Edisi Jumat 26 April 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 26 APRIL 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 43 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Merawat Keberagaman, Modal Sosial Berharga untuk Daerah dan Bangsa Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah menerima silaturahmi Kepala BIN (Badan Intelijen Negara) dan seluruh Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) kabupaten/kota se-NTB. Silaturahmi berlangsung Kamis (25/4) dipimpin Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, Drs.H. Lalu Syafi’i, MM.

(Suara NTB/humasntb)

FOTO BERSAMA - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah foto bersama usai silaturahmi dengan Kepala BIN (Badan Intelijen Negara) dan seluruh Kepala Kesbangpoldagri NTB dan kabupaten/kota se-NTB, Kamis (25/4) kemarin.

Berlangsung di ruang kerjanya, Gubernur Dr. Zul menyampaikan pesan kuat untuk membangun daerah ini ke depan. Gubernur mengajak seluruh elelem di daerah ini untuk terus merawat keberagaman yang ada sebagai modal sosial berharga bagi daerah dan bangsa. ‘’Kalau ada selisih dan silang pendapat, perlu dibuatkan jembatan pengertian,’’ saran gubernur.

Doktor Zul juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh aparat pemerintah, TNI/ Polri dan masyarakat NTB yang telah menyukseskan pesta demokrasi 17 April 2019 lalu. Meskipun, terdapat kendala di lapangan, namun Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPD dan anggota legislatif itu, berlangsung aman dan lancar.

Sebab, salah satu misi Pe-

merintah Provinsi NTB, di bawah kepemimpinan Dr. Zul dan Wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah tersebut adalah NTB yang Aman dan Berkah. Misi ini kata gubernur akan tercapai apalagi seluruh komponen pemerintah dan masyarakat, bahu membahu, menciptakan suasana daerah yang kondusif. ‘’Terima kasih atas kerajasamanya menjaga daerah ini,’’

ujar Dr. Zul. Orang nomor satu di NTB juga itu menyampaikan akan terus menyapa masyarakat, dengan berbagai latar belakang suku, ras, agama dan golongan yang ada di NTB. ‘’Masyarakat kita ini senang kalau dikunjungi,’’ ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpoldagri NTB melaporkan, keadaan masyarakat NTB saat ini aman dan kondusif. Tidak ada hal-hal yang menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan di tengahtengah masyarakat. Kalaupun terjadi katanya, itu hanya skala kecil dan dengan cepat diselesaikan. (nas)

Aset Mantan Manajer Operasional GNE Terancam Disita Mataram (Suara NTB) Mantan Manager Operasional PT. GNE, HB dipanggil untuk diklarifikasi Kamis (25/4) kemarin. Ia diminta bertanggung jawab untuk mengembalikan kerugian daerah pada perusahaan tersebut senilai Rp2,6 miliar. Aset- asetnya pun terancam disita.

Rencana penyitaan aset itu dibenarkan Plt. Direktur PT. GNE, Ahmad Jaelani AP, sesuai dengan hasil klarifikasi AH selaku terlapor. HB sanggup mengembalikan temuan sesuai rekomendasi Inspektorat. Jika tidak cukup dengan nilai uang, maka akan ditutupi dengan penyitaan asset- asetnya. ‘’Tadi sudah kami klarifikasi Pak HB (inisial, red), beliau sanggup mengembalikan sesuai temuan itu dan siap menyerahkan asetnya,’’ kata Jealeni kepada Suara NTB, Kamis kemarin, namun tak merinci jenis aset dimaksud.

Bersambung ke hal 15

TO K O H

(Suara NTB/bul)

MENENUN - Menenun menjadi salah satu pekerjaan sampingan bagi sebagian masyarakat di Pulau Maringkik, Lombok Timur. Hasil tenunannya juga beragam. Ada juga tenun motif Sulawesi. Hasil tenun mereka, ada yang digunakan sendiri, ada juga yang dikomersilkan. Salah seorang pemintal benang tengah mempersiapkan benang untuk ditenun.

Intervensi 100 Desa Miskin GUBERNUR NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah telah menetapkan 100 desa prioritas penanggulangan kemiskinan 2019.

Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di NTB, maka sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota menjadi harga mati. ‘’Sinergi itu harga mati.

Yang utama adalah sinergi, kata Ibu Wagub. Tapi bagaimana juga merealisasikannya itu yang penting,’’ kata Asisten III Administrasi Umum dan Kesra Setda NTB, Ir. Hj. Hartina, MM dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (25/4) siang.

Bersambung ke hal 15 Hj. Hartina

KO M E N TTAA R

Sebelas Anak Meninggal

Partai Kecil Belum Mampu Bersaing

Golkar Percaya Kasus DBD Meningkat Sejarah, Gerindra di Kota Mataram dan Kota Bima Optimis 11 Kursi DPD Partai Golkar NTB masih optimis bisa mempertahankan tren sebagai peraih kursi terbanyak di DPRD Provinsi NTB. Sementara itu, Partai Gerindra juga menyimpan optimisme serupa. Partai berlambang Garuda ini optimis 11 kursi telah ada di genggaman mereka dan memuluskan posisi Ketua DPRD NTB. Pendapat itu mengemuka dari wawancara Suara NTB dengan sejumlah pimpinan partai peraih kursi terbanyak di NTB, Kamis (25/4). Ketua Harian DPD Partai Golkar NTB, Ir. H. Misbach Mulyadi, yang dikonfirmasi Suara NTB, menegaskan pihaknya memang belum mem-

(Suara NTB/ars)

Lidik Kasus KONI Berlanjut PEMILU belum sepenuhnya selesai, namun pihak Polda NTB mulai melanjutkan penyelidikan (lidik) kasus dana cabang olahraga (Cabor) pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB. Sejumlah saksi diagendakan dipanggil.

Sebelumnya Ditreskrimsus Polda NTB mengeluarkan kebijakan penundaan penyelidikan semua kasus korupsi, dengan pertimbangan konsentrasi pengamanan pada Pemilu. Setelah pencoblosan selesai, penyidik membuka kembali penyelidikan. “Kita sedang lanjutkan penyelidikannya sekarang,” kata Kasubdit III Tipikor, AKBP Sarif Hidayat, SH.,SIK kepada Suara NTB, Kamis (25/4).

(Suara NTB/dok) Tindaklanjutnya, pemerikSarif Hidayat saan saksi-saksi Cabor yang belum selesai dimintai keterangan sebelumnya. Penyidik masih butuh keterangan saksi untuk melengkapi penyelidikan terkait dugaan masalah pada penggunaan dana Pelatda tahun 2018.

Bersambung ke hal 15

peroleh data yang valid mengenai perolehan kursi mereka.

Namun, Misbach memperkirakan, sekitar 10 hingga 11 kursi bisa diraih Golkar di Pemilu kali ini. “Lotim tiga kursi hitungannya. Loteng tiga kursi. Kota Mataram satu kursi. Dapil lain masing-masing satu kursi. Jadi perkiraan kami, Golkar antara 11 atau 10 kursi,” sebut Misbach sembari menegaskan pihaknya masih tetap menunggu hasil perhitungan resmi KPU. Misbach menepis kemungkinan partai beringin ini mencatatkan perolehan di bawah 10 kursi.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) terus menelan korban.

Data Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, jumlah anak yang meninggal akibat DBD sampai minggu ke tiga April 2019 sebanyak 11 orang.

Sedangkan masyarakat yang terjangkit DBD di 10 kabupaten/ kota di NTB sudah mencapai 1.245 orang. Kasus DBD cenderung mengalami peningkatan di Kota Mataram dan Kota Bima. ‘’Minggu kemarin sudah 1.245 kasus DBD. Yang masih naik turun angkanya Kota Mataram dan Kota Bima,’’ kata Kepala Dikes NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (25/4).

Nurhandini mengatakan, puncak DBD terjadi pada Maret lalu.

Kasus DBD pada delapan kabu-

paten di NTB sudah cenderung menurun. Sedangkan Kota Mataram dan Kota Bima masih tinggi.

Ia merincikan jumlah kasus DBD di setiap kabupaten/kota sampai pekan ketiga April 2019.

Kota Mataram 379 kasus, Lombok Barat 134 kasus, Lombok Tengah 104 kasus.

Kemudian Lombok Timur 59 kasus, Lombok Utara 126 kasus, Kota Bima 112 kasus, Kabupaten Bima 22 kasus, Dompu 124 kasus, Sumbawa 165 kasus dan Sumbawa Barat 20 kasus.

Bersambung ke hal 15 Nurhandini Eka Dewi (Suara NTB/ars)

Kisah TKW NTB Lolos Hukuman Mati

WNI Terancam Dipenjara 10,5 Tahun, Sumartini Hafal 11Hukuman Mati Alquran 18 Juz

(Suara NTB/nas)

Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Sumbawa NTB, Sumartini Binti M. Galisung berhasil dibebaskan dari ancaman hukuman mati di Arab Saudi. Wanita berumur 44 tahun ini telah dipenjara selama 10 tahun 6 bulan di Arab Saudi.

Sumartini

SUMARTINI divonis hukuman mati oleh pengadilan tingkat pertama di Arab Saudi pada 28 Maret 2010.

Atas dakwaan melakukan sihir dan guna-guna terhadap keluarga majikan atas nama Ibtisam yang saat itu berumur 19 tahun.

Sumartini yang dikonfirmasi di sela-sela serah terima dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Kamis (25/4) siang mengaku dirinya sudah menjadi TKW ke Arab Saudi sejak 2007. Belum genap dua tahun bekerja, ia dituduh melakukan sihir terhadap saudara perempuan majikannya.

Saudara majikannya yang bernama Ibtisam menghilang selama 10 hari. Seminggu setelah Ibtisam kembali, Sumartini mengaku dituduh melakukan sihir terhadap saudara majikannya.

Bersambung ke hal 15

SETELAH berhasil membebaskan dua Warga Negara Indonesia (WNI) dari ancaman hukuman mati di Riyadh, Arab Saudi, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI masih punya pekerjaan berat.

Masih ada 11 warga Indonesia lainnya yang masih dalam bayang ancaman hukuman mati. Tuduhannya menyebarkan ilmu sihir.

Dua WNI yang sebelumnya berhasil dibebaskan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh adalah Sumartini Binti M Galisung, asal Sumbawa dan Warnah Binti Warta Niing, asal Karawang, Bekasi Provinsi Jawa Barat. ‘’Saat ini masih terdapat 11 WNI terancam hukuman mati di Arab Saudi.

Beberapa diantaranya adalah karena dakwaan melakukan sihir,’’ kata Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, Kamis (25/ 4). Dalam catatan yang diterimanya, sejak tahun 2011 terdapat 104 WNI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi, 87 diantaranya berhasil dibebaskan. Termasuk Sumartini dan Warnah.

Apakah 11 itu termasuk asal NTB, pihaknya belum mendapat informasi detail.

Rincian identitas warga yang sedang menjalani hukuman itu ada di KBRI. Upaya advokasi terus dilakukan pihaknya bekerjasama dengan KBRI setempat.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Jumat, 26 April 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

Gelar PSL KELOMPOK Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 4 Lingkungan Karang Kapitan, melaksanakan PSL (pemungutan suara lanjutan).

Sebanyak 13 pemilih sebelumnya tak mendapatkan surat suara presiden dan wakil presiden. Penyaluran hak pilih warga berjalan lancar.

Lurah Taman Sari, Arif Satriawan membenarkan proses PSL bagi 13 warga.

Saat pemilihan serentak 17 April 2019 lalu, tidak mendapatkan surat suara Pilpres, sehingga rekomendasi Badan Pengawas Pemilu meminta Komisi Pemilihan (Suara NTB/cem) Umum selaku penyelenggaArif Satriawan ra pemilu melakukan PSL. PSL dilaksanakan di kantor lurah. Mekanismenya, pemilih diberikan formulir C6 atau surat panggilan memilih khusus Pilpres. “Waktu itu 13 orang ini tidak dapat surat suara presiden dan wakil presiden. KPU kemudian melakukan pemungutan suara lanjutan,” kata Arif Kamis (25/4).

Dari 13 warga itu diakui Arif, tidak semuanya datang menyalurkan hak pilih mereka. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 4 memulai proses pemungutan pukul 07.00 hingga 12.00 Wita.

Data petugas KPPS baru 11 warga yang telah menyalurkan hak pilihnya. Sedangkan, satu orang lainnya terkonfirmasi sedang kuliah. Dan, satu warga lainnya tidak bisa meninggalkan pekerjaannya.

“Sampai pukul 11.00 Wita, saya dapat laporan baru 11 orang yang datang memilih,” akunya. Proses pemungutan suara lanjutan tidak ada perubahan dari sebelumnya mulai tata pelaksanaan, jadwal hingga petugas KPPS. Penyaluran hak pilih disampaikan Arif, berjalan lancar. KPU, Bawaslu dan aparat keamanan dari kepolisian dan TNI turun memantau.

Antisipasi politik uang sejak sebelum pemilihan serentak telah memantau dan berkoordinasi dengan Bawaslu. Karena hanya pemungutan suara untuk Presiden dan Wakil Presiden dipastikan tak ada praktik money politic atau lain sebagainya.

“Sejak awal sudah kita awasi,” tandasnya. Tahapan selanjutnya, PPS akan menyerahkan hasil rekapitulasi di TPS untuk direkap kembali di tingkat kecamatan. (cem)

Patroli Rutin SEPERTI halnya Dinas Sosial Kota Mataram, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati mengatakan, menjelang datangnya bulan suci ramadhan, penyakit sosial mulai merebak. Anjal dan gepeng mulai marak ditemukan di sejumlah perempatan jalan. Gepeng dan anjal ini, tidak hanya berasal dari Kota Mataram. ‘’Terkadang ada juga dari luar daerah yang datang bukan penduduk Kota Mataram,’’ sebutnya menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Kamis (25/4) ke(Suara NTBdok) marin. Kondisi ini harus Hj. Baiq Mirdiati segera disikapi. Mirdiati meminta Disos Kota Mataram mengaktifkan kembali Satgas (Satuan Tugas) untuk menertibkan kembali Kota Mataram.

Dewan, lanjut politisi Gerindra ini menginginkan Kota Mataram bersih dari gepeng dan anjal. Karena, keberadaan mereka (gepeng dan anjal, red) sangat membahayakan pengguna jalan maupun mereka sendiri. ‘’Makanya kita minta Satgas Disos supayà rutin untuk melakukan pemantauan demi keamanan Kota Mataram,’’ tegasnya.

Mirdiati berharap, dengan antisipasi sejak dini, jumlah mereka tidak bertambah banyak. Oleh karena itu, peran Satgas Disos menjadi sangat penting dalam hal ini. Patroli harus diintensifkan. ‘’Mungkin patroli bias bergilir. Jangan sampai setiap titik ada terdapat kekosongan,’’ demikian anggota Dewan dari dapil Mataram ini.

Pada bagian lain, Mirdiati juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak memberikan uang di jalan. ‘’Ini membuat gepeng dan anjal itu malas untuk bekerja. Karena mereka merasa sudah nyaman meminta-minta di jalan,’’ tukasnya. Gepeng dan anjal yang terjaring nantinya harus diberikan pembinaan kemudian dikembalikan kepada keluarganya. Demikian pula gepeng dan anjal yang berasal dari luar Kota Mataram. (fit)

Lima ASN Mantan Napi Koruptor Dipecat Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh telah menerima laporan hasil rapat koordinasi bersama Badan Kepegawaian Negara terhadap tindaklanjut surat keputusan bersama tiga menteri. Lima aparatur sipil negara mantan napi koruptor akan dipecat. “Iya, saya sudah dengar laporan dari hasil rapat di pemerintah pusat,” jawab Walikota ditemui Kamis (25/4).

Disampaikan Walikota, memberhentikan dengan cara tidak hormat ASN adalah keputusan paling berat dirasakan selama ini. Pasalnya, ini (Suara NTB/cem) berkaitan dengan nasib seseH. Ahyar Abduh orang sehingga dipastikan secara psikologi akan terganggu. Namun demikian, keputusan ini harus diambil karena Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi terus mendesak dan meminta kepastian sebelum tanggal 30 April.

“Iya, ini keputusan paling berat yang saya rasakan selama ini,” akunya. ASN yang terlibat kasus korupsi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen kepegawaian dan diperkuat dengan SKB tiga menteri yakni BKN, Kemenpanrb dan Kemendagri harus diberhentikan dengan tidak hormat.

Orang nomor satu di Kota Mataram ini menambahkan, surat keputusan diserahkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya, Selasa (23/4) masih dikaji. Sisa lima hari sebelum 30 April, SK itu akan ditandatangani. “Iya, saya sudah pertimbangkan itu,” timpalnya.

Kepala BKPSDM Baiq Nelly Kusumawati mengatakan, hasil rapat koordinasi dengan BKN dan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, tetap meminta kabupaten/kota menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat ASN eks napi korupsi. Pemerintah pusat memberikan tenggat waktu hingga 30 April pekan depan. Jika sampai tenggat waktu tidak dikeluarkan keputusan, kepala daerah dan sekretaris daerah akan dikenakan sanksi pemberhentian dari jabatan. (cem)

(Suara NTB/fit)

PERTUMBUHAN EKONOMI - Anggota Tim ahli pembahasan LKPJ Walikota Mataram akhir tahun anggaran 2018, H. Iwan Harsono (paling kanan) memaparkan pertumbuhan ekonomi Kota Mataram.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram Melambat

Mataram (Suara NTB) – Pembahasan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Walikota Mataram, terus bergulir di DPRD Kota Mataram. Pansus LKPJ yang diketuai Drs. HM. Noer Ibrahim melakukan rapat marathon dengan tim ahli dan juga eksekutif. Dalam rapat sesi pertama, yakni antara Pansus LKPJ dengan tim ahli dari kalangan akademisi, mengulik banyak hal dari LKPJ Walikota Mataram akhir tahun 2018.

Dr. H. Iwan Harsono yang merupakan salah seorang tim ahli pembahasan LKPJ, pada kesempatan itu mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Mataram mengalami pelambatan. ‘’Dari 8,11 persen pada tahun 2017, menjadi 6,42 persen pada tahun 2018,’’ sebutnya. Kondisi ini, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi NTB yang mengalami kontraksi -5,46 (dengan

tambang) atau 3,08 tanpa tambang.

Dipaparkan Iwan, lima tahun lalu ada 11 sektor yang menjadi basis perekonomian Kota Mataram, dan sekarang 17 sektor harus betul-betul dipush kembali. Pemkot Mataram diminta melakukan penguatan sektor pariwisata. Ada tiga rekomendari yang diungkap Iwan. Antara lain, peningkatan pelayanan publik

Masyarakat Diminta Hindari Perilaku Konsumtif Saat Ramadhan Mataram (Suara NTB) – Sejumlah kebutuhan pokok saat ramadhan relatif meningkat. Peningkatan ini dipicu tingginya permintaan. Masyarakat pun diminta menghindari perilaku konsumtif. Pemerintah juga perlu menekan inflasi.

Pergerakan harga mulai naik sejak awal adalah bawang merah, bawang putih dan tomat. Disusul, harga ayam broiler mulai merangkak dari harga sebelumnya Rp 35 ribu/ kg menjadi Rp 38 ribu – Rp 40 ribu/kg. Kenaikan harga menjelang ramadhan seperti dijelaskan Kepala Dinas Perdagangan, H. Amran M. Amin, seolah menjadi kebiasaan tiap tahun.

Pedagang terkesan latah melihat peluang tingginya permintaan masyarakat, sehingga harga merangkak naik. Walaupun kenaikan harga relatif dapat dikendalikan. “Ini seolah jadi kebiasaan setiap tahun. Permintaan banyak pasti harga naik,” kata Amran, Kamis (25/4).

Pemerintah menjamin ketersedian kebutuhan bahan pokok sampai beberapa bulan ke depan. Tetapi, Amran meng-

ingatkan masyarakat untuk menghindari perilaku konsumtif. Artinya, bahan makanan dibeli sesuai kebutuhan. Tingginya permintaan barang saat ramadhan maupun menjelang lebaran memicu terjadinya inflasi. Jika harga tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah dikhawatirkan inflasi di Kota Mataram akan tinggi.

Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menegaskan, pihaknya tetap rutin memantau pergerakan harga. Pun, ada kenaikan signifikan akan dicari solusinya. Satgas Pangan juga intens memantau harga serta stok. “Iya, kita hanya bisa mengimbau masyarakat agar tidak berperilaku konsumtif,” katanya mengingatkan.

Kembali dijelaskan Amran, pemicu harga bawang merah, bawang putih dan cabai meningkat akibat anomali cuaca di Pulau Sumbawa. Petani memilih menjadikan bawang hasil panen mereka menjadi bibit. Stok salah satu bumbu dapur tersebut menipis di pasar. Untuk harga beras diakui, masih berada di harga eceran tertinggi. (cem)

(Suara NTB/cem)

PEDAGANG - Pedagang di Pasar Cemara menunggu barang dagangan miliknya. Harga kebutuhan pokok menjelang ramadhan melonjak. Masyarakat perlu menghindari perilaku konsumtif agar tidak terjadi inflasi.

yang harus dijawab oleh OPD lingkup Pemkot Mataram. Ke depan harus dibangun pemerintahan yang lebih bersih lagi. ‘’Tidak ada ego sektoral supaya betul-betul berdayaguna,’’ tegasnya.

Sebagai konsekuensi menurunnya pertumbuhan ekonomi, terjadi peningkatan angka pengangguran terbuka di Kota Mataram menjadi 5,35. Yang perlu diantisipasi oleh Pemkot

Mataram adalah kemungkinan meningkatnya angka kemiskinan. ‘’Kota Mataram itu menjadi hebat karena dua tahun terakhir jumlah orang miskin di Kota Mataram di bawah 2 digit, yakni 9 persen. Itu masuk jajaran Kota Bima. Selama ini hanya Kota Bima yang di bawah 10 persen,’’ ungkapnya.

Capaian-capaian prestasi seperti ini harus dipertahankan. ‘’Saya khawatir kondisi ini akan berdampak pada kemiskinan,’’ katanya. Oleh karena itu, Pemkot Mataram diingatkan bahwa dalam penyusunan anggaran harus berbasis pembangunan ekonomi yang berkualitas. Pelambatan pertumbuhan ekonomi sebelum-

nya juga pernah terjadi di Kota Mataram waktu pindahnya bandara ke Lombok Tengah. ‘’Tapi penurunannya tidak seperti sekarang,’’ ucapnya.

Wakil Ketua Pansus LKPJ, Drs. HM. Zaini menganggap wajar pelambatan pertumbuhan ekonomi berdampak pada sektor pariwisata. ‘’Mungkin orang masih takut datang ke Mataram setelah gempa,’’ sebutnya. Oleh karena itu, politisi Demokrat ini mempertanyakan adakah potensi lain yang bisa digali oleh Pemkot Mataram. Menanggapi hal itu, Iwan member gambaran bahwa Kota Mataram masih berpeluang menggali potensi lainnya. (fit)

Dua Rusunawa Dibangun Tahun Depan Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat telah memberikan signal untuk membangun rumah susun sederhana sewa di Kota Mataram.

Permintaan hunian relatif tinggi. Sementara, Pemkot Mataram kekurangan 12 ribu hunian. Dua twin blok rusunawa dibangun di Lingkungan Montong Are, Kelurahan Mandalika dan perumahan nelayan di Kelurahan Bintaro.

Ditemui Kamis (25/4), Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram, H. Kemal Islam menyampaikan, berdasarkan data kebutuhan rumah tahun 2017 terdapat kekurangan 12.000 hunian di Kota Mataram. Disatu sisi, terjadi peningkatan harga tanah dan rumah.

Perumahan subsidi yang menjadi program pemerintah tak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Solusinya adalah membangun rumah susun sewa sederhana sebanyak mungkin bagi masyarakat untuk mendapat tempat hunian yang layak. “Seperti disampaikan Pak Wali tempo hari. Ada kekurangan 12 ribu hunian di Kota Mataram,” sebut Kemal.

Pembangunan rusunawa coba diubah konsepnya dari tipe 21 menjadi tipe 36. Dengan kondisi saat ini, tidak representatif masyarakat tinggal dengan satu kamar tidur. Pemerintah pusat dalam hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyetujui pembangunan rusunawa di Kota Mataram.

Perubahan konsep dari tipe kamar 21 menjadi 36 berkonsekuensi terhadap kebutuhan lahan. Satu twin blok dengan kapasitas 99 kamar membutuhkan 40 are hingga 45 are.

“Rencana awal lahan kita sediakan 35 are untuk satu twin blok. Karena perubahan menjadi 40 are sampai 45 are,” papar Kemal.

Tender dua rusunawa dimulai tahun 2019 ini. Sementara,

(Suara NTB/cem)

RUSUNAWA - Dua twin blok rusunawa di Kelurahan Mandalika telah penuh. Kekurangan 12.000 hunian di Kota Mataram akan dicarikan solusi dengan membangun dua twin blok rusunawa di tahun 2020 mendatang. Pemkot Mataram mengedepankan aspek sosial daripada pendapatan asli daerah. pengerjaan fisiknya dimulai tahun 2020 mendatang. Empat rusunawa sampai saat ini, membutuhkan anggaran cukup besar untuk biaya pemeliharaan. Pendapatan dari sewa kamar tak mencukupi. Kemal menegaskan, pemerintah lebih mengedepankan fungsi sosial bukan mementingkan pendapatan asli daerah.

Fungsi sosial ini bagaimana meningkatkan derajat masyarakat. Pemerintah sebisa mungkin memberikan sewa semurah – murahnya kepada masyarakat. Risikonya

biaya pemeliharaan dibebankan ke daerah. Menurutnya, dengan tarif sewa sekarang ini dinilai tidak manuasiawi.

Hasil studi banding pihaknya terhadap pengelolaan rusunawa di Kota Surabaya cukup mengejutkan. Pemkot Surabaya hanya menarik Rp 10 ribu/ bulan. “Artinya, pemerintah harus mengedepankan fungsi sosial bukan pendapatan,” tandasnya. Pemkot Mataram tegas Kemal, tetap mengedepankan aspek sosial meskipun tingkat hunian rusunawa telah mencapai 80 persen. (cem)

Jumat, 26 April 2019

SUARA NTB

Halaman 3

SUARA NTB Jumat, 26 April 2019

Keluarkan SK Tenaga Honorer PEMKAB Lombok Timur (Lotim) mulai mengeluarkan SK bagi tenaga honorer di daerah ini. Tentunya dengan melihat masa kerja dari para tenaga honorer tersebut. Dari pendataan tenaga honorer yang dilakukan oleh Pemkab Lotim melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), tercatat sekitar 3.000 lebih tenaga honorer dengan porsi terbanyak di lingkungan pendidikan dan kesehatan.

Kepala BKPSDM Lotim, H. Muhammad Hairi, SIP, MSi, Kamis, (25/4), mengatakan, sejak hari Kamis pascapilpres sudah dikeluarkan sejumlah SK khususn(Suara NTB/yon) H. Muhammad Hairi ya untuk tenaga kependidikan. Alasan didahulukannya SK untuk tenaga guru tersebut untuk kebutuhan sertifikasi. Di mana syarat untuk sertifikasi harus ada SK bupati. SK yang diberikan yakni untuk masa kerja 1-5 tahun mendapat SK biasa, masa kerja 6-10 tahun kelompok kerja (KK), dan 10 tahun ke atas akan mendapat perjanjian kerja (PK).

Namun secara keseluruhan, kata Hairi, pada bulan April ini penyerahan SK terhadap semua tenaga honorer yang sudah diverifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan masa kerjanya tuntas dilakukan. Pembuatan SK akan dikebut tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian dan ketelitian. Di samping itu, tambahnya, honor bagi tenaga honorer ini akan dirapel mulai dari bulan Januari, Februari, Maret yang tertunda untuk satu triwulan berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku. “Iya gajinya kita rapel karena terhitung 1 Januari. Intinya, bulan ini untuk SK ini kita targetkan tuntas semuanya,”terangnya.

Disebutkannya, dalam proses evaluasi dan verifikasi yang dilakukan beberapa waktu lalu, rincian klasterisasi masa kerja di antaranya, pertama untuk OPD se-Kabupaten Lotim di luar UPTD Dikbud, sekolah dan Puskesmas, masa kerja 10 tahun ke atas sebanyak 409 orang, masa kerja 5 tahun sampai 10 tahun sebanyak 761 orang, dan masa kerja kurang dari 5 tahun sebanyak 966 orang, sehingga totalnya 2.136 orang.

Untuk di puskesmas se-Kabupaten Lotim, masa kerja 10 tahun ke atas sebanyak 38 orang, masa kerja 5-10 tahun sebanyak 484 orang, dan masa kerja di bawah 5 tahun sebanyak 760 orang dengan jumlah sebanyak 1.282 orang. Selanjutnya untuk UPTD Dikbud dan sekolah se-Kabupaten Lotim, untuk masa kerja 10 tahun ke atas sebanyak 907 orang, masa kerja 5-10 tahun sebanyak 157 orang, dan masa kerja kurang dari 5 tahun sebanyak 342 orang dengan total 1.708 orang.

Sedangkan untuk sekolah swasta atau yayasan, masa kerja 10 tahun ke atas sebanyak 190 orang, masa kerja 5-10 tahun sebanyak 157 orang, masa kerja kurang dari 5 tahun sebanyak 253 orang dengan jumlah 600 orang. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Akhir April, Nasib Enam ASN Mantan Napi Ditentukan Tanjung (Suara NTB) Kebijakan pemerintah pusat untuk memberhentikan dengan tidak hormat para Aparatur Sipil Negara (ASN) mantan narapidana kasus korupsi akan ditentukan akhir April ini. Hingga saat ini, Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait upaya judicial review oleh beberapa kalangan ASN.

H. M. Najib

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD PSDM) KLU, Drs. H. M. Najib, M.Pd., Kamis (25/4) membantah SK pemberhentian ASN mantan napi sudah diterima Pemda KLU. Hingga saat ini, para ASN tersebut masih masuk kerja seperti biasa. “Belum keluar, kan masih menunggu dibacakannya putusan MK tentang judicial review itu,” kata Najib.

Najib menyebut, para ASN mantan napi yang terancam mener-

ima “vonis” pemberhentian tidak hormat sebanyak 6 orang. Dengan alasan etika dan estetika, Kepala BKD Lombok Utara enggan menyebut ke enam orang ASN mantan napi tersebut.

Namun demikian, penelusuran koran ini mencatat keenam orang tersebut masing-masing, AA (staf (Kepala Seksi) pada Dishub KLU, AK., Staf (Kasubag) pada Dishub.

Untuk AA, kasusnya terjadi di Kabupaten Sumbawa. Namun menerima konsekuensi hukum atas kasusnya saat pindah tugas di KLU. Sementara AK., menerima putusan inkracht di Penga-

dilan atas kasus di Dikpora.

Nama ketiga adalah EK., yang notabene terjerat kasus landscape Kantor Bupati KLU. Saat vonis, EK., menjabat sebagai PPK sekaligus Kepala Bidang pada Dinas PUPR KLU. Nama ke empat adalah, LK., Staf pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lombok Utara atas kasus retribusi (tiket masuk) kawasan wisata. Kelima, RM., staf pada Disbudpar KLU yang terjaring pada OTT (operasi tangkap tangan) retribusi kawasan wisata di objek wisata Senaru. Terakhir adalah salah satu staf di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang notabene menerima putusan inkrah saat masih bertugas atau ASN di Bali.

Sementara, mantan pejabat inisial Sim, sejauh ini belum tercatat sebagai mantan napi yang akan diberhentikan. Padahal, kasus Sim atas kasus LPA Jugil relatif lebih baru jika dibandingkan vonis yang men-

jerat AK atas kasus di Dikpora.

“Batas pemberhentian ASN (mantan Napi) sampai akhir bulan April ini. Semua kita di NTB mengambil sikap yang sama, katanya setelah tanggal 25 April dibacakan putusan MK (hari ini) lalu kita dipanggil ke provinsi untuk mengambil sikap yang sama pula,” papar Najib.

Pantauan koran ini, beberapa oknum ASN yang tercantum namanya sebagai mantan napi sudah mulai terlihat jarang masuk kantor. Terhadap situasi itu, pihak BKD belum mengetahuinya. Bagi BKD, oknum ASN dimaksud diperkirakan sudah memantau perkembangan informasi atas ancaman putusan yang akan diterima.

Sehingga bisa dinilai bahwa psikologi para mantan napi tidak pada kondisi normal untuk masuk kantor. “Ketika nanti judicial review dimenangkan, tetap mereka kota minta masuk secara normal,” imbuhnya. (ari)

(Suara NTB/ari)

Honorer Telat Gajian

Tujuh Anggota DPRD Belum Lapor Reses Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 7 anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum menyerahkan laporan reses ke Sekretariat DPRD (Setwan). Dampak dari keterlambatan itu, anggaran operasional Setwan KLU mandek kecuali gaji ASN dan gaji Dewan.

Kabag Sidang Setwan KLU, H. Haris Nurdin, melalui Kasubag Pubdok, H. Kadarusna, kepada awak media tak menyangkal kelancaran pembayaran biaya kerjasama media terganggu. Pasalnya, usulan Ganti Uang (GU) pada Setwan yang diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dianulir.

“GU terhambat, sehingga semua anggaran terhambat.

Termasuk honor tenaga honorer, biaya iklan media, dan lainlain. Hanya gaji PNS dan gaji Dewan yang tidak terpengaruh,” kata Kadarusna, Kamis (25/4).

Adapun ke-7, anggota dewan yang belum menyerahkan laporan reses antara lain, Nasrudin, Narsudin, Sainur, Debi Ariawan, Ramedi, Artadi dan Ruhaiman.

Ia menjelaskan, batas laporan reses sebenarnya hanya satu bulan selesai dijadwalkan pada Minggu pertama bulan Maret lalu. Hanya saja, tidak semua Dewan melaporkan kegiatan reses tepat waktu. Hanya 20 dari 30 dewan KLU yang menyetor laporan reses.

Dampak dari molornya laporan reses anggota DPRD, pihaknya tidak bisa mengakses anggaran yang tersedia di kas umum daerah. Setidaknya, dalam sekali UP (uang pinjaman) DPRD dijatah Rp 500 juta. Dana UP tersebut lantas diganti apabila GU nantinya dicairkan.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD KLU, Sudirsah Sujanto, S.Pd.B. SIP., saat dikonfirmasi tak menyangkal masih adanya anggota dewan yang molor menyerahkan laporan reses. Ia pun meminta kepada Sekretariat DPRD KLU bersikap tegas.

“Saya minta kepada Sekretaris DPRD supaya tegas, saya minta Sekwan bersurat ke semua DPRD yang masih molor menyerahkan reses. Bila perlu cantumkan namanya di surat itu,” kata Sudirsah.

Politisi Partai Gerindra ini mengakui pula, terhambatnya laporan reses dapat menunda agenda-agenda DPRD selanjutnya. Sebab laporan reses menjadi syarat pencairan anggaran.

“Ada dewan yang saat ini terpilih kembali, ada juga yang belum terpilih. Jangan sampai ini menghambat, intinya Pak Sekwan segera genjot sesegera mungkin. Kalau sudah begini , ‘kan semua pembayaran jadi tidak bisa jalan,” sesalnya. (ari)

(Suara NTB/yon)

BELUM MAKSIMAL - Salah satu lahan parkir di Kabupaten Lotim. Dishub sebagai salah satu pengelola lahan parkir mengakui pengelolaan belum maksimal.

Dishub Akui Belum Maksimal Kelola Lahan Parkir Selong (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) membantah adanya kebocoran dalam pengelolaan lahan parkir di Lotim. Pengelolaan parkir saat ini lebih kepada pelaksanaan yang belum maksimal, terutama dalam memanfaatkan sejumlah lahan-lahan parkir di sejumlah titik yang ada.

“Sesungguhnya tidak ada keb-

ocoran dalam pengelolaan lahan parkir. Namun lebih kepada belum maksimalnya Dinas Dishub menangani potensi-potensi lahan parkir yang ada,” terang Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Lotim, Ir. Sahri, Kamis (25/4).

Untuk itu, kata dia, Pemkab Lotim melalui Dishub akan melakukan beberapa hal untuk menggenjot kembali retribusi dari dari lahan parkir yang ada,

seperti mengoptimalkan petugas-petugas perpakiran, mencari potensi-potensi parkir baik di pasar maupun di tempat-tempat keramaian lainnya. Di sejumlah itulah akan dilakukan pemungutan retribusi dengan memberdayakan masyarakat setempat sebagai juru parkir.

“Namun satu jadi catatan kita, lahan parkir tidak boleh menggunakan bahu jalan,” pesannya.

berubah secara drastis setelah diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otda. Pertama, otda secara nyata telah mendorong budaya demokrasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kedua, otonomi daerah telah menumbuhkembangkan iklim kebebasan berkumpul, berserikat serta mengemukakan pikiran secara terbuka bagi seluruh masyarakat. ‘’Ketiga, dengan desentralisasi yang telah berjalan selama ini, berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat, tidak Iagi harus melalui proses panjang dan berbelit-belit, tetapi menjadi sangat efisien dan responsif,’’ terangnya.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diharapkan menjadikan pengelolaan keuangan daerah akan lebih baik, tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan. Selain itu bertanggung jawab dengan mem-

bahwa pembayaran tarif parkir sudah tertuang dalam peraturan daerah. Hal ini sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang penarikan retribusi parkir, yakni untuk tarif parkir roda dua sebesar Rp1.000, sedangkan roda empat sebesar Rp2.000.

Nominal tarif parkir ini diharapkan dapat difahami pula oleh masyarakat berdasarkan aturan dan ketentuan yang ada. (yon)

Sekda Tegaskan Pansel Dispar Lotim Pastikan Tak Tinggal Diam Tak Sebatas Formalitas

Promosi Wisata

Selong (Suara NTB) Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memastikan tidak tinggal diam dalam melalukan promosi pariwisata. Di antara yang sudah dilakukan adalah membentuk relawan pemasaran pariwisata. Hal ini dilakukan guna meningkatkan promosi.

Demikian diungkapkan Kepala Bidang pemasaran Dispar Lotim Muhir kepada Suara NTB, Kamis (25/4). Menurutnya, para relawan akan bergerak melakukan promosi pariwisata secara online dengan menggunakan media sosial (medsos) untuk mempromosikan wisata Lotim dengan

menghiasi laman Facebook, Twitter, Instagram dan akun akun medsos lainnya. “Kita manfaatkan teknologi informasi untuk promosi,” ujarnya.

Kepala Dinas Pariwisata Lotim Dr. H. M. Mugni sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang pengelolaan website. Di mana, promosi pariwisata digencarkan lewat website resmi pariwisata.

Website Dispar pastikan berisi gambar gambar obyek wisata di Lotim. Mulai wisata alam pegunungan, lembah hingga hamparan pantai besrta seseretan gili gili indah. Keindahan alam Lotim dan keunikan budaya lokal masyarakat diya-

kini menjadi daya pikat bagi wisatawan, baik mancanegara maupun wisatawan domestik.

Muhir membantah ada anggapan kalau Dispar tidak turun melalukan pemasaran wisata.

Selain itu Dispar juga terus konsentrasi melakukan penataan destinasi wisata, menyediakan fasilitas penunjang dan sarana prasarana lainnya.

Infrastruktur pariwisata memang menjadi bagian penting terus dibangun. Namun terus pula dibarengi dengan rangkaian kegiatan promosi guna meningkatkan angka kunjungan wisatawan datang menikmati alam dan budaya gumi Selaparang. (rus)

Otda Bisa Memajukan Daerah Selong (Suara NTB)Otonomi daerah (otda) diklaim bisa mempercepat kemajuan daerah. Pasca ditetapkannya Otda, daerah-daerah terdorong untuk terus maju dan bisa berinovasi sendiri dalam pembangunan. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lotim, H. Rohman Farly pada saat menghadiri upacara Peringatan Hari Otda di halaman Kantot Bupati Lotim, Kamis (25/4).

Menurutnya, perjalanan otda pascareformasi hingga sekarang dapat dikatakan banyak kemajuan yang telah dicapai. Otda telah memberikan solusi mendorong kemajuan pembangunan daerah, di mana masyarakat didorong dan diberi kesempatan luas mengembangkan kreativitas dan inovasinya. Di mana, muara dari pelaksanaan otda adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, serta partisipasi aktif masyarakat.

Dalam hal ini, tambahnya, ada tiga hal prinsip yang

Sahri mengatakan, evaluasi ini terus dilakukan secara perlahan. Persoalannya karena dalam pengelolaan parkir melibatkan banyak pihak yang berkepentingan, sehingga membutuhkan pembenahan secara perlahan. “Pembenahan pengelolaan parkir ini memang tidak bisa instan. Harus kita benahi secara perlahan,” ujarnya.

Di samping itu, diingatkan

(Suara NTB/ist)

HARI OTDA - Sekda Lotim H. Rohman Farly menjadi pembina upacara pada peringatan Hari Otda, Kamis (25/4). perhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertang-

gung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah-

an Daerah.

Dalam PP ini diatur selain menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, kepala daerah juga wajib menyampaikan dan mempublikasikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat.

RLPPD ini memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas kepala daerah.

Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas RLPPD kepada kepala daerah sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan diharap tetap sinergis, yakni melalui keserasian hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, keserasian hubungan pemerintah daerah dengan DPRD dan masyarakat, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan.(rus)

Selong (Suara NTB) Sebanyak 53 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lotim mengikuti seleksi untuk mengisi 10 jabatan tinggi pratama yang kosong. Di antaranya, 9 posisi merupakan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan satu posisi Sekretarias DPRD Lotim.

Sekda Lotim H. Rohman Farly, usai pelaksanaan seleksi, Kamis (25/4), menekankan, seleksi yang dilakukan panitia seleksi (pansel) bukanlah sebatas formalitas. Seleksi ini bertujuan untuk melihat kemampuan manajerial, kinerja dan kecocokan pejabat dalam penempatan jabatan pada OPD tertentu.

Kendati demikian, katanya, sah-sah saja apabila ada yang berasumsi bahwa pansel merupakan suatu formalitas.

Dicontohkannya sama halnya dengan pemilu yang diasumsikan banyak menuai kecurangan dan memenangkan calon tertentu. Hal tersebut merupakan asusmi yang kebenarannya masih sangat diragukan, sehingga dibuatlah suatu aturan sebagai ramburambunya. “Itu sebuah asumsi, boleh-boleh saja. Tapi pansel ini dilakukan lebih kepada menyeleksi penempatan pejabat sesuai bidang keilmuannya,” ujarnya.

Sekda menambahkan, dari

53 peserta yang mengikuti pansel akan dilanjutkan dengan pelaksanaan assessment yang pengujinya dari provinsi.

Nantinya pada masing-masing OPD yang dilelang itu akan diajukan sebanyak tiga orang kepada bupati untuk ditetapkan sebagai pimpinan pada OPD tersebut. Pelaksanaan assessment itu lebih kepada melihat kecocokan penempatan pejabat. Di mana, kapasitas manajerial diukur dari assessment.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, H. Muhammad Hairi, SIP, MSi, menyebutkan, 10 posisi setingkat eselon II yang dilelang di antaranya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), dan Dinas Pertanian (Distan). Selanjutnya, Dinas Kesehatan (Dikes), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Kominfo dan Persandian (Diskominfosan), serta Sekretaris DPRD Lotim.

Adapun dalam pelaksanaan assessment akan dilaksanakan pada tanggal 29 sampai 30 April 2019. (yon)

(Suara NTB/yon)

SELEKSI - Tim penguji saat melakukan pengujian wawancara dan makalah terhadap peserta pansel di ruang rupatama I lantai II Kantor Bupati Lotim, Kamis (25/4).

SUARA NTB Jumat, 26 April 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Progres Lelang Rendah Pelatihan Khusus Pelaku Wisata POLITEKNIK Pariwisata (Poltekpar) Lombok berkomitmen untuk mendukung rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan pariwisata secara umum di daerah ini. Caranya dengan mempersiapkan pelatihan khusus yang bisa diakses oleh para pelaku wisata di daerah ini tanpa harus menjadi mahasiswa Poltekpar Lombok.

Direktur Poltekpar Lombok Dr.H. Hamsu Hanafi, M.M., saat ditemuai Suara NTB, di sela(Suara NTB/kir) sela kegiatan seminar nasionH. Hamsu Hanafi al di Kampus Poltekpar Lombok Desa Puyung Lombok Tengah (Loteng), Kamis (25/4), menegaskan kehadiran Poltekpar Lombok di daerah ini misi utamanya ialah bagaimana membantu menyiapkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, khususnya di bidang pariwisata. Menurutnya, menyiapkan SDM berkualitas tidak hanya melalui jalur pendidikan formal. Tetapi juga melalui pelatihan maupun pendidikan kepariwisataan.

“Bagi masyarakat yang mau terjun sebagai pelaku wisata tetapi tidak bisa menempuh pendidikan formal di Poltekpar Lombok, sudah disiapkan jalur lain. Berupa pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia pariwisata,” sebutnya.

Dengan pola tersebut diharapkan masyarakat di daerah ini bisa memiliki pengetahuan yang baik tentang pariwisata, sehingga mampu dan mengelola sektor tersebut dengan baik.

Terlebih dengan mulai berkembangnya KEK Mandalika, maka tentunya kebutuhan akan tenaga kerja yang andal di sektor pariwisata akan sangat tinggi ke depannya.

“Fasilitas ini kita harapkan bisa dioptimalkan oleh pemerintah daerah. Untuk bagaimana mendukung peningkatan kualitas SDM masyarakat di bidang pariwisata,” lanjutnya.

Untuk kebutuhan tenaga kerja yang andal di sektor pariwisata, Poltekpar Lombok juga terus berinovasi dengan mengembangkan pola pengajaran yang sesuai dengan standar internasional, sehingga lulusan Poltekpar Lombok memiliki kualitas yang andal dan bisa diandalkan.

Pembenahan tidak hanya dari sisi internal saja. Dari sisi eksternal, Poltekpar Lombok juga terus mengembangkan jaringan dengan menggandeng kerjasama dengan berbagai lembaga dan institusi terkait, baik itu yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri.

“Tahun ini kita sudah ada kerjasama sejumlah lembaga. Yang diharapkan bisa mendukung pengembangan Poltekpar Lombok ke depan. Baik dari sisi internal maupun eksternalnya,” ujarnya. (kir)

Bawaslu Lobar Dalami Dugaan Tipilu Giri Menang (Suara NTB) Bawaslu Lombok Barat (Lobar) mengalami dugaan tindak pidana pemilu (tipilu) di wilayah setempat. Dugaan tipilu ini bahkan sudah masuk ke penyelidikan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Dugaan tipilu ini melibatkan oknum penyelenggara dan pemilih yang diduga mencoblos dua kali.

Ketua Bawaslu Lobar, Abrar mengatakan temuan dugaan tipilu ini akibat ada satu pemilih yang nyoblos lebih dari satu kali, (Suara NTB/dok) sehingga tindakan ini masuk katAbrar egori dugaan tipilu. “Kita dengar banyak caleg yang hilang suaranya, ini kita telusuri. Ada juga dugaan tipilu karena pemilih mencobblos lebih dari satu kali (dua kali) red,” akunya, Kamis (25/4).

Pihaknya berhati-hati dalam penanganan tipilu, sehingga atas pertimbangan penyelidikan pihak belum bisa menyebutkan wilayah tempat dugaan pelanggaran ini, sebab khawatir barang bukti dugaan tipilu ini dihilangkan.

Laporan tipilu ini masuk setelah penghitungan suara, sehingga saat ini yang ditelusuri adalah indikasi tipilunya. “Tanti temuan ini akan direkomendasikan oleh Gakkumdu apakah dilanjutkan atau tidak,” imbuh dia.

Selain itu, pihaknya juga juga mendapatkan informasi banyak caleg yang kehilangan suara. Informasi ini kata dia akan ditelusuri dan dicek. Sejauh ini kata dia belum ada laporan resmi terkait dugaan kehilangan suara ini ke Bawaslu. ”Kalau yang resmi belum ada, kalau melalui medsos banyak,” jelas dia.

Lebih lanjut kata dia, kalau ada pembuktian oleh para caleg dan parpol saat pleno nanti maka pihaknya bisa menindaklanjutinya.

Untuk itu, pihaknya sangat berharap saat pleno nanti para caleg dan parpol ikut bersuara dan keberatan jika merasa dirugikan. Sebab, semua temuan ini akan disampaikan pada saat pleno tingkat kabupaten. Pleno ini sangat menentukan untuk penetapan hasil, sehingga kalau Bawaslu tidak setuju, maka tidak bisa dilanjutkan. (her)

”Pick Up” Seruduk Mobil Box, Dua Meninggal Praya (Suara NTB) Dua penumpang mobil pick up, Kamis (25/4), meninggal dunia setelah kendaraan yang ditumpangi menyeruduk sebuah mobil box di jalan Raya Pejanggik Kecamatan Praya Tengah. Adapun 9 penumpang lainnya, termasuk pengemudi Suzuki Cary Pick Up Nopol DR 8483 VZ tersebut, harus menjalani perawatan intensif di Puskesmas Batunyala serta RSUD Praya. Kasus lakalantas tersebut kini tengah dalam penanganan Satlantas Polres Loteng.

Informasi yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, kasus lakalantas itu sendiri berlangsung sekitar pukul 08.00 wita.

Kala itu, mobil pick up yang memuat 10 penumpang melaju dari arah Desa Mujur ke Praya dengan kecepatan tinggi. Setibanya di lokasi, tiba-tiba mobil pick up oleng, sehingga membuat mobil menjadi sulit dikendalikan.

Pada saat bersamaan, datang dari arah berlawanan mobil box nopol DR 8281 S, yang dikemudikan Helmiadi. Dalam keadaan panik, pengemudi mobil pick up Anto Wijaya, berusaha menghindar. Namun naas, karena mobil sudah sulit dikendalikan tabrakan pun tak bisa dihindari.

Seketika itu juga, mobil pick up berhenti hingga membuat para penumpang yang ada di belakang terpental jatuh. Bahkan beberapa penumpang ada yang sampai masuk ke kolong mobil box tersebut. Warga yang mengetahui kejadian itu pun langsung berhamburan, sesaat setelah mendengar teriakan para penumpang. Arus lalu lintas pun sempat macet. Karena banyaknya kendaraan yang berhenti akibat insiden tersebut.

Warga pun langsung berusaha menyelamatkan para korban dan membantu mengevakuasi mobil pick up dari bumper mobil box yang ringsek. Sesaat itu para korban langsung dilarikan ke Puskemas Batunyala. Di antaranya, Inaq Rizal, Inaq Eka, Amaq Patimah, Nanang Mashud, Rahmat serta Nursanap.

Sedangkan Inaq Sahmin, Nurlaila, Inaq Sri serta pengemudi mobil pick up, dilarikan ke RSUD Praya, karena mengalami luka cukup parah. Adapun dua penumpang lainnya, masingmasing Inaq Jumari dan Zuriati, meninggal dunia kendati sempat dirawat di RSUD Praya dan Puskesmas Batunyala.

“Korban yang selamat, saat ini masih menjalani perawatan medis. Sedangkan korban meninggal sedang diidentifikasi untuk kemudian diserahkan ke pihak keluarga,” terang Kasat Lantas Polres Loteng, AKP Suherdi, S.H. Pihaknya berharap insiden tersebut bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat, jika mobil pick up bukan untuk angkutan orang tetapi untuk angkutan barang, karena rentan memakan korban jiwa jika terlibat kecelakaan lalu lintas. “Semua barang bukti termasuk kendaraan yang terlibat lakalantas saat ini sudah diamankan untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut oleh Satlantas Polres Loteng,” tegasnya. (kir)

OPD Berdalih Terkendala Perencanaan Giri Menang (Suara NTB) Progres lelang di Lombok Barat (Lobar) sejauh ini masih rendah, pasalnya hasil rapat pimpinan (rapim) terakhir pekan lalu baru dari 90 paket proyek baru 5 paket sudah selesai lelang. Sisanya 76 paket belum selesai lelang dan 9 paket tengah dalam proses. Kendala yang dihadapi OPD dalam lelang proyek ini, terkait perencanaan fisik yang dilaksanakan sejauh ini di awal tahun berjalan. Idealnya perencanaan program fisik ini seharusnya dilaksanakan tahun sebelumnya. ”Kendalanya terkait dengan perencanaan saja disaat perencaan kita siap H-1 (tahun sebelumnya), cepat bisa kita tender.

Tapi kalau perencanaan di tahun bersamaan relatif agak lamban,” aku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar, I Made Artadana belum lama ini.

Dijelaskan, perencanaan program fisik ini hampir merata di OPD dilaksanakan tahun bersamaan. Menurut dia hal ini diakibatkan terkait kemampuan anggaran untuk

menyiapkan pembiayaan perencanaan di H-1 di dinas PU. Seharusnya, kata dia, ideal penyusunan perencanaan itu dilaksanakan pada APBDP tahun sebelumnya. Jika final semua di tahun sebelumnya maka di awal tahun sekitar bulan Februari-Maret semua paket proyek bisa tayang semua. Diakui hanya beberapa pekerjaan yang mampu disiapkan perencanaannya di APBD-P tahun lalu yang akan dikerjakan tahun ini. Seperti halnya proyek dari PRIM,

pada APBDP tahun 2018 sudah siap desainnya, sehingga bisa dilakukan lelang awal bulan Desember 2018 lalu.

Untuk mengantisipasi adanya tender molor ini, pihaknya tengah merancang perencanaan tahun depan, sehingga pada APBDP 2019 ini pihaknya sudah merancang perencanaan. “Tapi kita lihat kemampuan anggaran lagi,” ujar dia.

Asisten II Setda Lobar, Hj. Lale Prayatni mengatakan realisasi pengadaan barang dan jasa jumlah SiRUP yang sudah

tayang di ULP sebanyak 94 persen lebih dari keseluruhan belanja langsung mencapai Rp932 miliar lebih terdiri dari belanja barang dan jasa Rp446 miliar lebih dan belanja modal 486 miliar lebih.

Kalau dulu, tambahnya, pengadaan yang masuk SiRUP, namun saat ini semua belanja langsung masuk dalam SiRUP. Sebab kalau tidak masuk dalam SiRUP, maka tidak bisa dilaksanakan. Hal ini menyangkut keterbukaan publik dan efisiensi serta transparan.

Lebih jauh dijelaskan, jumlah paket pengadaan barang dan jasa tahun ini mencapai 90 paket pengadaan konstuksi, ditender mencapai Rp 278,4 miliar lebih, pengadaan langsung (PL) Rp 452 paket dengan nilai Rp 81 miliar lebih. Kemudian ada konsultan 8 paket dengan nilai Rp 4,3 milia, PL sebanyak

532 paket dengan nilai Rp 14,9 miliar, 11 paket pengadaan barang yang ditender senilai Rp 5,3 miliar dan pengadaan langsung 1.419 paket senilai Rp 132 miliar lebih. Sehingga toral paket proyek yang dikerjakan tahun ini mencapai 109 paket tender dan PL sebanyak 2.403 paket.

Kondisi per OPD, ujarnya, ada di Dikbud, Dikes terdapat 47 paket belum lelang, Dinas PU dari 41 paket ada 25 belum lelang.

Sedangkan untuk OPD lain, ratarata belum mulai tender. Semua OPD, kata dia, sudah disurati agar menyelesaikan proses pelaksanaan tender mulai Januari sampai Mei, kemudian pelaksanaan proyek mulai Juni Desember dan masa kritis di bulan Oktober sampai Desember. “Mohon ini jadi acuan,” jelas dia. Sedangkan untuk realisasi belanja dan DAK juga kata dia belum signifikan. (her)

Saksi Parpol Temukan Indikasi Kecurangan Pileg di Gerung Giri Menang (Suara NTB) Saksi partai politik (parpol) menemukan indikasi kecurangan pada pemilihan legislatif (pileg) tingkat kabupaten di TPS 19 di Desa Babussalam Kecamatan Gerung Lombok Barat (Lobar). Indikasi kecurangan itu merugikan perolehan suara parpol dan caleg di Dapil Gerung-Kuripan. Pihak Bawaslu pun merekomendasikan dilakukan penghitungan suara ulang di TPS tersebut.

Ditemui di sela-sela pleno di Kantor Camat Gerung, Saksi Partai Gerindra Takdir Alfatah dan Koordinator Saksi PDIP L. Ratmawe menemukan indikasi kecurangan tersebut mengatakan, indikasi ketidakberesan itu terjadi ketika pleno di TPS 19 Desa Babussalam. Ketidakberesan itu mencuat menyusul tak ada satupun surat suara yang batal, sementara di tingkat presiden saja yang lebih mudah ada surat suara batal.

“Tapi di pileg kabupaten itu tidak ada satupun surat batal,” jelas Takdiq Alfatah. Selain itu ada indikasi bahwa semua pemilih dipandu dengan alasan mereka membawa kartu pintar.

Akhirnya ia pun sepakat dengan semua saksi parpol untuk meminta PPK membongkar kotak suara dan menghitung ulang surat suara. Setelah dilakukan penghitungan suara ulang, ditemukan di surat suara bahwa hasil C1 pertama sangat jauh berbeda dengan yang ada di C1 penghitungan suara ulang. Di mana salah satu caleg memperoleh suara lebih rendah setelah dihitung ulang. “Ada juga partai yang sebelumnya 50 suara, setelah dibuka 45, ada lebih 5 suara,” jelas dia. Begitu pula suara partai PDIP yang tadinya suaranya kosong setelah dihitung ulang ada 1 suaranya.

Suara Partai Golkar pun demikian, pada C1 pertama tidak ada suara, namun sete-

lah dibuka ada 3 suara. Berkarya,yang tadinya kosong suara partai, namun hasil hitung ulang ada 2 suara partai.

PPP yang tadinya suaranya kosong setelah hitung ulang mendapatkan 2 suara, PKS juga yang tadinya kosong setelah dihitung ulang ada 2 suara.

“Di sini banyak suara caleg yang hilang dan suara partai hilang,” tegas dia. Atas temuan ini kata dia, ia bersama saksi akan melaporkan persoalan ini sebab terjadinya perubahan suara ini dianggap ada indikasi kesengajaan. “Kami akan tetap proses ini,”tegas dia.

Sementara itu, kepala Desa Babussalam HM Zaini mengkritik pengawasan dari Bawaslu di lapangan, sehingga ada beberapa kejanggalan yang terkesan dibiarkan terjadi. Selaku warga pemantau proses pemilu ini ada beberapa kejanggalan yang ditemukan, seperti adanya caleg di basisnya mendapatkan suara signifikan. Sementara jika dilihat psikologis pemilih dan perolehan rata-rata di TPS pelaksanaan pileg ini sangat sulit, sehingga perlu dipertanyakan perolehan suara tinggi ini.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Abrar mengatakan pihaknya sangat ketat terhadap pelaksanaan pemilu. Sebab pengawas sendiri ada tingkat TPS, desa hingga kecamatan.

“Jadi pengawasan ketat, mulai TPS desa hingga kecamatan dan kabupaten,” tegas dia.

Pihaknya sudah merekomendasikan beberapa hasil temuan di lapangan. Termasuk pelaksanaan penghitungan suara ulang di TPS 19 Babussalam. Sementara itu Komisioner KPU Saeful Huda mengatakan bahwa terkait pelaksanaan pemilu yang terindikasi curang perlu menunggu rekomendasi dari Bawaslu. “Kalau ada rekomendasi Bawaslu kita tindaklanjuti,” jelas dia. (her)

(Suara NTB/her)

TUNJUKKAN - Saksi parpol Gerindra Takdir Alfatah dan PDIP L Ratmawe menunjukkan C1 hasil penghitungan suara ulang dan C1 sebelum penghitngungan suara ulang.

(Suara NTB/ist)

ASET BERHARGA - Keindahan Pantai Sekotong yang menjadi aset berharga Pemda Lobar ke depan untuk dikembangkan. Jika ada upaya ‘’mengawinkan’’ antara pariwisata dan pertambangan harus melalui kajian yang matang.

Pemda Dinilai Belum Mampu ”Kawinkan” Pertambangan dan Pariwisata Giri Menang (Suara NTB) Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang ada di daerah Sekotong mengkhawatirkan aktivitas pertambangan ilegal yang masih terjadi di kawasan Sekotong khususnya di daerah wisata akan mengancam pariwisata Sekotong ke depan. Pasalnya, aktivitas ini dikhawatirkan berdampak pada pecemaran lingkungan dan laut sekitar. Sementara sejauh ini pemda belum mampu mengawinkan atara pariwisata dengan pertambangan, lantaran programnya terkesan berjalan sendiri-sendiri Hal ini disampaikan Ketua Pokdarwis Gili Gede Kecamatan Sekotong, Farhan, Kamis (25/4). Menurutnya, sejauh ini pemda belum mampu memadukan antara pertambangan dengan pariwisata sesuai kebijakan yang ditetapkan di Sekotong. “Terkesan di lapangan antara dua sektor yang diharapkan berdampingan ini berjalan sendiri-sendiri. Kami sih sangat berharap pariwisata dan pertambangan ini bisa di-matching-kan,” kata Farhan.

Artinya lanjut dia, ketika berbicara pertambangan, masih ada penambang liar yang beraktivitas tanpa kontrol dan dibiarkan di daerah wisata. Seperti contoh di kawasan Sekotong Barat, Pelangan dan beberapa lokasi lain. “Jujur saja, setelah penambang liar berkurang kami sangat senang artinya pariwata akan lebih dimajukan,” imbuh dia.

Ia juga kurang setuju jika ada perusahaan ingin mengek-

sploitasi tambang di Sekotong, karena ujung-ujungnya masyarakat setempat akan rugi. Sedangkan berbicara soal pariwisata, penataan kwasan Sekotong masih setengah-setengah.

Artinya, sejumlah fasilitas umum sangat minim di kawasan Sekotong. “Inikan terjadi hilang koordinasi, sehingga jalan sendiri-sendiri,” kritiknya.

Kepala Desa Buwun Mas Rochidi mengatakan, aktivitas tambang digeluti warganya sejak akhir 2008 silam. Diakui jumlah warganya yang menjadi penambang lumayan banyak. Namun secara data riil ia belum kalikan pendataan.

“Tambang ini bukan mata pencaharian utama, sebab mereka punya pekerjaan tetap jadi petani, peternak dan nelayan,” tegasnya. Diakui, warganya akan menjadi penambang liar ketika ada informasi lubang cair, karena mereka tergiur dengan cepatnya memperoleh uang dari penambangan emas.

Selaku pemdes ia lebih setuju masyakarat yang awalnya bergelut di perikanan dan pertanian kembali menetap menjadi petani dan peternak.

Adanya progam intervensi pemda sangat bagus. Sebab bisa memperkuat mata pencaharian utama masyakarat. Kalaupun ke depan perusahaan mengembangkan pertambangan emas tersebut, pihaknya berharap agar warganya diakomodir.

Menyoal penutupan tambang, Rochidi mengatakan setuju saja. Akan tetapi, lanjutnya, bicara tambang harus dilihat pihak-pihak yang berke-

pentingan seperti masyakarat, investor dan pemerintah.

Menurutnya, masing-masing pihak jangan sampai dirugikan akibat kebijakan ini. Perlu ada regulasi yang dibuat untuk mengakomodir kepentingan masing-masing pihak.

Sebab bagi masyakarat memang masih bergantung dari tambang, karena kondisi kesejahteraan, sehingga perlu diatur zonasi.

Sebab jangan sampai seperti saat ini zonasi untuk perusahaan justru dimasuki oleh penambang.

Terkait izin WPR yang mengakomodir tambang rakyat, menurutnya memang perlu dipertegas. Hasil diskusi dengan pihak kehutanan provinsi, bahwa produk hukum yang dibuat pemda akan berakhir bulan September tahun ini . Pengambil alihan regulasi ini jelasnya menunggu izin habis. Meskipun kewenangan di provinsi, ada rekomendasi dari kabupaten.

Sebelumnya Bupati mengatakan pihaknya terus mendorong pertambangan ramah lingkungan di Sekotong.

Dijelaskan dari sisi Pemda sendiri pihaknya terus mendorong pertambangan rakyat yang ramah lingkungan, sejauh ini baru ada satu pertambangan rakyat yang ramah lingkungan. “Ke depan kita akan melakukan lobi ke pemprov agar pertambangan ramah lingkungan ini bisa diperbanyak di lokasi-lokasi tambang rakyat yang ada,”jelas dia. (her)

Mulai Kritis, Kawasan Mangrove Sekotong Dihijaukan Praya (Suara NTB) PT. Angkasa Pura (AP) I Lombok International Airport (LIA) menggelar gerakan menanam seribu bibit pohon mangrove di kawasan hutan Mangrove Tanjung Kelor Sekotong Lombok Barat (Lobar), Kamis (25/4). Langkah itu dilakukan sebagai salah satu upaya mengembalikan kelestarian kawasan hutan mangrove yang kini mulai kritis tersebut.

Dalam hal ini PT. AP I LIA juga menggandeng Pusat Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Alam Lingkungan (PKPSAL) Fakultas MIPA Universitas Mataram (Unram).

“Selain pohon mangrove, kita juga menanam terumbu karang,” ungkap Communica-

tion and Legal Section Head PT. AP I LIA, Nyoman Siang. Kegiatan penanaman tersebut merupakan bentuk kepedulian PT. AP I LIA selaku BUMN, terhadap kondisi lingkungan.

Di mana diharapkan dengan penananam pohon mangrove serta terumbung karang bisa mengembalikan kelestarian ekosistem pesisir dan ekosistem lainnya, sehingga bisa menjamin keberlanjutan hidup biota laut di kawasan tersebut.

Kegiatan ini, ujarnya, akan berlangsung hingga dua pekan ke depan dengan mengandeng berbagai pihak, termasuk para siswa yang ada di sekitar. Selain untuk memperkenalkan ekosistem lain juga

untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat akan arti penting menjaga kelestarian alam di kawasan tersebut.

Bukan hanya bagi binatang yang ada. Tetapi juga bagi masyarakat secara lebih luas.

Lebih lanjut Siang mengatakan, selain penanaman pohon mangrove serta terumbu karang, juga ada kegiatan bersih pantai dengan melihatkan kelompok masyarakat setempat, baik sampah yang ada di pantai maupun di laut. Supaya kawasan pesisir barat Pantai Sekotong bisa benarbenar bersih dan lestari. “Ini bentuk komitmen PT. AP I LIA, untuk bisa hadir dan berbuat bagi masyarakat,” tegasnya. (kir)

TANAM - Karyawan PT. AP I LIA bersama masyarakat menanam pohon mangrove di kawasan Pantai Sekotong, Kamis (25/4).

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 26 April 2019

Parlementaria

Halaman 6

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Wabup Sampaikan LKPJ, DPRD Sumbawa Bentuk Pansus Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Kabupaten Sumbawa telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawab (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pada paripurna DPRD Sumbawa dengan agenda penyampaian LKPJ Kepala Daerah yang disampaikan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, Rabu (24/4).

Sidang paripurna pertama LKPJ dipimpin Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata, S.P, didampingi dua pimpinan DPRD lainnya, Dr. Drs. Arahman Alamudy S.H M.Si dan Kamaluddin S.T, M.Si. Budi Suryata menjelaskan Pansus DPRD Sumbawa memiliki sejumlah tugas di antaranya melakukan investigasi dan kunjungan lapangan sesuai dengan pembagian wilayah.

Selanjutnya, melaporkan hasil kerja Pansus kepada Pimpian DPRD untuk dijadikan bahan rekomendasi DPRD Kabupaten Sumbawa terhadap LKPJ Bupati Sumbawa tersebut. Pansus ini mulai bekerja

sejak 24 April hingga 29 April mendatang. Lalu Budi berharap seluruh anggota Pansus dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka melakukan evaluasi terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2018.

Sebelumnya Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah dalam Pidato Pengantar LKPJ Tahun Anggaran 2018 menjelaskan, penyampaian LKPJ Kepala Daerah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan sebagai amanat UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dokumen lengkap LKPJ telah disampaikan kepada DPRD Sumbawa yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah sepanjang tahun 2018.

Penyampaian LKPJ ini dihajatkan untuk mendapatkan rekomendasi DPRD guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah mengatur dan menyediakan untuk mema-

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Taliwang (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) 12345678901234567890123456789012 Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan mengusung 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tema “Kearifan Lokal untuk Ekonomi Desa Berkelan12345678901234567890123456789012 jutan” pada gelaran Teknologi Tepat Guna (TTG) tahun 12345678901234567890123456789012 2019 ini.

12345678901234567890123456789012 Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa dan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 TTG DPMD KSB, Trisman, ST mengatakan, pihaknya 12345678901234567890123456789012 sengaja mengusung tema tersebut sebagai bentuk apre12345678901234567890123456789012 siasi pada setiap inovasi atau temuan dari kreator yang 12345678901234567890123456789012 banyak dari tatanan masyarakat desa. “Tema ini me12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 miliki semangat motivasi. Dan harapan kami tema itu 12345678901234567890123456789012 semakin mengeliatkan semangat mereka,” katanya ke12345678901234567890123456789012 pada wartawan, Kamis (25/4).

12345678901234567890123456789012 Menurutnya, tema tersebut juga memiliki korelasi 12345678901234567890123456789012 dengan misi pembangunan KSB saat ini. Yakni pem12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 berdayaan ekonomi masyarakat desa yang diinterven12345678901234567890123456789012 si melalui kebijakan-kebijakan pro rakyat. “Jadi tema 12345678901234567890123456789012 ini kami kira sudah memuat semuanya,” cetusnya.

12345678901234567890123456789012 Kegiatan puncak TTG KSB sendiri tahun ini akan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 dilaksanakan pada tanggal 2 Mei mendatang. Tris12345678901234567890123456789012 man menjelaskan, segala persiapan tengah pihaknya 12345678901234567890123456789012 jalankan. Termasuk pembentukan tim penilai yang 12345678901234567890123456789012 beranggotakan dari kabupaten, provinsi dan pihak LIPI. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 “Proses penilaian juga sedang jalan dan pemenangnya 12345678901234567890123456789012 akan diumumkan pada puncak TTG nanti,” sebutnya.

12345678901234567890123456789012 Selanjutnya ia menyatakan, seluruh temuan diajang 12345678901234567890123456789012 TTG tahun ini akan diakselerasikan dengan program 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 pengembangan ekonomi desa melalui jaminan pengem12345678901234567890123456789012 bangan produk TTG berafiliasi dengan BumDes. Seh12345678901234567890123456789012 ingga setiap temuan dapat dimanfaatkan oleh 12345678901234567890123456789012 msyarakat desa dan sekitarnya. “Kami ingin setiap te12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 muan tidak sampai tampil menang lomba habis itu se12345678901234567890123456789012 lesai. Tapi kami ingin setiap alat yang dihasilkan terus 12345678901234567890123456789012 dimanfaatkan masyarakat,” imbuhnya. (bug) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Sumbawa Besar (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 12345678901234567890123456789012 (DPMD) Kabupaten Sumbawa mendorong semua desa 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 dapat menganggarkan BPJS bagi perangkat desanya.

12345678901234567890123456789012 Mengingat perangkat desa juga membutuhkan jami12345678901234567890123456789012 nan kesehatan.

12345678901234567890123456789012 Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, 12345678901234567890123456789012 Varian Bintoro, S.Sos., M.Si menyampaikan, dari 157 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 desa, baru 80 desa yang menganggarkan BPJS untuk 12345678901234567890123456789012 perangkat desanya. Pihaknya berharap desa lainnya juga 12345678901234567890123456789012 menganggarkan dalam penyusunan APBDes untuk mem12345678901234567890123456789012 berikan jaminan kesehatan bagi perangkat desa.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 “Ini cukup penting karena perangkat desa juga bu12345678901234567890123456789012 tuh jaminan kesehatan. Jangan sampai perangkat 12345678901234567890123456789012 desa ataupun keluarganya sakit tidak bisa tercover 12345678901234567890123456789012 BPJS. Sementara ada instruksi langsung Presiden 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 diharapkan desa itu menganggarkan BPJS untuk per12345678901234567890123456789012 angkat desanya,” ujarnya.

12345678901234567890123456789012 Dijelaskannya, sementara ini pihaknya belum 12345678901234567890123456789012 mengecek secara keseluruhan APBDes semua desa.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Karena belum semuanya menyampaikan APBDes 12345678901234567890123456789012 tahun 2019. Meskipun demikian, bagi desa yang be12345678901234567890123456789012 lum diharapkan untuk dianggarkan nantinya. “Semua 12345678901234567890123456789012 kita harapkan dapat 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 menganggarkan.

12345678901234567890123456789012 Kalau yang belum 12345678901234567890123456789012 kita upayakan 12345678901234567890123456789012 supaya kepala 12345678901234567890123456789012 desanya 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 memasukkannya 12345678901234567890123456789012 dalam APBDes,” 12345678901234567890123456789012 pungkasnya.

12345678901234567890123456789012 (ind) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Varian Bintoro 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012

TTG KSB Usung Tema ”Kearifan Lokal untuk Ekonomi Desa Berkelanjutan”

(Suara NTB/ind)

DPMD Dorong Semua Desa Anggarkan BPJS

parkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Sebaliknya ada ruang bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Demikian pula masyarakat, tersedia informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara jelas dan transparan.

“Saya berharap mekanisme tahunan ini bukanlah sekedar menjalankan rutinitas kewajiban semata. Namun memiliki makna penting bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan terutama berkaitan dengan perbaikan pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Sehingga terjadi peningkatan kepuasan dan kepercayaan masyarakat dari tahun ke tahun,” harapnya.

Naskah lengkap LKPJ tersebut terdiri dari tujuh Bab sebagaimana diatur dalam PP No. 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penye-

lenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Adapun bagian-bagian dari LKPJ ini antara lain Pendahuluan, berisi penjelasan tentang latar belakang, dasar hukum dan gambaran umum daerah yakni menyangkut normatif dan potret kondisi lingkungan strategis penyelenggaraan pembangunan daerah di tahun 2018.

Kemudian bagian kedua menyangkut Kebijakan Pemerintahan Daerah, yang memuat tentang visi, misi, strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2018. Selanjutnya bagian ketiga dalam LKPJ tersebut disampaikan mengenai kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, yang berisi mengenai narasi pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah, target dan realisasi anggaran serta deskripsi mengenai permasalahan dan solusi yang ditempuh dalam pengelolaan keuangan daerah sepanjang tahun anggaran 2018.

Bagian keempat, LKPJ

(Suara NTB/ist)

LKPJ - Suasana rapat paripurna pertama penyampaian LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa, yang digelar DPRD Kabupaten Sumbawa, Rabu (24/4). menyajikan informasi terkait kan oleh Pemerintah KabupatDi akhir penyampaian lapopenyelenggaraan urusan pe- en Sumbawa. Pada bagian keli- ran LKPJ, Wabup menyampaimerintahan daerah yang terdi- ma dokumen LKPJ menjelas- kan apresiasi dan penghargaan ri dari 6 urusan pemerintahan kan tentang penyelenggaraan kepada pimpinan dan anggota wajib pelayanan dasar, 18 uru- tugas pembantuan di Kabupat- DPRD Sumbawa yang telah sesan pemerintahan wajib tidak en Sumbawa. Dan bagian cara aktif membangun dan meberkaitan dengan pelayanan keenam LKPJ berisi penjelasan melihara hubungan pemerindasar dan 6 urusan pemerintah- mengenai penyelenggaraan tu- tahan yang harmonis sesuai fungsi masing-masing. (arn/*) an pilihan yang diselenggara- gas umum pemerintahan.

KPU Pastikan PSU di Dua TPS, Bawaslu Siap Awasi Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa memastikan kesiapannya dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua TPS pada 27 April mendatang. Dua TPS dimaksud yakni TPS 10 Desa Jorok Kecamatan Utan dan TPS 6 Desa Padasuka Kecamatan Lunyuk. Sesuai rekomendasi dari Bawaslu Sumbawa, yang siap mengawal dan mengawasi proses PSU. Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Sumbawa, Muhammad Kaniti, Kamis (25/4) menyampaikan, pelaksanaan PSU ini berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu. Penetepannya pada tanggal 22 April melalui Surat Keputusan Nomor 122/HK.03.1kpt/5204/03/KPU-Kab/IV/2019.

“Berdasarkan rekomendasi Bawaslu tentu sudah dikaji aspekaspek hukumnya, memang berdasarkan rekomendasi tersebut memenuhi unsur,” ujarnya.

Dijelaskannya, saat ini pihaknya sedang menyiapkan logistik yang akan digunakan dalam pelaksanaan PSU. Pi-

haknya juga sudah menyiapkan anggaran serta memberikan arahan bimtek kepada para petugas KPPS di kedua TPS. Termasuk juga sudah berkoordinasi dengan Pemda dan pihak kepolisian untuk menyukseskan dan mengamankan proses PSU. “Kami memastikan logistik untuk PSU sudah ada H-1 di dua TPS tersebut. Saat ini kami sedang mempersiapkan termasuk memberikan arahan bimtek kepada para petugas KPPS,” terangnya.

Adanya rekomendasi Bawaslu, lanjutnya, karena ditemukan seorang pemilih yang menggunakan hak pilihnya di dua TPS.

Baik di Desa Jorok Kecamatan Utan maupun di Desa Padasuka Kecamatan Lunyuk kasusnya sama. Dari temuan itulah direkomendasikan untuk PSU. Adapun yang berhak memilih dalam PSU adalah yang terdata di TPS tersebut, baik yang terdaftar dalam DPT, DPTb maupun DPK. Dalam hal ini, PPK Kecamatan Lunyuk maupun Utan masih menunda penetapan hasil rekapitulasi sampai adanya hasil PSU. “Baik di PPK Lunyuk maupun Utan, ketok palu mengenai hasil rekap masih dipending sampai menunggu hasil PSU di TPS 6 Desa Padasuka dan TPS 10 Desa Jorok,” pungkasnya.

Lamban Unggah Data C1, KPU Sumbawa Tekankan Kecermatan Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Sumbawa terkesan lamban dalam menggunggah data C1 di aplikasi Situng untuk hasil pemungutan suara DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten maupun DPD RI. Dengan alasan, belum melakukan verifikasi perolehan suaranya. Dikhawatirkan terjadi perbedaan hasil publikasi data dengan hasil pemindaian, yang b i s a memicu protes dari publik.

Aryati

“Belum diverifikasi yang untuk Situng DPR, DPD RI dan DPD Provinsi.

Baru Capres dan Cawapres saja yang sudah diunggah. Alasannya kita sangat

hati hati untuk verifikasi perolehan suaranya. Dikhawatirkan ada perbedaan hasil entry data dengan hasil scanning.

Prinsipnya, kehatihatian sangat kami tekankan. Setelah kita entry datanya, sinkronkan datanya baru muncul di situng,” kata Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumbawa, Aryati S.PdI. Artinya, pihak KPU tidak menginginkan adanya salah mengunggah data yang bisa membuat publik protes. Begitu proses verifikasi selesai, maka sesegera mungkin untuk keempat jenis Pemilu, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten ditampilkan di aplikasi Situng. (arn)

Molor, Lima Desa di KSB Belum Rampungkan APBDes Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), mencatat hingga saat ini sekitar lima desa yang belum merampungkan APBDes hinga akhir bulan April. Penyusunan APBDes yang molor tentu sangat disayangkan, karena akan berdampak terhadap pelaksanaan program. Perangkat desa juga terancam tidak akan mendapatkan gaji nantinya.

Kepala Dinas PMD KSB, melalui Kabid Pemdes Syaifullah S. Stp, kepada Suara NTB, Kamis (25/4) tidak menampik kondisi masih molornya desa dalam penyusunan APBDesnya. Hal ini tentunya berdampak pada serapan anggaran yang sangat molor, karena hanya sebagain kecil saja yang sudah mencairkan dari jumlah pagu anggaran di tahap pertama sekitar Rp12 Miliar.

Sementara, desa yang belum sama sekali melaporkan APBDesnya yakni Desa Mujahiddin, Banjar, Kokarlian, Mantun, dan Benete. Parahnya lagi kelima desa tersebut, belum pernah datang untuk melakukan konsultasi terkait

nasib APBDesnya yang hingga saat ini belum ditetapkan. Kelima desa tersebut juga sudah dua kali diberikan surat teguran untuk segera menyelesaikan kewajibannya, karena jika tidak maka sanksi tegas tetap diberikan. Masih molornya penyusunan APBDes ini tentunya sangat disayangkan, karena sudah lama diingatkan agar segera merampungkan APBDes, bahkan ditargetkan di bulan April semua desa sudah mencairkan anggarannya.

“Anggarannya sudah masuk ke kas daerah di bulan Maret lalu tapi hingga saat ini hanya sebagian kecil saja desa yang mencairkan. Sementara sisanya, masih dalam evaluasi dan penyusunan APBDesnya terutama lima desa itu,” ungkapnya.

Dikatakannya, terkait masih molornya penyusunan APBDes di lima desa dimaksud, bisa jadi karena hubungan tidak harmonis antara kepala desa dan BPD. Meskipun demikian pihaknya tetap memberikan waktu hingga akhir bulan April sudah harus selesai semua.

Jika tetap saja molor, maka masalah itu akan diserahkan ke

kepala daerah untuk bisa memberikan sanksi tegas kepada lima desa dimaksud. Apalagi masalah ini tetap terjadi di setiap tahun anggaran, dengan adanya sanksi tegas yang akan diberikan diharapkan bisa menjadi pelecut perubahan yang ada di masing-masing desa.

Sanksi itu nantinya akan diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) sebagai turunan petunjuk penggunaan anggaran tersebut.

Baik itu pemangkasan jumlah anggaran yang diterima di tahun berikutnya, hingga sanksi yang lainnya. Karena jika tetap saja molor seperti ini dari tahun ke tahun, maka masyarakatlah yang dirugikan, karena pelaksanaan program yang terganggu dan pembiayaan lainnya.

“Kita tidak secara pasti apa yang menjadi masalah sehingga desa ini tetap saja lambat menyusun APBDesnya. Tapi yang jelas sangat disayangkan hal itu terjadi karena akan berdampak pada pelaksanaan program yang ada di desa. Kita juga akan menyiapkan sanksi tegas lainnya, supaya masalah ini tidak berlarut,” tandasnya. (ils)

(Suara NTB/ind)

(Suara NTB/dok)

Muhammad Kaniti

Syamsihidayat

Ketua Bawaslu Sumbawa, Syamsihidayat S.IP, menyatakan siap mengawasi proses pelaksanaan PUS di dua TPS dimaksud. Dengan mengingatkan kepada para Caleg untuk jangan sekali kali mencoba melakukan

money politik dalam proses PSU. “Bawaslu tetap akan menindak semua bentuk pelanggaran Pemilu. Apalagi money politik didalam PSU. Jadi, jangan coba coba, karena tetap kita awasi,” pungkas Syamsi. (ind/arn)

Bawaslu Beri Catatan Pemilu 2019 Taliwang (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumbawa Barat, memberikan catatan penting terkait pelaksanaan Pemilu di tahun 2019 karena dianggap banyak permasalahan yang ditimbulkan. Dari adanya selisih suara harus dilakukan penghitungan ulang, hingga tahap Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) karena jumlah kertas suara yang kurang.

Anggota Divisi Pengawasan dan Penindakan Bawaslu Sumbawa, Khaeruddin, ST kepada Suara NTB, Kamis (25/4) mengatakan, untuk pelaksanaan Pemilu 2019 ini banyak ditemukan kendala dan masalah.

Meskipun banyak masalah, tetapi semua proses itu bisa berjalan dengan baik dan aman tanpa gangguan yang berarti. Hanya saja, catatan serta rekomendasi yang terjadi selama gelaran Pemilu harus diperhatikan dengan baik. Jika tidak, masalah ini akan terus terjadi.

Maka dari itu, setelah proses Pemilu ini berakhir, pihaknya berencana untuk melaksanakan rapat evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggara. Hal itu harus dilakukan untuk menjamin pelaksanaan di tahun berikutnya tidak terulang lagi masalah yang sama. Karena bagaimanapun juga, perbaikan-perbaikan harus tetap dilakukan, karena akan sangat berdampak pada hasil yang didapatkan nantinya.

Selain masalah tersebut, pihaknya juga menyoroti masalah ketelitian dari KPU terkait kertas suara yang kurang yang terjadi di desa Mujahiddin, Kecamatan Brang Ene. “Kami sangat bersyukur pelaksanaan Pemilu bisa berjalan aman, lancar, dan tidak terjadi

gangguan di masyarakat.

Meskipun demikian, catatan-catatan yang kita beri harus bisa diselesaikan dengan baik supaya tidak lagi terulang di kemudian hari,” ungkapnya.

Dikatakannya, berdasarkan hasil monitoring di lapangan, hampir semua TPS diberikan rekomendasi baik itu penghitungan suara ulang, perbaikan data di C1 plano hingga masalah lainnya. Hanya saja untuk sementara ini, pihaknya masih terus mengumpulkan data di lapangan untuk di tabulasi terlebih dahulu sebelum dibuka ke publik. Sedangkan untuk rekomendasi supaya dilakukan PSU tidak ditemukan, hanya PSL saja yang ditemukan dan masalah itu dianggap sangat kecil. Begitupun juga dengan perbuatan pidana juga tidak ditemukan selama pelaksanaan Pemilu.

Jika tahapan rekapitulasi ini selesai, maka pihaknya akan memanggil semua pihak untuk dilakukan eveluasi menyeluruh terkait pelaksanaan Pemilu di masing-masing kecamatan.

Baik itu total rekomendasi yang dikeluarkan, hingga persoalan lain yang ada di lapangan pada saat pelaksanaan Pemilu berlangsung.

Karena prinsipnya, pesta demokrasi harus bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan sedikitpun karena akan mengganggu kondusivitas daerah.

“Kami masih mengumpulkan semua catatan terhadap pelaksanaan Pemilu, jika sudah selesai semua akan langsung kita tindaklanjuti untuk pelaksanaan Pemilu yang lebih baik di masa-masa yang akan datang,” tandasnya. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 26 April 2019

Halaman 7

Kerjasama Humas Protokol Sumbawa Barat dengan Harian Suara NTB

(ASN) sebagai pendampingnya. Sementara koordinator kegiatan ditangani oleh sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tergabung dalam sebuah kelompok kerja (Pokja) terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Permukiman (PUPRPP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta sejumlah OPD terkait, 3 Asisten Pemda KSB dan dikomandoi langsung kepala Dikes KSB, H. Tuwuh, SAP. Semangat Pemda KSB mengejar penuntasan program STBM sendiri terpicu setelah sebelumnya daerah ini mendapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI pada Oktober tahun 2018 lalu. Oleh Kemenkes, KSB didapuk sebagai salah satu daerah peraih penghargaan STBM Berkelanjutan karena telah mampu menuntaskan satu dari 5 pilar STBM, yakni tuntas tidak buang air besar sembarangan (BABS) atau open defeaction free (ODF) melalui program jabanisasinya di tahun 2016 lalu.

Melihat keberhasilan itu,

Dompu (Suara NTB) – Dari luas 91.000 Hektar kawasan hutan di wilayah Ampang Riwo Soromandi (ARS).

12.000 Ha diantaranya telah dirambah warga untuk penanaman jagung. Baik di area Hutan Lindung, produksi maupun produksi terbatas. Mirisnya, perambahan itu terus mengalami perluasan tiap tahunnya.

Kasi Perlindungan Konservasi Suber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KPH ARS, Ir. Iswanto kepada Iswanto Suara NTB, Kamis (25/4) mengungkapkan, hasil pemetaan terakhir pihaknya terkait kawasan hutan yang sudah dirambah tercatat 12.000 Ha. Luasan tersebut bertambah dari 2018 lalu.

“Secara keseluruhan di lokasi ARS yang 91.000 hektar itu ada sekitar 12.000an yang sudah dirambah. Kita sudah coba petakan itu dan tiap tahun terus bertambah,” ungkapnya.

Terus meluasnya area perambahan untuk penanaman jagung itu menyusul masyarakat punya kebiasaan menambah batas pagar. Alasannya, untuk menjaga serangan monyet atau babi hutan atas tanaman jagungnya. Tak heran jika data luasan lahan bekas perambahan menjelang masa tanam tiba selalu bertambah.

Di wilayah ARS, lanjut Iswanto, cukup parah perambahannya berada disekitar wilayah Soromandi dan Donggo.

“Mereka tambah pagarnya bahkan dua kali lipat. Itu kebiasaan masyarakat sini yang saya kurang setuju hanya untuk menjaga monyet katanya. Kan jaga monyetnya saat nanam jagung saja tapi kok nambah areal baru,” keluhnya.

Diakui, kegiatan ini sulit ditekan. Animo masyarakat yang cukup tinggi tidak bisa dibendung oleh jumlah petugas KPH yang terbatas. Bahkan 90 orang petugas yang dimiliki saat ini jika diminta menjaga 1000 Ha kawasan hutan saja diyakininya tidak akan mampu.

Cukup nyata dampak perambahan tersebut diantaranya luapan banjir yang selalu terjadi setiap kali musim hujan.

Sulitnya memperoleh air bersih oleh warga lingkar kawasan.

“Kalau musim kemarau sudah pasti kekeringan, karena mata air kita hilang. Makanya didrop air bersih pakai mobil itu dampaknya nyata sudah dari perambahan itu,” jelasnya.

Mengingat potensi terus meluasnya kerusakan hutan. Iswanto mengaku, KPH ARS terus berupaya mengusulkan adanya kegiatan rehabilitasi. Disamping itu menggalakkan program perhutanan sosial yang menekankan kerjasama KPH dengan petani. Polanya dengan memanfaatkan kawasan hutan yang sudah terlanjur dirambah dengan sistem tumpang sari.

“Masyarakat tetap bisa mengelola kawasan hutan sampai hutannya kembali seperti yang diharapkan,” pungkasnya. (jun)

KPU KSB Tetapkan Satu TPS di Menala Gelar PSU Taliwang (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menetapkan satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kelurahan Menala, Taliwang menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU). Keputusan KPU KSB itu tertuang dalan SK Nomor: 36. PL. 01.7-Kpt/5207/Kab/IV/2019 yang ditetapkan pada 25 April, Kamis (25/4).

“Iya jadi benar akan ada dilakukan PSU untuk satu TPS di keluarahan Menala,” kata ketua KPU KSB, Denny Saputra, S.Pd kepada Suara NTB. Penetapan PSU itu tepatnya di TPS si TPS 16 Menala.

Denny menjelaskan keputusan itu diambil pihaknya setelah menerima rekomendasi Bawaslu atas temuan pelanggaran yang terjadi di TPS tersebut. “Kami juga sudah melihat aturannya dan bahwa bentuk pelanggaran yang terjadi di TPS itu memenuhi unsur untuk dilakukannya PSU,” terangnya.

Ia memaparkan, bentuk pelanggaran di TPS dimaksud sesuai temuan Bawaslu, adanya pemilih yang memanfaatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) luar daerah menyalurkan hak pilihnya. Tetapi mereka sebelumnya tidak masuk dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) di TPS bersangkutan sebagai pemilih pindahan. “Kalau tidak salah ada 17 orang yang ditemukan seperti itu. Mereka ada yang dari Lombok, Jawa dan beberapa daerah lainnya,” urainya.

Menurut Denny, tidak semua tingkatan pemilihan akan di PSU. KPU KSB hanya menetapkan PSU untuk pemilihan Presiden, DPD, DPR RI dan DPRD Provinsi. “Karena mereka memang oleh petugas TPS tidak diberikan surat suara pemilihan (DPRD) kabupaten. Makanya hanya empat pemilihan yang diulang,” sebutnya.

KPU KSB menetapkan kegiatan PSU di TPS 16 Menala itu pada, Sabtu, 27 April mendatang. Denny menyatakan, masyarakat yang berhak mengikuti PSU itu adalah mereka yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), DPTb dan DPK di TPS tersebut. “Untuk jadwal jam pelaksanannya sama ya mulai jam 7 sampai 1 siang,” timpalnya. (bug)

(Suara NTB/jun)

12.000 Ha Kawasan Hutan ARS Dirambah

PUKUL GONG - Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. W. Musyafirin bersama Wabup KSB, Fud Syaifuddin saat peluncuran program STBM, Februari 2019 lalu sekaligus peringatan tiga tahun kepemimpinan keduanya. pilar STBM bisa diterapkan setiap rumah tangga di KSB. Dari 4 pilar STBM yang belum terpenuhi, Pemda KSB tampak kesulitan pada pilar pengelolaan sampah dengan aman. Pilar keempat STBM ini sejak awal memang menjadi persoalan daerah. Infrastruktur dan daya dukung yang belum memadai membuat penanganan sampah tidak bisa maksimal dilakukan oleh pemerintah. Karena itu startegi bupati melibatkan dunia usa-

anganan pasca gempa bersama agen PDPGR dibantu anggota Bhabinsa (TNI) dan Bhabinkamtibmas (Polri) melakukan pendataan di masyarakat.

Data-data yang diambil berupa instrumen pemenuhan STBM tiap masyarakat. Tiap rumah tangga didata untuk mengetahui pilar mana dari STBM sejauh ini belum diterapkan setiap rumah. Data itu kemudian dijadikan bahan identifikasi untuk menetapkan pola penanganannya sehingga kelima

ha dan lembaga perbankan dianggap sebagai sebuah solusi.

Karena kehadiran dunia usaha dan perbankan dipacu untuk membantu pemerintah di sisi pemenuhan infrastrukturnya melalui program dana pemberdayaan masyarakatnya. Selain tentunya daya dukung anggaran pemerintah.

Pengentasan program STBM ini sendiri ditarget bupati selesai pada akhir 2019 ini atau paling lambat tahun 2020.

Menurut bupati, kecuali pilar

pengelolaan sampah dengan aman, tiga pilar lainnya dapat diselesaikan dengan cepat karena penerapannya pada perubahan pola hidup sehat masyarakat. Dan itu bisa digenjot dengan kegiatan sosialisasi massif di masyarakat. “Makanya ASN kami dorong juga menjadi agen STBM di lingkungannya.

Memberi pengertian kepada masyarakat di sekitarnya yang belum menerapkan pola-pola hidup sehat yang dianjurlan STBM,” tukas bupati. (bug/*)

KPU Ingatkan Petugas PPK Utamakan Kesehatan

Dompu (Suara NTB) – Komisioner KPU Kabupaten Dompu, Agus Setiawan, SH, mencatat sebanyak 25 orang anggota KPPS dan PPK jatuh sakit akibat kelelahan saat menjalankan tugasnya pada Pemilu seretak 2019 ini. Satu orang diantaranya meninggal dan satu lainnya tengah dirawat intensif setelah mengalami lakalantas. Sementara puluhan orang sisanya masih menjalani perawatan di beberapa fasilitas kesehatan.

Melihat banyaknya penyelenggara Pemilu yang jatuh sakit lantaran kelelahan tersebut.

Ia meminta PPK yang masih melaksanakan rapat pleno terbuka di kantor camat untuk lebih mengutamakan kesehatan.

“Jangan paksa rekap sampai

tingkat PPK masih cukup panjang, yakni hingga 4 Mei mendatang. Dengan begitu diharap tidak lagi petugas yang sakit apalagi sampai meninggal dunia seperti di Dusun Nanga Doro Desa Huu. Selain adanya kelonggaran

larut malam karena temanteman juga butuh tidur dan istirahat,” harapnya menjawab Suara NTB, Kamis (25/4).

Panitia kecamatan mesti menyesuaikan proses perekapan suara dengan kondisi yang ada. Apalagi batas akhirnya di

waktu, lanjut Agus Setiawan, KPU sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dikes) setempat. Meminta mereka mengerahkan petugas kesehatan puskesmas di tiap kecamatan untuk membantu memenuhi kebutuhan vitamin dan obat-obatan petugas PPK. “Jadi PPK setiap hari akan dikunjungi. Cuma sekarang tergantung PPK mengatur waktu istirahatnya. Karena mau berapapun multi vitamin yang masuk kalau tidak tidur kan tetap sakit juga,” jelasnya.

Disinggung apakah petugas

KPPS dan PPK yang jatuh sakit itu sebagian besar berada didaerah pemilihan yang tergolong pelosok. Ia mengaku hampir merata mulai dari Kecamatan Pekat hingga Huu. Dan untuk korban meninggal hari ini (Kemarin) sudah diberikan satunan langsung oleh pihaknya dan perwakilan KPU provinsi NTB. “Tadi sekalian juga kita mengujungi petugas yang masih menjalani perawatan, baik di Puskesmas Ranggo, rumah sakit dan puskesmas-puskesmas lain,” pungkasnya. (jun)

Sisa Surat Suara Dicoblos, Polisi Periksa Saksi Pengeroyokan Bawaslu Rekomendasikan PSU Petugas KPH ARS Bima (Suara NTB) – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bima, Abdullah SH, mengatakan pihaknya mengeluarkan rekomendasi untuk dilaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di empat TPS, karena ada unsur pelanggaran saat pemungutan suara. Salah satunya adalah adanya pencoblosan sisa surat suara oleh saksi parpol dan warga di sekitar TPS. Abdullah menegaskan, rekomendasi untuk melaksanakan PSU atas dasar perintah Undang-undang (UU). Bukan berdasarkan kepentingan personal atau kelompok tertentu.

Apalagi dikait-kaitkan dengan kepentingan personal anggota Bawaslu. “PSU yang dilakukan di empat TPS semata-mata untuk menegakkan keadilan Pemilu,” katanya, Kamis (25/4).

Menurutnya, persoalan di empat TPS seperti di TPS 5 Desa Kawinda To’i Kecamatan Tambora. Sisa surat suara dibagikan kepada para saksi Parpol dan warga yang masih ada di sekitar TPS untuk dicoblos.

“Sementara kasus di Desa Maria Kecamatan Wawo terdapat Pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb yang menggunakan hak pilih. Pemilih masih di bawah umur, atau belum memenenuhi syarat untuk memberikan hak pilih (TMS),” katanya.

Kemudian TPS 5 di Desa Tente Kecamatan Woha ditemukan delapan pemilih yang

Abdullah

tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB yang menggunakan hak pilih di TPS setempat.

Mereka terdiri dari dua orang warga luar Kabupaten Bima, dan enam orang lainnya adalah warga Kecamatan Woha.

Sementara kasus terakhir, di TPS 1 Desa Belo Kecamatan Palibelo. Terdapat pemilih tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang mencoblos dengan E-KTP. Padahal yang bersangkutan bukan warga setempat. “Petugas TPS (PTPS) telah menyampaikan keberatan. Namun tidak diindahkan oleh KPPS di TPS 1 Desa Belo,” tuturnya.

Dengan kejadian tersebut lanjutnya, Panwaslu Kecamatan di masing-masing wilayah mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan PSU. Hal tersebut juga ditindaklanjuti oleh KPU melalui PPK. (uki)

Dompu (Suara NTB) – Kapolres Dompu, AKBP. Erwin Suwondo, S. IK, MIK memastikan, akan mengusut tuntas kasus dugaan pengeroyokan petugas KPH ARS oleh oknum warga Madaprama beberapa waktu lalu. Saksi-saksi tengah dalam proses pemeriksaan dan dokumen pelengkap lain sudah disita.

Sekarang tinggal meminta keterangan Irham Ramadhan selaku korban untuk mengungkap dalang tindak pidana tersebut.

“Tetap kita tangani, sekarang sedang periksa saksi-saksi. Tinggal menunggu dari korban yang saat ini masih dalam perawatan,” kata dia kepada Suara NTB di Mapolres, Kamis (25/4). Saksi yang sudah dimintai keterangan tak diingat pasti jumlahnya. Tapi yang jelas prosesnya tinggal menunggu kehadiran korban.

Selain meminta keterangan korban untuk kasus dugaan pengeroyokan oleh oknum warga Madaprama itu. Hal lain yang perlu dijelaskan korban atau KPH yakni status lahan yang dipermasalahkan.

Kerena di area perambahan itu rupanya ditemukan beberapa perumahan warga. “Untuk kepastian status lahan kita belum tahu, makanya kita tunggu dari KPH untuk menjelaskan. Tapi penganiayaan tetap kita tangani,” tegasnya.

Kasus pengeroyokan yang

mengakibatkan korban babak belur cukup disayangkan. Namun lebih disesali Erwin Suwondo, yakni sikap KPH ARS yang hampir tidak pernah berkoordinasi. Baik saat melakukan patroli lapangan maupun penindakan terhadap pelaku-pelaku perambahan dan penebangan liar. Mereka, baru mau menjalin komunikasi ketika sudah ditemukan persoalan.

Seperti misalnya terjadi pemblokiran jalan akibat tindakan yang diambil sendiri KPH. “Pas ada masalah begini baru komunikasi, sebelum masalah jarang komunikasi,” keluhnya.

Sementara itu, Kepala KPH ARS setempat, Muhammad Sukri melalui Kasi Perlindungan KSDAE, Ir. Iswanto dikonfirmasi Suara NTB siang kemarin membantah jika pihaknya tidak pernah berkoordinasi dengan kepolisian. Menurutnya, setiap kali akan ada kegiatan KPH seringkali menyampaikannya ke Mapolres, bahkan langsung ke Babin dan Bhabinkamtibmas di masingmasing wilayah. “Kalau dibilang tidak ada koordinasi ya mungkin itu tanggapan orang.

Tapi kami pernah melakukan bukan tidak pernah,” jelasnya.

Sedangkan untuk kejelasan status lahan yang akan diduduki warga untuk permukiman tersebut, ditegaskannya, merupakan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang dikelola

oleh PT Utan Tani Lestari (UTL).

Namun yang menjadi dasar keberatan KPH dalam kasus ini ialah adanya aktivitas penebangan pohon diarea tersebut. Karena dalam aturannya sepanjang itu dalam kawasan hutan tidak diperbolehkan melakukan penebangan kayu sembarangan.

Apalagi tindakan warga tidak juga dibarengi izin.

Bersama PT. UTL, lanjut Iswanto, sebelumnya sudah dilakukan penanaman bibit pohon di kawasan RTK 55 ini. Sebab ada rencana untuk menjadikannya area hutan kota. “Apapun bentuknya hutan itu ya tidak bisa diganggu sembarangan oleh masyarakat,” tegasnya.

Atas kasus yang menimpa anggotanya, Iswanto masih menunggu tindak lanjut kepolisian. Guna meminta keterangan korban yang baru saja pulih setelah menjalani perawatan intensif di RSUD Dompu.

Disamping itu, harapannya perambahan tersebut bisa diawasi polisi untuk tidak membuat kerusakan semakin meluas. Karena informasinya saat ini masih ada kegiatan penebangan pohon. “Kita tunggu tidak lanjutnya, korban ini kan belum diperiksa. Yang kita tuntut sekarang pelaku kebiadaban itu, apa ada unsur lain atau bagaimana. Karena kita dengar juga dari tokoh masyarakat disana bahwa mereka tidak setuju dengan ada pengkaplingan seperti itu,” pungkasnya. (jun)

Desa di Bima Dilombakan

DPMD: Juara Ditentukan Kerja Keras Warga Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar lomba desa.

Lomba itu sebagai wahana untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan desa setelah menerapkan Dana Desa.

Kepala DPMD Kabupaten Bima, Drs. Sirajudin AP, MM, mengatakan lomba desa sebagai Implementasi Permendagri nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi

Perkembangan Desa yang ditujukan untuk mengevaluasi perkembangan desa selama dua tahun terakhir.

“Lomba desa sebagai sebagai acuan dalam membawa desa ke arah yang lebih maju kedepan setelah diterapkan DD,” katanya, Kamis (25/4) Menurut Sirajudin, dalam menilai tersebut pihaknya membentuk tim penilai yang beranggotakan 17 orang lintas instansi atau OPD. Tim penilai akan menilai kekurangan dan

kelebihan desa. “Penilaian langsung pada 18 desa yang menjadi duta dari masingmasing kecamatan,” katanya.

Diakuinya, tim akan melakukan penilaian yang mencakup beberapa indikator seperti administrasi desa, bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, partisipasi masyarakat, ketentraman dan ketertiban. “Selain itu pengelolaan keuangan, pemerintahan desa, pembangunan, keagamaan, Bumdes dan pelayanan

Posyandu,” ujarnya.

Kendati demikian Sirajudin menambahkan, predikat juara lomba desa yang digelar tersebut akan ditentukan sendiri oleh masyarakat yang bekerja keras melakukan penataan desa. “Predikat juara akan diutamakan dan ditentukan dari kerja keras warga,” pungkasnya. (uki*)

Sirajudin

(Suara NTB/uki)

STRATEGI Pemda KSB menyukseskan program STBM ini terhitung progresif. Tidak hanya pemerintah dan masyarakat. Aparat, kalangan dunia usaha hingga lembaga perbankan pun dirangkul. Sejak diluncurkan medio Januari lalu, Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM mulai mengenalkan program tersebut ke berbagai pihak yang ada di daerah.

Kepada dunia usaha dan lembaga perbankan, bupati menyebutkan, keterlibatan mereka sangat dibutuhkan di sisi penyiapan infrastruktur STBM yang selama ini belum ada di masyarakat. Sementara masyarakat dan aparat dalam hal ini TNI Polri, bersama pemerintah mengorganisir seluruh kegiatan pencapaian setiap pilar STBM di tingkat lapangan.

Pemda KSB tidak terlalu kesulitan menyiapkan unit kerja untuk menyukseskan program STBM ini. Instrumen agen Prorgram Daerah Pembangunan Gotong Royong (PDPGR) dikerahkan. Berikutnya para Aparatur Sipil Negara

bupati HW. Musyafirin bersama wakilnya Fud Syaifuddin menyusun strategi percepatan pemenuhan 4 pilar STBM yang saat ini belum dicapai daerah. Diantaranya, cuci tangan pakai sabun (CTPS), mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan aman dan terakhir mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.

Dalam sejumlah kesempatan, bupati HW. Musyafirin menyatakan, penuntasan program STBM itu pada dasarnya sangat sederhana karena merupakan aktivitas seharihari masyarakat. Hanya saja di tataran lapangan pelaksanaannya sulit, karena pertama masih kurangnya infrastruktur dan daya dukung penunjang dan kedua masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas hidup sehat.

Untuk menutupi kekurangan tersebut, kata bupati maka diperlukan gerak langkah bersama seluruh elemen.

Pemerintah dalam hal ini meramu kebijakannya dan elemen lainnya membatu pada aplikasi di tingkat lapangannnya. “Makanya semua pihak harus ambil bagian tanpa terkecuali,” cetusnya saat rapat perdana persiapan meluncurkan Program STBM, akhir Februari lalu.

Saat ini pelaksaan program STBM itu sudah mulai berjalan. Ratusan ASN yang tak lain pendamping program pen-

(Suara NTB/uki)

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), pada 17 Februari lalu telah resmi meluncurkan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Program yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan menitikberatkan pada perubahan pola perilaku higienis masyarakat itu digarap pemerintah dengan melibatkan seluruh elemen.

(Suara NTB/bug)

Garap Program STBM, Pemda KSB Kerahkan Seluruh Elemen

SUARA NTB

Jumat, 26 April 2019

Halaman 8

Jelang Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota

(Suara NTB/penrem)

BAKSOS - Baksos Korps TNI Wanita di Gunung Sari Lombok Barat dengan sasaran korban gempa.

Korps TNI Wanita Gelar Baksos di Gunung Sari Mataram (Suara NTB) TNI Wanita yang tergabung di dalamnya Korps Wanita TNI AD (Kowad), Korps Wanita TNI AL (Kowal) dan Wanita Udara (Wara), menggelar bhakti sosial di Dusun Gertok Desa Mekarsari Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat, Kamis (25/4).

Bhakti sosial dalam bentuk penyerahan bantuan sembako kepada warga setempat dipimpin langsung Mayor Laut (Kowal) Ni Nyoman Suciati bersama seluruh Wanita TNI NTB dengan rasa kebersamaan dan kekeluargaan.

“Kegiatan ini kita lakukan selain dalam rangka peringatan hari Kartini dan peringatan Wanita TNI tahun 2019, Wanita TNI NTB berupaya untuk memberikan perhatian dengan menyerahkan bantuan kepada saudara-saudara kita terdampak gempa,” ungkap Suciati.

Menurutnya, penyerahan bantuan ini sebagai wujud kepedulian Wanita TNI yang ada di wilayah NTB dalam bentuk sembako seperti mie instan, beras, air minum dan pakaian layak pakai.

Pembangunan rumah tahan gempa oleh Satgas Rehab Rekon Terpadu sedang gencar dilaksanakan. Dengan harapan, korban gempa, khususnya yang rumahnya rusak berat, cepat bisa memiliki rumah dan menempatinya dengan nyaman. “Kita berharap agar kondisi ini cepat terlewati dengan baik tentunya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan,” pungkasnya. (ars/*)

Brimob Mulai Siaga Jaga Kantor KPU

Mataram (Suara NTB) Pengamanan Pemilu 2019 mulai mengerucut ke kantor-kantor KPU sebagai objek pengamanan vital. Rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten/Kota menjelang. Sekitar 2.000 personel disebar di seluruh Polres. Kabid Humas Polda NTB AKBP H Purnama menyebutkan kantor KPU mendapat pengamanan ekstra, selain lokasi-lokasi khusus rekapitulasi yang ditentukan KPU. “Kalau saat ini titik kerawanan di PPK karena rekapitulasi suara masih di sana,” ucapnya dikonfirmasi Kamis (25/4) kemarin. Sejumlah pasukan bawah kendali operasi (BKO) Polda NTB ke TPS

sudah ditarik pekan lalu. Namun, pasukan yang di bawah komando Polres di 10 kabupaten/kota masih siaga.

“Nanti ada sekitar 2.000 (personel) dari Polres. Dibackup Polda sekitar 266 di Polres

Lombok Utara, Dompu, dan Bima,” sebut dia. Purnama mengatakan, sebagai objek vital kantor KPU mendapat atensi khusus. Mendasari pada potensi ancaman seperti unjuk rasa dari pihak yang tidak puas

Tersangka Tidak Ditahan Usai Diperiksa

ACT NTB Gelar Pelatihan Dasar Mitigasi Bencana Mataram (Suara NTB) – Nusa Tenggara Barat saat ini masih sangat rawan diterjang bencana. Baik gempa bumi, erupsi gunung api ataupun bencana alam lainnya. Untuk menyikapi hal tersebut Masyarakat Relawan Indonesia yang merupakan Sayap kerelawanan dari Aksi Cepat Tanggap Cabang NTB mengadakan pelatihan dasar mitigasi bencana yang dikemas dalam kegiatan Volunteer camp.

Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 19-21 April 2019 yang bertempat di bumi perkemahan Gunung Jae, Sedau, Narmada, Lombok Barat. Tujuan dari kegiatan ini adalah memperkenalkan dunia kerelawanan dan kemanusiaan kepada peserta VC, Memberikan basic pelatihan mitigasi bencana.

Volunteer Camp merupakan salah satu jenjang pendidikan masyarakat Relawan indonesia, kegiatan yang dilakukan dari tanggal 19 - 21 April diikuti oleh masyarakat umum dan mahasiswa yang berasal dari beberapa kampus di NTB. Ini Kali ketiga Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) mengadakan Volunteer camp yang sudah melahirkan banyak relawan tangguh di seluruh daerah khususnya di NTB. Komandan Wilayah NTB Lalu Muhammad Alfian menjelaskan ini adalah upaya MRI Khususnya untuk terus melahirkan generasi tangguh yang tanggap bencana dan semoga para relawan yang sudah di berikan bekal pelatihan penanggulangan bencana bisa menerapkannya dalam situasi bila sewaktu-waktu terjadi bencana alam,” ungkapnya.

Volunteer camp batch 3 ini diikuti oleh 80 peserta dari masing-masing daerah di NTB. Pelatihan dalam acara ini seperti water rescue, fire rescue, first aid dan beberapa materi lainnya disampaikan oleh pihak Basarnas, Damkar Kota Mataram dan Tim medis ACT. Zulfakar atau biasa disapa bang zul selaku penanggung jawab kegiatan Volunteer camp, mengharapkan dari kegiatan ini dapat mencetak relawan-relawan tangguh yang dapat memberikan dedikasi terbaik dan terus menebar kebaikan untuk sesama. Kegiatan ini akan terus dilakukan dua kali dalam setahun karena tingginya animo para relawan yang ingin mengikuti kegiatan tersebut. (act/*)

(Suara NTB/ist_act ntb)

PELATIHAN - Pelatihan mitigasi bencana masyarakat relawan Indonesia.

maupun KPU sebagai pengawas dan penyelenggara Pemilu.

Polda NTB, sambung dia, merangkum sejak 1 Januari sampai 25 April ini tindak pidana Pemilu (Tippilu) yang terjadi didominasi politik uang atau pemberian jasa untuk memengaruhi pemilih. “13 kasus yang ditangani Gakkumdu dilimpahkan ke kepolisian untuk penyidikannya. 10 kasus sudah tahap dua artinya sudah naik tahap penuntutan di jaksa,” pungkasnya. (why)

Parpol Kecil Prihatin Indikasi Politik Uang

Kasus Kredit Modal Kerja Perumahan Dompu

Mataram (Suara NTB) – Tersangka dugaan korupsi kredit modal kerja pengembang perumahan Dompu, SR menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Tersangka yang diperiksa untuk kali pertama itu tidak ditahan. Alasannya, masih kooperatif selama proses penyidikan.

Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan mengonfirmasi tersangka diperiksa dua kali pekan lalu. Pemeriksaan untuk menggali peran tersangka dalam penyertaan modal senilai Rp6,3 miliar.

“Tersangka sudah diperiksa. Tersangka tidak ditahan,” ucapnya saat dihubungi Kamis (25/4) kemarin. Dia menambahkan tidak menutup kemungikan tersangka bakal diperiksa lagi. Jaksa penyidik akan memanggil kembali apabila keterangan tersangka masih diperlukan.

“Sampai saat ini dia (tersangka) masih kooperatif. Kalau penyidik masih perlu keterangan tersangka nanti akan dipanggil lagi,” kata Dedi. Dalam kasus itu, Kejati NTB sudah menetapkan dua tersangka yakni Kepala Bank NTB Cabang Dompu, berinisial SR dan Direktur PT PDM berinisial SU. Mereka diduga bersekongkol dalam tindak pidana korupsi pemberian kredit modal kerja dari Bank NTB Cabang Dompu kepada PT PDM senilai Rp6,3 miliar. Nilai tersebut merupakan besaran kredit yang sudah dikucurkan dari total Rp10 miliar. Pencairan Rp3,7 miliar sisanya ditunda sebab dalam penyidikan.

Jaksa menemukan inidikasi kredit tetap dikucurkan meskipun perumahan yang dibangun PT PDM belum memiliki konsumen. Proses kredit diduga tidak ada agunan, atau jaminan yang diberikan debitur kepada kreditur.

Jaksa juga menduga adanya SOP yang tidak dilalui seperti studi kelayakan mempertimbangkan calon debitur, sehingga kredit yang dikucurkan Bank NTB kepada perusahaan properti PT EDM menimbulkan kerugian negara. (why)

dengan hasil Pemilu. Termasuk potensi rusuh massa.

“Setiap objek vital kita siapkan Brimob untuk amankan lokasi dan logistik Pemilu. Masing-masing Polres diperkuat 131 personel Brimob. Tetapi pengerahannya ada mekanisme yang mengatur,” jelasnya.

Purnama mengungkapkan sejumlah kerawanan Pemilu 2019 sejauh ini tak signifikan memengaruhi kondusivitas NTB. Sejumlah perselisihan pemungutan suara diakomodasi baik Bawaslu

(Suara NTB/rus)

WISATAWAN - Kunjungan wisatawan ke Tetebatu Kamis kemarin.

”Low Season”, Wisata Lotim Tetap Ramai Selong (Suara NTB) Kunjungan wisatawan asing ke sejumlah objek wisata di Lombok Timur (Lotim) cukup ramai. Meskipun April ini masuk kategori low season atau musim lesunya kunjungan wisata. Salah satunya terlihat di Desa Tetebatu Kecamatan Sikur.

Disampaikan Ketua Asosiasi Homestay Lotim, Bram Ramli kepada Suara NTB, Kamis (25/4) kemarin, kunjungan wisatawan ke Tetebatu sebulan terakhir ini tercatat sebanyak 450 orang. Yakni dominasi wisatawan Eropa, Jerman, Belanda dan Prancis.

High season sendiri masuk Bulan Juni, Juli dan Agustus.

Selama musim ramai, kunjungan ke Tetebatu dari para wisatawan asing ini mencapai 900 orang rata-rata perbulan.

“Itu data se Tetebatu,” terang Bram Ramli menegaskan.

Wisatawan Eropa saat ini menggemari paket wisata yang dikemas para pelaku wisata di Tetebatu dan sekitarnya. Tema paket wisata tahun ini adalah Kampung Homestay Experience Authentic Village Life in Tetebatu. “Pengalaman Luar Biasa Kehidupan Masyarakat Pedesaan Tetebatu,” ungkapnya.

Bram dan teman teman di kampung wisata ini menginisiasi kegiatan dengan berbagai kemasan produk wisata alam.

Wisatawan diajak membuat pengalaman sendiri yang mengesankan bersama dengan warga sekitar. Paket wisata kampung ini kemudian ditawarkan ke wisatawan dan Travel Agent. Kegiatan ini dikemas para pelaku ini katanya mampu menghasilkan nilai tambah bagi Pengusaha Homestay dan Pemandu wisata Lokal di Kampung.

Menurut Bram, pengemasan paket wisata Experience Authentic Village ini adalah salah satu strategi ampuh mendatangkan wisatawan.

“Ini adalah cara ampuh dan ini riil bisa ditemukan setiap saat di Tetebatu,” ucapnya.

Wisatawan yang datang berkunjung ini membuat Tetebatu katanya akan menjadi lebih unggul dalam branding.

Para wisatawan asing ini juga belakangan sangat gemari budaya sekitar.

Wisatawan bisa merasakan sendiri menjadi orang Sasak. Dalam paket wisata yang disuguhkan diyakinkan ada nilai tambah yang bisa diterima oleh para pelaku wisata. Seperti aktivitas ngerampek padi, mandi di air terjun, jalan di tengah sawah, bermain permainan tradisional bersama anak anak dan lainnya. (rus)

Mataram (Suara NTB) Politik uang diduga masih sangat marak terjadi pada pemilu 2019. Kondisi tersebut kemudian sangat mempengaruhi kualitas hasil pesta demokrasi lima tahunan itu. Perolehan suara terbesar akhirnya hanya didulang oleh Parpol dan caleg yang menguasai sumber daya finansial kuat.

Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Provinsi NTB, Andi Laweng kepada Suara NTB mengeluhkan maraknya indikasi politik uang yang dia temukan di lapangkan pra pemungutan suara Pemilu 2019, tanggal 17 April lalu.

“Proses politik ini makin memprihatinkan, karena banyak caleg tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Terutama maraknya politik uang,” ujarnya, Kamis (25/4).

Berbagai regulasi yang dibuat oleh KPU dalam memperkecil ruang praktik politik uang, dinilai masih belum mampu meminimalisir praktik kotor tersebut. Menurutnya, maraknya praktik politik uang telah menyebabkan biaya politik menjadi tinggi. Diperkirakan biaya politik yang harus dikeluarkan oleh seorang caleg untuk tingkat DPRD Kabupaten/Kota berkisar sampai angka Rp500 juta lebih. Sementara untuk tingkat Provinsi, bisa mencapai satu miliar.

“Akhirnya siapa yang lebih banyak uangnya dialah paling banyak suaranya dan terpilih. Ini sangat memprihatinkan sekali,” jelasnya kepada Suara NTB. Dengan maraknya politik uang tersebut, maka Pemilu berlangsung dengan transaksional, di mana masyarakat memberikan suara mereka tidak gratis, tapi caleg harus membayarnya.

Situasi tersebut kemudian yang menyebabkan makin suburnya praktik korupsi di parlemen.

“Masyarakat sudah dibiasakan dengan politik uang. Politik kita menjadi transaksional, ada barang, ada uang baru dip-

ilih dan ini menodai proses demokrasi kita,” tegasnya.

Dikatakan Andi Laweng, maraknya politik uang pada pemilu 2019 ini juga tidak lepas dari masih lemahnya pengawasan. Sehingga politik uang sangat leluasa dilakukan secara telanjang di tengah masyarakat.

“Sehingga penting juga harus diperketat lagi pengawasan praktik politik yang tidak mendidik masyarakat ini. Pengawasan masih belum maksimal. Buktinya masih banyak terjadi,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Komisioner Bawaslu Provinsi NTB, Divisi SDM, Itratif terkait peran pengawasannya, mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pengawasan yang optimal. Bahkan pihaknya membeberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja pengawas TPS yang dinilai sudah sangat optimal dalam mengawal proses pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2019.

“Saya justru sangat mengapresiasi kinerja Pengawas TPS yang sudah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab. Mereka mengawal punghitungan suara lebih dari 24 jam. Seharusnya, peserta pemilu berterimakasih kepada Pengawas TPS, karena bisa mengawasi pungut hitung sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran,” katanya.

Ia pun menantang para peserta pemilu yang menuding pengawasan Bawaslu di TPS dinilai tidak maksimal, untuk bukabukaan terkait dengan pengawasan proses pungut hitung di TPS. Sebab menurut, Itratif, hanya sebagian kecil dari peserta pemilu yang menghadirkan saksinya di TPS, sebagian besar tak memiliki saksi.

“Jika mau buka data, faktanya hanya sebagian saja peserta pemilu yang menghadirkan saksinya di TPS. Seharusnya semua peserta pemilu mengahdirkan saksinya pada saat pungut hitung berlangsung,” tegasnya. (ndi)

Pertajam Program ”Zero Waste”

Pemprov NTB Belajar Pengelolaan Sampah ke Bantargebang Jakarta (Suara NTB) Pemprov NTB mencanangkan diri sebagai daerah bebas sampah atau zero waste. Agenda bebas sampah merupakan salah satu program unggulan dari Gubernur Dr. Zulkieflimansyah dan Wagub Dr. Sitti Rohmi Djalilah. Dalam rangka mensukseskan program tersebut NTB mengambil pelajaran dari Pemprov DKI Jakarta yang sudah jauh lebih berpengalaman dalam pengelolaan sampah.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB Najamuddin Amy, S.Sos.MM mengatakan banyak kekhawatiran dan nada pesimis dari masyarakat tentang program bebas sampah yang dicanangkan Pemprov NTB. Menurut Najamuddin, cara menjawab keraguan masyarakat dengan belajar, mengadopsi, dan memodifikasi program pengelolaan sampah yang betulbetul dikelola dengan teknologi dan hal tersebut ada di TPST Bantargebang dengan segala kompleksitas persoalannya.

“Betul apa yang dikatakan Pak Gubernur (NTB) dan Ibu Wagub, apabila sampah dikelola dengan baik bisa menjadi berkah, kalau tidak bisa (dikelola) akan menjadi bencana dan sumber penyakit,” ujar Najamuddin saat berkunjung bersama sejumlah jurnalis, ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) DKI Jakarta, di Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (24/4).

Najamuddin memaparkan, total sampah di NTB —yang

terdiri atas 10 kabupaten dan kota— mencapai 3,388,76 ton per hari. Dari jumlah tersebut, hanya 631,92 ton yang sampai ke 10 tempat pembuangan akhir (TPA) per hari.

Sementara jumlah sampah yang tidak sampai ke TPA atau tidak terkelola dan beredar di sekitar masyarakat mencapai 2,695,63 ton atau 80 persen.

Sedangkan sampah yang berhasil di daur ulang baru sebesar 51,21 ton per hari.

Najamuddin mengatakan produksi sampah terbesar berada di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 801,74 ton per hari, di mana hanya 15,40 ton saja yang sampai ke TPA, sementara 786,26 atau 98 persen tidak sampai ke TPA atau tidak terkelola dengan baik. Kota Mataram, memiliki produksi sampah 314,30 ton sampah per hari dengan 273 ton yang sampai ke TPA dan 15,71 ton didaur ulang sehingga hanya 15,59 ton sampah atau 5 persen yang belum dikelola dengan baik. “Yang tidak sampai ke TPA menjadi sumber penyakit karena beredar di tengah kita (masyarakat),” katanya.

Najamuddin menilai, NTB masih memiliki cukup waktu untuk berbenah dalam hal pengelolaan sampah. NTB dapat mengambil pelajaran dari Jakarta yang mampu mengelola sampah dalam jumlah besar dengan memanfaatkan teknologi. “Ini momentum bagi NTB, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, belum terlambat untuk NTB karena sampah

kita belum sebesar DKI (Jakarta),” ucap Najamuddin.

Sementara itu, Kepala Satuan Pelaksana Energi Terbarukan, Komposting, dan 3R, serta Pemrosesan Akhir Sampah, Dinas Lingkungan Hidup, Pemprov DKI Jakarta, Rizky Febriyanto mengatakan TPST Bantargebang sudah ada sejak 1989, hasil investasi perusahaan swasta dengan nilai investasi sekira Rp700 miliar untuk pengelolaan sampah secara keseluruhan. Sempat gonta-ganti kepemilikan oleh swasta dan Pemprov DKI, hingga akhirnya pada 2016 dimiliki Pemprov DKI Jakarta.

Secara administratif, TPST Bantargebang berada di Kelurahan Ciketing Udik, Sumur Batu dan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Meskipun terletak di Kota Bekasi, namun status tanah dimiliki Pemprov DKI Jakarta. TPST Bantargebang memiliki luas total mencapai 110,3 hektar. Dari luas total tersebut, 81,91 persen difungsikan aktif sebagai tempat pembuangan sampah yang terbagi menjadi lima zona lahan urug sanitar.

TPST Bantargebang melakukan berbagai program, mulai dari sistem pengolahan sampah, sistem penimbangan sampah daring, komposting, pembangkit listrik tenaga sampah atau power house, instalasi pengolahan air sampah. “Sampah yang diproduksi warga Jakarta yang dibawa ke TPST Bantargebang saat ini sekitar 7 ribu sampai 8 ribu ton sam-

(Suara NTB/ndi)

ZERO WASTE - Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB, Najamuddin Amy bersama sejumlah jurnalis saat studi komparasi pengelolaan sampah ke Pemprov DKI Jakarta yang sukses mengelola Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Bantargebang pah per hari,” ujarnya.

Dalam pengelolaan sampah, kata Rizky, TPST Bantargebang membatasi ketinggian landfill atau timbunan sampah, tidak lebih dari 40 meter guna mengantisipasi terjadinya longsor.

Sampai saat ini diperkirakan kandungan sampah di Bantargebang sebanyak 39 juta ton dengan gunungan tertinggi mencapai 40 meter. “Daya tampung Bantargebang akan maksimal pada 2021, tiga tahun lagi tidak mampu tampung lagi sampah warga Jakarta,” lanjut Rizky.

Rizky menambahkan, TPST Bantargebang juga memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang merupakan proyek percontohan dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Rizky menyampaikan sementara mengolah sampah seperti PLT-

Sa yang mengubah sampah menjadi sumber listrik memang baru mampu mengolah 100 ton per hari. “Ini jadi model bagi provinsi lain untuk membangun, diinisiasi BPPT. Listrik kita pakai sendiri karena bukan untuk konsumsi,” ungkap Rizky.

Alokasi anggaran menjadi krusial dalam isu pengelolaan sampah suatu daerah. Rizky menilai, pengelolaan sampah belum menjadi skala prioritas secara umum di Indonesia. Rizky tidak menampik biaya tinggi yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah. Rizky mengatakan Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan dana sebesar Rp300 miliar yang dikucurkan kepada UPT TPST Bantargebang.

Alokasi anggaran selalu meningkat setiap tahunnya mengingat kebutuhan sarana pendukung seperti alat berat. (ndi/*)

SUARA NTB Jumat, 26 April 2019

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 9

PR bagi Pengurus Gapensi H. Puji Raharjo telah resmi menanggalkan jabatannya sebagai Ketua BPC Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Mataram.

Setelah proses Musyawarah Cabang (Muscab) ke-V sukses dilaksanakan. Pengurus baru BPC Gapensi Kota Mataram telah terbentuk.

Agus Hidayat terpilih mengemban amanah untuk hitam dan putihnya Gapensi Kota Mataram pada periode 2019-2024 mendatang. H. Puji Raharjo, yang kini menjadi Dewan Pembina di Gapensi Kota (Suara NTB/bul) Mataram mengatakan PR bagi penH. Puji Raharjo gurus baru adalah mensolidkan hubungan dengan stakeholders. Terutama pemerintah daerah.

Masyarakat jasa konstruksi masih harus terus memperjuangkan bagaimana mereka mendapakan perhatian agar prioritas dilibatkan dalam proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Kearifan lokal belum sepenuhnya berpihak kebijaksanaannya dari pemerintah daerah. kontraktor-kontraktor lokal tak jarang tersisih oleh kontraktor luar. Padahal, jika pemerintah daerah tegas regulasinya, tentu kontraktor lokal akan menjadi yang terdepan membangun rumahnya besarnya sendiri. Sejumlah proyek besar sedang terlaksana di NTB. Misalnya, pembangunan perumahan bagi korban gempa. Hampir 80 ribu yang harus dibangunkan kembali tempat tinggalnya setelah gempa tahun lalu.

Pemerintah menggelontorkan anggaran Rp5 triliun lebih untuk recovery fisik. Kontraktor luar tidak sedikit yang masuk.

Sementara kontraktor lokal lebih banyak memilih tidak terlibat. Alasannya, birokrasinya yang dianggap rumit secara teknis. “Disinilah perlunya komunikasi yang bagus dengan pemerintah. karena pada dasarnya kemampuan kita sama dengan kontraktor luar. Terkadang ada hal-hal yang sangat teknis yang menjadi syarat, akhirnya kontraktor lokal tidak bisa penuhi. Padahal, tidak terlalu utama,” jelasnya.

Selain proyek pembangunan fisik pascagempa, sejumlah proyek besar sedang dibangun di NTB. Kontraktor lokal sangat diharapkannya berperan sepenuhnya. Inilah yang menjadi PR bagi pengurus Gapensi. Bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah memberikan kekhususan kepada kearifan lokal. Selain itu, secara teknis kemampuan kontraktor lokal juga harus terus ditingkatkan. Seiring perkembangan teknologi. (bul)

Grand Opening Muhsinin Shop, Sediakan Oleh-oleh serta Perlengkapan Haji dan Umrah Mataram (Suara NTB) Melebarkan sayap bisnisnya, Muhsinin Tour dan Travel resmi melaunching Muhsinin Shop, Kamis (25/ 4). Muhsinin Shop merupakan toko pusat perlengkapan muslim dan oleh-oleh haji dan umrah yang menyediakan berbagai kebutuhan ibadah haji atau umrah, sertasuveniryangkinihadirtengah-tengah masyarakat Kota Mataram.

Muhsinin Shop hadir untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Terutama para jemaah haji dan umrah ke(Suara NTB/dys) tika hendak berbelanja ke- GRAND OPENING – Grand butuhan dan perlengka- opening Muhsinin Shop Kamis pan selama menjalankan (25/4) kemarin. ibadah di tanah suci.

Di tempat ini, berbagai perlengkapan ibadah haji dan umrah mulai dari baju ihram, sandal, tikar wukuf, handuk basah, masker, sarung tangan dan lain-lain tersedia lengkap di Muhsinin Shop.

Selain itu, tersedia pula berbagai pilihan suvenir, seperti kurma, buah tin, kacang Arab dan lain-lain yang menjadi salah satu ciri khas oleh-oleh sepulang menjalankan ibadah di tanah Suci.

“Jemaah haji dan umrah tidak perlu repot membelinya langsung dari Tanah Suci dan bisa lebih fokus pada ibadah yang sedang dijalankan,” kata Ali Imron mewakili Travel Muhsinin.

Direktris Muhsinin Shop, Hj. Fatma Sudir Ali, melanjutkan bahwa pihaknya tidak hanya menyediakan perlengkapan ibadah haji dan umrah, Muhsinin Shop juga menyediakan beragam kebutuhan muslim lainnya seperti sajadah, mukena, sarung, kopiah, busana muslim untuk pria dan wanita, tasbih dan lain-lain.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa berdirinya Muhsinin Shop karena banyaknya permintaan dari alumni dan jemaah yang mengeluh karena terbatasnya kapasitas membawa oleh-oleh saat pulang dari Mekkah. Maskapai membatasi setiap jamaah membawa hanya 30 kg saja.

“Dikeluhkan karena sedikit sekali. Maka kami ingin fasilitasi kebutuhan jemaah agar jemaah bisa fokus beribadah. Perlengkapan haji dan oleh oleh kami juga siapkan busana muslim. Kita ingin permudah jemaah. Jadi jemaah bisa membeli oleh oleh di sini,” terangnya.

Sementara untuk harga, Muhsinin Shop menjamin barang-barang miliknya sangat terjangkau dan tentu harganya bersaing dengan harga barang di Mekkah. “Harganya sama dengan yang ada di Mekkah. Harganya tidak jauh beda dengan harga barang yang ada di Mekkah,” ungkapnya. (dys)

(Suara NTB/bul)

HARGA BAWANG NAIK - Menjelang bulan Ramadhan harga sejumlah kebutuhan pokok, termasuk bumbu dapur merangkak naik. Yang paling dirasakan kenaikannya adalah bawang merah. Dari sekitar Rp40 ribu per kilogram, kini harga bawang merah sudah menembus Rp58 ribu per kilogram.

Pembangunan Rumah Korban Gempa Terkendala Tenaga Konstruksi Lokal Mataram (suara NTB) – Semangat mempercepat pembangunan rumah bagi para korban gempa di Pulau Lombok tidak sebanding dengan ketersediaan SDM lokal. Tenaga konstruksi kesulitan didapat. Hal ini diungkapkan Ketua Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) Provinsi NTB, I Made Agus Ariana. Hal ini ia kemukakan berdasarkan keluhan lisan yang disampaikan para member Japnas NTB yang menjadi pelaksana proyek rumah korban gempa.

“Di lapangan banyak kendala. Terutama kekurangan SDM untuk membangun rumah korban gempa,” kata Owner Arianz Hotel Mataram ini. Tidak sedikit aplikator yang ambil bagian untuk merecovery tempat tinggal para korban gempa di Pulau Lombok. Bahkan tidak jarang diantaranya yang mengambil kuota besar. Dalam pelaksanaannya, target tak bisa diselesaikan dalam jangka waktu cepat karena keterbatasan

SDM lokal ini.

“Tidak ada pilihan, harus mendatangkan tenaga kerja konstruksi dari luar,” ujarnya.

Soal dana pembangunan, pemerintah telah mengalokasikannya. Tak ada masalah. Dengan jumlah rumah yang akan dibangun hampir 80 ribu unit, tentu membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit. Bayangkan, jika satu rumah minimal tersedia lima tenaga kerja.

Lebih dari Rp5 triliun dana pusat mengucur untuk pemban-

gunan rumah korban gempa ini.

Seharusnya, dana sebesar itu mengendap di daerah. Artinya, kata Ariana, bila tenaga kerjanya juga tersedia, mereka para korban gempapun dapat mengambil manfaat sampingan ini bagi yang memiliki kompetensi.

“Ternyata masyarakat lokal kita belum bisa diharapkan juga.

Karena mungkin banyak kerjaan lain yang dilakukan. Mau tidak mau harus mendatangkan orang dari luar. Meskipun uang yang masuk ke deerah harus keluar

Program CSR

PLN UIP Nusra Serahkan Ambulans ke Pemkab Lombok Utara Tanjung (Suara NTB) PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara menyerahkan 1 unit ambulans ke pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Kamis (25/4) kemarin. Fasilitas transportasi medis ini nantinya diharapkan akan memberikan kemudahan bagi masyarakat setempat memanfaatkannya.

Penyerahan ambulans langsung oleh General Manajer PLN UIP Nusra, Yuyun Mimbar Saputra kepada Pemkab Lombok Utara. Hadir langsung, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara Khairul Anwar, M.Kes, serta beberapa Pejabat Daerah Lombok Utara.

Pada kesempatan ini, Yuyun Mimbar Saputra menyatakan penyerahan ambulans sebagai bagian dari pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) PLN UIP Nusra kepada masyarakat Lombok Utara. Mengingat, kabupaten paling bontot di NTB ini sedang melakukan recovery pascagempa tahun lalu.

Program CSR kata Yuyun merupakan kewajiban dari PT PLN (Persero) sebagai salah

(Suara NTB/bul)

AMBULANS - Penyerahan satu unit ambulans secara simbolis oleh GM PLN UIP Nusra,Yuyun Mimbar Saputra kepada Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH. satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang ketenagalistrikan.

Tahun ini PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara mengalokasikan CSR dengan menyasar bidang kesehatan. “Bagian dari program CSR bidang kesehatan lain termasuk juga pembagian BPJS, pengobatan gratis dan lainnya yang akan dilaksanakan tahun 2019,” paparnya.

Selain di Lombok Utara PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara juga rencananya akan memberikan 1 unit ambulans ke pemerintah

daerah Sumba Timur di NTT. Sementara itu, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar sangat mengapresiasi kepedulian PT. PLN (Persero) khususnya PLN UIP Nusa Tenggara. Tentu, bantuan yang diturunkan ini akan memberi manfaat sosial yang tidak kecil kepada masyarakat bumi Tioq Tataq Tunaq seterusnya. “Pemberian ambulans dari PLN UIP Nusra ini, agar diguanakan sebaik-baiknya dan dipelihara dengan baik. Dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai hajatannya,” demikian H. Najmul. (bul/*)

Peserta BPJS Ketenagakerjaan Dapat Kemudahan Akses KPR Mataram (Suara NTB) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memberikan kemudahan tambahan kepada peserta dalam hal akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR). BPJS Ketenagakerjaan telah bekerjasama dengan Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) terkait penyediaan layanan dan jasa perbankan dalam rangka pemberian manfaat layanan tambahan dan manfaat lainnya berupa Fasilitas Liquditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Secara umum, kerjasama tersebut sebagai sinergi antar instansi/lembaga pemerintah. Memenuhi permintaan masyarakat terkait suku bunga KPR yang kompetitif. Memberikan manfaat lebih kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan dan mensukseskan program sejuta rumah yang digencarkan pemerintah.

Kamis (25/4) kemarin, BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialiasasi terkait hal ini di Hotel Grand Madani Mataram. mengundang seluruh stakehold-

(Suara NTB/bul)

FOTO BERSAMA - Foto bersama BPJS Ketenagakerjaan dengan seluruh stakeholders usai sosialisasi. ers, para pengembang perumahan. BPJS Ketenagakerjaan juga menghadirkan langsung narasumber dari dua perbankan, yakni BNI dan BTN. Seperti diketahui, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 program jaminan sosial. Diantaranya, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. Serta program Manfaat Layanan

Tambahan (MLT). “Untuk meningkatkan kesejahteraan, kami berikan fasilitas kemudahan dan kepastian dalam memiliki rumah. Agar peserta (BPJS Ketenegakerjaan) mendapatkan manfaat yang lebih besar,” kata Pejabat Pengganti Sementara Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTB, Yulia Ika Wardani.

Manfaat layanan tambahan ini, lebih jauh dijelaskan Kutta

Niari Panahatan, Deputy Direktur Bidang Investasi Langsung Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan agar dapat diterima oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan yang ikut program Jaminan Hari Tua (JHT). Untuk program MLT ini, terbagi lagi menjadi 4 program. Diantaranya, untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), renovasi perumahan, pinjaman uang muka perumahan, dan kredit konstruksi.

“Khusus untuk kredit konstruksi, sasarannya kepada developer. Maksudnya, developer diberikan kredit konstruksi, nanti membangun rumah untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tiga lainnya adalah kemudahan untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan umumnya,” ujarnya. Manfaat utama yang diterima peserta BPJS Ketenagakerjaan, mendapat suku bunga yang murah untuk KPR. Untuk KPR subsidi, dengan bunga KPR 5 persen, seperti biasanya. Tetapi, bagi peserta yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, diberikan prioritas

oleh perbankan untuk pembiyaannya. Mengingat, kuota rumah subsidi yang diberikan pemerintah terbatas.

Sementara non subsidi (komersil), peserta BPJS Ketenagakerjaan mendapat kemudahan suku bunga KPRnya 9 persen, di bawah suku bunga pasar yang rata-rata belasan persen.

“Untuk komersil, dengan harga rumah Rp500 juta misalnya.

Suku bunganya diberikan 9 persen, berkembang berdasarkan BI Repo Rate,” jelas Kutta.

Harapannya, kemudahankemudahan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat atau kepadanya yang belum terdaftar sebagai kepesertaan agar juga dapat memanfaatkan program ini dengan mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Bagi peserta yang ingin mendapat info lebih tentang program ini, sekaligus bisa menghubungi Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTB atau datang langsung ke kantornya di Jalan Langko Mataram. (bul/*)

lagi,” demikian Agus Ariana pada Suara NTB, Kamis (25/4) kemarin. Manfaat ekonominyapun tak bisa ditangkap optimal.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi NTB, Siti Nurul Hijjah juga mengeluhkan hal yang sama. Update BPBD NTB, sekitar 10.746 rumah telah diselesaikan di bangun. Dalam proses sebanyak 39.000 unit. Termasuk di dalamnya rusak berat, ringan dan sedang. Rusak berat selesai 4.000, sedang dikerjakan 16.600.

Satu rumah membutuhkan 5 sampai 6 tukang. Jika dikalikan, total kebutuhan tukang mencapai 300 ribu sampai 400 ribu orang untuk pembangunan serempak. Sementara, yang telah mendapatkan sertifikat kompetensi tenaga ter-

(Suara NTB/bul)

I Made Agus Ariana ampil sebanyak 6.300an dan sertifikat keahlian sebanyak 1.400 orang. “Mau ndak mau, harus mendatangkan dari luar,” kata Nurul Hijjah. (bul)

Jasa Raharja Beri Santunan Korban Lakalantas di Praya Mataram (Suara NTB) Jasa Raharja bergerak cepat menyikapi informasi kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Praya, Lombok Tengah Kamis (25/4) kemarin.

Kepala Jasa Raharja Cabang NTB, Mulyadi bersama Dirlantas Polda NTB, Kombes Pol Amin Litarso meninjau lokasi kejadian. Sekaligus memastikan percepatan proses penjaminan biaya pengobatan bagi korban luka – luka, serta santunan bagi ahli waris korban meninggal.

Sesuai informasi, sebuah kejadian laka Lantas di Jl. Raya Pejanggik Praya Tengah, Lombok Tengah anatara kendaraan Suzuki Carry open cup No Pol. DR 8483 VZ dengan kendaraan truck box No. Pol. DR 8281 S terjadi kemarin pagi. Kronologinya, Kendaraan Suzuki Carry open cup yang dikemudikan Anto Wijaya datang dari arah timur menuju ke barat diduga dengan kecepatan tinggi.

Sampai di tempat kejadian, pengemudi tidak dapat mengendalikan kendaraanya sehingga oleng dan terjatuh. Lalu mengenai kendaraan truck box yang dikemudikan Helmiadi dari arah berlawanan. Akibatnya, penumpang open cup ini mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit Praya dan Puskesmas Batunyala. Tiga diantaranya meninggal dunia. Total korban sebanyak 15 orang.

“Teman-teman di lapangan sudah mengumpulkan data para korban. Untuk selanjutnya diproses penjaminan bagi yang dibawa ke rumah sakit. Dan yang meninggal dunia, ahli warisnya diberikan san-

tunan sesuai ketentuan,” demikian Mulyadi.

Menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang Undang Nomor 34 Tahun 1964, setiap Warga Negara Indonesia (WNI) telah dilindungi oleh asuransi Jasa Raharja.

Jasa Raharja adalah sebuah perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bertanggung jawab mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas bagi setiap pengguna jalan. Pengguna jalan tersebut memiliki definisi penumpang angkutan umum, kendaraan pribadi maupun pejalan kaki.

Besar Santunan Jasa Raharja menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 tanggal 13 Februari 2017 (KEP.16/ PMK.010/2017), nilai santunan yang dibayarkan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan adalah santunan meninggal dunia Rp50 juta, cacat tetap (maksimal) Rp50 juta, perawatan (maksimal) Rp20 juta. Santunan penggantian biaya penguburan jika korban tidak memiliki ahli waris Rp4 juta. Santunan untuk manfaat tambahan (penggantian biaya P3K) Rp1 juta. Dan santunan untuk manfaat tambahan (penggantian biaya ambulans) Rp500 ribu.

Jasa Raharja NTB, terus menggalakkan program jemput bola. Kepada korban lakalantas, tanpa harus datang ke kantor Jasa Raharja didatangi lagsung oleh petugas. “Semoga yang meninggal mendapat kebaikan. Dan ahli warisnya tabah. Dan yang luka-luka semoga secepatnya pulih,” demikian Mulyadi. (bul/*)

(Suara NTB/bul)

TURUN KE TKP - Kepala Jasa Raharja NTB, Mulyadi bersama jajaran Dirlantas Polda NTB turun ke TKP lakalantas yang terjadi di Praya kemarin.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 26 April 2019

Halaman 10

Ummat Kembangkan Panduan TOAFL Bahasa Arab Mataram (Suara NTB) Manajemen Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) terus mengembangkan diri menuju misi mewujudkan kampus Islamic University. Sejalan dengan misi tersebut, Ummat melaksanakan talkshow tutorial TOAFL (Test of Arabic of Foreign Language) bagi para tutor yang ada di lingkungan Ummat.

UPT Bahasa Ummat dalam kegiatan talkshow menghadirkan salah satu Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Muhbib Abdul Wahab, MA sebagai inisiator yang meresmikan pedoman Test of Arabic of Foreign language di UIN Syarif Hidayatullah.

Kepala UPT Pusat Pengembangan dan Pelatihan Bahasa Ummat, Asbah, S.Pd., M. Hum., menjelaskan, pihaknya memang sedang mencari program yang ideal untuk panduan tes kompetensi Bahasa Arab.

“Seperti yang kita ketahui bahwa tes Bahasa Arab itu sedikit berbeda dengan Bahasa Inggris. Jadi saat ini kami se-

SISWA SMAN 1 Mataram (Smansa) akan mengikuti pertukaran pelajar ke Australia dalam program bertajuk Smansa Sister Schools. Kegiatan itu akan dilaksanakan dari 26 April sampai dengan 9 Mei. Pertukaran pelajar Smansa Mataram itu dengan tiga sekolah di Negara bagian Victoria, Australia.

Kepala SMAN 1 Mataram, Drs. H. Muh. Jauhari, MM., pada Jumat (25/4) mengatakan, sebanyak 18 siswa H. Muh. Jauhari SMAN 1 Mataram akan mengikuti pertukaran pelajar ini. Mereka akan didampingi oleh dua guru Pembina dari SMAN 1 Mataram, yaitu Ida Ayu Wayan Purniawati, MA Dan Dra. Sri Ngayomi W, M.Pd. Para siswa itu akan mengikuti pertukaran pelajar dengan tiga sekolah di Negara bagian Victoria, Australia, yaitu dengan Matthew Flinders dan dengan Newcomb yang berada di Kota Geelong, Australia, serta dengan Surf Coast yang berada di Kota Torguay, Australia. “Di Australia siswa tinggal sama orangtua asuh (host),” kata Jauhari.

Jauhari menjelaskan, tujuan dari pertukaran pelajar ini agar siswa bisa ikut belajar di sekolah tersebut, sehingga bisa mengenal cara belajar mengajar dan kurikulumnya. Selain itu secara khusus sebagai perkenalan bahasa dan budaya NTB, serta budaya Indonesia pada umumnya.

Sebelumnya pada bulan Februari lalu sebanyak 24 siswa dari Australia juga berkunjung ke SMAN 1 Mataram. Tujuan kehadiran mereka juga hampir sama dengan tujuan para pelajar SMAN 1 Mataram ke Australia.

Siswa SMAN 1 Mataram yang akan ke Australia terlebih dahulu mengikuti seleksi bahasa dan pengetahuan umum, serta pengetahuan budaya nasional. “Terakhir kesanggupan orangtua siswa,” kata Jauhari. (ron)

Mataram (Suara NTB) Masih rendahnya kesadaran literasi pada pelajar dan mahasiswa menjadi persoalan serius yang harus mendapatkan apresiasi semua pihak. Tanpa sinergitas yang baik antar seluruh elemen, mustahil mampu menumbuhkan kesadaran literasi.

Inilah menjadi perhatian serius Kohati Mataram dengan menggelar Talk Show Kohati Goes to School di SMAN 1 Mataram, Kamis (25/4). Kegiatan ini mengambil tema peran perempuan dalam literasi di era digital. Hadir juga di acara ini Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi, SH. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, menjelaskan, salah satu langkah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah melakukan gerakan literasi. Menurutnya, kesadaran literasi merupakan bentuk kecemerlangan suatu peradaban. Untuk itu, gerakan literasi harus terus menerus didorong agar tumbuh di tengah masyarakat.

Sementara Dian Aryani pembicara dari Yayasan Tunas Alam Indonesia banyak bercerita terkait upaya yang mereka lakukan. Dia berharap para perempuan mampu melakukan gerakan yang sama untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa bernegara.

“Perempuan harus memulai membaca untuk mereduksi tantangan digital terlebih lagi di era milenial saat ini, dengan membaca tidak hanya melihat judulnya saja, namun mengupas habis isi bacaan,” ujarnya.

Pembicara lainnya, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) NTB Ermawati, M.Pd. mendorong semangat para perempuan terkhusus Kohati Cabang Mataram. “Perempuan terlebih lagi Kohati harus mampu membuat gerakan literasi, minimal pengadaan-pengadaan buku untuk anak-anak di pedesaan,” jelasnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

MATERI - Pemateri sedang menyampaikan materi pada kegiatan Talk Show Kohati Goes to School di SMAN 1 Mataram, Kamis (25/4).

(Suara NTB/ist)

TALKSHOW - Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Muhbib Abdul Wahab saat talkshow pedoman Test of Arabic of Foreign Language di Kampus Ummat. tahuan di Indonesia, khususnya untuk program S1, S2, dan S3,” sebutnya.

Kedua, mensosialisasikan model evaluasi kemampuan Bahasa Arab yang memungkinkan pembelajar Islam untuk mengembangkan kemahiran, terutama kemampuan memahami teks.

Ia mengatakan, bahwa

TOAFL merupakan sebuah nama tes yang mulanya dibuat dalam bahasa Arab. “Secara substansi TOAFL berbeda dengan TOEFL, tapi secara test atau teknik pengujiannya kurang lebih sama karena menerapkan model tes objektif berupa multiple choices dengan empat opsi,” ujar Muhbib Abdul Wahab.

Ia menambahkan, bahwa

standar dalam penilaian hasilnya sengaja dalam bentuk pilihan ganda agar hasilnya tidak bergantung pada suasana atau keadaan yang menilai. “Kalau pilihan ganda siapapun bisa memeriksa hasil testnya, apalagi sekarang bisa menggunakan menggunakan mesin scanner, jadi pasti lebih efektif dan efisien,” pungkasnya. (ars/*)

Tingkatkan APM

Pendataan dari Level Bawah Harus Dilakukan TERIMA - Pemenang KRI 2019 menerima hadiah dari panitia di Auditorium M. Yusuf Abubakar Unram, Kamis (25/4).

Kontes Robot, Tim Robotik Unram Hanya Jadi Tim Terfavorit Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) sukses menjadi Tuan Rumah Kontes Robot Indonesia (KRI) 2019 Regional IV meliputi wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi, Maluku dan Papua.

Ketua Panitia, Dr. Mohammad Natsir, SH., M. Hum., menjelaskan KRI merupakan ajang kompetisi inovasi teknologi robot, khususnya berkenaan dengan rancang bangun dan rekayasa dalam bidang robotik yang diselenggarakan oleh Direktorat Kemahasiswaan, Direktoral Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Menurutnya, ada 4 (empat) katagori lomba yang dipertandingkan pada KRI 2019 Regional IV ini. Pertama, Kontes Robot Abu Indonesia (KRAI) dengan perserta sebanyak 20 tim, Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) sebanyak 42 tim, Kontes Robot Sepak Bola Indonesia (KRSBI) sebanyak 24 tim dan Kontes Robot Seni Tari Indonesia (KRSTI) diikuti oleh 15 tim.

Nantinya pemenang dari KRAI Regional IV akan diundang untuk ikutserta dalam Kontes Nasional KRAI-2019.

Sebanyak dua puluh empat tim terbaik dari kontes regional, yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi, akan berpartisipasi dalam kegiatan Kontes Nasional KRAI-2019. Pemenang pertama Kontes Na-

sional KRAI-2019 akan mewakili Indonesia dalam ABURobocon 2019 yang akan digelar pada 25 Agustus 2019 mendatang di Ulaanbaatar, Mongolia.

Hal menarik ditunjukkan pada kategori KRSTI, dimana peserta menampilkan robot yang mampu menirukan tarian jaipong. Dalam buku pedoman KRI 2019 menyebutkan bahwa untuk membangkitkan kecintaan dan pelestarian budayabudaya Nasional, tema yang diangkat pada KRSTI adalah Robot Penari Jaipong.

Setelah melalui tahap penjurian, untuk kategori Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI), juara 1 diraih oleh Universitas Muhammadiyah Malang, juara 2 diraih oleh Universitas Brawijaya, juara 3 diraih oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember, juara harapan diraih oleh Politeknik Negeri Ujung Pandang, Desain Terbaik diraih oleh Universitas Brawijaya dan untuk Strategi Terbaik diraih oleh Universitas Muhammadiyah Malang.

Sementara itu, untuk kategori Kontes Robot ABU Robocon Indonesia (KRAI), juara 1 diraih oleh Politeknik 17 Agustus 1945 Surabaya, juara 2 diraih oleh Politeknik Negeri Jember, juara 3 diraih oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember, juara harapan diraih oleh Universitas Muhammadiyah Makassar, Desain Terbaik diraih oleh Politeknik 17 Agustus 1945 Surabaya dan untuk Strategi Terbaik diraih

oleh Politeknik Negeri Ujung Pandang.

Untuk kategori Kontes Robot Sepak Bola Indonesia (KRSBI), juara 1 diraih oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember, juara 2 diraih oleh Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, juara 3 diraih oleh Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, juara harapan diraih oleh Universitas Brawijaya, Desain Terbaik diraih oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Strategi Terbaik diraih oleh Universitas Trunojoyo Madura, sedangkan Universitas Mataram keluar sebagai jura Tim Terfavorit.

Pada kategori Kontes Robot Seni Tari Indonesia (KRSTI), juara 1 diraih oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember, juara 2 diraih oleh Universitas Negeri Surabaya, juara 3 diraih oleh Universitas Tadulako, juara harapan diraih oleh Universitas Brawijaya, dan Artistic Terbaik diraih oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Rektor Unram Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum berharap dengan adanya KRI ini dapat menjadi wahana bagi akademisi untuk berkumpul, berbagi pengetahuan (sharing knowledge) tentang teknologi robotika, menumbuh kembangkan kreatifitas dan inovasi, membangun jejaring dan sportifitas sebagai upaya atau usaha untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang adaptif, responsif dan mengambil peluang dalam revolusi industri. (dys)

Mataram (Suara NTB) – Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP dan SMA di NTB mengalami penurunan dibandingkan dengan APM jenjang SD. Dibutuhkan pendataan dari level bawah di masyarakat agar bisa meningkatkan APM.

(Suara NTB/ars)

Rendah, Kesadaran Literasi di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa

dang mencari metode dan materi yang ideal untuk penerapan TOAFL tersebut,” tuturnya.

Selain itu, mahasiswa yang bukan berasal dari program studi Bahasa Arab masih menilai Bahasa Arab sebagai bahasa yang asing, sehingga menempatkannya setara dengan TOEFL terkesan agak susah.

Maka dari itu, dalam pelaksanaan TOAFL membutuhkan banyak proses karena kemungkinan akan muncul beberapa kendala yang dihadapi. “Dengan berbagai alasan yang ada, membekali tutor terkait materi maupun metode untuk TOAFL dirasa sangat penting untuk dilakukan,” tambah Asbah.

Sementara Muhbib Abdul Wahab dalam penyampaiannya, jika inisiator TOAFL tersebut menjadikan Bahasa Arab sebagai bahasa studi Islam dan ilmu pengetahuan.

“Untuk merealisasikan visi tersebut, pertama standardisasi dan sertifikasi tingkat kemampuan Bahasa Arab peserta studi Islam dan ilmu penge-

(Suara NTB/dys)

(Suara NTB/dok)

Ikuti Pertukaran Pelajar

Nurjanah

Pemerhati Sosial, Nurjanah, ditemui di Mataram, Kamis (25/4) mengatakan, langkah pertama yang harus diperhatikan mulai dari level desa. Perlu dilihat di level bawah seperti dusun atau desa, memiliki data anakanak yang bersekolah dan tidak bersekolah dan penyebabnya. “Karena data pasti ini kontribusinya dari level bawah, membereskan persoalan pendidikan itu dari hulu. Itu menjadi kunci supaya semua orang bisa saling mengawasi,” katanya.

Dari data yang diperoleh di Neraca Pendidikan Daerah (NPD) tahun 2018 dengan bersumber dari data verifikasi Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) bulan November 2018, menunjukkan APM jenjang SD di NTB sebesar 92,6 persen. APM mengalami penurunan di jenjang SMP sebesar 81,3 persen, dan menurun lagi menjadi 70,5 persen di jenjang SMA sederajat. Kemendikbud, melalui laman http:// apkapm.data.kemdikbud.go.id/ mendefinisikan APM sebagai perbandingan antara siswa

usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Nurjanah yang aktif di kegiatan sosial dan kemasyarakatan, menyampaikan, dengan adanya data dari level bawah, maka masyarakat bisa berparitisipasi dalam mengawasi. Jika hal itu tidak dilakukan, ia mengkhawatirkan akan tetap menemukan anak-anak yang tidak bersekolah. “Mungkin dia (anak) memilih bekerja daripada bersekolah, selain itu, anak yang ditinggal oleh orangtuanya bekerja, tidak sekolah, tidak ada yang melihat, tetangga tidak mengawasi, ini berkontribusi kepada angka partisipasi murni,” jelasnya.

Selain itu, Nurjanah juga memandang perlunya Dinas Pendidikan memiliki instrumen yang bisa melibatkan banyak orang. Seperti pengaduan jika melihat anak-anak usia sekolah dan pada hari sekolah berada di pasar, di terminal, atau di tempat lain. “Itu menjadi hal yang memungkinkan untuk mendeteksi secara cepat anak yang tidak bersekolah dan mengembalikan mereka ke sekolah,” sarannya.

Ia juga menyampaikan, jika ingin memiliki data yang pas, seharusnya dari level yang paling bawah. Jika tidak memiliki data itu, maka akan kesulitan menyelesaikan persoalan pendidikan.

“Kalau menemukan persoalan dari level bawah ini tidak semata-mata jadi tanggug jawab Dinas Pendidikan, harus juga melibatkan banyak orang dari level desa untuk memastikan anakanak itu sekolah,” katanya. (ron)

Dengan Segala Keterbatasan, SMPN 4 Kuripan Gelar UNBK Giri Menang (Suara NTB) – Rencana SMPN 4 Kuripan yang terletak di pinggiran kawasan Gerung untuk bisa melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) akhirnya terjawab. Meski dengan segala keterbatasan, semangat dengan seabrek item kegiatan untuk mengasah kesiapan siswa dengan melaksanakan pengayaan dan try out kian berapi. pada kesempatan tahun mendatang pihak sekolah berharap pada Dinas terkait agar memperuntukan bantuan unit Komputer supaya bisa menyelenggarakan UNBK sendiri di sekolahnya.

Kepala SMPN 4 Kuripan Sahwan SPd mengatakan, saat ini yang menjadi kebutuhan dasar sekolahnya yakni masih terkendala dengan perangkat komputer. Padahal dengan perangkat yang dimaksud, menjadi salah satu faktor penunjang yang ter-

hadap terselenggaranya UNBK. Karena efisiensi UNBK jauh lebih efektif ketimbang UNPK. Dengan segala keterbatasannya, pihaknya berbesar hati pada pelaksanaan UNBK tahun mendatang, agar Pemerintah atau Dinas terkait memberikan peruntukan bantuan unit komputer, sebab kebutuhan yang paling mendasar pada sekolah kita yakni perangkat komputer saja. “Kami sangat berharap Pemerintah atau Dinas Dikbud Lobar bisa memberikan perhatian pada sekolah kami yang butuh dengan sarana komputer,” pintanya.

Mengenai kebutuhan ini, lanjut Sahwan, di tahun lalu pihaknya sudah mengajukan permohonan bantuan yang dimaksud. Mendengar jawaban dinas, akan diusahakan dan akan diberikan. Namun realitanya tidak berbuah manis dengan alasan kondisi defisit dan

pemerintah fokus untuk penanganan gempa.”Memang pernah dijanjikan, tapi untuk tahun ini tidak didukung oleh APBD, karena faktor gempa,” urainya.

Terkait dengan ujian sekarang, tambahnya, SMPN 4 Kuripan mengikuti UNBK bergabung dengan Satap 1 Kuripan yaitu menumpang di SMAN 1 Kuripan. Proses UNBK ini diikuti dua sesi.”Alhamdulillah, kali pertama kami ikut UNBK walupun hanya menumpang di sekolah lain. Siswa kami sebanyak 67 orang dan ditambah sekolah lain 11 orang,” jelasnya.

Jelas saat ini kita numpang mengingat perangkat komputer yang dimiliki sekolah hanya punya dua unit komputer. Jumlah ini sangat minim. Sedangkan perangkat server kita sudah punya satu. Server ini bantuan dari pusat tahun lalu.”Dengan kekurangan yang banyak ini, kami sangat berharap perhatian

pemerintah untuk bantuan unit komputer di tahun mendatang,” harapnya.

Sementara Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid menyebutkan, mengenai kekurangan sarana prasarana berupa komputer dan server sejatinya bisa terus ditambah oleh Pemkab Lobar. Untuk itu, ke depan akan diupayakan, sehingga kekurangan tersebut teratasi untuk keberlangsungan jalannya UNBK. “Kita akan upayakan ditahun depan, walaupun baru bisa sepuluh persen dari total kebutuhan. Kita upayakan secara bertahap,” ujar Fauzan.

Di sisi lain, bupati mengeluhkan juklak juknis pada Bantuan Operasional Sekolah yang membatasi penyediaan komputer dan server di sekolah. Padahal kebutuhan perangkat komputer dan server sekarang menjadi kebutuhan yang krusial terhadap terselenggaranya UNBK. (her)

(Suara NTB/her)

PANTAU - Kepala SMPN 4 Kuripan Sahwan, SPd., saat memantau pelaksanaan UNBK di sekolahnya.

SUARA NTB

Jumat, 26 April 2019

Halaman 11

AFP NTB Kesulitan Cari Pengganti Aryanto Prametu Mataram (Suara NTB) Kepengurusan cabang olahraga futsal NTB telah berakhir, bulan Februari 2019. Pihak Pengprov Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) NTB belum menetapkan agenda Musyawarah Provinsi (Musprov) guna memperpanjang kepengurusan yang dipimpin oleh Aryanto Prametu itu. Alasannya belum ada figur yang tepat memimpin cabor tersebut.

Wakil Ketua Bidang Organisasi AFP NTB, I Ketut Gunarsana yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis (25/4) membenarkan bila kepengurusan olahraga futsal NTB sudah berakhir sejak bulan Februari 2019. Saat ini pihaknya sedang menyusun agenda untuk melakukan konsolidasi kepengurusan guna menggelar acara pemilihan kepengurusan AFP NTB yang baru. Sebab, ketua lama mereka, Aryanto Prametu tidak mencalonkan diri lagi.

“Masa periodesasi kepengurusan AFP NTB sudah berakhir sejak bulan Februari. Sekarang kita masih melakukan konsolidasi untuk membahas agenda (Suara NTB/fan) Musprov AFP NTB,” ucap I I Ketut Gunarsana Wayan Gunarsana yang saat itu ingin bertemu dengan Sekum AFP NTB di Kantor Dispora NTB. Ia mengaku belum tahu kapan Musprov akan dilaksanakan.

Pasalnya, pihak Asprov NTB masih kesulitan mencari figur calon ketua yang akan menggantikan Aryanto Prametu. “Untuk figur calon ketua masih belum bermunculan. Harapan kami Istri pak Aryanto bisa menjadi calon ketua,” ucapnya.

Meski belum punya figur calon ketua tetap, Gunarsana mengatakan bahwa calon ketua AFP NTB kedepan harus memiliki loyalitas tinggi untuk organisasi futsal NTB. Selain itu, membuktikan dukungan moril dan finansial untuk kemajuan prestasi olahraga futsal NTB. Diakuinya, perkembagan prestasi olahraga futsal NTB saat ini cukup baik di kancah nasional. Bahkan tim futsal NTB telah menjadi kiblat futsal nasional. Itu berkat prestasi tim futsal NTB yang sudah menembus level nasional hingga internasional.

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa tim futsal Vamos Mataram NTB baru saja meraih juara di liga futsal profesional tahun 2019. Gelar juara tersebut merupakan yang ketiga kali direbut oleh Vamos Mataram. (fan)

(Suara NTB/Dok)

PENGUKURAN - Tim dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pemprov NTB melakukan survei serta mengukur ruas jalan rusak lintas Rato-Lere Kecamatan Parado awal Januari 2019 lalu.

2019, Jalan Provinsi di Parado akan Diaspal Bima (Suara NTB) – Sekretaris Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bima, H. Sunardin, ST, mengatakan ruas jalan milik Pemerintah Provinsi di Desa Rato yang menuju Desa Lere Kecamatan Parado akan dikerjakan tahun 2019.

“Jalan Provinsi di Parado sepanjang 12 kilometer pengerjaannya akan dimulai tahun ini,” katanya, Kamis (25/4).

Ia mengaku kepastian jalan tersebut akan diaspal atau hotmix berdasarkan hasil koordina-

si pihaknya dengan PUPR Provinsi NTB. Bahkan proses tender proyek yang menyita dua bulan baru saja diselesaikan. “Alokasi anggaran pengaspalan atau hotmix berasal dari APBD murni Pemerintah Provinsi NTB. Untuk nilainya kami tidak mengetahuinya,” katanya.

Oleh karena itu, Sunardin berharap kepada masyarakat Parado menginginkan perbaikan jalan yang rusak yang hampir belasan tahun tersebut untuk bersabar, menunggu proses atau tahapan

pengerjaan proyek. “Insya Allah, yang jelas 100 persen jalan RatoLere akan dikerjakan tahun 2019,” katanya.

Sebelumnya tim dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pemprov NTB, melakukan survei serta mengukur ruas jalan rusak yang sudah berlangsung belasan tahun tersebut pada awal tahun 2019.

Dalam catatan Suara NTB, ruas jalan tersebut sempat diblokade oleh warga dengan menggunakan batang kayu dan batu. Bahkan menanam batang

pohon pisang sebagai bentuk protes pada tahun 2016 silam.

Aksi penutupan tersebut sebagai protes warga dan mendesak Pemprov NTB agar segera memperbaiki jalan tersebut.

Karena sudah hampir belasan tahun lamanya jalan itu belum diperbaiki oleh Pemerintah. Saat musim penghujan, masyarakat kesulitan melintas karena kondisi jalannya becek dan berlubang.

Bahkan menelan banyak korban.

Sementara musim kemarau kondisinya berdebu. (uki)

Tekan Permasalahan TKI, Fokuskan Penanganan dari Hulu Sumbawa Besar (Suara NTB) Selama ini kerap kali terjadi permasalahan yang dihadapi TKI di negara tujuan. Diantaranya menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Guna mengantisipasi hal tersebut, Pemkab Sumbawa berupaya memberikan perlindungan sebelum pemberangkatan.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Ikhsan Safitri menjelaskan, dengan berlakunya undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan TKI, pihaknya fokus bergerak mulai dari hulu. Dalam hal ini memberikan pemahaman kepada calon TKI sebelum berangkat ke negara tujuan. Hal ini sebagai upaya serta ikhtiar dalam memperkecil kemungkinan terjadinya persoalan.

“Selama ini kita selalu dikagetkan dengan adanya persoalan TKI di negara tujuan. Tiba-tiba kita dikejutkan dengan persoalan meninggal, bermasalah dan set-

erusnya. kita ingin mengubah fokusnya pada hulunya. Yaitu sebelum pemberangkatan kita melakukan sosialisasi di beberapa tempat, desa-desa dan kecamatan. Kita sampaikan apalagi ada regulasi baru yang berbeda dengan regulasi lama,” ujarnya.

Disebutkannya, regulasi lama yakni undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlidungan TKI. Dalam regulasi tersebut nilai bobotnya lebih menekankan pada penempatan bukan perlindungan. Sedangkan undang-undang nomor 18 tahun 2017 titik tekannya pada perlidungan. Perlindungan dimaksud, baik sebelum keberangkatan maupun pada saat keberangkatan bahkan sampai pemulangannya setelah kontrak berakhir.

“Saya kira itu penekanan kalau di kita terkait dengan adanya perubahan regulasi dengan berlaku undang-undang yang baru.

Kita fokus pada upaya bagaima-

na ikhtiar kita untuk memberikan proteksi perlidungan, pemahaman kepada para calon TKI. Sehingga mereka menjadi paham akan hak dan kewajibannya,” terangnya Dalam upaya perlindungan, pihaknya juga tetap berkoordinasi dengan P3MI (Perusahaan Pengerah Pekerja Migran Indonesia).

Khusus di Sumbawa ada dua asosiasi yakni Aspataki dan Apjati.

Semua pengurus cabang TKI bernaung di bawah dua asosiasi ini.

“Kalau terjadi hal-hal seperti misalnya diindikasikan ada masalah di negara tujuan antara lain meninggal dunia dan perdagangan orang, kita berkooordinasi dengan pengurus cabangnya.

Pengurus cabang yang secara berjenjang berkoordinasi dengan pengurus pusat yang selanjutnya berkoordinasi dengan agen yang ada di negara penempatan,” tukasnya.

Saat ini, juga sudah dibentuk Layanan Terpadu Satu Pintu

(LTSP) yang keberadaannya direspon positif oleh asosiasi pengusaha tenaga kerja. Keberadaan LTSP juga menguntungkan bagi calon TKI. Karena semakin dipermudah dengan pelayanannya secara terpadu, irit biaya dan transparan.

Selain itu, saat ini juga sudah bisa dilakukan medical check up online di RSUD Sumbawa. Sehingga CTKI tidak lagi harus medical check up di luar daerah.

Dimana jika unfit (tidak sehat) jarang sekali dipulangkan oleh perusahaan ke daerah asal. Hal itulah yang membuka peluang dan potensi diberangkatkan secara unprosedural dengan berbagai cara, termasuk menjuruskan ke Human Trafficking.

“Itulah yang kami khawatirkan.

Dan itu salah satu pertimbangan dari pimpinan agar medical check up dilakukan di sini. Dengan medical check up di sini, saya kira sangat bagus dan itu sudah berjalan,” pungkasnya. (ind)

Safwaturahman Gagal Persembahkan Medali Mataram (Suara NTB) Keberhasilan Lalu Muhammad Zohri di kejuaraan atletik Asia 2019 ternyata belum bisa diikuti oleh rekannya sesama atlet NTB, Safwaturahman.

Pasalnya atlet asal Kabupaten Sumbawa Safwaturahman gagal meraih medali di Kejuaraan Atletik Asia yang berlangsung di Doha, Qatar, Rabu (24/ 4) malam lalu.

“Safwaturahman didiskualifikasi.

Dia melakukan foul (pelanggaran) di tiga lompatan,” ucap Pelatih Pelatnas Lompat Jauh asal NTB, Aria Yuniawan ketika dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Kamis (25/4).

Untuk diketahui, pada kejuaraan Asia itu Safwaturahman masih lomba selama dua hari. Di hari pertama Safwaturahman berhasil meraih tiket ke babak final setelah melompat sejauh

07,72 meter. Sayangnya di babak final Safwaturahman melakukan beberapa kesalahan sehingga didiskualifikasi.

Safwaturahman yang bersaing dengan atlet asal Cina, Uzbekistan, Jepang dan Sri Langka harus bersabar karena belum bisa mendulang medali di event itu.

Menurut Aria, kesalahan yang dilakukan oleh Safwaturahman adalah hal yang biasa dilakukan oleh atlet lompat jauh. Dalam hal ini semua atlet level dunia pernah melakukan kesalahan tersebut. Sebab foul itu terjadi karena keterlambatan kaki saat mendarat sehingga melebih batas garis yang sudah ditentukan.

Terkait dengan hasil tersebut Aria berharap dapat menjadi pelajaran berharga bagi atletnya. Sehingga di event yang akan datang bisa lebih baik lagi. (fan)

Sembilan Atlet NTB Siap Ikut Tambora Challenge Mataram (Suara NTB) Ajang lomba lari ekstrem, Tambora Challenge 2019 akan dihelat di Jalan Lintas Sumbawa, 1-4 Mei 2019. Sembilan atlet NTB siap ambil bagian di ajang lomba lari dengan rute sejauh 320 Kilometer (Km) tersebut.

Koordinator Atlet NTB, Yan Bahtiar yang diwawancara Suara NTB di Mataram, Kamis (25/4), mengatakan sembilan atlet NTB yang sudah siap berlaga di event itu adalah Abdul Salma, Marhalim Halilintar, Garis Abiyu, Yan Bahtiar, Hadi, Abdul Akhir, Juni Hardi, Evan Ferdiynti dan Margaretha.

Sembilan atlet tersebut merupakan atlet yang pernah mengikuti lomba lari 100 Kilometer ke atas.

“Tim NTB ada sebanyak sembilan atlet. Terdiri dari tujuh putra dan dua

putri. Mereka sudah siap mengikuti Tambora Challenge 2019,” ucapnya.

Yan Bahtiar yang biasa disapa Yan mengatakan sembilan atlet yang akan diturunkan di event itu merupakan atlet berpengalaman. Sebagian besar atelt sudah pernah mengikuti lomba sejauh 100 Kilometer (Km), selain itu ada juga yang pernah ikut lomba lari 100 K dan Tambora Challenge tahun lalu.

“Ada satu atlet NTB yang pernah mengikuti berbagai kejuaraan lari ekstrim di NTB. Dia adalah Abdul Salam asal Kota Bima,” jelasnya.

Di Tambora Challenge 2019, Abdul Salam akan ikut di nomor full kategori atau lari 320 kilometer. Sementara sisa delapan atletnya ikut di nomor relay atau nomor estafet yang diwakili masing-masing dua atlet. (fan)

SUARA NTB

Jumat, 26 April 2019

Tahun Ini, Lotim Dapat Jatah 1.357 Unit Bantuan RTLH Selong (Suara NTB) Program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih berlanjut. Pasalnya untuk tahun 2019 ini, Pemkab Lotim mendapat jatah sebanyak 1.357 unit RTLH yang tersebat di sejumlah wilayah kecamatan. 1.357 unit RTLH masing-masing untuk per unit senilai sekitar Rp17,5 juta.

Dikonfirmasi, Kamis (25/ 4), Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Lotim, Ir. Sahri, menyebutkan, untuk RTLH ditangani oleh Dinas Perkim pada tahun 2019 ini.

Dari APBD kabupaten ditangani sebanyak 300 unit, provinsi 39 unit, dari pemerintah pusat sebanyak 768

unit, belum lagi ditambah dari Dinas Sosial dan pemerintah desa paling tidak harus melakukan perbaikan terhadap rumah tidak layak huni sekitar 10 unit per desa.

Itu artinya, total RTLH yang dapat ditangani di Kabupaten Lotim tahun 2019 ini sebanyak 1.357 unit.

Adapun wilayah yang mendapatkan RTLH ini lebih diprioritaskan kepada wilayah yang tidak terdampak gempa secara langsung atau dari wilayah tengah ke selatan. Alasan tidak dipilih wilayah terdampak gempa untuk menghindari terjadinya tumpang tindih, menyusul rumah-rumah warga sebagian besar sudah terdata di BPBD Lotim. “Syarat-syarat rumah yang mendapat RTLH sudah jelas. Dalam pen-

dataan yang kita lakukan pun berdasarkan by name by address,” ujar Sahri yang juga Sekretaris Dishub ini.

Disinggung terkait nominal bantuan RTLH yang hanya Rp17.500 juta. Sahri menjelaskan jika disanalah dibutuhkan peran masyarakat secara swadaya dan gotong royong. Dari bantuan dana tersebut, kata dia, sebagai sentuhan pemerintah bagi masyarakat untuk melakukan perbaikan terhadap rumahnya yang kemudian disuntik lagi dengan pembiayaan secara swadaya. Kendati demikian, pembangunan RTLH tetap didampingi oleh tenaga fasilitator lapangan (TFL) dari Dinas Perkim. (yon)

Halaman 12

HILANG

HILANG

HLG STNK R2 HONDA DR.6925 CA NOKA/NOSIN :MH1JFC112CKO91934/JFC1E1092999 AN.AFAN GAFARULLAH HLG D’SKTR JL.YOS SUDARSO KOTA MATARAM

HLG STNK R2 SUZUKI DR.5078 AR NOKA/NOSIN : MH8FD110C4J-536039/ E402-1D-536887 AN.LALU ONENG WIRANATA HLG D’SKTR JL.MAJAPAHIT KOTA MATARAM

HILANG SERTIFIKAT : HLG SERTIFIKAT TANAH SHM 95 L.5.433 M2 AN.ARKEMAH ALAMAT DUSUN KARANG DUNTAL DESA GERIMAK HLG D’SKTR RUMAH

DIJUAL

(Suara NTB/yon)

Sahri

HLG STNK R2 HONDA DR.4674 NOKA/NOSIN : MHIJFL117EK097442/JFL1E1100285 AN.NI DESAK KETUT PUTRI MEGARINI HLG D’SKTR PASAR KARANG JASI CAKRANEGARA

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910

Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA

q

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 26 April 2019

RUKO - VILA - KOST

500.000

Halaman 13

SUARA NTB

Jumat, 26 April 2019

Halaman 14

Laju Pertumbuhan Traveler Muslim Dunia Tinggi

Peluang Bagi Pariwisata NTB

SEMINAR - Penasihat Senior Bidang Ekonomi dan Destinasi Kemenpar RI, Anang Sutono, berbicara pada seminar nasional dikampus Poltekpar Lombok, Kamis (25/4) kemarin.

Praya (Suara NTB) Pertumbuhan jumlah traveler muslim atau wisatawan muslim di dunia tercatat cukup pesat. Tahun ini saja, traveler muslim dunia diprediksikan menyentuh angka hingga 158 juta orang. Dan, sebagai salah satu destinasi wisata halal terbaik dunia, para pelaku wisata NTB dan Pulau Lombok khususnya harus mampu membaca dan mengambil peluang tersebut.

“Sebagai destinasi wisata halal dunia, pertumbuhan angka wisatawan muslim dunia merupakan peluang bagi kita Indonesia khususnya Pu-

lau Lombok. Untuk bisa menggaet para wisatawan muslim dunia tersebut agar mau datang berwisata ke daerah kita,” ujar Dr. Anang

Sutono, CHE., Penasihat Senior Bidang Ekonomi dan Pengembangan Destinasi Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI, saat berbicara

pada seminar nasional Dies Natalis ke III Poltekpar Lombok, Kamis (25/4) kemarin.

Untuk bisa menggaet wisatawan muslim dunia tersebut, pembenahan harus terus dilakukan. Mulai dari sisi destinasi wisata yang ditawarkan hingga fasilitas penunjang. Karena bagaimanapun juga, wisatawan muslim tentu punya perbedaan dari wisatawan pada umumnya. Dimana wisatawan muslim tentunya akan lebih nyaman jika berkunjung ke destinasi yang ramah dengan wisatawan muslim. ‘’Nah, Lombok sebagai destinasi wisata halal sudah punya modal untuk itu. Tinggal bagaimana kemudian fasilitas yang ada terus dibenahi. Supaya benar-benar ramah terhadap wisatawan musim,” sebutnya.

Ditunjang dengan promosi yang baik terhadap negaranegara asal wisatawan muslim terbesar didunia. Seperti Tiongkok, India serta negaranegara timur tengah. “Saya melihat pemerintah provinsi NTB punya semangat yang bagus dalam mengembangan wisata halal. Tinggal sekarang bagaimana kemudian fasili-

KPU Gelar Penghitungan Suara Ulang di 8 TPS di Lobar Giri Menang (Suara NTB) – KPU Lombok Barat (Lobar) menggelar penghitungan suara ulang di 8 TPS di sejumlah kecamatan. Penghitungan suara ulang ini menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu atas temuan ketidakesuaian suara hasil rekapan C1 Bawaslu dengan di PPK saat pleno di tingkat kecamatan. Pemungutan suara ulang ini diprediksi bertambah lagi di beberapa tempat pasalnya pleno tengah berlangasung hampir di semua kecamatan.

Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Lobar, Saeful Huda mengatakan bahwa sejauh ini

ada 8 TPS yang menggelar penghitungan suara ulang.

Delapan TPS ini kata dia tersebar di Desa Krama Jaya Kecamatan Narmada 4 TPS (TPS 11,12,13 dan 14). Di Labuapi ada TPS 4 Desa Bengkel, Kecamatan Gerung ada 3 TPS antara lain TPS 3 Desa Banyu Urip, TPS 2 Kebon Ayu dan TPS 19 Babusalam. Penghitungan suara ulang ini dilakukan karena adanya rekomendasi Bawaslu atas indikasi perolehan suara caleg semuanya sah. “Ada 8 TPS yang penghitungan suara ulang, itu rekomendasi dari Bawaslu,” jelas Saeful Huda.

Selain 8 TPS ini ada juga rekomendasi dari Bawaslu di Gunungsari, namun setelah pihaknya turun ke lokasi setempat tidak memenuhi unsur dilakukan penghitungan suara ulang. Menurut dia atas banyaknya penghitungan suara ulang ini disebabkan variatif, ada perbedaan C1 rekapan Bawaslu dengan C1 rekapan PPK atau ada selisih memang harus dilakukan penghitungan suara ulang. Dengan banyaknya penghitungan suara ulang, menurut dia kemungkinan ada kesalahan dalam input data.

Sebab kondisi kelelahan petugas bisa menyebabkan error.

Misalnya di Banyu Urip, setelah dicek ada selisih 3 suara, karena tak dicoret.

Ketua Bawaslu Lobar Abrar mengatakan, sejauh ini ada sejumlah TPS yang direkomendasikan untuk penghitungan suara ulang, seperti di Daerah Gerung, Labuapi dan Narmada.

Ada lagi kata dia, ditambah di Kecamatan Gunungsari. ”Kami merekomendasikan penghitungan suara ulang karena ada perbedaan antara C1 di PPK dengan C1 di Bawaslu ketika rapat rekapitulasi maka bisa direkomendasikan untuk diadakan penghitungan suara ulang,” tegas dia. (her)

tas yang ada dibenahi. Kemudian ditunjang dengan promosi yang baik,” ujarnya.

Promosi dalam hal ini tidak melulu dengan pola-pola konvensional. Seperti dengan mengikuti pameran atau sejenis. Tapi juga bisa dengan

memanfaatnya media massa maupun media sosial. Bahkan, diera industri 4.0 seperti sekarang media sosial (medsos) memiliki peran cukup vital dalam mendukung promosi pariwisata.

“Banyak transaksi pariwisa-

ta yang berlangsung di media sosial. Itu artinya, media sosial juga bisa dimanfaatnya untuk mendukung promosi secara luas terkait wisata halal Lombok, guna mengaet minat wisatawan muslim datang ke daerah kita,” tandas Anang. (kir)

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 26 April 2019

Aset Mantan Manajer Operasional GNE Terancam Disita Dari Hal. 1 Sebelum dilakukan penyitaan, akan diawali penghitungan nilai aset oleh tim appraisal yang ditunjuk. Jika jadi dilakukan penyitaan, hasil perhitungan nilai aset setelah lelang, akan dipakai menutupi kerugian daerah atau kerugian perusahaan senilai Rp2,6 miliar, penyusutan dari laporan awal Rp 3,1 miliar. Diperkirakan Jaelani, tidak semua pengembalian dalam bentuk penyitaan aset, karena sebagian dalam bentuk uang tunai. ‘’Makanya ini yang nanti akan dihitung, berapa pengembalian dalam bentuk uang dan dalam bentuk lain setelah penyitaan aset,’’ jelasnya. Sementara batas waktu yang diberikan adalah 60 hari, terhitung hingga tanggal 25 Mei mendatang, sejak temuan diserahkan. Masih ada waktu satu bulan bagi pihaknya untuk melakukan proses penyelesaian kerugian sesuai dengan rekomendasi Inspektorat dimaksud.

Masih terkait hasil klarifikasi, HB siap bertanggung jawab terkait temuan tersebut, namun ada beberapa poin yang akan diklarifikasi lagi kepada Inspektorat. Artinya, kata Jaelani, meski HB mengakui, namun ada beberapa jumlah temuan yang akan dicocokkan dengan bukti te-

muan Inspektorat. ‘’Tapi intinya beliau tetap kooperatif menyelesaikan kerugian daerah itu. Ini yang sedang kita proses,’’ jelasnya.

Klarifikasi kemarin merupakan ke dua kalinya untuk HB setelah Inspektorat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) beberapa waktu lalu.

Pihaknya meneruskan temuan Inspektorat agar segera diselesaikan sesuai batas waktu 60 hari. Jika tenggat waktu tersebut tidak ada itikad, maka sesuai prosedur, akan diserahkan penanganannya kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

Ini sesuai kesepakatan tertulis antara APH dengan APIP, difasilitasi Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kesepakatan ini mengacu pada pasal 365 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2016. Bahwa setiap temuan atau laporan masyarakat yang berpotensi pidana, harus dikoordinasikan. (ars)

Intervensi 100 Desa Miskin Dari Hal. 1 Hartina mengatakan, 100 desa prioritas penanggulangan kemiskinan sudah ditetapkan melalui keputusan Gubernur NTB. Penetapan 100 desa tersebut dengan melihat permasalahan yang banyak ditemukan di sana.

Misalnya kasus stunting, kurang gizi, gizi buruk, angka pernikahan dini, rumah tidak layak huni dan persoalan lainnya. Persoalan yang ada di setiap desa ‘’dikeroyok’’ oleh OPD dan diprioritaskan pada 100 desa termiskin tersebut. ‘’Program unggulan itu antara lain membangun Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), desa mandiri pangan, pertanian konservasi, rehabilitasi rumah tidak layak huni, ada 13 program penanggulangan kemiskinan,’’ katanya.

Intervensi program OPD disesuaikan dengan permasalahan domestik yang ada di masing-masing desa sasaran penanggulangan kemiskinan. Jika di suatu desa banyak kasus stunting, kemudian rumah tidak layak huni tidak ada. Maka program rehabilitasi rumah tidak layak huni dilakukan di desa lainnya yang masih banyak masyarakat tinggal di rumah kumuh. ‘’Memang ada beda dengan program tahun lalu. Sinergitas itu betul-betul dilakukan oleh Pemda NTB. Dalam forum OPD dicek langsung bagaimana dukungan satu OPD terhadap OPD lain dalam menyukseskan program penanggulangan kemiskinan,’’ katanya.

Dengan penanganan yang semakin sinergis antar-OPD dan kabupaten/kota, Hartina optimis angka kemiskinan akan semakin cepat menurun. Apalagi sekarang, intervensi yang dilakukan by name by address.

Hartina menambahkan, dengan prioritas pada 100 desa termiskin, bukan berarti ratusan desa dan kelurahan lainnya tak diperhatikan.

Ia mengatakan, Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/ kota akan tetap memperhatikan desa dan kelurahan lainnya. ‘’Kita prioritas 100 desa, tapi tetap kita berbicara 995 desa dan ratusan kelurahan.

Jadi kita tak tinggalkan desa yang lain,’’ pungkasnya.

Berdasarkan data Bappe-

da NTB, 100 desa prioritas penanggulangan kemiskinan tersebut tersebar di 10 kabupaten/kota.

Untuk di Kabupaten Dompu terdapat di dua desa, yakni Desa Malaju dan Saneo. Di Kota Bima terdapat di dua kelurahan yakni Jatiwangi dan Tanjung.

Sementara di Lombok Barat ada 20 desa. Antara lain, Sesela, Sandik, Taman Sari, Mekar Sari, Langko, Bengkel, Kediri, Jagaraga, Banyumulek, Kuripan Utara, Kuripan, Banyu Urip, Lembar, Jembatan Kembar, Lembar Selatan, Sekotong Tengah, Buwun Mas, Pelangan, Batu Putih dan Sekotong Barat.

Sumbawa Barat ada dua desa, yakni Batu Putih dan Mantar. Kota Mataram satu kelurahan yakni Bintaro. Lombok Utara sebanyak 15 desa, antara lain Malaka, Pemenang Barat, Pemenang Timur, Sigar Penjalin, Sokong, Tanjung, Jenggala, Bentek, Rempek, Kayangan, Sesait, Selengen, Akar Akar, Sukadana dan Senaru.

Kemudian Lombok Timur 30 desa prioritas penanggulangan kemiskinan. Yakni, Belanting, Mekar Sari, Perigi, Seruni Mumbul, Kembang Kerang Daya, Pringgabaya, Batuyang, Apitaik, Mamben Daya, Aikmel. Selanjutnya, Kalijaga, Lenek, Pringgasela, Anjani, Sukamulia Timur, Masbagik Selatan, Masbagik Utara, Lendang Nangka, Kotaraja, Montong Betok, Sukadana, Suradadi, Sakra, Labuhan Haji, Menceh, Tanjung Luar, Sukaraja, Pandanwangi dan Jerowaru.

Sementara di Lombok Tengah ada 24 desa prioritas penanggulangan kemiskinan.

Yaitu, Teratak, Sintung, Pringgarata, Barabali, Montong Gamang, Dasan Baru, Muncan, Montong Terep, Jago, Darmaji, Pengadang. Kemudian Saba, Loang Maka, Puyung, Sukarara, Labulia, Batujai, Penujak, Marong, Kateng, Mangkung, Sukadana, Mertak, dan Mekar Sari. Selanjutnya, Kabupaten Bima dua desa yakni Rite dan Ntonggu. (nas)

Lidik Kasus KONI Berlanjut Dari Hal. 1 Penyelidikan dugaan penyimpangan dana penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X NTB masih itu pada klarifikasi sejumlah pihak. Diantaranya klarifikasi pengurus cabang olahraga peserta Porprov X tersebut. Penyidik mendalami pengelolaan dana. ‘’Kita masih verifikasi Cabor-cabor,’’ sambungnya.

Dia menyebutkan, setidaknya sudah empat pengurus Cabor yang dimintai keterangan penyidik Subdit III Tipikor.’’”Satusatu kita verifikasi. Nanti ke pihak-pihak lainnya juga,’’ tandasnya.

Penyidik menelusuri sumber dan penggunaan anggaran operasional KONI tahun 2018. Salah satunya penyelenggaraan Porprov X NTB. Sumber anggaran di-

antaranya dari dana hibah APBD Perubahan Provinsi NTB tahun 2018 sebesar Rp10 miliar, urunan pemerintah kabupaten/kota, dan sponsor.

Urunan anggaran dari 10 kabupaten/kota mencapai Rp3,331 miliar.

Pemkot Bima paling banyak menyumbang dengan Rp437,2 juta sampai yang paling kecil Rp125 juta dari Pemkab Lombok Utara.

Urunan tersebut ditentukan jumlah atlet dan oficial, yang dipakai untuk akomodasi, konsumsi selama penyelenggaraan Porprov. Sementara dana hibah ditambah juga untuk insentif wasit.

Penggunaan angggaran pun meliputi penyewaan venue dan pengadaan item pendukung kegiatan lain. (ars)

Halaman 15

SMPN 20 Mataram Gelar UNBK Mataram (Suara NTB) SMPN 20 Mataram menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun 2019. Selama pelaksanaan UNBK, secara umum pelaksanaan UNBK di SMPN 20 Mataram berjalan lancar, kendala yang terjadi bisa diatasi oleh tim dari sekolah.

Kepala SMPN 20 Mataram, Dra. Ida Ayu Putu Armyani, pada Kamis (25/4) mengatakan, untuk pelaksanaan UNBK tahun 2019, sampai dengan hari terakhir UNBK tidak ada kendala, baik listrik maupun jaringan internet. “Dari listrik dan jaringan internet semua lancar,” katanya.

Diakuinya ada beberapa peserta yang terlambat hadir, tapi bisa tetap mengikuti UNBK setelah tim dari SMPN 20 Mataram menjemput peserta itu ke rumah mereka.

“Kami juga setiap hari mendapat pengawalan dari bapak dan ibu Pengawas Dinas Pendidikan Kota Mataram, dan kunjungan dari Dewan Pendidikan,” kata Ida Ayu. Ida Ayu juga berterima kasih kepada para guru dan pegawai yang telah bekerja

(Suara NTB/ist)

PERSIAPAN - Para siswa SMPN 20 Mataram saat melakukan persiapan sebelum dimulainya UNBK tahun 2019. dengan baik mempersiapkan dan mengawal kegiatan ini.

“Juga kepada Dinas Pendidikan Kota Mataram yang telah mendampingi kami selalu melalui kehadiran bapak dan ibu Pengawas Pendidikan setiap harinya, semoga anakanak kami sukses semua,” katanya.

Sebanyak 78 orang siswa kelas IX di SMPN 20 Mataram mengikuti UNBK tahun 2019 ini. Disiapkan satu ruangan dengan 26 komputer.

Siswa kelas IX dibagi menja-

di tiga sesi untuk UNBK. Pelaksanaan UN SMP/ MTs dijadwalkan pada 22 sampai dengan 25 April 2019 dengan mengujikan mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Sementara UN susulan bagi SMP/MTs akan dilaksanakan pada 29 dan 30 April 2019. Penyerahan hasil UN ke Provinsi pada 25 Mei 2019.

Dan pengumuman hasil UN SMP/MTs pada 27-28 Mei 2019. (ron)

11 WNI Terancam Hukuman Mati Dari Hal. 1 Pendekatan penyelesaian hukum termasuk kepada kerajaan Arab Saudi terus dilakukan demi membebaskan warga Indonesia yang rata-rata menjadi tenaga kerja itu dari eksekusi hukuman mati.

Latar belakang kasusnya, lanjut Iqbal, pada umumnya tuduhan sihir. Sangkaan itu memang alasannya cukup aneh. ‘’Hanya karena WNI yang bekerja di Arab Saudi membawa dari kampung halamannya benda-benda yang diduga oleh majikan atau aparat hukum Arab Saudi sebagai alat sihir. Antara lain berupa jimat,’’ papar Iqbal.

Alasan mempidanakan para WNI ini memang klise, namun norma hukum setempat harus tetap dihormati

dengan antisipasi sejak dini.

Penting menurut Iqbal agar WNI yang dikirim untuk bekerja ke luar negeri, khususnya Arab Saudi mengetahui kasus semacam ini agar dapat dihindari. ‘’Jadi menurut kami sangat penting mempersiapkan WNI kita yang akan bekerja di luar negeri dengan pengetahuan dasar mengenai hukum dan budaya setempat,’’’ujar Iqbal.

Belajar dari kasus dua WNI yang lolos vonis mati sebelumnya, pada tanggal 28 Maret 2010 atas dakwaan melakukan sihir dan guna-guna terhadap keluarga majikan atasnama Ibtisam.

Keduanya seharusnya bebas dari tahanan pada akhir tahun 2018, namun atas upaya hukum dari majikan yang masih keberatan dengan putusan bebas tersebut, keduanya masih ditahan hingga awal tahun 2019.

Upaya majikan untuk menghalangi pembebasan terus dilakukan hingga detik-detik menjelang pembebasan.

Menghadapi upaya majikan tersebut, KBRI Riyadh tidak tinggal diam. Berbagai upaya dilakukan. KBRI menunjuk pengacara untuk memberikan pembelaan serta secara rutin memberikan pendampingan dan kunjungan kekonsuleran. KBRI juga melakukan berbagai upaya pendekatan serta mengirimkan beberapa kali surat dan nota diplomatik kepada berbagai pihak di Arab Saudi, termasuk kepada Gubernur Riyadh dan Raja Arab Saudi hingga akhirnya pada tanggal 21 April 2019 Gubernur Riyadh mengeluarkan surat putusan yang membebaskan keduanya dari tahanan. (ars)

Kasus Jambanisasi Desa Bayan

Jaksa Lengkapi Berkas Dua Tersangka Mataram (Suara NTB) Jaksa penyidik Kejari Mataram menyusun berkas perkara kasus korupsi program jambanisasi di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Lombok Utara. Berkas dua tersangka, RK dan RW sedang disusun kembali. Jaksa peneliti menilai berkas belum lengkap.

Kepala Kejari Mataram Dr Ketut Sumedana menjelaskan bahwa Seksi Pidsus sudah diberi target untuk segera menuntaskan kasus yang ditangani sejak tahun 2017 tersebut.

“Kita targetkan pertengahan Mei sudah selesai dan dilimpahkan ke pengadilan.

Berkasnya masih terus dilengkapi,” ujarnya dihubungi dari Mataram, Kamis (25/ 4) kemarin.

Dalam kasus tersebut, kerugian negaranya ditaksir mencapai Rp600 juta. Berkas yang sedang dilengkapi tersebut yakni atas nama tersangka RK merupakan Kaur Keuangan Desa Bayan, dan RW, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Indikasi korupsi pada kegiatan itu berupa laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Spesifikasi barang diduga tidak sesuai dengan perencanaan dan pelaporan.

“Diduga ada pemalsuan laporan kuitansi pengerjaan proyek. Kerugian negaranya sudah dihitung Inspektorat,” pungkas Sumedana.

Setiap 545 warga di 13 dusun Desa Bayan mendapat paket pembangunan jamban berupa bangunan toilet, kloset, dan septic tank. Dua tersangka itu diduga memanipulasi berkas pertanggungjawaban.

Program jambanisasi diantaranya pembuatan WC umum ataupun WC pribadi.

Indikasi kerugian negara pada kasus itu mencapai Rp600 juta. Jaksa masih meminta tim auditor untuk menghitung angka kerugian negara.

Jaksa sudah mengantongi laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lombok Utara terhadap pengelolaan dana jambanisasi tahun 2016 yang mencapai Rp855 juta. (why)

Kasus DBD Meningkat di Kota Mataram dan Kota Bima Dari Hal. 1 ‘’Trennya yang masih naik turun Kota Mataram sama Kota Bima. Kalau di kota faktor kepadatan penduduk. Di dua kota ini cenderung naik.

Kalau kabupaten cenderung turun,’’ jelasnya.

Nurhandini menyebutkan, jumlah korban meninggal sebanyak 11 orang. Terbanyak di Kota Bima 6 orang. Kemudian Kabupaten Bima 1 orang , Dompu 3 orang dan Kota Mataram 1 orang.

Kepada Kota Mataram dan Kota Bima, Dikes NTB meminta Pemda setempat mengev-

aluasi sistem pengobatannya.

Kemudian Pemda diminta melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN). ‘’Ayo gotong royong membersihkan lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan dan jangan terlambat berobat,’’ pesannya.

Karena yang meninggal semuanya anak-anak. Pihak sekolah diminta memperhatikan kebersihan lingkungan sekolah. ‘’Anak-anak itu ada yang digigit nyamuk di sekolah, bukan di rumahnya.

Sekolah harus melakukan PSN. Kamar mandi jangan jorok, lingkungan sekolah jangan jorok,’’ pesannya. (nas)

Dipenjara 10,5 Tahun, Sumartini Hafal Alquran 18 Juz Dari Hal. 1 Sumartini mengaku disiksa dan disetrum agar mengakui bahwa dia melakukan sihir. Sumartini mengatakan diikat di sebuah tempat atau rumah kosong yang sepi selama satu bulan satu minggu. ‘’Karena saya disiksa dan disetrum, saya bilang iya.

Tetapi bukti nggak ada. Saya dipukul, disetrum juga. Diikat di hutan jam 02.00 malam sendiri. Disekap di rumah kosong sendiri. Selama satu bulan satu minggu,’’ tuturnya.

Selama disiksa oleh majikannya, Sumartini mengatakan hanya diberi makan satu kali dalam sehari. Karena tidak tahan dengan siksaan yang dialami, Sumartini terpaksa mengatakan melakukan sihir. Padahal, dia tidak pernah melakukan sihir. ‘’Kalau dipenjara 10 tahun 6 bulan sampai hari ini. Kalau di penjara tak ada perlakuan apa-apa. Kecuali, hukuman dan cambukan 1.000

cambukan. Sakit juga sampai biru punggung saya. Seribu cambukan itu selama 20 hari.

Sehari itu 20 cambukan,’’ kenangnya.

Ia mengaku dicambuk dengan rotan seukuran ibu jari.

Cambukan tersebut mulai dari punggung sampai badan bagian bawah. Selama 10,5 tahun di dalam penjara, ibu dua anak ini menghabiskan waktu dengan menghafal Alquran. ‘’Saya juga bekerja sebagai tukang bersih-bersih. Saya diberikan upah 450 riyal sebulan,’’ katanya.

Selain itu, setiap menghafal satu juz Alquran, Sumartini diberikan uang 300 riyal. Selama 10,5 tahun di dalam penjara, Sumartini mengatakan sudah hafal Alquran 18 juz. ‘’Saya alhamdulillah hafal 18 juz sekarang. Saya diberi 18 sertifikat. Ada tiga orang yang menguji hafalan saya.

Mereka semuanya orang dari luar penjara. Nilai hafalan saya tak pernah kurang 90,’’

sebutnya.

Sumartini mengaku bersyukur dapat bebas dari ancaman hukuman mati di Arab Saudi. Ia berterima kasih kepada pemerintah yang telah membantu membebaskan dirinya dari ancaman hukuman mati.

Sumartini bebas dari ancaman hukuman mati bersama satu TKW asal Karawang Jawa Barat atas nama Warnah Binti Warta Niing. Mereka berdua langsung dipulangkan ke Indonesia setelah keluarnya putusan pembebasan dari pengadilan tingkat banding di Arab Saudi. Sumartini dan Warnah tiba di Jakarta, Rabu (24/4). Selanjutnya, keduanya diserahterimakan kepada keluarga masing-masing oleh Kemenlu.

Pejabat Fungsional Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kemenlun Upi Dewi Marciana yang menyerahkan Sumartini ke Disnakertrans NTB mengatakan keduanya seharusnya bebas dari tahanan pada akhir 2018. Namun

upaya hukum dari majikan yang masih keberatan dengan putusan bebas tersebut, keduanya masih ditahan sampai awal 2019. ‘’Upaya majikan untuk menghalangi pembebasan terus dilakukan hingga detik-detik menjelang pembebasan,’’ tutur Marciana.

Menghadapi upaya majikan tersebut, KBRI Riyadh tidak tinggal diam. Berbagai upaya dilakukan. KBRI menunjuk pengacara untuk memberikan pembelaan serta secara rutin memberikan pendampingan dan kunjungan kekonsuleran.

KBRI juga melakukan berbagai upaya pendekatan serta mengirimkan beberapa kali surat dan nota diplomatik kepada berbagai pihak di Arab Saudi. Termasuk kepada Gubernur Riyadh dan Raja Arab Saudi hingga akhirnya pada 21 April 2019, Gubernur Riyadh mengeluarkan surat putusan yang membebaskan keduanya dari tahanan.

Marciana mengatakan pada umumnya tuduhan sihir terjadi karena WNI yang bekerja di Arab Saudi membawa dari kampung halamannya benda-benda yang diduga oleh majikan atau aparat hukum Arab Saudi sebagai alat sihir, antara lain berupa jimat. Hal ini, kata Marciana, menunjukkan pentingnya mempersiapkan lebih baik WNI yang akan bekerja di luar negeri dengan pengatahuan dasar mengenai hukum dan budaya setempat.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH mengatakan kasus ini dapat menjadi pelajaran. Pentingnya memberikan pengetahuan kepada TKI sebelum berangkat ke negara tujuan. Pemberian pengetahuan dan pemahaman mengenai adat istiadat dan hukum negara tujuan harus dilakukan sebelum pemberangkatan. Selain itu, untuk mencegah TKI ilegal, perlunya pencegahan mulai dari tingkat desa/ kelurahan. (nas)

Golkar Percaya Sejarah, Gerindra Optimis 11 Kursi Dari Hal. 1 “Kalau kemungkinan di bawah 10 mungkin nggak.

Saya sudah tanya teman-teman di kabupaten,” ujarnya.

Ia menegaskan, sebagai partai yang memiliki sejarah politik yang panjang dan mengakar di NTB, pihaknya yakin masyarakat NTB masih mendukung Partai Golkar. Karenanya, ia pun optimis, kursi Ketua DPRD NTB masih menjadi milik partainya. “Harus optimislah, Golkar menjadi ketua. Sejarah mengatakan begitu. Jadi kita percaya sejarah,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah sumber perhitungan memperlihatkan kans Golkar mempertahankan capaian Partai Golkar dari Pemilu ke Pemilu terancam berakhir. Kinclongnya pencapaian Partai Gerindra di NTB pada Pemilu 2019 ini membuat partai ini diperkirakan akan meraih kursi terbanyak.

Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat meyakini validitas perhitungan sementara mereka. Ia optimis, pihaknya akan mengantongi 11 kursi DPRD NTB periode ini.

“Insya Allah dari perhitungan kita, kita bisa dapat 11 kursi, di beberapa Dapil dapat dua kursi,” kata Ridwan.

Dengan perhitungan sementara perolehan kursi tersebut, Gerindra optimis kadernya dapat menjadi pemegang palu Ketua DPRD NTB berikutnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPD Partai Demokrat

NTB, TGH. Mahalli Fikri meyakini, perolehan kursi mereka akan berkisar enam hingga delapan kursi. ‘’Gambarannya, Demokrat itu dari suara yang sudah diplenokan itu ada peluang yang nyata itu di enam Dapil. Yang sudah nyata insya Allah,” ujarnya.

Dari enam Dapil itu, pihaknya juga meyakini ada satu Dapil yang kemungkinan besar mendapatkan dua kursi, yaitu di Dapil Bima – Dompu alias Dapil VI. “Ada Dapil yang berpeluang Demokrat bisa dapat dua kursi yaitu di Dapil VI. Itu Demokrat tertinggi. Di Bima Dompu,” ungkapnya.

Selain itu, Demokrat juga masih harap-harap cemas di Dapil lainnya. Ada pula satu Dapil lagi yang memperlihatkan hasil di mana Partai Demokrat tampaknya nyaris dipastikan tidak akan kebagian kursi. Dapil itu adalah Dapil Kota Mataram. ‘’Ada satu Dapil yang kita mungkin sudah tidak bisa berharap, yaitu di Dapil (Kota) Mataram,’’ ujar Mahalli.

Meski terancam kehilangan kursi di Kota Mataram, Mahalli masih percaya pihaknya mampu mempertahankan jatah kursi Pimpinan DPRD NTB yang kini masih jadi milik mereka. Mahalli meyakini, kalaupun ada partai lain yang memperoleh kursi ganda di Dapil tertentu, kemungkinan besar itu adalah partai yang saat ini memang menjadi pemilik jatah pimpi-

nan DPRD NTB. Namun, perkiraan Mahalli kemungkinan bisa dipatahkan oleh Partai Nasdem. Ketua DPW Partai Nasdem, H. Muh. Amin, SH, M.Si, juga memperlihatkan optimisme akan terjadinya perbaikan perolehan kursi di Pemilu 2019 ini. Bahkan, ia tak menampik kemungkinan partainya akan masuk dalam jajaran empat besar alias pemilik kursi Pimpinan DPRD NTB. Di Pemilu 2014 lalu, Nasdem hanya meraih tiga kursi di DPRD NTB. Pada Pemilu 2019 ini, Amin optimis mengisi semua Dapil yang ada, yakni delapan kursi. ‘’Kita sekarang jadi satu fraksi utuh, bahkan target kita dari melihat perolehan kursi kita, kita bisa jadi wakil ketua. Insya Allah minimal semua Dapil kita isi, meskipun di beberapa Dapil kita masih berpeluang dapat dua kursi,” kata Amin.

Nasib Partai Kecil Pemilu legislatif 2019 di NTB memang memperlihatkan potensi peraih kursi di parlemen masih didominasi partai besar. Sementara, partai-partai kecil dan yang juga merupakan partai baru, nyaris tidak kebagian jatah kursi, akibat terlalu kuatnya dominasi partai-partai besar.

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKIP) merupakan salah satu partai yang diperkirakan akan tersisih dari peta persaingan perebu-

tan kursi di DPRD Provinsi NTB. Hingga Kamis (25/4), dari hasil rekapitulasi sementara perolehan suara sejumlah partai maupun internal PKPI sendiri memperlihatkan partai ini cukup berat untuk memperoleh kursi.

Ketua PKPI Provinsi NTB, Andi Laweng yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (25/4) juga tak menampik hal tersebut. Sampai saat ini pihaknya masih belum berani mengklaim satupun peluang perolehan kursi di hampir semua Dapil di NTB. ‘’Ya untuk provinsi masih ketat, kita masih tunggu hasil perhitungan di PPK ini. Tapi ada beberapa Dapil yang jadi harapan kita, masih kita kawal ini, seperti di Dapil Lotim, Dapil VI, Dan Dapil V yang terlihat ada peluang, sehingga kita fokus kawal,’’ katanya.

Berbeda halnya dengan DPRD tingkat kabupaten/kota.

Disebutkan Andi, ada beberapa kabupaten/kota yang sudah bisa dipastikan oleh PKPI bisa merebut kursi wakil rakyat.

Disampaikan Andi, kabupaten/ kota yang berpeluang mendapatkan kursi, yakni KSB dua kursi, Sumbawa dua kursi, Dompu satu kursi, Kota Bima satu kursi, Lotim tiga kursi, Loteng satu kursi, Lobar dua kursi, KLU satu kursi dan Mataram dua kursi.

“Untuk di kabupaten/kota sampai dengan saat ini ada yang sudah bisa kita pastikan ngunci kursi, dan ada beberapa yang masih bersaing untuk

merebut posisi kursi terakhir,” jelasnya.

Situasi yang sama juga dialami partai pendatang baru lainnya, yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Sampai sejauh ini, dari hasil rekapitulasi perolehan suara sementara Perindo, belum ada satupun kursi yang berpeluang diperoleh.

“Tapi yang keliatan berpotensi kita bisa dapat baru dari Dapil II, Lobar-KLU satu kursi, dan Dapil V, SumbawaKSB satu kursi,” kata Ketua DPW Perindo NTB, H. M. Izzul Islam kepada Suara NTB. Berbeda halnya dengan di kabupaten/kota. Izzul Islam dengan sangat optimis bisa mengunci beberapa kursi, jika dilihat dari raihan suara yang sudah masuk. Beberapa Caleg memiliki perolehan suara yang telah berhasil mengungguli sejumlah Caleg dari partai besar lainnya. ‘’Kalau kabupaten kita di KLU insya Allah dapat dua kursi, Lotim dua kursi juga, di Lobar kita satu kursi, dan di Sumbawa besar dua kursi, serta di Kota Bima satu kursi.

Nah kalau yang lain, masih belum final,” katanya.

Untuk DPR RI juga demikian, meskipun kedua partai ini berdasarkan hasil Quick Count sejumlah lembaga survei tidak lolos ambang batas, perolehan suara mereka juga di Dapil NTB I dan II, memperlihatkan tidak ada yang mengantongi suara signifikan. (aan/ndi)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 26 April 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bersambung...

Aruna Senggigi Resort & Convention

Revitalisasi Senggigi Dimulai Tahun Ini Sambut Ramadhan, Tawarkan Paket Umrah Gratis Giri Menang (Suara NTB) Kurang dari seminggu lagi, umat Muslim di dunia akan menjalani ibadah Ramadhan.

Selain menjadi momentum pelaksanaan ibadah, puasa Ramadhan juga kerap kali menjadi momen berkumpul bersama keluarga atau kerabat. Salah satu momen yang hanya dirayakan di puasa Ramadhan adalah buka bersama atau bukber.

“Khasanah Ramadhan merupakan salah satu agenda event di Lombok, oleh karena itu, kami sebagai pelaku pariwisata turut serta mendukung semboyan wisata (Suara NTB/ist) halal NTB salah satunya den- SIAPKAN - Chef Aruna Senggigi Resort & Convention segan menawarkan paket #Buk- dang menyiapkan menu masakan khas hotel. berAruna ini,” ungkap Weni Kristanti, General Manager Aruna Senggigi dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Kamis (25/4).

Untuk memenuhi kebutuhan buka bersama tersebut, Aruna Senggigi Resort & Convention managed by Topotels telah menyiapkan paket Iftar yang menarik. Dibanderol dengan harga Rp 88.000nett/orang, beragam variasi menu telah disediakan. Mulai dari variasi takjil yang menggoda, seperti aneka bubur, jajan pasar, dan lain sebagainya, kemudian dilengkapi dengan soup dan maincourse yang terdiri dari 5 menu berbeda dan condiment. Sebagai penutup, akan disediakan aneka es buah, dan beragam minuman free flow jus dan ice tea.

“Setiap hari juga akan ada live cooking Mongolian BBQ yang bisa dilihat langsung oleh tamu dan menjadi atraksi yang menarik,” tambah Arif, Sous Chef Aruna Senggigi.

Seluruh menu tersebut dirangkum dalam Iftar package yang mulai diadakan pada tanggal 5 Mei sampai 2 Juni 2019. Berlokasi di Pandan All Day Dining Aruna Senggigi, Iftar package buka setiap hari mulai pukul 5 sore hingga 9 malam. Lebih istimewa lagi, setiap pembelian paket Iftar, tamu berhak mendapatkan kesempatan undian dengan Grand Prize Paket Umrah! Semua pengunjung dapat membeli lebih dari satu paket Iftar agar mendapat peluang lebih besar untuk mendapatkan paket Umrah yang diundi pada 20 Juni 2019.

Selain Paket Iftar, Aruna Senggigi Resort & Convention managed by Topotels juga memberikan penawaran special untuk menginap. Promo Ramadhan untuk menginap di Aruna Senggigi dibanderol hanya seharga Rp 488.000nett/kamar/malam. Paket tersebut sudah termasuk sarapan/sahur untuk 2 orang dan berlaku selama 5-31 Mei 2019. Untuk pemesanan atau reservasi dapat langsung menghubungi 087 800 199 777 melalui Whatsapp atau 0370 – 619 7777 via telepon. Atau dapat juga mengunjungi website di www.arunasenggigi.com dan sosal media @arunasenggigi (IG, FB dan Twitter). (r)

Giri Menang (Suara NTB) Rencana revitalisasi Senggigi mulai dilakukan tahun ini. Tahap awal revitalisasi dimulai dari pembangunan drainase di kawasan setempat. Salah satu fokusnya drainase jalan yang menuju kawasan Hotel Killa Senggigi dan depan Hotel Jayakarta yang kerap kali memicu banjir. Untuk infrastruktur jalan nasional yang masuk dalam wewenang pihak Balai Jalan, pihak dinas terkait sudah melakukan koordinasi terkait pengerjaannya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Barat (Lobar), I Made Artadana mengaku jika tender pembangunan infrastrukur untuk revitalisasi itu sedang berlangsung. Untuk infrastruk-

tur jalan nasional yang masuk dalam wewenang pihak Balai Jalan, pihaknya sudah melakukan koordinasi.

“Ada beberapa titik memang yang menjadi prioritas yang ditangani balai jalan, pemeliharaan di Senggigi,” ungkapnya, Kamis (25/4).

Terkait dengan beberapa titik yang menjadi lokasi terjadinya banjir dikawasan Batulayar-Senggigi, Made mengatakan hal itupun menjadi prioritas.

Seperti yang kerap terjadi di kawasan dekat Hotel Jayakarta.

Pihaknyapun bersinergi dengan pihak Balai Jalan dan BWS terkait hal itu.

Sedangkan untuk infrastruktur yang menjadi wewenang Pemkab, sejauh ini tengah dalam tender. Di mana pembangunan itu berkaitan dengan infrastruktur drainase jalan yang menuju ka-

wasan Hotel Killa Senggigi. “Itu yang kita tangani sekarang, panjangnya itu ada sekitar 600 meter, dananya itu sekitar Rp 900 juta,” jelasnya.

Tidak hanya pada pembangunan infrastruktur saja, Pemkab Lobar juga akan melakukan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah titik kawasan Senggigi. Maklum saja pihak pelaku pariwisata sudah lama menyuarakan masih gelapnya kawasan Senggigi tersebut. “Kalau PJU itu bagaimana nanti penataan lampunya oleh Disperkim (Dinas Perumahan dan Permukiman),” ujarnya.

Pihaknya pun juga akan segera berkoordinasi dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lobar terkait dengan penataan lokasi kuliner. Di samping juga penataan untuk lokasi berdirinya pa-

pan reklame dan baliho. “Agar penataannya tidak semerawut dan mengikuti master plan yang sudah ada,” tambahnya.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lobar Ispan Junaidi mengaku pembahasan dengan instansi terkait untuk pelaksanaan revitalisasi Sengigi sudah dilakukan, baik dengan Badan Balai Jalan maupun Balai Wilayah Sungai (BWS).

Mengingat sebagaian perencanaan tersebut masuk dalam wilayah wewenang instansi terkait tersebut. ”Ada Dinas PU Juga, Cuma karena itu ranahnya irigasi bukan masuknya ranah pariwisata.

Karena keweangan itu bukan kewenangan Pemkab saja, namun balai jalan dan wilayah sungai, tidak bisa sendirisendiri,” ungkapnya belum lama ini. (her)