HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SELASA, 26 MARET 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 20 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Pimpin Apel HUT Satpol PP dan Linmas
Sekda NTB Ajak Jaga Kualitas Penyelenggaraan Pemilu 2019
H. L. Dirjaharta
Kota Bima (Suara NTB) Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc., Ph.D, mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga kualitas penyelenggaraan Pemilu 2019 agar berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi, luber dan jurdil serta bermartabat. Hal itu disampaikan Sekda NTB di hadapan pasukan apel yang terdiri personel gabungan terdiri dari Satpol PP Kabupaten/Kota se-NTB, TNI, Polri, Linmas, Dishub, BPBD, Menwa, Damkar, saat memimpin apel Kesiapsiagaan Personil memperingati HUT Polisi Pamong Praja (Pol PP) ke-69 dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ke-57, di Lapangan Serasuba Kota Bima, Senin, (25/3). Apel dengan mengangkat tema “Peningkatan Trantibum Linmas mela-
lui Optimalisasi Peran Satpol PP dan Satlinmas Guna Menyukseskan Pemilu Serentak 2019 tersebut dihadiri Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, Wakil Walikota Bima Feri Sofian, SH, Pimpinan DPRD Kota Bima, Kapolres Bima Kota, Kodim 1608/ Bima serta Kepala Satpol PP se-NTB. “Mari menjadi barisan terdepan dalam melawan racun demokrasi. Yakni, politik uang, politisasi SARA, penyebaran ujaran kebencian, fitnah dan hoaks,” ajaknya. Ia juga menggajak seluruh masyarakat NTB untuk lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, menjunjung tinggi ideologi Pancasila. Lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. “Kita harus mengutama-
kan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat,” katanya. Mewakili gubernur, Sekda menyampaikan selamat HUT ke-69 kepada Satpol PP dan HUT ke-57 kepada Satlinmas. Tidak hanya itu, ia juga mengapresiasi dedikasi dan pengabdian mereka dalam melindungi dan memberi pelayanan yang tulus kepada masyarakat NTB. “Peran Satpol PP dan Satlinmas tak sekedar penjaga kota dan Poskamling yang bertindak pasif, tetapi juga berperan aktif dalam proses pembangunan, melindungi hasil pembangunan, memberikan perlindungan masyarakat, termasuk terlibat aktif dalam
mensukseskan agenda nasional Pemilu serentak bulan April mendatang,” katanya. Sekda juga mengimbau para kepala daerah dan stakeholder untuk melakukan penguatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di daerahnya masing-masing. “Langkah-langkah yang dilakukan seperti menguatkan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta linmas. Melakukan penguatan kapasitas sumber daya aparatur secara kuantitas dan kualitas,” katanya. Tidak hanya itu, sekda menyampaikan selamat dan apresiasi atas terpilihnya Kasat Pol PP Provinsi NTB, Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/uki)
POTONG TUMPENG - Sekda NTB, H. Rosiady H. Sayuti didampingi Walikota Bima H. Muhammad Lutfi memotong tumpeng dan pencanangan Kota Bebas Sampah (Zero Waste) usai apel Kesiapsiagaan Personel memperingati HUT Satpol PP ke-69 dan Satlinmas ke-57, di Lapangan Serasuba Kota Bima, Senin (25/3).
(Suara NTB/nas)
Bangun Tiga Infrastruktur
Gubernur Temui Menhub dan Menteri PUPR Mataram (Suara NTB) Menindaklanjuti dan mengawal janji pemerintah pusat yang akan membangun tiga infrastruktur dalam mendukung pelaksanaan MotoGP Mandalika 2021. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc., dan jajaran jemput bola ke pusat.
TO K O H Fokus ke Pulau Sumbawa PEMPROV NTB akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk membuat kondisi jalan provinsi di Pulau Sumbawa menjadi mantap dan mulus. Anggaran sebesar Rp1 triliun itu rencananya akan dialokasikan secara bertahap selama tiga tahun, mulai 2020 sampai 2022. Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP mengatakan 2020 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2019-2023. Dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2020, kata Ridwan, Gubernur ingin memastikan kinerja pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan di Pulau Sumbawa bisa lebih baik atau minimal sama dengan Pulau Lombok. Bersambung Ridwan Syah ke hal 15
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/nas)
Pencairan Tunggu Kemenkeu PEMPROV NTB masih menunggu pencairan dana jaminan hidup (jadup) untuk korban gempa, Agustus lalu dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Total jadup yang akan diterima korban gempa di NTB sekitar Rp400 miliar. “Pada saat Pak Menteri Sosial datang kemarin, kita sudah usulkan langsung ke Kementerian Keuangan. Jumlahnya hampir Rp400 miliar,” kata Kepala Dinas Sosial NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos, MH., dikonfirmasi di Kantor Bappeda NTB, Senin (25/3). Khalik menyebutkan pada tahap pertama, sebanyak 19.099 jiwa atau 5.120 KK diusulkan menerima jadup. (Suara NTB/dok) H. Ahsanul Khalik Tersebar di Kota Mataram 2.063 KK atau 7.642 jiwa, Lombok Tengah 181 KK atau 650 jiwa, Lombok Barat 967 KK atau 3.380 jiwa dan Sumbawa Barat 1.909 KK atau 7.427 jiwa. Bersambung ke hal 15
Gubernur bersama sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) direncanakan bertemu dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Basuki Hadimuljono di Jakarta, Selasa (26/3) ini. Langkah yang dilakukan gubernur tersebut untuk memastikan percepatan pembangunan sejumlah infrastruktur pendukung sebelum pelaksanaan MotoGP 2021. Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan kunjungan Presiden Joko Widodo membawa banyak rezeki bagi NTB. Wagub menyebut apa yang disampaikan Presiden, yang sudah memerintahkan Menhub dan Menteri PUPR membangun tiga infrastruktur pendukung pelaksanaan MotoGP merupakan rezeki bagi NTB. “Tinggal bagaimana NTB bisa mengatur dirinya agar rezeki itu bisa terealisasi. Kita bisa prepare semuanya dengan sebaik-baiknya,” kata Wagub dikonfirmasi usai membuka acara Forum Konsultasi RKPD 2020 di Kantor Bappeda NTB, Senin (25/3). Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/kir)
KEK MANDALIKA - Mempersiapkan pelaksanaan MotoGP di KEK Mandalika tahun 2021 mendatang, Pemprov NTB terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Bahkan, Selasa ini, Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah akan bertemu dengan Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkoordinasi terkait pembangunan tiga infrastruktur pendukung untuk pelaksanaan MotoGP.
Masyarakat Terisolir
Temuan Inspektorat
Pemprov Tangani Darurat Jalan Putus di Kawasan Tambora
Kerugian PT. GNE Capai Rp2,6 Miliar
Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) turun mengecek putusnya jalan provinsi di Desa Rasabou Kecamatan Tambora akibat banjir, Jumat pekan lalu. Akibat putusnya jalan provinsi tersebut, empat desa terisolir, sehingga Pemprov akan melakukan penanganan darurat agar jalan tersebut dapat dilalui masyarakat. “Saya ke lapangan melihat seperti apa kondisinya. Langsung kita tangani, tergantung kondisinya, kita pakai bronjong. Yang penting bisa dilewati masyarakat,” kata Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. H. Sahdan, MM., dikonfirmasi Suara NTB, Senin (25/3). H. Sahdan Sahdan mem-
benarkan akibat putusnya jalan tersebut empat desa menjadi terisolir, sehingga menjadi prioritas untuk segera ditangani. “Makanya langsung kita tinjau ke lapangan. Saya sedang di jalan ini,” ujarnya. Sahdan mengatakan pihaknya sedang mengecek kebutuhan untuk memperbaiki jalan tersebut. Penanganan jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana sedang dilakukan. Kejadian bencana banjir bandang yang bertubi-tubi di wilayah Tambora, kata Sahdan mengakibatkan beberapa infrastruktur rusak. Jalan yang putus, kata Sahdan sebelumnya berupa jembatan plat deker dengan panjang sekitar 2 meter. Akibat banjir pekan kemarin, jalan yang rusak sampai 5 meter. “Sedang diusahakan untuk penanganan darurat. Bersambung ke hal 15
INSPEKTORAT Provinsi NTB mencatat kerugian daerah yang timbul dari kasus PT. Gerbang NTB Emas (GNE) cukup fantastis, mencapai Rp 2,6 miliar. Angka ini dari hasil audit investigasi keuangan tahun 2014 – 2017 pada perusahaan daerah milik Pemprov NTB itu. “Kesimpulan kami yang sudah tertuang dalam laporan, temuan mencapai Rp 2.682.692.575. Ini lebih kecil dari laporan awal Rp 3,1 miliar,” sebut Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si .,kepada Suara NTB, Senin (25/3). Temuan kerugian daerah itu sesuai hasil investigasi Inspektorat melalui tim bidang Inspektur Bantuan Khusus (Irbansus), sejak laporan diterima Januari 2019 lalu. Di antaranya, piutang macet akibat buruknya pengelolaan barang dan anggaran,penggunaananggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan indikasi penggelapan oleh oknum mantan direktur. Bersambung Ibnu Salim ke hal 15
(Suara NTB/nas)
(Suara NTB/ars)
Kementerian LHK Keluarkan Izin Eksplorasi Cadangan Emas Dompu Mataram (Suara NTB) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah mengeluarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk eksplorasi tembang emas di Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu. IPPKH eksplorasi yang dikeluarkan Kementerian LHK ini merupakan ketiga kalinya diberikan kepada PT. Sumbawa Timur Mining (STM). “Sudah keluar izin eksplorasi dari menteri. Sudah keluar persetujuan izin eksplorasinya,” kata Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M.Si., dikonfirmasi Suara NTB, Senin (25/3). Dengan keluarnya IPPKH eksplorasi
di dalamnya PT. Aneka Tambang tersebut, maka PT. STM (Antam) dan Vale, perusahaan sudah bisa melakukan tambang asal Brazil ini pada survei, penyelidikan un2018 mengajukan izin pinjam tuk mengetahui kandpakai kawasan hutan (IPPKH) ungan emas di kawasan untuk melakukan eksplorasi. tersebut. PT. STM merSebelum mengajukan izin ke encanakan akan Kementerian LHK, Dinas LHK melakukan penambanNTB bersama perusahaan gan emas bawah tanah pertambangan emas atau tertutup di itu telah melakuwilayah hutan kan survei lokasi lindung Hu’u ke wilayah hutan Kabupaten lindung Hu’u. Dompu. PenambaPerusangan emas di haan pertamMadani Mukarom Hu’u, kata bangan yang (Suara NTB/ham)
Madani tidak seperti di PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT), sekarang menjadi Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Batu Hijau Sumbawa Barat. Penambangan emas oleh STM di Hu’u ini direncanakan tertutup atau tambang bawah tanah. Jika telah memasuki tahap eksploitasi, maka perusahaan pertambangan itu akan membuat terowongan untuk menambang emas yang berada di sana. Dengan pola penambangan seperti ini, kata Madani, maka tak akan merusak hutan lindung yang ada di atasnya. Diketahui, PT Antam Tbk dan perusahaan tambang internasional asal Brazil, Bersambung ke hal 15