Edisi Rabu 26 Juni 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 26 JUNI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 87 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tandatangani MoU dengan Kejaksaan

PD BPR NTB Kabupaten Dompu Berharap Tekan Rasio NPL

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB Kabupaten Dompu menandatangani kesepahaman bersama (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu untuk menekan rasio Non Performing Loan (NPL). Untuk tahap awal, sebanyak 61 nasabah dengan jumlah kredit Rp1,4 miliar diharapkan tertagih hingga Desember 2019. Bersambung ke hal 15 MOU - Direktur Utama PD BPR NTB Kabupaten Dompu, Hj Erma Suryani, SE bersama Kajari Dompu, Edi Nursapto, SH saling menyerahkan dokumen kesepahaman bersama (MoU) tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara untuk menekan kredit bermasalah di aula Kejari Dompu, Selasa (25/6)) kemarin.

(Suara NTB/ula)

FOTO BERSAMA - Foto Bersama jajaran Kejari Dompu dengan PD BPR NTB Kabupaten Dompu usai tandatangani MoU.

Kunjungi Northern Territory

Gubernur NTB Siapkan Kebijakan untuk Menghadapi Bencana MODERN - Aktivitas para peternak di NTCA Cattle Station, Australia yang sudah menggunakan pendekatan modern dan profesional.

Belajar dari NT Australia

Pabrik Pakan Ternak Harus Berdiri Tahun Depan

Gubernur diagendakan akan berada di Australia hingga Jumat, 28 Juni 2019 mendatang. Di hari pertama kunjungannya, gubernur berkunjung dan menggelar pertemuan di National Critical Care and Trauma Response Centre, Darwin. Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul ini pun menerangkan makna kunjungannya kali ini. Menurutnya Northern Territory merupakan salah satu daerah yang menjadi tetangga terdekat kita. Penerbangan Lombok-Darwin hanya memakan waktu sekitar satu setengah jam saja. Menurut Doktor Zul, agenda kunjungan ini memiliki makna penting sebagai sebuah proses pembelajaran mengenai kebijakan mitigasi bencana. Sebagai daerah yang rawan gempa, NTB tentunya membutuhkan kebijakan mitigasi bencana yang andal. Berkunjung ke Northern Territory, menurut Doktor Zul, telah memberikan gambaran mengenai berbagai pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana. ‘’Mereka sadar kawasan ASEAN sangat rawan bencana. Karenanya Australia menempatkan badan bencananya di Darwin yang sangat dekat dengan negara-negara ASEAN sebagai bentuk persiapan mereka kalau ada bencana di Australia dan negara-negara tetangganya,’’ ujar gubernur. Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/humasntb)

TB adalah daerah dengan potensi sektor peternakan yang besar. Namun, potensi ini harus didukung strategi pengembangan yang baik. Di Northern Territory (NT) Australia, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah pun mempelajari resep ini. Bersambung ke hal 15

Darwin (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Senin (24/6), memenuhi undangan Pemerintah Northern Territory (NT), Australia. Kunjungan ini digelar guna melihat kesiapan pemerintah setempat dalam menghadapi berbagai bencana.

TO K O H ’’Kencangkan Ikat Pinggang’’ DI tengah kondisi keuangan daerah yang defisit, Pemprov NTB akan melakukan rasionalisasi atau pemangkasan belanja OPD yang dinilai kurang prioritas. Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd memastikan program-program prioritas seperti pengentasan kemiskinan tak akan kena pemangkasan. ‘’Nggak boleh disentuh kalau anggaran pengentasan kemiskinan. Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Suara NTB/ist)

Bidik Tersangka Kasus LCC SETELAH menaikkan status kasus menjadi penyidikan, Kejaksaan Tinggi NTB menemukan indikasi tindak pidana pada proses agunan lahan Lombok City Center (LCC). Status penyidikan dilanjutkan untuk penetapan tersangka, dengan terlebih dahulu memanggil saksi-saksi. Penyelidikan dan penyidikan kasus ini dimaksimalkan pada Mei lalu. Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan istri, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah mengapit Direktur National Critical Care and Trauma Response Centre, Prof. Len Notaras (tengah) dalam lawatan ke Darwin, Northern Territory, Australia, Senin, 24 Juni 2019. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mendapatkan penjelasan mengenai teknik budidaya perikanan dari civitas academica Charles Darwin University, Northern Territory, Australia, Senin, 24 Juni 2019 (foto atas).

(Suara NTB/humasntb)

Puncak Musim Kemarau

BNPB Ingatkan Pemprov Antisipasi Kekeringan Ekstrem Mataram (Suara NTB) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Lombok Barat merilis informasi puncak kekeringan terjadi pada Agustus. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan Pemprov NTB, khususnya Pemda Kabupaten dan kota untuk waspada dam-

pak kekeirngan ekstrim. Prakirawan BMKG Restu Patria Megantara menyebut, tahun 2019 ini musim kemarau di NTB umumnya mulai merata ketika masuk April hingga awal Mei. ‘’Puncak musim kemarau di NTB diprakirakan pada periode Juli sampai Agustus,’’ Restu Patria Megantara, Prakirawan

BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat, Selasa (25/6). Dijelaskannya, dari monitoring dinamika atmosfer, ada kondis disebut dengan ENSO (El Nino Southern Oscillation), berada pada kondisi El Nino lemah dan diperkirakan masih akan bertahan hingga tiga bulan ke depan. Bersambung ke hal 15

Dedi Irawan

(Suara NTB/ist_b.satrio)

AIR BERSIH - Anggota Samapta Polres Bima Kabupaten saat droping air bersih kepada warga di Desa Sanolo Sabtu pagi lalu.

NTB Belum Miliki Solusi Tepat Atasi Dampak Kekeringan Mataram (Suara NTB) Setiap tahun, Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/ kota melakukan droping air bersih ke daerah-daerah yang mengalami krisis air bersih akibat kekeringan. Sampai saat ini, Pemda belum memiliki solusi yang tepat untuk menangani dampak kekeringan di daerah ini. ‘’Bukan solusi yang tepat menyalurkan air bersih tiap tahun. Kita rencananya mendorong daerah membuat solusi permanen,’’ kata Kepala Dinas Sosial NTB, Dra.T. Wismaningsih Dradjadiah dikonfirmasi di Mataram, kemarin. Menurutnya, Pemda perlu memikirkan solusi permanen untuk mengatasi krisis air bersih akibat kekeringan yang melanda NTB setiap tahun. Solusi permanen mengatasi daerah-daerah yang mengalami krisis air bersih dapat dilakukan dengan membuat jaringan perpipaan atau membuat sumur bor. Menurut Wismaningsih, Lombok Timur telah mulai bekerjasama dengan Unicef untuk menangani persoalan ini. Ia menyebutkan, sejak bulan Puasa lalu, Dinas Sosial NTB telah turun melakukan droping air bersih ke wilayah-wilayah yang menjadi langganan kekeringan tiap tahun. Seperti Lombok Timur bagian selatan dan Lombok Tengah bagian selatan. Tahun ini, daerah yang mengalami krisis air bersih diprediksi akan meluas dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, kata Wismaningsih, belum ada permintaan bantuan droping air bersih dari kabupaten/kota. Kemungkinan Pemda kabupaten/kota masih bisa menanganinya. ‘’Kita turun pantau, sudah tertangani di kabupaten masing-masing. Seperti Lombok Timur, bupatinya sudah turun langsung,’’ kata Wismaningsih. Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 26 Juni 2019

Halaman 2

Lahan Pertanian Terus Menyusut Nipahnya Kota Mataram KULINER ikan bakar di Tanjung Karang semakin berkembang. Ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya pedagang karena hasilnya cukup menjanjikan. Harga murah dan rasa nikmat sehingga masyarakat mengenalnya sebagai ‘Nipahnya Kota Mataram.’ Berkembangnya usaha kuliner tersebut diakui Camat Sekarbela, Cahya Samudra. Ia menyebutkan, pedagang kaki lima (PKL) yang sebelumnya berjumlah 60, bertambah menjadi 70 pedagang. Kuliner ikan bakar dikembangkan oleh masyarakat rupanya menarik minat wisatawan. Dengan kualitas ikan bakar nikmat, bumbu yang khas serta harga murah membuat masyarakat enggan beranjak. Bahkan, ada menganggap kuliner ikan bakar di Tanjung Karang sebagai Nipahnya Kota Mataram. “Sambel beberoknya enak. Iyah, bagus sudah jadi Nipahnya Kota Mataram,” kata Camat Sekarbela dikonfirmasi, Selasa (25/6). Yaya, sapaan akrab camat ini menambahkan, kuliner ikan bakar terkoordinir oleh asosiasi pedagang kaki lima (APKLI) Kota Mataram. Ada keinginan menyeragamkan pedagang, tetapi perlu duduk bersama. Pasalnya, lokasi ditempati merupakan milik perorangan dan belum diketahui siapa pemiliknya. “Persoalannya pemilik lahannya ada yang diketahui dan ada yang tidak,” tandasnya. Patut diapresiasi pedagang ikan bakar 90 persen merupakan warga Kelurahan Tanjung Karang. Artinya, ada proses pemberdayaan ekonomi kerakyatan di wilayah tersebut. Selain itu, masyarakat juga menangkap peluang tersebut sebagai profesi untuk meningkatkan perekonomian mereka. Sebagai ciri khas wisata kuliner di Kota Mataram, sepatutnya perlu diingatkan kepada pedagang untuk tetap menjaga lapak mereka agar tidak semrawut. Fasilitas publik seperti trotoar tidak dimanfaatkan untuk menaruh meja. Mengembangkan wisata kuliner sambungnya, perlu dukungan dari APKLI dan Dinas Perdagangan. Harapannya, perekonomian masyarakat terus berkembang dan meningkatkan taraf ekonomi. Sehingga, moto Sekarbela Bagus (Berprestasi, Aman, Gotong royong, Usaha ekonomi kerakyatan dan silaturhamin) sukses. (cem) Cahya Samudra (Suara NTB/dok)

Tingkatkan Kualitas Implementasi FRAKSI Partai Golkar DPRD Kota Mataram mengapresiasi prestasi Pemkot Mataram yang telah lima kali berturut-turut berhasil memperoleh sekaligus mempertahankan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas kinerja pengelolaan keuangan daerah. ‘’Kami berharap ke depan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel terus dilakukan peningkatan kualitas implementasi dari e-budgeting secara sistemik dan terstruktur,’’ kata Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos. Dalam upaya mencapai kualitas realisasi pendapatan daerah yang maksimal, meskipun telah mencapai realisasi sebesar 98,65 persen dan ini adalah capaian yang luar biasa di saat pemerintah sedang berusaha memulihkan kondisi perekonomian NTB umumnya dan khususnya Kota Mataram, sebagai dampak gempa bumi di tahun 2018 yang lalu. ‘’Kami berharap untuk terus membenahi sistem pengelolaan pendapatan daerah. Khususnya PAD dengan memaksimalkan pemanfaatkan IT sebagai sarana penunjangnya,’’ kata anggota Dewan dari dapil Cakranegara ini. Demikian pula terhadap realisasi belanja, Pemkot Mataram perlu terus meningkatkan kinerja aparat pemerintahan. Memaksimalkan serapan anggaran secara berkualitas dan proporsional setiap triwulannya. Sehingga memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, lanjut Malik, terhadap rekomendasi atas LHP BPK, agar sungguh-sungguh menjadi perhatian bersama antara DPRD dan eksekutif untuk menindaklanjutinya. ‘’Kami berharap agar Pemkot Mataram terus melakukan koordinasi, komunikasi dan simplikasi program pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTB dalam upaya mengoptimalkan dan memanfaatkan peluang yang ada,’’ ungkapnya. Sehingga, anggaran untuk pembangunan di luar komponen DAU bisa meningkat dari tahun ke tahun. Dimana, kata anggota Komisi III ini, pendapatan daerah, terealisasi Rp1,418 triliun lebih atau 98,65 persen dari target yang ditetapkan Rp1,437 triliun lebih. Belanja dan Transfer Bantuan Keuangan, terealisasi Rp1,435 triliun lebih atau 93,23 persen dari anggaran Rp1, 539 triliun lebih. Defisit pelaksanaan APBD yang merupakan selisih kurang pendapatan dengan belanja minus Rp17,120 miliar lebih. Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari SILPA tahun lalu ditargetkan Rp119,242 miliar lebih dengan realisasi Rp131,920 miliar lebih atau 110,63 persen. ‘’SILPA Kota Mataram pada Akhir Tahun Anggaran 2018 Rp105,404 miliar lebih,’’ sebut Malik. (fit) Abdul Malik (Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengakui serapan anggaran dana alokasi khusus (DAK) masih rendah. Dari total anggaran Rp97,6 miliar, terealisasi baru sekitar Rp7 miliar lebih. “Iya, memang kita akui serapan DAK fisik kita masih rendah,” kata Walikota ditemui usai rapat di Ruang Kenari Kantor Walikota, Selasa (25/6). Rendahnya serapan DAK fisik dipicu banyaknya proyek fisik di organisasi perangkat daerah (OPD) teknis belum ditender. Walikota menyesalkan, pemerintah pu-

Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian Kota Mataram mengkhawatirkan produksi pertanian (padi) semakin menyusut. Hal ini dipicu semakin menyempitnya lahan pertanian, sehingga target produksi pun sulit terdongkrak. Produksi padi tahun 2017 lalu ditargetkan oleh pemerintah pusat 30 ton per tahun. Target ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli, pernah diminta diturunkan karena kondisi lahan yang semakin menyempit. Namun demikian, permintaan itu tidak diamini. Nantinya, jika produksi pertanian terutama hasil panen padi tidak tercapai tahun 2019, penyempitan lahan pertanian karena desakan pembangunan property bisa menjadi alasan Pemkot Mataram. “Dalam catatan, itu akan kita sampaikan,” kata Mutawalli dikonfirmasi, Selasa (25/6). Secara matematis dari luas tanam satu hektar produksi padi dihasilkan mencapai 6 ton. Jika per tahun lahan pertanian tergerus oleh alih fungsi lahan sekitar 100 hektar, maka 600 ton produksi padi di Kota Mataram menyusut. Kondisi saat ini, luas lahan pertanian masih 1.547 hektar. Pun, mengalami penyusutan diperkirakan produksi padi turun menjadi 28 ribu ton per tahun. “Tetapi Alhamdulillah, tahun 2018 lalu target kita tercapai. Bahkan, kita tertinggi tingkat NTB,” sebutnya. Penyempitan lahan tak dipungkiri tiap tahun terjadi. Apalagi pasca revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram, telah disahkan. Terhadap perkiraan cuaca diprediksi

(Suara NT/cem)

TERUS MENYUSUT - Buruh tani di Kelurahan Jempong Baru menggiling padi menggunakan alat seadanya belum lama ini. Lahan pertanian di Kota Mataram semakin menyusut. Berkurangnya lahan pertanian dikhawatirkan mengganggu produksi padi. 60 hari ke depan akan mengalami kekeringan. Mutawalli mengatakan, ancaman kekeringan telah diantisipasi dengan pengadaan sumur dangkal di 30 hingga 40 kelompok tani di Kota Mat-

aram. Kawasan di Lingkar Utara seperti Ampenan, Sayang-sayanng dan Rembiga jadi kawasan rawan mengalami kekeringan. Meski demikian, sepanjang ini tidak

Distan Sosialisasikan OPT dan Beri Bantuan ke Poktan Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian Kota Mataram sosialisasikan cara mengatasi organisme pengganggu tanaman (OPT). Selain itu, kelompok tani juga diberikan bantuan peralatan. Sosialisasi dan pemberian bantuan tersebut dilaksanakan di enam kecamatan se – Kota Mataram. Di antaranya, kelompok tani di Kelurahan Gatep, Kecamatan Ampenan, Poktan Bertais Daya Kecamatan Sandubaya, Poktan Jempong Barat Kecamatan Sekarbela, Poktan Sayang Lauk

Daya Kecamatan Cakranegara, Poktan Karya Makmur Kecamatan Selaparang dan Poktan Bina Karya Kecamatan Mataram. Sosialisasi sekaligus penyerahan bantuan disampaikan Kadis Pertanian, Ir. H. Mutawalli dikonfirmasi, Selasa (25/6) diberikan masing – masing ke 30 petani. Jenis bantuannya dalam bentuk handsdrayer, masker dan sepatu booth. Masing –masing kelompok mendapatkan 18 buah handsprayer, 18 pasang sepatu booth dan 18 kotak

(Suara NTB/ist)

BANTUAN - Pegawai Dinas Pertanian Kota Mataram menyerahkan bantuan secara simbolis kepada kelompok tani di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Selasa (25/6). Penyerahan bantuan sekaligus sosialisasi OPT diharapkan dapat meminimalisir serangan hama pada tanaman milik petani.

masker. “Kegiatan ini rutin tiap tahun. Tapi bentuk kegiatanya berbeda – beda,” kata Mutawalli. Tujuan dilaksanakan sosialisasi itu untuk meningkatkan pemahaman atau pengetahuan petani terhadap hama penyakit serta jenis obat yang cocok untuk menangani hama penyakit. Mutawalli mengatakan, selama ini masyarakat beranggapan hama jenis tertentu dapat diatasi dengan obat tertentu pula. Padahal, belum tentu obat diberikan ramah dan tepat. Selain itu, petani tidak pernah memperhatikan cara atau teknis pemberian obat. Misalnya, tidak melihat arah angin, tidak menggunakan masker dan lainnya. Kondisi seperti ini, rawan dan membahayakan bagi petani. “Kalau arah anginnya tidak tepat. Dan, kontak langsung ke petani justru jadi masalah,” tandasnya. Petani rupanya cukup menyambut baik sosialisasi sekaligus pemberian bantuan tersebut. Dari praktik langsung, petani mengetahui teknis menyemprot atau memberi pupuk yang baik. Mutawalli menambahkan, hama blas paling banyak mengganggu tanaman milik petani. Serangan hama ini dapat ditekan paling tidak 2 persen. (cem/*)

Kuota PPDB Jalur Prestasi Bertambah Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Mataram menambah kuota penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur berprestasi menjadi 15 persen. Pendaftar diprediksi akan menumpuk. Sekolah perlu mengantisipasi dengan memberlakukan sistem antrian. Kepala Dikbud Kota Mataram, H. Lalu Fatwir Uzali menyampaikan, sejauh ini belum ada riak – riak atau potensi terjadinya keributan PPDB. Pasalnya, pemerintah telah berkolaborasi dengan masyarakat menerapkan PPDB dengan sistem zonasi. Pun, ada penumpukan pendaftar hanya di beberapa sekolah yang diasumsikan sebagai sekolah favorit. “Paling ada tiga atau empat sekolah jadi magnet dianggap favorit saja,” kata Fatwir ditemui, Selasa (25/6). Masyarakat di Kota Mataram rupanya tidak ada yang membuat mereka tegang dengan pemberlakuan zonasi itu. Dan sampai saat ini, belum ada protes. Dikbud jauh – jauh hari telah mensosialisasikan ke masyarakat agar anak mendaftar di zonasi mereka. Khusus PPDB jalur prestasi ada penambahan kuota menjadi 15 persen dari jatah sebelumnya 5

persen. Penambahan ini untuk mengakomodir siswa berprestasi. “Jalur prestasi dimulai tanggal 1 – 2 Juli. Sudah ada perubahan SK tambahan kuota dari 5 persen menjadi 15 persen,” kata dia. Fatwir tak menampik bahwa akan terjadi penumpukan pendaftar di hari pertama pendaftaran terutama sekolah – sekolah yang dianggap favorit oleh masyarakat. Sekolah harus membuat nomor antrian agar masyarakat tidak berebutan. Sebenarnya kata dia, masyarakat tidak perlu repot – repot mengantre. Sistem disiapkan oleh pemerintah, masyarakat bisa mendaftar melalui sistem online. Tetapi, masyarakat lebih memilih mendaftar secara manual dan rela berdesak – desakan. “Bisa mendaftar dari rumah karena PPDB bisa online,” tambahnya. Dikbud telah mengantisipasi server eror atau rusak bekerjasama dengan perusahaan telekomunikasi yang terhubung dengan google. Masyarakat tidak perlu khawatir namanya hilang atau lain sebagainya. “Selama ini, kita selalu sukses melakukan pendaftaran melalui online,” tandasnya. Oleh karena itu, orangtua siswa diminta segera menyiapkan persyaratan seperti KK, KTP, rapot dan piagam penghargaan. (cem)

pernah ada gagal panen karena petani terbantu keberadaan sumur bor. “Tahun lalu tidak ada yang gagal. Kita bantu dengan sumur bor dangkal tersebar di sejumlah titik,” tambahnya. (cem)

Pemkot Masih Sanggup Biayai MWP

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram hingga kini enggan menyerahkan pengelolaan kolam renang Mataram Water Park (MWP) ke pengusaha. Biaya operasional mencapai ratusan juta tiap tahunnya masih sanggup dibiayai. Kolam renang ini terancam mangkrak bila tak maksimal dikelola. Kolam renang ini diresmikan sekitar tahun 2010 lalu. Kolam renang yang berada di kompleks Taman Bumi Gora di Jalan Udayana menghabiskan anggaran sekitar Rp6 miliar dihajatkan sebagai tempat peningkatan prestasi atlet renang di Kota Mataram. Belakangan, kolam itu mangkrak karena tidak memenuhi spesifikasi standar nasional. Lama mangkrak, fasilitas penunjang satu persatu rusak. Atap tribun penonton rusak, keramik di dasar kolam juga demikian, pompa air rusak, bahkan hilang. Kualitas air di kolam juga disinyalir tak memenuhi standar dan persoalan teknis lainnya. Keseriusan mengelola MWP ditunjukkan sejak terbentuknya organisasi perangkat daerah (OPD) baru bernama Dinas Pemuda dan Olahraga di tahun 2016 lalu. Kala itu, Kadispora Amran. M. Amin mencoba menata sedikit demi sedikit fasilitas kolam tersebut. Sebagai komitmen awal, MWP dibuka dengan mengadakan lomba renang tingkat sekolah menengah pertama di tahun 2017 lalu. Keinginan memfungsikan kolam renang yang mangkrak

hampir 7 tahun setelah diresmikan menjadi pudar, menyusul insiden tenggelamnya peserta lomba renang, menyebabkan kolam itu mangkrak di tahun 2018 lalu. Berganti pimpinan, Kadispora baru, Mansyur, SH. MH. kembali mengoperasikan MWP dengan memusatkan O2SN cabang olahraga renang. Dispora sedang berupaya mengembalikan fungsi kolam renang tersebut sebagai tempat peningkatan prestasi atlet renang. Saat ini aku Mansyur, MWP dijadikan tempat latihan. Bahkan, kolam renang kecil sedang dikerjakan. “Tetap difungsikan sebagai tempat latihan,” kata Mansyur ditemui Selasa (25/6). Diakui, pengusaha lokal memiliki keinginan mengelola. Tetapi, belum ada kebijakan dari kepala daerah untuk menyerahkan aset tersebut. Resiko pembiayaan tentu menjadi tanggungjawab pemerintah daerah karena memiliki kesanggupan mengelola sendiri. Namun demikian, mantan Kabag Hukum ini tidak menyebutkan biaya operasional serta anggaran perbaikan kolam kecil di MWP. “Kalau angka saya ndak hafal,” kilahnya. Meski biaya operasional dan pemeliharan besar, paling tidak Pemkot Mataram tetap menganggarkan tiap tahunnya. Bukan berarti Pemkot sanggup membiaya aset tersebut walaupun menghasilkan anggaran besar tiap tahun. (cem)

(Suara NTB/cem)

KELOLA SENDIRI - MWP di Taman Bumi Gora di Jalan Udayana Kota Mataram enggan diserahkan pengelolaannya ke pihak ketiga. Pemkot Mataram mengklaim masih sanggup membiaya operasional sekaligus pemeliharaan, meskipun anggaran daerah terkuras setiap tahunnya.

Serapan Anggaran DAK Masih Rendah sat telah memberikan bantuan anggaran ke Pemkot Mataram, justru tidak dapat dieksekusi oleh OPD teknis. Penyerapan anggaran DAK fisik telah dilakukan evaluasi. Ahyar terus mendorong agar proyek segera ditender. Pimpinan OPD harus mempercepat penyelesaian administrasi. Jika ada hal – hal yang tidak sesuai dan gagal tender akibat persyaratan untuk segera diurus. “Ini kan sayang. Dana sudah dikasih malah tidak bisa dipakai,” sesalnya. Walikota tidak ingin keterlambatan pengerjaan proyek justru menjadi penyebab ditar-

ik kembalinya anggaran itu. Apalagi dampak pekerjaan telah selesai ditender tapi tidak mencapai target dibebankan ke anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Menurut Walikota, proyek fisik berasal dari DAK tidak mungkin dibiayai melalui APBD. Sementara, banyak program yang harus dibiayai melalui APBD. “Ndak mungkinlah. Program kita dari APBD saja masih banyak. Makanya, ini saya kawal terus,” tegasnya. Proyek DAK paling banyak disampaikan Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura sebelumnya, berada di

(Suara NTB/cem)

H. Ahyar Abduh

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencapai Rp30 miliar. Dirincikan, anggaran peningkatan jalan sekitar Rp22 miliar, irigasi Rp4 miliar lebih dan beberapa pekerjaan fisik lainnya. Berikutnya, di Dinas Pariwisata senilai Rp2,8 miliar. Item pekerjaannya untuk penataan Kota Tua Ampenan. Dinas Perdagangan Rp1,4 miliar untuk revitalisasi Pasar ACC di Kelurahan Ampenan Tengah. “Yang paling besar itu di PUPR,” sebut Mahmuddin. Khusus di PUPR tambahnya, proyek yang bersumber dari DAK telah dilelang. Se-

mentara instansi lain masih dilakukan komunikasi. Permasalahan krusial sehingga proyek belum ditender akan diklarifikasi. Keterlambatan penyerapan DAK fisik penyebabnya adalah, sumber daya manusia di OPD masih minim, terutama tenaga teknis. Selain itu, ada penyesuaian harga serta OPD masih menyusun detail engineering design (DED). Mantan Kadis PUPR ini menegaskan, mestinya proses perencanaan selesai bulan April lalu. Di bulan Juni, proyek sudah mulai dikerjakan, sehingga posisi bulan Agustus terserap 30

persen. “Iya, memang kita ada keterlambatan. Seharusnya, bulan April itu sudah selesai perencanaannya,” akunya. Dampak tak tercapainya serapan DAK fisik lanjut Mahmuddin, pemerintah pusat akan menarik anggaran tersebut. Resikonya, pembiayaan proyek yang telah ditender akan dibebankan ke APBD, sedangkan APBD tidak bisa serta merta mengakomodir semua proyek yang sebelumnya dibiaya melalui DAK. Pemkot Mataram akan melihat besarannya. Pun, dianggap besar terpaksa proyek fisik ditunda. (cem)

SUARA NTB Rabu, 26 Juni 2019

TKW Korban Kebakaran di Arab Saudi Tak Terima Asuransi Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB tak dapat memperjuangkan asuransi bagi TKW korban kebakaran di Arab Saudi. Mengingat, pemberangkatannya melalui jalur tak resmi, alias ilegal. Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Dr. Muhammad Agus Patria, SH, MH melalui Kepala Bidang Penempatan dan Peluasan Kerja, Abdul Hadi, S.Sos, MM. Berdasarkan koordinasi intens dengan Kementerian Luar Negeri, dari empat TKW asal NTB yang menjadi korban kebakaran, baru dua diantaranya telah teridentifikasi. Kebakaran terjadi di rumah majikan tempatnya bekerja diduga akibat korsleting listrik. “Dan dipastikan, korban ini berangkat non prosedural. Tidak bisa kita perjuangkan asuransi dan hak-hak lainnya. Kalau dia berangkat secara legal, asuransinya Rp120 juta per orang,” kata Abdul Hadi. Karena itu, Pemprov NTB sangat menyayangkannya. Karena itulah, masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar menggunakan jalur-jalur resmi dan sesuai prosedur pemerintah agar pemerintah dapat menjadi garda terdepan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menimpa TKI/W di luar negeri. Seperti diketahui, terjadi musibah kebakaran di daerah Nakasar, Mekah Arab Saudi pada 20 Juni 2019. Kebakaran tersebut mengakibatkan empat TKW asal NTB menjadi korban dan meninggal dunia. Dari empat korban tersebut, dua diantaranya telah berhasil diidentifikasi. Masing-masing, seperti informasi yang diterima Pemprov NTB dari Kementerian Luar Negeri. Dua warga NTB yang telah teridentifikasi ini, seperti di terangkan Abdul Hadi, Selasa (25/6) kemarin diantaranya, Ida Rohayani 32 tahun asal Desa Gerintok Kecamatan Renteng Lombok Tengah. Dan Kaini 32 tahun asal Desa Wakul Kecamatan Praya, Lombok Tengah. Kedua korban berangkat tidak secara resmi. Mengingat, berdasarkan Permenaker No. 260 tahun 2016, bahwa penempatan TKI ke kawasan Timur Tengah sampai saat ini masih dilakukan moratorium. Dua lainnya yang belum teridentifikasi masih menunggu informasi lanjut dari Kementerian Luar Negeri. Abdul Hadi, terus menjalin komunikasi ke pusat. Sementara dua korban yang telah teridentifikasi oleh Kemenlu telah dikomunikasikan dengan pihak keluarga/ahli waris. Keluarga korban telah menerima informasi tersebut, serta bersedia agar keluarganya yang terkena musibah dimakamkan di Arab Saudi. “Kelurga di Lombok Tengah sudah sepakat dan menyetujui yang dibuktikan dengan surat kuasa ke Kemenlu, bahwa kedua korban dapat dimakamkan di Arab Saudi,” demikian Abdul Hadi. Atas kejadian ini, Abdul Hadi mengingatkan kepada masyarakat agar menjadikannya pelajaran. Sebaiknya menggunakan jalur resmi dan negara-negara penempatan yang masih diperbolehkan untuk bekerja. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Kapal Penyeberangan Lombok-Surabaya Berpeluang Bertambah Mataram (Suara NTB) – Penyeberangan Lombok-Surabaya atau sebaliknya, yang saat ini dilayani KM. Legundi berpotensi bertambah. Salah satu investor yang tertarik melayani rute penyeberangan ini telah berkoodinasi dengan Gapasdap (Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan). Hal ini dikemukakan Ketua Gapasdap Wilayah Lembar, Denny F. Anggoro kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (25/6) kemarin, menyusul masih banyaknya keluhan terkait tingginya harga tiket pesawat yang mengakibatkan pergerakan orang dan barang saat ini nyaris mandek. Denny mengatakan, masyarakat tak perlu cemas. Gapasdap siap dan setia dengan layanan teratur dan pasti serta tarif yang pasti serta ekonomis. Untuk penyeberangan Lembar (Lombok) - Padang Bai (Bali), saat ini anggota Gapas-

dap melayani dengan 39 kapal penyeberangan. Lalu Lombok-Surabaya yang dilayani Legundi, besar kemungkinan dalam waktu tak lama lagi akan bertambah jumlah kapal yang melayaninya. Bahkan kapal yang rencananya akan masuk, berkapasitas jauh lebih besar daripada kapasitas Legundi. Ketertarikan investor ini masuk untuk mengisi penyeberangan Lombok-Surabaya, karena melihat potensinya. Apalagi pada musim lebaran Idul Fitri kemarin, okupansi Legundi naik di atas 20 persen.

Pilihan menggunakan penyeberangan laut, kata Denny, lebih cenderung karena biaya yang dikeluarkan jauh lebih rendah. Dibanding harga tiket pesawat saat ini. selain itu, ada kepastian pemberangkatan dan jadwal tiba. Ditambah lagi, kapasitas barang bawaan yang tak mengatur biaya untuk berat tertentu. “Pakai kapal laut, ya sekuatnya bawa barang bawaan. Ndak ada dihitung berbiaya,” tegas Denny. Selain rencana penambahan kapal untuk Lombok – Surabaya, Denny juga menye-

but rencana investor kapal untuk mengisi rute Badas (Sumbawa) – Surabaya. Rencananya kapal pengangkut barang untuk memudahkan pengangkutan komoditas ekspor yang ada di Pulau Sumbawa ke Surabaya. “Potensi jagung yang memuat investor tertarik mengisi penyeberangan Badas-Surabaya. Bisa juga untuk muat kendaraan, bawang, dan barang lainnya,” demikian Denny. Gapasdap akan menggelar Rakernas pada 4-5 Juli di Surabaya. Denny mengatakan, akan menyampaikan potensi-potensi yang ada di Lombok dan Sumbawa kepada seluruh pengusaha kapal yang menjadi anggota Gapasdap. Bahkan bila memungkinkan, diupayakan anggota Gapasdap bersil-

(Suara NTB/bul)

Denny F. Anggoro aturrahim dengan Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah terkait potensi dan kebijakan daerah kepada investor. (bul)

(Suara NTB/bul)

BARANG BUKTI - Barang bukti Trihexyphenidyl yang disita

BBPOM dan Polda NTB Amankan 1.500 Strip Pil Halusinasi Mataram (Suara NTB) BBPOM Mataram dan Reskrimsus Polda NTB berhasil mengamankan penjualan secara ilegal Trihexyphenidyl sebanyak 1.500 strip di Mataram. Ribuan pil yang diamankan ini dinyatakan palsu dan dimanfaatkan untuk berhalusinasi. Reaksinya tak jauh beda dengan obat-obat terlarang lainnya. Ia dapat memicu halusinasi tinggi bagi yang mengkonsumsinya. Karena itu, sasaran penjualannya dipastikan generasi muda. Rencananya akan dijual di wilayah Kota Mataram dan Lombok Barat. “Kalau dilihat jumlahnya, korbannya bisa kena 1.500 or-

ang jika dijual satu strip satu strip,” kata Kepala Balai Besar POM di Mataram, Gusti Ayu Nengah Suarningaih bersama jajaran Reskrimsus Polda NTB dalam keterangan resmi, Selasa (25/6) kemarin. Sebelumnya, marak diperjualbelikan tramadol yang juga reaksinya tak jauh beda. 1.500 strip Trihexyphenidyl ini diamankan Jumat (21/6) dalam kegiatan operasi bersama, setelah adanya laporan dari masyarakat. Diamankan dari tiga orang SM, SR, CGP dengan barang bukti masingmasing 500 strip, kiriman dari Jakarta dari salah satu perusahaan ekspedisi.

Bersama barang bukti, juga diamankan ponsel, serta resi pengiriman. Jika di total, nilainya Rp150 juta. “Obat ini, kalau yang dijual di apotek dimanfaatkan untuk parkinsen atau tremor. Yang dijual ini disalahgunakan. Dan palsu, tidak seperti yang dijual di apotek,” kata Suarningaih sambil memperlihatkan barang bukti yang telah disita. Trihexyphenidyl ini, lanjut Suarningsih, dari ilmu medis, bereaksi langsung ke saraf pusat. Jika dikonsumsi berlebihan, tanpa rekomendasi dokter, dapat merusak organ vital seperti jantung dan ginjal. “Jika dikonsumsi, bisa

Penjualan Listrik Naik 5,5 Persen

PLN Yakin Ekonomi NTB Tumbuh Positif Mataram (Suara NTB) PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara berhasil meningkatkan penjualan sebesar 5,5 persen pada kuartal I tahun 2019. Hal ini tidak lepas dari upaya PLN untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan listrik dan meningkatkan kinerja operasi. Pada kuartal I tahun 2019 pertumbuhan meningkat sebesar 32 Terra Watt Hour (TWH) dibanding tahun sebelumnya. Tercatat pada kuartal I tahun 2018, penjualan listrik sebesar 582 TWH, meningkat menjadi 615 TWH pada kuartal I tahun 2019. General Manager PLN UIW NTB, Rudi Purnomoloka menilai peningkatan penggunaan listrik ini menunjukan bahwa tingkat konsumsi listrik masyarakat meningkat. “Naiknya penggunaan listrik ini tentu menjadi sinyal positif bahwa ekonomi masyarakat NTB terus tumbuh,” ujar Rudi. Rudi menyebut, selain faktor pertumbuhan ekonomi salah satu faktor yang mendukung peningkatan penjualan listrik ini adalah terus meningkatnya rasio elektrifikasi. Sepanjang tahun 2018, rasio elektrifikasi NTB telah mengalami pertumbuhan sebesar 10 persen dari 82 persen pada 2017 meningkat menjadi 92 persen di akhir 2018. Pada akhir kuartal I tahun 2019, 95,8 persen. Peningkatan rasio elektrifikasi ini didorong dengan adanya program listrik desa (lissa), yaitu dengan melakukan perluasan jaringan listrik ke daerah-daerah terpencil yang belum teraliri listrik, ditambah adanya program pasang baru subsidi untuk daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) yang dicanangkan pemerintahan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. “Tahun 2018 juga bisa kita tutup dengan 100% desa di NTB telah teraliri listrik, setelah Desa Sarae Ruma dan Desa Pusu di Kabupaten Bima berhasil kami listriki. Saat ini juga kami sedang proses membangun jaringan listrik ke Dusun Punik, Kecamatan Batulanteh, Sumbawa,” tambah Rudi. Selain itu, adanya inovasi-inovasi yang dilakukan PLN, untuk memberi-

(Suara NTB/dok)

Rudi Purnomoloka kan kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan PLN dinilai juga mendorong penjualan listrik. Untuk memenuhi kebutuhan listrik di Provinsi NTB, pada tahun 2019, beberapa pembangkit baru yang saat ini sedang dalam proses konstruksi juga akan beroperasi, diantaranya PLTMGU Lombok Peaker berkapasitas 150 MW, PLTU Sumbawa Barat berkapasitas 2x7 MW, serta PLTMG Sumbawa dan PLTMG Bima masing-masing berkapasitas 50 MW. Penambahan pasokan daya listrik ini diharapkan dapat memberi dukungan pada peningkatan perekonomian masyarakat hingga industri. Selain itu, ketersediaan pasokan daya membuat PLN optimis dapat memenuhi kebutuhan listrik di NTB, baik untuk peningkatan rasio elektrifikasi, maupun untuk mendorong investasi. “Pasokan listrik kami siapkan. Oleh karena itu, kami mengundang para investor untuk membangun bisnisnya di NTB. Tidak perlu khawatir dengan masalah listrik, PLN akan siapkan berapapun kebutuhannya,” ujar Rudi. (bul)

mengakibatkan halusinasi tinggi. Kalau berhalusinasi ada perempuan cantik di depannya, maka akan seolaholah ada. Untuk produk aslinya, dosisnya 2 ml, sementara yang palsu ini dosisnya tinggi, 3 ml sampai 4 ml. jika di konsumsi, mengakibatkan yang mengonsumsinya menjadi tidak produktif,” imbuhnya. Saat ini ketiga tersangka telah ditahan. Tersangka dapat dikenakan pasal 197 dan pasal 196 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesejatan Jo pasal 53 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun atau denda maksimal Rp1,5 miliar.

Lanjut Suarningsih, pada Januari 2019 juga telah diamankan obat serupa. Jumlahnya sebanyak 32.500 tablet. Masih diduga jaringan yang sama. Pelakunya juga telah diamankan dan tengah proses hukum. Masih adanya penjualan obat ini, kata Suarningsih, diduga karena keuntungan yang menggiurkan. Termasuk dikategorikan peredarannya massif di NTB. Karena itulah, pengawasan akan intens dilakukan. Berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET), Trihexyphenidyl dijual Rp50.100/strip. Sementara dijual ilegal harganya mencapai Rp100 ribu. (bul)

Pemprov Targetkan Minimal 2.000 Pelamar Diterima Bekerja Melalui Job Fair Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan bursa kerja, atau job fair yang jadwalnya akan diselenggarakan pada 27 dan 28 Juni ini. Dari 3000-an lowongan pekerjaan yang disediakan, minimal targetnya 2.000 pelamar diterima bekerja oleh perusahaan. Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Dr. Muhammad Agus Patria, SH, MH melalui Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, Abdul Hadi, S. Sos, MM usai melakukan technical meeting dengan perusahaan peserta, Selasa (25/6) kemarin. Bursa kerja akan dilaksanakan selama dua hari pada 27 & 28 Juni 2019 di Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP). Lokasinya di jalan Mahoni No 1 Mataram, persis di belakang Kantor Imigrasi Mataram di Udayana. Bursa kerja yang kedua kali dilaksanakan tahun ini, termasuk bursa kerja terbesar yang diselenggarakan tahun. 50 perusahaan yang ambil bagian, bergerak di berbagai sektor. Keuangan, pariwisata, perdagangan, telekomunikasi, IT, otomotif. Diantara perusahaan – perusahaan tersebut, PT. BFI Finance Indonesia Tbk, PT. MNC Sky Vision Tbk, PT. Sinarmas Multifinance, PT. MG Indonesia, PT. Permodalan Nasional Madani. PT. Global Retalindo Pratama, PT. Pilar Putra Teknik, PT. Asuransi Jiwasraya, PT. Sumber Alfaria Trijaya, GGK Group. PT. Mahkota Cipta Indonesia, OTO Group, Jembatan Baru Group. PT. Victory International, PT. Bali Foam Nusa Megah, PT.

Selaparang Garda Nusa, PT. Excel Mitra Telecomindo, PT. WOM Finance. PT. Prima Parama Mobilindo, PT. Kroda Dinamik Autonusa, PT. Roda Sakti Surya Megah, PT. Bank Bukopin Tbk, Fizz Hotel, Golden Palce Hotel, LPHC, Idoop Hotel, Sunwood Arianz Hotel, PT. Global Expo Servindo, Bank Sinarmas, AJB Bumiputera 1912, dan sejumlah perusahaan lainnya. Abdul Hadi mengimbau para angkatan kerja untuk mempersiapkan dokumen-dokumen lamaran, agar saat pelaksanaan bursa kerja, lamaran dapat dimasukkan sesuai bidang perusahaan yang diminati. Atau pendaftaran telah dapat dilakukan melalui online di laman ebursakerja.kemenaker.go.id. “Atau kalau kesulitan, silahkan saja langsung datang bawa lamaran ke arena job fair. Tidak usah kita bebani pencari kerja. Nanti kami yang laporkan ke Kemanaker,” ujarnya. Masih menurut Abdul Hadi, bursa kerja dilakukan dengan tujuan mempertemukan pencari kerja dan penyedia kerja secara bersamaan dalam waktu tertentu. Pencari kerja dapat melamar langsung lowongan kerja yang ditawarkan oleh perusahaan di arena bursa kerja tersebut, dan perusahaan dapat melakukan wawancara langsung kepada pelamar kerja sehingga dapat langsung diketahui status dan proses lamarannya. Selanjutnya, pelamar yang diterima oleh perusahaan akan diawasi untuk dilaporkan. Perusahaan juga harus transparan jumlah karyawan yang diterimanya. Sehingga dapat dipastikan pengurangan jumlah angkatan kerja di provinsi ini. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 26 Juni 2019

Halaman 4

Buru Aplikator Nakal KOMANDO Distrik (Kodim) 1615 Lombok Timur (Lotim) siap memburu para aplikator nakal. Aplikator yang dinilai penghambat pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) para korban gempa ini akan diberikan tindakan tegas. Demikian dinyatakan Komandan Distrik Militer (Dandim) 1615 Lotim, Letkol. Inf. Agus Prihanto Donny di markas Kodim Lotim, Selasa (25/6). Jajaran intelijen pasukan loreng ini sudah diperintahkan untuk mengecek seluruh aktivitas aplikator. Beberapa aplikator sebutnya sudah ada yang terindikasi. Saat proses pengecekan ditemukan bukti kuat, maka siap akan diteruskan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan bila perlu akan langsung diserahkan ke Polres Lotim untuk diusut dan proses hukum. “Kalau terbukti ada penyimpangan, maka akan diselidiki. Kita ingin memberikan efek jera kepada para aplikator dan yang lainnya,” ucapnya. Aplikator-aplikator nakal ini dinilai menjadi penghambat pembangunan. Adapun indikasi permainannya, memanipulasi spesifikasi bahan bangunan yang digunakan. Bahan bangunan tidak sesuai dengan kualitas yang tertuang dalam spesifikasi yang sebenarnya. Praktik permainannya ini pun terendus dan siap akan diberikan teguran keras. “Dugaan kenakalan aplikator ini ada semacam permainannya dengan kelompok masyarakat (pokmas) dan dengan kades, ini kami tahu dari banyak laporan dugaan praktik bermain tersebut,” ungkap Dandim. Spesifikasi barang yang didatangkan ini disebut tanpa sepengetahuan koordinator fasilitator setempat. Praktik permainannya disebut terjadi di wilayah Pringgabaya dan Sambelia. Permainan aplikator ini diakui tidak sendiri. “Kalau benar-benar terbukti kan nanti bisa kena pidana,” ungkapnya. Sejauh ini, sambung Dandim belum bisa disebutkan berapa jumlah aplikator yang melakukan indikasi permainan tersebut. Termasuk lokasi-lokasi detailnya. Jelasnya, praktik permainan tersebut tidak dibenarkan dan harus dihentikan. Tidak dibenarkan ada praktik main di bawah tangan. Terhadap seluruh warga korban gempa penerima bantuan RTG diminta melapor jika menemukan ada indikasi permainan. Pasalnya, jika dimainkan pada spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan standar, maka yang akan rugi adalah warga korban gempa. Agus Prihanto Donny (rus)

(Suara NTB/ist)

DIROBOHKAN - Salah satu bentuk bangunan RTG yang tidak sesuai spesifikasi di KLU. Pemilik RTG merobohkan sendiri tiang beton bangunannya, karena campurannya tidak sesuai.

RTG Banyak Bermasalah

Pemda KLU Kumpulkan Aplikator dan Fasilitator

Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengambil tindakan tegas atas banyaknya keluhan masyarakat atas bangunan rumah tahan gempa (RTG) masyarakat yang bermasalah. Pemda bergerak cepat dengan mengumpulkan seluruh aplikator dan fasilitator masing-masing desa.

(Suara NTB/rus)

16.393 KPM BPNT dan PKH Salah Data Selong (Suara NTB) Sebanyak 16.393 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) disebut salah data, sehingga uang untuk para fakir miskin ini pun terpaksa dikembalikan lagi ke pemerintah pusat. Diakumulasi untuk penerima BPNT saja dengan rata-rata Rp 110 ribu per bulan, maka terdapat sekitar Rp 1,8 miliar per bulan terpaksa kembali ke rekening negara. Belum lagi jumlah PKH. Kondisi ini jelas membuat Lotim merugi. “Iya, rugi memang kita dan Bupati sudah tegaskan jangan sampai ada yang kembali,” tegas Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Lotim, Huzaefah dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (25/6) . Dalam hal ini, ujarnya, pihaknya sudah berusaha untuk memperbaiki data-data yang salah tersebut. Menurutnya, kesalahan terjadi karena beda nama, KPM menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI), sehingga masih berada di luar negeri. ‘’KPM ada yang meninggal dunia dan lainnya,’’ ujarnya. Penyelesaiannya, sambung Huzaefah, yang beda nama harus ada surat keterangan dari Dinas Sosial. Sementara yang menjadi PMI atau TKI harus disertai surat rekomendasi dari Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang membenarkan pernah ke luar negeri jika sudah kembali ke tanah air. Sedangkan yang meninggal ahli warisnya boleh menerima dengan catatan ada surat meninggal dunia dari rumah sakit atau dokter. Disos kemudian menentukan siapa ahli waris yang berhak menerima. Hal senada diungkapkan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Fakir Miskin (PSPFM) Disos Lotim, Saefuddin Zuhri mengatakan, angka 16 ribu itu ketentuannya harus dikembalikan ke pusat. Mereka yang datanya ada yang meninggal, tidak ada namanya di lapangan, perlu ke luar negeri dan beda namanya itu tidak bisa dicairkan dananya. Saat ini untuk para penerima BPNT itu, Bidang PSPFM ini sedang berupaya untuk memperbaiki data dan melakukan pergantian terhadap yang ditemukan sudah tidak layak dapat. Disebut, jumlah warga Lotim yang berhak dapat BPNT ini masih cukup banyak. Sebagaimana tertuang dalam Basis Data Terpadu (BDT) Lotim, jumlah warga miskin di Lotim yang dapat sebanayk 814.213 jiwa. Semua sudah dalam proses pengusulan ke pemerintah pusat. Disebut, data KPM di Lotim saat ini baru 128 ribu jiwa, sehingga masih sangat banyak warga yang masuk dalam daftar tunggu penerima “Banyak yang miskin sedang proses kita usulkan,” Saefuddin Zuhri ujarnya. (rus) (Suara NTB/rus)

Hal itu ditegaskan Sekda KLU, Drs. H. Suardi, MH., Selasa (25/6). Selaku Koordinator BPBD KLU, Suardi meminta BPBD mengumpulkan informasi keluhan warga dan menindaklanjutinya. “Kita terus melakukan evaluasi, turun lapangan kaitan dengan laporan-laporan warga. Dan besok (Rabu - hari ini, red), kita kumpulkan semua aplikator dan fasilitator,” ujar sekda usai menghadiri rapat paripurna di DPRD. Sekda menegaskan, pengawalan yang dilakukan pemerintah daerah maupun pengawasan lapangan oleh fasilitator sangat menentukan kualitas bagus tidaknya rumah tahan gempa. Ia khawatir, aktivitas yang tinggi dari para tukang membuat sebagian pelaksana kegiatan menyampingkan aturan pelaksanaan kegiatan. Begitu pula, dominasi motif ekonomi yang tinggi dari aplikator membuat campuran mate-

rial menjadi tidak optimal. Pemda KLU, tegas dia, tidak menutup mata terhadap informasi yang beredar di media. Di mana warga yang mengeluhkan kualitas bangunan meminta dibangunkan ulang. Hal ini pun menjadi atensi dari pemerintah. “Ada yang sudah kita tindaklanjuti, seperti di Loloan (Kecamatan Bayan), karena banyak juga warga yang membangun sendiri. Jadi mereka perbaiki sendiri,” ujarnya. Bertepatan dengan pembangunan RTG yang diusahakan secara swakelola, sekda juga menyarankan agar masyarakat melalui pokmasnya lebih responsif. Setiap persoalan yang ada di Pokmas dikomunikasikan antar anggota. Selanjutnya dikoordinasikan ke pemerintah daerah apabila terdapat penyimpangan, sehingga segera dapat diperbaiki. “Kalau memang itu dipihak ketigakan, ya kalau tidak se-

suai dengan syarat-syarat teknis, maka pihak ketiga harus bertanggung jawab,” tegasnya. Bentuk tanggung jawab pihak ketiga dimaksud Suardi, adalah membangun ulang konstruksi yang menyimpang tersebut. Misalnya, konstruksi tiang rumah warga yang seluruhnya goyah, harus dibangun ulang dengan konstruksi yang lebih kokoh. Selain memanggil aplikator dan fasilitator, Pemda Lombok Utara juga masih menginventaris jumlah warga yang belum masuk dalam SK penerima bantuan. Warga-warga yang belum masuk di SK, akan divalidasi ulang untuk selanjutnya di SKkan dan dilaporkan ke BPBD Provinsi dan pemerintah pusat. Sementara Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., Selasa (25/6) menegaskan fungsi pengawasan menjadi titik lemah pelaksanaan RTG di masyarakat. Ia melihat Pemda masih terjebak pada pengam-

23:00 Wita. Kepada Suara NTB, Selasa (25/6), Kepala TNGR Resort Sembalun, Taufikurahman, menegaskan insiden kebakaran yang terjadi di bukit Propok sudah padam total. Di mana kebakaran ke arah Kanji/Sembalun padam sekitar puikul 16:30 wita. Sementara api yang berjalan ke arah bukit Kondo

Pengurus Pokmas berhadapan dengan hukum menyebabkan pelaksanaan secara swakelola tidak maksimal. Padahal sedianya, pelaksanaan rehab rekon akan lebih leluasa dikerjakan oleh Pokmas apabila dilakukan oleh warga sendiri. “Maka pemerintah harus peka, bikin tim cek lokasi, siapa aplikator, siapa fasilitator. Ini kan kasihan, sudah uang yang diterima potong sini potong sana, karena sistem yang terlalu banyak digunakan,” tegasnya. Selain itu, Ardianto juga mengimbau pengurus Pokmas untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pencairan. Sebab sudah beredar informasi dan keluhan warga, di mana aplikator yang sudah mencairkan anggaran justru kabur atau bahkan terkesan menunda pekerjaan. Secara umum ia melihat, pelaksanaan RTG tidak sesuai dengan janji awal pemerintah bahwa dana rumah tidak boleh dipotong satu sen pun. Namun yang terjadi di lapangan, pelaksanaan berbanding terbalik. Cenderung kebanyakan rumah tidak selesai sesuai keinginan warga ataupun target pemerintah. (ari)

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Belanja Anak Yatim 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 DANA triliunan rupiah dan mengawasi proses bertindak selaku aplikator, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 yang mengalir di masya- pengerjaan rumah tahan pihaknya juga menemu123456789012345678901234567890121234567890123456789 Selong (Suara NTB) zakat di Baznas Lotim ini tidak 123456789012345678901234567890121234567890123456789 rakat korban gempa, di- gempa. Tidak seharusnya kan ada fasilitator yang me123456789012345678901234567890121234567890123456789 Anak yatim sejatinya tidak boleh ada saldo. Bila perlu, salmanfaatkan oleh segrangkap sebagai penyuplai oknum tersebut merangkap 123456789012345678901234567890121234567890123456789 masuk dalam kategori delapan do Baznas ini minus. Karenanelintir oknum untuk me- tugas berbeda pada objek material. Dengan bany123456789012345678901234567890121234567890123456789 asnaf yang berhak sebagai pen- ya, selain ke anak yatim dan tenarik keuntungan. Sampai- program yang sama. aknya peran ganda para 123456789012345678901234567890121234567890123456789 erima zakat. Akan tetapi, alasan lantar yang mendapatkan porsi 123456789012345678901234567890121234567890123456789 sampai, hal yang tidak Muhadi enggan menyebut pendamping, ia berharap 123456789012345678901234567890121234567890123456789 hasil ijtihad sejumlah ulama terbesar, lainnya dana zakat lumrah pun dilakukan. agar BPBD NTB memberi desa dimana oknum fasilitator 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Badan Amil Zakat Nasional (Ba- diperuntukkan untuk membanSalah satu ketidakwajabatasan yang jelas. bertugas. Sebaliknya, ia hanya 123456789012345678901234567890121234567890123456789 znas) Kabupaten Lombok Timur tu biaya pengobatan warga ran yang terdeteksi di menyebutkan wilayah kecama“Sekarang dari provinsi 123456789012345678901234567890121234567890123456789 (Lotim) mengeluarkan belanja Lotim yang sedang sakit. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 lapangan adalah, keterliba- tannya saja, yakni Kecamatan supaya jelas, tupoksi terma123456789012345678901234567890121234567890123456789 harian untuk para anak yatim. Disebut, banyak warga Lotim tan oknum fasilitator yang Bayan. “Salah sih, kalau ada fa- suk SOP dan struktur organ123456789012345678901234567890121234567890123456789 Secara akumulatif jumlah dana yang butuh bantuan saat tengah merangkap sebagai aplika- silitator jadi aplikator, itu di Bay- isasinya seperti apa, harus 123456789012345678901234567890121234567890123456789 zakat yang dikeluarkan Baznas sakit. Tidak sedikit warga Lotim tor. Keterlibatan oknum an. Kita tidak mau sebut nama- dijelaskan,” tandasnya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Rp 450 juta per bulan. ini mengidap penyakit berat dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 yang berperan ganda itu nya,” imbuhnya. Sementara, Korwil FasilHal ini dipaparkan Wakil butuh bantuan biaya. Salah satu 123456789012345678901234567890121234567890123456789 pun tidak dibantah oleh KeTerhadap persoalan itu, itator Lombok Utara, Ziat Ul123456789012345678901234567890121234567890123456789 Ketua Baznas Lotim, Abdul upaya yang dilakukan Baznas, pala Pelaksana BPBD BPBD KLU sudah menyampai- haq mengamini adanya in123456789012345678901234567890121234567890123456789 Hayyi Zakaria di kantor Baznas bekerjasama dengan Dinas KeseKabupaten Lombok Utara kan kepada Korwil Fasilitator formasi peran ganda oknum 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Lotim, Selasa (25/6). hatan membuat Rumah Sing123456789012345678901234567890121234567890123456789 (KLU), H. Muhadi, SH. Lombok Utara. Selain memin- fasilitator tersebut. PihaknDiakuinya, sebagian besar dana gah. “Sekarang ada rumah sing123456789012345678901234567890121234567890123456789 “Ada itu (fasilitator me- ta Korwil menindak tegas, pi- ya pun sudah mengajukan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 zakat ini diperuntukkan bagi anak gah di Denpasar Bali,” tuturnya. rangkap aplikator). Berdasar- haknya menginginkan Pem- hasil evaluasi ke BPBD NTB. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 yatim dan fakir miskin. Dalam seAdapun dalam penyaluran kan laporan masyarakat, Setidaknya, dua fasilitator prov NTB selaku perekrut fasil123456789012345678901234567890121234567890123456789 bulan, rata-rata total zakat yang zakat ke seluruh mustahiq saya minta staf telusuri ke yang bertugas di Desa itator mengambil sikap. Sebab, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 terkumpul dari para muzakki di tersebut katanya Baznas me123456789012345678901234567890121234567890123456789 lapangan, dan memang kontrak kerja fasilitator, hak, ke- Sesait dan Desa Gumantar 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Baznas Lotim Rp 600-800 juta. mastikan tidak melalui peranada,” tegas Muhadi, kepada wajiban serta larangan diken- (Kecamatan Kayangan) te123456789012345678901234567890121234567890123456789 Akumulasi untuk fakir miskin dan tara. Pengurus Baznas sendiri wartawan Selasa (25/6). lah dilaporkan. Tidak.hanya dalikan oleh BPBD NTB. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 anak yatim dan telantar ini men- yang datang ke para mustahik. Ia menyayangkan adan“Karena yang punya ke- itu,, fasilitator yang indisiplin123456789012345678901234567890121234567890123456789 capai separuh dari total zakat yang Hal ini dimaksudkan agar pen123456789012345678901234567890121234567890123456789 ya oknum fasilitator yang wenangan melakukan kontrak er atau lebih sering absen 123456789012345678901234567890121234567890123456789 berhasil dikumpulkan. yalurannya tepat sasaran. secara sengaja melang- pihak provinsi, kita harapkan juga ikut dievaluasi. “Tidak 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Belanja anak yatim dan anak Selanjutnya, Baznas juga mengar ketentuan penanganboleh dobel job. Kita sudah untuk segera ditindak. Kalau 123456789012345678901234567890121234567890123456789 telantar di panti-panti asuhan ini gelola zakat produktif. Dilakukan an rumah korban gempa. selidiki, ada 4 orang yang saya, secara administrasi ber123456789012345678901234567890121234567890123456789 sebutnya dulu sebesar Rp2.500 pemberdayaan ekonomi para 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Fasilitator tugas utaman- hentikan saja,” tegasnya. jarang masuk dari Mumbul123456789012345678901234567890121234567890123456789 per hari. Kebijakan Bupati Lotim mustahiq. Baznas membuat Unit ya adalah menjembatani Di samping fasilitator sari,” sebutnya. (ari) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Baznas mengalokasi- Pemberdayaan Ekonomi Musta123456789012345678901234567890121234567890123456789 meminta kan Rp 5 ribu per hari. “Rp 1,500 hiq (UPEM). UPEM ini sebagai

Oknum Fasilitator Diduga Merangkap Aplikator

Kebakaran Hutan Lereng Rinjani Berhasil Dipadamkan Selong (Suara NTB) Kejadian kebakaran hutan yang terjadi di lereng Gunung Rinjani akhirnya berhasil dipadamkan. Setelah petugas dari TNGR, Polsek dan Koramil Sembalun melakukan penyekatan terhadap jalur yang dilalui oleh insiden kebakaran tersebut. Api padam total pada Senin sekitar pukul

bilalihan kewenangan pengawalan RTG oleh pemerintah provinsi. Sebagai pemilik wilayah dan mengetahui kondisi real warganya, Pemda KLU diharapkan lebih responsif. “Fungsi pengawasan tidak memandang apakah kewenangan pelaksanaan pembangunan RTG menjadi kewenangan daerah, provinsi atau pusat. Pemda harus membentuk tim, dan tim ini betul-betul tim yang netral, bukan titipan dan independen melakukan pengawasan,” sarannya. Sedikit banyak, DPRD KLU juga mendengar dan mendapat laporan warga terkait kualitas RTG. Sejak dibangunnya pondasi, warga sudah mengeluh karena kualitas yang dinilai rendah. Tiang konstruksi juga goyah menjadi penyebab masyarakat menuntut pembangunan ulang. Indikasi-indikasi itu memperlihatkan adanya ketidakberesan dalam proses pelaksanaan yang harus diatensi sejak awal. Ardianto melihat sejak awal rehab rekon, pengawalan pekerjaan oleh Pemda terkesan minim. Tidak adanya pengawas, pelaksanaan kegiatan dengan sistem pihak ketiga, ketakutan

padam pukul 23:00 wita. Hal senada disampaikan Kapolsek Sembalun, Iptu. I Made Sutama, menjelaskan, padamnya api yang membakar hutan di lereng Gunung Rinjani ketika api sudah tiba di lokasi penyekatan. Saat ini, katanya, situasi sudah cukup kondusif sebagaimana mestinya. Diketahui, kebakaran hu-

tan di lereng Gunung Rinjani, tepatnya di bukit Propok Sembalun mencapai 141,6 hektar berdasarkan peta. Pihak dari Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), BPBD dan TNIPolri terus melakukan upaya pemadaman, salah satu yang dilakukan berupa penyekatan dengan menerabas rumput ilalang.

“Kita membuat suatu penyekat dengan cara rumput ilalang dirabas sehingga api tidak merembet atau meluas sehingga api akan mati dengan sendirinya. Luas yang terbakar kurang lebih 141 hektar dan api tidak merembet karena sudah ada penyekat dan api pasti mati sendiri,”terangnya. (yon)

Baznas Lotim Keluarkan Rp 450 Juta Per Bulan

itu terlalu murah, sehingga dinaikkan menjadi Rp 5 ribu atau Rp 150 ribu per bulan,” urainya. Jumlah anak yatim dan telantar di Lotim ini mencapai 3.000 orang yang diasuh di panti-panti asuhan yang tersebar se Kabupaten Lotim. Prinsip yang ditekankan pengur u s

salah satu program unggulan. Cara ini dinilai bisa menjadi sarana efektif untuk kurangi kemiskinan. Paling tidak, sekarang miskin setelah mendapatkan bantuan Baznas ke depan bisa bisa mengubah kondisi ekonomi menjadi menengah. Dana zakat dari program UPEM ini diberikan ke pedagang bakul a n . (rus)

Abdul Hayyi Zakaria (Suara NTB/rus)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 26 Juni 2019

Halaman 5

Pengusaha Ngaku Bayar Rp50 Juta

Bupati Ancam Pecat Pejabat yang Mainkan Izin Bangunan

Rasionalisasi Anggaran OPD KEPALA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lobar, Dr. H. Baehaqi, menegaskan, akibat tak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai dampak bencana gempa, Pemda Lobar berencana melakukan rasionalisasi anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada APBD Perubahan 2019. “Rasionalisasi terjadi terhadap APBD Perubahan 2019 sebesar Rp 25 miliar,” ungkapnya di Batulayar. . Diakuinya, ada sekitar Rp 24 miliar PAD yang tidak akan tercapai dari target sekitar Rp279 miliar. Jumlah itu berdasarkan penjelasan Kepala Bapenda terkait PAD yang akan mencapai Rp 255 miliar. Menurutnya, tak bisa dipungkiri, sektor PAD dari pariwisata sangat berpengaruh atas tidak tercapainya target PAD itu. Sebab tingkat okupansi hotel di kawasan Lobar menurun pasca bencana gempa.Bahkan tidak hanya berputar di situ saja, namun juga memberikan dampak pada sektor PAD yang lain. “Kalau okupansi hotel menurun tentu masalah jasa juga akan menurun. Kebutuhan makan minum juga menurun, berdampak juga pada penyediaan makanan dan minuman,” jelasnya. Rasionalisasi itupun akan dilakukan pada APBD Perubahan 2019. Pihaknya pun akan menghitung persentase target yang tidak tercapai tersebut untuk selanjutnya dilakukan pemotongan anggaran secara proposional terhadap seluruh OPD. “Rasionalisasi Rp 25 miliar itu, jadi ada yang kena Rp 500 juta, ada yang kena Rp 300 juta, sangat variatif,” ungkapnya. Menurut dia, pasti ada saja ada keluhan dari OPD terkait pemangkasan anggaran ini, terutama sekali OPD yang bergerak pada pelayanan kepada masyarakat. Pihaknya sendiri akan memprioritaskan pelayanan publik. “Makanya kita lihat dulu, secara proposional. Baru nanti ada rapat TAPD dipimpin oleh ketua TAPD dalam hal ini Pak Sekda, jadi kerjaan dulu,” pungkasnya Terkait adanya rasionalisasi ini ditanggapi bervariasi oleh beberapa kepala OPD. Seperti disampaikan salah seorang kepala OPD yang tidak mau disebutkan namanya. Menurut dia, beberapa kali instansinya mengalami pemangkasan.”Bahkan kami kena lagi ini pada APBD-P. kami kan melayani pelayanan publik, kalau dipangkas kan nanti terkendala,” akunya pada Suara NTB, Selasa (25/6). Menurut dia pemangkasan harus melihat skala prioritas dan pelayanan publik jika menyentuh pelayanan publik sebaiknya jangan dipangkas. Sebaliknya kalau tak banyak menyentuh ke masyarakat tentu dipertimbangkan untuk dikurangi. Diakui saat ini ia kelabakan menangani pelayanan disebabkan defisit anggaran yang begitu besar. Hal ini disebabkan dukungan anggaran yang belum memadai. Dampak dari itu, pihaknya terpaksa mengirit biaya pengadaan barang dan perlengkapan lainnya. (her) H. Baehaqi

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid mengancam akan memecat pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bermain dalam proses perizinan. Dalam hal ini, tegasnya, Kepala OPD tidak boleh memainkan izin, misalnya memproses dan menerbitkan izin yang tidak boleh ada izinnya, karena melanggar aturan yang berlaku. Terkait langkah penyegelan yang dilakukan jajarannya, bupati mengaku telah menginstruksikan kepada tim pemda untuk tak sampai terhenti pada vila Meninting. Namun bangunan yang melanggar lainnya harus ditindak tegas. Ia pun berharap masyarakat harus ikut mengawasi jika ada bangunan yang melanggar aturan di lapangan. Menurut dia masyarakat harus ribut ketika itu (bangunan) tidak boleh ada izinnya, namun izinnya terbit dan dibangun. Jika melakukan in, tentu pemda salah, akan tetapi kalau boleh ada izin, namun belum berizin lalu dibangun, maka masyarakat bisa melaporkan ke pemda. Seperti halnya pembangunan SPBU di

Sekotong, pemda tidak tahu apa-apa kalau tidak dilaporkan oleh warga. “Kalau ada izin (padahal itu tidak boleh ada izin), kita pecat kadisnya. Kan gitu melanggar,” tegas dia. Pihaknya juga siap merespon keluhan warga di Batu Kijuk Desa Sekotong Barat terkait bangunan yang dekat dengan sempadan pantai dan jalan. Tim nanti tinggal mengecek apakah bangunan ini melanggar atau tidak. Diakui pihaknya tidak mampu mengontrol pembangunan di seluruh Lobar, sehingga pihaknya perlu ada laporan dari masyarakat. Sementara itu, ketika penertiban bangunan di Meninting kuasa dari pemilik bangunan Djaya Ungang Dea Mas

menduga ada oknum yang bermain atas perizinan bangunannya. Sebab pihaknya telah membayar perizinan pembangunan vila ke pemda dalam hal ini DPMPTSP. Hal ini dibuktikan dengan kuitansi pembayaran pengurusan izin itu sebesar Rp 50 juta berstempel basah dengan ditandatangani mantan Kepala DPMPTSP saat itu. “Anehnya tanggal surat dan kuitansi itu tertanggal 21 Juni 2017. Padahal saat itu jabatan DPMPTSP sudah dijabat Plt, sepeninggalan H. Efendi yang meninggal dunia,” kata dia. Iapun tidak mengetahui jika yang bersangkutan sudah meninggal, sehingga diduga ada oknum yang bermain atas pengurusan izin itu. “Terlepas

mau dibekukan atau tidak dibekukan (izin itu) itu bukan urusan kami. Itu urusan internal Pemda,” ucapnya. Sementara itu, Kepala DPMPTSP Lobar, H. Dulahir menegaskan pembayaran retribusi yang dimaksud dibayarkan oleh pengusaha sebesar Rp 50 juta tidak ada yang masuk ke rekening Pemda. Pihaknya pun tidak mengetahui dari mana stempel dinas yang tercantum dalam izin itu. Termasuk uang Rp 50 juta yang katanya diserahkan untuk pengurusan izin itupun, pihaknya tidak mengatahui diserahkan kepada siapa. Bahkan diduga tanda tangan itu bisa saja dipalsukan oleh oknum, sehingga ia menduga dokumen izin itu palsu. “Karena tidak tahu, kita ingin ungkap kebenaran ini. Kalau dia keberatan (pemilik), kita bisa juga akan menuntut karena pemalsuan dokumen negara,” tegasnya. (her)

H. Fauzan Khalid (Suara NTB/ist)

LAHAN - Lahan pertanian di wilayah Desa Batujai Kecamatan Praya Barat ini dipastikan mengalami puso. Sementara ada seratusan hektar lagi mengalami kekeringan, akibat musim kemarau.

(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) Saham 10 persen milik Pemda Lombok Barat (Lobar) di PT. Ancora yang sudah mengakuisisi saham PT Indotan Lombok Barat Bangkit (PT ILBB) mengundang tanya kalangan masyarakat. Pasalnya, saham ini dinilai tidak jelas kepastiannya menyusul tak pernah adanya pemasukan atau dividen yang diperoleh pemda dari saham tersebut. Tak hanya 10 persen saham pemda yang dipertanyakan, namun proses akuisisi juga dinilai tak terbuka melibatkan pemda. Atas dasar itulah, warga menuntut agar eksekutif dan legislatif menjelaskan persoalan ini ke publik. Beberapa hal ini mencuat dalam hearing kalangan masyarakat dari Forum Perkumpulan Pemuda Lombok Barat Bangkit (FPPLBB) dengan DPRD Lobar, Selasa (25/6). Sejumlah perwakilan warga yang dipimpin M. Juaini, Asmuni dan beberapa orang lainnya diterima Wakil Ketua DPRD Lobar H. Sulhan Mukhlis, Anggota Komisi II DPRD Lobar Indra Jaya Usman dan Hj. Nur Hidayah. Sedangkan pihak eksekutif yang diundang tidak ada satupun hadir. Pada kesempatan ini, Asmuni, mengungkapkan, pada tahun 2016 lalu, melaporkan investasi sebesar 20 juta US Dolar atau setara Rp 300 miliar di ILBB, di mana saham pemda sebesar Rp 30 miliar. “Tapi setelah akuisisi dengan nilai penjualan 2 juta US Dolar atau setara Rp 30 miliar, saham pemda sebesar Rp3 miliar. Artinya ada penurunan yang awalnya Rp 30 miliar saham pemda menjadi Rp 3 miliar,”tanya dia. M. Juaini menambahkan, akusisi saham PT. ILBB ke Ancora ini menjadi persoalan ketika perhitungan saham Lobar yang 10 persen hanya kebagian Rp 3 miliar sementara lahan yang sudah diperoleh IUP-nya oleh perusahaan tambang ini mencapai 10 hektar. Karena ketika saham ini diakuisisi maka secara otomatis mereka dapat IUP 10 ribu hektar tersebut. Kalau nilai investasi sahamnya 2 juta US Dolar, maka saham Lobar senilai 200 ribu US Dolar atau sama dengan Rp 3 miliar. Anggota Komisi II DPRD Lobar, Indra Jaya Usman menambahkan, pihaknya mendesak agar pemda melakukan audit terhadap proses akuisisi saham tersebut, meski eksekutif mengklaim akuisisi hanya milik PT ILBB saja. “Posisi kita sama sama-sama tak diberitahu soal akuisisi ini, makanya kami meminta pemda melakukan audit terhadap proses akusisi ini,”jelas dia. Sebelumnya, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengatakan akuisisi yang terjadi antara Indotan dengan Ancora hanya sebatas saham milik Indotan. Sedangkan saham Pemkab Lobar sebesar 10 persen tetap menjadi milik Lobar. “Hanya 90 persen, dan itu milik Indotan. Yang 10 persen saham Lobar tetap,” jawabnya singkat. (her)

(Suara NTB/her)

DATANGI - Elemen masyarakat mendatangi DPRD Lobar terkait akusisi saham PT ILBB ke Ancora yang dinilai janggal, Selasa (25/6).

(Suara NTB/kir)

Dipertanyakan, Saham 10 Persen di ILBB

Ratusan Hektar Lahan Pertanian Alami Kekeringan Praya (Suara NTB) Dampak musim kemarau di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mulai dirasakan masyarakat di daerah ini, terutama para petani yang menanam padi. Di mana hingga akhir bulan Juni ini total ada 113 hektar lahan pertanian di daerah ini yang mengalami kekeringan. Dari jumlah tersebut sekitar 10 hektar di antaranya dipastikan mengalami puso. “Yang mengalami puso ini karena memang kondisi sumber air baku di sekitarnya memang sudah tidak, sehingga sulit untuk diselamatkan, kecuali kalau

ada hujan,” aku Sekretaris Dinas Pertanian Loteng Fathurahman PN., saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (25/6). Terlebih lokasi lahan yang terkena puso berada di lahan tadah hujan dan tidak direkomendasikan oleh pemerintah untuk menanam padi pada musim tanam kedua kali ini. “Lokasi lahan yang terkena puso ini ada di wilayah Praya Barat,” tambahnya. Diakuinya, kondisi kekeringan hampir setiap tahun terjadi. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor, baik itu faktor alam akibat musim kemarau

maupun dari faktor manusia sendiri dalam hal ini petani yang terlalu memaksakan diri untuk menanam padi, meski kondisi ketersediaan air sudah menipis. “Petani kita kalau sudah melihat masih ada air, pasti mau nanam padi. Padahal tidak kita rekomendasikan. Karena yang direkomendasikan tanam non padi. Ujungujungnya petani juga yang rugi. Karena tanam padinya mengalami kekeringan,” tegasnya. Terhadap 103 hektar lebih lahan yang belum terkena puso, saat ini masih dilakukan upaya penyelamatan. Salah

satunya dengan memberikan bantuan pompa di lahan-lahan pertanian yang berada dekat dengan sumber-sumber air, sehingga tanaman padi petani bisa dipanen. “Tapi memang rata-rata tanaman padi di daerah-daerah yang mengalami kekeringan ini sudah masuk fase akhir. Jadi kebutuhan airnya tidak terlalu banyak. Karena memang sudah akan dipanen,” tandasnya. Faturahman mengatakan, untuk musim tanam kedua tahun ini luas tanam padi di Loteng sekitar 26 ribu hektar dari luas baku lahan perta-

nian yang ada di daerah ini sekitar 54 ribu hektar. “Untungnya hanya kekeringan yang dihadapi petani kita pada musim tanam kali ini. Kalau serangan hama, memang ada laporan. Tapi luar seranganya kecil. Dan, hampir semuaya sudah bisa ditangani serta dikendalikan oleh petani,” imbuhnya. Untuk itu, ujarnya, bisa dikatakan musim tanam kali ini cukup berhasil dengan kecilnya serangan hama. Kondisi tersebut diharapkan bisa memacu produksi gabah Loteng pada tahun ini. (kir)

Hadapi Gugatan di MK Bupati Berencana Serahkan Pengelolaan KPU Loteng Bongkar Kotak Suara Sampah ke Pihak Ketiga Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid berencana menyerahkan pengelolaan sampah kepada pihak ketiga seperti halnya rencana pengelolaan PJU secara Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pihak Pemda akan mengkaji kemungkinan dan prospek pengelolaan sampah ini dengan pola yang sama seperti KPBU. “Kami akan kaji kemungkinan prospek-prospek, misalnya masalah sampah. Boleh jadi nanti masalah sampah akan kita KPBU-kan,” jelasnya saat membuka Musrenbang Penyusunan RPJMD 2019-2024 di Hotel Jayakarta Batulayar, Senin (24/6). Dijelaskan persoalan sampah ini krusial di Lobar, sehingga kerap kali ramai sekali di media sosial, karena itulah, ke depan pemda akan mencoba kaji kemungkinan dan prospek pengelolaan sampah ini dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Menurut dia, tantangannya pada pengelolaan bidang sampah ini akan sulit orang tertarik. Sebab modalnya tinggi tetapi yang diperoleh investor sedikit bahkan kemungkinan

sulit bisa kembali. Namun karena ini menjadi prioritas provinsi, ia berharap ke depan persoalan sampah ini bisa diselesaikan. Menurut dia persoalan sampah ini berawal dari hulu, menyangkut kesadaran masyarakat. Karena itu ia meminta bantuan kepada semua masyarakat agar secara masif memberikan penyuluhan dan secara personal bisa mencontohkan gerakan perdui peduli masalah sampah. Dalam penanganan jangka pendek, jelas dia, pihaknya memiliki program dalam waktu dekat akan diadakan revitalisasi sungai, di mana rencananya satu kecamatan satu sungai yang direvitalisasi. Pihak pemda akan didukung oleh TNI dan BWS. Termasuk kata dia, saluran air irigasi akan dilakukan revitalisasi, pihaknya telah meminta Kepala Dinas Pertanian melakukan ini. Saking peliknya masalah sampah ini tambah dia, sering ada joke (candaan) soal sampah ini, sungai itu dijadikan TPS, lalu pembuangan akhirnya di laut. Sebaliknya, saluran air irigasi adalah TPS dan pembuangan akhirnya (TPA)nya di sawah. (her)

Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng), Selasa (25/6) membongkar kotak suara Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif tahun 2019 lalu. Pembongkaran kotak suara untuk mengumpulkan alat bukti guna menghadapi gugatan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun demikian, tegas Ketua KPU Loteng, Ahmad Fuad Fahrudin, tidak semua kotak suara yang dibongkar. “Hanya kotak suara di daerah pemilihan yang ada gugatannya saja,” terangnya. Seperti di Dapil IV

(Batukliang-Batukliang) utara untuk gugatan sengketa hasil pemilu DPRD kabupaten yang diajukan oleh Partai Gerindra. Kemudian dapil 8 untuk gugatan hasil pemilu DPRD provinsi dari Partai Demokrat serta beberapa TPS untuk gugatan calon DPD RI. Ia mengatakan, untuk proses pembongkaran kotak suara sudah dikoordinasikan dengan Bawaslu Loteng, termasuk dengan pihak kepolisian. “Jadi pembongkaran kotak suara ini tidak bisa hanya dilakukan oleh KPU saja. Tapi harus berkoordinasi dengan Bawaslu serta pihak kepolisian,” terangnya. Barang bukti yang ada itu se-

lanjutnya akan dibawa ke Jakarta sebagai bahan bagi KPU nantinya ketika menghadapi gugatan di MK. Karena tahapan proses di MK sekarang sudah masuk proses persidangan untuk gugatan pemilu legislatif. ‘’Kalau untuk gugatan hasil pilpres sudah selesai. Tinggal menunggu putusan hakim,’’ ujarnya. Fuad menegaskan, semua bukti pendukung masih ada di kotak suara. Dan, itulah sumber alat bukti bagi KPU Loteng khususnya untuk menghadapi proses gugatan yang ada di MK. “Kalau bukan dari kotak suara, dari mana kita dapat alat bukti,” pungkasnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

BONGKAR - Petugas dari KPU Loteng membongkar kotak suara yang akan dijadikan bukti dalam sidang di MK.

SUARA NTB Rabu, 26 Juni 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Suara Dispussip Sumbawa

Perpustakaan Nasional Sosialisasikan Pembudayaan Gemar Membaca SumbawaBesar(SuaraNTB)Perpustakaan Nasional RI menggelar sosialisasi pembudayaan kegemaran membaca bagi guru/pengelola PAUD dan perpustakaan sekolah, pegiat perpustakaan, taman bacaan masyarakat dan komunitas, pemerhati perpustakaan dan budaya baca, pengelola berbagai jenis perpustakaan, PKK, karang taruna, dan media massa, Selasa (25/6), di Halaman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispussip) Kabupaten Sumbawa. Bupati Sumbawa melalui Asisten Administrasi Umum Sekda Sumbawa H. Sudirman S.Pd, menyatakan salah satu cara untuk menumbuhkan minat baca dengan memanfaatkan keberadaan perpustakaan semaksimal mungkin. Perpustakaan daerah memiliki program “Perpuseru”. Yaitu

program yang diselenggarakan dalam rangka membantu mengembangkan perpustakaan umum menjadi pusat belajar masyarakat. Termasuk diantaranya melakukan kegiatan pemberdayaan bagi kaum perempuan, remaja, dan wirausaha. Sehingga, masyarakat memiliki kesempatan untuk dapat mengakses pengetahuan sekaligus pembelajaran dan kreativitas melalui perpustakaan. Dikatakan, karakter dan kepribadian seseorang sangat ditentukan oleh seberapa banyak informasi yang diterima, salah satunya adalah buku sebagai sumber informasi. ”Dengan membaca kita akan mendapat banyak panduan dalam arti pengetahuan, keterampilan, juga etika dan estetika, yang tentu akan melengkapi sosok seorang manusia, sosok sebuah masyarakat

Pilkada 2020, KPU KSB Butuh Rp15,3 Miliar Taliwang (Suara NTB) Kebutuhan anggaran pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) 2020 mendatang ternyata cukup besar. Berdasarkan hitungan KPU setempat, untuk membiayai agenda Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati itu butuh dana sekitar Rp15,3 miliar. Ketua KPU KSB, Denny Saputra, S.Pd menjelaskan, dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pilkada tahun depan itu telah pihaknya ajukan ke pemerintah setempat. “Proposalnya sudah kami ajukan ke Pemda. Dalam proposal itu kami sampaikan nilai (ber(Suara NTB/bug) dasarkan hitungan KPU) yang Denny Saputra kami butuhkan sekitar Rp15 miliar lebih,” terangnya kepada Suara NTB, Selasan (25/6). Dana sebesar itu, kata dia, untuk membiayai seluruh tahapan dan kebutuhan logistik Pilkada. Di mana untuk tahapan sendiri, berdasarkan draf KPU Pusat rencananya akan dimulai pada bulan September 2019 mendatang. “Jadi tahapannya kurang lebih 1 tahun karena pemilihan nanti direncanakan 23 September 2020. Dan ketika dimulai maka tentunya kita sudah butuh biaya,” timpalnya. Denny mengakui, sementara ini belum ada respon dari Pemda KSB atas proposal anggaran pelaksanaan Pilkada yang diajukannya itu. Dan untuk itu pihaknya berharap pemerintah bisa segera membahas bersama untuk memastikan ketersediaan anggaran ketika tahapan Pilkada resmi di mulai. “Sekarang palunya ada di Pemda. Kami tinggal menunggu diajak bicara soal anggaran Pilkada itu karena memang untuk pembiayaannya sepenuhnya dari APBD,” urai Denny. Dana yang diajukan KPU KSB itu tentu belum final. Pemda KSB selaku pemilik anggaran memiliki kuasa untuk penentuan finalnya. Meski begitu, Denny menyebutkan, angka-angka biaya yang diiajukan pihaknya itu telah disusun serelevan mungkin dengan kebutuhan di lapangan saat pelaksanaan Pilkada nanti. “Sebelum kami ajukan kami lakukan survei dan kajian. Maka muncullah nilai itu. Dan nanti akan kita bicarakan bersama Pemda selaku pemilik anggaran, agar bagaimana semua dana yang disiapkan mampu meng-cover semua pembiayaan tahapan dan logistik sehingga Pilkada berlangsung lancar,” sambung Denny. Selanjutnya ia berharap, Pemda KSB segera mengajak pihaknya membicarakan soal anggaran Pilkada tersebut. Karena KPU KSB sengaja mengajukan lebih awal usulannya agar saat memasuki tahapan Pilkada seluruh lini telah dipersiapkan, terutama soal ketersediaan anggaran. “Harapan kami segera dipanggil Pemda membahas proposal yang kami ajukan,” tukasnya. (bug)

Pemda KSB Dapat Bantuan Bank Sampah dari Pemprov NTB Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendapat energi tambahan untuk mengatasi persoalan sampah di daerah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Pemprov NTB akan menggelontorkan program bank sampah di KSB. “Alhamdulillah kita ada bantuan dari provinsi tahun ini untuk mengatasi persoalan sampah. Programnya berupa bank sampah,” kata kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KSB, Feriyal kepada wartawan, Selasa (25/6). Ia menjelaskan, akan ada 15 titik pengelolaan bank sampah yang akan disalurkan DLHK NTB secara bertahap. Dan untuk permulaan tahun ini telah disiapkan dua titik. “Kita dijanjikan 15. Tapi yang siap anggarannya sementara dua dulu. Nanti menyusul berikutnya sampai semuanya lengkap,” katanya. Menyongsong turunnya bantuan bank sampah itu, Feriyal memaparkan, dalam waktu dekat DLHK NTB telah mengkonfirmasi akan segera menggelar pelatihan personil pengelolanya. Untuk itu, DLH KSB telah mempersiapkan beberapa stafnya untuk mengikuti pelatihan tersebut. “Komunikasi terakhir kami dengan provinsi katanya pelatihan akan dilaksanakan setelah lebaran,” sebutnya. Meski telah menyiapkan beberapa stafnya, Feriyal mengaku, sementara ini pihaknya belum menetapkan titik lokasi penempatan bank sampah bantuan Pemprov NTB itu. Namun ia telah memiliki gambaran awal di mana bank sampah tersebut akan ditempatkan di wilayah yang selama ini jumlah produksi sampahnya paling banyak setiap harinya. “Gambaran saya, kalau yang dua unit itu turun akan kita prioritaskan di Taliwang dan Maluk. Karena dua kecamatan inilah yang produksi sampahnya sangat tinggi. Baru itu menyusul di kecamatan lain,” sebut Feriyal. Ia menyebutkan, bantuan program bank sampah dari Pemprov NTB itu akan turut meringankan beban pihaknya dalam menangani persoalan sampah di daerah. Sebab kegiatan bank sampah nantinya akan banyak memberikan manfaat dari sisi pengumpulan sampah tetapi juga sarana edukasi bagi masyarakat. “Jadi kami yakin bantuan provinsi ini akan sedikit meringankan beban kami di DLH,” klaimnya. Terakhir, Feriyal menambahkan, untuk mengatasi persoalan sampah di daerah diperlukan peran serta selurh pihak. Selain pemerintah dan masyarakat partisipasi dunia usaha pun harus turut mengambil peran. Feriyal (bug) (Suara NTB/bug)

maupun bangsa,” ucap Sudirman, seraya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan keberadaan perpustakaan semaksimal mungkin sebagai tempat menambah wawasan dan juga pengembangan diri. Dalam sambutan Kepala Perpustakaan RI yang disampaikan oleh Deputi II Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Dra. Woro Titi Hariyati, M.Si menyampaikan sosialisasi pembudayaan kegemaran membaca sebagai bentuk perwujudan eksistensi dan peran perpustakaan sebagai institusi penyedia bahan-bahan bacaan dan peningkatan kegemaran membaca pada masyarakat melalui keluarga, sekolah dan pemerintah sebagai bentuk perwujudan pembangunan manusia Indonesia menuju Indonesia sejahtera.

Kepala Perpustakaan RI mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan perpustakaan sebagai tempat beraktivitas agar anak-anak, ibu-ibu, para lansia, dapat melakukan berbagai macam aktivitas di perpustakaan dengan nyaman. Contohnya dengan menyediakan fasilitas wifi gratis bagi pengunjung, dan melakukan kegiatan memasak bersama, dan berbagai kegiatan menarik lainnya. Guna menarik perhatian masyarakat untuk berkunjung dan memanfaatkan informasi yang tersedia di perpustakaan. Serta dapat mengimplementasikan apa yang sudah dibaca untuk berkreasi dan berinovasi sehingga dapat memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Mengingat peran strategis orang tua/ keluarga, sekolah dan masyarakat dalam menum-

buhkan minat baca sejal dini, diharapkan seluruh stakeholder dapat berperan dalam pembudayaan gemar membaca. Sebelumnya Pelaksana Tugas Kepala Dispussip Sumbawa Sulaiman, S.Sos melaporkan tujuan kegiatan selain untuk memasyarakatkan dan mempromosikan pentingnya perpustakaan dalam membangun kompetensi dan produktivitas serta kreativitas masyarakat, memotivasi masyarakat untuk membiasakan membaca buku bacaan atau media informasi lainnya untuk membuka wawasan dan keterampilan diri dalam menopang kehidupan seharihari, juga untuk meningkatkan kesadaran orang tua/keluarga, guru/kepala sekolah dan masyarakat mengenai peran dan tanggung jawab mereka dalam mengarahkan minat

(Suara NTB/ist)

PLAKAT - Foto bersama usai tukar menukar plakat Perpustakaan Nasional RI dengan Pemkab Sumbawa. dan kegemaran membaca bagi anak-anak, serta menggalakkan gerakan membaca sacara nasional melalui pember-

dayaan perpustakaan berbasis inklusi social baik di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. (arn/*)

Sumbawa Buka Seleksi Sekda dan Dua Kepala OPD Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Panitia Seleksi (Pansel) mulai membuka seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa. Pengumumannya dibuka bersamaan dengan jabatan dua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lowong, Senin (24/6).

Arief Hidayat

Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Penelitian (BKPP) Sumbawa, Arief Hidayat, S.STP., M.si membenarkan hal tersebut. Pengumuman seleksi JPT Sekda, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispussip) dan Kepala Dinas Pol PP selama 15 hari kedepan.

“Untuk JPT Sekda, Kepala Dispussip, Kadis Pol PP sudah kita keluarkan pengumuman melalui Webside BKD pada 24 Juni. Pengumuman dan penerimaannya selama 15 hari hingga 10 Juli,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (25/6). Dipaparkannya, untuk jabatan Sekda persyaratannya diantaranya maksimal berusia 56 tahun hingga 31 Agus-

tus mendatang. Kemudian sudah eselon II b selama dua tahun dan minimal sudah pernah menjabat sebagai pimpinan di dua OPD. Termasuk sudah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II (PIM II). Sedangkan untuk pimpinan OPD, antara lain juga maksimal berusia 56 tahun. Peserta sudah di jabatan administrator eselon 3 A atau 3 B selama tiga tahun. Posisinya kepala bidang, Sekretaris dan Camat. Sejauh ini, diakuinya, belum ada peserta yang mendaftar. “Belum ada yang mendaftar,” terangnya. Berdasarkan rencana, lanjutnya, ada tahapan-tahapan

dalam seleksi JPT Pratama ini. Dimulai penerimaan pengumuman berkas 24 Juni hingga 10 Juli, seleksi administrasi 9 sampai 11 Juli, pengumuman hasil seleksi administrasi 12 Juli. Kemudian assessment kompetensi tiga hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi. Penelusuran jejak juga tiga hari setelah assessment kompetensi, presentasi makalah dan wawancara enam hari setelah assessment. Targetnya ketiga JPT pratama tersebut sudah terisi akhir Agustus mendatang. “Paling lambat 31 Agustus sudah terisi,” pungkasnya. (ind)

(Suara NTB/ind)

Puncak Kemarau Tahun Ini Diprediksi Lebih Awal

(Suara NTB/ist)

PUKUL GONG - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril didampingi sejumlah pejabat memukul gong menandai pencanangan BBGRM di Moyo Hilir.

Bupati Minta Budaya Gotong Royong Dipupuk Kembali Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa menggelar kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tahun 2019, Selasa (25/6) di desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir.Sebagai upaya untuk memupuk kembali budaya gotong royong di tengah masyarakat. Dengan tema ”Melalui BBGRM 2019 Kita Budayakan Jumat Bersih”. Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, menyampaikan BBGRM merupakan momentum bersama untuk menyadarkan kita tentang arti penting gotong royong. Terutama bagi generasi penerus yang akan memikul sejarah bangsa ke depan. H. Husni berharap agar dalam serangkaian kegiatan BBGRM tahun ini

dapat dilaksanakan kegiatan pembangunan dengan semangat persatuan dan kesatuan serta peran aktif masyarakat. Yang meliputi kegiatan bidang ekonomi, sosial budaya, agama dan bidang lingkungan di masing-masing desa dan kelurahan. Selain itu, Bupati mengingatkan agar semangat gotong royong harus diajarkan melalui kegiatan praktik-praktik yang nyata dan bukan sekedar wacana. “Melalui kegiatan yang dicanangkan hari ini, saya berharap berbagai program pembangunan pemerintah dan masyarakat baik kabupaten, kecamatan maupun desa/kelurahan dapat terealisasi dengan baik dan mendapat dukungan lebih maksimal dari berbagai elemen masyarakat dan lembaga

kemasyarakatan,” imbuhnya. Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, Varian Bintoro, M.Si melaporkan digelarnya kembali kegiatan pencanangan BBGRM tahun ini sebagai bentuk upaya dan reaksi atas terkikisnya tradisi gotong royong ditengah masyarakat kita. Menurut Varian, upaya melestarikan budaya gotong royong yang terus digodok Pemkab saat ini akan dapat terwujud apabila terjalin sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat, terutama ibu-ibu PKK. Sebelumnya Camat Moyo Hilir, M. Lutfi Makki, S.Pd., M.Si juga berharap digelarnya kegiatan ini di wilayahnya dapat menumbuhkan kembali semangat gotong royong yang saat ini sudah mulai memudar. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sumbawa memprediksi puncak kemarau akan terjadi lebih awal dari sebelumnya. Tahun ini puncaknya diperkirakan terjadi pada Juli mendatang. Sehingga hal ini juga mengakibatkan perubahan pada musim penghujan yang datang lebih cepat. Kepala BMKG Sumbawa, Endriyono, SP, mengatakan, musim kemarau melanda sumbawa sejak bulan Mei lalu. Jika melihat berdasarkan aktual musim dingin yang dirasa beberapa pekan belakangan ini, mengartikan akan majunya puncak musim kemarau. “Agustus biasanya puncak musim kemarau normalnya. Tapi ini bulan Juni sudah menyampaikan tanda-tandanya. Kemungkinan puncak musim kemarau suhu dingin ini terjadi bulan Juli. Artinya sudah maju untuk puncak musim kemarau,” imbuhnya. Dijelaskannya, majunya puncak musim kemarau ini juga akan berdampak pada musim penghujan. Biasanya musim penghujan terjadi pada akhir November atau awal Desember, tetapi di tahun 2019 diprediksi akan terjadi lebih cepat. Selain itu, juga berdampak terhadap rendahnya potensi kekeringan dibandingkan tahun lalu. “Potensi kekeringan tetap ada, mungkin tidak separah tahun lalu karena musim hujannya agak maju karena kemarau juga di tarik maju dan tidak ada kemarau panj a n g , ” pungkasnya. (ind) Endriyono (Suara NTB/ind)

Ratusan Unit PJU di KSB Dilaporkan Padam Taliwang (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mencatat sedikitnya ada sekitar 600 unit lampu Penerang Jalan Umum (PJU) yang sudah tidak berfungsi lagi (mati) dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Akibat kondisi tersebut, beberapa ruas jalan mulai dari Kecamatan Poto Tano menjadi gelap dan sangat rawan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terutama di malam hari. Kepala Dinas LH kepada Suara NTB, melalui Kabid Pertamanan Amrullah S. Ap, Selasa (25/6) tidak menampik masih banyaknya persoalan terhadap lampu PJU yang mati setelah terpasang akhir tahun 2016 lalu. Bahkan jumlah lampu yang dilaporkan mati saat ini diprediksi akan terus bertambah, lantaran masih banyak lokasi yang belum dilaporkan oleh

masyarakat terutama jalan utama ke ibukota Kabupaten (Taliwang). Terkait kondisi tersebut pihaknya tetap berupaya maksimal untuk memecahkan masalah ini salah satunya dengan melakukan penggantian terhadap lampu yang sudah mati. Selain itu, pihaknya juga meminta masyarakat agar segera melapor ketika ada PJU yang tidak berfungsi supaya bisa segera disikapi dengan baik. Sementara dari segi pasokan listrik diyakini sudah tidak ada masalah lagi, karens PLN sudah sangat mendukung supaya seluruh jalan di KSB terlayani PJU. Seperti di jalan lintas Seloto-Taliwang, PJUnya sudah terpasang dengan baik tetapi di beberapa titik tidak kunjung menyalah lampu yang sudah terpasang tersebut. “Memang hasil inventarisir tim yang berada di lapangan ada sekitar 600 unit lampu PJU yang

sudah mati. Jumlah inipun diprediksi akan terus bertambah, karena ada beberapa titik lagi yang belum dilaporkan,” ungkapnya. Dikatakannya, persoalan PJU ini dianggap masalah yang sangat komplek, karena untuk mengetahui lokasi lampu yang mati harus dilakukan secara manual sementara petugas yang tersedia masih sangat terbatas. Maka dari itu, masyarakat diharapkan untuk bisa lebih aktif melaporkan jika ada PJU yang mati. Karena apabila tidak ada laporan dari masyarakat, pihaknya juga tidak akan bisa mengambil sikap sekaligus mendeteksi lokasi mana saja yang lampunya mati. Termasuk penambahan jumlah PJU di beberapa wilayah yang belum terpasang juga diharapkan untuk diberikan informasi. Untuk tahun 2019, pihakn-

ya berencana kembali memasang lampu PJU dan penggantian lampu yang sudah mati dengan total anggaran mencapai angka Rp4 miliar. Karena pihaknya sudah komit untuk tetap memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat salah satunya terkait masalah PJU dan juga untuk menambah di ruas jalan yang belum terpasang lampu di wilayah setempat. “Kami belum memiliki sistem untuk bisa mendeteksi titik-titik PJU yang mati, makanya kami minta supaya masyarakat lebih berperan untuk melaporkan. Selain PJU yang mati, kami juga berupaya menambah jumlah ruas jalan terlayani PJU dengan jumlah anggaran sekitar Rp4 miliar,” ungkapnya. Ditambahkannya, meskipun masih ada beberapa wilayah yang sudah memiliki PJU tetapi be-

lum maksimal, tapi setiap bulannya dinas tetap harus menggelontorkan anggaran sekitar Rp150200 juta. Anggaran tersebut diberuntukkan untuk pemeliharaan dan pembayaran tagihan listrik PJU-PJU tersebut. Pihaknya juga tidak memungkiri masih banyaknya gangguan-gangguan yang terjadi dalam pengoperasian sekaligus pemeliharaan PJU. Hal tersebut terjadi karena masa pemeliharaan yang terbatas dan juga jumlah PJU yang sangat banyak. Untuk itu, pihaknya sangat berharap kepada masyarakat untuk bisa memahami kondisi tersebut dan dinas tetap berupaya untuk melakukan pembenahan. “Kita akui kita belum maksimal dalam pengoperasian PJU ini, tetapi kita tetap berupaya untuk memperbaikinya,” tukasnya. (ils)

SUARA NTB Rabu, 26 Juni 2019

Kejari Kembalikan Berkas Tersangka OTT Pungli Bima (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima mengembalikan berkas perkara tahap 1, tersangka kasus Operasi Tangkap Tangkap (OTT) pungutan liar try out tahun 2018, Hj. Jubaidah ke Mapolres Bima belum lama ini. “Berkas tersangka OTT sudah dikembalikan karena masih ada kekurangan yang harus dilengkapi,” kata Kasi Pidsus Kejari Bima, I Wayan Suryawan, SH, kepada Suara NTB, Selasa (25/6). Wayan mengaku pengembalian berkas perkara tahap 1 tersebut dilakukan pada (Suara NTB/uki) Minggu kemarin. Selain berI Wayan Suryawan kas, juga ada beberapa petunjuk yang harus dilengkapi oleh penyidik Mapolres setempat. “Sesuai dengan ketetentuan berkas akan dilengkapi selama 14 hari sejak waktu pengembalian,” ujarnya. Sebelumnya jajaran Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Maporles Bima resmi melimpahkan berkas perkara tahap 1 tersangka OTT pungli ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bima untuk diteliti. Berkas perkara dengan tersangka inisial Jubaidah tersebut bernomor polisi: LP/136/ III/NTB/Res.Bima tanggal 22 Mei 2018, dengan surat pengantar Nomor: B/677/VI/2019/reskrim tertanggal 10 Juni 2019. “Berkasnya telah diterima pihak JPU untuk kemudian selanjutnya diteliti,” ujar Kasat Reskrim Polres Bima, Iptu Hendry Christianto, S.Sos, beberapa waktu lalu. Hendry menjelaskan setelah pelimpahan berkas tersebut, pihaknya akan menunggu hasil dari penelitian. Apabila masih ada kekurangan, nantinya akan dikembalikan untuk dilengkapi. “Kalau dianggap masih ada kekurangan kita dilengkapi sesuai petunjuk,” katanya Jika hasil penelitian berkas tersebut sudah dianggap lengkap atau P21, dipastikan tersangka JB yang merupakan pejabat teras Dikbudpora Kabupaten Bima itu, serta barang bukti akan dilimpahkan. “Intinya kita menunggu hasil dari penelitian JPU ini, apakah lengkap atau masih ada kekurangan,” ujarnya. Dia menegaskan, dalam perkara tersebut, oknum JB disangkakan telah melanggar pasal 2 dan 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Yakni melawan hukum dengan melakukan perbuatan yang merugikan uang negara. “Unsur pasal ini menyalahgunakan kewenangan atau jabatan sehingga merugikan uang negara,” terangnya. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kasus Alat Peraga PAUD

Naik Penyidikan, 20 Orang Dimintai Keterangan

Kota Bima (Suara NTB) – Kasus dugaan korupsi pengadaan alat peraga Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Bima yang kini diusut Kejaksaan Negeri Bima (Kejari) naik ke tingkat penyidikan. Sejak menangani dan menelusuri kasus alat peraga yang diduga tidak tepat sasaran itu, Kejari setempat telah meminta keterangan 20 orang. Mulai dari Kepala PAUD, pejabat DPKAD dan Dikbud Kota Bima. Kasi Pidsus Kejari Bima, I Wayan Suryawan SH mengaku kasus tersebut awalnya dugaan pemotongan dana BOP

PAUD, namun setelah pengembangan juga ada dugaan pengadaan alat peraga yang tidak tepat sasaran. “Laporan awal yang kita terima dugaan pemotongan, setelah dikembangkan ada juga alat pengadaan ini,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (25/6) Wayan mengatakan kasus pengadaan alat peraga hing-

ga saat ini telah naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Bahkan ada sekitar 20 orang yang sudah dimintai keterangan. Sebelum Lebaran kemarin, lanjutnya, ada 16 orang Kepala PAUD Kota Bima yang telah dimintai keterangan. Kemudian pada Senin (24/6) kemarin menyusul ada empat orang dari DPKAD dan Dikbud Kota Bima. “Ter-

akhir yang dipanggil kemarin, seorang dari DPKAD dan tiga orang dari Dikbud,” katanya. Dalam menelusuri kasus tersebut, masih akan ada lagi pihak yang akan dimintai keterangan. Terutama para Kepala PAUD Kota Bima penerima bantuan, yang jumlahnya ada sekitar 120 PAUD. Baik swasta maupun negeri. “Total PAUD swasta ada 90 sementara yang Negeri 30. Tapi baru sebagian kecil kita panggil untuk dimintai keterangan,” katanya. Wayan mengaku usai meminta keterangan semua pihak terkait, kemudian selanjutnya

akan meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) untuk mengaudit kerugian Negara. “Setelah rampung ini kita akan meminta BPKP untuk mengaudit kerugian negaranya,” katanya. Ia menambahkan, dana bantuan pengadaan alat peraga tersebut melalui dua OPD, yakni DPKAD dan Dikbud. Namun sumber anggarannya sama dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khsusu (DAK) non fisik. “PAUD swasta melalui DPKAD, sementara PAUD negeri melalui Dikbud. Tapi sumbernya anggaranya sama,” pungkasnya. (uki)

BPBD Dompu Data Daerah Korban Kekeringan Dompu (Suara NTB) – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, Drs. Imran M. Hasan mengaku, belum bisa memastikan berapa jumlah Desa/Kelurahan yang terdampak bencana kekeringan tahun ini. Mengingat sebagian besar pegawainya masih melakukan pendataan bersama pemerintah Desa/ Kelurahan di delapan kecamatan. Targetnya, proses tersebut rampung beberapa hari kedepan berikut solusi penanganannya. “Kalau besok lusa bisa kita rekap sehingga nanti dicari(Suara NTB/jun) kan solusi untuk membuat Imran M. Hasan program kerja penanganannya,” kata dia kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (25/6). Persoalan kekeringan diakui tiap tahun terjadi. Namun sampai saat ini belum ada langkah signifikan yang dilakukan pemerintah untuk mengantasinya. Sebelum lebih jauh menyikapi bencana tersebut tahun ini, Imran M. Hasan mengusulkan agar dilakukannya rapat koordinasi seluruh pimpinan BPBD se-NTB terlebih dahulu. Selain bertujuan menyamakan gerakan dalam penanggulangan, juga dimaksudkan agar diketahuinya kondisi ril tiap-tiap wilayah. Baik menyangkut ketersediaan air permukaan maupun bawah tanah. Sementara dari BPBD Dompu, menurut dia, langkah paling praktis dan efektif yang mesti dilakukan yakni membangun sumur dalam. Kalaupun tidak memungkinkan karena keterbatasan anggaran minimal dilakukan pendistribusian air dengan syarat mengupayakan pengadaan tandon dititik-titik terdampak. “Pendistribusian air juga harus dibarengi tandon di masing-masing desa ataupun titik rawan air bersih. Itu saja selain sosialisasi untuk menghemat penggunaan air oleh masyarakat,” jelasnya. Kendati akhirnya langkah pendistribusian air menjadi solusi penanganan kekeringan di NTB khususnya Dompu. Imran M. Hasan menegaskan, dengan melihat sarana prasarana yang dimiliki saat ini akan sulit ketika hanya mengandalkan pihaknya. Butuh peran serta instansi terkait seperti halnya PDAM, Dinsos, PU dan sebagainya untuk pendistribusian air bersih. Dengan begitu upaya meringankan beban warga tersebut akan maksimal dilakukan. “Mobil kita ini kan cuma satu jadi harus digandeng dengan pihak lain, salah satu PDAM baru bisa maksimal,” pungkasnya. (jun)

DLHK Belum Maksimal Kawal Izin Lingkungan Dompu (Suara NTB) – Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Dompu, sepertinya belum berkontribusi besar untuk meluruskan problem perizin lingkungan di wilayah ini. Dari sejumlah persoalan yang dihadapi hanya sebagian kecil yang mampu ditangani. Salahsatu contohnya adalah persoalan izin lingkungan RPH Bali Bunga yang sampai saat ini tak kunjung diurus Disnakeswan Dompu. DLHK tak berani bertindak mengeluarkan surat penghentian kegiatan karena hanya alasan sesama instansi pemerintah. “Maklum sama-sama pemerintah ini yang susah. Kita keluarkan surat penghentian kegiatan misalnya, walaupun bisa kita keluarkan ada Bupati ada ini ya susah bisa rusak kita gara-gara izin,” ungkap Kabid Lingkungan Hidup DLHK Dompu, Andi Bahtiar, ST, MT di kantornya, Selasa (25/6). Semestinya ketika langkah koordinasi melalui pertemuan langsung atau secara lisan sudah dilakukan DLHK, Disnakeswan bisa segera memprioritaskan pengurusan izin lingkungan untuk RPH Balibunga tersebut. “Sudah kita koordinasi disana itu (Disnakeswan), malu juga kita mau kasi surat cukup dengan telepon sebenarnya karena memang tidak mau memperhatikan,” ujarnya. Tidak saja takut mengambil langkah tegas, DLHK terkesan tebang pilih menuntaskan dan menindak tegas perkara yang dihadapi. Misalnya, ketika itu berkaitan dengan pelayanan umum seperti di puskesmas. Mereka tak berani memaksa segera membuat izin lingkungan, apalagi harus menghentikan kegiatannya. Perlakuan berbeda justru bisa dilakukan bagi perusahaan swasta yang tidak mengantongi izin lingkungan. Belum dikantonginya izin lingkungan oleh RPH Bali Bunga semenjak dioperasionalkan beberapa bulan lalu, dibenarkan Kabid Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dompu, Adnan. Ia mengaku, selama berada di instansi tersebut pihaknya belum pernah menerima surat pengurusan izin dari Disnakeswan untuk RPH Bali Bunga. “Selama saya ada di sini belum ada dari 2017 itu, memang sudah beroperasi. Kegiatan pemerintah memang masih ini (kurang sadar) mengurus izin,” ungkapnya. Sementara Kadisnakeswan Dompu, Zainal Arifin yang berusaha dihubungi via telepon untuk menjelaskan persoalan ini belum memberi jawaban. (jun)

(Suara NTB/Uki)

STUDI KELAYAKAN - Rapat pembahasan pra studi kelayakan rencana pembangunan PLTSa di Kabupaten Bima yang dipimpin Asisten Administrasi Umum Setda Bima, H. Arifuddin, di ruang rapat Sekda Kabupaten Bima, Selasa (25/6).

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah akan Dibangun di Bima Bima (Suara NTB) – Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) direncanakan akan dibangun di wilayah Kabupaten Bima. Bahkan rencana itu, telah diteken nota kesepahaman antara Pemerintah Daerah setempat dengan pihak PT. Kaltimex, beberapa waktu lalu. Menindaklanjuti nota kesepahaman itu, Bupati Bima diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Bima, Drs. H. Arifuddin, HMY bersa-

ma Kepala DLH dan jajarannya, membahas pra studi kelayakan pembangunan PLTSa di ruang rapat Sekda Kabupaten Bima, Selasa (25/6). Arifuddin mengatakan selain membahas tindaklanjut rencana pembangunan PLTSa di wilayah Kabupaten Bima, pertemuan tersebut juga membahas upaya mengatasi permasalahan pembuangan sampah sebagai tempat pembuangan akhir (TPA). Ia mengaku salahsatu solusi yang diambil untuk men-

gatasi persoalan sampah adalah dengan mereduksi volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Bima yang jumlahnya mencapai 2.785 m3 per hari. “Reduksi ini dapat dilakukan dengan cara mengubah sampah tersebut menjadi abu dengan membakarnya. Pada dasarnya konsep PLTSa ini seperti itu,” katanya. Adanya nota kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan pihak PT. Kaltimex, Arifud-

din berharap penanganan masalah sampah dapat teratasi. Masyarakat juga tidak membuang sampah sembarangan. “Harapan dari tindaklanjut nota kesepahaman ini, sampah yang berada di Kabupaten Bima kedepannya dapat teratasi. Tidak berserakan yang dapat menimbulkan penyakit,” harapnya. Sementara Kepala DLH Kabupaten Bima Ir. Rendra Farid mengatakan dalam menangani masalah sampah, Pemerintah daerah telah menyediakan

tempat pembuangan akhir yang berada di desa Waduwani Kecamatan Woha. “Luas lahannya sebesar 7,24 Hektar. Tapi yang baru terpakai untuk pengelolaan sampah hanya 1 hektar,” katanya. Dengan adanya rencana pembangunan PLTSa tersebut, Farid berharap penanganan sampah yang selama ini susah dikendalikan dapat teratasi, sehingga daerah menjadi bersih dan jauh dari masalah sampah. (uki)

Awasi Penempatan Naker Dishub KSB Bantah Pungut Retribusi di Timur Tengah Taliwang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Nakertrans) Sumbawa Barat, akan melakukan pengawasan serius terkait rencana Pemerintah untuk kembali membuka penempatan tenaga kerja ke wilayah Timur Tengah setelah moratorium sejak beberapa tahun terakhir. Upaya tersebut sengaja dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan yang akan menimpa pekerja pekerja migran dari KSB ketika akan bekerja di wilayah tersebut. Kepala Dinas Nakertrans KSB, kepada Suara NTB melakui Kabid Lattas Penta, Syamsul A. Zarnuji, S. Pd., M. Pd, Selasa (25/6) mengatakan, rencana penempatan tenaga kerja di wilayah Timur Tengah berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal (Dirjen) pembinaan penempatan dan perluasan kesempatan kerja nomor KEP. 735/ PPTKPKK/IV/2019. Dalam surat keputusan tersebut dijelaskan bahwa akan adanya perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia sebagai pelaksana penempatan, perlindungan pekerja migran di kerajaan Arab Saudi dengan sistem satu kanal ke wilayah tersebut. Hanya saja untuk penerapan surat tersebut di KSB, pihaknya masih menunggu petunjuk lanjutan baik itu dari Pemerintah Provinsi maupun pusat. Jika petunjuk lanjutannya belum juga turun, pihaknya akan tetap melakukan Moratorium bagi pekerja migran yang akan berangkat ke Timur Tengah. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir keja-

dian yang menimpa para pekerja migran, karena sejak moratorium di berlakukan laporan pengaduan pekerja migran sudah sangat berkurang. “Memang untuk penempatan pekerja migran ke Timur Tengah sudah ada informasi untuk dibuka kembali. Tetapi kami masih belum bisa laksanakan karena petunjuk lanjutannya, masih belum turun dari Kemenaker,” ungkapnya. Dikatakannya, adanya rencana penempatan pekerja migran ke Timur Tengah tentu harus diantisipasi secara maksimal. Karena bisa dipastikan animo masyarakat untuk bekerja akan sangat tinggi dibandingkan dengan penempatan negara lainnya. Maka dari itu, pihaknya berencana untuk memberlakukan seleksi yang ketat supaya para pekerja migran memiliki jaminan saat bekerja di negara tersebut. Kendati demikian, pihaknya tetap masih menunggu petunjuk lanjutan pelaksanaannya, sehingga pada saat realisasi nantinya tidak ada aturan yang dilanggar. Selain itu pihaknya akan mengantisipasi dari segi pendidikan budaya di lokasi penempatan. Hal itu dianggap sangat penting, karena jika

belajar dari kasus-kasus yang ditangani selama ini lebih kepada kesalahpahaman mengenai budaya. Makanya pola pendekatan dengan memahami kebudayaan di daerah penempatan akan sangat menentukan munculnya kasuskasus yang menimpa para pekerja migran. Maka dari itu, sebelum rencana untuk penempatan di Timur Tengah terealisasi, pihaknya akan lebih dulu melakukan seleksi secara ketat kepada para calon pekerja migran tersebut. “Kami masih menunggu petunjuk lanjutan dari Kemenaker terkait rencana penempatan di Timur Tengah. Jika sudah ada, kami akan langsung melakukan seleksi ketat untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan. Bahkan sampai dengan saat ini belum ada satupun pekerja migran yang kita tempatkan di Timur Tengah,” tandasnya. (ils)

Syamsul A. Zarnuji

di Pasar Bayangan

Taliwang (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengaku tidak melakukan pungutan retribusi di lokasi pasar bayangan yang berada di jalan Cendrawasih, Kelurahan Kuang melainkan hanya di lokasi penjual barang bekas. Faktanya di lapangan, justru para petugas parkir juga memungut retribusi parkir pinggir jalan bagi masyarakat yang datang berbelanja ke pasar bayangan. Hal ini tentu sangat disayangkan, lantaran saat ini Pemerintah berencana untuk menertibkan pasar bayangan tersebut, karena dianggap sangat mengganggu pengguna jalan yang melintas. “Perlu kami luruskan disini, bukan lokasi pasar bayangan yang kita tarik retribusinya, melainkan ada pedagang barang bekas di lokasi tersebut makanya kami ambil parkir retribusi pinggir jalan. Kami juga tidak memungkiri adanya informasi negatif terhadap penarikan retribusi di lokasi yang sangat dekat dengan pasar bayangan tersebut. Makanya dalam waktu dekat ini, kami akan kembali melakukan penataan terhadap lokasi pinggir jalan agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman. Kami juga tetap mendukung Pemkab untuk segera menertibkan pasar bayangan, karena sangat mengganggu,” ungkap KUPTD Pengelolaan Parkir Dishub KSB Sahabuddin kepada Suara NTB, Selasa (25/6). Dikatakannya, persoalan yang terjadi di lokasi pasar bay-

angan ini dianggap bukan masalah serius, karena bukan sesuatu yang disengaja. Tetapi karena ada komplain makanya dinas terkait berencana untuk tidak lagi melakukan pemungutan retribusi di lokasi tersebut. Sementara itu, beberapa lokasi parpir pinggir jalan yang sudah ditetapkan untuk penarikan rektribusi parkir juga akan tersebut dimaksimalkan. Bahkan jumlah lokasi yang tercatat saat ini sebagai tempat penarikan retribusi pinggir jalan yakni di UD Hira, Simpang Selek, dan Lingkungan Tiang Enam. Selain lokasi tersebut, pihaknya juga akan tetap melakukan pemungutan di lokasi parkir pinggir jalan yang lain. Upaya itu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi parkir dan tentu tidak di lokasi pasar bayangan. Karena kalau boleh jujur, sebenarnya yang paling menjanjikan untuk dilakukan penarikan retribusi yakni di Arab Kenangan karena tetap banyak yang berbelanja. Tetapi itu tidak dilakukan karena melanggar komitmen bersama untuk menertibkan pasar bayangan di dalam kota Taliwang. “Kita sudah tempatkan lokasi untuk kita lakukan penarikan retribusi parkirnya dengan harapan pendapatanya bisa maksimal. Tetapi karena lokasi parkir di penjual barang bekas yang berdekatan dengan pasar bayangan dianggap parkir pasar bayangan yang kita tarik retribusinya maka akan kita alihkan ke lokasi lain supaya tidak ada lagi yang komplain,” tandasnya. (ils)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 26 Juni 2019

APBD 2020 Ditetapkan Anggota Dewan Lama

KPU NTB Minta Semua Pihak Terima Putusan MK Mataram (Suara NTB) Sidang sangketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda mendengarkan tuntutan pihak penggugat yakni Prabwo-Sandi dan jawaban dari pihak tergugat yakni KPU dan Jokowi-Ma’ruf telah dilakukan. Kini tinggal menunggu apa putusan MK, apakah akan mengabulkan permohonan penggugat atau menolaknya. Pembacaan putusan MK tersebut sedianya dijadwalkan Jumat (28/6). Namun oleh MK dimajukan menjadi Kamis (27/6). Para pihak yang berperkara pun sama-sama siap menerima apapun yang menjadi putusan MK, selaku lembaga tertinggi yang ditugaskan memutuskan PHPU Pilpres, dimana putusannya bersifat final alias tidak ada lagi upaya hukum lain jika para pi-

hak tidak puas dengan putusan MK tersebut. Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud kepada Suara NTB, Selasa (25/6) kemarin juga mengatakan dengan tegas bahwa pihaknya selaku tergugat atas keputusan penetapan hasil pemungutan suara pilpres 2019, juga siap menerima apapun putusan MK tersebut, apakah akan mengabulkan gugatan pemohon

atau menolaknya. “Jadi papun keputusan MK nanti akan kita terima, sebagai konsekuensi atas proses peradialan MK sebagai pemutus terakhir dan final Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden. Jadi sekali lagi apapun putusannya, kita hormati dan kita laksanakan,” ujar Suhardi. KPU juga berharap kepada semua pihak yang ikut ber-

Aksar Ansori Bangun Komunikasi Politik dengan Parpol

(Suara NTB/ars)

KETERANGAN PERS - Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda NTB Darsono Setyo Adjie bersama Kabid Humas Purnama, memberi keterangan pers terkait dibongkarnya aktivitas tambang diduga ilegal.

(Suara NTB/dok)

seadil-adilnya. “Ya imbauan kita, apapun nantinya jadi putusan MK, kepada masyarakat agar dipahami bahwa itu sudah menjadi hasil akhir dari perdebatan tentang Pemilihan Presiden. Karena dia (MK) sebagai pemutus terakhir, sebagai rakyat bangsa Indonesia ya kita terima lah,” serunya. Sementara itu, kedua pendukung pasang Capres/ Cawapres tersebut di NTB yakni Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf dan Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandi juga sama-sama telah berkomitmen untuk menerima apapun yang jadi putusan MK. (ndi)

Maju di Pilkada Loteng

Pilkada Serentak 2020 Digelar Polda NTB Bongkar Tambang Tanggal 23 September Ilegal di Lombok Barat

Mataram (Suara NTB) Draf rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 telah rampung disusun. PKPU tersebut kini tengah diuji publik sebelum disampaikan ke Komisi II DPR RI untuk disetujui. Dalam rancangan PKPU tersebut disebutkan bahwa Pilkada serentak 2020 akan digelar pada Rabu tanggal 23 September 2020 mendatang. Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (25/6) kemarin membenarkan bahwa draf PKPU Pilkada serentak 2020 tersebut sudah rampung dan tinggal dikonsultasikan ke Komisi II DPR RI. Disampaikan Suhardi, biasanya draf tersebut tidak akan banyak berubah, terutama terkait tahapan-tahapan Pilkada. “Intinya draf awal yang sudah disusun oleh KPU RI itu biasanya tidak banyak berubah. Sehingga waktu pelaksanaan Pilkada sudah bisa ketahui bagi yang berniat maju sebagai kandidat supaya bisa mulai menyiapkan diri, dengan melihat tahapannya. Mereka sudah bisa memprediksi kapan dia akan mulai melakukan persiapan pencalonan,” katanya. Pilkada serentak tahun 2020 tersebut diketahui akan diikuti oleh 270 daerah se-Indonesia yang terdiri dari 9 daerah Provinsi, 224 daerah kabupaten dan 37 kota. Sementara di NTB sendiri, Pilkada serentak 2020 akan diikuti oleh tujuh daerah yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Berat, Bima dan Dompu. Adapun tahapan yang sudah disusun dalam draf rencangan PKPU Pilkada serentak 2020 itu bahwa penyerahan syarat dukungan (KTP) bagi pasangan calon yang maju lewat jalur independen dimulai pada Bulan Maret. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan pendaftaran pasangan calon pada tanggal 28-30 April dan ditetapkan sebagai pasangan calon pada tanggal 13 Juni. Tahapan kemudian dilanjutkan dengan masa kampanye yang digelar mulai tanggal 16 Juni sampai 19 September dan pemungutan suara akan digelar pada tanggal 23 September 2020. “Dengan melihat draf tahapan Pilkada itu, maka bagi yang mau maju lewat jalur perseorangan paling tidak mulai dari sekarang sudah harus kumpulkan dukungan (KTP). Karena pada Bulan Maret sudah mulai penyerahan syarat dukungan,” jelasnya. Lanjut disampaikan Suhardi, bahwa secara umum tidak ada perubahan teknis dari Pilkada serentak 2018 dengan tahapan Pilkada serentak 2020. KPU hanya menyesuaikan PKPU soal pencalonan saja. Namun demikian akan tetap dikonsultasikan ke Komisi II DPR RI. Setelah itu, maka KPU akan melakukan launching Pilkada serentak 2020 sekitar Bulan September 2019 ini. Sementara bagi KPU sebagai penyelenggara, telah menginstruksikan kepada KPU Provinsi dan kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada untuk mulai menyusun kebutuhan anggarannya dan diajukan ke pemerintah daerah. “KPU pusat sudah mendorong agar KPU kabupaten/kota menyiapkan anggarannya untuk diusulkan ke Pemda masing-masing. Dengan digelarnya Pilkada pada Bulan September maka secara penganggaran bisa lebih mudah dan bisa berjalan dengan baik, tidak melampaui tahun. Sepertinya sebelumnya sering kali melampaui tahun karena pelaksanaanya di ujung tahun,” pungkasnya. (ndi) Suhardi Soud

perkara yakni kubu PrabowoSandiaga maupun JokowiMa’ruf agar juga bersikap menghormati dan melaksanakan apa yang akan menjadi putusan MK nantinya. “Harapan kita, semua pihak terkait juga bersikap demikian, karena yang paling penting itu Indonesia ini baikbaik saja,” katanya. Karena itu ia juga mengimbau kepada semua masyarakat NTB, agar juga ikut mendukung apapun yang menjadi putusan MK nantinya. Masyarakat agar mempercayakan kepada MK bahwa dapat menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan presiden tersebut dengan proses persidangan yang

Mataram (Suara NTB) Polda NTB menahan pemilik tambang Galian C di Dusun Padak, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Lombok Barat. Direktur CV Padak Mas, SH selaku pengelola galian C, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran izin. Subdit IV Ditreskrimsus yang menangani kasus ini, sebelumnya menerima laporan seorang pengusaha Jamal Buyung tanggal 27 Maret 2019. CV Padak Mas diketahui sebagai perusahaan pertambangan biji besi di Lombok Barat sesuai Surat Izin Usaha Pertambangan (SIUP) operasi produksi nomor 964/ 421/Distamben/2011. Namun izinnya jelang kedaluwarsa karena akan berakhir Agustus 2019 mendatang. Letak pelanggarannya, selain

melakukan penambangan bijih besi, SH melakukan aktivitas galian C jenis tanah urug. “SH meminta bantuan kepada Sah, warga Lembar Selatan untuk melakukan penambangan bantuan dengan komoditas tanah urug. Mereka sampai menggunakan alat berat excavator pada lahan seluas 4 hektar,” kata Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie, SIK dalam keterangan persnya, Selasa (25/6) kemarin. Dijelaskannya, seharusnya kegiatan penambangan di lokasi itu untuk bijih besi sesuai dengan perizinan. Namun fakta lapangan, aktivitas galian C untuk tanah urug. “Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli serta dihubungkan dengan barang bukti, ditindaklanjuti dengan gelar perkara,

penyidik menetapkan SH dan Sah sebagai tersangka,” jelasnya. Atas perbuatan SH dan Sah, diduga melanggar pasal 159 jo pasal 48 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu kegiatan penambangan dengan komoditas batuan tanpa izin pemilik lahan yang sah. Setelah dilakukan penyidikan, penyidik menindaklanjuti dengan penyitaan barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 17 saksi, salah satunya ahli dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB. Penyidik langsung melakukan penahanan terhadap kedua tersangka di Rumah Tahanan (Rutan) Polda NTB sejak 17 Juni hingga 6 Juli mendatang. (ars)

Mataram (Suara NTB) Nama mantan Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori yang sudah ramai disebutsebut bakal maju bertarung di Pilkada Lombok Tengah 2020 mendatang. Dikabarkan sudah mulai menggalang dukungan dari berbagai kelompok masyarakat. Ia juga bahkan sudah mulai bergerak membangun komunikasi politik dengan sejumlah partai politik. Aksar Ansori yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (25/ 6) kemarin tidak menampik jika dirinya sudah kerap kali bertemu dan berkomunikasi dengan sejumlah pimpinan partai politik dalam rangka penjajakan pencalonan di Pilkada Lombok Tengah 2020. “Sudah aktif juga komunikasi dengan banyak pihak terutama pimpinan parpol serta beberapa tokoh. Semuanya mengalir lepas, rileks, menyenangkan dan riang gembira. Saya tidak ingin ambisi, tapi selalu semangat dan optimis bahwa hasil sesuai dengan amal dan perbuatan,” ujarnya menjawab Suara NTB. Meski demikian, persiapan maju di Pilkada Lombok Tengah baru dilakukan sebatas membangun komunikasi politik saja dengan kelompok elit, baik parpol maupun masyarakat. Akan tetapi yang sifatnya lebih terstruktur dan masif belum dilakukan, misalnya membentuk tim atau relawan pemenangan. “Kita bawa santai saja, saya sendiri tidak punya tim dan relawan yang terorganisasi khusus untuk ancang-ancang pencalonan. Saat ini saya lebih banyak disibukkan dengan berbagai macam kegiatan sosial dan keagamaan, termasuk manasik haji di berbagai

tempat,” jelasnya. Ia mengakui bahwa sudah cukup banyak ia menerima aspirasi dari masyarakat dan koleganya yang meminta dirinya agar tampil maju bertarung di Lombok Tengah. Akan tetapi ia tidak langsung mengiyakannya. Ia menyadari, maju bertarung sebagai calon kepala daerah tersebut bukanlah perkara yang mudah. Namun ia memliki dinamika yang sangat kompleks, terutama yang berkaitan dengan dukungan parpol dan modal finansial. “Saya menyadari bahwa menjadi calon itu tidaklah sederhana, karena butuh energi, kesiapan mental dan fisik dan yang utama adalah dukungan parpol dan finansial. Sementara (kekuatan finansial) tidak saya miliki, dan semua calon juga mungkin sama kondisinya, bahkan banyak yang minus waktu Pemilu 2019,” ujarnya. Ditanya terkait kesiapan, ia menegaskan, tidak akan menolak jika itu dikehendaki oleh masyarakat. Karena ia memandang dirinya maju sebagai calon kepala daerah tidak semata karena dorongan ambisi kekuasaan semata. Namun lebih dilihatnya sebagai panggilan pengabdian. “Artinya secara spiritual, kita ikhtiarkan dalam konteks membuka takdir kita sendiri. Motivasi saya sama dengan bekerja di tempat lain, dimanapun saya diberi amanah maka saya harus terus dan serius belajar dan bekerja hingga benar-benar memberi manfaat dan perbaikan. Bekerja sebaik-baiknya dan sungguhsungguh memberikan manfaat sebesar-besarnya,” jelas Sekretaris PW NU NTB ini. (ndi)

TMMD 104

TNI AD Bantu Bangun RTLH Selong (Suara NTB) Kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) kembali akan digelar di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Tiga desa di wilayah Kecamatan Keruak, Sepit, Senyiur dan Selebung menjadi pilihan lokasi para pasukan loreng ini. Pada pelaksanaannya yang dimulai 10 Juli sampai dengan 8 Agustus mendatang, salah satu fokus TNI AD adalah membantu pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH). Komandan Distrik Militer (Dandim) 1615 Lotim, Letkol

Inf. Agus Prihanto Donny menyebut, ada 100 unit RTLH yang akan dibangun di tiga desa di wilayah Keruak tersebut. Adapun pilihan Keruak, sebutnya sesuai dengan saran dari Pemerintah Daerah Lotim. Wilayah Keruak yang merupakan bagian dari Lotim Selatan oleh Pemkab Lotim juga menjadi wilayah sasaran prioritas pembagunan. Sehingga TMMD pun difokuskan untuk membantu percepatan pembangunan Lotim bagian selatan. Selain RTLH, Para tentara ini juga akan membangun dua unit mushola dan dua unit

pos keamanan lingkungan (poskamling). Dana kegiatan TMMD ini bersumber dari hibah pemerintah daerah Lotim sebesar Rp1,5 miliar. Ada juga tambahan dari TNI AD sendiri sebesar Rp 600 juta. Sehingga lebih dari Rp 2 miliar dana akan digunakan untuk kegiatan TMMD itu. Aspek non fisik, sambungnya juga akan digelar. Tingkatkan sumberdaya manusia (SDM) warga. TNI AD ini juga akan fokus pada masyarakat dengan sosialisasi kepemimpinan kepada para kepala desa, kepala lingkungan dan lainnya. (rus)

Lalu Aksar Ansori

Gelar Munas Akhir 2019, Golkar NTB Belum Tentukan Arah Dukungan Mataram (Suara NTB) Partai Golkar dijadwalkan akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada akhir tahun 2019 ini. Salah satu agenda Munas tersebut yakni untuk memilih ketua umum dan menyusun kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2019 - 2024. Dikabarkan ada dua kader Golkar akan bertarung memperebutkan kursi ketua umum yaitu calon Petahana Airlangga Hartarto dipasti-

kan maju kembali mencalonkan diri sebagai Ketum. Demikian pula dengan Bambang Soesatyo saat ini menjabat Ketua DPR RI. Pemilihan Ketua Umum akan dilakukan oleh seluruh DPD I dan DPD II se-Indonesia dan organisasi pendiri sebagai pemegang hak suara. Dikonfirmasi arah dukungan DPD Partai Golkar NTB di Munas 2019, Ketua Harian DPD Partai Golkar NTB, H. H. Misbach Mulyadi menjawab

hingga saat ini pengurus DPD I Golkar NTB belum menggelar rapat pleno untuk menentukan arah dukungan di Munas Golkar mendatang. Pasalnya, Golkar NTB hingga saat ini belum memperoleh pemberitahuan secara resmi terkait arah dukungan di Munas. “Kita masih tunggu pemberitahuan resmi dari DPP,” ujarnya Selasa (25/6). Walau diakui, sesuai jadwal Munas Golkar paling lambat akan digelar pada akhir

tahun 2019. Terkait pandangan Golkar terhadap kepemimpinan Airlangga hartarto sebagai ketum selama ini. Misbach mengatakan, kepemimpinan Airlangga Hartarto dinilai mampu menjaga soliditas dan kekompakan di tubuh Partai Golkar. Dengan berbagai dinamika politik dihadapi Golkar, tetap mampu bertahan sebagai parpol peraih suara terbanyak kedua di Pileg 2019. “Saya kira ini capian luar biasa,” terangnya.

Selain itu, Ketum Airlanga juga dinilai sukses mengantarkan kemenangan bagi pasangan Jokowi - Ma’ruf Amin. Karena baru pertama sejak Pilpres digelar, Partai Golkar bisa mengantarkan kemenangan bagi pasangan capres dan cawapres didukung dan diusung. Walau begitu. Dia menegaskan, Golkar NTB belum menentukan arah dukungan di Munas. “Karena ini belum kita bicarakan di rapat Pleno,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/dok)

Mahdi Muhammad

Pembacaan Putusan PHPU Pilpres Dimajukan

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Anggota DPRD Provinsi NTB periode 2014-2019 efektif bekerja tinggal dua bulan lagi. Masa jabatan mereka akan berakhir per tanggal 2 September mendatang, yang kemudian pada saat yang sama berlangsung pelantikan anggota dewan baru hasil Pemilu 2019 untuk periode 2019 - 2024. Dalam sisa masa jabatan dua bulan ini, anggota dewan dihadapkan pada banyak agenda yang harus dituntaskannya. Yakni pertama pembahasan pertanggungjawaban Gubernur atas penggunaan APBD tahun anggaran 2018, kedua pembahasan APBD murni tahun 2020 dan pembahasan APBD perubahan tahun anggaran 2019 ini. Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (24/6) kemarin menyampaikan bahwa pihaknya optimis bisa menuntaskan tiga agenda besar tersebut dalam sisa waktu dua bulan masa jabatan anggota dewan lama. “Ya efektifnya tinggal dua bulan, dan Insya Allah akan dibahas anggota dewan yang sekarang, kalau melihat jadwal Banmus yang sudah disusun, Insya Allah bisa diselesaikan. Sehingga anggota harus benar-benar fokus,” ujar Mahdi. Penetapan APBP murni 2020 akan dilaksanakan paling lambat Bulan Agustus, begitu juga dengan APBD Perubahan 2019. Sehingga pembahasannya pun akan dilaksanakan secara paralel. “Insya Allah Bulan Agustus ini bisa ditetapkan,” katanya. Dijelas Mahdi, adapun alasan mengapa penetapan APBD 2020 dilakukan oleh anggota dewan yang lama, padahal masih memiliki waktu yang panjang untuk dibahas dan ditetapkan oleh anggota dewan baru. Mengingat APBD 2020 paling telat bisa ditetapkan pada Bulan November. Artinya, anggota dewan yang baru akan dilantik pada awal September mendatang, terhitung memliki waktu tiga bulan untuk membahas APBD murni 2020. “Kalau menunggu anggota yang baru untuk membahas APBD murni 2020, itu dikhawatirkan nantinya terbentur dengan dinamika politik pascapelantikan itu. Karena kan selesai pelantikan masih ada dinamika pemilihan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) seperti komisikomisi,” pungkasnya. (ndi)

Halaman 8

SUARA NTB

Rabu, 26 Juni 2019

Halaman 9

Dewan Dorong Pemda Lotim ’’Blacklist’’ Kontraktor Tak Bonafide

Selong (Suara NTB) Komisi IV DPRD Lotim bidang infrastruktur pembangunan meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) Lotim untuk lebih selektif dalam memenangkan dan menunjuk kontraktor dalam pengerjaan suatu proyek di Lotim. Dan tidak segan-segan untuk melakukan blacklist terhadap kontraktor yang tidak bonafide.

(Suara NTB/her)

MENOLAK - Warga yang menempati lahan Pemda di Jagaraga ini menolak dieksekusi karena mengaku sudah membayar lahan tersebut.

Warga Jagaraga Tolak Rencana Eksekusi Lahan Giri Menang (Suara NTB) Warga Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan menolak rencana Pemda melakukan eksekusi terhadap lahan aset yang sudah ditempati warga sejak 5-6 tahun lalu. Penolakan ini karena warga mengaku sudah membayar lahan tersebut dengan harga bervariasi. Ada yang membayar Rp20 juta per are hingga di atas itu. Kini warga menuntut keadilan dari Pemda, sebab mereka tak tahu lagi ke mana akan pindah jika lahan itu dieksekusi. Belum lagi mereka tak punya uang untuk membeli tanah. Saeful, warga yang menempati lahan itu mengaku menempati lahan itu sudah 4 tahun lamanya. Ia berani menempati lahan seluas 2 are tersebut, karena sudah membeli lahan itu seharga Rp40 juta. ”Saya beli Rp20 juta per are, jadi saya bayar Rp40 juta,” aku dia. Ia mengaku punya bukti kwitansi namun masih ada di Pengadilan sebagai barang bukti kasus aset tersebut. Ia mengetahui jika lahan tersebut milik Pemda, namun ia berani membeli lahan itu karena atas dasar adanya SK pelepasan lahan tersebut saat itu. Karena telah membeli lahan itu, ia akan tetap bertahan di lokasi lahan tersebut. Sebab, di atas lahan itu ia sudah membangun rumah dan membuat usaha. Sementara itu, Kadus Tegal Bahrun mengatakan terkait persoalan lahan ini pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke Pemda sebab lahan ini memang milik Pemda. Hanya saja, diakui lahan ini telah dibeli oleh warga. Ada belasan orang sudah mengkavling lahan itu, dimana ada 7 KK yang sudah membangun di lokasi itu. Lebih jauh kata dia, proses jual-beli lahan ini panjang sekali yang berlangsung sekitar tahun 2014-2015 lalu. Namun secara garis besar ia menuturkan bahwa, warga berani membeli lahan ini karena adanya proses dari bawah. Dimana warga membuat usulan proposal permohonan agar lahan ini dibebaskan untuk warga. Beberapa bulan, usulan warga itu masuk, lalu tim pun turun melakukan pengukuran tanah itu. Pengukuran dilakukan tanpa pemberitahuan kepada dirinya. Ia dan warga pun bertanya-tanya, apakah usulan warga diterima atau tidak. “Ternyata sudah ada SK (pelepasan tanah, red), itu kata Kades saat itu. Akhirnya masyarakat berbondong-bondong membeli tanah itu,” jelas dia. Ia menyebutkan per are warga membeli lahan itu dengan harga bervariasi. Namun dirinya tidak tahu persis berapa harganya sebab ia tak pernah terlibat dalam pembahasan harga. Sebab warga yang membeli lahan tidak pernah ke dirinya namun langsung ke Kades. Setelah membayar lahan itu, warga pun mengkavling-kavling lahan dan ada yang menempati lahan tersebut. Sejauh ini ada sekitar 7 KK yang membangun rumah di lahan dengan luas mencapai 38 are tersebut. Terkait bukti pembayaran lahan berupa kwitansi jelas dia, dipegang oleh warga namun sudah diserahkan ke APH ketika kasus lahan ini diusut beberapa tahun lalu. Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar, H. Mahyudin mengatakan pihaknya sedang menyusun permohonan ke pengadilan untuk eksekusi dua lokasi aset yakni di Jagaraga dan di Mataram. Dikatakannya, semua aset yang telah dimenangkan Pemda akan diajukan untuk dieksekusi. Untuk kali ini dua titik diajukan ekskusi yakni di Jatisela dan Jagaraga. (her)

Seleksi Calon Kepala Daerah

Partai Demokrat Bentuk Tim Penjaringan Praya (Suara NTB) Partai Demokrat NTB mulai menyiapkan ancang-ancang guna menghadapi gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 mendatang. Salah satu dengan membentuk tim penjaringan yang nantinya akan menyeleksi calon kepala daerah yang akan diusung Partai Demokrat di Pilkada serentak mendatang. Termasuk Pilkada Lombok Tengah (Loteng). Demikian diungkapkan Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB, Zainul Aidi, kepada Suara NTB, Selasa (25/6) kemarin. Ia menjelaskan, sesuai mekanisme yang berlaku di Partai Demokrat penjaringan akan dimulai di tingkat kabupaten. Dimana masing-masing kabupaten akan mengusulkan calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada setempat. Baru kemudian calon-calon yang digodok oleh tim provinsi. Hasil tim penjaringan di provinsi itulah yang kemudian diusulkan ke DPP, untuk kemudian dipilih siapa calon kepala daerah yang diusung di Pilkada masing-masing kabupaten. “Memang ada tahapannya. Tidak serta merta kita mengusulkan calon kepala daerah. Dan, proses di masing-masing tahapan cukup ketat,” timpalnya. Untuk menentukan siapa calon kepala daerah yang akan diusung, tim penjaringan nantinya akan melakukan kajian terhadapi profil masing-masing bakal calon yang diajukan. Setelah itu, tim melakukan survei untuk melihat elektabilitas serta peluang menang bakal calon yang ada. Sehingga calon kepala daerah yang diusung nanti, memang punya elektabilitas yang baik serta punya peluang memang yang tinggi. “Untuk proses pembentukan tim penjaringan, saat ini sudah mulai digodok siapa saja yang akan ditunjuk nanti,” tandasnya. Tunggu Perintah Partai Saat ditanya soal peluangnya untuk maju di Pilkada Loteng, Zainul Aidi hanya tersenyum. Ia mengaku semua ada proses. Jika memang partai memerintahkan dirinya untuk maju di Pilkada Loteng, tidak ada alasan baginya untuk tidak maju. “Tapi seperti yang saya bilang tadi, semua ada proses dan tahapannya,” timpal Zainul. Dengan kata lain semua punya peluang untuk diusung di Pilkada Loteng mendatang. Terutama kader partai sendiri. Karena memang Partai Demokrat kemungkinan hanya akan mengusung kader sendiri di Pilkada Loteng mendatang. Termasuk juga di pilkada kabupaten lainnya. “Pak Ketua DPC (Ziadi, red) punya peluang. Pak Samsul Qomar juga. Begitu juga kalau memang partai menugaskan saya untuk maju dan bertarung di Pilkada Loteng, tidak ada kata untuk tidak siap bertarung,” tandasnya. (kir)

Selain itu, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diminta bersikap transparan dalam melakukan tender terhadap proyek-proyek yang ada di Lotim. Langkah itu untuk memastikan proyek-proyek yang ditender dari berbagai OPD yang ada di Lotim tidak menuai masalah. Terutama dalam pe-

nentuan pemenang. “Pemda harus tegas, dikasih kode hitam (buruk) bahkan bila perlu diblakclist terhadap kontraktorkontraktor yang tidak mampu bekerja,” terang Ketua Komisi IV DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Raham, Selasa, (25/6). Proses pelaksanaan, tender diharapkan dapat dilakukan lebih awal. Sehingga pengerjaan

dapat tuntas sebagaimana mestinya. Tidak mengebut suatu pekerjaan di akhir anggaran yang berdampak terhadap kualitas pekerjaan itu sendiri. Sementara kondisi saat ini, kata dia, Salah satu yang diperhatikan dengan melihat prioritas di masing-masing OPD. Sehingga ULP diminta transparan dalam melakukan proses tender.

“Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang paling berperan itu ULP. Sementara posisi PPK hanya sebagai mengesahkan saja. Seharusnya ULP meminta kepada PPK untuk mengekspos secara transparan,” terangnya. Ditambahkannya, jika menginginkan suatu pekerjaan berjalan mulus sesuai harapan. Maka kontraktor yang dimenangkan harus memiliki infrastruktur yang lengkap, baik dari SDM, kemampuan keuangan, dan materialnya. Proses tender harus secara lengkap sehingga kelengkapan jaminan harus dikedepankan barulah dilakukan H. Lalu Hasan Rahman proses tender. (yon)

Lagi, Pemkab Lotim Pansel 16 JPT Selong (Suara NTB) Setelah melakukan pansel terhadap 10 jabatan pimpinan tinggi (JPT), Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Selasa, (25/6) kemarin kembali melakukan asessment dan pansel terhadap 16 JPT. Dari 16 JPT yang dipansel ini, dua diantaranya dilakukan pansel ulang yakni Sekretaris Dewan (Sekwan) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (Kelkan). Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, H. Muhammad Hairi, SIP,MSi menyebutkan, dua dari 16 JPT itu dilakukan pansel ulang dikarenakan nilainya di bawah passing grade, yaitu Sekwan dan Dinas Kelkan berdasarkan laporan yang disampaikan ke KASN. Dilakukan pansel terhadap 16 JPT itu dikarenakan para pejabat setingkat eselon II yang duduk saat ini belum mengikuti pansel. Maka para pejabat yang masih menjabat berhak ikut dan tidak ikut. Begitupun haknya sama untuk memilih apakah tetap di OPD yang sekarang ataupun memilih OPD yang lain. “Kadis A jika selama merasa tidak cocok. Maka bisa mendaftar di kadis B. Maka makalah yang dibuat harus berbeda dan disesuaikan dengan jabatannya yang diinginkannya,” ujarnya. Sebanyak 16 JPT tersebut dilakukan asessment oleh tim asesor dari provinsi di Gedung CAT Lotim selama dua hari. Penilaian dalam asessment ini berupa tanggap berpikir, IQ dan beberapa item penilainan lainnya. Selanjutnya pansel akan dilakukan Kamis, Jumat dan Sabtu untuk melakukan presentase pengujian masalah. Namun khusus pejabat yang sebel-

(Suara NTB/yon)

(Suara NTB/yon)

ASESSMENT - Para pejabat di Kabupaten Lotim saat mengikuti asessment terhadap 16 JPT yang di gedung CAT Lotim, Selasa (25/6). umnya, ikut dipansel awal terhadap 10 JPT hanya mengikuti pansel tidak ikut asessment. Hal itu karena nilai asessment tersebut berlaku hingga dua tahun.

Adapun jumlah pejabat yang ikut dalam pansel 16 JPT sebanyak 48 orang. Terutama yang belum mengikuti pansel sebelumnya. “Tim penguji tetap

menggunakan tujuh orang. Untuk pelantikan bersamaan akan dilakukan dengan hasil pansel sebelumnya,” pungkas Hairi. (yon)

Pemda Lotim Rumuskan Kodim 1615/Lotim Buka Lomba Karya Jurnalistik TMMD Usulan CPNS dan P3K Selong (Suara NTB) Media diajak berapartisipasi dalam kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 105 tahun 2019. Dandim 1615/ Lotim Letkol Inf. Agus Donny Prihanto, S.Sos., bahkan memberi ruang kompetisi kepada media untuk mengikuti lomba karya jurnalistik. Hal itu disampaikan Dandim saat bertemu dengan sejumlah wartawan di ruang data Makodim 1615/Lotim, Selasa (25/6). Acara tatap muka dihadiri puluhan insan media, baik cetak, online dan elektronik. Kegiatan diadakan secara sederhana dan penuh keakraban serta kebersamaan sebagai bentuk sinergitas TNI dengan insan pers. Dandim Lotim menyampaikan tentang rencana pelaksanaan TMMD ke 105 tahun 2019 yang akan dibuka pada 1 Juli mendatang dengan beberapa sasaran fisik. “Insya Allah TMMD tahun ini dipusatkan di tiga di Kecamatan Keruak akan dibuka pada 1 Juli

mendatang oleh Bupati Lotim H. Sukiman Azmy,” ujar Dandim. Terkait dengan TMMD tersebut, Dandim Lotim mengimbau kepada seluruh insan media yang ada di wilayah Lotim maupun media di luar daerah untuk mengikuti lomba karya Jurnalistik yang diadakan langsung oleh Dinas Penerangan TNI AD (Dispenad) dengan berbagai hadiah. Syarat dan ketentuan berlaku. “Untuk syarat dan ketentuan bisa langsung ditanyakan di Kodim atau ke Penrem 162/WB,” kata Donny sapaan akrab Dandim. Selain itu, Dandim Alumni Akmil 2001 tersebut juga menyampaikan bahwa untuk mendukung kalancaran pelaksanaan TMMD, pihaknya saat ini sudah melaksanakan pra TMMD sejak tanggal 13 Juni lalu. “Saya berharap agar rekan-rekan media untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung dan mensukseskan kegiatan TMMD ke 105 melalui publikasi dan mengikuti lomba karya jurnalistik,” pungkasnya. (ars/*)

(Suara NTB/penrem)

DIALOG - Dandim 1615/Lotim Letkol Inf. Agus Donny Prihanto saat dialog dengan sejumlah wartawan Selasa (25/6) terkait lomba karya jurnalistik.

Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) masih melakukan perumusan terkait pengusulan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan P3K tahun 2019. “Untuk CPNS dan PPPK ini masih kita rumuskan dan input data,” terang Sekretaris BKPSDM Lotim, Lalu Alwan Wijaya, kepada Suara NTB, Selasa, (25/6). Khusus untuk formasi P3K ini masih disusun untuk menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan anggaran dikarenakan untuk PPPK ini anggarannya dibebankan ke pemerintah daerah. Terlebih aturan dari pemerintah pusat bahwa untuk PPP diberikan kouta 70 persen. Sementara untuk CPNS 30 persen. Sehingg formasi untuk P3K ini masih disusun untuk menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan anggaran dikarenakan untuk P3K ini anggarannya dibebankan ke pemerintah daerah. “Ini memang angin segar bagi honorer kita di Lotim. Namun lihat lagi berapa yang bisa kita terima dengan melihat kemampuan anggaran,” ujarnya. Formulanya dari sisi anggaran sangat kesulitan. Sehingga kouta 70 persen besar kemungkinan tidak terisi sepenuhnya lantaran keuangan daerah menjadi bahan pertimbangan. Lalu Alwan Wijaya menilai, alangkah lebih bagus apabila kouta antara P3K dan CPNS ini dibalik. Artinya kouta untuk CPNS lebih lebih banyak yakni 70 persen dan 30 persen dari P3K.

Kepala BKPSDM Lotim, H. Muhammad Hairi, SIP,MSi, mengatakan untuk P3K diprioritaskan berasal dari honorer kategori II, begitu juga di formasi CPNS dengan kategori khusus. Sementara untuk pelaksanaan tes sendiri jika mengacu jadwal pemerintah pusat, untuk P3K dilaksanakan pada Bulan Agustus dan Oktober bagi rekrutmen CPNS. Kepala Bidang Data dan Formasi pada BKPSDM Lotim, Yulian Ugi Lusianto, saat ini masih melakukan input data untuk kemudian disampaikan ke KemenPAN-RB ataupun BKN. Sebagaimana tahun sebelumnya, Pemkab Lotim hanya mampu mengusulkan sebanyak 73 formasi untuk PPPK yang terdiri dari tenaga kesehatan 4 orang, penyuluh pertanian 9 orang dan 60 orang lingkup pendidikan. “Masih kita lakukan input data, sehingga jumlah y a n g akan kita usulkan belum kita ketahui,” ujarnya. (yon)

Lalu Alwan Wijaya (Suara NTB/yon)

Jaksa Nyatakan Lengkap Berkas Kasus Marbot Praya (Suara NTB) Berkas penyidikan kasus dugaan korupsi dana insentif marbot dengan tersangka mantan Camat Praya Barat Daya, Kamarudin, S.H., akhirnya dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah. Setelah melalui proses yang cukup alot, antara pihak kepolisian dengan jaksa. Rencananya, pekan ini penetapan status P21 terhadap berkas kasus tersebut bakal dilakukan. “Secara umum semua keterangan dan alat bukti yang dibutuhkan untuk menyatakan be-

kas kasus ini dinyatakan lengkap, sudah terpenuhi seluruhnya,” aku Kasi Pidsus Kejari Loteng Agung Kunto Wicaksono, S.H., kepada Suara NTB, Selasa (25/6) kemarin. Hanya saja, pihaknya sampai sejauh ini belum menetapkan status P21 terhadap berkas kasus tersebut karena ada beberapa dokumen tambahan yang harus dipenuhi. Tetapi itu menjadi ranahnya jaksa. Artinya, berkas tidak perlu dikembalikan lagi ke kepolisian untuk dilengkapi. Karena memang berkas yang dibutuhkan dari pihak kepoli-

sian sudah terpenuhi dan dinyatakan lengkap. Setelah berkas dinyatakan lengkap, lanjut Agung, pihaknya tinggal menunggu pelimpahan alat bukti dan dokumen lainnya. Termasuk tersangka dari pihak kepolisian. “Prinsipnya berkas sudah lengkap. Tinggal penetapan status kemudian menunggu pelimpahan alat bukti serta tersangka,” tandasnya. Sembari itu, pihaknya juga tengah mempersiapkan dakwaan terhadap tersangka. Harapannya, begitu berkas dinyatakan P21 dan dilakukan pelimpahan alat bukti serta tersangka,

jaksa tidak harus menunggu lama untuk melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan. Karena materi dakwaan sudah dipersiapkan sejak awal. Kasus dugaan korupsi dana insentif marbot tersebut, mulai ditangani Polres Loteng awal tahun lalu. Tidak berselang lama, polisi kemudian menetapkan tersangka yakni mantan Camat Praya Barat Daya. Dimana tersangka diduga menyelewengkan dana insensif marbot sebesar Rp92 juta lebih. Dalam perjalanannya, tersangka sempat mengajukan upaya hukum. Dengan menempuh praper-

adilan ke Pengadilan Negeri (PN) Praya. Namun upaya tersebut kandas, setelah PN Praya menolak gugatan tersangka. Sebelumnya akhirnya dinyatakan lengkap, berkas perkara tersebut sempat beberapa kali bolak balik dari kepolisian ke jaksa. Karena berkas dinilai belum lengkap. Terakhir pihak kepolisian mengelar korsup dengan KPK RI, untuk meminta pentunjuk penyelesaian berkas kasus tersebut. Tersangka sendiri saat ini masih menjalani penahanan tahap ketiga. Sejak ditahan pada Jumat (15/3) lalu. (kir)

SUARA NTB Rabu, 26 Juni 2019

PENDIDIKAN

Halaman 10

Prodi Filsafat Agama Hindu STAHN Gde Pudja Gelar Seminar Mataram (Suara NTB) – Program Studi (Prodi) Filsafat Agama Hindu Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram menggelar seminar dengan tema Revitalisasi Filsafat di Era Disrupsi Peradaban. Kegiatan itu dilaksanakan di kampus STAHN Gde Pudja, Selasa (25/6). Ketua Panitia Seminar sekaligus Ketua Jurusan Brahma Widya STAHN Gde Pudja, I Gusti Komang Kembarawan, S.Ag., M.Ag., dalam laporannya mengatakan, melalui seminar itu diharapkan tercetus ide-ide dalam merevitalisasi filsafat di era disrupsi peradaban, baik dari filsafat Hindu maupun perspektif murni.

Selain itu, ujarnya, seminar ini bertujuan untuk menjalankan tri dharma perguruan tinggi, salah satunya yakni bidang pendidikan dan pengajaran. Dengan melaksanakan kegiatan ini diharapkan dapat memberi informasi tentang Prodi Filsafat secara keseluruhan dan membuka wawasan tentang filsafat di era disrupsi peradaban. “Meningkatkan gairah para dosen untuk menulis baik buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya,” imbuh Gusti Komang Kembarawan. Narasumber pada seminar itu yaitu Dr. Arqom Kuswanjono dari Fakultas Filsafat, Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta dengan materi peran dan tantangan

filsafat di era revolusi 4.0. Narasumber lainnya, Tiwi Etika, Ph.D., dari Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya dengan materi me-review eksistensi filsafat Hindu dari masa ke masa, upaya kontekstual mempersempit implikasi era disrupsi peradaban. Peserta seminar itu terdiri dari pejabat fungsional dan struktural, kepala laboratorium, dosen, mahasiswa, ketua HMJ, alumni, dan undangan lainnya. Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos.,M.Si.,M.Pd., dalam sambutannya mengatakan, sesungguhnya ada adagium dalam keseharian kita, kalau rentang waktu yang ada yaitu

masa lalu sekarang dan akan datan. Di era disrupsi, itu tidak berlaku lagi karena perubahan yang, termasuk perubahan paradigma, attitude dan berpikir bahwa hari ini harus lebih baik dari esok, kejadian akan datang harus dipikirkan mulai hari ini. “Terutama kita berbicara tentang filsafat, tentu saja kita akan mendiskusikan bagaimana eksistensi Prodi (Filsafat) akan datang. Di era disrupsi banyak perusahaan mati. Apa yang mesti dilakukan? Harus ada semacam disruption innovation, seperti apa polanya? Itu yang kita diskusikan,” katanya. Dr. Arqom Kuswanjono dari Fakultas Filsafat UGM memaparkan materi peran

dan tantangan filsafat di era revolusi 4.0. Menurutnya, era disrupsi adalah era yang tidak perlu ditakuti karena itu adalah keniscayaan dalam dunia manusia yang selalu berubah dan berkembang. Dua hal yang bisa dilakukan untuk menghadapinya adalah dengan mengetahui ciri-cirinya dan memampukan diri agar bisa memanfaatkan keberadaannya. “Era disrupsi adalah sesungguhnya adalah era di mana keberadaan filsafat menjadi sangat relevan karena di situlah sebenarnya caracara berpikir filsafat yang kritis, komprehensif dan etis menjadi basis eksistensi dan perkembangan dari revolusi industri 4.0,” katanya. (ron/*)

(Suara NTB/ron)

FOTO BERSAMA - Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, I Nyoman Wijana (ke empat dari kiri) berfoto bersama narasumber seminar Prodi Filsafat dan jajaran panitia serta pimpinan STAHN Gde Pudja.

Sekolah Pinggiran Kota Mataram Sepi Peminat Mataram (Suara NTB) – Sejumlah sekolah yang terletak di pinggiran Kota Mataram tampaknya masih belum begitu diminati masyarakat untuk mendaftar pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Prestasi. Rata-rata pendaftar di sekolah tersebut kurang dari kuota terbaru yang ditetapkan untuk jalur prestasi yaitu 15 persen dari daya tampung.

(Suara NTB/dys)

PENDAFTARAN - Suasana pendaftaran siswa baru di SMKN 2 Mataram disesaki para pendaftar. Bahkan banyak di antara mereka yang mendaftar di luar jadwal yang telah ditentukan.

Tes Khusus SMK, Antisipasi Siswa Salah Pilih Jurusan Mataram (Suara NTB) Data Indonesia Career Center Network (ICCN) tahun 2017 menyebutkan lebih dari 71,7 persen orang bekerja tidak sesuai dengan pendidikannya. Kemudian, lebih dari 87 persen pelajar dan mahasiswa tidak sesuai dengan minatnya ketika mengambil jurusan di sekolah maupun kampus. Berangkat dari kondisi tersebut, SMKN 2 Mataram pada masa penerimaan peserta didik baru 2019 ini memberlakukan tes khusus terhadap calon peserta didik baru. Wakasek Humas SMKN 2 Mataram Sulman Haris, menjelaskan tes khusus dilakukan agar siswa tidak salah pilih jurusan. ‘’Karena salah pilih jurusan dapat mengganggu perjalanan akademik siswa ke

depan,’’ terangnya pada Suara NTB, Selasa (25/6). Selain itu, tes khusus dilakukan dalam rangka mempertajam minat dan bakat calon peserta didik. Sehingga mereka memilih jurusan yang benar dan sesuai kemampuan siswa. “Maka kami lakukan konfirmasi ke anak anak itu untuk mempertajam minat mereka dalam bentuk tes khusus, ada anak anak yang bertindik, buta warna dan lain sebagainya, “ ungkapnya. Sebagai contoh cek khusus misalnya calon siswa baru seni lukis. Untuk jurusan ini tidak boleh buta warna, jika ditemukan maka kita akan arahkan untuk ambil jurusan yang lain. Saat ini, jelasnya, terdapat total 1.450 pendaftar yang ikut jalur pra pendaftaran. Tapi ban-

yak yang datang di luar jadwal pendaftaran dikarenakan telat mendaftar. Pra pendaftaran kemarin dibuka mulai tanggal 17-21 Juni untuk jalur prestasi prasejahtera, dan perpindahan. “Hari ini banyak orang datang pra pendaftaran jalur umum, tapi kita arahkan untuk datang nanti karena sudah ditutup,” jelasnya. Persoalan lain di lapangan ialah banyak orang salah ketik saat mengisi online. Dampaknya banyak salah pilih jalur. “ Salah isi dia padahal dia mau cepat daftar padahal bukan pilihannya. Kami sudah minta mereka agar datang nanti pada hari pendaftaran untik kita kasih waktu perbaikan,” ujarnya. (dys)

Uang Pangkal Maba, Unram Berikan Penjelasan Mataram (Suara NTB) pungutan lain selain UKT Gelombang protes bermun- yang dikenakan kepada mahaculan seiring kebijakan uang siswa baru Program Diploma pangkal bagi mahasiswa baru dan Program Sarjana yang (maba) Universitas Mataram melalui seleksi jalur mandiri (Unram). Banyak yang menilai sebagaimana dimaksud pada uang pangkal bagi mahasiswa ayat (1) huruf d tetap memperbaru terlalu memberatkan. hatikan kemampuan ekonomi Terkait kondisi ini, Wakil mahasiswa, orang tua mahaRektor II Unram Dr. Kurniawan, siswa, atau pihak lain yang menyebut saat ini sedang dilak- membiayainya. sanakan seleksi SBMPTN denDi samping itu kata Kurgan nilai UTBK yang sudah di- niawan, jumlah mahasiswa lakukan dan hasilnya akan di- baru Program Diploma dan Proumumkan tanggal 9 Juli 2019. gram Sarjana sebagaimana diSementara untuk Jalur maksud pada ayat (1) paling mandiri dilaksanakan proses banyak 30 persen dari keselurupendaftaran dari tanggal 24 han mahasiswa baru. Sebagai Juni sampai 12 Juli. Seleksi contoh Fakultas Hukum Unram, masuk akan dilaksanakan tang- tahun 2019 menerima 600 magal 17 Juli dan pengumuman hasiswa baru, maka yang akan kelulusan tanggal 26 Juli 2019. dikenakan uang pangkal adalah Menurutnya, ada sebanyak paling banyak 180 orang dengan 30 persen mahasiswa S1 yang rumus perhitungan 600 x 30 permasuk melalui jalur mandiri. sen atau 180 orang. Dalam hal ini, Unram menarik “Sedangkan yang 420 orang uang pangkal bukan dari semua tidak dibebankan mahasiswa baru. Hal ini ber- dikenakan uang dasarkan Permenristekdikti pangkal. Untuk No.39 tahun 2017 tentang Biaya besaran uang Kuliah Tunggal dan Uang Kuli- pangkal sudah ah Tunggal (UKT) pada PTN di Lingkungan Kemenristekdikti. Di mana Pasal 8 menyatakan PTN dapat memungut uang pangkal dan atau pungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru Program Diploma dan Program Sarjana bagi mahasiswa asing, mahasiswa kelas internasional, mahasiswa yang melalui jalur kerja sama; dan atau mahasiswa yang melalui seleksi jalur mandiri. Selain itu, uang pangkal dan atau Kurniawan

diumumkan pada web unram,” ujarnya. Adapun untuk UKT, selain S2 dan S3 seluruh mahasiswa Unram diberlakukan sama yaitu menggunakan grade, mulai grade 1 sebesar Rp 500 ribu sampai dengan grade 6 dengan besaran UKT sesuai masing-masing fakultas/prodi. Lebih lanjut dijelaskan Kurniawan bahwa pada tahun 2019 ini, Unram menerima calon mahasiswa baru sebanyak 7.390 orang yang terdiri dari mahasiswa S1, S2, S3, D3, dan vokasi KLU dan vokasi Bima. Sementara dari 7.390 orang calon mahasiswa baru yang diterima terdiri dari S1 sebanyak 5.850 orang dan sisanya sebanyak 1.540 orang adalah calon mahasiswa S3, S2 dan D3 serta Vokasi Bima dan Vokasi Kabupaten Lombok Utara. Calon mahasiswa S1 sebanyak 5.850 orang terjaring atau diterima melalui 3 jalur yaitu Jalur SNMPTN sebanyak 20 persen, Jalur SBMPTN sebanyak 50 persen dan Jalur Mandiri sebanyak 30 persen. (dys)

Seperti yang terjadi di SMAN 10 Mataram, menurut Kepala SMAN 10 Mataram, Ridwan, S.Pd.,M.MPd., tidak ada calon siswa yang mendaftar melalui jalur prestasi. “Karena sampai saat ini (kemarin) masih belum ada siswa prestasi yang daftar di SMAN 10 Mataram,” katanya. Sementara di SMAN 9 Mataram hanya ada satu orang yang diterima melalui jalur prestasi. Ketua Panitia PPDB SMAN 9 Mataram, Mulyadi, S.Pd., ditemui Selasa (25/6) mengatakan, hanya ada satu orang siswa yang diterima melalui jalur prestasi. Mulyadi akan menunggu kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB untuk mengalihkan kuota jalur prestasi untuk jalur zonasi. “Dari jalur prestasi cuma satu orang, mungkin karena tersedot ke sekolah lain,” katanya.

Di SMAN 8 Mataram merasakan minimnya siswa yang masuk melalui jalur prestasi. Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti, S.Pd., mengatakan sekolah yang dipimpinnya dirugikan dengan perubahan kuota jalur prestasi yang awalnya 5 persen menjadi 15 persen dari daya tampung. Dari data pengumuman yang diperoleh melalui situs PPDB di Dikbud, tercatat siswa yang diterima melalui jalur prestasi di SMAN 8 Mataram sebanyak enam orang. “Dengan perubahan kuota kemarin kami sangat dirugikan,” katanya. Di SMAN 7 Mataram juga relatif minim mendapatkan siswa pada jalur prestasi. Menurut Ketua Panitia PPDB SMAN 7 Mataram, Musyrifin yang ditemui, Selasa (25/6) pihaknya hanya mendapatkan siswa melalui jalur prestasi sebanyak 13 orang dari 15 persen dari daya tam-

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Ridwan pung atau 54 siswa dari kuota maksimal sebanyak 360 orang siswa yang diterima tahun ini. Hal sama juga terjadi di SMAN 6 Mataram. Kepala SMAN 6 Mataram, Sunoto mengatakan siswa yang diterima melalui jalur prestasi hanya lima orang. Kuota jalur prestasi di SMAN 6 Mataram sendiri sebanyak 26 orang siswa. Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman mengatakan kuota yang tersisa dari jalur prestasi akan dialihkan untuk jalur zonasi atau umum. “Benar sekali kita akan alihkan kuota jalur prestasi untuk jalur zonasi,” jawab Rusman saat dikonfirmasi Selasa (25/6) sore. Dinas Dikbud NTB

Hj. Suprapti mengikuti perubahan kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur prestasi yang awalnya 5 persen menjadi 15 persen. Pendaftaran jalur prestasi yang berakhir pada Jumat (21/6) diperpanjang sampai Minggu (23/6). Kuota jalur prestasi atau lintasi zonasi yang awalnya 5 persen dari daya tampung sekolah dengan rincian 2 persen prestasi akademik, 2 persen prestasi non akademik, dan 1 persen prestasi tahfiz, diubah menjadi 8 persen prestasi akademik, 5 persen prestasi non akademik, dan 2 persen prestasi tahfidz. Dengan begitu mengurangi kuota jalur zonasi menjadi 80 persen. (ron)

TK Putra 1 Mataram Gelar Gebyar Puncak Pensi dengan kegiatan parenting mengenai sosialisasi Edukasi Parenting orang tua dan parenting Gernas Baku 2019. Kegiatan dimulai dari pementasan tarian sebagai tari pembuka dan disusul 12 tari-tarian tradisional lainnya. Serta penampilah hafiz Terbaik TK Putra 1 mataram Juz 30 dan 29 “Kegiatan ini juga sebagai ajang unjuk bakat dari setiap

(Suara NTB/ist)

PENSI - Tarian dari peserta didik TK Putra 1 Mataram di acara gebyar puncak Pentas Seni (Pensi) dan Pelepasan Kelompok B pada Sabtu (22/6). Mataram (Suara NTB) – TK Putra 1 Mataram menggelar gebyar puncak Pentas Seni (Pensi) dan Pelepasan Kelompok B, Sabtu (22/6). Kegiatan itu untuk memberikan rasa percaya diri pada anak untuk bereksplorasi pada seni. Rangkaian kegiatan Pensi ditutup oleh Ketua Yayasan Perwakilan Yayasan Pendidikan Provinsi NTB oleh Hj. Masniaty Lubis dengan menutup segala rangkaian acara Pensi di TK Putra 1 Mataram pada Sabtu (22/6). Tahun ini kegiatan puncak Pensi mengambil tema My Colorful World dengan sejuta pesona warna-warni dunia anakanak dapat meraih kesuksesan Kepala TK Putra I Mataram, Hj. Yuniarti, mengatakan kegiatan dimulai pukul 07.30 dan seremoni penutupan pada pukul 10.00 Wita. Selain kegiatan Pensi, kegiatan itu juga menyesuaikan dengan pola jam masuk sekolah. “Di sini sekolah

mengkonsep kegiatan Pensi lebih disiplin yakni sekolah memberikan jadwal bahwa orang tua harus hadir lebih awal. Jadi konsepnya orang tua yang menunggu anak-anak bukan anak-anak menunggu ketika acara pentas seni,” katanya. Masniaty Lubis mengatakan, kegiatan itu bertujuan untuk memberikan rasa percaya diri pada anak untuk bereksplorasi pada kegiatan seni. Masniaty berharap dengan kegiatan Pensi dan pelepasan kelompok B dapat memberikan motivasi anak ke jenjang selanjutnya Tahun ini TK Putra 1 Mataram menamatkan 62 anak Kelompok B yang akan ke Jenjang SD. Yuniarti berharap dengan kegiatan pementasan aksi anak-anak dapat memberikan energi positif dalam berkarya seni dan membentuk karakter mandiri, serta lebih berani tampil di depan umum Kegiatan ini dirangkaikan

siswa, karena setiap anak memiliki prestasi sesuai bidang masing-masing. Tidak hanya tarian tapi juga ada pementasan karate dan pementasa Speech English dan puisi dalam bahasa Inggris,” jelas Yuniarti. Kegiatan ini juga sebagai ajang sosialisasi kegiatan Gernas Baku 2019 dan Kegiatan Parenting Edukasi Sahabat keluarga di sekolah. (ron)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 26 Juni 2019

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Atlet taekwondo NTB, Devina Yusviantara tampil 12345678901234567890123456789012 sebagai juara satu di kelas Kyorugi (tarung) +68 Kilo12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 gram putri di ajang Seleksi Nasional (Seleknas) Taek12345678901234567890123456789012 wondo yang berakhir di Gedung POPKI, Cibubur, Jakar12345678901234567890123456789012 ta, 23 Juni lalu. Seleknas tersebut dalam rangka per12345678901234567890123456789012 siapan mewakili Indonesia di Kejuaraan Taekwondo 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Junior Asia Championship 2019 di Jordania. 12345678901234567890123456789012 Ketua Umum Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) 12345678901234567890123456789012 NTB, Lalu Wirahman yang dikonfirmasi Suara NTB 12345678901234567890123456789012 di Mataram, Selasa (25/6) mengatakan prestasi yang 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ditorehkan atlet taekwondo pelajar binaan PPLP NTB 12345678901234567890123456789012 itu merupakan pertama kali dicatat oleh atlet taek12345678901234567890123456789012 wondo NTB di level nasional. Itu artinya selain sukses 12345678901234567890123456789012 mengharumkan Marwah NTB, Devina telah mencatat12345678901234567890123456789012 kan sejarah sebagai atlet junior pertama NTB yang 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 berhasil meraih juara satu di kompetisi nasional. 12345678901234567890123456789012 “Devina adalah atlet taekwondo pertama NTB yang 12345678901234567890123456789012 sukses mencatatkan prestasi di ajang seleksi nasion12345678901234567890123456789012 al. Dia satu-satunya atlet NTB yang berhasil meraih 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 medali emas di Seleknas setelah berpuluh-puluh tahun 12345678901234567890123456789012 Pengprov TI NTB membina atlet,” ucapnya. 12345678901234567890123456789012 Keberhasilan Devina meraih juara di event nasion12345678901234567890123456789012 al tentu tidak lantas diklaim sebagai keberhasilan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 pengurus TI NTB saja , namun Lalu Wirahman men12345678901234567890123456789012 gatakan pencapaian prestasi atlet asal Sumbawa itu 12345678901234567890123456789012 tak lepas dari keberadaan PPLP NTB yang memberi12345678901234567890123456789012 kan kesempatan bagi atlet kabupaten/kota untuk ber12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 latih secara sentral di PPLP NTB. 12345678901234567890123456789012 Menurut Wirahman, keberhasilan Devina menjuarai 12345678901234567890123456789012 Seleknas atlet junior membuktikan atlet taekwondo NTB 12345678901234567890123456789012 mampu bersaing di level nasional. Hal ini akan menjadi 12345678901234567890123456789012 catatan bahwa atlet taekwondo NTB dapat diperhitung12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kan di level nasional. Meskipun sebelumnya NTB juga 12345678901234567890123456789012 pernah memiliki atlet yang sukses meraih medali perung12345678901234567890123456789012 gu di PON XIX Jawa Barat (Jabar) tahun 2016. Namun 12345678901234567890123456789012 dengan adanya Devina, Wirahman optimis ke depan atlet 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 taekwondo akan mampu meningkatkan prestasi di level 12345678901234567890123456789012 Pra-PON 2019 hingga mengikuti PON 2020. 12345678901234567890123456789012 Menurut Wirahman keberhasil Devina meraih jua12345678901234567890123456789012 ra satu di Seleknas tidak semudah membalik telapak 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tangan. Sebelumnya Devina sudah menorehkan presta12345678901234567890123456789012 si di kejurnas antarPPLP dengan meraih medali perak 12345678901234567890123456789012 di kelas yang sama. 12345678901234567890123456789012 Sementara di Seleknas yang berlangsung di Jakar12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ta Timur, 23 Juni lalu, Devina tidak tampil sendiri. 12345678901234567890123456789012 Dalam hal ini TI NTB mengirim dua atlet mengikuti 12345678901234567890123456789012 Seleknas tersebut, yakni Devina dan Rizka Salsa Per12345678901234567890123456789012 tiwi. Hasilnya Devina meraih juara di kelas Kyorugi 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 +68 Kg putri, mengalahkan Dea Ameliani Putri atlet 12345678901234567890123456789012 asal Kalimantan Selatan (Kalsel) diperingkat kedua 12345678901234567890123456789012 dan Rivania Putri dari Jateng peringkat tiga. Sement12345678901234567890123456789012 ara rekannya sesama atlet NTB, Rizka Salsa Pertiwi 12345678901234567890123456789012 meraih peringkat lima di kelas poomsae (jurus). (fan) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Devina Yusviantara (kanan) dan Rizka Salsa Pertiwi 12345678901234567890123456789012

Devina Ukir Sejarah di Ajang Seleknas

(Suara NTB/ist)

Pemprov NTB Bangun Rumah Atlet Juara Dunia Silat Mataram (Suara NTB) Janji Pemprov NTB membangunkan rumah untuk atlet juara dunia silat junior, Yuliana akhirnya terpenuhi. Pembangunan rumah atlet binaan PPLP NTB di Dusun Trajon, Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Lombok Barat (Lobar), Selasa (25/6) disaksikan langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin. Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin yang diwawancara Suara NTB disela-sela menyaksikan pembangunan rumah atlet pencak silat pelajar itu mengatakan rumah tipe 21 itu dibangun atas rekomendasi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah. Gubernur memerintahkan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) NTB untuk membangunkan rumah atlet asal Lobar itu, setelah mengetahui Yuliana meraih medali emas di Kejuaraan Dunia Pencak Sikat Junior di Thailand, April 2018. “Pembangunan rumah untuk Yuliana sebenarnya sudah diminta oleh Gubernur NTB tahun 2018 lalu, namun baru bisa dire-

alisasi tahun ini,” ucapnya. Husnanidyati yang merupakan kepala Dinas Pemuda dan Olahraga khusus menangani pembinaan olahraga di NTB menginginkan semua atlet berprestasi memiliki rumah yang layak huni. Tidak hanya Yuliana, namun atlet NTB berprestasi di cabang olahraga lainnya akan dibangunkan rumah yang layak huni. “Setelah ini kita juga akan meminta KONI NTB untuk memantau rumah atlet-atlet berprestasi yang tidak layak huni agar dibangunkan rumah layak huni,” jelasnya. Di tempat yang sama, Kepala Seksi (KASI) Perumahan Swadaya Disperkim NTB, Ardhan Risywari yang juga

(Suara NTB/fan)

RUMAH YULIANA - Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin dan Kepala Seksi (KASI) Perumahan Swadaya Disperkim NTB, Ardhan Risywari berpose di Rumah Atlet juara dunia silat yang dibangun di Desa Montong Are, Kediri, Lobar, Selasa (25/6). Hadir juga Yuliana bersama kedua orang tuanya. mengawal pembangunan rumah atlet silat berprestasi mengatakan proses pembangunan rumah Yuliana cukup lama. Hal itu dikarenakan harus menyesuaikan anggaran yang ada.

“Kita memulai pembangunan rumah ini tanggal 19 Juni lalu, target kami rumah ini rampung dibangun paling lama sebulan,” jelasnya. Rumah yang dibangun di lahan pekarangan seluas 4,5

meter x 6,25 meter itu merupakan tipe 21. Terdiri dari kamar tidur, ruang tamu dan kamar mandi. Pembangunan dilakukan dengan swadaya masyarakat bekerjasama dengan Disperkim NTB. (fan)

Mengejar Cita-cita Lewat Olahraga MENJADI atlet berprestasi tidak harus lahir dari keluarga olahragawan. Namun berbekal semangat ingin berprestasi membuat Yuliana memilih olahraga pencak silat. Atlet asal Dusun Trajon Desa Montong Are, Kediri, Lobar ini berharap olahraga yang ditekuninya ini dapat menjadikan pintu untuk mengejar cita-cita. Pilihan Yuliana menekuni olahraga pencak silat awalnya hanya kebetulan. Namun tak disangka putri pasangan Sahdi dan Sumaini ini justru berhasil menorehkan prestasi di kancah dunia lewat pencak silat. Ia berhasil mempersembahkan medali emas di Kejuaraan Dunia pencak silat di Thailand, April lalu. “Saya belajar olahraga silat karena kebetulan saja. Dulu waktu di Sekolah Dasar saya sering diganggu sama teman-teman. Untuk membentengi diri dari dari gangguan orang jahat saya ikut latihan silat di sekolah,” ucapnya. Yuliana tidak lahir dari keluarga olahragawan. Bapaknya, Sahdi (almarhum) buruh tani sedangkan ibunya berjualan di Rumah yang berukuran 6 meter x 5 meter (termasuk kamar dan dapur jadi satu). Ia ditinggal ayahnya sejak usia tiga tahun, saat ini dia tinggal bersama bapak tiri yang dianggap sep-

erti bapak sendiri. Yuliana bergabung dengan Perguruan Pencak silat Merpati Putih sejak kelas 1 SMP Negeri 2 Kuripan Lobar. Tujuan Yuliana belajar pencak silat awalnya untuk membentengi diri dengan ilmu beladiri. Sebab di sekolahnya ia seringkali berhadapan dengan kawan yang senang mengancam. Berbekal beladiri silat dia pelajari tak lagi ada yang memusuhinya. Sebab, dia punya banyak teman di silat. Setahun dilatih oleh pelatih Merpati Putih, Sahnun, Yuliana mengikuti seleksi untuk mewakili Lobar di O2SN SMP provinsi NTB. Tak disangka Yuliana berhasil menjadi juara di level regional NTB. Sukses berprestasi di level regional NTB, Yuliana ditarik oleh PPLP NTB untuk belajar silat lebih baik lagi. Setelah beberapa tahun latihan di PPLP NTB, Yuliana mewakili NTB di Popnas 2017, dan sukses meraih medali perunggu di kelas A putra. Selanjutnya, prestasi terbaik yang dicatat Yuliana meraih medali emas di Kejurnas Antar PPLP di NTB awal tahun 2018. Sukses meraih medali emas di event nasional tersebut Yuliana dipercaya mewakili Indonesia di kejuaraan

dunia silat Junior di Thailand, April 2018. Dengan segudang prestasi diraih tersebut Yuliana kembali dipersiapkan untuk mewakili NTB di Popnas di Papua tahun 2019. Dikatakan Yuliana prestasi yang diraihnya tersebut tidak mudah. Dengan kedisiplinan dan semangat berlatih yang tinggi ia bisa menjadi juara dunia. Proses menjadi atlet berprestasi dilaluinya dengan penuh kesabaran, ia melewati proses yang sangat panjang. Bahkan dia sempat ingin berhenti latihan karena keterbatasan keuangan. “Dulu waktu saya latihan harus jalan kaki dan berlari sepanjang lima kilometer tiap hari. Saya sempat berhenti karena lelah. Namun orang tua mendukung saya agar tetap latihan. Yuliana terus bertahan menjadi atlet karena termotivasi dengan atlet-atlet NTB yang berprestasi di olahraga dan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Seperti atlet senior NTB, Mariati juara dunia silat telah menjadi ASN di Dispora NTB. Yuliana berharap ke depan dia ingin seperti Mariati, yang sukses prestasi dan sukses jadi ASN. “Mudah-mudahan lewat prestasi olahraga bisa mewujudkan cita-cita saya menjadi PNS,” harapnya. (fan)

Yuliana (Suara NTB/fan)

SUARA NTB

Rabu, 26 Juni 2019

Halaman 12

Dugaan Korupsi Program PTSL Desa Sengkerang Diselidiki Praya (Suara NTB) Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sengkerang kini

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.6988 BU NOKA/NOSIN : MHIMC231XAK004419/ MC23E-1004409 AN.ALI SANTOSO MULYANATA HLG D’SKTR JL.RAYA PEJANGGIK KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.3481 CG NOKA/NOSIN : MH1JF8113DK955694/JF81E1949581 AN.SUDARMAN HLG D’SPTR TAMAN UDAYANA AMPENAN HLG STNK R2 YAMAHA DR.5817 BM NOKA/NOSIN : MH314D0039K500410/14D500305 AN.SAHABUDIN HLG D’SKTR JL. PEJANGGIK KOTA MATARAM HLG STNK R4 HONDA BRIO DR.1812 BF NOKA/ NOSIN : MHRDD1750HJ715524/L12B31875721 AN.SINNASEH HLG D’SKTR JL.RAYA GERUNG MENUJU JL.RAYA LEMBAR

tengah dalam penyelidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng). Penyelidikan dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat, kalau ada indikasi dugaan korupsi dalam program pembuatan sertifikat masal tersebut. Kejari Loteng pun kini tengah melakukan pendalaman terkait kasus tersebut. Kasi Pidsus Kejari Loteng, Agung Kunto Wicaksono, S.H., kepada Suara NTB, Selasa (25/6), mengatakan dugaan korupsi pada program dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) berupa adanya pungutan yang dilakukan oleh petugas. Di mana pungutan tersebut tidak berdasarkan aturan atau regulasi yang berlaku. “Yang dilaporkan itu program PTSL untuk tahun 2017 dan tahun 2018,” sebut Agung. Karena baru tahap awal, tambahnya, pihaknya masih harus melakukan pendalaman guna mengkaji apakah ada indikasi pelanggaran hukum dalam kasus tersebut. Di mana rencananya dalam waktu dekat ini pihaknya akan turunkelapanganuntukmengumpulkan semua keterangan yang dibutuhkan. Baru kemudian setelah itu pihaknya melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terkait. “Tentu tidak cukup

hanya dengan menerima laporan saja. Kita juga akan turun ke lapangan,” ujarnya. Disinggung nilai kerugian negara dalam kasus ini, Agung mengatakan untuk saat ini belum terlihat. Nilai kerugian negara akan terlihat setelah pihaknya memanggil pihak terkait, khususnya masyarakat yang diduga dipungut dalam program tersebut. Apalagi be-

saran pungutan untuk masingmasing orang dari laporan tersebut berbeda-beda, sehingga nilai kerugian negara belum bisa dipastikan. Pihaknya menargetkan kasus ini bisa terungkap cepat dan memperoleh kejelasan soal posisi kasus tersebut dalam waktu dekat ini, sehingga pihaknya bisa segera menentukan langkah dan kebijakan selanjutnya. (kir)

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

q

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 26 Juni 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Rabu, 26 Juni 2019

Kelola MWP, Tiru Gaya Swasta KEBERADAAN aset Pemkot Mataram seperti MWP (Mataram Water Park) masih saja menjadi beban daerah. MWP yang pembangunannya dihajatkan sebagai kolam latihan atlet dan juga sarana rekreasi keluarga, sejauh ini tidak sesuai ekspektasi. Sejak rampung dibangun, operasional MWP masih jauh dari harapan. Seolah patah arang, Pemkot Mataram sempat menawarkan pengelolaan MWP ini kepada investor. Sayangnya sampai sekarang, belum ada investor yang betul-betul tertarik mengelola aset yang berlokasi di Taman Udayana Mataram ini. Dua periode Walikota Mataram, tidak mampu menyelesaikan persoalan MWP ini. Tadinya, kalau ada investor yang tertarik mengelola MWP, paling tidak ‘’beban’’ Pemkot Mataram bisa sedikit berkurang. Paling tidak, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tidak lagi terlalu pusing soal pemeliharaan berikut anggarannya. Akan tetapi, tidak kunjung datang investor yang diharapkan itu, Pemkot Mataram terpaksa harus merogoh kocek setiap tahun untuk melakukan pemeliharaan rutin. Lama tidak dioperasionalkan, MWP seperti tidak terurus. Malah sarana dan prasarana pendukung MWP hilang dicuri orang. MWP sebagai barang yang ‘’sudah terlanjur’’, membutuhkan inovasi dari Pemkot Mataram. Apalagi sekarang Pemkot Mataram sudah menetapkan Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga) sebagai OPD yang berwenang mengelola MWP. Karena, setelah tak kunjung diminati investor, Pemkot Mataram menyatakan akan mengelola sendiri MWP. Untuk mengelola MWP tentu bukan perkara mudah. Banyak hal yang perlu dipersiapkan. Terutama kesiapan SDM maupun fasilitas penunjang lainnya. Dispora dapat mengadopsi cara-cara yang dilakukan pihak swasta dalam mengelola pusat hiburan keluarga. Dimana pihak swasta memberlakukan karcis masuk dengan tarif tertentu. Namun pengunjung tidak akan merasa rugi membayar karcis masuk karena pengelola yang notabene pihak swasta, memberi jaminan kebersihan, kenyamanan serta fasilitas penunjang lainnya. Cara inlah yang juga harus diterapkan Dispora Kota Mataram kalau memang serius ingin mengelola sendiri MWP. Jangan sampai meniru gaya swasta menarik karcis masuk kepada pengunjung, ternyata tidak ada imbal balik apapun yang diterima para pengunjung. Hal ini terlihat dari aset lain milik Pemkot Mataram yag juga memberlakukan karcis masuk bagi pengunjung. Seperti aset taman Wisata Loang Baloq. Di sana, para pengunjung yang datang wajib membayar karcis masuk dengan nilai yang sudah ditentukan. Setelah masuk, tidak sedikit pengunjung yang kecewa. Selain menyuguhkan pemandangan sampah di mana-masa, sarana bermain anak-anak juga banyak yang rusak. Belum lagi pada malam hari penerangan di sana sangat minim. Demikian pula dengan toilet umum yang disediakan seperti tidak pernah dibersihkan. Berkaca dari pengelolaan taman Wisata Loang Baloq, Dispora Kota Mataram diharapkan punya konsep yang jelas dalam pengelolaan MWP. Apalagi ada rencana Dispora Kota Mataram menyusun regulasi berupa Perda guna memberlakukan retribusi bagi pengunjung MWP nantinya. Pemberlakukan retribusi bagi pengunjung, dapat membantu operasional MWP. Setidaknya retribusi yag masuk dapat dikembalikan untuk biaya pemeliharaan agar tidak lagi menjadi beban bagi Pemkot Mataram. Namun sebelum itu, Dispora harus mempersiapkan betul regulasi maupun sarana pendukungnya. Masyarakat tentu tidak menginginkan kondisi MWP sebelum dan setelah diberlakukan retribusi akan tetap sama. Ketika retribusi diberlakukan, harus ada komitmen yang kuat untuk memberikan pelayanan maksimal kepada pengunjung dari segala sisi. (*)

RADIO

OPINI

Halaman 14

Mendeteksi Calon Pemimpin yang Paling Dibutuhkan oleh Sumbawa Latar Belakang AKE off Pilkada Kabupaten Sumbawa sudah mulai dihembuskan ke permukaan meskipun masih hanya sebatas mempromosikan orang-orang tertentu melalui gambar demi gambar yang dianggap pantas untuk bertarung dalam pesta demokrasi lokal tahun 2020 mendatang. Foto-foto tersebut lebih kepada mereka yang dianggap populer di bidangnya masing-masing, bahkan yang tidak populer sekalipun sengaja dipopulerkan agar publik mengenalnya lebih jauh. Tidak ada yang salah dengan fenomena tersebut, namun penulis menyayangkan tidak ada satupun disematkan keyword mengapa orang tersebut pantas untuk dicalonkan.Semuanya hanya berkutat pada narasi klasik dan standar yang cenderung dibuat-buat, seperti : “kombinasi politisi-birokrat, refresentasi wilayah barat dan timur,dan lain lain”. Jika indikator “pengalaman” sebagai seorang politisi dan birokrat dijadikan komponen utama dalam menentukan calon pemimpin Sumbawa kedepan, maka mari kita membidik pengalaman tiga periode kepemimpinan Sumbawa sebelumnya pasca reformasi, kurang pengalaman apalagi para pemimpinpemimpin Sumbawa yang sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang paripurna di bidangnya masing-masing danmereka telah menduduki jabatan paling puncak sebagai seorang politisi dan birokrat di level lokal sebelum ikut dalam kontestasi Pilkada. Tanpa menegasikan beberapa pencapaian selama kepemimpinan mereka, namun harus diakui bahwa pencapaian tersebut belum mampu memberikan ukiran sejarah yang monumental bagi Sumbawa.Pembangunan yang terjadi cenderung stagnan dan biasabiasa saja meskipun sosok-sosok tersebut berasal dari kombinasi politisi-birokrat yang berpengalaman.Penulis memandang bahwa standar tersebut justru menjadi lebih rendah dari indikator-indikator pemimpin dalam Pilkada sebelumnya, sebab calon pemimpinpemimpin sebelumnya jauh lebih berpengalaman sebagai seorang politisi dan birokrat, sehingga secara rasional penulis menyatakan bahwa ini adalah bentuk kemunduran kita dalam berpikir. Situasi ini semakin mengklaim bahwa Sumbawa kedepan tidakakan berbedajauh dengan kondisikondisi sebelumnya. Yang berbeda hanya pemimpin dan narasi yang diucapkan ketika kampanye saja, namun pola dan cara kerja dalam pemerintah sama saja. Jika hal demikian terus kita jadikan wacana, maka pada akhirnya kita akan memilih seorang pemimpin berdasarkan popularitas semata ketimbang berdasarkan kebutuhan Sumbawa saat ini. Selain itu, salah satu indikator yang paling ramai disematkan kepada beberapa tokoh juga tentang “representasi Timur-Barat, UtaraSelatan, Barat-Tengah, dan lain lain”. Penulis tidak menemukan faedah dari indikator seperti ini.Seolah-olah geo-politik Sumbawa begitu luas dan seolah-olah daerah ini memiliki beragam suku.Justru hal tersebut semakin menguatkan politik identitas dan konflik satu rumpun suku yang terjalin kuat di daerah ini.Yangterpenting adalah kita melakukan pemetaan masalah yang mendera Sumbawa saat ini. Dari pemetaan masalah tersebut kita akan bisa menentukan siapa

Oleh: Heri Kurniawansyah HS (Dosen Fisipol Universitas Samawa) sosok calon pemimpin Sumbawa yang paling dibutuhkan ke depan. Pemetaan Masalah Berbagai masalah yang paling sering diucapkan dan memiliki pengaruh besar terhadap sisi kehidupan lainnya adalah masalah infrastruktur, khususnya akses jalan dan transportasi.Kecamatan Batulanteh, Orong Telu, Ropang, dan sebagian desa di Kecamatan Alas adalah daerah utama yang selalu menjadi obyek kampanye para elit politik dari masa ke masa.Namun empirisnya tidak terakomodir dalam kebijakan strategisnya.Penulis berpendapat bahwa dengan membaca rumusan anggaran yang ada, sangat mustahil tuntutan masyarakatakan terakomodir, meskipun mulut masyarakat sampai berbusa menyuarakan aspirasinya. Masalah infrastruktur juga sama halnya dengan masalah tuntutan tenaga sukarela di bidang kesehatan yang selama ini mengeluhkan reward yang mereka terima, lagi-lagi semuanya bermuara pada anggaran yang memang sangat minim, pun dengan berbagai masalah-masalah klasik lainnya seperti masalah sosial-ekonomi, kesehatan, pendidikan, pertanian, tata kelola pemerintahan (governance), dan pemberdayaan masyarakat Dilema anggaran selama ini terjadi jika anggaran yang ada diprioritaskan khusus kepada infrastrukturdan gaji tenaga sukarela, maka sudah barang tentu prioritas lainnya akan terabaikan, sehingga anggaran yang ada selalu dibagi dengan skala prioritas dan porsi masing-masing SKPD. Fenomena demikian pasti akan mengabaikan infrastruktur dan masalah klasik yang sudah karatan di daerah ini. Misalnya kita bisa membaca postur APBD kita tahun 2018 dengan total1,6 Trilyun, dengan rumusan penggabungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil Pajak, DAK, dan DAU). Dari total tersebut, penyumbang APBD terbanyak justru datang dari dana perimbangan pusat yaitu sekitar 78,3 %. Hal tersebut menunjukan bahwa PAD kita jauh dibawah 50% (sekitar 9,2 %). Indikator tersebut menandakan bahwa ketergantungan akan pemberian dari pusat masih sangat tinggi dibandingkan dengan PAD itu sendiri. Pada posisi ini seluruh unit pemerintah (SKPD) mendapatkan jatah anggaran sesuai dengan proposal masing-masing. Misalnya dari pembagian tersebut, SKPD revelan yang menangani masalah infrastruktur tidak akan berani berbicara banyak mengenai penguatan dan perbaikan infrastruktur di daerahdaerah zona merah untuk dianggarkan, mengingat postur anggaran secara keseluruhan terbilang minim. Tidak heran, ketika ditanya mengapa berbagai program kerja pemerintah gagal, alasan yang paling sering kita dengar adalah pasti masalah anggaran. Situasi ini adalah gambaran pembangunan dari tahun ke tahun.Pada posisi ini, siapun pemimpinnya jika APBD kita terbilang minim, maka sedikit kemungkinan kita bisa berbuat banyak untuk daerah ini, akibatnya kue pembangunan itu sulit dirasakan oleh mereka yang sering menuntut keadilan kepada pemerintah.Tentu pemerintah tidak mau dianggap tidak berhasil atas kinerjanya. Sebagai alternatifnya, pemerintah jorjoranmembuat berbagai laporan rutinitas dengan sebaik-baiknya

demi mengejar gelar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang seolah-olah dijadikan indikator paling utama atas keberhasilan kinerjanya, padahal WTP itu sendiri hanya sajian laporan keuangan secara administratif yang dianggap wajar, namun WTP tidak masuk pada ranah implikasi strategis atau outcome dan inpact dari penggunaan anggaran tersebut terutama pada program-program soft side of change, temasuk pemberdayaan masyarakat (community development) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setelah kita menyelami beberpa masalah utama di daerah ini, terlihat sangat jelas bahwa sumberutama problem pembangunan kita saat ini adalah tentang kondisi anggaran (APBD) yang terbilang minim sehingga membuat prioritas lainnya terabaikan, pada akhirnya pembangunan itu bersiat parsial.Meksipun faktor anggaran bukan satu-satunya yang menjadi determinan masalah yang ada di Sumbawa, namun faktor anggaran adalah basis dari segala faktor lainnya.Maka dari pemetaan masalah ini, kita bisa menentukan siapa sosok yang paling dibututhkan oleh Sumbawa kedepannya. Sosok Pemimpin Seperti Apa yang Paling Dibutuhkan oleh Sumbawa Kedepan? Mengacu pada mapping masalah yang telah dideskripsikan sebelumnya, maka pemimpin yang paling dibutuhkan oleh Sumbawa kedepan adalah pemimpin yang mampu menambah jumlah APBD secara signifikan.Inilah dasar dan sumber dari pembangunan itu sendiri. Sebagai runutannya, maka kita mulai menentukan kriteria strategis sebagai penunjang kepemimpinan tersebut, yaitu sosok pemimpin yang kreatif.Secara alamiah pemimpin seperti itu akan melahirkan kebijakan inovatif dan selanjutnya akan melahirkan program yang radikal untuk perubahan Sumbawa secara radikal. Program yang radikal adalah sebuah program yang tidak biasa dengan mengedepankan program yang inovatif dan memberi kemanfaatan yang masifbagi khalayak. Kita bisa membayangkan bahwajika terjadi penguatan APBD yang kemudian dikelola oleh orang kreatif, maka dipastikan Sumbawa akan jauh lebih terdongkrak dari pola lama yang biasa-biasa saja selama ini, yang celaka adalah ketika APBD yang minim dan dikelola oleh orang yang kurang kreatif, maka dipastikan Sumbawa akan biasa-biasa saja sepanjang pola klasik tersebut dipelihara. Mendapatkan sosok seperti itu memang sangat sulit, tapi setidaknya wacana seperti ini sejatinya mulai disuarakan agar perdebatan publik lebih berisi, bisa jadi dengan esensi perdebatan tersebut menjadi sugesti publik untuk mendapatkan pemimpin seperti itu, sehingga terjadi paksaan terhadap siapapun yang ingin berkontestasi kedepan bahwa inilah yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Sumbawa saat ini. Lalu bagaiaman caranya agar APBD bisa lebih meningkat dari yang biasanya?, ada dua sumberpenguatan APBD yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Adapaun sumber internal itu sendiri bersumber dari berbagai pendapatan daerah yang sah dan penguatan BUMD, sementara sumber eksternal bisa berupa jaringan investasi yang kuat dan kekuatan lobi-lobi politik. Situasi ini juga akan kemba-

RADIO

li bertumpuhkepada pemimpin yang kreatif itu sendiri. Sebagai salah satu contoh sederhana adalah terkait dengan eksistensi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Namanya Perusahaan Daerah Air Minum, namun anehnya airnya tidak diminum. Seandainya pemimpin itu kreatif, maka seharusya PDAM itubisa dikembangkan untuk membuat produk kemasan air mineral sebagai bagian dari elaborasi PDAM, dimana kebijakan nantinya bahwa seluruh instansi pemerintah diwajibkan menggunakan kemasan air minum tersebut dalam setaip kegiatan kepemerintahan. Situasi ini akan menambah nilai PAD meskipun sifatnya sederhana. Sebenarnya tidak susah bagi pemerintah untuk membangun itu semua jika pemerintah memiliki daya kreatifnya. Anehnya yang terjadi saat ini adalah bahwa air minum saja kita impor dari Perancis melalui perusahaan air kemasannya, akibatnya uang masyarakat sebagian besarnya berpindah ke luar.Bayangkan, daerah yang memiliki air bersih yang melimpah namun air minum saja masih kita impor, sebegitu rendahnya daya kreatif kita sehingga air minum pun harus kita impor, padahal PDAM itu adalah perusahaan air minum, bukan perusahaan air mandi.Contoh ini menjadi salah satu analogi sederhana mengapa pemimpin kreatif itu sangat penting dalam membangun Sumbawa kedepan. Oleh karena itu, agar Sumbawa benar-benar mampu merubah wajah menjadi wajah yang lebih bersinar, maka pada posisi ini kita tidak lagi berbicara siapa yang paling populer atau tidak, siapa yang gambarnya paling sering muncul di media atau tidak, atau siapa yang memiliki garis keluarga dengan pejabat yang lebih tinggi atau tidak, melainkan siapa yang mampu meningkatkan APBD secara signiikan, maka itulah calon pemimpin yang paling dibutuhkan oleh Sumbawa kedepannya.

POJOK Lahan pertanian terus menyusut

Nasib petani kian terjepit

*** Pemprov targetkan minimal 2.000 pelamar diterima bekerja melalui job fair

Langkah jitu menekan angka pengangguran

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 26 Juni 2019

Pabrik Pakan Ternak Harus Berdiri Tahun Depan Dari Hal. 1 Ia bahkan langsung memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjutinya dalam bentuk kebijakan nyata. Hal itu mengemuka dalam agenda hari kedua kunjungan Gubernur NTB ke NT, Selasa (25/6). Di hari kedua tersebut, gubernur mengunjungi Northern Territory Cattlemen’s Association (NTCA) Cattle Station dan berdialog dengan pengelolanya. Di sini, gubernur mendapati bagaimana aktivitas beternak benar-benar dijalankan dengan profesional dan modern. Tak heran jika produktivitas dan kualitas ternak yang dihasilkan pun sangat bagus. “Northern Territory mengirimkan sapi ke Indonesia tidak kurang dari 800.000 ekor setiap tahun. Peternak di sini memiliki lahan sangat luas dan rata-rata jumlah ternaknya mencapai ribuan,’’ sebut gubernur. Tidak hanya banyak, ternak yang dihasilkan pun memiliki kualitas daging yang baik. Kesuksesan yang dicapai NT dalam mengembangkan sektor peternakan ini menurutnya sangat mungkin ditularkan ke NTB. Sebab, secara geografis NT sangat dekat dengan NTB. “Peternak-peternak kita harus banyak belajar dan memanfaatkan banyak peluang di NT mumpung dekat sekali dengan NTB. Para peternak di sini siap menerima anak-anak muda kita untuk magang di peternakan-peternakan di sini,” ujarnya. Kunjungan ke Cattle Station dan pertemuan dengan jajaran pengelola NTCA, telah memberikan satu pelajaran penting bagi Gubernur. “Kalau NTB mau maju peternakannya, NTB harus memiliki pabrik pakan ternak,” serunya. Tanpa pabrik pakan ternak, ia meyakini peternakan di NTB tidak akan maju dan kompetitif. Karenanya, gubernur yang akrab disapa Doktor Zul ini pun menegaskan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan dan mewujudkan pabrik pakan di NTB. “Agar peternakan kita maju dan sukses,” tegasnya. Doktor Zul tidak ingin membuang waktu. Tekad ini langsung ia kemas dalam ben-

tuk arahan kepada jajarannya. Target yang dibuat juga konkret. “Pabrik pakan ternak harus ada di NTB tahun depan,” ujar gubernur. Tidak main-main, gubernur juga menunjuk langsung tiga pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mewujudkan misi pendirian pabrik pakan ternak di NTB ini. Tiga pimpinan OPD itu adalah Kepala Disnakeswan NTB, Ir. Hj. Budi Septiani, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si, dan Kepala Distanbun NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si. “Jadikan ini target yang harus direalisasikan,” tegasnya. Selain target mendirikan pabrik pakan ternak, sejumlah target lain juga harus dicapai dalam waktu dekat. Pembangunan kawasan industri yang dijanjikan oleh Bappenas, menurut Gubernur harus ditindaklanjuti oleh Kepala Bappeda NTB dan Kadis Perindustrian NTB. “Pastikan ini paling telat tahun depan sudah kita miliki,” sebutnya. Upaya membuka akses penerbangan langsung dari dan menuju NTB juga menurutnya penting untuk memudahkan konektivitas, serta memperlancar arus barang dan jasa ke NTB. “Direct flight segera diurus oleh Kadis Pariwisata dari Singapore ke Lombok dan dari Darwin ke Lombok,” ujarnya. Kalaupun pembukaan penerbangan langsung ini membutuhkan insentif berupa subsidi, gubernur mengarahkan Kadis Pariwisata NTB untuk segera mengkoordinasikannya dengan para pelaku wisata. Pembangunan smelter juga merupakan harga mati bagi gubernur. “Nggak ada alasan untuk nggak dimulai segera,” ujarnya. Untuk mempercepat pendirian smelter, gubernur meminta Gita Ariadi dan Kepala Dinas ESDM NTB, Ir. H. Muhammad Husni, M.Si untuk mencurahkan perhatiannya. Komitmen pendirian pabrik penggilingan padi oleh Bulog juga harus dimulai. Untuk memuluskan komitmen ini, gubernur menegaskan Pemprov NTB siap memberikan dukungannya jika memang

Bulog membutuhkan kemudahan. Untuk target ini, gubernur secara khusus menunjuk Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, H. Wirajaya Kusuma untuk mengawalnya. Sentra industri logam dan permesinan di Lotim juga masuk dalam daftar prioritas gubernur. Untuk mengawal rencana ini, Dr.Zul menunjuk Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Ir. Andi Pramaria dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Drs. H. L. Saswadi, MM untuk membuat rencana kerja yang terukur. “Semua sudah ada di lapangan. Tinggal dikoordinasikan,” tegasnya. Gubernur menekankan, pembangunan jalan dan akses menuju Sirkuit Mandalika juga harus dipastikan berjalan tanpa kendala dan sesuai jadwal. Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, M.Si, gubernur meminta agar rencana membangun pengolahan sampah dan industri pengolahan hasil hutan bisa direalisasikan dalam waktu dekat. “Kadis Perikanan dan Kelautan pastikan kita segera memiliki industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan. Kadis Perdagangan pastikan semua industri pengolahan yang kita bangun terbuka dan tersedia pasarnya,’’ ujar gubernur. Menurut Dr.Zul, swasembada telur juga harus segera digeber. Peternakan ayam dan petelur harus segera direalisasikan. Target ini akan dibebankan kepada Kepala Disnakeswan NTB, Ir. Hj. Budi Septiani dan Kepala Distanbun NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si. Gubernur berharap agar semua rencana ini berjalan di koridornya. Karenanya, ia pun meminta Asisten II Perekonomian dan Pembangunan, Ir. H. Ridwan Syah dan Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, memastikan hal-hal tersebut berjalan dalam dokumen RPJMD Provinsi NTB. Gubernur menegaskan, tekad untuk mendorong industrialisasi di NTB bukanlah wacana semata. Seluruh jajaran di Pemprov NTB menurutnya harus bersinergi dan memberikan yang terbaik untuk mewujudkannya. (*)

PD BPR NTB Kabupaten Dompu Berharap Tekan Rasio NPL Dari Hal. 1 Sekda Dompu, H Agus Bukhari, SH, MSI dan Kabag Ekonomi Setda Dompu, Soekarno, ST, MT mewakili pemerintah Kabupaten Dompu selaku pemilik saham ikut menyaksikan penandatanganan MoU di aula Kejaksaan Negeri Dompu, Selasa (25/6). Sekda Dompu dalam sambutannya mengungkapkan, pelibatan Kejaksaan sebagai jaksa negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara untuk bisa memberikan dampak yang positif bagi kemajuan dan perkembangan PD BPR NTB Kabupaten Dompu. Kehadiran BPR NTB yang bermula dari instrumen Menteri Dalam Negeri untuk memerangi sistem ijon atau praktik renten pada masyarakat. Sehingga pelaku usaha kecil menengah dan petani dapat terbantukan. Karena faktanya, ijon dengan bunga 20 persen per bulan banyak beredar di masyarakat dengan kemudahan pinjaman. Sehingga pemerintah awalnya mendirikan lumbung perkereditan pedesaan (LKP) dan seiring waktu ditingkatkan menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR). “Bahkan di beberapa daerah sudah bisa bersaing sejajar dengan bank – bank lain, seperti di Sumbawa itu lebih maju BPR-nya dari PT Bank NTB itu sendiri,” ungkap H Agus Bukhari. PD BPR NTB ini sedang dalam tahap konsolidasi untuk penggabungan se NTB dan akan berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Dengan demikian, BPR ke depan akan menjadi bank perkreditan yang maju dan dipercaya. Bank ini tidak hanya melayani kredit, tapi juga ada produk lain seperti menghimpun dana

masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito. Direktur Utama PD BPR NTB Kabupaten Dompu, Hj Erma Suryani, SE mengungkapkan, keputusan memperbaharui kesepakatan bersama dengan Kejari Dompu setelah MoU yang ditandatangani tahun 2011 – 2012 diputuskan akibat semakin banyak kredit bermasalah. “Kerjasama ini dalam upaya peningkatan NPL dan meminimalisir kredit bermasalah. Kami sudah melakukan berbagai upaya penagihan maupun pendekatan, tapi hasilnya belum maksimal, belum sesuai yang kami harapkan,” ungkapnya. Erma Suryani pun berharap, kerjasama BPR NTB Kabupaten Dompu dengan Kejari Dompu ini bisa memberi manfaat positif pada kedua belah pihak. “Dengan demikian, kinerja BPR NTB Kabupaten Dompu akan lebih baik dari tahun sebelumnya,” harapannya. Sebagai langkah awal kerjasama ini, kami PD BPR NTB Kabupaten Dompu menyerahkan data nasabah sejumlah 61 orang dengan total kredit bermasalah Rp.1,4 M. Ini untuk data awal dari kantor pusat, karena BPR NTB Kabupaten Dompu memiliki 4 kantor yaitu 1 kantor pusat, dan 3 kantor cabang. Ia pun mengungkapkan, PD BPR NTB Kabupaten Dompu murni milik Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Dompu. Sesuai Permendagri no 22 tahun 2006, provinsi memiliki saham 51 persen dan Kabupaten 49 persen. ‘’Namun kenyataannya berbanding terbalik. Justru pemerintah Kabupaten Dompu memiliki saham sampai Desember 2018 mencapai 61 persen,’’ katanya. PD BPR NTB Kabupaten Dompu saat ini memiliki aset

hingga Rp71 miliar dan jumlah kredit yang berputar hingga Mei 2019 mencapai Rp56 miliar. Sementara dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan dan deposito mencapai Rp30 miliar. Sebagai perbankan, PD BPR NTB Kabupaten Dompu juga tetap dalam pengawasan OJK dan simpanan nasabah dijamin LPSE. Untuk deposito, jasa bunga yang ditawarkan relatif tinggi yaitu 9,20 persen untuk jangka waktu setahun dan 7,5 persen untuk jangka waktu 1 bulan. ‘’Kalau tabungan, jasa bunganya 7,5 persen per tahun,’’ sebutnya. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dompu, Edi Nursapto, SH mengapresiasi PD BPR NTB Kabupaten Dompu yang sudah membuat kesepahaman bersama dengan Kejari Dompu tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. MoU ini akan mempunyai makna bila ditindak lanjuti dengan penyerahan surat kuasa khusus (SKK). ‘’Kalau sekadar MoU, itu hanya kesepahaman saja. Makanya saya ikut gembira, di tahap awal kita diberikan 61 SKK. Mudah – mudahan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Saya juga mohon agar cepat diserahkan agar mudah dipelajari, bagaimana permasalahannya untuk dicari solusi pemecahannya. Pasti dari 61 nasabah itu, masalahnya berbeda – beda,’’ ungkapnya. Ia pun mencontohkan ketika dirinya menjadi Kajari di Merauke dan menangani kasus serupa milik Pegadaian. Setelah dipelajari, ternyata ada agunan fiktif. ‘’Kita perlu pilah dan pilih, supaya kita bisa menyelesaikan dengan baik dan sangat baik. Mudah – mudahan dari 61 ini bisa masuk seperti harapan kita semua,’’ katanya. (ula/*)

Bidik Tersangka Kasus LCC Dari Hal. 1 Setelah masuk awal Juni, pemeriksaan tambahan dilakukan terhadap perbankan yang melakukan pencairan dana agunan. Setelah saksi tambahan itu, penyidik semakin menguatkan bukti dan mengarah ke calon tersangka. ‘’Dalam waktu dekat kita akan segera tetapkan tersangka. Penyelidikan dan penyidikannya sudah dimaksimalkan, termasuk selama puasa kemarin. Setelah pemeriksaan saksi tambahan, sudah ada gambaran penetapan tersangka,’’ jelas juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH, Selasa (25/6) kemarin. Selanjutnya, masih ada pe-

meriksaan beberapa saksi di tingkat penyidikan. Para saksi dimaksud, sudah pernah diperiksa di tingkat penyelidikan dan penyidikan sebelumnya. ‘’Bisa jadi nanti yang diperiksa itu dalam kapasitas sebagai tersangka.’’ ‘’Kemarin kan penyidikan umum, nanti saat pemeriksaan beberapa saksi, akan muncul di antaranya siapa tersangkanya,’’ jelas Dedi. Saat ini fokus penyidikan masih seputar agunan atas-aset daerah berupa lahan 8,4 hektar di pusat perbelanjaan LCC. Dari agunan itu, ada indikasi tindak pidana yang membelit nama pihak PT Tripat, perusahaan daerah yang menyerahkan aset itu untuk diagunkan. Dengan nilai agunan Rp95

miliar, Kejati NTB menemukan indikasi tindak pidana yang mengarah pada kerugian negara. Kerugian dimaksud, belum spesifik disebutkan sumbernya. ‘’Sedang dilakukan audit untuk kerugiannya, bagian yang mana saja nanti, akan disampaikan setelah penetapan tersangka,’’ jelasnya. Kejaksaan Tinggi NTB menemukan indikasi tindak pidana pada lahan LCC, Desa Gerimaks, Kabupaten Lombok Barat. Pelanggarannya diduga pada proses agunan lahan seluas 8,4 hektar senilai Rp95 miliar lebih. Kesimpulan indikasi tindak pidana itu terungkap dari ekspose yang dilakukan Mei lalu oleh tim Pidsus Kejati NTB. (ars)

Halaman 15

AirAsia Buka Tiga Rute Domestik

Pemprov Optimis Percepat Pemulihan Pariwisata NTB Mataram (Suara NTB) Setelah membuka penerbangan langsung Perth - Lombok, maskapai penerbangan berbiaya murah, AirAsia telah mengantongi izin untuk pembukaan tiga rute domestik dari dan menuju Lombok. Tiga rute domestik yang dibuka AirAsia adalah Jakarta - Lombok, Lombok - Denpasar dan Lombok - Yogyakarta. Pembukaan rute domestik ini diyakini akan mempercepat pemulihan pariwisata NTB. Pascabencana gempa yang melanda NTB, pertengahan 2018 lalu, sektor pariwisata NTB benar-benar terpukul. Belum lagi dengan penerapan bagasi berbayar dan mahalnya harga tiket pesawat. Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd mengatakan mulai 1 Agustus mendatang, AirAsia sudah melayani tiga rute domestik ke Lombok. Kehadiran AirAsia dapat menjadi salah satu pilihan wisatawan yang

akan berkunjung ke NTB. ‘’Mulai 1 Agustus AirAsia sudah banyak penerbangan ke Lombok. Ada ke Denpasar, Yogyakarta dan Jakarta, sebelumnya yang Lombok - Perth, sudah jalan,’’ kata Wagub dikonfirmasi di Mataram, Selasa (25/6). Pada awal Juni ini, AirAsia telah resmi melayani penerbangan langsung Lombok - Perth. Wagub mengatakan dari informasi yang didapat, tingkat keterisian penumpang dari Lombok - Perth dan Perth Lombok cukup bagus. “Insya Allah mendorong pulihnya NTB,” ujarnya. Mulai 1 Agustus mendatang, AirAsia akan melayani penerbangan langsung Jakarta - Lombok dengan frekuensi 11 kali seminggu. Kemudian untuk rute Lombok Denpasar sebanyak tujuh kali dalam seminggu. Sedangkan rute Lombok - Yogyakarta sebanyak tiga kali dalam seminggu. AirAsia juga akan memberikan harga tiket promo dalam rangka peluncuran rute-

rute baru tersebut. Harga promo akan ditawarkan antara lain Jakarta-Lombok mulai Rp635 ribu sekali jalan dan Denpasar Lombok mulai Rp243 ribu sekali jalan. Menurut Wagub, pariwisata NTB sudah mulai bangkit pascabencana. Pemprov NTB ketika melakukan kunjungan ke luar negeri selalu menyelipkan promosi potensi pariwisata NTB. Wagub mencontohkan ketika menghadiri pertemuan di Prancis, pekan lalu. Disamping menghadiri pertemuan tentang penetapan secara resmi kawasan Teluk Saleh, Moyo dan Tambora (Samota) sebagai cagar biosfer dunia. Dirinya juga menggelar temu bisnis dengan travel agen yang ada di Paris. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk memberikan gambaran yang utuh tentang pariwisata NTB. Dengan mendengar pemaparan langsung dari Wagub, para travel agen yang ada di Paris membuat mereka tertarik datang ke NTB.

BNPB Ingatkan Pemprov Antisipasi Kekeringan Ekstrem Dari Hal. 1 Sementara angin timuran monsun Australia saat ini aktif, mengurangi potensi hujan di NTB. Dijelaskan juga, ada hubungannya dengan udara dingin dirasakan akhir akhir ini. Kondisi tersebut merupakan salah satu tanda masuknya musim kemarau. Udara dingin disebabkan oleh aktifnya angin timuran yang membawa massa udara yang bersifat dingin dan kering ke wilayah NTB. ‘’Suhu permukaan laut sekitar NTB saat ini lebih dingin dibandingkan normalnya, kondisi ini mengurangi potensi hujan di NTB,’’ jelasnya. Dari kondisi dinamika atmosfer di atas, diperkirakan musim kemarau di NTB akan normal. Namun yang perlu diingatkannya, normalnya musim kemarau di NTB adalah kering, khususnya ketika memasuki puncak musim bulan Juli - Agustus. ‘’Perlu diperhatikan ketersediaan air khususnya di daerah-

daerah yang rawan kekeringan,’’ ujarnya mengingatkan. Sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memantau perkembangan kemarau tiap daerah. Setidaknya ada delapan provinsi yang diprediksi alami kekeringan ekstrem, termasuk NTB. Berdasarkan Pusat Analisis Situasi Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Pastigana BNPB) memperkirakan terjadi hari tanpa hujan kategori ekstrem atau lebih dari 60 hari. Wilayah NTB termasuk yang diperkirakan terkena hari tanpa hujan kategori panjang. “Hari tanpa hujan kategori sangat panjang, diperkirakan terjadi di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat BNPB Rita Rosita kepada Suara NTB via ponsel. Menghadapi kemungkinan cuaca ekstrem tersebut, BNPB

mengimbau pemerintah daerah, termasuk Pemprov NTB untuk mengantisipasi kemungkinan dampak kekeringan yang dialami masyarakat. Dia mengimbau pemerintah daerah untuk mempersiapkan warganya dengan penyiapan sumber daya, pemantauan ketersediaan air bersih, serta pemenuhan standar minimum air untuk kebutuhan warga dan hewan ternak. ‘’Siapkan sarana prasarana seperti tangki untuk distribusi air. Kan ada kerjasama juga dengan Dinas Sosial dan PDAM untuk membantu mengatasi kekeringan khususnya dialami warga,” jelasnya. Pastigana BNPB memperkirakan awal musim kemarau 2019 umumnya terjadi pada Mei, Juni, dan Juli dengan persentase sekitar 83 persen. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi Agustus 2019 dengan persentase 53 persen. Sementara ditingkat daerah, distribusi air terus berlangsung. Tidak hanya Dinas Sosial, PDAM,

juga aparat kepolisian turun tangan membantu mengurangi dampak kekeringan dialami masyarakat. Sebagaimana dilakukan Polres Bima Kabupaten, sejak awal Juni lalu, tangki air bersih lalu Lalang dan blusukan ke kecamatan kecamatan yang mulai terdampak kekeringan. Kapolres Bima Kabupaten, AKBP Bagus Satrio Wibowo menjelaskan, tim Samapta bersama Anggota Subsektor di masing masing kecamatan secara bergiliran mendistribusikan air. “Kami ingin membantu masyarakat yang sekarang mulai terlihat kekurangan air bersih,” jelasnya. Kegiatan lanjutan pada Sabtu (22/6) lalu, pendistribusian air bersih bersama PDAM Kota Bima berlangsung di Dusun Muku, Desa Sanolo Kecamatan Bolo melibatkan anggota Ton 1 Dalmas Sat Samapta. “Kami ingin mejaga sinergitas dengan masyarakat, termasuk dalam situasi saat kekurangan air bersih ini,” jelasnya. (ars)

’’Kencangkan Ikat Pinggang’’ Dari Hal. 1 Lebih baik yang lain kita ‘’kencangkan ikat pinggang’’,’’ kata Wagub dikonfirmasi usai sosialisasi Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020 di Mataram, Selasa (25/6) siang. Wagub mengatakan, program atau kegiatan yang bisa ditunda dilaksanakan tahun ini akan ditunda. Selanjutnya anggarannya akan dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas Pemprov NTB. Disebutkan ada tiga kategori program, yaitu sangat prioritas, prioritas dan tidak prioritas. Program yang tidak prioritas itulah yang akan dipangkas anggarannya untuk dialihkan membiayai program prioritas yang belum tercover dalam APBD murni 2019. Orang nomor dua di NTB ini menambahkan, semua sudah paham dengan kondisi APBD NTB yang ada sekarang. ‘’Kita sudah persiapkan semuanya. Apa yang perlu dipangkas, apa yang perlu dihemat, itu sudah ada dan harus kita komit semua. Selama kita mau berhemat dari segala sisi. Kan kita sudah tetapkan, apa-apa yang kita hemat,’’ tandasnya. Dalam APBD 2019, Pemprov

mengalokasikan anggaran untuk mendorong percepatan penurunan kemiskinan sebesar Rp1,37 triliun lebih. Pemprov akan fokus menurunkan kemiskinan lewat 13 program. Yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), jamban keluarga, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), Kelompok Usaha Bersama (KUBe), Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Kemudian, bank sampah, penyediaan air bersih, pengembangan desa wisata, pertanian konservasi, sambungan listrik murah dan hemat, desa mandiri pangan. Kemudian budidaya udang bagi nelayan miskin di halaman rumah dan bantuan pangan non tunai bersyarat (BPNT). Pemprov juga telah menetapkan 100 desa prioritas penanggulangan kemiskinan 2019. 100 desa prioritas penanggulangan kemiskinan sudah ditetapkan melalui keputusan Gubernur. Penetapan 100 desa tersebut dengan melihat permasalahan yang banyak ditemukan di sana. Misalnya kasus stunting, kurang gizi, gizi buruk, angka pernikahan dini, rumah tidak layak huni dan persoalan lainnya. Persoalan yang ada di setiap desa dikeroyok oleh OPD dan diprioritaskan pada 100

desa termiskin tersebut. Intervensi program OPD disesuaikan dengan permasalahan domestik yang ada di masingmasing desa sasaran penanggulangan kemiskinan. Jika di suatu desa banyak kasus stunting, kemudian rumah tidak layak huni tidak ada. Maka program rehabilitasi rumah tidak layak huni dilakukan di desa lainnya yang masih banyak masyarakat tinggal di rumah kumuh. Berdasarkan data Bappeda NTB, 100 desa prioritas penanggulangan kemiskinan tersebut tersebar di 10 kabupaten/ kota. Untuk di Kabupaten Dompu terdapat di dua desa, yakni Desa Malaju dan Saneo. Begitu juga di Kota Bima terdapat di dua kelurahan yakni Jatiwangi dan Tanjung. Sementara di Lombok Barat ada 20 desa. Antara lain, Sesela, Sandik, Taman Sari, Mekar Sari, Langko, Bengkel, Kediri, Jagaraga, Banyumulek, Kuripan Utara, Kuripan, Banyu Urip, Lembar, Jembatan Kembar, Lembar Selatan, Sekotong Tengah, Buwun Mas, Pelangan, Batu Putih dan Sekotong Barat. Sumbawa Barat ada dua desa, yakni Batu Putih dan Mantar. Kota Mataram satu kelurahan yakni Bintaro. Lom-

bok Utara sebanyak 15 desa, antara lain Malaka, Pemenang Barat, Pemenang Timur, Sigar Penjalin, Sokong, Tanjung, Jenggala, Bentek, Rempek, Kayangan, Sesait, Selengen, Akar Akar, Sukadana dan Senaru. Kemudian Lombok Timur 30 desa prioritas penanggulangan kemiskinan. Yakni, Belanting, Mekar Sari, Perigi, Seruni Mumbul, Kembang Kerang Daya, Pringgabaya, Batuyang, Apitaik, Mamben Daya, Aikmel. Selanjutnya, Kalijaga, Lenek, Pringgasela, Anjani, Sukamulia Timur, Masbagik Selatan, Masbagik Utara, Lendang Nangka, Kotaraja, Montong Betok, Sukadana, Suradadi, Sakra, Labuhan Haji, Menceh, Tanjung Luar, Sukaraja, Pandanwangi dan Jerowaru. Sementara di Lombok Tengah ada 24 desa prioritas penanggulangan kemiskinan. Yaitu, Teratak, Sintung, Pringgarata, Barabali, Montong Gamang, Dasan Baru, Muncan, Montong Terep, Jago, Darmaji, Pengadang. Kemudian Saba, Loang Maka, Puyung, Sukarara, Labulia, Batujai, Penujak, Marong, Kateng, Mangkung, Sukadana, Mertak, dan Mekar Sari. Selanjutnya, Kabupaten Bima dua desa yakni Rite dan Ntonggu. (nas)

NTB Belum Miliki Solusi Tepat Atasi Dampak Kekeringan Dari Hal. 1 Pemprov NTB melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan antisipasi bencana kekeringan di daerah ini. Berdasarkan data BPBD ada 300 lebih desa yang biasa masyarakatnya mengalami krisis air bersih. Jumlah air bersih yang dibutuhkan masyarakat terdampak setiap tahunnya sekitar 35 juta liter. ‘’Kaitan dengan ini, peta wilayahnya kita sudah punya. Setiap tahun kita membutuhkan untuk daerah-daerah kekeringan 35 juta liter air bersih, itu sudah kita petakan,’’ kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH. Khalik mengatakan sudah meminta Kabid Kedaruratan dan Logistik memformulasikan kebutuhan anggatan untuk menyiapkan pasokan air bersih bagi masyarakat terdampak. Baik anggaran yang bersumber dari dana tak terduga maupun dana siap pakai (DSP) Badan

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kekeringan yang terjadi tahun ini dipekirakan akan meluas karena musim hujan yang kemarin agak lama. Namun itu masih perkiraan. Tetapi, kata mantan Kepala Dinas Sosial NTB ini, beberapa daerah di NTB memang rawan kekeringan. “Kita harus antisipasi,” katanya. Ditanya anggaran yang dibutuhkan untuk droping 35 juta liter air bersih kepada masyarakat terdampak. Khalik mengatakan dalam satu tangki mobil yang berisi 5.000 liter air bersih, biaya operasional kendaraan, pendistribusian termasuk biaya untuk petugas sekitar Rp300.000. Jika dikalikan dengan kebutuhan 35 juta liter, cukup besar juga anggaran yang dibutuhkan. Droping air bersih merupakan langkah jangka pendek yang dilakukan Pemda setiap tahun. Untuk upaya jangka panjang, kata Khalik, perlu dilakukan kajian secara komprehensif oleh Dinas ESDM, Dinas

PUPR, BPBD dan Bappeda. Daerah-daerah yang terkena kekeringan perlu dipetakan kondisinya. Apakah perlu dibangun sumur bor, jaringan perpipaan atau mengolah air laut menjadi air minum. Atau bisa saja Pemda membangun penampungan air bawah tanah di daerah-daerah selatan yang selama ini menjadi langganan kekeringan. Pemda membangun penampungan kolam air yang dijamin kebersihannya. Masyarakat kemudian menimba air di situ dan setiap minggu didistribusikan oleh BPBD. Khalik menambahkan untuk droping air bersih, pihak swasta juga perlu dilibatkan. Seperti perbankan, BUMN/BUMD perlu didorong memberikan dana tanggungjawab sosial perusahaan untuk menyediakan air bersih ke daerah-daerah yang selama ini di NTB mengalami kekeringan. Pada 2018 lalu, berdasarkan data BPBD NTB, sebanyak 318 desa pada 71 kecamatan dilan-

da kekeringan. Dengan jumlah warga yang terdampak sebanyak 127.940 KK atau 640.048 jiwa. Rincian daerah yang terdampak kekeringan di sembilan kabupaten/kota di NTB. Yakni Lombok Barat sebanyak 25 desa dengan jumlah jiwa yang terdampak 20.034 jiwa, Lombok Utara 18 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 33.138 jiwa. Selanjutnya, Lombok Tengah 82 desa, dengan jumlah masyarakat terdampak 282.793 jiwa, Lombok Timur 48 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 153.681 jiwa. Kemudian, Sumbawa Barat 10 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 18.775 jiwa, Sumbawa 60 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 84.998 jiwa, Dompu 25 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 19.189 jiwa, Kota Bima 8 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 2.835 jiwa dan Bima 42 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 24.608 jiwa. (nas)

Gubernur NTB Siapkan Kebijakan untuk Menghadapi Bencana Dari Hal. 1 Di National Critical Care and Trauma Response Centre, Darwin, gubernur mendapatkan gambaran bagaimana kebijakan penanganan bencana benar-benar telah dipersiapkan. Berbagai kebutuhan warga di saat bencana, telah dipersiapkan. Nantinya, pasokan kebutuhan ini siap didistribusikan jika sewaktu-waktu bencana datang. Gubernur juga melihat sendiri bagaimana makanan-makanan siap konsumsi telah disiapkan untuk tim dan warga dalam kondisi darurat bencana. Tidak

hanya makanan, berbagai kebutuhan lain seperti tenda berbagai ukuran, obat-obatan, selimut dan kebutuhan lainnya sudah tersedia. Bahkan, kebutuhan seperti boneka untuk anak-anak kecil di daerah bencana juga sudah ada. ‘’Lengkap banget dan sudah ready dari sekarang. Jadi kalau ada bencana mereka sudah sangat siap,’’ tegas gubernur. Bagi Dr.Zul, kesiapan semacam ini tentu menjadi hal yang harus diadaptasi di daerah NTB yang juga merupakan daerah rawan bencana. Karenanya, agenda lawatan ke Northern Territory itu diman-

faatkan pula untuk meminta dukungan agar pemerintah setempat bisa memberikan edukasi dan pelatihan menghadapi bencana. ‘’Mereka akan dengan senang hati untuk melatih orang-orang kita di Darwin untuk sigap dan siaga bencana. Atau melatih orang-orang kita dalam jumlah lebih banyak di NTB,’’ pungkasnya. Selain mengunjungi National Critical Care and Trauma Response Centre, Darwin, gubernur yang akrab disapa Doktor Zul ini juga menggelar kunjungan kehormatan ke Konsulat Jenderal RI di Darwin, Dicky D. Soerjanatamihardja. Lalu,

berlanjut dengan agenda kunjungan serta pertemuan dengan jajaran civitas academica Charles Darwin University. “Konjen Indonesia akan membantu untuk membuka akses pendidikan dan training di NT. Juga memberikan pelatihan agar anak-anak muda NTB bisa bekerja di NT,” sebutnya. Sementara, dari kunjungannya ke Charles Darwin University, Doktor Zul juga mengabarkan bahwa perguruan tinggi terkemuka itu membuka kesempatan bekerjasama dengan NTB. “Mereka memperlihatkan apaapa saja yang mereka bisa lakukan untuk NTB,” tandasnya. (r)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 26 Juni 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Panti Paramita Tangani Anak Tersangkut Narkoba

(Suara NTB/dok)

Nur Rachmat Mataram (Suara NTB) Panti Sosial Paramita yang

terletak di kawasan Dasan Cermen jadi salah satu tempat pembinaan terhadap puluhan anak di bawah umur kasus narkoba. Kepala BNN Kota Mataram, Nur Rachmat menjelaskan panti Paramita merupakan lokasi yang dipilih untuk dilakukannya pembinaan terhadap mereka yang terjerat kasus hukum narkoba. Mereka yang dititip di sana keseluruhannya masih di bawah umur. Nur Rachmat menjelaskan, selama berada di panti sosial Paramita, mereka diberikan berbagai pembinaan dan pelatihan keterampilan. Mengingat mereka sebelumnya merupakan orang-orang yang memiliki kasus hukum narkoba dengan motif yang beragam. Mulai dari persoalan lingkungan, ekonomi keluarga dan lainnya.

Adanya pembinaan dan pelatihan keterampilan mereka diharapkan mampu lahir kembali sebagai anak-anak normal yang mempunyai keterampilan hidup. Dengan keterampilan itulah mereka bisa selanjutnya menjalani hidup dengan normal kembali. Dikatakan, anak-anak yang berhadapan dengan hukum akibat kasus penyalahgunaan narkoba semuanya masih dalam usia wajib sekolah. Dibutuhkan peran semua pihak untuk samasama peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Sehingga beban tanggungjawab tidak bisa dilepaskan begitu saja kepada pemerintah, melainkan semua elemen punya tanggungjawan yang sama untuk melawan segala bentuk penyalahgunaan narkoba. (dys)

(Suara NTB/ron)

PRASEJAHTERA - Pendaftar jalur prasejahtera saat mendaftar di SMAN 9 Mataram, Selasa (25/6).

TK Negeri Pembina Lobar Wisuda Puluhan Peserta Didik

(Suara NTB/ist)

PEMENTASAN - Pementasan drumband oleh anak-anak TK Negeri Pembina Lombok Barat pada saat wisuda

(Suara NTB/ist)

HADIRIN - Kepala TKN Lobar dan Camat Gerung, para kepala SD bersama tamu undangan yang hadir. Giri Menang (Suara NTB) TK Negeri Pembina Lombok Barat (Lobar) menggelar wisuda puluhan peserta didik akhir pekan kemarin. Sebanyak 96 peserta didik diwisuda untuk selanjutnya melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selama ini murid lulusan TK negeri ini

cepat beradaptasi dengan pendidikan tingkat SD sederajat sebab selama menempuh pendidikan usia dini peserta didik diberikan berbagai kegiatan bermain dan pembelajaran lainnya. Hadir pada wisuda tersebut, kepala TKN Lobar, Camat Gerung, H. Mulyadi, sejumlah kepala SD, komite sekolah dan para orang tua murid. Dalam

sambutan nya Kepala TK negeri Pembina Lobar, Rini Solekhah mengatakan pelepasan anak kelas B sebanyak 96 orang, terdiri dari 44 anak bakal diterima di SD 1 Gerung, sedangkan sisanya di SD lain termasuk SDIT. “Berharap anakanak kami bisa diterima dan melanjutkan di pendidikan yang lebih tinggi (SD),” Kata dia. Dalam acara wisuda ini diisi berbagai pementasan yang telah dipersiapkan selama satu minggu. Dengan waktu latihan yang terbilang singkat, sebanyak 166 anak bisa tampil baik. Selama mendidik anakanak di TK tersebut, pihaknya mengajarkan baca dan tulis agar ketika melanjutkan ke tingkat SD anak-anak akan lebih baik lagi. Sehingga bisa mengikuti kurikulum yang diterapkan di SD. Dalam kesempatan itu ia menyampaikan banyak terima kasih kepada orang tua dan wali murid yang telah membantu terselenggaranya kegiatan tersebut. Selama ini kata dia, kegiatan sekolah selalu didukung sehingga berjalan sukses. “Untuk jadi motivasi bagi anak Kelompok A dan B kami berikan piala,” jelas dia. Camat Gerung, H. Mulyadi menyambut baik kegiatan ini. Menurut dia dengan adanya pendidikan usia dini ini bisa lebih mempermudah pendidikan di tingkat SD sederajat. “Kami atas nama pihak Kecamatan mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang mendukung kegiatan ini. Ini jadi modal, penguatan generasi kedepan,” kata dia. (her/*)

Siswa Prasejahtera di KLU Tetap Bebas BPP Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan memperhatikan siswa prasejahtera di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang terdampak gempa. Meskipun nantinya di satu sekolah menerima lebih dari ketentuan kuota prasejahtera di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2019/2020, siswa prasejahtera tetap bebas dari keharusan membayar Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP). “Ini ada persoalan di prasejahtera, ada kecenderungan di KLU karena gempa, banyak yang menjadi prasejahtera. Prasejahtera yang banyak harus diterima, walaupun lebih dari 25 persen dari daya tampung. Tidak boleh memungut BPP bagi mereka,” kata Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman. Pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) penyelenggaraan PPDB jalur prasejahtera di KLU. Menurut

Rusman, terkait hal yang bersifat lokal seperti dampak bencana alam yang membuat adanya warga yang menjadi keluarga prasejahtera, maka harus ada penanganan bersifat lokal. Bagi sekolah diminta tidak boleh menolak siswa meskipun sudah di luar kuota 25 persen untuk jalur prasejahtera di PPDB tahun pelajaran 2018/2019. “Prasejahtera yang banyak, harus diterima, walaupun 25 persen lebih banyak, memang akan

Empat Bakal Calon Bupati Dompu Bangun Komunikasi dengan Gerindra Dompu (Suara NTB)Partai Gerindra Kabupaten Dompu dikabarkan akan mengusung Hj Eri Ariani, istri Bupati Dompu pada pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang. Namun Kurnia Ramadhan, SE, Ketua DPC Partai Gerindra Dompu yang digadang – gadang maju bersama Gerindra dikabarkan akan mundur dari pencalonan. Kurnia Ramadhan, SE yang dikonfirmasi, Selasa (25/6) masih enggan menjawab secara pasti soal rencana Partai Gerindra mengusung Hj Eri Ariani. Namun dipastikannya, ada 4 tokoh yang intens membangun komunikasi dengan Partai Gerindra untuk menghadapi Pilkada 2020 mendatang. Hasil komunikasi ini juga dilaporkan ke DPD Partai Gerindra NTB melalui Ketua Bidang OKK selaku koordinator penanggungjawab Pilkada serentak di NTB. “Kalau rapat terakhir tadi malam di Sumbawa dengan Ketua Badan Koordinasi Pilkada se-NTB. Mandat penuh diberikan kepada ketua DPC (Dompu) untukmelakukan komunikasi politik dalam rangka mengambil bagian dalam Pilkada,” katanya. Pada Agustus 2019 mendatang, Kurnia Ramadhan mengaku, untuk tahap awal pihaknya akan menggelar konvensi tahap awal dalam menentu bakal calon Bupati dan wakil Bupati yang akan diusung. Keempat tokoh yang membangun komunikasi ini akan diundang memaparkan visi dan rencananya membangun Dompu kedepan. “Keempat orang ini masih rahasia,” jawabnya saat ditanya. Ia juga membantah hanya mempertimbangkan kepentingan pribadinya terkait komunikasi politik jelang Pilkada, termasuk soal dirinya akan mengganti posisi Ismanto yang bakal terpilih sebagai anggota DPRD Dompu dari dapil Dompu 1 untuk meloloskan pencalonan Hj Eri Ariani sebagai bakal calon Bupati yang diusung Partai Gerindra. “Jika saya pikirkan pribadi saya, dari awal saya tolak pencalegkan Ismanto. Karena bagaimanapun, dia (Ismanto adik kandung Hj Eri Ariani) dibelakangnya ada penguasa,” katanya. Tapi Kurnia mengaku, untuk urusan s u k s e s i Pilkada 2020, pihaknya akan tetap mengumpulkan 4 orang calon anggota Dewan terpilih. Keempat orang ini juga akan diajak komunikasi dan mempers i a p k a n tahapan di internal partai sebelum rekomendasi bakal calon yang diusung keluar. (ula)

berimplikasi ke BPP,” katanya. Rusman menjelaskan, pihaknya ingin melindungi siswa prasejahtera dan juga melindungi sekolah. Nantinya akan ada intervensi ke sekolah agar tetap membiayai pendidikan bagi siswa prasejahtera. “Karena tidak boleh memungut bagi siswa prasejahtera,” katanya. PPDB Jalur Prasejahtera dimulai pada Selasa (25/6) yang nantinya berakhir pada Kamis (27/6). Sejumlah

sekolah mulai didatangi oleh pendaftar PPDB Jalur Prasejahtera. Seperti yang terlihat di SMAN 9 Mataram. Ketua Panitia PPDB SMAN 9 Mataram, Mulyadi, S.Pd., mengatakan pihaknya menyediakan fasilitas bagi siswa yang mendaftar secara dalam jaringan (Daring) atau online. Verifikasi kelengkapan syarat pendaftaran jalur prasejahtera juga dilakukan pihak sekolah. “Kami melakukan verifikasi kemudian dibantu untuk mendaftar online. Sosialisasi kami lakukan dengan memasang pengumuman di halaman depan sekolah. Zonasi kami juga ada sebagian dari wilayah Lombok Barat,” kata Mulyadi. (ron)