SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 214 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com
SENIN, 25 NOVEMBER 2019
Hutan Rusak, Masa Depan Kita dan Kampanye Tak Biasa
Kondisi hutan di NTB sangat memprihatinkan. Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, luas lahan kritis mencapai 680.620 hektare. Di mana, 230 ribu hektare lahan kritis tersebut berada di dalam kawasan hutan.
) NTB/ars (Suara
H.Agus Talino
TGH. Hasanain Juaini
DARI jumlah tersebut, seluas 96.238 hektare kawasan hutan yang benar-benar gundul seperti lapangan bola. Puluhan hektare kawasan hutan yang menjadi lahan terbuka itu akibat alih fungsi lahan atau perambahan yang dilakukan masyarakat untuk tanaman semusim, seperti jagung, padi, pisang dan lainnya. Alih fungsi lahan ini bukan hanya menjadi ancaman terjadinya bencana, seperti kekeringan dan banjir bandang ketika musim hujan tiba. Tetapi juga, bendungan yang sudah dibangun dengan biaya triliunan rupiah terancam tak berfungsi. Bersambung ke hal 8 H. Zulkieflimansyah
Hendra Ahyadi
KEPALA Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M.Si mengatakan bahwa kerusakan hutan dimulai sejak era reformasi 1998/1999. Pada tahun 2000/2001, digalakkan program penghijauan. Pada 2013, kembali lagi ada perambahan hutan di NTB karena ada pengembangan tanaman semusim. Madani mengungkapkan, kearifan lokal masyarakat di sekitar hutan sudah mulai hilang. Masyarakat mulai membabat pohon, melakukan perambahan untuk tanaman semusim. ‘’Sehingga mulai dari Plampang sampai Bima, di pinggir jalan yang dulunya hijau dengan pohon. Jangankan di hutan, di luar kawasan hutan dibabat juga, habis semua,’’ terang Madani. Bersambung ke hal 8 H. Ahsanul Khalik
TNI-Polri Kompak Jaga Hutan NTB
(Suara NTB/ars)
PENANGANAN untuk masalah kehutanan, khususnya illegal logging atau pembalakan liar, mendapat perhatian khusus dari aparat penegak hukum. Hal tersebut ditunjukkan dengan sinergi yang terus dibangun oleh TNI dan Polri. Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda NTB, Kompol Hery Indra Cahyono, menerangkan, pihaknya selama ini terus membangun sinergi baik dengan TNI maupun stakeholder terkait seperti BPBD dan lainlain untuk mengimbangi kerusakan hutan.
‘’Kami dan TNI tentunya akan mendukung mengawal hutan Indonesia, khususnya di NTB, mewujudkan hutan yang asri dan lestari (sesuai visi Gubernur-Wakil Gubernur saat ini),’’ ujar Hery Indra . Menurutnya, hal tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 terkait pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, dan pemberian pelayanan serta pengayoman dan perlindungan bagi masyarakat. Bersambung ke hal 8
Endarwan Yansori
Hery Indra Cahyono
Madani Madani Mukarom Mukarom
(Suara NTB/ars)
Kearifan Lokal Hilang dan Minimnya Petugas
Butuh Solusi yang Menyentuh Akar Masalah KONDISI hutan NTB saat ini diakui cukup memprihatikan. Berdasarkan data tahun 2014, dari 1,071 juta hektare luas hutan, sisa lahan tutupan hutan hanya tersisa 22 persen. Artinya, 78 persen hutan di NTB dalam kondisi kritis. ‘’Itu ada yang kritis sekali, ada yang setengah kritis,’’ ujar Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB, Murdani, SH. Menurutnya, dengan adanya praktik pembalakan liar dan perambahan hutan, rata-rata percepatan kerusakan hutan di NTB adalah 1,4 persen. Bersambung ke hal 8
Murdani (Suara NTB/ars)
Kampanye Libatkan Tokoh Agama
Hj. Hartina
Andi Pramaria
Anggaran Minim dan Personel Terbatas Jadi Kendala KEPALA BKSDA NTB, Ir. Ari Subiantoro, M.P mengutarakan, saat ini, luas hutan di NTB mencapai 1,1 juta hektar. Sedangkan kawasan konservasinya kurang lebih hanya ada 170 ribu hektar saja. “Keadaannya memang tinggal itu, kawasan yang terjaga,” ujarnya. Menurut Ari Subiantoro, kawasan konservasi yang dikelola pihaknya, antara lain 11 Taman Wisata Alam (TWA), 5 Kawasan Cagar Alam dan 1 Taman Burung. Sebanyak 17 kawasan itu, menurutnya betul-betul terjaga oleh balai konservasi SDA NTB. Di NTB, BKSDA memiliki tiga seksi. Pertama di Lombok, kedua di Sumbawa dan seksi ketiga di Bima. Dari luas kawasan yang dikelola BKSDA, yang sempat tergang-
Dedy Asriady
gu oleh penguasaan kawasan tanpa izin sekitar 4000 hektar. ‘’Itu di Pulau Moyo, Bangko-bangko, dan satu lagi di Tanjung Tampa. Tapi sekarang sudah terjaga dengan baik,’’ imbuhnya. Selain mengelola kawasan konservasi, BKSDA NTB juga mengelola tanaman dan satwa liar. Untuk keperluan ini, pihaknya bekerjasama dengan TNI, kepolisian dan para pemangku kepentingan terkait. ‘’Tahun ini ada (sekitar) 2000 satwa liar yang kami lepas kembali di alam bebas,” imbuh Ari. Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dan Taman Nasional Gunung Tambora memiliki potensi yang besar. Namun, kerusakan alam di dua kawasan ini membuat potensi tersebut sulit
Lalu Saladin Jufri
dikembangkan. Kepala Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Dedy Asriady, S.Si, M.P, menjelaskan persoalan yang dihadapi TNGR. Salah satunya ialah kebakaran hutan. Dikatakan Dedy yang mulai bertugas sejak 14 Oktober 2019 itu, tahun 2019 ini luas kawasan TNGR yang terbakar merupakan yang terbesar sejak 2015 lalu. ‘’Kebakaran di Gunung Rinjani menurut data setiap tahun terjadi. Khusus tahun ini luasan terdampak 5.600 hektar. Kejadian yang lumayan besar setelah tahun 2015 yang lalu,’’ sebut Dedy. Lebih jauh dikatakan, potensi Gunung Rinjani sebagai jantung Lombok sangat luar biasa besar. Terdapat sekitar 1.700
Muhammad Saad
masyarakat sekitar kawasan yang bergantung hidup dari kawasan ini. Misalnya dengan menjadi porter dan pemandu wisatawan. Dengan adanya kebakaran hutan, tentu saja aktivitas pendakian akan terhenti. Hal itu berarti menghentikan sementara mata pencarian mereka. ‘’Akibat dari kebakaran tersebut kami harus terpaksa menutup pintu pendakian, namun setelah seminggu kemudian kami buka. 1.700 masyarakat yang terlibat dan mendapatkan akses kesejahteraan dalam bentuk pemberian jasa porter dan guide,’’ ungkapnya. Selain itu, pekerjaan rumah yang harus dipikirkan bersama juga ialah terkait dengan air dan sampah di sekitar kawasan. Bersambung ke hal 6
Ari Subiantoro
(Suara NTB/ars)
123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 PERAMBAHAN hutan menjadi permasalahan kompleks. 123456789012345678901234567890121234 Di satu sisi, masyarakat menebang pohon untuk meningkat123456789012345678901234567890121234 kan produktivitas pertanian mereka. Di sisi lain, bencana alam 123456789012345678901234567890121234 seperti longsor dan banjir bandang sewaktu-waktu mengintai 123456789012345678901234567890121234 jika hal ini dibiarkan. Menyikapi itu, diperlukan kampanye 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 bersama para pimpinan daerah, dengan melibatkan tuan guru. 123456789012345678901234567890121234 Upaya penyelematan hutan dengan melibatkan tokoh aga123456789012345678901234567890121234 ma, disampaikan Asisten III Setda NTB, Ir. Hj. Hartina, MM. 123456789012345678901234567890121234 Menurutnya, hal ini pernah dilakukan oleh Pemprov NTB di 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 Hutan Sekaroh, Kabupaten Lombok Timur. 123456789012345678901234567890121234 Kala itu, TGH. Sibawaih dilibatkan mengingatkan masyarakat 123456789012345678901234567890121234 di lingkar hutan agar tidak menebang hutan. Rupanya langkah itu 123456789012345678901234567890121234 dinilai cukup efektif mengingatkan masyarakat. “Kampanye itu 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 perlu melibatkan tuan guru,’’ kata Hartina. 123456789012345678901234567890121234 Kampanye penyelamatan hutan perlu diinisiasi oleh Pem123456789012345678901234567890121234 prov NTB bersama para kepala daerah di kabupaten/kota. Bila 123456789012345678901234567890121234 perlu, bupati mengeluarkan surat edaran seperti yang dilaku123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 kan oleh Bupati Bima. Bersambung ke hal 8 123456789012345678901234567890121234
SUARA NTB Senin, 25 November 2019
Halaman 2
(Antara/Bayu Prasetyo)
Suasana rapat terbatas bertopik “Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian” dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta pada Jumat (22/11/2019).
Pangkalpinang, 24/11 (ANTARA) Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan akses internet di tujuh destinasi pariwisata baru sebagai implementasi digitalisasi sektor pariwisata Indonesia. “Tanpa akses internet tentu akan menyulitkan pemerintah dalam mempromosikan keindahan di destinasi wisata baru ini,” kata Sekretaris Jenderal Kemenkominfo, Niken Widiastuti usai membuka Festival TIK 2019 di Pangkalpinang, Sabtu. Ia mengatakan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah mengeluarkan 10 destinasi wisata baru di Indonesia, di antaranya Danau Toba di Sumatera Utara, Tanjung Kelayang di Kepulauan Bangka Belitung, Tanjung Lesung di Banten. Selanjutnya Kepulauan Seribu di Jakarta, Borobudur di Jawa Tengah, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, dan Moro-
tai di Maluku Utara. “Saat ini tujuh dari 10 destinasi wisata baru tersebut sedang dalam proses pembangunan infrastruktur akses internet, sehingga pemerintah daerah mudah mempromosikan pariwisatanya secara daring,” ujarnya. Menurut dia pariwisata tanpa akses internet tentu akan menyulitkan daerah untuk mempromosikan dan wisatawan juga tidak bisa
mengetahui secara detail wilayah tersebut. Oleh karena itu, Kemenkominfo sekarang ini sedang dalam proses untuk bisa menyiapkan akses internet di berbagai daerah wilayah wisata tersebut. “Infrastruktur sudah disiapkan dan Kemenkominfo mengajak masyarakat untuk memanfaatkan akses internet tersebut dengan sebaik-baiknya,” katanya.
(ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)
Foto udara bentuk salah satu tikungan sirkuit saat pengerjaan galian tanah badan jalan Mandalika MotoGP Street Circuit di The Mandalika, Pujut, Praya, LombokTengah, NTB, Kamis (10/10/2019).
Jakarta, 22/11 (ANTARA) Presiden Joko Widodo meminta reformasi perpajakan harus dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi. “Saya minta reformasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak terus dilakukan mulai dari perbaikan administrasi, peningkatan kepatuhan, penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan,” kata Presiden saat membuka rapat terbatas bertopik “Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian” di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat. Presiden juga meminta menterinya mengawal konsistensi dan keberkaitan antara reformasi perpajakan di tingkat pusat dengan pem-
benahan pengaturan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, implementasi insentif perpajakan dinilai Presiden penting dilakukan untuk mendukung peningkatan daya saing, penciptaan lapangan kerja. Presiden juga mengingatkan penyederhanaan dan percepatan perizinan juga harus semakin ditingkatkan. “Pemberian insentif perpajakan bukan satu-satunya penentu dalam rangka peningkatan daya saing kita, karena fasilitas insentif perpajakan harus berjalan beriringan dengan penyederhanaan dan percepatan perizinan investasi, sinkronisasi dengan perda yang mengatur pemungutan pajak daerah maupun retribu-
si daerah,” demikian Presiden. Kemudian untuk memaksimalkan penerimaan perpajakan pada era digital, Presiden pun meminta perlakuan yang sama dalam pemungutan pajak bagi pelaku usaha konvensional maupun e-Dagang. Presiden juga meminta menterinya untuk mengimplementasikan insentif perpajakan sebagai upaya mendorong penguatan ekonomi di Tanah Air. “Untuk mendukung peningkatan daya saing, ciptakan lapangan kerja, saya meminta implementasi pemberian insentif perpajakan melalui beberapa instrumen seperti ‘tax holiday’, ‘tax allowance’, ‘investment allowance’, ‘super deduction’, tax untuk pengembangan kegiatan vokasi dan
litbang bagi industri padat karya itu adalah sangat penting,” kata Presiden. Menurut Presiden, fasilitas pembebasan bea masuk dan subsidi pajak juga dibutuhkan oleh industri padat karya. Jokowi berharap insentif perpajakan memberikan dampak yang besar bagi peningkatan daya saing Indonesia dalam menarik investasi. Hal itu juga dapat mendorong peningkatan kebutuhan tenaga kerja di Tanah Air. “Saya juga minta mulai ditempuh kebijakan penyetaraan ‘level playing field’ bagi pelaku usaha konvensional maupun e-Commerce untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan di era digital saat ini,” kata Presiden.
Badung, 22/11 (ANTARA) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio mengatakan pembangunan pariwisata ke depan tidak hanya berorientasi pada jumlah, namun juga meningkatkan kualitas turis yang datang. “Maksud pariwisata yang berkualitas dalam arti kami meningkatkan kualitas turis yang datang ke Indonesia sehingga spending di Indonesia jauh lebih besar,” ujar Menparekraf Wishnutama, saat menghadiri Indonesia Tourism Outlook 2020 di Nusa Dua, Bali, Jumat. Ia mengatakan sebelumnya pengeluaran turis yang datang ke Indonesia rata-rata sebesar 1.220 dolar AS dan pihaknya ingin meningkatkan jumlah tersebut. Ia mencontohkan Selandia Baru dalam satu tahunnya hanya dikunjungi oleh empat juta orang wisatawan, tapi pengeluaran per kunjungan tercatat hampir 5.000 dolar AS. “Dengan cara itu mereka bisa melindungi alamnya,” kata Wishnutama Kusubandio. Ia menjelaskan beberapa
target utama yang ingin dicapai adalah adalah devisa, nilai tambah pariwisata dan industri kreatif, kesiapan destinasi industri dan masyarakat, serta peningkatan kapasitas SDM. Selain itu juga menciptakan citra pariwisata yang berdaya saing tinggi, namun tetap dengan karakter lokal dan mementingkan kelestarian lingkungan. Menurutnya, melalui penerapan quality tourism, maka kelangsungan dan daya dukung lingkungan juga semakin terjaga karena pembangunan dan ekonomi kreatif harus diselaraskan dengan Sustainable Development Goals serta harus menerapkan konsep ekonomi hijau. “Ini pun sejalan dengan tren pariwisata masa depan, di mana ecotourism menjadi semakin diminati oleh para wisatawan,” ujar Wishnutama. Wishnutama mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan agar pariwisata bisa menjadi penyumbang devisa terbesar serta memberikan nilai tambah bagi industri kreatif yang akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mewujudkan visi Presiden Jokowi tersebut, pihaknya akan menjalankan sejumlah strategi, seperti menyasar lebih banyak wisatawan mancanegara dengan pengeluaran yang tinggi, misalnya melalui Meeting, Incentive,Convention,Exhibition (MICE). “Juga wisata minat khusus seperti cruise, ecotourism, sport tourism, event dan lain-lain,”
kata Wishnutama. Untuk target wisatawan pada tahun 2020 mendatang, ia mengaku saat ini pihaknya sedang menghitung ulang, karena sistem penghitungannya juga sedang diulang. “Jadi begini, ke depan itu bukan numbers orang yang datang, tapi kita harus tingkatkan kualitasnya,” ujar Wishnutama.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menyampaikan “keynote speech” saat kegiatan Indonesia Tourism Outlook 2020 di Nusa Dua, Bali, Jumat (22/11/2019).
Jakarta, 22/11 (ANTARA) Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan investor menyambut kebijakan insentif berupa tax holiday, tax allowance, super deduction tax, yang diluncurkan Pemerintah Indonesia untuk menarik investasi. “Untuk fasilitas tax holiday misalnya, sudah banyak pengaruhnya bagi industri atau calon-calon investor. Setelah kami pulang dari Jepang dan Korea Selatan, mereka sangat menghargai kebijakan pemerintah saat ini yang dinilainya sangat pro industri,” kata Menperin lewat keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Menperin mengungkapkan, setelah melakukan kunjungan ke Jepang dan Korea Selatan pada 18-20 November 2019 lalu untuk melakukan one on one meeting bersama direksi korporasi-korporasi top di dua negeri tersebut, pemberian insentif fiskal mulai mendapatkan tanggapan positif dari para investor di Negeri Sakura dan Negeri Ginseng tersebut. Terkait penerapan insentif super deduction tax, saat ini masih dalam tahap sosialisasi sehingga belum ada yang menikmati program itu. Meski demikian, pemerintah percaya program itu dapat mendatangkan banyak
investor karena telah diperhitungkan dengan matang. “Ini regulasinya baru mulai, tapi sudah ada perhitungannya sebelumnya,” ujarnya. Selain memberikan insentif fiskal, kebijakan selanjutnya guna mendongkrak daya saing industri nasional, yakni pengoptimalan Program Peningkatan Produksi Dalam Negeri (P3DN). Program P3DN merupakan upaya untuk mendorong instansi pemerintah agar mengoptimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri, terutama terkait dengan kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, mengajak masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor. “Jadi, kami ingin menciptakan suatu kondisi di mana industri dalam negeri bisa merasa nyaman di rumahnya sendiri. Salah satu upaya yang perlu dijalankan saat ini adalah mengoptimalkan program P3DN,” tegasnya. Pemerintah juga berkomitmen membangun industri manufaktur yang berdaya saing global melalui percepatan implementasi Industri 4.0.
Dalam upaya mendukung pelaksanaan Making Indonesia 4.0, pemerintah tengah mengupayakan penguatan SDM melalui program pendidikan dan pelatihan vokasi industri. Oleh karena itu, guna mempercepat terciptanya tenaga kerja industri yang kompeten, fasilitas super deduction tax, juga diberikan kepada industri yang mau terlibat dalam pengembangan kualitas SDM. “Ini sangat penting guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan kompeten sesuai kebutuhan industri,” tutur Menperin. Tak tanggung-tanggung, apabila perusahaan menjalankan program pendidikan vokasi industri, pemerintah memberikan potongan pajak hingga 200 persen. Sedangkan, bagi perusahaan yang melakukan riset dan pengembangan di Indonesia akan diganjar pengurangan pajak sampai 300 persen. Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk pengendalian impor, yakni dengan memberlakukan aturan safeguard(pengamanan perdagangan) untuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Dalam aturan safeguard, Kemenperin juga mendorong diterapkan di industri alas kaki.
Langkah ini diperlukan untuk melindungi industri alas kaki dalam negeri dari serbuan produk impor. “Kami lihat harus ada safeguarding, jadi industri sepatu kita bisa kompetitif dengan produk-produk yang datang dari luar negeri,” sebut Agus. Dengan adanya safeguard ini, diharapkan produk alas kaki dan produk tekstil bisa semakin bersaing dengan produk- produk impor.
Jakarta, 23/11 (ANTARA) Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan bahwa sektor perikanan budi daya akan kuat apabila pengelolaan sumber daya manusianya juga baik sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal memperkuat sekolah vokasional. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu, menyampaikan bahwa Politeknik Kelautan dan Perikanan memiliki sumber daya dan potensi yang luar biasa. Edhy Prabowo juga mengemukakan pihaknya mendorong lulusan Politeknik Kelautan dan Perikanan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan sektor perikanan dan mengelolanya dari hulu ke hilir. “Anak-anak muda harus ditanamkan dalam benaknya akan menjadi pengusaha, pembudidaya, dan harus bisa lebih hebat dari orang tuanya,” kata Edhy Prabowo. Untuk itu, ujar dia, lulusan Politeknik Kelautan dan Perikanan harus dapat aktif
berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan di dalam masyarakat, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan di dalam masyarakat, kemudian mencari solusinya dan juga dapat memberikan kontribusi yang positif demi kemajuan suatu daerah dengan wawasan luas dan ide cemerlang, serta tindakan sigap. Kementerian Kelautan dan Perikanan, lanjut Edhy Prabowo, berkomitmen untuk memberikan fasilitas kepada anak muda mengelola perikanan. Ia juga mendorong lulusan Politeknik Kelautan dan Perikanan nantinya dapat mengoptimalisasi sumber daya yang ada dengan membangun komunikasi kepada nelayan, pelaku usaha, serta memperkuat sektor perikanan budi daya di Tanah Air. Hal tersebut dinilai sejalan dengan ýarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni peningkatan komunikasi dengan pemangku kepentingan sektor kelautan dan pengembangan perikanan budi daya. “Budi daya kuat apabila sumber daya manusia kita kelola dengan baik. Kerja
dengan benar dan yang terpenting tidak korupsi,” tegasnya. Pihaknya pun menuturkan bahwa pendidikan vokasi akan diperluas hingga pesisir dan pegunungan. Politeknik Kelautan dan Perikanan yang merupakan salah satu satuan pendidikan KKP, telah menerapkan sistim vokasi dengan pendekatan teaching factory yakni 70 persen praktek dan 30 persen teori. Sebanyak 50 persen peser-
ta didiknya pun diperoleh dari anak pelaku utama perikanan. Politeknik Kelautan dan Perikanan juga menjadi center of excellence bagi sekolah menengah kejuruan dan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi terkait kelautan dan perikanan. Pembangunan dan pengembangan kelautan perikanan itu perlu pula melibatkan pihak swasta atau mitra perusahaan seperti dalam sisi teknis.
(Antaranews Bali/Fikri Yusuf)
(ANTARA/ Biro Humas Kementerian Perindustrian)
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita
(ANTARA/HO KKP)
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah).
HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SENIN, 25 NOVEMBER 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 214 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Digagas Hj.Putu Selly Andayani
Sekolah Sampah Gelisah ’’Dilaunching’’ MASALAH sampah memang masih menjadi persoalan di sejumlah daerah di NTB. Termasuk di Kota Mataram. Produksi sampah di Kota Mataram menjadi sekitar 400 ton setiap hari. Sementara yang baru bisa ditangani baru sekitar 75 persennya saja. Adalah Kepala Lingkungan (Kaling) Banjar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Syamsudin Fajar, mengawali mengelola sampah yang menumpuk dan menimbulkan bau tak sedap menjadi persoalan di wilayahnya. Awalnya hal ini merupakan sebuah tantangan dan persoalan yang sulit. Namun berkat sentuhan Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si yang saat tahun 2015
1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 Mandalika Grand Prix Association (MGPA) selaku pen1234567890123456789012345678901212 gelola Seirkuit Mandalika dan penangungjawab MotoGP 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Indonesia 2021 secara resmi meluncurkan desain final 1234567890123456789012345678901212 Mandalika International Street Circuit, Sabtu (23/11) lalu 1234567890123456789012345678901212 di Jakarta. Selain itu, hitung mundur menuju pre-booking 1234567890123456789012345678901212 tiket untuk ajang balap motor internasional tersebut juga 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dilakukan pada kegiatan yang sama. 1234567890123456789012345678901212 Bersambung ke hal 9 1234567890123456789012345678901212
Tiket MotoGP Mulai Dijual Januari 2020
(Suara NTB/ist)
LAUNCHING - Hj.Putu Selly Andayani memberi sambutan saat launching Sekolah Sampah Gelisah. lalu menjabat sebagai Penjabat Wali Kota Mataram, ia merasa terbantu. Sebab, dengan gerakan gotong royong
yang digagas Kepala Dinas Perdagangan NTB itu, sampah yang awalnya menjadi momok yang menakutkan,
(Suara NTB/ist)
Suasana saat launching Sekolah Sampah Gelisah. akhirnya bisa mendatangkan berkah. ‘’Saya ingat, pada Jumat pagi tahun 2015 saat awal
Temuan KPK
Setiap Tahun Rp24 Miliar Hilang di Trawangan
Mataram (Suara NTB) Salah satu temuan serius pada pengelolaan aset Pemprov NTB adalah lahan di Gili Trawangan. Dari lahan seluas 65 hektare terletak di Desa Gili Indah, Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara (KLU) itu, Pemda kehilangan pemasukan Rp24 miliar per tahun. Temuan KPK itu setelah dilakukan monitoring dan evaluasi (Monev) bersama Asdatun Kejati NTB beberapa waktu lalu. Selain Monev, tim supervisi melakukan peninjauan kembali terhadap kontrak Pemprov NTB dengan PT. Gili Trawangan Indah
(GTI) atas pengelolaan objek wisata di Gili Trawangan. ‘’Diketahui jangka waktu kontrak tersebut selama 70 tahun dan sedang didalami apakah ada wanprestasi dalam pengelolaan tersebut atau tidak,’’ kata juru bicara KPK Febri Diansyah dalam keteran-
gan tertulis diterima Suara NTB akhir pekan kemarin. Polemik seputar aset yang dikelola GTI ini menjadi salah satu fokus tim KPK di NTB. Sebab nilai aset yang dikuasi sangat besar dengan pendapatan signifikan. Bersambung ke hal 9
Pemprov Terjunkan Tim Tertibkan Ratusan Aset Bermasalah KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 7.848 aset bermasalah di NTB. Menyikapi temuan lembaga antirasuah ini, Pemprov NTB sejak pekan kemarin telah menerjunkan tim ke kabupaten/kota. Bersambung ke hal 9
Narkoba Sasar Warnet
TO K O H Medsos Lebih Simpel dan Efektif POSTINGAN Gubernur NTB, Dr. H.Zulkieflimansyah pada akun facebook beliau terkait tumpukan sampah di Jalan Gajahmada Pagesangan Kota Mataram, dekat Kampus UIN, Minggu (24/11), langsung direspons cepat pihak Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Mataram. Dalam waktu yang singkat, bahkan dalam hitungan jam saja, petugas dari Dinas Kebersihan Kota Mataram langsung terjun ke lapangan, membersihkan sampah sebagaimana termuat dalam akun media sosial orang nomor satu di NTB itu. H.Zulkieflimansyah Bersambung ke hal 9
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/dok)
Direkomendasikan Putus Kontrak KPK merekomendasikan pemutusan kontrak kerja sama pemanfaatan aset senilai Rp2,3 triliun di Gili Trawangan. Kerja sama pemanfaatan aset daerah seluas 65 hektare tersebut dinilai sudah pantas diputus kontraknya lantaran PT. Gili Trawangan Indah (GTI) yang menjadi mitra Pemda tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian. ‘’Karena selama ini PT.GTI masih belum ada aktivitas. Pembangunan cottage dan fasilitas lainnya tidak ada sampai hari ini terealisasi. Jadi KPK juga sama dengan kita melalui putus kontrak. Dalam rapat itu, seperti itulah penyelesaiannya. H. Zainul Islam Bersambung ke hal 9 (Suara NTB/dok)
saya menjabat jadi Kaling, saya kaget Ibu Selly sudah di depan rumah saya. Bersambung ke hal 9
(Suara NTB/why)
OPERASI - Kepala BNNP NTB, Gde Sugianyar memimpin operasi menyasar warnet dan game online di Praya, Lombok Tengah, Minggu (24/11) dini hari.
Mataram (Suara NTB) Penyalahguna narkoba tak cuma main rumahan. Bahkan, di tempat umum seperti warnet. Hal itu ditemukan tim BNN Provinsi NTB saat menggelar razia di Praya, Lombok Tengah, Minggu (24/ 11) dini hari kemarin. Kepala BNN Provinsi NTB Brigjen Pol Gde Sugianyar Dwi Putra memimpin operasi yang menyasar warnet dan tempat gim online. Total 11 orang diamankan diduga mengonsumsi narkoba. Tim BNN juga menemukan toilet salah satu warnet yang dirazia, bercecer alat isap narkoba. Yakni botol dengan sedotan yang dimodifikasi. Salah satu warnet itu diduga juga sebagai tempat pesta narkoba. Dugaan itu semakin kuat ketika tim BNN mendapat salah satu diantaranya kedapatan membawa poket narkoba. Bersambung ke hal 9
Puncak HKN Tingkat Provinsi NTB 2019
Suarakan Pola Hidup Sehat, Wujudkan NTB Sehat dan Cerdas Mataram (Suara NTB) Seluruh keluarga besar kesehatan dan mitra kerja memperingati puncak Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-55 tingkat provinsi NTB di arena Car Free Day (CFD) Monumen Bumi Gora Udayana, Kota Mataram, Minggu (24/11). Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia itu, dimanfaatkan untuk menyuarakan tentang pola hidup sehat. Tema kegiatan HKN 2019 adalah Generasi Sehat, Indonesia Unggul. Tema ini sangat relevan juga dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc - Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yakni NTB Sehat dan Cerdas. Bersambung ke hal 9
(Suara NTB/nas)
PUNCAK HKN - Asisten III Setda NTBHj. Hartina bersama Kepala Dikes NTB, Nurhandini Eka Dewi dan tamu undangan melepas burung menandai pembukaan peringatan puncak HKN ke - 55 Tingkat Provinsi NTB Tahun 2019.
(Suara NTB/nas)
Pelayanan Posyandu Keluarga di lokasi puncak HKN ke-55 Tingkat Provinsi NTB Tahun 2019.
SUARA MATARAM
SUARA NTB Senin, 25 November 2019
Halaman 4
Percepat Pelayanan Kepada Masyarakat
11 Puskesmas Diusulkan Jadi BLUD
Bendahara Harus Kompeten MENGHADAPAI dana kelurahan yang cukup besar pada tahun 2020 mendatang, Kelurahan Cinilaya menginginkan bendahara kelurahan harus lebih berkompeten dalam mengelola anggaran dan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari dana kelurahan. Lurah Cilinaya, I Gusti Agung Nugrahini menyampaikan, dana kelurahan pada tahun 2020 mendatang, diharapkan mampu dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Kelurahan Cilinaya mendapat dana kelurahan lebih besar dari tahun sebel(Suara NTB/dok) umnya. “Kita dapat Rp1,8 milI Gusti Agung Nugrahini iar. Itu dari APBD 5 persen dan dari DAU dana pusat Rp350 juta. Dana itu saya sudah bagi ke pemberdayaan dan Sarpras (sarana dan prasarana) fisik,” katanya kepada Suara NTB, Minggu (24/11) kemarin. Untuk pemberdayaan sendiri, kelurahan akan mengadakan Diklat Linmas. Diklat ini sudah dibagi dalam dua kelompok untuk 10 orang di masing-masing kelurahan di Kecamatan Cakranegara. Kelurahan Cilinaya akan mengadakan penguatan kader Posyandu di semua lingkungan. “Semuanya itu ada 55 kader,” jelasnya. Untuk pengerajaan fisik sendiri, kata Nugrahini, dari DAU tambahan itu, semuanya akan digunakan ke pembangunan fisik. Seperti rekonstruksi drainase dan pemasangan paving block di lingkungan Karang Tapen dan lingkungan lainnya. “Pemasangan itu ada di RT 45 Karang Tapen. Kita juga akan pasang lampu PJU (penerangan jalan umum) juga di semua lingkungan yang ada,” tegasnya. “Satu tiang PJU kan biayanya sampai Rp5 juta. Nanti, kita juga akan berkoordinasi dengan Dinas Perkim kota Mataram untuk pemasangan PJU ini,” jelas Nugrahini. Untuk itu lanjut Nugrahini, besarnya anggaran kelurahan yang dikelola kelurahan tak membuatnya jumawa. Dikarenakan, kondisi bendahara di kelurahannya sangat jauh dari kompeten. Sebelumnya, kata dia, bendahara Kelurahan Cilinaya pindah ke Kecamatan Mataram akibat mutasi pada awal Bulan November lalu. “Kita memang kalah di bendahara. Karena ada mutasi kemarin, para bendahara banyak dimutasi dipindah ke kecamatan. Justru ini, (bendahara, red) baru dapat dari Kabupaten Lobar. Makanya, SPJ yang kita susun lumayan cepat,” pintanya. Saat ini kata Nugrahini, bendahara baru di Kelurahan Cilinaya baru saja bertugas dipindah lagi ke kecamatan. “Dari itu bendahara baru yang ada saat ini memang saya akui belum bisa mengoperasikan komputer dengan kompeten,” imbuhnya. “Untuk itu, besok kita minta diganti saja. Bendahara baru ini kan usulannya sampai Desember nanti. Mudah-mudahan ada bendahara yang labih bagus nanti,” katanya. Dengan begitu, ia pun berharap, dari dana kelurahan Rp1,8 miliar ini dapat dilaporkan sesuai pelaporan yang sudah ditetapkan pemerintah. (viq)
Mataram (Suara NTB) – Rapat gabungan komisi-komisi Dewan mengulik berbagai persoalan yang ada hubungannya langsung dengan kepentingan masyarakat. Salah satunya adalah keluhan terkait panjangnya antrean berobat di puskesmas. Menyikapi persoalan ini, Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Ahmad Azhari Gufron, S.Si., mengusulkan agar 11 Puskesmas di Kota Mataram diubah statusnya menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Dengan mengubah Puskesmas menjadi BLUD, Gufron menyakini tidak akan ada lagi antrean panjang ketika masyarakat berobat. ‘’Sehingga tidak ada lagi istilah kekurangan obat,’’ katanya. Seperti diketahui, Kota Mataram memiliki 11 Puskesmas. Dari 11 puskesmas itu, empat sudah berstatus puskesmas
rawat inap dan dua puskesmas sudah mempunyai UGD (Unit Gawat Darurat). Gufron menegaskan bahwa 11 Puskesmas ini sudah mampu menjadi blud. ‘’Puskesmas sudah mampu mandiri,’’ cetusnya. Selain mempercepat pelayanan kepada masyarakat, dengan menjadi BLUD, kata Politisi PAN ini, dapat men-
ingkatkan PAD. Pada bagian lain, dia juga menyoroti tenaga kesehatan rangkap jabatan. Padahal seharusnya, hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi. Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., mengatakan, usul menjadikan 11 puskesmas di Kota Mataram menjadi BLUD, membutuhkan kajian lebih lanjut.
BPJS Ibarat Bom Waktu Sorotan terkait kesehatan lainnya adalah naiknya iuran BPJS. Masalah BPJS, kata Anggota Komisi III Irawan Aprianto, ST., ibarat bom waktu. Kebijakan pemerintah pusat menaikkan iuran BPJS nyatanya menjadi persoalan di masyarakat. ‘’Gagal bayar ini sangat tinggi,’’ sebutnya. Sedangkan, lanjut Politisi PKS ini, kalau masyarakat sudah masuk lewat jalur mandiri, tidak bisa diakses oleh bantuan. ‘’Bisa sih bisa, tapi syaratnya, masyarakat harus melunasi dulu tunggakan BPJS yang sebelumnya di jalur mandiri. Pada bagian
lain, Irawan juga menyayangkan Dikes Kota Mataram belum menjalin kerjasama dengan RSUP NTB. Padahal, daerah-daerah lain di NTB, sudah ada MoU dengan RSUP NTB, sehingga ada kemudahan berobat bagi masyarakat yang kurang mampu. ‘’Kenapa Dikes Kota Mataram belum melakukan itu,’’ sesalnya. Tidak adanya MoU Dikes Kota Mataram dengan RSUP NTB membuat masyarakat Kota Mataram kesulitan mengakses bantuan di RSUP NTB. ‘’Jadinya pilihannya ada dua, bayar sendiri atau pulang paksa,’’ pungkasnya. (fit)
Dispar Tata PKL di Pantai Ampenan Mataram (Suara NTB) – Dinas Parawisata Kota Mataram akan menata dan mengklasifikasikan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pantai Ampenan. Pada tahun 2020 mendatang, semua PKL di Pantai Ampenan akan menjual beragam jenis kuliner dari Kota Mataram. Demikian dikatakan Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, I Made Swastika Negara. Sampai saat ini, sambung Swastika, proses pengerjaan lapak di Pantai Ampenan sudah memasuki 57 persen. Proses pengerjaan lapak Pantai Ampenan akan dikebut hingga tenggat waktu yang sudah ditetapkan. “Kemarin pada dua minggu sebelumnya sudah sampai 57 persen. Dispar akan berusaha tuntaskan sampai Desember mendatang. Karena kan kontraknya berakhir pada tanggal 25 Desember ini,” kata Made sapaannya kepada Suara NTB, Sabtu (23/11). Pada proses pengerjaan lapak di Pantai Ampenan, Swastika menjelaskan, pengerjaan lapak ini secara simultan. Pasalnya, pada pengerjaan pondasi pilar dan atap untuk lapak yang baru ini, dikerjakan langsung di lokasi lapak. “Kalau sudah atapnya dipasang, itu sudah masuk 80 persen. Itu kan pabrikasinya di sana, kita optimis bisa tuntas tahun ini,” katanya.
Harus Ada Penyeragaman Program KOMISI I DPRD Kota Mataram mempertanyakan kebijakan Pemkot Mataram terhadap alokasi dana kelurahan yang kini menyedot program-program yang sebelumnya ada di OPDOPD. ‘’Ini harus dibarengi dengan SDM atau aparatur di kelurahan,’’ katanya menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Sabtu 23/11. Karena bagaimanapun, aparatur kelurahan yang nantinya bertindak sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) harus memahami program-program yang menjadi skala prioritas. Ko(Suara NTB/fit) misi I masih melihat kurangIsmul Hidayat nya koordinasi OPD, camat dan kelurahan dalam menjalankan program-program yang menjadi kebijakan daerah. ‘’Diterjemahkan dari OPD sampai kelurahan, itu belum ada keseragaman,’’ ungkapnya. Contohnya, masalah penanganan sampah. Walikota Mataram sudah melimpahkan kewenangan kepada Camat dan Lurah. ‘’Kalau kemarin bolehlah bertanya, anggarannya mana? Kalau sekarang anggarannya sudah ada. Ini yang kami maksud dalam pertemuan gabungan komisi. Ada penegasan kepala daerah untuk penyeragaman program. Tidak hanya di satu dua kelurahan, semua ini,’’ terang politisi PKS ini. Ismul menginginkan ada penegasan berapa persentase anggaran kebersihan di masing-masing kelurahan. ‘’Keseluruhannya misalnya untuk apa. Itu untuk kendaraan roda tiga, alat dari RT ke lingkungan, penggajian tenaga atau pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan sampah. Nah ini yang belum. Ini yang kita minta didetailkan,’’ terang mantan sekretaris komisi III ini. Ismul mengingatkan pemanfaatan dana keluharan bukan untuk inovasi dari pikiran-pikiran pribadi. ‘’Yang baik namun tidak benar,’’ cetusnya. Apalagi tidak prioritas. Anggota dewan dari Dapil Selaparang ini mencontohkan salah satu kecamatan di Kota Mataram mengangkat program internet kelurahan, bahkan hingga lingkungan. ‘’Di Kominfo itu sudah ada,’’ cetusnya. Namun demikian, Dewan juga perlu mengecek apakah program internet ini sudah dihapus dari Dinas Kominfo. Sehingga ke depan, Kominfo tidak lagi berpikir soal program KIM. Dengan demikian Kominfo bisa fokus pada program Kehumasan. Sementara itu, terkait SDM, oleh BKPSMD ada yang dihilangkan, namun ada juga penggantinya. Ini tidak terlepas dari wacana pemerintah pusat menghapus eselon III dan IV. ‘’Saya kira jangan dululah pakai asumsi. Lebih pada tahun ini harus ada. Karena Diklat dan Bimtek, Komisi I ingin ada percepatan di bidang SDM. Karena ini kaitannya dengan dana besar,’’ ucapnya. Jangan sampai karena ketidakmampuan akhirnya tidak dieksekusi. ‘’Itu yang kita khawatirkan,’’ imbuh Ismul. Akhirnya stagnan. Dana ada tapi tidak dipakai,’’ sesalnya. (fit)
(Suara NTB/viq)
LAPAK KULINER - Pengunjung lapak kuliner di Pantai Ampenan, Jumat (22/11) kemarin. Nantinya, semua PKL di Pantai Ampenan tidak diperbolehkan lagi menggelar meja di pinggir Pantai Ampenan. Karena, area pinggir Pantai Ampenan akan disterilkan. Nantinya, semua PKL di Pantai Ampenan akan ditata sesuai klasifikasi jualannya. Dispar Kota Mataram juga akan mendata kembali PKL yang memenuhi kebutuhan pengunjung. “Kita sedang buatkan aturan mainnya untuk
semua PKL ini. Seperti apa nanti penataannya kita akan segera buatkan,” tegasnya. Menurut Swastika, pada tahun 2020 mendatang, dilarang bagi semua PKL yang menggelar meja jualannya di pinggir Pantai Ampenan. Dikarenakan,
Mataram Masih Butuh Retail Modern Mataram (Suara NTB) – Bukannya membatasi, Pemkot Mataram justru masih memberikan peluang terhadap investasi retail modern. Dengan jumlah penduduk dan sebarannya dibutuhkan sekitar 40 – 50 retail modern. Implikasi terhadap berpeluang matinya usaha kecil menengah dinilai belum ada kajian. Tercatat sejak tahun 2012 – 2018 jumlah retail modern di Kota Mataram mencapai 157 gerai. Keberadaannya tersebar di enam kecamatan. Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Amran M. Amin menyampaikan, dari hasil inventaris bahwa jumlah retail modern hingga saat ini berjumlah 157 gerai. Jumlahnya tersebar di enam kecamatan di Kota Mataram. Eksistensi retail modern diklaim dari hasil rapat bersama Badan Pusat Statistik memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian masyarakat. Disisi lain, kehadiran retail modern dinilai mengganggu atau mengurangi produktivitas usaha kecil menengah. Kajian akademis terhadap efek keberadaan retail modern itu belum diterima. “Sampai sekarang belum ada kajian akademis mengenai
(Suara NTB/dok)
H. Amran M. Amin dampak itu,” kata Amran dikonfirmasi pekan kemarin. Sementara itu, kajian yang dikeluarkan dari Badan Penelitian dan Pengembangan bahwa kebutuhan retail modern sampai 2023 mendatang dimungkinkan mencapai 200 lebih. Artinya, dari jumlah sekarang ini masih dibutuhkan sekitar 40 – 50 retail modern di Mataram. Tingginya kebutuhan pasar modern melihat faktor kepadatan pendudukan dan luas wilayah yang dibutuhkan. Meskipun masih dibukanya peluang retail modern tetap
saja Dinas Perdagangan tidak lagi instansi yang memberikan izin. Proses perizinan diajukan melalui online single submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. “Kita hanya merekomendasikan saja,” tandasnya. Rekomendasi dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan sifatnya memberikan kajian berdasarkan aspek perdagangan, kondisi sosial, persyaratan administratif serta teknisnya. Disatu sisi klaim Amran, pihaknya tidak ingin retail modern akan mengganggu perekonomian masyarakat setempat. Oleh karena itu, usaha retail modern harus ada persetujuan kaling, lurah dan camat. Mantan Kadispora menambahkan, keberadaan retail tidak saja keinginan dari pemerintah. Ada juga permintaan masyarakat. Contohnya, di Jalan Lalu Mesir Suryadi dari dulu masyarakat meminta ada retail modern. Tetapi pihaknya tidak memberikan karena ada gelegat persaingan bisnis antara retail modern. Tapi masyarakat selau menginginkan karena tempat itu dijadikan tempat mesum dan transaksi gelap. “Harapan masyarakat dengan adanya retail modern itu tidak ada lagi transaksi gelap,” katanya. (cem)
area pinggir Pantai Ampenan akan disterilkan. “Kita akan larang, karena tidak boleh lagi
ada PKL yang menggelar meja di pinggir pantai Ampenan,” tutupnya. (viq)
Komisi IV Minta Sosialisasi Narkoba Sasar Orangtua Siswa Mataram (Suara NTB) – Komisi IV DPRD Kota Mataram, meminta Dinas Pendidikan Kota Mataram menganggarkan sosialisasi bahaya narkoba. Masifnya peredaran narkoba di Kota Mataram membuat komisi yang membidangi masalah pendidikan ini khawatir akan masa depan generasi muda di Kota Mataram. Namun, menurut Sekretaris Komisi IV, Nyayu Ernawati, S.Sos., dalam rapat kerja dengan jajaran Dinas Pendidikan Kota Mataram, sosialisasi bahaya narkoba ini, tidak kepada siswa. ‘’Kita ingin, pendidikan bahaya narkoba ini justru kepada para orang tua siswa,’’ tegasnya, Sabtu (23/11) dalam rapat gabungan komisi-komisi dewan. Sosialisasi ini, lanjut Erna, diberikan kepada orang tua siswa yang anaknya baru masuk ke bangku SMP. ‘’Jadi, siswa-siswa SMP ini, orangtuanya kita berikan sosialisasi tentang bahaya narkoba,’’ terangnya. Sosialisasi ini bertujuan supaya orang tua tahu sedini mungkin kalau ada anakanak yang terindikasi menjadi penyalahguna narkoba. ‘’Karena kan pernah ada kasus narkoba yang melibatkan anak SMP di Mataram,’’ ungkap Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini. Oleh karena itu, Komisi IV
menggagas program sosialisasi narkoba terhadap orang tua siswa yang arahnya adalah kewaspadaan dini narkoba. Erna mengaku, tahun lalu, program sosialisai ini tidak pernah ada. ‘’Makanya berapa anggaran yang dibutuhkan, Komisi IV siap mendukung,’’ imbuhnya. Pada bagian lain, Erna juga meminta Disdik Kota Mataram menganggarkan pengadaan soal bagi anak berkebutuhan khusus. ‘’Misalnya soal dengan huruf braile untuk anak tuna netra,’’ sebutnya. Komisi IV juga tidak menutup mata masih kurangnya fasilitas UNBK. ‘’Kita ingin untuk masalah fasilitas UNBK ini selesai di tahun 2020,’’ tegasnya. Demikian pula dengan kasus masih bergabungnya SMPN 14 Mataram dengan SD Model. ‘’Ini juga harus selesai di tahun 2020,’’ cetusnya. Dengan langka-langkah percepatan ini, Erna berharap tidak ada lagi siswa siswi yang belajar di ruang kelas. ‘’Karena bagaimanapun, pembangunan itu harus berawal dari SDM,’’ demikian Erna. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Lalu Fatwir Uzali menjelaskan bahwa SD model akan dimerger dengan SDN 36 Mataram. Sedangkan untuk TK model akan dibangun di sekitar SMPN 14 Mataram. (fit)
(Suara NTB/dok)
Transfer Dana Diterima Pemkot Mataram Turun Rp25 Miliar
H.M.Syakirin Hukmi
Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran dana perimbangan ke masing – masing kabupaten/kota dan provinsi. Pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemkot Mataram turun mencapai Rp25 miliar lebih. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, H.M.Syakirin Hukmi dikonfirmasi pekan kemarin membenarkan anggaran dana perimbangan diterima dari pemerintah pusat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Disatu sisi, ada juga transfer dana dari pemerintah yang bertambah.
“Iya ada naik dan turun,” jawab Syakrin. Syakirin menambahkan, kontribusi PAD Kota Mataram terhadap APBD pada Tahun Anggaran 2020 sebesar 27,21 persen. Pada RAPBD Tahun Anggaran 2020, PAD ditargetkan sebesar Rp415 miliar dengan kontribusi dari pajak daerah sebesar Rp.164,1 miliar lebih, retribusi daerah sebesar Rp51,06 miliar dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp9,8 miliar lebih serta lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp190 miliar. Pendapatan asli daerah banyak tergantung dari pemerintah pusat. Ada juga sambungnya, yang merupakan potensi di kota berupa PKB dan TNKB. “Jadi tidak meski PAD,” tambahnya. Sementara data yang dihimpun Suara NTB bahwa pendapatan
yang bersumber dari Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2020 yang dialokasikan untuk Pemerintah Kota Mataram dalam APBN Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp876.390.459.000,00. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar Rp 25.005.368.000,00 atau 2,77. Hal ini terdiri dari diantaranya, Bagi Hasil Pajak sebesar Rp53.974.281.000,00 atau naik sebesar Rp443.592.000,00. Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp15.883.640.000,00, turun sebesar Rp3.775.597.000,00. Sedangkan, DAU sebesar Rp.641.141.879.000,00 naik sebesar Rp8.388.150.000,00. Kenaikan ini yang disebabkan adanya formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja tahun 2020 dan DAU tambahan yang diarahkan untuk dana kelurahan.
Untuk dana alokasi khusus juga mengalami penurunan di tahun 2020 Pemkot Mataram menerima Rp165.390.659.000,00 atau turun sebesar Rp30.061.513.000,00 yang penurunannya bersumber dari DAK reguler, DAK penugasan dan DAK non fisik. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp212.825.228.660,00. Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp174.184.955.681,00, terjadi kenaikan sebesar Rp38.640.272.979,00. Terdiri dari, pendapatan hibah Rp.49.984.200.000,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan pemda lainnya Rp92.931.796.660,00. Pendapatan Lainnya Rp69.909.232.000. (cem)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Senin, 25 November 2019
Dambakan Interkoneksi Jalur Transportasi RENCANA pembangunan jembatan Lombok Sumbawa terus dimatangkan dengan membuat studi kelayakan. Lombok Timur (Lotim) saat ini sudah memiliki Pelabuhan Labuhan Haji yang dicita-citakan juga bisa disambungkan jalur transportasi laut di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Lotim mendambakan ada interkoneksi jalur transportasi baik laut dengan darat. Kepala Dinas Perhubungan Lotim, M. Zaini saat (Suara NTB/dok) dikonfirmasi Suara NTB, M. Zaini Sabtu (23/11) menjelaskan, terbangunnya jembatan diyakini akan berdampak besar bagi Kabupaten Lotim. Di antaranya, pasti akan ada terminal. Terminal ini sangat penting sebagai pos barang dan Lotim pasti ketempatan pembangunannya. Untuk itu, pembangunan jembatan Lombok Sumbawa ini memang diharap tidak sampai berdampak hilangnya peluang Pelabuhan Labuhan Haji untuk bisa berkembang cepat pemanfaatannya. Sebaliknya, bisa terjaring dua pelabuhan antar-pulau di wilayah Provinsi NTB ini. “Insya Allah rencana-rencana ini akan bisa menghubungkan jalur darat dan jalur laut,” ungkapnya. Ketika nanti benar-benar jembatan terealisasi pembangunannya, diyakinkan juga Dermaga Labuhan Haji tidaklah akan mati. Dikatakan, Pemerintah Lotim sudah mempersiapkan sejumlah rencana besar untuk memanfaatkan Dermaga Labuhan Haji sebagai sumber pendapatan asli daerah. “Nanti kita akan koordinasi juga dengan gubernur,” ucapnya. Dikatakan, tidaklah semua jalur transportasi yang dibangun ini kemudian berdampak buruk pada infrastruktur transportasi lain yang sudah dibangun. Jembatan terbangun untuk transportasi darat, maka transportasi laut pun tetap dapat difungsikan. Selanjutnya dikatakan Zaini, dalam melakukan perencanaan pembangunan ada pertimbangan azas manfaat yang akan dirasakan masyarakat. Dikatakan saat ini yang dibutuhkan masyarakat Lotim adalah kemudahan akses menuju beberapa tempat strategis di kabupaten lain. Menjadi wewenang provinsi untuk membangunkan akses tersebut. Dicontohkan, Lotim pembangunan jalur darat antara Praya dengan Lotim dari jalur selatan. Sejauh ini sebutnya, jalur selatan ini belum maksimal. Pilihan dari utara disebut sudah tidak efektif lagi, karena sudah sangat padat. Kebijakan penggunaan jalur Selatan, Praya-Labuhan Haji ini dinilai sangat dinanti oleh masyarakat Lotim. “Kita menunggu kebijakan Gubernur yang bisa menyentuh masyarakat Lotim,” ungkap Zaini menambahkan. (rus)
Disperindag Akui Banyak PKL Dimodali Rentenir Tanjung (Suara NTB) Para Pedagang Kaki Lima (PKL) khususnya yang bergerak di usaha makanan dan minuman diakui masih berhubungan dengan rentenir. Sebagai wira usaha, pihaknya masih kesulitan mengakomodir para PKL mengingat program Wira Usaha Baru tidak menyentuh bantuan permodalan dalam bentuk uang tunai. “Kita tidak membantah. Memang para PKL ini masih berhubungan dengan Bank Subuh (rentenir, red),” ujar Kepala Disperindag KLU, Drs. H. Raden Nurjati akhir pekan kemarin. Menurut dia, kendati program WUB sudah berjalan, namun program tersebut belum akan menyelamatkan para PKL dari jerat bisnis “uang beranak” yang dijalankan rentenir berkedok koperasi. Sebab, bansos WUB dalam wujud uang tunai tidak bisa dicairkan, karena bertentangan dengan aturan. “Agak sulit juga mencarikan solusi. Bisa saja mereka dibantu, tapi bantuannya bukan uang tapi alat,” imbuhnya. Sementara, Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH. MH., kepada Suara NTB mengatakan dirinya pribadi memiliki alternatif solusi untuk menghindarkan PKL dari jerat rentenir. Caranya menurut wabup, Pemda KLU harus menempatkan agunan di bank senilai tertentu. Bank kemudian menyalurkan kredit kepada usaha mikro dan kecil (usaha PKL) dengan skim 1:3 sampai 1:5. Artinya, apabila jaminan Pemda sebesar Rp 1 miliar, maka bank harus menyalurkan kredit kepada usaha mikro sebesar 3 sampai 5 kali lipat. “Saya sudah berpikir untuk membantu para PKL kita melalui kerjasama itu, tetapi belum diapresiasi,” ujarnya. Wabup menegaskan, pola penempatan dana dimaksud hanya sebagai jaminan apabila terdapat usaha mikro yang menunggak setoran. Dengan catatan, tunggakan PKL karena keadaan kahar, atau force majeure. Jaminan tidak berarti menjamin para PKL karena kelalaian atau keengganan PKL melunasi hutangnya di bank. “Saya sudah telusuri di beberapa daerah, studi banding yang kita lakukan, cara itulah yang dilakukan, bukan dengan memberikan bansos dalam bantuk uang tunai,” tandasnya. (ari)
Halaman 5
Pelamar CPNS di Lotim Berguguran Selong (Suara NTB) Senin (25/11), penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2019 ditutup. Pendaftaran yang dibuka secara online ini menghasilkan sekitar 9. 579 pelamar yang sudah mengisi formulir dan 7.663 yang sudah submit per tanggal 23 November. Dari jumlah ini, sedikitnya pelamar sekitar 3 persen mulai berguguran. Dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (23/11), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, H. M. Isa, SAP, melalui Kepala Bidang Data dan Formasi, Yulian Ugi Lusianto, mengatakan, dari 9.579 pelamar di Kabupaten Lotim. Formasi tersebut didominasi oleh tenaga guru dan tenaga kesehatan. Sementara pelamar yang dinyatakan gugur tersebut, apakah positif masuk tidak memenuhi syarat (TMS) nantinya akan dirapatkan oleh pihak panitia. “Memang ada beberapa yang tidak lengkap persyaratannya. Tapi untuk kita nyatakan TMS akan kita rapatkan di tingkat panitia,” jelasnya. Dari temuan tim verifikator di gedung Computer Asissted Test (CAT), beberapa kesalahan oleh pelamar berupa tidak dimasukkannya akreditasi perguruan tinggi maupun akreditasi prodi dari pelamar yang bersangkutan. Pasalnya dalam ijazah maupun transkrip nilai, perguruan tinggi ada yang mencamtumkan dan tidak mencantumkan akredi-
tasinya. Selain itu, kesalahan yang dilakukan oleh pelamar, sehingga dinyatakan tidak memenuhi persyaratan terkait surat lamaran dan surat pernyataan yang dibuat tidak sesuai dengan format atau contoh yang diberikan oleh BKPSDM Lotim. Beberapa pelamar membuat dua jenis surat tersebut berdasarkan surat pernyataan dan lamaran, seperti Kabupaten Lombok Tengah maupun daerah lainnya. Diketahui, 482 formasi yang dibuka oleh Pemkab Lotim didominasi tenaga guru sebanyak 273 formasi, tenaga kesehatan 152 formasi dan sisanya 57 formasi tenaga teknis. Di mana untuk tahun ini Kabupaten Lotim hanya membuka untuk formasi umum dan tidak ada formasi khusus dengan usia maksimal 35 tahun. Sementara nilai ambang batas dalam seleksi CPNS tahun ini juga dikurangi dari tahun lalu dalam seleksi kompetensi dasar (SKD). Dari nilai ambang batas passing grade untuk tes wawasan kebangsaan (TWK) 75 dikuran-
Pendistribusian Air Bersih Terkendala Selong (Suara NTB) Menjelang musim hujan tahun 2019 ini. Jumlah wilayah yang terdampak kekeringan terus meluas dari 6 kecamatan menjadi 12 kecamatan. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah permintaan air bersih terus bertambah. Sementara dalam pendistribusian air bersih masih terbentuk ketersediaan armada mobil air bersih. Kepada Suara NTB, Sabtu (24/11), Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Lalu Rusnan, menyebutkan jika pihaknya setiap hari menerima permintaan untuk dilakukan pendistribusian air bersih. Untuk itu pihaknya secara aktif melakukan pendistribusian air bersih 48 kali sehari. Di mana saat ini kekeringan meluas menjadi 12 kecamatan yang harus dilayani air bersih. Disebutkannya, wilayahwilayah kekeringan ini dilayani secara bergilir seiring dengan keterbatasan armada. BPBD sendiri hanya memiliki 4 armada. Sementara idealnya dari 21 kecamatan atau 12 kecamatan
yang mengalami kekeringan idealnya disediakan satu kecamatan tersedia 2 armada mobil tanki air bersih. “Kita berharap satu kecamatan 2 unit mobil tanki air bersih. Idealnya begitu,” terangnya. Sampai saat ini, penetapan darurat kekeringan masih diberlakukan sejak tanggal 9 September hingga 9 Desember 2019. Dalam darurat kekeringan ini, pemerintah terus melakukan pendistribusian air bersih terhadap wilayah-wilayah yang dilanda kekeringan. Pendistribusian secara bergilir rutin dilakukan setiap hari sesuai dengan permintaan. Selain dari BPBD, pendistribusian air bersih juga dilakukan oleh instansi lain maupun pihak swasta. Pada musim kemarau ini, dari BPBD Lotim merencanakan dilakukan survey geolistrik untuk dilakukan pembangunan sumur bor dilokasi yang masih mengalami krisis air bersih. Menurut Lalu Rusnan, pembangunan sumur bor merupakan solusi permanen dalam mengatasi krisis air bersih yang setiap tahun dialami oleh masyarakat di Kabupaten Lotim (yon)
(Suara NTB/yon)
VERIFIKASI - Tim verifikator sedang melakukan verifikasi berkas lamaran CPNS di gedung CAT Lotim. gi menjadi 65, tes karakteristik pribadi (TKP) dari 143 saat ini dikurangi menjadi 126, sementara untuk tes intelegensia umum (TIU) tetap dengan bobot 80. Dikatakan Ugi, pengurangan nilai ambang batas dalam passing grade ini tidak
berdampak pada kualitas peserta yang diterima pada seleksi CPNS 2019. Adapun dalam rekrutmen CPNS 2019 ini, sejak dibuka 11 November 2019 hingga 25 November 2019. Untuk seleksi SKD pada bulan Februari
2020 dan SKB pada bulan Maret menggunakan sistem CAT. Kemudian untuk pengumuman akhir pada bulan April dan pemberkasan bagi peserta yang lulus pada pengumuman akhir dilakukan pada bulan Mei 2020. (yon)
Tiga Calon Kades Sigar Penjalin Adukan Dugaan Permainan Uang Tanjung (Suara NTB) Tiga dari lima calon Kepala Desa (Kades) Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, mengadukan dugaan politik uang (money politic) oleh salah satu bakal calon. Menurut mereka, proses pilkades cacat hukum, sehingga ketiga calon kades itu pun mengadukan keberatan kepada panitia pilkades. Diawali dari surat yang ditandatangani bersama oleh Calon Kades Aftahudin (No.1) Abdullah (No.2) dan Usman Hakim (No.3), menyatakan keberatan atas proses pilkades yang diklaim sarat permainan uang. Surat yang dibuat Jumat sore - pasca-pemilihan itu, diajukan ke Panitia Pilkades setempat. Sehingga pada Minggu (24/11) kemarin, Panitia Pilkades mengundang ketiganya guna klarifikasi. Hadir pada pertemuan itu antara lain, Panitia Pilkades, Camat Tanjung, Samsul Bahri, Sekcam, Nartodi, Kapolsek Tanjung, AKP Anton R.P., tiga calon kades, serta Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Sigar Penjalin. Dalam keterangannya, H. Usman Hakim menegaskan pihaknya mengajukan keberatan atas proses pilkades. Permainan uang yang dilakukan salah satu calon menyebabkan proses pilkades cacat hukum. “Kami nyatakan kami tidak terima,” cetusnya. Calon Kades, Abdullah, menguatkan tudingan pelaksanaan pilkades cacat hukum, karena money politic tidak mengada-ada. Pihaknya bahkan siap membuktikan. “Jelas kami tolak, karena itu cacat hukum. Kami tidak mengada-ada, tapi bisa dibuktikan sendiri, dan kami bisa buktikan dengan beberapa saksi,” tegasnya. Senada kedua calon, Aftahuddin menyayangkan salah satu
(Suara NTB/ari)
LAPOR - Tiga calon Kades Sigar melaporkan dugaan praktik money politic kepada panitia pilkades, Minggu (24/11). calon mengingkari komitmen bersama pelaksanaan pilkades. Dimaksud Aftahuddin, adalah Deklarasi Damai yang ditandatangani seluruh calon kades bersama Kapolres dan Bupati di Lapangan Tanjung. “Kalau tanda tanga itu diabaikan, pertanyaan saya, mau dibiarkan atau dianggap biasabiasa saja ketika itu terjadi (pelanggaran komitmen). Ketika prosesnya tidak beres, apalagi hasilnya,” cetus Aftahuddin. Menanggapi itu, unsur Panitia Pilkades Supartman, mempermalukan kepada para calon bahwa pengaduan akan diselesaikan mengikuti alur di Perbup. Artinya, pertemuan para pihak kemarin tidak lain untuk meminta klarifikasi atas temua para calon. “Hari ini tidak ada penyelesaian, dalam artian kami mendengar keluhan. Selanjutnya akan didiskusikan dan jadikan acuan untuk tindaklanjuti,” ujarnya. Camat Tanjung, Samsul Bahri, mengatakan selaku pengawas pilkades pihaknya akan berpedoman pada Perbup 35, berikut perubahannya. Terkait
materi keberatan kepada BPD atau Pengawas pemilihan, maka pihaknya akan memfasilitasi. Namun sebelumnya diharapkan, setiap masalah dapat diselesaikan secara musyawarah. “Silakan calon ajukan surat, masalahnya ‘kan adalah bukan hasil tapi proses berjalan (money politic). Kami di Panwas melihat keseluruhan, tidak satu per satu. Isu yang diajukan adalah money politics, maka sudah jelas apa saja yang harus diajukan (lengkapi berkas aduan),” jelasnya. Kapolsek Tanjung, AKP Anton R.P., menyarankan agar para calon Kades pelapor melengkapi berkas. Antara lain meliputi nama dan alamat pelapor, waktu dan tempat kejadian, nama dan alamat pelanggar, hingga nama dan alamat saksi-saksi. “Money politic lari kepada tindak pidana umum. Pada Peradilan umum, ada mekanisme penyidikan dan penyelidikan. Silakan tempuh jalur yang ada,” ujarnya. Pertemuan itu berjalan dengan aman, dengan kesimpulan ketiga calon menyerahkan surat pengaduan dari masing-masing calon yang keberatan. (ari)
Terduga Begal Ditangkap (Suara NTB/ist)
(Suara NTB/ari)
BERKAS - H. Djohan Sjamsu mengembalikan berkas pendaftaran calon kepala daerah di PPP, Minggu (24/11).
KEMBALIKAN - Perwakilan H. Sarifudin saat mengembalikan berkas di PPP.
Djohan Sjamsu dan Sarifudin Kembalikan Berkas Pendaftaran di PPP Tanjung (Suara NTB) H. Djohan Sjamsu dan H. Sarifudin, mengembalikan formulir penjaringan calon bupati di Sekretariat DPC PPP Kabupaten Lombok Utara (KLU), Minggu (24)11) sore. Djohan dikawal 100an relawan, sedangkan Sarifudin mengembalikan berkas melalui tangan kanan, Ketua Bidang OKK DPC Gerindra KLU, Abdullah. Kedua bakal calon diterima Ketua DPC PPP KLU, Narsudin, S.Sos., didampingi pengurus DPC PPP dan Tim Desk Pilkada. Dalam pendaftaran itu, Sarifudin mendaftarkan paket Sarifudin - Dr. M. Sukri (SMS). Sedangkan Djohan, mendaftar posisi calon bupati tanpa wakil. Ketua DPC PPP, Narsudin, ikut antusias melihat banyaknya relawan yang mengiring Djohan Sjamsu. Ia bahkan menga-
nggap, kehadiran relawan Djohan sebagai nilai plus dan menjadi bagian yang akan dipertimbangkan dalam rekomendasi ke DPW dan DPP. “Kami di PPP tetap berharap, PPP menjadi wakil sesuai hasil muskercab. Kalaupun tidak, yang penting ada komunikasi. PPP harus mengusung, dan pengusung yang menang,” ungkapnya. Narsudin tegas, tidak ingin PPP dimanfaatkan saja oleh calon. Ketika menang tersebut menang, PPP tidak dilibatkan dalam tim pertimbangan kebijakan. Bahkan ia ingin sejak pembuatan visi misi calon, partai pengusung dilibatkan. PPP juga tidak ingin hanya disajikan janji palsu oleh calon, sebab PPP selaku pengusung tidak ingin menjadi bulan-bulanan atas sikap melahirkan pemimpin
yang tidak menepati janji. “PPP harus terlibat dalam menyusun visi misi. Karena ada beberapa item harus tuangkan. Contoh, Calon akan kami sodorkan komitmen mendukung Perda pendidikan keagamaan, apalagi di KLU banyak madrasah,” jelasnya. Sementara, Ketua DPC PKB H. Djohan Sjamsu, menjawab permintaan Ketua DPC PPP itu. Baginya, sewajarnya bupati terpilih tidak meninggalkan parpol pengusung. Ia berpendapat, lebih banyak teman berpikir dan bekerja, maka membangun Lombok Utara akan semakin mudah. Sebaliknya, dengan pola pikir membangun hanya dari satu partai saja akan sulit dilakukan. “Saya berkomitmen, andaikata didukung oleh PPP, komunikasi intens kami lakukan.
Silaturrahmi dengan partai koalisi pascapilkada sangat penting. Apabila kita berhasil, saya tidak mungkin tinggalkan partai pengusung,” tegasnya. Djohan menguatkan, koalisi solid selama 5 tahun pascapilkada akan ia buktikan dengan menuangkan ke dalam perjanjian hitam di atas putih. Karena baginya, partai pengusung lain bukan sekadar kendaraan politik. Sementara, Ketua Bidang OKK, Abdullah selaku perwakilan Sarifudin, mengatakan pengembalian berkas kepada PPP merupakan ikhtiar dari sekian usaha yang sudah dilakukan. Ia menganggap peluang semua calon untuk didukung oleh PPP, sama. “Kuncinya di PPP, tetapi kami tetap menjalin komunikasi dengan DPC PPP, tidak ada persoalan,” imbuhnya. (ari)
Selong (Suara NTB) Dua terduga begal, Sup (27) asal Dasan Bagek Desa Perigi Kecamatan Pringgabaya dan Mun (40) asal Dasan Lendang Desa Pringgabaya ditangkap aparat Polres Lombok Timur (Lotim). Kedua terduga pelaku ditangkap dua jam usai membobol rumah warga dengan korban Muh. Fauzan dan Satriawan Efendi. Kejadian tersebut pada malam hari, di mana korban pada saat itu sedang tidur di rumahnya bersama istri dan anaknya, sekitar pukul 02.00 wita korban terbangun karena mendengar suara pintu depan rumahnya sedang dibuka, kemudian korban keluar dari kamar tidur dan mengecek suara pintu, namun saat korban keluar langsung dianiaya oleh pelaku. Pada saat yang bersamaan, satu orang pelaku lainnya menggeledah kamar istri korban dan mengancam menggunakan parang. Setelah melakukan aksinya, pelaku dilihat oleh korban berjumlah dua orang dan kabur ke arah persawahan. Atas kejadian tersebut barang berharga korban berupa 1 buah HP Samsung J7 milik korban, satu buah HP Oppo milik korban dan satu buah laptop merek
(Suara NTB/ist)
AMANKAN - Kedua terduga pelaku begal saat diamankan oleh aparat kepolisian. Samsung, sehingga korban mengalami kerugian senilai Rp10.000.000 dan melaporkannya di Polsek Pringgabaya. Selain itu, pelaku yang berjumlah 2 orang mencegat korban yang sedang melintas di jalan raya Seruni Mumbul kemudian pelaku menodong korban menggunakan parang dan memaksa korban menyerahakan barang berharganya. “Pelaku membawa kabur barang berharga milik korban berupa 1 unit sepeda motor dan HP ViVo Y93,”terang Kapolsek Pringgabaya. Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SE,SIK, menjelaskan terduga pelaku ditangkap sesaat setelah kejadian pembegalan di
wilayah Tanjung Kecamatan Labuhan Haji. Saat dilakukan penangkapan, terduga pelaku dan petugas sempat terjadi kejar-kejaran menggunakan sepeda motor milik korban, sehingga petugas melakukan tindakan tegas dengan melumpuhkan pelaku dengan tembakan lurus menembus betis kiri pelaku. “Beberapa rekan pelaku masih dalam pengejaran dan identitas sudah dikantongi. Pelaku Nyok merupakan residivis pelaku curas dan baru beberapa bulan bebas dari Rutan Selong,”terang Yogi. Saat ini pelaku dan barang bukti diamankan di Polsek Peinggabaya untuk pengembangan dan proses hukum lebih lanjut. (yon)
SUARA NTB Senin, 25 November 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 6
Tak Punya STR Pilkada Paling ”Seksi” PILKADA tahun 2020 mendatang merupakan tahapan pemilihan serentak ke empat sebelum menuju pilkada serentak di seluruh Indonesia tahun 2024 mendatang. Di NTB total ada tujuh kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada serentak. Termasuk Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Dari semua kabupaten/ kota yang akan menggelar pilkada di tahun 2020, menurut Komisioner KPU NTB, Yan Marli, saat launching pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Suara NTB/dok) Loteng di lapangan umum Yan Marli Muhajirin Praya, Sabtu (23/11) malam, Pilkada Loteng bisa dikatakan yang paling seksi. “Kenapa? Karena banyak proyek dan program pusat yang turun di Loteng. Sehingga proses Pilkada Loteng jelas akan banyak mendapat sorotan dari pemerintah pusat hingga pihak luar negeri,” sebutnya. Menurutnya, pemerintah pusat tentunya akan sangat menanti siapa kepala daerah yang terpilih nantinya di Pilkada Loteng. Tidak terkecuali para investor yang sudah maupun akan berinvestasi di Loteng, karena kepala daerah hasil Pilkada Loteng tahun 2020 akan sangat menentukan arah pembangunan di Loteng ke depan. Tidak kalah penting, proses pelaksanaan pilkada itu juga mendapat perhatian dunia, mengingat kepala daerah hasil Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang inilah yang akan memimpin Loteng ketika event balap dunia MotoGP digelar. “Apabila Pilkada Loteng berjalan ribut serta tidak aman, bakal meninggalkan kesan kurang baik di mata dunia,” terangnya. Tapi sebaliknya, kalau tahanan pilkada bisa berjalan aman serta lancar, maka siap-siaplah Loteng untuk go international. Pemimpin yang terpilih tentunya juga akan memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat di daerah ini. Mengingat begitu seksinya Pilkada Loteng di mata dunia luar, maka menjadi tugas semua elemen masyarakat di daerah ini untuk mendukung seluruh tahapan pilkada agar bisa berjalan aman dan lancar dengan turut berperan serta menjaga keamanan wilayah. Agar semua tahapan pilkada bisa berlangsung sukses. Memang tidak bisa dipungkiri, setiap event demokrasi pasti ada dinamikanya, karena demokrasi tanpa dinamika juga kurang lengkap. Namun yang paling penting ialah bagaimana supaya dinamika bisa mendatangkan dampak positif, bukannya dampak negatif. “Dinamika itu perlu dalam sebuah proses demokrasi. Tapi hendaknya yang menjurus kepada hal positif bukan yang negatif,” tandasnya. (kir)
Banyak Bidan dan Perawat Gagal Mendaftar CPNS Giri Menang (Suara NTB) Banyak lulusan pendidikan bidan dan perawat di Lombok Barat (Lobar) tidak bisa ikut mendaftar CPNS, lantaran terkendala tidak punya Surat Tanda Registrasi (STR). Bagi bidan dan perawat, STR ini menjadi salah satu syarat wajib untuk mendaftar CPNS. Jika tidak punya STR, maka otomatis tidak memenuhi syarat (TMS) alias gugur. Salah seorang warga asal Gerung mengaku dirinya ingin sekali mendaftar CPNS tahun ini. Namun akibat STR-nya mati menyebabkan dirinya harus bersabar tidak bisa ikut mendaftar. Ia berharap agar ada keringanan syarat pelamar khusus bidan dan perawat, seperti halnya pelamar lain yang diberikan semacam kelebihan bisa memilih nilai tertinggi yang diperoleh pada tes tahun lalu atau tahun ini.
Jangan sampai, ujarnya, terkesan ada semacam perlakuan khusus terhadap pelamar yang beberapa kali ikut tes, namun tidak lolos. Sementara ada pelamar bidang dan perawat baru pertama kali tes, namun bisa masuk passing grade. “Kami berharap ada keringanan juga,” harap pelamar yang enggan disebut namanya. Diakuinya bukan hanya dirinya yang bakal mendaftar CPNS tahun ini akibat tidak ada
wajib melampirkan STR, kalau ndak ada maka otomatis TMS (gugur), “jelas dia. Yang berbeda pada rekrutmen CPNS kali ini, pelamar yang masuk tiga besar passing grade diberikan keistimewaan. Mereka diberikan kebebasan memilih nilai tertinggi yang diperoleh pada saat tes kali ini atau tahun lalu. “Sudah ada daftar pelamar yang masuk P1/TL artinya mereka yang lulus passing grade dengan Permenpan yang belum diperbaharui diberikan keistimewaan, mereka diberikan kebebasan memilih nilai tertinggi hasil tes kali ini ataukah tahun lalu, “jelasnya. Mereka yang masuk P1/TL memiliki nilai di atas passing grade pada urutan 2 dan 3, namun tidak lolos. (her)
Anggaran Minim dan Personel Terbatas Jadi Kendala Untuk diketahui, air di jalur pendakian setelah gempa itu ada yang hilang, berpindah dan mata air menjadi kecil. Sedangkan penanganan sampah yang dilakukan juga belum maksimal. ‘’Menurut saya PR Gunung Rinjani tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak. Contoh sampah harus berkoordinasi dengan OPD terkait,’’ sebutnya. Sementara itu, Pemprov NTB telah menetapkan kawasan Tambora sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan di Pulau Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima. Berdasarkan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013 - tahun 2028, kawasan Tambora menjadi satu kesatuan destinasi dengan Teluk Saleh dan Pulau Moyo dikenal dengan sebutan Samota. Kasi Balai Taman Nasional Tambora, Muhammad Saad, menyebut TNT punya segudang potensi. Namun potensi berbagai varietas unggulan yang bisa menyedot wisatawan tersebut terancam dengan ulah tangan jahil manusia. Seperti adanya perambahan hutan, pembalakan liar, kebakaran hutan dan lain sebagainya. Fenomena pembalakan liar menjadi perhatian serius pihaknya. Setiap saat selalu jadi atensi. Pembalakan liar dilakukan oleh masyarakat penduduk sekitar kawasan Tambora. Akibatnya, kawasan yang memiliki luas 71 ribu hektar ini dalam keadaan terancam. ‘’Banyak hal yang kita alami di sana pelanggaran-pelanggaran itu terutama pembalakan liar, perambahan hutan, pembakaran hutan dan perburuan liar. Pembalakan liar ini dilakukan masyarakat sekitar kawasan itu daerah penyangga,’’ ujar Saad. Dijelaskan, masyarakat banyak melakukan pencurian kayu di kawasan Hutan Tambora. Minimnya tenaga yang dimiliki mengakibatkan kontrol terhadap upaya perambahan hutan secara ilegal ini tidak maksimal dilakukan. Di samping rendahnya anggaran yang diberikan terhadap pengelola kawasan itu. ‘’Kami sendiri ada 11 orang menjaga kawasan hutan itu. Walaupun kami tetap lakukan patroli gabungan dari TNI-Polri dengan keterbatasan anggaran,’’ jelasnya. Perambahan hutan ini jelasnya, dilakukan masyarakat sekitar untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Termasuk juga kebakaran hutan dilakukan oleh masyarakat secara tidak sengaja pada saat mareka mencari madu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. ‘’Ada yang mencari madu itu harus memakai asap, jadi kadang-kadang kelalaian mereka, api tertinggal. Begitu juga dia lakukan perburuan liar dengan cara menebang hutan terlebih dahulu,’’ tutur Saad. Pihaknya menegaskan sudah banyak para pelaku pembalakan maupun pembakaran hutan di kawasan itu yang ditangkap. Namun dalam prosesnya selalu mempertimbangkan asas kemanusiaan saja. Sehingga pihaknya hanya melakukan pembinaan yang berujung tidak ada efek jera terhadap pelaku. ‘’Banyak yang sudah kita tangkap, namun banyak masyarakat yang sudah pintar. Kita dihadang, kita punya mobil dirusak. Kita lakukan penangkapan lagi lagi kita pikir kemanusiaannya saja. Kita hanya lakukan pembinaan saja di kantor polisi. Di sana kita harus berkomitmen untuk menjaga kawasan Tambora ini. Harapan kami ke depan mudah-mudahan kita sepakat agar taman Tambora ini bisa lestari,’’ sambungnya. Sementara itu, Kepala KPH Rinjani Timur, Lalu Saladin Jufri menyampaikan, KPH Rinjani Timur mengelola hutan seluas 37.068 hektar. Yang terdiri atas hutan lindung sekitar 3.200 hektar lebih dan hutan produksi 5.500 hektar. Hal yang dilakukan kawasan hutan lindungan maupun hutan produksi adalah mendorong kiat-kiat dari berbagai pihak memanfaatkan hutan dengan pelestarian dan skema kegiatan sosial. KPH Rinjani Timur telah bersepakat dengan Pemda Kabupaten Lombok Timur. Kesepakatan ini yang perkuat dengan perjanjian kerjasama antara Gubernur NTB kala itu, TGH. M. Zainul Majdi dengan Penjabat Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik. Kala itu, diinisiasi pengelola wisata di Sembalun, Suela di Desa Perigi dan Bumdes di Desa Sekaroh memanfaatkan hutan Sekaroh. Pemanfaatan hutan juga dioptimalkan oleh Dinas Pariwisata Lombok Timur yang berkontribusi membangun wisata melalui programnya guna menunjang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. “Banyak program diinisiasi untuk memanfaatkan hutan produksi,” katanya. Terkait rehabilitasi lahan kritis, Jufri mengakui pihaknya kewalahan dengan maraknya pembakaran hutan. Dengan situasi di sebelah utara dan timur Lombok Timur adalah lahan savana yang mudah terbakar. Saat kebakaran, pihaknya bersama TNGR bersusah payah memadamkan api. Tercatat hingga pertengahan bulan November lahan terbakar seluas 1.114,5 hektar. Untuk penanganan lahan terbakar, Lombok Timur telah menginisiasi dengan OPD terkait membentuk tim yang terdiri TNI, Kepolisian, TNGR dan BPBD. ‘’Untuk penanganan kebakaran hutan sudah ada tim yang dibentuk oleh Pemkab Lombok Timur,’’ terangnya. Jufri menambahkan, di tahun 2019 kawasan hutan telah direhabilitasi hampir 300 hektar. Sumber anggarannya berasal dari APBD dan bantuan program dari PT.AMNT melalui program DAS. Diperkirakan, per hektar lahan yang telah direhabilitasi ditanami sekitar 1.104 pohon. Artinya, jika 300 hektar pohon yang telah ditanam sekitar 3.330 batang. Untuk pemeliharaan hutan itu sendiri diperkirakan menghabiskan anggaran sekitar Rp 3 miliar. Untuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat, KPH Rinjani Timur menerapkan melalui tiga strata. Yakni, pendapatan harian atau mingguan, penanaman buah musiman seperti kopi dan durian alpukat yang memang mungkin banyak diminati oleh masyarakat kawasan sekitar hutan. Serta, menanam kayu sebagai pelindung air untuk mencegah erosi. Namun demikian, ia memiliki kekhawatiran terutama di kawasan Sambelia. Tiga tahun sekali biasanya terjadi banjir bandang. Periode bencana ini diantisipasi bekerjasama dengan PT. Sadana Arif Nusa melakukan penutupan lahan. Penutupan lahan di wilayah HTI dan tapal hutan lindungan sudah terbentuk. ‘’Kita menerpakan LHL seluas 150 hektar berasal dari pengelolaan TNI 50 hektar dan 100 hektar dari komunitas. Selain itu, kita juga menjalin kerjasama untuk mewujudkan NTB bebas sampah,’’demikian katanya. (nas/dys/cem)
Dari Hal. 1
36 Paket Proyek di Lobar Kritis Giri Menang (Suara NTB) 36 paket proyek di Lombok Barat (Lobar) masuk kategori kritis, lantaran deviasi negatif alias tidak mencapai target hingga 20 persen. Kebanyakan proyek yang kritis ini adalah puskesmas. Banyaknya proyek kritis ini pun menjadi atensi serius Bupati Lobar H. Fauzan Khalid. Jumat (22/11) lalu, Bupati Lobar memanggil para rekanan yang mengerjakan proyek. Bupati memberi peringatan keras kepada rekanan, jika tidak menyelesaikan pekerjaan maka pemda mengambil langkah tegas memutus kontrak pekerjaan hingga mem-blacklist rekakanan. “ Kita ingin mendorong para kontraktor agar mereka bisa bekerja sesuai dengan kontrak yang sudah mereka lakukan,” tegasnya. Tidak hanya para kontraktor, dalam pertemuan bupati juga memberikan tekanan kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Para PPK, para pengawas supaya mereka lebih rajin lagi melakukan monitoring progres pembangunan. “Dari hasil monitoring, ada memang sejumlah proyek yang berpotensi terlambat, oleh karena itulah di sisa waktu yang masih ada ini agar semua pekerjaan yang tersisa bisa diselesaikan tepat waktu, terutama untuk proyek DAK,” tegas bupati. Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Lombok Barat Heri Ramadhan menjelaskan dari hasil pengawasan yang dilakukan pihak AP ada sekitar 36 proyek yang progres pembangunan jauh di bawah target, sehingga masuk katagori kritis.” Ada 36 proyek yang progres pembangunan kritis,” akunya. Adanya kondisi ini, maka proyek tersebut berpotensi tidak bisa selesai tepat waktu, kalau tidak bisa selesai tepat waktu ini akan sangat merugikan daerah, karena akan menambah beban keuangan untuk daerah, sebab semua proyek yang kritis ini adalah proyek yang sumber anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di mana batas laporan penyelesaian proyek ini pada tanggal 31 Desember. Dari 36 proyek yang katagori kritis ini, ada sekitar 3 proyek yang sangat antisipasi terlambat, karena deviasi sangat tinggi. Untuk itu, Pemkab Lobar sangat menekankan kepada para kontraktor untuk tidak main-main, agar secepatnya mereka menyelesaikan proyek mereka.” Kita sangat tekankan tadi kepada kontraktor untuk tidak main-main,” pintanya. (her)
STR. Namun banyak temantemannya yang baik yang sudah bekerja dan belum bekerja yang tidak bisa mendaftar. “Banyak sekali teman-teman saya yang ndak bisa ikut daftar,” aku dia. Kasubid Pengadaan Pegawai pada BKPSDM Lobar H. Rizky Bani Adam mengatakan sampai pukul 08.44 Minggu (24/11), jumlah pelamar mencapai 2029 orang. Diakui terjadi lonjakan jumlah pelamar yang mendaftar
ini pada beberapa hari terakhir, meski diakui jumlah pelamar ini kurang signifikan. Ia menambahkan, untuk penutupan pendaftaran pada tanggal 27 November pukul 23.11. Masa pembukaan pendaftaran ini genap15 hari sesuai petunjuk dari Kemenpan RB. Menyoal persyaratan untuk pelamar bidan dan perawat mengacu aturan pusat wajib memiliki STR. Bahkan STR yang dijadikan syarat bukan STR magang, namun asli. Yang boleh tidak menggunakan syarat STR, jelas dia adalah pelamar dengan lulusan SKM. Dia bisa menggunakan ijazah S1. Hal ini diatur dalam Permenpan Nomor 23 tahun 2019.”Jadi pelamar bidan dan perawat itu
(Suara ntb/ist)
NYARIS PUTUS - Akses jalan kawasan wisata Senggigi menuju KLU ini nyaris putus akibat longsor. Pihak Balai Jalan diharapkan segera memperbaikinya.
Akses Jalan Nasional Terancam Putus Akibat Longsor Giri Menang (Suara NTB) Longsor terjadi di akses jalan utama kawasan wisata Senggigi Lombok Barat (Lobar) menuju Kabupaten LU beberapa hari lalu, persisnya pada bagian tebing dekat sebuah hotel di kawasan tersebut. Longsor yang diduga diakibatkan hujan deras tersebut hampir mengenai badan jalan, jika tidak segera ditangani akan mengakibatkan akses jalan wisata tersebut putus. Kepala Desa Senggigi Ilham, menyebut, jalan wisata ternama tersebut mengalami longsor. “Jalan yang longsor itu diatas Hotel Seraton akibat hujan lebat pertama beberapa hari lalu,” jelas Ilham, Minggu (24/11). Akses jalan ini pernah longsor akhir tahun lalu. Pihaknya bekerjasama dengan pihak hotel sudah memperbaiki longsor tersebut, namun rusak lagi. Longsor ini, ungkapnya, diakibatkan aliran air hujan yang dari bukit mengalir lewat jalan tersebut menuju le laut. Akibat tak bisa menah-
an derasnya aliran air sehingga terjadinya longsor. Informasinya, perbaikan jalan akan ditangani oleh Balai Jalan Nasional, sebab akses jalan ini masuk jalan nasional. Rencananya perbaikan permanen akan dilakukan tahun ini. “Beberapa waktu lalu pihak dari Dinas PU turun poles - poles (memperbaiki), saya tanya kapan di perbaiki secara maksimal. Kata pihak dari PU itu tahun ini akan diperbaiki,” jelasnya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Made Artadhana mengatakan pihaknya sudah mengkoordinasikan masalah akses jalan longsor ke Balai Jalan Nasional untuk segera dilaksanakan langkah-langkah penanganan lebih lanjut. Sebetulnya, kata dia, pihaknya bersama Balai Jalan
Nasional sudah melakukan langkah - langkah penanganan darurat, namun longsor yang diperbaiki ambruk lagi. “Sebenarnya sudah dilaksanakan langkah-langkah penanganan darurat, tapi ambruk. Mestinya penanganannya permanen, tetapi sepertinya persoalan anggaran juga, “imbuh dia. Pihaknya akan terus memantau tindak lanjut penanganan longsor, sebab jangan sampai nanti menghambat dan terjadi hal yang tak diinginkan saat pelaksanaan perayaan tahun baru. Menurutnya, sebelum terjadi longsor pihaknya sudah menyampaikan hal ini ke Balai Jalan Nasional. Pasalnya, hasil pantauan di lapangan pihaknya sudah melihat adanya tanda-tanda atau gejala terjadinya longsor. (her)
Bergelombang, Jalur ’’Bypass’’ LIA Rawan Lakalantas Praya (Suara NTB) Para pengguna kendaraan diimbau untuk waspada dan berhati-hati saat melintas di sepanjang jalur bypass Lombok International Airport (LIA) di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Terlebih saat ini sudah mulai musim hujan. Pasalnya, di beberapa titik ruas jalan kondisinya kini tidak rata serta bergelombang. Kondisi jalan tersebut kerap memicu terjadinya kasus kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di jalur utama tersebut. “Kita imbau pengguna kendaraan bisa mengurangi kecepatan kendaraannya saat melintas di jalur bypass. Karena di beberapa titik rawan terjadi lakalantas akibat dari kondisi jalan yang tidak rata serta bergelombang,” ungkap Kasat Lantas Polres Loteng, AKP Marully RA., SIK., kepada Suara NTB, Sabtu (23/11). Ia mengatakan, pada sepanjang pagi hingga Sabtu siang, tercatat ada dua kasus lakalantas yang terjadi melibatkan dua kendaraan minibus. Di mana kendaraan-kendaraan tersebut ditemukan jatuh ke area persawahan di wilayah Labulia. Kedua kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan tunggal atau out control (OC). “Penyebabnya masih kita selidiki,” sebutnya. Dikatakannya, para pengen-
dara terkadang kurang waspada ketika melintas di jalur bypass. Kondisi jalan yang besar dan mulus membuat pengendara terkadang lalai, sehingga kerap memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Padahal tidak semua jalan di jalur bypass dalam kondisi baik. Untuk menekan kasus lakalantas di jalur by pass, pihaknya sudah memasang sejumlah rambu tambahan. Tidak hanya itu, pihaknya juga sudah memasang sejumlah papan peringatan, khususnya di jalur-jalur yang dianggap paling rawan terjadi lakalantas. Harapan, para pengendara bisa waspada. Pun demikian, upaya tersebut tidak akan artinya kalau para pengendara mematuhi peringatan yang ada. “Kita sudah melakukan upaya dengan memasang papan peringatan. Tapi semua tetap kembali kepada kesadaran pengendara,” ujarnya. Terhadap kondisi jalan yang tidak rata serta bergelombang tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan instansi lainnya yang punya kewenangan terkait jalur bypass. ‘’Bila perlu pihaknya nanti akan turun bersama-sama untuk mengecek titik mana saja yang butuh perbaikan,’’ ujarnya. (kir)
SUARA NTB Senin, 25 November 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
GOR Bertaraf Internasional akan Dibangun di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa akan memiliki Gelanggang Olah Raga (GOR) dengan fasilitas bertaraf internasional. Rencananya pembangunannya akan dilakukan pada tahun 2020 mendatang melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik lebih kurang Rp14,8 miliar. “Kita akan dapat DAK Fisik sub bidang olahraga khususnya untuk pembangunan GOR. Itu nanti dialokasikan tahun 2020. Kita dapat sekitar Rp 14,8 miliar. Anggarannya untuk gedung dan sarana prasarana olahraga,” kata (Suara NTB/ist) Plt. Kepala Dinas Pemuda H. Iskandar Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Iskandar D, M.Ec., Dev. Menurut H. Kendo, akrab disapa, GOR yang akan dibangun persyaratannya sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Minimal nantinya harus melayani enam cabang olahraga (cabor). Seperti pembangunan lapangan bulu tangkis, takraw, voli, futsal dan basket. Meskipun demikian, nantinya GOR juga bisa dimanfaatkan untuk event olahraga lainnya, sepanjang persyaratan minimal sudah terpenuhi. Bahkan diharapkan fasilitas yang ada bertaraf internasional. “Dalam pedomannya dihajatkan untuk bertaraf internasional. Jadi kualifikasi, sarana-prasarana ukuran lapangannya taraf internasional. Kemudian akan dilengkapi dengan tribun, dan sarana olahraga lainnya. Seperti net, lampu dan lain sebagainya. Kemudian didukung ruang terbuka di sekitarnya, ruang parkir. Semua ruangan itu sudah ada ruangan minimal yang harus tersedia dalam persyaratan,” terang pejabat yang juga menjabat Asisten Administrasi Umum Setda Sumbawa ini. Sementara ini, pihaknya sudah menyiapkan lahan sekitar 1,22 hektare sebagai tempat pembangunan GOR nantinya. Adapun lelang akan diupayakan pada awal tahun 2020. Mengingat pihaknya hanya diberikan waktu hingga minggu pertama bulan tiga melakukan optimalisasi terhadap alokasi. Jika melebihi waktu tersebut, maka anggaran yang akan ditransfer yakni sebesar nilai kontrak. “Kita upayakan lelang pada waktu awal. Mudah-mudahan tidak ada kendala dengan penetapan PPK dan lain sebagainya. Sehingga perangkat untuk persiapan lelang bisa tersedia secara lengkap. Karena ketentuan yang diperketat pada awal minggu ketiga hanya itu kesempatan untuk optimalisasi. Jadi kalau kita selesai tender di akhir minggu ketiga, maka DAK yang akan kita dapat sebanyak pemenang tender. Sisa tendernya tidak bisa kita manfaatkan lagi kalau proses lelang terlambat selesai,” jelasnya. (ind)
Bupati Siap Kawal Proyek Pelabuhan Teluk Santong Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc mengakui pihaknya siap mengawasi pembangunan Pelabuhan Teluk Santong. Terhadap kekurangan-kekurangan nantinya akan dikoordinasikan dengan instansi terkait untuk dipersiapan. “Langkah selanjutnya, tinggal kita menunggu pembangunan. Kita akan mengawasi saja. Kalau ada yang nanti kurang akan kita bicarakan. Apa yang diperlukan kita akan koordinasi dengan dinas terkait untuk dipersiapkan. Tanpa (Suara NTB/ist) halangan kita akan berjuaH. M. Husni Djibril ng. Apapun yang dicari, apapun yang diminta harus kita siapkan. Karena ini pembangunan luar biasa,” kata Bupati menanggapi terkait pembangunan Pelabuhan Teluk Santong. Bupati merasa bersyukur karena telah dilakukannya penandatanganan MoU dengan Pelindo III, terkait kerjasama pembangunan Pelabuhan Teluk Santong. Rencananya pelabuhan setempat dibangun dengan anggaran Rp1,4 miliar pada 2020 mendatang. “Kita bersyukur karena kemarin sengaja kami datang ke sana untuk penandatanganan MoU kerjasama pembangunan Teluk Santong yang akan dilaksanakan Pelindo III. Nilainya Rp1,4 triliun dan Insya Allah tahun 2020 akan segera dibangun,” terangnya. Terkait pembebasan lahan, kata Bupati, saat ini sedang berproses dan akan segera diselesaikan. “Pembebasan lahan berjalan terus dan itu akan selesai,”pungkasnya. (ind)
(Suara NTB/Ist)
NEGOSIASI - Pose bersama warga dengan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bima usai negosiasi untuk membuka jalan yang dihadang, Minggu (24/11).
Tuntut Perbaikan Jembatan Boro, Warga Hadang Anggota DPRD
Bima (Suara NTB) – Puluhan warga menghadang sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bima di jalan lintas Sanggar-Tambora atau tepatnya di jembatan rusak yang berada di Desa Boro Kecamatan Sanggar, Minggu (24/11) siang. Aksi penghadangan yang dilakukan warga dengan menggunakan kayu tersebut lantaran jembatan Boro yang telah rusak selama empat tahun lalu akibat diterjang banjir bandang, hingga kini belum diperbaiki. Selama ini, perbaikan jembatan tersebut hanya dijanji-
pulang dari Kecamatan Tambora, tiba-tiba dihadang di jembatan Boro. “Mobil dinas Sekwan yang kami tumpangi tidak bisa jalan karena dihadang oleh warga,” katanya. Menurut Politisi PAN ini aksi yang dilakukan warga itu kesal karena jembatan Boro yang rusak empat tahun lalu
masuk dalam pembahasan RAPBD 2020 mendatang. Menurutnya, kebijakan anggaran akan diprioritaskan agar diarahkan untuk memperbaiki jembatan tersebut. Pihak legislatif juga dan akan memperjuangkan dan mendorong Eksekutif agar memasukan ke dalam APBD 2020 mendatang. “Usai negosiasi dan memberikan keyakinan kepada warga agar jembatan diperbaiki. Setelah itu jalan yang dihadang kembali dibuka,” pungkasnya. (uki)
Proses Pembayaran DPRD KSB Dorong Pemerintah Lahan Smelter Masih Alot Revisi Perda Sumber PAD Taliwang (Suara NTB) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendorong pemerintah agar melakukan revisi terhadap seluruh Peraturan Daerah (Perda) yang selama ini digunakan sebagai payung hukum menarik Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut DPRD KSB, terdapat beberapa Perda PAD saat ini tidak efisien dan efektif dalam penerapannya. Hal itu terbukti dari masih minimnya PAD mempengaruhi struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Untuk tahun 2020, PAD kita hanya dipatok Rp 76 miliar. Itu masih di bawah 1 persen APBD kita yang sudah di atas Rp 1 triliun,” kata Wakil Ketua DPRD KSB, Abidin Nasar, SP, MP. Diakui Abidin, tertibnya Undang
Petani Kesulitan Peroleh Pupuk Subsidi Dompu (Suara NTB) – Memasuki masa tanam padi akhir tahun ini, sejumlah petani di Dompu, kesulitan memperoleh pupuk subsidi. Baik jenis Urea maupun NPK Ponska. Banyaknya penampungan stok khusus oleh petani jagung diduga pemicu utamanya. Salah seorang petani di So Buncu, Nuryanti kepada Suara NTB, Sabtu (23/11) mengaku kewalahan mencari pupuk subsidi pemerintah untuk lahan pertanian yang baru saja ditanaminya. “Hampir di semua toko pupuk sudah saya cari, mulai dari Rasanae sampai Dorontangga tetapi kosong untuk yang subsidi. Rata-rata jawaban mereka Januari baru tersedia,” ungkapnya. Kosongnya persediaan pupuk subsidi tersebut memaksanya beralih menggunakan pupuk non subsidi yang notabene harga jualnya cukup tinggi, yakni Rp300 ribu/sak. Harga itu sangat memberatkan jika dibanding pupuk subsidi yang dipatok maksimal Rp95-Rp115 ribu/sak. Kondisi ini, lanjut Nuryanti, berpotensi membuatnya mengalami kerugian di tengah rendahnya harga pembelian gabah oleh pengusaha. “Pasti rugi kalau selama masa pertumbuhan ini kita pakai non subsidi, karena kita kalahnya di biaya pemeliharaan,” jelasnya. Kesulitan memperoleh pupuk subsidi ini juga diakui petani lain, Muhammad. Ia menduga ini terjadi karena adanya penampungan stok khusus oleh sebagian besar petani jagung untuk menyambut musim tanam di awal musim hujan nanti. Karenanya, diharapkan agar pemerintah daerah segera bersikap memastikan pembagian jatah pupuk melalui distributor atau pengecer betul-betul tepat sasaran dan sesuai tingkat kebutuhan petani. Terlebih tak menjualnya untuk ditampung khusus kecuali jenis pupuk non subsidi. “Kalau non subsidi ndak apa ditampung, tapi masalahnya yang subsidi ini kalau ditampung semua untuk petani jagung kita yang punya sawah ndak akan kebagian,” keluhnya. Distibutor pupuk di Rasanae, Siti Hawa saat dikonfirmasi Suara NTB terkait persediaan pupuk subsidi mengakui kekosongan itu. Bahkan ini sudah terjadi selama dua bulan terakhir. Kalaupun ada tidak akan bertahan lama di toko miliknya karena langsung disalurkan ke masing-masing kelompok yang sudah terdaftar di RDKK. “Memang sekarang sudah tidak ada. Kalaupun ada langsung ke kelompok, tidak ada yang diecer,” tandasnya. (jun)
kan oleh Pemerintah. Bahkan perbaikan jembatan yang menghubungkan Desa Boro dan Piong itu direncanakan antara Bulan Mei dan Juni 2019. Anggota DPRD Kabupaten Bima, Rafidin S.Sos membenarkan aksi penghadangan tersebut. Ia bersama anggota DPRD, Edy Muklis yang baru
belum diperbaiki. Karena sejak jembatan rusak warga setempat banyak menjadi korban kecelakaan. “Warga meminta agar jembatan ini diperbaiki, supaya tidak ada lagi jatuh korban. Perbaikan jembatan ini dijanjikan diperbaiki Bulan April dan Mei kemarin, tapi sampai sekarang belum ada realisasi,” katanya. Saat aksi tersebut lanjutnya, Edy memberikan keyakinan kepada warga bahwa anggaran perbaikan jembatan tersebut akan diupayakan
Abidin Nasar
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat beberapa pajak dan retribusi daerah yang ditarik kewenangannya ke provinsi maupun pusat. Namun hal itu bukan berarti daerah tidak bisa meningkatkan PAD. Sebab di lain sisi, aturan pajak dan retribusi yang dikelola daerah masih ada yang beluk optimal diterapkan. Ia mencontohkan, retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Abidin mengungkapkan, Perda IMB yang dijalankan Pemda KSB selama ini masih menggunakan hitungan lama. Akibatnya potensi retribusi yang ditarik terhadap setiap pelayanan IMB tidak maksimal. “Ada juga Perda pajak retribusi kita yang hitungannya lebih tinggi. Jadi harapan kami ya revisi semua Perda-nya. Yang masih rendah dinaikkan sesuai aturan dan yang terlalu tinggi diturunkan supaya tidak memberat-
kan masyarakat,” timpalnya. Selanjutnya ia menambahkan, alasan perlunya direvisi seluruh Perda Pajak Retribusi daerah selama ini, adalah untuk penyederhanaan regulasi. Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, terlalu banyak produk Perda yang digunakan pemerintah sebagai payung hukum menarik pajak retribusi. Tetapi di sisi lain pemerintah sudah memiliki satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) yang diberi tugas mengelola pajak dan retribusi daerah. “Harapan kami di DPRD ajukan revisi semua Perda pajak retribusi itu, gabungkan jadi satu supaya lebih mudah pengaplikasiannya. Toh kan yang kelola pajak dan retribusi daerah sudah ada OPD khusunya,” paparnya. Terakhir Abidin menyampaikan, pemerintah juga perlu beeinovasi dalam mengelola penarikan pajak dan retribusi daerah di tingat lapangan. Salah satunya membuat gebrakan yang menarik sehingga partisipasi masyarakat membayar pajak dan retribusi tinggi. “Harus ada inovasi untuk menstimulasi masyarakat agar mau dan patuh membayar pajak dan retribusi. Jangan rutinitas saja petugasnya turun atau menunggu di kantor ada masyarakat yang datang bayar. Kalau begitu bagaimana mau meningkat peningkatan PAD kita,” pungkasnya. (bug)
Taliwang (Suara NTB) Proses pembayaran ganti rugi terhadap 154 hektar lahan untuk lokasi induk proyek Smelter Kecamatan Maluk masih belum ada kata sepakat sampai saat ini. Belum rampungnya persoalan lahan ini tentu sangat disayangkan terjadi karena akan menganggu tahap pembangunan smelter tahap selanjutnya. Hal ini tentu harus diatensi serius jika tidak kunjung tuntas, maka pembangunan smelter terancam dialihkan ke daerah yang lebih siap dan aman dari masalah. “Memang proses pembayaran lahan antara pemilik lahan dan kami (Pemerintah) masih berlangsung alot hingga saat karena masih ada juga masyarakat yang menolak besaran biaya ganti rugi. Hal ini tentu sangat kami sangat sayangkan, jangan sampai proses ini akan berdampak tidak baik terhadap pembangunan smelter yang ditargetkan beroperasi akhir tahun 2022 mendatang. Makanya kami minta kepada masyarakat yang masih menolak untuk bisa menerima besaran uang ganti rugi demi pembangunan smelter,” ungkap Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W Musyafirin, MM di forum Yasinan. Dikatakannya, pembangunan smelter harus didukung oleh warga di Kecamatan Maluk, karena manfaat dari adanya smelter sangat banyak. Mulai dari pabrik semen,
pabrik kabel, sampai dengan pabrik tembaga. Tentu jika proses tersebut bisa terealisasi dengan baik, maka dampak bagi perekonomian warga Maluk dan KSB pada umumnya sekaligus menurunkan angka pengangguran yang saat ini masih cukup tinggi. Karena untuk tahap konstruksi proyek smelter saja butuh karyawan minimal 6000-7000 orang belum lagi industri turunan lainnya. Ia berharap agar masyarakat bisa mendukung pembangunan smelter oleh AMNT karena manfaatnya akan jauh lebih besar bagi masyarakat. Meski jumlah orang masih menolak sangat sedikit, tetapi pihaknya berharap supaya proses pembayaran lahan ini bisa segera tuntas. Bupati berharap pemerintah desa dan pemilik lahan bisa membantu pemerintah merealisasikan pembangunan smelter ini perkembangan ekonomi KSB yang lebih baik. Karena jika masih ada satu atau dua orang yang menolak, maka hal itu akan mengganggu tahap pembangunan smelter itu sendiri. Parahnya lagi jika masalah ini berlarut, maka proses pembangunan bisa dialihkan ke daerah yang lebih siap. “Kami minta proses yang masih menghambat saat ini bisa dituntaskan segera. Karena jika sampai molor, kita juga akan rugi nantinya dan pertumbuhan ekonomi KSB juga akan stagnan,” pungkasnya. (ils)
Peluncuran Pilkada 2020
Wujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa ”Pandai” Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa meluncurkan Pilkada Sumbawa tahun 2020, Sabtu (23/11). Harapannya, terwujud pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa yang Partisipatif, Aman, Damai, dan Berintegritas (Sumbawa Pandai). Prosesi peluncuran yang menandai dimulainya tahapan Pilkada 2020 ini, ditandai dengan pelepasan balon, pemukulan rantok, kulkul dan balon tepuk. Selain menampilkan beragam atraksi kesenian Sumbawa dan etnis lainnya, bentuk persatuan dan penghargaan atas keberagaman di daerah ini. Belasan etnis yang tergabung dalam Forum Lintas Etnis Kabupaten Sumbawa juga membacakan ikrar dan melakukan penandatanganan ikrar. Kemudian pengumuman pemenang sayembara dan pengenalan maskot serta penampilan puisi, jingle Pilkada Sumbawa 2020. Termasuk dilakukan penandatanganan MoU dan pemberian penghargaan kepada pemangku kepentingan. Ketua KPU Kabupaten Sumbawa, M. Wildan, M.Pd menyam-
(Suara NTB/ist)
(Suara NTB/ist)
Penandatanganan MoU antara Ketua KPU Sumbawa, Perwakilan Polres dan Kejari Sumbawa untuk menyukseskan Pilkada 2020.
Bupati yang diwakili Sekda Sumbawa dan seluruh pemangku kepentingan saat melakukan penandatanganan ikrar menyukseskan Pilkada 2020.
paikan, peluncuran ini untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat, tahapan Pilkada Sumbawa tahun 2020 akan dimulai sampai nanti penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Pencoblosan akan dilaksanakan pada Rabu 23 September 2020. “Sumbawa kita kenal beragam etnis, agama, lintas budaya. Hari ini kita diberi dukungan oleh seluruh etnis yang ada di Sumbawa, kurang lebih ada 13 etnis yang ada Sumbawa siap menyukseskan Pilkada Sumbawa, yang ditandai dengan penandatanganan ikrar,” sebutnya.
Jika dilihat dari catatan prestasi KPU Sumbawa pada Pilpres dan Pileg lalu, partisipasi pemilih melampaui ratarata nasional yakni mencapai 84 persen lebih. Oleh karena itu semua pihak diajak berpartisipasi. Agar di Pilkada mendatang tingkat partisipasi meningkat dari sebelumnya. Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud S.E, mengapresiasi konsep dalam peluncuran Pilkada Sumbawa yang melibatkan berbagai etnis. Hal ini menunjukkan keberterimaan Sumbawa terhadap seluruh etnis yang berasal dari
(Suara NTB/ist)
Foto bersama Sekda Sumbawa, Ketua KPU NTB, Jajaran KPU Sumbawa, Bawaslu dan Forum Lintas Etnis Sumbawa.
luar dan sudah menjadi bagian inheren bagi kehidupan berdemokrasi di Sumbawa. Lintas etnis menjadi dukungan yang kuat bagi KPU untuk menyelenggarakan Pilkada 2020. Selain itu juga menjadi pesan bagi pemimpin terpilih nantinya untuk melihat keberadaan masyarakat Sumbawa secara proporsional. Bupati Sumbawa yang diwakili Sekda Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, M.M menjelaskan kegiatan ini memiliki makna penting bagi penyelenggaraan Pilkada di Sumbawa. Sehingga rangkaian pesta
demokrasi ini secara keseluruhan dapat berlangsung tertib, aman, dan sukses. Sebab sukses atau tidaknya Pilkada, sangat berpengaruh keberlangsungan pembangunan, pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan di daerah dan negara ini secara umum. “Yang ingin saya tekankan bahwa tanggung jawab menyukseskan Pilkada ini bukan hanya menjadi tugas KPU. Melainkan menjadi tanggung jawab bersama antara KPU, pemerintah, parpol, dan seluruh elemen masyarakat pada umumnya,” tegasnya. (arn/ind/*)
Senin, 25 November 2019
SUARA NTB
Hutan Rusak, Masa Depan Kita dan Kampanye Tak Biasa Dari Hal. 1 Misalnya, Bendungan Mila di Kabupaten Dompu. Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I memprediksi umur bendungan akan singkat. BWS memperkirakan bendungan tersebut hanya mampu beroperasi di bawah 10 tahun, karena kondisi hutan di daerah hulu yang beralih fungsi menjadi lahan tanaman jagung. Menyikapi persoalan ini, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc memerintahkan agar dilakukan kampanye total. Gubernur mengatakan, perlunya kampanye masif dengan cara tak biasa agar masyarakat tergugah hatinya untuk ikut menjaga kelestarian hutan NTB. ‘’Jadi memang total campaign-nya agak masif dan dibuat cara kampanye yang tidak biasa,’’ kata gubernur pada Diskusi Terbatas Harian Suara NTB dengan tema ‘’Apa Kabar Hutan NTB?’’ yang digelar di Ruang Redaksi Harian Suara NTB, Kamis (21/11). Selain gubernur, diskusi juga dihadiri oleh para pemangku kepentingan lainnya. Mereka antara lain, Tokoh Peraih Penghargaan Kalpataru, TGH. Hasanain Juaini, Kepala BWS Nusa Tenggara I, Dr. Hendra Ahyadi MT, Kadis LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M.Si, Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik, S.Sos, MH. Kemudian Kepala BKSDA NTB, Ir. Ari Subiantoro, M.P, Kasubdit IV Ditereskrim Polda NTB, Hery Indra Cahyono, SH, S.IK, MH. Kasrem 162/WB, Letnan Kol.Inf. Endarwan Yansori, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Dedy Asriady, S.Si, M.P. Kasi Balai Taman Nasional Tambora, Muhammad Saad, KPH Rinjani Timur, Lalu Saladin Jufri, SP, M.Si, Direktur Walhi NTB, Murdhani, SH. Hadir pula dua birokrat yang pernah menjabat Kepala LHK NTB, Ir. Andi Pramaria, M. Si dan Ir. Hj. Hartina, MM. Gubernur mengatakan, NTB mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Kementerian LHK dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menghijaukan kembali Pulau Lombok dan Sumbawa. Untuk itu, ia meminta agar dibuat rencana aksi (action plan) sesegera mungkin dan terukur. Jangan sampai kesempatan atau dukungan penuh dari pemerintah pusat disia-siakan. Sosialisasi mengenai kampanye menghijaukan NTB perlu segera dilakukan ke kabupaten/kota. ‘’Saya kira harus segera bergerak,’’ katanya. Gubernur mengatakan, sangat disayangkan apabila infrastruktur bendungan yang sudah dibangun dengan biaya triliunan, tidak bisa berfungsi akibat alih fungsi kawasan hutan yang cukup marak. Pemda sudah bersusah payah mendatangkan proyek pembangunan bendungan ke NTB. Namun, gara-gara kerusakan kawasan hutan atau daerah hulu, hanya bisa digunakan dalam waktu singkat. Orang nomor satu di NTB ini menegaskan semua kawasan hutan tidak boleh lagi ditanami jagung. Menurut gubernur, provinsi tidak mungkin bergerak sendiri. Sehingga perlu juga dukungan dan kesadaran dari pimpinan daerah setempat. ‘’Sekarang kita larang dulu bahwa tidak boleh tanah (hutan) kita ditanami jagung. Kalau tidak dilarang, bendungannya tidak bisa kepakai, (sementara) normalisasi biayanya mahal,’’ katanya. Gubernur menambahkan, sangat disayangkan Bendungan Tanju dan Mila yang dibiayai dengan dana triliunan rupiah tak bisa beroperasi lama karena kerusakan di daerah hulu. Un-
tuk itu, gubernur meminta Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M. Si untuk membuat program khusus terkait masalah kehutanan. ‘’Ini bukan hanya masalah fisik. Kampanyenya juga supaya masyarakat digugah. Karena ini multidimensional,’’ imbuhnya. Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini mengatakan, ia sempat mendengar juga bahwa produksi jagung dapat ditingkatkan apabila pohon-pohon yang berada di sekitarnya ditebang. Kampanye seperti ini, menurut Dr. Zul juga berkontribusi terhadap rusaknya kawasan hutan. Terkait dengan upaya menjaga kelestarian hutan, Dr. Zul mengatakan ada opsi menarik yang ditawarkan mengenai emisi karbon. Masyarakat yang menjaga kelestarian hutan, diberikan uang Rp1 juta per hektare. Yang penting masyarakat merawat atau menjaga hutan. Maka dia akan diberikan uang Rp1 juta per hektare. ‘’Mungkin lebih gampang kampanyenya begitu. Semakin banyak hutan dijaga. Saya ditawarkan begitu sama teman-teman,’’ ujarnya. Jika hal itu bisa dikonkretkan, maka dampaknya akan dahsyat. Masyarakat menjaga hutan dan hutan tetap lestari. Ditegaskan, perhatian Pemprov terhadap kerusakan hutan di NTB sangat serius. Karena salah satu visi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah menjadikan NTB Asri dan Lestari. NTB Asri aktualisasinya pada keindahan kabupaten/ kota dengan adanya tamantaman yang indah. Supaya masyarakat betah dan bahagia berada di dalamnya. Kemudian NTB Lestari maksudnya agar hutan pulih dan menjadi hijau kembali. ‘’Dan kami sudah berkoordinasi dengan Menteri LHK, dalam waktu dekat ini punya program bersama dalam menghijaukan NTB. BNPB sudah dukung, Kementerian LHK sudah mendukung,’’ ucap Dr. Zul. Bahkan, gubernur mengaku diperintahkan langsung Presiden Jokowi untuk melakukan normalisasi sungai. Untuk normalisasi sungai membutuhkan dana mencapai triliunan rupiah. Agar tak terjadi sedimentasi di sungai dan bendungan, maka perusakan hutan dan lahan harus segera dihentikan. Untuk itu, penghijauan kembali harus segera dilaksanakan. Dr. Zul mengatakan, pernah datang ke salah satu kabupaten di NTB untuk melakukan reboisasi bersama Kepala Dinas LHK. Ia mengaku kaget, karena ternyata lahan yang ditanami jagung oleh masyarakat bukan lahan milik. Tetapi lahan yang masuk kawasan hutan atau lahan negara. ‘’Betapa masyarakat meratakan itu untuk jagung semua terutama di Pulau Sumbawa. Saya kira di Pulau Lombok juga, dahsyat sekali. Sampai habis pohon-pohonnya,’’ katanya. Upaya melakukan reboisasi atau penghijauan ternyata setiap tahun dilaksanakan. Tetapi tahun depannya, masyarakat kembali membakar lahan untuk tanaman jagung. Menurut Dr. Zul, pengembangan pertanian dengan drip irrigation (irigasi tetes) dapat menjadi solusi. Dengan drip irrigation, ia optimis NTB akan kembali hijau. Pasalnya, dengan drip irrigation, lahan yang tadinya gersang bisa ditanami jagung tiga kali setahun. Produktivitasnya juga meningkat. Sehingga, penanaman jagung tidak perlu lagi mengorbankan hutan. ‘’Kalau ada drip irrigation, saya yakin akan menghijaukan NTB dalam waktu tidak terlampaui lama kita wujudkan,’’ ujarnya yakin. Gubernur mengapresiasi Pondok Pesantren (Ponpes) yang
mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan. Ia berharap SMK Kehutanan diperbanyak di NTB. Pasalnya, ia melihat siswa-siswi SMK Kehutanan memiliki militansi yang kuat menjaga hutan. Fungsi Bendungan Terancam Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, Dr. Hendra Ahyadi, MT mengatakan, pihaknya menjadi korban dari maraknya alih fungsi lahan hutan di NTB. Karena alih fungsi lahan di daerah hulu mengancam infrastruktur bendungan yang telah dibangun. ‘’Salah satu infrastruktur yang kita bangun, contohnya Bendungan Mila paling ekstrem. Kami perkirakan di bawah 10 tahun, Bendungan Mila sudah tidak berfungsi,’’ ungkapnya. Hendra mengatakan Bendungan Tanju dan Mila di Kabupaten Dompu diperkirakan hanya beroperasi di bawah 10 tahun. Karena sedimentasi di bendungan akibat rusaknya daerah hulu. ‘’Lahan di samping genangan sudah beralih fungsi. Bahkan sampai hulu, saya lihat, sudah tak ada lagi tutupan lahannya, jagung semua. Kami bisa bayangkan bagaimana kami bisa mengatur lagi infrastruktur yang ada,’’ katanya. Ia menyebut biaya untuk pembangunan Bendungan Tanju dan Mila hampir Rp1 triliun. Pihaknya sangat menyayangkan kondisi yang ada saat ini. ‘’Bagaimana kita mengusulkan infrastruktur yang lain. Sementara infrastruktur yang ada saja tidak bisa,’’ imbuhnya. Hendra menjelaskan, dari sisi potensi air yang ada di Pulau Lombok dan Sumbawa sebenarnya berlebih. Sehingga, sebenarnya tidak ada sungai yang kering di musim kemarau. ‘’Artinya, potensi yang ada harus kita kelola dengan infrastruktur air yang bisa untuk memenuhi itu. Seharusnya tidak ada masalah dari sisi potensi. Secara potensi wilayah sungai Lombok dan Sumbawa tidak ada kekeringan,’’ jelasnya. Pada bulan-bulan tertentu ketersediaannya minus dari kebutuhan. Artinya, gap pembangunan infrastruktur sumber daya air untuk bisa mengelola air itu memang masih kurang. ‘’Ini yang terus kami upayakan bagaimana mengelola air itu dengan infrastruktur yang ada. Dengan segala keterbatasan yang kita punya. Kenapa kita bangun infrastruktur bendungan, embung, itu filosofinya bagaimana kita mengelola potensi yang ada untuk memenuhi kebutuhan,’’ tandasnya. Beralih ke Pengolahan Pendiri dan Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Haramain, TGH. Hasanain Juaini, menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan solusi-solusi kreatif untuk menyelesaikan masalah yang meliputi kondisi hutan NTB saat ini. Dengan begitu, maka masalah sosial dan kelestarian alam dapat berjalan dengan selaras. Diterangkan Hasanain , setidaknya ada tiga prinsip yang dapat dipakai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yaitu kreativitas, pencarian solusi berbasis kepercayaan agama, dan keseriusan. Terkait kreativitas, dicontohkan Hasanain seperti pengintegrasian program penanaman pohon dengan seluruh lembaga pendidikan yang ada di NTB. Hal tersebut pernah dilakukannya bersama dengan 3000 santri di Pondok Pesantren Nurul Haramain, di mana masing-masing santri menanam tiga pohon. ‘’Dalam setengah jam, 9.000 batang pohon tertanam. Itu baru satu pondok pesantren, bagaim-
ana kalau semuanya,’’ ujarnya. Dengan mewajibkan setiap sekolah di NTB untuk menanam paling tidak 1.000 batang, maka pemerintah dapat menanam kembali jutaan bibit dalam waktu singkat. Hal tersebut akan mengurangi kebutuhan dana operasional sekaligus mengefektifkan proses untuk mencapai hasil yang sama. Selain itu, integrasi dengan program Green Mosque (masjid asri) yang sempat diinisasi pemerintah pusat juga dapat menjadi bagian dari solusi kreatif untuk masalah hutan. ‘’Program itu bisa saja dibibitkan di tingkatan pendidikan, dan diletakkan di setiap masjid untuk disalurkan ke jemaah. Nanti mereka yang tanam,’’ ujarnya. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah juga perlu memfasilitasi pengadaan mesin dan industrialisasi. Pasalnya, aspek sosial-ekonomi juga memegang peran penting dalam penyelesaian masalah hutan di NTB. Dengan menyediakan mesin dan industri, Hasanain menerangkan bahwa pemerintah dapat mendorong agar masyarakat mengolah hasil produksi hutan sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dibandingkan dengan pengembangan komoditas jagung yang sedang marak saat ini, pengolahan hasil hutan disebut dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar jika difasilitasi pemerintah. Dicontohkan seperti pengolahan jahe menjadi shampo yang saat ini tengah dikembangkan di London, Inggris. Untuk satu botol kecil, produk tersebut dapat dijual dengan harga mencapai Rp300 ribu. ‘’Mereka tidak punya jahe. Inggris mengimpor dari Indonesia, kenapa kita tidak kembangkan saja di sini,’’ ujar Hasanain. Selain kreativitas, solusi berbasis kepercayaan agama juga disebut cukup penting. Dengan begitu, masyarakat diharapkan dapat menaati aturan yang diberikan dengan pendekataan keagamaan. Di mana dalam setiap agama, disebut menganjurkan untuk memperlakukan alam dengan baik dan tidak melakukan eksploitasi. Untuk beberapa program yang telah dicanangkan pemerintah, Hasanain juga menegaskan diperlukan keseriusan. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat serius memunculkan usaha-usaha baik produksi maupun pengolahan hasil hutan sebagai bukti dari keseriusan tersebut. ‘’Kita kadang banyak program hebat, tapi kita dari dinas tidak serius,’’ ujarnya. Seluruh hal tersebut disebutnya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan tanpa merusak alam. Dengan tingkat keberhasilan penanaman pohon kembali kurang dari 20 persen, seluruh pihak perlu benar-benar memikirkan solusi yang paling efektif. Salah satunya seperti program rehabilitasi sungai yang saat ini tengah dikembangkan di Pondok Pesantren Nurul Haramain. Dalam program tersebut Hasanain menerangkan pihaknya tengah mencoba merehabilitasi aliran sungai sepanjang 700 meter yang ada di kawasan pesantren tersebut. Dengan membagi sungai tersebut menjadi 70 kolam untuk pembiakan ikan sepanjang 10 meter, maka setiap kolam diperkirakan dapat menghasilkan setidaknya Rp2.5 juta jika hasil sungai produktif dan baik. ‘’Hitung saja berapa panjang sungai yang baik airnya di NTB. Sementara ini kita belum memanfaatkan itu. Setelah direhabilitasi, sungai (bisa menjadi) pencetak uang yang tidak kalah dari hutan dan laut,’’ pungkasnya.(nas/aan/bay)
Butuh Solusi yang Menyentuh Akar Masalah Dari Hal. 1 ‘’10 sampai 20 tahun lagi (barangkali) sudah tidak ada hutan di NTB,’’ sambungnya. Hal tersebut menurutnya merupakan masalah serius. Pasalnya, kerusakan alam dipastikan terjadi dan masyarakat sendiri yang akan menerima dampaknya. Dicontohkan seperti berkurangnya mata air yang mengakibatkan krisis air pada musim kemarau. Selain itu, ada juga masalah banjir pada musim hujan dan fakta bahwa sumber air di NTB saat ini telah turun sampai dengan kedalaman lima meter. ‘’Secara potensi kita cukup. Tapi turunnya air hingga 5 meter juga (menjadi) persoalan. Kita berhadapan dengan krisis air,’’ tegasnya. Terkait jumlah mata air, pada 1980 di NTB terdapat setidaknya 702 titik. Berdasarkan hasil riset dari salah satu NGO, pada 2006 jumlah tersebut berkurang hingga tersisa hanya 185 titik. Seluruh masalah tersebut menurut Murdani, bersumber dari perambahan hutan oleh masyarakat sekitar lingkar hutan yang semakin marak di NTB. Terutama untuk pengembangan produksi jagung khususnya seperti di Pulau Sumbawa. Diterangkan Murdani, setidaknya di NTB masih ada
468 desa atau 40 persen masyarakat yang berada di lingkar hutan. Mengingat sebagian besar masyarakat tersebut hidup di bawah garis kemiskinan, maka eksploitasi hutan belakangan menjadi pilihan. ‘’Mereka mencari nafkah dengan mengabaikan fungsi lainnya (dari hutan), seperti fungsi ekologis dan klimatologis,’’ ujarnya. Untuk itu, solusi yang ditawarkan pemerintah diharapkan dapat menyentuh seluruh akar masalah. Yaitu peningkatan ekonomi masyarakat sekaligus pengembalian fungsi hutan. Murdani sendiri menyebut bahwa solusi yang ada selama ini belum terlalu menyentuh sisi ekonomi dari masyarakat. Dengan memasukkan akses pendidikan serta mewujudkan pemerataan ekonomi, Murdani mengharapkan agar Pemprov NTB saat ini benar-benar bisa mewujudkan visi NTB Asri dan Lestari seperti yang disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. Pasalnya, jika masalah sosial tersebut tidak diselesaikan, maka seluruh solusi untuk masalah kehutanan di NTB akan sia-sia. Dicontohkan seperti proses restorasi 500 ribu hektare kawasan hutan pada kurun waktu 2012-2017 yang sampai saat ini tidak menunjukkan indikator kesuksesan. “Bukan karena
praktiknya tidak dilakukan. Tren lima tahun (2012-2017) distribusi pembagian bibit begitu tinggi, tapi tidak berimplikasi pada pemulihan mata air,” ujar Murdani. Hal itu disebut membutuhkan tindakan tegas dari pemerintah melalui stakeholder terkait, tidak terkecuali aparat penegak hukum. Terutama terkait perambahan kawasan hutan untuk alih fungsi lahan. Menurut Murdani, perlu ada ikhtiar bersama untuk menyelamatkan dan memulihkan hutan, salah satunya dengan menindak tegas pelaku perambahan dan pembalakan yang terbukti melanggar aturan. Strategi penegakan hukum sendiri disebut masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Mengingat sebagian besar kasus mengharuskan stakeholder terkait dan aparat penegak hukum bergesekan dengan masyarakat sendiri. ‘’Kalau mau pengendalian kerusakan hutan, program (penanaman) jagung harus diluruskan. Kalau mau tetap ditanam silakan, tetapi perambahan hutan dikendalilan,’’ ujar Murdani. Hal tersebut disampaikan merujuk pada kewenangan pengelolaan kawasan hutan oleh pemerintah provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Namun pada praktiknya, di
NTB saat ini penggunaan kawasan hutan disebut seringkali mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah setempat. Untuk itu, menurut Murdani Pemprov NTB perlu membagi peran dengan Pemda Kabupaten, sehingga muncul porsi kerja dan peran masing-masing dalam rangka pelestarian hutan. ‘’Ini harus menjadi bagian kita bagaimana polanya kewenangan ada di provinsi, tapi wilayahnya ada di kabupaten,’’ ujarnya. Selain itu, pemerintah juga dirasa perlu mulai memperhatikan pilihan jenis bibit yang disalurkan dalam program reboisasi. Pasalnya, bibit-bibit yang ditanam selama ini dinilai merupakan jenis pohon tanam-tebang sehingga tidak terlalu efektif. Dicontohkan Murdani seperti pemilihan pohon pala yang secara teknis akan mendatangkan manfaat eknomoi lebih besar bagi masyarakat. Di mana daun dan buah dari pohon tersebut dapat diolah menjadi komoditas bernilai jual tinggi. Namun sayangnya, jenis pohon tersebut belum cukup familiar untuk ditanam di NTB. ‘’Kita juga merasakan masih banyak gagalnya. Tidak banyak masyarakat yang mengenal (jenis pohon tersebut), dan memilih untuk menanam pohon yang bisa lebih cepat mendatangkan keuntungan,’’ ujarnya. (bay)
Halaman 8
Kearifan Lokal Hilang dan Minimnya Petugas Dari Hal. 1 Setelah kewenangan sektor kehutanan beralih ke provinsi sejak 2017 lalu, Madani mengatakan ada isu yang ramai berkembang. Bahwa hutan semakin rusak setelah beralih ke provinsi. Padahal, banjir bandang di Bima sudah melanda sejak 2014. Di Lombok Timur juga, banjir bandang sudah ada sejak 2013. Pada 2013, luas lahan kritis di NTB mencapai 578 ribu hektare. Akibat perambahan hutan yang cukup marak, menyebabkan luas lahan kritis semakin bertambah. Data terbaru, luas lahan kritis mencapai 680.620 hektare. Di mana, 230 ribu hektare lahan kritis tersebut berada di dalam kawasan hutan. Dari jumlah tersebut, seluas 96.238 hektare kawasan hutan yang benar-benar gundul. Sejak 2017, upaya yang dilakukan untuk menekan kasus illegal logging dan perambahan hutan dengan memerintahkan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bekerja 7 hari 24 jam bersama TNI/Polri. Madani menceritakan tim gabungan KPH bersama TNI dan Polri yang berjumlah 30 personel pernah melakukan penertiban perambahan hutan di Lunyuk Sumbawa. Namun, tim gabungan yang bersenjata lengkap tersebut justru dikepung oleh perambah yang berjumlah 100 orang. Pada saat petugas KPH Ampang Riwo Soromandi melakukan penyuluhan kepada masyarakat, justru babak belur dihajar massa. Dan sampai saat ini belum jelas proses hukum terhadap para pelaku pengeroyokan tersebut oleh aparat penegak hukum. ‘’Sehingga imagenya sekarang lemah. Karena pelakunya tidak diapaapakan,’’ keluhnya. Untuk memulihkan kawasan hutan yang rusak, Dinas LHK mendorong masyarakat bermitra dengan KPH. Eks lahan hutan yang sudah dirambah dihijaukan kembali dengan pola kemitraan dengan masyarakat. Para perambah diminta melakukan taubat nasuha, tidak lagi melakukan perambahan hutan. Ia menyebut, dengan luas
lahan hutan yang dirambah sebanyak 96 ribu hektare, pelakunya sekitar 2.000 orang. ‘’Kalau kita proses ndak akan selesai. 2.000 orang diproses, satu orang saja setahun proses hukumnya. Sehingga kita minta taubat nasuha saja untuk bermitra dengan KPH. Kerja sama melakukan pengelolaan hutan,’’ katanya. Dalam kemitraan mengelola hutan, ada hak dan kewajiban masyarakat. Jika mereka melanggar, maka akan diganti dengan yang lain. Sebagian besar, kata Madani masyarakat belum bermitra dengan KPH. Untuk rehabilitasi hutan dan lahan, pihaknya sudah berdiskusi dengan Kementerian LHK. Akan dirancang kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan melibatkan berbagai pihak. Nantinya, 468 desa pinggir hutan, lewat dana desa diminta mengembangkan pembibitan pohon untuk kegiatan rehabilitasi. Selain itu, SMA/SMK juga akan diminta menyiapkan atau melakukan pembibitan. Tinggal Air Mata Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH mengatakan, dulu mata air di NTB cukup banyak. Namun sekarang tinggal air mata. Ia menceritakan pada 1990, pernah jalan kaki menyusuri wilayah selatan Pulau Sumbawa, mulai dari Sekongkang-LabangkaLunyuk-Huu-Parado. Kondisi hutan di wilayah selatan Pulau Sumbawa pada waktu itu tidak bisa masuk sinar matahari. Dan tidak perlu membawa air di perjalanan. ‘’Kita cukup menemukan air di beberapa titik di gunung. Persoalan kita sekarang jika melihat mata air yang tinggal air mata,’’ katanya. Bencana yang terjadi, kata Khalik karena kondisi hutan NTB yang sudah babak belur. Berulangkali dilakukan penghijauan oleh pemerintah dan NGO. Tetapi hutan semakin banyak dirambah dengan melakukan pembakaran lahan. Reboisasi yang dilakukan bersama Dinas LHK, bahkan ikut
terbakar semua. ‘’Persoalannya, kesadaran masyarakat sangat kurang akan kelestarian lingkungan ataupun hutan. Maka bagaimana kita melakukan perbaikan terhadap perilaku masyarakat, perlu kita lakukan,’’ katanya. Menurut Khalik, ke depan perlu dibentuk kelompok-kelompok masyarakat sadar lingkungan. Kemudian melakukan pembinaan. Manakala melakukan penghijauan mereka yang dilibatkan dengan masyarakat setempat. ‘’Dengan begitu akan membangkitkan semangat masyarakat untuk tidak menjadikan kebiasaan membakar hutan untuk berladang,’’ ujarnya. Khalik menambahkan, kearifan lokal di masyarakat perlu juga dibangkitkan. Namun, itu semua bisa dilakukan dengan melakukan perubahan perilaku masyarakat. Menurutnya, sebesar apapun biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penghijauan. Jika perilaku masyarakat tidak diperbaiki maka tidak ada gunanya. ‘’Kemudian yang luar biasa di Bima itu ketika kita tanya masyarakat kenapa membakar hutan. Karena mereka merasa memiliki hutan, gunung. Sejak kapan gunung dimiliki orang per orang. Ini perlu tindakan tegas dari kita semua aparat. Harus jelas kepemilikan, apakah pribadi atau negara. Karena mereka juga perjualbelikan,’’ ungkap Khalik. Pada 2020 mendatang, BPBD NTB memiliki program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL). Dalam kegiatan tersebut ada juga item anggarannya untuk membentuk komunitas masyarakat. ‘’Bagaimana membangun perilaku masyarakat bekerjasama dengan kabupaten/ kota setempat,’’ ujarnya. Menurut mantan Penjabat Bupati Lombok Timur ini, kolaborasi mengamankan dan menjaga hutan memang sangat penting. Pemerintah perlu melibatkan NGO dalam melakukan penghijauan. Bila perlu, kata Khalik, NGO diberikan tanggung jawab melakukan rehabilitasi hutan dan lahan pada lokasi tertentu dengan dukungan Pemda. (nas)
TNI-Polri Kompak Jaga Hutan NTB Dari Hal. 1 Dari beberapa laporan yang ditangani oleh pihak kepolisian, ada dua jenis masalah terkait kondisi hutan. Antara lain pembalakan liar dan kebakaran hutan. Selain itu, ada juga perambahan hutan yang belakangan marak terjadi di NTB khususnya untuk kebutuhan alih-fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian. Beberapa kasus telah ditangani dengan penahanan beberapa oknum. ‘’TNI-Polri dan Dinas Kehutanan tidak hentihentinya melakukan penegakkan hukum (untuk) pelaku illegal logging maupun perambahan hutan,’’ ujar Hery. Operasi gabungan yang kerap dilakukan untuk menyelesaikan kasus terkait masalah hutan. Walaupun begitu, diakui Hery kondisi di lapangan seringkali tidak sesuai dengan apa yang diinginkan sehingga penanganan kasus seringkali terkesan alot. ‘’Memang itu tantangan kita di lapangan. Polri dan TNI akan lebih semangat untuk mengatasi kegiatan yang merusak hutan ini,’’ ujarnya. Penindakan disebut bukan cara yang efektif. Mengingat ketika satu tersangka ditangkap, maka tersangka lainnya akan muncul atau kasus-kasus kambuhan yang pelakunya adalah orang yang sama. Hal tersebut sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah
yang perlu diselesaikan. ‘’Saya berharap ke depan kita mungkin sering melakukan penindakan secara terpadu,’’ sarannya. Masalah kehutanan saat ini juga ditegaskan menjadi atensi dari Polda NTB. Dicontohkannya, seperti patroli langsung oleh Kapolda NTB, Irjen Pol. Nana Sudjana, untuk melihat kondisi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Lombok Timur beberapa waktu lalu. ‘’Beliau langsung berhenti ketika melihat masyarakat membakar sampah di tengah sawah, dan di pinggirnya ada kawasan hutan yang sudah kering (vegetasinya). Pak Kapolda sendiri berhenti dan langsung mematikan api itu,’’ ujar Hery. Terkait masalah-masalah kehutanan, Hery menerangkan perlunya perhatian dan kesadaran dari seluruh pihak, termasuk masyarakat, untuk menjaga hutan. Untuk itu, pihaknya akan terus mendukung kegiatan reboisasi dan penegakan hukum yang diperlukan. Selain penindakan, upaya pencegahan dengan membantu petugas kehutanan disebut merupakan langkah konkret untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Pasalnya, di NTB saat ini untuk per sekian ribu hektare luas hutan hanya ditugaskan 11 orang petugas. Keterbatasan tersebut membutuhkan program dan strategi khusus untuk penerapan agar hutan NTB menjadi
hijau kembali. Senada dengan itu, Kepala Staf Korem (Kasrem) 162/WB, Letnan Kol. Inf. Endarwan Yansori, menerangkan bahwa TNI bersama dengan Polri dalam perannya membantu penanganan kerusakan hutan sejauh ini telah berupaya maksimal. ‘’Sebagaimana rekan kepolisian, baik di bidang pencegahan illegal logging maupun pencegahan Karhutla tetap kita lakukan,’’ ujarnya. Dicontohkan Yansori, seperti kesigapan TNI dan Polri dalam melakukan penanganan kasus Karhutla di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa beberapa waktu lalu. Di mana kedua pihak sama-sama mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk segera melakukan pemadaman sehingga mencegah meluasnya wilayah sebaran api. Selain itu, untuk kasus pembalakan liar, Korem 162/WB secara teknis telah melimpahkan penanganannya kepada jajaran Kodim di masing-masing wilayah. Setiap kasus kemudian dilaporkan ke Korem 162/ WB untuk dikoordinasikan. Yansori menerangkan bahwa untuk langkah-langkah terpadu di daerah, para pemangku kepentingan yang bertugas menangani kasus kehutanan dapat berkoordinasi dengan Dandim di setiap wilayah. ‘’Sehinga terwujud langkah-langkah yang terpadu, terintegrasi dan kompak di lapangan,’’ pungkasnya.(bay)
Kampanye Libatkan Tokoh Agama Dari Hal. 1 Kampanye ini bisa menjadi pintu masuk untuk menyusun analisis lingkungan yang mengarah pada program strategis. Hartina mencontohkan, pembangunan infrastruktur air harus menyertakan anggaran untuk menanam pohon di pinggirannya. Langkah itu sebagai bagian dari mencegah sedimentasi di bendungan dan saluran irigasi. ‘’Kita pasangkan (pohon) dari bagian pembangunan dam harus ada bagian rehabilitasi untuk di wilayah catchment-nya,’’terangnya. Maraknya perambahan hutan juga tidak terlepas dari hilangnya kearifan lokal di masyarakat. Dia ingat bahwa dulu, kearifan lokal masyarakat masih tinggi. Sikap kegotongroyongan sangat tinggi untuk menjaga hutan. Hartina mendorong agar rehabilitasi hutan menggunakan teknologi seperti dilakukan oleh PT. Sadana Arif Nusa di Kabupaten Lombok Timur. Dengan penggunaan teknologi penanaman, dalam setahun pohon bisa tumbuh hingga mencapai tiga meter. Teknologi yang diterapkan perusahaan tembakau itu dengan penggunaan gel yang menyediakan air bagi akar pohon. Pasokan air melalui gel ini bertahan selama enam bulan pada musim kemarau. Sementara itu, Kepala DP3AP2KB NTB, Ir. Andi
Pramaria, M.Si menyampaikan, degradasi hutan mulai terjadi sejak tahun 1999-2000. Dia mengingat, dulunya kawasan Kapenta begitu gelapnya, dengan pohon jati yang tumbuh berkat program reboisasi yang dilakukan pemerintah. Kondisi ini mulai berubah di tahun 2000 dan tidak ada lagi penanganan sampai saat ini. Kala itu, pemerintah mencari solusi dengan menyerahkan pengelolaan hutan ke masyarakat. Tetapi masyarakat rupanya tidak mempunyai kemampuan mengelola hutan. Andi juga menyinggung bagaimana perubahan di Kawasan Tambora. Sebelum ditetapkan sebagai Taman Nasional, kawasan hutan Tambora perubahannya sangat sedikit. Artinya, sejak dulu, kawasan Tambora memang memiliki karakteristik lahan seperti sekarang. Dan, ini juga tak terlepas dari efek letusan Gunung Tambora. “Ketinggian 1.000 meter ke atas pohon tidak ada lagi. Karena tuntutan dari pohon seperti itu,” terangnya. Kasus serupa juga di Taman Nasional Gunung Rinjani dari dulu ketinggian di atas 1.400 meter dari puncak merupakan lahan terbuka. Kondisi ini tidak mengalami perubahan dan ini harus dijaga. Andi mengingat penetapan Tambora sebagai taman nasional melalui proses
penelitian. Dalam penelitian itu diuraikan bahwa Tambora sangat bagus dan tidak kalah seperti hutan di Afrika. Penetapan Tambora sebagai taman nasional dengan catatan tidak boleh ada tananam resort. Tambora ditetapkan dengan ciri khas padang savananya. Padang savana ini harus dipertahankan. Jika berubah, maka nilai ekologisnya akan berubah lagi. Oleh karena itu, dengan kondisi hutan terbuka tidak bisa direboisasi. Andi menggambarkan, gempa di tahun 2018 membuat jalur pendakian di kawasan ini harus digeser. Untuk mencari jalur baru diperlukan pesawat perintis untuk mencari jalur alternatif. ‘’Untuk mereview ke belakang kalau boleh ada dasar penetapannya,” tambahnya. Andi berharap, pengelolaan lahan pertanian dititikberatkan padapeningkatanproduksinyadan bukanperluasanlahan.Artinya,ekstensifikasi perlu dilakukan oleh masyarakat. Misalnya, 1 hektar menghasilkan 1 ton dan tahun depan menghasilkan 3 ton dan terus meningkat. Dengan demikian, hutan tidak perlu menjadi korban. Pemerintah setidaknya perlu kembali seperti program pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri dengan menindaklanjuti ke kabupaten segera memberi nafas pada hutan dengan menghentikan aktivitas sifatnya eksploitatif. (cem)
SUARA NTB
Senin, 25 November 2019
Suarakan Pola Hidup Sehat, Wujudkan NTB Sehat dan Cerdas Dari Hal. 3 Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, M.PH dalam sambutannya pada acara puncak HKN ke-55 Tingkat Provinsi NTB di arena CFD Monumen Bumi Gora Udayana, Minggu (24/11) pagi, mengungkapkan bahwa kegiatan ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Seluruh keluarga besar kesehatan dan mitra kerja menyelenggarakan puncak peringatan HKN ke-55 dengan berbagai lomba dan kegiatan. Pada puncak HKN 2019 di NTB juga dimeriahkan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Ikatan Istri Dokter Indonesia (IIDI) ke - 59. IIDI NTB mengadakan pasar murah dalam rangka mengumpulkan amal untuk kegiatan sosial. Kemudian, juga peringatan Hari Aids Sedunia yang sebetulnya jatuh pada 1 Desember. Peringatan Hari Aids Sedunia tahun ini dengan tema ‘’Bersama Masyarakat Kita Meraih Sukses’’. Di samping itu ada Hari Penglihatan Sedunia. Keluarga besar kesehatan sudah berkeliling ke kabupaten/kota di NTB sejak November ini untuk melakukan kegiatan operasi katarak. Eka mengatakan, sudah ada enam kabupaten/kota yang dikunjungi. Masih ada 4 kabupaten/kota yang akan dikunjungi dalam rangka peringatan Hari Penglihatan Sedunia sampai 22 Desember mendatang. Selanjutnya, pada momentum puncak HKN ke-55 tahun 2019, ada juga HUT Yayasan Jantung Sehat dan Hari Diabetes Sedunia. ‘’Semua yang terkait dengan kesehatan kita kumpulkan di sini. Kita bersama-sama hadir di sini menyuarakan tentang pola hidup sehat. Memberikan informasi kepada masyarakat apa dan bagaimana seharusnya hidup sehat,’’ ujar Eka. Dalam peringatan puncak HKN 2019 tingkat provinsi NTB diadakan lomba mewarnai untuk anak-anak. Karena tema HKN tahun ini adalah Generasi Sehat, Indonesia Unggul. Di samping itu, ada juga pelayanan Posyandu Keluarga yang cukup istimewa pada puncak HKN ke-55 ini. Karena Posyandu Keluarga dilayani langsung oleh dinas atau badan terkait. Posyandu yang melayani ibu dan balita dilayani Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi). Kemudian Posyandu Keluarga dilayani BKKBN dan Posbindu dilayani Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). Dan Posyandu Lansia dilayani oleh RSUD NTB. ‘’Ini adalah bentuk besar Posyandu keluarga yang memang kita canangkan sebagai Posyandu Keluarga,” terangnya. Pada puncak HKN 2019 juga dilaksanakan lomba Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Di mana hasil lomba ini dan menu makanan yang dilombakan akan kita bagikan ke seluruh Posyandu di NTB. ‘’Sehingga, tidak ada lagi kesan PMT di Posyandu hanya itu-itu saja, kacang hijau, kacang hijau saja,” pungkas Eka. Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang diwakili Asisten III Setda NTB, Ir. Hj. Hartina, MM mengatakan bahwa sektor kesehatan mendapatkan porsi yang besar dalam pembangunan NTB Gemilang. Yakni dengan visi NTB Sehat dan Cerdas. Visi tersebut didahului dengan kata sehat kemudian cerdas. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa badan yang sehat maka mustahil akan bisa cerdas. Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat mari mulai sehat dari diri sendiri. Dan mencapai cerdas dari diri sendiri. Kemudian virus sehat dan cerdas tersebut disebarkan ke semua orang. Hartina menjelaskan, untuk mewujudkan NTB Sehat dan Cerdas, Pemprov mencanangkan program unggulan Revitalisasi Posyandu. Ia menegaskan,
program Revitalisasi Posyandu bukan angan-angan dan bukan mimpi. Tetapi program Revitalisasi Posyandu adalah nyata. ‘’Pada hari ini sudah ditunjukkan bahwa ada Posyandu keluarga. Untuk mewujudkan sehatnya warga NTB menuju warga yang cerdas,’’ katanya. Dinas Kesehatan NTB telah merancang dan menggodok petunjuk teknis dan regulasi yang baku kaitan dengan Posyandu Keluarga. Penyusunan petunjuk teknis ini, dilakukan untuk menyamakan persepsi tentang pelaksanaan Posyandu Keluarga. Dinas Kesehatan NTB, melalui Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) melaksanakan Pertemuan Lintas Program dan Lintas Sektor Provinsi NTB dalam untuk penyusunan Petunjuk Teknis Posyandu Keluarga, Sabtu (23/11) di Lombok Plaza Mataram. Kepala Bidang Kesmas Dikes NTB, Dra. Panca Yuniati, A.Pt menjelaskan, sejak dicanangkan tahun 2017 lalu, semua kabupaten/kota terus mengembangkan Posyandu Keluarga. Dalam pelaksanaannya masih terdapat perbedaan persepsi dan kendala yang terjadi. Menurut Panca penyebabnya karena belum adanya pedoman dan petunjuk teknis serta regulasi yang baku. ‘’Pertemuan bersama ini kita diskusikan tentang fungsi dan peran Posyandu keluarga. Perbedaan Posyandu dan Posyandu keluarga seperti apa.Kita susun petunjuk teknisnya Posyandu Keluarga sebagai kompas dan pedoman dalam bekerja,’’ jelasnya. Ia mengatakan, masih banyak praktik posyandu purnana dikabupaten/kota.Posyanduini belum dapat menuju posyandu mandiri.Posyandupadatingkat purnama adalah Posyandu yang frekuensinya lebih dari 8 kali pertahun, rata-rata jumlah kader tugas 5 orang atau lebih, dan cakupan 5 program utamanya seperti KB, KIA, gizi dan imunisasi. Padahal harapan provinsi, kabupaten/kota sudah mampu dan menuju Posyandu Mandiri. Artinya sudah dapat melakukan kegiatan secara teratur, cakupan 5 program utama sudah bagus, ada program tambahan dan dana sehat, telah menjangkau lebih dari 50 persen KK. Kemudian, Posyandu Mandiri ini mudah di revitalisasi menjadi posyandu keluarga. Posyandu yang terintegrasi, di dalamnya untuk pemeriksaan awal dan kinsultasi dini kesehatan ibu dan anak, remaja dan lansia. Semua pelayanan seperti KB, KIA, Gizi dan imunisasi dan makananan tambahan bayi. Dengan adanya petunjuk teknis, Posyandu dapat bekerja dengan jelas. Memiliki pedoman mulai dari teknis pelayanan, teknis konsultasi dan syarat kader di Posyandu juga diatur. Kader Posyandu harus memiliki sertifikat dan melalui pelatihan-pelatihan. ‘’Intinya Posyandu Keluarga ini, bagaimana mengatasi kesehatan keluarga, karena Posyandu merupakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan selenggarakan dari dan oleh masyarakat sendiri,’’ ungkapnya. Berdasarkan data Dikes tahun 2019, jumlah Posyandu di NTB ada 7.287 Posyandu. Sedangkan yang telah revitalisasi ke Posyandu Keluarga ada 904 Posyandu. Ini pekerjaan rumah kita untuk terus mendorong revitalisasi ini, sesuai petunjuk Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah,SE.,M.ScdanWakil Guberbur Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. (nas/*)
Narkoba Sasar Warnet Dari Hal. 3 Plastik klip itu diduga akan dipakai. Namun urung karena sudah lebih dulu tertangkap. “Kami menduga warnet itu menyediakan tempat untuk mengonsumsi sabu,” kata Sugianyar. Dari warnet itu dipergoki juga pelajar yang teridentifikasi positif sabu. Mereka dua orang diantaranya, masih duduk di bangku kelas IX SMP dan XII SMA. Para pelajar itu bermain gim sampai larut. “Kita masih melakukan pengembangan lebih lanjut dalam hal apakah yang kita amankan ini sebagai pengedar atau hanya penyalahguna saja,” ujarnya. BNN menggencarkan razia ke warnet-warnet, sebelumnya di Kota Mataram, petugas juga menemukan indikasi yang sama. Warnet dan tempat gim online diduga menjadi sarana peredaran narkoba ke pelajar. Sugianyar
mendapati bahwa para penyalahguna narkoba di warnet itu mengakui perbuatannya. “Mereka memakai narkoba karena efeknya yang membuat tubuh lebih segar walaupun begadang sampai tengah malam bermain gim,” terangnya. Jenderal bintang satu ini menyarankankepadaorangtua yang memiliki anak pada rentang usia sekolah untuk memberi perhatian dan pengawasan yang lebih. Kedekatan anak dengan orang tua, imbuhnya, dapat menjadi benteng pengaman anak agar terhindar dari pengaruh buruk lingkungan. BNN Kota Mataram juga menemukanpenyalahgunanarkoba di warnet dalam razia Sabtu (23/11) dini hari. Razia dipimpin Kepala BNNK Mataram ABKP Irvanto Aritonang. Dari 200 orang yang dites urine, 16 orangdiantaranyapositifnarkoba. (why)
Sekolah Sampah Gelisah ’’Dilaunching’’ Dari Hal. 3 Dan bilang, ayo Pak Kaling kerahkan warganya kita bersihkan saluran air di semua wilayah di Banjar agar tidak banjir dan menimbulkan penyakit pada warga,’’ ujar Syamsudin saat menyampaikan sambutannya pada launching Sekolah Sampah Gelisah, Lingkungan Banjar, Sabtu (23/11) kemarin. Menurut Onting, panggilan akrab Kaling Banjar itu, berkat aksi gerakan gotong royong setiap Jumat yang menjadi program rutin Pemkot setempat di bawah Penjabat Walikota Mataram, Hj. Putu Selly Andayani, semua masyarakat di Lingkunhan Banjar. Kini, mulai menyadari jika keberadaan sampah plastik yang acap kali menyumbat saluran air akan bisa memicu banjir. Oleh karenanya, peninggalan baik dari Hj Putu Selly Andayani itu hingga kini sudah diterapkan. Yakni, pemilahan semua sampah dari rumah per rumah dengan memerangi sampah plastik menjadi gerakan masyarakat di Lingkungan Banjar. “Dulu kampung ini kotor karena sampah berserakan. Sekarang jadi lebih bersih. Yang paling penting warga semua sekarang bisa memilah sampah dan dapat uang,” kata Onting. “Alhamdulillah sampah plastik sudah enggak ada lagi di Lingkungan Banjar. Ini karena arahan langsung Bu Selly, dan yang kita syukuri. Sekarang sudah enggak ada lagi banjir. Karena, sampah plastik yang menyumbatnya sudah kami pilah memiliki nilai ekonomis bagi warga sekitar,’’ sambungnya. Onting mengaku, peran generasi muda menjadi inspirasi dalam pembentukan Gerakan Lingkungan Sampah Nihil (Gelisah). Kata dia, Gelisah ini menjadi pioner pemanfaatan sampah di wilayahnya. Milineal Peduli Menurut Ketua Gelisah Lingkungan Banjar, Ulfah, pelibatan generasi muda di wilayahnya menjadi penting dalam menggerakkan kegiatan pengurangan sampah di lingkungan tersebut. Mereka memiliki kesadaran lebih tinggi dalam menjaga lingkungan. Meski awalnya tidak mudah menyakinkan warga untuk mau memilah sampah, kini aktivitas organisasinya sampah tergolong ramai. Setiap harinya, ada saja warga yang menyetorkan sampah.
‘’Dulu susah awalnya mengajak warga. Mereka bilang ngapain kumpulin sampah, ribet. Kita lalu sosialisasi ke ibu rumah tangga dari pintu ke pintu dan sekarang lumayan banyak nasabahnya,’’ kata Ulfah Sejak berdiri Februari tahun 2015 lalu, Gelisah yang efektif bekerja menjaring sampah dari warga Banjar baru pada tahun 2018 lalu, sudah membukukan omzet Rp 5 juta per bulannya. Nasabahnya mencapai 101 kepala keluarga. ‘’Dulu pernah dijadwal seminggu sekali untuk penimbangan sampah tapi sedikit yang datang. Kalau dibuka setiap hari banyak yang datang meski kita kewalahan kadang-kadang karena tenaganya di sini sedikit, hanya 15 orang saja. Kita terus melayani lah,’’ jelas Ulfah. Gelisah ini menerima berbagai sampah anorganik, seperti botol plastik, dupleks, boncos, beling, hingga besi. Untuk harga beli, bank sampah memberi harga yang kompetitif demi menarik minat warga. Sampah juga dijual dengan harga yang tidak terlalu tinggi dari harga beli dengan selisih Rp100Rp500 rupiah. Rata-rata pengurangan sampahnya mencapai sekitar 800 Kg per bulan. ‘’Kita tidak ambil untung besar karena mau menarik warga memilah sampahnya dan menjadi nasabah bank sampah,’’ tandas Ulfah. Saatini,edukasipemilihansampah tengah mulai di intensifkan pihaknya ke dua ponpes di Lingkungan Banjar. Yakni, Ponles NW Nurul Jannah dan Riadul Ulum. ‘’Makanya, kenapa kita launching sekolah sampah ini tidak lain agar santri dan siswa mulai sadar jika sampah itu bukan lagi barang yang berbau. Namun bisa menjadi nilai ekonomis manakala telah dimanfaatkan. Caranya, dengan memilihanya terlebih dahulu. Nanti, kami bantu mengkreasikannya,’’ pungkas Ulfah. ‘’Jadi, karena Bunda Selly yang mencetus dan menggugah sampah itu harus bisa dimanfaatkan, maka beliau juga yang kita daulat untuk me-launchingsekolahsampahyang akan berlangsung rutin setiap Sabtu sore untuk siswa sekolah dan kalangan santri,’’ katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan NTB Hj. Putu Selly Andayani mengaku, sejak menjabat Penjabat Walikota Mataram, dirinya berpikir kenapa wilayah Banjar itu selalu banjir manakala hujan dengan
intensitas tinggi terjadi. Hal itu lantaran, daerah tersebut berada di daerah hilir. Sehingga wajar jika perlu ada penanganan ekstra. “Makanya, saja ajak Pak Kaling Banjar kala itu untuk kita bergotong royong, sehingga dengan begitu kita akan tahu jenis sampah apa saja yang banyak menyumbat di sini untuk kita carikan solusi penangananya,’’ kata Hj.Selly. Menurut Istri H. Rachmat Hidayat, sebagai seorang muslim, ia menyadari jika kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Oleh karenanya, konsep kebersihan hakiki sebagai seorang muslim harus diterapkan secara utuh. ‘’Makanya, saya gedor warga bergotong royong dan menanamkan keimanan umat IIslam. Alhamdulillah, pola itu sangat efektif, dan saya bangga jika gerakan bersih-bersih dan memilah sampah di Banjar sudah bisa mengarah memberi nilai ekonomis pada warga sekitar,’’ ujarnya. Sejak awal, menurut dia, banyak komunitas peduli sampah yang ada di Kota Mataram. Salah satunya, Gelisah ini sangat penting untuk menanamkan semangat menjagakebersihanlingkungan.Apalagi, kini Pemprov NTB dibawah kepemimpinan Gubernur Dr.H. Zulkeiflimansyah dan Wagub Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah telah memprogramkanNTBZeroWaste. ‘’Semangat kebersihan lingkunganharuskitatanamkan,pokoknya jangan sirna. Jadi, adik Ulfah ini dulu pendiam anaknya Pak Kaling, begitu saya datang dengan BuWagubsebelumnya,sayabilang terus semangat Ulfa. Bunda di belakangmu, Alhamdulillah, kelihatan sekarang hasilnya. Gelisah Banjarmemangtop,’’tegasHj.Selly. Ia memastikan, akan siap membantu komunitas Gelisah untuk memasarkan segala produk yang dihasilkan dari hasil pemilahan sampah saat ini. Bahkan, kata Hj. Selly, ia merasa bangga menggunakan buku agenda dari produk Gelisah yang berasal dari limbah plastik. “Banyak yang tanya ke saya, lho Bu Selly pakai buku agenda dari siapa kok unik. Saya bilang ini dari limbah sampah. Di situ kawan-kawan saya dari luar daerah banyak yang kaget. Dan pada mau pesan. Insya Allah, pemasaran dari mulut ke mulut ini efektif. Saya siap jadi terdepan dalam memasarkan produk dari limbah rumah tangga dari komunitas Gelisah ini,’’ janji Hj .Selly. (*)
Halaman 9
Medsos Lebih Simpel dan Efektif Dari Hal. 3 Terkait respons cepat PemerintahKotaMataram,GubernurNTB menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Walikota Mataram dan seluruh jajarannya. ‘’Terima kasih Dinas Kebersihan Kota Mataram yang langsung terjun ke lapangan membersihkan sampah di Jalan Gajah Mada,’’ tulis Dr.Zul. Gubernur menegaskan postingannya lewat media sosial bukan latah. Atau bahkan mungkin ada yang menafsirkan sebagai pencitraan atau apa. ‘’Tidak seperti itu. Tapi karena itu nyata dan langsung sampai ke kami, tanpa birokrasi yang bertele-tele dan lelet,’’ tegasnya Gubernurhanyainginsimpledan praktis saja. ‘’Karena sibuk, kita sering lupa menyampaikan ke pihak yang berwenang berbagai masalah di lapangan dan di sekitar kita.Danmungkinmerasayanglain akanmelakukannya,akhirnyaberlarutdanterbengkalai,’’ungkapnya. Padahal Medsos menyediakan sarana yang murah meriah dan mampu menjangkau banyak kalangan sekaligus dan solutif. Medsos sangat efektif memangkas jalur birokrasi, yang terkadang ri-
bet dan berbelit-belit. Gubernur mengakui hal yang sama terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. ‘’Saya kaget karena Pemerintah Pusat memberikan perhatian serius terhadap kerusakan-kerusakan hutan di NTB. Lengkap dengan gambar gambar kerusakan hutan yang di sampaikan oleh masyarakat di media sosial,’’ ungkap gubernur. ‘’Rupanya pemerintah pusat, menurut gubernur juga mengikuti dan mencermati laporan dan postingan masyarakat yang di unggah di Medsos-medsos kita. Karenanya laporan dan unggahan di medsos sangat efektif dan segera kami respon dan cermati,’’ imbuhnya. ‘’Jadi kalau kami merespons cepat lewat medsos bukan karena latah, atau pencitraan tapi karena itu nyata dan langsung sampai ke kami, tanpa birokrasi yg berteletele dan lelet,’’ tegasnya. Menurut gubernur, pemimpin di segala lapisan harus mulai menyadari bahwa zamannya sudah berubah. Menggunakan Medsos bukan karena tidak percaya birokrasi atau apa, tapi Medsos memang mampu menjangkau kita secara langsung. Real time tanpa birokrasi yang lambat dan bertele-tele. (r)
Direkomendasikan Putus Kontrak Dari Hal. 3 Karena salah satu dasar hukumnya adalah PT.GTI tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian. Secara umum seperti itu hasil rekomendasi yang diberikan,’’ ungkap Plt Kepala BPKAD NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (24/11). Meskipun kerja sama itu sudah layak diputus kontraknya. Namun, kata Zainul, Pemprov masih memberikan kesempatan kepada PT.GTI dalam waktu secepat-cepatnya segera melakukan aktivitas dan jangan bertele-tele. Dalam pertemuan terakhir belum lama ini, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc meminta persoalan aset yang dikeloa PT. GTI itu selesai dalam dua minggu. “Pak Gubernur memberikan ruangkepadaPT.GTIuntukmelanjutkan tapi dalam jangka waktu yangsecepat-cepatnya.Kalautidak, diputus saja,” ungkapnya. Ditanya respons PT. GTI untuk segera menyelesaikan persoalan aset tersebut, Zainul mengaku susah menggambarkannya.
Pasalnya, mereka mau beraktivitas apabila lokasi tersebut sudah clear. Padahal, kata Zainul, mereka yang punya kewajiban. Karena izin pengelolaan aset daerah itu masih berada di PT. GTI. Ia menegaskan, Pemprov mendukung apa yang dilakukan GTI untuk segera memanfaatkan lahan tersebut. “Karena izin itu masih ada di GTI. Mestinya mereka bertindak,” katanya. Ratusan masyarakat memasuki dan memanfaatkan lahan tersebut, kata Zainul akibat ditelantarkan bertahun-tahun. Bahkan pernah dilakukan penertiban, tetapi GTI membiarkannya tetap kosong tak dimanfaatkan. “Akhirnya masyarakat masuk lagi,” terangnya. Aset tanah milik daerah yang berada di Gili Trawangan seluas 65 hektare dengan nilai Rp2,3 triliun. Aset milik Pemprov tersebut dikerjasamakan dengan PT. GTI sesuai perjanjiankontrakproduksiNomor 1 Tahun 1995 dengan jangka waktu kerjasama selama 70 tahun. NilairoyaltiyangdiperolehPemprov per tahun dari kontrak panjang ini hanya sebesar Rp 22,5 juta. (nas)
Setiap Tahun Rp24 Miliar Hilang di Trawangan Dari Hal. 3 Hasil peninjauan dan penilaian ulang atas objek pajak oleh Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara pada tahun 2018 untuk luas lahan sebesar 65 hektare yang dikuasai PT GTI nilainya fantastis. “Hasil perhitungan itu, nilainyasekitarRp2,3triliun,”sebutFebri Diansyah. Nilai aset yang hilang ini menurutnya harus segera diselamatkan, karena bagaimana pun juga menjadi kerugian besar daerah NTB jika terus berlarut. Dia berharap, dari hasil koordinasi tersebut, upaya penyelamatan dan pemanfaatan aset tersebut
dapat berjalan secara efektif. Selain nilai pajak Rp 2,3 triliun, potensi pendapatan daerah Pemprov yang bisa dioptimalkan, yaitu dari investasi masyarakat yang sudah melakukan kegiatan usaha di lokasi tersebut, yakni sebesar Rp24 miliar per tahun. Karena hasil klarifikasi tim KPK, pengusaha yang meraup untung di atas lahan tersebut tidak disetorkan ke kas daerah. Selain soal GTI, sumber optimalisasi pendapatan asli daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya juga terus didorong KPK. Salah satunya dari penerimaan pajak daerah secara ele-
ktronik melalui pemasangan alat perekam transaksi keuangan. Ditemukan KPK, tidak ada pungutan maksimal kepada sejumlah wajib pungut (Wapu) pajak pelaku usaha hotel, restoran, parkir, serta tempat hiburan untuk item kegiatan tersebut. Dijelaskan, hingga pertengahan November 2019 telah terpasang 47 dari target 100 alat rekam pajak elektronik di Pemkot Mataram. Ibukota Provinsi NTB ini menjadi pilot project. Pemasangan alat rekam pajak online ini bekerja sama dengan Bank NTB Syariah selaku Bank Pembangunan Daerah. Dari 47
alat yang sudah terpasang, sebanyak 29 Wapu sudah melalui proses pengolahan data (profiling). ‘’Kami berharap koordinasi antara Bank NTB Syariah dengan Pemda dapat terus ditingkatkan untuk mendorong komitmen semua pihak termasuk Wapu pelaku usaha pada sektor hotel, restoran, parkir dan tempat hiburan untuk memenuhi kewajiban pajaknya,’’ ujarnya. Kembali ke pembahasan soal aset GTI, bagaimana reaksi Pemprov NTB? Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah mengaku,persoalan aset yang sudah jadi temuan KPK itu sedang dalam pembahasan se-
rius. Akan dikaji sisi baik dan buruk jika diambil keputusan pencabutan HGU untuk PT GTI pada pengelolaan lahan di sana. Apalagi berkaitan dengan masyarakat yang sudah membangun usaha bertahun tahun di atas lahan tersebut. ‘’Kita ingin ini bisa selesai, tapi tanpa harus membuat gaduh. Kasihan pedagang dan pengusaha di sana. Apalgi daerah kita pariwisata yang sangat sensitif dengan kegaduhan,” ujarnya menjawab Suara NTB. Soal sikap tegas untuk mencabut HGU PT GTI? ‘’Ya, nanti kita lihat,’’ pungkasnya. (ars)
Pemprov Terjunkan Tim Tertibkan Ratusan Aset Bermasalah Dari Hal. 3 Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (24/11) siang mengatakan bahwa memang persoalan aset daerah menjadi atensi KPK. Sejak beberapa bulan lalu, Pemda sudah didampingi KPK untuk menyelesaikan aset-aset yang masih bermasalah. Dari 7.848 aset bermasalah di NTB, Zainul menyebutkan khusus untuk aset milik Pemprov sekitar seratusan aset yang masih bermasalah. Ia mengatakan sebagian besar aset bermasalah milik Pemprov NTB merupakan aset yang dilimpahkan dari kabupaten/kota ke provinsi sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. ‘’Itu(temuanKPK7.848asetbermasalah) tidak hanya provinsi.
TetapisemuaasetPemda yangada di kabupaten/kota. Kemungkinan yang paling banyak ada di Lombok Tengah. Kalau provinsi sekitar 100 aset bermasalah. Itu pun kebanyakan aset yang merupakan peralihan kewenangan dari kabupaten/ kota ke provinsi,’’ terang Zainul. Meskipun pelimpahan kewenangan sudah dilakukan sejak 2017 lalu, namun ada beberapa Pemda yang belum selesai penerahan asetnya. Zainul mengatakan pekan kemarin dirinya bersama tim turun ke Pulau Sumbawa menyelesaikan persoalan aset. Hasil turun ke lapangan, masih ada aset tanah di SMKN 2 Sumbawa Besar yang belum punya sertifikat. Sertifikat tanah SMKN 2 Sumbawa Besar atas nama pribadi. “Aset yang belum bersertifikat ada beberapa aset di SMA/SMK. Itulah yang kita telusuri, kita turun ke kabupaten/kota. Seperti Bima, tinggal Sumbawa Barat kalau di Pulau
Sumbawa,” katanya. Zainul mengatakan, kehadiran KPK yang melakukan pendampingan penyelesaian asetaset bermasalah disambut baik. Dengan kehadiran KPK, diharapkan persoalan aset bermasalah ini secepatnya tuntas. Mengenai tenggat waktu penyelesaian aset bermasalah ini, Zainul mengatakan tidak ada target yang diberikan KPK. Karena sekarang penyelesaiannya sedang berproses. Tetapi KPK meminta persoalan aset bermasalah ini secepatnya tuntas. “Kita berterima kasih dengan dukungan KPK untuk segera menyelesaikan aset. Segala informasi terkait dengan rapat-rapat kita, selalu kita sampaikan ke KPK. Atas permintaan mereka juga. Atensi KPK terhadap aset ini sangat tinggi untuk penyelesaiannya,” tandasnya. Sebelumnya, KPK meminta Pemprov dan Pemda kabupat-
en/kota segera membenahi pengelolaan aset daerah atau barang milik daerah (BMD). KPK menyurati Gubernur dan Bupati/Walikota dengan surat No. B/7163/KSP.00/10-16/08/ 2019 perihal Percepatan Pembenahan Pengelolaan BMD. Surat lembaga antirasuah tersebut tertanggal 26 Agustus 2019 yang ditandatangani Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan. Dalam suratnya, menekankan enam poin terkait pembenahan aset daerah. KPK meminta laporan perkembangan pembenahan pengelolaan aset disampaikan secara berkala ke KPK melalui Korwil masing-masing. Enam poin surat KPK yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota. Pertama, penyelesaian pengalihan BMD yang diikuti dengan serah terima personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen P3D sebagai akibat pembagian
urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana UU No. 23 Tahun 2014. Kedua, penyelesaian masalah BMD antar pemerintah daerah sebagai akibat pemekaran wilayah daerah dan atau karena hal lainnya. Ketiga, penyelesaian permasalahan BMD dengan instansi vertikal, BUMN, BUMD, swasta dan instansi lainnya. Keempat, penyelesaian permasalahan BMD pemerintah daerah yang dikuasai oleh pihak lain atau pihak-pihak yang tidak berhak antara lain mantan pegawai/pejabat pemerintah daerah/anggota DPRD dan masyarakat lainnya. Kelima, percepatan pelaksanaan sertifikasi atas BMD berupa tanah milik/dikuasai pemerintah daerah. Dan keenam, melakukan pengaman BMD baik secara fisik, legalitas maupun administrasinya. (nas)
Tiket MotoGP Mulai Dijual Januari 2020 Dari Hal. 3 Chief Executive Officer (CEO) MGPA, Ricky Baheramsjah, menerangkan bahwa pihaknya melepas sebanyak 20.000 tiket guna mengakomodasi antusiasme penikmat MotoGP di Indonesia. Pre-booking tiket sendiri akan dilakukan mulai 20 Januari mendatang ingga Agustus 2020 secara on-line (dalam jaringan) melalui situs web milik MGPA atau melalui MotoGP.com. “Dengan melakukan pre-booking, superfans MotoGP bisa mendapatkan slot tiket lebih awal dengan pilihan kursi Grandstand dan General Admission,” ujar Ricky, Minggu (24/11). Walaupun begitu, harga tiket resmi untuk seluruh kelas sampai saat ini disebut masih dalam proses konsultasi dengan pihak Dorna Sports. “Belum diputuskan. Tetapi pastinya akan bervariasi tergantung hari dan kelas tiket,” sambungnya. Diterangkan Ricky, sistem prebooking diberlakukan untuk me-
mudahkan calon penonton melakukan pemesanan. Pasalnya, jika kalender balapan telah diumumkan, maka pemesanan jenis tiket dan zona tempat duduk seringkali susah dilakukan karena terlalu banyak transaksi. Selain itu, hal tersebut juga berpengaruh pada kesempatan memilih akomodasi seperti jenis transportasi yang akan digunakan dan zona parkir di lokasi kegiatan. Seperti diketahui, ITDC mendapatkan kepastian penyelenggaraan event MotoGP di KEK Mandalika setelah menandatangani Promoter’s Agreement dengan Dorna Sports pada 28 Januari lalu di Madrid. Dimana Mandalika ditunjuk untuk menjadi tuan rumah balap MotoGP selama 5 tahun, mulai tahun 2021 dan juga mendapatkan kontrak untuk menggelar FIM MOTUL Superbike World Championship (WSBK). Melihat animo masyarakat yang menghadiri peluncuran desain sirkuit sekaligus hitung mundur pre-booking tiket tersebut,
Ricky mengakut optimis bahwa KEK Mandalika dapat menjadi tuan rumah MotoGP Indonesia 2021. “Kami yakin dapat mengejar target penyelesaian pembangunan Sirkuit Mandalika pada akhir 2020, sehingga dapat menggelar balapan MotoGP pada tahun 2021,” tegas Ricky. Sebelumnya Komisaris Utama MGPA sekaligus Direktur ITDC, Abdulbar M. Mansoer, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Suara NTB menyebutkan bahwa progres pembangunan sirkuit di KEK Mandalika saat ini telah mencapai tahap ground works sebesar 30 persen. Hal tersebut didukung juga dengan dukungan dari PT. Wijaya Karya (WIKA) tbk yang menjadi perpanjangan tangan BUMN. Pembangunan Mandalika Street Circuit sendiri telah dilakukan sejak September 2019 lalu. Menurut Abdulbar, kegiatan pengaspalan permukaan sirkuit akan dimulai pada Januari 2020 mendatang dan akan
selesai pada akhir tahun. Hingga saat ini progres pembangunan sendiri disebutnya berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dikonfirmasi terpisah, VP Corporate Secretary Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Miranti N. Rendranti menerangkan bahwa gelaran MotoGP di KEK Mandalika akan diselenggarakan selama tiga hari, yaitu hari pertama untuk testing day, hari kedua untuk qualification day dan hari ketiga untuk race day.“Biasanya itu di hari Jumat, Sabtu, Minggu,” ujarnya ketika dihubungi, Minggu (24/11). Harga tiket sendiri disebut Miranti akan berbeda setiap harinya, dimana untuk testing day dan qualification day diperkirakan tidak jauh berbeda. Sedangkan untuk race day akan menjadi yang paling mahal berdasarkan klasifikasi hari pembelian. Sedangkan berdasarkan klasifikasi kelas penonton, untuk general admission ticket (pemesanan reguler) untuk testing day di hari
Jumat diperkirakan mulai dari Rp295 ribu. “Penonton yang membeli tiket itu mempunyai hak untuk masuk ke dalam lokasi penyelenggaraan balap, tapi tidak memiliki kursi,” ujar Miranti. Pembagian kelas atau zona penonton sendiri untuk grandstand akan ditentukan dengan harga yang bervariasi. Seperti yang diumumkan oleh Dorna Sports melalui situs resminya, Sirkuit Mandalika akan menjadi salah satu lokasi tes pramusim 2021 oleh para pembalap. Jika MotoGP Indonesia masuk ke dalam kalender 2021, tes pramusim diperkirakan akan berlangsung Februari atau Maret 2021 sebelum musim 2021 dimulai. Sampai saat ini Dorna Sports sendiri hanya mengumumkan ada empat tes untuk musim 2021. Antara lain satu kali tes pra-musim selama 3 hari di Lombok, dua kali tes 1 hari pada hari Senin setelah event balap dan satu kali tes 2 hari masing-masing di sirkuit yang akan ditentukan kemudian. (bay)
SUARA NTB 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Senin, 25 November 2019
Halaman 10
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Mataram dengan Harian Suara NTB 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 ini sangat penting untuk menMataram (Suara NTB) – 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 indaklanjuti dengan kerjasama Pemerintah Kota Dalian, Provinsi Liaoning, Republik Rakyat Tiongkok 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 menjajaki kerjasama sektor pariwisata dengan Pemkot Mataram. Potensi di beberapa sektor dengan Pemerintah Kota Dalian, Provin123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 pariwisata dimiliki tidak jauh beda,sehingga berpotensi untuk dikembangkan. si Liaoning, Republik Rakyat 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Tiongkok. Sebab, ada satu po123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Perwakilan delegasi Pemer- di sebelah utara wilayah Repub- khususnya ke Kota Mataram tensi yang perlu dijalin di ant123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 intah Kota Dalian, Xiao Sheng- lik Rakyat Tiongkok memiliki 16 adalah menjajaki kerjasama aranya pariwisata, pendidikan, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 feng menyampaikan, kunjungan pelabuhan yang menghubung- di bidang pendidikan, pariwi- hubungan antar legislatif dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 ke Mataram sebagai salah up- kan jalur perdagangan ke selu- sata, hubungan pemerintahan lain sebagainya. “Ini bagus dit123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 aya Pemerintah Kota Dalian, ruh dunia. Potensi perdagangan dan Dewan. Khusus di sektor indaklanjuti sebagai bentuk 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Provinsi Liaoning, Republik dari ekspor dan impor mencapai pariwisata, Dalian dikenal kerjasama,” kata Walikota. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Rakyat Tiongkok membangun $ 77 miliar Dolar. Perputaran sebagai destinasi terbaik oleh Kerjasama di bidang kepari123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 persahabatan. Antara Pemer- uang di Dalian mencapai 800 PBB. Dan, Kota Mataram wisataan, Lombok khususnya 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 memiliki potensi yang sama, Kota Mataram memiliki potenintah Indonesia dengan Pemer- miliar Dolar lebih. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Dari potensi pariwisata ke- sehingga dapat dikembang- si pariwisata bagus untuk menintah Tiongkok telah lama men123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 masukan diperoleh mencapai kan bersama – sama. jalin hubungan persahabatan. ingkatkan pembangunan. Se123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Selain itu, dia menawarkan lain itu, pengembangan sektor “Kami tiba di Lombok disam- 12 miliar Yuan. Selain itu, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 but dengan baik dan kami meng- Kota Dalian juga sebagai pu- kerjasama di bidang perlindun- lingkungan hidup, pendidikan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 hargai penerimaan Pemkot sat perbankan. Meskipun gan lingkungan hidup. Di samp- dan hubungan antar pemerin123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Mataram,” katanya dalam Ba- demikian, pihaknya tetap ter- ing sektor pendidikan dan kese- tah perlu dikonkritkan. Bila 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 hasa Mandarin yang diterjemah- buka terhadap investasi yang hatan. Hanya saja diakui, perlu bagaimana membangun 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 masuk. “Kita masih terbuka masyarakatnya masih minim kerjasama di bidang perbankan dalam Bahasa Indonesia. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Xiao banyak memberikan bagi kota mana saja yang in- menguasai Bahasa Indonesia. kan atau pinjaman untuk men123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Walikota Mataram,H.Ahyar dukung pembangunan yang begambaran terhadap potensi yang gin berinvestasi,” ungkapnya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Kunjungannya ke Lombok Abduh mengatakan, kunjungan lum terselesaikan. (cem) dimiliki di Kota Dalian. Berada 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Mataram (Suara NTB) – 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Prestasi terus diterohkan pemuda di Kota Mataram. Sabtu (23/ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 11), Karang Taruna Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 masuk nominasi 15 besar tingkat nasional Karang Taruna Teladan. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Pemerintah berkomitmen memberi pembinaan dan pemberdayaan. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Tim dari pemerintah pusat turun mengkroscek aktivitas serta 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 kelengkapan administrasi dari Karang Taruna Jaya Sakti, Kelura123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 han Monjok Timur. Tim penilai disambut Walikota 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Mataram,H.Ahyar Abduh didampingi Ketua DPRD, H.Didi Sumar12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 di, Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang serta pimpi12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 nan OPD,camat dan lurah se – Kota Mataram. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Walikota mengapresiasi pencapaian Karang Tarung Jaya Sak-
Pemerintah Tiongkok Jajaki Kerjasama Sektor Pariwisata dengan Pemkot Mataram
Karang Taruna Teladan Kelurahan Monjok Timur Masuk 15 Besar Nasional
Pisah Sambut Kapolresta Mataram
Sinergi Dibutuhkan Wujudkan Kondusivitas Mataram (Suara NTB) – Tongkat kepemimpinan di Polres Kota Mataram resmi berganti. AKBP Saiful Alam mendapatkan promosi sebagai Wakil Direktur Pengamanan Objek Vital di Polda Jawa Timur. Posisi Saiful Alam diisi oleh AKBP Guntur Herditrianto. Pergantian pucuk pimpinan ini diharapkan antara Pemkot Mataram dengan Polres tetap membangun sinergi untuk mewujudkan keamanan serta kondusivitas. Pisah sambut Kapolres Kota Mataram yang digelar di Pendopo Walikota Mataram, Jumat (22/11) pekan kemarin dihadiri Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh beserta istri, Wakil Walikota Mataram,H. Mohan
Roliskana beserta istri, Ketua DPRD H. Didi Sumardi beserta istri, Mantan Kapolres Kota Mataram AKBP Saiful Alam beserta istri, Kapolres Kota Mataram AKBP Guntur Heritrianto serta pimpinan OPD lainnya. Dalam sambutannya, mantan Kapolres Kota Mataram Saiful Alam menyampaikan dirinya harus meninggalkan Kota Mataram karena mendapat promosi sebagai Wakil Direktur Pamobvit (Pengamanan Objek Vital) Polda Jawa Timur. Menurutnya,tugas Polri adalah memelihara kantibmas yang kondusif, menegakkan hukum, melindungi dan mengayomi masyarakat. Untuk mewujudkan kondusivitas itu dibutuhkan ker-
jasama dengan seluruh stakeholder. “Dalam kegiatan-kegiatan tersebut tidak akan mencapai keberhasilan tanpa bantuan dari rekanrekan stakeholder, TNI, pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat,”terangnya. Sementara itu, Guntur berharap dalam melaksanakan tugas baru di Kota Mataram dapat didukung oleh seluruh elemen masyarakat, pemerintah serta stakeholder lainnya. Dia berkomitmen terus membangun komunikasi dan sinergitas dengan pemerintah. Walikota mengapresiasi AKBP Saiful Alam telah bekerja dan membantu Pemkot Mataram selama 1 tahun 1 bulan menjabat se-
bagai Kapolres Kota Mataram untuk menjaga keamanan serta kondusivitas. Paling dikenang orang nomor satu di Kota Mataram ini, penanganan pertama yang dilakukan oleh Saiful Alam adalah masalah perbatasan Gerbang Tembolak yang berjalan dengan sukses. Terhadap Kapolres baru, Walikota dua periode mengharapkan untuk terus membangun sinergi untuk mewujudkan Kota Mataram yang kondusif. “Insya Allah semua tugas akan bisa dilaksanakan, yang berat menjadi ringan sepanjang kita selalu bersama, dan situasi kondusif ini akan terus kita jaga, kita pelihara dan kita tingkatkan,” demikian kata dia. (cem)
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 ti, Kelurahan Monjok Timur sebagai salah satu perwakilan dari 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 karang taruna di Kota Mataram dinilai dapat mengharumkan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 nama baik pemerintah hingga tingkat nasional. Terpilihnya se12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 bagai 15 nominator karang taruna teladan tingkat nasional dinilai 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 sangat pantas, karena konsisten dan komitmen melaksanakan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 kegiatan keorganisasian. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 “Saya bangga dan mengapresiasi Karang Taruna di Monjok Timur 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 masuk nominasi di tingkat nasional,” katanya. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Walikota dua periode menegaskan, pemerintah memiliki ko12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 mitmen memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada karang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 taruna. Dia menilai karang taruna memiliki kontribusi dan posisi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 strategis dalam meningkatkan program kepemudaan baik di bidang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 sosial, ekonomi serta sektor lainnya. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Karang taruna sebagai wadah kepemudaan diharapkan dapat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 semakin giat dalam memberdayakan pemuda. Pasalnya, jumlah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 usia produktif di Kota Mataram terus meningkat setiap tahun. Pen12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 ingkatan tersebut bisa berpeluang menambah sumber daya manu12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 sia yang berkualitas untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 karang taruna. Catatannya adalah karang taruna harus tetap bers12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 inergi secara aktif dengan Pemerintah Kota Mataram. “Karang Taru12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 na harus tetap bersinergi dengan pemerintah,”harapnya. (cem) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
SUARA NTB
Senin, 25 November 2019
Halaman 11
UNIQBA Lombok Tengah Wisuda 256 Mahasiswa
Praya (Suara NTB) Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu (UNIQBA) Lombok Tengah (Loteng) menggelar wisuda dan pengambilan sumpah/janji profesi sebanyak 256 mahasiswa di Auditorium Shaleh Hambali Pondok Pesantren Qamarul Huda Bagu, Sabtu (23/11). Wisuda ini dipimpin langsung Rektor UNIQBA, Drs. H.L. Azhari, M.Pdi. Pembina sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Qamarul Huda Bagu, TGH. H.L. Turmudzi Badarudin, hadir langsung menyaksikan prosesi wisuda pertama tahun ajaran 2019-2020 tersebut. Wisudawan dan wisudawati yang diwisuda merupakan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) sebanyak 22 wisudawan serta Fakultas Kesehatan sebanyak 234 wisudawan. Mereka berasal dari sejumlah program studi, di antaranya DIII Kebidanan 27 orang, DIII Farmasi 32 orang dan 82 wisudawan dari program studi Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (RMIK). Sedangkan untuk Prodi S1 Keperawatan sebanyak 41 mahasiswa. Adapun yang diambil sumpah/janji profesinya sebanyak 54 wisudawan program studi profesi Ners. Acara wisuda dibuka dengan menyanyikan Pembina dan Pimpinan Ponpes Qamarul Huda Bagu lagu kebangsaan Indonesia Lombok Tengah (Loteng) TGH. L. Turmudzi Badaruddin, Raya serta mars UNIQBA disaat menghadiri wisuda UNIQBA.
Dekan Fakultas Kesehatan UNIQBA, H. Menap, M.Kes., menyerahkan ijazah kepada salah satu wisudawati UNIQBA Loteng
Rektor UNIQBA Loteng, Drs. H.L. Azhari, M.Pdi., menyerahkan cenderamata kepada wisudawan dan wisudawati terbaik pada wisuda UNIQBA.
kan manfaat bagi masyarakat. Sekaligus menjadi kebanggaan bagi UNIQBA. Karena para alumni memang bermanfaat bagi masyarakat,’’ ujarnya. UNIQBA berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan kompetensi, sehingga ke depan bisa benar-benar menjadi perguruan tinggi yang berakreditasi tinggi serta mampu mensejajarkan diri dengan perguruan-perguruan tinggi lainnya, baik di skala regional maupun nasional. Untuk mewujudkan hal itu, UNIQBA terus memperluas jaringan kerjasama, bukan hanya dengan perguruan tinggi nasional saja. Tetapi juga perguruan tinggi di luar negeri, seperti di Malaysia dan Filipina. Tidak kalah penting dukungan dari seluruh alumni, keluarga alumni serta elemen masyarakat di daerah ini, sangat diharapkan, agar bagaimana UNIQBA bisa semakin berkembang dan menjadi perguruan tinggi kebanggaan di daerah ini. “UNIQBA baru berdiri dua tahun. Tapi komitmen kami, terus berupaya mewujudkan UNIQBA sebagai perguruan tinggi yang benarbenar terakredi-
Rektor UNIQBA Loteng, Drs. H.L. Azhari, M.Pdi., memberikan sambutan pada wisuda UNIQBA, bertempat di Auditorium Shaleh Hambali Ponpes Qamarul Huda Bagu Loteng, Sabtu (23/11).
Rektor UNIQBA H. L. Azhari memindahkan tali toga pada salah satu wisudawan.
Pimpinan senat UNIQBA Loteng saat acara wisuda
Paduan suara Ponpes Qamarul Huda Bagu Loteng pada saat wisuda UNIQBA.
lanjutkan dengan penyalungan tanda wisuda serta penyerahan ijazah bagi wisudawan dan wisudawati, oleh Rektor UNIQBA dan Dekan masing-masing fakultas. Sejumlah pejabat provinsi NTB dan lingkup Pemkab Loteng tampak hadir. Bersama para orang tua wali, istri dan suami para wisudawan dan wisudawati. “Momen wisuda ini merupakan momen yang membahagiakan. Bukan hanya bagi para mahasiswa yang diwisuda berserta keluarga. Tapi juga bagi kami semua civitas UNIQBA,” ungkap Rektor UNIQBA, Drs. H.L. Azhari, M.Pdi., dalam sambutannya. Menurutnya, menjadi sarjana bukanlah sebuah akhir. Tapi justru awal dari pengabdian panjang di tengah masyarakat. Untuk itu para wisudawan dan wisudawati UNIQBA Loteng diajak untuk terus belajar dan mengembangkan diri, jika ilmu yang diterima selama di bangku kuliah tidaklah cukup, tapi harus terus diasah dan dikembangkan. “Ilmu yang diperoleh gunakan dan aplikasi dengan baik. Dan, jangan berhenti untuk terus belajar. Sehingga pada akhirnya nanti para almuni UNIQBA Loteng bisa benar-benar memberi-
tasi,” tandasnya. Di tempat yang sama, perwakilan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) wilayah VIII Bali-Nusa Tenggara, Drs, I Wayan Swarjaya, M.Ap., menyampaikan selamat atas wisuda UNIQBA. Menurutnya, wisuda adalah bentuk eksistensi sebuah perguruan tinggi. Dan, UNIQBA telah menunjukkan hal itu. Para alumni UNIQBA juga diharapkan bisa memberikan kontribusi besar bagi pembangunan di daerah ini sesuai dengan bidang dan keahlian yang dimiliki. “Satu pesan bagi para wisudawan dan wisudawati, jangan berhenti belajar. Terapkan ilmu yang diperoleh dengan maksimal dan jadikan kebanggaan bagi almamater,” pesannya. Semetara itu, perwakilan wisudawan, Feri Herianto Ardi, Amd.Fam., mengaku menjadi alumni UNIQBA merupakan satu kebanggaan yang tidak terhingga, karena menurutnya, UNIQBA merupakan perguruan tinggi berbasis pondok pesantren per-
tama dan satu-satunya di daerah ini. Di mana para mahasiswanya tidak hanya mendapat ilmu pada umumnya tetapi juga ilmu agama. Ia bersama para alumni lainnya berkomitmen untuk memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara, sehingga bisa menjadi kebanggaan bagi almamater. “Komitmen kami, siap berkompetisi dan bekerjasama dengan almuni dari perguruan tinggi lainnya di daerah ini. Dalam membangun daerah, bangsa dan negara. Dengan terus belajar dan mengaplikasik a n i l m u yang dimiliki,” ujarnya. (kir/*)
Perwakilan LLDIKTI Wilayah VIII Bali-Nusa Tenggara, Drs, I Wayan Swarjaya, M.Ap., menghadiri wisuda UNIQBA.
Pembina dan pimpinan Ponpes Qamarul Huda Bagu, TGH. L. Turmudzi Badaruddin, bersama pejabat dan anggota Forkompinda Loteng, saat menghadiri wisuda UNIQBA, Sabtu (23/11).
Para civitas UNIQBA saat wisuda mahasiswa UNIQBA Loteng.
Para wisudawan dan wisudawati UNIQBA Loteng.
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Senin, 25 November 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
P opnas X V/2019 XV
Atlet NTB Persembahkan 10 Keping Medali Mataram (Suara NTB) Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XV di Jakarta sudah selesai, Minggu (24/11). Kontingen NTB yang diperkuat 62 atlet dengan mengikuti delapan cabang olahraga dari 13 cabor yang dipertandingkan mempersembahkan 10 keping medali. Terdiri dari satu keping medali emas, empat perak dan lima perunggu. Perolehan satu emas, empat perak dan lima perunggu menempatkan posisi NTB di peringkat 23 besar dari 34 provinsi yang ambil bagian. Sementara peringkat satu diraih oleh Jawa Barat (Jabar) dengan raihan 37 emas, 34 perak dan 28 perunggu, disusul DKI Jakarta di peringkat kedua 36 emas, 30 perak dan dan 27 perunggu, serta provinsi Jawa Timur (Jatim) di peringkat ketiga dengan 29 emas, 30 perak dan 43 perunggu. Satu-satunya medali emas diraih oleh Wirawan di nomor 400 meter perorangan cabang olahraga atletik. Atlet asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) ini mencatat waktu 48.54 detik, mengalahkan pesaing terberatnya Ricko Adi dari Jawa Tengah (Jateng) 49.74 detik, dan di peringkat ketiga diraih Moh. Indra dari Silawesi Tengah (Sulteng) dengan waktu 49,76 detik. Sementara itu tambahan empat medali perak NTB diraih oleh tim estafet 4x400 meter atletik yang diperkuat Mirawan, Gabriel Lois Baptista, Rangga Bima dan Agus. Kemudian tim estafet 4x400 meter putri yang diperkuat Jumratun, Fala Dhita, Dini Aulia Fitrah dan Iswatun, selanjutnya Ridzky dan Adam di cabor voli pasir putra serta Devina Yusviantara di kelas tarung putri cabor taekwondo. Sedangkan lima medali perunggu diraih oleh Sri Agustini (atletik) 2000 meter halang rintang, Salsabila Dwi di kelas tarung putri cabor silat, Aulia rahman (taekwondo), Nulang Pastiano (tarung derajat) dan Ricky Alexander (renang). Sebagaimana diketahui, kontingen NTB yang diperkuat 105 orang terdiri dari 62 atlet, 16 pelatih dan 27 ofisial mengikuti delapan cabang olahraga dari 13 cabor yang dipertandingkan. Delapan cabor yang diikuti adalah, atletik, pencak silat, voli pasir, taekwondo, tarung derajat, renang, karate dan bulutangkis. Dari delapan cabang olahraga yang diikuti hanya dua cabang olahraga yang gagal mempersembahkan medali, yakni karate dan bulutangkis. (fan)
ATLET NTB PERAIH MEDALI POPNAS 2019 Satu Medali Emas
Empat Medali Perak
1. Ridzky dan Adam bersama pelatih, 3. Jumratun, Fala Dhita, Dini Aulia Fitrah, Surahman Sidik - Voli pasir putra. Iswatun - Estafet 4x400 meter putri.
4. Devina Yusviantara (tengah) bersama 2. Mirawan, Gabriel Lois Baptista, Rangga pelatih, Lalu Dedy Rahman dan Irwan Bima dan Agus - Estafet 4x400 meter putra. Wahyudi - Taekwondo.
1. Mirawan - Nomor 400 meter perorangan atletik
Lima Medali Perunggu
1. Sri Agustini - 2000 Meter Halang Rintang Atletik.
2. Salsabila Dwi - Silat (Paling Kanan).
3. Aulia Rahman - Taekwondo.
4. Nulang Prastiano -Tarung derajat.
5. Ricky Alexander - Renang.
Lombok Astoria Siap Jadi Pilihan yang Representatif Mataram (Suara NTB) – Pesatnya perkembangan teknologi menuntut inovasi yang harus terus dilakukan. Terutama oleh pelaku industri yang bersentuhan langsung dengan pelayanan, seperti industri perhotelan. Berangkat dari gagasan tersebut, Hotel Lombok Astoria terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi. Salah satunya untuk kebutuhan pemasaran berbasis digital untuk memperluas sasaran pangsa pasar yang bisa disentuh. Marketing & Communica-
tion Hotel Lombok Astoria, Retno Inanda K. Aryanti, menerangkan bahwa semangat tersebut muncul mengingat Hotel Lombok Astoria sebagai hotel pemegang merek lokal NTB. “Kita ini bukan chains hotel (hotel jaringan) seperti yang lain. Kita di sini benar adanya menggunakan merk lokal dan bukan jaringan. Dengan misi tim kami yang ingin menunjukan potensi yang ada dan dapat memperkenalkan Hotel Lombok Astoria ke masyarakat dengan jangkauan yang lebih luas,” ujarnya ketika
ditemui, Minggu (24/11). Pendekatan pemasaran digital untuk hotel-hotel di Lombok, menurut Retno masih tertinggal dibandingkan hotel di daerah lain di kota-kota besar lain di Indonesia. Melihat hal itu, Hotel Lombok Astoria berusaha menjadi salah satu yang pertama menunjukkan keberhasilan untuk itu. Dicontohkan Retno seperti yang terjadi di media sosial milik Hotel Lombok Astoria yang mengalami kenaikan persentase interaksi hingga 90 persen. “Karena lebih aktif dalam digi-
tal marketing, kami mendapat improvement (kemajuan) respon dari follower (pengikuti) kami di Instagram,” ujarnya. Melalui akun Instagram @lombokastoria, hotel yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 40 Rembiga, Mataram tersebut menyuguhkan informasi terkait seluruh fasilitas dan akomodasi yang bisa didapatkan oleh tamu. “Kami sedang dalam meningkatkan program marketing secara berkala, salah satunya adalah dalam meng-up sosial media
sesering mungkin untuk beberapa program paket promosi (di akun Instagram). Minggu ini misalnya promosi tentang spa, gym, wedding package, honeymoon package, dan lain-lain,” ujar Retno. Selain Istagram, informasi serupa juga disebarkan melalui Facebook dengan akun Lombok Astoria atau website dengan alamat www.lombokastoriahotel.com. Dengan digital marketing, Hotel Lombok Astoria dapat lebih mudah dikenaal sebagai salah satu pilihan representatif bagi wisatawan ketika mengunjungi NTB. Hal tersebut akan didukung oleh seluruh fasilitas yang dimiliki oleh hotel bintang empat tersebut. Lombok Astoria juga melakukan pemasaran langsung untuk pasar lokal, nasional, maupun internasional. Salah satunya, lewat misi dagang yang difasilitasi Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI di Singapura beberapa waktu lalu, dimana Hotel Lombok Astoria terpilih menjadi perwakilan dari salah satu city hotel di NTB. “Di sana kami bersama dinas pariwisata dan pelaku wisata, mempresentasikan destinasi prioritas Mandalika, dan tentunya mempresentasikan hotel kami sebagai salah satu akomodasi berbintang 4 di area Mataram yang sangat representatif untuk kebutuhan bisnis maupun liburan bagi para wisatawan,” ujarnya. Retno menerangkan, pihaknya kini mengambil peran sebagai salah satu pendukung pemerintah dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Dengan begitu, Hotel Lombok Astoria dapat didukung oleh tim kerja yang terampil di bidangnya. Salah satunya, seperti bergabungnya pemenang Putri Indonesia NTB 2018, Baiq Lukita Kirana atau yang akrab disapa Kiki, sebagai Sales Admin sekaligus Sales Social Event yang di Hotel Lombok Astoria. “Di Hotel Lombok Astoria ini kami memiliki tim yang cukup tangguh dengan berbagai kelebihan dan potensinya masing-masing sebagai karyawan hotel,” ujar Retno. Kiki menerangkan bahwa sebagai pemenang Putri Indonesia NTB 2018 dirinya memiliki misi meningkatkan pariwisata di NTB. Selain itu, dirinya juga telah dilantik menjadi salah satu duta 10 Bali Baru yang menjadi program Kemenpar RI saat ini. Lombok Astoria telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Kamar-kamar
mewah dengan beragam tipe dan layanan berstandar hotel bintang empat, Malimbu Restaurant yang siap memanjakan tamu dengan menumenu makanannya, Lingsar Lounge yang juga menawarkan suasana berbeda dengan interior bernuansa kedaerahan, Pool Terace, Padi’s Spa, One Karaoke, Barujari Wellnes Center, dan kolam renang yang menunjukkan langsung sebagian keindahan Kota Mataram. (bay) (Suara NTB/ist)
Marketing Communication Hotel Lombok Astoria, Retno Inanda K. Aryanti (berdiri) dan Sales Admin Hotel Lombok Astoria, Baiq Lukita Kirana (duduk).