HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SELASA, 26 MARET 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 20 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Pimpin Apel HUT Satpol PP dan Linmas
Sekda NTB Ajak Jaga Kualitas Penyelenggaraan Pemilu 2019
H. L. Dirjaharta
Kota Bima (Suara NTB) Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc., Ph.D, mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga kualitas penyelenggaraan Pemilu 2019 agar berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi, luber dan jurdil serta bermartabat. Hal itu disampaikan Sekda NTB di hadapan pasukan apel yang terdiri personel gabungan terdiri dari Satpol PP Kabupaten/Kota se-NTB, TNI, Polri, Linmas, Dishub, BPBD, Menwa, Damkar, saat memimpin apel Kesiapsiagaan Personil memperingati HUT Polisi Pamong Praja (Pol PP) ke-69 dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ke-57, di Lapangan Serasuba Kota Bima, Senin, (25/3). Apel dengan mengangkat tema “Peningkatan Trantibum Linmas mela-
lui Optimalisasi Peran Satpol PP dan Satlinmas Guna Menyukseskan Pemilu Serentak 2019 tersebut dihadiri Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, Wakil Walikota Bima Feri Sofian, SH, Pimpinan DPRD Kota Bima, Kapolres Bima Kota, Kodim 1608/ Bima serta Kepala Satpol PP se-NTB. “Mari menjadi barisan terdepan dalam melawan racun demokrasi. Yakni, politik uang, politisasi SARA, penyebaran ujaran kebencian, fitnah dan hoaks,” ajaknya. Ia juga menggajak seluruh masyarakat NTB untuk lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, menjunjung tinggi ideologi Pancasila. Lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. “Kita harus mengutama-
kan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat,” katanya. Mewakili gubernur, Sekda menyampaikan selamat HUT ke-69 kepada Satpol PP dan HUT ke-57 kepada Satlinmas. Tidak hanya itu, ia juga mengapresiasi dedikasi dan pengabdian mereka dalam melindungi dan memberi pelayanan yang tulus kepada masyarakat NTB. “Peran Satpol PP dan Satlinmas tak sekedar penjaga kota dan Poskamling yang bertindak pasif, tetapi juga berperan aktif dalam proses pembangunan, melindungi hasil pembangunan, memberikan perlindungan masyarakat, termasuk terlibat aktif dalam
mensukseskan agenda nasional Pemilu serentak bulan April mendatang,” katanya. Sekda juga mengimbau para kepala daerah dan stakeholder untuk melakukan penguatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di daerahnya masing-masing. “Langkah-langkah yang dilakukan seperti menguatkan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta linmas. Melakukan penguatan kapasitas sumber daya aparatur secara kuantitas dan kualitas,” katanya. Tidak hanya itu, sekda menyampaikan selamat dan apresiasi atas terpilihnya Kasat Pol PP Provinsi NTB, Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/uki)
POTONG TUMPENG - Sekda NTB, H. Rosiady H. Sayuti didampingi Walikota Bima H. Muhammad Lutfi memotong tumpeng dan pencanangan Kota Bebas Sampah (Zero Waste) usai apel Kesiapsiagaan Personel memperingati HUT Satpol PP ke-69 dan Satlinmas ke-57, di Lapangan Serasuba Kota Bima, Senin (25/3).
(Suara NTB/nas)
Bangun Tiga Infrastruktur
Gubernur Temui Menhub dan Menteri PUPR Mataram (Suara NTB) Menindaklanjuti dan mengawal janji pemerintah pusat yang akan membangun tiga infrastruktur dalam mendukung pelaksanaan MotoGP Mandalika 2021. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc., dan jajaran jemput bola ke pusat.
TO K O H Fokus ke Pulau Sumbawa PEMPROV NTB akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk membuat kondisi jalan provinsi di Pulau Sumbawa menjadi mantap dan mulus. Anggaran sebesar Rp1 triliun itu rencananya akan dialokasikan secara bertahap selama tiga tahun, mulai 2020 sampai 2022. Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP mengatakan 2020 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2019-2023. Dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2020, kata Ridwan, Gubernur ingin memastikan kinerja pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan di Pulau Sumbawa bisa lebih baik atau minimal sama dengan Pulau Lombok. Bersambung Ridwan Syah ke hal 15
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/nas)
Pencairan Tunggu Kemenkeu PEMPROV NTB masih menunggu pencairan dana jaminan hidup (jadup) untuk korban gempa, Agustus lalu dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Total jadup yang akan diterima korban gempa di NTB sekitar Rp400 miliar. “Pada saat Pak Menteri Sosial datang kemarin, kita sudah usulkan langsung ke Kementerian Keuangan. Jumlahnya hampir Rp400 miliar,” kata Kepala Dinas Sosial NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos, MH., dikonfirmasi di Kantor Bappeda NTB, Senin (25/3). Khalik menyebutkan pada tahap pertama, sebanyak 19.099 jiwa atau 5.120 KK diusulkan menerima jadup. (Suara NTB/dok) H. Ahsanul Khalik Tersebar di Kota Mataram 2.063 KK atau 7.642 jiwa, Lombok Tengah 181 KK atau 650 jiwa, Lombok Barat 967 KK atau 3.380 jiwa dan Sumbawa Barat 1.909 KK atau 7.427 jiwa. Bersambung ke hal 15
Gubernur bersama sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) direncanakan bertemu dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Basuki Hadimuljono di Jakarta, Selasa (26/3) ini. Langkah yang dilakukan gubernur tersebut untuk memastikan percepatan pembangunan sejumlah infrastruktur pendukung sebelum pelaksanaan MotoGP 2021. Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan kunjungan Presiden Joko Widodo membawa banyak rezeki bagi NTB. Wagub menyebut apa yang disampaikan Presiden, yang sudah memerintahkan Menhub dan Menteri PUPR membangun tiga infrastruktur pendukung pelaksanaan MotoGP merupakan rezeki bagi NTB. “Tinggal bagaimana NTB bisa mengatur dirinya agar rezeki itu bisa terealisasi. Kita bisa prepare semuanya dengan sebaik-baiknya,” kata Wagub dikonfirmasi usai membuka acara Forum Konsultasi RKPD 2020 di Kantor Bappeda NTB, Senin (25/3). Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/kir)
KEK MANDALIKA - Mempersiapkan pelaksanaan MotoGP di KEK Mandalika tahun 2021 mendatang, Pemprov NTB terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Bahkan, Selasa ini, Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah akan bertemu dengan Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkoordinasi terkait pembangunan tiga infrastruktur pendukung untuk pelaksanaan MotoGP.
Masyarakat Terisolir
Temuan Inspektorat
Pemprov Tangani Darurat Jalan Putus di Kawasan Tambora
Kerugian PT. GNE Capai Rp2,6 Miliar
Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) turun mengecek putusnya jalan provinsi di Desa Rasabou Kecamatan Tambora akibat banjir, Jumat pekan lalu. Akibat putusnya jalan provinsi tersebut, empat desa terisolir, sehingga Pemprov akan melakukan penanganan darurat agar jalan tersebut dapat dilalui masyarakat. “Saya ke lapangan melihat seperti apa kondisinya. Langsung kita tangani, tergantung kondisinya, kita pakai bronjong. Yang penting bisa dilewati masyarakat,” kata Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. H. Sahdan, MM., dikonfirmasi Suara NTB, Senin (25/3). H. Sahdan Sahdan mem-
benarkan akibat putusnya jalan tersebut empat desa menjadi terisolir, sehingga menjadi prioritas untuk segera ditangani. “Makanya langsung kita tinjau ke lapangan. Saya sedang di jalan ini,” ujarnya. Sahdan mengatakan pihaknya sedang mengecek kebutuhan untuk memperbaiki jalan tersebut. Penanganan jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana sedang dilakukan. Kejadian bencana banjir bandang yang bertubi-tubi di wilayah Tambora, kata Sahdan mengakibatkan beberapa infrastruktur rusak. Jalan yang putus, kata Sahdan sebelumnya berupa jembatan plat deker dengan panjang sekitar 2 meter. Akibat banjir pekan kemarin, jalan yang rusak sampai 5 meter. “Sedang diusahakan untuk penanganan darurat. Bersambung ke hal 15
INSPEKTORAT Provinsi NTB mencatat kerugian daerah yang timbul dari kasus PT. Gerbang NTB Emas (GNE) cukup fantastis, mencapai Rp 2,6 miliar. Angka ini dari hasil audit investigasi keuangan tahun 2014 – 2017 pada perusahaan daerah milik Pemprov NTB itu. “Kesimpulan kami yang sudah tertuang dalam laporan, temuan mencapai Rp 2.682.692.575. Ini lebih kecil dari laporan awal Rp 3,1 miliar,” sebut Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si .,kepada Suara NTB, Senin (25/3). Temuan kerugian daerah itu sesuai hasil investigasi Inspektorat melalui tim bidang Inspektur Bantuan Khusus (Irbansus), sejak laporan diterima Januari 2019 lalu. Di antaranya, piutang macet akibat buruknya pengelolaan barang dan anggaran,penggunaananggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan indikasi penggelapan oleh oknum mantan direktur. Bersambung Ibnu Salim ke hal 15
(Suara NTB/nas)
(Suara NTB/ars)
Kementerian LHK Keluarkan Izin Eksplorasi Cadangan Emas Dompu Mataram (Suara NTB) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah mengeluarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk eksplorasi tembang emas di Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu. IPPKH eksplorasi yang dikeluarkan Kementerian LHK ini merupakan ketiga kalinya diberikan kepada PT. Sumbawa Timur Mining (STM). “Sudah keluar izin eksplorasi dari menteri. Sudah keluar persetujuan izin eksplorasinya,” kata Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M.Si., dikonfirmasi Suara NTB, Senin (25/3). Dengan keluarnya IPPKH eksplorasi
di dalamnya PT. Aneka Tambang tersebut, maka PT. STM (Antam) dan Vale, perusahaan sudah bisa melakukan tambang asal Brazil ini pada survei, penyelidikan un2018 mengajukan izin pinjam tuk mengetahui kandpakai kawasan hutan (IPPKH) ungan emas di kawasan untuk melakukan eksplorasi. tersebut. PT. STM merSebelum mengajukan izin ke encanakan akan Kementerian LHK, Dinas LHK melakukan penambanNTB bersama perusahaan gan emas bawah tanah pertambangan emas atau tertutup di itu telah melakuwilayah hutan kan survei lokasi lindung Hu’u ke wilayah hutan Kabupaten lindung Hu’u. Dompu. PenambaPerusangan emas di haan pertamMadani Mukarom Hu’u, kata bangan yang (Suara NTB/ham)
Madani tidak seperti di PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT), sekarang menjadi Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Batu Hijau Sumbawa Barat. Penambangan emas oleh STM di Hu’u ini direncanakan tertutup atau tambang bawah tanah. Jika telah memasuki tahap eksploitasi, maka perusahaan pertambangan itu akan membuat terowongan untuk menambang emas yang berada di sana. Dengan pola penambangan seperti ini, kata Madani, maka tak akan merusak hutan lindung yang ada di atasnya. Diketahui, PT Antam Tbk dan perusahaan tambang internasional asal Brazil, Bersambung ke hal 15
SUARA NTB Selasa, 26 Maret 2019
Siapkan Pelayanan Digital KELURAHAN Pejanggik sekarang ini masih melakukan pengembangan pada aplikasi sebagai inovasi pelayanan di kantor kelurahan. Pelayanan digital untuk measyarakat tersebut dibuatkan melalui komputer dengan menggunakan excel dengan VBA (Visual Basic for Applications). Lurah Pejanggik, Rahmat Fakhrurozi mengatakan pihaknya sudah melakukan ujicoba selama empat bulan atau sejak Desember 2018 sampai Maret 2019. “Aplikasi ini kita maksudkan untuk mempermudah pelayanan (Suara NTB/Ist) dan juga kita bisa mengetahui Rahmat Fakhrurozi atau mengukur model pelayanan,” ujar Rahmat Fakhrurozi kepada Suara NTB, Senin (25/3). Aplikasi tersebut selain mempermudah pelayanan masyarakat, juga untuk mengetahui berapa jumlah warga dilayani dalam sehari. Misalnya lingkungan yang satu berapa dilayani begitupun lingkungan yang lainnya dan apa saja kebutuhan warga. Sehingga pelayanan tersebut bisa terkomputerisasi. “Saat ini aplikasi kita itu masih menggunakan basis VBA excel, tetapi kita ada rencana untuk mengembangkannya ke model aplikasi desktop online dan juga offline. Itu kita sudah coba,” kata Rahmat. Dia berharap kedepannya ketika aplikasi ini sudah bisa secara online, maka masyarakat cukup melalui ponsel sudah bisa meminta pelayanan, seperti meminta surat keterangan usaha dan suarat keterangan pembuatan SKCK. Kata dia, tetapi sekarang karena masih dalam tahap pengembangan terkadang eror dan terus ada kesalahan. “Dalam aplikasi ini kita coba terus perbaiki untuk mengetahui di mana kekurangannya,” ucapnya. Aplikasi ini masih versi offline sejak Desember kemarin. Namun saat ini masih dalam tahap pengembangan karena pihaknya menginginkan secara online. Hadirnya aplikasi ini secara umum untuk kepentingan masyarakat setempat. “Tentunya untuk mempermudah mereka diberikan pelayanan. Entah mungkin bisa online, mereka cukup lewat Hp tetapi kalau belum online, kita di kantor dulu,” tutup Rahmat. (mhj)
SUARA MATARAM
Halaman 2
Pengusaha Hotel di Mataram Hindari Rumahkan Karyawan Mataram (Suara NTB) – Sejumlah pengusaha hotel di Kota Mataram berkomitmen untuk tidak merumahkan karyawan. Meskipun pengusaha yang tergabung dalam AHM (Asosiasi Hotel Mataram) ini merugi. Lebih-lebih pascagempa, membuat okupansi hotel ‘’terjun bebas’’. Komitmen ini terungkap dalam pertemuan AHM dengan sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lingkup Pemkot Mataram yang difasilitasi Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., di ruang rapat DPRD Kota Mataram, Senin (25/3) kemarin. Namun pada bagian lain, pengusaha hotel di Mataram masih dihadapkan pada sejumlah persoalan yang mengancam eksistensi mereka berusaha di Kota Mataram. Adapun kesulitan yang dihadapi anggota AHM, ribetnya mengurus perpanjangan izin seperti IMB (Izin Mendirikan Bangunan), izin penjualan minuman berlakohol dan beberapa izin lainnya. Ketua DPRD meminta DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) memberikan solusi atas persoalan perizinan yang dihadapi anggota AHM. Namun, H. Bachtiar
Yulianto dari DPMPTSP Kota Mataram belum mampu memberikan solusi bagi anggota AHM. Katanya, perizinan sekarang sudah menggunakan OSS. ‘’Izin-izin ini memang banyak yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah,’’ ujarnya. Namun untuk beberapa perizinan penanganannya masih di daerah. Seperti izin menjual minuman beralkohol, SITU dan IMB. ‘’Sedangkan untuk HO sudah tidak diberlakukan sejak tahun 2018,’’ katanya. Untuk itu, Didi mendorong eksekutif segera mencarikan solusi terhadap persoalan yang
dihadapi AHM. ‘’Karena ini tidak hanya soal legalitas, tapi juga bagaimana keberlangsungan mereka berusaha di Mataram,’’ katanya. Untuk itu, AHM meminta keringanan PB1. Karena hanya dengan cara itu, operasional hotel dapat berjalan. Ketua AHM, Ernanda Agung D mengungkapkan, bahwa dirinya mewakili hotel tempatnya bekerja pernah menghadap salah seorang pejabat di BKD (Badan Keuangan Daerah) Kota Mataram. Di sana Ernanda menyebutkan kondisi pascagempa ini ada dua opsi menyikapinya. ‘’Merumahkan karyawan
(Suara NTB/fit)
PERTEMUAN - Suasana pertemuan AHM dan beberapa OPD Lingkup Pemkot Mataram yang dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., sempat diwarnai ketegangan. atau penundaan PB1. Diluar dugaan saya, mereka (BKD, red) sarankan opsi merumahkan karyawan. Ini kompeni saya bilang, ini ndak mungkin kami lakukan,’’ katanya kecewa. Menurut Kepala BKD Kota Mataram, HM. Syakirin Hukmi, sebenarnya penundaan pembayaran PB1 bisa saja dilakukan, namun tentu ada mekanisme yang harus ditempuh.
Dengan ikhtiar yang dilakukan ini, Didi berharap dapat mendorong pulihnya sektor pariwisata dan ekonomi Kota Mataram. ‘’Untuk mendorong kegiatan MICE, kami akan bertemu dengan pak Gubernur. Kami akan minta satu surat sebagai bekal ke pusat. Kami akan bergerilya ke kementerian untuk mengalihkan kegiatan MICE ke Mataram,’’ demikian politisi Golkar ini. (fit)
TERBENGKALAI - Sekolah darurat yang dibangun oleh Pemkot Mataram pascagempa Juli 2018 lalu, untuk menampung siswa SMPN 6 Mataram, kini terbengkalai. Siswa dan guru tidak lagi menempati bangunan ini. Dinding bangunan rusak dan bagian dalam lainnya tak terurus.
Jadikan Gerbang Tembolak KDTWK ANGGOTA DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat menyarankan supaya Gerbang Tembolak dimasukkan dalam kategori KDTWK (Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus). Saran ini guna melengkapi penyelesaian akhir Raperda Riparda (Rencana Induk Pariwisata Daerah). Sementara pada bagian lain, Raperda Riparda menguraikan potensi pariwisata di enam kecamatan di Kota Mataram. Namun sayangnya, gerbang Tembolak yang notabene merupakan ikon Kota Mataram, justru dimasukkan (Suara NTB/dok) dalam potensi pariwisata Ismul Hidayat tingkat kecamatan. ‘’Kalau cuma masuk menjadi potensi wisata kecamatan, saya kira skupnya terlalu kecil,’’ demikian Ismul. Hal ini, lanjut Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram ini, jelas tidak sesuai dengan hajatan dibangunnya gerbang tersebut. Karena selama ini, Gerbang Tembolak ini menjadi salah satu tujuan wisata domestik atau lokal. ‘’Paling tidak, hari ini pun kita sudah melihat dampak dari daya tarik Gerbang Tembolak ini sangat menjadi perhatian,’’ katanya dalam rapat gabungan komisi dengan eksekutif dalam merampungkan pembahasan Raperda Riparda Kota Mataram. Dalam RTRW sudah tertuang grand design gerbang masuk Kota Mataram. Sementara dalam KDTWK sama sekali tidak mencantumkan gerbang Tembolak. Padahal, gerbang Tembolak itu merupakan ikon daerah yang harus dibanggakan. Seperti diketahui, sejak rampung dikerjakan, Gerbang Tembolak menjadi ikon wisata baru di Kota Mataram. Hampir setiap hari banyak orang datang ke sana. Minimal untuk berswafoto dengan latarbelakang gerbang yang berwarna warni itu. Warna warni Gerbang Tembolak itu menggambarkan pluralisme di Kota Mataram. Gerbang ini baru rampung tahun lalu. Sementara Raperda Riparda susah mulai dibahas pada tahun 2016 lalu. Penetapan Raperda Riparda terpaksa ditunda karena harus menunggu Perda RTRW Kota Mataram diundangkan. Begitu Perda RTRW Kota Mataram selesai, Dewan bersama eksekutif langsung melanjutkan pembahasan Raperda Riparda. Bahkan dalam satu kali pertemuan, Dewan bersama eksekutif merampungkan pembahasan Raperda itu. Bahkan, Raperda Riparda ini kemungkinan akan diparipurnakan bersama tiga Raperda inisiatif DPRD Kota Mataram. Yakni, Raperda sistem keamanan lingkungan, Raperda tentang perpustakaan daerah berbasis digital dan Raperda tentang koperasi. (fit)
Pemkot Minta Penundaan Pemecatan ASN Eks Napi Koruptor Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram akan bersurat ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) untuk menunda pemecatan lima aparatur sipil negara (ASN) eks narapidana korupsi. Penundaan itu sambil menunggu judicial review keluar. Kelima ASN eks napi koruptor diketahui sejak awal Januari lalu, sudah tidak menerima gaji. Penghentian pembayaran gaji itu berdasarkan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito mengatakan, pihaknya masih memproses pemecatan lima ASN eks napi koruptor. Dan, pemerintah pusat memberikan waktu sampai tanggal 31 April. “Kan masih ada waktu. Ini juga sedang berproses,” kata Sekda ditemui usai memimpin rapat bersama Baznas di Ruang Kenari Kantor Walikota Mataram, Senin (25/3). Sanksi pemecatan terhadap kelima ASN dinyatakan bersalah oleh pengadilan pasti akan dilakukan. Sebelum sanksi itu dijatuhkan, ia meminta ke KemenpanRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menunda sampai selesai judicial review. “Tapi kalau ada perintah itu lagi, ya kita akan proses,” jawabnya datar. Sanksi pemecatan justru akan dihadapi oleh mantan Kepala Dinas Pendidikan H. Sudenom dan mantan Kepala SMP 6 Mataram, Lalu Marwan. Keduanya akan dipecat karena perbuatan melawan hukum dilakukan pascapenerapan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil berlaku. Namun demikian kata Sekda, putusan pengadilan terhadap kasus H. Sudenom belum diterima. Tapi, ia berjanji akan memproses jika salinan putusan telah diterima. “Sampai sekarang belum kita terima putusannya,” demikian kata dia. (cem)
(Suara NTB/cem)
Program Pembibitan Padi di Mataram Berhasil Mataram (Suara NTB) – Kerja keras Dinas Pertanian Kota Mataram agaknya tak sia – sia. Program perbenihan padi yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat berhasil. Dari 100 hektar areal tanam sudah 50 hektar lahan tanaman padi dipanen. Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli mengatakan, pihaknya sedang mengambil ubinan dari program benih korporasi. Pemerintah pusat dalam hal ini, Kementerian Pertanian telah memberikan bantuan mulai dari bibit, pupuk dan obat – obatan. Areal tanaman dibantu mencapai 100 hektar. “Sekarang ini kita sedang ubinan dari program benih korporasi,” kata Mutawalli dikonfirmasi, Senin (25/3). Lahan 100 hektar ditanami padi dengan varietas padi invari 32. Saat ini sambungnya, dari 100 hektar telah dipanen 50 hektar. Hasilnya 7 ton per hektar. Sementara 50 hektar tanaman padi varietas invari tinggal menunggu masa panen. Mutawalli menambahkan, produksi padi dari bantuan pemerintah lantas tidak diolah menjadi beras. Hasil panen itu akan kembali dijadikan bibit untuk memenuhi kebutuhan bibit padi di NTB. Hasil panen benih padi akan dijual kembali ke PT. Pertani. “Kalau hasilnya 7 ton
(Suara NTB/ist)
AMBIL UBINAN - Pegawai Dinas Pertanian Kota Mataram mengambil ubinan benih korporasi di Lingkungan Pejarakan, Senin (25/3). Produksi padi mencapai 7 hingga 9 ton/hektar. Padi ini nantinya akan dijual ke PT. Pertani untuk dijadikan bibit kembali. per hektar dikalikan 10 hektar. Pemenuhan bibit padi bisa mencapai 700 ton. Ini bisa memenuhi permintaan bibit padi di NTB,” terangnya. Program pemerintah pusat sangat dirasakan manfaatnya oleh petani. Pertama, petani mendapatkan keuntungan menerima bantuan bibit tanpa mengeluarkan biaya apapun. Sementara, hasil diperoleh dijual dan jadi milik petani. Kedua, ketersediaan benih di NTB aman. Produksi benih padi dari hasil pembenihan mencapai 700 ton. Keberhasilan program ini tambahnya, perlu ditingkat-
kan kembali. Mutawalli berencana kembali meminta bantuan ke pemerintah pusat untuk menambah luas tanam menjadi 200 hektar. “Iya, mungkin kita usulkan lagi jadi 200 hektar ke Kementerian Pertanian,” ucapnya. Mutawalli mengapresiasi kinerja penyuluh pertanian. Sebab, mereka memiliki peran penting terhadap keberhasilan program tersebut, mulai dari mengawasi, pengaturan pupuk hingga jarak tanam. “Kita tetap lakukan pendampingan. Penyuluh bekerja keras membantu petani di lapangan,” tandasnya. (cem/*)
Tunggakan Kerugian
TPTGR Segera Klarifikasi Pimpinan OPD Mataram (Suara NTB) – Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TGTGR) Kota Mataram segera mengklarifikasi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyelesaikan sejumlah tunggakan. Tunggakan belum selesai sampai saat ini mencapai Rp500 juta. Ketua TPTGR Kota Mataram, Ir. Effendi Eko Saswito menegaskan, majelis TPTPGR sesegera mungkin menyikapi persoalan tunggakan yang belum selesai hingga saat ini. Inspekorat diminta segera menyelesaikan permasalahan itu. “Saya sudah minta Inspektur segera menyelesaikan,” katanya, Senin (25/3). Eko tidak mengetahui jenis dan besaran tunggakan dari masing – masing organisasi perangkat daerah (OPD). Kasus ini akan jelas saat sidang menghadirkan OPD maupun pegawai yang memiliki tunggakan. Dalam sidang TPTGR selain mengidentifikasi permasalahan, juga sekaligus memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Tunggakan kerugian tersebut tidak saja jadi tanggungjawab OPD. Sebagian juga menjadi tanggungjawab personal aparatur sipil negara. Misalnya, terhadap kehilangan kendaraan dinas yang dikuasai pegawai. Kasus dite-
mukan oleh Inspektorat, pegawai yang memiliki tunggakan pindah ke daerah lain. Mekanisme penyelesaiannya ini kata Sekda, akan dicarikan solusi. Akan tetapi, tunggakan itu tetap jadi tanggungjawab pegawai tersebut. “Beda halnya dengan pegawai yang telah meninggal. Daripada kebawa – bawa. Kita minta keluarganya proaktif membuatkan surat tidak mampu dan kita akan hapus,” tandasnya. Bagaimana dengan aset diduga dikuasai oleh mantan anggota Dewan? Menurut Sekda, sudah ada surat pernyataan dari anggota Dewan purnatugas untuk menyelesaikan. Tetapi belum diketahui mekanisme penyelesaiannya apakah dicicil atau tidak. Menurut Sekda, penyelesaian tunggakan oleh TPTGR memberikan waktu dua hingga tiga ke OPD maupun ASN. Terhadap temuan BPK, juga ditargetkan segera diselesaikan. “Temuan BPK juga harus segera diselesaikan,” demikian kata dia. Inspektorat mencatat sisa temuan belum selesai mencapai Rp500 juta. Jumlah ini terakumulasi dari kehilangan aset maupun kelebihan bayar. Untuk temuan kelebihan bayar nilainya besar kata Alwan, OPD dan rekanan akan dihadirkan dalam sidang tuntatan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. (cem)
Tiga Ribu Pemilih Pemula Terancam Kehilangan Hak Pilih Mataram (Suara NTB) – Sekitar tiga ribu warga di Kota Mataram memasuki usia 17 tahun saat pemilihan umum (Pemilu), April mendatang. Mereka belum tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT). Mereka terancam kehilangan hak pilih, sebab hingga kini belum melakukan perekaman kependudukan. Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram menunjukkan, di interval
bulan Maret sampai 17 April mendatang, tercatat ada tiga ribu warga yang memasuki usia 17 tahun. Permasalahannya mereka belum melakukan perekaman dan tidak masuk daftar pemilih tetap. “Ini sedang kita genjot terus perekamannya,” kata Kepala Disdukcapil, Chaerul Anwar. Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri kata Chaerul, memerintah seluruh kabupaten/kota segera melakukan perekaman.
Diprioritaskan menyasar warga yang memasuki usia 17 tahun. Sasaran perekaman identitas kependudukan kata Chaerul, dengan sistem jemput bola ke sekolah, lembaga pemasyarakatan serta lingkungan – lingkungan. Selain itu, mobil pelayanan keliling dimaksimalkan di acara car free day. “Jika juga siaga di car free day setiap hari Minggu,” tandasnya. Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni Abidin menyampaikan, pemilih pemula
yang belum terdaftar dalam DPT dan telah memiliki kartu tanda penduduk (KTP) akan masuk daftar pemilih tambahan (DPTb). Ketersedian surat suara yang dikhawatirkan tidak terpenuhi meskipun KPU telah menetapkan surat suara tambahan sebesar dua persen dari jumlah pemilih, Husni memastikan ada terpenuhi. Dikatakan, surat suara yang tersedia sekitar 1,5 juta lembar. “Jika surat suara habis, maka diarahkan ke
TPS terdekat dari TPS asal,” katanya. Bawaslu memiliki kekhawatiran bahwa tiga ribu pemilih pemula yang memasuki usia 17 tahun tak tersalurkan hak pilih mereka. Hal ini kata Ketua KPU Kota Mataram, sedang didorong ke Dukcapil secepatnya menerbitkan e – KTP, sehingga bisa disesuaikan dengan surat suaranya. “Yang belum masuk DPT akan masuk DPK,” demikian kata dia. (cem)
Selasa, 26 Maret 2019
SUARA NTB
Halaman 3
SUARA NTB Selasa, 26 Maret 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Dana Masih Diblokir
Aparatur Desa di Lotim Belum Digaji Tiga Bulan Selong (Suara NTB) Terhitung sejak Januari sampai menjelang akhir Maret 2019 ini dana alokasi Desa (ADD) tidak kunjung cair. Tidak saja dana untuk pembangunan, dana penghasilan tetap (siltap) untuk gaji kepala desa beserta perangkat-perangkatnya pun masih belum ada. Ada dana yang sudah masuk ke rekening desa, namun desa belum diperbolehkan mengambil dikarenakan masih diblokir. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lotim, H. M. Juaini Taofik mengakui fakta sebagian besar desa belum menerima ADD. Dalam hal ini, pihaknya sudah mengambil langkah transfer ADD ke rekening desa. Akan tetapi, kare-
na substansi regulasi yang belum terpenuhi, sehingga ADD yang sudah ditransfer belum bisa diambil oleh desa. “Ada substansi regulasi yang harus dipenuhi oleh desa. Substansi yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes),’’ terangnya. Menurutnya, penyebab masih lambatnya pembuatan syarat pencairan ADD itu selain karena masa transisi di awal tahun 2019 ini dikarenakan juga adanya perubahan implementasi regulasi.
Utamanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 113/2017 menjadi Permendagri 20/2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sekarang ini juga ada yang berubah. Sebelumnya menggunakan aplikasi 1.1.13 sekarang menjadi 2.0. Perubahan mendasarnya, pada aplikasi sebelumnya tidak mengenal adanya aliran kas desa. Sekarang sudah ada aplikasi aliran kas, sehingga desa dalam proses entri datanya cukup kesulitan.
Mana yang akan dijadikan aliran kas tahap pertama, tahap kedua ketiga dan ke empat saat ini harus jelas. Desa melihat saat ini pada posisi yang sudah terkunci. Di mana RPJMDes masing-masing sudah menguncinya, sehingga kesulitannya saat memilah. Sementara itu di sisi lain, banyak desa dengan struktur perangkat desa yang baru diperlukan pelatihan dan pendampingan. Ada bimbinganbimbingan teknis agar bisa para perangkat desa memahami semua sistem dan aplika-
(Suara NTB/Bagian Humas dan Protokol Setda Lotim)
TERIMA - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy (kanan) menerima cinderamata dari perwakilan VKN Jawa Tengah Andi Arik Asapi’i saat berkunjung ke Pemkab Lotim, Senin (25/3),
VKN Provinsi Jateng Kunjungi Lotim Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy menerima kunjungan dari Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan II Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, Senin (25/3). Pada kesempatan ini, Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, memaparkan Lotim merupakan salah satu dari 8 kabupaten dan 2 kota di Provinsi NTB dan memiliki penduduk terbanyak se NTB yakni sekitar 1,3 juta jiwa. Menurutnya, ada beberapa prioritas yang akan dilakukan. Pembangunan akses dan kualitas infrastruktur untuk meningkatkan daya saing daerah dan potensi lokal. Kebijakan ini ditempuh dengan memperhatikan perkembangan dan dinamika masyarakat selama ini. Meski demikian, ujarnya, salah satu permasalahan pokok adalah belum meratanya pembangunan infrastruktur wilayah secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih, sanita-
si, perumahan dan permukiman. Demikian juga kondisi infrastruktur masih membutuhkan dorongan yang signifikan. Lotim mengalokasikan Rp300 miliar untuk percepatan pembangunan infrastruktur dengan menggunakan sistem tahun jamak. Meliputi penganggaran peningkatan jalan strategis di seluruh wilayah Kabupaten Lotim secara proporsional sebesar Rp235 miliar, pembangunan sarana irigasi prioritas sebesar Rp50 miliar dan pembangunan sistem penyediaan air minum bagi masyarakat sebesar Rp15 miliar. Sementara itu Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BKPSDM Provinsi Jawa Tengah, Andi Arik Asapi’i, SH, MM menyampaikan, maksud dan tujuan kegiatan VKNadalah salah satu rangkaian dari pembelajaran peserta pelatihan yang mempunyai nilai penting bagi peserta untuk dapat menggali dan menemukan masalah untuk dicari solusi sesuai arah kebijakan. VKN juga bermaksud untuk
Warga Korban Gempa Mulai Tak Nyaman di Tenda Selong (Suara NTB) Warga korban gempa di wilayah Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang menjadi titik terparah kerusakan akibat gempa, Minggu (17/3) lalu mulai merasakan ketidaknyamananan berada di tenda. Selain setiap hari diterpa panas terik dan dinginnya malam, hujan yang hampir setiap malam turun cukup “menyiksa” mereka. Untuk itu, masyarakat berharap agar dibuatkan hunian sementara (huntara) sebagai tempat yang lebih nyaman untuk berteduh. Kades Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading, H. Badrun, Senin (25/3), mengaku sangat membutuhkan huntara sebagai tempat berteduh masyarakat. Terlebih saat ini kondisi cuaca semakin tidak menentu. Saat ini masyarakat sudah mulai mendirikan huntara secara swadaya. “Kita berharap supaya masyarakat segera dibangunkan huntara,” harapnya. Namun dalam pembangunan huntara ini harus berbentuk material atau fisik bangunan. Apabila diberikan dalam bentuk uang, dikhawatirkan diambil langsung oleh masyarakat, namun tidak membangun huntara sebagaimana hajatan dan penggunaan dari dana tersebut. Disebutkannya, tidak semua masyarakat di Desa Pesanggrahan rumahnya rusak, sehingga yang membutuhkan huntara yakni masyarakat rumah-rumah benar-benar hancur dan tidak bisa ditempati. “Saat ini masyarakat kita mulai mendirikan huntara secara swadaya. Kita berharap
(Suara NTB/yon)
KONDISI - Beginilah kondisi masyarakat di tenda pengungsian. Masyarakat berharap supaya secepatnya dibangunkan huntara. supaya ada bantuan dari pemerintah supaya masyarakat lebih nyaman,’’ ungkapnya. Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada BPBD Lotim, Lalu Rusnan, mengungkapkan jika pemerintah siap membangun huntara bagi masyarakat yang terdampak gempa. Saat ini, kata dia, sedang disusun RAB untuk kebutuhan. Namun sejaun ini belum ada permintaan untuk dibangunkan huntara pascagempa hari Minggu lalu. Dalam pembangunan huntara ini, yang perlu diperhatikan, kata Rusnan, di antara kesiapan masyarakat untuk mengungsi, lokasi pengungsi yang disiapkan oleh camat dan pemerintah desa. Sehingga ketika sudah ada huntara, maka disiapkan pula dapur umum. Se-
(Suara NTB/rus)
nya dengan BPD. APBDes sudah dibuat oleh pemerintah desa, namun karena adanya berita acara di BPD, sehingga berubah. Ditambahkan mengenai penyesuaian siltap para perangkat desa tahun 2019 ini dikatakan belum bisa dilaksanakan Pemkab Lotim. Bagi daerah yang sudah membuat Peraturan Bupati mengenai besaran Siltap, maka akan berlaku di Januari 2020. “Jadi kita menunggu nanti sampai Januari 2020,” demikian terangnya. (rus)
Kerusakan Rumah Akibat Gempa Masih Diverifikasi
Pariwisata Bukan Penyebab Gempa SEBAGIAN masyarakat Sembalun menyebut aktivitas berwisata di Gunung Rinjani dan pendakian di perbukitan di wilayah Sembalun menjadi penyebab terjadi gempa. Tudingan sebagian masyarakat, gempa terjadi, karena efek negatif dari pariwisata. Akibat itu, warga ada yang merusak gerbang wisata menuju salah satu objek wisata di Sembalun. Terkait hal ini Kepala Dinas Pariwisata Lotim, Dr. H. M. Mugni SS, MPd., akan berkomunikasi dengan tokoh-tokoh SemH. M. Mugni balun. “Kita akan oba selesaikan apa yang diinginkan oleh masyarakat Sembalun,” ucapnya belum lama ini. Penolakan sebagian kecil masyarakat itu kata Mugni itu hanya pada aktivitas trekking. Diakui ada persepsi masyarakat Sembalun yang menilai musibah gempa yang terjadi beberapa bulan terakhir beruntun ini akibat dari pariwisata. Dispar katakan, gempa terjadi bukanlah karena pariwisata. “Inilah yang harus diluruskan dari pandangan segelintir orang,” urainya. Dijelaskan, pariwisata bermanfaat untuk masyarakat. Dalam pengembangan pariwisata ke depan, kata Kadispar tetap akan mengakomodir keinginan masyarakat. Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy pun sudah mengingatkan untuk trekking Rinjani dan perbukitan di Sembalun ini harus menggunakan pakaian-pakaian yang sopan dan tidak menggunakan pakaian seksi ala wisatawan asing. “Kalau masyarakat ada yang menginginkan berupa peraturan bagi yang trekking, siap akan diakomodir,” papar Dr. Mugni. Dia meyakinkan, orang berwisata itu sebenarnya karena ada yang menarik. Ada objek wisata yang ingin dinikmati. Ada juga karena ingin melakukan penelitian dan ingin melihat kekayaan nilai-nilai budaya suatu daerah destinasi. Bagi para wisatawan, syarat untuk datang ke sebuah objek wisata itu pasti akan dipenuhi. Mugni meminta masyarakat tidak menafsirkan wisata itu dari sisi negatif. Wisata justru bisa menekan kemiskinan dan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi pemerintah yang selanjutnya akan digunakan untuk membangun. Ditambahkan, khusus trekking Rinjani dan bukit-bukit indah di Sembalun sejauh ini belum boleh dilakukan. Diketahui beberapa waktu lalu, sudah dilakuakn ekspedisi jalur pendakian. Namun karena masih ada guncangan gempa, sehingga ekspedisi dihentikan dan trekking masih ditutup. Ke depan ketika sudah normal, jalur trekking Rinjani lewat Sembalun ini harus dibuka. Tapi harus dengan ketentuan khusus. Naik gunung harus ada tata krama. Harus ada proses yang dilalui oleh semua pendaki. Direncanakan, naik Rinjani lewat Sembalun ini akan dibatasi. Dijatahkan kuota orang yang mendaki. (rus)
si baru tersebut dengan cepat. Kondisi sampai hari ini, dana desa yang sudah ditransfer ke 120 dari 254 desa se Kabupaten Lotim. Akan tetapi belum bisa diambil, karena belum bisa tunjukkan hard copy dari APBDes masingmasing desa. Pekan ini, kata Kadis PMD Lotim ini semua akan bisa diselesaikan. Desa dinilai bisa lebih simultan. Inilah menurut Juaini yang membedakan antara desa dengan birokrasi di kabupaten. Terkadang desadesa juga terbentur masalah-
dangkan ketika masyarakat tetap bertahan di kawasan rumahnya, maka akan diberikan spandek dan material lainnya untuk membangun huntara dengan cara bergotong royong. Sementara di Sembalun, sekitar 90 persen warga Sambelia korban gempa sejak 29 Juli 2018 lalu masih mendiami huntara. Telihat progres pembangunan hunian tetap (huntap) masih sangat lambat. Suarni, salah satu warga Desa Labupandan menuturkan sudah tiga bulan lamanya setelah lepas dari hunian terpal ia bersama keluarganya mendiami gubuk kecil tempat peristirahatan sementaranya. Belum ada tanda-tanda untuk bisa memulai membangun rumahnya yang sudah hancur. Suarni mengaku pingin cepat
bisa membangun rumah akan tetapi keterbatasan ekonomi yang dimilikinya membuat tidak bisa berbuat banyak. Ia pun hanya bisa menunggu janji pemerintah untuk membangunkan rumah dari dana yang sudah dipersiapkan. Camat Sambelia, Zaitul Akmal mengakui sebagian besar dari sekitar 2 ribu lebih korban gempa yang rumahnya hancur ini belum bisa dibangunkan huntap. Untuk sementara harus mendiami huntara. Namun dipastikan sudah cukup aman. Diyakinkan pula sudah tidak ada lagi warga yang mendiami rumah atap terpal. Semua sudah memiliki huntara beratapkan spandek. Aktivitas ekonomi dinilai sudah cukup membaik. Masyarakat sudah beraktivitas dengan cukup normal. Meski hanya tinggal di huntara, namun semua aktivitas sudah berjalan dengan baik. Adapun jumlah rumah yang sudah jadi di Sambelia ini pun sebutnya baru 120 unit, yakni rumah yang ada karena membangun sendiri, ada juga yang karena fasilitasi fasilitator dengan beberapa jenis rumah. Seperti Rumah Instan Sederhana Sehat dan Aman (Risha), Rumah Instan Konvensional (Riko) dan jenis rumah lainnya yang sesuai dengan standar Rumah Tahan Gempa (RTG). Kejadian gempa baru pada Minggu (17/3) lalu diakui juga menambah jumlah rumah yang rusak. Rumah yang roboh saja di Sambelia saat gempa 5,4 dan 5,1 skala rickhter itu. Lainnya disebut ada ratusan unit yang berubah status dari sebelumnya rusak ringan menjadi rusak berat. (yon/rus)
membekali peserta dengan pengalaman, yakni melihat secara langsung kondisi suatu desa serta langsung dapat memberikan solusi masalah sesuai dengan kondisi desa yang dikunjungi. Selain itu untuk menumbuhkan kepekaan dan kondisi sosial di masyarakat dan memberikan inovasi untuk kemajuan desa yang dikunjungi. Memberikan inovasi untuk meningkatkan wawasan dalam setiap individu dan memberikan pengalaman pekerjaan guna mempertajam pemahaman dalam melihat kearifan lokal. (rus)
Selong (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih melakukan verifikasi terhadap kerusakan rumah akibat gempa yang terjadi minggu lalu. Pasalnya, kerusakan rumah yang mencapai 4.000 lebih di wilayah Montong Gading masih belum valid. Proses verifikasi penting dilakukan untuk memastikan tingkat kerusakan yang terjadi dan pengklasifikasiannya. Termasuk untuk menghindari terjadinya data ganda penerima bantuan antara gempa yang terjadi tahun lalu dengan yang tahun sekarang. “Data sampai saat ini belum valid. Kita masih lakukan verifikasi. Kerusakan tidak sampai 4.000 lebih sebagaimana laporan dari kecamatan berdasarkan data yang diserahkan oleh desa dan dusun,” terang Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada BPBD Lotim, Lalu Rusnan, Senin (25/3). Untuk itu, ujarnya, data terus dipilah. Jangan sampai data kerusakan pada gempa sebelumnya dimasukkan kembali pada data kerusakan tahun ini. “Kita khawatirkan datanya dobel terutama untuk peruntukan dananya, sehingga camat dan desa kita harapkan bekerja yang mengetahui situasi dan kondisi di lapangan,” harapnya. Adapun dari pendataan terakhir, wilayah yang terdampak gempa minggu lalu di Kabupaten Lotim sebanyak 10 kecamatan, sehingga di dalam pendataannya masih dilakukan verifikasi ulang dan menunggu SK berikutnya, sehingga dapat dikatakan masuk dalam katagori rusak berat, sedang dan ringan.
Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD Lotim, Purnama Hadi, menyampaikan bahwa dari hasil validasi data BPBD yaitu pada tahun 2018, total kerusakan rumah sebanyak 28.200 lebih yang mengalami kerusakan. Dari jumlah ini, rusak berat sebanyak 10.000 lebih, rusak sedang, 4.000 lebih dan sudah rusak ringan sebanyak 11.000 lebih. Berdasarkan pertemuan bersama Menkeu, BNPB, DPR RI dan pihak terkait lainnya di Jakarta secepatnya tuntas dibayar dengan total usulan Pemkab Lotim, sebanyak Rp766 miliar. Dari jumlah ini, yang sudah diterima oleh BPBD Lotim dan ditransfer ke masyarakat sebesar Rp384.290 miliar dan sisanya sekitar Rp382 miliar yang belum ditransfer. Dari yang sudah ditransfer itu, yang sudah ditangani, rusak berat sebanyak 6.068 unit dan sudah selesai 570 unit dan sedang berproses sekitar 3.500 unit, rusak sedang 1.150 unit dan sudah jadi sebanyak 296 unit. Kemudian rusak ringan sebanyak 5.214 unit dan sudah tuntas sekitar 500 unit. “Yang menjadi kendala kami adalah pencairan dana. Kalau aplikator dan panel bukan lagi menjadi persoalan. Hanya saja, selain dana, tenaga tekhnis yang memasang RTG jenis Rika, Riko, Risha yang terbatas,” terangnya. Sementara untuk tahun 2019, data kerusakan sebanyak 8.000 unit rumah yang rusak, terdiri dari rusak berat 1.183 unit, rusak sedang 2.855 unit, dan rusak ringan sebanyak 3.967 unit. Namun jumlah ini terus dilakukan verifikasi untuk menghindari terjadinya data ganda. (yon)
12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 ngan tersangka mantan Kadis- rkab, sehingga dalam empat Selong (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Kepala Kejaksaan Negeri par Lotim, H. Khaeril Anwar kali tahap pencairan dengan 12345678901234567890123456789012123456789012345678 (Kajari) Kabupaten Lombok Mahdi dan kontrakor, Samsul bansos sebesar Rp1,8 juta 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Timur (Lotim), Tri Cahyo Ha- Ahyar. “Kita selesai tahun ini,” untuk satu keluarga peneri12345678901234567890123456789012123456789012345678 ma manfaat (KPM) yang nanto, menegaskan kasus tegas Kajari. 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Kasi Pidsus Kejari Lotim, didapatkan dalam setahun. dugaan korupsi dana Pro12345678901234567890123456789012123456789012345678 gram Keluarga Harapan Wasita Triantara, menam- Yang bersangkutan memain12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 (PKH) yang dilakukan oleh bahkan, saat ini sedang di- kan peran berupa melaku12345678901234567890123456789012123456789012345678 oknum koordinator kabupat- lakukan perekapan sejak di- kan pembagian secara ber12345678901234567890123456789012123456789012345678 en (korkab) pendamping PKH lakukan penghitungan dari gilir terhadap sembilan kel12345678901234567890123456789012123456789012345678 terus berjalan. Dalam kasus awal dengan bertambahnya ompok KPM di Kecamatan 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 ini kerugian negara mencapai dokumen-dokumen dari setiap Montong Gading. 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Dalam kasus ini, Jaksa Rp100 juta lebih. Kendati pemeriksaan yang dilakukan. 12345678901234567890123456789012123456789012345678 demikian, pelaku belum di- Namun dari penghitungan se- sudah memeriksa sejumlah 12345678901234567890123456789012123456789012345678 mentara, kerugian negara KPM dan pihak dari Dinas lakukan pemeriksaan. 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 “Indikasi kerugian negara mencapai ratusan juta sete- Sosial (Lotim). Namun sam12345678901234567890123456789012123456789012345678 di atas Rp100 juta. Ini masih lah dilakukan pemeriksaan pai saat ini, kasus dugaan 12345678901234567890123456789012123456789012345678 tipikor ratusan uang negara terus dilakukan pemeriksaan terhadap semua saksi. 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Untuk penghitungan dilaku- yang dihajatkan untuk warlanjutan. Namun untuk ter12345678901234567890123456789012123456789012345678 duga pelaku sendiri belum kan oleh pihak Kejari Lotim ga miskin di Kabupaten 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 kita periksa,” terang Cahyo tanpa melibatkan BPK, BPKP, Lotim itu belum ada pene12345678901234567890123456789012123456789012345678 inspektorat, maupun lembaga tapan tersangka. Dalam kabelum lama ini. 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Ia memastikan bahwa ka- auditor lainnya. Hal tersebut sus PKH ini, lanjut Wasita, 12345678901234567890123456789012123456789012345678 sus ini dapat tuntas tahun dikarenakan dalam penghitu- dugaannya memungut uang 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 ini, karena titik terang terus ngan kerugian negara dalam yang seharusnya diterima 12345678901234567890123456789012123456789012345678 didapatkan. Hanya saja, kasus PKH ini tidak begitu ru- oleh masyarakat pada tahun 12345678901234567890123456789012123456789012345678 adanya beberapa kasus yang mit. “Internal kita yang melaku- 2017-2018 untuk dana ta12345678901234567890123456789012123456789012345678 masuk dan sedang berjalan, kan penghitungan kerugian hap satu dan dua. Namun 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 sehingga harus diselesaikan negara itu. Nanti kita tinggal fakta di lapangan, dana 12345678901234567890123456789012123456789012345678 satu per satu. Misalnya, ka- koordinasi dengan lembaga tersebut tidak dibagikan. 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Melainkan dipergunakan sus Pusuk Sembalun yang auditor yang lain,” jelasnya. 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Disampaikan Wasita, unsur secara pribadi oleh oknum sudah dilimpahkan ke Pe12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 ngadilan Tipikor Mataram pidana itu terjadi ketika kartu korkab pendamping PKH 12345678901234567890123456789012123456789012345678 untuk proses persidangan de- masyarakat dipegang oleh ko- yang bersangkutan. (yon) 12345678901234567890123456789012123456789012345678
Kasus PKH, Kejari Belum Periksa Oknum Korkab
Sebelum Lapor APH, Masyarakat Harus Konfirmasi Desa Selong (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyarankan kepada masyarakat untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke pemerintah desa dalam dugaan pungutan liar (pungli) program Pendaftaran Terpadu Sistematik Lengkap (PTSL). Langkah ini jauh lebih tepat dilakukan dari pada harus membuat laporan yang ditujukan ke Inspektorat maupun aparat penegak hukum (APH). Menurut Kepala Dinas PMD Lotim, H. M. Juaini Taofik, melihat program PTSL sebagai nama lain dari prona jauh lebih baik daripada prona. Di mana yang pertama di-
hindari dalam program tersebut berupa pungutan liar (pungli) dengan melakukan pungutan tanpa dasar yang jelas. Apalagi saat ini sudah terdapat Perbup 28 Tahun 2017 yang mengatur pelaksanaan PTSL di Kabupaten Lotim. Dasar lahirnya perbup inipun yakni surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, di antaranya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Menteri Agraria Tata Ruang/BPN dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bahwa di dalam pelaksanaan PTSL ini. Untuk di wilayah NTB terdapat porsi di luar APBN dengan besaran yang ditentukan maksimal Rp350 ribu per persil. Di dalam SKB tiga menteri
itupun, kekurangan dana Rp350 ribu bisa dibiayai oleh APBD maupun partisipasi penerima program itu dalam hal ini masyarakat. Sehingga di dalam perbup sudah ditegaskan bahwa yang menjadi porsi yakni peserta PTSL dengan besaran yang sudah diatur maksimal Rp350 ribu/persil di setiap desa. Kapolres Lotim, AKBP. Ida Bagus Made Winarta,SIK, menegaskan bahwa sejauh ini belum ada laporan yang masuk ke Polres Lotim terkait dugaan pungli PTSL pada tahun 2018 lalu. Apabila adanya pungutan itu diluar dari ketentuan, maka aparat penegak hukum akan melakukan menindaklanjutinya baik itu berupa laporan masyarakat maupun temuan. (yon)
SUARA NTB Selasa, 26 Maret 2019
Validasi Data Penerima Rastra Sampai Akhir Maret Praya (Suara NTB) Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memberikan tenggat waktu hingga akhir bulan Maret ini bagi para kepala desa (kades) untuk menyerahkan data usulan penerima bantuan sosial beras sejahtera (rastra) yang sudah divalidasi. Jika tidak menyampaikan data hasil validasi, maka data penerima rastra yang akan digunakan sesuai dengan data pusat. Kepala Dinsos Loteng, Bq. Sri Hastuti Handayani kepada Suara NTB, Senin (25/3) mengungkapkan,pihaknya sudah menyampaikan data (Suara NTB/kir) penerima rastra untuk tahun 2019. Namun diprotes oleh ke- Bq. Sri Hastuti Handayani pala desa. Lantaran disinyalir banyak data penerima rastra yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Atas protes tersebut pihaknya pun sudah membuat kesepakatan dengan kepala desa untuk menunda sementara proses penyaluran rastra. Sampai data penerima rastra divalidasi kembali. “Dan, sudah ada kesepakatan data penerima rastra yang sudah divalidasi akan dikumpulkan paling lambat akhir bulan Maret ini. Kalau tidak, desa dianggap menyetujui data yang sudah ada,” terangnya. Sehingga rastra akan dibagi sesuai dengan data yang ada. Dikatakannya, dalam pembagian rastra tidak mengenal istilah bagi rata. Semua harus disalurkan sesuai dengan data yang ada. Kalau sampai ada yang membagi rata, maka itu masuk kategori pelanggaran dan bisa diproses secara hukum. Sehingga pemerintah desa diberikan waktu untuk memvalidasi kembali data yang sudah ada. Apakah sudah sesuai dengan fakta dilapangan atau tidak. Untuk jumlah alokasi rastra tidak ada perubahan. Tetap sesuai alokasi yang ada yakni sebanyak 96.375 kepala keluarga (KK). Dengan alokasi rastra masing-masing 10 kg perKK. Dengan kata lain, validasi data penerima rastra tersebut bukan untuk menambah atau mengurangi penerima rastra. Tapi hanya untuk menvalidasi penerimanya saja. Misalnya di satu desa memperoleh 1.000 KK, maka jatah yang akan diberikan tetap 1.000 KK. Hanya penerimanya saja yang berubah. Sesuai dengan kondisi riil di lapangan. “Jadi kita tetap pada kesepakatan awal. Data hasil validasi penerima rastra diserahkan paling lambat akhir bulan Maret ini. Kalau tidak ada usulan, maka data yang digunakan tetap mengacu pada data pusat,” tandasnya.(kir)
SUARA PULAU LOMBOK
Penderita Katarak Loteng Tertinggi di Indonesia Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menempati posisi kedua sebagai daerah dengan jumlah penderita mata katarak tertinggi nasional. Namun baru sebagian kecil saja yang sudah ditangani secara medis. Sisanya masih belum tertangani hingga saat ini. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng, H. Omdah, S.KM., saat ditemui wartawan di RSUD Praya, Senin (25/3). Ia menjelaskan, saat ini ada sekitar 4 persen penduduk Loteng menderita mata katarak. “Jumlah penduduk Loteng saat ini tercatat lebih dari 1 juta jiwa. Sekitar 4 persen atau 40 ribu orang di antaranya terindentifikasi menderita mata katarak,” sebutnya. Angka tersebut diprediksikan bakal terus bertambah. Karena jumlah penderita mata katarak yang bisa ditangani sampai sejauh masih sangat minim. Sehingga untuk bisa menekan jumlah penderita mata katarak, tidak ada cara lain yang dengan mengintensif-
kan penanganan secara medis. Mengingat, penderita mata katarak hanya bisa disembuhkan melalui penanganan medis. Dalam hal ini operasi. “Penderita katarak tidak bisa disembuhkan dengan mengkonsumsi obat-obatan. Harus melalui operasi,” ujarnya. Di satu sisi, kemampuan daerah untuk membiayai biaya operasi mata katarak juga terbatas. Sehingga banyak penderita mata katarak yang belum bisa ditangani. “Tahun lalu kita bisa menangani sekitar 2.777 orang penderita katarak. Jumlah ini masih jauh dari jumlah penderita mata katarak yang harus ditangani,” sebut Omdah. Tingginya jumlah penderita katarak di Loteng disebabkan oleh banyak faktor. Yang paling
utama faktor usia. Di mana rata-rata penderita mata katarak adalah penduduk usia lanjut. Selain itu pola hidup serta pola konsumsi makanan juga memberi andil dalam memicu penderita mata katarak. Operasi Gratis Sementara itu, sebagai upaya mendukung menekan kasus penderita mata katarak, PT. Angkasa Pura (AP) I Lombok International Airport (LIA) menggelar operasi mata katarak gratis. Dengan sasaran 100 orang penderita bagi warga lingkar bandara yang kurang mampu. “Operasi gratis mata katarak ini untuk meringankan beban masyarakat,” ungkap GM PT. AP I LIA, Nugroho Jati. Dikatakannya, kegiatan op-
Manajemen ASN di Lobar Masih Merah
(Suara NTB/her)
MENUMPUK - Berkas persyaratan pencairan dana bantuan korban gempa menumpuk di ruangan Kalak BPBD Lobar, H.M. Najib. Ratusan hingga ribuan berkas ini harus ditandatangani setiap hari.
Ratusan Miliar Dana Bantuan RTG Mengendap di Pokmas Giri Menang (Suara NTB) Dana pembangunan rumah tahan gempa (RTG) mencapai Rp1,4 triliun sudah ditransfer oleh pemerintah pusat ke rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Akan tetapi dana pembangunan RTG sebagian besar masih mengendap di rekening kelompok masyarakat (Pokmas) dan warga. Termasuk tambahan dana untuk rumah kategori rusak berat. Lambannya eksekusi dana pembangunan RTG ini disebabkan beberapa faktor yakni pengurusan berkas atau dokumen administrasi pencairan dana yang banyak. Kepala Pelaksana BPBD Lobar, H.M. Najib pun mengeluhkan banyaknya berkas yang harus ditandatanganinya untuk pencairan dana bantuan tersebut. Najib yang dikomfirmasi di ruang kerjanya mengatakan semua dana bantuan sebesar Rp1,4 triliun lebih untuk pembangunan 72 ribu lebih RTG telah ditransfer. Dijelaskan untuk rumah rusak berat sudah terpenuhi dananya 100 persen sebanyak 531 unit, sedangkan
dana bantuan untuk sisanya 13.600 unit lebih sudah ditransfer. “Semua anggaran bantuan sudah masuk ke rekening BPBD, total usulan mencapai Rp1,4 triliun,” jelas Najib. Dijelaskan dari usulan rumah rusak 72.222 unit lebih, terdiri dari rusak berat 13.942 unit, rusak sedang 12.669 dan rusak ringan sebanyak 45.612 unit. Dari dana yang sudah masuk dari usulan sebesar Rp1,4 triliun lebih, sudah masuk transfer sebesar Rp1,134 triliun lebih ditambah lagi transfer tambahan sebesar Rp335 miliar lebih. Sehingga totalnya kata dia dana yang sudah dikirim mencapai Rp 1,4 triliun sesuai usulan dari pemda. Sehingga kata dia semua dana untuk perbaikan rumah rusak di Lobar sudah tuntas. Sejauh ini kata Najib, dari dana pembangunan RTG di rekening daerah Rp1,1 triliun yang sudah siap dicairkan sejak beberapa bulan lalu sebesar Rp700 miliar lebih. Sesuai dengan data BRI jelas dia, dana ini sudah masuk rekening pokmas dan tingggal dieksekusi. Sedangkan sisanya ada Rp300-
400 miliar masih ada di rekening warga belum didebet ke rekening pokmas. Jumlah ini kata dia, sisanya Rp300 miliar yang baru masuk rekening BPBD. “Banyak yang masih mengendap di bank dan rekening Pokmas dana ini,” kata dia. Saat ini lanjut dia, tengah berlangsung proses pencairan. Menurut dia, bukan hanya dari sisi bangunan fisiknya yang lamban, namun dari dokumen administrasi juga karena banyak berkas yang harus ditandatangan oleh Pokmas hingga PPK dalam hal ini dirinya selaku Kalak BPBD. Bisa dibayangkan kata dia kalau jumlah rumah rusak mencapai 72 ribu lebih dikalikan 10 lembar berkas yang harus ditandatanganinya, maka ada 800 ribu lembar berkas yang ditandatnganinya. “Tangan saya sudah ndak mampu untuk tandatangan, sebenarnya harapan saya kalau bisa ya tandatangan oleh PPK itu sampai pencairan saja,” katanya. Menurut dia untuk tandatangan item persyaratan 1-9 cukup dilakukan oleh fasilitator. (her)
Lobar Kaji Peluang Pertahankan Lahan LCC Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) akan mengkaji berbagai peluang yang bisa dilakukan untuk bisa mempertahankan lahan 8,4 hektar di lokasi mal Lombok City Center (LCC) Gerimax, Narmada. Termasuk indikasi wanprestasi yang dilakukan investor LCC tersebut, seperti yang diminta oleh kalangan DPRD. Langkah ini salah satu celah untuk mengkaji sejauh mana pemda bisa mempertahankan lahan itu menjadi milik daerah. Namun demikian, pemda perlu melihat perjanjian dalam KSO tersebut agar Pemda tak salah langkah dalam persoalan ini.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar, H. Mahyudin, akhir pekan kemarin. “Kami akan kaji, kami akan melihat peluang untuk mempertahankan aset itu,” kata Mahyudin. Dijelaskan, aset itu memang masuk kekayaan daerah yang dipisahkan, namun tidak tercatat di neraca aset, sebab sudah dijadikan penyertaan modal ke PT Tripat. Pihaknya juga perlu melihat aturan dan isi perjanjian dalam kerjasama operasional (KSO). Meskipun memang anggapan Dewan bahwa investor LCC mengarah kepada wanprestasi, akan tetapi pihaknya tetap melakukan kajian-kajian. Sejauh ini kata dia, belum ada permintaan
OPERASI MATA - GM PT. AP I LIA Nugroho Jati, menyerahkan dana operasi mata katarak kepada Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng, H. Omdah, di mana kali ini PT. AP I LIA memberikan fasilitas layanan operasi mata katarak gratis bagi sekitar 100 orang warga lingkar bandara. erasi mata katarak gratis tersebut merupakan kegiatan rutin dari PT. AP I LIA. Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat di daerah ini. Utamanya masyarakat yang ada di lingkar kawasan bandara. Dengan begitu, diharapkan masyarakat bisa benar-benar merasakan
kehadiran bandara. Dalam kegiatan operasi mata katarak tersebut, PT. AP I LIA menggandeng sejumlah pihak. “Target kita memang 100 orang. Tapi kalau ada yang mau mendaftar meski sudah melebih target, tetap akan kita layani,” pungkasnya. (kir)
Retribusi Tera Ulang Tambah Sumber PAD Lobar
Renaksi Pencegahan Korupsi
Giri Menang (Suara NTB) – Sejumah organisasi perangkat daerah (OPD) di Lombok Barat (Lobar) masih merah dalam menindaklanjuti rencana aksi (Renaksi) pemberantasan korupsi. Hasil Monitoring Centre for Perfention (MCP) Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK- RI) masih ada tiga areal pemantauan yang nilainya paling rendah, antara lain manajemen ASN baru 39 persen, dana desa 54 persen dan pengadaan barang jasa (PBJ) sebesar 57 persen. Rendahnya capaian tindaklanjut Renaksi ini harus menjadi fokus OPD terkait, seperti BKD-PSDM menyangkut manajemen ASN, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menyangkut DD dan Bagian ULP terkait PBJ. Inspektur pada Inspektorat Lobar, H.R. Agus Hidayat mengatakan terkait manajemen ASN ini dari sisi regulasi sebenarnya sudah ada, tinggal komitmen Bupati dan Sekda untuk mengeksekusi, sebab hal ini menyangkut dana besar. Kaitan dengan ASN ini menyangkut dana. ‘’Kalau SK ditandatangani kemudian diedarkan, maka konsekuensinya harus dibayar. Kalau ini dilaksanakan maka nilainya bisa 100 persen,’’ katanya. Pihaknya mendorong agar koordinasi antara BKD dengan Kabag Ortal lebih ditingkatkan untuk Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK). Kemudian terkait dengan ULP, semua SK juga sudah dikeluarkan akan tetapi lagi-lagi jika SK ditandatangani oleh Bupati maka gedung ULP harus dibangun. Dan ini butuh dana besar. Selain itu, semua tenaga fungsional harus diisi karena bersifat independen. ”Kalau ini dilaksananakan maka 100 sudah nilainya,” kata Inspektur. Areal pemantuan yang nilainya masih rendah lanjut dia, dana desa baru 54 persen. Hal ini terkait dengan regulasi berupa SK yang harus ditandatangani oleh Bupati. Penyebab lambannya OPD membuat SK ini lanjut dia, OPD kurang proaktif. Kalau saja OPD ini aktif maka cepat selesai sebab tidak susah menyelesaikan SK ini. Menanggapi masih rendahnya tindaklanjut Renaksi pencegahan korupsi pada pengelolaan DD, Kabid Pemdes pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lobar, Kesuma Supake mengatakan pihaknya sudah melakukan tindaklanjut terhadap perubahan Permendagri. Tindaklanjut yang dilakukan berupa Perbup baru, lalu ada Perbup skala prioritas yang tiap tahun berubah yang perlu ditindaklanjuti dengan Perbup. Selain itu ada pedoman penyusunan APBdes yang perlu dibuatkan Perbup untuk memperlancar. Sebab regulasi dipusat pun kerap kali berubah sehingga butuh penyesuaian. ”Itu yang kita tindakanjuti, dari 17 Perbup, sudah ada 12 Perbup kita tindaklanjut. Tinggal 5 perbup ini tengah dalam proses,” jelas dia. Saat ini tengah berproses sejumlah Perbup di bagian hukum seperti Perbup tentang pengelolaan aset. Ada juga tentang Bumdes, RPKMdes, sudah ada beberapa yang keluar. Khusus Bumdes jelas dia, ada dua yakni Perbup tentang Bumdes dan kerjasama antar Bumdes. Menurut dia dalam menindaklanjuti aturan ini, pihaknya melakukan tindaklanjut tiga aturan yang harus ditindaklanjut yakni permendagri, Permendes dan Perda. (her)
Halaman 5
resmi dari lembaga Dewan untuk melakukan kajian tersebut, hanya saja pihaknya berupaya lebih proaktif. Diakuinya selama kurun waktu 2013 sampai saat ini kerjasama pengelolaan aset LCC ini belum memberikan kontribusi berupa dividen ke pemda. Di neraca APBD kata dia, tidak pernah ada tercatat ada pemasukan dari PT Tripat dalam beberapa tahun terakhir. “Sebab yang menyetor dividen ke pemda kan PT Tripat, memang tidak pernah nyetor dari 2013 sampai sekarang ini,” kata dia. Artinya penghasilan berupa dividen dari LCC itu nol selama ini. Manajer Umum PT Tripat, Munawarman mengatakan, isi KSO tersebut melanggar aturan. Di antaranya pada
pasal tentang jangka waktu perjanjian pengunaan lahan itu, waktu berlakunya KSO itu tidak ditentukan untuk mengadakan pembangunan. Perjanjian itu otomatis baru dinyatakan selesai hanya pada waktu seluruh komponen dari proyek KSO selesai. Mulai dari pembangunan pusat perbelanjaan, hotel, sport center hingga rumah sakit. Seperti diketahui hingga kini pembangunan hanya dilakukan di atas lahan itu baru pusat berbelanjaan. Bahkan kini pusat berbelanjaan itu sudah tutup lantaran sepinya pengunjung. Menurutnya, berdasarkan kajian para pakar hukum, KSO itu bisa batal demi hukum. Lantaran pihak PT Bliss sudah melakukan wanprestasi kare-
na belum menyelesaikan pembangunan itu. Anggota Dewan Indra Jaya Usman menilai pihak investor LCC melakukan wanprestasi dalam hal kerjasama pengelolaan lahan seluas 8,4 hektar. Pasalnya, pihak investor pernah menyampaikan bahwa akan berinvestasi Rp1 triliun lebih dengan perjanjian akan membangun mal, hotel, rumah sakit dan waterpark atau pusat permainan. “Hanya saja faktanya sampai saat ini pihak investor hanya membangun mal saja. Itu pun setengah jadi,” jelas dia. Dia menduga investasi untuk membangun mal ini ditutupi dari agunan lahan senilai Rp95 miliar. (her)
Giri Menang (Suara NTB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Lombok Barat (Lobar) tahun ini menargetkan bisa menyetor pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi tera ulang, menyusul telah diresmikannya Unit Metrologi Legal (UML) oleh Menteri Perdagangan beberapa waktu lalu. Pelayanan UML akan dimulai awal bulan depan. Untuk tahap awal pelayanan tera ulang ini, pihak Disperindag tak begitu banyak target, sebab lebih memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat. Awal beroperasinya UML ini ditargetkan PAD yang bisa ditarik sebesar Rp30-35 juta. Pemasukan ke PAD ini pun baru kali pertama dalam sejarah berdirinya Disperindag. Dijelaskan, sasaran tahun ini untuk dilayani tera ulang hanya beberapa pasar, karena alat timbangan di pasar ini sudah rusak dan aus. Sehingga salah satu tanggung jawab pemda hadir untuk memastikan timbangan di pasar ditera lagi agar masyarakat betul-betul berdaya di pasar. Dengan pelayanan tera ulang ini, pedagang menjadi tenang dan masyarakat puas. Petugas yang melakukan pelayanan pun memiliki inisial khusus, di mana tiap tahun diperbaharui. Sejauh ini jumlah petugas hanya dua orang, diakui jumlah ini masih kurang. Namun sudah memenuhi standar minimal un-
tuk melakukan pelayanan dengan kapasitas yang ada. Barulah tahun depan pihaknya menyasar potensi lain yang lebih besar lagi untuk dilayani tera ulang, seperti POM bensin, elpiji, sehingga target PAD pun bisa lebih besar lagi dibanding tahun ini. Pelayanan tera ulang bisa dilayani di Disperindag Lobar. Selain itu memberikan kepastian hukum dan kepastian pelayanan bahwa produk dan barang yang ditimbang sesuai dengan standar. Sesuai dengan niatan awal pihaknya selama 2 tahun memperjuangkan pelayanan UML ini sehingga bisa terwujud awal tahun ini. Pelayanan ini kata dia untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Menurut dia, tanpa diperjuangkan pelayanan UML ini tidak bisa begitu saja diterapkan di daerah. Sebab perjalanan pelayanan UML di Lobar masih panjang, namun karena semangat dinas mengurus pelayanan ini sehingga bisa diterapkan. Awalnya kata dia, ada pengusaha dari Hiswana Migas datang ke kantor dinas meminta pelayanan, sebab mereka ingin melakukan usaha secara legal. Hal inilah kata dia pihaknya berupaya mewujudkan pelayanan UML tersebut, sehingga Lobar termasuk tercepat memperoleh SK. “Selama dua tahun ini kami proses persyaratan, sampai tim pusat turun. Alhamdulillah bisa dapat SK UML,” jelas dia. (her)
Jalan Tol Bandara - KEK Mandalika Segera Dibangun
(Suara NTB/kir)
Ruslan Turmuzi Praya (Suara NTB)Pemerintah pusat bakal menanggung seluruh beban anggaran untuk pembangunan jalur tol dari Lombok International Airport (LIA) – KEK Mandalika. Dengan total investasi mencapai hingga Rp1,2 triliun. Hal itu diungkapkan anggota Komisi IV DPRD NTB, Drs. Ruslan Turmuzi, dalam rapat kerja dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Senin (25/3). “Jadi untuk pembangunan jalur tol dari bandara ke kawasan The Mandalika, pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten tinggal terima jadi. Karena seluruh anggaran pembangunan jalur tersebut mulai dari pembebasan sampai pembangunan fisik ditanggung oleh pemerintah pusat,” sebutnya. Ia menjelaskan, dari total investasi sebesar Rp1,2 triliun tersebut, sekitar Rp200 miliar di antaranya dialokasikan untuk membiayai pembebasan lahan. Lahan yang bakal dibebaskan sekitar 87 hektar, dengan panjang jalan yang akan dibangun mencapai 17 km. Meski ditanggung pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap diharapkan dukungan. Paling tidak bisa membantu pemerintah pusat mempercepat
proses pembebasan lahan. Supaya proses pembangunan jalur tersebut sudah bisa dilaksanakan paling tidak mulai tahun ini. Ruslan menambahkan, pembangunan jalur tol bandara ke kawasan The Mandalika tersebut merupakan satu dari tiga program prioritas pemerintah pusat. Untuk mendukung gelaran MotoGP di kawasan The Mandalika pada tahun 2021 mendatang. “Jadi ada tiga program pemerintah pusat untuk mendukung MotoGP. Salah satunya pembangunan jalur tol bandara ke kawasan The Mandalika,” sebutnya. Dua lainnya yakni revitalisasi pelabuhan Lembar Lombok Barat (Lobar). Sebagai jalur salah satu jalur masuk melalui laut. Ditambah rumah sakit internasional yang direncanakan akan dibangun di Loteng. Dengan begitu nantinya Loteng paling tidak akan memiliki tiga fasilitas bertaraf internasional. Yakni bandara, kawasan The Mandalika serta rumah sakit internasional. “Digelarnya MotoGP pada tahun 2021 di kawasan The Mandalika jadi salah satu faktor banyaknya program pusat bakal turun di Loteng,” imbuhnya. Artinya, perhatian pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sangat besar bagi Loteng. Masyarakat dan pemerintah daerah sudah terima jadi. Semua ditanggung oleh pemerintah pusat. Kalaupun pemerintah daerah sudah berencana untuk mengalokasi anggaran mendukung pembangunan jalur tol tersebut, ada baiknya dialihkan untuk pembangunan fasilitas di lingkar kawasan. Sehingga perkembangan kawasan The Mandalika bisa diimbangi oleh kawasan sekitarnya. Tidak terlalu jomplang perbedaannya. Utamanya dalam hal ketersedian sarana dan prasarana pendukung wilayah. (kir)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Selasa, 26 Maret 2019
Halaman 6
Taliwang (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melakukan pemetaan tingkat kerawanan Pemilu di tiap wilayah. Hasilnya, Daerah Pemilihan (Dapil) 2 menjadi wilayah paling tinggi berpotensi munculnya konflik selama pelaksanaan Pemilu ini. Di Dapil yang terdiri dari Kecamatan Poto Tano, Seteluk, Brang Rea dan Brang Ene itu, ada sejumlah Indikator Kerawanan Pemilu (IKP) yang bisa mencuat setiap waktu hingga saat kegiatan pungut hitung (hari H). Mulai dari isu money politics (politik uang), konflik persaingan tidak sehat antar Caleg, isu suku, agama, ras, antargolongan (SARA), intimidasi terhadap pemilih hingga netralitas para anggota penyelenggara Pemilu. “Dari tiga Dapil hasil pementaan kami paling tinggi IKP-nya di Dapil 2. Di sana banyak indika-
tor yang bisa mencuat sewaktuwaktu dan memicu konflik Pemilu,” kata angota Bawaslu KSB, Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Gufran, S.PdI kepada Suara NTB. Terkait isu politik uang dan persaingan tidak sehat antar Caleg, Gufran menjelaskan, hal itu sangat terbuka terjadi. Pasalnya para Caleg di Dapil 2 kebanyakan petinggi Parpol ditambah lagi baik calon petahana maupun pendatang baru diketahui ratarata memiliki finansial besar sehingga bisa melakukan politik uang untuk meraih suara. Selanjutnya kekuatan se-
bagai petinggi Parpol dapat digunakan para Caleg untuk memobilisasi massa saat pemungutan suara. hal ini jika dilakukan tidak sesuai aturan maka secara otomatis dapat memicu konflik antar Caleg. “Kalau mereka memobilisasi massa dengan sesuai aturan tidak apa-apa. Yang jadi masalah kalau ada paksanaan dan itu bisa saja dilakukan Caleg di tempat yang sama sehingga mereka bisa bersinggungan,” cetus Gufran. Berikutnya soal isu SARA, ia menyampaikan, ada salah satu desa di kecamatan Poto
Tano di mana warganya cukup heterogen. Tidak saja secara kesukuan dan etnis, bahkan di desa tersebut juga multi agama. Hal ini dikhawatirkan adanya oknum peserta Pemilu yang memanfaatkan isu-isu tersebut untuk menangkup elektabilitas terutama pada pemilihan presiden (Pilpres). “Kita tahu bersama kalau bicara Pilpres isu SARA ini paling banyak dimanikan. Nah kekhawatiran kami terjadi intimidasi di sana terhadap pemilih,” sebutnya. Terakhir soal netralitas penyelenggara Pemilu, Gufran tak menampik bisa terjadi pada lembaga penyelenggara mana saja termasuk jajaran Bawaslu yang ada di bawah. Karena itu pihaknya sejak awal telah mengingatkan jajarannya teruma di Dapil 2 selalu
menjaga netralitasnya selama bertugas hingga seluruh rangkaian pelaksanaan Pemilu berakhir. “Harapan kami KPU juga menekankan netralitas pada jajarannya mulai PPK, PPS hingga KPPS,” tegasnya. Selanjutnya soal kerawanan di Dapil 1 dan Dapil 3, Gufran menyebutkan pihaknya juga tetap menemukan. Ia mencontohkan di Dapil 1. Di wilayah ibukota ini beberapa desa/kelurahan terdapat potensi kerawanannya yakni berupa persaingan tidak sehat antar Caleg. “Di Taliwang ada di kelurahan Sampir. Nah kalau di Dapil 3 ada di kecamatan Maluk di sini potensi kerawanannya karena mobilisasi penduduk di sana cukup tinggi,” timpalnya. Terakhir Gufron menyebutkan, untuk memudahkan deteksi tingkat kerawanan di seluruh
Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Sumbawa kini sedang melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara. Sejauh ini, ditemukan lebih dari 2.000 surat suara rusak, yang didominasi surat suara untuk DPD RI. Sehingga KPU langsung melaporkan soal kerusakan dimaksud ke KPU RI untuk diganti. Demikian disampaikan Ketua KPU Sumbawa, M. Wildan M.Pd, dan Komisioner KPU lainnya, Aryati ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (25/3). Untuk surat suara Presiden dipastikan cukup ketersediaannya dari jumlah DPT plus cadangan 2 persen. Namun yang surat suara yang banyak mengalami kerusakan yakni pada surat suara untuk DPD RI yang diatas 2.000 surat suara. “Sedangkan surat suara untuk DPR RI dan DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten masih disortir. Untuk kekurangan surat suara, kami dberikan tenggat hingga 1 April untuk melapor ke KPU RI,” sebutnya. Anggota KPU Sumbawa, Aryati menambahkan, untuk surat sura rusak berrdasarkan hasil penyortiran sejauh ini, surat suara rusak untuk DPD RI sebanyak 2.525 buah. Dikatakan rusak dari warna yang tidak merata, sobek dan cetakan kosong sebagian. Sehingga untuk pemenuhan kekurangan dimaksud, dilaporkan ke KPU RI. Secara umum, untuk logistik Pemilu 2019 di Sumbawa sudah lengkap. Terakhir menyusul surat suara untuk Dapil V DPRD NTB dan Dapil V DPRD Kabupaten Sumbawa. “Surat suara ini segera disortir dan dilipat. Sekarang kekurangan ada pada formulir C1 berhologram yang segera dikirimkan,” sebutnya. Ketika nantinya proses penyortiran dan pelipatan rampung, maka KPU Sumbawa, berupaya meendistribusikan surat suara ini mulai 10 April mendatang. Dengan memprioritaskan daerah daerah sulit. Seperti kecamatan Batulante dan daerah pulau di kecamatan Labuan Badas. (arn)
(Suara NTB/ind)
BARU TIBA - Surat suara Pemilu dan Pilpres 2019 tahap terakhir yang baru tiba di Sumbawa, Senin (25/3).
KPU Sumbawa Terima Surat Suara Tahap Terakhir
(Suara NTB/ist)
Kecelakaan Kerja, Karyawan PT AMNT Berpulang Taliwang (Suara NTB) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Sumbawa Barat, terus mendalami kasus dugaan kecelakaan kerja yang terjadi di PT AMNT Minggu (24/3). Akibat kecelakaan itu, salah seorang karyawan berinisial ATM (49) di proyek batu hijau meninggal dunia setelah sempat dirawat di klinik. Kapolres KSB melalui Kasat Reskrim AKP Muhaemin, SH, S.IK kepada Suara NTB, Senin (25/3) mengatakan, untuk sementara ini kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Bahkan tim dari Identifikasi juga sudah turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan pengumpulan keterangan awal para saksi di lapangan. Pihak terkait juga belum memberikan kesimpulan terkait kejadian tersebut, apakah ada unsur kelalaian dari perusahaan atau murni kecelakaan kerja. Tetapi yang jelas, tim saat ini masih bekerja untuk mengumpulkan keterangan. “Tim kita masih berada di lapangan untuk olah TKP, sehingga kita belum pastikan penyebab terkait kasus tersebut. Tapi yang jelas, kita tetap akan mendalami kasus itu,” ungkapnya. Disebutkannya, kasus ini berawal dari adanya perintah untuk melepas kabel piktek di area MWM Laydon. Korban yang saat itu bertugas dengan empat rekannya tersebut langsung menaiki tiang agar melepas kabel tersebut. Salah seorang rekan kerjanya MA, memintanya agar tidak naik sendiri. Tapi ketika hendak turun, korban malah terjatuh dengan jarak yang cukup tinggi dengan posisi badan menelungkup. Pertolongan awal kepada korban juga sempat dilakukan tapi tidak membuahkan hasil. Korban yang tidak sadarkan diri, langsung dibawa ke klinik terdekat. Tapi korban tidak kunjung bisa diselamatkan. “Jika kita lihat dari keterangan para saksi, itu murni kecelakaan kerja. Tetapi kita tetap melakukan penyelidikan supaya kasusnya bisa jelas,” imbuhnya. Menanggapi kasus kecelakaan kerja tersebut, Manager Komunikasi PT AMNT, Anita Avianti mengatakan, untuk sementara ini, dari perusahaan masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kasus tersebut terjadi. Kasus tersebut juga sudah dilaporkan ke Kementerian ESDM sebagai tanggung jawab moral atas kejadian itu. Meskipun sudah muncul kasus kecelakaan kerja, pihaknya tetap berkomitmen untuk bisa terus meningkatkan standar keselamatan kerja yang tertinggi bagi para pekerja. Sehingga tidak ada lagi kasus yang sama terjadi di tahun-tahun berikutnya. “Kasus masih terus mendalami penyebab kasus tersebut terjadi. Tetapi yang jelas, kami tetap berkomitmen untuk meningkatkan standar keselamatan para pekerja di perusahaan tersebut,” tandasnya. (ils)
Gufran
Kasus Proyek Fiktif PJU Segera Disidang
KPU Temukan 2.000 Lebih Surat Suara Rusak
TERJATUH - Evakuasi korban kecelakaan kerja di PT AMNT yang terjatuh dari tiang listrik.
wilayah pihaknya saat ini tengah menyusun aplikasi sederhana berbasis teknologi. Bekerja sama dengan kepolisian, hasil pendataan kerawanan ia masukkan ke dalam aplikasi sehingga memudahkan bagi siapa saja untuk mengetahui wilayah mana yang kerawanannya tinggi. “Aplikasinya belum sempurna. Nanti lewat aplikasi itu kami akan buat sampai ke tingkat TPS. Jadi begitu diklik satu TPS akan muncul semua keterangan terkait TPS itu berikut potensi kerawanannya,” imbuhnya. (bug)
(Suara NTB/bug)
Dapil 2 KSB Dinilai Paling Rawan
Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa menerima pendistribusian surat suara tahap terakhir, Senin (25/3). Surat suara dimaksud yakni untuk DPRD Provinsi NTB Dapil NTB V dan DPRD kabupaten/kota Dapil Sumbawa V. Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa, Lahmuddin, SE membenarkan hal tersebut. Surat suara yang diterima, untuk DPRD Provinsi NTB Dapil NTB V sebanyak 337.250 lembar plus 2 persen cadangan. Sedangkan DPRD kabupaten Dapil V sebanyak 47.963 lembar termasuk cadangannya 2 persen. “Hari ini kita terima surat suara tahap terakhir dari selu-
ruh pengiriman surat suara dari KPU RI ke kita. Yang kita terima surat suara DPRD Provinsi NTB Dapil NTB V, dan surat suara DPRD kabupaten/kota Dapil Sumbawa V,” ujarnya. Dijelaskannya, surat suara yang diterima akan disortir dan dilipat. Jika dari hasil sortir nantinya ada kekurangan surat suara, maka pihaknya segera meminta pengiriman kembali. Begitupula jika ada kelebihan, akan dilakukan pemusnahan bersama Bawaslu dan pihak kepolisian. Sehingga surat suara yang terdistribusi sampai tingkat TPS sesuai dengan jumlah DPT plus cadangan 2 persen. “Total surat suara yang
kita terima itu dari 3 jenis pemilihan itu, termasuk lembar cadangan sejumlah 1.686.250 lembar. Itulah keseluruhan surat suara yang telah kita terima. Itulah kebutuhan surat suara untuk digunakan di 1.424 TPS,” terangnya. Terhadap surat suara yang telah disortir dan dilipat akan dibagi berdasarkan jumlah DPT plus 2 persen masingmasing TPS. Dimana akan dimasukkan dalam amplop dilapisi dengan plastik bersamaan dengan logistik yang lainnya akan dikirim bersamaan ke tingkat TPS. “Pada akhirnya kita berharap seluruh logistik ini tiba di TPS, H-1 tanggal 16 April 2019,” tukasnya. (ind)
Taliwang (Suara NTB) Inspektorat Sumbawa Barat, segera mengusulkan kasus dugaan proyek fiktif pada proses pengadaan lampu penerang pantai desa Labuhan Lalar ke sidang TPTGR. Upaya itu terpaksa dilakukan, pasalnya sejak diberikan waktu pengembalian selama 60 hari setelah LHP terbit tidak memberikan hasil yang maksimal. Inspektur Inspektorat KSB, Ir. H. Ady Mauluddin M. Si kepada Suara NTB, Senin (25/3) mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan sejak akhir 2018 dan terduga pelaku diminta segera mengembalikan kerugian negara. Tetapi, sampai 60 hari tidak memberikan hasil yang baik. Atas pertimbangan tersebut, dalam waktu dekat ini pihaknya akan segera mengusulkan kasus itu ke sidang TPTGR. Upaya itu juga dilakukan, supaya tidak ada lagi desa yang menyepelehkan masalah pengembalian kerugian negara meski jumlahnya tidak banyak. Bahkan jika di sidang TPTGR tidak memberikan hasil juga, maka penagihannya akan diserahkan ke Kejaksaan. “Kita sudah memberikan waktu untuk melakukan pengembalian selama 60 hari, tetapi tidak kunjung dilakukan oleh mantan kades tersebut. Makanya kita ajukan ke sidang MTPTGR,” ungkapnya. Dikatakannya, kasus proyek tersebut diketahui merugikan negara sekitar Rp165 juta yang bersumber dari dana APBDes tahun 2018. Proyek tersebut menjadi kasus, karena tidak dibangun padahal anggarannya sudah terserap 100 persen. Makanya masyarakat di Labuhan Lalar melaporkan masalah itu ke Inspektorat. Bahkan hasil dari
pengecekan tim di lapangan, ternyata memang benar tidak ada aktivitas pembangunan. Pihaknya kemudian membuat LHP sekaligus diminta untuk bisa segera melakukan pengembalian. Karena tidak kunjung ada pengembalian, sehingga upaya lanjutan dengan sidang TPTGR. Jika tidak memberikan hasil juga, maka akan langsung diserahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) untuk bisa melakukan penagihan. “Kerugiannya tidak terlalu besar, tetapi karena dia (mantan Kades) menyepelekan hal itu akhirnya harus disidang di Majelis TPTGR,” imbuhnya. Ia menambahkan, selain Desa Labuhan Lalar pihaknya mencatat ada beberapa desa lagi terindikasi bermasalah. Sebut saja desa Dasan Anyar terkait dugaan penggelapan pajak yang mencapai angka Rp125 juta. Desa tersebut juga diminta agar segera melakukan pengembalian, tapi hingga saat ini tersisa sekitar Rp91 juta yang belum dikembalikan. Terkait desa Dasan Anyar, pihaknya masih memberikan waktu hingga 40 hari kedepan, jika tidak kunjung melakukan pengambalian akan langsung disidang. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada Kepala Desa untuk bisa mengelola uangnya secara baik dan tepat sasaran. Jika ada yang masih diragukan, pihaknya juga bersedia membuka diri untuk membantu. “Kita minta supaya para Kepala Desa untuk lebih berhati-hati dalam penggunaan anggaran yang ada. Karena jika terjadi masalah tetap akan kita proses, minimal dilakukan pengembalian dan sanksi yang lebih berat lagi,” tegasnya. (ils)
KSB Targetkan Rehab Rekon Tuntas 12 April Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM menargetkan penyelesaian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) rumah warga yang terdampak gempa selesai pada tanggal 12 April mendatang. Target yang disampaikan bupati itu setelah mendapat konfirmasi terkait sisa anggaran program yang sebelumnya dijanjikan oleh pemerintah pusat segera dicairkan. “Kalau semuanya masuk yang 184 miliar. Insyaallah kami sama pak Kapolres dan semua pihak sudah menargetkan 12 April atau sebelum Pemilu semua rumah warga selesai,” cetusnya. Untuk mencapai target penyelesaian rehab rekon itu, bupati menga-
(Suara NTB/bug)
takan, bagi seluruh masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat akan diberikan anggaran sebesar 50 persen dari total bantuan dan rusak sedang sebesar 78 persen dengan asumsi pengerjaan rumah mereka tuntas 100 persen. “Sisanya nanti tetap akan dipenuhi setelah ada transfer berikutnya. Tapi mereka swadaya sisanya dulu untuk mengejar target,” katanya. Sementara ini dana tambahan terbaru yang diterima Pemda KSB sebesar, Rp 48,940 miliar. Menurut bupati, Rp 11,250 miliar akan digunakan menggenapkan penerima bantuan
H. W. Musyafirin
rumah rusak berat tahap 1 dan 2 dan kelebihannya untuk rusak berat usulan berikutnya dan rusak sedang. “Tapi tadi, yang rusak berat tetap 50 persen dulu. Kalau yang rusak berat tahap 1 dan 2 kita genapkan (100 persen),” paparnya. Untuk rusak ringan sendiri, Pemda KSB meminta partisipasinya terlebih dahulu. Bupati mnegatakan, saat ini hampir seluruh rumah rusak ringan sudah tertangani dengan dikerjakan secara mandiri oleh pemilih masing-masing. “Mereka kan sudah selesai tapi dananya belum ada. Nah kita minta partisipasi mereka lagi buat rekening karena kami pastikan dananya nanti akan masuk,” janjinya. Selanjutnya ia menyampaikan, sisa dana rehab rekon untuk KSB sebesar sekitar Rp 124 miliar diperkirakan akan masuk pada akhir bulan Maret ini. Jika dana tersebut benar ditransfer bupati semakin yakin penyelesaian program rehab rekon yang ditargetkan Pemda KSB bisa terealisasi. “Artinya kalau masuk sisanya, tuntas bangunannya tuntas juga anggarannya,” ujarnya. Bupati mengungkapkan, Pemda KSB tetap melibatkan seluruh pihak untuk membantu masyarakat memperbaiki kembali huniannya pasca gempa. Tidak terkecuali kalangan pengusaha material dan bahan bangunan. “Kita tetap ajak kerja sama pengusaha karena kan tahu sendiri dananya oleh pusat dicicil,” pungkasnya. (bug)
(Suara NTB/ist/dok kpu ksb)
MELIPAT – Sejumlah petugas yang dipekerjakan KPU KSB tengah melipat surat suara di gudang penyimpanan KPU KSB.
KPU KSB Mulai Pelipatan Surat Suara Taliwang (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai melakukan pelipatan surat suara Pemilu 2019. Pelipatan sekaligus proses penyortiran itu dilakukan di gudang sewa KPU KSB di Kelurahan Bugis, kecamatan Taliwang. “Kita kemarin sudah menerima surat suaranya. Dan hari ini (Senin, red) langsung lakukan proses sortir sekaligus pelipatan,” jelas Ketua KPU KSB, Denny Saputra, S.Pd kepada wartawan. Ia mengatakan, pihaknya menargetkan pelipatan surat suara itu selesai dalam 10 hari ke depan. Selanjutnya, seluruh surat suara itu untuk sementara waktu tetap ditempatkan di gudang milik KPU sebelum akhirnya didistribusikan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehari sebelum hari pencoblosan. “Setelah dilipat kita tetap simpan di gudang kami dulu,” katanya.
Pada hari pertama ini, Denny menyebutkan, sementara belum menemukan adanya surat suara yang rusak. Menurutnya, jika nantinya ditemukan ada yang rusak pihaknya masih memiliki waktu untuk pengajuan penggantian kepada rekanan. “Kalau pun ketemunya di hari terakhir kita masih punya waktu minta ganti. Makanya kita percepat proses sortir dan lipat mulai hari ini,” paparnya. Untuk diketahui, total surat suara yang diterima KPU KSB sebanyak 459.156 lembar. Terdiri dari surat suara pemilihan presiden (Pilpres), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPR RI Dapil NTB 1 dan surat suara DPRD Provinsi Dapil NTB 5 masing-masing sebanyak 91.231 lembar. Berikutnya surat suara untuk DPRD Kabupaten. Masing untuk Dapil 1 sebanyak 36.445 lembar, Dapil 2 sebanyak 37.184 lembar, dan untuk Dapil 3 sebanyak 20.603 lembar. (bug)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Selasa, 26 Maret 2019
Hutan Jadi Lahan Jagung Diduga Picu Banjir Bima (Suara NTB) Tidak hanya Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer M.Pd, yang mengaku banjir di Kecamatan Sanggar belum lama ini diduga disebabkan gundulnya hutan. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bima, Ir. Suryadin HAR juga mengatakan serupa. Duta Partai Golkar ini mengaku banjir bandang yang melanda wilayah Kecamatan Sanggar dan Tambora belum lama ini, diduga dipicu hutan yang beralih fungsi lahan untuk (Suara NTB/Uki) menanam jagung. “Saya Suryadin melihat banjir di Sanggar dan Tambora akibat gundulnya hutan yang kebanyakan pengalihan fungsi hutan menjadi lahan pertanian tanaman jagung,” katanya kepada Suara NTB, Senin (25/3). Suryadin mengatakan lahan untuk menanam jagung dengan cara menggunduli hutan tidak hanya terjadi di Kecamatan Sanggar dan Tambora. Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Donggo. “Warga Donggo kemarin mendatangi kami di DPRD menyuarakan aspirasi soal gundulnya hutan ini akibat alih fungsi jadi lahan tanam jagung,” katanya. Diakuinya gundulnya hutan di Bima marak terjadi setelah wewenang pengawasan hutan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi sejak tahun 2017 lalu. Sementara di tingkat Kabupaten kata dia, hanya sifatnya koordinatif. “Ini yang menjadi persoalannya. Daerah tidak bisa berbuat apa-apa, hanya memiliki kewenangan koordinasi,” katanya. Akan tetapi dalam menyikapi kondisi tersebut, pihaknya bersama dengan Dinas Kehutanan Provinsi NTB, Bupati, Wakil Bupati Bima dan OPD teknis menggelar rapat koordinasi beberapa waktu lalu. “Dalam rapat ini melahirkan keputusan dibentuk tim pengawasan hutan. Kerjanya akan melakukan pengawasan hutan. Saya kira ini cukup efektif,” katanya. Tidak hanya itu, pada saat rapat tersebut, Komisi II meminta Pemerintah agar tidak memberikan bantuan bibit jagung lagi kepada oknum-oknum yang diketahui akan menanam jagung di lahan yang dulunya adalah hutan. “Sebab kami menilai faktor pengundulan hutan karena banyaknya bantuan bibit jagung. Begitupun lahan yang didalam hutan meski mengantongi SPPT kita desak dicabut,” katanya. Suryadin menambahkan, para petani jagung juga tidak boleh dicantumkan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk. Hal ini agar petani memiliki kesadaran terhadap lingkungan. “Selama ini Kabupaten Bima terkesan kekurangan pupuk karena kebutuhan pupuk kebanyakan digunakan petani jagung. Makanya kita meminta agar tidak dimasukkan dalam RDKK, terlebih mereka yang mengelola lahan dalam kawasan hutan,” pungkasnya. (uki)
Kajari Dompu Canangkan Zona Integritas WBP dan WBBM Dompu (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, Senin (25/3) resmi mencanangkan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBP) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Pencanangan itu sebagai bentuk komitmennya dalam mewujudkan birokrasi bebas KKN, akuntabel, efektif dan efisien serta memberi pelayanan dengan kualitas prima. Kuncinya yakni meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kajari Dompu, Edhi Nursapto, SH., dalam sambutannya menyampaikan, upaya mewujudkan WBP dan WBBM diwilayah ini sebetulnya sudah lama dilakukan. Namun baru kali ini bisa dideklarasikan. Zona integritas erat kaitannya dengan reformasi birokrasi. “Suka atau tidak suka zona integritas ini berkaitan erat dengan reformasi birokrasi,” kata dia. Zona integritas yang mengikat tiga tujuan reformasi birokrasi itu, menurut dia, tidak akan bisa berjalan maksimal tanpa diimbangi SDM yang memadai. Karena akan percuma sarana prasarana lengkap serta sistim yang baik jika tidak diaplikasikan oleh mereka yang berintegritas. Untuk itu, komitmen utamnya yakni membangun manusia yang berkualitas. “Kunci utama adalah SDM. Integritas pada diri pribadi. Alat secanggih apapun tidak akan berfungsi dengan baik tanpa SDM yang baik,” tegasnya. Sebaliknya, dengan manusia yang berintegritas alat sesederhana apapun akan berfungsi maksimal. Karenanya tidak perlu berkecil dan takut dengan segala keterbatasan yang dimiliki saat ini. Di Indonesia tidak semua Kejari menenuhi syarat untuk mencanangkan WBP dan WBBM. Namun, berdasarkan surat keputusan Kajati NTB Nomor 09/P2CR.5/01/2019 tertanggal 29 Januari 2019 diputuskan semua kejati dan kejari Se-NTB harus mencanangkannya. Untuk itu, diharapkan Edhi Nursapto, pencanangan ini tidak semata-mata menjadi peringatan yang tanpa makna. Melainkan diaktualisasikan dengan menunjukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. “Jangan pencanangan ini hanya sekedar peringatan tanpa makna. Saya inginkan kedepan kita harus berubah untuk menjadi lebih baik,” harapnya. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin mengapresiasi positif pencanangan zona integritas WBP dan WBBM oleh Kejari tersebut. Menyusul dua lembaga lain yang sudah lebih dulu mendeklarasikannya, seperti Pengadilan Agama (PA) serta Pengadilan Negeri (PN) setempat. Di lingkup Pemkab Dompu sendiri belum ada satupun instansi yang mendeklarasikan hal ini. Kendati begitu harapan besar Bupati kegiatan tersebut akan bisa memberi semangat pihaknya untuk mengagendakan deklarasi WBP dan WBBM di tahun 2019 ini. “2019 ini paling tidak ada beberapa SKPD atau kami di pemda mungkin nanti akan membikin acara bersama-sama. Menandatangani Pakta integritas untuk pembangunan zona bebas korupsi,” ungkapnya. Apapun alasannya, mewujudkan WBP dan WBBM merupakan suatu hal yang baik dalam membangun karakter dan budaya kerja yang transaparan, efisien serta menjadi roh sebuah birokrasi. Diakui Bupati, di Dompu memang tidak ada program yang tidak dideklarasikan pihaknya. Tetapi ironis pada penerapan masih jauh dari harapan. Cotoh kecil komitmen bebas sampah yang sudah dicanangkan sejak tahun 2012 lalu. Rupaya di Desa/ Kelurahan masih ditemukan serakan sampah disembarang tempat. “Terpenting ada upaya, ada tekad untuk mencegah, menghindari, tidak mengulangi hal-hal yang memang dilarang untuk dilakukan. Itu rohnya yang penting. Kalau kejaksaan misalnya hari ini deklarasi zona Pakta integritas ya ini yang kita jaga keberlanjutannya bagaimana,” pungkasnya. (jun)
Halaman 7
Warga Dompu Diminta Siapkan Diri di Bidang Pertambangan Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengaku mendapat tembusan pemberitahuan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada PT Sumbawa Timur Mining (STM) di Huu Dompu untuk kegiatan eksplorasi. Masyarakat Dompu diminta mempersiapkan diri untuk menyambut kehadiran tambang. Upaya ini menjadi prioritas utama yang harus dilakukan pemerintah sebelum tambang tersebut benar – benar dioperasionalkan. Demikian disampaikan H. Bambang M. Yasin kepada Suara NTB usai melakukan pembinaan siswa di SMPN 1 Huu Dompu, Senin (25/3). “Menyiapkan mental masyarakat menjadi prioritas yang harus dilakukan pemerintah dalam menghadapi tambang,” kata H. Bambang. Menurut H. Bambang, belakangan banyak muncul forum dan istilah terkait masyarakat lingkar tambang, termasuk istilah masyarakat adat sekitar tambang dan itu tidak hanya satu
masyarakat adat. Pada akhirnya menuntut lebih diprioritaskan dan bisa memperpanjang tahapan yang akan memperbanyak cost (biaya). Padahal fenomena pemerintah saat ini ingin mempersingkat tahapan, sehingga memudahkan investasi. Terkait penyiapan SDM untuk menjadi karyawan di tambang, dikatakan H. Bambang, tidak perlu menjadi gerakan saat ini. Karena kepastian tambang ke tahap produksi masih cukup lama, sehingga belum
bisa dipastikan spesifikasi studi yang dibutuhkan. Dibandingkan menjadi
karyawan, masyarakat Dompu harus bisa menjadi penyalur semua kebutuhan tambang. Untuk menjadi penyuplai, ketersediaan barang harus dipastikan secara kontinyu, berkualitas,
H. Bambang M. Yasin
dan kuantitasnya tercukupi. “Seperti sekarang ada protes karena penyedia jasa catering tambang mengambil ayam dari Surabaya, mengambil kebutuhan sayur dari luar daerah? Pertanyaannya, siap tidak kita menyiapkan kebutuhan itu secara kontinu sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan. Itu yang harus mulai kita siapkan,” katanya. Sebelumnya, PT STM mulai melakukan kegiatan eksplorasinya di Kabupaten Dompu tahun 2010 setelah perusahaan ini mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan. Namun sejak Agustus 2017 lalu, perusahaan tambang gabungan dari PT Vale dan PT Antam ini tidak mendapatkan perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan. Sehingga semua aktifitas dalam kawasan hutan dihentikan. (ula)
(Suara NTB/ula)
(Suara NTB/ula)
PEMBINAAN - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin saat menjadi pembicara pada acara pembinaan siswa SMPN 1 Huu, Senin (25/3).
Jangan Ada Lagi Pelajar Huu yang Bunuh Diri Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin memimpin janji bersama pelajar di SMPN 1 Huu untuk tidak mengakhiri hidup dengan bunuh diri dan menyalahgunakan obat-obatan. Guru pun diminta untuk membangun komunikasi yang baik dengan para siswa agar mereka tidak cepat putus asa. “Saya tidak ingin ada anak-anak Huu yang menjadi pelaku bunuh diri lagi. Cukup yang kemarin-kemarin saja, ndak boleh ada tambahan lagi,” kata H. Bambang M. Yasin pada acara pembinaan pelajar dan wali murid di SMPN 1 Huu, Senin (25/3).
Kasus bunuh diri yang terjadi beberapa waktu lalu, diantaranya disebabkan salah pergaulan dan memaksakan diri untuk mendapatkan barang tertentu. Padahal orang tuanya belum mampu untuk memenuhinya. Karenanya, guru dan orang tua wali dituntut untuk mengawasi serta mendampingi anak. “Kalau tidak, anak akan mencari teman lain mencurahkan perasaannya. Syukur kalau dia menemukan teman yang baik, maka dia akan mengendalikan emosinya. Tapi kalau menemukan orang yang salah, maka anak akan terjerumus pada perilaku yang salah,” ingat H. Bambang. H. Bambang juga mengingatkan para siswa, wali murid
dan guru yang hadir soal hukum agama bagi mereka yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri sebagai tindakan yang diharamkan dalam agama Islam. Jangankan bunuh diri, mendoakan agar matipun diharamkan dalam Islam. Bagi mereka yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, ia akan dimasukan ke dalam neraka. Bahkan di dunia sekalipun, ia tidak boleh dimakamkan di tempat pemakaman umat Islam. “Mau mayatnya dibuang ke laut? Mereka (pelaku bunuh diri) dimakamkan di pemakaman umum (orang Islam) saat ini karena rasa kemanusiaan saja. Makanya jangan pernah berpikir untuk mengakhiri hidup dengan cara apapun. Kita
Gudang Alat dan Obat DPPKB Dompu Disegel Dompu (Suara NTB) Gudang penyimpanan alat dan obat milik Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana (DPPKB) Kabupaten Dompu disegel. Penyegelan tiba-tiba itu diduga dilakukan pengusaha jasa konstruksi baja ringan. Akibatnya, aktivitas pengawai di bidang tersebut sementara terhambat. Kepala Dinas PPKB Dompu, Gatot Gunawan, Skm, MPPM., dikonfirmasi hal itu, Senin (25/ 3) mengaku kaget mendengar informasi salah satu ruang kerja dan gudang penyimpanan alat serta obatnya disegel. Kabarnya, penyegelan ini buntut dari piutang material baja ringan yang belum dibayarkan kontraktor. Padahal DPPKB sudah melunasi total biaya pembangunan gedung baru itu. “Dari dinas kan sudah selesai, termin pertama kedua uangnya sudah dikasi semua. Cuma persoalannya dari kontraktor ini dia belum bayarkan untuk pembangunan atap, plafon dan parkiran,” ungkapnya. Keterangan pengusaha jasa konstruksi, piutang bahan serta pemasangan baja ringan oleh kontraktor ini sebesar Rp74 juta lebih. Kedua pihak sebelumnya sudah membuat dua
(Suara NTB/jun)
DISEGEL – Tampak gudang penyimpanan alat dan obat milik DPPKB Dompu disegel pengusaha jasa konstruksi baja ringan, Senin (25/3). kali perjanjian untuk langkah penyelesaiannya. Tetapi oleh kontraktor rupanya kesepakatan itu tidak juga diindahkan. Karenanya, pilihan akhir penyedia jasa yakni menyegel ruangan tersebut untuk melihat reaksi kontraktor. “Sebenarnya mau dibongkar barang itu karena belum dibayar. Cuma pilihannya kemudian disegel,” ujarnya. Dalam kasus ini, lanjut Gatot Gunawan, DPKB tidak lagi memiliki urusan dengan kedua pihak. Sebab tanggung jawab-
nya sudah dipenuhi. Namun, mengingat barang yang dipersoalkan ada di instansinya, ia berinisiatif dalam waktu dekat mempertemukan mereka untuk mencari solusi terbaik. Karena ketika dibiarkan terus berlarut, aktivitas pegawainya akan terhambat. Apalagi objek penyegelan yakni gudang penyimpanan alat dan obat yang sewaktu dibutuhkan mendadak. “Disana kan obat-obatan jadi dengan disegel seperti itu aktivitas kita jadi terhambat,” pungkasnya. (jun)
hidup normal saja,” katanya. Ia juga meminta kepada sekolah untuk mencabut larangan siswa membawa HP saat ke sekolah. HP memiliki banyak fungsi dalam proses belajar mengajar, selain fungsi media komunikasi dan alat kontrol orang tua terhadap anaknya. Yang diatur itu, bagaimana HP para siswa tidak memuat aplikasi yang tidak mendidik dan disalahgunakan untuk membuka program yang tidak bermanfaat. Pada kesempatan itu, Kapolres Dompu, AKBP Erwik Suwondo, SIK, MIK juga menyampaikan fenomena kenakalan remaja di Dompu belakangan ini. Fenomena itu dipicu oleh perilaku penyalahgunaan obatobatan serta narkoba.
“Sebagian besar tahanan di Polres Dompu saat ini terkait narkoba dan pengaruh penyalahgunaan obat-obatan. Bahkan diantara pelaku merupakan anak di bawah umur. Itu yang harus dihindari oleh anak-anak sekalian,” ingatnya. Selain Kapolres dan Bupati, Ketua PN Dompu, Toniwidjaya H. Hilly, SH juga memberikan pembinaan terkait peran pengadilan Negeri dalam mengadili tindak pidana yang terjadi. Ia pun berpesan kepada para siswa, guru dan wali murid agar bersama-sama menjaga dan mendidik anak-anaknya sehingga menjadi generasi penerus bangsa. (ula)
Kasus Desa Jala
Jaksa Belum Temukan Indikasi Penyimpangan Dompu (Suara NTB) Sedikitnya belasan saksi diperiksa jaksa Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu. Terkait kasus dugaan penyimpangan DD/ADD Desa Jala tahun 2018. Kendati begitu, proses penyelidikan belum bisa dinaikan statusnya ke penyidikan. Jaksa masih membutuhan keterangan puluhan saksi lagi. Kasi Pidsus Kejari Dompu, M. Isa Ansyori, SH., kepada Suara NTB, Senin (25/3) kemarin mengakui sudah belasan saksi diperiksa pihaknya. Namun hasil pemeriksaan itu belum ditemukan indikasi penyimpangan sebagaimana Laporan Pegaduan (Lapdu) awal yang disampaikan masyarakat. “Kalau dalam laporan itu kan ada penyimpangan cuma kita belum bisa menentukan secara pasti. Karena memang belum selesai penyelidikan kita,” kata dia. Sejauh pemeriksaan saksi yang intens dilakukan baru-baru ini belum ditemukan indikasi penyimpangan. Namun, masih tersisa puluhan saksi lain untuk betul-betul memastikan
ada tidaknya penyimpangan DD/ADD 2018 di Desa Jala itu. Saksi-saksi tersebut yakni aparatur desa terkait, penerima bantuan bedah rumah kumuh, guru PAUD serta warga penerima bantuan sosial lainnya. Tergetnya, mereka akan diperiksa pekan depan. “Kalau kasus dana desa ini memang kita butuh banyak saksi, bisa sampai puluhan sekarang kita baru belasan orang,” ujarnya. Tak hanya dihadapkan banyaknya saksi yang perlu dimintai keterangan. Dalam kasus yang diduga merugikan keuangan negara Rp400 juta itu, penyidik juga dihadapkan dengan banyaknya saksi yang tidak berkesempatan menjalani pemeriksaan. Rata-rata beralasan jarak tempuhnya cukup jauh. Menyikapi hal itu pihaknya berinisiatif menggelar pemeriksaan massal di kantor desa atau camat setempat. “Minggu depan sudah kita jadwalkan jadwalkan turun pemeriksaan di lapangan. Kalau tidak di kantor desa mungkin di kantor camat setempat,” pungkasnya. (jun)
180 Rumah di Kota Bima Terendam Banjir (Suara NTB/jun)
ZONA INTEGRITAS - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin bersama Kajari Dompu, Edhi Nursapto, beserta jajaran Forkopimda. Saat pose bersama usai menandatangani piagam zona integritas WBP dan WBBM, Senin (25/3).
Kota Bima (Suara NTB) Sebanyak 180 unit rumah di Kota Bima terendam banjir pada Minggu (24/3) malam. Jumlah tersebut berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima. “Data terakhir yang kita catat ada sebanyak 180 unit rumah yang terdampak banjir semalam,” kata Kepala BPBD
Kota Bima, Ir. H. Sarafudin, kepada Suara NTB, Senin (25/3). Ia menyebutkan, ratusan unit rumah yang terdampak banjir tersebut tersebar di wilayah Kelurahan Jatibaru, Lewi Jambu dan Melayu Kecamatan Asakota. Kemudian di Kelurahan Nae, Sarae dan Pane Kecamatan Rasanae Barat. “Banjir dominan merendam rumah warga di
wilayah bagian utara dan barat Kota Bima,” katanya. Sarafudin mengatakan, banjir tersebut terjadi karena intensitas hujan yang sangat tinggi. Aliran sungai Melayu tidak mampu menampung air hujan sehingga meluap masuk ke pemukiman warga. “Saat banjir sekitar pukul 18.00 wita, kita melakukan evakuasi warga ke tempat aman.
Dan banjir surut sekitar pukul 21.00 wita,” katanya. Ia mengaku, saat ini pihaknya akan mengecek kembali dan sekaligus melakukan pendataan kerusakan serta kerugian yang dialami warga pasca banjir, untuk diberikan bantuan. “Hari ini kita akan kembali turun cek dan mendata. Untuk sementara kerugian yang dialami belum
kita bisa taksirkan,” katanya. Iamenghimbauseluruhmasyarakat agar terus meningkatkan kewaspadaan karena hujan tidak bisa dideteksi dengan tepat, pihaknya juga berkoordinasi dengan BMKG saat ini, waktunya sudah harus memasuki musim kemarau. “Mudah-mudahan tadi malam, adalah banjir yang terakhir kali terjadi,” pungkasnya. (uki)
POLHUKAM
SUARA NTB Selasa, 26 Maret 2019
Halaman 8
Pascapenolakan Petani
Polisi Kawal Distribusi Bibit Bawang Putih Sembalun (Suara NTB/why)
TANDATANGAN - Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Kurniadie menandatangani Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, Senin (25/3).
Pencanangan Zona Integritas Imigrasi Mataram Jangan Hanya Seremonial Mataram (Suara NTB) – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram mencanangkan zona integritas tahun 2019 ini. Pencanangan berupa pelayanan publik yang transparan tanpa indikasi korupsi. Selain itu, konsep pelayanan publik yang mengedepankan kebutuhan masyarakat. Pencanangan tersebut diwujudkan dengan pembangunan zona integritas unutk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Senin (25/3). Turut hadir Walikota Mataram TGH Ahyar Abduh, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, dipimpin Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Kurniadie yang didampingi Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTB, Wilopo. “Jadi tidak sekadar seremonial saja. Tapi benar-benar diimplementasikan dalam melayani masyarakat NTB,” kata Wilopo. Dia menambahkan, petugas Imigrasi perlu menunjukkan perubahan mentalitas dan pola pikir dalam memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat. Sementara Kurniadie mengatakan, perbaikan pelayanan keimigrasian juga perlu didukung dengan peran serta masyarakat, dalam hal memberi masukan dan saran. “Dalam hal apa saja yang perlu kami perbaiki untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ini membutuhkan kerja keras,” ucapnya. Kemudian Adhar mengatakan, kualitas pelayanan publik melalui WBK dan WBBM merupakan suatu keharusan. “Bagi instansi pemerintah ini suatu hal yang pasti harus dilakukan,” terangnya. Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM ditandatangani Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram dengan diketahui Walikota Mataram, serta Kakanwil Kemenkumham NTB diwakili Kepala Divisi Keimigrasian. (why)
Hari Ini, Prabowo-Sandi Kampanye Rapat Umum di Mataram Mataram (Suara NTB) Hari ini, pasangan Capres/Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi) akan menggelar kampanye rapat umum di Lapangan Umum Karang Pule, Kota Mataram. Kampanye rapat umum Prabowo-Sandi itu rencananya akan diikuti oleh sekitar 50 ribu orang dari seluruh daerah di NTB. Dalam kampanye rapat umum yang akan mulai digelar pukul 14:00 Wita itu, Prabowo akan memberikan orasi politiknya di hadapan masyarakat NTB. “Kedatangan Prabowo, untuk menjawab kerinduan masyarakat NTB yang sudah terpendam, sehingga beliau (Prabowo) berpesan secara khusus agar kami mempersiapkan acara ini dengan semaksimalkan mungkin,” ujar Ketua Badan Pemenangan Provinsi (BPP) NTB Prabowo-Sandi, Ali Utsman Ahim, Senin (25/3). Dikatakan Ali, kehadiran Prabowo di tengah-tengah masyarakat NTB hari ini, akan menambah semangat juang para pendukung, relawan dan tim pemenangan untuk lebih keras lagi berjuang. Sehingga target kemenangan telak bagi Prabowo-Sandi di NTB akan terulang seperti Pilpres 2014 lalu. “Dengan kehadiran Prabowo ini, kami optimis NTB bakal jadi lumbung suara, kita akan kembali mendulang suara kemenangan yang jauh lebih besar angkanya dari Pilpres dulu. Kami di NTB akan memastikan politik akal sehat bisa memenangkan perjuangan politik ini, dan Indonesia punya navigator baru,” tegas Ali. Selain dengan kehadiran Prabowo di NTB hari ini, faktor lain yang bakal menjadi daya dukung kemenangan Prabowo-Sandi di NTB, antara lain dukungan dari partai koalisi di NTB yang rata-rata menjadi pemenang pemilu. Sehingga kalkulasi politik di atas kertas, maka Prabowo-Sandi sudah di atas angin dibandingkan dengan calon sebelah. Ketua DPD Gerindra NTB, yang juga Ketua dewan pengarah BPP, H. Ridwan Hidayat, menambahkan kemenangan Prabowo-Sandi sudah di depan mata. Pasangan Capres/ Cawapres 02 merupakan hasil ijtimak ulama’. Sehingga dukungan dari umat Islam sangat begitu luar biasa. “Secara nasional, solidaritas umat Islam sangat kuat terbangun, ini menjadi lokomotif yang sangat kuat untuk mendongkrak kemenangan. Kalaupun di NTB, TGB tidak lagi dalam barisan, tapi masyarakat NTB sudah cerdas, karena informasi sudah sudah memenuhi ruang di NTB bahkan sampai ke dusun, jadi mereka tahu mana yang terbaik,” katanya. Diungkapkan Ridwan, pelaksanaan kampanye rapat umum Prabowo-Sandi di NTB hari ini akan dikonsep menyerupai suasana aksi 212 di Monas Jakarta beberapa waktu lalu. Sehingga dipilihnya lokasi kampanye rapat umum di lapangan karang Pule dengan tujuan seperti itu. (ndi)
(Suara NTB/ndi)
KETERANGAN PERS - Ketua BPP Prabowo-Sandi, Ali Utsman Ahim didampingi Ketua DPD Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat, Ketua Panitia Kampanye Rapat Umum, Lalu Wirajaya, dan Jurbir BPP, Samsul Qomar, saat memberikan keterangan pers soal kampanye rapat umum di Mataram.
Mataram (Suara NTB) – Penolakan petani di Sembalun Lombok Timur terhadap penyaluran bibit bawang putih membuat polisi turun tangan. Gejolak masyarakat dicegah dengan pengawalan setiap distribusi bibit. Bibit yang sudah disalurkan diharapkan tidak dijual lagi tetapi dimanfaatkan. Hal itu ditegaskan Kapolsek Sembalun, Iptu Made Sutama dihubungi dari Mataram Senin (25/3) kemarin. “Sekarang kita mulai mengawasi penyalurannya,” ucapnya. Dia menambahkan, dua pekan lalu pihaknya menerima keluhan dari petani yang mengembalikan bibit bawang putih yang disalurkan. Alasannya jumlah dan berat bibit tidak sesuai dengan yang diajukan.
“Maka itu kita awasi juga penerimaannya, supaya jangan sampai bibit yang diterima petani ini dijual kembali,” paparnya. Penyaluran bibit bawang putih Maret 2019 ini diduga realisasi dari APBN tahun 2018. Bibit dibagikan dengan tanpa keterangan bobot di dalam karung-karung. Petani yang mendatangi Polsek Sembalun sebelumnya meminta polisi untuk mem-
bantu mencarikan solusi bobot dan jumlah bibit yang tidak sesuai dengan persetujuan. Indikasinya, berat bibit bawang putih yang seharusnya 20 Kg menyusut hanya menjadi 5-8 Kg yang diterima. Penyaluran bibit mencakup 57 kelompok tani di Desa Sembalun Bumbung, dan 70 kelompok tani Desa Sembalun Lawang, Sembalun, Lombok Timur. Sebelumnya men-
cuat dugaan adanya 300 hektare lahan pertanian bawang putih fiktif di Sembalun, dari total 1.100 hektare lahan yang diverifikasi Dinas Pertanian Lombok Timur. Sentra pengembangan bawang putih di Kabupaten Lombok Timur mencapai 10.000 hektare, seperti diungkapkan Kadis Pertanian Lombok Timur, Zaini beberapa waktu lalu. Sentra penanaman bawang putih meliputi Kecamatan Sembalun, Wanasaba, Sikur, Pringgasela, dan Suela. Sembalun disiapkan menjadi penyangga benih bawang putih nasional untuk program swasembada bawang putih tahun 2021. (why)
Made Made Sutama Sutama
(Suara NTB/why)
BIBIT LOBSTER - Kasubdit Gakkum Ditpolair Polda NTB Kompol Luqman Pujo Prasetyo Senin (25/3) bersama Kepala BKIPM Mataram Suprayogi menunjukkan barang bukti bibit lobster yang disita dari penggagalan penyelundupan melalui bandara Sultan Salahudin Bima.
Bibit Lobster Lombok Gagal Diselundupkan Lewat Bima Giri Menang (Suara NTB) – Penyelundup bayi lobster tak kehabisan akal. Lewat Lombok tertutup, jalur timur melalui Bima dipakai. Tetapi tetap saja terbongkar juga. Dua tersangka, RL (37) dan MH (29) gagal membawa 19.800 bayi lobster ke Makassar, Sulawesi Selatan melalui Bandara Sultan Salahuddin Bima. “Baby lobster ini di dalam 22 plastik dengan kerugian negara ditaksir Rp3,96 miliar,” ungkap PS Kasubdit Gakkum Ditpolair Polda NTB
Kompol Luqman Pujo Prasetyo, Senin (25/3). Dua tersangka ditangkap Minggu (24/3) petang. Bibit lobster tersebut disimpan di dalam koper, dibungkus di dalam plastik berkain kasa dan diisi oksigen. Mereka belum sempat masuk ke pesawat penerbangan Bima-Makassar. Semalam sebelumnya, bibit lobster itu baru saja diseberangkan dari Lombok melalui jalur darat. Mereka sempat isi ulang oksigen di Dompu untuk menjaga bibit lobster tetap
hidup. “Bibit ini diambil dari dua pengepul di Labuhan Haji (Lombok Timur), dua di Jerowaru (Lombok Timur), dan satu di Kopang (Lombok Tengah),” sebutnya. Luqman menjelaskan, para tersangka ini berperan sebagai kurir yang mengambil dan mengantarkan bibit lobster. “Ada yang diupah Rp5 juta, ada yang Rp3 juta. Itu diluar ongkos operasional mereka,” terangnya. “Mereka biasanya kirim lewat Lembar, lewat bandara di sini, tapi karena ketat jadi lewat
bima. waktu mereka saat itu tinggal tiga jam lobster harus sudah sampai Singapura,” imbuh Luqman. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Mataram Suprayogi menjelaskan, penyelundupan bibit lobster dari Indonesia khususnya Lombok punya tujuan akhir Vietnam. “Lombok merupakan salah satu daerah bibit lobster dengan pertumbuhan dan kualitas bagus. Masyarakat dengan iming-im-
ing uang besar terdorong untuk menyelundupkan,” ucapnya. Pengiriman bibit lobster ke luar daerah, jelas dia, dibolehkan dengan ketentuan bobot di atas 200 gram dan tidak dalam kondisi bertelur. “Ini untuk menjaga populasi lobster di daerah ini untuk anak cucu kita,” terangnya. Barang bukti bibit lobster tersebut kemudian dilepasliarkan di perairan Gili Sudak, Sekotong, Lombok Barat yang dipimpin Direktur Polair Polda NTB Kombes Pol I Made Sunarta. (why)
Jelang Penutupan TMMD, Pengerjaan Musala Dikebut
(Suara NTB/ist_Penrem)
SALAM KOMANDO - Salam komando usai prosesi sertijab di Lapangan Yonif 742/SWY, Senin (25/3).
Danrem 162/WB Ganti Dandim Lotim dan Danyonif 742/SWY Mataram (Suara NTB) Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M. Han., memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) dua perwira, Senin (25/3). Pergantian itu, Komandan Kodim 1615/Lotim Letkol Inf Agus Setiandar, S.IP., dan Komandan Yonif 742/SWY Letkol Inf Agus P Doni, berlangsung di lapangan Yonif 742/SWY Gebang Mataram. Upacara Sertijab yang dihadiri Kapolda NTB Irjen Pol Drs. Achmat Juri, MH., Para Dandim dan Kasi Korem, Dan/ Ka Satdisjan dan para undangan terlihat sederhana penuh kebersamaan dan kekompakan dalam satu Komando. Dalam amanatnya, Danrem 162/WB menyampaikan Sertijab merupakan bagian
dari sistem pembinaan personel dan organisasi dalam rangka pembaruan. Katanya, tour of duty area juga merupakan proses untuk memberikan pengayaan dan pengalaman serta menjaga kesinambungan kepemimpinan di tubuh TNI AD. “Pergantian jabatan juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan roda organisasi agar tugas-tugas satuan dapat diselesaikan dengan baik untuk mendukung tugas pokok satuan TNI AD,’’ jelas Danrem. Selain itu, Alumni Akmil 1993 tersebut juga memberikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi serta pengabdian pejabat lama dan mengucapkan selamat datang kepada pejabat baru Dandim 1615/Lotim dan
Danyonif 742/SWY. “Segera pelajari dan pahami Tugas dan tanggung jawab masing-masing karena sebagai unsur pimpinan, para Perwira sebagai motor penggerak perubahan dan kemajuan dalam organisasi satuan masing-masing,” pesan Kolonel Ahmad Rizal. Sementara pejabat baru Dandim 1615/Lotim Letkol Inf Agus Prihanto Donny, S.Sos., yang sebelumnya menjabat sebagai Danyonif 742/SWY dan Kasipers Korem 162/WB Letkol Inf I Gde Putu Suwardana menduduki jabatan sebagai Danyonif 742/SWY, sedangkan pejabat lama Dandim 1615/Lotim Letkol Agus Setiandar, S.IP., menjabat sebagai Kepala Staf Brigif 21/Komodo Korem 161/WS. (ars/*)
Dompu (Suara NTB) Penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 104 tahun 2019 tinggal menghitung hari, tanggal 27 Maret mendatang. Penutupan akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Kodim-Kodim jajaran TNI AD. Terkait dengan rencana penutupan yang sudah semakin dekat, semua program fisik TMMD ke 104 Kodim 1614/Dompu yang belum kelar terus dipacu dan digenjot hingga waktu malam hari dengan lembur. Salah satunya pengerjaan Musala Al Ikhlas Dusun Mujur Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa. “Ini dilakukan karena kita mengejar target sebelum penutupan TMMD, Musala sudah dalam kondisi jadi,” ungkap penanggungjawab lapangan pembangunan Musala, Serma Darwis. Dijelaskannya, pembangunan Musala AL Ikhlas ini sebenarnya lancar. Hanya karena kendala hujan terus menerus sehingga mengalami sedikit keterlambatan. “Insya Allah sebelum penutupan sudah dalam kondisi finish,” ujarnya. Terpisah Dandim 1614/Dompu Letnan Kolonel Czi Arief Hadiyanto, S.IP., selaku Dansatgas TMMD memberikan apresiasi atas dedikasi dan kinerja anggota Satgas TMMD di wilayahnya yang tidak mengenal waktu jam kerja. Menurutnya, beberapa program fisik TMMD ke 104 yang dipusatkan di dua Desa Kecamatan Manggelewa sudah selesai dan ada juga yang masih proses penyelesaian hingga sekarang. Diakuinya, yang menjadi kendala pada pelaksanaan TMMD ini selain hujan yang hampir setiap hari, juga jalan menuju lokasi sasaran licin dan lengket sehingga menghambat pendistribusian material ke lokasi. Namun alhamdulillah, ucap Dansatgas, semua sudah bisa diatasi dengan baik. (ars/*)
(Suara NTB/ist_Penrem)
Proses pengerjaan Musala Al Ikhlas Manggelewa Dompu dikebut.
EKONOMI DAN BISNIS
Selasa, 26 Maret 2019
Halaman 9
Elpiji Satu Harga, Pertamina Tunggu Keputusan Gubernur Mataram (Suara NTB) PT. Pertamina (Persero) masih menunggu keputusan gubernur untuk pemberlakukan harga elpiji subsidi satu harga. Baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Konversi dari Minyak Tanah (Mitan) telah sepenuhnya diberlakukan di NTB. Baru-baru ini, Pemprov NTB melalui Biro Perekonomian Setda NTB serta stakeholders terkait telah melakukan pertemuan. Menyepakati Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk elpiji subsidi di NTB. Kesepatan tersebut, (Suara NTB/bul) kata Kepala Biro PerekonoAria Aditya mian Setda NTB, H. Wirajaya Kusuma telah diajukan ke Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, berikut draft SK-nya melalui Biro Hukum Setda NTB. Dalam draf Perubahan Keputusan Gubernur NTB Nomor 541-668 tentang HETelpiji 3 Kg, ditetapkan pada jarak 0-60 km dari agen harganya sebesar Rp 15.000/tabung, kemudian pada jarak 60 – 120 km harganya Rp 15.750/tabung dan dengan jarak di atas 120 Km harganya Rp 16.500/tabung. Dari Pertamina, Aria Aditya, Sales Executive Elpiji IX NTB kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (25/3) menjelaskan, untuk mendukung pelaksanaan elpiji satu harga untuk elpiji PSO, saat ini tengah berlangsung proses pembangunan infrastruktur pendukung berupa SPBE. Baik di Kabupaten Sumbawa, maupun di Bima. Untuk Sumbawa, pembangunan telah dilakukan. Dan Bima, terakhir masih dalam proses pengurusan administrasi. “Kita sudah tanyakan kepada pihak yang membangun (SPBE). Estimasi untuk Sumbawa bisa selesai kisaran Juni sampai Agustus. Cepet,” katanya. Sembari infrastruktur ini dalam proses pembangunan, agen elpiji eks mitan tetap melakukan pengisian di Lombok. Tentu tak bisa di hindari biaya-biaya tambahan lainnya. Misalnnya transportasi penyeberangan dan lainnya. Tetapi tidak dibebankan kepada konsumen. Setelah HET dari Pemprov NTB disepakati dan diterbitkan SK gubernurnya, barulah agen akan melakukan suplai elpiji ke Pulau Sumbawa. Terdapat sebanyak 12 agen mitan di Pulau Sumbawa. Agen-agen itulah yang sekaligus akan menjadi agen elpiji di Pulau Sumbawa. “Mereka (agen) tentu terlebih dahulu harus melengkapi standar keagenan untuk elpiji. Misalnya gudang, semua harus di lenkapi dan kita sudah sampaikan. Mereka sudah oke, dan memang harus di lengkapi,” jelas Aria. Total penerima elpiji subsidi di lima kabupaten/kota di NTB sebanyak paket konversi yang telah dibagikan. Sebanyak 257.519 penerima paket perdana. Itulah calon konsumen yang membutuhkan suplai secara berkesinambungan. Untuk memperkuat pelaksanaan elpiji satu harga ini di NTB, idealnya terpenuhi satu desa/kelurahan satu pangkalan. Itupun, kata Aria juga tengah berjalan. Saat ini terdapat sebanyak 1.600 pangkalan. Dan akan difasilitasi untuk memperbanyak pangkalan menjadi sebanyak 1.700-an pangkalan di NTB. “Kalau di Pulau Lombok, ndak lama lagi satu desa/kelurahan akan terpenuhi satu pangkalan. Di Pulau Sumbawa juga bertahap demikian,” jelas Aria. (bul)
Perkuat Ekonomi NTB, Pokdarwis Se Pulau Lombok Dikumpulkan Mataram (Suara NTB) Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang ada di Pulau Lombok dikumpulkan Senin (25/3) kemarin di Hotel Astoria. Bank Indonesia NTB dan anggota Komisi XI DPR-RI, H. Willgo Zainar, SE, MBA melakukan dialog untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan kepariwisataan yang terjadi di lapangan. Diketahui, sektor pariwisata memiliki potensi sangat strategis untuk kekuatan ekonomi Provinsi NTB. Apalagi, Lombok terutama sekali, berpeluang menjadi magnet bagi berkembanganya pariwisata di tengah terbangunnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, dan rencana di gelarnya MotoGP pada 2021 mendatang di sirkuit KEK Mandalika. Dalam hal ini, masyarakat harus merebut peluang ini ditangkap oleh SDM-SDM lokal. Agar efek tetes ekonominya juga maksimal di dapat oleh daerah ini sebagai tuan rumah. Sejumlah kepala desa juga dihadirkan. Harapannya, pembangunan pariwisata tidak hanya bertumpu di seputar KEK Mandalika. Daerah-daerah penopang pariwisata lainnya juga harus terus berbenah. Agar dampaknya merata. Dalam dialog kemarin, sejumlah persoalan dikemukakan oleh Pokdarwis. Misalnya, dari sisi infrastruktur menuju desa-desa wisata yang tengah berkembang. Tidak sedikit jarang masih memperihatinkan. Kemudian soal tantangan masyarakat lokal yang belum sadar akan potensi daerahnya. Mereka merasa tak tinggal di daerah pariwisata. Sehingga sifat acuh tak acuh pada wisatawan patut menjadi perhatian agar masyarakat disadarkan. Mereka juga mengharapkan dukungan untuk membangun infrastruktur membangun desa wisata. Sekaligus harapan ada pendampingan kepada desa untuk memperkuat kearifan lokal menyongsong “meledaknya” pariwisata NTB. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani mengatakan, sektor pariwisata NTB adalah potensi yang tidak kecil. Tetapi kontribusinya terhadap komposisi PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) terbilang masih cukup kecil. Karena itu, potensi yang dimiliki ini harus digerakkan dengan membangun kesadaran masyaratnya, pegiat-pegiat pariwisatanya untuk menangkap potensi ekonomi ini tak dicaplok oleh orang luar. Dalam hal ini, Bank Indonesia selain menjaga inflasi, juga dapat menjembatani kebutuhan Pokdarwis dengan stakeholders terkait. Bank Indonesia juga turut membantu menjual objekobjek wisata yang ada, dan mengoptimalkan hasil-hasil produk pendukung pariwisata. Seperti yang telah dilakukan, menstandarisasi kain tenun dengan standar kebutuhan pasar internasional. Memfasilitasi kegiatan pelatihan menumbuhkan entrepreneur untuk mengoptimalkan potensi produk yang dimiliki. Sementara H. Willgo Zainar, SE, MBA, anggota komisi XI DPR-RI, sebagai mitra lembaga keuangan juga menybut soal kendala finansial yang disampaikan Pokdarwis dalam forum ini. Ia mengatakan, salah satu cara mendorong mendukung desa wisata adalah KUR (Kredit Usaha Rakyat) bagi desa wisata. “Skemanya sudah ada. Sepertinya tahun ini KUR desa wisata bisa dilauching,” katanya. Selain itu, peran BUMDes juga sangat strategis. Karena itu, pemerintah desa bisa mengalokasikan dana desa untuk mendukung pengembangan desa wisata. Yang tak kalah penting adalah soal pendampingan desa untuk menggali potensi wisatanya. Dalam hal ini, peran perguruan tinggi juga sangat penting menurut H. Wilgo. Mahasiswa-mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) misalnya, dapat dilibatkan dalam hal ini. (bul)
(Suara NTB/bul)
FOTO BERSAMA - Kepala Bank Indonesia NTB, Achris Sarwani (duduk berdasi) dan Anggota Komisi XI DRPRI, H. Willgo Zainar (duduk tengah) foto bersama usai berdialog dengan Pokdarwis se Pulau Lombok tentang memperkuat ekonomi daerah dari sektor pariwisata.
(Suara NTB/bul)
BANTUAN ELPIJI - Dapur umum bagi korban gempa di Lombok Timur baru ini, Pertamina memberikan bantuan elpiji tabung non subsidi.
Penggunaan Elpiji Subsidi Terindikasi Salah Sasaran Mataram (Suara NTB) Kepala daerah memiliki peran strategis mendukung efisiensi subsidi yang dikeluarkan oleh negara. Sejumlah daerah telah melakukannya, kecuali NTB. Penggunaan elpiji subsidi terindikasi masih ada salah sasaran. Masyarakat golongan mampu yang seharusnya menggunakan elpiji non subsidi, nyatanya masih ikut-ikutan mengambil jatah bagi masyarakat miskin. Rumah-rumah makan yang seharusnya menggunakan elpiji non subsidi, juga tidak jarang dijumpai ada yang menggunakan elpiji PSO. Peran pemerintah daerah untuk mengajak masyarakat lebih bijak menggunakan subsidi. Terutama masyarakat yang kategorinya telah mampu. “Di daerah – daerah lain, kepala daerah sudah menganjurkan menggunakan non subsidi bagi yang mampu. Bahkan menggunakan
surat edaran. NTB belum,” kata Aria Aditya , Pertamina Sales Executive Elpiji IX NTB. Penjualan elpiji non subsidi di NTB belakangan mulai membaik. Setelah terjadinya gempa pada Juli 2018 lalu, penjualan elpiji non subsidi kata Aria tumbuh negatif. Mengingat, sektor pariwisata sebagai penopang ekonomi NTB terpukul. Hotel dan restoran menerima tantangan yang tidak kecil setelah angka kunjungan wisatawan tu-
run drastis. “Penjualan elpiji non PSO sudah prospek. Kembali pulih. Sebagai gambaran, elpiji 50 Kg dulu realisasinya (penjualan) sebelum gempa bisa 130 ton sampai 140 ton sebulan. Ketika gempa turun penjualan ke 75 ton sebulan, hampir 40 sampai 50 persen,” paparnya. Perbaikan penjualan belakangan diketahui berdasarkan data statistik penjualan pertamina. Kisaran penjualan sudah
mencapai 110 ton/bulan. Mulai mengalami perbaikan. Kaitannya dengan itu, Pertamina sangat ingin pemerintah daerah memberikan contoh kepada masyarakatnya bagi yang tergolong mampu agar tak menggunakan elpiji subsidi. “Terutama kepada seluruh ASN, pegawai BUMN, BUMD, TNI, Polri dan masyarakat mampu ini bisa diajak untuk tidak menggunakan elpiji 3 Kg dan beralih ke elpiji non PSO sepergi bright gas 5,5 Kg, 12 Kg,” ujarnya. Di Pulau Jawa, seluruh pemerintah daerahnya, gubernur telah mengeluarkan surat imbauan. Pertamina juga telah menyampaikannya melalui Biro Perekonomian Setda NTB. Cuma di makluminya, pemer-
intah daerah mungkin tengah fokus untuk penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji pascakonversi dari mitan ke gas di Pulau Sumbawa. “Setelah HET ke luar, Pertamina ingin sekali pak gubernur, bupati atau walikota mengeluarkan surat imbauan. Dengan demikian, pemerintah daerah telah memberikan contoh yang baik kepada masyarakat,” harapnya. Pertamina juga terus mengajak. Salah satunya dengan melalui kegiatan sosial saat terjadi gempa baru-baru ini, Pertamina memberikan dukungan di dapur. Dukungannya berupa bantuan bright gas 5,5 Kg. sehingga di harapkan secara tidak langsung masyarakat turut teredukasi. (bul)
Bupati Lotim Minta Masyarakat Sampaikan SPT Tahunan
(Suara NTB/ist)
SPT TAHUNAN - Bupati Lombok Timur H.M. Sukiman Azmy menunjukkan bukti telah menyampaikan SPT tahunan PPH Orang Pribadi Tahun 2019 pada tanggal 8 Januari 2019 menggunakan e-filing Selong (Suara NTB) – Untuk memberikan teladan kepada masyarakat, Bupati Lombok Timur H.M.
Sukiman Azmy, bersama Wakil Bupati Lombok Timur H. Rumaksi SJ, SH telah menyampaikan SPT tahunan PPH
Orang Pribadi Tahun 2019 pada tanggal 8 Januari 2019 menggunakan e-filing. Bupati Lotim Bersama Wakil Bupati didampingi Sekretaris Daerah, H. Rohman Farly yang juga telah melaporkan SPT nya melalui e-filing menghimbau kepada seluruh masyarakat Lombok Timur baik ASN, TNI, Polri dan Pengusaha untuk segera melaporkan SPT Tahunannya melalui efiling. Hal itu disampaikanya saat Koordinasi antara KPP Pratama Praya dengan Bupati Lombok Timur, Senin (25/3) kemarin. “Saya menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Timur baik ASN, TNI, Polri dan Pengusaha agar segera melaporkan SPT Tahunan melalui e-filing. Lapor SPT, Lebih Awal Lebih Nyaman,” kata orang nomor satu di Kabupaten Lombok Timur ini. Untuk diketahui, e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan PPH secara elektronik
Zohrimart Terus Hidupi Keluarga Zohri Tanjung (Suara NTB) – Hampir delapan bulan minimarket Zohrimart yang ada di Jalan Raya Senggigi - Pemenang, tepatnya di persimpangan Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara resmi beroperasi. Toko dengan warna dominan hijau dan kuning itu merupakan bentuk apresiasi dari Aksi Cepat Tanggap (ACT) melalui Global Wakaf untuk Lalu Muhammad Zohri, yang telah menjuarai ajang lari bergengsi internasional. Hadiah berkelanjutan dalam bentuk modal usaha ini kini terus mengalami perkembangan pesat. Manajer Operasional Hydro Lombok Dadan Hadi sebagai pengelola pasokan barang ke Zohrimart mengatakan, dalam satu bulan, pendapatan bersih yang bisa dikumpulkan Zohrimart dapat mencapai di atas Rp10 juta. Nilai tersebut nantinya 100 persen dimiliki oleh keluarga Zohri sebagai pemilik toko. “Pada Desember 2018 misalnya, keuntungan mencapai 17 jutaan,” ungkapnya, Rabu (20/3). Pendapatan yang mencapai belasan juta dari Zohrimart ini tak lepas dari lokasinya yang strategis. Tepat di persimpangan jalan. Selain itu, Dadan menambahkan, Zohrimart juga seakan menjadi ikon Lombok, khususnya Kecamatan Pemenang. Kakak Lalu Muhammad Zohri, Baiq Fazila mengungkapkan, minimarket Zohrimart sangat membantu perekonomian keluarganya. Selain omzet bulanan, Zohrimart juga membantu memberdayakan salah satu keluarga Zohri yang bekerja
(Suara NTB/ist)
ZOHRIMART - Minimarket Zohrimart merupakan apresiasi dari ACT untuk Lalu Muhammad Zohri, yang telah menjuarai ajang lari bergengsi internasional. sebagai kasir Zohrimart. “Toko ini bisa menghidupi keluarga kami dengan hadiah yang berkelanjutan dalam bentuk profit tiap bulan,” ungkap Fazila. Saat ini, pengelolaan Zohrimart dilakukan oleh keluarga Zohri, termasuk Fazila. Sementara itu, supervisi pengelolaan dilakukan oleh PT Hydro Perdana Retailindo, salah satu perusahaan wakaf yang bernaung di bawah Global Wakaf Corporation. “Kami selalu melakukan supervisi terhadap Zohrimart, juga gerai Ritel Wakaf maupun Warung Wakaf yang ada di Lombok. Ini agar pengelolaannya berjalan maksimal sehingga mampu mendatangkan profit yang dapat dimanfaatkan untuk maslahat bersama,” imbuh Dadan. Menurut Fazila, Zohrimart, bisa dibilang bentuk apre-
siasi yang unik dan bermanfaat yang diterima keluarganya saat Zohri berhasil mengharumkan nama bangsa hampir setahun yang lalu. Pendapatan yang tiap bulan didapat kini mampu memenuhi kebutuhan keluarga Zohri. Fazila juga mengatakan, harga yang ditawarkan Zohrimart dapat bersaing dengan toko yang ada di sekitarnya. Hal ini juga yang mempengaruhi banyaknya pengunjung Zohrimart. “Kami sering memberikan promo ke barang-barang tertentu, harga yang kami tawarkan bersaing juga terjangkau,” jelas Fazila. Syukur yang mendalam, begitulah yang dirasakan Fazila dengan adanya Zohrimart ini. “Alhamdulillah sekali, tokonya masih mengalirkan manfaat sampai sekarang. Kami sungguh terbantu,” pungkas Fazila. (act/*)
yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada laman Direktorat Jenderal Pajak (http://djponline.pajak.go.id/) atau penyedia jasa aplikasi atau application service provider (asp). Sementara itu Kepala KPP Pratama Praya Nico Herry Janto mengatakan untuk ASN di wilayah Kabupaten Lombok Timur dari jumlah yang wajib SPT baru 30% yang melakukan pelaporan melalui e-filing. “Dari jumlah ASN di wilayah Pemkab Lombok Timur yang baru melakukan pelaporan SPT Tahunan secara e-filing sebanyak 30% diharapkan akan terus meningkat hingga tanggal batas akhir pelaporan 31 Maret 2019 dan untuk menunjang hal tersebut sudah dibuka beberapa tempat layanan yaitu di Kecamatan Masbagik, Pringgabaya, Aikmel
dan beberapa tempat lainya yang memerlukan bimbingan” ungkap Kepala KPP Pratama Praya. Selain membahas pelaporan SPT Tahunan, dalam koordinasi tersebut juga dibahas mengenai diharuskannya pembuatan NPWP cabang sesuai dengan lokasi kegiatan usaha bagi para pengusaha atau wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan mendapatkan proyek/ pekerjaan pengadaan barang dan jasa konstruksi di Lombok Timur namun NPWP-nya berkedudukan di luar daerah. Hal ini dilakukan dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah dari Dana Bagi Hasil Pajak Pusat, sehingga setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Kabupaten Lombok Timur wajib memiliki NPWP Cabang/Lokasi. (r)
Bank NTB Syariah
Tingkatkan Proposi Kredit Produktif
Selong (Suara NTB) Direktur Dana dan Jasa Bank NTB Syariah H. Saharudin menyambut baik keinginan Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy yang siap sebagai jaminan bagi warga Lotim dalam pengembangan usahanya. Saat ini diakui proporsi kredit konsumtif masih sangat tinggi dibandingkan proporsi untuk produktif. “Kita akan coba tingkatkan terus proporsi untuk produktif ini, selama ini memang 85 persen untuk konsumtif dan hanya 15 persen untuk produktif,” ungkap H. Saharudin menerangkan. Dikonfirmasi usai rapat bersama Bupati Lotim, Senin (25/3) kemarin, Direktur Dana dan Jasa ini mengatakan saat ini sudah berjalan juga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pinjaman yang ingin ditingkatkan sesuai arahan Bupati adalah untuk kegiatan pertanian. Seperti budidaya jagung yang sudah banyak dibantu Bank NTB Syariah. Sudah mulai juga kegiatan budidaya perikanan. Pinjaman ke Usaha Kecil dan Mikro (UKM) katanya akan menjadi prioritas. Bank NTB syariah ini mencoba mendorong terus peningkatan pinjaman untuk aktivitas pengembangan ekonomi. Kurangi pinjaman para pegawai. Adapun penyertaan modal yang dimiliki Pemkab Lotim di bank NTB Syariah yang saat ini mencapai Rp 75 milair diakui bisa menjadi jaminan seperti yang disebut Bupati Lotim. Penyertaan modal itu dimaknai bank NTB sebagai buffer. “Bupati memang menyuruh mem-
(Suara NTB/rus)
H. Saharudin berikan dan Insya Allah akan kita menyesuaian,” terangnya. Dijelaskan, jaminan yang dimaksud menurut Saharudin sebenarnya bukan dijadikan jaminan langsung. Disebut dalam istilah perbankan, Capital Adequacy Ratio (CAR). Yakni rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Persentasi CAR minimal 8 persen. Sementara CAR di Bank NTB Syariah ini sebesar 25 persen. Sehingga, angka ini bisa dijadikan sebagai jaminan. “CAR di atas 20 persen masih ada kesempatan melakukan pembiayaan atau kredit kepada masyarakat,” demikian ucapnya. (rus)
SUARA NTB Selasa, 26 Maret 2019
PENDIDIKAN
Halaman 10
FKIP UNW Mataram Hasilkan Lulusan yang Kompeten dan Berkarakter Santri Mataram (Suara NTB) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) Mataram terus berupaya menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkarakter santri. Hal itu sesuai dengan visi FKIP UNW Mataram yaitu menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkarakter santri pada tahun 2027. Mulai bulan April mendatang, FKIP UNW Mataram membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2019/2020. Dekan FKIP UNW Mat-
aram Lale Yaqutunnafis, S.Sos., MM.,menjelaskan, untuk mencapai visi itu FKIP UNW Mataram memiliki misi yang terus dikembangkan untuk kemajuan kampus. Adapun Misi dari FKIP UNW Mataram yaitu menyelenggarakan pendidikan akademik berbasis riset dan keagamaan. “Juga mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkesinambungan dalam rangka menunjang pelaksanaan TriDharma Perguruan Tinggi,” katanya. Lale Yaqutunnafis melanjutkan, selain itu misi dari
FKIP UNW Mataram yaitu menjalin kerja sama dengan institusi, baik di dalam maupun di luar negeri, hal ini terus gencar dilakukan. Serta, menerapkan sistem penjamin mutu internal dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tujuannya yakni untuk menghasilkan sarjana pendidikan yang kompeten dan berkarakter santri. FKIP UNW Mataram juga ingin menghasilkan produk-produk ilmu pengetahuan teknologi dan seni melalui kegiatan pendid-
ikan. Selain itu, tujuan lainnya untuk menginternalisasi hasil penelitian untuk pengembangan kompetensi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Kami juga ingin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lulusan FKIP UNW Mataram dan Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK),” ujar Lale Yaqutunnafis. FKIP UNW Mataram terdiri dari 5 program studi: S1 Pendidikan Bahasa Inggris (Akreditasi B, Nomor:4614/ SK/BAN-PT/Akred/S/XII/
2017), S1 Pendidikan Bahasa Indonesia (Akreditasi B, Nomor:4613/SK/BAN-PT/Akred/ S/XII/2017), S1 Pendidikan Ekonomi, S1 Pendidikan Matematika, dan S1 Pendidikan Biologi (Terakreditasi). Lale Yaqutunnafis juga menyampaikan, FKIP UNW Mataram memiliki fasilitas dan sarana penunjang pendidikan yang lengkap, gedung perkuliahan tiga lantai, laboratorium bahasa dan laboratoroium biologi, laboratorium komputer, ruang baca, laboratorium microteaching, panggung teater, dan lahan parkir
yang luas dan aman serta wifi. Pendaftaran mahasiswa baru di FKIP UNW Mataram dibagi menjadi tiga gelombang. Gelombang I dibuka pada bulan April sampai dengan Mei. Gelombang II dibuka pada bulan Juni sampai dengan Agustus. Sedangkan gelombang III akan menyesuaikan. Kampus UNW Mataram terletak di Jalan Kaktus 1-3, Kota Mataram, NTB., atau tepat berada di samping kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. (ron)
Lale Yaqutunnafis (Suara NTB/ist)
Harus Diberikan Otonomi Penuh MUTU akademik sekolah akan dapat tercapai apabila sekolah dengan berbagai keanekaragamannya diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai kebutuhan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan disekolah tersebut. Kepala SMPN 11 Mataram, Hj. Zohriah, menilai atas dasar pemikiran di atas mendorong upaya pemberian otonomi yang luas kepada sekolah atau lembaga pendidikan. Maka dalam hal ini kepa(Suara NTB/dok) la sekolah agar secara Hj. Zohriah berkesinambungan dan dinamis dapat mengupayakan peningkatan mutu akademik melalui pemberdayaan sumber daya yang ada di sekolahnya. Karena mutu akademik itu adalah sebuah pelayanan untuk mencapainya dibutuhkan suatu acuan atau patokan seperti realibity, yaitu kepercayaan pemakai jasa pendidikan. Di samping itu ialah assurance yaitu adanya jaminan atas program unggulan maupun yang bukan unggulan yang ditawarkan, tengible yaitu kebersihan, kesehatan,kerapian,ketertiban, keteraturan dan kenyamanan dapat terwujud di lingkungan pendidikan. Selain itu, sebagai wujud berempati untuk memnerikan perhatian terhadap aspirasi dan kebutuhan pelanggan pendidikan dan responsiveness yaitu tanggap terhadap kritik dan saran yang mendidik dari pemakai jasa pendidikan Hal demikian kata Zohriah, diperlukan agar standar mutu pendidikan tetap terjaga di mana standar itu disepakati secara nasional untuk dijadikan indikator keberhasilan di bidang pendidikan. Dengan demikian supaya pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien di dalam mencapai sasaran yang sudah ditentukan maka perlu adanya pilar penyangga, seperti pemberdayaan, transparansi, standarisasi mutu, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas. (dys)
UNBK SMK Diwarnai Listrik Padam Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMK hari pertama pada Senin (25/3) diwarnai listrik padam di sejumlah daerah, seperti yang terjadi daerah Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Namun tidak mengganggu secara signifikan pelaksanaan UNBK SMK yang mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Terjadi penundaan beberapa saat, yang membuat terjadi pengunduran jadwal untuk sesi berikutnya. Tim Help Desk UN NTB, Susanto, kepada Suara NTB, Senin (25/3) mengatakan secara umum pelaksanaan UNBK SMK berjalan lancar, hanya saja di beberapa tempat terjadi listrik mati atau padam. “Seperti di SMKN Batukliang, listrik baru hidup di sesi kedua,” ungkapnya. Menurutnya jumlah SMK yang mengikuti UNBK sebanyak 287 SMK. Tercatat sebanyak 20.558 siswa SMK mengikuti UNBK tahun ini. Pelaksanaan UNBK di hari pertama berjalan lancar atas dukungan banyak pihak. “Untuk internet juga lancar. Alhamdulillah lancar didukung juga langsung dari Telkom dan PLN,” kata Susanto. Terpisah, Kepala Seksi Kurikulum SMK, Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Umar, S.Sos., MM., ditemui di kantornya, mengatakan listrik yang sempat padam itu lebih disebabkan oleh gangguan jaringan. Dampaknya berupa penundaan pelaksanaan UNBK untuk
Jelang UNBK, Sejumlah Sekolah di Lobar Pinjam Laptop Guru Giri Menang (Suara NTB) – Jelang pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), sejumlah SMP di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) masih kekurangan komputer. Salah satunya, SMPN 2 Kuripan. Sebanyak 146 siswa akan mengikuti UNBK, sementara sekolah hanya memiliki 22 unit komputer. Untuk memenuhi kekurangan tersebut, pihak sekolah meminjam laptop milik guru dan siswa. Peminjaman laptop bukan tanpa risiko, karena harus disimpan selama seminggu lebih hingga pihak sekolah juga harus menjamin keamanan laptop. Kepala SMPN 2 Kuripan Darsiah, S.Pd., mengatakan pihak sekolah meminjam 30 laptop dari guru dan siswa, karena belum memiliki anggaran cukup untuk pengadaan komputer. Pelaksanaan simulasi UNBK tahap kedua ini ber-
jalan lancar, simulasi UNBK sendiri mengunakan sistem gantian, karena banyaknya siswa yang ikut UNBK, sedangkan laptop kurang. Sementara itu, Kepala SMPN 2 Gunungsari, Sahrullah, S,Pd mengatakan persiapan pihaknya menghadapi UNBK sudah tidak ada masalah. “Persiapan UNBK kami tidak ada masalah,” jelasnya. Disebutkan, sebanyak 51 siswa yang akan mengikuti UNBK. Untuk lebih mengasah kompetensi anak, di bulan Februari dan Maret akan dilakukan lagi simulasi lanjutan. “Tidak ada kendala dalam proses simulasi kami,” ungkapnya. Selain simulasi, pihaknya juga melakukan pengayaan materi pembelajaran. Hal ini untuk memantapkan kemampuan siswa dalam memahami kisi-kisi soal yang sudah dipersiapkan. “Pengayaan ini lebih kepada mengevaluasi kembali soal yang belum di-
pahami oleh siswa,”imbuh dia. Dalam pelaksanaannya nanti, sekolah sudah menyiapkan sebanyak 22 perangkat komputer serta 2 server. Mengenai kekurangan perangkat komputer pihaknya akan pinjam di sekolah lain yang tidak menyelenggarakan UNBK.” UNBK SMPN 2 akan dibagi dua sesi. Satu sesi dibagi sekitar 26 siswa,” ujarnya. Ia menambahkan mengenai proses pembelajaran meenyusul lahan akan diesekusi menurut dia pihak pemenang sudah memberikan waktu sampai dengan tanggal 30 Juni. Walaupun dalam persoalan eksekusi lahan sekolah dikasih tenggat waktu, namun dari pihak wali murid sebenarnya keberatan, karena khawatir akan mengganggu pelaksanaan ujian mereka.(her)
(Suara NTB/her)
PERSIAPAN UNBK - Persiapan UNBK di SMPN 2 Kuripan terkendala perangkat komputer untuk pelaksanaan UNBK.
sesi dua dan sesi tiga. “Agak mundur saja waktunya, begitu nyala listrik dilanjutkan sesi pertama, sesi kedua diundur, dan sesi ketiga diundur. Terkait jaringan internet tidak ada masalah,” ujarnya. Pihaknya sudah langsung berkoordinasi dengan PLN dan masalah itu langsung ditindaklanjuti. Umar berharap tidak ada pemadaman listrik lagi untuk UNBK SMK hari berikutnya. Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaran Ujian Nasional tahun pelajaran 2018/2019 menunjukkan bahwa Jadwal UNBK SMK dilaksanakan pada 25 Maret sampai dengan 28 Maret 2019. Dengan mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan.
(Suara NTB/ron)
UNBK - Siswa SMKN 3 Mataram saat mengikuti UNBK SMK hari pertama, Senin (25/3). Secara umum pelaksanaan UNBK SMK kemarin berjalan dengan lancar. Hanya ada laporan listrik padam di sejumlah tempat. Sementara itu, pelaksanaan di sejumlah SMK di Kota Mataram berjalan dengan lancar. Kepala SMKN 3 Mataram, Moh. Tauhid, mengakui tidak ada kendala listrik atau jaringan internet. Pihaknya hanya menghadapi masalah adanya siswa yang tidak hadir dalam pelaksanaan UNBK SMK hari
pertama kemarin. “Pada sesi pertama ada tiga orang siswa yang tidak hadir,” katanya. Sebanyak 695 siswa kelas XII di SMKN 3 Mataram tercatat mengikuti UNBK SMK tahun 2019 ini. Sebelumnya pihak sekolah kekurangan sarana laptop untuk satu ruangan. Namun akhirnya bisa
dilengkapi dengan membeli peralatan melalui dari BPP dan BOS, serta meminjam laptop milik kepala sekolah dan guru-guru. “Harapannya sampai hari terakhir lancar semua, harapan berikutnya anak kita bisa menghasilkan nilai yang maksimal,” harap Tauhid. (ron)
Kelas Literat, Upaya Mempercepat Siswa Membaca dan Menulis Mataram (Suara NTB) Kehadiran kelas literat sangat penting untuk mempercepat kemampuan siswa dalam menulis dan membaca. Hal itulah yang disadari oleh Fasilitator Daerah (Fasda) Program Rintisan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Literasi Kelas Awal (PELITA) di Lombok Utara, Suwarto. Sebagai Fasda, Suwarto telah mendapat pembekalan melalui pelatihan-pelatihan konten literasi yang difasilitasi oleh INOVASI. Setelah mendapat pembekalan dari INOVASI, Suwarto memfasilitasi pelatihan kepada guru-guru melalui Kelompok Kerja Madrasah Kecamatan Gangga. Tak cukup hanya melalui wadah ini saja proses transfer pengetahuan dan pengalaman Suwarto tentang literasi, tetapi juga secara mandiri meneruskannya ke sekolah lainnya. Seperti yang dilakukannya di SDN 1 Bayan. Sekolah ini merupakan sekolah inti di Gu-
gus Bayan yang tetap berusaha meningkatkan kompetensi para guru agar menuju peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah tersebut. “Saya selaku pengawas pembina menganjurkan kepada kepala sekolah bahwa workshop yang akan diadakan sebaiknya tentang kelas literat. Kenapa kelas literat menjadi pilihan pertama dalam workshop? Karena workshop kelas literat kami anggap akan sangat menarik dan bisa diikuti oleh semua guru dari kelas rendah sampai kelas tinggi,” ujar Suwarto. Menurut Suwarto, guru perlu dibekali materi tentang kelas literat agar pemahaman mereka tentang kelas literat meningkat dan pada akhirnya kemampuan literasi siswa dapat berkembang. Dengan kata lain, guru diajarkan kemampuan mendesain kelas literat yang menarik dan menggunakan materi di kelasnya tersebut untuk menarik minat siswa belajar membaca, me-
mahami teks, dan menulis. Maka, lokakarya pun dilaksanakan dengan Suwarto sebagai pemateri pada Rabu, 27 Februari 2019 yang diikuti oleh Kepala Sekolah dan seluruh guru SDN 1 Bayan. Kegiatan ini dibiayai secara penuh oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Suwarto memfokuskan materi pelatihan dari unit 1 pelatihan literasi yang didapatnya sebagai Fasda INOVASI. Dimulai dari konsep literasi, pentingnya literasi sampai cara menciptakan kelas literat. Para guru dibagi dalam dua kelompok yaitu guru kelas awal dan kelas tinggi agar diskusi yang berlangsung disesuaikan dengan karakter kelasnya masing-masing. Dalam kesempatan lokakarya tersebut, para guru tidak hanya disuguhi dengan materi yang memperkaya pengetahuan mereka tetapi juga keterampilan mereka dalam menciptakan kelas literat. Suwarto meminta para peserta untuk membuat satu
karya sesuai jenjang kelasnya yang bisa dipresentasikan kepada peserta lainnya. Proses mengubah kelas menjadi kelas literat sebelumnya telah dilaksanakan oleh Woro Srikandi Prima Dewi, Fasda program rintisan INOVASI yang juga Guru SDN 3 Gondang. Woro termotivasi untuk menghadirkan kelas literat di sekolahnya setelah mengikuti pelatihan literasi di Jakarta yang difasilitasi oleh INOVASI. Dia pun menginisiasi pelatihan kepada para rekan kerjanya dan hasilnya para guru semangat untuk membuat materi pajangan kelas literat. Namun, sayangnya gempa yang terjadi menghancurkan bangunan SDN 3 Gondang. Gempa tidak menghancurkan semangat Woro untuk tetap menghadirkan kelas literat dan dia memulainya di kelasnya sendiri di bangunan sementara sekolah. Tindakan ini memotivasi kepala sekolah untuk menganjurkan para guru lainnya membuat kelasnya menjadi kelas literat. (ron)
Wakili NTB,Tim KIR MAN 1 Lotim Juara di Tingkat Nasional Selong (Suara NTB) MAN 1 Lombok Timur (Lotim) hampir setiap tahun tidak pernah henti mengukir prestasi di tingkat nasional. Pada tahun ini ia mampu keluar menjadi juara III (tiga) pada Lomba Karya Ilmiah dan Maket Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya pada 23 Maret 2019. Keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras dan doa serta pembinaan yang intensif kepada siswa yang masuk sebagai anggota Karya Ilmiah Remaja (KIR) MAN 1 Lotim. Adapun tim yang memperoleh juara yaitu Yasinta Rohadatul Aisy (XI IPA 4) dan Wajizatul Amnia (XI IPA 1). Dalam sejarah lomba Karya Ilmiah dan Maket yang diadakan oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember hanya tahun ini ada peserta yang lolos menjadi finalis dari NTB dan satu-satunya dari madrasah. Adapun judul karya yang diangkat yakni “Cantrang SNI (Standar Nasional Indonesia) Solusi Penangkapan Ikan Menggunakan Cantrang Tanpa Merusak Kelestarian dan Ekosistem Perairan”. Penelitian ini diawali oleh permasalahan banyak kekayaan laut yang juga ikut terjaring oleh cantrang, namun bukan komoditas yang diperlukan, termasuk biota yang dilindungi oleh pemer-
intah (over fishing). Komoditas yang tidak diperlukan tersebut tidak pula mendatangkan nilai ekonomis bagi nelayan. Permasalahan terletak pada ukuran dan luas yang dimiliki jaring cantrang modifikasi saat ini. Untuk itulah, pemerintah mengeluarkan kebijakan pelarangan terhadap penggunaanan cantrang sebagai alat tangkap ikan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015. Respons negatif datang dari masyarakat khususnya para nelayan dan pihak produksi cantrang. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, seharusnya ditetapkan ukuran jaring cantrang yang sesuai dengan target komoditas tangkapan. Pemerintah perlu menetapkan Cantrang SNI guna menanggulangi over fishing di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan solusi efekif bagi para nelayan agar tetap menggunakan cantrang, namun dengan standar nasional Indonesia yang ramah lingkungan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis data tingkat efektivitas tangkapan ikan. Hasilnya diperoleh bahwa cantrang SNI dapat lebih efektif dalam penangkapan ikan, sehingga dapat mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan over fishing di Indonesia. Kepala MAN 1 Lotim, M.
(Suara NTB/ist)
BERSAMA - Tim KIR MAN 1 Lotim bersama pembina usai pembagian hadiah di ITS Sepuluh Nopember Surabaya pada 23 Maret 2019. Nurul Wathoni, M.Pd., mengaku bersyukur setiap tahun MAN 1 tidak pernah absen meraih juara di tingkat nasional. ‘’Alhamdulillah tahun ini diawali oleh KIR,’’ ungkapnya. Menurutnya, prestasi ini merupakan buah dari kesungguhan madrasah dalam membina dan membimbing siswa. Pemerintah tidak sia-sia dalam menggelontorkan dana ke madrasah terutama ke MAN 1 Lotim, karena hasil dari proses pembinaan sudah terbukti. ‘’Pada bulan-bulan ini MAN 1 Lotim banjir juara, mulai dari juara bidang olahraga, pramuka, dan paskib,’’ tambahnya. Sementara itu, Pembina KIR MAN 1 Lombok Timur, Bukhori
Muslim, M.Pd., merasa bersyukur, karena mampu mempertahankan kejuaraan di tingkat nasional. Alhamdulillah setiap lomba KIR tingkat Nasional yang diikuti oleh KIR tidak pernah pulang membawa tangan kosong. Selain itu, yang menjadi motivasi anak KIR untuk terus berprestasi yakni dukungan penuh oleh madrasah, tanpa dukungan itu tentu sehebat apapun berlatih mungkin tidak akan tercapai. ‘’Tidak lupa saya mewakili anggota KIR untuk berterima kasih kepada kepala MAN 1 Lotim, Bapak M. Nurul Wathoni, M.Pd, kepada Bapak/Ibu guru dan semua keluarga besar yang telah ikut mendoakan,’’ ujarnya. (r)
Halaman 11
SUARA NTB Selasa, 26 Maret 2019
12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 TROFI - Yan Bahtiar (dua dari kiri) menerima trofi dan 12345678901234567890123456789012 medali perak yang diraihnya di Kejurnas Triathlon di 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Kota Sibolga, Sumut (24/3). 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Atlet triatlon NTB, Yan Bahtiar berhasil men12345678901234567890123456789012 dulang medali perak di Kejuaraan Nasional 12345678901234567890123456789012 (Kejurnas) Triathlon yang berlangsung di Kota 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Sibolga Sumatera Utara (Sumut), Minggu (24/ 12345678901234567890123456789012 3). Sementara medali emas diraih atlet Surabaya, 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Jatim, Dedi Prasetyo sementara juara tiga diraih 12345678901234567890123456789012 atlet Jabar Taufiq. 12345678901234567890123456789012 Yan Bahtiar yang dikonfirmasi Suara NTB, 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 via ponselnya mengatakan lomba triathlon yang 12345678901234567890123456789012 berlangsung di selama satu jam lebih itu diikuti 12345678901234567890123456789012 sekitar 70 atlet dari seluruh provinsi di Indone12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 sia. Yan Bahtiar mencatat waktu 1 jam, 03 menit 12345678901234567890123456789012 dalam event itu. 12345678901234567890123456789012 Sementara, Dedi Prasetyo yang menempati 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 finis pertama mencatat waktu 1 jam, 02 menit 12345678901234567890123456789012 atau berselisih satu menit dari catatan wak12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tu Yan. Selanjutnya atlet Jabar, Taufiq yang 12345678901234567890123456789012 merupakan atlet Pelatnas meraih posisi tiga 12345678901234567890123456789012 dengan catatan waktu waktu, 1 jam, 07 menit. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 “Saya hanya meraih medali perak, kalah dari 12345678901234567890123456789012 atlet Jatim, Dedi Prasetyo,” ucapnya seraya me12345678901234567890123456789012 nambahkan bahwa lomba triathlon itu mem12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 pertandingkan nomor renang sejauh 750 12345678901234567890123456789012 Meter, lari 5 Kilometer dan sepeda 20 Kilometer. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Raihan medali perak tersebut memang belum 12345678901234567890123456789012 sesuai target, pasalnya atlet asal Kota Bima ini 12345678901234567890123456789012 memasang target medali emas di event itu. Mes12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ki hanya meraih medali perak, namun Yan tidak 12345678901234567890123456789012 kecewa, sebab raihan medali perak tersebut me12345678901234567890123456789012 mastikan dirinya dapat memperkuat tim SEA 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Games Triathlon Indonesia di SEA Games di 12345678901234567890123456789012 Manila 2019. 12345678901234567890123456789012 “Atlet yang meraih peringkat satu hingga sepu12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 luh besar di kejuaraan ini akan dipanggil mengikuti 12345678901234567890123456789012 Pelatnas persiapan SEA Games 2019. Termasuk 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 saya akan dipanggil Pelatnas,” jelasnya. (fan) 12345678901234567890123456789012 (Suara NTB/ist)
Bagus Pertahankan Gelar
Juara Nasional Mataram (Suara NTB) Atlet balap sepeda BMX NTB, I Gusti Bagus Saputra berhasil mempertahankan gelar juara nasional setelah berhasil keluar sebagai juara satu di Kejurnas BMX Champhionship di Sleman, Yogyakarta, Minggu (24/3) lalu. Peraih medali emas SEA Games itu menembus finis pertama dengan catatan waktu 31,32 detik. Sementara peringkat kedua diraih Tio asal Yogyakarta dan Rio Akbar dari Jabar peringkat tiga. “Saya berhasil meraih juara satu dengan catatan waktu, 31,32 detik. Mengalahkan Tio dari Jogjakarta diperingkat kedua dan Rio Akbar dari Jabar peringkat tiga,” ucap I Gusti Bagus Saputra ketika dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Senin (25/3). I Gusti Bagus Saputra yang biasa disapa Bagus mengatakan menjuarai balapan sepeda di level nasional bukan hal Yang baru. Namun sebelumn-
ya dia pernah mendulang medali emas di level nasional, termasuk kejuaraan yang sama tahun 2018, dia selalu menjadi nomor satu. Meski sering menjuarai event nasional, namun hasil kejuaraan di Sleman BMX Champhionship 2019 merupakan prestasi yang menggembirakan. Sebab prestasi tersebut akan menambah semangatnya untuk menghadapi event internasional yang akan diikutinya di Malaysia, 13-14 April mendatang. “Kejuaraan di Sleman Jogjakarta merupakan ajang pemanasan, karena hasil ini sebagai evaluasi persiapan menghadapi Asia Championship di
Malaysia 2019,” jelasnya. Lanjutnya, setelah berhasil menjuarai event nasional di Yogyakarta, Bagus pun akan kembali mengikuti event internasional. Rencananya tanggal 10 April 2019, Bagus akan berangkat mengikuti Asia Championship di Malaysia, 13-14 Maret 2019. (fan) I Gusti Bagus Saputra (Suara NTB/ist)
Yan
Persembahkan Medali Perak
(Suara NTB/arn)
JUARA UMUM - Tim Dojo Garuda Sumbawa yang keluar sebagai Juara Umum Kejurda INKAI Mataram Cup II 2019.
INKAI Dojo Garuda Raih Juara Umum Sumbawa Besar (Suara NTB) INKAI Dojo Garuda Sumbawa berhasil meraih Juara Umum Kejuaraan Daerah (Kejurda) INKAI Mataram CUP 2019. Dengan perolehan 13 medali emas, 11 perak dan 14 perunggu. Kejuaraan tersebut digelar pada 22-24 Maret di GOR Pedepokan Turide
Mataram. Selain Juara Umum, Dojo Garuda juga mendapatkan dua kategori Best Of The Best (BOB). Yaitu BOB Cadet Putri atas nama Winda Widia Ningsih (SMPN 3 Sumbawa) dan Junior Putri atas nama Annisa Syatra (SMAN 2 Sumbawa). “Alhamdu-
Tim Gateball NTB Sabet Medali Emas Mataram (Suara NTB) Tim gateball NTB sukses menorehkan prestasi di event nasional. Tim gateball NTB yang diperkuat Anton dan kawan-kawan berhasil menyabet medali emas di kelas triple campuran Kejuaraan Terbuka Gateball BBPJN VIII di Lapangan Gateball Taman Jepun, Denpasar, Bali, Minggu (24/3). Atlet gateball NTB, Anton Soekamto yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Senin (25/3) kemarin mengatakan tim NTB yang diperkuat dirinya, Indra darmawan, Tri Sudah, Eka Prastiawan dan Sukma Herawati berhasil mengalahkan tim Sulawesi Utara yang menempati juara dua dan Jatim di peringkat tiga. “Alhamdulillah kontingen NTB berhasil merebut juara satu, mengalahkan Sulut diperingkat dua dan Jatim di peringkat tiga,” ucapnya. Dijelaskannya, turnamen terbuka gateball piala BBPJN VIII itu diikuti perwakilam dari
(Suara NTB/ist)
TUNJUKKAN PIALA - Atlet gateball NTB, Anton Soekamto (empat dari kiri) bersama delapan atlet NTB lainnya menunjukkan piala yang diraih di Kejuaraan Terbuka Gateball BBPJN 8 di Lapangan Gateball Taman Jepun, Denpasar-Bali, Minggu (24/3). 22 provinsi. Event itu sebagai ajang try out untuk mengevaluasi hasil TC yang sudah dilakukan tim gateball sejak awal tahun 2019. Tim gateball NTB yang beranggotakan sembilan orang dari Kota Bima Sumbawa, Lobar dan
Mataram sukses membanggakan Marwah NTB. Dari tiga kategori yang dipertandingkan di event itu, tim gateball NTB mengikuti dua kategori yaitu ganda campuran dan tripple. Di ganda campuran hanya mendapat peringkat ke em-
pat, sementara tim tripple campuran berhasil membawa nama harum NTB yang memainkan Indra darmawan, Tri Sulistiawati dan Eka Putra di final. Sedangkan dua atlet Anton dan Sukma Haerani dibangkitkan cadangan. (fan)
lilah ini di luar dugaan. Dapat Juara Umum sesuatu yang tidak disangka,” kata Senpai atau pelatih Dojo Garuda, Wahyu Sucipto, Senin (225/3) kemarin. Hal senada juga disampaikan Senpai Lita Restuwati, yang tak menyangka perjuangan para atlet melahirkan
prestasi Juara Umum. Berkat doa dana dukungan para orang tua atlet. Dojo Garuda mendominasi perolehan medali sehingga dapat mengalahkan tim Dojo Tanaka asal Mataran yangmerupakan Juara Bertahan tahun 2016 lalu. “Perolehan Dojo Tanaka sama-sama 13
Emas, Namun selisih sedikit di perolehan perak,” kata lita. Wahyu dan Lita berharap prestasi ini dapat membanggakan daerah ini. Untuk itu diharapkan kedepan perhatian Pemkab melalui KONI dan CSR Perusahaan dalam membantu atlet. (arn)
Atlet Tenis Meja Jalani TC Pra-PON Mataram (Suara NTB) Sebanyak 14 atlet tenis meja menjalani TC (pemusatan latihan) Pra-PON di Arena Tenis Meja Jati Ireng Mataram, Minggu (24/3). TC tersebut dalam rangka persiapan menghadapi Pra-PON Tenis Meja di Jakarta, 23 Juni 2019. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) NTB, Heri Supendi kepada Suara NTB mengatakan TC tersebut sudah dimulai sejak, Sabtu (23/ 3) lalu. Para atlet akan
menjalani latihan hingga menjelang keberangkatan mengikuti Pra-PON tenis meja yang akan berlangsung di Jakarta, 23 Juni 2019. “TC Pra-PON ini dalam rangka persiapan Pra-PON tenis meja 2019. Jumlah atlet yang ikut sebanyak 14 atlet,” ucapnya. Sebanyak 14 atlet yang ikut TC tersebut terdiri dari delapan atlet putra dan enam atlet putri. Delapan atlet putra adalah Syfa Surya Aditama, Edy Setiawan, Hendi Rafsanjani, Pranajaya, Alfian Hadi, Alpi Toriq, Jihad Ali Akbar dan Azidan. Sementara enam atlet putri adalah Riskia, Yua-
na, Regina, Wahidah, Reza Amanda dan Mayang. Masing-masing atlet yang mengikuti TC berasal dari kabupaten/kota di NTB. Mereka yang mengikuti pemusatan latihan adalah atlet hasil Selekda di Mataram, 8 Maret lalu. Pihak Pengprov PTMSI NTB sengaja melaksanakan TC lebih awal dengan harapan atlet NTB lebih siap menghadapi ajang seleksi menuju PON 2020. Targetnya meloloskan tim tenis meja mengikuti ajang multi event olahraga nasional di Papua XX tahun 2020. (fan)
Fadlin Kembali Perkuat Tim Atletik NTB Mataram (Suara NTB) Atlet Atletik kebanggaan NTB, Fadlin ternyata belum sepenuhnya tutup karir. Pasalnya, peraih medali perak Asian Games ini masih akan memperkuat tim atletik NTB di Kejurnas Atletik Jatim Open, di Surabaya, 28-31 Maret mendatang. Fadlin yang dikonfirmasi Suara NTB GOR 17 Desember Turide Mataram, Senin (25/3) kemarin mengatakan dirinya turun memperkuat tim estafet
4x100 meter atletik NTB di Kejurnas Atletik Jatim Open 2019. Event itu sebagai ajang untuk merebut tiket mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua 2020. “Saya ikut di nomor estafet 4x100 meter saja. Rencananya kita berangkat hari tanggal 27 Maret 2019,” ucapnya. Tampil memperkuat nomor estafet 4x100 meter NTB di Jatim Open, Fadlin akan diturunkan bersama pelari jarak pendek NTB lainnya. Sep-
erti Zakariah, Sudirman Hadi dan Andrian. Sementara Lalu Muhammad Zohri dan Safwaturahman tidak ikut karena tengah persiapan mengikuti Grand Prix Atletik di Malaysia, 29-30 Maret 2019. Meski tanpa Lalu Muhammad Zohri dan Safwaturahman, Fadlin tetap optimis dengan kekuatan tim atletik NTB. Dia yakin tim estafet 4x100 meter NTB yang diperkuat oleh dirinya dan beberapa pelari muda lainnya akan mampu meraih tiket
lolos PON di Papua tahun 2020. Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa Fadlin sempat membuat geger pengurus cabor atletik setelah mengatakan mengakhiri karir sebagai atlet usai meraih medali perak di Asian Games 2019. Fadlin mengakhiri karir sebagai atlet antena ingin fokus menjadi pelatih, sebab sejak tahun 2018 hingga saat ini dia menjabat sebagai asisten pelatih Pelatnas Atletik. (fan)
(Suara NTB/fan)
ARAHAN - Atlet tenis sedang mendengarkan arahan dari pelatih ketika mengikuti TC (training center) di Arena Tenis Meja, Jati Ireng, Ampenan Mataram, Minggu (24/3.
SUARA NTB
Selasa, 26 Maret 2019
Arsip di Unram Mulai Ditata Mataram (Suara NTB) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kearsipan Universitas Mataram (Unram), beberapa waktu lalu menggelar Sosial-
isasi Penyelenggaraan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip Aktif di Central File Universitas Mataram di Ruang Sidang Utama Rektorat Un-
ram. Kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh Kepala Biro Umum dan Keuangan, seluruh Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Universitas Mataram dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Dr. Kurniawan, SH., M.Hum. “Nantinya kami harapkan setelah acara ini selesai, tidak ada lagi arsip yang menumpuk di fakultas-fakultas ataupun unit-unit yang ada di rektorat,” ungkap Dr. Kurniawan saat menyampaikan sambutan mewakili rektor. Arsip-arsip itu nantinya akan dipindahkan ke UPT Kear-
sipan, sehingga di setiap ruangan akan menjadi lebih rapi. UPT Kearsipan Unram terbentuk sejak 2018 lalu, sehingga kegiatan sosialisasi ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan. Peserta yang hadir sangat antusias dan mengajukan banyak pertanyaan untuk didiskusikan. Kurniawan yang juga didaulat sebagai narasumber menyampaikan bahwa memang selama ini Unram belum menaruh perhatiannya pada kearsipan. Saat ini kearsipan merupakan salah satu agenda reformasi birokrasi Unram yaitu bagaimana Unram bisa tertib Administrasi. “Selama ini arsip dianggap sebagai hal yang tidak pent-
ing, padahal itu sangat penting. Bayangkan bila tidak ada arsip, Ijazah bapak, ibu saja jika tidak ada arsip maka bapak, ibu tidak akan bisa naik pangkat,” jelasnya. Lebih jauh Kurniawan menegaskan pentingnya persoalan kearsipan. Kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang tertibnya kearsipan di Unram harus didukung penuh. Selain itu, SDM juga harus segera ditentukan di masing-masing fakultas maupun di rektorat, sehingga Program Kearsipan di Unram dapat berjalan dengan sukses. Sementara Kepala UPT. Kearsipan Unram Ikhwan, S.Sos., MM., yang juga menjadi narasumber menyampaikan
Halaman 12 secara garis besar langkahlangkah pengelolaan kearsipan di perguruan tinggi. Menurutnya sosialisasi ini merupakan tahap awal bagi pemangku kebijakan untuk menentukan SDM yang akan menduduki jabatan sebagai pengelola kearsipan, kedepan mereka akan diundang untuk mengha-
HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.2129 AI NOKA/NOSIN : MH1KEV111YK032125/ K E V I E - 1 0 3 2 0 3 3 AN.DRS.H.MOHAMAD AKIL HLG D’SKTR JALAN RAYA KEDIRI
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
BERSAMA - Foto bersama para peserta dan narasumber workshop kearsipan di Unram.
HLG STNK R2 YAMAHA DR. 3162 CF NOKA/NOSIN : MH31KP002DK525813/ 1KP5249 BG AN. MADE ANGGITA KIRANA HLG D’SKTR PAGUTAN MENUJU PASAR KARANG TAPEN HLG STNK R4 SUZUKI DR.1050 UZ NOKA/NOSIN : MMHYESL4107J/F10A-ID700677 AN.HAJJAH NURHAYATI HLG D’SKTR DIMONJOK KOTA MATARAM
RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700
q
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
diri workshop kearsipan yang sifanya lebih teknis. (dys)
DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
HLG STNK R2 HONDA DR.4291 CJ NOKA/NOSIN : MH1JBK312EKO10856/ JBK3E-1010700 AN.SUSI HANDAYANI HLG D’SKTR JL.ADI SUCIPTO KOTA MATARAM
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
RUPA-RUPA
SALON
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Selasa, 26 Maret 2019
RUKO - VILA - KOST
500.000
Halaman 13
OPINI
SUARA NTB Selasa, 26 Maret 2019
Halaman 14
Urgensi Festival Pesona Gumi Selaparang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 DAMPAK gempa di Lombok nampaknya sangat dirasakan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 oleh para pelaku usaha. Tidak hanya usaha retail tapi juga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 usaha di bidang perhotelan. Kegundahan para pelaku usaha 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 perhotelan yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sumber penghasilan mereka, belum sepenuhnya pulih. Pe1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ngusaha hotel yang tergabung dalam AHM (Asosiasi Hotel 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Mataram) sudah empat kali bolak balik bertemu para pejabat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 di lingkup Pemkot Mataram. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Ini mereka lakukan sejak Bulan September 2018 lalu, te1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 patnya pascagempa pertama tahun lalu. AHM sudah bertemu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dengan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, juga bertemu den1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 gan Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Gagasan bertemu dua orang penting di Kota Mataram ini, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tidak lain untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 hotel-hotel di Kota Mataram. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Pascagempa, okupansi hotel turun drastis. Bahkan AHM 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 menyebutkan bahwa tingkat hunian hotel di Kota Mataram 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 hingga saat ini, berada di bawah 30 persen. Kondisi ini tentu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tidak sehat bagi iklim investasi di Kota Mataram. Kondisi ini 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 membuat operasional hotel-hotel di Mataram, cukup berat. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Dengan tingkat hunian yang demikian rendah, pihak hotel 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 harus tetap membayar biaya operasional, dan juga menggaji 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 para karyawan. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Kondisi ini menurut AHM bisa disikapi dengan dua opsi. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Merumahkan karyawan atau memberikan keringan-keringan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kepada hotel. Jika merumahkan karyawan, dikhawatirkan akan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 menimbulkan persoalan baru. Yakni pengangguran dan juga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kemiskinan. Atas dasar itu AHM meminta keringanan pajak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kepada Pemkot Mataram karena seperti diketahui bersama 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 bahwa telah terjadi kondisi yang tidak biasa di Kota Mataram. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Namun permintaan ini rupanya belum mendapat lampu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 hijau dari Pemkot Mataram. Pemkot Mataram melalui BKD 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 (Badan Keuangan Daerah) menganggap tidak ada dasar bagi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pemerintah untuk memberikan keringanan pajak. Karena ker1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ingan pajak dimaksud berasal dari PB1 atau pajak hotel dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 restoran. PB1 merupakan titipan dari masyarakat yang meng1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 gunakan jasa hotel dan restoran. Sehingga Pemkot Mataram 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 menganggap tidak masuk akal jika hotel meminta keringan1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 an pajak yang sesungguhnya bukan hak mereka. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Namun di daerah lain, ada juga kepala daerah yang mem1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 berikan kebijakan penundaan pembayaran pajak. Penundaan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 itu bukan hanya hitungan bulan tapi tahunan. Persoalan yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dihadapi usaha perhotelan memang cukup komplek. Izin-izin 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pun masih dirasakan begitu sulit didapatkan oleh para pel1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 aku usaha perhotelan. Ini jelas bertentangan dengan sema1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ngat percepatan yang digelorakan oleh Presiden Jokowi. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Bahwa semua jenis perizinan harus disederhanakan agar 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 memudahkan masuknya investasi. Izin yang berbelit-belit sa1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ngat dikeluhkan oleh para pelaku usaha perhotelan. Mataram 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sebagai etalase NTB, perlu belajar dari daerah lain dengan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 karakter yang sama dengan Kota Mataram. Misalnya di daer1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ah yang sama-sama terdampak gempa. Kebijakan pemerin1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tah di sana seperti apa. Pemerintah harus mengayomi se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 mua pihak, termasuk usaha perhotelan. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Perlu diingat, investasi perhotelan di Kota Mataram telah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 menghidupi banyak kepala keluarga. Oleh karena itu, jika kon1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 disi ini tidak segera disikapi, dikhawatirkan akan berimplika1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 si pada munculnya kemiskinan baru, angka pengangguran 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 meningkat dan bukan tidak mungkin juga disertai dengan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 meningkatnya angka kriminalitas. (*) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
Ciptakan Iklim Investasi yang Nyaman
ALAM babad Lombok, kata Selaparang banyak ditemukan, karena pada zaman dahulu kata tersebut sangatlah istimewa. Kata yang sangat agung, karena melekat pada nama kerajaan yang pernah memerintah di Gumi Lombok, yakni Kerajaan Selaparang. Agama kerajaan adalah Islam. Nilai-nilai Islam menjadi ruh dalam menjalankan pemerintahan. Lokasi kerajaan tersebut sekitar Kecamatan Suela saat ini, tepatnya di wilayah Desa Selaparang. Eksistensi dari keberadaan kerajaan tersebut adalah makam rajaraja Selaparang yang saat ini dikenal dengan makam Selaparang. Keberadaan makam Selaparang sudah cukup untuk validasi data tentang eksistensi kerajaan Selaparang di masa lalu yang berlokasi di daerah Lombok Timur. Eksistensi kerajaan ini juga telah diabadikan sebagai bandar udara pertama untuk publik yang ada di Lombok, yakni Bandar Udara Selaparang Rembiga. Setelah Bandara Internasional Lombok (BIL) dioperasikan Bandara Selaparang diperuntukkan khusus untuk angkatan udara dengan nama Lanud Selaparang. Pasca ditetapkan Maulana Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid sebagai pahlawan nasional, Lanud Selaparang diganti menjadi Lanud TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Untung saja Walikota Mataram telah mengabadikan nama bandara ini menjadi nama sebuah kecamatan di Kota Mataram, yakni Kecamatan Selaparang yang di antara wilayahnya adalah lanud tersebut. Kata Selaparang, selain menjadi nama desa di Lombok Timur juga menjadi nama salah satu pondok pesantren di Kediri Lombok Barat yakni Pondok Pesantren Selaparang NW Kediri yang didirikan oleh seorang abituren murid Maulana Syaikh, yakni TGH. Lalu Abdul Hafiz. Memang ada beberapa akademisi Lombok yang menulis opini yang dipublikasikan media massa mindstream NTB bahwa saat proses perubahan IAIN Mataram menjadi UIN menggagas supaya UIN Mataram dinamai dengan UIN Selaparang dengan argumentasi bahwa UIN berbasis Islam dan Kerajaan Selaparang adalah kerajaan Islam di Lombok. Entah apa pertimbangan para birokrat UIN dan Pemda NTB akhirnya IAIN Mataram tetap juga jadi UIN Mataram. Dalam perkembangan pemerintahan di Pulau Lombok, kata Selaparang disematkan pada Kabupaten Lombok Timur dengan istilah Gumi Selaparang. Dalam sambutan-sambutan resmi Bupati Lombok Timur dan para pejabat Lom-
RADIO
Oleh : Dr. H. Mugni, S.S., M.Pd. (Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur) bok Timur sering mengungkapkan istilah Gumi Selaparang sebagai kata lain (sinonim) dari wilayah Kabupaten Lombok Timur. Dokumen tertulis tentang ungkapan tersebut dalam dinamika pemerintahan Lombok Timur masih belum kita temukan. Tetapi kata-kata Selaparang banyak ditemukan dalam Buku Wasiat Renungan Massa yang disusun oleh Maulana Syaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Banyak potensi Gumi Selaparang yang layak dijual sebagai komuditas dunia pariwisata. Pariwisata sangat menjanjikan sebagai sumber pendapatan masyarakat dan daerah. Semua jenis destinasi yang dikenal dalam dunia kepariwisataan ditemukan di Gumi Selaparang. Wisata alam sangat menakjubkan ada gunung, ada pantai, ada hutan, ada bantaran persawahan dan lain-lain. Wisata budaya apalagi wisata religi pasti tidak mengecewakan. Di samping itu, potensi-potensi wisata tersebut masih berpeluang untuk direkayasa dengan kebijakan dan SDM yang berkualitas untuk menjadi destinasi unggulan. Dalam pengembangan kepariwisataan ada 5 hal yang perlu mendapatkan perhatian, yakni destinasi, pelaku wisata (SDM), promosi, atraksi, dan kebijakan. Destinasi harus didukung dengan infrastruktur, transportasi dan akomodasi. Pelaku wisata harus didukung dengan SDM yang profesional. Promosi harus didukung dengan adanya media promosi yang menjadi calendar of event (jadwal promosi yang kegiatannya dilaksanakan pada waktu yang pasti dan konsisten serta berkelanjutan). Konsistensi dan keberlanjutan ini sangat penting sehingga wisatawan mendapatkan kepastian untuk berkunjung ke suatu destinasi untuk menikmati berbagai atraksi wisata. Atraksi adalah berbagai sajian pada setiap destinasi yang menjadi daya tarik sesuai dengan jenis destinasi. Bila alam, ada panorama alam yang indah. Bila budaya ada atraksi budaya yang berbeda dengan tempat lain. Jangan gendang beleq semua. Budaya semakin asli semakin dicari. Bila religi, ada tradisi keagamaan yang khas berbeda dengan di tempat lain. Atraksi dari masingmasing destinasi harus dimunculkan sebagai content dalam promosi. Kebijakan adalah regulasi yang pro pada ke-4 hal tersebut yang dibuat dan dijalankan oleh pengambil keputusan, yakni pemerintah pusat dan daerah. Sebagian besar daerah di NTB telah memiliki calendar of event yang men-
jadi aikon promosi pariwisata daerahnya. Lombok Barat ada Festival Senggigi. Kota Mataram ada Festival Mentaram. Lombok Tengah ada Festival Mandalika dengan bau nyalenya. Sumbawa ada Festival Moyonya. Bima Dompu ada festival Tambora. NTB, ada Pesona Lombok Sumbawa. Lombok Timur belum punya. Untuk itu perlu digagas event promosi tahunan potensi pariwisata Lombok Timur dengan branding “Festival Pesona Gumi Selaparang”. Kegiatan ini dapat dilaksanakan misalnya di Labuhan Haji atau di tempat lain. Branding pun bisa saja dengan istilah lain asal Lombok Timur punya wadah promosi tahunan di dalam daerah. Penetapan branding dan lokasi tentu harus bernilai filosofis dan historis, sehingga ikut menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Branding “Gumi Selaparang” digunakan untuk melestarikan nama agung Kerajaan Selaparang yang telah berkuasa di Lombok Timur seperti telah diungkapkan di muka. Branding ini juga diharapkan bisa memotivasi pengambil kebijakan dan akademisi untuk melakukan kajian-kajian lebih intensif tentang keberadaan Kerajaan Selaparang. Pengambil kebijakan menyiapkaan anggaran dan akademisi melakukan kajian. Hasil kajian ini dapat dipublikasikan (diseminarkan) dalam Festival Pesona Gumi Selaparang. Dengan demikian, salah satu atraksi dalam FPGS (Festival Pesona Gumi Selaparang) tentang nilai dan potensi Gumi Selaparang. Dengan kegiatan ini generasi muda Lombok Timur akan semakin melek dengan sejarah agung daerahnya dan diharapkan bangga menjadi anak Gumi Selaparang. Labuhan Haji sudah terkenal sejak zaman dahulu. Pelabuhan tempat pemberangkatan jamaah haji dari Pulau Lombok sebelum Pelabuhan Ampenan ada. Revitalisasi pelabuhan ini yang dirintis oleh pemerintah daerah juga akan menjadi maskot tambahan untuk ditetapkan sebagai lokasi penyelenggaraan FPGS. Lebih-lebih lagi bila pelabuhan ini telah beroperasi maksimal dan statusnya bisa ditingkatkan menjadi pelabuhan regional dan nasional, maka semakin bergengsilah FPGS. Di samping itu, di Labuhan Haji juga telah ada tradisi budaya yang selalu dilaksanakan oleh masyarakat, yakni pesta pantai yang dilaksanakan pada hari Ahad pasca lebaran topat. Tradisi masyarakat Labuhan Haji sebagai masyarakat pesisir dapat juga digali dan direvitalisasi kembali dengan catatan yang tidak beranasir syirik. Peluang Labuhan Haji
ditetapkan sebagai lokasi FPGS semakin besar dengan adanya lahan yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur di wilayah ini sekitar 7,5 hektar. Lahan tersebut akan didesain menjadi “Ancolnya” Lombok Timur. Bila lokasi ini disepakati sebagai tempat penyelenggaraan FPGS maka desain Ancol Lombok Timur ini harus mengakomodasi berbagai atraksi yang akan diadakan dalam FPGS. Dalam Festival Pesona Gumi Selaparang (FPGS), berbagai atraksi dapat ditampilkan. Berbagai budaya khas Gumi Selaparang dapat digali dan diregenerasikan kepada generasi muda Sasak. Mereka pasti termotivasi untuk menekuninya karena ada wadah untuk mengekspresikan potensi dan kreatifitas serta menjadi sumber ekonomi. Di samping itu, para pelaku ekonomi kreatif dapat juga menjadikan produknya untuk dinikmati oleh para wisatawan. Kita tidak perlu terlalu ambisi untuk mendatangkan wisatawan mancanegara. Wisatawan dalam negeri bahkan dalam daerahpun sudah cukup. Pariwisata menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Potensi destinasi alam, religi serta budaya dapat dipublikasikan dalam event FPGS. Lotim harus siap melaksanan. Kepariwisataan adalah investasi dan sumber ekonomi masa depan. (*)
POJOK Pengusaha hotel di Mataram hindari rumahkan karyawan Harus Ada solusi terbaik
***
Warga korban gempa mulai tak nyaman di tenda Aparatur pemerintah tidak boleh berdiam diri
***
RAGAM
SUARA NTB Selasa, 26 Maret 2019
Gubernur Temui Menhub dan Menteri PUPR Dari Hal. 3 Tiga infrastruktur yang akan segera dibangun sesuai perintah Presiden Jokowi adalah perbaikan Pelabuhan Lembar, perpanjangan runway Lombok International Airport (LIA) dan pembangunan by pass LIA-KEK Mandalika. Wagub juga mengatakan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga akan membangun rumah sakit internasional mendukung MotoGP 2021. “Besok Selasa (hari ini, red) Pak Gubernur ke Menteri Perhubungan dan Menteri PUPR untuk mem-follow up. Kita harus proaktif,” ujar orang nomor dua di NTB ini. Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M. TP menambahkan, Presiden Jokowi sudah menyampaikan arahan bahwa pemerintah pusat bersama pemerintah kabupaten dan provinsi akan mem-back up NTB sebagai tuan rumah MotoGP. Yakni dengan adanya momentum NTB sebagai tuan rumah MotoGP, runway LIA akan segera diperpanjang menjadi 3.000 meter, sehingga LIA dapat didarati pesawat berbadan lebar. Ia mengatakan janji untuk memperpanjang runway LIA sudah diutarakan pemerintah pusat sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun hingga saat ini masih belum terealisasi. “Mungkin sekarang ditunaikan janji itu oleh PT. Angkasa Pura. Karena ini keharusan. Karena MotoGP ini membutuhkan dukungan untuk logistik. MotoGP ini akan datang ratusan ribu orang, dan logistik-logistik yang cukup besar melalui udara,” katanya. Logistik para pebalap MotoGP, kata Ridwan harus diangkut lewat bandara. Untuk mengangkutnya maka menggunakan pesawat berbadan lebar. “Kalau pesawat berbadan lebar baru full capacity
kalau runway-nya 3.000 meter,” ujarnya. Selain perpanjangan runway LIA, juga akan dilakukan perbaikan di Pelabuhan Lembar. Baik di Pelabuhan Peti Kemas dan Kapal Pesiar yang berada di Gili Mas maupun pelabuhan penyeberangan Lembar - Padangbai. Orang berkunjung ke Lombok tidak semua lewat bandara. Mereka menyeberang dari Bali ke Lembar. Bisa melalui Gili Mas dan pelabuhan penyeberangan. Tapi persoalannya dermaga pelabuhan penyeberangan itu tidak seimbang. Jumlah dermaga di Padangbai dan Lembar itu tak seimbang. Di Padangbai baru dua dermaga sementara Lembar sudah tiga dermaga. “Pak Gubernur minta supaya PT. ASDP membangun dermaga yang cukup menyongsong MotoGP.Termasuk fasilitas penunjang seperti terminal,” katanya. Kemudian, pembangunan akses jalan by pass LIA-KEK Mandalika sepanjang 17 km. Untuk pembangunan jalan ini, butuh anggaran sekitar Rp1,2 triliun. Dinas PUPR NTB telah mendapat informasi bahwa pembebasan lahan juga akan ditanggung pemerintah pusat. “Tinggal sekarang kita kawal. Pak Gubernur, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perhubungan dan beberapa kepala OPD akan audiensi dengan Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan,” kata Ridwan. Pembangunan tiga infrastruktur pendukung MotoGP tersebut harus dipastikan masuk perencanaan 2020 mendatang, sehingga gubernur bersama sejumlah pimpinan OPD terkait menemui Menhub dan Menteri PUPR di Jakarta. (nas)
Sekda NTB Ajak Jaga Kualitas Penyelenggaraan Pemilu 2019 Dari Hal. 3 secara aklamasi sebagai Ketua Asosiasi Polisi Pamong Praja Seluruh Indonesia (AP3I) yang menaungi Satpol PP dan Satlinmas Provinsi dan Kabupten/kota seluruh Indonesia. Usai upacara, dilakukan pemotongan tumpeng dan pencanangan Kota Bebas Sampah (Zero Waste) oleh Sekda Provinsi NTB. Zero Waste ditandai dengan penyerahan botol minuman kepada Camat Raba, Camat Rasanae Timur, Lurah Penanae, Lurah Sarae, Ketua Tagana, Ketua TSBK, dan Ketua KNPI Kota Bima. Upacara tersebut juga dimeriahkan oleh sejumlah atraksi, antara lain beladiri kesatuan Satpol PP Kota Bima dan Kabupaten Bima, pasukan anti huru hara Satpol PP Kabupaten Sumbawa Barat, serta atraksi anggota Satpol PP Kabupaten Dompu. Sementara itu, Kepala Satpol PP NTB, Drs. H. L. Dirjaharta, M. Si., dalam sambutan tertulisnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengucapkan selamat ulang tahun ke-69 Satpol PP dan selamat ulang tahun ke - 57 kepada Satlinmas. Gubernur memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepala Satpol PP dan Satlinmas atas dedikasi dan pengabdian selama ini dalam melindungi serta memberikan pelayanan yang tulus kepada
masyarakat NTB. Menurutnya, peringatan HUT bukan sekedar forum mengenang masa lalu. Lebih dari itu, sebagai sarana meneruskan semangat juang, dedikasi dan pengabdian aparatur dalam melindungi masyarakat serta kebulatan tekad untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berkaitan dengan Pemilu 2019, semua komponen bangsa diharapkan mematuhi aturan dan berpolitik secara elegan, sehingga proses demokrasi menghasilkan pemimpin bangsa yang berkiblat kepada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Aparatur Satpol PP dan Satlinmas sebagai aparatur pemerintah daerah telah dibekali dengan kecerdasan lapangan sesuai dengan kondisi geografis daerah. Sehingga dapat berperan penting dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dalam proses demokrasi tersebut. Gubernur juga dalam sambutannya, kata Dirjaharta mengingatkan kepada seluruh ASN untuk tetap menjaga netralitas dalam Pemilu 2019. Netralitas ASN akan turut mempengaruhi berjalannya seluruh proses demokrasi sesuai dengan ketententuan. (uki/nas/*)
Pemprov Tangani Darurat Jalan Putus di Kawasan Tambora Dari Hal. 3 Kita tangani paralel. Kami juga sedang mengurus jembatan yang rusak lain juga. Kita lihat kebutuhannya seperti apa,” tandasnya. Sebelumnya, kata Sahdan saat banjir bandang yang menerjang Bima, Sabtu (16/3) lalu menyebabkan satu jembatan provinsi rusak. Dinas PUPR menerjunkan tim ke lapangan untuk segera memperbaiki jembatan provinsi di Jalan Simpang Kore - Piong. Saat ini, jembatan tersebut sedang dalam proses perbaikan. Ia mengatakan daerah di sekitar kawasan Tambora Kabupaten Bima itu, kata Sahdan kemiringan bukitnya sangat besar. Dengan kondisi hutan yang gundul, begitu terjadi hujan lebat maka air yang mengalir kecepatannya luar biasa. “Kalau jembatan ini berada di zona aliran air. Dia tidak mampu menampung aliran air. Sehingga airnya meluap, menghantam bagian terlemah jembatan, opritnya,” jelas Sahdan. Jembatan provinsi yang rusak tersebut segera diperbaiki. Ia mengatakan tim
sudah diturunkan melakukan penanganan darurat. Oprit jembatan akan ditimbun dan akan dipasang bronjong. “Supaya masyarakat bisa segera lewat,” katanya. Akibat banjir bandang Bima tersebut, Sahdan mengatakan jembatan provinsi yang rusak bertambah menjadi empat buah. Tiga jembatan provinsi sebelumnya sudah rusak akibat banjir di Bima awal 2018 lalu. Namun, untuk perbaikan permanen jembatan Kananta sudah ditangani BPBD NTB. Pada Jumat pekan kemarin, BPBD NTB telah meneken kontrak dengan kontraktor yang mengerjakannya. Sementara satu jembatan lagi diperbaiki Pemkab Bima. Jembatan Simpasai Bima ditangani Pemkab setempat dengan memasang jembatan darurat menggunakan baja. “Kita harus kita usulkan perbaikannya, karena akibat bencana alam. Bukan hanya jembatan, pasti ada ikutan lainnya,” tandas Sahdan. (nas)
Halaman 15
W’dank LOKALATE Pecahkan Rekor MURI Mataram (Suara NTB) W’dank LOKALATE mengadakan WeDoRun 2019, yaitu Virtual Race tingkat nasional, berkolaborasi dengan 99 Virtual Race dan Wonderful Indonesia. Virtual Race merupakan tren terbaru di kalangan pelari, yang mengedepankan fleksibilitas dan kenyamanan bagi pelari. Dengan menggunakan aplikasi Virtual Race seperti 99 Virtual Race, para pelari dapat merekam dan mengupload waktu tempuh lari mereka setelah berhasil menyelesaikan jumlah kilometer yang ditetapkan, dan berkesempatan mendapatkan medali menarik berbentuk buah durian dengan ornamen yang khas budaya Indonesia. Pengiriman medali dengan menggunakan JNE akan mendapatkan biaya pengiriman gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat Indonesia menjalankan gaya hidup lebih sehat dengan berlari, sekaligus mempromosikan pariwisata dan kearifan lokal berbagai daerah di Indonesia sambil berlari. Dengan lebih dari 10.000 orang pendaftar, LOKALATE WeDoRun 2019 berlangsung serentak di 25 kota di Indonesia tepat pada hari minggu (24/3). LOKALATE WeDoRun 2019 pun berhasil memecahkan rekor MURI (Museum Rekor Dunia Indonesia) dengan kat-
egori “Lomba Lari Serentak di Kota Terbanyak di Indonesia”. Manager Marketing Promotion W’dank LOKALATE Suryana Litana Simowibowo, mengaku, meski baru pertama kali diadakan, pihaknya tidak menyangka antusiasme masyarakat begitu besar di kegiatan virtual run LOKALATE WeDoRun 2019 ini. Terbukti lebih dari 10.000 peserta mendaftar untuk mengikuti kegiatan ini, melebihi target awal kami. Virtual race ini serentak diadakan di 25 kota dan berhasil memecahkan rekor MURI sebagai lomba lari serentak di kota terbanyak di Indonesia.” Pendiri MURI Jaya Suprana, menjelaskan penghargaan ini dianugerahkan oleh MURI kepada penyelenggara, yaitu W’dank LOKALATE dan 99 Virtual Race, karena telah memecahkan rekor MURI pada kategori “Lomba Lari Serentak di Kota Terbanyak di Indonesia”. Ini acara yang sangat menarik karena pertama kalinya mengajak masyarakat Indonesia untuk ikut berlari serentak di 25 kota.” Ditemui Pada Pelaksanaan Lokalate WeDoRun 2019 di NTB yang dipusatkan di Taman Sangkareang Mataram, Marketing Promotion Coor-
(Suara NTB/ist)
FOTO BERSAMA - Foto bersama seluruh peserta lari W’Dank ‘LOKALATE WeDoRun 2019’ bersama Tim W’dank Lokalate Nutrifood di Taman Sangkareang Mataram, Minggu (24/3). dinator area NTB, Dionisius Novan Andrianto menuturkan dengan hadirnya LOKALATE WeDoRun 2019, lari di manapun tidak menjadi masalah, karena memungkinkan masyarakat di seluruh Indonesia merasakan euforia serunya berlari bersama serentak tanpa batasan geografis.
Untuk wilayah NTB sendiri yang terdaftar mengikuti Lokalate WeDoRun 2019 sebanyak 75 orang namun yang ikut lari kurang lebih ada 80 orang, untuk meramaikan kegiatan ini Novan menambahkan bahwa pihaknya menggandeng Community Partner yaitu “Runjani” komunitas lari yang ada di NTB. (r)
Rakerda Program KKBPK Tingkat Provinsi Bupati KLU Kembali Upayakan Akselerasi Program KKBPK Mutasi Pejabat Tanjung (Suara NTB) Mutasi kembali bergulir di lingkup Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU). Setelah sebelumnya mutasi hanya melibatkan 11 orang, Senin (25/3) sore, Pemda KLU kembali melakukan mutasi kepada 10 orang. Di antara 10 orang ASN itu, 3 di antaranya melibatkan pejabat eselon II setingkat kepala dinas/ badan. Mutasi ini sendiri sempat molor dan baru dimulai pada pukul 17.51 WITA. Salah satu yang menjadi penyebabnya, pihak BKD PSDM Lombok Utara tidak lengkap memuat nama pejabat pada daftar absensi mutasi. Pada daftar absensi yang sedia ditandatangani, tidak tercantum nama Fahri, S.Pd., Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM KLU dalam daftar absensi. Setelah itu diperbaiki, barulah pengambilan sumpah jabatan pejabat dimulai. Adapun 10 orang ASN yang dimutasi meliputi, 3 ASN eselon II, 2 ASN eselon III dan 5 ASN eselon IV. Ketiga pejabat eselon II mengalami pertukaran kursi saja. Mereka antara lain Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM KLU, Fahri, S.Pd., digeser sebagai Kepala Dinas Dukcapil KLU, menggantikan Sahabudin, S.Sos, MM., yang dipercaya menduduki jabatan baru sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KLU. Sedangkan mantan Kepala BPKAD, Drs. H. Raden Nurjati, dipercaya menggantikan posisi Fahri di DisperindagKop dan UMKM. Di level pejabat eselon III, pergeseran hanya dilakukan di satu OPD saja, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Dua Kepala Bidang pada Bapenda bertukar tempat, antara Kabid Pendapatan, Arifin, SE., dan Kabid Pajak
Bumi dan Bangunan, Ramsah, S.AP. Di lingkup pejabat eselon IV, tidak ada yang menonjol dari pergeseran pejabat. Kecuali pada jabatan Kepala UPTD Puskesmas Pemenang, yang digeser sebagai Kasi Kefarmasian pada Dikes KLU. Karikatur posisi dengan Kasi Kepariwisataan sebelumnya, I Gusti Nyoman Astana sebagai Kepala Puskesmas Pemenang yang baru. Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., mengatakan, tidak ada yang istimewa dalam pergeseran ASN kali ini. Di setiap pergeseran jabatan, hendaknya dipandang sebagai beban amanah untuk dilaksanakan sebaik-baiknya untuk memajukan pelayanan kepada masyarakat. Mutasi lanjut dia, tidak berkaitan langsung dengan salah apapun, melainkan berlandaskan pada pengaturan dan kebutuhan organisasi. Pergeseran ejabat OPD diniatkan untuk melakukan perbaikan demi percepatan program kebijakan dan pelayanan kepada publik. “Saya sering mengingatkan, ketika kita menempati tempat yang baru maka harus ada kesan baik yang kita tinggalkan. Mari saling memberikan masukan dan pencerahan,” pesannya. Dalam mutasi kali ini, Najmul menegaskan telah melalui serangkaian evaluasi kinerja. Menjadi pertimbangan utama dalam mutasi, adalah percepatan proses recovery pascabencana gempa dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat serta pendapatan asli daerah. “Mutasi ini salah satu kebutuhan, karena setiap bulan kan ada juga yang pensiun. Secara otomatis kita akan mencari lagi penggantinya untuk mengisi kekosongan itu,” tutupnya. (ari)
untuk Tingkatkan IPM
Mataram (Suara NTB) – Perwakilan BKKBN Provinsi NTB akan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tahun 2019, Selasa (26/3) hari ini di Hotel Aruna Senggigi. Sekitar 329 peserta akan menghadiri rakerda ini. Mereka berasal dari mitra kerja di lingkungan Pemprov NTB, Pemda Kabupaten/ Kota, perguruan tinggi dan lintas sektor lainnya. Plh Deputi Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN Pusat Drs. Rudy Budiman kepada Suara NTB Senin (25/3,) mengatakan, poin penting dalam kegiatan Rakerda ini adalah melakukan akselarasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi NTB dengan lintas sektor terkait. “Intinya kami akan menyampaikan bagaimana akselerasi program KKBPK dalam rangka meningkatan IPM di NTB. Saya kira ada banyak muatan lokal yang bisa digali,” katanya. Rudy mengatakan, untuk mewujudkan penduduk yang berwawasan tumbuh seimbang, BKKBN fokus pada pengendalian penduduk. Menurutnya penduduk harus diatur, jangan sampai terjadi baby boom, atau jangan sampai usia antara 0-5 tahun kembali besar. Justru BKKBN ingin agar semua pihak bisa menangkap peluang besarnya jumlah usia produktif dengan rentang usia antara 15 – 60 tahun.” Itu adalah bonus demografi yang bisa menjadi peluang anak bangsa,” katanya. Pascadigelarnya rakerda ini, ia berharap agar semua program nasional bisa didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, bagaimana pengelolaan program KB dan pembangunan keluarga. Program tersebut diharapkan bisa seiring seirama. Bahkan jika ada target nantinya bisa diberikan sampai tingkat kecamatan dan desa, karena di sana ter-
Kementerian LHK Keluarkan Izin Eksplorasi Cadangan Emas Dompu Dari Hal. 3 Vale menemukan cadangan emas dan tembaga raksasa di wilayah Hu’u, Kabupaten Dompu. Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin, yang merupakan induk usaha BUMN tambang, mengatakan cadangan emas yang ada di
Dompu diperkirakan dua kali lipat dibanding cadangan emas yang dimiliki PT. Newmont Nusa Tenggara yang sekarang menjadi PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Selain emas, cadangan tembaga di Dompu juga diperkirakan lebih besar dari PT. Merdeka Copper Gold Tbk yang memiliki tambang di
Jawa Timur (Jatim). Cadangan emas di Dompu diperkirakan mencapai 1,38 juta ton emas, karena tambang Batu Hijau milik Newmont memiliki cadangan 690 ribu ton emas. Sementara cadangan tembaga di Dompu diperkirakan melebihi 8,6 juta ton atau 19 miliar pounds sesuai cadangan tembaga di Merdeka Copper. (nas)
Kerugian PT. GNE Capai Rp 2,6 Miliar Dari Hal. 3 “Ada beberapa nama yang muncul dalam audit itu yang mempertanggungjawabkan keuangan sesuai temuan itu,” ujar Ibnu Salim, namun enggan menyebut nama nama dimaksud. “Tapi rata-rata sudah mantan pejabat di sana,” sambungnya. Selanjutnya, hasil audit diserahkan ke PT. GNE sebagai entitas yang mengajukan permintaan sebelumnya. Penyerahan itu disertai dengan rekomendasi pengembalian kerugian daerah, khususnya kerugian PT. GNE kepada pihak pihak yang tercatat sebagai penanggungjawab. “Kita minta kepada PT. GNE untuk memulihkan kerugian itu. Karena bagaimana pun juga GNE ini kan mengelola anggaran penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi NTB,” kata Ibnu Salim. Waktu yang diberikan untuk menindaklanjuti rekomendasi selama 60 hari. Pihaknya juga sudah menyertakan catatan kepada pihak-pi-
hak yang harus mengembalikan atau memulihkan keuangan PT GNE. Selama tenggat waktu itu. Manajemen harus memastikan para oknum menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak atas jumlah anggaran yang harus dikembalikan. Selain itu, aset-asetnya harus disita sebagai jaminan jika tidak mampu mengembalikan. Wajib bagi GNE untuk menindaklanjuti rekomendasi dimaksud. Selain karena temuan secara institusi, juga sebagai upaya menyehatkan keuangan GNE yang sedang jadi sorotan banyak pihak, termasuk DPRD NTB. Ibnu Salim menambahkan, audit investigasi didasarkan laporan manajemen PT. GNE melalui Direktur Utama (Dirut) saat itu, H. Syahdan Ilyas. Akumulasi keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp3,1 miliar, sesuai temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan auditor independen. Bagaimana tanggapan managemen PT. GNE? Dikonfirmasi terpisah, Pelaksana
tugas (Plt) Dirut PT. GNE Ahmad Jaelani AP mengaku siap menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Provinsi NTB tersebut. Akan diusahakannya sesuai tenggat waktu 60 hari. Langkah awal, dengan menunjuk Mahsan, SH.,MH., selaku legal officer perusahaan untuk melakukan negosiasi kepada pihak-pihak yang disebutkan bertanggung jawab oleh Inspektorat. “Kita akan memberikan kuasa penuh kepada Pak Mahsan untuk menindaklanjuti rekomendasi ini,” tandasnya. Jika langkah persuasif tidak bisa membuahkan hasil, maka tindakan tegas akan ditempuh. Seperti penyitaan aset oknum. “Tapi intinya kita ingin persuasif dulu. Soal bagaimana hasilnya, apakah perlu penyitaan, kita lihat sejauhmana mereka proaktif,” tandasnya. Pada intinya, manajemen, kata Jaelani ingin keuangan segera pulih dan selanjutnya dalam dikelola untuk penyehatan perusahaan. “Intinya itu, uang perusahaan kembali,” pungkasnya. (ars)
(Suara NTB/ris)
TALKSHOW - Plh Deputi Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN Pusat Rudy Budiman bersama Kepala Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi Perwakilan BKKBN NTB.Syamsul Anam saat talkshow di Radio Global FM Lombok, Senin ( 25/3). dapat penyuluh KB yang harus bekerja berbasis data. “ Jika semua terencana, semua akan lebih mudah. Dan sekali lagi, sesuai dengan mars KB bahwa apapun masalah yang terajdi di pemerintah daerah harus diawali dari keluarga. Kita mendorong agar mereka menjadi keluarga yang tumbuh dan berkualitas,” ujar Rudy. Kepala Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi Perwakilan BKKBN NTB Drs.Syamsul Anam, MPH., mengatakan, Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalillah dijadwalkan hadir sebagai keynote speaker dalam rakerda ini. Wagub akan menyampaikan pentingnya integrasi program KKBPK tersebut dengan program untuk mewujudkan NTB Gemilang. “Yang menarik kali ini adalah bagaimana upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Dalam Rakerda ini upaya itu akan kita rumuskan secara nyata, bagi-
mana kita mewujudkan keluarga berkualitas di NTB,” katanya. Menurutnya, problem yang dihadapi oleh Provinsi NTB berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Di sini, salah satu tantangan untuk mewujudkan keluarga berkualitas adalah jumlah perkawianan usia mudayangmasihtinggi.Inilahyang perlu dilakukan perumusan perencanaan bagaimana untuk menurunkan angka perkawinan usia muda tersebut. “ Besok (hari ini-red) ini akan dibahas secara tuntas bagaimana upaya mewujudkan keluarga berkualitas, salah satunya dengan menekan kasus pekawianan usia anak. Kabupaten kita dorong melakukan upaya yang nyata. Di Lombok Barat misalnya akan memiliki Perda tentang bagaimana upaya menekan laju perkawinan usia anak itu. Di Lombok Barat dikenal dengan nama program Gamak atau Gerakan Anti Merarik Kodek,” terangnya. ( ris)
Fokus ke Pulau Sumbawa Dari Hal. 3 Ridwan mengungkapkan tingkat kemantapan jalan provinsi di Pulau Sumbawa baru 72 persen dari total panjang jalan 958 km. Sedangkan di Pulau Lombok, tingkat kemantapan jalan provinsi sudah mencapai 90 persen dari total panjang jalan sekitar 500 km. “Kita ingin pembangunan infrastruktur ini bisa menopang rencana-rencana besar pemerintah yang akan membangun industri smelter, Samota dan lain-lain,” terang Ridwan dikonfirmasi usai pembukaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2020 di Kantor Bappeda, Senin (25/3) siang. Sementara untuk pengembangan infrastruktur jalan, jembatan dan kapasitas masyarakat di Pulau Lombok, NTB mendapatkan dukungan dana dari Bank Dunia lewat Indonesia Tourism Development Program (ITDP). Program ini dibiayai Bank Dunia bersama Pemerintah pusat untuk mendukung pengembangan tiga destinasi wisata prioritas di Indonesia, yakni KEK Mandalika, Boroburur dan Dana Toba. Bank Dunia dan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk tiga
daerah tersebut. Karena sudah ada dukungan dari bank dunia dan pemerintah pusat untuk pengembangan infrastruktur dasar di Pulau Lombok, maka anggaran yang bersumber dari APBD akan dialokasikan untuk memantapkan jalan provinsi yang ada di Pulau Sumbawa. Bukan hanya jalan provinsi, kata Ridwan, tetapi juga akan dipergunakan juga untuk memperbaiki banyaknya jembatan provinsi yang rusak akibat bencana di Pulau Sumbawa. “Kita akan bawa ke Pulau Sumbawa selama tiga tahun 2020,2021 dan 2022, tidak ada lagi jalan tanah, tidak ada lagi jalan kerikil. Tidak ada lagi jembatan putus. Anggaran ini untuk memperbaiki jalan lingkar selatan dan utara Pulau Sumbawa selesai. Nilainya sekitar Rp1 triliun selama tiga tahun,” sebutnya. Ridwan menjelaskan tidak ada pembukaan jalan baru yang akan dilakukan Pemprov NTB. Anggaran sebesar Rp1 triliun yang akan dialokasikan bertahap selama tiga tahun akan fokus digunakan memperbaiki jalan dan jembatan provinsi yang rusak di Pulau Sumbawa. “Jalan yang ada kita mantapkan semuanya,” pungkasnya. (nas)
Pencairan Tunggu Kemenkeu Dari Hal. 3 Jadup yang diusulkan pada tahap pertama hingga saat ini belum cair dari pemerintah pusat. Sedangkan untuk tahap II, Pemprov mengusulkan penerima jadup sebanyak 774.449 jiwa atau 198.367 KK yang tersebar di tujuh kabupaten/kota. Antara lain Kota Mataram 329 KK atau 1.249 jiwa, Lombok Tengah 71.255 KK atau 285.508 jiwa. Selanjutnya, Lombok Barat 24.826 KK atau 149.392 jiwa, Lombok Timur 9.515 KK atau 32.684 jiwa, Lombok Utara 74.374 KK atau 233.541 jiwa, Sumbawa Barat 16.605 KK atau 66.420 jiwa dan Sumbawa 1.463 KK atau 5.655 jiwa. “Yang tahap
pertama 19 ribu lebih. Itu sudah diverifikasi dan validasi. Dan sudah masuk ke Kementerian Keuangan sekarang. Kalau ini sudah realisasi, baru kita berani validasi tahap II,” ujarnya. Persoalan jadup ini, kata Khalik, sekarang tugas antarkementerian di pusat. Seperti Kementerian Sosial, BNPB dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebenarnya, kata mantan Penjabat Bupati Lombok Timur ini, apabila melihat perintah Wakil Presiden (Wapres), H. M. Jusuf Kalla, jadup harus segera dibayar. “Kalau kita mau merunut perintah wapres sebenarnya harus dibayar cepat. Wapres setiap kali rapat perintahkan segera dibayar,” tandasnya. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Selasa, 26 Maret 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Kerjasama Humas Pemkab Sumbawa dengan Harian Suara NTB Safari Demokrasi Pemilu Damai 2019
Pimpinan Daerah Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih dan Tangkal Hoaks Safari Demokrasi Pemilu Damai 2019 untuk mewujudkan pemilu damai, harmoni, berkualitas, hebat dan bermartabat di Sumbawa, telah dimulai Sabtu( 23/3) dari ujung barat Sumbawa, kecamatan Alas Barat, Alas, Buer, Utan. Dilanjutkan Minggu (24/3) di Kecamatan Rhee, Labuan Badas, Unter Iwes dan Batulante, dan seterusnya hingga nantinya tuntas pada 24 kecamatan dalam sepekan kedepan. Dalam safari tersebut, Bupati Sumbawa bersama pimpinan daerah lainnya, mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 17 April mendatang. Serta bersama sama menangkal berita bohong atau hoaks yang marak beredar di media sosial. SAFARI demokrasi bersama Bupati Sumbawa, Kapolres Sumbawa, Ketua KPU Sumbawa dan Ketua Bawaslu Sumbawa dihadiri Camat dan jajaran pemerintah serta ASN di kecamatan setempat, Kepala Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan unsur masyarakat lainnya. Dalam safari di hari pertama, Sabtu, Bupati H.M. Husni Djibril, B.Sc, menjelaskan pentingnya memberikan pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat dalam menyambut Pemilu 2019 dengan gembira. Hajat besarnya, agar Pemilu di Sumbawa bisa berjalan damai dan lancar.
Menurut Bupati, kontestasi politik merupakan bagian dari hak rakyat menentukan pilihan masing - masing. Sebagai penanggung jawab daerah, Bupati yang diikuti perangat kerja di bawahnya, Camat hingga kepala desa sebagai satu kesatuan wajib mengawal Pemilu ini agar berjalan damai. Menjaga hiruk pikuk politik di Sumbawa ini agar tidak keluar dari tatanan yang ditetapkan. “Jangan sampai ada masyarat yang tertekan dalam memberikan hak pilihnya,” terangnya. Apalagi kini, marak beredar berita bohong, informasi yang menyesatkan, fitnah dan provok-
si di media sosial, seperti Facebook, WhatsApp dan lainnya. Bahkan banyak masyarakat yang terpengaruh oleh berita bohong dan negatif karena terbiasa mendapatkan informasi dari manapun juga. Pemimpin negara yang memerintah saat ini pun tidak luput dari serangan hoaks, termasuk dirinya sebagai Bupati, juga kerap difitnah lewat media sosial. “Ini untuk meluruskan, jangan sampai ada kalimat buruk kepada pemimpin yang masih aktif. Beda pilihan itu hal biasa. Yang penting ikut memilih sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara. Hak politik mesti disalurkan untuk
membangun Sumbawa dan Indonesia pada umumnya. Soal siapa yang dipilih, kita pribadi yang berhak menentukan pilihan kita sendiri saat berada di bilik suara,” ujarnya. Makanya, Bupati menekankan kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak terpengaruh terhadap berita hoax (berita bohong) yang banyak disebarkan melalui media sosial. “Jangan mudah percaya berita hoax yang banyak beredar di media sosial, apalagi yang bersifat fitnah dan provokasi. Jangan langsung ditanggapi, harus dicek dulu kebenarannya. Terutama kepada ASN jangan menyebarkan hoaks di medsos,” ucap H. Husni. Terkait pemilihan Presiden, Bupati menghimbau untuk memilih Presiden yang benar-benar bertanggung jawab dan berintegritas serta dapat mensejahterakan rakyat. Tentunya dengan melihat track record-nya.Bupatijugamenghimbau kepada seluruh Kepala Desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menjadi pio-
Bupati dan Pimpinan Daerah lainnya Safari Demokrasi di kecamatan Buer
Bupati, Kapolres, Komisioner KPU dan Ketua Bawaslu bersama Camat dan Kepala Desa usai safari demokrasi pemilu damai di Kecamatan Utan yang bertekad menyukseskan Pemilu 2019
Pimpinan Daerah bersama tokoh masyarakat usai Safari Demokrasi di Kecamatan Alas Barat
Foto bersama peserta safari di Kecamatan Rhee bersama Bupati
ner di tengah masyarakat, dan tetap menjaga dan mengawal masjid, langgar, surau agar bebas dari kampanye, karena masjid adalah tempat beribadah, bukan tempat berpolitik. Kepada Camat diminta untuk menggelar do’a bersama pada hari Rabu, 17 April 2019, demi keberhasilan dan kesuksesan pemilu presiden dan legislatif tahun 2019. Kapolres Sumbawa, AKBP Tunggul Sinatrio, S.IK, M.H, juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mencegah penyebaran berita-berita hoaxyang marak dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di media sosial. Mengingat pemilu erat kaitannya dengan kamtibmas, Kapolres mengajak seluruh unsur pemerintah, TNI-Polri, dan seluruh komponen masyarakat mulai dari kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, juga kaum milennial untuk bersama-sama menjalin sinergitas guna mewujudkan keamanan dan kelancaran Pemilu 2019. ”Jangan gunakan media sosial untuk menyebar berita bohong, fitnah dan provokasi. Tokoh agama dan masyarakat jangan mau dihasut dengan informasi hoax yang menyesatkan,” pesan Kapolres. Disampaikan program dan kegiatan Polres Sumbawa yang sudah berjalan, yang dihajatkan untuk menemukan dan mengatasi serta menetralisir potensi kerawanan yang terjadi di masyarakat agar tidak berkembang dan mengganggu penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019. Antara lain kegiatan magrib keliling ke masjid-masjid bagi umat Islam, purnama keliling untuk umat Hindu, dan minggu keliling bagi umat Kristiani. Ketua KPU Sumbawa,
Bupati Sumbawa saat memberikan pencerahan dalam Safari Demokrasi Pemilu damai di kecamatan Alas Barat Muhammad Wildan, M.Pd mengajak masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas. Terkait halhal teknis, dijelaskan dalam Pemilu 2019 serentak, masyarakat akan mencoblos lima kertas suara. Adapun lima warna kertas yang akan dicoblos pada saat Pemilu 2019 antara lain, DPRD kabupaten/kota warna hijau, DPRD Provinsi warna biru, DPR RI warna kuning, DPD RI warna merah, dan Presiden-Wakil Presiden warna abu-abu. Desain surat suara untuk memilih DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, tidak ada foto, hanya ada nama calon legislatif. Sedangkan untuk kertas suara DPD RI dan Pilpres pada pemilu 2019 dilengkapi foto dan nama. Dijelaskan juga cara untuk mencoblos pada kertas suara, agar suara tidak batal. “Pemilih sebagai salah satu aktor dalam Pemilu,
Para peserta safari demokrasi di Labuan Badas Sumbawa
dapat menggunakan hak suaranya dalam memilih pemimpin. Beda pilihan itu biasa, tetapi menciptakan Pemilu damai itu yang luar biasa,” serunya. Sementara itu, Ketua Bawaslu, Syamsihidayat, S.IP, saat hari pertama Safari Demokrasi di wilayah barat Sumbawa menegaskan, tugas Bawaslu mengawasi setiap tahapan Pemilu. Kepada ASN dan Kepala Desa, agar jangan terlibat dalam kampanye. Sebab konsekuensinya melanggar UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. “Kita saling mengingatkan. Karena kami tidak ingin lagi ada ASN dan Kades yang diperiksa karena beberapa kasus dugaan Tipilu seperti yang ditangani saat ini,” tukasnya. Pihaknya pun akan mengawasi proses Pemilu hingga ke tingkat TPS. Sebab ada juga Pengawas TPS yang ditempatkan. Pihaknya mengimbau untuk tidak mengintimidasi masyarakat memilih calon tertentu. Biarkan masyarakat memilih sesuai hatu nuraninya masing masing. Paling penting menghindari money politic karena pemberi dan penerima bila terbukti melakukan politik uang dikenakan sanksi pidana selama 6 bulan kurungan dan denda. ”Kepada para ASN diminta agar tetap menjaga netralitasnya dalam pemilu ini,” pungkasnya. Dalam acara tersebut juga dilakukan foto bersama Kepala Desa, Panwascam, PPK, tokoh agama, tokoh masyarakat di masing-masing kecamatan. (arn/*)