkait kondisi yang ada, lanjutnya, pihaknya tetap melakukan antisipasi kemungkinan yang terjadi. Terutama terkait potensi dari transmisi lokal dan Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG).

“Meskipun kondisinya sudah membaik, kita tidak boleh lalai juga.

Kita juga tetap mengantisipasi kemungkinan potensi dari transmisi lokal dan juga PPTG. Kemudian anak dari pondok pesantren yang akan kembali belajar di Sumbawa. Mudah-mudahan tidak ada lagi tambahan kasus positif di Sumbawa,” harapnya. (ind)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Angkutan Umum Keluar Masuk KSB Mulai Normal Taliwang (Suara NTB) Pelonggaran syarat perjalanan orang antar wilayah di NTB akhirnya kembali menggeliatkan aktivitas transportasi umum. Di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) misalnya, sejumlah armada bus yang sebelumnya berhenti beroperasi karena pandemi kini sudah kembali mengangkut penumpang dari dan menuju KSB. “Benar. Layanan bus penumpang sudah mulai dibuka,” kata Kepala Dinas Perhubujngan (Dishub) KSB, H. Abdul Hamid kepada Suara NTB, Kamis (25/6).

Berdasarkan hasil monitoring Dishub KSB tanggal 24 Juni, di Terminal Tanah Mira, Taliwang terdapat 13 armada bus yang beroperasi. Sebanyak 9 armada yang melayani rute jurusan Mataram (Pulau Lombok) dan sisanya 4 armada melayani penumpang menuju kabupaten Sumbawa.

Melihat jumlah armada bus yang telah beroperasi itu, menurut H. Hamid menandakan aktivitas transporasi umum dari dan menuju KSB mulai normal. Sebab di masa-masa sebelum pandemi virus corona mewabah jumlah bus yang melayani arus keluar masuk orang di KSB pada kisaran tersebut. “Hitungan kami sudah normal ya,” paparnya.

Meski sudah beroperasi normal, H. Hamid menyatakan, ketentuan mengenai upaya pencegahan Covid-19 den-

gan penerapan protokol kesehatan tetap berlaku bagi seluruh bus angkutan. Diantaranya setiap bus hanya maksimal membawa penumpang sebesar 70 persen dari kapasitas normalnya.

Berikutnya memastikan kebersihan bus sebelum beroperasi, hingga menerapkan standar protokol pencegahan Covif-19 kepada seluruh penumpang selama dalam perjalanan. “Untuk memastikan seluruh bus mematuhinya, petugas kami

melakukan pengecekan sebelum keberangkatan dan kedatangan di terminal Tanah Mira,” ungkapnya.

Bagi bus yang tidak mematuhi ketentuan protokol pencegahan Covid-19, pihaknya lanjut mantan kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KSB ini, tak akan segan menjatuhkan sanksi terhadap bus yang melanggar. “Sanksinya bisa sampai pencabutan izin trayek,” tandas H. Hamid.

Sementara itu ditanya mengenai tarif yang diberlakukan armada bus penumpang tersebut? H. Hamid mengaku, tidak ada perubahan.

Besaran tarif untuk seluruh jurusan masih tetap sama seperti sebelum mewabahnya virus corona. “Alhamdulillah

(Suara NTB/ist)

H. Abdul Hamid bus tidak ada yang menaikkan tarif meski mereka dibatasi jumlah penumpangnya,” pungkasnya. (bug)

Belasan Nakes Puskesmas dan Anggota Polsek Monta Reaktif Covid-19 Bima (Suara NTB) – Sebanyak 18 orang yang terdiri dari tenaga kesehatan (Nakes) Puskesmas Monta dan Anggota Polsek Monta Kabupaten Bima dinyatakan reaktif positif Covid-19 usai menjalani tes cepat (rapid test).

Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bima, Rifai S.Sos, M.AP mengaku, 18 orang yang dinyatakan reaktif tes cepat tersebut, terdiri dari 12 Nakes yang didominasi Bidan Puksemas Monta dan 6 Anggota Polsek Monta.

“Saat ini 18 orang ini tengah menjalani isolasi mandiri dan menunggu hasil swab yang kita kirim kemarin,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (25/6).

Diakuinya persoalan itu, bermula ada suami dari seorang bidan Puskesmas Monta yang dinyatakan reaktif usai menjalani tes cepat mandiri di salahsatu klinik di Desa Talabiu Kecamatan Woha untuk keperluan keluar daerah.

Mengantisipasi hal-hal yang tidak dinginkan, lanjut Rifai pihaknya langsung melakukan pelacakan kontak (contact tracing) sekaligus tes cepat terhadap istrinya. Hasilnya pun dinyatakan reaktif.

“Karena yang bersangkutan Bidan, kita tracing dan tes cepat lagi pada bidan lain dan seluruh Nakes di Puksesmas Monta. hasilnya juga reaktif, ada sekitar belasan,” katanya.

Rifai menjelaskan, diantara bidan hasil pelacakan yang dinyatakan reaktif terse-

but juga bersuamikan anggota Polsek Monta. Sehingga dilakukan pelacakan dan hasilnya dinyatakan reaktif.

“Jumlahnya tracing yang dilakukan sejak tanggal 22, 23 sampai 24 Juni 2020 ada 18 orang yang reaktif. 12 Nakes didominasi Bidan dan 6 Anggota Polsek Monta ,” ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, Ia mengaku pihaknya berencana akan menutup sementara aktivitas Puskesmas Monta. Pasalnya sebagian besar pegawainya, kecuali pegawai IGD telah dinyatakan reaktif positif Covid-19.

“Berdasarkan rapat kita kemarin rencananya Puskesmas Monta ditutup sementara. Tapi kita akan lihat perkembangan kedepan. Terutama hasil swab yang sudah dikirim,” katanya.

Rifai menegaskan, meski dinyatakan reaktif positif berdasarkan tes cepat, belum tentu yang seseorang terpapar atau positif Covid-19. Hal itu perlu diketahui berdasarkan pengujian laboratorium melalui Swab. “Biar lebih jelasnya kita tunggu hasil swabnya. Mudah-mudahan negatif semua,” harapnya.

Disamping itu, Ia menambahkan jumlah warga Kabupaten Bima yang terpapar atau positif Covid-19 dan di rawat di RSUD Bima hingga saat ini masih tersisa dua orang, dari 23 orang total secara keseluruhan. “Dari 23 yang positif yang sudah sembuh 21 orang. Sekarang masih tersisa dua orang. Bahkan kondisi fisik keduanya normal dan membaik,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/ist)

REMBUK AKSI - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril saat membuka kegiatan rembuk aksi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sumbawa, Kamis (25/6).

Penurunan Stunting Jadi Fokus Bidang Kesehatan di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Percepatan penanganan stunting menjadi salah satu fokus progam di bidang kesehatan maupun sektor lainnya.

Untuk mengantisipasi kondisi gizi kronis yang mengakibatkan anak tumbuh dengan kondisi yang tidak maksimal.

Hal tersebut dikatakan Bupati Sumbawa H.M. Husni Djibril, B.Sc, saat membuka secara resmi kegiatan Rembuk Aksi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Tahun 2020, Kamis (25/ 6). Sejak 2013-2018, angka prevalensi stunting di Kabupaten Sumbawa tergolong tinggi. Hasil Riskesdas tahun 2013 menunjukkan angka stunting mencapai 37,2%. Ke-

mudian berdasarkan hasil survey pemantauan gizi tahun 2017, angka stunting menempati urutan pertama tertinggi dari 10 kabupaten/kota lain di NTB sebanyak 41,82%. Dan dari hasil riskesdas tahun 2018, kejadian stunting di Kabupaten Sumbawa mengalami penurunan sebesar 10% menjadi 31,53%.

Melalui rembuk stunting ini, diharapkan dapat semakin bersemangat dalam memberikan kontribusi terhadap solusi penanganan stunting. Terdapat dua solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan stunting, yaitu dengan intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik diarahkan untuk men-

gatasi penyebab langsung masalah stunting, sedangkan intervensi sensitif diarahkan untuk mengatasi penyebab tidak langsung yang menjadi akar masalah serta dampak jangka panjangnya.

Bupati berharap melalui pertemuan rembuk stunting ini dapat menghasilkan komitmen bersama untuk percepatan penanganan dan penurunan stunting. Yang menjadi dasar gerakan penurunan stunting melalui integrasi program/kegiatan yang dilakukan antar perangkat daerah, penanggungjawab layanan dan partisipasi masyarakat.

Sehingga penurunan stunting di Kabupaten Sumbawa dapat terwujud. (arn)

Pemda KSB Siap Dukung Anggaran Pilkada Serentak Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin menyatakan, pemerintah KSB saat ini siap mendukung seluruh anggaran Pilkda KSB tahun ini.

Menurut Wabup, sebelumnya sikap Pemda KSB itu telah dipertegas kembali saat menggelar rapat kerja (Rakor) virtual dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karna-

vian. “Kemarin (Rabu) kita rakor dengan pak Tito. Secara langsung saya sampaikan soal anggaran Pilkada kami di KSB siap backup (dukung),” kata Wabup kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Kamis (25/6).

Diutarakan Wabup, meski sebelumnya daerah dalam menghadapi pandemi virus corona banyak menfokuskan anggaran untuk kegiatan

penanganan dan pencegahannya. Namun untuk pembiayaan Pilkada, Pemda KSB tidak mengganggu sedikit pun anggarannya sesuai instruksi pusat. “Hanya memang kan kita sempat tarik karena tahapan Pilkada saat itu dihentikan,” urainya.

Menurutnya dana Pilkada yang dialokasikan Pemda KSB pada tahun ini sudah sesuai dengan kebutuhan seluruh ele-

men penyelenggara mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (KPU) serta dukungan anggaran bagi institusi TNI/Polri yang diberi tugas mengamankan seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada nantinya.

Berdasarkan APBD tahun 2020 ini, dana yang disediakan Pemda KSB untuk KPU sebesar Rp 13,50 miliar, Bawaslu Rp 5,92 miliar dan bagi

TNI/Polri sebesar Rp 4,50 miliar. Di mana dari total anggaran tersebut, sementara ini yang sudah dicairkan Pemda KSB untuk KPU 39,26 persen, untuk Bawaslu 40 persen dan bagi TNI/Polri sebanyak 22,22 persen. “Tentu dengan dilanjutkannya lagi tahapan Pilkada sekarang ini kita akan segera menyalurkan lagi sisanya ke masing-masing pihak,” papar Wabup. (bug)

Kanwil Kemenkumham NTB Gelar Rapat Koordinasi MPWN dan MPDN secara Virtual BERTEMPAT di ruangan teleconference Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) NTB, berlangsung kegiatan Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) dan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) se-Pulau Lombok yang dilaksanakan secara virtual. Tema yang dibahas dalam rapat koordinasi ini adalah ‘’Tercapainya Pemahaman Majelis Pengawas Notaris (MPWN) dan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) terkait teknis pengawasan terhadap

penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris’’.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Drs.Andi Dahrif Rafied, M.Si didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Dr.Syarifuddin, ST, MH, berlangsung pukul 09.30 Wita.

Kegiatan diikuti oleh Kepala Sub Direktorat Kenotariatan Dirjen AHU yang juga sebagai narasumber, Ketua dan anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi NTB, Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris se-Pulau Lombok serta Para Pejabat Eselon II dan III Kantor Wilayah Kemenkumham NTB. Dalam rapar koordinasi diungkapkan bahwa untuk melaksanakan Peraturan

Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Kementerian Hukum dan HAM RI telah mengeluarkan aturan pelaksanaan. Yakni Permenkumham RI Nomor : 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Pengenali Pengguna Jasa bagi Notaris yang dalam beberapa ketentuannya telah memberikan petunjuk teknis untuk mengenali pengguna jasa notaris yang tujuannya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang wajib diterapkan oleh pihak pelapor.

Dengan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi ini, diharapkan kepada lembaga pembinaan dan pengawasan notaris

di Provinsi NTB dapat meningkatkan sinergitas kinerja dalam melakukan pembinaan dan pengawasan notaris di Provinsi NTB khususnya terkait kewajiban notaris untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. (*) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB, Drs. Andi Dahrif Rafied, M.Si didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Dr.Syarifuddin, ST.MH dan Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Yudi Adrianto, SH.MH saat pembukaan kegiatan rapat koordinasi.

(Suara NTB/ist)