Edisi 26 April 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 26 APRIL 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

Minimalisir Rujukan Pasien ke Luar NTB PROVINSI NTB juga memiliki rumah sakit yang besar.

Akan tetapi, masih banyak sekali warga NTB yang tidak bisa berobat di rumah sakit milik pemerintah daerah NTB ini.

Masalah ini harus segera diselesaikan. Rujukan pasienpasien yang selama ini banyak ke luar daerah NTB harus diminimalisir. Bila perlu hentikan pengiriman pasien ke luar daerah karena jika kita sudah mampu mengobati sendiri.

Seperti banyaknya warga NTB yang terpaksa pergi ke RS Sanglah Denpasar Bali ini membuat Calon Gubernur NTB, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan miris. Komitmen Ali BD, pengiriman rujukan pasien ke rumah sakit di luar daerah ini harus diminimalisir. Rumah sakit umum daerah di NTB harus bisa mengobati pasien-pasien yang merupakan warga NTB. Keyakinan Ali Dachlan, rumah sakit daerah di NTB ini bisa mengatasi masalah tersebut. Saat ini belum bisa karena terkendala fasilitas dan tenaga dokter spesialis.

Bersambung ke hal 15

16 HALAMAN NOMOR 47 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ali BD Ajak Rangkul Semua Elemen Masyarakat MUSIM Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) banyak tersebar fitnah. Tahun politik ini bisa memicu perpecahan. Calon Gubernur Independen, Non

Partai dan Non Blok, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan tidak menginginkan terjadi seperti itu.

Dalam setiap kesempatan bersilaturahmi dan kampanye, Amaq

Asrul ini bukan kemudian meminta untuk memilihnya. Melainkan menyerukan untuk terus menjaga silaturahmi.

Jaga persatuan dan kesatuan

dan tidak mudah terjebak dengan segala macam dan bentuk fitnah. Tidak mudah terpancing berita-berita hoaks.

Bersambung ke hal 15

Silaturahmi dengan jemaah Majelis Pengajian TGH Supardan Cholil di Praya, Loteng

CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK

Penyelesaian Dualisme Kepengurusan BPPD Masih Buntu Mataram (Suara NTB) – Penyelesaian dualisme kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB masih buntu. Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D mempertemukan dua kubu di Ruang Rapat Sekda, Rabu (25/4) siang, dihadiri TGH. Fauzan Zakaria dan L. Abdul Hadi Faishal yang sama-sama masih mengklaim sebagai Ketua BPPD NTB. Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D yang dikonfirmasi usai pertemuan itu mengatakan bahwa rapat yang dilakukan bersifat tertutup. Ia mengatakan, hasil rapat tersebut bukan untuk konsumsi publik. Setelah terus didesak, Sekda mengatakan pertemuan tersebut merupakan kompromi untuk mencapai kesepakatan kepengurusan BPPD NTB yang diakui oleh kedua belah pihak. ‘’Itu kompromi untuk mencapai kepengurusan yang di-

akui oleh kedua belah pihak.

Solusinya kompromi. Insya Allah tanggal 29 April selesai.

Mekanismenya musyawarah mufakat,” ujarnya.

Sekda menyatakan, dirinya sudah membaca UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menjadi payung hukum pembentukan BPPD. Dalam UU itu, kata Sekda ditegaskan bahwa ada peran gubernur dalam pengangkatan anggota atau unsur penentu kebijakan BPPD NTB. ‘’Dalam hal proses pemili-

han, dalam hal persyaratan pengurus dan sebagainya diatur dalam Pergub, menentukan tim sembilan itu,’’ terangnya.

Rosiady mengatakan bahwa memang dalam aturan dikatakan bahwa penentuan Ketua BPPD dipilih dari dan oleh sembilan anggota penentu kebijakan. Namun, persyaratan untuk menjadi ketua harus mengikuti Pergub.

Sehingga, untuk menyelesaikan dualisme kepengurusan BPPD NTB ini akan Bersambung ke hal 15

Kejaksaan Tunggu Keseriusan DMB KEJAKSAAN Tinggi NTB melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) ingin konkrit dalam proses penagihan hasil penjualan enam persen saham PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT). Bentuk keseriusan dengan menyerahkan Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk segera ditindaklanjuti. Tidak lagi sebatas wacana yang selama ini bergulir.

Wacana tentang pelibatan JPN dalam penagihan hasil penjualan saham kepada PT. Multi Capital (MC) diamati kejaksaan menjadi isu bergulir lama.

Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)

MANGKRAK - Proyek Penyulingan air di Bima mangkrak, Berita selengkapnya di halaman 15

TO K O H Abaikan Surat Multi Capital

KO M E N TTAA R

TGH. M. Zainul Majdi (Suara NTB/ars)

PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) tetap diperintahkan menggunakan Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk menagih sisa hasil pembayaran saham sebesar Rp 408 miliar lebih ke PT. Multi Capital, yang merupakan salah satu anak perusahaan grup Bakrie. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi tak menghiraukan surat terbaru dari PT. Multi Capital yang kembali menjanjikan Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

(Suara NTB/ist)

TGB Punya Cita-cita Besar DOKTOR H. Moch Ali Bin Dachlan angkat bicara soal adanya pihak-pihak yang mengkritik upaya Tuan Guru Bajang (TGB) Dr. TGH. M.Zainul Majdi untuk ambil bagian dalam upaya memajukan bangsa.

Dikatakan, TGB memiliki citacita besar untuk bangsa ini.

Kepada Suara NTB, Rabu (25/4) kemarin, Sang Pendobrak ini mengingatkan, jika ada pihak-pihak yang tidak mampu dan tidak memiliki cita-cita besar seperti yang dilakukan TGB tidaklah kemudian meremehkan dan melakukan tindakan yang merendahkan.

Bersambung ke hal 15 H. Moch Ali Bin Dachlan

E-Katalog Online Shop LKPP Hadir untuk Masyarakat NTB Ayooklik.com Selong (Suara NTB) Rabu (25/4) kemarin, Ayooklik.com melakukan sosialisasi di Kantor Bupati Lombok Timur (Lotim) dengan menghadirkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Lotim.

Ayooklik.com, sebuah situs online shop Bersambung ke hal 15

LOGO - Logo “Ayooklik.com” dan penyerahan cindramata ke oleh Direktur PT Airmas Mataram Internusa, Diah Iskandar kepada Pjs Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik

Mori Ingin ’’Kue’’ Pembangunan Dirasakan Bersama Dompu (Suara NTB) – Calon Wakil Gubernur NTB nomor urut 2, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm menegaskan bahwa ketimpangan dalam distribusi kemakmuran masih menjadi pekerjaan rumah bagi banyak daerah di NTB. Penilaian itu disampaikan Mori Hanafi saat menggelar blusukan di Kecamatan Pajo, Minggu, 22 April 2018.

Blusukan ini disambut masyarakat Desa Woko, Desa Temba Lae, Desa Ranggo, Desa Lune, Desa Jambu, dan Desa Lepadi. Blusukan kali

ini pun di setiap desanya dis- yang masih cukup tinggi. Beambut dengan ratusan pen- gitu juga dengan angka kesendukung paslon yang diduku- jangan sosial yang dirasakan oleh masyarakat. ng oleh 9 partai politik ini.

“Masalah pembangunan itu Kegiatan kampanye ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh adalah prioritas. Jika kami termasyarakat berpengaruh, pilih, dengan janji kerja yang serta tokoh pemuda Kecama- berpihak kepada masyarakat, Bersambung ke hal 15 tan Pajo lainnya.

Pada pidato politiknya, Mori menyampaikan beberaMENYIMAK - Calon Wakil pa hal yang terjadi di Dompu. Gubernur NTB nomor urut 2, Mori menyayangkan pemba- H. Mori Hanafi, SE, M.Comm ngunan di Dompu sangatlah tengah serius menyimak minim dan tidak dirasakan suara warga NTB, saat oleh masyarakat yang dibukblusukan di Kecamatan tikan dari angka kemiskinan Pajo, Minggu, 22 April 2018.

(Suara NTB/Photo by FaniHanifa Photography)

SUARA NTB Kamis, 26 April 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2

Apresiasi Terbentuknya Babakan Mart INISIATIF kelompok UKM di Babakan yang bekerjasama dalam membentuk Babakan Mart diapresiasi oleh pihak kelurahan Babakan. Seperti yang disampaikan oleh lurah Babakan, Abdul Rauf, S.Sos kepada Suara NTB, Rabu (25/ 4), pembentukan Babakan Mart ini menunjukkan bahwa kualitas produk UKM dari Babakan tidak kalah bersaing dengan produk-produk lainnya. Di mana selama ini Babakan memang identik dengan kampung roti yang sudah lama dikenal.

(Suara NTB/uul) “Produk yang dibuat di sini Abdul Rauf kualitas dan rasanya tidak kalah saing, tidak kalah dengan produk-produk di pasar modern,” tuturnya. Apalagi pasaran produk olahan makanan dari Babakan pasarannya sudah menyebar ke seluruh pulau Lombok bahkan sampai pulau Sumbawa. Rauf menunjukkan aktivitas jual beli jajanan bisa dilihat setiap harinya, terutama menjelang sore hari di mana pembeli datang dari berbagai wilayah di Lombok.

Adanya Babakan Mart ini, imbuhnya, merupakan terobosan baru bagi para UKM di Babakan terutama dalam membantu dan mengembangkan usahanya. “Jadi mereka bisa dirangkul dalam satu tempat untuk memasukkan produknya, sehingga lebih bersemangat untuk melakukan usahanya,” jelasnya. Babakan Mart yang berada di bawah binaan UKM Babakan juga menjadi sarana pemersatu pengusaha di Babakan sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak sehat. Rauf menjelaskan, hampir 60% penduduk Babakan merupakan pelaku UKM rumahan yang aktif berproduksi.

Pihak kelurahan, tambahnya, akan membantu dalam mempromosikan adanya Babakan Mart ini agar masyarakat di luar Babakan juga tahu eksistensinya. “Rupa Babakan Mart juga tidak kalah dengan pasar retail modern yang sudah ada.

Tetapi di sini pembeli bisa mendapatkan produk UKM Babakan dengan kemasan yang bagus dan bersih,” tuturnya. Rauf mengatakan kehadiran Babakan Mart ini juga bisa menjadi perhatian pemerintah untuk turut membantu pengusaha UKM terutama dalam masalah pembiayaan dan pembinaan.

“Saya berharap pemerintah terutama dari dinas terkait bisa membantu pengusaha di sini dalam masalah pembiayaan dan membina mereka agar terus aktif berkembang,” jelasnya. Pelaku UKM juga diharapkan untuk terus berinovasi mengembangkan produknya, terutama yang sudah masuk Babakan Mart dengan kemasan yang lebih bagus agar tetap bisa bersaing. (uul)

Bukan untuk Kegiatan Konsumtif SEKRETARIS Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. H.M. Noer Ibrahim menekankan harus ada relevansi antara bantuan yang diberikan kepada masyarakat dengan berkurangnya angka kemiskinan. ‘’Sudah berhenti sebenarnya, tapi karena ini kita juga selalu menyarankan kepada mereka jangan dipakai untuk makan saja. Pakai untuk modal usaha,’’ ujarnya kepada wartawan di DPRD Kota Mataram, Rabu (25/4).

Noer Ibrahim membantah (Suara NTB/fit) kalau bantuan yang diberiH.M. Noer Ibrahim kan kepada masyarakat berupa bantuan yang sifatnya konsumtif. Pemkot Mataram, katanya memberikan bantuan modal usaha. Hanya saja, dalam perjalanannya, oleh masyarakat, modal usaha itu kerap digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. ‘’Inilah budaya masyarakat yang belum bisa kita tuntaskan,’’ sesalnya.

Politisi Golkar ini tidak menyangkal, bisa jadi karena pengawasan kurang maksimal, sehingga pemberian bantuan modal usaha ini justru disalahmanfaatkan oleh penerimanya. Sehingga, tidak berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. ‘’Tapi untuk tahun 2018 ini, kita (Dewan, red) akan ikut mengawasi,’’ cetusnya. Pada bagian lain, Noer Ibrahim meminta kepada Dinas Perdagangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap UKM di Mataram.

Sehingga, sambung anggota Dewan dari Dapil Mataram – Sekarbela ini angka kemiskinan di Mataram bisa dikurangi.

Noer Ibrahim tidak setuju kalau dikatakan bahwa angka kemiskinan yang persentasenya sudah menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, justru sulit dientaskan. Oleh karena itu, Dewan melalui Pansus LKPJ melakukan penelusuran, mencari kebenaran akan data-data yang disodorkan eksekutif. Termasuk di dalamnya adalah data kemiskinan. ‘’Itukan penurunan angka kemiskinan yang kurang dari 1 persen, kita kritisi. Termasuk juga gizi buruk,’’ imbuhnya. Angka kemiskinan ini juga berpotensi bertambah dengan tren peningkatan angka pengangguran. Misalnya pengangguran yang berasal dari lulusan SMA/SMK yang tidak tercover di bangku kuliah maupun tidak terserap di dunia kerja. ‘’Kota memang tidak bisa jauh dari fenomena itu,’’ cetusnya.

Ia mencontohkan masih adanya penggunaan tenaga kerja yang didatangkan dari luar NTB dengan pertimbangan mereka memiliki skill yang dibutuhkan oleh perusahaan bersangkutan. SDM yang terampil, kata dia, harus menjadi perhatian khusus dari Pemkot Mataram, supaya masyarakat lokal menjadi prioritas dalam pemanfaatkan tenaga kerja. (fit)

(Suara NTB/cem)

SEGERA RAMPUNG - Personel TNI terlihat merampungkan monumen bahari di Taman Malomba, Ampenan, Rabu (25/4). Monumen ini untuk mendukung acara Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) yang akan menghadirkan personel militer dari puluhan negara yang akan hadir di Mataram dalam waktu dekat ini.

DPRD Mataram Soroti Mangkraknya Sumur Bor Tidak bisa program dibuat pemerintah dan diserahkan ke warga dibiarkan begitu saja.

Perlu diatur sistem bagaimana pemeliharaan, pembiayaan dan lain sebagainya. “Tidak bisa seperti itu. Walaupun itu sifatnya hibah, justru merugikan masyarakat. Dinas PU tidak bisa lepas tanggungjawab begitu saja,” sesalnya.

Tradisi bangun kemudian membiarkan proyek terbengkalai tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tradisi sep-

Mataram (Suara NTB) Mangkraknya empat sumur bor yakni di Lingkungan Pakendelan, Batu Mediri, Monjok dan Pagutan menjadi sorotan anggota DPRD Mataram. Proyek dibangun tahun 2013 - 2014 seharusnya bisa dimanfaatkan, justru sebaliknya.

Warga dirugikan karena tak lagi dapat menikmati air bersih.

Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska, S.Pt., Rabu (25/4) menegaskan, seharusnya sumur bor yang dimanfaatkan bagi warga untuk pemenuhan air bersih jangan sampai terbengkalai. Sebab, puluhan

bahkan ratusan warga bergantung terhadap keberadaan sumur tersebut. “Ini kita sayangkan dan akan kita pertanyakan keberlanjutan program itu,” kata Wiska.

Perencanaan program seharusnya dirancang secara

matang. Artinya, dari perencanaan sampai proses pembangunan proyek itu harus diantisipasi kemungkinan yang akan terjadi. Termasuk pengelolaan diklaim diserahkan ke warga semestinya harus ada pendampingan.

erti itu harus dihilangkan.

Berbeda halnya dengan pengadaan sampah yang sudah jelas pemanfaatannya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito mengaku, belum menerima laporan terkait mangkraknya sumur bor tersebut. Dia akan menggali informasi ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

“Nah, tiang belum dapat informasi soal itu. Coba tanya ke PU dulu,” pintanya. (cem)

Warga Ansor Desak Pemkot Puluhan Miliar Ambil Alih Fasilitas Umum Proyek Milik PUPR Mataram (Suara NTB) Ketidakjelasan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas social (fasos) disediakan oleh pengembang di Lingkungan Ansor, Kelurahan Jempong Baru, sejak sepuluh tahun belum ada solusi. Warga mendesak Pemkot Mataram segera mengambil alih agar tak berbuntut panjang.

Kepala Lingkungan Ansor, Adhar, Rabu (25/4) mengatakan, pengelolaan fasum dan fasos yang seharusnya diserahkan pengembang ke pemerintah justru tidak dilakukan sejak 10 tahun lalu. Di satu sisi, jalan, drainase dan penerangan jalan umum tidak disediakan. Padahal, tanggungjawab pengembang 30 persen harus menyiapkan itu.

“Coba lihat mana ada jalan dan salurannya. Ini kalau hujan tergenang semua. Warga gotong royong membuat ini,” kata Adhar. Sebagian jalan dibangun berasal dari program aspirasi anggota Dewan.

Pengembang justru lepas tangan terhadap hal itu.

Meskipun demikian, warga menerima apa adanya fasum dan fasos itu. Setelah nanti diambil alih oleh pemerintah bisa diintervensi. “Kita bosan soal ketidakpastian. Sebagian warga merasa kecewa dengan perlakukan developer,” sesalnya.

Direktur Utama PT. Dasar Sakinah, H. Ahmad Rusni membantah apa yang disangkakan warga terhadap perusahaan miliknya. Dia menjelaskan, izin kawasan dan IMB dikeluarkan oleh Pemkot Mataram, yang merupakan dasar dibangunnya jalan oleh perusahaan sebagai fasilitas umum.

Belum Dilelang

Mataram (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, masih menunggu waktu dari Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk mengekspose pengadaan proyek fisik tahun ini. Padatnya jadwal antrean mengakibatkan puluhan miliar proyek belum dilelang.

Secara keseluruhan total anggaran dikelola tahun ini, kata Kadis PUPR, Ir. H. Mahmuddin Tura, sekitar Rp129 miliar. Anggaran termasuk gaji dan biaya operasional. Sebagian besar atau sekitar Rp80 - 90 miliar untuk pengerjaan fisik.

Disebutkan, paket yang belum lelang di antaranya, bangunan gedung Badan Keuangan Daerah (BKD) terkendala penghapusan aset Rp1,5 miliar, pembangunan pintu gerbang di Lingkar Selatan Rp5 miliar. Ini perlu penyesuaian harga karena bahan digunakan merupakan bahan pabrikan. “Standar harga dari Kementerian tidak ada. Kita hati - hati jangan sampai salah perhitungan,” kata Mahmuddin, Rabu (25/4).

Berikutnya, lanjutan pengerjaan monumen Mataram Metro Rp1,5 miliar. Pembuatan Detail Engineering Design (DED) Kan-

(Suara NTB/cem)

DRAINASE - Kepala Lingkungan Ansor, Kelurahan Jempong Baru, Adhar menunjukkan drainase yan baru dibangun secara swadaya. Fasum-fasos yang seharusnya jadi tanggungjawab pengembang belum dipenuhi.

Kedua, pihaknya membangun tembok keliling demi menjaga keamanan warga. Disinyalir sering terjadi kehilangan.

“Walaupun tidak diminta kita bangun tembok keliling,” jawabnya. Dia menilai reaksi warga bukan semata - mata masalah fasum dan fasos. Ada warga yang memiliki lahan 76 are ingin membangun perumahan, tapi tidak memiliki akses jalan masuk.

Kisruh fasum dan fasos antara warga dan pengembang, Kepala Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang, Ir. H. Mahmuddin Tura turun mengecek ke lapangan. Dia meminta persyaratan administrasi seperti site plan dan lainnya. Sayang-

nya, pengembang belum menyerahkan sehingga tidak bisa diproses serah terima fasum dan fasosnya. “ Kalau jalan rusak tidak bisa diintervensi. Belum ada penyerahan ke pemerintah,” kata Tura. Seharusnya, pengembang dua tahun setelah membangun sudah menyerahkan fasum dan fasos ke pemerintah. Faktanya, 10 tahun dibangun belum ada penyerahan apapun.

Pengembang menurut Mahmuddin, semestinya memecah sertifikat lahan dengan fasus dan fasosnya. “Jalan statusnya milik pengembang. Pak Rusni juga tidak bisa menutup begitu saja,” ujarnya. (cem)

tor Walikota Rp1,5 miliar, proyek irigasi serta ratusan paket program aspirasi Dewan.

Sebagian dokumen sudah diserahkan ke Bagian Layanan Pengadaan. Namun, Kejaksaan meminta seluruh proyek diekpose dulu. Sementara, banyak SKPD yang mengantri. “Untuk ekspose di Kejaksaan banyak sekali ngantri,” akunya.

Ekspose ini dimaksudkan agar meminimalisir masalah.

Terutama perhitungan rencana anggaran belanja maupun ketersediaan lahan. Salah satu contoh, pembuatan DED dilakukan akhir tahun 2017 lalu mempercepat pelaksanaan tender. Ternyata ada sistem yang harus dilalui, sehingga mengantisipasi kesalahan.

“TP4D tidak mau ambil resiko. Kalau ada masalah, mereka juga tanggungjawab,” jawabnya.

Tender telah berjalan saat ini kata dia, 10 paket peningkatan jalan hotmix senilai Rp38,9 miliar, jembatan Dasan Agung Rp1,9 miliar dan konsultan pengawas.

Percepatan pengadaan barang dan jasa seperti ditargetkan sebelumnya dioptimalkan mulai perencanaan sejak awal. Diharapkan tidak terjadi keterlambatan pengerjaan atau bahkan gagal tender karena keterbatasan waktu. (cem)

Bantuan DAK Rp 207 Miliar

Pemkot Tunggu Transfer dari Pusat (pekan kemarin, red) kita baru diberi password masuk saja,” kata Syakirin. Dijelaskan, ada sebagian yang sudah proses pencairan. Seperti, rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Mataram yang sudah ada mengajukan.

Dari anggaran Rp 207 miliar itu, ada sebagian diperuntukkan untuk fisik dan non fisik. Seperti, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Perdagangan dan lain sebagainya. “Sedangkan yang non fisik itu ada di Dinas Pen-

didikan, sehingga tidak hafal semua,” ucapnya.

Keterlambatan transfer dana itu berpengaruh terhadap realisasi keuangan. Di samping, ada keterlambatan eksekusi program. Pihaknya sudah mengkomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Biasanya ditransfer 30 persen dari uang muka pengerjaan proyek.

Data dihimpun Suara NTB, proyek yang sumber anggarannya dari DAK yakni, revitalisasi tiga pasar tradisional senilai Rp 3,6 miliar, peningkatan jalan Rp 38,9 miliar di Di-

nas PUPR, perbaikan Pustu di Dinas Kesehatan dan lainnya. (cem)

H.M. Syakirin Hukmi

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 207 miliar lebih hingga memasuki triwulan kedua belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat. Kepala Badan Keuangan Daerah, Drs. H.M. Syakirin Hukmi, Rabu (25/ 4) menyampaikan, pihaknya baru diberikan password masuk ke om spam-nya Kementerian Keuangan. Tetapi berita acara sudah diberikan, sehingga menunggu proses pencairan.

“Sampai saat ini kita belum ditransfer. Kemarin

(Suara NTB/cem)

BELUM LELANG - Pembangunan gedung Kantor BKD yang berada tepat di belakang Pendopo Walikota ini belum dilelang.

Dokumen lelangnya telah diajukan Januari lalu. Namun terhambat oleh penghapusan aset.

Kamis, 26 April 2018

Mataram (Suara NTB) Sebanyak tujuh fraksi di DPRD Kota Mataram, masingmasing Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PPP, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Gerakan Nurani Bangsa dan Fraksi Keadilan menyatakan dapat menerima dan menyetujui empat Paket Raperda yang diajukan Walikota Mataram untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

Rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum frak-

SUARA NTB Tujuh Fraksi DPRD Kota Mataram Setuju Bahas Empat Raperda yang Diajukan Walikota si-fraksi dimpimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., didampingi Wakil Ketua I Wayan Sugiartha. Sedangkan Plt Walikota diwakili oleh Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, SE. Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar, H. Muhir, S.Kep., mengatakan, dengan dibentuknya Perda Perizinan ini, akan memperkuat pondasi dan landasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk beker-

ja dan berinovasi di dalam memberikan layanan perizinan yang lebih baik, yang lebih berorientasi pada kualitas layanan sesuai dengan SOP yang berlaku.

Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Hj. Baiq Mirdiati menyampaikan, Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai salah satu instrumen hukum dalam melaksanakan urusan wajib di bidang pendidikan dasar yang menjadi kewenangan Pemkot Mataram dalam rangka untuk mewu-

judkan pendidikan yang merata, berkeadilan, bermutu, relevan, efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Wardana, SH., mengatakan, untuk Raperda yang mengatur terkait pengelolaan sampah merupakan sebagai acuan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dan masyarakat di dalam melakukan pengelolaan sampah secara efisien, efek-

tif dan akuntabel.

Juru bicara Fraksi PPP, H. Saiful Wardi, SP menyampaikan harapan agar perizinan di Kota Mataram dipermudah.

Tidak berlarut-larut dengan filosofi satu pintu.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, H. Ehlas, SH., MH., menyampaikan,Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan perwujudan dari adanya kebijakan keuangan daerah sesuai dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sedangkan Raperda tentang Pengelolaan Sampah akan memberikan nuansa baru di dalam menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup khususnya pelayanan kebersihan.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Keadilan, Farhan, SH., menyarankan setelah Perda disahkan, agar efektifitas pelaksanaan Perda benar-benar menjadi perhatian kita semua, khususnya untuk mempercepat penyusunan Peraturan Walikotanya.

Halaman 3

Masyarakat benar-benar merasakan peningkatan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, transparan, dan berkualitas atau excelance service menuju terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Mengharapkan semua aparatur/SDM yang terlibat dalam penegakan Perda harus benar-benar aparatur yang bersih dan berwibawa dengan mengedepankan profesionalisme dan akuntabel. (fit/*)

(Suara NTB/ist)

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., memimpin rapat paripurna Rabu (25/4) kemarin didampingi Wakil Ketua I Wayan Sugiartha. Sedangkan Plt Walikota diwakili oleh Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, SE.

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Salah seorang juru bicara fraksi menyerahkan pemandangan umum fraksinya yang telah dibacakan di hadapan rapat paripurna kemarin.

Salah seorang juru bicara fraksi membacakan pemandangan umum fraksinya di hadapan rapat paripurna, Rabu kemarin.

PHRI Khawatir Serbuan Tenaga Profesional Asing Mataram (Suara NTB) Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi NTB, L. Hadi Faisal tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya akan serbuan tenaga kerja luar negeri. Pasca Presiden Joko Widodo merilis kebijakan barunya melonggarkan tenaga kerja asing bekerja di Indonesia, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

PHRI dan pemerintah didorong pasang badan, agar jabatan-jabatan strategis (setingkat manajer dan general manajer) kendalinya tidak diserahkan kepada SDM luar negeri oleh pemodal. Kekhawatiran serupa juga dialami

oleh PHRI Bali.

Kader-kader dalam negeri, kata L. Hadi Faisal, harus dikedepankan. Tatkala negeri ini telah krisis SDM, barulah menurutnya jabatan – jabatan strategis ini dapat dipercayakan kepada professional dari

luar negeri.

“Tapi ingat, ternyata di beberapa penelusuran saya, ada beberapa hotel yang pernah dipimpin oleh asing, selanjutnya serahkan kepada domestik, hasilnya jauh lebih bagus.

Saya tidak selalu sependapat,

bahwa asing itu lebih bagus.

Yang benar adalah, kita punya kemampuan besar,” ujarnya.

Saat ini ada sebanyak 80 jumlah hotel berbintang di NTB, dan 760 jumlah hotel non bintang dan resort. Ketua PHRI menyebut, komposisi SDMnya, seluruh anggota PHRI NTB masih 100 persen tenaga profesional dalam negeri.

Selanjutnya, soal hospitality (ramah dan murah hati kepada tamu), lebih jauh dijelaskan tidak ada yang mampu

Outlet Resmi Produk UMKM Babakan

Babakan Mart Resmi Dibuka Mataram (Suara NTB) Babakan Mart yang merupakan outlet resmi produk UMKM Babakan, Rabu (25/4) kemarin, resmi dibuka.

Peresmian dihadiri oleh Anggota DPRD Kota Mataram Herman, A.Md, Anggota DPRD NTB Dapil Kota Mataram, Drs. H. Abdul Karim,

(Suara NTB/ist)

PERESMIAN - Peresmian Babakan Mart yang ditandai dengan pengguntingan pita oleh Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM, Yance Hendra Dirra didampingi Anggota DPRD NTB Dapil Kota Mataram, H. Abdul Karim dan Anggota DPRD Kota Mataram, Herman yang juga Pembina dan Founder Kampung UMKM Babakan, Rabu (25/4) kemarin.

RABU, 25 APRIL 2018

MM., Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM, Yance Hendra Dirra, SE., MM., Camat Sandubaya Lalu Samsul Adnan, Lurah Babakan Abdul Rauf dan beberapa instansi terkait.

Babakan Mart berlokasi di simpang empat Babakan.

Outlet ini adalah inisiasi dari beberapa pelaku UMKM di Babakan yang ingin mempunyai wadah layaknya minimarket yang ada.

Pembina dan Founder Kampung UMKM Babakan, Herman, A.Md., yang juga anggota Komisi II DPRD Kota Mataram dalam sambutannya pada grand opening Babakan Mart menyampaikan, rasa syukurnya atas peresmian Babakan Mart. Babakan Mart, katanya, merupakan harapan dan cita - cita masyarakat.

Khususnya para pelaku UMKM yang tergabung dalam kampung UMKM Babakan. ‘’Apa yang kita cita-citakan bersama telah terwujud,’’ ujar anggota Dewan dari Dapil Sandubaya ini.

Oleh karena itu, Herman berharap Babakan Mart ini

nantinya akan berkembang. ‘’Tidak hanya sebatas untuk menjual produk UMKM Babakan. Tapi lebih kepada membangun dan menegaskan brand image Kelurahan Babakan sebagai Kampung UMKM tetap eksis dan layak disebut Kampung UMKM,’’ kata politisi Gerindra ini.

Dalam kesempatan yang sama, Camat Sandubaya Lalu Samsul Adnan sangat mengapresiasi terwujudnya Babakan Mart. Babakan Mart dinilai sebagai wadah yang sangat bagus untuk para pelaku UMKM Babakan untuk bersatu dan tidak lagi bersaing secara tidak sehat. ‘’Dahulu Babakan dikenal sebagai pusat industri kerajinan kaleng. Namun sekarang Babakan sudah bermetamorfosa menjadi pusat kuliner, roti dan kue,’’ ungkapnya.

Sementara itu, Lurah Babakan, Abdul Rauf juga sangat mendukung adanya Kampung UMKM Babakan yang telah begitu eksis menjalankan kegiatan-kegiatan pendampingan terhadap peningkatan kualitas produk UMKM di Babakan. (fit)

mengalahkan pemimpinpemimpin perusahaan yang berasal dari Indonesia. Karena itu, L. Hadi Fasisal mengajak masyarakat dan seluruh lapisan harus mencegah dominasi tenaga – tenaga asing.

Selama dalam negeri masih mampu memenuhinya.

“Kalau tidak ada potensi sama sekali, baru kita bisa datangkan tenaga luar negeri,” jelasnya.

Kepada Suara NTB, Rabu (25/4) kemarin, ia menjelaskan beberapa bukti yang men-

guatkan bahwa SDM dalam negeri cukup kuat. Contohnya, bagaimana Indonesia menjadi negara pengekspor tenaga kerja ke berbagai negara.

Meskipun yang diekspor sebagian besar pekerja kasar.

Tetapi dapat dibuktikan, tenaga kerja asal Indoneia (NTB terutamanya) sangat diungulkan oleh pemodal. Artinya sangat mengada-ada apabila kalau tenaga asing terus didatangkan.

Karena itulah, ia mengajak harus dilakukan proteksi.

Bagaimana etika dan moral dan tanggung jawab pemodal yang akan merekrut tenaga kerja, agar lebih mengedepankan tenaga-tenaga domestik.

“Kita mampu, dan tenagatenaga kita masih banyak yang nganggur. Kenapa mesti datangkan dari luar,” ujarnya.

Proteksi juga bisa dilakukan oleh pemodal dalam negeri. Sama seperti proteksi yang dilakukan oleh negaranegara maju terhadap pekerjaan-pekerjaan strategisnya. (bul)

Pertama di Indonesia

Japnas NTB Resmi Jadi Stabilisator Pangan Mataram (Suara NTB) Jaringan pengusaha nasional (Japnas) Provinsi NTB resmi ikut memperkuat sistem stabilisasi pangan. Setelah bersama Perum Bulog Divre NTB dijalin kerjasama turunan antara Perum Bulog-Japnas pusat.

Kedua pihak ini di daerah telah menandatangani perjanjian kerjasama, khususnya untuk penguatan jaringan Rumah Pangan Kita (RPK). Kegiatan turunan kerjasama tersebut di eksekusi dengan dimulainya Perum Bulog Divre NTB menempatkan beragam stok kebutuhan pangan masyarakat di sekretariat utama Japnas NTB di Jalan Catur Warga Mataram, Rabu (25/4) kemarin.

Kepala Perum Bulog Divre NTB, Achmad

Ma‘mun bersama Ketua Japnas Provinsi NTB, I Made Agus Ariana melakukan prosesi launching RPK ini. Hadir langsung menyaksikan dari unsur Dinas Perdagangan Provinsi NTB dan Kota Mataram, serta anggota tim Satgas Pangan. Jajaran Perum Bulog Divre NTB langsung hadir, demikian juga pengurus dan anggota Japnas NTB. Ketua Japnas NTB, I Made Agus Ariana dalam kesempatan ini menyampaikan terimaksihnya, Japnas NTB diberikan kesempatan untuk sama - sama sejajar dengan pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas pangan.

Apalagi, momentumnya menjelang hari besar keagamaan (bulan puasa).

Kerjasama kedua belah pihak ini di daerah menurutnya membuka membuka peluang usaha bagi anggota dan pengurus Japnas dalam mendukung Perum Bulog menjalankan fungsi sosial dan bisnis. Karena itu, ia mengharapkan pengurus dan anggotanya mengambil kesempatan. Dengan adanya sinergi yang cukup baik antara para pihak ini, agar keberadaannya benarbenar bermanfaat bagi masyarakat luas.

Japnas dengan semua jajaran pengurus dan anggotanya bisa bergerak leb-

ih massif untuk memperkuat stabilitas pangan dengan memperbanyak RPK agar akses jaringan pasar kepada masyarakat lebih mengakar.

“Semua yang ada di tubuh Japnas bisa menjadi agen RPK. Dan harus benar-benar serius. Karena ini menjadi tanggung jawab organisasi,” demikian Ariana.

Sementara Achmad Ma‘mun juga menyambut baik langkah awal Japnas NTB sebagai sebagai yang pertama di Indonesia mengeksekusi kerjasama dari pusat. Biasanya, hanya sebatas wacana dan teori. Karena itu, kebijakan Bulog NTB, menyediakan fasilitas RPK dalam bentuk pasar mobile yang ditempatkan di sekretariat Japnas pusat.

“Selama seminggu, Bulog siapkan stan di sini, tanpa keuntungan. Bagi anggota Japnas yang memiliki produk, juga bisa dipasarkan bersama di sini (stan),” demikian Ma`mun.

Beberapa kebutuhan yang disediakan RPK ini diantaranya, gula Rp 12.500/ Kg, terigu Rp 8.500/Kg, minyak goreng Rp 13.000/ Kg. Beras premium Rp 50.000/ 5 Kg, kualitas medium Rp 45.000/5 Kg. (bul/*)

(Suara NTB/bul)

LAUNCHING - Launching RPK oleh Ketua Japnas, I Made Agus Ariana (batik) dan Kepala Bulog Divre NTB, Achmad Ma‘mun, dengan jajaran masing-masing.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 26 April 2018

Halaman 4

Gunakan Porsi Lama KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus melakukan sosialisasi terhadap pengurus partai politik (parpol) yang lulus verifikasi. Sosialisasi dilakukan terkait perubahan jumlah kursi di beberapa daerah pemilihan (dapil), meski untuk dapil pada pemilihan legislatif (pileg) tetap menggunakan porsi lama.

Ketua KPU Lotim, Muh. Saleh menjelaskan, penetapan dapil setelah dilakukan proses yang cukup panjang (Suara NTB/yon) dengan dilakukan penggaMuh. Saleh lian informasi, baik dari masukan dari masyarakat, partai politik terkait penataan dapil. Dari penataan dapil itu, KPU sudah mengeluarkan keputusan bahwa yang disetujui oleh KPU yakni dapil dengan porsi lama.

Hanya saja, jumlah kursi yang mengalami perubahan, di antaranya. Dapil I terdapat pengurangan kursi dari sebelumnya 11 kursi menjadi 10 kursi, Dapil II terjadi penambahan kursi dari 11 menjadi 12 kursi. Sedangkan untuk Dapil III tetap 8 kursi dan Dapil 4 terjadi penambahan kursi dari 9 kursi menjadi 10 kursi, serta untuk Dapil 5 tetap 10 kursi, sehingga tetap totalnya sebanyak 50 kursi.

Terkait dapil sudah ada, maka masing-pasing Parpol saat ini harus mempersiapkan siapa calon-calon yang maju dalam pemilihan legislatif 2019 mendatang, karena itu akan berdampak untuk memperkuat citera di internal partai itu sendiri, sehingga rekrutmen partai sebanyak 16 partai di Kabupaten Lotim secara nasional. “Untuk Kecamatan Lenek tetap masuk ke Dapil IV,”jelas Saleh.

Sementara pembukaan untuk penerimaan calon legislatif yang digelar pada 2019 mendatang akan dimulai pada tanggal 4 bulan Juli 2018 hingga bulan September 2018 untuk pendaftaran calon. (yon)

Disnaker Larang Pemilik Hotel dan Restoran Berperan Ganda Tanjung (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PM PTSP) Kabupaten Lombok Utara (KLU), masih menemukan adanya pemilik perusahaan yang beroperasi di kawasan pariwisata berperan ganda. Selaku pemilik modal, mereka juga diketahui merangkap sebagai manajer pada hotel dan restoran yang dimilikinya.

“Kami menemukan ada pemilik usaha yang merangkap sebagai manajer di perusahaan. Kasus-kasus seperti ini langsung kita tindaklanjuti dengan memberi sosialisasi dan menyarankan agar pemilik membuat manajemen terpisah,” ujar Kepala Disnaker KLU, Vidi Ekakusuma, Rabu (25/4).

Vidi menjelaskan, peran ganda pemilik perusahaan sebagai manajer tidak dapat dibenarkan. Secara teknis pengawasan, kondisi itu juga menyulitkan pemerintah dalam melakukan pengawasan sekaligus evaluasi terhadap kinerja perusahaan bersangkutan. “Pemilik sekaligus manajer dari kalangan WNA. Mereka mengaku tidak mengetahui ada aturan seperti itu, tetapi setelah kita beri penjelasan, mereka mengikuti arahan kita,” sambungnya.

Vidi menjelaskan, dinamika pariwisata yang berkembang di Lombok Utara mendorong sektor-sektor usaha di Lombok Utara mengalami kemajuan. Hal ini diketahui dari jumlah pengajuan izin-izin usaha yang diajukan oleh PMA dan PMDN kepada pemerintah.

Sebagai gambaran, tahun 2017 lalu, Disnaker KLU telah mengeluarkan sekitar 910 izin. Izin-izin yang dikeluarkan itu terdiri dari 43 jenis izin sesuai dengan jumlah izin yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Disnaker. Pada Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) saja, dinas pada tahun lalu mengeluarkan sebanyak 168 IMTA, disusul Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) sebanyak 137 unit, SIUP sebanyak 111 dan TDP sebanyak 109 unit. Pada izin-izin lain, kisarannya berada di bawah 100 unit. Namun ada pula izin-izin yang sama sekali tidak diajukan oleh masyarakat seperti izin pemotongan hewan ternak, izin penangkapan ikan, izin pemasangan reklame, pas kecil, sertifikat kesempurnaan kapal, tanda daftar gudang dan izin usaha industri.

Dari jumlah izin yang dikeluarkan itu, dinas telah mampu menarik retribusi sebesar Rp 4,54 miliar lebih. Izin itu pun hanya dibukukan dari 5 jenis izin yang memang diperbolehkan untuk dipungut, yakni IMB sebesar Rp 1,289 miliar, izin minol sebesar Rp 13,9 juta, izin HO sebesar Rp 920 juta, Izin Perikanan sebesar Rp 15,9 juta dan izin IMTA sebesar Rp 2,632 miliar. Secara total, dari target PAD yang dibebankan sebesar Rp 4,635 miliar dengan realisasi lebih rendah sebesar Rp 4,54 miliar. “Untuk tahun ini, target PAD yang dibebankan ke Dinasker melonjak menjadi sebesar Rp 9 miliar.

Kita berharap nominal ini bisa kita capai,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, usulan investasi pada tahun 2018 dari beberapa sektor menunjukkan angka progresif.

Sampai dengan triwulan I, nominal usulan jumlah modal PMA dan PMDN yang masuk ke KLU mencapai Rp 59 triliun. Investasi itu diajukan oleh PMA dan PMDN. PMDN lebih banyak menggarap sektor pariwisata dan tambak udang.

Sedangkan PMA menyasar infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur pendukung Global Hub. Adapun rincian usulan investasi di KLU masing-masing, bulan Januari sebesar Rp23 miliar pada bidang usaha pariwisata, bidang usaha perdagangan sebesar Rp500 juta lebih. Berikutnya di bulan Februari, usulan investasi di bidang pariwisata mencapai Rp32 miliar lebih, Perdagangan Rp1,6 miliar, budidaya sebesar Rp50 miliar, bidang jasa konstruksi Rp700 juta dan bidang industri Rp59 triliun. Dan pada bulan Maret nilai investasi cenderung fluktuatif. Untuk bidang pariwisata tercatat Rp10 miliar lebih, perumahan Rp82 miliar, dan pada bidang SPBU nilainya Rp3,6 miliar. (ari)

KTL DIPERPENDEK Dalam upaya memaksimalkan pengawasan pada pengguna jalan, Polres Lombok Timur memperpendek keberadaan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) dari 4 kilometer menjadi 1 kilometer. KTL ini diharapkan mampu membuat pengguna jalan di KTL lebih tertib.

(Suara NTB/yon)

Izin Cuti Kampanye

Sekretariat DPRD Buat Beberapa Kekeliruan

Tanjung (Suara NTB) Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) sempat keliru mengeluarkan izin cuti kampanye kepada para anggota DPRD yang mengajukan. Tercatat 2 anggota DPRD dari Partai Demokrat yang mengajukan izin cuti kampanye, diberikan izin cuti, namun atas nama pasangan calon Gubernur/wakil Gubernur nomor urut 1, H. Moh. Suhaili FT, SH – H. Muh Amin, SH., MSi. Surat itu pun langsung disorot Ketua Panwaslu KLU. Ketua Panwaslu KLU, Adi Purmanto, SE., mempertanyakan apakah surat yang dikeluarkan lembaga legislatif KLU itu benar ataukah tidak. Pasalnya, ia mengacu pada anggota DPRD asal Fraksi Demokrat yang disebutkan mengikuti pasangan calon yang tidak diusung oleh partainya.

“Benar apa tidak surat izin cuti ini? Nunasang, kami tunggu surat yang benar, karena hari ini ada kampanye nomor 3 di

Kecamatan Gangga,” kata Adi. Diketahui, surat izin cuti kampanye 2 anggota dewan Fraksi Demokrat, masingmasing Rinadi, SE., dan Putrawadi itu ditandatangani Wakil Ketua I DPRD KLU, H. Djekat Demung, dan dikeluarkan pada Selasa (24/4). Tidak hanya kekeliruan izin cuti kampanye untuk pasangan calon, kekeliruan juga menyangkut tanggal kampanye calon. Di mana pada surat

yang diterima Rinadi dan Putrawadi, tercantum tanggal kampanye pada Kamis (26/4), sedangkan Adi Purmanto mempertegas bahwa jadwal kampanye yang akan diikuti Putrawadi dan Rinadi adalah kampanye Zul – Rohmi pada Rabu (25/4).

Kekeliruan selanjutnya, terjadi pada kelengkapan administrasi surat. Bahwasanya, pada surat izin cuti kampanye bernomor 850/121/DPRD-KLU/

Kabid Lowong, Kajian TPI Tak Terpengaruh Tanjung (Suara NTB) Kekosongan Kepala Bidang (Kabid) Perikanan Tangkap pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan (Dishublutkan) Kabupaten Lombok Utara (KLU) pascamundurnya I Wayan Suartana dari jabatannya tak menghalangi kajian kelayakan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Kajian TPI tetap diproses dan akan dilaksanakan dari dana yang disiapkan pada APBD murni 2018.

Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara (Dishublutkan KLU), Agus Tisno, S.Sos., melalui Sekretaris Dishub, H. Samsul Rizal, SP., Rabu (25/4) mengungkapkan, kajian TPI tetap dilakukan tahun ini. Ketiadaan kabid tidak menghalangi pelaksanaan program yang bersifat strategis, karena bisa dipertanggungjawabkan oleh penanggungjawab anggaran.

“Awalnya kita khawatir program studi kelayakan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tidak bisa dilaksanakan, tetapi setelah saya tanya kepala seksi yang menangani, program itu sedang diproses,” ungkap Rizal.

Keberadaan TPI, dijelaskannya sangat penting bagi pengembangan potensi perikanan tangkap dan budidaya ikan air tawar di Lombok Utara. Tahun 2017 lalu, Dishublutkan KLU telah berupaya meningkatkan produktivitas perikanan melalui 6 program. Hasilnya jumlah produksi perikanan meningkat, masing-masing peri-

kanan tangkap sebesar 6.424,86 ton dan perikanan budidaya sebesar 115,83 ton.

Dalam kajian TPI nantinya, setidaknya ada 3 lokasi di Kecamatan Gangga yang akan dijadikan lokasi studi kelayakan yakni Dusun Kerakasa (Desa Persiapan Segara Katon), Dusun Karang Amor dan Dusun Lekok (keduanya Desa Gondang). Sementara sesuai dengan kajian pengembangan kawasan, ada 3 dusun yang ditetapkan yaitu Kerakas, Karang Amor, dan Lekok menjadi kawasan perikanan tangkap.

Wilayah Bayan dan Kayangan juga memiliki potensi besar perikanan tangkap, namun sedikit terhambat oleh rencana pembangunan Global Hub. “Tahun ini juga kajian TPI di 3 dusun tersebut akan dilakukan. Hasil studi kelayakan akan menentukan lokasi yang tepat untuk dipilih, sehingga memungkinkan bagi suplai ikan, aksesibilitas, dukungan listrik, air dan sebagainya,” papar Rizal.

Ditambahkannya, dalam kawasan pengembangan ini nantinya akan didesain menjadi induk TPI. Sementara sentrasentra perikanan tangkap menjadi semacam TPI-TPI kecil (pengepul) yang mendukung sumber daya ikan yang dibutuhkan TPI induk. Keberadaan TPI juga memungkinkan bagi kapal-kapal luar daerah untuk menjual dan atau mengambil ikan hasil tangkapan nelayan Lombok Utara. Hanya saja, TPI belum mendapat dukungan sa-

rana pelabuhan perikanan.

Berdasarkan Permen Kelautan Perikanan tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN), pelabuhan perikanan tidak bisa dibangun di KLU. Pasalnya, ketentuan keberadaan pelabuhan perikanan yang tertuang di RIPPN tidak bisa diubah sebelum berlaku selama 20 tahun.

“Pada 5 tahun pertama Pelabuhan perikanan baru bisa ditinjau kembali. Itu pun pelaksanaan pembangunannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi,” imbuhnya.

Usai melakukan kajian TPI, Dishub selanjutnya akan mengajukan kesiapan lahan sebagai TPI dilokasi yang dianggap layak. Untuk areal ini, KLU memerlukan sekitar 2 hektar untuk mendukung keberadaan bangunan, fasilitas pendukung TPI lainnya.

Sebagai antisipasi kesiapan SDM dalam menyambut TPI, maka Pemkab Lombok Utara melalui Dishublutkan juga telah merancang keberadaan Koperasi Nelayan.

Lembaga usaha yang dinamai Koperasi Nelayan Mina Jaya Utara ini sudah terbit Akta (Badan Hukum) Koperasinya dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Koperasi nelayan tersebut akan memiliki usaha inti dalam bentuk penangkapan ikan, dan usaha simpan pinjam sebagai usaha turunannya. Saat ini modal usaha yang sudah terkumpul dari anggota kelompok-kelompok nelayan sebanyak Rp 99,9 juta. (ari)

2018 dan no. 850/122/DPRDKLU/2018, tidak dilengkapi oleh paraf dari pejabat berwenang. Tidak hanya itu, nama H. Djekat Demung juga tidak ditulis lengkap, melainkan hanya terketik H. Djekat saja.

Selaku Ketua Fraksi Demokrat, Kardi, A.Ma., yang mengetahui hal itu langsung melontarkan kritik. Sedianya dalam surat itu juga terdapat paraf Sekretaris DPRD (Setwan) KLU. Kekeliruan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD kali ini agar dijadikan pelajaran untuk pejabat Setwan dan jajarannya, agar kekeliruan serupa tidak terjadi di masa yang akan datang.

“Atas nama Ketua Fraksi Demokrat, surat cuti anggota fraksi atas nama Rinadi dan

Putrawadi, hari ini (kemarin) kami tarik dan menyatakan itu tidak benar. Yang benar adalah surat cuti yang bersangkutan dalam rangka mengikuti kampanye paslon Zul – Rohmi,” tegas Kardi memberi klarifikasi.

Menyikapi kekeliruan itu, Sekretaris DPRD KLU, Drs. H. Ahmad Sujanadi, langsung memberi klarifikasi. Surat izin cuti kampanye yang ditandatangani H. Djekat sudah ditarik dan digantikan dengan surat yang ditandatangani oleh Ketua DPRD KLU, Dra. Ni Wayan Sri Pradianti, dengan redaksi yang telah diperbaiki. ‘’Beberapa kekeliruan seperti tanggal kampanye, cuti kampanye pasangan calon, dan paraf telah diperbaiki,’’ ungkapnya. (ari)

Wilayah Terdampak Kekeringan Berkurang

BPBD Ingatkan Masyarakat Jaga Keberadaan Sumur Bor Selong (Suara NTB) Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) pada bulan April 2018 ini sudah mulai siaga kekeringan. Dari catatan BPBD, jumlah wilayah yang terdampak kekeringan saat ini sebanyak 7 kecamatan yang terus berkurang setiap tahunnya.

Dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (25/4), Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada BPBD Lotim, Lalu Rusnan, menjelaskan, pihaknya sudah melakukan langkah antisipasi seperti menyiagakan personel, alat-alat dan lain sebagainya.

Adapun untuk wilayah yang terdampak kekeringan selama tiga tahun terakhir yakni mulai dari tahun 2016 bahwa jumlah kecamatan yang terdampak kekeringan sebanyak 12 kecamatan, kemudian tahun 2017 menjadi 9 kecamatan dan pada akhir tahun 2017 memasuki 2018 terus berkurang menjadi 7 kecamatan.

Terus berkurangnya wilayah terdampak kekeringan, karena pemerintah sudah membangun bak penampung terhadap titik-titik yang menjadi sumber mata air, kemudian dialirkan menggunakan pipanisasi ke pemukiman penduduk. Sehingga di wilayah itu tidak lagi didropkan air bersih.

Selanjutnya, yang menjadi lokasi keberadaan air bawah tanah dengan melibatkan dinas terkait dengan melakukan survei geolistrik, maka dibangun-

(Suara NTB/yon)

Lalu Rusnan kan sumur bor.

Adapun 7 kecamatan yang masih terdampak mengalami kekeringan di tahun 2018, yakni Kecamatan Jerowaru, Keruak, Sakra Barat, Sakra, Pringgabaya, Terara dan Masbagik sebagian.

Untuk musim kemarau sendiri diprediksi pada bulan November.

Di samping itu, upaya untuk mengatasi musim kemarau ini disiagakan mobil tangki air bersih serta mobil kebakaran apabila musim kemarau memiliki dampak seperti musim kekeringan atau kebakaran. Untuk mobil tangki sebanyak 4 unit dan pemadam kebakaran (Damkar) 6 unit. Nantinya masing-masing mobil damkar akan ditempatkan di WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) yang sedang dalam proses pembangunan di tiga titik yakni di Kecamatan Keruak, Pringgabaya dan Terara untuk proses percepatan akses. (yon)

Babinsa Danger Beri Santunan ke Warga Miskin

(Suara NTB/yon)

SANTUNAN - Babinsa Danger, Serma Muslihin Yadi (kanan) didampingi Kadus Dusun Danger Utara, Humaidi memberikan santunan berupa uang tunai kepada Sukardi (kiri) warga miskin yang membutuhkan biaya pengobatan, Rabu (25/4).

Selong (Suara NTB) Dalam menjalankan tugas pokok sebagai TNI, Bintara Pembina Desa (Babinsa) harus mengenal wilayah binaannya. Seperti yang dilakukan, Sersan Mayor (Serma) Muslihin Yadi, Babinsa Danger Koramil 1615-05/Masbagik, yang secara aktif berbaur di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat yang mengalami kesulitan.

Dalam kunjungannya, Rabu (25/4), Serma Muslihin Yadi, berkunjung ke rumah Sukardi di Dusun Danger Utara Desa Danger Kecamatan Masbagik yang mengalami sakit. Sukardi tak mampu berobat lantaran terbelit masalah biaya.

Pada kesempatan ini, Muslihin Yadi, menegaskan, jika langkahnya itu sebagai penga-

plikasian Delapan Wajib TNI, salah satu di dalamnya pada butir 8 yaitu menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya, termasuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Sebagai aparat kewilayahan, sudah menjadi suatu kewajiban kita untuk peduli antar sesama. Rasa kepedulian merupakan anugerah jiwa, sehingga kita sebagai prajurit TNI wajib peduli kepada sesama,” ujarnya.

Keberadaan masyarakat yang mengalami sakit namun tak mampu berobat, Yadi-sapaan akrabnya mengaku jika informasi itu didapatkan dari masyarakat di wilayah binaannya. Sukardi, tuturnya, tidak pernah berobat dan rasa pasrah

sudah menghampirinya. Maka dari itu, rasa pasrah itulah yang menjadi perhatian dari prajurit baju loreng ini untuk memberikan motivasi dan berkeinginan untuk berobat.

Pada kesempatan tersebut, Muslihin Yadi yang saat itu didampingi Kepala Dusun Danger Utara, Humaidi, memberikan biaya pengobatan terhadap Sukardi berupa uang tunai dengan harapan bantuan itu dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Sukardi yang menerima bantuan bersyukur terhadap aparat TNI yang peduli terhadap kondisinya. Ia mengaku sudah melakukan beragam pengoba-

tan, baik medis maupun tradisional, penyakit itu dideritanya sekitar satu tahun lamanya. Dari keterangan medis, ia divonis mengidap penyakit gula, bahkan saat ini badannya gatal-gatal.

Hanya saja, Sukardi yang hanya tinggal bersama dua anaknya, Aldi yang masih duduk di bangku kelas 1 MTs dan Mira, kelas 2 SD mengaku jika setelah berobat masih belum ada perubahan. Sementara, biaya untuk berobat menjadi kendala yang dihadapi olehnya.

Di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, Sukardi mengaku hanya menunggu belas kasih dari keluarganya, tetangga bahkan kerabat terdekatnya.

Sementara, yang mengurus untuk makan dan keperluannya yang lain hanya dilakukan oleh

kedua anaknya, termasuk memasak, membersihkan rumah bahkan menyiapkan kopi bagi setiap tamu yang datang. Ia begitu mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah maupun dari para dermawan lainnya.

“Saya sudah tidak punya biaya lagi untuk berobat,” tuturnya.

Sementara, Kadus Danger Utara Desa Danger Kecamatan Masbagik, Humaidi, mengaku sangat prihatin atas kondisi yang dialami Sukardi. Selain bantuan diberikan oleh prajurit TNI yang begitu peduli terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan, ia juga berharap pemerintah dan para dermawan menaruh sikap kepedulian terhadap Sukardi untuk berobat dan memenuhi kebutuhan keluarganya. (yon/*)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 26 April 2018

Halaman 5

Pencairan Masih ”Ditahan” Antisipasi Alih Fungsi Lahan DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bakal mempriotitaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Lahan Pertanian Berkelanjutan. Dengan begitu diharapkan, regulasi tentang lahan pertanian berkelanjutan bisa segera disahkan dan dilaksanakan. Sebagai salah satu upaya dalam mengantisipasi laju alih fungsi lahan pertanian di daerah ini.

“Saya pikir, regulasi ini pent(Suara NTB/dok) ing untuk segera kita bahas dan H. Achmad Puaddi sepakati. Sebagai salah satu upaya dalam mengantisipasi dan mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian di daerah ini yang cukup tinggi,” terang Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT., S.E., kepada Suara NTB, Rabu (25/4) kemarin.

Diakuinya, pesatnya laju pembangunan didaerah ini secara tidak langsung juga berdampak pada alih fungsi lahan, karena setiap pembangunan pasti butuh lahan. Imbasnya kemudian, banyak lahan-lahan produktif di daerah ini yang akhirnya beralih fungsi dan tidak lagi mejadi lahan pertanian. Tetapi sudah menjadi lokasi berdirinya bangunan dan sebagainya.

Akibatnya, lahan-lahan pertanian khususnya semakin sempit.

“Ini persoalan yang kita hadapi sekarang. Sehingga butuh satu regulasi khusus yang kemudian bisa menjamin keberlangsungan lahan pertanian di daerah ini,” ujarnya.

Meski ada RTRW yang sudah disusun oleh pemerintah daerah. Tetapi itu tidak sampai mengatur tentang keberlanjutan lahan pertanian secara detail. Tapi kalau sudah ada perda soal lahan pertanian berkelanjutan ini, maka pengaturan di mana lahan pertanian abadi dan di mana lokasi yang boleh dibangun, diatur secara jelas dan detail.

Draf raperda itu sudah masuk ke DPRD Loteng, sehingga supaya bisa segera diterapkan dan dilaksanakan, maka proses pembahasannya bakal jadi prioritas DPRD Loteng. “Pembahasan raperda soal lahan pertanian berkelanjutan ini sudah masuk dalam rencana program kita. Dan, diharapkan tahun ranperda tersebut sudah bisa disahkan menjadi perda,” imbuhnya.

Awalnya, ranperda akan menjadi raperda inisiatif dari DPRD Loteng. Namun karena terkendala beberapa persoalan, akhirnya penyusunan dan pembahasan draf raperda diambil alih pemerintah daerah. Dan, saat ini draf raperda sudah diserahkan oleh pemerintah daerah ke DPRD Loteng.

“Total tahun ini ada sekitar 22 ranperda yang akan kita selesaikan tahun ini. Salah satunya Raperda tentang Lahan Pertanian Berkelanjutan ini. Dan, kita upayakan bisa tuntas sesuai target waktu yang ada pada tahun ini,” pungkas politisi asal Partai Golkar ini. (kir)

Eksekusi DD Belasan Desa di Lobar Molor Giri Menang (Suara NTB) Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Barat (Lobar), dari 119 desa yang ada sebanyak 105 desa yang belum mencairkan Dana Desa (DD). Sementara 14 desa belum bisa mencairkan. Melihat waktu yang ada, pencairan DD ini pun mengalami kemoloran dari seharusnya target pusat pada Januari-Februari lalu.

Kepada Suara NTB, Rabu (25/4) Kepala Dinas PMD Lobar L. Edy Sadikin melalui Kasi Bantuan Keuangan Desa pada Dinas PMD, Ahmad Maryuki menyatakan, hingga saat ini baru 105 desa yang sudah mencairkan DD. “Sebanyak 14 desa belum mencairkan DD, masih berproses. Tapi memang melihat waktunya cukup jauh molor, eksekusi DD pun dipastikan molor,” terangnya.

Melihat kendala yang dihadapi desa rata-rata belum

menyelesaikan APBDes, penyelesaian APBDes ini sendiri sempat terkendala adanya kebijakan baru berupa program padat karya harus dialokasikan 30 persen dari DD. Desa wajib mematuhi aturan ini, sehingga mau tidak mau desa yang sudah menyusun APBdes terpaksa melakukan penyesuaian program padat karya.

Kalau melihat batas akhir sesuai ketentuan, ujarnya, pencairan dan eksekusi DD sudah molor jauh. Pengesah-

an APBdes seharusnya sudah rampung tanggal 31 Desember 2017, namun pihak dinas tidak bisa memaksa desa. Dinas bisa mendorong desa untuk mempercepat penyelesaian persyaratan tersebut.

Terkait kapan target pencairan DD 14 desa ini, mengacu kesepakatan seharusnya bulan Maret lalu, namun molor karena adanya aturan baru. Persoalannya, di saat DD ditransfer ke daerah justru kebijakan

(Suara NTB/kir)

TARGET PAJAK - Pemkab Loteng menargetkan pajak parkir di LIA sebesar Rp1,8 miliar setahun. Adanya target ini diharapkan pendapatan daerah terus bertambah.

Pajak Parkir di Bandara Ditarget Rp1,8 Miliar Tunggakan PBB di Lobar

Giri Menang (Suara NTB) Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Lombok Barat (Lobar) menembus angka Rp16 miliar lebih, tunggakan ini kebanyakan berasal dari pajak yang tak dibayar oleh masyarakat. Sebagian kecil dari perusahaan Negara, seperti Pelindo Lembar mencapai Rp 4 miliar lebih. Banyaknya tunggakan PBB ini disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Karena itulah pihak Bapenda mengupayakan pelayanan pajak untuk memudahkan masyarakat (Suara NTB/her) L. Supriawan membayar pajak.

“Tunggakan PBB (piutang) sekitar Rp 16 miliar, sebenarnya yang nunggak ini tidak ada yang besar. Namun nasyarakat kita yang kecil-kecil ini, karena kurang kesadaran,” jelas Kepala Bidang Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar L. Supriawan, pada Suara NTB, Rabu (25/4).

Diakui, tunggakan paling banyak dari masyakarat yang menengah ke bawah. Hal ini disebabkan masyarakat kurang kesadaran membayar pajak. Mereka membayar pajak berdasarkan kebutuhan. Diakui kebanyakan masyarakat malas bayar pajak, jika memerlukan SPPT baru mengurus pembayaran pajak.

Bahkan masyarakat meminta SPPT barulah bayar pajak. Kondisi inilah yang terjadi di tingkat masyarakat. Berdasarkan target PBB, jelasnya, Rp 17 miliar lebih. Target ini meningkatkan Rp2 miliar dibanding tahun lalu sebesar Rp15 miliar lebih.

Sejauh ini realisasi 10 persen sampai triwulan II, namun bisa dilihat peningkatan pada triwulan III. Sebab pihak perusahaan biasanya membayar menjelang jatuh tempo. Begitu juga dengan petani akan membayar pajak pada saat selesai panen. Capaian progres PBB 10 persen ini berasal dari penagihan tunggakan PBB. Sedangkan untuk BPHTB dari target Rp16 miliar lebih, capaian sebesar 30 persen sampai triwulan II. Dibanding tahun lalu target ini kain lebih tinggi, tahun lalu targetnya Rp 11 miliar, namun dinaikkan pada APBD perubahan tahun lalu menjadi Rp15 miliar. Penambahan ini disebabkan adanya pemasukan BPHTB dari Pelindo Rp 4 miliar lebih.

Namun sejauh ini pembayaran BPHTB ini belum dibayar. Pembayaran BPHTB dari Pelindo ini segera akan dibayar menyusul semua persyatan dokumen untuk pembayaran BPHTB ini sudah dirampungkan oleh Pelindo. Nilai BPHTB Pelindo ini sendiri Rp 4,7 miliar lebih. Jumlah BPHTB ini kemungkinan bertambah sebab pembebasan ini baru tahap I seluas 100 haktare dengan total sertifikat 87. Sementara pihak Pelindo akan kembali melakukan pembebasan lahan seluas 100 hektare lagi. (her)

Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah memberlakukan peraturan daerah (perda) tentang retribusi jasa usaha yang baru mulai tahun ini. Hal itu berdampak pada berubahnya target pemasukan dari sejumlah objek pajak di daerah ini. Salah satu yang paling besar bersumber dari pajak parkir kendaraan di Lombok International Airport (LIA).

Di mana tahun ini, pemasukan dari parkir bandara ditargetkan sebesar Rp 1,8 miliar.

“Dengan diberlakukannya perda retribusi yang baru, target pemasukan dari beberapa objek pajak jelas ikut berubah,” aku Kabag Hukum Setda Loteng, H. Mutawalli, S.H., kepada Suara NTB,

Rabu (25/4) kemarin.

Ia menjelaskan, khusus dari pajak parkir di LIA Pemkab Loteng sebenarnya bisa memperoleh pemasukan hingga Rp2 miliar lebih. Hanya saja, karena ada permintaan keringanan beban pajak dari pihak pengelola parkir dan setelah melalui proses kajian dengan mempertimbangkan beberapa aspek, maka target pemasukan ditetapkan sebesar Rp1,8 miliar per tahun.

Hal serupa juga diberlakukan terhadap beban pajak bumi dan bangunan (PBB) lahan kawasan Mandalika. Di mana pihak Indonesia Toursim Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan juga sudah mengajukan permintaan keringanan beban

pajak ke pemerintah daerah.

Mengingat, banyak lahanlahan di dalam kawasan Mandalika yang belum produktif, karena berupa lahan tidur.

Sementara untuk lahan yang sudah produktif, tetap diberlakukan beban sesuai aturan yang ada. “Kalau untuk lahan kawasan Mandalika, khusus dari PBB saja itu targetnya di atas Rp 1 miliar,” jelasnya.

Ke depan dengan perkembangan daerah yang cukup pesat, target pemasukan dari pajak dan retribusi daerah tentu akan semakin besar. Dan, untuk mendukung target pemasukan dari pajak dan retribusi tersebut maka perlu didukung dengan regulasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. (kir)

Laporan Dugaan Korupsi ADD

Kejari Loteng Serahkan ke Inspektorat Loteng Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) tahun ini sudah menerima dua laporan dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dari masyarakat. Masing-masing dugaan korupsi ADD Desa Murbaya serta ADD Desa Aik Berik. Kedua kasus tersebut pun kini tengah dikembangkan Kejari Loteng.

Hal itu diakui Kasi Intel Kejari Loteng, Feby Rudi P. S.H., kepada Suara NTB, Rabu (25/4). Hanya saja, ujarnya, penyelidikan kedua kasus tersebut sementara masih ditunda, karena pihaknya masih menunggu audit dari pihak Inspektorat Loteng terkait kebenaraan dugaan penyimpangan yang terjadi.

“Pola kita, begitu laporan masuk tidak langsung ditangani. Tapi kita berkoordinasi dengan pihak Inspektorat untuk melakukan audit. Hasil audit itulah yang kemudian menjadi

dasar untuk bertindak. Termasuk kasus dugaan korupsi ADD Desa Murbaya serta Aik Berik tersebut,’’ ujarnya.

Sekarang ini, ujarnya, dugaan kasus korupsi di dua desa ini sedang dalam proses audit oleh pihak Inspektorat Loteng. Seperti apa hasilnya, pihak Kejari Loteng masih belum diterima, karena pihak Inspektorat belum menyampaikan hasil auditg.

Terhadap kasus dugaan korupsi ADD, pihaknya berharap bisa diselesaikan terlebih dahulu di tingkat desa dan tidak perlu sampai harus ke proses hukum. Karena hal itu dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses pembangunan di tingkat desa.

“Kami bukannya tidak mau menangani kasus ADD. Tapi sebaiknya diselesaikan di tingkat desa. Kalau memang tidak bisa selesai dan indikasi penyimpangannya kuat, baru lapor ke aparat penegak hukum. Apakah itu kejaksaan

maupun kepolisian,” sarannya.

Dalam arti, proses hukum sebagai solusi paling akhir, ketika ada persoalan terkait dugaan penyimpangan di tingkat desa. “Karena khawatir itu tadi, jalannya pembangunan di desa terganggu. Kalau sudah begitu, yang rugi juga masyarakat,” tegas Feby.

Lebih lanjut, ia menjelaskan selama ini pihaknya banyak mendapat pengaduan maupun laporan terkait dugaan korupsi ADD. Namun hanya beberapa saja yang bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya, karena indikasi penyimpangan cukup besar. Sementara sebagian besar di antaranya, diselesaikan penyelesaian ke pemerintah daerah.

“Sudah banyak contoh kasus ADD yang dilaporkan namun pada akhirnya diselesaikan melalui pemerintah daerah.

Karena indikasi penyimpangan yang ditemukan kecil,” pungkasnya. (kir)

Usulan Tak Kunjung Disetujui

BPBD Tak Punya Tangki Tangani Kekeringan Giri Menang (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat (Lobar) menuai kendala klasik untuk menangani permasalahan bencana kekeringan yang tiap tahun melanda sejumlah daerah di Lobar. Kendala yang dialami tidak adanya kendaraan tangki untuk mengangkut air ke lokasi yang terkena kekeringan. Sejauh ini BPBD hanya bergantung pada bantuan dinas lain, seperti Dinas Sosial (Disos) dan PDAM yang memiliki kendaraan tangki. Pihak BPBD beberapa kali mengusulkan untuk pengadaan kendaraan tangki, namun tak kunjung disetujui.

Demikian diakui Kabid Ke-

daruratan dan Logistik pada BPBD Lobar Hartono pada Suara NTB, Rabu (25/4).

Diakuinya, setiap kali terjadi kekeringan pihaknya hanya berkoordinasi dengan Disos dan PDAM untuk dibantu kendaraan tangki. Pihaknya hanya memiliki tandon air, sejauh ini jumlahnya sudah banyak. Seharusnya BPBD memiliki kendaraan tangki untuk mendistribusikan air ke titik kekeringan.

Namun sejauh ini dari beberapa kali usulan belum disetujui oleh Pemda, termasuk pihaknya mengusulkan ke pusat.

Idealnya, Lobar perlu memiliki dua kendaraan tangki. Namun sampai sekarang belum ada. Padahal di beberapa daer-

sekuensi ada program yang dihilangkan.

Di samping itu, pendampingan yang perlu ditingkatkan terhadap RAB fisik di tengah kondisi jumlah dan kapasitas pendamping. “Kami berharap persyaratan ini selesai bulan ini lah,” jelasnya.

Menurutnya pencairan sudah sangat molor dari waktu yang ideal sesuai arahan pemerintah pusat. Ia berharap pendamping di lapangan perlu mengawal maksimal desa yang belum mencairkan. Terkait persoalan SDM di desa yang menguasai aplikasi, tidak ada masalah sebab SDM di desa sudah memadai. Hanya saja SDM di penyusunan RAB Pembangunan yang perlu diperkuat. (her)

Warga Pinggiran Sekotong-Lembar Keluhkan Sinyal Telekomunikasi

Kesadaran Masyarakat Rendah

Tembus Rp16 Miliar

baru keluar. Hal ini yang menyebabkan pencairan DD menjadi terlambat.

Alokasi 30 persen DD untuk program pada karya ini mengacu surat keputusan bersama (SKB) empat menteri antara lain Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri PDTT) serta Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menteri PMK). Sementara desa perlu melakukan penyesuaian, padahal APBdes sudah selesai, namun dalam RAB tidak memenuhi 30 persen padat karya. Sehingga desa perlu mencari kegiatan baru bidang padat karya dengan kon-

ah di Lobar menjadi langganan kekeringan. Terdapat lima kecamatan dan 32 desa yang terkena bencana Kekeringan tahun lalu. Lima kecamatan ini antara lain, Sekotong, Lembar, Gerung, Kuripan dan Batulayar.

Menyoal kekeringan yang terjadi di Lobar, sejauh ini Hartono mengakui belum ada laporan dari bawah terkait daerah yang terkena kekeringan.

Namun sejauh ini hasil pantauan di bawah sudah ada gejala akan terjadi kekeringan.

Langkah antisipasi yang dilakukan pihaknya turun langsung ke wilayah yang rawan terkena kekeringan. “Sejauh ini belum ada yang terkena kekeringan, tapi sudah ada gejala

akan terjadi kekeringan. Kami terus turun ke lapangan untuk memantau,” kata Hartono.

Sejauh ini ada desa yang bersurat ke BPBD, namun mereka meminta dibantu drop air untuk acara begawe (hajatan).

Menurut perkiraannya, kekeringan sepertinya agak terlambat melanda daerah Lobar.

Sebab kondisi masih terjadi hujan. Jika dibanding tahun lalu, pada bulan yang sama sudah terjadi bencana kekeringan. Seperti prediksi BMKG juga menyampaikan musim kemarau terjadi pada bulan ini, namun masih terjadi hujan. Pihaknya terus mewaspadai kekeringan dengan berkoordinasi dengan BMKG dan pihak desa

agar responsif melaporkan setiap ada terjadi kekeringan.

Sementara itu Kasi Logistik pada BPBD Lobar Tohri menambahkan, untuk antisipasi kekeringan, pihaknya sudah menyebar 6 tandon ke beberapa daerah yang menjadi langganan kekeringan, seperti Sekotong Tengah, Sekotong Barat, Cendimanik. Di Lembar disebar di Labuan Tereng dan Eyat Mayang. Di Kuripan dua desa antara lain Giri Sasak, Kuripan Selatan, sedangkan sisanya di wilayah utara. “Permasalahan kita tidak punya kendaraan tangki, kita sedang nego ke Deputi Peralatan BNPB supaya diberikan kendaraan tangki,” ujarnya. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Warga yang ada di daerah pinggiran atau pedalaman (terpencil) Sekotong dan Lembar mengeluhkan kondisi sinyal telekomunikasi yang masih blank spot atau tidak ada sinyal telekomunikasi. Sejumlah desa yang masih dilanda blank spot seperti Desa Sekotong Tengah, Pelangan, Batu Putih. Sedangkan di wilayah Mareje terdapat blank spot di Desa Mareje. Atas kondisi ini warga Mareje pun mendatangi kantor DPRD untuk menyampaikan persoalan ini agar bisa segera ditangani oleh Pemda.

Adi Saputra warga Mareje Timur, menyampaikan beberapa keluhan warga setempat mengenai kurangnya infrastruktur di desa yang dirasakan warga setempat. “Sinyal seluler yang tidak ada, sehingga informasiinformasi yang seharusnya cepat kita dapatkan malah menjadi lambat, apalagi sekarang undangan dan segala macam banyak dibagi lewat media sosial,” keluhnya di Kantor DPRD Lombok Barat, Rabu (25/4).

Menurutnya, jaringan telekomunikasi di daerahnya sangat dibutuhkan sebab sinyal sangat lemah. Kondisi ini menyebabkan warga terkendala, jika mau menelpon ke keluarga, termasuk untuk urusan perekonomian. Bahkan untuk mendapatkan sinyal warga terpaksa turun mencari lokasi.

Diakuinya tower telekomunikasi sudah terpasang di wilayah Mareje, namun berlokasi di Desa Mareje Barat sehingga tidak bisa menjangkau semua desa. Selain itu sudah dipasang tower di Dusun Apit Aik, namun dirasa belum berfungsi maksimal.

Ia menyebut beberapa

dusun yang terlayani sinyal antara lain di Ganjar, Motong Jago, Telok Manok, Guli, Daneng, Batu Petak.

Keluhan lain yang dialami tidak adanya lapangan sepak bola tempat generasi muda menyalurkan hobi main bola.

Termasuk, mengharapkan pengaspalan jalan raya dari Desa Mareje menuju Cendimanik.

“Kalau musim hujan jalan ini tidak bisa dilalui oleh roda 4 hanya bisa roda 2 itupun terkadang jatuh bangun,” keluhnya.

Hal senada disampaikan Mahnun warga Telaga Lebur, Desa Sekotong Tengah, jika di daerahnya minim sinyal. Termasuk di dusun wilayah dataran tinggi, seperti Loang Batu, Lebah Suren, Serero dan Dusun Long-Longan serta Telor Jago.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Komunikasi Informatika (Diskominfo) Lobar Budi Darmajaya mengatakan sejauh ini pihaknya sudah mengusulkan 10 titik blank spot ke kementerian Kominfo untuk ditangani. Dari usulan ini tujuh usulan disetujui, antara lain Gumise Desa Giri Tembesi, Gunungsari tiga lokasi, Lingsar satu lokasi, Batulayar satu lokasi, Sekotong satu lokasi dan Lembar dua lokasi. Bahkan tower ini sudah terpasang seperti di Mareje Timur dan Apit Aik. “10 titik sudah kita programkan, 7 titik sudah disetujui, termasuk di Mareje Lembar dan Sekotong yang masuk prioritas,” ujar Budi.

Diakuinya, lokasi blank spot ini ada di daerah dataran tinggi. Untuk itu, pihaknya mengharapkan perusahaan telekomunikasi bisa memprioritaskan pembangunan menara telekomunikasi di daerah blank spot. (her)

Pelaksanaan UNBK Tak Terkendala Gangguan Peladen Praya (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMP sederajat di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) hingga hari ketiga, secara umum berlangsung sukses. Kendati sebelumnya, sempat terkendala persoalan teknis yang membuat, pelaksanaan UNBK di beberapa sekolah terhambat.

Hal itu diakui Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, H. Sumum, S.H.M.Pd., kepada wartawan, Rabu (25/4).

“Server (peladen) soal di beberapa sekolah memang sempat terganggu. Tapi untungnya tidak berlangsung lama seperti di daerah lain. Karena bisa segera diatasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, total jumlah sekolah khususnya SMP yang akan menyelenggarakan UNBK di Loteng tahun ini sebanyak 27 sekolah umum. Dengan rincian sebanyak 22 SMP reguler dan 5 SMP terbuka ditambah MTs sebanyak 56 sekolah.

“Jumlah ini bertambah dari sekolah penyelenggaran UNBK tahun sebelumnya yang hanya hanya dua sekolah saja,” ujarnya seraya menambahkan total sekolah penyelenggaran ujian nasional sebanyak 337 sekolah. Sisanya sebanyak 132 SMP reguler, SMP terbuka 6 sekolah serta 199 MTs, menggunakan ujian nasional menggunakan kertas yang diikuti 16.285 siswa.

Namun secara pasti berapa siswa yang ikut ujian nasional masih didata.

Penambahan jumlah sekolah penyelenggaran UNBK, menunjukkan kalau UNBK saat ini sudah sangat diminati sekolah-sekolah di daerah ini

(Suara NTB/dok)

H. Sumum untuk diterapkan. Karena memang ujian dengan berbasis komputer memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan ujian dengan sistem manual. “Setiap pola pasti ada saja kekurangan, termasuk ujian nasional dengan sistem UNBK ini. Tapi kelebihannya jauh lebih banyak,” ujarnya.

Tentunya, ke depan pihaknya akan terus memacu sekolahsekolah di Loteng khususnya yang belum menerapkan UNBK, supaya bisa menerapkan UNBK. Layaknya SMA yang saat ini sudah 100 persen menerapkan UNBK. Hanya saja, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang masih minim dikebanyakan sekolah jadi kendala utamanya. Tapi bukan berarti sekolah berkecil hati. Pemerintah daerah juga akan tetap berupaya agar semua sekolah di Loteng menerapkan ujian nasional menggunakan sistem UNBK. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 26 April 2018

Hari Otda, Daerah Jangan Takut Berinovasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Menteri Dalam Negeri dalam sambutannya yang disampaikan Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Aparatur dan Kemasyarakatan Ir. A. Yani, menegaskan kepada semua Kepala Daerah dan Perangkat Daerah, untuk tidak takut berinovasi. Sebab sudah ada jaminan perlindungan hukum, bahwa inovasi tak bisa dipidanakan.

Hal itu disampaikan dalam upacara hari otonomi daerah ke 22, di halaman kantor Bupati Sumbawa, Rabu (25/4) kemarin. Mendagri dalam sambutannya yang dibacakan A. Yani juga mengatakan inovasi daerah bukan hanya mampu menjadi solusi berbagai persoalan di daerah, meningkatkan daya saing daerah serta gerbang menuju kesejahteraan. Tetapi juga menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Selama inovasi daerah dilakukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan, pemerintah dan Menteri Dalam Negeri menjadi yang terdepan melindungi semua kebijakan inovasi daerah. Jika penyelenggaraan otonomi daerah mampu diselenggarakan secara bersih dan demokratis, kemudian diiringi dengan bersemainya berbagai inovasi di daerah, maka mewujudkan nawacita yang merupakan cita-cita bersama akan menjadi sebuah keniscayaan.

Buah positif lainnya dari Otonomi Daerah yang dapat dirasakan munculnya pemerintahan yang lebih responsif akan kebutuhan masyarakat setempat. Peran aktif masyarakat dalam memberikan kontrol sosial juga turut terdorong. Sehingga tercipta pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel.

Selain itu, banyak bemunculan inovasi-inovasi yang dilakukan daerah dalam upaya pembangunan dan mensejahterakan masyarakatnya. Namun dari semua yang telah dicapai, tentunya masih banyak kerja-kerja yang harus dituntaskan. (arn)

Halaman 6

Kerjasama Bidang Pembinaan SD Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Terabas Pulau Ikuti ”Internal Program Review” di Bali Sumbawa Besar (Suara NTB) Program Literasi Berbasis Kelas (Terabas) Pulau Moyo dan Pulau Medang akan ikut dipresentasikan pada kegiatan Internal Program Review yang dilaksanakan oleh yayasan Sayangi Tunas Cilik Mitra save The Children, di Meeting Hall Fave Hotel Kuta-Kartika Plaza, Bali 25-27 April 2018.

Demikian disampaikan Penanggung Jawab Program Percepatan Keaksaraan Daerah Kepulauan, Junaidi S.Pd, M.Pd, Rabu (25/4). Presentasi ini dimaksudkan untuk menyampaikan kemajuan implementasi replikasi Gema Literasi Inovasi yang telah berjalan selama 2 bulan di Pulau Moyo dan Pulau Medang. Hal ini dilakukan untuk melakukan berbagai penyempurnaan pengelolaan mutu secara berkesinambungan dan mengevaluasi kinerja secara konsisten dan sistematis.

Beberapa hal yang akan disampaikan dalam forum tersebut diantaranya tentaang capaian, progress, tantangan dan rencana tindaklanjut.

Persiapan yang dilakukan untuk mengikuti forum tersebut diantaranya pemaparan tentang keperpihakaan pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mendorong intervensi peningkatan mutu pendidikan melalui Percepatan Keaksaaraan Daerah Kepulauan. Beberapa hal yang telah dilakukan diantaranya penyiapan master trainer local bekerja sama dengan tim Gema Literasi Inovasi, Pelatihan tahap 1 dan pendampingan yang saat ini sedaang berjalan, rencana pelaksanaan pelatihan tahap 2 dan pendampingan tahap 2 serta dukungan terhadap pelaksanaan ekspose hasil kegiatan pada akhir program yang sepenuhnya didanai melalui APBD.

Disamping itu, lanjut Junaidi yagn juga Kasi Kurikulum dan Penilaian Bidang SD Dinas Dikbud Sumbawa ini, perkembangan pelaksanaan kegiatan pasca pelatihan 1 dan proses pendampingan yang saat ini sedang berjalan dan dilakukan oleh para master trainer lokal juga menjadi bagian dari progress report yang akan disampaikan pada forum Internal program review tersebut. Dari proses pendampingaan terhadap 10 sekolah sasaran yang telah berjalan, juga disampaikan beberapa hal. Diantaranya, hasil pengamatan pajangan kelas yaitu informasi pembelajaran, pajangan berkaitan dengan informasi keaksaraan kelas awal seperti kamus dind-

ing, huruf hari dan kata hari, kartu huruf, kartu kata dan kartu suku kata, serta gambar atau perwakilan benda konkrit untuk kata atau angka (abstrak, penekanan huruf atau bunyi awal).

Hal lain yang akan disampaikann adalah perkembangan hasil pajangan peserta didik, pemberian label untuk benda benda yang berada di dalam kelas, sudut baca dalam kelas, perkembangaan kegiatan membaca 15 menit tiap hari, serta hasil hasil penilaian for-

matif yang terdapat pada kartu perkembangan membaca masing masng anak.

Hasil yang diharapkan dengan mengikuti kegiatan ini adalah untuk memberikan masukan terhadap program Gema Literasi INOVASI yang saat ini sedang berjalan guna merumuskan rencana Exit Strategy pada akhir program baik pada sekolah dampingan maupun pada sekolah Sasaran program Replikasi Gema Literasi Terabas Pulau. (arn/*)

Tiga Desa Diminta Segera Tindaklanjuti Temuan Inspektorat Sumbawa Besar (Suara NTB) Tiga desa di Kabupaten Sumbawa yakni Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka, Desa Jorok dan Desa Tengah Kecamatan Utan diminta untuk segera menindaklanjuti temuan Inspektorat di lapangan. Hal ini supaya penundaan pencairan dana desa tahap pertama terhadap ketiga desa tersebut tidak terlalu lama.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa melalui Kasi Pengelolaan Keuangan Desa, (Suara NTB/ind) Ibrahim, SE kepada warIbrahim tawan, Rabu (25/4) kemarin menyampaikan, berdasarkan rekomendasi dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yakni Inspektorat, tiga desa dimaksud ditunda penyaluran dana desa tahap pertamanya.

Sebab, dari hasil pemeriksaan Inspektorat ditemukan beberapa belanja belum sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan dan belum selesai pertanggung jawabannya. Rekomendasi penundaan pencairan tersebut sudah disampaikan ke Bupati.

Mengacu pada Perbup Nomor 3 tahun 2018 perubahan atas Perbup nomor 107 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa di setiap desa tahun 2018 di pasal 14, dijelaskan bahwa bupati menunda penyaluran dana desa pertama karena laporan realisasi capaian output belum disampaikan oleh desa.

Kedua, dalam point b ayat 1 terdapat sisa dana desa di rekening kas desa melebihi 30 persen. Ketiga terdapat rekomendasi yang disampaikan APIP dalam hal ini Inspektorat. “Dalam perbup syarat untuk penyaluran dana desa tahap pertama 20 persen hanya desa menyampaikan APBDes saja. Tiga desa tersebut sudah menyakpaikan APBDes. Tetapi karena ada rekomendasi, penyaluran dana desa sebesar 20 persen ditunda,” ujarnya.

Menurutnya, adanya penundaan penyaluran tentunya berdampak pada pelaksanaan APBDes di tahun 2018. Artinya belanjabelanja yang bersumber dari dana desa yang sudah dianggarkan tidak bisa dilaksanakan secepatnya, karena anggarannya belum dicairkan. Akhirnya, nanti pekerjaan akan menumpuk di pertengahan atau akhir tahun. Sekarang ini yang terpenting bagaimana ketiga desa menindaklanjuti hasil temuan Inspektorat. Rekomendasi yang disampaikan harus diselesaikan supaya penyalurannya bisa segera dilakukan. “Kami sudah memanggil tiga desa itu dan kami meminta untuk membenahi kembali terhadap perosoalan yang ada di desanya. Kami menyampaikan ke mereka untuk segera ditindaklanjuti,” terangnya.

Adanya persoalan di tiga desa tersebut diakuinya, karena lemahnya pemahaman teman-teman di desa dalam proses pengelolaan keuangan. Selain itu juga dimungkinkan disebabkan karena tidak berjalannya sistem dalam struktur penyelenggaaraan pemerintah desa. Untuk itu mengaca dari pengalaman tahun sebelumnya, pihaknya akan mencoba berinovasi untuk melakukan sebuah strategi baru, agar kedepannya hal ini tidak terjadi lagi di desa.

Seperti diberitakan, Inspektorat Kabupaten Sumbawa merekomendasikan untuk menunda pencairan dana desa tahap pertama tiga desa di Kabupaten Sumbawa. Ketiga desa tersebut yakni Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka, Desa Jorok dan Desa Tengah Kecamatan Utan. Rekomendasi itu dikeluarkan karena dari hasil pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus (riksus) yang dilakukan Inspektorat, masih ada pengerjaan di ketiga desa tahun sebelumnya yang belum dituntaskan. (ind)

Bupati KSB : Multi Capital Mulai Proses Sisa Penjualan Saham Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM mengonfirmasi kebenaran PT Multi Capital yang sudah memulai proses penyelesaian pembayaran hasil penjualan saham 6 persen ke PT Daerah Maju Bersaing (DMB).

Orang nomor satu di KSB ini menyebutkan, pihaknya telah menerima surat tembusan dari PT Multi Capital. Di mana dalam suratnya tersebut menyatakan anak perusahaan Bakrie Group itu telah memulai proses pembayaran sisa penjualan saham 6 persen yang dimiliki PTDMB di PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dengan nilai sebesar Rp408.211.989.894.

“Itu surat pemberitahuannya ke kita. Katanya sudah mulai diproses terhitung 23 April bersamaan dengan surat itu dilayangkan ke DMB,” terangnya kepada sejumlah wartawan, Rabu (25/4).

(Suara NTB/arn)

Salamuddin Maula pelaksanaan merger yang hanya sampai Desember 2017. Seperti dilansir Suara NTB sebelumnya.

Pihaknya menginginkan adanya penghitungan ulang masalah penyertaan modal Sumbawa di BPR. Supaya lebih fair dan lebih jelas. Apabila

Menurut Musyafirin, dengan pemberitahuan dari PT Multi Capital itu ada baiknya PTDMB dan pemerintah tiga daerah selaku pemegang saham menunggu realisasinya hingga akhir bulan April ini.

“Ya kita tunggu saja. Kalau sudah masuk baru kemudian kita rapatkan,” timpalnya.

Terkait rencana pemerintah provinsi (Pemprov) NTB mendorong PTDMB menggunakan Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk mendesak PT Multi Capital menyelesaikan kewajibannya tersebut? Bupati menyatakan, pihaknya bukan tidak setuju dengan wacana tersebut. Hanya saja ada baiknya agar lang-

kah tersebut sementara waktu ditunda. Sebab mengacu dari surat PT Multi Capital, perusahaan kongsi PTDMB itu sudah puya niat baik untuk menyelesaikan kewajibannya hingga akhir bulan Apri ini.

“Masalah di mataram (provinsi) kan mau gunakan pengacara negara. Ini saya juga ralat, bukan saya tolak keinginan gubernur.

Bagi saya langkah yang dilakukan itu tidak ada salahnya cuma kalau kita membaca surat (Multi Capital) ini sebagai orang biasa, ya kita yakin sama surat itu bahwa mereka itu sudah memulai sesuai limit waktu. Tapi karena mungkin proses kliring dan surat menyurat, mungkin di akhir bulan ini baru tuntas,” papar bupati.

Ia pun berharap, tetap menunggu hingga akhir bulan April ini. Jika kemudian sampai batas waktu tersebut ternyata PT Multi Capital tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan suratnya tersebut.

Baru kemudian secara bijak mengambil langkah lanjutan sebagai mana yang dibutuhkan.

“Beri waktu lah, kan kalau lihat suratnya kan sudah hampir pasti dibayar bulan ini,” cetusnya seraya menambahkan selama ini komunikasi yang telah terbangun dengan Multi Capital sudah sangat baik.

“Kan selama ini semangat komunikasi kita baik-baik saja. Terlebih lagi secara aturan tidak ada yang mereka langgar sejauh ini terhadap kerja sama yang sudah kita bangun,” sambung bupati.

Sementara itu ditanya apakah Pemda KSB tidak akan mendorong percepatan proses pembagian dana hasil penjualan saham tersebut kepada pemerintah tiga daerah (KSB, Sumbawa dan NTB)? Bupati menyatakan, belum memikirkan sampai sejauh itu. Pemda KSB saat ini tetap menunggu finalisasi penyelesaian pembayaran sisa penjualan sa-

(Suara NTB/dok)

H. W. Musyafirin ham itu oleh PT Multi Capital.

“Paling nanti puasa baru ada pembicaraan. Kalau RUPS-nya sekitar Juli. Toh juga kita tidak ingin cepat-cepat uang itu masuk (ke kas daerah). Kan kita masih ada uang lain. Biar itu jadi cadangan lah,” pungkasnya. (bug)

KSB Dilematis Sikapi Harga Polres KSB Segera Jagung yang Terus Anjlok Kirim Tahap Dua Kasus Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat belum memiliki cara yang dianggap jitu dalam menyikapi harga jagung yang terus anjlok.

Bahkan harga yang ada saat ini berada pada posisi Rp2.000 perkilogram di Kecamatan Jereweh. Jumlah tersebut tentu berada

Komisi II DPRD Sumbawa Tolak Kembali Merger BPR NTB Sumbawa Besar (Suara NTB) Komisi II DPRD Sumbwa menolak kembali upaya konsolidasi proses merger BPR NTB. Setelah proses merger tersebut kini mandek, akibat terhambat proses hukum.

“Tak boleh lagi ada konsolidasi. Toh bukan merupakan keharusan. Perekrutan Dirut direkrut dari luar saja, supaya bisa lebih bisa bersaing. Jangan lagi ada Perda merger.

Jadikan saja PD BPR Sumbawa menjadi PT. BPR Sumbawa. Tidak perlu merger,” tandas Anggota Komisi II DPRD Sumbawa, Salamuddin Maula, Rabu (25/4).

Pernyataan itu disampaikannya menanggapi mandeknya merger BPR NTB, setelah habisnya batas waktu yang ditetapkan dalam Perda terkait

Aktivitas siswa di SDN Brangkua.

Pojok Baca SDN 1 Pulau Medang.

dalam penghitungan penyertaan modal Sumbawa jauh lebih besar, maka Provinsi berkewajiban menambah modal di BPR Sumbawa.

Jalo, sapaan akrabnya, juga menyinggung ikhwal pemecatan Direktur BPR Sumbawa, yang terbit sebelum RUPS. Pihaknya juga mempertanyakan proses hukum dalam mengusut kasus merger PT BPR NTB. Dengan hanya menetapkan dua tersangka, Ihw (Direktur BPR Sumbawa) dan Mtw. Padahal ada dugan korupsi dalam anggaran konsolidasi yang mengalir ke sejumlah pihak. Termasuk dugaan dalam meloloskan Perda merger.

“Jangan hanya mengorbankan dua tersangka ini, sementara pihak lainnya tidak tersentuh. Jaksa harus juga mengusut dugaan aliran uang ke pihak lainnya,” pungkas Jalo. (arn)

dibawah harga Pokok Pembelian dari Pemerintah (HPP) dimana untuk jagung dengan Kadar Air (KA) 15 persen Rp3.150 perkilogram dan KA 35 persen Rp2.500 perkilogram untuk jagung yang belum dikeringkan.

“Kita sangat kesulitan untuk menekan harga jagung ini sesuai HPP yang telah ditetapkan pemerintah. Kita juga sudah menyiapkan sarana untuk mendukung supaya daya jual jagung bisa lebih menggigit (lebih baik). Tetapi fakta di lapangan sangat berbeda karena harga masih sangat anjlok di bawah HPP. Jika dilihat, rata-rata para petani ini menjual jagung dengan KA 19 yang seharusnya tidak dihargai Rp2000 perkilogram, tapi faktanya masih ada ditemukan,” ungkap, Kadis Pertanian Perkebunan Peternakan melalui Kabid Pertanian dan Tanaman Pangan Syaiful Ulum SP kepada Suara NTB, Rabu (25/4).

Dikatakannya, yang selalu menjadi masalah terkait harga jual jagung yakni KA yang dianggap masih sangat tinggi. Terkait dengan hal ini, pihaknya sudah membuat lantai jemur untuk bisa digunakan oleh masyarakat.

Bahkan di masing-masing kecamatan sudah ada lantai jemurnya. Bahkan di tahun 2018 ini pihaknya juga akan membuat dua lantai jemur lagi yakni di Kecamatan Poto Tano yang berlokasi di desa Tua Nanga dengan anggaran sekitar Rp90 juta.

Selain Poto Tano, pihaknya juga akan membangun lantai jemur di desa Beru, Keca-

matan Brang Rea sekitar Rp90 juta. Harapannya dengan adanya lantai jemur, para petani tidak langsung menjual jagungnya untuk mendongkrak harga.

“Upaya kita supaya harga jagung tetap kompetitif tetap dilakukan dengan pemenuhan lantai jemur. Kami juga minta Bulog bisa turun langsung memantau harga terkait tupoksi yang dimiliki mengamankan harga,” ujarnya.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan UMKM (Diskoperindag) melalui Kabid Perdagangan Rahadian, M. Si mengaku tidak memiliki ruang untuk menekan harga jagung agar tidak anjlok seperti saat ini.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada Bulog untuk segera mengambil sikap terkait hal ini. Karena fungsi pengamanan harga juga berada di Bulog tidak dari Pemerintah Daerah. Pihaknya juga belum memiliki regulasi yang dianggap tepat untuk mengatur harga jagung ini, karena selama ini hanya gabah saja diberikan perhatian serius oleh Pemerintah.

Tapi yang jelas, keluhan dari petani jagung ini tetap akan disampaikan ke Bulog untuk bisa diambil sikap.

Karena jika tidak para petani juga akan terus merugi karena harganya yang terjun bebas tidak sesuai dengan HPP yang ada.

“Kita tetap meminta Bulog bisa mengambil sikap terkait harga jagung ini karena kita tidak ada kewenangan untuk mengamankan harga jagung ini,” tandasnya. (ils)

Instalasi Bio Gas

Taliwang (Suara NTB) Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa Barat segera menindak lanjuti hasil P21 Kasus dugaan korupsi Instalasi Biogas yang terjadi sejak tahun 2015. Bahkan pihak terkait juga akan menyerahkan para tersangka dan Barang Bukti (BB) (Tahap II) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa.

Kapolres KSB melalui Kasat Reskrim Iptu Putu Agus Indra SIK, kepada Suara NTB, Rabu (25/4) membenarkan adanya P21 dari Kejaksaan terhadap kasus dugaan korupsi Instalasi Biogas. Sebagai tindak lanjutnya, dalam waktu dekat, pihaknya akan mengumpulkan barang bukti termasuk para tersangka untuk dilimpahkan ke Kejari Sumbawa.

Hanya saja, untuk proses pelimpahan tersebut, pihaknya masih enggan untuk memberikan bocoran waktunya.

Tapi yang jelas dalam beberapa kedepan sudah bisa diserahkan ke Kejaksaan. Dengan selesainya kasus ini membuat lega pihaknya karena kasus ini sudah menjadi tunggakan sejak tiga tahun lalu.

“Kita belum bisa pastikan kapan kita akan tahap duakan kasus Biogas ini. Tapi yang jelas beberapa bulan lagi kita sudah limpahkan ke Kejaksaan,” ungkapnya.

Dikatakannya, sementara terkait upaya penahanan terhadap para tersangka, hingga saat ini pihaknya belum bisa memberikan kepastian. Karena akan disesuaikan dengan pertimbangan dari para penyidik. Jika lebih efektifnya di tah-

an, maka pihaknya akan langsung melakukan penahanan terhadap para tersangka ini.

Tetapi, jika tersangka bisa kooperatif saat dilakukan pemeriksaan tambahan serta tidak kabur dan menghilangkan barang bukti bisa juga tidak ditahan. Karena pada hakikatnya proses penahanan ini sifatnya subjektif dan tidak juga menjadi keharusan bisa dilakukan penahanan. Tetapi yang jelas pihaknya sangat berterima kasih atas P21 nya kasus ini sehingga tidak ada lagi tunggakan kasus.

“Kita masih pertimbangkan untuk penahanan para tersangka ini. Jika mereka kabur dan menghilangkan barang bukti, ya kita tetap akan tahan,” tandasnya.

Untuk diketahui, proyek instalasi bio gas pada dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah terjadi sekitar tahun 2013 lalu. Sementara proyek tersebut mulai diusut aparat penegak hukum (APH) sejak November 2015. Hal tersebut teridentifikasi bermasalah setelah adanya laporan masyarakat, bernomor LP/ 84/III/2015/NTB/RES KSB. Dimana program yang menelan anggaran Rp1,2 miliar tersebut yang, sampai dengan saat ini tidak kunjung digunakan. Sementara kerugian negara yang diakibatkan proyek ini berkisar diangka Rp360 juta. Kasus ini juga menyeret tiga orang tersangka yakni ES selaku Konsultan Pengawas, TM kontraktor dari CV. AS, dan mantan Kepala Dinas ESDM KSB, Hj selaku PPK sekaligus KPA. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 26 April 2018

Dikpora Sudah Ingatkan SMP PGRI Soal UN Dompu (Suara NTB) Kasus SMP PGRI Saneo yang memaksa siswanya ikut UN dengan nama peserta lain, indikasinya sudah didengar jajaran Dinas Dikpora Kabupaten Dompu.

Pada pelaksanaan UAS, Dikpora mendapatkan informasi bahwa sekolah ini menggunakan joki pengganti peserta ujian. Indikasi ini membuat Dikpora mewanti – wanti pihak SMP PGRI Saneo terkait peserta UN. “Dua hari sebelum pelaksanaan UN, saya sudah me(Suara NTB/ula) nelepon khusus Kepala SMP Tirmizi PGRI Saneo. Saya menanyakan kesiapan sekolah, menanyakan apa benar semua peserta UN dari SMP PGRI Saneo? Tidak di-mark up? Tapi dijawab, semua sudah siap. Benar semua siswa itu, asli siswa SMP PGRI. Bahkan dia ucapkan sumpah lewat telepon,” kata Drs Tirmizi kepala bidang Dikdas Dinas Dikpora Kabupaten Dompu kepada Suara NTB saat dihubungi di ruang kerjanya, Rabu (25/4) kemarin.

Temuan adanya seorang siswi SMP PGRI Saneo yang dipaksa ikut ujian padahal tidak terdaftar dalam peserta UN, dikatakan Tirmizi akan segera ditindak lanjuti pihaknya dengan turun langsung ke SMPN 2 Dompu sebagai tempat pelaksanaan UN siswa SMP PGRI Saneo.

“Hari ini kita memang jadwalnya turun di Kecamatan Dompu meninjau pelaksanaan UN. Kita akan langsung ke SMP 2 Dompu,” terangnya.

Tirmizi juga mengungkapkan, berdasarkan laporan kehadiran peserta UN untuk siswa SMP PGRI Saneo yang diterima pihaknya sebanyak 16 orang dari 31 peserta untuk hari pertama dan 17 orang siswa dari 31 peserta di hari kedua. “Ini data rekap laporan dari pengawas langsung,” akunya.

Berbeda dengan data yang disampaikan Abdul Haris, kepala SMP PGRI Saneo saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa siang. Menurutnya, kehadiran siswanya dalam pelaksanaan UN hari kedua sebanyak 23 orang siswa. Jumlah ini lebih banyak dari kehadiran hari pertama yang tercatat sebanyak 16 orang. Banyaknya siswa yang tidak hadir di hari pertama diklaim karena jauhnya jarak Saneo Kecamatan Woja asal siswa dengan lokasi ujian di SMPN 2 Dompu.

Terkait alasan kepala kepala SMP PGRI Saneo mengikut sertakan siswinya yang tidak terdaftar sebagai peserta UN pada pelaksanaan UN tahun 2018 ini karena ingin membantu siswinya dan namanya sudah pernah diusulkan, dikatakan Tirmizi, bisa jadi siswi tersebut belum memenuhi syarat untuk menjadi peserta UN. Karena data peserta itu secara otomatis melalui sistem Dapodik.

“Kalau memang tidak terdaftar, kenapa harus dipaksakan ikut (UN). Kalau tidak terdaftar, ndak bisa diikutkan UN. Itu namanya melanggar,” terangnya.

Namun Tirmizi menduga, penggelembungan jumlah siswa di beberapa sekolah hanya untuk mendapatkan anggaran BOS yang lebih besar. Dugaan ini terlihat dari kehadiran siswa saat pelaksanaan UN, maupun laporan langsung pengawas dan pemeriksaan Inspektorat. Sehingga tidak sedikit sekolah yang terpaksa mengembalikan anggaran BOS ke kas negara. “Ketika jadi temuan, mereka (kepala sekolah) baru salahkan operator,” terangnya.

Berdasarkan data yang diterima Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, sebanyak 143 siswa SMP/MTs yang tidak hadir. Jumlah ini belum termasuk dari SMP/MTs di Kecamatan Pekat dan Kilo, serta 12 SMP yang melaksanakan UN berbasis komputer. (ula)

Hoaks Merebak karena Masyarakat Apatis Dompu (Suara NTB) Jelang pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pileg 2019 mendatang, jajaran Polres Dompu menggelar Focus Group Discussion (FGD) di aula Gedung PKK, Rabu (25/4). Kegiatan itu diselenggarakan untuk menyikapi berita hoaks yang makin meresahkan. Peserta diskusi menilai, salah satu hal yang membuat hoaks merebak adalah karena sikap masyarakat yang apatis.

Hadir dalam kegiatan itu, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unram, Prof. Dr. H. M Natsir, SH, MH. Perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Dompu, H. Moh. Nasuhi, M. Si. Kadishubkominfo Dompu, Ir. Fahrudin, Msi., serta tokoh agama, pemuda dan masyarakat.

Kapolres Dompu AKBP Erwin Suwondo, S. IK, MIK mengungkapkan, memasuki masa politik tahun ini telah banyak berita-berita hoaks yang beredar di tengah masyarakat, terutama yang berbau profokasi antar satu kelompok dengan kelompok lainnya. Lantas tak heran banyak dari masyarakat kita yang menunjukan reaksi berlebihan atas informasi bohong tersebut.

“Makanya kami menyelenggara acara ini, kami memohon dukungan agar pengamanan pilkada di NTB dapat berjalan aman dan tertib,” harapnya.

Upaya pengamanan pilkada dengan melibatkan tim gabung TNI, Polri dan intansi terkait tak mungkin berjalan maksimal tanpa dukungan para pihak, terutama masyarakat umum. Untuk itu, Erwin Suwondo meminta keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan mendukung kesuksesan Pilkada dan Pileg dengan mengedepankan keamanan wilayah. “Ini upaya kita mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif,” ujarnya.

Sementara itu, Prof. Dr. H. M Natsir yang mengisi diskusi dengan mengangkat topik hoaks ditinjau dari hukum pidana menyampaikan, kemajuan teknologi seharusnya membawa kemanfaatan bagi masyarakat, tetapi justru ada sebagian orang yang kini memafaatkannya untuk kepentingan lain, apakah untuk memperoleh jabatan dan melakukan kejahatan. “Teknologi ini harusnya membawa kesejahteraan tapi justru menimbulkan kejahatan,” ujarnya.

Berdasarkan hasil penelitian, lanjut dia, aksi kejahatan baik dengan menyebar berita hoaks maupun melakukan tindak pidana di tengah keidupan bermasyarakat dipengaruhi beberapa hal. Antara lain, tidak memahami ajaran agama, mentalitasnya rendah, terbelit persoalan ekonomi, lingkungan dan merasa memiliki kemampuan tertentu.

“Faktor pendukungnya, ya lemahnya penegakan hukum. Kenapa lemah? Karena masyarakat apatis, tidak ada yang mau menjadi saksi,” jelasnya.

Dua pemateri lain dalam diskusi itu pun menyampaikan padangan yang sama soal upaya memberatas penyebaran hoaks di wilayah ini.

Seperti yang disampaikan Kadishubkominfo Dompu, Ir. Fahrudin dan perwakilan PWI Dompu, H. Moh. Nasuhi, M. SI. Yang mana keduanya menekankan masyarakat untuk sama-sama selektif dan sadar akan literasi media dengan tidak sembarangan menyebar berita sampah yang tidak jelas sumbernya. (jun)

(Suara NTB/jun)

DEKLARASI - Peserta FGD saat deklarasi anti hoaks di aula Gedung PKK, Rabu (25/4).

Halaman 7

Rentan Kekeringan, BPBD Berharap Dibangun Sumur Bor Bima (Suara NTB) Menjelang pergantian musim hujan ke musim kemarau, Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima telah memetakan sementara wilayah-wilayah yang terancam mengalami kekeringan dan krisis air bersih.

Kepala melalui Kasi Darurat dan Logisitik BPBD Kabupaten Bima, Bambang Hermawan mengaku, meski masa transisi musim belum terlihat berubah, namun pihaknya telah memetakan wilayah yang rawan kekeringan dan krisis air bersih tahun 2018.

“Masih kita himpun datadatanya. Tapi untuk sementara hampir semua Kecamatan di Kabupaten Bima rentan kekeringan dan krisis air bersih,” katanya kepada Suara NTB via seluler, Rabu (25/4).

Meski begitu, ada beberapa wilayah di Kabupaten Bima

yang rawan kekeringan dan krisis air bersih setip tahun.

Seperti di Dusun Ndano Ndere Desa Bajo Kecamatan Soromandi, Desa Dore Kecamatan Palibelo, Desa Roi Kecamatan Belo dan desa ntonggu kecamatan Palibelo. “Desa-desa ini setiap tahun yang rutin alami

kekeringan dan krisis air bersih,” ujarnya.

Mengantisipasi kekeringan dan krisis air bersih tersebut, pihaknya hanya melakukan pendistribusian air bersih.

Mekanisme penyalurannya dengan menunggu laporan dari Desa yang membutuhkan air bersih.

“Ada dua unit mobil tangki yang kita sediakan untuk mendroping air bersih ke desa yang membutuhkan. Satu unit mobil menampung air bersih 5.000 liter,” sebutnya.

Bambang berharap dalam menanggulangi atau mengantisipasi krisis air bersih kedepan tidak hanya mendroping air. Namun harus ada upaya cara lain. Salahsatunya membangun bor sumur di setiap wilayah atau desa kekeringan.

“Selain itu juga melakukan reboisasi hutan. Kalau tidak ada dana di pemerintah daerah dan APBN bisa menggunakan Dana Desa (DD). Serta masyarakat juga harus menjaga mata air,” pungkasnya. (uki) (Suara NTB/Uki)

APEL PAGI - Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, memberikan pengarahan saat memimpin apel pagi di kantor Camat Sape, Rabu (25/4).

Pemilik Lahan Menolak Ganti Rugi, KSB Bergeming Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), akan tetap melanjutkan pembangunan jalan jalur dua dari Hotel Grand Royal- Telaga Baru, meskipun sebagian pemilik lahan menolak terkait besaran uang ganti rugi lahan tersebut.

Jalan yang dibiayai dari APBD Provinsi, ditaksir menghabiskan anggaran Rp 29 miliar, harus bisa dilaksanakan di tahun ini juga (2018). Bahkan dari 76 pemilik lahan, tersisa saat tinggal 5 orang yang masih menolak ganti rugi.

“Kita tetap akan melaksanakan proses pembangunan jalan di lokasi tersebut meskipun ada yang menolak. Kita juga sudah titipkan anggaran ganti rugi ke Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa bagi masyarakat yang menolak.

Meskipun demikian, kita tetap mengupayakan para pemilik lahan ini menerima biaya ganti rugi lahan. Sehingga pelaksanaan di lapangan tidak ada yang terganggu,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda), H. Abdul Azis SH, MH kepada Suara NTB Rabu (25/4).

Dikatakannya, dalam penentuan harga ganti rugi lahan, pihaknya juga sudah menggandeng KJPP. Itu artinya proses penilaian harga sudah sesuai dengan prosedur. Kalaupun ada yang menolak maka pemerintah tidak bisa mengikuti permintaan dari pemilik lahan, karena sangat menyalahi aturan. Proses yang dilakukan sebelum ganti

rugi lahan juga telah dilakukan, seperti tahapan sosialisasi, negosiasi harga, hingga ke proses penilaian harga (Appraisal) dan penggantian ganti rugi lahan.

“Bukan masalah proses yang dipermasalahkan oleh para pemilik lahan tetapi masalah harga. Kita juga tidak bisa menaikkan harga sesuai dengan keinginan mereka karena sudah ada penilaian harga dari tim Appraisal,” imbuhnya.

Ia menambahkan, dalam proses pembangunan jalan ini sebenarnya sudah bisa dimulai dari sekarang. Bisa dilakukan dari lokasi yang dianggap sudah clear dan clean yakni mulai dari samping hotel grand royal sampai ke titip yang masih menjadi polemik. Jika para pemilik lahan tetap saja menolak, maka upaya lainnya yakni dengan tetap melanjutkan pembangunan. Hal ini tentu tidak menyalahi aturan karena uang ganti rugi lahan sudah dititipkan ke PN Sumbawa. Sehingga tidak ada lagi kewenangan dari pemilik lahan untuk bisa menghalangi pelaksanakan pembangunan di ruas jalan ini.

“Kami tegaskan tetap akan melaksanakan pembangunan jalan di lokasi ini dan akan dimulai dari lahan yang sudah tidak bermasalah. Jika mereka tetap menghalangi pekerjaan yang ada maka kita bisa saja mengambil secara paksa karena untuk ganti rugi sudah kita titip,” tandasnya. (ils)

Bima (Suara NTB) Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri meminta aparatur sipil Negara termasuk pegawai honorer ruang lingkup pemerintahan Kabupaten Bima untuk disiplin terhadap waktu dan disiplin dalam bekerja.

“Saya berharap seluruh pegawai yang bertugas harus meningkatkan disiplin waktu dalam bekerja,” katanya saat memimpin apel pagi di kantor Camat Sape, Rabu (25/4) Sebagai wujud dalam meningkatkan kedisiplinan tersebut, orang pertama di Kabupaten Bima ini mengajak seluruh ASN beserta pegawai honorer untuk selalu mengikuti apel pagi setiap hari.

“Kepada seluruh pegawai

termasuk honorer agaer selalu menyadari pentingnya disiplin waktu dan disiplin dalam bekerja. Salahsatunya rutin menghadiri apel pagi,” katanya.

Bupati berpendapat apel pagi merupakan salahsatu instrument atau media dalam menyampaikan pesan pembinaan, evaluasi dan juga sosialisasi pelaksanaan tugas pada waktu terkini.

“Apel pagi juga dapat menjadi sarana mengukur kuantitas pegawai agar dialokasikan secara proporsional demi penuntasan tugas. Sisi lainnya apel pagi menjadi momentum bersilaturrahim antar pegawai,” ucapnya.

Ia menjelaskan meningkatnya kedisiplinan. Baik taat ter-

hadap jam kerja maupun pelayanan kerja, merupakan kebaikan yang tidak hanya menunjukkan kepatuhan normati. Juga merefleksikan keluhuran pekerti yang bernilai amal ibadah.

“Tunjukkan kinerja dan prestasi untuk kepentingan masyarakat. Jadilah pegawai yang mampu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat sehingga membawa kemanfaatan dan kemajuan,” jelasnya Pada kesempatan itu, Bupati juga menghimbau para pegawai khususnya kaum wanita agar tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan. Selain menjaga keselamatan diri juga menjadi tauladan bagi masyarakat. (uki)

Pemkab Dompu Diminta Fokus Dukung Potensi Lokal Dompu (Suara NTB) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dompu tahun 2017 sebesar 5,4 persen. Kendati di atas pertumbuhan ekonomi nasional, namun pertumbuhan ini tidak akan maksimal mendorong penurunan kemiskinan hingga 1 persen pertahun seperti yang ditargetkan. Pemerintah pun diminta fokus terhadap perencanaan yang ada dan mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif serta potensi yang ada.

Anggota Komisi II DPRD Dompu, Abdullah, S.Kel kepada Suara NTB, Rabu (25/4) kemarin mengaku, pertumbuhan ekonomi Dompu di tahun 2017 seperti yang disampaikan dalam LKPJ penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2017 sebesar 5,4 persen tidak

akan maksimal menurunkan angka kemiskinan seperti yang direncanakan. Terlebih kemiskinan Dompu menyisakan 13,43 persen atau masih 3,43 persen seperti yang ditargetkan di tahun 2021.

“Apa yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat yang menjadi kebijakan seperti persoalan pendidikan, kesehatan dan lainnya agar bisa dijadikan fokus oleh pemerintah, termasuk apa yang menjadi bahan pendampingan oleh TNP2K dalam penangan kemiskinan harus menjadi fokus perhatian. Harusnya perencanaan di semua SKPD fokus ke target itu,” kata mantan Wakil Ketua Komisi II DPRD Dompu ini.

Ia pun mengingatkan tentang cerita sukses Kabupaten

Dompu menurunkan angka kemiskinan beberapa tahun lalu serta pertumbuhan ekonominya yang cukup tinggi.

Karenanya, apa yang menjadi perencanaan dan program kegiatan kedepan harus lebih ril dan konsisten lagi. “Semua pihak harus memiliki komitmen bersama,” katanya.

Diantara yang harus disuport pemerintah terkait pertumbuhan ekonomi kreatif untuk mendukung potensi daerah yang ada. Dengan tumbuh kembangnya ekonomi kreatif, maka akan melahirkan peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat. “Ketika membuka lapangan kerja dan mendukung potensi daerah yang ada, sama halnya mengurangi kantong – kantong kemiskinan,” ungkapnya. (ula)

Pemda Desak BWS Soal Proyek Air Bersih di Lenangguar Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa mendesak pihak Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I (BWS NT I) untuk menindaklanjuti hasil mediasi, terkait pemanfaatan jaringan air bersih di Dusun Kuang Jeringo, Desa Lenangguar, Kecamatan Lenangguar. Mengingat hingga kini belum ada informasi mengenai kendala di lapangan dari hasil pengecekan yang telah dilakukan.

Kabag Pembangunan Setda Sumbawa, Zainal Arifin, M.Si kepada wartawan Rabu (25/4) kemarin menyampaikan, dari informasi masyarakat keberadaan jaringan air bersih tersebut belum bisa dimanfaatkan seperti yang dihajatkan. Yakni untuk mendekatkan akses air

minum kepada masyarakat.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemda Sumbawa sudah melakukan mediasi bersama sejumlah pihak. Saat itu data sudah diberikan dan untuk mengetahui kebenaran dan kevalidannya disepakati untuk diturunkan tim bersama ke lapangan. Hanya saja rencana tersebut belum dilakukan, karena pihak BWS yang ada di Sumbawa belum menyampaikan laporan hasil pengecekan terlebih dahulu terkait kondisi di lapangan.

Sebagai dasar nantinya tim turun bersama ke lokasi.

“Komitmen saat mediasi, mereka akan turun sampai titik broncap (bak penampung mata air). Nantinya mereka akan melaporkan dimana kendalanya sehingga air itu tidak nyampe.

Kalau sudah ada laporan baru

kita merencanakan untuk turun bersama untuk melakukan langkah-langkah. Ini yang saya tunggu-tunggu kok sampai hari ini belum ada. Sudah hampir dua bulan saya tunggu,” ujarnya.

Dijelaskannya, pada prinsipnya proyek tersebut sudah selesai dikerjakan dan dilakukan pemasangan. Hanya saja programnya belum selesai, karena air belum bisa sampai kepada masyarakat. Dimana berdasarkan pengalaman, kemunginan terjadi kendala di broncap karena tidak terawat sehingga tertutup atau tersumbat. Hal inilah yang masih ditunggu dari pihak BWS terkait hasil pengecekan di lapangan seperti apa kendalanya.

“Sikap Pemda memfasilitasi harapan masyarakat dengan program. Saya tetap minta tuntaskan pekerjaan tersebut.

Tidak bisa dong dibangun proyek tetapi terjadi mangkrak. Kalau ada persoalan segera ditangani itu sikap kami,” tukasnya.

Kalaupun nantinya, pihak BWS yang ada di Sumbawa tidak menindaklanjuti hasil mediasi yang telah dilakukan, maka pihaknya akan melakukan jemput bola. Dimana pihaknya sudah membangun komunikasi dengan Dinas PRKP dan PDAM untuk berkoordinasi langsung ke provinsi. “Kita masih menunggu etikad baik dari pihak BWS yang ada di Sumbawa untuk penyelesaian harapan dari masyarakat. Kami sudah membangun komunikasi dengan teman PRKP dan PDAM untuk koordinasi langsung ke pihak provinsi,” pungkasnya. (ind)

Zainal Arifin (Suara NTB/ind)

SUARA NTB Kamis, 26 April 2018

POLHUKAM

Halaman 8

Pilkada NTB

18 Orang Mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota DPD Mataram (Suara NTB) KPU Provinsi NTB sudah membuka pendaftaran bakal calon anggota DPD RI dapil NTB di Pemilu legislatif 2019 sejak Minggu 22-26 April. Hingga hari ketiga, pembukaan pendaftaran, Rabu (25/4) kemarin, tercatat ada 18 bakal calon yang datang menyerahkan syarat dukungan pencalonannya.

Komisioner KPU NTB bidang teknis, Suhardi Soud kepada wartawan, Rabu (25/4) mengatakan, dari 18 nama yang sudah mendaftar itu, KPU baru mengeluarkan tanda terima untuk delapan orang pendaftar yang sudah memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran.

Kedelapan orang pendaftar bakal calon anggota DPD RI yang sudah memenuhi syarat dukungannya itu adalah Robiatul Adawiyah, Kisman Pangeran, H. Lalu Suhaimi Ismy, Ahmad Zulfikar, Sunardi Ayub, Baiq Diyah Ratu Ganefi, KH Zulkifli Muhadli serta Ali Rahim.

Bagi pendaftar yang belum melengkapi persyaratannya, mereka bisa melengkapinya sampai tanggal 26 April ini. Pada batas akhir pendaftaran tanggal 26 April, KPU membuka pelayanan sampai pukul 24.00 Wita untuk mengantisipasi banyaknya bakal calon anggota DPD yang memilih mendaftar di hari terakhir.

Komisioner KPU bidang Hukum, Ilyas Sarbini, menambahkan, setelah masa pendaftaran ditutup tanggal 26 hari ini, KPU kemudian akan melakukan verifikasi administrasi terhadap daftar dukungan yang telah diserahkan. Beberapa item yang akan dinilai dan diperiksa yakni pencocokan data pendukung yang tertera pada data soft copy dan hard copynya. Selanjutnya penghitungan jumlah dukungan dan sebaran, serta nomor urut daftar pendukung.

Pada tahap verifikasi administrasi terhadap daftar dukungan yang diserahkan dan terjadi pengurangan. Paslon diberikan kesempatan perbaikan dari jumlah kekurangan dari syarat sebanyak 2.000 dukungan tersebut.

Setelah verifikasi administrasi rampung, kemudian akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual. Pada tahap verifikasi faktual, tidak menggunakan sistem sensus seperti calon perseorangan kepala daerah, melainkan menggunakan sistem sampel.

“Faktualnya kita akan sampel, minimal 10 persen dari total jumlah dukungannya itu. Kita akan turun dengan cara mendatangi orang yang masuk dalam sampel itu. Nah kalau hasil faktualnya ternyata nanti masih kurang dari 2000, atau persebarannya masih kurang dari minimal lima kabupaten/kota. Maka diberikan kesempatan sekali lagi untuk perbaikan,” jelasnya.

Setelah proses verifikasi administrasi dan faktual dirampungkan. Maka KPU kemudian akan melakukan rekap pleno terbuka, yang akan digelar bersamaan dengan hari H pencoblosan Pilkada serentak 2018, tanggal 27 Juni mendatang. (ndi)

Mataram dan Lobar Ladang Miras Tradisional Mataram (Suara NTB) Operasi Pekat (penyakit masyarakat) Gatarin 2018 resmi berakhir. Polisi menyasar ‘pemain’ miras tradisional. Dari sejumlah penindakan, terungkap wilayah produksi dan peredaran miras terbanyak berada di Kota Mataram dan Lombok Barat.

Buktinya, penyitaan miras terbanyak oleh Polres Mataram yang menggerebek produsen brem di Narmada dan Lingsar, Lombok Barat serta beberapa tempat di Cakranegara dan Sandubaya, Mataram dengan barang bukti hampir 3 ribu liter. Polda NTB pun pekan lalu melakukan penggerebekan di kawasan yang sama dengan barang bukti sekitar 5 ribu liter.

Wakapolda NTB, Kombes Pol Tajuddin menyebutkan, penindakan miras melalui operasi Pekat ini untuk menjaga kondusivitas jelang bulan Ramadhan.

“Miras ini selain pidana juga persoalan moral. Perkelahian, penganiayaan, bahkan pembunuhan itu akibat dari miras. Kita serius melakukan upaya-upaya penindakan ini,” ujarnya ditemui kemarin usai video conference analisa dan evaluasi Ops Pekat 2018 di Mapolda NTB. Tajuddin menyebutkan, penindakan terhadap para pemain miras itu beragam disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya. Ada yang berupa penutupan tempat produksi sampai diproses tindak pidana ringan (tipiring).

“Dari hasil operasi pekat ini, terbanyak penindakanya di wilayah Polres Mataram, kemudian Lombok Timur. Lombok Tengah juga banyak,” sebut dia.

Miras tradisional merupakan bahan baku untuk membuat miras oplosan. Campuran miras dengan bahan lain berbahaya bagi tubuh. “Miras tradisional ini yang banyak dioplos,” ungkap Tajuddin.

Salah satu contoh naas yakni seperti yang menimpa Ida Bagus Gede Graha Bhakti Prajaniti Subali (24) warga Abiantubuh Utara, Cakranegara, Mataram. Korban meregang nyawa Selasa (3/4) usai menenggak miras oplosan.

Polri dalam kasus lain mencoba membuat terobosan dengan mengenakan pasal pembunuhan berencana terhadap pembuat miras oplosan. Hal itu diterapkan di daerah lain. Namun untuk NTB, penyidikan belum mengarah ke unsur pidana tersebut.

“Kalau dia membuat (oplosan) untuk dirinya sendiri belum sampai ke sana. Tapi kalau dia membuat untuk orang lain, lalu ada yang tewas mungkin bisa masuk (pembunuhan berencana),” pungkas Wakapolda. (why)

Tajuddin (Suara NTB/why)

Isu Kemiskinan Bakal Jadi Materi Utama Debat Kandidat Mataram (Suara NTB) Debat kandidat putaran pertama calon kepala daerah NTB 2018, sudah ditetapkan akan digelar KPU pada tanggal 12 Mei mendatang. Isu kemiskinan disiapkan KPU menjadi salah satu materi utama dalam debat tersebut.

Demikian disampaikan Komisioner KPU NTB bidang teknis, Suhardi Soud, saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (25/4) kemarin. Saat debat nanti, semua pasangan calon diwajibkan hadir. Masingmasing pasangan calon, diperbolehkan membawa pendukungnya sebanyak 100 orang.

Untuk materi debat, menurut Suhardi, tengah dirumus-

kan oleh tim ahli. Yang jelas materinya tidak akan jauh dengan kondisi NTB saat ini.

“Untuk pertanyaan dan isu masih didiskusikan oleh tim, dan pakar. Tapi tema besarnya salah satunya soal kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Materi debat tersebut juga akan disampaikan ke paslon.

Sehingga mereka nantinya bisa mempersiapkan diri

menghadapi debat.

Sementara itu, Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, H. Agus, M. SI, menyampaikan, persiapan materi debat oleh paslon, dinilai sangat penting.

Karena masyarakat yang akan menentukan pilihannya saat debat kandidat berjumlah, cukup besar, terutama dari kalangan pemilih rasional.

Ia melihat masyarakat yang belum menentukan pilihan masih cukup besar, yakni di atas 40 persen lebih.

Setidaknya hal itu terlihat dari sejumlah lembaga survei yang merilis hasil surveinya baru-baru ini. Dari angka 40 persen lebih itu, Agus memprediksi, sekitar 30 persen masyarakat akan segera menentukan pilihan setelah debat kandidat digelar.

“Ya, mereka akan segera menentukan pilihannya setelah debat publik. Dari 40 persen pemilih saat ini yang belum memutuskan pilihannya

untuk kondisi saat ini dugaan saya 30 persennya adalah pemilih pemula, kelas menengah dan pemilih terdidik lainnya. Mereka masih menunggu, sehingga debat publik itu penting bagi 30 persen pemilih ini,” paparnya.

Untuk itu, penampilan para paslon pada saat debat berlangsung, cukup berpengaruh terhadap dukungan kepada paslon. Paslon yang tampil terbaik, dinilai akan lebih banyak mendapat dukungan dari calon pemilih yang belum menentukan pilihannya. (ndi)

(Suara NTB/why)

VONIS - Terdakwa Lalu Gita Kusuma (kanan duduk) tertunduk mendengarkan vonis hakim Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (25/4).

Bartender di Gili Trawangan Jual Mushroom Dihukum Enam Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) Bartender bar di Gili Trawangan, Lalu Gita Kusuma (31) dihukum penjara selama enam tahun. Warga Ampenan Utara, Ampenan, Mataram itu divonis bersalah menjual 391 gram jamur kotoran sapi.

Ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram, Didiek Jatmiko menyatakan terdakwa terbukti bersalah sesuai dakwaan pasal 114 UU RI No 35/2009 tentang Narkotika, Rabu (25/4).

“Oleh karenanya menjatuh-

kan pidana penjara kepada terdakwa Lalu Gita Kusuma selama enam tahun dan denda sebanyak Rp 1 miliar,” ucap Didiek.

Ketentuannya denda tersebut harus dibayar terdakwa.

Apabila tidak maka terdakwa harus menggantinya dengan kurungan selama dua bulan.

Dalam sidang sebelumnya terdakwa dituntut jaksa dengan penjara selama tujuh tahun, denda Rp 1 miliar subsidair dua bulan kurungan.

Didiek menjelaskan, hal yang meringankan yakni terdakwa tidak mengetahui ja-

mur kotoran sapi itu masuk dalam narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, terdakwa belum pernah dihukum, dan mengakui perbuatannya.

Jaksa penuntut umum, Iman Firmansyah mengaku masih pikir-pikir terhadap vonis yang telah dijatuhkan hakim. Pun demikian terdakwa yang sidang tanpa didampingi penasehat hukumnya.

Usai persidangan, Gita mengakui perbuatannya. Namun dia menyebut magic mushroom tersebut bukan

miliknya tetapi si pemilik Abeeza Bar bernama Rangga.

“Saya tahunya itu banyak dijual di sana. Magic mushroom itu juga ada di menu bar, disimpannya di kulkas. Yang beli bos saya, saya bartender hanya menyediakan sesuai menu yang ada itu saja,” kata dia.

Gita pun menuntu jaksa untuk menyidangkan si pemilik bar. Sebab dia menilai pemilik bar juga punya andil atas tersedianya magic mushroom yang ia sajikan itu. “Saya mau ada keadilan saja. Saya

mengaku salah tapi juga ada orang lain yang juga harus dimintai pertanggungjawaban,” keluhnya.

Gita diciduk Polda NTB pada 27 Oktober 2017. Dia dipergoki sedang meracik minuman jus degan bahan dasar jamur kotoran sapi. Per gelasnya, menu andalan Abeeza Bar itu dihargai Rp 150 ribu dengan iming-iming efek nyaman memabukkan. Barang buktinya yakni 34 poket magic mushroom yang dibungkus dengan daun pisang atau setara 391 gram. (why)

SK Pemberhentian Anggota Bawaslu NTB Dr Zul Lengkap, Ditambah Menjadi Lima Orang Mori Hanafi Belum Aman Mataram (Suara NTB) KPU Provinsi NTB menyampaikan pihaknya sudah menerima Surat Keputusan (SK) pemberhentian Dr Zulkieflimansyah sebagai anggota DPR RI. Surat pemberhentian itu ditandatangani langsung oleh Presiden, Joko Wododo, tertanggal 2 Februari lalu.

Dengan SK No 17/P Tahun 2018 tentang pemberhentian antar waktu Dr. Zulkieflimansyah sebagai anggota DPR/ MPR RI periode 2014-2019 tersebut. Maka syarat pencalonan Dr Zul, sapaan akrab calon Gubernur NTB nomor urut tiga ini, telah terpenuhi.

Komisioner KPU NTB bidang teknis, Suhardi Soud menyampaikan, KPU NTB memberikan tenggat waktu paling lambat tanggal 28 Mei bagi calon kepala daerah yang menjabat sebagai anggota DPRD atau DPR RI untuk menyerahkan surat pemberhentian dari instansi yang berwenang.

Jika sampai tanggal 28 Mei surat pemberhentian belum juga diterima oleh KPU. Maka calon kepala daerah yang bersangkutan akan langsung dinyatakan gugur. Karena dinilai tidak memenuhi persyaratan sebagai calon. “Karena terakhir sebenarnya kita masih memberikan kesempatan kepada yang diberhentikan oleh instansinya itu harus paling

lambat 28 Mei. Kalau tidak, calon bisa dinyatakan gugur,” katanya.

Selain Dr Zul, Calon Wakil Gubernur NTB yang berasal dari anggota DPRD NTB, Mori Hanafi juga diwajibkan untuk memiliki surat pemberhentian dari status anggota DPRD NTB. “Kalau Mori Hanafi, kami tidak tahu apakah sudah turun apa tidak. Karena sampai saat ini kami belum terima. Ya kita harapkan bisa secepatnya, sebelum tanggal 28 Mei itu sudah disampaikan ke kita. Kalau tidak, maka risiko pencalonan bisa dibatalkan,” tegasnya.

Sementara untuk empat calon kepala daerah Bupati dan Walikota, yang berasal dari DPRD, juga dipersyaratkan sama, yakni wajib menyampaikan surat pemberitahuan dari Menteri Dalam Negeri. Hanya saja, untuk hal tersebut, menjadi kewenangan dari KPU Kabupaten/Kota.

Sebelumnya Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad, mengatakan pihaknya sudah langsung mengirim surat pengunduran diri lima anggota DPRD NTB ke Mendagri, melalui Gubernur. Dari informasi yang ia terima, surat pemberhentian tersebut sudah ditandatangani oleh Menteri dan akan diturunkan dalam waktu dekat ini, ujarnya. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Bawaslu RI melalui Tim Panitia Seleksi (Timsel) perekrutan anggota komisioner Bawaslu daerah yang telah dibentuk, mengumumkan pembukaan pendaftaran penambahan dua anggota komisioner Bawaslu NTB, yang dibuka mulai tanggal 3-9 Mei mendatang.

Pengumuman itu disampaikan Timsel di Kantor Bawaslu Provinsi NTB, Rabu (25/ 4). “Tim ini akan melaksanakan tugas melakukan seleksi penambahan dua anggota Bawaslu NTB periode 20182023,” ujar Dr. Safwan, SH, M. Hum, selaku Ketua Timsel, didampingi oleh sekretaris, Dr. Sri Budi Eko Wardani, dan anggota Dr. H. Lalu Parman, SH, M. Hum, Dr. Widodo Dwi Putro, SH, M. hum, dan Dr. Salahuddin M. Pd. Dijelaskan Safwan, tahapan kegiatan seleksi ini akan berlangsung cukup padat, mengingat pihaknya hanya diberikan waktu selama dua bulan, atau sampai tanggal 5 Juni mendatang. Sementara pengumuman kelulusan akan diumumkan oleh Bawaslu tanggal 16 Juni.

Sekretaris Timsel, Sri Budi Eko Wardani, menambahkan, penambahan dua anggota komisioner Bawaslu NTB merupakan konsekuensi dari amanat UU nomor 7 tahun 2017 tentang Bawaslu. Dimana dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa jumlah anggota Bawaslu lima orang.

“Sementara periode sekarang ini kan ada tiga orang,

(Suara NTB/ndi)

POSE BERSAMA - Tim Seleksi Penambahan dua orang komisioner Bawaslu NTB pose bersama usai mengumumkan jadwal pendaftaran. karena perekrutannya menggunakan aturan lama. Maka untuk melangkapi itu, kami buka seleksi lagi,” jelasnya.

Disebut, dalam sistem seleksi saat ini dengan seleksi periode sebelumnya, tidak jauh berbeda, meskipun terdapat beberapa perbedaan. Integritas, profesionalisme dan kapasitas merupakan hal yang paling utama akan dinilai.

Selain itu dalam seleksi kali ini, Timsel juga akan memperhatikan keterwakilan perempuan, karena dalam amanat undang-undang tersebut menegaskan minimal keterwakilam 30 persen perempuan.

“Khusus mengenai komposisi penyelenggara pemilu, 30 persen. Juga jadi perhatian kami, kami akan upayakan

pendaftar lebih banyak dari perempuan. Karena pada periode sebelumnya memang sangat minim jumlah pendaftar dari perempuan.

Kami akan usahakan menjangkau para aktivis perempuan,” terangnya.

Mengingat dua tambahan anggota Bawaslu ini diseleksi di mana tahapan Pilkada serentak 2018 sudah berlangsung. Sehingga tidak ada waktu lagi untuk beradaptasi, namun diharapkan bisa langsung bekerja.

Oleh karena utu, disampaikan pihaknya dalam berkerja melakukan seleksi, akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan komisioner yang berkualitas, meski dengan waktu yang terbatas. (ndi)

SUARA NTB

Kamis, 26 April 2018

Halaman 9

PPDB SMP

Pemerintah Diminta Jeli Tetapkan Zonasi Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram akan melaksanakan PPDB sistem zonasi pada awal tahun ajaran 2018/2019 mendatang. Disdik diminta jeli menetapkan zonasi sekolah agar sesuai dengan daya daya tampung.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Mataram, Drs. Saptadi Akbar, Rabu (25/4) mengatakan, PPDB sistem zonasi merupakan langkah yang tepat. Meski demikian, pemerintah harus tepat menetapkan zona sekolah, pasalnya ada beberapa SMP yang letaknya berdekatan. “Itu juga agak repot nantinya,” kata Akbar.

Terkait adanya rencana Disdik Kota Mataram membagi dua wilayah zona di Kota Mataram, menjadi zona utara dan zona selatan, menurut Akbar perlu pertimbangan tertentu.

Menurutnya, harus ada pemetaan jumlah siswa lulusan SD, disesuaikan dengan daya tampung SMP di daerah itu.

“Apakah penduduk di utara

dan selatan Kota Mataram sesuai atau tidak dengan jumlah sekolah yang ada di wilayah, itu juga akan jadi problem jumlah sekolah (SMP) di Utara dan Selatan Kota Mataram. Karena kita juga tidak tahu berapa jumlah lulusan SD di wilayah itu,” ujar Akbar, yang juga Kepala SMPN 1 Mataram ini.

Selain itu, Akbar juga mem-

inta adanya sosialisasi Permendikbud nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Ia menegaskan diperlukan sosialisasi ke masyarakat dan semua pihak, agar tidak memaksakan masuk ke sekolah apabila kuota di satu sekolah itu sudah penuh. “Agar tidak ada penumpukan di satu sekolah,” sarannya.

Sesuai dengan pasal 24 Permendikbud nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru ketentuan untuk Rombel di jen-

jang pendidikan SMP yaitu di dalam satu kelas, jumlah peserta didik paling sedikit ialah 20 dan paling banyak ialah 32 peserta didik. Sekolah yang melanggar aturan itu sendiri akan dikenakan sanksi, seperti data PTKdan jam mengajar guru tidak bisa disinkronisasi. Dampaknya guru tidak akan mendapatkan tunjangan sertifikasi, siswa tidak akan terdaftar sebagai peserta Ujian Nasional (UN), dan sekolah tidak akan mendapatkan dana BOS.

Ombudsman Dorong PPDB Zonasi Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, SH., MH., mengatakan, aturan mengenai PPDB sudah jelas sesuai dengan surat edaran dari Kemendikbud untuk meminta PPDB menggunakan sistem zonasi.

“Menurut Ombudsman sistem zonasi itu mempermudah pemerintah daerah dalam mengontrol apakah PPDB bisa berjalan dengan baik

atau tidak, apakah bisa berjalan dengan tertib atau tidak, sebenarnya kita bisa mengandalkan zonasi,” ujarnya.

Dengan menggunakan zonasi, menurut Adhar, lebih mudah melihat potensi masalah dalam satu daerah.

Pihaknya menyarankan agar melaksanakan PPDB zonasi, agar siswa tidak terpusat di satu sekolah tertentu. “Di SMA pada tahun lalu dikhawatirkan bermasalah, tapi ternyata tidak ada masalah berarti,” katanya. (ron)

PLN NTB Terima Penghargaan IGA

Sukses Lestarikan Terumbu Karang di Kawasan Pariwisata Mataram (Suara NTB) Turut serta dalam mengembangkan biota laut, dengan melakukan penanaman terumbu karang, PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat meraih penghargaan Indonesia Green Awards (IGA) Tahun 2018.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Chairman The La Tofi School of CSR, La Tofi kepada Manajer SDM dan Umum PLN Wilayah NTB, Deddy Hidayat, Rabu (25/4), di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta.

Chairman The La Tofi of School of CSR mengatakan bahwa IGA diberikan kepada perusahaan yang peduli terhadap masalah lingkungan yang berkelanjutan dan memiliki dampak bagi lingkungan.

La Tofi menambahkan bahwa pada tahun 2018 penilaian lebih sulit dilakukan karena banyaknya program-program

CSR berbasis lingkungan yang baik dari perusahaan.

“Program yang kami terima bagus-bagus, sulit kami cari kelemahannya, kami harus memilih yang terbaik,” kata La Tofi.

Pada tahun ini PLN Wilayah NTB meraih penghargaan pada kategori Pengembangan Keanekaragaman Hayati. Penghargaan tersebut diberikan kepada PLN Wilayah NTB atas Program Bina Lingkungan pengembangan terumbu karang di Pantai Kecinan, Senggigi, Lombok Barat.

Program ini dilakukan bersama Komunitas Peduli Lingkungan di Lombok dengan melakukan penanaman terumbu karang jenis Acropola Humilis sebanyak 800 buah.

Manajer SDM dan Umum PLN Wilayah NTB, Deddy Hidayat dalam keterangan

Inkindo Dambakan Sentuhan Pemda Mataram (Suara NTB) Anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Provinsi NTB hampir berkualifikasi kecil. Karenanya, sentuhan tangan pemerintah daerah sangat diharapkan, agar perusahaan konsultan di provinsi ini dapat naik kelas.

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Inkindo Provinsi NTB, Ir. H. Hasmudin secara terbuka menyampaikan persoalan ini pada kegiatan pembukaan Musyawarah Provinsi (Musprov) Inkindo NTB yang ke IX, berlangsung di Hotel Golden Palace Mataram, Rabu (25/4) kemarin.

Ratusan peserta yang terdiri dari internal dan eksternal Inkindo hadir pada kegiatan ini. Dewan Pengurus Nasional (DPN) dan beberapa Ketua DPP Inkindo di Indonesia juga hadir. Sekda NTB, Ir.H. Rosiady H.Sayuti, PhD.M.Sc ikut hadir mewakili gubernur.

Dalam kesempatan ini, H. Hasmudin menyampaikan beberapa hal kepada pemerintah daerah. Diantaranya, sangat diharapkan dukungan penguatan terhadap pelaksanaan UU nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi untuk memperhatikan pengusaha-pengusaha lokal.

Inkindo ingin ikut berperan aktif mendukung pembangunan daerah. Karena itu, daerah juga harus melihat keberadaan Inkindo. H. Hasmudin mengatakan, daerah diharapkan dapat memberikan pembinaan dalam meningkatkan kompetensi dan perlindungan dalam menjalankan profesi konsultan.

“Agar kami bisa berkembang dan maju, mempunyai kompetensi yang bisa daialdakkan dalam mengisi pembangunan di NTB. Hampir seluruhnya anggota kami adalah perusahaan-perusahaan konsultan kecil,” ungkapnya.

Sekda NTB, H. Rosiady Sayuti juga mengamini keinginan para konsultan lokal ini. Pemerintah daerah bersedia memberikan dukungan pembinaan agar konsultan lokal bisa naik kelas.

“Yang diinginkan dana pembinaan, Insya Allah saya setuju. Agar konsultan-konsultan kita tidak terus-terusan menjadi konsultan kecil. Ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah,” ujarnya.

Memang harus ada kebijakan membatasi nilai proyek berapa saja yang dapat dikerjakan oleh konsultan lokal, dan konsultan nasional. Sekda sependapat jika nilai proyek Rp 200 juta ke bawah, dikerjakan oleh konsultan-konsultan yang notabenenya baru belajar. Jika tidak demikian, tidak ada jenjang pengalaman yang dimiliki. “Jangan yang level nasional ikut juga,” ujarnya.

Karena itu, asosiasi juga memiliki peran untuk mengawalnya. Bagaimana pelatihan dan pembinaan dapat dilakukan berkelanjutan kepada anggota. Sesama anggota Inkindo saling bahu membahu membantu agar anggota yang lain naik kelas. (bul)

(Suara NTB/bul)

CINDERAMATA - Penyerahan cinderamata kepada Sekda NTB (tengah) oleh Ketua DPD Inkindo NTB (Paling kiri).

Didampingi salah satu DPN Inkindo (paling kanan).

resminya mengatakan, bahwa program pengembangan terumbu karang ini merupakan wujud kepedulian PLN untuk menjaga keindahan alam Pulau Lombok.

“Lombok ini kan menjadi salah satu destinasi wisata, khususnya pantai dan lautnya yang indah. Ini harus kita jaga dan kembangkan, agar keindahan dan kehidupan biota lautnya tetap terjaga, sehingga tetap diminati wisatawan,” ujar Deddy.

Pantai Kecinan yang berada di sebelah utara Pantai Senggigi saat ini masih menjadi salah satu spot pilihan wisatawan untuk melakukan snorkeling dan diving. Namun, masalah lingkungan seperti kebersihan dan kerusakan terumbu karang menjadi kekhawatiran. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi program pengembangan terumbu karang. (bul)

(Suara NTB/ist)

Manajer SDM dan Umum PLN Wilayah NTB, Deddy Hidayat (dua dari kiri) menerima penghargaan IGA di Jakarta.

Kasus PT BAL Mulai Diadili Mataram (Suara NTB) Direktur utama PT Berkat Air Laut, John Matheson menjalani sidang perdana, Rabu (25/4) di Pengadilan Negeri Mataram. John didakwa mengebor dan menyuling air tanah Gili Trawangan tanpa izin. Usahanya itu seolah PDAM tandingan yakni menarik uang dari pelanggan.

Jaksa penuntut umum, Armansyah Lubis mendakwa John dengan Pasal 15 Ayat (1) huruf b juncto Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Lubis menyebut terdakwa memulai usaha penampungan dan penjernihan air asin di Gili Trawangan, Pemenang, Lombok Utara sejak tahun 2011.

Terdakwa bersama dua

kawannya membangun usaha itu dengan modal Rp 3 miliar dengan skema penanaman modal asing (PMA) PT BAL yang bermarkas di Denpasar, Bali.

PT BAL mengawali usahanya dengan membangun pabrik penjernihan air asin ke air tawar. Menyusul kemudian membuat dua sumur bor di sebelah timur pulau untuk pasokan air.

“Terdakwa selaku Direktur Utama PT BAL melakukan pengeboran tanah dan pengambilan air tanah di Gili Trawangan tidak memiliki izin pengeboran (SIP) dan tidak memiliki Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA), “ sebut Lubis di hadapan majelis hakim yang diketuai Didiek Jatmiko.

Setelah beroperasi, awalnya PT BAL hanya memiliki

12 pelanggan. Lambat laun menanjak menjadi 969 pelanggan pada tahun 2017.

PT BAL mematok biaya awal pemasangan sebesar Rp 800 ribu yang meningkat sampai Rp 2 juta. Pelanggannya yang diklasifikasi kategori bisnis, rumah tangga, dan sosial dikenai biaya berbeda yang dihitung per meter kubik, yakni Rp 24.500 sampai Rp 36.000.

Pendapatan PT BAL di tahun 2016 dari hasil menjual air mencapai Rp 20 miliar dengan nilai aset investasi Rp 34 miliar.

Usaha dan modus serupa kemudian mulai dirintis PT BAL di Gili Meno sejak tahun 2016. Sampai tahun 2017, PT BAL memiliki 196 pelanggan di Gili Meno. “perbuatan terdakwa dap-

(Suara NTB/why)

SIDANG - Direktur PT BAL, John Matheson duduk di kursi persidangan Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (25/4). at mengakibatkan kerusakan lingkungan berdasarkan Surat Pertimbangan Teknis Izin Pengambilan Air Tanah dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB,” tegas Lubis.

PT BAL yang baru menga-

jukan izin pengambilan air tanah pada tahun 2016 dan ditolak mentah-mentah oleh pemerintah. Alasannya, pengambilan air tanah di Gili Trawangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (why)

Jelang Berakhir, TMMD di KSB Rampungkan Sejumlah Kegiatan Mataram (Suara NTB) Kegiatan Tentara Menunggal Membangun desa (TMMD) ke 101 Tahun 2018 tinggal dipenghujung minggu.

“Selama 22 hari sejak TMMD dibuka Bupati Sumbawa Barat, seluruh kegiatan baik fisik dan non fisik sudah hampir mencapai finish”, kata Dandim 1607/Sumbawa Letkol Arm Sumanto, S.Sos., di seladisela kesibukannya, kemarin.

Menurutnya, seluruh kegiatan fisik seperti pembuatan jalan usaha tani, pentalutan jalan usaha tani, pembuatan Poskamling, rehab musala maupun pembuatan pagar Pura dan lainnya secara keseluruhan hampir 90 persen selesai.

Sesuai rencana, tanggal 3 Mei penutupan TMMD ke 101 Tahun 2018 ini akan dipusatkan di Kabupaten Sumbawa Barat di Lapangan Pemda KSB. Kalau tidak ada perubahan, sesuai rencana Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Mulyono selaku PJO (Penanggung Jawab Operasi )TMMD langsung bertindak sebagai Irup pada acara penutupan tersebut.

Selain itu, pada hari yang sama Kasad juga akan meresmikan Komando Distrik Militer (Kodim) 1628/Sumbawa Barat yang akan dihadiri para Asisten Kasad, Pangdam IX/Udayana beserta para Asistennya, Danrem 162/WB beserta jajaran dan termasuk dari Pemerintah daerah Provinsi NTB maupun KSB, Polri serta undangan lainnya.

“Mengenai persiapan penut-

upan maupun peresmian Kodim 1628/Sumbawa Barat sudah direncanakan, di intern maupun bersama Pemerintah Daerah KSB,’’ ujar Sumanto.

Sumanto berharap sebelum penutupan TMMD, semua kegiatan yang berkaitan dengan TMMD di Ai’ Kangkung dapat terselesaikan dengan baik dan tentunya dengan hasil yang optimal.

Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat setempat Ustazd Umar Fitrah S.Ag., mengucapkan terimakasih atas kegiatan TMMD yang mengambil lokasi di desa yang masih terbilang terpencil di selatan Kabupaten Sumbawa Barat itu.

“Keberadaan TMMD ini sangat kami rasakan dampak positifnya karena Tentara turun untuk membangun desa tertinggal dengan harapan agar desa tersebut bisa maju dan mengejar ketertinggalannya dari desa yang lain,’’ ungkapnya.

Ustadz Umar juga mengimbau agar ke depan masyarakat bisa menjaga melestarikan budaya gotong royong, Kebersamaan seperti yang dilaksanakan TNI dan masyarakat saat menyelesaikan berbagai sasaran fisik sehingga pembangunan di desa dapat berjalan sesuai harapan pemerintah.

“Semoga kegiatan TMMD ini dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan bersama baik di Desa Ai’ Kangkung maupun desadesa di dekatnya,’’ pungkas pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Manba’ul Ulum Desa Tongo Sekongkang. (ars/*)

(Suara NTB/penrem)

TMMD - Pembukaan jalan baru, salah satu kegiatan di TMMD KSB.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 26 April 2018

Tidak Boleh Dibiarkan DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) bakal melakukan penelusuran terhadap adanya peserta didik yang meminta-minta atau mengemis di salah satu tempat wisata di wilayah Kecamatan Sembalun. Tindakan peserta didik yang meminta uang terhadap pengunjung tidak boleh dibiarkan.

Dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (25/4), Kepala Dinas Dikbud Lotim, Lalu Suandi, mengaku baru mendapatkan informasi terkait adan(Suara NTB/dok) yan pelajar yang mangkal di Lalu Suandi tempat wisata dan kemudian meminta uang terhadap para wisatawan.

Menurutnya, fenomena itu tidak bisa dibiarkan karena dapat merusak mental dan karakter dari peserta didik itu sendiri selaku generasi emas penerus bangsa. “Nanti kita akan kroscek,”janjinya.

Terkait hal itupun, Lalu Suandi menegaskan akan melihat tindakan para anak-anak itu apakah murni, karena inisiatif sendiri, disuruh orang tauanya ataupun ada oknum-oknum tertentu yang memerintah mereka untuk meminta uang terhadap para pengunjung di tempat wisata itu.

Anak-anak, lanjut dia, harus mendapatkan hak-haknya, terutama hak untuk mendapatkan ilmu pendidikan di bangku sekolah.

Sementara, apabila fenomena anak-anak meminta uang itu akan merusak mental dan karakter dari anak-anak itu sendiri. “Nanti kita akan lihat dulu apa yang mendasari mereka untuk memintaminta itu, kita koordinasi dengan instansi terkait,” ujarnya. (yon)

Himikom Unram Gelar Workshop ’’Moviement’’ Mataram (Suara NTB) Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (Himikom) Universitas Mataram (Unram) menggelar acara Workshop Moviement di Gedung Sangkareang, Kompleks Kantor Gubernur NTB akhir pekan lalu.

Acara yang dihadiri sekitar 300 peserta ini merupakan rangkaian acara Festival Film Pendek tahunan yang diselenggarakan Himikom. Hadir sebagai pembicara adalah penulis naskah ternama Musfar Yasin dan sutradara muda Wregas Bhanuteja.

Dalam pemaparannya Musfar Yasin mengungkapkan kunci penulisan skenario film yang baik. Diungkapkan bahwa kunci dari membuat skenario film yaitu logika, ini sangat dibutuhkan. “Yang saya lihat sekarang para penulis skenario muda yang ada di Indonesia sangat lemah di logika. Inilah kekurangannya,” ungkapnya.

Penulis naskah film Get Merried dan Kiamat Sudah Dekat itu berharap penulis skenario muda mampu menulis dengan baik dan bermain pada logika. Sahabat dekat aktor kawakan Dedi Mizwar ini menilai semangat para sineas muda di Lombok tergolong bagus. Olehnya itu, Ia pun mendorong mereka untuk terus berkarya.

“Seharusnya mereka harus berkarya. Kunci utamanya adalah minat yang besar dan berusaha tanpa henti dari dalam hati,” katanya seraya mengapresiasi inisiasi Himikom menggelar acara workshop moviement.

Sementara itu sutradara muda Wregas Bhanuteja lebih menekankan pentingnya motivasi dalam pembuatan film. “Semua orang bisa membuat karya tetapi harus melalui motivasi dalam diri tentunya dalam membuat film itu seperti orang minum kopi, apa yang kita mau jika sudah enak pasti kita pahami,” ungkapnya.

Para peserta workshop juga menyambut baik kegiatan ini.

“Acara ini sangat bermanfaat sekali, terutama bagi kita-kita yang belum tahu bagaimana sih memproduksi film itu. Terutama juga masalah penulisan script, kita kan masih pemula, jadinya ya dapat ilmu banyaklah dari kegiatan seperti ini,” ungkap Widitama Tantosa, peserta asal Praya.(dys)

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Mahasiswa Unram yang tergabung dalam Himikom Unram pose bersama pemateri workshop usai acara belum lama ini.

Halaman 10

UNBK SMP Hari Ketiga Diwarnai Listrik Padam Mataram (Suara NTB) Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) hari ketiga, Rabu (25/4) di SMP diwarnai kekhawatiran listrik padam. Di beberapa tempat, listik padam sesaat di awal sesi pertama dan akhir sesi ketiga, tapi beberapa saat kemudian listrik menyala lagi.

Kepala SMPN 20 Mataram, Dra. Ida Ayu Putu Armyani, mengatakan pada akan dimulai sesi pertama UNBK di SMPN 20 Mataram, terjadi listrik padam. Pihaknya sudah menyalakan generator set (genset) untuk mengantisipasinya. Namun ketika genset sudah dinyalakan, listrik kembali menyala, dan pelaksanaan UNBK bisa dimulai.

“Listrik yang padam terjadi lagi pada sesi ketiga, tetapi hanya sebentar. Ketika genset sudah dinyalakan, listrik menyala lagi,” ujar Ida Ayu. Sekretaris Panitia UN SMPN 20 Mataram, Fauzan, S.Ag., ditemui di sela-sela pelaksanaan UNBK sesi kedua, mengatakan secara umum lancar hanya ada kekhawatiran listrik padam sebelum sesi pertama. Sebanyak 94 siswa kelas IX di SMPN 20 mengikuti UNBK. Kendala pada siswa

juga tidak terjadi.

Di SMPN 20 Mataram sendiri menggunakan satu ruangan dengan 32 unit komputer dalam satu ruangan.

Sekolah meminjam beberapa unit laptop kepada guru dan siswa untuk melengkapi kebutuhan komputer. “Pinjam di guru untuk melengkapi kekurangan komputer,” kata Wakasek Humas SMPN 20 Mataram.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Proktor Teknisi Nasional (Proteknas), Tim Posko Helpdesk UNBK NTB, Dindin Ginanjar, Rabu (25/4) mengatakan, pelaksanaan UNBK hari ketiga yang mengujikan mata ujian Bahasa Inggris berjalan dengan lancar. Namun hanya ada terjadi listrik padam beberapa saat, disebabkan beban daya listrik sekolah.

“PLN oke, sudah mendukung.

Lancar saja,” jelasnya.

(Suara NTB/ron)

LANCAR - Pelaksanaan UNBK di SMPN 20 Mataram, Rabu (25/4). Meski sempat ada listrik padam, pelaksanaan UNBK tetap berjalan dengan lancar.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., mengatakan, UN hari ketiga, baik UNBK maupun UNKP berjalan lancar. “UN hari ketiga alhamdulillah lan-

car, tidak ada yang seperti hari pertama terkena gangguan server. Baik UNKP maupun UNBK lancar saja,” ujarnya.

Terkait listrik yang sempat padam, ketika dikonfirmasi ia mengaku belum mendapatkan laporan. Meski demikian, ia

menegaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan PLN. Listrik yang sempat padam sesaat itu menurutnya hanya temporer dan tidak sampai mengganggu. “Mudah-mudahan lancar sampai hari terakhir,” ujar Sidik. (ron)

Hindari Kebocoran Soal, Jadwal UNKP Digelar Lebih Siang Mataram (Suara NTB) Jadwal Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) SMP yang dimulai pukul 10.30 Wita sampai dengan 12.30 Wita. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kecurangan. Terutama kemungkinan berbagi informasi kepada siswa yang melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., Rabu (25/4) mengatakan, pelaksanaan yang cukup siang itu dilakukan agar pelaksanaan tidak terlalu pagi. Jika dilaksanakan pagi bersamaan dengan jadwal sesi pertama UNBK, dikhawatirkan akan ada kemungkinan soal bocor.

“Pembuat soal kan tidak membuat soal yang beda 100 persen, pasti ada nomor yang diacak. Sengaja dilaksanakan agak siang, agar tidak terlalu jauh interval jarak dengan UNBK,” katanya.

Terpisah, Kepala SMPN 1 Mataram, Drs. Saptadi Akbar., mengatakan, dengan pelaksanaan yang berada bersamaan dengan sesi kedua UNBK untuk menghindari kebocoran soal dan kemungkinan lainnya. UNBK sendiri dibagi menjadi tiga sesi, sesi satu dimulai pukul 07.30 sampai dengan 9.30. sesi kedua dari pukul 10.30 sampai dengan 12.30. Dan, sesi ketiga dari pukul 14.00 sampai 16.00.

Dengan begitu, kemungkinan kebocoran soal dan kekha-

watiran lainnya sulit terjadi, karena UNKP dilaksanakan di pertengahan jadwal UNBK, interval waktu untuk kemungkinan buruk, sulit terjadi.

“Ini kan untuk menjaga, karena soal untuk UNBK baru selesai sore pukul 16.00, diambil di tengah-tengah agar selesai UNKP sesi terakhir UNBK baru dimulai, agar tidak ada jeda UNKP dengan sesi terakhir, agar tidak ada kebocoran dan sebagainya,” kata Akbar.

Sementara terkait pelaksanaan UNKP di SMPN 1 Mataram, menurut Akbar berjalan dengan lancar. Terlebih lagi tidak banyak sekolah yang melaksanakan UNKP, sehingga pelayanan terkait soal dan lembar jawaban tidak terlalu merepotkan. “Lancar saja, baik dalam penitipan soal di kantor polisi, pendistribusian soal, jadi lancar-lancar saja,” katanya.

Sebanyak 545 siswa kelas IX di SMPN 1 Mataram yang mengikuti UNKP. Akbar mengatakan sampai dengan hari ketiga tidak ada masalah, termasuk tidak ada siswa yang sakit atau izin. “Juga tidak ada kekurangan soal, karena sudah kita cek betul,” pungkasnya.

Meski demikian, ada juga sekolah yang lebih menyukai pelaksanaan UNKP dimulai pagi hari. Menurut Kepala SMPN 16 Mataram, H. Suraji, S.Si., UNKP sebaiknya dilaksanakan lebih pagi, karena suasana pagi lebih segar dan udara bersih. “Keadaan ini tentu sangat membantu siswa dalam berpikir untuk menjawab soal dengan lebih baik,” ujarnya. (ron)

Ekskul Mampu Pupuk Sikap Nasionalisme Murid Mataram (Suara NTB) Belakangan ini sikap nasionalisme muridmurid terlihat kian digerus oleh perkembangan zaman. Melihat hal tersebut, Jajaran SDN 20 Mataram mengantisipasinya lewat Ekstrakurikuler (Ekskul) Paduan Suara. Bahkan pada eskul tersebut diharapkan mampu tingkatkan jiwa nasionalisme murid.

Kepala SDN 20 Mataram H. Ridwan mengatakan, sikap nasionalisme murid- di jenjang pendidikan dasar beberapa tahun belakangan ini kian terkikis oleh arus zaman. Hal ini tidak terjadi di satu sekolah saja, tapi sepertinya sudah menggerogoti sekolah sekolah yang ada di tataran desa sekalian.

Terlebih di pusat kota, berbagai jenis dan model budaya asing sudah banyak yang masuk, termasuk juga soal lagu-lagu modern. Sehingga lagu wajib kebangsaan belakangan ini sudah mulai seakan dilupakan dengan berbagai macam lagu yang mengkontaminasi sebagian otak murid pendidikan dasar.

“Adanya Eskul ini memang berangkat dari kekhawatiran kita akan sikap nasionalis murid kita,” Katanya, Rabu (25/4).

Pada eskul ini, ada sekitar 30an murid yang aktif bergabung.

Mereka diwajibkan menghafal setiap lagu wajib kebangsaan.

Dengan demikian, setiap kali mengadakan apel bersama baik di sekolah maupun di luar, murid yang ikut tidak memalukan sekolah dan dirinya sendiri. Kemudian juga, 30 murid yang aktif pada eskul tersebut, tidak jarang diundang sebagai regu nyanyi pada acara apel besar atau apel 17-an. Hal ini membuktikan, Eskul yang dibentuknya memang dibutuhkan oleh setiap sekolah sebagai tempat meningkatkan sikap nasionalismenya. (dys)

Pelaksanaan UNKP Lancar

SMPN 2 Lingsar Targetkan Terapkan UNBK Tahun Depan Giri Menang (Suara NTB) SMPN 2 Lingsar Kecamatan Lingsar masih menerapkan ujian Nasional Kertas dan Pensil (UNKP). Sejauh ini pelaksanaan UNKP di sekolah ini berjalan lancar tanpa ada hambatan, mulai hari pertama Senin lalu hingga Rabu dan hari Kamis ini.

Pihak sekolah setempat belum bisa menerapkan UNBK, lantaran masih belum memadainya alat pendukung, seperti komputer dan server (peladen). Pihak sekolah sudah mengusulkan ke Dikbud untuk tambahan peralatan pendukung, sehingga ditargetkan tahun depan sekolah sudah mulai menerapkan UNBK. Demikian disampaikan Kepala SMPN 2 Lingsar Tajuddin S.Pd .,kepada wartawan kemarin. Disampaikan, pelaksanaan UNKP SMPN 2 Lingsar dilakukan secara bertahap selama empat hari. Dalam tahapan tersebut, dilakukan pengawasan dan pendampingan oleh perangkat Dinas Lombok Barat dan bersama pihak kepolisian. “Alhamdulillah, hingga memasuki hari ke tiga (Rabu, red) semuanya berjalan lancar,” ujarnya.

Dia menuturkan, sebagai sekolah subrayon, pada penyelenggaraan ujian yang dihajatkan, sebelum memulai ujian itu, terlebih dahulu koordinasi dengan pihak kepolisian setempat (Polsek) guna mengawal pada saat pengambilan soal di Dinas Dikbud serta penitipan soal itu juga dititip di Polsek. Intinya semuanya agar aman dan lancar serta pelaksanaannya diwajibkan peserta untuk diabsen. “Dari 322 peserta UNKP, hingga pada hari ke tiga, tidak ada kendala bahkan tidak ada satupun siswa yang tidak mengikuti,” terangnya.

Mengenai soal, kata Tajudin, semuanya didistribusikan oleh pusat melalui pemerintah provinsi dan dikirim ke kabupaten. Soal

soal itupun, aku dia, tidak pernah dibuka dan dibaca, karena prinsip untuk menjaga penyelenggaraan ujian yang normatif.”Seperti apa tingkat kesulitannya soal itu, kami tidak tahu,” jelasnya.

Namun sebelum sekolahnya melaksanakan ujian ini, pihaknya sebelum itu sudah membuat strategi untuk mengasah kemampuan peserta ujian, dengan mengadakan les sore hari dan menambah jam belajar. Persiapan sekolahnya juga tengah melaksanakan try out dengan mengevaluasi dan mempelajari kisi-kisi soal yang dibuat oleh guru-guru di sekolah dalam mempersiapkan dan menyongsong ujian ini. “Kami sudah lakukan banyak persiapan sebelum anak anak masuk prosesi ujian ini,” akunya.

Mengenai kelulusan, lanjutnya, dipastikan dasar kebijakan sekolah. Namun meski demikian, tidak serta merta anak lulus karena nilai ujiannya itu, akan tetapi, dalam praktik Kurikulum 2013, siswa bisa dipertimbangkan sesuai karakter yang dimiliki mereka, ini juga salah satu yang bisa menunjang kelulusan. “Bukan dari nilainya yang tinggi saja, kalau karakteristiknya bertentangan pasti bisa dipertimbangkan lagi, melalui musyawarah guru,” ucapnya.

Menurutnya, sekolahnya masih b e l u m melaksanakan UNBK, mengingat masih terkendala dengan minimnya fasili-

tas penunjang komputer dan perangkat server, karena kekurangan itu pihaknya tidak mungkin memaksakan dengan kondisi yang masih terbatas kekurangan kelengkapan tersebut.”Insya Allah ke depan, dipastikan sudah bisa menyelenggarakan UNBK, karena sebagian persiapan sudah ada disediakan,” ungkapnya.

Untuk melaksanakan UNBK itu harus dipersiapkan semua perangkat yang dibutuhkan. Di tahun mendatang, pihak sekolah sudah mengimbau pada anak anak kelas Vlll terkait UNBK itu. Selain itu pihak sekolah koordinasi dan komunikasikan agar orang tua juga bisa memfasilitasi anak mereka dengan membelikan laptop supaya terbiasa menggunakan komputer.”SMPN 2 Lingsar sudah menyiapkan satu server dan sekitar 40 komputer. Dari jumlah siswa, idealnya membutuhkan 120 komputer dan tambahannya kami sudah mengajukan pengadaan komputer melalui dinas,” ungkapnya.(her)

Tajuddin (Suara NTB/her)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 26 April 2018

Gagal, NTB Tetap Incar Tuan Rumah PON Mataram (Suara NTB) – NTB dan Bali gagal menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan pemerintah daerah bersama dengan KONI telah berupaya maksimal memperjuangkan daerah ini menjadi tuan rumah pesta olahraga nasional empat tahunan tersebut.

Meskipun gagal menjadi tuan rumah PON 2024, Gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) ini mengharapkan NTB dapat menjadi tuan rumah PON yang rencananya akan diselenggarakan dua tahun sekali. TGB

mengatakan, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sedang mengusulkan supaya PON dilaksanakan dua tahun sekali.

“Memang belum berhasil tapi upaya sudah maksimal.

Dan itu kan memang suara-

suara KONI daerah. Temanteman Aceh - Sumut lobinya kuat. Ini kelasnya sudah tinggi, kalau kita ini betul-betul dari awal kita mencoba,” kata Gubernur dikonfirmasi, Rabu (25/4) siang.

Meskipun gagal memper-

oleh suara terbanyak dalam voting penentuan tuan rumah PON 2024, Gubernur mengatakan NTB dan Bali memperoleh dukungan yang cukup lumayan, berada pada posisi kedua. Artinya, cukup banyak juga KONI dari daerah lain yang mendukung NTB dan Bali sebagai tuan rumah.

“Kan PON itu empat tahun sekali. Tapi ada wacana Menpora setiap dua tahun, hampir kayak PON. Kita berharap, kalau PON 2024 lolos, maka

kegiatan olahraga nasional per dua tahun itu bisa kita jadi tuan rumah,” katanya.

Jika usulan PON tiap dua tahun sekali disetujui, maka kemungkinan 2022 atau 2026 NTB dapat menjadi tuan rumah. TGB menambahkan, NTB dan Bali sudah berupaya luar biasa agar dapat menjadi tuan rumah PON 2024.

Gubernur NTB dua periode ini mengatakan selalu berkomunikasi dengan gubernur lainnya di Indonesia kaitan

dengan perjuangan sebagai tuan rumah PON 2024.

Dipilihnya Aceh dan Sumut sebagai tuan rumah PON 2024 karena daerah tersebut agak khusus. Seperti diketahui, sejak beberapa tahun sebelumnya di Aceh terjadi sejumlah masalah. Sebagai tanda pemerintah pusat memberikan perhatian kepada Aceh, maka dipercaya sebagai tuan rumah bersama Sumatera Utara.

Ketika berkunjung ke Aceh

beberapa waktu lalu, TGB mengatakan pernah ditemui pimpinan KONI setempat.

Intinya meminta dukungan supaya Aceh dapat menjadi tuan rumah PON 2024.

“Supaya semangat ber-Indonesia di Aceh juga semakin kuat. Jadi, ini sebagai tanda bahwa perhatian pemerintah pusat itu bagus kepada Aceh.

Biarlah PON ini di Aceh dulu.

Saya bilang (waktu itu) kita berkompetisi yang baik,” tutur TGB. (nas)

Musim Terbaik David De Gea Manchester – Penjaga gawang Manchester United David De Gea meyakini musim yang sedang berjalan sekarang adalah musim terbaiknya bersama klub Liga Premier itu. De Gea, yang sudah bersama United sejak 2011, sudah menjaga gawang MU sampai melakukan 21 clean sheet dari semua kompetisi selama musim ini dan penampilan menawannya telah mengantarkan klubnya mencapai nal Piala FA dan di ambang menduduki posisi kedua dalam klasemen liga.

“Ya, saya sangat senang pada penampilan saya,” David De Gea

kata De Gea kepada Premier League Productions ketika ditanya apakah ini musim terbaik dia. “Saya merasa baikbaik saja, merasa bugar dan baik secara fisik sepanjang musim. Mari berharap lagalaga terakhir nanti sebelum akhir musim ini berlanjut bagus, lalu menatap Piala Dunia yang adalah masa yang penting untuk Spanyol.”

Penjaga gawang asal Spanyol berusia 27 tahun itu calon kuat pemenang pemain terbaik MU keempat kali berturut-turut.

De Gea tak lupa memuji mentalitas juara manajer Jose Mourinho selama musim ini dan mendesak rekan-rekan satu timnya tampil konsisten jika ingin menjuarai liga musim depan, demikian Reuters. (ant/bali post)

Tontowi/Liliyana ke Putaran Dua Kejuaraan Asia Jakarta (Suara NTB) Ganda campuran Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir melaju ke putaran dua Kejuaraan Asia 2018 usai menghentikan pasangan Jepang, Yuki Kaneko/Koharu Yonemoto, di pertandingan putaran pertama dengan 21-18, 21-12.

Berdasarkan laman Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF), dalam pertarungan putaran pertama di Wuhan, China, Tontowi/Liliyana mengawali pertandingan dengan cukup baik dan memimpin perolehan skor. Penampilan Liliyana yang begitu lihai di depan net, seringkali mengecoh pergerakan pasangan Jepang.

Namun, saat Tontowi/Liliyana unggul jauh 18-12, Kaneko/ Yonemoto mendekat sampai 1817. “Dari awal sudah benar mainnya, tapi kendor di poin-poin akhir.

Ini yang harus menjadi koreksi buat kami, jangan gampang buang dua, tiga, empat poin, enggak kerasa lawan sudah mengejar, kami panik. Di saat-saat seperti ini, saya juga harus banyak mengingatkan Owi,” kata Liliyana.

“Saat itu saya memang banyak mengarahkan shuttlecock ke atas, dan pertahanan saya kurang siap. Di gim kedua, pasangan Jepang ini tidak mudah dimatikan, ditambah

(Suara NTB/ist)

Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir lagi kondisi shuttlecock yang berat,” timpal Tontowi.

Tontowi/Liliyana mengaku rindu kembali naik podium juara yanga terakhir kali didapatkan pada Kejuaraan Dunia 2017 di Glasgow, Skotlandia.

“Kami lebih persiapkan stamina karena shuttlecock di sini berat, jadi untuk kami pemain yang nggak muda lagi, harus pintar-pintar atur kondisi di situasi seperti ini,” ujar Liliyana.

“Buat saya sekarang dari babak awal semua lawan itu berat, karena yang kami lawan itu pemain-pemain muda semua.

Pasti mereka lebih cepat, lebih kuat, jadi kami banyak main di strategi dan untuk menerapkan ini, butuh komunikasi yang baik dengan pasangan,” kata dia lagi.

Ganda campuran Indonesia lainnya, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, ditaklukkan Tan Chung Man/Tse Ying Suet (Hong Kong) dengan 16-21, 1221. Masih ada satu wakil ganda campuran lagi, Ricky Karanda Suwardi/Debby Susanto yang akan bertanding siang ini melawan Sachin Dias/Thilini Pramodika Hendahewa (Sri Lanka). (ant/bali post)

AS Roma Ingin ”Barcelonakan” Liverpool Liverpool Pelatih AS Roma Eusebio Di Francesco menyatakan keyakinan timnya bisa mengulangi kebangkitan di laga kedua di Stadion Olimpico, Roma, Italia, setelah kalah 2-5 dari Liverpool di laga pertama yang berlangsung di Anfield, Liverpool, Inggris, Rabu dini hari kemarin.

“Tentu saja, kalau tidak laga ini tak layak dimainkan,” katanya sebagaimana dilansir laman resmi Roma selepas pertandingan.

“Semua hal bisa terjadi dalam sepak bola, tak ada yang tidak mungkin,” ujarnya menambahkan. Di Francesco dengan tegas menyatakan Roma telah membuktikan hal itu ketika berhasil mencapai semifinal Liga Champions dengan menyingkirkan raksasa Spanyol Barcelona lewat drama fantastis membayar defisit kekalahan 1-4 di laga pertama di Nou Camp dengan pembalasan kemenangan 3-0 di Olimpico.

Hanya saja, Di Francesco mengakui tak mudah untuk mewujudkan hal tersebut, dan laga kedua kontra Liverpool tidak akan sama dengan laga kedua melawan Barcelona.

“Itu akan menjadi laga yang berbeda dibandingkan melawan Barcelona, namun kami memiliki tekad untuk membalikkan keadaan,” katanya. Di Francesco juga menyebut tidak ada gunanya mengkritisi timnya saat ini, sebab “kami meraih sesuatu yang luar biasa, walaupun untuk 50 menit awal kami tidak memperoleh dampak yang kami inginkan di laga tadi.”

“Kami memiliki tekad untuk membalikkan keadaan dan penting untuk memiliki keyakinan hingga akhir - saya yakin sepenuhnya,” katanya.

Bukan Barcelona Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, mengaku tak gen-

Eusebio Di Francesco

tar dengan bayang-bayang mengalami nasib serupa Barcelona yang disingkirkan AS Roma dari Liga Champions lantaran gagal mempertahankan keunggulan 4-1 dan malah kalah 0-3 di laga kedua saat menyambangi Stadion Olimpico.

Liverpool gagal mempertahankan keunggulan lima gol yang mereka miliki hingga 80 menit pertandingan di Stadion Anfield, Rabu dini hari kemarin, dan kebobolan dua gol sehingga “hanya” menang 5-2 dari Roma, selisih keunggulan gol serupa Barcelona di perempat final.

“Yang saya pelajari malam ini adalah kami bisa mengalahkan mereka di leg kedua,” kata Klopp seusai pertandingan sebagaimana dilansir laman resmi UEFA. “Kami bukan Barcelona - mereka telah memenangkan banyak hal dalam beberapa tahun terakhir, kami belum. Itulah kenapa kami akan mengerahkan seluruh kemampuan mendapatkan hasil yang baik (di Roma),” ujarnya menambahkan.

Di sisi lain, Klopp juga mengaku lebih terpukul dengan cedera yang dialami Alex Oxlade-Chamberlain di laga tersebut ketimbang kebobolan dua gol yang masuk ke gawang Loris Karius.

“Pukulan paling telak adalah cedera yang dialami Oxlade-Chamberlain,” katanya. “Kebobolan dua gol memang bukan hal ideal, tapi kami bisa mengatasinya. Saya pikir para pemain memperlihatkan permainan kelas dunia,” pungkasnya.

Liverpool akan menyambangi Stadion Olimpico, yang menjadi saksi “keajaiban” Roma membayar defisit ketertinggalan tiga gol dan lolos dengan memanfaatkan agregat gol tandang dari Barcelona pada Kamis (26/ 4) dini hari WIB. (ant/bali post)

Jurgen Klopp

(Suara NTB/ist)

BERSUJUD - Penyerang Liverpool, Mohamed Salah bersujud setelah mencetak gol pertamanya ke gawang AS Roma, di semifinal Liga Champions, Rabu dini hari kemarin.

Salah Guncang Dominasi Messi-Ronaldo Liverpool – Selama satu dekade penuh ini, gelar Pesepak Bola Terbaik di Dunia selalu bolak balik antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Tetapi tahun ini, setelah tampil cemerlang pada berbagai kompetisi untuk Liverpool, Mohamed Salah menyeruak di antara dua nama besar itu. Demikian artikel Business Insider dalam lamannya.

Baru berumur 25 tahun, Salah masih punya ruang lapang untuk berkembang, tetapi pemain ini sudah jauh berkembang bersama

Liverpool tahun ini dan memasuki leg pertama seminal Liga Champions melawan Roma dengan penampilan terbaiknya. Penampilannya sama sekali tidak mengecewakan, tidak saja mencetak dua dari lima gol Liverpol saat menaklukkan Roma 5-2, tetapi juga mengaransemen dua gol lainnya.

Dan yang tak kalah menawan dari penampilannya itu adalah sikapnya yang menolak merayakan golnya ke gawang bekas klubnya. Alihalih histeris karena berhasil menjebol gawang lawan, Salah justru mengangkat kedua tangannya sebagai tanda

menolak merayakan gol yang baru saja dibuatnya itu.

Itu bertolak belakang dengan reaksi rekan-rekan satu timnya yang larut dalam suka cita. Reaksi anggun Salah terhadap golnya itu langka, namun sudah menjadi tradisi.

Bergabung dengan Liverpool dari Roma, Salah tidak meninggalkan jejak buruk di Roma.

Dan inilah alasan dia menyampaikan bahasa tubuh yang tetap menghormati bekas klubnya dengan tidak merayakan golnya. Dan reaksi sama dia tunjukkan saat mencetak gol keduanya dalam laga melawan Roma itu.

“Salah masih memiliki banyak kesempatan untuk merayakan, dia kini sudah mengemas 43 gol dari semua kompetisi selama musim ini, jadi berhentik sejenak demi menghormati bekas klubnya adalah tidak ada ruginya,” tulis Business Insider mengomentari gaya Salah setelah mencetak gol ke gawang Roma.

Mengenai peluang Salah menyaingi Messi dan Ronaldo, Business Insider menulis, “Messi dan Ronaldo mungkin yang paling berkuasa sekarang, tetapi Mo Salah sedang mengejar mereka pada tingkat yang impresif. (ant/bali post)

SUARA NTB DLH Tak Berdaya Tangani Sampah di TPS Pelowok

Halaman 12

Kamis, 26 April 2018

Giri Menang (Suara NTB) Permasalahan sampah yang terus menumpuk di tempat pembuangan sementara (TPS) Pelowok, Kediri, masih belum bisa teratasi.

Bahkan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Barat (Lobar) tidak berdaya menghadapi sampah yang kian hari kian menumpuk di TPS yang berada di dekat perbatasan Lombok Tengah (Loteng) itu.

“Kita tidak berdaya dengan tumpukan sampah di Pelowok itu,” ujar Kepala DLH Lobar, H. Lalu Surapati yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (25/4). Menurutnya ada beberapa alasan kenapa tumpukan sampah di TPS Plowok

itu terus mengunung. Di antarannya jumlah penduduk di Kediri yang cukup besar, sehingga menghasilkan sampah rumah tangga yang banyak.

Kemudian cukup banyak desa di Kediri yang menerima bantuan kendaraan roda tiga pengangkut sampah, tidak langsung membuang sampahnya ke TPA dan justru ke TPS Pelowok.

“Roda tiga itu memang dimanfaatkan desa untuk mengangkut sampah, tapi mereka ramai-ramai buangnya ke TPS itu, mestinya ke TPA. Ini persoalannya,” keluhnya. Hal inilah yang membuat tumpukan sampah di lokasi itu semakin banyak hingga kejalan.

Ia mengatakan untuk men-

gatasi permasalahan ini perlu adanya peran serta perhatian pihak kecamatan hingga pemerintah desa.Sebab jika dibiarkan terus, seberapa pun armada yang akan disiapkan oleh pihaknya tidak akan mampu.

“Kami malah pernah melakukan evakuasi sampah di situ karena sudah menggunung, dengan terpaksa meminjam alat berat dari Dinas PUPR, kemudian menyiapkan tiga unit armada,” ungkapnya. Tidak hanya karena keterbatasan armada, Surapati pun mengaku bahwa tenaga pengangkut sampah di TPS itupun sangat kurang, hanya tersedia empat orang. Diperburuk lagi dengan salah seorang pengangkut sampah yang barubaru ini meninggal. “Bayangkan itu tenaga manusia mengangkat dan menaikan ke truk sampah. Nanti kalau sudah steril dari sampah, kembali lagi rombongan roda

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR5117AN NOKA/NOSIN:MH1KEV91V3K082888/ KEV9E-1082854 AN. HERMAN TEGUH SOEDARMINTO HLG DSKTR PAGUTAN AMATARAM HLG STNK R2 HONDA DR2506CD NOKA/NOSIN:MH1JFC11XDK216163/ JFC1E-1216189 AN. HERMAN TEGUH SOEDARMINTO HLG DSKTR PAGUTAN MATARAM

(Suara NTB/her)

TUMPUKAN SAMPAH - Tumpukan sampah di TPS Pelowok, Kediri, Rabu (25/4), yang membuat DLH Lobar tak berdaya. tiga membawa lagi, dua, tiga hari numpuk lagi,” ucapnya.

Kendati sudah ada tembahan armada dua unit di tahun ini, masih juga belum bisa membuat steril TPS Plowok itu. Ia mengaharapkan kapada para desa untuk mengarahkan roda tiga pengangkut sampah untuk tidak lagi membuang sampah di TPS dan langsung ke TPA kebon Kongok. “Sudah lisan berkali-kali kita sampaikan (ke Desa), cuma alasannya kalau ke TPA operasionalnya tinggi. Mungkin ada kesepakatan mereka dengan warga seperti iuran untuk diatur sebagai pengadaan BBM (bahan bakar minyak),” pungkasnya. (her)

HILANG HLG STNK R2 YAMAHA DR2538BE NOKA/NOSIN:MH31570027K200917/ 157200954 AN. WIKO SOEDARIANTO HLG DSKTR JL. KAHARUDIN SEKARBELA MATARAM HLG STNK R2 DR 3061CS N O K A / N O S I N : MH1MC21128K077149/MC21E1076553 AN. AHMAD NURSAMSI HLG DSKTR PASAR KEBUN RUWIK AMPENAN HLG BPKB TOYOTA DR1692FZ NOKA/NOSIN:MHF11KF8000046063/ 7K0232507 BPKB NO.06924368.O AN. ROSMALIATI HLG DSKTR JL. CATUR WARGA

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGANMENGELUARKAN DANA CEPAT 1HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUC/TRONTON,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA OVER KREDIT/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387) DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

LOWONGAN

SALON

Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN WARUNG DAN KIOS “BERKAH” MEMBUTUHKAN RELAWAN YG IKHLAS MEMBANTU KAMI,TDK FULL TIME, BAGI YG RUMAHNYA JAUH DISIAPKAN TMPT TINGGAL,PARTISIPASI SERIUS,HUB:NENNI (085333423658)

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALAJENISMOBIL(TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISATAKEOVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

 Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 26 April 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

OPINI

SUARA NTB Kamis, 26 April 2018

Awasi Bantuan Pusat LANGKAH Pemprov NTB yang akan melaporkan keberadaan sejumlah fasilitas bantuan pusat yang mangkrak sebagai sebuah langkah yang cukup bagus. Apalagi, tim dari Pemprov NTB langsung turun ke lapangan mengecek proyek-proyek mangkrak di sejumlah titik setelah diberitakan di media, khususnya Suara NTB. Setidaknya dengan turunnya tim dari provinsi ini menjadi bahan evaluasi terhadap keberadaan proyek-proyek strategis yang bersumber dari pusat dan selama ini dibangun di lokasi yang pengawasannya sulit dilakukan. Dalam arti, jangan sampai bantuan yang dikucurkan ke daerah dan merupakan usulan dari pemerintah daerah tidak mendapat perhatian setelah bantuan itu ada.

Selama ini, ada kesan ketika pemerintah daerah mengusulkan sejumlah proyek strategis dan disetujui pemerintah pusat, pengawasan setelah dibangun tidak menjadi perhatian. Bangunan yang sudah dibangun justru dibiarkan telantar dan mangkrak, sehingga menjadi beban daerah dan masyarakat.

Masyarakat yang menjadi objek bantuan juga tidak bisa menikmati bantuan yang diberikan pemerintah.

Kita ketahui banyak sekali bantuan pemerintah yang mangkrak dan tidak difungsikan. Padahal, nilai 1 unit bantuan banyak di atas Rp1 miliar. Sungguh sangat disayangkan, bantuan yang justru menjadi solusi bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan justru menjadi beban.

Sebagai contoh, bantuan yang sangat dibutuhkan masyarakat saat musim kemarau, terutama di daerah terpencil dan air minum sangat sulit, seperti di Bima, Lombok Barat bagian selatan, Lombok Timur bagian selatan dan beberapa daerah lainnya adalah mesin penyuling air. Sayangnya, musim penyuling air ini masih belum dioptimalkan pemanfaatannya, karena pengelolaannya diserahkan sepenuhnya ke masyarakat yang belum paham secara teknis. Belum lagi, mesin yang merupakan bantuan langsung pemerintah pusat itu adalah produksi luar negeri.

Dalam arti, jika mesin ini rusak tidak bisa diperbaiki secara langsung, karena suku cadangnya harus didatangkan dari luar negeri.

Inilah yang mesti jadi perhatian pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Setidaknya, langkah melaporkan keberadaan sejumlah bantuan pusat yang mangkrak seperti disampaikan Staf Ahli Gubernur Ir. Hj. Hartina, MM., bisa segera ditindaklanjuti.

Kita tidak ingin, pernyataan akan melaporkan bantuan dari pusat ini hanya sebatas penyataan dari pemerintah daerah yang ingin hanya menyenangkan hati rakyatnya. Apalagi hanya sebatas menggugurkan kewajiban dari para pembantu gubernur dalam melaksanakan arahan atau perintah gubernur, meski disampaikan lewat media.

Di sinilah diperlukan kepekaan dari para pembantu kepala daerah untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang terjadi di lapangan. Gubernur sebagai pimpinan daerah tentu tidak bisa mengatasi semua permasalahan yang terjadi di lapangan, jika para pembantunya tidak mampu menerjemahkan atau melaksanakan apa yang menjadi perintah gubernur. Untuk itu, kita berharap agar bantuan dari pusat tidak mubazir, pengawasan terhadap penyaluran bantuan harus dilakukan. Karena kalau kita melihat bantuan dari pusat ini sangat penting dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat yang dilanda kekeringan. Setidaknya, keberadaan mesin penyuling air yang mangkrak bisa menjadi solusi di tengah kekeringan yang selalu terjadi setiap tahun. (*)

RADIO

Halaman 14

Paradigma Baru Peran Mendidik Guru OSISI dilematis dalam mendidik lahir dalam diri guru dalam menjalankan profesionalisme.

Satu sisi guru adalah pribadi penting pembentuk keberhasilan peserta didik, dalam pundaknya terdapat harapan besar menjadikan peserta didik yang gemilang.

Pada sisi lain guru kapan saja dapat dijerat dengan pidana kekerasan dalam mendidik anak mencapai kegemilangan. Banyak peristiwa yang menimpa guru dalam menjalankan tugas sebagai faktanya. Pada beberapa daerah guru mendapatkan perlakuan kekerasan dari orang tua dan siswa, ketika guru melakukan tindakan pendisiplinan sebagai upaya internaslisasi nilai dan norma pada peserta didik. Mengapa hal ini dialami guru? Jalan keluar apa yang sebaiknya di perankan guru?

Masih banyak di temukan orang tua mengkriminalisasi perlakukan guru dalam mendidik. Guru di tempatkan pada posisi salah dalam mengupayakan internalisasi nilai dan norma terhadap peserta didik dalam lingkungan lembaga sekolah sebagai sub kultur yang paling tegas dari beberapa media sosialisasi.

Undang-undang telah merubah cara pandang masyarakat yang secara sadar terpengaruh oleh doktrin perlindungan anak dan HAM dalam pendidikan. Lembaga perlindungan baik milik pemerintah seperti Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), maupun lembaga swadaya masyarakat seperti Komnas Anak dan komnas HAM sering kali terkesan berada pada posisi berseberangan dalam memandang sikap guru dalam mendisiplinkan anak.

Sementara itu kondisi sikap dan perilaku siswa di zaman medsos dan digital kini berada pada situasi yang menghawatirkan. Perilaku siswa semakin hari mengalami degradasi sikap akibat perkembangan tekhnologi dan informasi. Muncul sikap peserta didik yang menunjukkan gejala permisif dalam melakukan kesalahan.

Guru dihadapan menjadi pribadi yang kurang di hormati di gugu dan di tiru. Sikap guru dalam mendidiknya sering dimaknai secara negatif sehingga berdampak pada

Oleh

:

Naharuddin

(Guru SMAN 1 Sakra Timur) kekerasan di sekolah.

Persoalan yang paling krusial dihadapi guru adalah tatkala harus memberikan hukuman kepada peserta didik yang melanggar tata tertib dan aturan sekolah dalam rangka menegakkan kedisiplinan.

Sering kali guru harus berhadapan dengan hukum karena orang tua dan masyarakat menilainya sebagai tindakan melanggar hak asasi manusia atau melanggar Undangundang Perlindungan Anak.

Guru menjadi serba salah jika kasus kekerasan menimpa, muncul penilain kurang professional, kurang memahami hak anak, kurang kreatif menentukan strategi dan model belajar. Disinilah seorang guru harus memiliki kesadaran untuk memahami katagori mendidik yang bukan bagian dari kekerasan dalam mendisiplinkan anak sehingga guru menjadi aman dalam menjalankan tugas.

Tentu saja sebagai pendidik guru tidak boleh berhenti mengupanyakan pembinaan sikap dan perilaku siswa namun dengan pemahaman dan pendekatan kemajuan.

Perkembangan tekhnologi, sikap anak, perkembangan dunia pendidikan serta perkembangan HAM dan perlindungan anak harus menjadi satu titik balik dalam memberikan hukuman dalam mendidik.

Guru zaman now harus menyadari bahwa perkembangan modern menjadikan guru selalu mengupgrade pengetahuannya untuk memahami hak dan larangan dengan membaca UU baik Undang Undang tentang perlindungan anak maupun Undang Undang tentang sistem pendidikan serta undang-undang tentang profesinya untuk kemudian memahami pola mendidik.

Paradigma mendidik tanpa kekerasan harus menjadi perhatian bersama dan harus selalu diupayakan.

Tentu saja nasehat yang diberikan jauh lebih bermakna dari hukuman fisik maupun verbal yang diterima oleh anak ditengah perlindungan anak dan HAM dewasa ini. Oleh karna itu, guru harus mencurahkan diri untuk belajar cara memperbaiki ke-

salahan, meluruskan yang bengkok, membersihkan akhlak dan membenarkan pemikiran.

Mengedepankan pencegahan dari setiap kekerasan dalam mendidik perlu terus diupayakan, memilih menghindari kekerasan dengan nasehat dan cara mendidik non kekerasan senantiasa harus diupayakan. Perlu pemahaman definisi dan praktek oleh guru tentang kekerasan sehingga guru terhindar dari gangguan dalam mengajar dan mendidik.

Mengikuti realita kekerasan dalam dunia pendidikan, agar anak menjadi disiplin perlu kehadiran guru namun juga perlu kehadiran orang tua. Pelibatan orang tua dalam mendisiplinkan anak dapat menjadi bagian penting membangun pendidikan yang nir kekerasan. Untuk tujuan ini orang tua dan sekolah perlu duduk bersama. Selanjutnya sekolah membuka diri melalui berbagai layanan pengaduan Kekerasan dalam dunia pendidikan tidak boleh terjadi dalam berbagai bentuknya baik kekerasan verbal, fisik maupun psikis. Menguasai pengetahuan dengan baik serta pengajaran dengan baik harus diupayakan sehingga peserta didik benar-benar menjadi peserta didik yang butuh belajar. Guru hendaknya menyadari bahwa ketika ia mengajar tidak serta merta murid belajar hal ini membutuhkan penguasaan strategi dengan baik oleh guru.

Jika peyimpangan terjadi guru harus dapat memanfaatkan fungsi dari BP/BK dalam setiap masalah yang terjadi dalam kelas atau mungkin dengan memanggil orang tua dalam menangani anak yang bermasalah sebagai wujud peran serta orang tua dalam satuan pendidikan.

Apapun kenyataannya guru harus terus menjadi pendidik bagi generasi masa depan bangsa dengan selalu berkreasi untuk menemukan caracara mendidik yang ramah anak dan mencegah kekerasan terhadap anak.

Oleh karena itu, guru harus memahami point-point penting tentang katagori tindak kekerasan dalam mendidik anak sehingga tidak tergiring menjadi tersangka. Ditengah pe-

rubahan teknologi, perubahan sikap anak dan perubahan paradigma dunia pendidikan, menjadi perlu pemahaman terhadap sikap mendidik zaman modern.

Perlindungan anak dalam mendisiplinkan anak harus menjadi sebuah paradigma baru bagi guru dalam mendidik sehingga guru sebagai pendidik terhindar dari masalah hukum. Selain itu mendidik tanpa kekerasan bukan hanya akan melindungi guru akan tetapi sebuah cara melahirkan anak yang tidak keras. Di tengah perubahan model pembelajaran dan perilaku siswa serta perkembangan modern, guruku apapun perubahan yang terjadi teruslah menjadi pigur pendidik yang memahami perkembangan yang terjadi untuk membangun paradigm baru mendidik. Demikian Wallahualam

Penyelesaian dualisme kepengurusan BPPD masih buntu Semoga tak mengganggu promosi pariwisata NTB

*** DPRD Mataram soroti mangkraknya sumur bor APH Harus turun tangan

***

KPID NTB Diminta Perketat Monitoring Konten Lokal TV Berjaringan Mataram (Suara NTB) – ran yang belum memenuhi 10 persen nebarkan kebaikan dan memerangi Komisioner Komisi Penyiaran In- konten lokal. Kalaupun ada yang merebaknya berita-beria Hoax yang donesia Daerah (KPID) NTB periode sudah menyiapkan konten lokal, jam berada di ruang publik, seperti di 2018-2021 diminta memperketat tayangnya tengah malam atau dini media-media sosial yang ditebarkan monitoring atau pemantauan ter- hari. Ketika masyarakat sudah tidur. melalui frekuensi udara. “Ruang hadap pemenuhan 10 persen konten “Ada di salah satu daerah di udara kita harus dikelola dengan lokal stasiun TV berjaringan. Bukan Sumatera, bupati sudah meninggal baik, kalau tidak, akan dapat menhanya itu, KPID juga diminta meman- terus ditayangkan berulang-ulang jerumuskan bangsa”, ujarnya. tau lembaga penyiaran supaya jangan untuk memenuhi konten lokal. UnUntuk itu, ia berharap kepada sampai menayangkan konten-konten tuk itu, kita harapkan komisioner komisioner KPID NTB yang baru, lokal pada “jam-jam hantu” atau ten- yang sekarang bisa memberikan agar dapat meneruskan dan mengah malam atau dini hari. informasi secara detail ke KPI pu- contoh kebaikan-kebaikan dari koHal tersebut dikatakan Ketua KPI sat,” harapnya. misioner sebelumnya. Pemerintah Pusat, Yuliandre Darwis dikonfirmaSementara itu, Gubernur NTB, Dr. dan masyarakat NTB menaruh si usai pelantikan Komisioner KPID TGH. M. Zainul Majdi berharap Ko- harapan besar, dengan keberadaan NTB di Ruang Rapat Utama Kantor misioner KPID NTB yang baru dapat KPID NTB akan mampu mengisi Gubernur, Rabu (25/4) siang. “KPID menjadi jembatan terbaik bagi aspi- frekuensi penyiaran di NTB dengan tolong bantu Pemprov NTB dengan rasi masyarakat. Yakni bagaimana berita-berita yang bermanfaat bagi cara pemantauan konten SSJ (Stasi- ruang publik penyiaran dapat meng- masyarakat dan daerah. un Sistem Jaringan) yang 10 persen hadirkan konten-konten penyiaran Komisioner KPID NTB untuk bekonten lokal. Itu apakah ada di TV yang mendatangkan kebaikan dan nar-benar memanfaatkan masa tugas jaringan nasional,” pintanya. selama tiga tahun ini, untuk memberikemanfaatan bagi NTB. Jika ada TV nasional berjarinGubernur juga menyampaikan kan pengabdian terbaik kepada daergan di NTB yang tidak menayang- bahwa pelantikan Komisioner KPID ah. KPID harus mampu mengarahkan kan konten lokal, maka KPID dim- saat ini adalah sebagai pengingat, stasiun-stasiun TV yang ada di NTB inta bersikap. Dalam UU, kata Yuli- bahwa komisioner KPID NTB me- agar mentaati aturan penyiaran seandre telah diatur sanksi bagi lem- miliki tugas yang sangat penting suai undang-undang yang ada. baga penyiaran yang tidak memenu- dalam mengelola ruang udara kita Termasuk dalam pemanfaatan 10 hi konten lokal sebesar 10 persen. di Indonesia. Menurutnya, frekuaen- persen dari 20 persen konten dapat dijika ada stasiun TV nasional ber- si udara kita saat ini harus dapat pakai untuk iklan layanan masyarakat jaringan di NTB yang tidak me- dikelola dengan baik, karena apa- di NTB. “Saya yakin Komisioner KPID menuhi konten lokal 10 persen, bila tidak dikelola dengan baik akan NTB yang baru, dengan usia muda dan maka dapat diberikan teguran hing- dapat menjerumuskan bangsa. energik, akan mampu melaksanakan ga pencabutan izin.

Frekuensi udara memiliki peran tugas dengan penuh kejujuran dan “Itu harus dimonitoring KPID, se- sangat strategis, baik dalam me- maksimal,” harapnya. (nas) mua itu terinci dan terukur.

Ternyata belum sampai 10 persen konten lokal.

Sanksinya itu mulai dari teguran sampai pemberhentian izin, macam-macam tingkatannya.

Bisa dicabut izinnya,” ucapnya.

Yuliandre mengungkapkan selama ini KPI Pusat belum pernah menerima adanya laporan dari KPID NTB mengenai adanya lembaga penyiaran atau TV berjaringan di NTB yang tidak memenuhi 10 persen konten lokal. Namun, secara nasional (Suara NTB/ist) masih banyak LANTIK - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi melantik Komisioner KPID NTB di Ruang Rapat lembaga penyia- Utama Kantor Gubernur, Rabu (25/4) siang.

SUARA NTB

Kamis, 26 April 2018

Ali BD Ajak Rangkul Semua Elemen Masyarakat Dari Hal. 1 Seperti disampaikan saat silaturahmi di Sedau, Lombok Barat. Amaq Asrul terus mengingatkan kepada masyarakat agar merangkul semua kalangan. Disampaikan, semua pasangan calon (Paslon) yang datang ingin memperkenalkan diri jangan ditolak.

Diminta, seluruh elemen masyarakat tidak menanamkan rasa kebencian terhadap siapapun. Terimalah semua yang datang dengan lapang dada. Semua calon merupakan orang-orang yang bagus.

Baginya, semua pasangan calon merupakan bagian dari masyarakat. Oleh karenanya, masyarakat harus menganggap semua yang bertarung di Pilkada di NTB baik pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati adalah bagian dari keluarga.

Semua adalah saudara baik. Semua adalah keluarga dan teman. Semua kawan meski menjadi lawan dalam Pilkada. Persatuan dan kesatuan adalah kunci dari segalanya. Jaga terus jangan sampai menimbulkan perpecahan.

Ali Bin Dachlan melihat bila rasa persaudaraan tidak ditanamkan sejak dini maka akan membuat NTB tidak kondusif. Tahun politik ini, harus tetap dijaga agar daer-

ah menjadi tentram, damai dan kondusif.

Menurutnya, jika tak dijaga dengan baik maka akan muncul fitnah dan ini menyebabkan dosa besar.

Hal kecil bisa menjadi lebih besar. Karenanya, seluruh elemen masyarakat harus menghindari hal yang tidak baik ini terlebih selain dosa besar maka dilarang oleh Al-Qur’an.

Kuncinya adalah, memperkuat keimanan. Upaya memperkokoh keimanan ini bisa dilakukan dengan melakukan silaturahmi .

Mengikuti pengajian-pengajian tuan guru. ‘’Perkuatlah silahturahmi, masyarakat harus mempunyai basis kekuatan iman.

Siapapun yang maju di Pilkada bukan menebar janji, karena masyarakat yang memiliki iman kuat maka akan tahu memilih pemimpin yang baik dan benar,’’ lanjutnya.

Selanjutnya diingatkan Bupati Lotim yang sedang cuti ini, menjadi kepala daerah maupun memiliki jabatan yang tinggi tidak boleh menghancurkan hubungan sesama saudara. Persaudaraan harus terjaga karena akan dibawa mati dan dipertanggungjawabkan. (rus)

Abaikan Surat Multi Capital Dari Hal. 1 transfer uang sisa hasil pembayaran saham ituakan dilakukan akhir April ini.

PT. Multi Capital telah bersurat ke Direktur Utama PT. DMB, Andy Hadianto pada 23 April 2018, yang menyatakan bahwa proses pembayaran penggantian investasi telah dilakukan. Untuk memenuhi persyaratan administrasi di Republik Rakyat Cina, yang merupakan negara sumber pembayaran, diperlukan beberapa hari dalam proses penyelesaian proses tersebut.

PT. Multi Capital menjanjikan dana penggantian investasi sebesar Rp 408 miliar lebih akan diterima direkening PT. DMB pada minggu terakhir April 2018. ‘’Itu dua hal yang berbeda menurut saya. Posisi kita kan menggunakan JPN. Saya sudah minta kepada Asisten untuk memproses bersama Kejaksaan Tinggi. Karena ini business to business, maka surat kuasanya harus dari DMB kepada Kejaksaan,’’ kata gubernur dikonfirmasi usai melantik Komisioner KPID NTB, Rabu (25/4) siang.

Gubernur menegaskan, dirinya sudah menugaskan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM untuk meminta DMB segera memproses Surat Kuasa Khusus (SKK) penagihan hak tiga Pemda yang belum dibayar PT. Multi Capital. Mengenai adanya surat dari PT. Multi Capital, yang kembali menjanjikan transfer sisa dana penggantian investasi pada akhir April ini, hanya berupa surat.

Realisasi dari surat itu belum diketahui apakah terealisasi atau tidak. Diketahui, se-

belumnya beberapa kali PT. Multi Capital telah berjanji melunasi sisa uang pebayaran saham yang menjadi hak tiga Pemda, yakni pemprov, Sumbawa Barat dan Sumbawa. Bahkan, mereka sudah berjanji sejak 2017 lalu.

“Bahwa ada surat dari mana-mana, mau beginibegini, itu hanya surat. Tapi realitasnya kan belum kita tahu. Jadi proses tetap jalan. Surat itu bukan diragukan. Maksud saya, intinya bahwa kita ingin hak daerah yang tertahan harus segera sampai,” tegasnya.

Diketahui, dalam akuisisi saham PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT), PT. DMB dan PT. Multi Capital membentuk perusahaan konsorsium yang dinamakan PT. Multi Daerah Bersaing (MDB). PT. MDB menyebut dana hasil penjualan saham enam persen tersebut sebagai penggantian investasi.

Karena PT. MDB yang membeli saham 24 persen di PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) diklaim mengalami kerugian. MDB membeli saham 24 persen dengan harga Rp 8,6 triliun.

Kemudian saham 24 persen itu dijual dengan harga Rp 4,2 triliun. Artinya, MDB mengalami kerugian sekitar Rp 4,4 triliun. Mengenai uang sebesar Rp 469 miliar lebih yang diberikan MDB ke DMB disebut sebagai uang penggantian investasi. Dari Rp 469 miliar dana penggantian investasi yang akan diberikan MDB, baru ditransfer ke DMB sebesar Rp 61 miliar lebih. Sehingga masih ada sisa sekitar Rp 408 miliar yang yang belum ditransfer ke DMB. (nas)

TGB Punya Cita-cita Besar Dari Hal. 1 Bangsa ini, katanya sudah lama terpuruk. ‘’Jangan habiskan waktu untuk bertikai sesuatu yang sia-sia,’’ pesan Ali Dachlan.

Jika pertikaian terus dikembangkan maka pihak lain akan mengisi kekosongan.

Berhentilah, saran Amaq Asrul ini untuk berpikir dengki pada orang lain. Berpikirkan positif. Jika ada teman yang memiliki gagasan besar, seharusnya berikan sokongan dan dukungan.

Menurut Ali BD, dulu ia pernah diusulkan menjadi menteri. Akan tetapi, masyarakat Sasak ini tidak bersatu memberikan dukungan. Banyak orang Lombok terpecah belah sendiri dan tidak ingin melihat dirinya menjadi menteri.

Menurut Bupati Lotim yang kini berikhtiar menjadi Gubernur NTB dengan cita-cita besar juga memberikan yang terbaik bagi NTB pascaTGB. Salah satu kelemahan bangsa ini adalah selalu tidak senang dengan teman yang memiliki gagasangagasan besar. Bangsa yang selalu mendengki, menandakan entitas masyarakatnya yang belum maju.

Masyarakat yang berpikir maju itu adalah mereka yang senang dan bangga dengan adanya teman-temannya yang memiliki cita-cita besar. Yang semestinya dilakukan adalah memberikan rasa hormat dan dukungan untuk terwujudnya cita-cita besar tersebut. Bukan kemudian menanamkan kebencian.

Tidak benar ada tindakan yang menjurus kepada upaya mematahkan semangat sau-

dara sendiri. Untuk mencapai cita-cita besar tersebut, maka kita harus bersatu.

Dukung semangat dan perjuangan sehingga TGB bisa tambil sebagai pemimpin nasional.

Upaya TGB tampil ke kancah nasional ini diharapkan bisa mengangkat harkat dan martabat masyarakat NTB. Jika kita bersatu, maka tidak mustahil cita-cita warga NTB melihat TGB menjadi pemimpin nasional bisa terwujud. ‘’Seluruh masyarakat NTB harus bersatu,’’ tegasnya. Sudah saatnya, lanjut Ali BD perpecahan dan perselisihan ini diakhiri. Ia menilai potensi perpecahan itu akan merugikan masyarakat NTB. Prinsip bagi Ali BD, siapapun dia, Ali BD akan mendukung tokoh-tokoh asal NTB untuk tampil di kancah nasional. Apalagi diketahui TGB yang sudah punya standar kepemimpinan yang baik. Sudah punya pengalaman dua periode menjadi Gubernur NTB. Masyarakat NTB diharapkan bisa objektif menilai TGB. Lihatlah sosok TGB yang memiliki citacita besar untuk melakukan perubahan di republik ini. Terlepas dari urusan apapun sekarang sudah saatnya ada yang harus mengangkat harkat dan martabat masyarakat NTB. Dikatakan, Ini soal kehormatan. ‘’Bangsa berbudaya tidak boleh mengkerdirlan yang lain,’’ ujarnya. (rus)

BPK dan KPK Didesak Audit Proyek Penyulingan Air Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didesak turun tangan melakukan audit proyek penyulingan air yang mangkrak di NTB. Selain audit, desakan agar diusut juga disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena keberadaan proyek justru merugikan negara karena mangkrak. Terungkap jumlahnya lebih banyak dari temuan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB. Program pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI itu, telah menganggarkan dan melaksanakan program proyek instalasi penyulingan air laut menjadi air tawar atau desalinasi. Ada 22 titik tersebar di NTB, namun hanya enam yang masih berfungsi dan selebihnya mangkrak.

Ketua Front Nelayan Indonesia (FNI), Rusdianto Samawa mendesak dua lembaga negara itu turun tangan melakukan audit dan penyelidikan. Karena keberadaan proyek tidak membawa manfaat khususnya bagi masyarakat nelayan di kawasan pesisir dan pulau terluat penerima bantuan. Sebaran penempatan instalasi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. ‘’Kondisinya mangkrak dan tak bisa terpakai. Seharusnya, pemerintah banyak belajar pada

proyek serupa. Pada masa lalu yang dinilai gagal,” kata Rusdianto kepada Suara NTB, Rabu (25/4).

Atas situasi itu, pihaknya meminta kepada BPK dan KPK untuk sejalan menindaklanjuti melalui proses investigasi, penyelidikan dan audit khusus. Pengembang proyek yang diketahui mangkrak tersebut harus diminta bertanggung jawab untuk mengembalikan kerugian negara. ‘’Maka dalam rangka memudahkan prosesnya, tentu harus ada inventarisir jumlahnya terlebih dahulu. Setelah itu, kalau ada kerugian negara KPK dan Kejaksaan bisa langsung cari pengembang, sumber anggaran dan proses,’’ desaknya.

Hasil inventaris pihaknya, proyek penyulingan air itu lebih dari 22 titik instalasi. Ada lokasi lokasi lain, seperti Labuhan Jambu, Labuhan Teluk Santong, Labuhan Jontal, Labuhan Terata, Labuhan Sumbawa, Labuhan Bontong dan Labuhan Sangur. Masing masing satu unit. Proyek instalasi itu bahkan ada sejak pemerintahan SBY - JK pada periode pertama dan kedua. “Semua mangkrak. Walaupun, ada yang bisa terpakai tapi tidak maksimal,” ungkapnya.

10 Unit di Dompu Lebih lanjut Rusdianto mengungkapkan hasil penelusurannya, salah satunya di Kabupaten Dompu. Ia menemui Ketua Koperasi

Masyarakat Pesisir Dompu, Ulfa Septiana beberapa waktu lalu, di Dompu terdapat 10 instalasi penyulingan air di wilayah pesisir. Namun, umur pemakaiannya tidak lama dan cepat rusak. Sehingga semua unit itu dipastikan mangkrak. Letaknya tersebar di Kecamatan Madapangga, Kecamatan Huu, dan beberapa kecamatan lainnya. Diperkirakan nilai totalnya mencapai Rp 5 miliar. Terbaru ada dua titik di Desa Pusu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dan di Desa Medang Bugis Kecamatan Badas Sumbawa.

Upaya konfirmasi terkait desakan ini hanya direspons Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Wahyu Priyono. Menurut Wahyu, semua kegiatan yang sumber anggarannya dari pusat, maka menjadi kewenangan BPK RI. “Silakan bersurat ke BPK RI,” sarannya. Jika permintaan proses audit ditindaklanjuti, bisa jadi pihaknya tidak dilibatkan.

Upaya konfirmasi soal proyek penyulingan air mangkrak ini ke KKP sejak beberapa hari lalu belum berhasil. Humas KKP, Lily Pregiwati tak merespons telepon dan pesan instan yang dikirim Suara NTB. demikian juga dengan Humas KPK, Febridiansyah tak memberi tanggapan apapun. (ars)

Halaman 15

Akan Ditangani Maksimal GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi memastikan bencana kekeringan yang mulai mengancam daerah ini akan ditangani dengan maksimal. Ia menyebut, kekeringan yang mulai melanda daerah di NTB tak separah periode yang sama tahun sebelumnya.

“Kekeringan kita tangani maksimal seperti halnya tahuntahun yang lalu. Kan itu selalu setiap tahun. Bukan hanya di NTB tapi di seluruh Indonesia,” ujarnya ketika dikonfirmasi usai melantik Komisioner KPID NTB, Rabu (25/4) siang.

Gubernur mengatakan, sampai saat ini kekeringan belum begitu parah di NTB. Malah, ia mengatakan kondisi saat ini dibandingkan tahun sebelumnya masih jauh lebih baik. ‘’Situasi kita lebih baik tahun ini. Dan kita berharap bisa terus semakin membaik,” harapnya.

Hasil monitoring Stasiun Klimatologi Kediri Lombok Barat (Lobar), sebagian besar wilayah NTB sudah memasuki musim kemarau. Sementara itu, BPBD NTB mengantisipasi potensi terjadinya krisis air bersih pada 318 desa yang mengalami kekeringan tahun 2017 lalu.

Kepala Stasiun Klimatologi Kediri Lobar, Wakodim, SP, MM mengatakan curah hujan pada dasarian II April 2018 di wilayah NTB secara umum berada pada kategori rendah atau di bawah 20mm/dasarian.

Curah hujan tertinggi pada dasarian II April ini tercatat di Pos Hujan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat sebesar sebesar 221 mm/dasarian.

Dari monitoring Hari Tanpa Hujan (HTH) sebagian besar wilayah masih dalam kategori 1 – 5 hari atau sangat pendek.

Meskipun demikian sudah ter-

Penyelesaian Dualisme Kepengurusan BPPD Masih Buntu Dari Hal. 1

Minimalisir Rujukan Pasien ke Luar NTB Dari Hal. 1 Masalah tersebut kata Ali Dachlan harus diatasi. Kurang alat-alat kesehatan akan ditambah dan kurang dokter spesialis pun akan ditambah.

NTB harus memiliki rumah sakit berkualitas terbaik.Demi mempersiapkan kualitas rumah sakit di NTB ini, Ali Bin Dachlan siap mengalokasikan anggaran beasiswa untuk menyekolahkan para tenaga ahli medis lebih dari 100 orang untuk dijadikan dokter spesialis.

Tenaga medis yang kurang ini bisa terus bertambah.

Utamanya dokter spesialis diharapkan bisa semakin banyak. Jika sudah banyak dokter spesialis di rumah sakit di NTB, maka

masyarakat akan lebih mudah dan dekat mendapatkan layanan kesehatan.

Belum mampunyai rumah sakit umum daerah di NTB ini mengobati pasien dengan jenis penyakit tertentu itu sudah pernah ditanyakan langsung oleh Ali BD saat berkunjung ke rumah sakit terbesar di NTB itu. Alasan pihak RSUD Provinsi NTB adalah masih lemahnya sumber daya manusia, khususnya tenaga medis dan peralatan rumah sakit yang dimiliki.

Menurut Ali BD, soal anggaran untuk perbaikan kualitas layanan RSUD NTB ini sudah diperbaiki. Semua sudah dihitung dengan cermat. Apa yang sudah dilakukan di Lotim dengan menghemat anggaran diyakinkan

akan mampu mengalokasikan biaya untuk perbaikan rumah sakit yang lebih baik. Dengan cara berhemat ini, NTB akan bebas dari praktik korupsi.

Selain menjadikan rumah sakit lebih baik, dipersiapkan juga untuk masyarakat miskin sehingga pemerataan kesehatan. Selama ini masyarakat miskin dari sisi pelayanan selalu terpinggirkan, kepentingan masyarakat mampu lebih diutamakan. Mentalitas pelayanan medis yang dilakukan para pekerja medis ini harus diperbaiki. Jika tidak bisa maka siap dipecat. Ia sudah beberapa kali melakukan pemecatan di Lotim saat mengetahui ada pejabat atau pegawai yang tidak beres dalam bekerja. (rus)

Kejaksaan Tunggu Keseriusan DMB Dari Hal. 1 Gubernur NTB, Dr. TGH. M Zainul Majdi, pun dipahami punya keinginan kuat untuk melibatkan JPN di bawah naungan Bidang Datun Kejati NTB. Namun proses penentunya ada di PT. Daerah Maju Bersaing (DMB). ‘’Gubernur keinginannya dari dulu (Libatkan JPN). Tapi kan tidak bisa kita bertindak sendiri kalau tidak ada SKK. Harusnya DMB dari dulu (serahkan SKK) kalau memang mau (penagihan),’’ tegas Asdatun Kejati NTB, Hendrik Selalau, SH Rabu (25/4), menanggapi keinginan Pemprov NTB untuk melibatkan pihaknya terkait penagihan piutang penjualan saham itu.

Kewenangan saat ini menurutnya, ada pada PT.

DMB sebagai perusahaan yang ditunjuk Pemprov NTB untuk mengelola dana divestasi perusahaan tambang raksasa tersebut. Pemprov tidak bisa menandatangani SKK karena kapasitas sebagai pemegang saham.

Dalam polemik soal penagihan saham ini, Hendrik Selalau mengaku posisinya pasif, menunggu penyerahan SKK dari PT. DMB. Sedianya pernah ada undangan dari Pemprov NTB untuk membahas ini, Selasa (24/4) lalu, namun tidak dihadiri karena undangan tidak diterimanya.

Itu sekaligus untuk pertama kalinya JPN diajak berkoordinasi, namun belum ada keputusan penyerahan SKK. Jika SKK diserahkan, maka ada mekanisme yang harus dilaluinya. Sesuai

Prosedur Operasional Standar (POS), setelah SKK diterima, akan ditindaklanjuti dengan mengundang PT. DMB untuk presentasi terkait konteks masalah yang diminta untuk bantuan hukum. Dari paparan itu, akan bergulir diskusi untuk mengkaji kemungkinan untuk ditindaklanjuti atau tidak.

Sebab jika SKK dengan bantuan hukum akan bisa diterima, minimal dua syarat.

Pertama, permintaan bantuan hukum murni untuk masalah Tata Usaha Negara (TUN). Kedua, tidak ada kaitan dengan proses hukum pidana yang sedang berjalan seperti, penyelidikan dan penyidikan oleh Bidang Pidsus atau Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya atas laporan masyarakat. (ars)

Mori Ingin ’’Kue’’ Pembangunan Dirasakan Bersama Dari Hal. 1 Inshaa Allah permasalahan yang ada kita bisa selesaikan bersama,” ujar Mori Hanafi yang merupakan salah satu mantan Pimpinan DPRD Provinsi NTB. Sejumlah masyarakat hadir pada saat Mori blusukan sangat antusias dengan rencana Ahyar-Mori dalam membangun wilayah Dompu, khususnya Kecamatan Pajo. Mereka berharap, Ahyar-Mori dapat memenangkan Pilgub NTB 2018, sehingga kesenjangan sosial yang mereka rasakan selama ini di Dompu ini bisa segera menemukan solusinya.

Dalam sejumlah kesempatan, Mori Hanafi berulangkali menegaskan pentingnya pemerintah daerah menerapkan kebijakan ekonomi yang bisa mendorong terciptanya pemerataan. Saat ini, ekonomi NTB memang mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan.

Namun, ada aspek pemerataan di balik isu pertumbuhan itu, yang juga perlu mendapatkan perhatian. Mori

menegaskan, upaya untuk mendorong terciptanya distribusi kemakmuran bisa dilakukan dengan strategi pemberdayaan terhadap masyarakat menengah ke bawah.

Karena itulah, dalam Pilkada NTB 2018 ini, pasangan Ahyar-Mori telah menyusun serangkaian janji kerja yang terkait dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat lemah.

Sejumlah paket kebijakan yang disiapkan sebagai janji kerja Ahyar-Mori antara lain, dukungan permodalan untuk masyarakat dari ekonomi lemah. Problem permodalan ini kerap ditemukannya saat menggelar rangkaian kunjungan ke sentra-sentra ekonomi seperti pasar tradisional.

“Masalah yang ada sekarang adalah mengenai permodalan, semenjak saya (Mori) datang di tempat ini para pedagang langsung banyak bercerita terutama mengenai permodalan, masih banyak pedagang yang meminjam uang di rentenir untuk melanjutkan usahanya,” ujar Mori.

Mori Hanafi selalu mene-

gaskan bahwa kemudahan akses permodalan merupakan salah satu solusi untuk mengeluarkan masyarakat dari jeratan rentenir. Adapun solusi konkret yang akan dilaksanakan oleh Ahyar-Mori untuk menuntaskan hal itu adalah pemberian modal untuk pedagang pasar guna menyelesaikan permasalahan modal ini.

“Pedagang nantinya jangan Khawatir, Inshaa Allah jika Ahyar-Mori terpilih kami akan anggarkan bantuan modal sebanyak 5 juta/Pedagang,” tutup Calon Wakil Gubernur nomor urut 2 ini.

Selain bantuan permodalan, Mori menegaskan pihaknya juga bertekad untuk memperkuat strategi perlindungan terhadap petani dan pedagang dengan menjaga stabilitas harga komoditas di pasar.

Mori meyakini, harga yang berimbang di pasar dengan di tingkat petani adalah kunci untuk menciptakan kemajuan dalam sektor pertanian.

Terlebih,sektor ini merupakan sektor yang menjadi tempat hidupnya mayoritas masyarakat di NTB. (tim)

lihat mulai banyak juga daerah dengan HTH kategori menengah (11 – 20 hari) hingga apnjang (21 -30 hari). HTH terpanjang terpantau di Orong Telu, Kabupaten Sumbawa (27 hari) dan di Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur (26 hari).

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ir. Mohammad Rum, MT mengatakan bahwa memang saat ini masuk musim pancaroba. Yakni peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Rum mengatakan pada musim kemarau tahun ini, pihaknya mengantisipasi 318 desa yang dilanda kekeringan tahun lalu. “Ancaman kita adalah 318 desa yang mengalami kekeringan tahun lalu. Mudah-mudahan bisa kita antisipasi,” katanya.

Bencana kekeringan 318 desa tahun lalu tersebar di 71 kecamatan. Dengan jumlah warga yang terdampak sebanyak 127.940 KK atau 640.048 jiwa.

Dengan rincian, Lombok barat sebanyak 25 desa dengan jumlah jiwa yang terdampak 20.034 jiwa, Lombok Utara 18 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 33.138 jiwa.

Selanjutnya, Lombok Tengah 82 desa, dengan jumlah masyarakat terdampak 282.793 jiwa, Lombok Timur 48 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 153.681 jiwa. Kemudian, Sumbawa Barat 10 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 18.775 jiwa, Sumbawa 60 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 84.998 jiwa, Dompu 25 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 19.189 jiwa, Kota Bima 8 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 2.835 jiwa dan Bima 42 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 24.608 jiwa. (nas)

dilakukan musyawarah dan mufakat. Sekda menyebut, Ketua BPPD NTB belum final.

‘’Insya Allah musyawarah mufakat. Itu belum final, kalau itu (Fauzan dan Hadi Faishal).

Nanti ada kompromi,” tandasnya. (nas)

E-Katalog Online Shop LKPP Hadir untuk Masyarakat NTB Dari Hal. 1 sudah pula hadir di NTB yang siap memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh instansi pemerintah daerah di NTB dalam melakukan pengadaan barangbarang khususnya elektronik kebutuhan pemerintah. ‘’E-Katalog kami ini berisi produk-produk elektronik,” ungkap Direktur Utama PT Airmas Mataram Internusa, pengelola situs Ayooklik.com Diah Iskandar. Menjawab Suara NTB di sela acara sosialisasi, Diah Iskandar mengatakan, Ayooklik.com ini merupakan bagian dari eKatalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang khusus pada kegiatan online shop barang alektronik bermerek. Seperti produk panasonic, HP, brother, fuji xerox, Emerson Netrwork Power, Microsoft dan lainnya.

Sekarang ini, pengadaan-pengadaan barang milik pemerintah sesuai aturan yang berlaku harus membeli lewat e-Katalog. Karena dengan membeli lewat e-Katalog ini membantu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Pasalnya, harga bisa dilihat secara real time dan online di website e-Katalog LKPP. Hadirnya Ayooklik.com di NTB, harapannya bisa lebih mendekatkan diri dengan seluruh elemen pemerintahan di tingkat daerah. Sengaja dibuka perusahaan di NTB dengan tujuan agar segala pajak bisa kembali ke daerah.

Selama ini, permasalahanpermasalahan teknis yang terjadi, pembelian barang oleh pemerintah daerah semua ke Jakarta.

Sehingga uangnya ke Jakarta semua. Proses administrasi pelaporan pun cukup menyusahkan.

Harus melakukan proses pengiriman dokumen ke pusat. Saat terjadi kesalahan penulisan atau teknis lainnya, maka harus bolak-balik ke Jakarta. Sudah pasti, bolak balik ke Jakarta akan membutuhkan biaya besar.

Dari sisi cara pemerintahan, akan menjadi pertanyaan siapa yang akan menanggung biaya pengiriman dokumen. Kedua, instansi-instansi pemerintah dikejar masalah penyerapan anggaran. ‘’Hadirnya kita di NTB, akan lebih dekat lagi dengan teman dinas instansi pemerintah, sehingga masalah administrasi dengan mudah bisa diselesaikan,’’ ucapnya.

Sudah pasti jauh lebih berhemat dari segi waktu dan uang.

Selanjutnya, masalah kualitas dan spesifikasi barang.

Barang-barang yang dibeli secara online apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. ‘’Kalau tidak sesuai, siapa yang akan bantu periksa, siapa bantu pasang dan angkut,’’ ujarnya menambahkan.

Soal kualitas, Diah menyatakan akan terjamin karena langsung berhubungan dengan distributor resmi. Barang-barang

yang masuk daftar e-Katalog LKPP harus diverifikasi semua.

Saat ini pula, lanjutnya pihaknya telah berusaha memberikan maksimal melalui layanan situs Ayootrack.com dan Ayooservice.com, yakni untuk layanan tracking dan service secara online dan gratis serta memberikan CSR melalui Ayoopeduli.com sesuai komitmen dari CEO Airmas Group, Basuki Surodjo.

Sebelumnya, Pjs. Bupati Lotim H. Ahsanul Halik S.Sos.MH saat membuka acara sosialisasi dan roadshow Ayooklik.com mengatakan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia. Perkembangan tersebut dimanfaatkan untuk mempermudah kehidupan manusia.

Dikatakan Ahsanul saat ini kita telah mulai memasuki revolusi generasi keempat. Terjadi perkembangan pesan teknologi digital dan internet. Manusia mulai menggagas pemanfaatan teknologi menghasilkan peralatan maupun robot pintar untuk menggantikan tugas manusia.

Perkembangan inilah yang juga harus diadopsi dalam managemen birokrasi pemerintahan untuk memudahkan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu adopsi teknologi informasi dalam pemerintahan adalah layanan pengadaan secara elektronik. Pengadaan barang dan jasa yang selama ini identik dan sarat dengan praktik-praktik KKN dapat diminimalisir dengan pengadaan secara online. Selain efektif dan efisien, pengadaan barang dan jasa juga lebih transparan. Dari sisi pihak ketiga juga dapat bersaing secara sehat dan terbuka.

Ahsanul berharap, sosialisasi ini dapat meningkatkan pengetahuan bagi para pihak yang terlibat langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa baik itu Pokja ULP, Para pejabat pengadaan, PPK, pengguna anggaran, dan kuasa pengguna anggaran, serta mengetahui bagaimana pengadaan secara online melalui e-Katalog yang aman, mudah, dan cepatnya belanja barang dan jasa pemerintah melalui e-katalog atau yang biasa disebut dengan e-purchasing.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), H. Ridatul Yasa menambahkan, prinsip dihadirkannya e-Katalog Ayooklik.com ini semata untuk memudahkan dalam pengadaan barang dan jasa. Sesuai Kepres Nomor 16 tahun 2018, pengadaan barang harus melalui e-Katalog dengan sistem elektronik.

Kehadiran Ayooklik di NTB, khususnya Lotim, akan memudahkan dalam pelayanan berbasis e-Purchasing. Sehingga pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog itu akan didukung oleh Ayooklik.com lebih memudahkan. Barang yang dibeli dari e-Katalog LKPP ini terjamin kualitasnya dan tidak asal-asalan. (rus/*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 26 April 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Lancar, UNBK di MTs Nurul Mukhlisin Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di MTs Nurul Mukhlisin NW Pringgarata, Lombok Tengah (Loteng) berjalan lancar. Selama tiga hari pelaksanaan UNBK, tak satupun kendala teknis mewarnai UNBK. Pengasuh Yayasan MTs Nurul Mukhlisin, Ahmad Fauzsi, S.Sosi., Rabu (25/4) menjelaskan, meski UNBK MTs pertama kali menggunakan komputer, namun secara umum berjalan sukses. UNBK di MTS merupakan yang pertamakali dilaksanakan. Mengingat sebelumnya, UN hanya dilakukan secara manual.

Selama UNBK, tidak terdapat kendala. Komputer dan serv-

er yang telah disiapkan pihak madrasah berfungsi dengan baik selama UNBK. Pihaknya pun bersyukur tidak adanya kendala selama UNBK. Tentu apa yang kini dilaksanakan menjadi catatan tersendiri sebagai penyempurnaan pelaksanaan UNBK tahun depan. Meski tidak ada gangguan apapun.

Lebih jauh dikatakan Fauzi, dia menilai UN menggunakan komputer sangat baik. Di samping itu juga sangat efektif bagi madrasah. Kebijakan pemerintah yang baik seperti ini tentu harus didukung semua pihak, dengan konsekuensi melaksanakan UNBK. Dia berharap UNBK MTs kali ini mampu memberikan pembelajaran terhadap siswanya. (dys)

UNBK - Pelaksanaan UNBK di MTs Nurul Mukhlisin NW Pringgarata Lombok Tengah, Rabu (25/4).

Poktan Taman Ayu Optimis Wakili NTB ke Tingkat Nasional Giri Menang (Suara NTB) Kelompok tani (Poktan) Lombok Barat (Lobar) mewakili NTB ke tingkat nasional pada ajang Lomba Teladan/Berprestasi Penyuluh Pertanian dan Kelembagaan Tani. Satu kategori yang dipastikan sudah lolos ke tingkat nasional yakni Kelompok Tani (Poktan) komoditi jagung “Bakong” yang berada di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Tim Penilai Lomba Teladan/Berprestasi Penyuluh Pertanian dan Kelembagaan Tani tingkat Provinsi NTB, H. Ruslan di kantor Dinas Pertanian Lobar, Rabu (25/4/). “Berdasarkan pengalaman, Lombok Barat biasanya ada saja yang masuk ke tingkat nasional. Secara pribadi saya optimis itu,” tegasnya kemudian disambut aplaus meriah seluruh hadirin.

Tahun 2017 lalu, Lombok Barat berhasil meraih juara pertama untuk dua kategori, yakni Kelembagaan Ekonomi Petani dan Petani Berprestasi atas nama Mursidin dari Gapuk. Dikatakan Ruslan, nantinya usai ke 10 anggota timnya melakukan penilaian secara objektif, pihaknya akan menggelar rapat untuk menentukan pemenang lomba di 10 kabupaten/kota se-NTB. “Dari 10 kabupaten/kota yang ikut lomba, rata-rata mengikuti lima hingga sembilan kategori penilaian. Nah untuk Lombok Barat ikut sembilan kategori lomba,” papar Ruslan.

Kesembilan kategori itu antara lain Lomba Penyuluh Pertanian PNS Teladan, Lomba Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi, Lomba Petani Berprestasi, Lomba Gapoktan Berprestasi, Lomba Poktan Komoditi Padi, Lomba Poktan Komoditi Sapi, Lomba Penyuluh Pertanian THL TBPP, Lomba Penyuluh Pertanian Swadaya dan Lomba Poktan Komoditi Kedelai. (her)

(Suara NTB/ist)

Angka Harapan Hidup di Lotim Terendah di NTB Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) selanjutnya akan menghadapi masih banyak tantangan pembangunan. Salah satu di antaranya yakni masih rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM), bahkan angka harapan hidup di Lotim terendah di NTB. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan KOMPAK mencoba membahas sejumlah isu strategis yang akan menjadi pekerjaan rumah (PR)bagi bupati Lotim selanjutnya.

Berdasarkan evaluasi terakhir mengenai isu-isu strategis pembangun, Kabupaten Lotim masih terbilang rendah pada dua indikator utama indeks pembangunan manusia (IPM), yakni pada pendidikan dan kesehatan. Sedangkan aspek ekonomi, terbilang sudah cukup bagus dengan melihat pertumbuhan ekonomi yang membaik setiap tahunnya.

“Pada indikator IPM, pen-

didikan, kesehatan dan daya beli, pada indikator pendidikan dan kesehatan kita harus lebih maksimal lagi,” ungkap Kepala Badan Pencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Achmad Dewanto Hadi kepada wartawan di sela acara penyusunan isu-isu strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Daerah ke depan, Rabu (25/4).

Ekonomi dari tahun ke tahun, terjadi progres yang cukup baik.

Meski demikian bukan berarti tidak penting lagi bagaimana meningkatkan pendapatan perkapita untuk terus didorong menjadi lebih baik.

Pendidikan tergambar dari angka lama 13 tahun, sehingga masih butuh peningkatan.

Drop out masih tinggi. Sedangkan pada aspek kesehatan angka harapan hidup di bawah rata-rata provinsi dan nasional yang sudah mencapai 70 tahun. Posisi Lotim berada pada rata-rata 69 tahun.

Upaya yang dilakukan sudah jelas ukurannya. Dalam pendidikan akan menekan angka putus sekolah. Meningkatkan angka partisipasi sekolah mulai dasar hingga menengah. sedanhkan bidang kesehatan dorong turunkan kematian bayi dan ibu melahirkan dan menekan terus ka-

sus gizi buruk.

Tidak ditampik, posisi Lotim ini masih terjebak pada isu-isu strategis yang sangat mendasar. Keinginan besarnya ke depan, angkaangka yang buruk mengenai Lotim itu bisa lebih baik dari tahun ke tahun.

Sementara itu, fasilitator dari KOMPAK, Nanik M menerangkan pihaknya mencoba memfasilitasi untuk mengangkat isu-isu strategis yang akan dituangkan nantinya dalam RPJMD. RPJMD ini yang kemudian digunakan untuk Bupati Lotim periode selanjutnya setelah Ali Bin Dachlan.

Kata Nanik, pihaknya menginginkan RPJMD Lotim ini memperhatikan masalahmasalah inklusif. Karenanya dalam pertemuan membahas isu-isu strategis itu coba dihadirkan pihak-pihak terkait.

Dengarkan langsung dari kelompok kepentingan sehingga bisa dimasukkan semuanya dalam dokumen yang akan menjadi dasar utama pembangunan satu periode kepemimpinan.

Di antaranya, masalah kurangnya kepedulian terhadap masalah disabilitas.

Isu disabilitas ini belum menjadi perhatian serius. Apa yang mereka rasakan dari para pihak yang terpapar disabilitas belum didengar selama ini. Keinginannya, RPJMD ini betul-betul Berpihak pada masyarakat penyandang disabilitas.

Selanjutnya, yang berpspektif gender. Selama ini, perspektif gender ini belum juga diberikan perhatian maksimal. Bicara pembangunan infrastruktur misalnya, apakah selama ini sudah berspektif gender atau tidak. (rus)

KPU Dompu Jamin Penyelenggara Pemilu Berintegritas Tim Saber Pungli Terima Dompu (Suara NTB) – Suksesnya Pilkada 2018 dan Pileg 2019 mendatang sangat ditentukan panitia penyelenggara. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kuncinya, melaksanakan semua tahapan yang ada secara konsisten dan sesuai ketentuan, terlebih memastikan penyelenggaranya berintegritas.

Ketua KPU Kabupaten Dompu, Rudiyanto, ST., men-

yakini, jika penyelenggara pemilu terlibat dalam hal negatif pada Pilkada 2018 dan Pileg 2019 mendatang bisa dipastikan pelaksanaannya akan bermasalah. Untuk itu, pihaknya bertekad membentuk panitia dan menyelenggarakan pesta demokrasi yang berintegritas.

“Kami yakin kalau penyelenggaranya juga ikut terlibat dalam hal-hal negatif pada kegiatan pemilu, kami yakin

penyelenggaraan pemilu itu sendiri akan bermasalah,” kata dia pada kegitan FGD melawan Hoaks di Gedung PKK, Rabu (25/4).

Selain menekankan panitia penyelenggara berintegritas, proaktif semua elemen pun sangat diharapkan sesuai kapasitas masing-masing, terutama tim kampanye pasangan calon, partai pengusung dan masyarakat sebagai pemilih.

Jika tidak, hasil kerja KPU

dan Panwas tidak akan maksimal sebagaimana yang diharapkan.

“Karena bagaimana pun pemimpin yang kita ingin hasilkan adalah pemimpin yang betul-betul bisa membawa masyarakat kita ke arah yang lebih baik, itu intinya,” jelas Rusdiyanto.

Menurutnya, pesta demokrasi mestinya bukan lagi menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat,

apakah karena persaingan yang tidak sehat, konflik kelompok dan sebagainya. Akan tetapi, dengan melihat siklusnya yang tetap itu maka pemilih harus biasa dan menjadikannya sebagai hal yang wajar serta menggembirakan.

Hal ini lanjut Rusdiyanto, akan terus disuarakan pihaknya melalui berbagai mecam kegiatan guna melahirkan pemilih yang cerdas dan pemimpin yang berkualitas.

“Mari kita dengungkan bahwa proses pergantian kepemimpinan itu adalah hal yang wajar, biasa dan tidak menakutkan.

Namun demikian, dari aparat tentu sudah memiliki persiapan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya. (jun)

24 Pengaduan

Mataram (Suara NTB) Posko Saber Pungli yang dibuka di Inspektorat NTB menerima sedikitnya 24 pengaduan dugaan pungutan liar (pungli). Instansi terlapor beragam, dari urusan dokumen kependudukan sampai pertanahan. Beberapa kasus sudah ditindaklanjuti dengan koordinasi ke Aparat Penegak Hukum (APH).

Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si melalui Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) GP. Aryadi, Rabu (25/4) menyebut, 24 pengaduan itu masuk sejak awal 2018, tidak hanya terdiri dari dugaan pungli. “Ada dugaan korupsi, pemerasan dan perbuatan melawan hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian

negara,” kata GP Aryadi.

Dari pengaduan itu, sesuai Prosedur Operasional Standar (POS) kerja tim Saber, ditindaklanjuti dengan proses klarifikasi.

Diawali klarifikasi ke pelapor untuk melengkapi informasi dan didukung bukti, ditindaklanjuti dengan mengkaji hingga klarifikasi ke oknum atau instansi terlapor.

“Beberapa di antaranya (laporan) sudah ditindaklajuti dan selesai,” jelasnya. Tuntas dimaksudnya, proses awal di posko, selebihnya diserahkan ke APH. Hanya saja sejauh ini belum ada sampai ke proses pidana. “Sejauh ini belum ada sampai ke proses pidana.

Karena dalam proses tindaklanjut penanganannya dilakukan koordinasi yang intens dengan APH,” kata Aryadi.

Salah satu pengaduan yang diterima Posko, terkait dugaan negosiasi pungutan mencapai Rp 2,5 juta. Laporan itu diterima dari seorang warga Narmada Selasa (10/4) lalu. Pelapor mendatangi Sekretariat Saber Pungli di Kantor Inspektorat Provinsi NTB di Jalan Langko No 27 Mataram. Diungkapkan pelapor saat mengadukan praktek kotor tersebut, di instansi itu tawar tawaran nilai uang pelicin sudah biasa. Bahkan angka Rp 2,5 juta untuk pengurusan dokumen tahan di instansi itu relatif sedikit.

Selain pelapor asal Narmada, selama tiga buan terakhir pihak Satgas Saber Pungli Provinsi NTB telah menerima puluhan pengaduan masyarakat yang terkait dengan praktek kotor dugaan pungli oleh oknum-oknum petugas pelayanan publik. Locus di beberapa sektor pelayanan. “Dan berdasarkan data laporan dugaan pungli tersebut, terbanyak terjadi di sektor pertanahan, pengadaan dan sektor-sektor lainnya,” tambahnya.

Setiap menerima permintaan konsultasi, Irbansus menjelaskan kepada pelapor bahwa pungutan yang tidak didasarkan pada aturan, sejatinya adalah Pungli. Praktek kotor itu menurutnya harus diamputasi dan diberantas bersama.

Mantan Kabag Pemberitaan di Biro Humas Setda NTB ini mengajak masyarakat khususnya para pelapor untuk ikut memberantas pungli. “Salah satu caranya adalah berani menolak pungutan yang tidak jelas,” tandasnya. (ars)