Edisi Rabu 26 Pebruari 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 26 FEBRUARI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 288 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

NTB Minta Blokir Dana Dekon dan TP Rp386 Miliar Segera Dibuka (Suara NTB/why)

Rwt dan MH ke Polda NTB, kemarin.

Diduga Telantarkan Anak

Oknum Pejabat Dilaporkan ke Polda NTB Mataram (Suara NTB) Seorang oknum pejabat tinggi di Kabupaten Sumbawa berinisial MHJ, akan dilaporkan ke Polda NTB dengan dugaan kasus penelantaran anak, Selasa (25/2). Pelapornya, oleh seorang perempuan bernama Rwt, ibu dari anak yang diduga ditelantarkan.

Melalui kuasa hukumnya Dr. Ainuddin, Rwt menjelaskan kronologis pengaduannya bermula pada saat pelapor mengetahui dirinya tengah hamil dari hasil hubungan asmaranya dengan MHJ sekitar tahun 1989. Pada saat itu juga Rwt kemudian mencari MHJ untuk dimintai pertanggungjawaban.

Akan tetapi berbagai upaya yang dilakukan oleh Rwt untuk meminta pertanggungjawaban MHJ tak mendapatkan hasil apapun, karena MHJ selalu menghindar.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB berharap pemblokiran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Dekon dan TP) tahun 2020 sebesar Rp386 miliar lebih segera dibuka. Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si mengatakan, Satuan Kerja (Satker) Pemprov NTB yang memperoleh ana Dekon dan TP sudah diminta aktif berkoordinasi dengan kementerian terkait agar blokir segara dibuka. ‘’Kepala Dinas kami aktif konfirmasi ke pusat begitu ada pemberitaan tentang pemblokiran,’’ kata Gita dikonfirmasi di Mataram, Selasa (25/ 2) kemarin.

Menurut Sekda, bukan saja Satker Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota yang kena pemblokiran anggaran. Tetapi juga Satker instansi vertikal kementerian/lembaga yang ada di NTB juga ada anggarannya

yang diblokir atau dibintangi. ‘’Nanti itu yang akan menjadi bahan koordinasi kita selanjutnya. Untuk meminta pusat itu jangan mencabut bintang (blokir anggaran) di waktu Imsak

(TAPD) NTB ini mengatakan, pembukaan pemblokiran anggaran sedang dalam proses.

Adanya dana Dekon dan TP yang diblokir, menurut Gita, karena adanya kebijakan Pemerintah Pusat berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (Monev) ditemukan adanya kelemahan.

Pemblokiran anggaran tersebut tujuan n y a agar ke depan s e makin lancar d a n berkualSyarwan dan H. Lalu Gita Ariadi itas.

‘’Dengan adanya hasil Monev, maka untuk tahun berikut dibuat perbaikan-perbaikan.

Untuk membuat perbaikan ada pedoman umum. Ini Kepala SKPD kita awal-awal tahun ini, kerjanya banyak konsolidasi ke pusat,’’ kata mantan Kepala DPMPTSP NTB ini.

Kepala OPD yang memperoleh dana Dekon dan TP, lanjut Sekda, terus berkoordinasi dengan kementerian terkait menyangkut pemblokiran anggaran tersebut. ‘’Kita terus sinkronisasi, sinergi.

Harapannya yang diblokirblokir itu cepat dibuka. Supaya cepat kita eksekusi,’’ tandasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan, SE, MM mengatakan, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

Kejar Progres, 202.987 Unit Rumah Baru Lotim Korban Gempa Tuntas dan Lobar Ajukan Pencairan DD DARI delapan kabupaten di NTB, baru dua yang sudah mengajukan permohonan penyaluran atau pencairan dana desa tahap I ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Yakni Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dan Kabupaten Lombok Barat (Lobar) sebanyak 18 desa.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan, SE, MM yang dikonfirmasi usai Rakor Percepatan Penyaluran Dana Desa di NTB Tahun 2020, Selasa (25/2) mengatakan, untuk Lotim sudah cair sebanyak 8 desa sebesar

Rp4,3 miliar lebih. Sedangkan untuk 10 desa di Lobar, dana desa tahap I akan cair, 28 Februari 2020.

Ia merincikan 8 desa yang sudah memperoleh dana desa tahap I di Lotim berada di Kecamatan Aikmel. Masingmasing Desa Aikmel sebesar Rp636 juta lebih, Desa Lenek Daya Rp730 juta lebih, Desa Aikmel Barat Rp428 juta lebih, Desa Toya Rp787 juta lebih, Desa Kalijaga Tengah Rp400 juta lebih, Desa Bagik Nyaka Santri Rp392 juta lebih, Desa Aikmel Timur Rp516 juta lebih dan Desa Keroya Rp425 juta lebih.

Bersambung ke hal 15

TO K O H

Mataram (Suara NTB) Pasukan Zeni TNI yang membantu penanganan rehab rekon pasca gempa di NTB ditarik, penanganan kini terpusat di pemerintah daerah melalui BPBD Kabupaten dan Kota serta BPBD Provinsi NTB. Upaya percepatan terus menerus dilakukan untuk mengejar penanganan sebanyak 202.987 unit yang ditetapkan melalui reviu Inspektorat Utama (Irtama) BNPB. Catatan BPBD NTB, total capaian progres rumah tertangani dari tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020, mencapai 14.114 KK. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

RTG jenis Rika di Lombok Utara yang sedang dalam proses penyelesaian.

Jalin Kerjasama dengan Denmark

Tingkatkan Kinerja Birokrasi GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) yang dihadiri para asisten, kepala biro dan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (25/2).

Dalam rapat tersebut, gubernur yang didampingi Sekda NTB, Drs. H.Lalu Gita Ariadi,M.Si menyampaikan bahwa rapat ini diselenggarakan untuk mematangkan serta menyamakan persepsi kerangka acuan draft A3 Balanced Scorecard (BSC) dalam impelementasinya pada aplikasi eKinerja Pemprov NTB. E-Kinerja berbasis BSC, direncanakan sebagai instrumen, alat ukur serta metode untuk mengukur perencanaan, Bersambung H. Zulkieflimansyah ke hal 15

KO M E N TTAA R

telah tiba. Akhirnya lari pontang panting, kita takut juga atas kualitas (pekerjaan). Itu selalu kita suarakan ke pusat,’’ kata Gita.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daera h

NTB Kembangkan Pariwisata Ramah Lingkungan Mataram (Suara NTB) Pemerintah Denmark menjalin kerjasama dengan Pemprov NTB dalam bidang lingkungan hidup berkelanjutan.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah,

SE, M.Sc menyatakan pariwisata yang dikembangkan NTB ke depan adalah pariwisata ramah lingkungan.

Gubernur mengatakan, pariwisata yang akan dikembangkan ke depan

adalah pariwisata ramah lingkungan. Kerjasama NTB dan Denmark ini diharapkan dapat mendorong kerjasama lain di berbagai bidang atau program yang dikembangkan oleh

NTB dan Denmark. ‘’Kami tidak punya pilihan, program prioritas yang sedang kami kembangkan adalah pariwisata,’’ ujar gubernur.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

Kejaksaan Pasang Badan KEJAKSAAN Tinggi NTB menyiapkan pembelaan jika PT. Gili Trawangan Indah (GTI) mengajukan gugatan perdata kepada Pemprov NTB setelah Hak Guna Usaha (HGU) dicabut. Sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN), Kejaksaan siap pasang badan untuk mengamankan aset seluas 65 Hektar di Gili Trawangan yang dinilai sudah wanprestasi.

Menurut Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH, sejak awal pihaknya sudah mem-back up penuh Pemprov NTB dalam upaya penyelamaDedi Irawan tan aset daerah di Gili Trawangan.

Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/humasntb)

LAUNCHING - Menteri Lingkungan Hidup Denmark, Lea Wermelin bersama Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat launching kerjasama bidang lingkungan hidup berkelanjutan di Pendopo Gubernur, Selasa (25/2) sore kemarin.

Mendesak Dituntaskan

Pembebasan Lahan Lokasi Pembangunan Industri Smelter Mataram (Suara NTB) Pascaditetapkan menjadi kawasan industri melalui Perpres No. 18 Tahun 2020, pembebasan lahan yang menjadi lokasi pembangunan smelter di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendesak dituntaskan. Pasalnya, masih ada lahan masyarakat seluas 8 hektare milik 5 orang warga di lokasi pembangunan smelter hingga saat ini belum selesai dibebaskan.

Pemda KSB meminta bantuan Pemprov NTB agar pembebasan lahan lokasi pembangunan smelter segera tuntas. ‘’Yang mendesak itu percepatan pembebasan lahan. Itu yang

mendesak. Supaya ini bisa cepat, segera selesai masalah lahannya ini,’’ kata Sekda KSB, Abdul Azis, SH, MH dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (25/2) kemarin.

Ia mengatakan, pembebasan lahan lokasi pembangunan industri smelter tahap I seluas 154 hektare. Lahan yang belum tuntas dibebaskan tinggal sedikit, yakni seluas 8 hektare. Lahan seluas 8 hektare tersebut milik 5 warga yang belum mau melepaskan lahannya sebagai lokasi pembangunan industri smelter.

Untuk mempercepat pembebasan lahan lokasi pembangunan industri smelter ini,

kata Azis, seharusnya bisa dilakukan mengacu UU No. 2 Tahun 2012, yakni pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Karena menurutnya, pembebasan lahan untuk pembangunan industri smelter juga untuk kepentingan ekonomi yang sangat luas bagi bangsa dan negara. ‘’Di situlah kesulitannya. Ini lagi didiskusikan. Bisa ndak dimaknai untuk kepentingan umum. Sudah dilakukan upaya persuasif, pendekatan sosial kemasyarakatan. Tapi itulah kendalanya, warga masih belum mau melepas lahannya,’’ kata Azis.

Bukan hanya lahan

masyarakat yang terkena dampak pembangunan smelter. Tetapi, kata Aziz, aset daerah juga ada yang terkena dampak. Namun, untuk lahan milik Pemda ini sedang dilakukan proses pelepasan sesuai prosedur yang ada. ‘’Tinggal 5 orang saja pemilik lahan sekitar 8 hektare belum. Bukan tak sesuai harga.

Kita sedang negosiasi, membantu perusahaan. Apalagi ini objek vital nasional. Tentu, harapan kita dengan menjadi kawasan industri, itu akan membawa dampak ekonomi yang cukup besar bagi KSB dan NTB,’’ tandasnya.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

Abdul Azis

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 26 Februari 2020

Halaman 2

Kerjasama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

DPPKB Beri Pelayanan KB dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Masih Tahap Sosialisasi PELUNCURAN aplikasi informasi dan pelayanan dalam genggaman masyarakat (Inges) di kelurahan Mataram Barat beberapa waktu lalu masih butuh sosialisasi intens ke semua warga. Pasalnya, tak semua warga di Kelurahan Mataram Barat paham penggunaan dari aplikasi Inges. Dari itu, pihak kelurahan gencar melakukan sosialisasi baik ke lingkungan MAUPUN ke rumah warga.

Dikonfirmasi Suara NTB, Lurah Mataram Barat, Sri Sulistiowati mengatakan, sejak peluncuran aplikasi Inges pada 20 Februari 2020 lalu, belum ada warga di lingkungan yang melapor ke kelurahan melalui aplikasi Inges. Hal itu dikarenakan kebanyakan warga belum mengetahui adanya aplikasi Inges khususnya untuk kelurahan Mataram Barat.

Dijelaskan Sri, kelurahan Mataram Barat sudah mensosialisasikan fungsi dari aplikasi Inges ke semua Kepala Lingkungan di kelurahan Mataram Barat. Kata dia, melalui semua Kaling, sekiranya bisa memberikan informasi ke warganya terkait kegunaan aplikasi Inges. “Walaupun sudah kita sosialisasikan ke Kalingnya, saya juga rencananya mau turun langsung ke semua lingkungan untuk sosialisasikan terkait fungsi dan manfaat dari aplikasi Inges ini,” kata Sri, Selasa (25/2).

Menurutnya, aplikasi Inges merupakan sebuah pendekatan baru yang coba dilakukan pihak kelurahan dengan warga di lingkungan Mataram Barat. Kata Sri, pendekatan yang dimaksud ialah pendekatan pelayanan administrasi di kelurahan. Sehingga melalui sebuah aplikasi, pengurusan segala bentuk administrasi bisa lebih mudah, cepat dan transparan.

“Kita harap semua warga bisa menggunakan aplikasi Inges ini, untuk kemudahan pelayanan kita,” jelasnya. Di samping memudahkan pelayanan, warga di kelurahan Mataram Barat bisa juga melapor terkait adanya permasalahan di lingkungan. Apa pun bentuk keluhan warga jelas dia, lewat aplikasi Inges bisa memberi masukan ke kelurahan.

Sri pun mengakui, pembuatan aplikasi Inges semata-mata untuk memudahkan warga. Karena, selama ini akses warga ke kelurahan masih menggunakan cara manual. Ada pun biaya pembuatan aplikasi Inges kata Sri, sejauh ini belum bisa dikalkulasikan. “Secara keseluruhan untuk biaya pembuatan hingga peluncuran belum bisa kita kalkulasikan.

Karena masih berjalan,” tutupnya. (viq) Sri Sulistiowati

Mataram (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram cukup konsisten memberi pelayanan bagi masyarakat. Pada Selasa (25/2), pelayanan KB gratis dan penyuluhan kesehatan reproduksi digelar di Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan. Masyarakat diharapkan mengatur kelahiran untuk menekan angka kelahiran.

Pantauan Suara NTB, pelayanan KB diawali dengan penyuluhan kesehatan bagi pasangan usia subur. Pegawai dari DPPKB bersama mitra kerja yakni kader dan bidan Puskesmas memberikan penyuluhan kesehatan reproduksi.

Sejumlah balita juga dicek berat badan dan kesehatannya.

Kepala DPPKB Kota Mataram, Sudirman melalui Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Srihaningsih menjelaskan, pelayanan KB dilaksanakan secara mobile bekerjasama dengan mitra seperti kader, bidan puskesmas pembantu serta puskesmas. Pihaknya mengawali dengan asesmen ter-

(Suara NTB/cem)

(Suara NTB/cem)

PENYULUHAN - Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi pada DPPKB Kota Mataram, Srihaningsih memberikan penyuluhan kesehatan reproduksi pada warga saat pelayanan KB gratis di Kelurahan Pejeruk, Selasa (25/2).

KONTRASEPSI - Sekretaris DPPKB, H. Turmuzi bersama Kepala Bidang KBKR, Srihaningsih serta staf DPPKB lainnya memantau proses pemasangan alat kontrasepsi MJKP pada pasien saat pelayanan KB gratis di Kelurahan Pejeruk, Selasa (25/2).

hadap pasien sebelum memberikan pelayanan KB gratis.

Pelayanan menggunakan kendaraan KB keliling diprioritaskan untuk pemukiman padat penduduk. Walaupun dari segi jarak tidak ada masalah dengan fasilitas kesehatan. Tetapi pertimbangan masyarakat enggan ke faskes untuk ber KB. “Pelayanan KB mobile ini untuk wilayah agak padat,” jelasnya ditemui disela-sela memberi penyuluhan ke warga.

SelainpelayananKBgratissambungnya,pihaknyajugamemberikan penyuluhan kesehatan reproduksi.

Sasarannya adalah pasangan usia subur. Materi disampaikan saat penyuluhantergantungdarikebutuhan di lokasi. Umumnya, mengenai kesehatanreproduksi.

Sri menambahkan, pelayanan itu barengi dengan konseling mendalam. Tujuannya adalah untuk memantapkan hasil dari pilihan kontrasepsi yang diinginkan oleh

warga. Misalnya, ada pasien datang meminta menggunakan kontrasepsi. Pada kondisi tersebut, ada dua karakter. Pertama, pasien sudah mengetahui pilihan alat kontrasepsi yang bakal digunakan. Kedua, sedikit mengetahui jenis-jenis alat kontrasepsi.

Pihaknya menjelaskan serta membantu alat kontrasepsi yang cocok dengan kondisi pasien tanpa memaksa. “Kita memberikan informasi semua alat kontrasep-

Pol PP akan Tertibkan Rumah Diubah Jadi Hotel Mataram (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja akan menertibkan rumah yang diubah menjadi hotel. Usaha akomodasi itu disinyalir tidak mengantongi izin. Hal ini memicu kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).

Menjamurnya rumah diubah menjadi hotel, kata Kepala Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati dikonfirmasi, Selasa (25/ 2) telah disampaikan ke beberapa camat. Kondisi di lapangan harus segera disikapi dengan mengambil tindakan. “Sudah ada rumah tiba-tiba ditempel OYO dan Airy Room. Kok dibiarkan begitu saja,” sesal Bayu.

Temuan di lapangan juga disampaikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Menurut Bayu, jangan dibiarkan begitu saja karena tidak ada pemasukan ke daerah terhadap operasi usaha tersebut. Di samping itu, aktivitas mereka diduga ilegal.

Bayu menilai meskipun mereka memiliki jaringan se-

cara nasional, keberadaannya di daerah harus dilaporkan ke pemerintah setempat. “Mereka melegalkan diri,” ujarnya.

Pol PP siap menertibkan usaha ilegal tersebut. Salah satu kuncinya adalah dengan membawa petunjuk dari perizinan bentuk izin yang harus dipegang. Jika tidak dapat ditunjukkan, tim bisa menyegel tempat

usaha tersebut.

Bayu menegaskan, jika tidak ada landasan atau payung hokum, instansi teknis baik itu Dinas Pariwisata maupun DPMPTSP bisa mengacu pada peraturan daerah maupun peraturan walikota. Misalnya, kaitanya dengan usaha pemondokan atau syarat hotel. Apakah pengusaha menyediakan kamar sesuai standarisasi usaha hotel atau tidak. Penertiban dinilai mendesak karena berkaitan dengan kebocoran potensi pendapatan asli daerah. “Iya. Ada kehilangan PAD kalau dibiarkan begitu

Intensifkan Patroli

(Suara NTB/fit)

saja,” tandasnya.

Aparat penegak Perda akan menginisiasi membahas hal tersebut dengan Dinas Pariwisata, BKD dan DPMPTSP. Supaya itu tidak menjamur dan merugikan daerah. Dia memahami bahwa fasilitas hotel seperti itu diperuntukkan bagi wisatawan yang memiliki budget kecil. Akan tetapi, harus ada aturan dengan syarat mengurus perizinan dan mengikuti aturan main dari pemerintah daerah. “Jangan lepas tangan yang menguntungkan pribadi,” demikian kata Bayu. (cem)

Target Investasi Kota Mataram Rp1,4 Triliun

(Suara NTB/viq)

WAKIL Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Herman, AMd., meminta Satpol PP mengintensifkan kegiatan patroli ke warnet-warnet.

Permintaan ini menyusul pernyataan Kepala Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati yang mensinyalir bahwa warnet kerap disalahgunakan.

Seperti untuk berjudi atau bahkan hal-hal berbau narkoba. ‘’Kalau sudah ada indikasi dan bukti, Satpol PP harus terus melaksanakan giat penertiban,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, kemarin. Menyikapi persoalan ini, Satpo PP, lanjut dia, seyogiyanya tidak hanya menyasar warnet saja. Pihak sekolah pun harus dilibatkan dalam hal pengawasan siswa siswinya.

Dewan pun tidak ingin keberadaan warnet ini menjadi wadah ajang kegiatan yang bukan-bukan. Untuk itu, Herman menyarankan supaya keberadaan warnet dievaluasi. ‘’Dan memang terbukti kan memfasilitasi, ya harus ditindak,’’ cetusnya.

Sedangkan siswa yang terbukti menyalahgunakan warnet, harus dikembalikan ke sekolah untuk selanjutnya dilakukan pembinaan. Pihak sekolah, sambung politisi Gerindra ini, harus melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan kepada para siswa. Sedangkan terkait warnet, sebetulnya, tidak sulit bagi Satpol PP untuk bertindak.

Terlebih, sambung anggota dewan dua periode ini, bahwa sebagian besar warnet yang beroperasi di Mataram, tidak mengantongi izin. ‘’Kalau terbukti dalam menjalankan usahanya memfasilitasi para pelajar, itu harus ditindak,’’ katanya. Namun demikian, Herman mengingatkan, para pengusaha warnet juga perlu diberikan eduksi.

Jangan sampai, sambung anggota dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini, ada pengusaha warnet yang tidak mengetahui aturan usaha warnet tersebut. Untuk usaha warnet ini, harus berkoordinasi dengan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan OPD yang menjadi leading sektornya.

Herman menyayangkan kalau terkait pembinaan dan pengawasan warnet ini, masih ada saling lempar tanggung jawab antar OPD. ‘’Bukan tidak boleh ada usaha warnet tapi perlu diatur,’’ cetusnya. Justru Pemkot Mataram harus membuka ruang berusaha seluas-luasnya bagi masyarakat.

Minimnya pengawasan, membuat operasional warnet di Mataram, terkesan semaunya.

Ada yang buka sampai tengah malam, bahkan hingga dinihari. ‘’Makanya ini harus dipantau secara bersamasama,’’ imbuhnya.

Tidak hanya menyerahkan kewenangan kepada Camat dan Lurah, Satpol PP harus pro aktif melakukan pengawasan. (fit) Herman

si yang ada dan tersedia untuk dilayani. Kemudian mereka yang akan memilih,” terangnya.

Khusus di wilayah Pejeruk, pasangan usia subur mulai bergeser dari menggunakan non metode kontrasepsi jangka panjang (seperti pil, suntik) ke metode kontasepsi jangka panjang (IUD, implant). Penggunaan kontrasepsi tujuannya adalah mengatur jarak kelahiran dan meningkatkan harapan hidup. (cem/*)

(Suara NTB/viq)

AKAN DITATA - PKL di trotoar ruas jalan depan taman Loang Baloq, Selasa (25/2). Dalam master plan penataan, PKL harus masuk ke dalam taman wisata.

PKL di Taman Loang Baloq akan Ditata Mataram (Suara NTB) Semua pedagang kaki lima (PKL) yang berada di depan taman Loang Baloq akan ditata. Penataan PKL itu akan coba diproyeksikan ke dalam area wisata taman Loang Baloq.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi mengatakan, setelah melakukan ekspose dengan Wakil Walikota Mataram belum lama ini, desain revitalisasi Taman Loang Baloq dinilai sudah bagus.

Menurutnya, pengerjaan revitalisasi Taman Loang Baloq sudah jalani proses pelelangan.

“Dananya sudah fix, Rp3,4 miliar untuk penataan Loang Baloq.

Kalau kurang, nanti akan disem-

purnakan pada anggaran 2021,” kata Denny, Selasa (25/2).

Untuk PKL di luar Taman Loang Baloq kata Denny, akan dimasukkan ke area Taman Loang Baloq. Sesuai dengan master plan yang sudah ditetapkan untuk penataan Taman Loang Baloq sudah seharusnya PKL di luar Taman menempati lapak di dalam taman. “Kita mau buat kayak di Lapak yang di Ampenan. Konsepnya, semua PKL harus di dalam area Taman,” ujarnya.

Salah satu PKL di pinggir jalan depan Taman Loang Baloq, Yuli mengatakan, kekhawatirannya jika harus dipindah ke dalam area Taman Loang Baloq.

Karena, selama berjualan di luar

Taman Loang Baloq, ikan yang ia jual selalu laris. “Dalam sehari biasanya saya dapat Rp500 ribu sampai Rp800 ribu. Kalau pindah ke dalam Taman, saya yakin pembeli malas masuk.

Kalau di luar kan banyak yang beli. Karena, kalau di luar mereka tak harus bayar parkir seperti kita masuk ke Taman Loang Baloq,” ungkapnya.

Yuli pun menolak jika harus dipindah ke dalam area Taman Loang Baloq. Mengingat, hampir enam tahun sudah ia berjualan di luar taman. “Malas aja kalau pindah. Tapi kalau itu kebijakannya pemerintah, mau tidak mau harus pindah,” pungkas ibu asal Tanjung Karang ini. (viq)

Perda P4GN Dirampungkan Awal Maret Mataram (Suara NTB) Masih maraknya kasus peredaran narkoba di Mataram menjadi atensi bersama jajaran Pemerintahan Kota Mataram. Pasalnya, belum lama ini, beberapa warga di lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang di antaranya ibu rumah tangga masuk dalam lubang hitam peredaran narkoba. Kasus peredaran narkoba di Mataram seperti fenomena gunung es.

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi mengatakan, untuk menekan peredaran narkoba di Mataram, DPRD Kota Mataram sudah membahas terkait peraturan daerah (Perda) terkait pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) pada tahun 2019 lalu untuk menekan peredaran narkoba di lingkungan.

Sampai saat ini kata Didi, Raperda (rancangan perda) P4GN sudah digodok di DPRD kota Mataram. “Kita akan usahakan selesaikan Perda P4GN akhir Februari atau awal Maret mendatang,” katanya kepada Suara NTB, Senin (24/2).

Terkait kasus penangkapan IRT (ibu rumah tangga) di Karang Bagu tersebut, Didi menilai dengan adanya Perda P4GN disinyalir bisa menekan angka peredaran narkoba di Mataram.

Karena, poin-poin dalam Perda P4GN termasuk di dalamnya bagaimana bentuk pengawasan seluruh elemen baik dari kelurahan dan kecama-

tan hingga terbawah ikut terlibat.

Pembahasan Perda P4GN, semulanya dari jadwal yang sudah ditetapkan, seharusnya pembahasan Perda P4GN di DPRD Kota Mataram telah rampung pada bulan Februari tahun 2020.

“Kita akan segera selesaikan, Insha Allah,” kata politisi Golkar ini.

Terkait penangkap dua orang IRT oleh APH (aparat penegak hukum) beberapa waktu lalu, di Karang Bagu tersebut menjadi sinyal untuk mengetahui siapa dibalik gerbong peredaran narkoba di Mataram khususnya di lingkungan Karang Bagu.

Lurah Karang Taliwang, Lalu Ahmad Cahyadi pun pernah menyampaikan, sejauh ini pihaknya belum mampu menekan peredaran narkoba di Lingkungan Karang Bagu. Kata dia, berbagai upaya telah dilakukan pihak kelurahan.

Kaitannya dengan kawasan lingkungan Karang Bagu kata Cahyadi, kebanyakan dari warga yang terjerat masalah narkoba karena dililit masalah ekonomi. “Saya bisa memprediksi dan memetakan bahwa ada masalah mendalam di sana yang harus kita kaji dan cari solusinya,” ujarnya belum lama ini. “Bahwa peredaran narkoba di Karang Bagu saya kira ada permasalahan ekonomi sehingga sangat sukar diselesaikan dengan pendekatan sosialisasi. Saya saja menyerah,” tutup Cahyadi. (viq)

Mataram (Suara NTB) Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan target realisasi investasi per kabupaten/ kota di tahun 2020. Kota Mataram dipatok target investasi mencapai Rp1,4 triliun lebih.

Pelayanan perizinan akan dipermudah untuk menarik investor menanamkan modal.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram, Irwan Rahadi menjelaskan, pemerintah telah memutuskan penetapan target investasi yang dilakukan secara nasional. Penentuan ini dinilai bagus. Sebab, daerah tidak asalasalan menyebut nilai investasi tetapi tidak memungkinkan untuk terpenuhi.

Di tahun 2020, target investasi Kota Mataram Rp1.454.134.425.415. Target itu berdasarkan realisasi di tahun 2019 lalu mencapai Rp850,2 miliar lebih. Dengan rincian penanaman modal asing Rp136,1 miliar dan penanaman modal dalam negeri Rp714 miliar lebih. “Artinya, target investasi sudah ditetapkan secara nasional. Kita tidak hanya bermimpi target sekian.

Tapi tidak bisa terpenuhi,” katanya ditemui, Selasa (25/2).

Untuk menarik pengusaha berinvestasi di Mataram. DPMPTSP memberikan kompensasi kepada pengusaha menjamin mempermudah pelayanan perizinan. Kedua, perbaikan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan. Pihaknya akan menyederhanakan proses perizinan.

Irwan mengakui, perubahan sistem OSS sedikit menghambat pelayanan administrasi. Contohnya, pelayanan pendaftaran lambat sejak dimulai awal Januari 2020 lalu. Di internal DPMPTSP juga melakukan penyesuaian pelayanan publik akibat

pembaharuan sistem tersebut.

“Kami membuka ruang berkomunikasi jika ada hal-hal yang perlu disikapi karena perubahan sistem yang menghambat pelayanan perizinan,” tandasnya.

Pertumbuhan investasi di Kota Mataram terkesan melambat, dibantah Irwan. Progres investasi akan terlihat pada setiap triwulan. Irwan memahami bahwa, pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan investasi.

Saat ini, ada perubahan mendasar dalam arahan kebijakan pembangunan di NTB khususnya di Pulau Lombok. Sekarang ini menggeliat investasi terpusat di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika.

Sementara posisi Mataram sebagai ibukota provinsi notabene sebagai penyangga tetap akan berdampak positif terhadap KEK Mandalika. Tetapi, pertumbuhan tidak signifikan jika dibandingkan dengan posisi daerah selatan Kabupaten Lombok Tengah.

Namun demikian, pemkot terus memacu dan mengajak investor ke Mataram. “Kalau melambat sih tidak. Investor ada yang sudah menyatakan kesiapannya dan sekarang dalam proses,” tambahnya.

Saat ini, dua hotel mulai dibangun di Jalan Udayana dan Jalan Langko, Ampenan. Sedangkan, investasi lainnya dalam proses pemenuhan persyaratan.

Dia mengharapkan, investasi yang dikerjasamakan dengan pemerintah seperti pembangunan Pasar Kebon Roek turut mendongkrak nilai investasi.

Ada indikasi investor wait and see meskipun keran investasi telah dibuka. Hal ini dipengaruhi oleh tahun politik. Mataram merupakan salah satu daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Pengusaha lokallebihselektifterhadapinvestasi yang mau dikerjakan. (cem)

(Suara NTB/cem)

PENGAJUAN IZIN - Pegawai DPMPTSP Kota Mataram tengah melayani pemohon yang mengajukan permohonan izin, Selasa (25/2). Pemkot berjanji mempermudah pelayanan perizinan bagi pengusaha yang menanamkan modalnya.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Rabu, 26 Februari 2020

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Rencana Pembentukan BPP Senggigi Dinilai Mubazir Mataram (Suara NTB) Rencana pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Pemprov NTB membentuk Badan Pengelola Pariwisata (BPP) Senggigi, Lombok Barat ditolak Nauvar F Farinduan, anggota Komisi V DPRD Provinsi NTB. Penolakannya beralasan, mubazzir dan membebani anggaran.

Ketua Fraksi Partai Gerindra ini mengemukakan, pembentukan tim ini tak terlalu urgen hanya untuk revitalisasi Senggigi. Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, bersama Pemprov NTB berencana menghidupkan kembali objek wisata legendaris Senggigi. Mengingat strategisnya Senggigi sebagai ikon pariwisata Lombok, NTB. Selain itu, Senggigi juga diharapkan akan menjadi penyangga bagi keberadaan KEK Mandalika yang menjadi tuan rumah pelaksanaan MotoGP 2021 mendatang.

BPP Senggigi ini nantinya akan terkonsolidasi dan yang akan ada di dalamnya selain unsur pemerintah dan para pelaku pariwisata. Farin tegas mengatakan penolakannya.

Organisasi yang ada di pemerintahan dengan masing-masing sudah terbentuk dengan tupoksinya. Artinya, rencana pembentukan organisasi baru ini (BPP Senggigi) dianggap justru akan manambah pos anggaran. Sebab tidak mungkin tim ini dibentuk kemudian hanya berjalan begitu saja tanpa adanya biaya operasional.

Sementara pemerintah daerah sendiri sudah memiliki perangkat yang sangat lengkap. Berbicara konsep, di dalamnya ada Bappeda, berbicara penertiban, ada Pol PP. Termasuk aparat dari TNI-Polri. Demikian juga soal pemberdayaan, perangkat daerah sudah cukup lengkap. Lalu kenapa Senggigi tidak tuntas, hingga saat ini? Menurutnya, karena tidak adanya sinergitas yang jelas, konkret antara satu lini dengan lini yang lainnya. Jika betul BPP Senggigi ini dibuat, betul bahwa ada stressing poinnya. Namun akan menjadi beban.

“Karena apa, pemerintahan ini sudah dibangun dengan struktur yang sudah sangat sempurna. Bicara perencanaan sudah ada, bicara pengawasan sudah ada, bicara eksekusi dan kontrol juga sudah ada dan sudah luar biasa. Semua sudah lengkap, kalau bicara perangkat dari provinsi dan kabupaten,” katanya. Tidak tuntasnya Senggigi menurut Farin, karena sinergitas yang belum efektif. Dan menjadi masalah saat sinergitas ini adalah ego sektoral. Masingmasing berjalan sendiri padahal, tujuannya sama. “Begitu ketemu hanya menjadi paper word saja. ndak efektif, yakin saja nggak efektif,” ujarnya.

Yang paling penting saat ini, dengan perangkat yang sudah ada, duduk bersama. Perkuat sinergi dan lepaskan sekatsekat sektoral. Dalam hal ini, peran kepala daerah sangat kuat. “Rakor, Raker sudah sering dilakukan. Sekarang tinggal kepala daerah. Tegaskan masing-masing fungsi OPD/dinas. Kalau infiltrasi kepala daerah lemah maka kepala dinas ego sektoralnya akan semakin tinggi, karena dia merasa tidak ditekan. Sudah jelas sebenarnya jawabannya,” demikian Farin.

Senggigi telah memiliki nama besar. Dulunya di Italia, terpajang baliho wellcome to Senggigi. Artinya sudah sangat mendunia. Senggigi butuh penataan trotoar yang baik, penerangan jalan umum dan yang tak kalah penting adalah adanya kawasan khusus untuk atraksi, atau spot foto yang representatif. “Jangan seperti yang sekarang, yang ada hanya jejeran hotel dan tempat hiburan.

Tidak ada spot spesial bagi wisatawan berfoto, berbelanja, atau melihat atraksi budaya. Infrastruktur dan akses ke Senggigi sebenarnya sudah cukup representatif,” demikian Farin. (bul)

Nauvar F Farinduan (Suara NTB/bul)

Jembatan Alternatif Tampes Selesai Tiga Pekan

Mataram (Suara NTB) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Mataram memastikan pembangunan jembatan alternatif Tampes, Kecamatan Kayangan Lombok Utara akan selesai sekitar tiga pekan ke depan. Jembatan Bailey namanya. Atau adalah jembatan rangka baja ringan berkualitas tinggi, yang mudah dipindah-pindah (Movable) sangat strategis dalam menunjang/merecovery pembangunan di pelosok daerah yang sulit dijangkau dan juga sangat cepat pemasangannya untuk membantu daerah-daerah rawan bencana alam.

Struktur jembatan yang bersifat temporary dan portable inilah yang menjadikan jembatan Bailey ini sangat dibutuhkan di daerah-daerah yang sulit dijangkau dan memerlukan penanganan yang cepat dan terukur. Pembangunan jembatan Bailey ini seyogiyanya sudah selesai dilaksanakan, bila saja tidak ada persoalan lahan yang menjadi hambatan pembangunannya kata PPK 1.2 Satker PJN WIL I NTB Deny Purwa Indarsa, ST, didampingi Humas BPJN IX, H. Anton Soekamto.

BPJN IX Mataram menyiapkan alternatif Jembatan Bailey setelah putusnya jembatan penghubung jalan nasional dua perbatasan, Dusun Tampes dan Dusun Lembah Sari di Desa Selengen Lombok Utara. Seperti diketahui, hujan deras yang terjadi mengakibatnya derasnya air dan memutus Jembatan Tampes awal Januari 2020 lalu.

BPJN IX Mataram kemudian memperbaiki jembatan darurat di posisi yang sama untuk melanjutkan kelancaran arus. Namun tak berselang lama, minggu ketiga Februari 2020 jembatan darurat yang dibangun ini kembali putus.

Sebabnya sama, derasnya terjangan air. “Dari pada membangun jembatan darurat lagi di posisi yang sama, khawatir akan putus lagi. Lebih baik bangun jembatan bailey dititik lain menyesuaikan dengan kondisi aliran sungai,” jelas Deny, Senin sore (24/2) kemarin.

Untuk pembangunan Jembatan Bailey ini, sempat terjadi penolakan pada lahan yang akan digunakan. Berdasarkan koordinasi dilakukan oleh Kepala Dinas PUPR prov.

NTB dengan Pemda Kabupaten Lombok Utara dan masyarakat dilokasi Rencana pembangunan Jembatan Bailey. Persoalan lahan ini clear karena dipastikan lahan yang digunakan adalah lahan milik pemerintah.

“Begitu putus lagi jembatan alternatifnya, koordinasi langsung dengan pemerintah daerah. langsung bangun Jembatan Bailey. dengan kondisi curah hujan saat ini Estimasinya tiga minggu selesai. dan Sudah tiga hari dikerjakan,” jelas Deny. Dengan demikian, BPJN IX Mataram memastikan, dalam waktu tak lama lagi dipastikan kelancaran ruas jalan Pemenang - Bayan akan kembali normal, sehingga mempermudah mobilisasi manusia dan barang dengan dibangunnya Jembatan Bailey sebagai penghubung jalan negara antara Kabupaten Lombok Utara dengan Kabupaten Lombok Timur ini. (bul)

(Suara NTB/bul)

SENGGIGI - Salah satu sudut Senggigi sebagai destinasi wisata legendaris di Lombok.

16 Kapal Pesiar Menyusul Masuk Gili Mas Mataram (Suara NTB) Dua bulan tahun 2020 ini, empat kapal pesiar telah sandar. Masing-masing membawa lebih dari seribu wisatawan per kapal. Hingga akhir tahun ini, Pelindo III Cabang Lembar mendapat jadwal melayani 20 kapal pesiar masuk Lombok melalui Dermaga Gili Mas, Lembar Lombok Barat. Hal ini disampaikan General Manajer PT. Pelindo III (Persero) Cabang Lembar, Baharuddin, Selasa (25/2) kemarin.

Pada Januari 2020, dua kapal pesiar telah sandar. Lalu pada Februari juga sandar dua kapal.

Selanjutnya pada Maret, dijadwalkan ada tiga kapal pesiar menyusul masuk. Total sejak Dermaga Gili Mas resmi digunakan, awal November 2019 lalu mencapai 10 kapal pesiar. “Infonya ada dua kapal yang batal masuk karena corona. Tapi saya belum bisa pastikan, karena belum ada perubahan jadwal resmi,” katanya.

Sebagian besar kapal-kapal pesiar ini startnya dari Singapura, lalu mengelilingi sejumlah destinasi wisata dunia. Satu kapal pesiar ini berisi 1.500 hingga 2.000 wisatawan dari

berbagai negara di belahan dunia. Baharuddin menjelaskan, masuknya wisatawan ini sejatinya memberikan dampak yang tidak kecil terhadap perekonomian. Kehadiran para wisatawan yang dibawa kapal pesiar ini turut menggairahkan bisnis transportasi umum di Lombok Barat, khususnya.

Satu kapal pesiar saat sandar membutuhkan puluhan kendaraan travel. Tujuannya mengelilingi berbagai destinasi wisata yang ada di Pulau Lombok. PR bagi semua stakeholders di daerah adalah bagaimana membuat wisatawan betah tinggal di Lombok. Setidaknya,

tidak seperti saat ini, hanya sehari belabuh, lalu kapal meninggalkan dermaga. “Caranya ya jangan warna kita itu-itu saja,” kata Baharuddin.

Maksudnya, bagimana upaya bersama menciptakan suasana, atau atraksi yang menarik bagi wisatawan tinggal berhari-hari. Jangan monoton hanya itu-itu saja atraksi dan kondisi destinasi wisata Lombok, termasuk Sumbawa. “Jangan disambut begitu saja, hanya dengan gendang beleq. Karena wisatawan bisa jadi ingin mendapatkan sesuatu yang lebih khas dari NTB,” katanya.

Masih banyak kesempatan

(Suara NTB/bul)

KAPAL - MS. Vasco Da Gama, Kapal ke 10 yang sandar di Terminal Gilimas Pelabuhan Lembar.

Ia juga menyinggung soal untuk mempersiapkan diri, berbenah dan melakukan pena- pembangunan Pelabuhan Gili taan. Serta membuat atraksi- Mas yang rencananya tahun atraksi wisata bagi wisatawan ini akan tuntas dibangun. Unyang datang dengan kapal pe- tuk dermaga, dipastikan telah siar. “Tinggal apakah kita pili- 100 persen dapat digunakan. hannya tetap dengan warna itu- Tinggal terminal penumpang, itu saja, atau bagaimana,” area parkir yang saat ini dikebut penyelesaiannya. (bul) demikian Baharuddin.

Produk UMKM NTB Kementerian PUPR Tarik Anggaran Penggantian Jembatan Longken Didorong Masuk Pasar Amerika Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mendorong komoditas produksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) NTB menembus pasar Amerika. Pasalnya, kualitas hasil produksi NTB yang masih mengedepankan bahan baku dari alam dan proses buatan tangan disebut sangat cocok untuk kegiatan ekspor tersebut.

Kepala Dinas Koperasi (Diskop) NTB, Drs.H. Lalu Saswadi, menerangkan pihaknya telah menjaring 40 UMKM dari seluruh NTB yang akan diseleksi kembali untuk mengikuti pameran di Amerika. Seluruh UMKM tersebut kemudian mengikuti pelatihan artisan/ UMKM yang digelar pihaknya bersama-sama stakeholder terkait seperti Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, dan Bank Indonesia.

“Terpilihlah 40 UMKM dengan jenis komoditas itu tenun, mutiara, ketak, dan batok kelapa,” ujar Saswadi, Senin (24/2) di Mataram. Menurutnya, keunggulan produksi NTB saat ini adalah bahan baku yang masih alami. ‘’Ternyata teman-teman di Amerika justru sangat menghargai produk-produk buatan tangan kita,’’sambungnya.

Produk kerajinan NTB disebut telah memiliki segementasi pasar khusus di Amerika.

Diterangkan Saswadi, beberapa hal yang masih perlu perhatian untuk itu adalah konsep pengemasan dan desain yang ditawarkan. Dicontohkannya seperti pengemasan yang masih menggunakan plastik. ‘’Karena bahannya sudah dari alam, bungkusnya juga kalau bisa yang alami.

Ternyata (tadi) ada plastik, itu yang perlu dihindari,’’ ujarnya.

Selain itu, desain produk UMKM NTB diakui masih monoton dan belum memberikan pilihan yang representatif bagi pasar yang lebih luas. “Ini (produk UMKM NTB) masih lebih banyak selera kita (pribadi). Tinggal kita tambah desainnya supaya sesuai dengan selera pasar yang lebih luas. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc, yang membuka kegiatan tersebut mengapresiasi peningkatan

SDM yang berusaha dilakukan. Khususnya untuk peningkatan kualitas produk krajinan dan busana NTB. Peningkatan kualitas disebut gubernur yang akrab disapa Dr. Zul tersebut sebagai salah satu kunci utama membuka akses pasar internasional. Dimana kendala yang mungkin didapati pengusaha dan pengerajin jika tidak memperluas pasar dapat dihindari. “Kalau ada pelatihan apalagi punya keinginan dari mereka untuk membuka pasar, itu kan luar biasa,” ujarnya. Menurut Dr. Zul dengan pelatihan tersebut pelaku UMKM akan memiliki kemampuan untuk melakukan penetrasi pasar.

Sehingga, seluruh produk yang dihasilkan dapat terjual dengan baik di berbagai pasar di seluruh dunia.

Menanggapi hal tersebut Konsul Muda Ekonomi KJRI New York, Wina, menerangkan NTB memiliki potensi kerajinan yang luar biasa. Dimana produk kerajinan tersebut dapat dipromosikan di Amerika melalui berbagai pameran yang diselenggarakan.

Kerjasama KJRI New York dengan pelaku UMKM sendiri telah dimulai sejak 2016.

Pelatihan berbasis on-line juga telah diberikan kepada para pelau UMKM di berbagai daerah, sehingga untuk 2020 merupakan giliran bagi NTB. Pelatihan yang diberikan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas SDM di bidang pemasaran on-line. Sehingga produk kerajinan NTB dapat dikirim dan dipamerkan di ajang New York Now, yaitu pameran dagang dan griya terbesar di Amerika Utara. Now York Now sendiri disebut akan dihadiri oleh 2.500 orang penyelenggaran dan 25.000 pembeli dari kalangan profesional.

“Tahun 2019 kemarin ada delapan booth dan 18 UMKM dari berbagai daerah di Indonesia yang kita bawa ke New York bekerjasama dengan The Craft, Bank Indonesia dan berbagai stakeholder lainnya,” ujar Wina. Melalui pelatihan yang akan diberikan, pihaknya berharap para peserta dapat memahami dan menerima wawasan terkait kecenderungan pasar internasional. (bay)

Mataram (Suara NTB) Kementerian PUPR menarik kembali anggaran untuk penggantian jembatan Longken di Sembalun, Lombok Timur setelah dilakukan pemutusan kontrak kepada pemenang tender. Hal ini dijelaskan PPK 1.2 Satker PJN WIL I NTB Deny Purwa Indarsa, ST, didampingi Humas Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX, H. Anton Soekamto.

Jembatan Longken, proyeknya sepaket dengan jembatan Tampes, Kayangan Lombok Utara. Nilai proyeknya Rp36,482 miliar lebih. Sebelumnya, Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) melakukan pengecekan lapangan. Dari fakta lapangan dite-

mukan nilai minus (deviasi) pada pengerjaan proyek jembatan nasional di Sembalun sebelumnya cukup besar, mencapai 20 persen.

Proyek jembatan nasional dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini ini dikerjakan PT. Abadi Mulia Berkah. Dibangun di dua titik ruas jalan nasional untuk penunjang pariwisata Lombok Utara hingga Lombok Timur, khususnya kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Pangkal persoalan pada pelaksanaan jembatan ini, disebutnya dipicu rekanan yang diduga tidak bonafide untuk ukuran proyek nasional.

H. Anton menjelaskan, lantaran tak terpakai anggaran yang telah disediakan negara

setelah dilakukan pemutusan kontrak, otomatis anggarannya kembali ke pusat. Untuk itulah, anggaran yang telah ditarik Kementerian PUPR ini diajukan kembali masuk di APBN Perubahan. Jikapun tidak, paling mentok tahun 2021 mendatang Jembatan Longken dibangun kembali.

Biasanya, proses pembangunan fisik jembatan berlangsung delapan bulan.

Seperti diketahui, Jembatan Longken adalah salah satu jembatan pengubung jalan nasional yang terdampak langsung oleh gempa tahun 2018 lalu. Karenanya, pemerintah memberikan perhatian untuk mengganti jembatan tersebut agar lebih representatif. (bul)

SUARA NTB Rabu, 26 Februari 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

SKD CPNS Lotim Berakhir SDSD Harus Dievaluasi DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU)tak menutup telinga terhadap kritik dan saran yang disampaikan masyarakat terhadap program SDSD (Satu Dokter Satu Desa). Menurut Dewan, program visi misi tersebut layak untuk dievaluasi seiring akan berakhirnya masa jabatan pemerintahan Najmul - Sarifudin.

Wakil Ketua II DPRD KLU, Mariadi, S.Ag., Selasa (25/2) mengaku tak bisa memberi penilaian terhadap program SDSD tersebut. Program tersebut berjalan, namun secara (Suara NTB/dok) efektivitas dan kemanfaaMariadi tan masih jauh dari bayangan masyarakat akan pelayanan yang diperoleh.

“Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini berhasil atau tidak berhasil. Respons kita ini disesuaikan dengan apa yang dirasakan masyarakat. Kalau saya sendiri mengatakan ini belum terlihat,” kata Mariadi.

Politisi Golkar ini menyebut, pemerintah harus peka terhadap respons arus bawah selaku penerima program. Sesuai namanya, dokter desa sedianya ditempatkan di desa. Namun implementasinya, tidak demikian yang dilakukan pemerintah.

Di sisi lain, program tersebut menyedot anggaran Kesehatan cukup besar. Satu orang dokter desa, difasilitasi oleh Rp 12 juta sewa rumah per tahun, kendaraan dinas, gaji, dan insentif. “Fakta yang terjadi masyarakat justru kerap tak menemui adanya dokter di masing-masing desa yang ada,” imbuhnya.

Mariadi berharap, program tersebut dipertimbangkan oleh pemerintahan berikutnya. Terlepas dari siapapun bupati yang memenangkan Pilkada, 23 September 2020 mendatang.

Secara pelayanan, keberadaan dokter di desa menjadi sangat penting. Pasalnya, sebaran warga di wilayah perbukitan menyulitkan warga mengakses fasilitas kesehatan karena radius yang ditempuh. Program ini bisa saja dilanjutkan dengan rasio anggaran serta sebaran penduduk. Sebab di kecamatan dengan dua puskesmas, maka di desa di mana kecamatan berada tidak harus ketempatan dokter desa.

“Memang (dokter desa) harus stand by, tinggal di desa, dan beri pelayanan di desa. Kalau hanya slogan saja lebih baik pemerintah mengevaluasi,” tegasnya.

Mariadi menambahkan, sebagai bagian dari sistem yang mengevaluasi anggaran Dikes, maka pihaknya akan segera memanggil instansi terkait. Ia juga akan berupaya menghadirkan aktivis yang bergelut di sektor kesehatan, agar permasalahan kesehatan dapat diatasi secara fokus dan terukur. “Saya semangat sekali untuk itu (memanggil dinas), karena kita membuat program dan menilai mesti ada parameternya,” tandas Mariadi. (ari)

Isi Jabatan Eselon II Lewat Pansel Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) dalam waktu dekat akan melakukan pengisian jabatan terhadap yang masing kosong. Di antaranya empat jabatan eselon II dan sekitar 40 jabatan eselon IV. Kosongnya jabatan eselon II dan IV faktor utamanya karena pensiun.

“Segera kita melakukan pansel terhadap jabatan eselon II yang masih kosong. Di mana jabatan eselon II yang kosong saat ini Asisten II dan Asisten IV,” terang Kepala Badan Kepegawaian dan Pe(Suara NTB/yon) ngembangan Sumber Daya H. Moh. Isa Manusia (BKPSDM) Lotim, H. Moh. Isa, SAP, dikonfirmasi, Selasa (25/2).

Eselon II yang masih kosong tersebut, untuk organisasi perangkat daerah (OPD) yakni Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lotim. Pelaksanaan pansel dan mutasi inipun tergantung kebutuhan bupati.

“Eselon IV ada yang kosong sekitar 40 orang sehingga nantinya dilakukan penunjukan karena bersifat administrator, jabatan eselon II dan IV yang kosong didominasi pejabat memasuki masa pensiun,”jelasnya.

Moh. Isa menambahkan, syarat dari pejabat yang mengikuti pansel jabatan eselon II tidak sedang menduduki jabatan yang setara. Artinya, tujuan dari pelaksanaan pansel ini untuk mengisi jabatan-jabatan yang sedang kosong dan bukan melakukan penggeseran. “Kita siap bekerja, kita tunggu perintah dari pimpinan,”pungkasnya. (yon)

3.734 Peserta Penuhi ’’Passing Grade’’ Belum Aman Selong (Suara NTB) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lingkup Pemkab Lotim berakhir, Selasa (25/2). Dari 11.103 peserta, tercatat sebanyak 3.734 peserta yang lulus passing grade, sementara 6.791 terpental.

Demikian disampaikan Kepala BKPSDM Lotim, H. Moh. Isa, SAP, melalui Kepala Bidang Data dan Formasi, Lalu Agus Satriawan, sore kemarin.

Agus menyebutkan, dari 11.103 peserta yang mengikuti tes sebanyak 10.525 peserta dan tidak hadir 578 peserta atau persentase kehadiran sebesar 94 persen. Maka dari itu, dari jumlah passing grade 3.734 peserta ini, nantinya akan dilakukan perankingan untuk dengan masing-masing memilih tiga besar untuk satu formasi. “Sisanya meskipun lulus passing grade, ikut seleksi lagi tahun depan,”katanya.

Untuk proses seleksi sendiri, BKPSDM Lotim masih menunggu informasi dan kebijakan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), karena posisi BKN juga menunggu proses seleksi yang belum tuntas

di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). “Kita tunggu informasi dulu untuk kita melakukan perankingan tiga besar,”jelasnya.

Dalam pelaksanaan seleksi SKD CPNS ini, formasi yang dibuka rata-rata terpenuhi kecuali Formasi Arsiparis, Teknisi Elektromedis yang sama sekali tidak ada pelamarnya. Sementara untuk dokter gigi dari sembilan yang dibutuhkan, jumlah pelamar hanya dua orang. “Rata-rata pelamar memenuhi passing grade. Kecuali Arsiparis, teknisi elektromedis dan dokter gigi,”terangnya.

Adapun penerimaan formasi CPNS di Kabupaten Lotim tahun anggaran 2019 sebanyak 482 formasi. Dari 482 formasi ini didominasi oleh tenaga guru sebanyak 273 formasi, tenaga kesehatan 152 formasi dan sisanya 57 formasi

tenaga tekhnis. Dimana untuk tahun ini Kabupaten Lotim

75 Pelaku Tiga C Ditangkap Polisi Selong (Suara NTB) Sebanyak 75 pelaku tiga C (curas, curat, dan curanmor) diringkus aparat kepolisian dalam Operasi Jaran Gatarin 2020. Ke 75 pelaku tersebut terdiri orang dewasa dan anakanak yang berasal dari Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dan Lombok Tengah (Loteng).

Kapolres Lotim, AKBP. Tunggul Sinatrio, SIK, mengatakan, para pelaku ditangkap dalam pelaksanaan Operasi Jaran Gatarin 2020 yang dilaksanakan dari tanggal 10 Februari hingga 23 Februari 2020. Di mana jumlah laporan polisi yang diungkap sebanyak 49 laporan. Dari 75 pelaku, sebanyak 60 di antaranya berstatus dewasa dan 15 orang masih anak-anak. “Untuk yang dewasa ditahan di Polres Lotim.

Sementara anak-anak berstatus wajib lapor,” terangnya.

Selain mengamankan puluhan pelaku, petugas juga berhasil mengungkap sejumlah barang bukti, di antaranya kendaraan roda dua 35 unit, roda empat 4 unit, parang 4 buah, laptop 4 buah dan komputer sebanyak 4 buah. Selanjutnya mesin kapal kecil 8 unit, handphone 14 buah dan kunci letter T yang kerap digunakan oleh para pelaku. Barang bukti lainnya berupa layar monitor 2 unit, UPS unit dan uang tunai sebesar Rp406.000.

(Suara NTB/yon)

KONFERENSI PERS - Kapolres Lotim, Tunggul Sinatrio, didampingi Wakapolres, Bayu Eko Panduwinoto, dan Kasat Reskrim melakukan konferensi pers pengungkapan kasus Operasi Jaran Gatarin 2020, Selasa (25/2).

“Dari sejumlah barang bukti ini, sebagian di antaranya sudah dikembalikan ke pemiliknya, ”terang Tunggul didampingi Wakapolres Lotim, Kompol. Bayu Eko Panduwinoto,SIK dan Kasat Reskrim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SE,SIK. Menurutnya, para pelaku yang berasal dari Loteng dan Lotim ini beberapa di antaranya merupakan residivis.

Termasuk target operasi (TO) sebanyak dua kasus berhasil diungkap. Di mana salah satu pelaku buron atau DPO selama 8 tahun. “Dari pengungka-

pan ini, Polres Lotim ranking kedua di bawah Polres Mataram,” tambahnya.

Kapolres mengungkapkan, upaya-upaya pengungkapan kasus akan terus dilakukan oleh Porles Lotim. Tidak mesti ketika dilaksanakan operasi jaran.

Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar secara aktif melapor ke aparat penegak hukum apabila mengalami suatu kasus. “Jadi kami dari kepolisian siap membantu masyarakat dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,” pungkas Kapolres. (yon)

hanya membuka untuk formasi umum dan tidak ada forma-

si khusus dengan usia maksimal 35 tahun. (yon)

Evaluasi Randis

Setda KLU Pertimbangkan Pemberian Transportasi Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan mengevaluasi optimalisasi pemanfaatan kendaraan dinas khusus staf.

Langkah tersebut diambil dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas anggaran dalam jangka panjang.

Sekda KLU, Drs. H. Suardi, MH., Selasa (25/2) mengungkapkan, penertiban sekaligus evaluasi kendaraan dinas roda dua sudah masuk dalam rencana pemerintah daerah. Ia tak menyangkal, adanya masukan dan saran agar kendaraan plat merah diawasi agar sesuai peruntukan.

“Kita ada rencana untuk evaluasi. Kita mau ganti sistemnya, tidak kendaraan dinas lagi tetapi transport,” ungkapnya.

Sekda menjelaskan, kendaraan dinas yang telah diadakan cukup membebani anggaran daerah. Mulai dari beban pengadaan, pemeliharaan hingga operasional.

Tidak sedikit kendaraan roda dua yang telah diserahkan kepada pegawai dinas, pemanfaatannya tidak efektif. Bahkan disinyalir, ada kendaraan yang tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu, tegas dia, sistem anggaran untuk kendaraan dinas

akan diubah. Dalam rencana pemerintah, setiap pegawai akan diberikan tunjangan operasional sesuai kinerjanya. “Dengan pemberian tunjangan kinerja, daerah akan membayar sesuai kinerja.

Misalnya, seorang ASN absen, maka otomatis tunjangannya tidak dibayarkan,” jelasnya.

Suardi meyakini, secara efisiensi pemberian tunjangan (TKD) kepada staf lebih masuk akal dan fleksibel. Anggaran daerah tidak terserap lagi untuk memelihara dan membiayai operasional kendaraan dinas. “Sedang kita upayakan, nanti kita minta bidang teknis untuk menginventaris dan mendata ulang kendaraan. Kita juga akan hitung efisiensinya,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala BPKAD Lombok Utara, H. Sahabudin, S.Sos, M.Si, menguatkan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap seluruh inventaris bergerak milik daerah. BPKAD ingin mengetahui keberadaan dan kondisi terakhir dari kendaraan dinas yang ada di seluruh OPD. “Kebetulan dalam waktu dekat ada rencana pemeriksaan fisik semua kendaraan dinas oleh BPK. Jadwal masih dikoordinasikan sama auditor BPK,” (ari)

Selong (Suara NTB) Warga miskin Desa Montong Betok Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mendapatkan isbat nikah gratis. Proses isbat nikah ditempuh agar warga-warga miskin ini bisa mendapat pengakuan secara hukum negara keabsahan pernikahannya.

Hal ini diutarakan Direktur Direktur Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia (LPSDM) NTB, Bahran Ilmi.

Ditemui Suara NTB di sela prosesi isbat nikah yang digelar di Kantor Camat Monong Gading Selasa (25/2) kemarin, Bahran mengatakan hasil identifikasinya banyak warga miskin di Kabupaten Lotim yang tidak bisa mengakses bantuan sosial (bansos) yang disediakan pemerintah. Hal ini dikarenakan tidak dimilikinya dokumen kependudukan. Seperti Kartu Penduduk (KTP). setelah ditelusuri, KTP tidak ada karena tidak ada Kartu Keluarga (KK). KK itu sendiri pun tidak bisa terbit, karena tidak memiliki akta nikah.

Dokumen negara seperti buku nikah ini dikatakan sangat penting. Pemerintah menekankan untuk tertib administrasi agar

bantuan-bantuan yang disalurkan juga bisa tepat sasaran.

LPSDM mengaku sudah memastikan semua yang teridentifikasi masuk kategori miskin.

Khusus di Montong Betok ada 93 KK yang belum memiliki akta nikah. Itupun yang pernikahannya pertama. Bukan pernikahan kedua atau ketiga. “Kalau nikah kedua ketiga banyak yang tidak memiliki dokumen itu,” imbuhnya.

Ketua Pengadilan Agama Lombok Timur, H. Gunawan yang dikonfirmasi mengatakan jumlah warga Lotim yang ikuti isbat nikah memang cukup banyak. Data tahun 2019 terdapat 400 orang.

Tahun 2020, memasuki bulan kedua dipersiapkan melayani 325.

Melalui prosesi isbat nikah, hakim pengadilan agama mengeluarkan penetapan yang berisi keterangan pernikahan antara si A dengan si B ini sah menurut hukum Islam dan hukum negara.

Hasil penetapan dari hakim isbat inilah yang kemudian dibawa ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat pernikahan dilangsungkan. KUA kemudian menerbitkan buku nikah. Soal keberadaan buku nikah menjadi kewenangan Kementerian Agama. (rus)

UPT Persampahan Gandeng Warga Miskin Dapat KSM Produksi Pupuk Organik Isbat Nikah Gratis

Diduga Lakukan Penipuan

Sekretaris DPRD Lotim Diperiksa Maraton

Selong (Suara NTB) Aparat penegak hukum (APH) Satreskrim Polres Lombok Timur (Lotim) kembali memanggil Sekretaris DPRD Lotim, LDA untuk menjalani pemeriksaan, Selasa (25/2).

Pemeriksaan ini merupakan kali kedua yang dilakukan secara marathon dalam kasus dugaan penipuan yang dilakukan dengan menjanjikan PNS dari honorer katagori dua (K2).

Pantauan Suara NTB, LDA mendatangi Polres Lotim sekitar pukul 14:30 Wita. Menggunakan baju berwarna abu dan celana hitam, sekwan langsung naik ke lantai dua di salah satu ruangan penyidik Satreskrim Polres Lotim. Di sana, terdapat penyidik yang sudah menunggu kedatangan LDA. Pemeriksaan berlangsung lama hingga pukul 16:00 Wita.

Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SE,SIK, membenarkan pemeriksaan kedua terhadap Sekretaris DPRD Lotim. Menurut Yogi, dalam pemeriksaan suatu kasus membutuhkan waktu yang cukup lama. Minimal untuk menggali keterangan dari terlapor sekitar dua jam.

Adapun dalam kasus yang melibatkan Sekwan Lotim ini, pihaknya menerima laporan dari salah seorang masyarakat yang mengaku menjadi korban penipuan oleh LDA dengan dijanjikan diangkat menjadi PNS dari honorer K2 tahun 2013. Namun hingga sekarang, pengangkatan tersebut tidak kunjung direalisasikan.

Sementara, LDA dikabarkan sudah menerima uang sebesar Rp20 juta dari korban yang dibuktikan dengan adanya kwitansi yang dipegang oleh korban. Bahkan kwitansi tersebut bermaterai 6000 yang ditandatangani langsung oleh LDA. “Untuk pemeriksaan kedua ini sesuai kepentingan penyidik. Kita lakukan pemeriksaan secara cepat atau marathon,”ujarnya.

Sementara, LDA yang pada saat usai diperiksa menghidar dari jangkauan wartawan yang sudah menunggunya di lantai I. Bahkan beberapa wartawan yang menegurnya saat baru datang memenuhi panggilan penyidikan enggan memberikan respons. (yon)

(Suara NTB/yon)

LIHAT HASIL - Sejumlah pelamar CPNS Lotim pada tes di hari terakhir melihat hasil SKD di layar live score, Selasa (25/2).

(Suara NTB/ari)

TUNJUKKAN - Kepala UPT Persampahan Vian Hendrayadi menunjukkan hasil sampah yang sudah diolah.

Tanjung (Suara NTB) Usai mengusulkan status BLUD, UPT Persampahan - Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman (DLHPKP) Lombok Utara, mulai mengarah pada produksi. Sampah-sampah an organik diolah menjadi pupuk organik.

Kepala UPT Persampahan, Vian Hendrayadi, Selasa (25/2) kepada wartawan mengungkapkan, produksi pupuk organik dari sampah telah mulai dikerjakan melibatkan Kelompok

Swadaya Masyarakat (KSM).

Rancangan yang telah dimulai tahun sebelumnya, kini telah dikerjakan sesuai alur teknis pengendalian sampah. “Hasil produksi pupuk organik masih sedikit, tetapi potensi pendapatan ada,” ujar Vian.

Ia mencatat, dari 25 KSM yang dibentuk tahun 2019, baru 3 KSM yang mulai berproduksi. Ketiga KSM ini pun masih bersifat ujicoba. Sampah organik diolah menjadi pupuk organik melalui media

komposter dengan mengandalkan sampah rumah tangga dan media cacing.

Bentuk kerjasama yang dibangun, adalah KSM dapat berperan mengumpulkan sampah atau mengolah menjadi pupuk. Sedangkan untuk sampah residu berupa plastik, kresek, botol, alumunium dan sejenis, dapat dikirim ke UPT Persampahan untuk dinilai harganya. Sampah residu ini nantinya akan diolah kembali dengan mesin olahan milik UPT yang disediakan di TPA Jugil.

“Dua KSM sudah bisa memproduksi pupuk organik dan pupuk cair. KSM lain, berhasil uji coba membuat olahan berupa kopi cacing dan pakan udang,” klaimnya.

Keterlibatan KSM dalam dalam memproduksi pupuk organik, kopi cacing dan pakan udang ini tentu menjadi prestasi tersendiri. Bertindak selaku pionir, memungkinkan ke depannya kelompok tersebut dibina untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi.

Pihaknya akan mendukung KSM yang aktif dengan diperkuat melalui mekanisme MoU yang menguntungkan kedua pihak, serta menguntungkan bagi lingkungan. Kontribusi instansi lain juga akan diarahkan, di mana pupuk yang sudah dihasilkan agar diserap baik untuk penghijauan halaman kantor dinas, ataupun untuk petani binaan instansi terkait.

Pengembangan juga dimaksimalkan di titik yang sudah memiliki dukungan sarana dan prasarana. Sebut saja lokasi TPST Gili Trawangan.

KSM di tiga Gili, khususnya KSM Gili Trawangan dapat memaksimalkan peralatan yang sudah disediakan. (ari)

(Suara NTB/rus)

ISBAT NIKAH - Suasana isbat nikah warga miskin di Desa Montong Betok, Selasa (25/2).

SUARA NTB Rabu, 26 Februari 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Lobar Desak Pusat Segera Perintahkan Pemberkasan PPPK Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) mendesak pemerintah pusat segera memerintahkan daerah untuk melakukan pemberkasan ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sudah lulus tahun lalu. Pasalnya sampai saat ini nasib PPPK ini masih menggantung tidak jelas, lantaran belum dilantik oleh pemda.

“PPPK sampai hari ini masih menggantung, ini menjadi masalah nasional bukan hanya Lobar. Kami berharap agar segera pemerintah pusat memperjelas nasib orang. Pusat harus segera perintahkan pemberkasan,” tegas Kepala

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD dan BPSDM) Lobar, Suparlan, S.Sos., Selasa (25/2).

Dijelaskan, pemerintah harus memperjelas nasib PPPK sebab mereka sudah lulus tes. Itupun

yang menentukan pembukaan rekrutmen dan kelulusan adalah dari pusat bukan pemda. Sementara daerah, hanya pelaksana. Seharusnya begitu lulus, PPPK ini segera diproses pemberkasan.

Sebab kata dia kasihan para PPPK ini menunggu dalam

ketidakpastian. “Mohon maaf, Orang pusat enak-enak tapi kami di daerah yang terus-terusan dicecar,” tegas dia.

Apalahi setelah lulus, hampir setahun lebih mereka belum bisa berhak terima gaji, karena belum dilantik dan diangkat.

Sebab pemda tidak ada dasar memberikan gaji kalau sebelum dilakukan pengangkatan.

Saat ini yang penting kata dia, yang diinginkan pemda bagaimana mereka diangkat melalui proses pemberkasan dulu yang diinstruksikan oleh pusat. (her)

BIZAM Uji Kesiapan Tangani Virus Corona Praya (Suara NTB) PT. Angkasa Pura (AP) I Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) bersama Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Mataram, Kamis (25/2) menggelar simulasi penanganan virus Corona. Simulasi dilakukan untuk menguji kesiapan petugas bandara, dalam menghadapi kemungkinan masuknya virus Corona melalui BIZAM. Mengingat BIZAM juga melayani beberapa rute penerbangan internasional yang berpotensi sebagai jalur masuk virus memastikan tersebut ke daerah ini.

“Kegiatan simulasi ini sebagai salah satu upaya kita untuk mengantisipasi serta meningkatkan kewaspadaan dalam menanggulangi pandemi virus Corona,” jelas General Manager (GM) PT. AP I BIZAM, Nugroho Jati.

Menurutnya petugas bandara perlu untuk terus dilatih dan diasah kemampuan, dalam menghadapi situasi darurat. Termasuk potensi masuknya virus Corona, sehingga ketika kejadian yang sesungguhnya terjadi di masa yang akan datang, petugas bandara sudah siap, karena sudah terlatih dan terasah kemampuannya.

“Simulasi ini dilakukan untuk menguji kesiapan para personel di lapangan agar saat benar-benar terjadi, seluruh pihak dapat melakukan apa yang menjadi tugasnya,” imbuh Koordinator KKP Wilayah Ker-

Halaman 5

Musda Partai Golkar NTB

Suhaili Berpotensi Jadi Calon Tunggal Praya (Suara NTB) Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H.M. Suhaili FT, S.H., hampir pasti bakal kembali kembali pada gelaran Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar NTB awal Maret mendatang. Bahkan jika melihat persyaratan untuk pencalonan, Bupati Lombok Tengah (Loteng) berpotensi menjadi calon tunggal. Dan, terpilih kembali secara aklamasi untuk memimpin Partai Golkar NTB lima sampai lima tahun ke depan.

Analisa ini disampaikan Sekretaris DPD II Partai Golkar Loteng, H.L. Kelan, S.Pd., saat ditemui Suara NTB, Selasa (25/2) kemarin.

Ia mengatakan, ada beberapa faktor yang membuat Suhaili berpeluang mempertahankan posisinya di kursi DPD I Partai Golkar NTB. Pertama, terkait jumlah dukungan hampir semua DPD II di NTB masih menginginkan H.M. Suhaili FT., memimpin partai beringin. Bahkan informasinya Suhaili sudah mendapat dukungan dari 14 pemilik suara di Musda Partai Golkar NTB. “Kalau mau dikatakan semua dukungan nanti salah.

Tapi sudah ada 14 suara yang kabarnya mendukung Pak Suhaili untuk mejadi Ketua DPD I Partai Golkar lagi,” ungkapnya.

Selain itu, pada gelaran Munas Partai Golkar beberapa waktu lalu, H.M. Suhaili merupakan pendukung loyal dari Ketua Umum Partai Golkar saat ini. Jadi agak sulit jika Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, tidak mengarahkan dukungannya ke sosok mantan Ketua DPRD NTB tersebut.

Belum lagi bicara persyaratan untuk pencalonan.

Memang ada beberapa nama yang mencuat. Sebut saja, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah sampai anggota DPR RI dari Partai Golkar, Sari Yulianti. Namun kemungkinan besar nama-nama tersebut bakal terganjal persyaratan pencalonan.

“Sesuai peraturan partai ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mencalonkan diri sebagai pimpinan Partai Golkar termasuk di tingkat

provinsi,” jelas Kelan.

Di antaranya, calon ketua tidak boleh memiliki hubungan darah dengan pengurus di partai politik lain. Kemudian calon ketua juga pernah menjadi pengurus partai selama lima tahun berturut-turut, apakah di tingkat daerah ataupun pusat. Dan, tidak kalah penting calon ketua harus berdomisi di daerah ini.

Dari beberapa persyaratan ini, hanya sosok H.M.Suhaili FT., yang bisa memenuhi kriteria.

“Pak Suhaili tidak punya keluarga atau kerabat yang memiliki hubungan darah dengan pengurus partai politik lain. Dan, berdomisili di wilayah NTB,” tambahnya.

Kalau soal pernah menjadi pengurus partai, tidak ada yang diragukan karena saat ini Suhaili merupakan Ketua DPD I Partai Golkar NTB. Begitu juga soal prestasi, Suhaili cukup bagus kinerjanya dalam memimpin Partai Golkar NTB dalam lima tahun terakhir.

“Dari semua aspek, pak Suhaili sudah memenuhi kriteria untuk melanjutkan kepemimpinan Partai Golkar NTB kedepan,” tandas Ketua Komisi II DPRD Loteng ini. (kir)

10 Jabatan Lowong Eselon II Masih Sepi Peminat (Suara NTB/kir)

SIMULASI - Petugas BIZAM mengelar simulasi penanganan virus Corona, Selasa (25/2). Simulai digelar untuk menguji kesiapan dalam menghadapi ancaman masuknya virus Corona melalui BIZAM. ja BIZAM, Datu Kusumajati.

Datu menegaskan hingga saat ini Indonesia khusunya Pulau Lombok masih aman dari virus Corona. Tapi bukan berarti harus lengah, karena potensi ancaman masuknya virus tersebut tetap ada. “Untuk mencegah virus mematikan ini, yang terpenting kita harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat,” ujarnya.

Dalam simulasi tersebut, diskenariokan ada pesawat dari Kuala Lumpur mendarat di BIZAM pada Selasa sore sekitar pukul 16.00 WITA. Saat para penumpang tiba di

terminal kedatangan internasional, perangkat pemindai suhu tubuh manusia (thermal scanner) mendeteksi seorang penumpang dengan suhu tubuh di atas 38°C. Petugas KKP lantas membawa penumpang tersebut ke ruang observasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Simulasi ini melibatkan personel gabungan dari PT. AP I BIZAM, KKP Kelas II Mataram, serta Rumah Sakit Umum (RSU) Provinsi NTB,” jelasnya.

BIZAM sendiri saat ini me-

layani tiga rute penerbangan internasional. Yaitu Kuala Lumpur Malaysia, Singapura, dan Perth - BIZAM. Sesuai prosedur, seluruh penumpang baik domestik maupun internasional akan melewati perangkat thermal scanner yang ada di terminal kedatangan dan dipantau oleh petugas KKP. Saat terdapat penumpang yang memiliki suhu tubuh lebih dari 38°C, petugas akan memeriksa penumpang tersebut dan berkoordinasi dengan RSU Provinsi NTB sebagai rumah sakit rujukan untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Seleksi pengisian 10 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) masih sepi peminat. Pasalnya seminggu dibuka pendaftaran proses seleksi terbuka dan kompetitif di Sekretariat Pansel Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD dan PSDM) Lobar belum ada satupun yang mendaftar.

Berdasarkan pengumuman seleksi terbuka calon pejabat pimpinan tinggi prtama Kabupaten Lobar tahun 2020 nomor 02/PANSELJPTP/II/2020, terdapat 10 jabatan yang diseleksi terbuka yakni Sekretaris DPRD (Sekwan), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

(disperindag, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora ), Kepala Dinas Pariwisata (Dispar), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP).

Kepala BKD dan PSDM Lobar, Suparlan mengatakan pembukaan seleksi sudah seminggu, namun belum ada pendaftar, “memang belum ada pendaftar, tapi sudah saya kontak teman-teman masih mempersiapkan persyaratan.

Ada mengurus surat bebas narkoba dan pengesahan, mudahan ada yang segera mendaftar,” jelas Suparlan.

Menurutnya beberapa

persyaratan administrasi butuh pengurusan agak lama adalah narkoba. Namun pihaknya sudah mempermudah persyaratannya, pendaftar hanya menyerahkan surat keterangan sehat dan narkoba. Setelah masuk tiga besar, barulah pendaftar menyerahkan syarat general chek up dan tes kesehatan jiwa. Berbeda dengan dulu, pendaftar menyerahkan semua syarat tersebut. Syarat ini dipermudah karena agar tidak memakan waktu dan biaya.

Selain itu persyaratan umum seperti eselon dan golongan juga diturunkan.

Dulunya, pendaftar harus golongan IVb sedangkan kali ini boleh pangkat dasar golongan IVa dan pengalaman dalam jabatan yakni Administrator (Eselon IIIA dan IIII B) seperti Sekretaris, Kabid serta Kabag. (her)

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB

Atasi Persoalan PDAM, Komisi II Minta Pemda Turun Tangan butuh dukungan semua pihak didaerah ini untuk membantu menyelesaikan permasalah yang dihadapi. Terutama pemerintah daerah, harus ikut turun tangan. Tidak bisa kemudian semua persoalan ditimpakan kepada PDAM Praya sendiri,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Loteng, H.L. Kelan, S.Pd., Selasa (25/2).

Selama ini pihaknya mendapat banyak keluhan soal buruknya kualitas pelayanan PDAM Praya. Terutama soal distribusi air bersih yang sering macet ke pelanggan.

Bahkan ada pelanggan yang sampai berbulan-bulan tidak mendapatkan pelayanan air bersih. “Dan, ternyata setelah kita bedah persoalan bersama-sama dengan PDAM Praya, persoalanya begitu ko-

mpleks,” terangnya.

Jadi soal kualitas pelayanan air bersih, tidak melulu kesalahan pihak PDAM Praya.

Ada persoalan-persoalan di luar kewenangan PDAM Praya yang jadi penyebabnya. Dan, persoalan-persoalan itu cukup berdampak dalam mendukung pelayanan yang diberikan oleh PDAM Praya.

“Kalau PDAM Praya sudah berusaha maksimal memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tapi ada persoalan-persoalan di luar kewenangan PDAM Praya yang mempengaruhi kualitas pelayanan PDAM Praya,” jelasnya.

Misalnya, debit air baku yang dikelola oleh PDAM Praya dari waktu ke waktu terus berkurang. Akibat dari menurunnya kualitas sumber

mata air yang selama ini dikelola oleh PDAM Praya. Menurunnya, kualitas sumber mata air tersebut, disebabkan oleh kerusakan hutan, sehingga banyak sumber mata air yang hilang dan tidak bisa dimanfaatkan lagi.

Dalam persoalan ini tentu bukan kesalahan melulu ada di PDAM Praya, karena untuk mengembalikan kualitas sumber mata air, maka kawasan hutan harus diperbaiki. Dan, itu menjadi tugas serta tanggung jawab semua elemen masyarakat dan pemerintah di daerah ini. “Untuk bisa meningkatkan 1 liter debit air di sumber mata air itu perlu rebosasi sekitar 1 hektar kawasan hutan,” terang Kelan.

Hitung-hitungan kasar, agar debit air baku yang dikel-

ola PDAM Praya saat ini bisa kembali mendekati normal maka butuh reboisasi sekitar 700 hektar kawasan hutan.

Persoalannya kemudian, urusan hutan sekarang sudah bukan lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Tetapi sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Di situlah kemudian peran pemerintah kabupaten dibutuhkan, Untuk bagaimana bisa mengkomunikasi dan mengkoordinasikan dengan pemerintah provinsi upaya-upaya pengembalian kondisi kawasan hutan.

Kemudian dari sisi fasilitas penunjang pengolahan air bersih yang dikelola PDAM Praya sekarang ini kebanyakan merupakan aset pemerintah provinsi dan pusat dan

sampai saat ini belum diserahterimakan ke PDAM Praya, tapi sudah dimanfaatkan oleh PDAM Praya. Namun persoalannya kemudian, ketika fasilitas tersebut rusak maka PDAM Praya tidak bisa melakukan perbaikan karena itu aset provinsi atau pusat.

“Satu contoh, fasilitas pengolahan air Tiwu Lempanas saat ini kondisi rusak. Padahal kalau itu diperbaiki, bisa meningkatkan debit air baku sebesar 200 liter per detik.

Tapi kenapa tidak diperbaiki, karena itu aset pusat. PDAM Praya tidak bisa memperbaiki fasilitas yang belum menjadi aset miliknya,” imbuh politik Partai Golkar ini.

Di sinilah juga peran pemerintah daerah sangat diharapkan. Bagaimana bisa

mengkomunikasikan dengan pemerintah provinsi atapun pusat terkait status aset-aset yang dikelola oleh PDAM Praya sekarang ini supaya bisa dilimpahkan menjadi aset PDAM Praya. Sehingga ketika terjadi kerusakan PDAM Praya bisa menyiapkan anggaran perbaikan.

“Jadi memang butuh keterlibatan semua pihak terutama pemerintah daerah untuk membantu penyelesaian persoalan yang dihadapi PDAM Praya. Sehingga ke depan, pelayanan PDAM Praya bisa terus membaik. Kalau pelayanan PDAM Praya membaik, tentunya masyarakat juga yang akan merasakan manfaatnya,” pungkas Sekretaris DPD II Partai Golkar Loteng ini. (kir/*)

(Suara NTB/Humas Setwan)

Praya (Suara NTB) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sudah menyelesaikan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra.

Dari sekian banyak OPD mitra Komisi II DPRD Loteng, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Praya yang paling banyak mendapat sorotan.

Karena dinilai paling kompleks persoalannya. Terutama dalam hal pelayanan air bersih bagi masyarakat di daerah ini.

Komisi II DPRD Loteng pun merekomendasikan supaya Pemkab Loteng turun tangan membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi PDAM Praya. “Terkait PDAM Praya,

TURUN - Komisi II DPRD Loteng turun langsung ke sumber mata air yang dikelola PDAM Praya sebagai rangkaian monev dengan PDAM Praya beberapa waktu lalu.

(Suara NTB/Humas Setwan)

RAPAT KERJA - Ketua Komisi II DPRD Loteng, H.L. Kelan, S.Pd., memimpin rapat kerja dengan PDAM Praya.

MONEV - Komisi II DPRD Loteng melakukan monev dengan PDAM Praya

CEK FASILITAS - Anggota Komisi II DPRD Loteng turun langsung ke fasilitas pengolahan air bersih PDAM Praya, rangkaian monev dengan PDAM Praya.

SUARA NTB Rabu, 26 Februari 2020

Kompensasi Lahan Beringin Sila Tuntas Pekan Ini Sumbawa Besar (Suara NTB) Kompensasi lahan Bendungan Beringin Sila, Kecamatan Utan, ditargetkan tuntas dalam minggu ini. Saat ini Pemkab Sumbawa melalui Bagian Pertanahan tengah memproses pencairan sisa ganti rugi terhadap masyarakat terdampak.

Kabag Pertanahan Setda Sumbawa, Khaeruddin mengakui pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan masyarakat yang terdampak pembangunan (Suara NTB/ist) Bendungan Beringin Khaeruddin Sila. Terhadap ganti rugi tahap terakhir, masyarakat sudah diminta melengkapi berkas, menandatangani kuitansi penerimaan uang dan menyerahkan fotokopi rekening masing-masing. Diharapkannya, pencairan dapat selesai dalam minggu ini.

“Pencairannya, kalau misalnya sekarang lengkap dan ditandatangani, masuk ke BPKAD, di BPKAD itu standarnya hanya dua hari. Tinggal tunggu di bank masing-masing. Jadi tidak ada uang bercecer-cecer, langsung masuk transfer rekening masingmasing. Mudah-mudahan dalam minggu ini selesai. Mudah-mudahan tadi sudah lengkap berkas yang datang untuk diserahkan secara bersama-sama,” ujarnya kepada wartawan, Senin (24/2).

Dijelaskannya, untuk pembayaran ganti rugi tahap terakhir, Pemda sudah menganggarkan melalui APBD murni sekitar Rp 14 miliar. Diharapkannya berkas segera lengkap, sehingga bisa menuntaskan pembayaran. “Sekitar Rp 14 miliar total sisa yang harus dibayarkan. Dan Alhamdulillah mudah-mudahan bisa diproses, segera masuk lengkap semua berkasnya, selesai kita bayar,” tandasnya. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Awal Tahun, Gigitan HPR di Sumbawa Capai 56 Kasus Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus gigitan Hewan Penular Rabies (HPR) di Kabupaten Sumbawa terus terjadi. Data di Dinas Kesehatan (Dikes) setempat, tercatat sebanyak 56 kasus gigitan sejak Januari hingga Februari 2020.

Kepala Dikes Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL), Agung Riyadi, membenarkan hal tersebut. Puluhan kasus ini tersebar di 15 kecamatan dan terbanyak di Kecamatan Plampang dan Labangka.

“Kasus gigitan HPR tahun ini sudah 56 dari Januari sampai Februari. Kasus ini tersebar di

15 kecamatan. Kasus terbanyak ada di Plampang dan Labangka,” ungkapnya saat ditemui wartawan, Selasa (25/2).

Korban gigitan, jelas Agung, sudah dilakukan penanganan. Bahkan gigitan HPR tidak terlalu parah. Di mana dari puluhan kasus tersebut, belum ada yang positif rabies.

“Kondisi korban sudah ditangani. Artinya tidak ada yang berat-berat, paling digigit

begitu saja. Belum ada hasilnya untuk yang positif. Mudahmudahan tidak ada yang positif,” harapnya.

Sementara ini, lanjutnya, ketersediaan Vaksin Anti Rabies (VAR) di Sumbawa masih aman.

Sedangkan Serum Anti Rabies (SAR) diakuinya kurang.

“VAR kami masih aman.

Cuma SAR saja yang kurang.

Memang kondisi stok se-NTB untuk SAR kurang. Tetapi mudah-mudahan tidak ada yang tergigit di bagian leher dan kepala,” tandasnya.

Diketahui, kasus gigitan HPR di Sumbawa terjadi sejak tahun 2019 lalu. Sepanjang tahun 2019, jumlah gigitan mencapai sekitar 200 lebih kasus. (ind) Agung Riyadi (Suara NTB/ist)

Serangan ”Blast” Ancam Lahan Pertanian di KSB Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian (Distan) Sumbawa Barat, mencatat sedikitnya ada sekitar enam hektar lahan pertanian di Kecamatan Brang Rea terserang hama blast (penyakit pada padi) musim tanam pertama tahun 2020. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meluas karena faktor cuaca yang tidak menentu terlebih lagi hama blas ini sangat rawan jika kondisi lahan yang lembab.

Kadistan KSB kepada Suara NTB, melalui Kabid tanaman pangan Syaiful Ulum SP, Selasa (25/2) mengatakan, berdasarkan laporan dari penyuluh di lapangan sampai dengan saat ini baru kecamatan Brang Rea saja yang terserang blast dan keracunan pupuk (penyakit padi). Sementara untuk daerah lain masih terpantau aman belum terjadi serangan hama.

Meskipun demikian, pihaknya sudah menginstruksikan kepada agar para penyuluh tetap berada di lapangan untuk melakukan pemantauan yang kiranya akan terjadi. Sementara untuk lahan yang terserang, pihaknya sudah mulai mengirimkan obat-obatan sebagai penanganan awal terhadap serangan penyakit tersebut sehingga tidak semakin meluas.

Dalam waktu dekat ini juga pihaknya berencana melakukan penanganan secara menyeluruh terhadap lokasi yang terdampak hama blast.

“Lahan Pertanian yang terserang hama tersebut sudah ditangani dan kita sangat bersyukur belum ada yang dinyatakan Puso,” ungkapnya.

Dikatakannya, serangan hama di wilayah kecamatan Brang Rea tersebut sifatnya tidak terlalu besar, yakni sekitar enam hektar saja. Kendati demikian, pihak terkait sudah mulai mendistribusikan saprodi berupa pestisida serta 40 liter insektisida dan obat-obatan lainnya untuk membasmi serangan hama ini.

Hal tersebut dilakukan demi mengantisipasi penyebaran hama ke lokasi lain. Tapi, secara keseluruhan tidak terlalu berdampak karena luas lahannya juga tidak banyak dan pihak terkait juga sudah dilakukan antisipasi. Pihaknya juga bersyukur terhadap lahan tersebut sudah mulai berangsur pulih hanya di beberapa titik saja yang belum memberikan hasil yang baik.

Masalah serangan hama ini juga diprediksi akan terus terjadi karena kondisi cuaca yang tidak lagi menentu seperti sekarang ini. “Kita sudah antisipasi dengan mengirimkan saprodi ke lokasi yang terdampak. Kita juga sangat berharap tidak ada lokasi lain yang mengalami hal yang same,” imbuhnya.

Ia menyebutkan, sementara itu terhadap lokasi yang terdampak itu, pihaknya juga tetap meminta peran serta dari petani untuk melaporkan ke petugas. Sehingga penanganan dini bisa dilakukan agar tidak meluas ke lokasi lainnya. Karena jika tidak ada laporan, sedangkan hama ini ada, dikhawatirkan akan meluas ke lokasi lainnya dan akan lebih banyak lahan yang terancam gagal panen. Makanya peran serta dari para petani diharapkan bisa terjalin dengan baik sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa semakin ditekan.

“Kita sangat berharap adanya laporan masyarakat terkait serangan hama wereng ini dan kita tetap akan antisipasi. Sehingga tidak meluas ke lahan berikutnya,” tukasnya. Ia menyebutkan, sementara untuk kebutuhan sarana pengobatan hingga saat ini masih tersedia dan lengkap. (ils)

(Suara NTB/ist)

BERDEBU - Kondisi ruas jalan provinsi di kecamatan Poto Tano berdebu akibat material lumpur terbawa saat hujan turun.

Jalan Provinsi di Poto Tano Alami Penurunan Fungsi Taliwang (Suara NTB) Jalan provinsi yang berada di kecamatan Poto Tano mengalami penurunan fungsi.

Sebab jalan yang didesain jalur dua itu, faktanya dalam beberapa waktu terakhir yang bisa dilalui hanya satu ruas saja.

Digunakannya hanya satu ruas saja jalan yang terbentang di depan desa Tambak

Sari itu bukan tanpa alasan.

Masyarakat pengguna jalan merasa lebih aman tidak melalui badan jalan yang mengarah ke cematan Seteluk karena kondisinya yang banyak dipenuhi material lumpur dan bebatuan. Di mana lumpur dan bebatuan yang masuk ke ruas jalan saat hujan turun tidak pernah dibersihkan.

“Saya sebulan ini kalau dari arah pelabuhan tetap lewat jalur arah Seteluk. Karena mau lewat jalur sebenarnya banyak lumpur,” kata Haris, salah seorang pengendara yang kerap lalu lalang di jalur tersebut.

Menurut Haris, melewati jalur jalan provinsi yang beberapa titiknya tertibun material lumpur dan bebatuan sangat

Perahu Dihantam Ombak, Warga KSB Dilaporkan Hilang Taliwang (Suara NTB) Tim pencarian nelayan yang hilang di perairan Gili Balu sejak hari Senin (24/2) pukul 02.00 atas nama Burhanudin (50) sampai berita ini diturunkan, belum membuahkan hasil maksimal.

Tim yang terdiri dari BPBD, Basarnas, TNI/Polri dibantu masyarakat hanya menemukan sampan dan senter kepala di wilayah Tanjung Luar, Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Selain melakukan penyisiran melalui laut dan daratan tim penyelam juga sudah disiapkan untuk melakukan penyisiran di dasar laut di sekitar gili balu.

“Tim kami masih melakukan pencarian di lokasi tempat korban ini dilaporkan hilang oleh keluarganya dan sampai dengan saat ini masih belum ada tanda-tanda keberadaannya. Makanya selain tim laut dan darat yang sudah kita siapkan, tim

beresiko. Terutama saat hujan turun. Limpasan air dari atas gunung sangat deras. Sementara dalam kondisi kering, lumpurlumpur berubah menjadi debu.

“Kalau lagi kering juga kita kasihan warga yang bermukim depan jalan. Karena debunya terbang ke rumahrumah mereka. Makanya saya tetap pilih lewati satu jalur saja,” cetusnya.

Sebenarnya kondisi ruas jalan provinsi di depan desa Tambak Sari itu sudah berlangsung sejak awal jalan tersebut danfaatkan. Ketika memasuki musim penghujan, otomatis ruas jalan yang menuju kecamatan Seteluk akan sulit dilalui. Material

lumpur dari atas gunung selalu saja masuk ke badan jalan karena tidak adanya drainase yang menghadangnya.

Kondisi itu sendiri oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sempat mengatensi. Bahkan sekitar awal Januari lalu, Dinas PUPRPP setempat berkoordinasi dengan Pemprov NTB dan melakukan pembersihan lumpur dan batuan yang terus mengendap di badan jalan.

Hanya saja upaya tersebut hanya mengatasi sementara.

Karena setelah turun hujan beberapa kali timbunan lumpur di ruas jalan yang dibangun sekitar tahun 2015 lalu itu kembali terjadi. (bug)

Potensi Belum Tergarap, Industrialisasi Garam Dimulai (Suara NTB/ist)

CARI KORBAN - Pencarian korban hilang di sekitar gugusan Gili Balu. Sejak hilang pada Senin (24/2) pukul 02.00, pencarian nelayan atas nama Burhanudin (50) hingga kemarin belum membuahkan hasil. penyelam dari Basarnas juga kan,” ungkap Kepala Pelaksana sudah turun untuk melakukan BPBD kepada Suara NTB melapengecekan di dasar laut. Kami lui Kabid Kedaruratan dan Lotetap akan berupaya melakukan gistik (Darlog) Hendra Ardiwipencarian terhadap warga yang nata, S.Pd, Selasa (25/2).

Dikatakannya, berdasarkan hilang tersebut, mudah-nudahan dalam waktu dekat ini sudah laporan dari keluarganya ada hasil yang menggemberi- Burhanuddin melakukan penangkapan ikan seorang diri dan sampai saat ini belum pulang.

Padahal seperti hari biasanya, yang bersangkutan ketika berangkat dini hari, maka paginya sudah kembali kerumah.

Namun setelah berangkat sampai saat ini belum pulang juga. Apalagi dia pergi sendiri, sehingga keluarga khawatir terjadi hal-hal yang tidak dimembuat perjanjian awal inginkan ditambah lagi dengan dan ditanda tangani supaya angin kencang yang melanda tidak ada yang merasa wilayah setempat saat ini. dirugikan nantinya.

Maka dari itu, pihaknya akan Bahkan pembagian beban tetap mengupayakan supaya anggaran yang sudah didisyang bersangkutan bisa segera kusikan selama ini yakni 50ditemukan karena keluargan50 persen tinggal menunggu ya sudah lama menunggu. proses persetujuan final saja Pihaknya juga akan melidan penetapan APBDes unbatkan masyarakat yang betuk bisa direalisasikan. Pirada di tanjung luar untuk haknya juga berharap dengan sama-sama melakukan penberoperasinya kapal tersebut carian karena sampan yang dibisa memberikan dampak gunakannya ditemukan di yang maksimal bagi Bumdes Lotim. Pihaknya juga meminbersama (Bersama) dan ta kepada keluarga untuk berpengembangan usaha kedesabar dan berdoa dengan pannya. harapan korban bisa ditemu“Saya rasa apa yang menkan segera. jadi hajat kita bersama agar “Kami akan tetap berupaya kapal tersebut bisa beropmaksimal mencari korban yang erasi sudah ada tinggal kita hilang tersebut dengan melakubikin perjanjiannya saja. kan penyisiran baik di pantai Sehingga ketika terjadi halmaupun di laut. Mudah-mudahhal yang tidak diinginkan an dalam waktu dekat sudah ada bisa semakin ditekan,” tanhasilnya sehingga keluarga tidak dasnya. (ils) khawatir,” pungkasnya. (ils)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 tetap mengupayakan sebelum hasil bagi masyarakat. ApalaTaliwang (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Dinas Pemberdayaan bulan puasa kapal tersebut gi sarana sudah siap terma12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 suk surat izin pelayaran juga Masyarakat dan Desa sudah beroperasi.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Apalagi masalah surat per- akan segera terbit sebagai (DPMD) Sumbawa Barat, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 menargetkan pengoperasian izinan pelayaran dalam wak- syarat utama kapal ini bisa 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kapal bantuan Kementerian tu dekat ini sudah bisa disele- berlayar,” ungkapnya.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Ditambahkannya, pola KerPDT untuk Bumdes desa saikan sehingga tidak ada 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Benete dan Mantun (Bersan- masalah lagi kapal tersebut jasama yang nantinya akan di12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 tun) dilakukan sebelum bulan tidak difungsikan. Selain itu, tawarkan antara kedua Bum12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 puasa. Pasalnya, kapal den- saat ini sudah ada 10 anak des yakni dengan pola melaku12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 gan kapasitas mesin 35 gt buah kapal (ABK) yang sudah kan sharing anggaran tidak dari 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 sudah lama tidak digunakan memegang lisensi pelayaran Pemkab. Pemerintah bersifat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 (mangkrak) bahkan beberapa yang menjadi salah satu syar- menjembatani supaya tidak 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 perlengkapan kapal juga at utama keluarnya izin pela- terjadi masalah di kemudian 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 hari pada pola sharing anggayaran tersebut. sudah ada yang hilang.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Tentu dengan mulai berop- ran yang dilakukan. Bahkan Kepala DPMD kepada 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Suara NTB melalui Kabid erasinya kapal tersebut di- untuk sharing anggaran terse12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Pemberdayaan Ekonomi harapkan bisa memberikan but disetujui di angka Rp50 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Masyarakat dan Teknologi manfaat dan hasil tangkapan juta untuk Benete dan Rp50 juta 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Tepat Guna, Trisman ST, yang maksimal. Bahkan dalam untuk Maluk sehingga totaln12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 MT, Selasa (25/2) mengata- beberapa hari kedepan surat ya Rp100 juta untuk pengopera12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kan, memang kapal terse- izin penangkapannya bisa ke- sian di tahun pertama.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Pola tersebut sudah disepabut sudah empat tahun luar dan langsung diluncurkan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kati kedua belah pihak dan tidak bisa digunakan kare- pemanfataan kapal tersebut.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 “Kita targetkan sebelum dalam waktu dekat akan segna masih ada persyaratan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 yang belum lengkap. Ken- bulan puasa kapal ini sudah era direalisasikan. Kendati 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 dati demikian, pihaknya beroperasi dan memberikan demikian, pihaknya tetap akan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

Kapal Bantuan Bumdes Ditargetkan Segera Beroperasi

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dari sekitar 3500 hektar potensi lahan garam di Sumbawa, baru sekitar 350 – 400 hektar yang tergarap atau baru sekitar 10 persen dari potensi yang ada. Itupun garapan garam rakyat maupun swasta masih terfokus pada tiga titik. Sehingga industrialisasi garam menuju garam beryodium kini mulai digarap.

Sebagaimana disampaikan Kabid Perindustrian Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Sumbawa, Andi Kusmayadi M.Si, kepada Suara NTB, Selasa (25/2) kemarin. Saat ini, ada tiga titik sentra produksi garam di Sumbawa. Yakni di Labuan Bontong kecamatan Tarano dengan luasan sekutar 350 hektar. Yang selama ini menghasilkan 5000 ton garam pertahunnya.

Kemudian di Labuan Bajo kecamatan Utan yang hanya menghasilkan 200 ton pertahunnya.

Sedangkan

di Labuan Kuris kecamatan Lape, hanya 20 ton pertahun dengan luasan Minimnya pemanfaatan lahan garam di Sumbawa, akibat harga garam yang anjlok hanya Rp. 500 per kilogram.

Sehingga dibutuhkan industrialisasi mneuju garam beryodium. Dalam hal ini, Pemkab Sumbawa akan membangun gedung produksi dan mesin pengolahan garam beryodium di Labuan Bontong pada tahun ini. Anggarannya bersumber dari DAK Kementrian Perindutrian dengan nilai Rp. 3,4 Miliar. “Bangunan ini segera ditender,”singkatnya.

Mesin pengolahan garam tersebut berkapasitas 20 ton perharinya. Dengan mnegcu keada tren produksi garam Labuan Bontong. “Kita menghadikan pabrik produksi garam beryodium. Sebab kalau garam beryodium harganya bisa Rp. 5000 per 250 gram atau Rp. 20 ribu perkilogram. Syarat garam berodium pun harus ber SNI dan ini juga telah dicoba di Labuan Kuris,” tukas Andi. (arn)

Andi Kusmayadi

(Suara NTB/ist)

SUARA NTB Rabu, 26 Februari 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kerjasama Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Dinas Dikbud Sumbawa Sosialisasikan Juknis BOS Reguler 2020 Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa kini sedang intensif melakukan sosialisasi Permendikbud Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler 2020. Agar sekolah mendapatkan pemahaman yang jelas terait pengunaan BOS tahun 2020.

Sebagaimana disampaikan Sekretaris Dinas Dikbud Sumbawa, Ir. Surya Darmasya, sosialisasi sudah dilakukan diantaranya di SDN 11 Kerato dengan peserta dari SDN Kecamatan Sumbawa dan Unter Iwes. Kemudian Ssosialisasi di SDN 1 Pelampang dengan peserta dari SDN Kecamatan Pelampang, Labangka dan Maronge.

Sosialisasi juga sudah dilakukan di kecamatan Lopok dengan peserta dari SDN kecamatan Lape, Lopok, Lantung dan Ropang. “Sosialisasi ini masih akan terus kita lakukan. Baik di zona timur, barat, tengah dan selatan Sum-

bawa hingga berakhir pada 7 Maret mendatang,” terangnya Materi sosialisasi, lanjut Darmasya, diantaranya soal Petunjuk teknis BOS Reguler.Tata cara pengelolaan dan pelaporan dana. Pengelolaan dana BOS reguler pada pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Yang dilakukan Tim BOS provinsi, atau tim BOS Kabupaten/Kota.

Tim BOS Provinsi ditetapkan oleh Gubernur melalui SK Gubernur. Tim pelaksana terdiri atas Sekretaris Dinas yang menangani urusan pendidikan provinsi sebagai ketua pelaksana, dan anggota terdiri atas tim pelaksana SD dan SMP, tim pelaksana SMA, tim pelaksana SMK dan tim pelaksana SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB. Dana BOS reguler diberikan kepada sekolah yang memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama tiga tahun terakhir. Dikecualikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berada pada wilayah

2020, Pengguna Kartu Tani Dapat Pupuk Subsidi Bima (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) akan mulai menggunakan mekanisme kartu tani dalam penyaluran distribusi dana untuk subsidi pupuk tahun 2020.

Kabid Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman (RPLPT) Distanbun Kabupaten Bima, Ir. Beni Akbar, mengaku kartu tani tujuan utamanya agar pola pendistribusian pupuk subsidi agar tepat sasaran, yang selama ini memakai tunai sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Subsidi pupuk tidak lagi melekat dipupuk akan tetapi akan masuk ke kartu tani kelompok tani (Poktan). Jadi setiap pembayarannya tinggal gesek saja di kartunya,” katanya.

Menurutnya, selain mempermudah akses dalam memperoleh pupuk bersubsidi, kartu tani juga akan membatasi masyarakat lain yang mendaftar, karena belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya terkadang ada oknum-oknum tertentu yang tidak masuk dalam poktan, namun masih bisa mendapatkan pupuk bersubsidi.

“Nah, sekarang harus tunjukkan kartu taninya baru bisa dapatkan pupuk subsini, karena dalam kartu tani terangkum jelas berapa kebutuhan pupuk dan luas lahan,” jelasnya.

Menurutnya, sesuai dengan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) jumlah petani secara keseluruhan yang tercatat ada sebanyak 84.000 orang. Sementara kartu tani yang sudah dicetak saat mencapai 43.000 lembar.

“Rencananya kartu tani ini akan diserahkan pada bulan Maret. Sebelum penyerahan kita akan panggil Pengecer, Ketua Poktan dan anggotanya,” ujarnya.

Dengan adanya kartu tani tersebut, Ia berharap akan mampu mengatasi polemik pendistribusian pupuk subsidi yang selama ini selalu terjadi. Termasuk para Poktan mengambil pupuk yang tidak sesuai kebutuhan.

“Kartu tani sudah mengatur semuanya karena selama ini sering dijumpai kebutuhan pupuknya 1 hektar ambilnya lebih banyak, hal ini tidak akan terjadi lagi kedepan,” harap Beni. (uki)

Polisi Cek Truk Pengangkut Kayu Sonokeling Dompu (Suara NTB) Menindaklanjuti laporan warga terkait penampungan serta pengangkutan kayu sonokeling diduga ilegal pada UD. Muncul Baru II Kecamatan Manggelewa. Kepolisian Resort (Polres) Dompu, Senin (24/2) Pukul 17.00 Wita, turun untuk pengecekan langsung di lapangan. Dari tujuh truk yang diperiksa, ratarata mengantongi Berita Acara (BA) verifikasi dari BKSDA. Paur Kasubag Humas Polres Dompu, Aiptu Hujaifah dikonfirmasi Suara NTB via telepon, Selasa (25/2) menerangkan, pengecekan truk yang memuat ratusan balok kayu sonokeling tersebut berawal dari laporan warga yang mencurigai kayu ini bersumber dari kawasan hutan.

Saat pengecekan bersama jajaran Resor Soriutu KPH Ampang Riwo Soromandi (ARS) berlangsung, diketahui bahwa kayu-kayu itu milik Muslimin yang diangkut dari UD. Meci Anggi II. Sumbernya dari lahan kebun warga di Kecamatan Kilo dan Manggelewa. ”Kita hanya mendapat informasi lalu dilakukan pengecekan,” ungkapnya.

Dalam upaya memastikan kebenaran atas informasi yang disampaikan warga itu, tim kemudian memeriksa sejumlah dokumen yang dikantongi. Alhasil, pemilik mampu membuktikan bahwa kayu-kayu ini berasal dari lahan kebun.

Ditandai dengan kepemilikan BA verifikasi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Berbekal dokumen tersebut, tambah Hujaifah, polisi saat itu juga langsung melepas barang bukti yang sempat diamankan untuk sementara waktu. “Tadi sudah saya konfirmasi juga dengan Kasat Reskrim, jadi itu bukan hasil illegal logging. Bukan penangkapan juga karena ndak ada surat perintah. Diamankan juga tidak karena dia mampu menunjukan surat-suratnya,” pungkas dia. (jun)

dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan sekolah lain.

Sekolah sebagaimana dimaksud harus diusulkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan di daerah dan disetujui oleh Kementerian Pembayaran honor hanya dapat digunakan paling banyak 50 persen dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS reguler yang diterima oleh sekolah. Pembiayaan untuk pembayaran honor dilakukan dengan ketentuan, pembayaran honor hanya diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan. Tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019, memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, dan belum memiliki sertifikat pendidik.

Terhadap permasalahan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengabil langkah berikut. Pertama berupaya mengusulkan NUPTK bagi tenaga honorer yang sudah ter-

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Kegiatan sosialisasi BOS reguler pada sejumlah sekolah di Sumbawa. Kadis Dikbud Sumbawa, H. Syahril, S.Pd, M.Pd, didampingi Sekdis Dikbud, Surya Darmasya dan pejabat lainnya dari Dikbud memberikan sosialisasi BOS Reguler 2020 (foto kanan). daftar dalam data Dapodik per 31 Desember 2019 dengan mekanisme, kepala sekolah mengusulkan daftar guru non PNS berkualifikasi S1 Linear dan terdaftar dalam Dapodik yang benar-benar mengajar dan dibutuhkan. Dinas Pendidikan akan melakukan verifikasi usulan dengan data Dapodik.

Kepala Dinas akan menandatangani surat usulan sebagai tenaga honorer untuk mendapatkan NUPTK. Kedua agar sekolah memperbanyak kegiatan di ekstra kurikuler sehingga tenaga honorer yang tidak mempunyai NUPTK dapat terbayar.

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah

menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS reguler kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Solusinya, tetap akan dilaksanakan rekomendasi pencairan dengan persyaratan apabila sekolah telah membuat RKAS di tahap

pertama dan menyampaikan laporan penggunaan anggaran di tahap dua dan tiga.

Melakukan input RKAS pada sistem yang telah disediakan oleh Kementerian. Karena tidak tersedia menu pada aplikasi tentang tahapan maka untuk sementara sekolah dapat membuat RKAS secara manual. (arn/*)

Korban Pelecehan Seksual Oknum Guru Cabut Laporan Dompu (Suara NTB) FB (8) terduga korban pencabulan oknum guru Madarasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Kandai II, mencabut laporannya di Mapolres Dompu. Padahal, kasus yang menjerat MY (54) itu telah naik tahap penyidikan. Bahkan berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan.

Kasatreskrim Polres Dompu, AKP. Reza Fahmi, SH, SIK, MH, kepada Suara NTB menjelaskan, dengan ditingkatkannya status perkara tersebut ke tahap penyidikan, pihaknya langsung menetapkan MY sebagai tersangka.

Berkas perkaranya pun telah dilimpahkan dan menda-

pat petunjuk pemeriksaan tambahan dari kejaksaan.

Namun demikian, ditengah proses ini berjalan korban tiba-tiba datang mencabut laporan mereka.

“Pada saat pemeriksaan tambahan itu dari korban mencabut laporannya, sehingga kita alat buktinya menjadi

berkurang,” ungkapnya. Atas keputusan yang diambil korban untuk mencabut laporannya itu, penyidik kini kekurangan alat bukti dalam melanjutkan kasus ke tahap berikutnya.

Sementara itu, Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu,

Catur Hidayat, SH, yang dikonfirmasi terpisah Suara NTB mengaku tak mengetahui adanya pencabutan laporan tersebut oleh korban.

Jika benar, menurutnya, penyidik Satreskrim Polres Dompu tak bisa serta merta langsung menghentikan perkara ini. Sebab deliknya bukan aduan melainkan pidana murni. “Jadi ketika dia (korban) mencabut tindak pidana ini tidak berhenti. Jadi prosesnya harus tetap dilanjutkan,” jelasnya.

Jika perkara tersebut tak

dilanjutkan hanya karena korban mencabut laporan, menurutnya, bukan sebuah keputusan yang tepat. Setelah meneliti berkas, pihaknya memang memberikan petunjuk atas kekurangan yang ditemukan.

Persoalan mampu atau tidaknya dilengkapi jaksa masih menunggu pelimpahan kembali berkas dimaksud dari penyidik.

“Untuk menyimpulkan dia apakah ini berhenti atau tidak kita tunggu dari alat bukti yang ada di dalam berkas perkara,” pungkasnya. (jun)

Jaksa Terus Dalami Keterangan Poktan

(Suara NTB/Uki)

DIRAZIA - Kendaraan yang berhasil dirazia Sat Lantas Polres Bima Kota diamankan di Mapolres setempat, Selasa (25/2).

Dua Bulan, 909 Pengendara Terjaring Razia Kota Bima (Suara NTB) Dalam Dua Bulan ini, tercatat sebanyak 909 pengendara yang melakukan pelanggaran Lalu Lintas terjaring razia.

Jumlah pelanggar yang ditilang tersebut, terjaring lewat razia rutin mulai bulan Januari hingga Selasa (25/2) tahun 2020.

Ratusan pelanggar yang ditahan itu, terdiri dari kendaraan roda dua dan roda empat. Setiap pelanggar diberikan surat tilang dan SIM, STNK bahkan kendaraannya ditahan.

Kasat Lantas Polres Bima Kota, Iptu Risqi Ardian STK, mengungkapkan, dari jumlah 909 yang terjaring itu terdapat 386 lembar yang ditilang dan ditahan SIMnya. Semantara pelanggar yang ditahan STNK yakni sebanyak 421 lembar.

“Kami tahan kendaraan roda dua sebanyak 94 unit dan

roda empat hanya delapan unit,” katanya, Selasa (25/2).

Diakuinya, pelanggaran lalu lintas di Kota Bima masih tinggi. Pasalnya, setiap operasi, baik operasi gabungan maupun kegiatan rutinitas pagi, masih banyak ditemukan pelanggaran. Seperti pengendara yang tidak memakai helm, tidak bawa surat kendaraan dan pengendara yang tidak lengkap fisik kendaraan.

“Kami rutin lakukan razia di berbagai titik di Kota Bima.

Kadang kami lakukan pagi hari.

Bahkan dua sampai tiga kali sehari. Sayangnya, masih saja kami temukan pengendara yang melanggar,” ujarnya.

Razia yang dilakukan terus menerus tersebut, lanjutnya bukan hanya dilakukan di Kota Bima saja, tapi semua di wilayah NTB, menindaklan-

juti perintah Kapolda NTB. Hal itu bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pencurian sepeda motor (curanmor).

“Selain mendidik masyarakat untuk patuh lalu lintas, kegiatan kami juga dapat membantu kerja Sat Reskrim.

Seperti motor bodong, begitu kami temukan langsung koordinasikan dengan mereka.

Dan kami serahkan Barang Bukti (BB) itu untuk diproses lebih lanjut lagi,” ujarnya.

Untuk itu, Ia mengimbau dan meminta masyarakat yang mengalami kehilangan motor agar segera melaporkan ke kantor Kepolisian. “Kami tetap akan mengembalikan sama pemiliknya, dengan catatan pemilik motor harus ada surat dan legalitas sebagai pendukung kepemilikan,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) Hingga 24 Februari 2020, sudah 50 orang Kelompok Tani (Poktan) dihadirkan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu. Selain terungkap sejumlah Poktan tak kebagian bibit cabai dan kedelai untuk program tumpang sari pada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Dompu tahun 2019, sebagian dari mereka pun dialihkan tanpa pemberitahuan.

Kendati data awal tersebut bisa menjadi dasar untuk segera memanggil jajaran Distanbun, penyidik belum mau melakukannya. Mereka lebih memilih fokus klarifikasi Poktan terlebih dahulu sebelum instansi terkait.

Demikian disampaikan Kasi Intel Kejari Dompu, Indra Zulkarnain, SH, saat dikonfirmasi Suara NTB di kantornya.

Ia menjelaskan, atas temuan adanya Poktan tak kebagian bibit serta dialihkan tanpa pemberitahuan awal itu, pihaknya berencana menuntaskan pemeriksaan ratusan poktan terlebih dahulu baru menghadirkan jajaran Distabun.

Soal pengakuan mereka (Distanbun) bahwa bantuan tersebut sudah diterima semua Poktan yang ada, menurutnya itu merupakan hak bantaha n .

Sepenuhnya akan

Indra Zulkarnain

terungkap ketika semua pihak telah diklarifikasi. “Nanti kita lihat. Kita kan belum tahu dan belum mengundang dinas. Kita selesaikan dulu kelompok tani,” ungkapnya.

Klarifikasi yang sudah dilakukan ke 50 orang pengurus Poktan, lanjut dia, masih bekutat pada masalah diterima atau tidaknya bantuan bibit jagung dan kedelai tahun 2019. Kalaupun beberapa Poktan tak kebagian karena dialihkan, idealnya harus ada pemberitahuan awal. Sebab tanggungjawab mendata dan mengusulkan calon penerima bantuan sepenuhnya ada di Distanbun.

Selain sekitar 300 orang penerima bantuan, target klarifikasi ini tak menutup kemungkinan berkembang. Terutama pada Poktan baru penerima manfaat bantuan bibit. “Kita mau lihat dulu bibit ini diterima atau tidak, kalau diterima ya sudah selesai.

Tapi kan ada yang dialihkan juga, dialihkan kemana harus jelas dan yang mengalihkan itu siapa.

Masa yang mengalihkan Distributor,” ujarnya.

Prinsipnya, laporan sekelompok warga terkait program tumpang sari yang diduga bermasalah ini akan terus diusut. Guna mengungkap ada atau tidaknya unsur pidana yang mengakibatkan kerug i a n keuang a n negar a dan s e bagainy a . (jun) (Suara NTB/jun)

137 Orang Terjangkit DBD di Sumbawa

(Suara NTB/Polres Dompu)

PENGECEKAN - Tim gabungan Polres Dompu dan KPH Ampang Riwo Soromandi (ARS) saat mengecek truk bermuatan kayu sonokeling di Kecamatan Manggelewa, Selasa (25/2).

Sumbawa Besar (Suara NTB)Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Sumbawa terus terjadi.

Sejak Januari hingga pekan terakhir Februari 2020 ini, tercatat sebanyak 137 orang terjangkit penyakit yang ditularkan nyamuk aedes aegypti ini.

Data di Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa

137 kasus tersebut tersebar di 14 kecamatan. Paling banyak terjadi di Kecamatan Empang dengan 52 kasus. Disusul Kecamatan Sumbawa 25 kasus dan Kecamatan Labuhan Badas 13 kasus. Kecamatan Moyo Hilir 10 kasus, Lape 9 kasus, Tarano 8 kasus, Moyo Hulu 7 kasus, Unter Iwes 6 kasus, Moyo Utara 2 kasus, Plampang 1 kasus, Maronge 1 kasus, Ropang 1 kasus, Rhee 1 kasus, dan Lopok 1.

“Dari Januari sampai Februari sebanyak 137 kasus DBD. Sebarannya di 14 kecamatan.

Paling banyak di Kecamatan Empang 52 kasus, kemudian Sumbawa 25 kasus dan Labuhan Badas 12 kasus,” kata Kabid Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P3PL) Dikes Kabupaten Sumbawa, Agung Riyadi.

Dijelaskannya, penderita DBD ini ada yang usia dewasa

namun dominan anak-anak.

Dari 137 kasus, 32 diantaranya terjadi di bulan Januari dan 105 di bulan Februari. Terhadap kasus ini pihaknya sudah melakukan upaya, salah satunya fogging (pengasapan) di beberapa tempat di Kecamatan Empang dan di Kecamatan Sumbawa. Namun fogging ini, untuk membunuh nyamuk dewasa. Sehingga diharapkan peran serta masyarakat untuk

melakukan gerakan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) melalui 3 M (Menguras, Menutup dan Mengubur). “Fogging itu menjadi bagian dari untuk membunuh nyamuk dewasa. Sesungguhnya porsi terbesar ada di PSN. Dengan peran masyarakat melakukan PSN, maka bisa menekan berkembangnya jentik,” pungkasnya. (ind)

SUARA NTB Rabu, 26 Februari 2020

Jelang Pilkada 2020

Meningkat, Pelanggaran Netralitas ASN Mataram (Suara NTB) – Koordinator divisi Hukum, Humas, Data Informasi Bawaslu Provinsi NTB, Suhardi menyoroti masih banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pelanggaran selama tahapan pra-pencalonan Pilkada Serentak Tahun 2020 di tujuh daerah di NTB. Bahkan trennya menunjukkan peningkatan.

Kasus dugaan pelanggaran ASN terkait dengan netralitas itu terus saja bertambah. Sampai Februari 2020 ini, Bawaslu NTB sudah mencatat ada (Suara NTB/ndi) 27 kasus netralitas ASN Suhardi yang sudah ditangani.

Bahkan 22 kasus diantaranya sudah diputuskan dan direkomendasikan ke Komisi ASN. “Berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh NTB yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020 per tanggal 21 Februari 2020, sudah ada 27 kasus penerimaan pelanggaran ASN baik yang berupa temuan oleh Bawaslu maupun laporan dari masyarakat,” kata Suhardi, Selasa (25/2).

Secara keseluruhan pelanggaran ASN itu bila dibagi berdasarkan wilayahnya di tujuh daerah yang akan melaksanakan pilkada itu yakni, pelanggaran ASN terjadi di Kota Mataram sebanyak 5 orang, Kabupaten Lombok Utara 4 orang, Kabupaten Lombok Tengah 4 orang, Kabupaten Sumbawa Barat 2 orang, Kabupaten Sumbawa 18 orang, Kabupaten Dompu 7 orang dan Kabupaten Bima 4 orang, yang melakukan pelanggaran selama tahapan pra-pencalonan.

“Pelanggaran yang terjadi sebagian besar diakibatkan karena keterlibatan ASN dalam partai politik. Bawaslu sendiri telah mengambil tindakan dengan memanggil ASN tersebut untuk melakukan klarifikasi. Bahkan sudah 22 kasus direkomendasikan ke Komisi ASN untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dua kasus dihentikan karena tidak terbukti melanggar netralitas ASN dan tiga kasus lainnya masih dalam proses,” katanya.

Pilkada serentak 2020 tepatnya akan dilaksanakan pada tanggal 23 September mendatang atau masih sembilan bulan lagi, dan tahapan pendaftaran calon masih lima bulan lagi yakni tanggal 16 Juni sampai dengan 18 Juni 2020, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2019.

Meskipun pelaksanaan pilkada masih jauh, Bawaslu kabupaten/kota sudah banyak menemukan dugaan pelanggaran dan sudah melakukan penindakan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku ASN yang mendekat, merayu dan bahkan ikut dalam kontestasi penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh partai politik di masing-masing Kabupaten/ Kota di NTB yang melaksanakan pilkada serentak 2020.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, tentang Nilai-Nilai Dasar Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 6 huruf d dan h dijelaskan bahwa PNS harus mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan PNS dituntut untuk harus Profesionalisme, Netralitas dan Bermoral Tinggi.

Tidak hanya itu saja, dalam peraturan yang sama pada Pasal 11 huruf c, etika diri sendiri sebagai PNS diatur untuk menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. “Namun sampai saat ini, masih banyak ditemukan PNS yang melakukan pelanggaran sehingga Bawaslu mengambil tindakan tegas atas pelanggaran yang terjadi,” pungkasnya. (ndi)

POLHUKAM

Halaman 8

Kader Ingin Pemilihan Ketua DPD Golkar NTB Berlangsung Aklamasi Mataram (Suara NTB) –

Sejumlah kader Partai Golkar menginginkan pemilihan Ketua DPD I Partai Golkar NTB pada Musyawarah Daerah (Musda) yang akan digelar awal Maret mendatang supaya tidak ditempuh melalui mekanisme voting. Namun mereka berharap pemilihan dapat berlangsung secara aklamasi.

Ada sejumlah alasan para kader Golkar tersebut menginginkan proses pemilihan berlangsung dengan aklamasi. Salah satunya yang paling mendasar yakni soal stabilitas dan kondusivitas partai pasca Musda.

“Aklamasi itu hal yang biasa dan di banyak daerah juga aklamasi, seperti Sulawesi Utara, Bali juga kemarin aklamasi.

Nah kita harapkan juga musda NTB sebaiknya aklamasi lah, supaya tidak ada yang ributribut,” ujar Ketua Harian DPD I Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi yang dikonfirmasi, Sela-

sa (25/2) kemarin.

Diakui Misbach memang untuk saat ini sudah banyak kader Golkar yang digadanggadang tampil sebagai kandidat bakal calon Ketua. Diantaranya Bupati Lombok Tengah, H. Suhaili FT, kemudian Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Anggota DPR RI Fraksi Golkar dari dapil Lombok, Sari Yuliati.

“Sah-sah saja kader mau mencalonkan diri, bahkan termasuk saya kalau ada dukungan kenapa tidak. Meskipun saya sendiri belum ada niat untuk maju. Jadi kita lihat saja

besok seperti apa, tergantung dari pemilik suara,” katanya.

Selain Misbach sejumlah kader Golkar lainnya cenderung ingin menempuh jalan aklamasi dalam pemilihan Ketua DPD I Golkar NTB itu. Ketua Komisi IV DPRD NTB dari Fraksi Golkar, H. Ahmad Puaddi juga menginginkan hal yang sama dengan Misbach dalam proses Musda Golkar NTB itu. ”Karena kalau sampai terjadi konflik di internal partai itu, itu adalah kerugian besar bagi partai. Kalau bisa aklamasi kenapa tidak,” ucapnya.

Ditempat terpisah, Ketua

Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) DPD I Golkar NTB, Lalu Satriawandi, sebagai salah satu pemilik suara dalam musda besok mengatakan bahwa ia melihat ada peluang terjadi aklamasi dalam Musda Golkar NTB Maret mendatang itu.

“Berpeluang terjadi aklamasi, karena kita juga punya tradisi itu, dulu juga pada saat pak Suhaili terpilih juga kan aklamasi. Nah sekarang bisa saja lagi aklamasi,”katanya.

Ketika ditanya soal arah dukungan pada Musda besok. Satriawandi mengaku belum memutuskan kepada siapa AMPG akan memberikan suaranya. Sebab suara untuk organisasi sayap tidak hanya diputuskan oleh AMPG saja, tapi juga ada organsasi sayap yang lain.

“AMPG itu bersama dengan KPPG, jadi Kita harus berembuk dulu dengan KPPG ke mana dukungan kita besok.

Sama halnya dengan organisasi yang didirikan dan mendirikan juga kan banyak, mereka harus berembuk, harus jadi satu, kalau ndak ketemu maka suara itu batal,” ujarnya.

Diketahui dalam pemilihan Ketua DPD I Golkar NTB dalam musda nanti, berdasarkan Peraturan Organisasi (PO) partai, ada 14 yang memiliki hak suara untuk memilih Ketua DPD I, yakni 10 suara yang berasal 10 DPD II Partai Golkar se NTB, kemudian satu suara dari organisasi sayap partai, satu suara dari organisasi pendiri dan yang didirikan, satu suara dari DPD I Golkar NTB sendiri dan satu suara dari DPP Golkar. (ndi)

Polda Tangkap 31 Tersangka

Oknum Perawat RS Tepergok Beli Sabu Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menangkap 31 orang terkait peredaran narkoba dengan total barang bukti 43,89 gram sabu dan enam butir ekstasi. Empat diantaranya bandar. Termasuk satu oknum perawat RS Mata Provinsi NTB. Penindakan tersebut meliputi Bulan Januari sampai pertengahan Februari ini. “Profesinya mulai dari yang PNS, karyawan swasta, buruh, dan ibu rumah tangga,” ungkap Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto, Selasa (25/2).

Mereka ditangkap di kamar hotel, kawasan perumahan, dan kos-kosan. Rinciannya, para tersangka itu empat bandar, tiga kurir, 15 pengedar, dan sembilan penyalahguna. Barang bukti totalnya sabu seberat 43,89 gram dan esktasi enam butir.

Direktur Resnarkoba Polda NTB Kombes Pol Sudjarwoko mengatakan, para pedagang besar sabu juga diciduk. “Kita menangkap empat bandar.

Mereka beroperasi terpisah di Mataram, Lombok Tengah, dan Lombok Timur,” sebutnya.

Untuk tersangka kurir, mereka punya tugas mengantarkan sabu dari penjual ke

(Suara NTB/why)

BARANG BUKTI - Kabid Humas Polda NTB Artanto (kiri) bersama Direktur Resnarkoba Polda NTB Sudjarwoko menunjukkan barang bukti sabu yang disita dari 31 tersangka, Selasa (25/2). pembeli. Misi pengantarannya buh dia. Untuk penyalahguna, yang diamankan yakni Alwi seorang perempuan. “PNS ini jalan dengan upah antara Rp50 yang paling tinggi ditemukan (31) seorang PNS pada RS sudah dua tahun belakangan ribu sampai Rp100 ribu. “Ka- di wilayah Lombok Barat, Ma- Mata Provinsi NTB. Pria lulu- ini memakai sabu. Dia mendalau barang 10 gram dia dapat taram, kemudian Lombok san S1 Keperawatan ini di- patkan sabu dari keponakan, tangkap bersama dua orang dari teman-temannya. Dia beli Rp100 ribu. Kalau di bawah 5 Timur, Sumbawa, dan Bima.

Salah satu penyalah guna lainnya, WN (25) dan MR (22) eceran,” pungkasnya. (why) gram, upahnya Rp50 ribu,” im-

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tenda, dapur lapangan dan Mataram (Suara NTB) – 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Polda NTB siaga satu mobil alat penjernih air untuk 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 bencana. Sebanyak 2.000 kebutuhan MCK,” terangnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 personal bersiaga. 150 or- Tim Brimob dikerahkan untuk 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ang diantaranya sudah perbaikan jalur transportasi.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 diterjunkan ke Obel-obel, Selain itu, tim siaga bencana 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Sambelia, Lombok Timur juga didukung tim kedokteran 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 untuk membantu penanga- untuk layanan kesehatan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 nan banjir bandang. Kesia- Penanganan selanjutnya, Sat1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 gaan masih berlangsung gas Operasi Aman Nusa di1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 mengingat NTB memasuki siapkan di posnya masing1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 puncak musim hujan serta masing. Sebab, potensi benca1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 adanya badai siklon tropis. na bisa datang kapan saja 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 “Anggota sudah disiaga- mengingat musim hujan me1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kan. Siaga satu penangan- masuki puncaknya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 “Potensi untuk saat ini an bencana,” tegas Kabid 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Humas Polda NTB Kombes yang rawan di Lombok Utara 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Pol Artanto dikonfirmasi dan Lombok Timur. Kita sia1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Selasa (25/2) kemarin. Pa- gakan peralatan, siagakan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sukan yang disiagakan dari bahan pertolongan. Kalau ada 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 satu Brimob Polda NTB, bencana Satgas Aman Nusa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Sabhara Polda NTB, dan siap diterjunkan,” jelas Artan- PERBAIKI JALAN - Personel Brimob Polda NTB bersama warga memperbaiki jalan di Obel1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 gabungan Polres Lombok to. Pihaknya juga sudah berk- obel, Sambelia, Lombok Timur yang rusak diterjang banjir.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pantau di wilayah Samudra dan Maluku. Gelombang Timur. Untuk penanganan oordinasi dengan BMKG un- (24/2) kemarin.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Siklon Tropis Esther terpan- Hindia selatan NTB dan berg- tinggi 2,50-4,00 meter di banjir bandang Sambelia, tuk perkiraan cuaca. Hal itu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sudah diterjunkan mobil sebagai bagian dari deteksi tau berada di Teluk Carpentar- erak ke berat daya menjauhi perairan selatan Jawa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dapur umum dan air bersih. dini. BMKG memantau Siklon ia, Australia dan bergerak ke Indonesia. Dampak dua sikon Timur, Samudra Hindia se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 “Untuk penanganan per- Tropis Esther dan Siklon Tro- selatan barat daya menjauhi tropis tersebut yakni men- latan NTB, Samudra Hin1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tama setelah evakuasi kita pis Ferdinand di selatan wilayah Indonesia. Sementara ingkatnya hujan lebat di dia selatan Pulau Sumba, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sediakan fasilitas dasar wilayah Indonesia pada Senin Siklon Tropis Ferdinand ter- wilayah Jawa, Bali, NTB, NTT, dan Laut Arafuru. (why) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Fee Proyek Rusun SNVT 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pelaksana proyek Rusun NTB Mataram (Suara NTB) – 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Pejabat pembuat komit- 3 Ponpes Al-Madinah Bolo, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 men (PPK) proyek Rusun Kabupaten Bima senilai 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pada Satuan Non Vertikal Rp2,35 miliar. “Itu dia sam1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Penyediaan Perumahan paikan pada bulan September 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Provinsi NTB Heru Sujarwo 2019, itu Pak Haji yang cerita 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 diperiksa sebagai saksi di ke saya,” imbuh Heru. Moti1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 persidangan, Selasa (25/2) vasinya, terdakwa mendesak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kemarin. Heru mengungkap agar Heru terus menagih CV 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 fee proyek yang mengalir ke- Jangkar Utama yang menger1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pada terdakwa mantan Ke- jakan proyek Rusun Ponpes 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pala SNVT PP NTB, Balera. Modern Al-Kahfi, Moyo Hulu, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Heru menjelaskan tiga Kabupaten Sumbawa dengan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 proyek rusun menyetor nilai kontrak Rp3,47 miliar.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Ucapan Balera soal fee dari uang kepada terdakwa.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 “Dari Pak Daeng Rp150 kontraktor lain tersebut Heru 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 juta yang proyek Lotim, utarakan kepada Kepala CaKESAKSIAN - PPK proyek Rusun pada SNVT PP Provinsi NTB Heru Sujarwo (kiri) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 yang di Bima Pak Effendi bang CV Jangkar Utama di memberi kesaksian dalam sidang terdakwa mantan Kepala SNVT PP Provinsi NTB Balera, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Rp50 juta,” bebernya men- Mataram, Eman Kadarusman.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Selasa (25/2) kemarin. jawab pertanyaan majelis Harapannya untuk menekan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 minta tolong partisipasi rehakim yang diketuai Sri Su- agar Eman luluh karena kon- Eman akhirnya datang meny- sudah dimintai uang.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Heru yang baru setahun men- kanan untuk operasional,” lastri. Mereka yang men- traktor lain sudah lunas meny- etor fee sejumlah Rp100 juta.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 gaku menyerahkan itu ad- etor. Heru mau-mau saja menu- saat penyetoran itulah Balera jadi PPK ini mengaku tidak imbuh dia.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Balera juga mengataalah kontraktor pelaksana. ruti perintah Balera karena dia tertangkap basah operasi mendapat sepeser pun uang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Daeng dari CV Cinta Ba- sadar dia cuma bawahan. tangkap tangan Polresta Mat- haram itu dari Balera. Balera kan tidak pernah memba1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 hagia yang merupakan pel- “Karena itu dari pimpinan aram, 25 September 2019 lalu. memakai uang itu alasannya gi-bagi uang fee itu. Uang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 aksana proyek Rusun NTB makanya saya mau. Saat per- Proyek tersebut kini sudah se- untuk operasional. “Saya tidak dipakai untuk kebutuhan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1 Ponpes Ulil Albab Mon- tama disuruh pun saya sudah lesai Provisional Handover dapat bagian,” sebutnya. Ter- kantor. “Tidak ada setoran 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tong Gading, Lombok Timur bilang saya mau fokus kerjaan (PHO) dan sedang tahap peme- dakwa Balera menolak kesak- ke atas ke bawah. Itu seka1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 liharaan. Heru mengklaim pe- sian Heru. “Tidak benar masalah dar kalau ada tamu pergisaya saja,” ungkapnya. senilai Rp3,48 miliar.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Terdakwa Balera kemudian kerjaan fisik proyek tidak ada fee lima persen. Itu tidak pernah pergi makan bersama,” Sementara Effendi dari 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 PT Performa Trans Utama mendapatkan keinginannya. masalah meskipun rekanan saya katakan,” ujarnya. “Kita ini terang Balera. (why) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901

Polda NTB Siaga Satu Bencana

(Suara NTB/ist_Humas Polda NTB)

PPK Ungkap Aliran Uang

(Suara NTB/why)

DPRD NTB Minta ASN Maju Pilkada Segera Mundur Mataram (Suara NTB) – Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTB, Syrajuddin menyerukan kepada para pejabat ASN Setda Provinsi NTB yang bakal maju mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pilkada supaya segera mengajukan pengunduran dirinya.

Hal itu dia serukan karena dikhawatirkan pelaksanaan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai ASN akan terganggu dengan proses persiapan yang maju di Pilkada. Karena itu atas nama profesionalisme ia meminta kepada mereka untuk segera mengundurkan diri.

“Harus profesional dan mengikuti rambu-rambu aturan. Mereka harus sudah tanggalkan jabatan karena hidup ini pilihan. Kalau sudah memilih di sini, kita harus memilih. Makanya kita harus profesional dalam konteks ini,” ujar Syrajuddin, Selasa (25/2) kemarin.

Ia mengharapkan peran dari pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini Gubernur supaya juga memberikan teguran kepada jajarannya yang maju dalam Pilkada tersebut.

Supaya diingatkan agar tidak saling menganggu kerjanya sebagai ASN dan juga keinginan untuk maju di Pilkada.

“Tidak menunggu pendaftaran baru harus mundur. Peran pejabat pembina kepegawaian yakni Sekda dan Gubernur di sini juga penting untuk hal ini dijadikan perhatian,” katanya.

Sementara itu di tempat terpisah, sejumlah pejabat ASN lingkup Pemprov NTB yang akan maju di Pilkada dikonfirmasi mengaku sudah mengajukan proses pengunduran dirinya. Seperti Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Kadiskop UKM) NTB, H. Lalu Saswadi, menyatakan sudah menyiapkan dokumen pengunduran diri sebagai PNS. Karena maju dalam Pilkada Lombok Tengah (Loteng) menjadi Bakal Calon Bupati lewat jalur independen.

Namun dokumen surat pengunduran diri tersebut akan disampaikan begitu ditetapkan menjadi pasangan calon (Paslon) Bupati/Wakil Bupati oleh KPU. “Saya sudah siapkan

surat pengunduran diri dari PNS. Begitu ditetapkan sebagai calon kepala daerah oleh KPU, maka dengan otomatis saya mengundurkan diri,” katanya.

Saswadi mengatakan tinggal setahun dia sudah memasuki usia pensiun sebagai PNS. Saat ini, usianya sudah memasuki 59 tahun. Sebenarnya usia pensiun PNS adalah 58 tahun.

Namun karena dia pejabat eselon II, usia pensiun menjadi 60 tahun. Dia akan mundur sebagai PNS ketika sudah ditetapkan menjadi Paslon Kepala Daerah. Saswadi mengungkapkan dirinya sudah diklarifikasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena diduga terlibat politik praktis.

Namun, ia menjelaskan bahwa dalam regulasi disebutkan bahwa PNS dan anggota DPR/DPRD boleh ikut Pilkada.

Dengan konsekuensi harus mundur dari PNS atau anggota DPR/DPRD. Mengenai kapan harus mundur, Saswadi mengatakan setelah ditetapkan menjadi Paslon kepala daerah/wakil kepala daerah.

“Kalau kita maju Pilkada, ndak sosialisasikan diri, ndak baik. Kan begitu. Intinya kita tetap taat pada aturan. Apalagi kita PNS, dianjurkan untuk taat pada aturan yang ada. Kita adalah warga negara yang baik, patuh pada aturan,” ucapnya.

Sejumlah pejabat Pemprov menunjukkan keseriusan maju dalam Pilkada serentak 2020.

Mereka adalah Kepala Dinas Perdagangan NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si yang akan maju menjadi Calon Walikota Mataram. Selly bahkan sudah mengantongi dukungan dari DPP PDI Perjuangan berpasangan dengan TGH. Abdul Manan yang diusung PKS sebagai Calon Wakil Walikota Mataram juga mengaku sedang memproses penguduran dirinya.

Selain itu, ada juga pejabat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Dewi Noviany yang akan maju sebagai Calon Wakil Bupati di Pilkada Sumbawa. Ia digadang-gadang akan berpasangan dengan calon petahana, Wakil Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah yang akan maju menjadi Calon Bupati Sumbawa. (ndi)

SUARA NTB

Rabu, 26 Februari 2020

Halaman 9

Menilai Arah Potensi Kebijakan Model Perubahan Kota Mataram DENGAN melihat banyaknya bakal calon yang ingin menjadi nomor satu pada pemerintahan Kota Mataram (Walikota), maka kita bersyukur bahwa tingkat kemampuan masyarakat sudah meningkat terutama para bakal calon tersebut. Hal ini dikarenakan, ukuran dari kemampuan tidak hanya dilihat dari sisi akademisnya saja, tetapi juga secara finansial. Tantangan lima tahun mendatang akan semakin berat bila dibandingkan dengan masa kepemimpinan TGH. Ahyar Abduh sekarang, baik ditinjau dari dinamika politik, maupun pembangunan yang sangat pesat.

Pembangunan kini telah didukung dengan alat digital, sehingga berbagai bidang administrasi perkantoran yang mendukung pembangunan akan saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Seperti halnya dengan prediksi di mana toko-toko penjual kebutuhan baik pangan maupun sandang kini banyak yang tutup. Sebab kini para pembeli dan penjual dapat bertransaksi hanya dengan menggunakan HP saja. Kemana para konsumen membeli kebutuhannya dan bagaimana penjual dapat menjajakan barang dan jasanya. Demikian juga di bidang transportasi, di mana tran-

saksinya baik pemesanan dan pembayaran kini dapat dilakukan melaluifintech seperti aplikasi GoPay. Kesemua ini diterapkan dalam rangka membangun Mataram dengan teknologi yang canggih.

Tetapi kita harus ingat, bahwa membangun Mataram di luar batas kemampuan dan kelayakan manusiawi adalah mustahil, untuk itu dalam pembangunannya kita juga harus berusaha meningkatkan corak dan mutu kehidupan masyarakat kota didasari dengan meningkatkan akal dan moral kita yang sesuai dengan harkatnya sebagai makhluk Tuhan.

Dalam membangun kehidupan politik tadi, kita jelas tidak akan kembali mengulang ke belakang. Sebab pengalaman kita terdahulu merupakan bentuk kegagalan demokrasi liberal maupun demokrasi terpimpin. Untuk mendukung pembangunan bangsa kita, maka sebaliknya kita harus memandang ke depan untuk meningkatkan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Kita tidak bisa lupakan, bahwa kemajuan di bidang ekonomi yang sejalan dengan berbagai kemajuanpembangunan lainnya tidak terlepas dari peran keyakinan beragama sebagai

Oleh: Dr. H. Umar Said, SH., MM. (Ketua STIE AMM Mataram) pondasi dalam pembangunan.

Hal ini jelas tampak jika kita memperhatikan di mana para peminat bakal calon yang mencanangkan diri sebagai pemegang tampuk kepemimpinan kota periode lima tahun ke depan setelah berakhirnya kepemimpinan TGH. Ahyar Abduh, maka setiap bakal calon nomor satu tersebut selalu didampingi oleh para ahli agama. Artinya kelak bahwa masalah keyakinan dan agama akan memegang peran pertama dalam membangun kota Mataram ke depan.

Harus kita ingat bahwa penegasan Pancasila adalah satusatunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegasan ini menunjukkan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka dan merupakan kesepakatan kita bersama yang sangat mendasar untuk menjaga kemantapan stabilitas nasional yang dinamis.

Dari tiga pasangan calon yang dilansir pada harian umum Suara NTB beberapa waktu lalu, diketahui bahwa semua pasangan tersebut berlatar belakang

mantan birokrasi, serta pendampingnya para Tuan Guru.

Untuk itu kira masih menunggu pemberitaan selanjutnya di harian Suara NTB yang memberitakan terdapatnya bakal calon yang berasal dari wirausahawan.

Sebab menurut kabar angin, mereka masih berpikir tentang baik buruknya, apabila ikut ber-

main dalam bursa calon walikota mendatang.

Ucapan rasa syukur “Alhamdulillah” dari masyarakat tentu akan berdatangan seiring dengan semakin banyaknya calon walikota, sehinggapemaparan program pembangunan kota Mataram untuk lima tahun ke depan akan semakin semarak. Nantinya berbagai kampanye pemilihan walikota akan menawarkan program-program yang selalu ditawarkan oleh kekuatan sosiopolitik kepada masyarakat kota.

Sehingga hal ini tentu menyadarkan kita pada program-program masa depan.

Hal terpenting yang akan kita dengar dari para bakal calon baik dalam sikap, maupun dalam kampanyenya adalah mau dibawa kemana kota Mataram yang dikenalrelijiusini. Sebagaimana yang kita kenalbahwa perkembangan kota di seluruh antero dunia ini, apakah menjadi: - Kota Eopolis, yaitu merupakan suatu wilayah yang berkembang menjadi sebuah kota baru.

- Kota Polis,yaitu meru-

pakan kota yang masih memiliki sifat agraris atau pertanian.

- Kota Metropolis, merupakan kota besar yang telah menganut sistem industri.

- Kota Megapolis, merupakan Gabungan dari beberapa kota metropolis yang berdekatan.

Keempat kategori kota di atas, haruslah menjadi dasar pengetahuan bagi para kandidat. Karena nantinya keempat kategori kota ini dipilih sebagai arah pembangunan agar keluarga kota Mataram menjadi sejahtera dan mengarah kepada terwujudnya keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa guna meningkatkan kesejahteraan keluarga dan membina ketahanan keluarga agar mampu mendukung kegiatan pembangunan.

Tidak dapat kita pungkiri bahwa dari tahun ke tahun kota Mataram telah beranjak dewasa, sehingga kehidupan masyarakatnyadapat dinilai relijius.Selain itu, pada umumnya strata pendidikan masyarakatnya juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain di NTB. Hal ini disebabkan denganadanyakegiatanpenyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai

pencetak tenaga manusia berkompeten,sehingga banyak menumbuhkan industri kecil dan menengah, termasuk industri kerajinan dan industri rumah tangga.

Berangkat dari hal itulah, maka setelahnya berbagai industri di atasperlu dibina menjadi usaha yang semakin efisien dan mampu berkembang mandiri sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja dan akan lebih mampu meningkatkan peranannya dalam penyediaan barang dan jasa serta berbagai komponen baik untuk keperluan pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Akhirnya, para bakal calon harus dapat memperhatikan dan memikirkan tentang bagaimana perlunya pengembangan industri kecil dan menengah untuk diberi kemudahan baik dalam segi permodalan, perizinan, maupun pemasaran.

Selain itu juga perlu ditingkatkan efisiensi dan keterkaitan yang saling menguntungkan melalui pola kemitraan dalam usaha untuk meningkatkan peran dan kedudukannya dalam membangun industri, yang nantinya semua akan bermuara menjadi lahan retribusi sebagai biaya pembangunan sarana di Kota Mataram. (*)

Kompetensi Guru Tak Berasal dari Prodi PAUD Harus Ditingkatkan Mataram (Suara NTB) – Masih banyak guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bukan memiliki dasar keilmuan PAUD atau berasal dari program studi (Prodi) pendiikan guru PAUD di perguruan tinggi. Oleh karena itu pemerintah harus berupaya meningkatkan kompetensi guru PAUD tersebut.

Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-

PAUD dan Dikmas) NTB, Drs. Suka, M.Pd., menyampaikan, pihaknya mengutamakan men-

ingkatkan kompetensi bagi pendidik PAUD lulusan SMA atau Prodi selain Pendidikan PAUD

yang masih mengajar. “Makanya kalau supaya tidak terjadi malpraktik PAUD, maka perlunya ada peningkatkan kompetensi pendidik PAUD yang tidak dari S1 PAUD, maka perlu ada pendidikan dan pelatihan (Diklat) berjenjang,” katanya.

Suka menjelaskan, Diklat nanti itu berupa Diklat t i n g k a t d a s a r , tingkat lanjut, dan tingkat mahir. Jika pendidik tadi

(Suara NTB/bul)

EDUKASI - Edukasi kesemalatan berkendara pada Siswa SMAN 3 Mataram oleh Tim Safety Riding Main Dealer Astra Motor NTB

Siswa SMAN 3 Mataram Diedukasi Keselamatan Berkendara Mataram (Suara NTB) Kecelakaan lalu lintas adalah musibah yang paling sering terjadi di jalan raya. Kebanyakan korban kecelakaan ini adalah pengendara sepeda motor. Maklum saja, jumlah pengendara sepeda motor di Indonesia sangat mendominasi.

Ironisnya, kebanyakan pengendara sepeda motor itu adalah remaja usia sekolah yang biasanya belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk berkendara di jalan raya.

Bahkan, bisa jadi mereka juga belum memiliki surat izin mengemudi (SIM). Tak jarang dijumpai, banyak remaja yang mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Guna menekan angka kecelakaan lalu lintas, Tim Safety Riding Main Dealer Astra Motor NTB terus berbagi ilmu soal cara berkendara yang aman, salah satunya dengan cara sosialisasi safety riding setiap bulannya ke berbagai

sekolah-sekolah. Kali ini kegiatan safety riding for senior high school yang menjadi sasaran tim dari Astra Motor NTB adalah SMAN 3 Mataram, Selasa (25/02).

Sugian selaku Instruktur Safety Riding Astra Motor NTB mengatakan Safety Riding adalah kegiatan aman dan nyaman saat berkendara untuk pengendara dan pengguna jalan lain.

Seorang pengendara harus memperhatikan keamanan diri sendiri saat berkendara dan juga kenyamanan pengguna jalan lain. Meskipun masih di bawah umur, seorang pengendara harus tetap memperhatikan keamanan saat berkendara.

Seseorang sudah aman saat berkendara bisa dilihat dari kelengkapan atribut yang dipakai, kondisi fisik dan mental orang tersebut, dan juga kondisi kendaraannya. Kelengkapan atribut pengendara yaitu helm, jaket, sarung tangan, celana panjang, dan juga sepatu. kondisi fisik dan mental seseorang adalah

kondisi sadar tidak terpengaruh obat obatan yang bisa menyebabkan kantuk saat berkendara.

Selain itu, hal terpenting yang harus diperhatikan adalah kondisi kendaraannya harus sesuai dengan standar yang ada misalnya kaca spion harus ada dua, rem sepeda motor harus berfungsi semuanya, dan juga kendaraan tidak di modifikasi yang menyebabkan beberapa onderdil tidak berfungsi lagi.

Tujuan dari kegiatan ini adalah agar tercipta kesadaran kepada siswa siswi bahwa pentingnya keselamatan pada saat berkendara dan agar mengerti pentingnya safety riding. Di akhir acara, tim safety riding main dealer HSO Mataram memberikan kesempatan kepada beberapa siswa untuk menyampaikan inti materi safety riding. Dan siswa yang mampu menyampaikan materi dengan baik dan benar akan diberikan hadiah dari Astra Honda NTB berupa Helm, kaos dan lain-lain. (bul)

Demokrat Target Menang di Empat Daerah Praya (Suara NTB) Partai Demokrat memasang target paling tidak bisa menang di empat daerah dari tujuh kabupaten/ kota yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 ini. Masing-masing di Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kabupaten Lomb o k Tengah ( L o teng), Kabu-

TGH. Mahalli Fikri

patan Sumbawa Barat (KSB) dan Kabupaten Sumbawa ditambah Pilkada Kota Mataram.

Hal itu diungkapkan Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri, kepada Suara NTB, Minggu (23/2). “Kalau targetkan kita sih bisa menang di semua pilkada. Tapi kita juga harus berhitung secara realistis.

Lagi pula, DPP sudah memberikan target minimal menang di empat daerah sudah bagus,” terangnya.

Target menang di empat daerah tersebut didasari karena ada kaderkader terbaik Partai Demokrat yang akan ikut bertarung. Di Pilkada KLU, ada calon petahana yakni Bupati KLU, TGH. Najmul Ahyar. Kemudian di Loteng ada Ketua DPC Partai Demokrat Loteng, Ahmad Ziadi, S.IP., termasuk di KSB juga ada kader partai yang maju. Walau kemungkinan hanya sebagai calon wakil bupati.

“Dari sekian daerah yang menjadi target, Pilkada Loteng menjadi yang paling prioritas untuk dimenangkan. Untuk itu, semua kekuatan dan mesin partai bakal dikerahkan guna memenangkan Pilka-

da Loteng. Tanpa mengesampingkan daerah yang lain tentunya,” ujar Mahalli.

Guna mencapai target tersebut, Partai Demokrat sudah membangun poros koalisi dengan bernama koalisi poros biru yang di dalamnya ada Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) serta Partai Nasdem.

Kebetulan koalisi poros biru di semua daerah jumlah kursinya mencukupi untuk bisa mengusung satu pasangan calon kepala daerah.

Sejauh ini koalisi poros biru sudah terbentuk di Pilkada Kota Mataram.

Dan,tidakmenutupkemungkinanmenyusul di kabupaten/kota lainnya di NTB. “Termasuk di Pilkada Loteng, koalisi poros biru segera akan kita realisasikan,” tandas anggota DPRD NTB ini.

Kendati sudah ada kesepakatan untuk membentuk koalisi poros biru, tidak menutup kemungkinan akan ada partai politik lainnya yang akan ikut bergabung dalam koalisi tersebut. Misalnya, ada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Pilkada Loteng. Termasuk juga Partai Golkar di beberapa daerah, sehingga bisa saja koalisinya bernama koalisi poros biru plus. (kir)

sudah mengikuti Diklat dasar, lanjut, dan mahir maka mereka setara dengan pendidik PAUD. Menurutnya, salah satu yang masih menjadi pekerjaan pihaknya dalam pengembangan PAUD yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Suka menyampaikan untuk mengajar di PAUD seharusnya guru lulusan S1 PAUD. Untuk di TK, kata Suka, sudah banyak yang terpenuhi guru dari S1 PAUD, tapi di Kelompok Bermain (KB) masih belum.

Apalagi secara jumlah lem-

baga, lebih banyak jumlah lembaga kelompok bermain dibandingkan TK. Menurut Suka, tugas BP-PAUD dan Dikmas untuk pengembangan model dan pengembangan mutu. Tugas teknis pengembangan PAUD ada di pemerintah kabupaten/kota. Suka menekankan, guru dan kepala sekolah menjadi semacam roh di satuan pendidikan.

“Yang mempengaruhi pendidikan yaitu kepala sekolah, guru, dan sarana dan prasarana. Kalau tenaga pendidik dan sarana sudah bermutu, kuali-

tas bagus, insya Allah PAUD akan bermutu juga,” katanya.

Kondisi minimnya guru PAUD yang berasal dari prodi PAUD dikeluhkan juga sejumlah pihak. Ketua Kelompok Kerja Guru Hindu (KKGH) PAUD Kota Mataram, Ida Ayu Anom Satiani, SE., ditemui Senin (25/ 2) mengakui masih membutuhkan guru-guru PAUD yang benar-benar memiliki landasan teori sesuai kejuruan di Prodi PAUD. “Kami di sini guru kebanyakan belum linier (dengan Pendidikan PAUD). Harus ada solusinya,” katanya. (ron)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 26 Februari 2020

Halaman 10

Penerimaan Mahasiswa Baru di Undiksha

Kuota Tiga Ribu Orang, Tawarkan Program ”Fast Track” Singaraja (Suara NTB) Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) telah siap menerima mahasiswa tahun akademik 2020/2021. Kuota mahasiswa untuk seluruh jenjang, dari Diploma III sampai Pascasarjana mencapai 3.069 orang. Sejalan dengan hal tersebut, universitas negeri yang sudah terakreditasi A ini juga memiliki program unggulan berupa fast track program.

Berdasarkan data, kuota tersebut terdiri dari program D3 sebanyak 374 orang, S-1 sebanyak 2.427 orang, S-2 sebanyak 245 orang dan S-3 sebanyak 23 orang. Rektor Undiksha, Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., menjelaskan perguruan tinggi besutannya ini tidak hanya menawarkan program studi kependidikan, namun juga non kependidikan. Oleh sebab itu, output atau lulusan tidak seluruhnya menjadi calon guru.

“Undiksha memiliki 64 Prodi yang tersebar di delapan fakultas. Sebagian besar berupa non pendidikan. Undiksha juga sudah memiliki Fakultas Kedokteran sejak tahun 2018,” jelasnya, Selasa (25/2/2020).

Penerimaan mahasiswa dilakukan melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang pendaftarannya berlangsung dari 14 sampai 27 Februari 2020. Selain itu, ada pula SBMPTN yang diawali dengan registrasi akun LTMPT dari 7 Februari – 5 April 2020, pendaftaran Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dari 30 Maret – 11 April 2020, pelaksanaan UTBK dari 20-26 April 2020 dan pengumuman hasilnya dijadwalkan 12 Mei 2020. Sementara itu untuk pendaftaran SBMPTN berlangsung pada 2-13 Juni 2020 dan pengumuman hasil seleksi 30 Juni 2020.

Universitas yang memiliki delapan fakultas ini juga menerima mahasiswa melalui Seleksi Masuk Bersama Jalur Mandiri (SMBJM), melalui laman https://penerimaan.undiksha.ac.id. Jalur ini terdiri dari minat dan bakat khusus untuk program D-3 yang pendaftarannya sudah dibuka sejak 3 Februari sampai 9 April 2019. Ada pula melalui Computer Based Test (CBT) untuk jalur S-1 dan D-3. Pendaftarannya berlangsung 16 Juni sampai 17 Juli 2020.

Sebagai perguruan tinggi yang berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, Rektor Jampel menegaskan Undiksha menawarkan biaya pendidikan yang merakyat. Selain itu juga mendapatkan alokasi berbagai jenis beasiswa, seperti KIP Kuliah, beasiswa perbankan, PPA, dan beasiswa pemerintah kabupaten. “Kami ingin masyarakat bisa menikmati pendidikan. Karena itu kami berupaya menawarkan biaya yang terjangkau,” sambung.

Dalam rangka melahirkan lulusan berkompeten, Undiksha telah mempersiapkan sejumlah program strategis.

Kurikulum disiapkan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan, salah satunya terkait revolusi industri 4.0. Dalam perkuliahan, mahasiswa didorong tidak hanya menguasai bidang sesuai dengan program studi, tetapi juga memiliki kemampuan berbahasa asing dan menguasai teknologi. “Di era seperti sekarang, kita harus bersikap critical, creative, communicative, collaborative. Tidak kalah penting juga berkarakter. Ini yang Undiksha tanamankan untuk menghasilkan lulusan berdaya saing. Selain itu sarana prasarana kampus juga terus kami benahi,” sebutnya.

Dalam rangka pengembangan kompetensi juga, Undiksha telah menggulirkan program berupa PKL dan PPL luar negeri yang bekerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di Malaysia, Filipina, Vietnam dan Thailand. Selain itu, pada tahun 2020, fast track program yang bekerjasama dengan Ming Chi University of Technology (MCUT), Taiwan. Program tersebut sebagai upaya percepatan mahasiswa Undiksha untuk memperoleh gelar sarjana (bachelor degree) dan magister (master degree). Implementasi program ini adalah 3 tahun mahasiswa akan mengikuti perkuliahan di Undiksha dan 2 tahun akan melakukan research (skripsi) dan kuliah master degree-nya di MCUT. (*)

(Suara NTB/ist)

BUKA - Rektor Undiksha, Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., membuka Orientasi Kehidupan Kampus (OKK) tahun akademik 2019/2020.

(Suara NTB/ron)

GLADI BERSIH - Siswa SMAN 4 Mataram saat mengikuti gladi bersih UNBK pada hari Selasa (25/2). Sejumlah sekolah tidak bisa mengikuti uji coba asesmen kompetensi minimum bagi guru karena terlambat mendaftar.

Terlambat Daftar

Sejumlah Sekolah Tidak Ikut Uji Coba AKM bagi Guru Mataram (Suara NTB) Pada gladi bersih Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2020 diagendakan uji coba tes asesmen kompetensi minimum (AKM) bagi guru semua mata pelajaran. Namun, sejumlah sekolah terlambat mendaftarkan guru mereka, sehingga gagal mengikuti uji coba tes AKM bagi guru itu.

Dari pantauan Suara NTB saat gladi bersih UNBK SMK pada minggu lalu, dan gladi bersih UNBK SMA/MA yang dimulai Senin (24/2) lalu, ada sejumlah sekolah yang terlambat mendaftarkan guru mengikuti uji coba AKM. Salah satunya di SMAN 4 Mataram, Kepala SMAN 4 Mataram, Drs. Jauhari Khalid ditemui di ruang kerjanya, Selasa (25/2) mengatakan ada kelalaian dari operator sekolah mengakibatkan guru terlambat didaftarkan mengikuti uji coba tes AKM. “Kelalaian sedikit dari operatornya, terlambat didaftar, sehingga tidak bisa ikut. Banyak cara besok untuk kita uji coba, mengikuti cara lain mela-

lui internet atau lainnya,” ujar Jauhari Khalid.

Sebelumnya, SMKN 8 Mataram juga tidak mengikuti uji coba tes AKM bagi guru saat gladi bersih UNBK SMK pekan lalu. Proktor UNBK di SMKN 8 Mataram, Rinto Hariadi pada pekan lalu mengatakan, SMKN 8 Mataram tidak mengikuti uji coba tes AKM karena informasi pendaftarannya yang terlambat.

Terkait hal itu, Sekretaris I Panitia UN Provinsi NTB, Umar, S.Sos., MM., dikonfirmasi pada Selasa (25/2) sore mengakui ada sejumlah sekolah yang tidak mendaftarkan guru untuk uji coba tes AKM. Saat ini pihaknya masih dalam pros-

es rekapitulasi sekolah tersebut. Menurutnya, sekolah bisa menyusul mengikuti uji coba AKM pada hari lain.

“Bisa menyusul untuk didaftarkan lagi pada sinkronisasi berikutnya sesuai permintaan dari sekolah atau diganti pada hari lain,” ujar Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Hal senada disampaikan Sekretaris II Panitia UN Provinsi NTB, Purni Susanto, S.Pd, M.Ed. Ia mengatakan akan mencari jalan keluar dari adanya sekolah yang tidak mengikuti uji coba AKM. Selain itu, Kepala Seksi Kurikulum Bidang

Program Doktor Fakultas Hukum Didorong Kejar Akreditasi A Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. Lalu Husni, SH., M.Hum., mendorong agar Program Studi Doktor Fakultas Hukum bisa meraih nilai akreditasi A. Nilai akreditasi itu jadi hal penting bagi fakultas yang telah berusia 53 tahun itu. Terlebih lagi tentunya bagi universitas.

Hal demikian tentu akan sangat membanggakan.

Demikian disampaikan Rektor Unram saat menghadiri Dies Natalis Fakultas Hukum Unram, akhir pekan kemarin. Rektor ke-9 Unram tersebut juga mengingatkan hal demikian sangatlah penting untuk diperhatikan oleh dekan dan jajarannya.

“Ke depan adalah Program Studi S3 supaya terus didorong agar mendapatkan akred-

itasi A serta terus memacu jurnal bereputasi internasional,’’ harapnya.

Pada kesempatan itu, selain mengingat dekan dan jajarannya memperhatikan akreditasi program studi juga meminta pada para dosen setempat agar melanjutkan studi doktoral bagi yang belum menempuh S3.

“Untuk teman-teman yang belum doktor di Fakultas Hukum sesuai dengan hasil rapat kerja universitas segera dicarikan solusinya dan perlu mendapat perhatian. Karena ini adalah kewajiban, ini adalah konsekuensi dari pilihan kita, karena telah memilih profesi sebagai dosen, tentu konsekuensinya adalah harus kita sekolah, tidak ada pilihan lain kita harus bekerja keras, harus memiliki se-

mangat dan daya juang, harus bersakit-sakit dulu, karena semua kami juga dulu merasakan hal yang sama,” terangnya.

Pihaknya mengapresiasi dosen-dosen Fakultas Hukum yang telah meraih prestasi akademik tertinggi atau guru besar. Saat ini Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan (WR II) Prof. Dr. Kurniawan, SH., M.Hum yang juga menjadi dosen di FH Unram telah berhasil meraih Guru Besar yang membuatnya menjadi Guru Besar ke-10 di FH Unram sekaligus Guru Besar Termuda di Unram.

“Allhamdulillah di hari jadinya yang ke-53 tahun, Pak WR II mempersembahkan kepada Fakultas Hukum sebagai Guru Besar yang ke-10,” tutur Prof. Husni. (dys)

SDN 1 Gerung Utara Kekurangan Air dan RKB Giri Menang (Suara NTB) SDN 1 Gerung Utara Kecamatan Gerung terletak di jantung ibukota Kabupaten Lombok Barat. Berada di pinggir jalan utama di ibukota itu, tak menjamin sekolah ini terjamin dari infrastruktur dan sarana dasar serta bebas permasalahan lain. Berbagai masalah dihadapi dalam pengembangan sekolah ini ke depan, mulai dari limitnya ketersediaan air, ruang kelas baru (RKB) dan penataan wajah sekolah yang saat ini terlihat bukan seperti sekolah di kota hingga permasalahan konflik antar orang tua (wali) murid. Secara pelan-pelan, seabrek masalah inipun berupaya ditangani.

Sabariah yang baru menjabat Kepala SDN 1 Gerung Utara mengakui, pertama datang ke sekolah itu tanggal 29 Agustus 2019 lalu sudah dihadapkan beraneka masalah. Dari berbagai masalah ini, ia mengevaluasi mana yang sangat penting serta prioritas yang diutamakan untuk tangani. Seperti yang menyangkut kepentingan anak-anak, fasilitas belajar dan kenyamananan mereka di sekolah.

(Suara NTB/her)

Sabariah Masalah yang dihadapi di sekolah ini, seperti air limit karena hanya mengandalkan air PDAM. ‘’Sementara luas sekolah ini mencapai 44-45 are dengan jumlah siswa 497 anak, sehingga tak sebanding dengan kebutuhan air yang ada. Ditambah lagi dengan jumlah jamban. Rasionya yang masih kurang sehingga berpengaruh terhadap perilaku hidup bersih dan sehat kalangan siswa,’’ ujarnya belum lama ini.

Dengan jumlah kelas yang

masih kurang karena ada 13 ruangan, juga menjadi kendala karena mengakibatkan satu kelas atau rombongan belajar menjadi gemuk. Satu kelas ada 30 bahkan lebih, standarnya seharusnya 28 sampai 32 anak per kelas. Untuk masalah RKB inipun sudah ada solusi, di mana tahun ini akan ada tambahan pembangunan RKB. Di samping beberapa masalah tersebut, ia mengaku menghadapi permasalahan konflik antar orang tua (wali). Seminggu mulai bertugas di sana, ia menghadapi masalah ini.

Kondisi ini diakibatkan ruang gerak anak-anak sempit.

Sebelumnya mereka hanya difokuskan bermain di halaman bagian tengah sekolah, sedangkan halaman depan tidak dipakai, karena tidak ada fasilitas penunjang. Dari itulah, ia pun mengarahkan anak-anak bermain di halaman bagian depan dan tengah. Pihaknya menyiapkan fasilitas bermain dan olahraga. Pihaknya pun mengubah pola, aktivitas siswa seperti upacara difokuskan ke halaman depan sekolah. Anak-

(Suara NTB/her)

L. Wira Kencana anak yang tadinya kurang gerak, menjadi leluasa bergerak, karena disiapkan ruang dan fasilitas tersebut.

“Untuk itu saya mengadakan senam pagi setiap pagi, hari selasa, rabu dan kamis dan sabtu sedangkan senin dan jumat upacara serta imtaq. Sebab yang diharapkan dari kurikulum ini adalah olah raga, olah rasa, olah piker dan olah karsa,”jelas dia.

Perubahan pola ini pun jelas dia sangat berpengruh signifikan bisa mengurangi anak-anak be-

rantem dan semangat belajar juga jauh berbeda.

Selain itu, untuk menangani ini pihaknya bekerjasama dengan Undikma. Dimana ia mengundang psikolog Undikma untuk melaksanakan kegiatan pendidikan keluarga.

Bagaimana memberikan pemahaman terhadap orang tua, supaya pendidikan di sekolah dengan keluarga nyambung.

Secara pelan-pelan kata dia, pihaknya akan membenahi semua masalah di sekolah ini.

Sementara itu Kabid Sarana Prasarana (Sarpras) Dikbud Lobar, L Wira Kencana mengatakan tahun ini enam sekolah mendapatkan RKB salah satunya SDN 1 Gerung Utara.

“Kekurangannya tiga RKB, kita bangunkan tahun ini,” jelas dia.

Dijelaskan, salah satu kriteria penilaian terhadap kondisi sarana prasarana di sekolah di dasarkan updating data Dapodik, salah satunya mencantumkan kondisi ketersediaan sarpras. “Ini menjadi salah satu indikator penilaiannya diberikan melalui DAK,’’ jelas dia. (her)

Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB ini mengatakan pelaksanaan gladi bersih secara umum berjalan lancar.

Untuk diketahui, AKM merupakan bentuk evaluasi pengganti ujian nasional di tahun 2021 sesuai kebijakan Merdeka Belajar dari Kemendikbud. Selain AKM, bentuk evaluasi lainnya yaitu survei karakter. Uji coba tes AKM bagi guru bertujuan untuk melatih guru mengenali bentuk asesmen tersebut.

Sementara itu, pada pelaksaanaan gladi bersih UNBK SMA pada dua hari pelaksanaannya dari Senin dan Selasa kemarin, secara umum tidak ada kendala berarti. Kepala SMAN 4 Mataram, Jauhari Khalid menyampaikan tidak ada masalah, hanya saja pada Senin lalu sempat terjadi gangguan pada salah satu komputer, tapi bisa diatasi.

Sebanyak 313 orang siswa

kelas XII di SMAN 4 Mataram mengikuti gladi bersih UNBK, dengan pembagian tiga sesi dan menggunakan tiga ruang.

Jadwal gladi bersih UNBK pada jenjang SMK sudah dilaksanakan pada Senin (17/2) pekan lalu untuk ujian Bahasa Inggris, hari Selasa (18/2) untuk ujian teori kejuruan dan asesmen kompetensi minimum, dan hari Rabu (19/2) untuk ujian asesmen kompetensi minimum untuk guruguru SMK. Sementara jadwal gladi bersih untuk jenjang SMA/ MA, dilaksanakan pada hari Senin (24/2) untuk ujian bahasa Inggris untuk SMA/ MA dan paket C, hari Selasa (25/2) untuk ujian mata uji pilihan dan asesmen kompetensi minimum untuk SMA/MA, dan hari Rabu (26/2) ujian asesmen kompetensi minimum untuk guruguru SMA/MA. (ron)

Rektor Unram Lantik Sejumlah Pejabat Eselon III dan IV Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum melantik pejabat struktural Eselon III dan IV di lingkungan Unram di ruang Sidang Senat lantai 3 Gedung Rektorat Unram, belum lama ini.

Pejabat yang dilantik tersebut antara lain Abdul Azis, S.Sos sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Peternakan Unram, Kamaruddin, SE., sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pascasarjana Unram, Jinasih, S.Adm., sebagai Kepala Sub Bagian Tenaga Pendidik Rektorat Unram, Eka Murniyati Said, SE., sebagai Kepala Sub Bagian Anggaran Non PNBP Unram dan Suyatni, S.Sos sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Sarana Akademik FKIP Unram.

“Saya tidak berpanjangpanjang kata, saya mohon kepada bapak/ibu yang baru

diambil sumpahnya, yang baru saja dilantik untuk senantiasa memegang teguh bunyi dari lafadz sumpah yang sudah bapak/ibu ucapkan,” pesan Prof. Husni.

Isi dari sumpah tersebut menurut Prof. Husni antara lain untuk agar bersungguhsungguh, berlaku jujur dan bertanggung jawab.

“Memang pekerjaan ini harus kita lakukan dengan ikhlas untuk lembaga terlebih mengingat waktu pengabdian kita yang semakin berkurang maka kita harus melakukan dengan semaksimal mungkin untuk mensukseskan tugas-tugas itu,” tekannya.

Prof. Husni berharap para pejabat yang telah dilantik tersebut dapat memberikan yang terbaik untuk Unram. “Karena semakin tua usia kita, maka akan semakin pendek usia pengabdian kita. Jadi mari kita berikan yang terbaik,” tandasnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

LANTIK - Rektor Unram Lalu Husni melantik pejabat struktural di lingkup Unram belum lama ini.

SUARA NTB

Rabu, 26 Februari 2020

Halaman 11

Sepuluh Cabor Batal Dipertandingkan Mataram (Suara NTB) Usulan perubahan peraturan pemerintah (PP) agar sepuluh cabang olahraga (Cabor) tetap dipertandingkan di PON Papua, 20 Oktober 2020 sepertinya tak dapat diwujudkan. Pasalnya, Pengurus Besar (PB) PON tak setuju bila 10 cabor itu dipertandingkan di luar Papua.

Sepuluh cabor itu antara lain, balap sepeda, tenis meja, gateball, dansa, woodball, selam, petanque, bridge, kriket dan sky air. Sepuluh cabor ini dicoret

dari pertandingan PON 2020 dengan alasan tuan rumah PON tidak siap melaksanakan pertandingan di wuluh cabor itu.

“Waktu rapat CdM di Pap-

ua, PB PON menolak membahas terkait rencana sepuluh cabor yang akan dipertandingkan di PON 2020 yang ingin di gelar Jatim. Saya rasa sepu-

luh cabor itu tak mungkin dipertandingkan,” ucap Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto ketika dikonfirmasi Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Selasa (25/2).

Pernyataan ini disampaikan oleh pimpinan KONI NTB menjawab terkait wacana 10 cabor agar dipertandingkan di PON Papua tahun 2020. Menurut Andy pihak PB PON menolak

10 cabor tersebut dipertandingkan di Papua 2020, meskipun Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali sempat mengusulkan perubahan PP agar sepuluh cabor itu tetap dipertandingkan pada PON di Papua itu.

Namun perubahan PP tersebut menurut Andy tak mungkin dapat disetujui oleh PB PON, sebab hal itu akan mencederai

nama provinsi Papua sebagai tuan rumah PON 2020. Dan terkait dengan batalnya pertandingan 10 cabor tersebut pihak KONI NTB memastikan tidak ada penambahan jumlah atlet NTB mengikuti PON. Justru yang ada pengurangan jumlah kontingen karena ada beberapa cabor yang akan mengurangi jumlah atlet PON. Dicontohkannya cabang

olahraga kempo dipastikan akan ada pengurangan atlet, sebab PB Perkemi bakal mengurangi jumlah atlet yang lkuti PON. Dalam hal ini PB Perkemi akan meloloskan atlet peringkat satu hingga empat yang lolos PON. Sementara dari delapan atlet beladiri kempo yang masuk Pelatda PON 2020 terdapat tiga atlet yang meraih peringkat lima besar ke atas. (fan)

KPU KSB Perpanjang Masa Pendaftaran PPS Taliwang (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memperpanjang masa pendaftaran calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS). Keputusan tersebut diambil KPU setelah sebelumnya pada gelombang awal pendaftaran kuota pelamar di sejumlah desa tidak terpenuhi.

Berdasarkan data KPU KSB, hingga penutupan pendaftaran tahap pertama, Senin 24 Februari tercatat sebanyak 32 desa yang pelamarnya belum memenuhi syarat kuota yang ditetapkan. “Untuk 32 desa itu kita tambah waktu pendaftarannya,” kata Ketua KPU KSB, Denny Saputra, S.Pd kepada wartawan, Selasa (25/2).

KPU KSB sendiri memperpanjang masa penerimaan ca-

lon anggota PPS untuk Pilkada KSB itu selama 3 hari, terhitung tanggal 25 hingga 27 Februari. Menurut Denny, sebenarnya kekurangan pelamar di masing-masing desa tidak terlalu signifikan. Beberapa desa bahkan kekurangan hanya 1 orang dari ketentuan kuota minimal pelamar yang disyaratkan yakni sebanyak 6 orang.

“Kuotanya kan harus dua kali dari kebutuhan yakni enam orang. Ini banyak desa yang hanya kurang satu orang saja.

Tapi namanya aturan ya tetap harus kita ikuti,” urainya.

Diuraikannya, jika setelah masa perpanjangan waktu jumlah pelamar tetap tidak memenuhi kuota. KPU tetap dapat melanjutkan tahapan seleksi berikutnya dengan jumlah pelamar yang ada ada.

“Dan kalau pun juga dari hasil seleksi yang lulus kurang dari kebutuhan kita bisa merekrut anggota dari tenaga lembaga pendidikan (sekolah) di desa setempat. Yang penting jumlah anggotanya terpenuhi,” timpalnya.

Ditanya mengenai penyebab sepinya pelamar calon anggota PPS itu. Denny menyatakan hal tersebut biasa. Menurutnya, pada pemilu-pemilu sebelumnya pihaknya kerap mememperpanjang masa pendaftaran rekrutmen anggota lembaga adhock KPU tingkat desa itu.

“Makanya diperpanjangan waktu ini kami intens berkoordinasi dengan pemerintah desa supaya mengarahkan warganya mendaftarkan diri,” imbuhnya. (bug)

(Suara NTB/fan)

Bawaslu KSB Ingatkan Pemantau Harus Penuhi Persyaratan

DI GELANGGANG - Tampak atlet panjat tebing menjalani latihan teknik dan fisik di Gelanggang Pemuda Mataram, Selasa (25/2).

Taliwang (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mewantiwanti bagi pihak mana saja yang akan menjadi pemantau pada pelaksanaan Pilkada KSB tahun 2020 ini harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

“Memang pendaftaran untuk pemantau baru akan dibuka setelah penetapan calon.

Tapi tidak ada salahnya juga kan kami mengingatkan lebih awal, bahwa menjadi pemantau di Pilkada itu ada syaratnya,” cetus ketua Bawaslu KSB, Karyadi kepada wartawan, Selasa (25/2).

Ia menjelaskan, secara teknis syarat-syarat menjadi pemantau Pemilu telah tertuang dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang kemudian dirinci lagi pada Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2018. Dalam aturan tersebut menyebutkan seluruh persyartaan yang harus dipatuhi oleh sebuah lembaga pemantau yang ingin me-

Mataram (Suara NTB) Menatap Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua, 20 Oktober tahun 2020, atlet panjat tebing terus mantapkan persiapan. Latihan teknik dan fisik terus dilakukan di Gelanggang Pemuda Mataram, Selasa (25/2).

Pantauan Suara NTB di lokasi, jumlah atlet panjat tebing yang menjalani latihan hari itu sebanyak sembilan atlet. Mereka adalah Nurul Iqamah, Anggun Yolanda, Azhar Wan Akbar, Fauzan Nurul Islam, Ayu Fathullah, Julius Mustofa, Joni Kasria, Ade Irma Suryani dan

Karyadi mantau proses Pemilu atau Pilkada.

Dintaranya berbadan hukum, bersifat indpeneden, memiliki sumber anggaran yang jelas, hingga terakreditasi di Bawaslu sesuai dengan cakupan lembaga bersangkutan. “Untuk bentuknya bisa lembaga, organisasi atau kelompok masyarakat yang tentu harus berbadam hukum,” urai Karyadi.

Ia menyebutkan, lembaga

pemantau bisa dari mana saja dan tingkatan skup kelembagaannya. Bahkan organisasi tingkat kabupaten dalam hal pelaksanaan Pilkada KSB 2020 ini tetap dapat berpartisipasi menjadi pemantau.

“Nah saran kami lembaga atau ormas setempat yang mau partisipasi memantau Pilkada nanti silakan lengkapi dulu syaratnya. Mumpung masih ada waktu,” sarannya.

Selanjutnya ia menambahkan, pendaftaran lembaga pemantau untuk Pilkada serentak 2020 baru akan dibuka setelah penetapan calon nantinya.

“Biasanya pendaftaran baru akan ditutup jelang hari pencoblosan. Jadi waktunya cukup panjang,” sambung Karyadi seraya berharap untuk Pilkada nanti ada lembaga atau ormas yang turut berpatisipasi menjadi pemantau jalannya agenda demokrasi di KSB. “Saya kira bagus ya keberadaan lembaga pemantau.

Itu menunjukkan bahwa proses demokrasi kita sudah sangat baik,” pungkasnya. (bug)

Panjat Tebing Mantapkan Teknik dan Fisik Muvidatul Azkiah.

“Anak-anak masih terus memantapkan latihan teknik dan fisik. Latihan pagi dan sore hari,” ucap Pelatih Pelatda Panjat Tebing NTB, Ari Purwono disela-sela melatih atlet.

Ari Purwono yang biasa disapa Ari mengatakan sembilan atlet panjat tebing yang latihan saat itu merupakan atlet Pelatda. Sejumlah atlet yang latihan itu akan dipersiapkan membela NTB di PON 2020, maklum sembilan atlet adalah atlet yang berhasil meraih tiket PON di PraPON di Makasar tahun 2019.

Pelatih yang didatangkan dari Jawa Tengah (Jateng) ini mengatakan kegiatan latihan atlet panjat tebing NTB saat ini berjalan mulus. Ia memastikan cabang olahraga panjat tebing dapat memberikan kontribusi medali emas di PON XX di Papua/2020.

Terutama di kelas putri ia pastikan NTB dapat menyumbangkan medali emas, terutama di kelas perorangan putri ia melihat sangat berpeluang meraih medali emas. Khusunya di nomor perorangan putri atas nama Nurul Iqamah diakuinya dapat meraih medali emas.

Tidak berarti atlet lain tak

berpeluang, namun dari segi pengalaman Nurul Iqamah diakuinya jauh lebih berpengalaman dibanding rekan sesama atlet lainnya. Meski demikian disisa waktu delapan bulan di Pelatda ia upayakan atlet NTB lebih siap lagi menghadapi PON. Terutama atlet-atlet pendatang baru diharapakan dapat mengikuti prestasi atlet seniornya.

“Nurul sat ini terlihat lebih baik dari rekan-rekannya karena memang Nurul pernah latihan di pelatnas. Saya berharap atlet lainnya bisa menyamai kemampuan Nurul,” harapnya. (fan)

PDIP Minta Syafru-Adi Lengkapi Berkas Bima (Suara NTB) PDI-P Kabupaten Bima meminta Bakal Calon Bupati (Bacabup), Drs. H. Syafruddin H. M. Noer M. Pd dan Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) Adi Mahyudi untuk melengkapi berkas tambahan.

Salah satunya, hasil survei elektabilitas dalam Pilkada Kabupaten Bima tahun 2020.

Tambahan berkas tersebut langsung diserahkan perwakilan Syafru-Adi kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bima, Nurdin Amin SH, di Sekretariat DPC setempat yang berada di Desa Sanolo Kecamatan Bolo, Selasa (25/2).

Nurdin Amin mengatakan pihaknya diperintahkan oleh DPP agar menghubungi kembali seluruh bakal calon yang pernah mendaftar di PDI Perjuangan untuk melengkapi berkas.

Salah satunya, hasil survei se-

(Suara NTB/Uki)

PENYERAHAN - Perwakilan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bima, H. Syafru-Adi menyerahkan berkas tambahan hasil survei kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bima, Nurdin Amin, di Sekretariat DPC setempat di Desa Sanolo Kecamatan Bolo, Selasa (25/2). bagi gambaran ilmiah untuk mengukur peluang kemenangan bakal calon yang diusung nanti.

“DPP meminta bakal calon Bupati dan Wakil Bupati

Bima yang pernah mendaftarkan di PDI Perjuangan untuk segera menyerahkan hasil survei,” ujarnya.

Ia menyebutkan, dari sejum-

lah nama yang mendaftar ke PDI Perjuangan beberapa waktu lalu, hanya H. Syafru dan Adi Mahyudi yang telah mengantongi hasil survei sementara Pilkada. Sedangkan figur atau nama yang lainnya belum ada.

“Hanya H. Safru dan Adi Mahyudi saja yang memiliki hasil survei yang menyerahkan kepada kita,” katanya.

Nurdin menegaskan, secara umum, PDI Perjuangan akan mengusung figur atau nama yang tingkat popularitas dan elektablitansya tinggi. Selain itu, juga sama memiliki vsi dan misi dengan partai yang peduli terhadap rakyat kecil (wong cilik) termasuk konsen pembangunan.

“Yang jelas siapapun figur yang direkomendasikan oleh DPP dalam Pilkada Kabupaten Bima 2020 nanti, kami siap untuk memenangkan,” tegasnya. (uki)

Ketua PAN Dompu Diberhentikan, DPW Tunjuk Plt Dompu (Suara NTB) DPW PAN NTB memberhentikan Yuliadin, S.Sos dari jabatan Ketua DPD PAN Kabupaten Dompu dan menunjuk Ir. H. Saiful Insan, MM sebagai Plt Ketua DPD PAN Dompu.

Pemberhentian Yuliadin diduga terkait dukungannya di Kongres PAN V di Kendari Sulawesi Tenggara yang tidak tidak sejalan dengan keputusan DPW PAN NTB mendukung H. Zulkifli Hasan kembali memimpin DPP PAN. Plt Ketua DPD PAN Dompu, Ir. H. Saiful Insan, MM yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (25/2) kemarin membenarkan adanya SK pemberhentian Yuliadin, S.Sos sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Dompu dan menunjuk dirinya sebagai Plt Ketua DPD PAN Dompu sesuai SK DPW PAN NTB Nomor : PAN/15/A/ Kpts/K-S/155/II/2020 tanggal 22 Februari 2020. Sebagai Plt Ketua DPD PAN Dompu, dirinya ditugaskan melaksanakan koordinasi dan konsolidasi PAN di seluruh tingkatan se Kabupaten Dompu.

“Melaksanakan musyawarah daerah luar biasa (Musdalub) DPD PAN Kabupatn Dompu selambat – lambatnya 1 bulan,” katanya.

Terkait alasan pemberhentian Yuliadin sebagai Ketua DPD PAN Dompu, H Saiful Insan enggan menjelaskan secara rinci. Tapi berdasarkan SK Plt DPD PAN Kabupaten Dompu yang diterimanya, dalam diktum pertimbangan disebutkan, platform PAN yang menjunjung tinggi nilai – nilai moral yang dalam implementasinya selu-

ruh kader wajib memiliki akhlak yang mulia, memegang teguh komitmen yang dilahirkan dari kesepakatan bersama.

“Secara normatif, karena melanggar platform PAN,” katanya singkat.

Sementara informasi yang beredar, pemberhentian Yuliadin, S.Sos sebagai Ketua DPD PAN Dompu sebagai konsekwensi dari hasil Kongres PAN V pada 10 – 12 Februari 2020 lalu. Yuliadin bersama bebera-

pa Ketua DPD PAN lainnya di NTB tidak sejalan dengan keputusan DPW PAN NTB yang mendukung H Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum DPP PAN. Karena sikapnya itu, kelima DPD PAN di NTB tersebut diberi sanksi tegas berupa pemberhentian dari Ketua DPD PAN Kabupaten / Kota.

Yuliadin, S.Sos yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DPD PAN Kabupaten Dompu terpilih sebagai Ketua

DPD PAN Dompu pada Musdalub PAN Dompu awal Januari 2019 untuk melanjutkan kepengurusan PAN Dompu periode 2015 – 2020.

Terkait pemberhentian sebagai Ketua DPD PAN Dompu, Yuliadin yang dikonfirmasi melalui nomor HP-nya tidak aktif. Begitu juga saat dihubungi melalui pesan instan, juga hanya centang 1 menandakan pesan tersebut belum terkirim ke nomor yang dituju. (ula)

SUARA NTB

Penggunaan Sirkuit Selagalas akan Dikenakan Biaya Mataram (Suara NTB) – Tim appraisal telah selesai menghitung pengenaan biaya pemanfaatan sirkuit dan pacuan kuda Selagalas.

Hasil perhitungan akuntan publik dijadikan dasar organisasi perangkat daerah (OPD) jika dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, I Nengah Wiarnanta menjelaskan, tim appraisal telah selesai menghitung jumlah biaya dikenakan jika Sirkuit dan Pacuan Kuda di Selagalas dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Namun, tidak disebutkan berapa nilai ideal tarif pengenaan sewa lahan tersebut. “Angkanya ada di kantor. Ndak hafal saya,” kata Nengah ditemui, Selasa (25/2).

Digunakan jasa akun-

tan publik karena pemkot tidak memiliki pembanding pengelolaan aset daerah oleh pihak ketiga. Selama ini, Ikatan Motor Indonesia (IMI) memanfaatkan sirkuit tersebut.

Menghitung pengenaan sewa diserahkan ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) tidak akan mampu. Variabel menghitung sangat sulit, sehingga diserahkan ke KJPP. Disinggung mengenai perhitungan tarif bea masuk ke Mataram Water Park (MWP), Nengah menegaskan, pihaknya tidak memiliki kewenangan menghitung biaya yang akan dikenakan bagi masyarakat.

Kecuali, barang milik daerah diserahkan pengelolaannya ke pihak ketiga.

Sejauh ini, kolam renang di kompleks Taman Bumigora Jalan Udayana tidak ada rencana dikerjasamakan. Kewenangan penghitungan tarif berada di instansi teknis.

“Ndak ada anggaran untuk mengappraisal. Itu kewenangan OPD teknis,” timpalnya.

Cara menghitung pengenaan tarif melihat porsi anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk pemeliharaan. Misalnya, di APBD telah dianggarkan 60 persen untuk menutupi biaya operasional. Dispora tinggal mencari sisa 40 persen.

Perhitungannya adalah melihat tingkat kunjungan setiap harinya. Misalnya, kolam renang dimanfaatkan untuk pengembangan atlet renang atau digunakan rekreasi bagi siswa. Dispora tinggal menghitung sendiri.

Karena, secara teknis mereka yang memahami kondisi di lapangan. “Misalnya tarif untuk anak sekolah sekadar menutupi biaya kebersihan.

Iya, silahkan OPD teknis yang tahu kondisinya,” demikian jelasnya. (cem)

Halaman 12

Diduga Banyak Perempuan Telantar di Lotim

Selong (Suara NTB) Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) NTB mensinyalir banyak perempuan-perempuan di Lombok Timur (Lotim) telantar. Terbaca di satu perempuan binaan LPSDM di Desa Montong Betok Kecamatan Montong Gading. Kasusnya beragam, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga pernikahan di bawah umur, tidak diberikan harta gono-gini setelah bercerai dan lainnya.

Dituturkan Sekretaris Sekolah Perempuan Montong Betok, Siska Hamidatul Aini, pihaknya sudah membentuk posko pengaduan di kantor desa. Selama terbentuk beberapa tahun terakhir ini, sudah cukup banyak laporan diterima.

Sekolah perempuan ini ka-

tanya terdiri dari para ibu-ibu miskin dan marginal. Termasuk ibu-ibu yang awam terhadap program dan informasi-informasi bantuan dari pemerintah. Sekolah perempuan ini melakukan banyak kegiatan advokasi membantu masyarakat miskin.

Sekolah perempuan juga menjadi relawan desa. Di dusun setiap bulan digelar pertemuan rutin. Ada kegiatan kelompok belajar komunitas. Terbentuknya sekolah perempuan ini dengan harapan tidak ada lagi ke depan perempuan-perempuan di Lotim yang telantar.

Sekolah perempuan ini juga membantu atau mengadvokasi warga miskin yang tidak pernah menerima bantuan sosial. Seperti penerimaan bantuan program PKH. Jaminan Kesehatan Nasional dan program bantuan sosial lainnya yang peruntukannya untuk warga miskin.

LPSDM sendiri awalnya hanya membentuk tiga sekolah perempuan. Yakni Montong Betok, Pijot dan Ketapang Raya. Program ini dinilai positif dan sudah direflikasi oleh pemkab Lotim untuk bisa diterapkan di 10 desa stunting se Kabupaten Lotim. (rus)

Mataram Jadi Tuan Rumah Rakornas Pol PP Mataram (Suara NTB) Menjadi tuan rumah Rakornas Satpol PP pada 2-4 Maret 2020 mendatang, semua pengusaha hiburan malam di Mataram diminta tertib. Pasalnya masih ada indikasi beberapa lokasi hiburan di Mataram rawan disalahgunakan. Perayaan Rakornas Satpol PP akan dirangkaikan dengan acara HUT Satpol PP yang ke 70.

“Sekitar 2.000 orang akan hadir ke Mataaram dari berbagai kabupaten kota di Indonesia. Itu menjadi tanggungjawab bersama kita untuk menyiapkan suasana bersih dan keamanan. Kita juga meminta kepada semua teman pengusaha, jaga ketertiban dan kebersihannya untuk menyambut tamu nasional ini,” kata Kepala Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati, Selasa (25/2).

Pada perayaan Rakornas Satpol PP ini, untuk pertama kalinya kota Mataram sebagai tuan tumah. Bayu pun meng-

inginkan, tidak ada hal-hal yang dapat mengganggu proses acara Rakornas. “Para tamu sejak tanggal 29 Februari nanti sudah mulai berdatangan.

Baik dari Satpol PP wilayah Indonesia bagian timur dan bagian Barat,” katanya.

Bukan hanya itu jelas Bayu, perayaan Rakornas Satpol PP di Mataram akan membawa dampak positif bagi penyelenggaraan ekonomi di Mataram.

Maka, diminta semua pengusaha agar selalu menjaga ketertiban. “Hampir semua penginapan di Mataram sudah terbooking semua untuk 2.000 anggota yang datang ke Mataram,” imbuhnya.

Untuk semua lokasi hiburan di Mataram tegas dia, mulai tanggal 29 Februari, kondisi kota Mataram harus steril dari dugaan adanya hiburan malam yang dapat meresahkan tamu Rakornas Satpol PP. Karena, pada kesempatan ini, Mendagri Prof. Tito Karnavian beserta jajarannya akan mengecek

kondisi kota Mataram.

“Selama Rakornas Satpol PP berlangsung, kita harap jangan ada pengusaha yang menggelar hiburan di luar batas yang sudah kita tentukan. Apalagi seperti kasus striptis yang pernah terjadi beberapa waktu lalu di Lobar.

Kita tidak ingin itu ada di Mataram,” bebernya.

Untuk usaha hiburan lainnya, juga harus streril selama pelaksanaan Rakornas Satpol PP ke 70 ini. (viq)

(Suara NTB/viq)

Rabu, 26 Februari 2020

Bayu Pancapati

Bawa Pulang Sampah dari Sekolah

HLG STNK R2 YAMAHA DR.5131 AK NOKA/NOSIN : MH3SE9010GJ226798/ E 3 R 4 E - 0 2 9 6 2 5 2 AN.PEMERINTAH KOTA MATARAM HLG D’SKTR MATARAM KOTA MATARAM

lingkungan,” katanya.

Pada apel pagi di hari Senin ia meminta warga sekolah yang melakukan aktivitas makan harus membawa pulang sampah sisa makanannya, dan tidak meninggalkan sampah di sekolah. Para siswa dikoordinir oleh ketua kelas, mereka membawa pu-

lang sampah. “Saya evaluasi, anak-anak (siswa) juga bilang senang karena sekolah bersih.

Kita menyukseskan gerakan ini mulai dari kita sendiri, sekolah, di rumah,” katanya.

Di samping itu, ia juga akan mengaktifkan situs web sekolah. Ia mengajak warga sekolah untuk mengunggah

kegiatan di situs web sekolah.

“Kami punya program yang memang benar-benar bisa meningkatkan kompetensi anak sehingga bisa meraih berjuta prestasi. Kami laksanakan bersama-sama dengan seluruh warga sekolah,” pungkasnya.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., sebelumnya juga mengatakan, di antara program yang terlaksana di sekolah, salah satunya program sekolah bersih dan sehat melalui program zero waste telah terlaksana di sejumlah sekolah.

Aidy mengatakan di tahun 2020, Dikbud NTB membangun hastag pendidikan yaitu membangun pendidikan yang membanggakan. Hal itu sebagai kata magis untuk memotivasi anak-anak, mendorong peran serta orang tua, memotivasi para guru untuk lebih kompeten dan memotivasi para kepala sekolah untuk terus melakukan inovasi. Juga kepada pengawas dalam intervensi manajerial dan pembelajaran di sekolah. (ron)

RUPA-RUPA

SALON

RUPA-RUPA

SALON

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

Mataram (Suara NTB) – SMAN 9 Mataram mengajak warga sekolah untuk sadar lingkungan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Program itu sesuai dengan salah satu program unggulan Pemerintah Pronvinsi NTB yaitu zero waste atau bebas sampah.

Kepala SMAN 9 Mataram, Nengah Istiqomah, M.Pd., mengatakan pihaknya sudah mendesain program sekolah sesuai dengan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB. Ia merupakan kepala sekolah baru di SMAN 9 Mataram, salah satu gebrakan yang dilakukannya yaitu membuat gerakan zero waste.

“Artinya menyentuh bagaimana kami warga sekolah sadar

HILANG

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

(Suara NTB/ron)

Nengah Istiqomah

RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

SUARA NTB

Rabu, 26 Februari 2020

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST RUPA-RUPA DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2 PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDI DAPUR,GARASI LOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS URUS LAPORAN PAJAK NAMA HAJJAH MUSLIHATI SPT TAHUNAN, PPN, HP.087881754089 PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 TANAH KEBUN LUAS 1850 AGATAR PIZZA, Kami dr M2 PINGGIR JL.AHMAD Agatar Pizza mengeluarkan YANI - SELAGALAS HUB. Produk pizza yg berkualitas 087840252288 dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan DIJUAL TANAH LOK.KR melayani Pemesanan Pizza PULE SEKARBELA MTR Via Delivery,Lokasi :KekeriL T . 3 3 5 M 2 ,Kec.Gunung Sari.WA:08133HUB:087755533273 8661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

SUARA NTB Rabu, 26 Februari 2020

Gelar OP Gula DALAM sebulan terakhir harga gula terus meroket. Dari Rp12 ribu perkilogram, kini harga gula menembus Rp15 ribu sekilo. Kondisi ini harus menjadi atensi Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perdagangan. Tidak hanya konsumen, bahkan, sejumlah pedagang di Mataram mengeluhkan harga gula semakin melambung sejak sebulan terakhir. Pasalnya, sejak awal Januari harga gula di pasaran Rp12.500 per kilogram, naik menjadi Rp14.500.

Kondisi itu membuat pedagang gula mengeluh. Para pedagang kebingungan bagaimana menjual gula ini kepada konsumen. Pasalnya, para pedagang di pasar tradisional misalnya, mereka mengaku membeli gula di Pasar Induk Mandalika dengan harga Rp14.000 perkilonya.

Hasil pantauan Dinas Perdagangan Kota Mataram menunjukkan jumlah pasokan gula di Bulog yang berada di Mataram sejak tanggal 15 Januari hingga 28 Januari masih kosong. Hal ini disebabkan karena ada keterlambatan distributor gula dari luar ke NTB. Keterlambatan ini disinyalir menjadi penyebab harga gula berangsur naik.

Apalagi, sejak tanggal 10 Desember 2019, PT. SMS belum beroperasi. Namun, saat ini, pabrik gula itu sudah mulai beroperasi kembali. Karena poroduksi yang kurang, diduga menyebabkan harga naik. Sedangkan untuk Bulog di Mataram sama sekali tidak ada stok saat itu. Jika produksi gula di Dompu mampu memenuhi kebutuhan gula di NTB, maka tidak akan terjadi gejolak harga.

Pasalnya, di masing-masing distributor di lapangan, baru menerima gula sebanyak 1.000 ton dari luar NTB. Bulan lalu, Dinas Perdagangan Kota Mataram mengklaim bahwa salah satu penyebab naiknya harga gula karena adanya keterlambatan pengiriman.

Dari laporan terakhir yang diterima oleh Dinas Perdagangan Kota Mataram, harga gula akan berangsur-angsur turun karena stok di masing-masing distributor masih bisa mencukupi jumlah kebutuhan gula di Mataram.

Dinas Perdagangan (Disdag) NTB pun mengatensi kenaikan harga gula pasir di sejumlah pasar. Pasalnya, kenaikan harga mencapai Rp15 ribu per Kilogram (Kg) tersebut dinilai tidak wajar jika melihat stok persediaan gula yang sudah normal. Harga gula di beberapa pasar saat ini telah jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Mengikuti produksi gula lokal yang sudah normal tersebut, Disdag NTB akan meminta asosiasi ritel modern di NTB bekerjasama dengan PT. SMS untuk menjual gula produksi NTB. Bukan gula dari Jawa. Kenaikan harga disebutkan wajar terjadi bila pedagang menggunakan gula dari luar NTB. Mengingat biaya pengiriman dari luar daerah memerlukan biaya tambahan.

Untuk itu, diperlukan sistem komunikasi antara pengusaha retail dengan PT. SMS selaku produsen gula yang lebih representatif untuk NTB. Selain itu, akan digelar juga operasi pasar (OP) di beberapa titik di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok untuk menjaga stabilitas harga.

Saat ini, Disdag NTB tengah berkoordinasi dengan manajemen PT. SMS untuk mengatur jadwal OP dalam beberapa hari ke depan. Dalam OP yang digelar akan dijual gula pasir dengan harga Rp12 ribu. Untuk di Pulau Sumbawa, OP akan dilakukan di Bima.

OP akan dilakukan hingga harga pasaran gula kembali normal. PT. SMS disebut telah menyanggupi penyediaan stok gula yang dibutuhkan sampai harga kembali normal, yaitu Rp12.500.

Sampai saat ini, direncanakan gelaran OP 20 ton gula pasir untuk Pulau Lombok dan 10 ton untuk Pulau Sumbawa. (*)

RADIO

OPINI

Halaman 14

Penguatan Sanitasi untuk Menurunkan Angka ’’Stunting’’ ERDASARKAN laporan Kementerian Kesehatan, angka stunting atau bayi lahir kerdil di NTB menduduki peringkat kedua di Indonesia. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan dan menunjukkan buruknya kepedulian terhadap kualitas kesehatan dan masa depan generasi penerus kita. Di NTB sendiri terdapat satu kabupaten yang memiliki rapor merah yakni Lombok Timur, dan delapan kabupaten/kota yang memiliki rapor kuning dalam penanganan stunting yakni Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, Dompu, Bima, Kota Mataram dan Kota Bima.

Hanya terdapat satu daerah yang berada pada zona hijau, yakni Kabupaten Sumbawa Barat (Suarantb.com, 25/10/2019).

Stunting dapat dipengaruhi oleh kurangnya asupan gizi yang diterima oleh anak. Asupan gizi yang diterima oleh anak, tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi keluarga, namun juga ada faktor budaya dan kebiasaan masyarakat dan cara pandang masyarakat terhadap makanan dan cara mengkonsumsinya. Penelitian Nurbaiti dkk (2014) mengungkapkan bahwa pada tahun 2011 angka stunting di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah mencapai 84 persen. Penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat budaya masyarakat yang membuat asupan gizi bagi anak kurang terpenuhi.

Budaya tersebut meliputi budaya tidak memberi sarapan pagi bagi anak dan ibu, serta budaya tabu untuk mengkonsumsi jenis makanan tertentu oleh anak-anak. Padahal jenis makanan tersebut mengandung nutrisi yang penting bagi tumbuh kembang anak.

Melihat Stunting dari Perspektif Sanitasi Di samping faktor asupan gizi, kondisi sanitasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Dari aspek sanitasi terdapat beberapa perilaku yang menyebabkan besarnya angka stunting yakni kebiasaan tidak mencuci tangan ketika hendak mengkonsumsi makanan, kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS), kebiasaan minum tanpa dimasak, serta kebiasaan buang sampah dan limbah cair rumah tangga secara sembarangan.

Makan dengan menggunakan tangan secara langsung merupakan budaya yang umum bagi sebagian besar masyarakat kita. Perilaku ini sebenarnya memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan, di antaranya dapat mencegah penyakit diabetes, meningkatkan sirkulasi darah, membangkitkan emosi dan gairah, menjaga kesehatan sistem pencernaan, dan beberapa manfaat lain yang positif (doktersehat.com, 2020).

Persoalan akan muncul ketika sebelum makan, tangan tidak dicuci terlebih dahulu. Terdapat banyak bakteri jahat yang menempel di

Oleh: Rubangi Al Hasan (Peneliti Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

tangan setelah kita melakukan beragam aktivitas harian. Oleh karena itu penting sekali sebelum makan untuk mencuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan dengan sabun akan menyingkirkan bakteri jahat yang menempel di tangan, sementara itu bakteri baik tetap berada di tangan. Bakteri baik ini akan ikut larut ke dalam makanan yang dikonsumsi sehingga membuat makanan semakin sehat ketika dikonsumsi langsung menggunakan tangan (Indozone.id, 15/01/2020).

Dengan demikian, konsumsi langsung dengan tangan yang sudah dicuci akan memperkecil potensi terjadinya stunting.

Kebiasaan lain yang memperbesar terjadinya stunting adalah kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS). Harus diakui bahwa di tengah-tengah masyarakat kita di NTB, baik di perkotaan maupun pedesaan, masih banyak terdapat anggota masyarakat yang melakukan BABS. Di tingkat Provinsi, terdapat 194 ribu KK yang masih melakukan BABS. Lombok Timur menjadi kabupaten dengan tingkat BABS tertinggi (news.detik.com, 20/ 02/2020). Sementara itu di wilayah perkotaan, di Kota Mataram masih terdapat 14 kelurahan yang warganya masih melakukan BABS. Sebagian besar mereka yang melakukan BABS di Kota Mataram adalah warga yang lokasinya dekat dengan sungai atau laut (new.detik.com, 19/ 02/2020). Jadi persoalannya, selain karena ketiadaan jamban di rumah, warga juga terbiasa untuk melakukan BABS di sungai dan laut. Ini menjadi persoalan lingkungan yang serius mengingat sungai di Mataram masih banyak yang dipakai untuk mandi, mencuci, bahkan untuk dikonsumsi airnya. Ketika terdapat pula orang yang BABS, penyebaran penyakit menjadi tidak terelakkan. Air yang tidak higienis yang dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga, termasuk untuk dikonsumsi, menjadi penyebab terjadinya stunting pada anak.

Penyebab stunting dari sisi sanitasi yang lain adalah adanya kebiasaan minum air tanpa dimasak. Di tengah masyarakat, masih sering kita jumpai penduduk yang membuka kran, untuk kemudian langsung menengadahkan mulutnya ke kran air untuk meminum airnya. Di Mataram sendiri masih terdapat banyak penduduk yang mengkonsumsi air tanpa dimasak. Buruknya perilaku yang tidak mengindahkan budaya hidup bersih ini mengakibatkan munculnya penyakit diare (mataram.antaranews.com, 24/11/ 2009). Penulis sendiri sempat mengkonfirmasi di lapangan dengan menanyakan alasan mengapa tidak

memasak air yang hendak diminum.

Alasan yang paling umum dijumpai, air (kran) sudah dianggap bersih sehingga tidak perlu dimasak. Alasan lainnya, air menjadi tidak enak rasanya ketika dimasak terlebih dahulu. Orang baru merasa perlu memasak air ketika ia ingin menyajikan minuman berupa kopi atau teh, namun ketika ingin meminum air segar, masyarakat tetap memilih meminum air tanpa dimasak.

Faktor lain yang menjadi penyebab stunting adalah kebiasaan buang sampah dan limbah cair di sembarang tempat. Pembuangan limbah cair terkadang menyatu dengan air tinja, atau dibuang di dekat sumber air yang digunakan untuk dikonsumsi/diminum. Akibatnya sumber air yang dikonsumsi pun tercemar dan akhirnya masuk ke dalam tubuh. Air yang tercemari limbah cair, baik itu sabun, maupun sampah cair lainnya akan sangat mengganggu kesehatan ibu dan anak. Ibu yang terus menerus mengkonsumsi air yang tidak sehat akan menyebabkan fisik dan kandungannya tidak sehat. Pada akhirnya bayi yang lahirpun tidak sehat dan menderita stunting.

Realisasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Persoalan sanitasi yang berpengaruh terhadap stunting menjadi penting untuk mendapatkan perhatian serius. Upaya Pemprov NTB yang juga menjadi program nasional adalah program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Terdapat lima pilar di dalam program STBM yakni buang air besar nol (BABS Nol), mencuci tangan menggunakan sabun, pengelolaan air bersih rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga dan pengelolaan limbah cair rumah tangga (Suarantb.com, 4/12/2019). Salah satu program besar dan berdampak luas adalah program BABS Nol. Program BABS Nol diharapkan tidak saja memberikan bantuan fisik kepada masyarakat, namun lebih jauh diharapkan mampu mengubah perilaku buang air besar masyarakat, menuju budaya sanitasi yang lebih higienis.

Tantangan terbesar dalam program STBM adalah perilaku BABS yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Untuk mengubahnya dibutuhkan tidak hanya bantuan fisik dalam bentuk jamban di rumah masing-masing maupun dalam jamban kolektif. Masyarakat perlu diarahkan mengenai pentingnya BAB pada tempat yang sudah ditentukan dan bahaya BABS bagi kesehatan, dan secara khusus dalam konteks munculnya stunting.

Persoalan lain adalah padat-

RADIO

nya populasi penduduk pada daerah sasaran program. Kepadatan penduduk yang tinggi menyulitkan pembangunan jamban baik di rumah pribadi maupun komunal. Jika di rumah pribadi kendalanya adalah keterbatasan dan sempitnya lahan, sementara untuk jamban komunal, kendala umumnya adalah kurangnya pemeliharaan. Jamban yang digunakan bersama-sama seringkali tidak terpelihara dengan baik dan akhirnya rusak sehingga tidak dapat dipakai kembali. Celakanya kerusakan itu diiringi dengan kotornya jamban yang kemudian menjadi penyebab merebaknya berbagai penyakit. Untuk itu, yang perlu ditekankan adalah perlu adanya edukasi masyarakat akan pentingnya menjaga fasilitas bersama. Upaya ini perlu ditegakkan dengan awig-awig yang menjadi pegangan bersama dalam menjaga fasilitas publik.

Persoalan terbesar selama ini, bantuan pemerintah tidak diiringi dengan pembangunan kelembagaan masyarakat yang salah satunya mewujud dalam bentuk awig-awig.

Dengan adanya awig-awig yang dipatuhi bersama, maka fasilitas publik akan tetap terjaga, dan budaya masyarakat untuk tidak BABS akan semakin mengakar kuat dan menjadi kebutuhan bersama. Pada gilirannya sanitasi lingkungan akan terjaga dan kekhawatiran akan munculnya berbagai penyakit, termasuk stunting pada anak akan teratasi. Dengan upaya yang serius, ikhtiar ini diharapkan mampu mewujudkan target Pemprov NTB untuk bebas stunting pada tahun 2023. Tabik!

POJOK Kejar progres, 202.987 unit rumah korban gempa tuntas Semoga tak hanya di atas kertas

*** Pol PP akan tertibkan rumah diubah jadi hotel Semoga tidak sekadar wacana

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 26 Februari 2020

Oknum Pejabat Dilaporkan ke Polda NTB Dari Hal. 1 Sampai kemudian Rwt melahirkan seorang anak perempuan, MHJ tetap tak mau bertanggung jawab atas perbuatannya untuk menikahi Rwt. ‘’Pada saat melahirkan, pelapor hanya dibantu oleh seorang dukun beranak. Kita bisa bayangkan betapa pedihnya penderitaan pengadu kala itu.

Lebih-lebih pada saat ini pengadu ini sudah tidak punya orang tua, dia anak yatim piatu,’’ jelas Ainuddin.

Penderitaan yang dialami Rwt belum usai. Setelah Rwt melahirkan, anaknya konon sempat diculik, dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dan bukti dari perbuatannya.

Namun karena kehendak Tuhan, bayi perempuan yang kemudian diberi nama MH tersebut dapat ditemukan kembali. ‘’Selanjutnya, pengadu membawa anaknya ke Lombok, dan anak tersebut kemudian dibesarkan oleh tetangga Rwt, sekaligus sebagai bapak angkat anak ini. Tidak lama kemudian, bapak angkat MH ini meninggal dunia.

Barulah ibu angkatnya menceritakan semuanya kepada MH, bahwa dia punya orang tua kandung,’’ tutur Ainuddin.

Dari sanalah kemudian MH mulai mencari ibu kandungnya dan juga bapak kandungnya. Dalam upaya pencariannya, MH pada akhirnya bertemu dengan ibu kandungnya, Rwt yang saat itu sudah tinggal menetap di Surabaya.

Pada saat itulah Rwt kemudian menceritakan siapa bapak kandung MH, dan disebutkan nama MHJ. ‘’Selanjutnya MH kemudian berusaha untuk mencari ayah kandungnya. Ia meminta pertanggungjawaban hukum agar dia diakui sebagai anak MHJ. Tapi usaha MH gagal untuk bertemu dengan MHJ,’’ jelasnya.

MH tidak putus harapan. Ia lantas mencari orang yang bernama inisial DJ, yang diketahui merupakan kakak kandung dari MHJ yang dinilai mengetahui dengan baik peristiwa tersebut. DJ ternyata membenarkan bahwa MH adalah anak dari hasil hubungan antara Rwt dengan adiknya MHJ. ‘’Tapi pada saat MH mendapatkan kejelasan siapa bapak kandungnya. MH kemudian mendapatkan intimidasi. Karena merasa ketakutan, akhirnya MH memutuskan untuk menerima, mengikhlaskan dan berhenti untuk mencari tahu ayah kandungnya.

Padahal niat dari anak pengadu ini, untuk mencari tahu siapa ayah kandungnya itu untuk mendapatkan status yang jelas terkait siapa ayah biologisnya. Tidak pernah ada niat sedikitpun untuk meminta harta kekayaan dengan jalan meminta pengakuan dari teradu,’’ sambungnya.

Di tengah keputusasaannya, MH kemudian memberanikan diri untuk membawa permasalahan ini ke jalur hukum, dengan melaporkan teradu ke Polda NTB dan didampingi oleh pengacara dari Kantor Pengacara AN Law Office Dr. Ainuddin & Partner. ‘’Dari serangkaian kronologi kejadian itu bahwa teradu telah diduga melakukan perbuatan penelantaran anak sebagai mana dimaksud dalam

pasal 76B Jo pasal 77 UU nomor 32/2014 tentang perubahan atas UU Perlindungan Anak. Pengadu memohon kepada kepolisian untuk dilakukan tes DNA antara anak pengadu, MH dengan teradu MHJ untuk mendapatkan kepastian hukum,’’ tegas Ainudin. ‘’Tapi ini baru sampai tahap pengaduan, sampai akan dibuat Berita Acara Introgasi (BAI) oleh pihak kepolisian. Baru kemudian sampai pada laporan dan jadi BAP (Berita Acara Pemeriksaan),’’ tambahnya.

Sementara itu, pengakuan Rwt selaku pengadu menegaskan bahwa MHJ itu adalah bapak kandung biologis dari anaknya. Bahkan pada saat anaknya mulai berusaha mencari bapak kandungnya, sekitar tahun 2012, ia sempat dihubungi oleh MHJ sebagai teradu via telpon. ‘’Saya lagi kerja di pabrik, tiba-tiba MHJ ini nelpon saya. Dia marah-marah dan memaki-maki saya karena menceritakan kejadian itu pada anaknya. Saya bingung dari mana dia dapat nomor telepon saya,’’ ujar Rwt. Bantah Tuduhan Sementara itu, Bupati Sumbawa HM Husni Djibril membantah keras tuduhan penelantaran anak. Ia mengatakan, apa yang dituduhkan itu tidak benar. ‘’Semua itu fitnah,’’ tegas Husni.

Karena itu, dia siap diperiksa untuk membuktikan kebenarannya. Agar permasalahan itu tidak menyudutkannya. ‘’Saya siap untuk melakukan tes DNA,’’ ungkapnya.

Kader PDI Perjuangan itu memang mengetahui wanita yang mengaku dihamili olehnya. ‘’Saya hanya sekadar tahu,’’ ucapnya.

Sebenarnya kasus tersebut muncul sudah lama. Sekitar tahun 1989. Perempuan tersebut dibawa oleh seseorang . ‘’’Selanjutnya, dilaporkan ke Polres Sumbawa kala itu. Saya ingat betul saya diperiksa oleh Sersan Mahdi namanya,’’ kata Husni.

Pengakuannya waktu itu, seolah-olah Rwt dihamili olehnya. Pengakuan Rwt itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. ‘’Pengakuan Rwt setelah dikroscek polisi, ternyata saya pada jam dan hari itu sedang berada di Jember, kala itu,’’ ungkapnya. ‘’Eeh sekarang kasus ini muncul lagi,’’ terangnya.

Menurutnya, kasus ini sengaja dimunculkan untuk menjatuhkan elektabilitasnya. Apalagi, menjelang Pilkada. ‘’Ini masalah politik,’’ ungkapnya. ‘’Saya akan lawan. Dan melaporkan balik,’’ tegasnya.

Dirreskrimum Polda NTB, AKBP. Hari Brata mengatakan, dia belum menerima laporan itu. Sebelumnya, Rwt dan penasihat hukumnya katanya, hanya bersilaturahmi dan diskusi mengenai dugaan penelantaran anak oleh Bupati Sumbawa. ‘’Tidak ada melapor. Hanya diskusi, belum masukkan laporan,’’ kata Hari. Polisi masih menunggu laporan. Jika ada, akan kita tindaklanjuti laporan itu. (ndi/why)

Kejaksaan Pasang Badan Dari Hal. 1 Bahkan sudah diawali dengan penyampaian Legal Opinion (LO) kepada Gubernur NTB, isinya tegas soal perjanjian dengan PT.GTI yang cacat hukum sehingga harus diputus sepihak.

Dalam pertemuan terbatas dengan Gubernur NTB dan jajaran beberapa waktu lalu, Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto, SH.,MH menegaskan, tidak ada pilihan lain untuk penyelamatan aset, kecuali putus kontrak dan diatur pengelolaannya dengan konsep berbeda tanpa menimbulkan kegaduhan.

Langkah tegas itu sudah diambil Pemprov NTB, isyarat putus kontrak dengan GTI sudah disampaikan gubernur, bahkan sudah ditindaklanjuti dengan kepastian berakhirnya kerjasama 70 tahun tersebut. Jika GTI tidak puas, maka pihaknya melalui JPN akan melayani gugatan. ‘’Kalau pada akhirnya ada gugatan balik, ya kita siap ladeni. Asalkan sesuai ketentuan, harus ada permintaan melalui Surat Kuasa Khusus (SKK),” kata Dedi Irawan kepada Suara NTB. Pembelaan melalui JPN itu sebagai upaya mengamankan aset daerah agar tidak timbul kerugian. Khusus terkait aset Pemprov NTB, tujuan penyelamatan aset agar tidak berlarut larut merugikan daerah. ‘’Seperti itu upaya dan kontribusi JPN dalam upaya menyelamatkan aset negara atau daerah sesuai mekanisme, tugas dan fungsi di JPN,’’ jelasnya.

Posisi pihaknya tidak aktif meminta Surat Kuasa Khusus (SKK) diserahkan, tapi pasif

karena akan tergantung permintaan dari pihak yang paling berkepentingan, yaitu Pemprov NTB. ‘’Jika memang dibutuhkan, ya Pemprov akan serahkan SKK,’’ pungkasnya.

Keinginan melibatkan Kejati NTB itu diamini Kepala Kesbangpoldagri Provinsi NTB, H. Mohammad Rum, MT. “Nanti kalau ada gugatan, kita pasti akan minta bantuan Kejaksaan. Makanya kita akan lihat dulu seperti apa sikap GTI,” kata Mohammad Rum ditemui di Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat), Selasa (25/2).

Saat ini pihaknya konsen untuk menyelesaikan urusan administrasi dan surat menyurat terkait kontrak dengan GTI. ‘’Kalau putus kontrak sudah pasti. Tinggal kita selesaikan beberapa hal,’’ jelasnya. Kesimpulan itu diambil setelah beberapa kali pertemuan dengan multipihak, baik Kejati NTB, Polda NTB, termasuk mengundang PT. GTI dan perwakilan masyarakat serta pengusaha di Gili Trawangan. Tidak ada pilihan lain kecuali putus kontrak dan mengatur pengelolaan aset dengan pola baru.

Namun mengenai teknis lanjutan, termasuk soal pelibatan Kejaksaan, menurutnya mekanisme itu akan diatur di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). ‘’Kami kan di Kesbangpol hanya memfasilitasi. Selanjutnya akan jadi kewenangan BPKAD,’’ tandasnya. (ars)

Halaman 15

Penundaan Penyesuaian Tarif Penyeberangan Perlu Insentif Mataram (Suara NTB) – Pelaku usaha transportasi penyeberangan laut mengharapkan adanya subsidi operasional dari pemerintah. Pasalnya, penyesuaian tarif 10 persen nasional yang dijanjikan akan terjadi pada Desember tahun lalu sampai saat ini belum teralisasikan.

Hal tersebut diakui cukup memberatkan, mengingat beberapa waktu belakangan telah terjadi penyesuaian tarif dan harga yang harus dibayarkan pengusaha. “Mulai dari bea dock (dock dermaga), kenaikan UMP, UMK atau UMR dan lain-lainnya,” ujar Ketua Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) NTB, Denny F Anggoro, Selasa (25/2).

Hal tersebut dinilai tidak adil jika dibandingkan dengan beberapa penyesuaian tarif moda trans-

portasi lain seperti bus, kereta api, pesawat,angkot,hinggaojekonline.

Dicontohkan Denny seperti insentif yang dikeluarkan pemerintah untuk moda transportasi pesawat terbang untuk menanggulangi dampak penyebaran virus corona.

Insentif untuk pesawat terbang tersebut diberikan guna menanggulangi sektor pariwisata yang hampir lumpuh karena penurunan kunjungan wisatawan. Insentif yang diberikan berupa pembebasan setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Harusnya terhadap moda transportasi penyeberangan juga diberikan insentif serupa,” ujar Denny.

Selain mengharapkan subsidi operasional, Denny menerangkan pihaknya juga mengharapkan adanya keringanan pajak, PNBP, pembebasan biaya sandar, dan pembebasan

biaya jasa pelabuhan untuk bisa bertahan hingga realisasi penyesuai tarif direalisasikan oleh pemerintah. “Itu yang para pelaku usahaharapkan dan nanti sebagai obat dan vitamin bagi pelaku usaha ferry,” ujarnya.

Menurutnya, ada beberapa faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan rujukan untuk menyebut aktivitas ekonomi saat ini cukup ironis dan tidak merata. Di antaranya adalah penyesuaian kenaikan tarif yang tidak dilakukan untuk seluruh moda transportasi.

Terlebih mempertimbangkan kenaikan tarif tersebut 10 persen yang dijanjikan merupakan persentasi yang lebih kecil dari yang diajukan oleh pelaku usaha transportasi, yang sebelumnya sebesar 28 persen. Hal itu disebut akan mempengaruhi kemampuan pelaku usahame-

menuhi kebutuhan operasional.

“Ketika di pusat kami menyampaikan idealnya 28, itulah juga potret kami di daerah. Tapi yang paling penting lagi, kenaikan ini harus segera direalisasikan,” ujar Denny. Di sisi lain, berbagai lembaga lain seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKIP), Organda, Astrindo dan lain-lain juga sudah berperan aktif mengajukan persentase kenaikan tarif ideal.

Penyesuaian tarif ideal sangat dibutuhkanuntukmemenuhibiaya operasional yang harus ditanggung pelaku usaha, di mana belakangan justru meningkat. “Beberapa suku cadang kapal itu banyak diimpor, sekarangkursdollarsedangberada di posisi Rp12 ribu. Harga-harga suku cadang yang di perolehannya dari impor,” ujar Danny.

Selain itu, meningkatnya

tren overland atau berpergian lewat darat melalui jalur tol dinilai perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk segera merealisasikan penyesuaian tarif. Pasalnya, tren tersebut otomatis meningkatkan intensitas penyeberangan lewat pelabuhan juga. “Itu bisa jadi pertimbangan bahwa memang industri ferry seolah akan reborn (bangkit kembali),” ujar Denny.

Namun hal tersebut juga perlu mendapatkan atensi serius, khususnya terkait pemberian izin operasional baru dari pemerintah yang sangat mungkin menambah jumlah armada. “Itu yang harus tegas dan tegak adalah bahwa pemerintah tidak boleh lagi obral izin operasi baru. Hasilnya (nanti) adalah semakin menambah jumlah armada (padahal) sudah parah kelebihannya,” pungkasnya. (bay)

Stok Aman, Kenaikan Harga Gula Jadi Atensi Mataram (Suara NTB) – Dinas Perdagangan (Disdag) NTB mengatensi kenaikan harga gula pasir di sejumlah pasar.

Pasalnya, kenaikan harga mencapai Rp15 ribu/kg tersebut dinilai tidak wajar jika melihat stok gula yang sudah normal.

Kepala Disdag NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si, menerangkan bahwa harga gula di beberapa pasar saat ini telah jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Pihaknya memantau kenaikan harga telah berlangsung sejak satu bulan terakhir.

Hal tersebut ditegaskan tidak wajar, mengingat stok gula yang disediakan PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) sebagai pabrik gula di NTB telah pulih dan kembali normal.

Ketersediaan gula lokal yang

dihasilkan mencapai 1.000 ton, sehingga kenaikan harga seharusnya tidak terjadi.

“Tidak ada alasan menaikkan harga gula di atas HET, karena pabrik gula kita, PT. SMS, juga sudah berproduksi dan pengiriman ke Palau Lombok sudah lancar,” ujar Selly, Selasa (25/2). Diterangkan Selly, hal tersebut mungkin terjadi karena para pedagang masih membeli gula dari perusahaan di luar NTB. Diterangkan Selly, beberapa waktu lalu PT. SMS memang sempat berhenti memproduksi gula karena terkendala bahan baku. Di mana sejak tiga bulan lalu pabrik gula lokal NTB tersebut belum mengantongi izin impor untuk raw sugar.

“Tapi sekarang sudah dapat (izin) dan sudah mulai produksi

dengan normal,” ujarnya.

Mengikuti produksi gula lokal yang sudah normal tersebut, Disdag NTB akan meminta asosiasi ritel modern di NTB bekerjasama dengan PT. SMS untuk menjual gula produksi NTB. “Jangan jual gula dari Jawa, karena kita juga sudah produksi di sini,” ujarnya.

Kenaikan harga disebutkan wajar terjadi bila pedagang menggunakanguladariluarNTB.Mengingat biaya pengiriman dari luar daerah memerlukan biaya tambahan. Untuk itu, diperlukan sistem komunikasi antara pengusaha retail dengan PT. SMS selaku produsen gula yang lebih representatif untuk NTB. Selain itu, akan digelar juga operasi pasar (OP) di beberapa titik di Pulau Sumbawa dan

Baru Lotim dan Lobar Ajukan Pencairan DD Dari Hal. 1 Sedangkan 10 desa di Lobar yang akan mendapatkan pencairan dana desa pada 28 Februari mendatang adalah Desa Sekotong Tengah, Jatisela, Jeringo, Meninting, Lembah Sari, Bengkaung, Kuranji, Labuapi, Penimbung dan Batulayar. Sebanyak 10 desa di Lobar tersebut akan mendapatkan dana desa tahap I sebesar Rp5,1 miliar lebih.

Syarwan menambahkan, selain dua kabupaten tersebut, Kabupaten Sumbawa juga akan segera mengajukan permohonan pencairan dana desa tahap I untuk 100 desa. Pengajuan permohonan masih menunggu bupati.

Ia mengharapkan, sebanyak 995 desa pada 8 kabupaten di NTB

semuanya sudah menerima dana desa tahap I pada Maret mendatang.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, Dr. H. Ashari, SH, MH mengakusejakJanuaripihaknyasudah keliling ke kabupaten untuk mendorongpercepatanpenyalurandana desatahapI.BagaimanaagarPemda kabupaten segera menyiapkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk pencairan dana desa tahap I. Ia mengatakan, salah satu persyaratan pencairan dana desa tahap I adalah Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa yang masih banyak be-

lum ditetapkan. Namun sekarang, hampir semua kabupaten sudah menyelesaikan Perbup tersebut.

Selain Perbup, Pemda kabupaten juga harus membuat surat kuasa pemindahbukuan dana desa oleh bupati. ‘’Yang sudah ada surat kuasanya kemarin itu hanya tiga daerah, yakni Dompu, Lombok Timur dan Lombok Barat. Yang lainnya sedang proses,’’ kata Ashari.

Ia berharap Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kabupaten dan camat punya inovasi untuk mempercepat penyaluran dana desa. Karena ada kades yang mengatakan persoalannya bukan di desa, tetapi di kabupaten soal pengurusan persyaratan permohonan pencairan dana desa. (nas)

Tingkatkan Kinerja Birokrasi Dari Hal. 3 pelaksanaan, hingga hasil kerja yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov NTB. Gubernur berharap dengan draft A3 Balanced Scorecard ini nantinya, kinerja perangkat daerah dapat terlihat dengan mudah dan lebih objektif saat dievaluasi.

“Dengan draft ini, mengukur kinerja akan lebih efektif dan efisien. BSC ini adalah salah satu alat yang baik untuk mengukur kinerja,’’ tegasnya.

Gubernur optimis bahwa BSC ini adalah instrumen dan alat yang memudahkannya melihat detil-detil pekerjaan para ASN di Pemprov NTB dalam rangka mempercepat programprogram strategis dan unggulan NTB. ‘’Jika sistem ini jalan, kami bisa memantau kinerja OPD dengan detil. Berbagai program strategis dan unggulan yang sudah berjalan akan terlihat progres dan capaiannya,’’ katanya. ‘’Bahkan kita bisa langsung mengetahui di mana lokasi pe-

kerjaan. Sehingga kegiatan yang tidak bermanfaat bisa dialihkan anggarannya kepada kegiatan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,’’ tambahnya.

Program-program strategis yang dicanangkan NTB tahun 2019-2023 meliputi pariwisata andalan dan strategis, reformasi birokrasi, industrialisasi, pengembangan daya saing SDM. NTB ramah investasi, NTB bahagia, pengembangan konektivitas dan aksebilitas wilayah NTB serta NTB bersih dan berkelanjutan. (r)

Pulau Lombok untuk menjaga stabilitas harga. Saat ini, Disdag NTB tengah berkoordinasi dengan manajemen PT. SMS untuk mengatus jadwal OP dalam beberapa hari ke depan.

Dalam OP yang digelar akan dijual gula pasir dengan harga Rp12 ribu/kg. Untuk di Pulau Sumbawa, OP akan dilakukan di Bima. “Karena distributornya berbeda di Sumbawa dengan di Bima,” ujarnya. Sementara

itu, OP di Pulau Lombok tidak hanya menyediakan gula pasir, namun juga minyak goreng.

OP sendiri akan dilakukan hingga harga pasaran gula kembali normal. PT. SMS disebut telah menyanggupi penyediaan stok gula yang dibutuhkan sampai harga kembali normal, yaitu Rp12.500. Sampai saat ini, direncanakan gelaran OP 20 ton gula pasir untuk Pulau Lombok dan 10 ton untuk Pulau Sumbawa. (bay)

NTB Minta Blokir Dana Dekon dan TP Rp386 Miliar Segera Dibuka Dari Hal. 1 dana Dekon dan TP yang diblokir angkanya sama seperti akhir Januari lalu sebesar Rp386 miliar lebih. Untuk pembukaan blokir dana Dekon dan TP tersebut, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemprov NTB dalam hal ini Sekda. ‘’Sampai sekarang masih. Belum ada perubahan. Nanti kita update terus,’’ katanya.

Ia menjelaskan, penyebab diblokirnya dana dekon dan TP ratusan miliar untuk NTB tersebut karena pada saat pembahasan ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan belum tersajikan. Selama persyaratan belum dilengkapi, maka anggaran akan tetap diblokir.

Data Kanwil DJPB NTB hingga 31 Januari 2020, dana Dekon dan TP yang diblokir Kementerian Keuangan mencapai Rp386,8 miliar. Atau 77 persen dari total dana Dekon dan TP yang diperoleh puluhan Satker di NTB, baik OPD Pemprov NTB dan OPD Pemda kabupaten/kota.

Total dana Dekon dan TP untuk NTB tahun 2020 sebesar Rp497,4 miliar. Terdiri dari dana Dekon sebesar Rp141,9 miliar dan TP sebesar Rp357,2 miliar. Ia menyebut dana Dekon yang diblokir sebesar Rp70,5 miliar atau 50,27 persen dari total pagu Rp141,9 miliar. Sedangkan dana TP yang diblokir sebesar Rp316,3 miliar atau 88,56 persen dari total pagu sebesar Rp357,2 miliar.

Untuk dana TP yang paling besar diblokir adalah Satker Distanbun NTB, angkanya mencapai Rp190,4 miliar. Dibagian item lainnya juga ada dana TP untuk Satker Distanbun yang diblokir masing-masing sebesar

Rp10,7 miliar, Rp34,01 miliar, Rp12,7 miliar, Rp24,1 miliar.

Kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur Rp1,9 miliar, Dinas Sosial Kabupaten Bima Rp634 juta, Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Rp4,7 miliar, Disnakeswan NTB Rp1,4 miliar, Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Barat Rp1,7 miliar, Dinas Tenaga Kerja Lombok Barat Rp1,6 miliar, Dinas Tenaga Kerja Lombok Tengah Rp1,01 miliar dan Dinas Pertanian Lombok Timur Rp19,4 miliar Sedangkan untuk dana dekon di NTB pada tahun 2020 sebesar Rp141,9 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak22Satkeryangdiblokirdananya sebesar Rp70,5 miliar. Antara lain, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB sebesar Rp483 juta lebih, Dinas Pemuda dan Olahraga NTB Rp3,7 miliar lebih, Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Rp851 juta lebih, Dinas Kesehatan NTB Rp856 miliar lebih.

Selanjutnya, Dinas Kesehatan NTB Rp127 juta lebih, Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB Rp6,7 miliar, Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB Rp1,9 miliar lebih dan Rp16,4 miliar, Dinas Perdagangan NTB Rp1,4 miliar lebih, Dinas Perindustrian NTB Rp2,4 miliar lebih, Dinas Kelautan dan Perikanan NTB masingmasing Rp828 juta lebih, Rp3,07 miliar, Rp630 juta, Rp976 juta lebih dan Rp932 juta.

Kemudian, Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB masingmasing Rp7,6 miliar dan Rp2,3 miliar. Dinas Dikbud NTB Rp4,5 miliar dan Rp985 juta lebih, Disnakertrans NTB Rp318 juta, Dinas Perdagangan NTB Rp2,1 miliar dan Dinas Ketahanan Pangan NTB Rp11,08 miliar. (nas)

Kejar Progres, 202.987 Unit Rumah Korban Gempa Tuntas Dari Hal. 1 ‘’Ini meningkat sebanyak 6,4 persen, sehingga naik dari 188.868 unit menjadi 202.982 unit atau sudah mencapai 89,74 persen,’’ kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos.MH, Selasa (25/2).

Sebelumnya, 31 Desember 2019 capaian progres Fisik 100 persen sebanyak 135.401 KK atau 60.85 persen, dengan rincian rumah Rusak Berat sebanyak 40.134 KK atau 53.37 persen, rumah Rusak Sedang sebanyak 20.570 KK atau 62.66 persen dan rumah Rusak Ringan sebanyak 74.697 KK atau

65.23 persen.

Disebutkan, pada tahap pelaksanaan pembangunan dan perbaikan atau yang sedang on progres sebanyak 53.467 KK atau 24.03 persen. Dengan rincian untuk rumah Rusak Berat sebanyak 29.791 KK atau 39,62 persen, Rusak Sedang 5.602 KK atau 17.06 persen, RusakRingansebanyak18.074KK atau 15.78 persen.

Sedangkan pada tahap perencanaan sebanyak 11.220 KK atau 5.04 persen, dengan rincian untuk rumah Rusak Berat 839 KK atau 1,12 persen, Rusak Sedang 3.206 KK atau 9,77 persen, Rusak Ringan 7.175 KK atau 6,27 persen.

Ahsanul Khalik menambah-

kan, untuk update progres sampai dengan tanggal 25 Februari 2020 capaian progres fisik 100 terus meningkat sebanyak 160.262 KK atau 70.85 persen.

Rinciannya, rumah Rusak Berat sebanyak 50.034 KK atau 66.97 persen, rumah Rusak Sedang sebanyak 24.800 KK atau 68,30 persen dan rumah Rusak Ringan sebanyak 85.428 KK atau 74.17 persen.

Sedangkan pada tahap pelaksanaan pembangunan dan perbaikan atau on progres sejumlah 42.725 KK atau 18,89 persen. Dengan rincian, untuk rumah Rusak Berat sebanyak 21.639 KK atau 28,97 persen,

Rusak Sedang 5.259 KK atau 14,48 persen, Rusak Ringan 15.827 KK atau 13.74 persen.

Disinggung juga soal sisa waktu masa transisi darurat yang akan berakhir pada 31 Maret 2020 mendatang. Artinya, masih ada rumah yang belum tuntas harus dikebut. Dengan rincian, sebanyak 3.335 unit Rusak Berat, 6.407 unit Rusak Sedang dan 14.019 unit Rusak Ringan. “Ini belum dikerjakan dan sedang dalam perencanaan akan dilakukan percepatan, khususnya di Lombok Utara dan Lombok Tengah dan Lombok Timur,’’ katanya.

Dia juga sangat banyak berharap, agar percepatan dan pen-

ingkatan progres dimaksimalkan para fasilitator, baik sipil, TNI, dan Polri. ‘’Di samping melakukan pendampingan dalam hal perencanaan, pendebetan dan pencairan juga kita minta membantu dan melakukan pendampingan percepatan LPJ Pokmas, sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan dana stimulan,’’ jelasnya.

Menurutnya, dalam situasi ini semakin optimis dapat menuntaskan rehab rekon pada akhir maret 2020, karena akan ada bantuan 1000 orang pasukan zeni TNI kembali masuk ke NTB pada awal maret 2020. (ars)

NTB Kembangkan Pariwisata Ramah Lingkungan Dari Hal. 1 Launching kerjasama tersebut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Denmark, Lea Wermelin dan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc di Pendopo Gubernur, Selasa (25/2) sore kemarin.

Tujuan kerjasama tersebut untuk mendorong ke dua daerah, khususnya Pulau Lombok dan Pulau Bornholm di Denmark menerapkan lingkungan hijau berkelanjutan. Kerjasama tersebut juga menyangkut peningkatan

kapasitas melalui dialog berbagi pengetahuan dan penelitian yang melibatkan pihak terkait.

Pada kesempatan tersebut gubernur yang didampingi istri Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE., M. Sc memastikan bahwa NTB merupakan provinsi yang ramah terhadap investasi, bisnis dan para tamu yang datang.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Denmark Lea Wermelin mengatakan, kerjasama dengan Pemprov NTB ini merupakan salah satu bagian

dari kerjasama antara Denmark dan Indonesia. Dikatakan, Denmark memiliki kesamaan dengan Indonesia, yaitu sama-sama negara kepulauan.

Hanya saja, Denmark memiliki penduduk sekitar 5,7 juta jiwa.

Jauh lebih sedikit dibandingkan Indonesia yang memiliki jumlah penduduk mencapai 260 juta jiwa. Lea Warmelin menjelaskan, kerjasama ini untuk mendorong pemerintah daerah menerapkan lingkungan hidup hijau serta mencari sumber energi yang ramah lingkungan.

‘’Saya merasa bahagia, masingmasing pihak berwenang di bidang lingkungan dan energi akan bekerjasama menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan mencari solusi bersama terkait lingkungan dan mengubah sampah menjadi energi,’’ katanya.

Ia juga merasa bahagia karena Pemprov NTB memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan pembangkit energi terbarukan. Dikatakan, produksi energi dan pengelolaan sampah merupakan hal penting bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya

yang tinggal di daerah kepulauan.

Sehingga kebutuhan untuk energi terbarukan sangat penting, terutama untuk melindungi lingkungan yang ada. ‘’Untuk pulau yang indah seperti Lombok dan pulau pulau lain di Indonesia, bahwa pariwisata merupakan hal penting untuk meningkatkan ekonomi dan kesempatan kerja masyarakat,’’ katanya.

Ia berharap kerjasama ini berjalan lancar dan sukses. Sehingga energi terbarukan serta lingkungan hijau berkelanjutan dapat terwujud. (nas)

Pembebasan Lahan Lokasi Pembangunan Industri Smelter Dari Hal. 1 Menyambut kehadiran industri smelter dan turunannya, Pemda KSB sedang menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan mental masyarakat. SDM anakanak muda KSB harus disiapkan dari sekarang. ‘’Bukan hanya untuk industri saja. Perusahaan (PTAMNT) juga kita minta, mempunyai tanggung jawab mendidik dan melakukan training terhadap SDM lokal,’’

harapnya.

Terpisah, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP mengatakan, Pemprov akan membantu KSB untuk mempercepat pembebasan lahan yang tersisa tinggal sedikit. ‘’Pada prinsipnya, Pemprov siap membantu,’’ kata Ridwan.

Progres pembangunan smelter di KSB terus dikontrol Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian ESDM. Sesuai rencana,

konstruksi pembangunan smelter akan dimulai awal 2020 ini.

Untuk pembangunan smelter dan industri turunannya membutuhkan lahan seluas 850 hektare.

Pembebasan lahan dilakukan pada lima desa, yakni Desa Benete, Desa Bukit Damai, Desa Maluk, Desa Mantun dan Desa Beru Jereweh. Di Desa Benete, rencana luas lahan yang dibebaskan seluas 287,91 hektare, Desa Bukit Damai 180,37 hektare, Desa Maluk 112,28

hektare, Desa Mantun 266,05 hektare dan Desa Beru Jereweh seluas 3,55 hektare.

Smelter yang dibangun di KSB berkapasitas 1,3 juta ton konsentrat per tahun. Dalam rapat koordinasi antara Pemprov NTB, Pemda KSB dan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) akhir 2019 lalu terungkap bahwa smelter yang dibangun PT. Amman Mineral Industri (AMIN) yang anak perusahaan PT. AMNT merupakan pabrik

pemurnian emas dan tembaga.

Dengan kapasitas smelter sebanyak 1,3 juta ton konsentrat.

Dengan kapasitas sebesar itu maka akan dihasilkan 360.000 copper katode. Kemudian juga akan menghasilkan 1,2 juta H2SO4 cair. Ada juga 800.000 slake tembaga dan 51.000 gypsum.

Selain itu juga menghasilkan 20 ton emas. Produk-produk yang dihasilkan ini juga akan mendorong berdirinya pabrik semen, pupuk, kabel dan lainnya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598 suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Dimediasi, Sekdes Pandanduri Diminta Kembalikan Uang Masyarakat Selong (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Selasa (25/ 2) memanggil Sekretaris Desa (Sekdes) Pandanduri Kecamatan Terara, inisial SY. Pemanggilan ini menyusul laporan dari masyarakat yang mengaku menjadi korban penipuan dari ASN yang bersangkutan.

“Pemanggilan kita lakukan dari laporan yang masuk dari korban yang mengaku menjadi korban penipuan. Kita mengutamakan mediasi dengan oknum sekdes ini mengembalikan uang masyarakat,”

terang Kepala BKPSDM Lotim, H. Moh. Isa, kepada Suara NTB. Meski mediasi dilakukan, pihaknya juga menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Dari BKPSDM siap menjalankan sanksi bagi ASN melanggar aturan, terutama terjerat hukum apabila kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap. “Bentuk sanksi tergantung pimpinan. Tapi kita utamakan penyelesaiannya secara baik, kita mediasi dan meminta pelaku mengembalikan uang korban,” jelasnya.

Diketahui, seorang ASN di Lotim yang saat ini menjabat Sekdes Pandanduri Kecamatan Terara, inisial

SS diduga melakukan penipuan terhadap sejumlah masyarakat.

Tak main-main, terduga yang dalam menjalankan aksinya ini dengan mengatasnamakan dirinya tim sukses (timses) Sukiman-Rumaksi dan saat ini meraup rupiah hingga Rp75 juta lebih.

Modus yang digunakan oleh pelaku dengan menjanjikan para korban proyek, SK daerah hingga jabatan. SS diduga dalam menjalankan aksinya tidak sendirian, sehingga berhasil mengelabui korbannya yang saat ini berjumlah enam orang dari berbagai kalangan. Mulai dari sopir, mahasiswa, wiraswasta bahkan PNS. (yon)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Lotim Bentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Selong (Suara NTB) Dalam rangka akselerasi pembangunan ekonomi masyarakat guna pengentasan kemiskinan, Lotim membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Rapat perdana sudah digelar TPAKD dipimpin Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi dan telah menghadirkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Senin lalu.

Kepada Suara NTB, Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Muhammad Azlan, Selasa (25/2) mengutarakan, Wakil Bupati Lotim sudah meminta OJK NTB agar terus dapat melakukan pendampingan dan dukungannya terkait program kerja yang diusulkan TPAKD Lotim.

TPAKD diharapkan juga bisa menjadi bagian dari program inklusi keuangan yang digagas oleh OJK. Terbentuknya TPAKD dapat menjadi program unggulan Kabupaten Lombok Timur dan OJK. “Melalui TPAKD ini, nantinya dapat membantu masyarakat melalui forum koordinasi antar instansi dan stakeholders yang bertujuan untuk meningkatkan percepatan akses keuangan,” ucap Azlan menerangkan.

Hal ini katanya juga dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. TPAKD ini juga sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi. Yakni bisa ebagai wadah strategis kerjasama Pemerintah Daerah dan OJK. Pemerintah Daerah bisa mengusulkan program-program kerja di sektor unggulan yang akan diangkat berkoordinasi dengan OJK untuk diadvice sehingga dapat menpercepat solusi yang ditempuh guna mempercepat progres akses keuangan bekerjasama dengan Lembaga Keuangan yang ada.

Kabupaten Lotim juga mempunyai banyak sektor usaha UMKM yang potensial dapat dijadikan sasaran penyediaan ataupun ditingkatkan akses keuangannya dan bisa menjadi target TPAKD. Di antaranya sektor peternakan.

Pada sektor peternakan ini, sudah ada kerjasama Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) dengan pihak Jasindo. Pada sektor pertanian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) NTB yang dinakhodai oleh Wakil Bupati Lotim sudah menandatangani nota kerjasama juga terkait pendanaan modal oleh Bank NTB Syariah kepada Petani Bawang putih dan jagung binaan HKTI. Sudah pula diteken kerjasama dengan Direktur Pembiayaan PSP Kementerian Pertanian, sektor pariwisata dan UMKM. Azlan menambahkan, TPAKD Kabupaten Lotim telah menyiapkan program kerja yang hasilnya diharapkan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Di antaranya, fasilitasi Akses Keuangan untuk Peternak Sapi dalam mendukung Program Pemerintah

Kabupaten Lotim dengan memberikan subsidi bebas bunga/Margin Bank.

Kedua, TPAKD memfasilitasi Kredit Program/KUR Pertanian sebagai tindak lanjut MOU HKTI NTB dengan Direktur Pembiayaan PSP Kementerian Pertanian untuk menjadikan Kabupaten Lombok Timur sebagai Sentra Bawang Putih dan Jagung.

TPAKD juga memfasilitasi Akses Keuangan untuk pelaku wisata dalam mendukung Program Desa wisata dan desa berbahasa Inggris Tetebatu Selatan serta fasilitasi Akses Keuangan untuk Koperasi dan UMKM. (rus) Muhammad Azlan

(Suara NTB/rus)

Rabu, 26 Februari 2020