Edisi Jumat 25 Oktober 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 25 OKTOBER 2019

Tuntaskan Kontribusi Aset LIA Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB dan PT. Angkasa Pura (AP) I menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menuntaskan persoalan kontribusi atas pemanfaatan aset di Lombok International Airport (LIA).

Belum adanya kontribusi yang diterima Pemprov NTB sejak LIA beroperasi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB. Pelaksana Tugas Kepala BPKAD NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM mengatakan pihaknya masih menunggu hasil kajian BPKP mengenai persoalan tersebut.

Bersambung ke hal 15

Pengemban Pengamal Pancasila

Puji Akselerasi di Zhejiang

H. Zulkieflimanysah

SETELAH menghadiri agenda di Urban Planning Exhibiton Hall, Kota Qianjiang New City, Tiongkok, Gubernur NTB Dr.H. Zulkieflimanysah bersama istri, Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah, Rektor Universitas Mataram (Unram) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram langsung menuju Kantor Pemprov Zhejiang dan bertemu Wakil Gubernur, Zhu Congjiu beserta jajarannya, Kamis (24/10). ‘’Setelah bertemu Wakil Gubernur Provinsi Zhejiang, Pak Zhu Congjiu beserta jajaran kepala dinasnya menjelaskan bagaimana membangun kota secara masif tapi dengan tetap menjaga kelestarian dan keasrian lingkungan. Wajarlah kenapa Kota Hangzhou dijuluki surga yang terhampar di bumi,’’ ujar gubernur.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/her)

TPA - Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah didampingi Kepala Dinas LHK NTB dan Kepala Pelaksana BPBD NTB, saat turun ke TPA Kebon Kongok, Kamis kemarin.

Wagub Soroti 70 Persen Sampah Plastik di TPA Kebon Kongok

Didampingi Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Ir. Madani Mukarom, BSc.F, M.Si dan Kepala Pelaksana BPBD H. Ahsanul Khalik, S.Sos., serta jajaran, Wagub mengecek progres penanganan kebakaran di TPA seluas 8,14 hektar tersebut.

Melihat kondisi TPA Kebon Kongok, Rohmi menyoroti kondisi tumpukan sampah plastik lebih banyak ditampung di TPA tersebut. Wagub pun menginstruksikan agar Kepala Dinas LHK dan pengelola TPA melakukan penanganan sampah plastik dan

berharap dua daerah yang membuang sampah di TPA tersebut yakni Lobar dan Mataram lebih serius melakukan pemilahan sampah sebelum membuangnya ke TPA. Wagub langsung menuju lokasi pembuangan sampah yang berlokasi di bagian atas.

Titik Api di Rinjani Mulai Berkurang Mataram (Suara NTB) Titik panas atau hotspot terpantau terus berkurang berdasarkan pantauan satelit. Ini menandakan upaya pemadaman oleh tim gabungan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) mulai membuahkan hasil, sehingga titik api perlahan lahan mulai hilang.

Dalam rapat evaluasi penanganan kebakaran di

Rinjani bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, upaya pemadaman yang terus menerus sudah dapat mengurangi sebaran api. ‘’Di lapangan ditangani oleh tim bersama.

Titik api cenderung menurun. Tidak sebanyak hari pertama dan kedua tanggal 19 dan 20,’’ kata Kepala Balai TNGR, Dedy Asriady.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R

Sarankan Putus Kontrak INSPEKTORAT NTB meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan proyek fisik agar intens melakukan monitoring secara berkala menjelang akhir tahun 2019 ini. Apabila ada proyek yang berat dituntaskan jelang tutup anggaran 31 Desember 2019, pihaknya menyarankan agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemutusan kontrak. ‘’Itu PPK yang paling tahu. Kalau memang dari analisa PPK itu (proyek) berat diselesaikan (sesui batas kontrak) maka harus diambil keputusan. Jangan dipaksakan, kalau memang tidak bisa selesai. Cepat dikonsultasikan dengan pimpinan OPD dan BPKAD kaitan dengan keuangannya,’’ kata Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis (24/ 10) siang.

Bersambung Ibnu Salim ke hal 15 (Suara NTB/dok)

Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Giri Menang (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj Sitti Rohmi Djalilah meninjau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Lombok Barat (Lobar), Kamis (24/10). Wagub pada kesempatan itu, menyoroti tingginya sampah plastik yang dibuang ke TPA regional itu yang diperkirakan mencapai 70 persen .

TO K O H

16 HALAMAN NOMOR 189 TAHUN KE 15

(Sumber : Suara NTB/TNGR)

Peta sebaran kebakaran di Rinjani.

Di lokasi ini, kebakaran sudah berhasil dipadamkan.

Kepulan asap di beberapa titik yang tersisa di bagian lereng. Rohmi melihat tumpukan sampah yang kebanyakan sampah plastik. Iapun meminta agar pengelola TPA memaksimalkan pemilahan dengan cara pengolahan ecobrik untuk mengurangi sampah plastik. Ia juga memerintahkan agar dimaksimalkan program pengolahan sampah an organik menjadi pupuk, termasuk metan.

Rohmi menegaskan bahwa hampir sebagian besar yang dibuang di TPA adalah sampah plastik. ‘’Lihat saja kondisinya, kenyataannya yang ada sampah itu 70 persen plastik. Karena memang belum tersosialisasi pilah sampah dari rumah tangga,’’ tegasnya.

Menurut dia, sekuat apapun Pemprov menangani sampah di TPA, tidak akan bisa maksimal tanpa ada dukungan dari kabupaten/kota yang membuang sampah.

Bersambung ke hal 15

Belanja OPD Pemprov NTB Dirasionalisasi Rp150 Miliar Mataram (Suara NTB) Di tengah kondisi defisit anggaran, Pemprov mengambil kebijakan untuk merasionalisasi atau memangkas kegiatan-kegiatan rutin yang kurang prioritas di tahun 2019. Pemprov sudah meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk merasionalisasi belanja yang kurang prioritas mencapai Rp150 miliar. ‘’Misalnya belanja makan minum. Mungkin bisa separuhnya untuk tidak diajukan (ditunda). Itulah yang kita inginkan. Agar tak mengganggu program prioritas. Kalau secara hitung-hitungan Rp150 miliaran, yang dihemat belanja 2019,’’ kata Pelaksana Tugas Kepala BPKAD NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis (24/10).

Rasionalisasi belanja 2019 ini, kata Zainul, karena Pemprov punya utang dana bagi hasil ke kabupaten/kota sebesar Rp156 miliar pada 2018.

Sehingga, hal inilah yang dicicil sedikit demi sedikit dengan merasionalisasi belanja yang kurang prioritas, agar utang kepada kabupaten/kota tersebut dapat dibayar.

Ia menyebut, dana bagi hasil ke kabupaten/kota yang tidak terbayar pada 2018 lalu sekitar tiga bulan, yakni triwulan IV. Tahun ini, dana bagi hasil ke kabupaten/kota rencananya akan dibayar sampai November.

Zainul menjelaskan, seluruh OPD sudah diminta untuk merasionalisasi kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas, agar ditunda pelaksanaannya tahun ini.

Bersambung ke hal 15

Penanganan Stunting di NTB

Satu Merah, Delapan Kabupaten/Kota Rapor Kuning Mataram (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) NTB mencatat, satu kabupaten masih rapor merah dalam penanganan stunting di NTB, yakni Lombok Timur (Lotim).

Pasalnya, angka kasus stunting di Lotim pada 2018 merupakan yang tertinggi di NTB, yakni 43,52 persen.

Sedangkan delapan kabupaten/kota mendapat rapor kuning, yakni angka stunting antara 20-30 persen. Sementara, baru satu daerah yang memperoleh rapor hijau, yakni Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Angka stunting di kabupaten ujung barat Pulau Sumbawa ini berada di bawah 20 persen.

Kepala Dikes NTB, dr.

Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH yang dikonfirmasi Kamis

(24/10) siang menjelaskan, Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota terus ‘’menggempur’’ penanganan stunting. Terutama di desa-desa yang masih banyak angka balita stuntingnya. Ia menjelaskan, penanganan stunting merupakan program strategis nasional.

Sehingga semua daerah, baik provinsi dan kabupaten/ kota tidak mau mendapatkan rapor merah. Sehingga Pemda terus berusaha menurunkan kasus stunting di masingmasing daerahnya. ‘’Karena ada rapor merah, kuning dan hijau. Lombok Timur yang masih (rapor) merah, (kabupaten/kota) yang lain (rapor) kuning. Yang (rapor) hijau cuma KSB,’’ kata Eka. Bersambung ke hal 15

(Sumber : Pemprov NTB)

Peta kerawanan stunting per kabupaten/kota di NTB Tahun 2018.

SUARA NTB Jumat, 25 Oktober 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

Penataan Trotoar Jadi Pusat Kegiatan Senbud KECAMATAN Cakranegara tengah berupaya menjadikan semua tempat bersejarah di lingkungan Cakranegara menjadi pusat kegiatan seni dan budaya (Senbud) di Mataram. Salah satu menjadi lokasi pusat kegiatan Senbud di Mataram adalah taman Mayura di kelurahan Mayura.

Camat Cakranegara, Muhammad Erwan mengatakan, lokasi wisata sejarah seperti taman Mayura Cakranegara akan lebih bermanfaat ketika menjadi pusat kegiatan Senbud. Di samping (Suara NTB/dok) itu, taman Mayura merupakan Muhammad Erwan salah satu warisan budaya kota Mataram.

“Untuk tempat wisata sejarah seperti taman Mayura, kita akan upayakan menjadi pusat kegiatan Seni dan Budaya di Mataram. Nanti bisa merambah nilai ekonomi dan pendidikan,” jelas Erwan kepada Suara NTB, Kamis (24/10).

Walaupun kepengurusan taman Mayura tidak dipegang oleh pihak kecamatan, namun kecamatan akan berupaya penuh dalam menjadikan taman Mayura pusat kegiatan yang lebih bermanfaat. Taman Mayura sendiri kata dia, masih dipegang oleh pusat yang belum sepenuhnya menjadi milik pemerintah kota Mataram.

“Akan tetapi itu semua kita akan koordinasikan dengan semua pihak. Tentunya antara pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kecamatan. Kita juga akan ajak masyarakat tentunya,” tegas camat Cakra ini.

Taman Mayura akan diupayakan untuk penataannya. Sampai hari ini, kondisi taman Mayura masih dalam keadaan bagus. “Kita akan bekerjasama dengan semua pihak. Kalau bisa kita tata kembali, agar ke depan semua usulan baik dari Pemkot dan masyarakat bisa menjadikan taman Mayura salah satu kegiatan Senbud,” cetusnya.

Upaya ini tegas Erwan, tentunya menjadi perhatian bersama. Nanti, penataan tersebut akan diupayakan melalui makanisme yang ada. Dengan begitu, apa yang menjadi harapan Pemkot Mataram dan seluruh masyarakat Kota Mataram dapat berjalan. (viq)

Pemkot akan Bentuk Satgas Baru Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kota Mataram berencana bentuk satuan tugas (Satgas) baru.

Satgas baru ini akan diberdayakan untuk menjaga pemeliharaan kebersihan dan penataan trotoar di Mataram.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Mataram, H. Mahmuddin Tura mengatakan, pembuatan satgas baru ini dirasa perlu melibatkan beberapa OPD terkait.

Kiranya melibatkan Dinas PU, Satpol PP dan OPD lainnya.

“Satgas baru ini nanti berfungsi dalam hal penataan trotoar. Tapi kalau kita melihat tu-

gas dari satgas itu sendiri bukan hanya persoalan pemeliharaan dan kebersihannya. Sehingga dari penggunaan trotoar juga berarti ada OPD lain. Sehingga ini masih kita kaji dulu,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (24/10).

Kata Mahmuddin, pembentukan satgas baru ini diminta oleh Wakil Walikota Mataram.

“Makanya besok pagi kita un-

dang OPD, baik dari PU, Perkim dan LH, terus nanti kita minta masukan dari teman-teman OPD ini,” jelasnya.

Menurutnya, satgas ini akan melakukan penataan dan perbaikan trotoar. Karena, pak wakil melihat, banyak trotoar di Mataram disalahgunakan sehingga rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. “Tapi kalau tidak salah tangkap tadi

itu, keinginan beliau untuk penataan dan pemeliharaan. Kalau penggunaan badan trotoar itu sendiri sudah ada tupoksinya di Satpol PP,” jelasnya.

“Kita akan kaji dulu, supaya fungsi satgas ini tidak membias.

Penertiban badan trotoar kan tugasnya Pol PP. Tapi sejauh ini mereka tidak maksimal. Apakah kita masukkan ke hal penindakan juga satgas ini, kan bisa saja disalahgunakan, bisa digunakan ke hal-hal lain,” jelasnya.

Satgas baru ini akan melakukan penataan dan melakukan pembersihan. “Jan-

gan sampai dominan penertiban PKL daripada penataan dan pemeliharaan trotoar.

Agar tugas satgas ini tidak bias,” kata Mahmuddin.

“Itu saja intinya, makanya kita dikasi waktu tiga hari ini.

Satgas ini nanti bisa saja menyampaikan kepada dinas terkait. Dinas ini akan berkoordinasi,” katanya. Pembentukan satgas baru ini berjumlah 10 sampai 12 orang. Nantinya, mereka akan mengawasi kawasan trotoar di Mataram.

“Nanti mereka punya atribut tersendiri,” katanya. (viq)

Jangan Hanya Berorientasi Jadi PNS ANGGOTA Komisi I DPRD Kota Mataram, Mita Dian Listiawati, AM.d., Keb., mengingatkan masyarakat Kota Mataram, khususnya para pencari kerja, supaya tidak terlalu berorientasi menjadi PNS. Saran ini menyusul akan segera dibukanya rekrutmen CPNS lingkup Pemkot Mataram awal November mendatang. Mita melihat bahwa animo masyarakat menjadi PNS, masih sangat tinggi.

Pekerjaan sebagai PNS ini masih begitu diminati banyak orang karena berbagi alasan dan asumsi yang sudah beredar. ‘’Yang pertama, PNS dianggap sebagai pekerjaan yang menjanjikan.

Kedua, menawarkan fasilitas. Ketiga meningkatkan status sosial atau percaya diri,’’ sebut politisi PKB ini. Dia mencontohkan, orang-orang di sekelilingnya tetap dan ingin mennjadi PNS. Padahal, lanjut Mita, bekerja bukan hanya melalui PNS saja.

Masih banyak pilihan untuk bisa berusaha dan menghasilkan. Contohnya bekerja di perusahaan swasta yang menjanjikan gaji besar. Hanya saja, masyarakat beranggapan menjadi PNS itu sulit untuk dipecat. Sedangkan di perusahaan swasta sangat gampang dipecat. ‘’Adanya fasilitas memadai sampai masa tua. Fasilitas pun berbagai macam. Mulai dari bonus hingga fasilitas non upah untuk jabatan tertentu. Dan yang paling sering saya dengar adalah menjadi seorang PNS menjadi kuncia dihargai oleh orang dan dianggap tinggi. Sesuai dengan yang mereka harapkan. Makanya kenapa setiap ada pembukaan CPNS, pendaftar mencapai ribuan bahkan lebih,’’ terangnya.

Anggota dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini berpandangan bahwa masih banyak cara yang bisa ditepuh untuk menyambung hidup. ‘’Itu alasan banyak yang gagal dan tidak lulus CPNS ini malas berusaha dan hanya mengharapkan sebagai PNS,’’ imbuhnya. Masyarakat, kata Mita, harus mengerti bahwa penerimaan CPNS ini sangat tergantung dari kuota dari yang pemerintah pusat.

Tingginya ketergantungan masyarakat menjadi PNS, tentu akan menambah panjang daftar pengangguran di Kota Mataram. Dia lebih setuju kalau masyarakat mampu menyiapkan diri untuk berwirausaha. Cara ini diyakini mampu mengurangi angka pengguran. ‘’Banyak upaya untuk melakukan wirausaha.

Paling tidak untuk mengurangi angka pengangguran. Semoga saja yang lulus PNS ini memang org-orang yang memiliki potensi ahli di bidangnya,’’ pungkas Mita. (fit) Mita Dian Listiawati (Suara NTB/fit)

Walikota Kembali akan Lakukan Pergeseran Pejabat Mataram (Suara NTB) Teka - teki molornya pelaksanaan seleksi tiga jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di Lingkup Pemkot Mataram terjawab. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh rupanya akan kembali melakukan pergeseran pejabat.

Seperti diketahui, Pemkot Mataram telah mengajukan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk tiga jabatan eselon II. Yakni, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berancana, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Permintaan menunda terlebih dahulu seleksi JPTP disampaikan sumber Suara NTB, Kamis (24/10) sebelum Walikota berangkat kunjungan kerja ke Tiongkok. Pansel dilaksanakan setelah pergeseran pejabat eselon II. “Pak Wali minta pergeseran dulu baru pansel,” kata sumber.

Kabar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Irwan Rahadi yang bakal mengisi salah satu dari tiga posisi yang lowong dikatakan Sumber, sangat berpeluang. Sebab, mantan Camat Selaparang tersebut telah meminta pindah tapi ditunda karena diminta menyelesaikan masalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok yang terbakar.

Dikonfirmasi terkait rencana pergeseran tersebut, Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, yang juga Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito membenarkan hal tersebut. Walikota sambungnya, meminta dilakukan pergeseran pejabat dulu baru dilakukan pansel. “Iya, Pak Wali minta kita untuk lakukan pergeseran dulu,” tandasnya. (cem)

(Suara NTB/cem)

MELONJAK - Hj. Ratna melayani pembeli di Pasar Dasan Agung, Kamis (24/10). Harga daging menjelang maulid melonjak. Perkilogram yang semula Rp130 ribu menjadi Rp135 ribu. Diperkirakan harga akan terus naik hingga perayaan maulid Nabi Besar Muhammad SAW.

UMK Kota Mataram BPBD Kesulitan Tagih LPJ Pokmas Diusulkan Naik Rekonstruksi Rumah Korban Gempa

Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, mengevaluasi proses rehab – rekon yang berjalan pasca perpanjangan tanggap darurat hingga 25 Desember. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana dari kelompok masyarakat (Pokmas) sulit tertagih.

Evaluasi dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD yang juga Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPBD, Ahmad Muzaki, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, H. M. Kemal Islam, Kepala Dinas Perkim NTB, IGB Sugihartha, perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, fasilitator pembantu dari TNI dan fasilitator lapangan lainnya.

Di awal rapat Martawang mengaku, tergelitik dengan jumlah kerusakan akibat gempa tahun lalu berjumlah 13 ribu lebih dan tersisa belum rampung 8 ribu unit rumah. Jika faktanya demikian, selama ini fasilitator dan BPBD tidak bekerja sama sekali. Semestinya, yang terjadi di lapangan adalah 85 persen rumah jadi dan sisanya 15 persen.

Faktanya, persoalannya bukan pada konstruksi tapi laporan pertanggungjawaban yang belum dituntaskan oleh kelompok masyarakat.

Perpanjangan masa tanggap darurat diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga batas waktu 25 Desember 2019. ‘’Jangan berharap ada kebijakan baru.

“Karena mengharap kebijakan baru akan mengurangi semangat untuk mempercepat penyelesaian rumah warga,” kata Martawang, Rabu (24/10).

(Suara NTB/cem)

EVALUASI - Plt Kepala BPBD Kota Mataram, Lalu Martawang memimpin rapat evaluasi penyelesaian rumah tahan gempa di ruang Kenari Kantor Walikota Mataram, Kamis (24/10).

Dengan waktu yang tersisa hanya dua bulan kebijakan harus dilakukan adalah mempermudah penyelesaian, bukan malah menambah prosedur, sehingga menghambat percepatan.

Paling terpenting adalah akuntabilitas kebijakan tidak boleh ada yang menghambat proses yang tidak berimplikasi pada penyelesaian. Martawang mengingatkan, jangan sampai ada yang mencinderai kepercayaan pemerintah pusat terhadap proses yang telah dibangun selama ini.

Muzaki menyebutkan, surat keputusan I – VII sebelumnya, jumlah rumah rusak akibat gempa berjumlah 13.500 unit. Kerusakan ini bertambah menjadi 14.605 setelah susulan SK tambahan VIII, IX dan X. Dari keseluruhan kelompok masyarakat terbentuk berjumlah 784 terdiri dari 11.388 kepala keluarga.

Sementara, 755 pokmas atau terdiri dari 6.645 kepala keluarga telah rampung, tetapi yang baru menyerahkan laporan pertanggungjawaban 56 pok-

mas. Semestinya, pasca penyerahan secara simbolis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat seharusnya keseluruhan pokmas telah selesai LPJ –nya. Fakta di lapangan tidak semudah dihadapi di bawah. Pokmas diawal saja bersemangat menyerahkan laporan.

Kendala lain tambah dia, BPBD belum menerima bukti administrasi pencairan dana.

Pihaknya di awal – awal memang semangat mencairkan tanpa meminta laporan. Ternyata saat ini, menjadi beban bagi petugas untuk menagih masyarakat. “Kita bantu menyelesaikan administrasinya,” tandasnya.

Jack, sapaan akrab Sekretaris BPBD ini, dari pokmas yang terdiri dari 699 dengan 5.977 KK hampir 100 persen belum menyelesaikan LPJ. Hal inilah yang akan dikejar terus ke masyarakat untuk menyelesaikan laporan penggunaan atau pencairan dana mereka. (cem)

Pemkot Inventarisir Perda yang Tidak Efektif Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kota Mataram akan menginventarisir Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwal) yang tidak efektif. Hal itu dirasa penting demi pemberlakuan Perda dan Perwal secara tepat.

Kepala Bagian Hukum Pemkot Mataram, Hubaidi mengatakan, pada prinsipnya Pemkot Mataram sedang melakukan inventarisasi Perda dan Perwal yang tidak efektif. “Perwal sedang kita inventarisir, karena banyak sekali aturan-aturan baru yang muncul hari ini,” katanya, Kamis (24/10).

Kata Hubaidi, pada UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan diubah lagi menjadi UU nomor 15 tahun 2019 terdapat perubahan terkait cara pembentukan UU. Tentunya, konsekuensi terhadap banyaknya aturan-aturan yang lain dalam tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kesekretariatan akan berubah. “Akhirnya polanya akan berubah, struktur organisasinya juga akan berubah,” tegasnya.

“Inventarisir ini kita lakukan agar dapat dan harus diterapkan sekarang (tahun 2019) langsung untuk membuat perubahan, salah satunya struktur tentang kesekretariatan daerah ini sedang dalam proses perubahannya,” imbuhnya.

Dalam perubahan tentang tupoksi kesekretariatan di kepemerintahan kata Hubaidi, ada sebagaian tupoksi dari humas dan protokol diambil alih Dinas Kominfo. Ada pembagaian perubahan nomenklatur.

Dari nomenklatur APK menjadi AP. “Kan itu membutuhkan kajian, membutuhkan perubahan-perubahan yang memang urgen kita lakukan,” katanya.

“Kita akan berlakukan juga tahun ini, jika sudah clear,” katanya. Akan tetapi, dalam prosedur perubahan-perubahan ini kata Hubaidi, Pemkot Mataram harus difasilitasi oleh pemerintah provinsi. “Jangan sampai ada komplain.

Takut akan terjadi miskomunikasi itu. Apa dan berbuat apa, yang jelas nyata dan riil memang kita lakukan secara parsial, kita inventarisir sambil jalan. Kita tidak menunggu,” tutupnya. (viq)

Mataram (Suara NTB) Dewan Pengupahan telah membahas usulan rencana kenaikan upah minimun kota (UMK).

Dari pertemuan yang dihadiri oleh Dinas Tenaga Kerja, Badan Pusat Statistik, Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, upah karyawan diproyeksiditahundepanakannaik menjadi sekitar Rp 2,2 juta.

Kenaikan UMK ini kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, Hariadi, dikonfirmasi, Kamis (24/10) belum ditetapkan karena masih menunggu surat edaran dari Disnaker NTB terkait penetapan upah minimum provinsi (UMP).

Dari rujukan itu akan dijadikan pembanding untuk menetapkan UMK di Kota Mataram. “Yang jelas UMK Kota Mataram lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi,” kata Hariadi.

Pertemuan bersama Dewan Pengupahanmengerucutpadapenetapan UMK. Dari Rp2.013.000 UMK tahun ini akan naik sekitar 8,5 persen menjadi Rp2,2 juta lebih. Perhitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan menjadi parameter untuk kenaikan upah tahun berikutnya. Apindo tidak bisa menghalang - halangi

usulan kenaikan upah tersebut. Di satu sisi, SPSI juga meminta pemerintah menaikkan upah dengan dasar pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lainnya.

“PP 78 mengisyaratkan harus ada kenaikan. Apindo dan SPSI menanggapi positif,” tandasnya.

Namun dari rapat ini akan ada rapat kembali bersama Dewan Pengupahan untuk ditetapkan usulan. Rekomendasi akan disampaikan ke Pemprov NTB dan ditetapkan. Hariadi menambahkan, kabupaten/kota paling lambat menetapkan UMK tanggal 21 November mendatang.

Soal perusahaan yang tidak memberikan upah di bawah UMK, Hariadi menegaskan, pemerintah sifatnya memberikan imbauan ke perusahaan. Pemerintah tidak bisa juga memberikan sanksi karena perlu melihat kondisi finansial perusahaan.

Perusahaan di Mataram ada skala kecil dan besar. Skala besar ditekankan membayar sesuai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jangan sampai perusahaan mengambil keputusan sepihak sehingga merugikan pekerja. “Ini kebutuhan perusahaan dan kepentingan karyawan. Iya, kita persuasif saja dulu,” demikian kata dia. (cem)

Satpol PP Kekurangan Kendaraan Patroli Mataram (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Mataram mengeluhkan minimnya kendaraan untuk patroli. Minimnya armada tersebut membuat Satpol PP kerap kewalahan melakukan pemantauan gangguan Kamtibmas di kota Mataram.

Sekretaris Satpol PP Mataram, Jemmy Nelwan mengatakan, minimnya armada Satpol PP kota Mataram membuatnya terseok-seok dalam melakukan pemantauan. Nanti pada tahun 2020, Satpol PP kota Mataram akan melakukan perbaikan armada.

“OPD di Mataram satu-satu yang melakukan penegakan Perda adalah Satpol PP, tidak ada yang lain,” katanya, Kamis (24/ 10). Kekurangan armada itu kata Jemmy, seperti satu truk, satu mobil panther, dan dua mobil patroli. “Kan kita lakukan penertiban PKL, jika ada melanggar akan diangkat pakai apa nanti kalau melanggar,” tambahnya.

Pihaknya mengajukan anggaran ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar bisa diakomodir tahun 2020. Dalam serba keterbatasan tersebut, diakui Jemmy, Satpol PP tetap berusaha melakukan patroli

(Suara NTB/viq)

Jemmy Nelwan selama 24 jam dalam mengantisipasi adanya tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab di seputar Kota Mataram.

Kekurangan kendaraan itu berdampak pada tingkat pengawasan Satpol PP kota Mataram.

Salah satunya, Satpol PP kota Mataram kembali kecolongan atas perilaku perusakan pot bunga di Jalan Udayana Mataram, Minggu lalu. “Namun kita berusaha untuk tetap rutin, tidak bisa kita selalu menjaga di sana. Kita juga akan patroli 24 jam se-kota Mataram dengan enam kecamatan,” katanya. (viq)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 25 Oktober 2019

Halaman 3

Gubernur Minta Tambahan 100 Ribu Ton Semen Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah menandatangani surat usulan penambahan kuota semen untuk NTB. Usulan ini untuk mengatasi tingginya kebutuhan dua bulan terakhir 2019 ini. Surat resmi kepala daerah ini ditujukan ke PT. Indocement, selaku produsen merek Tiga Roda yang mendominasi pasar semen di NTB.

(Suara NTB/bul)

Haryono

“Suratnya diantar langsung oleh Pak Fery (Kasubdit I Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Fery Jaya Satriansyah) ke Indocement di pusat. Tembusannya ke Kementerian Perdagangan,” kata Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si melalui Kepala

Bidang Pengawasan, Ir. Haryono. Petikan isi surat Gubernur ini dalam rangka mempercepat penyelesaian tahap rekonstruksi/pembangunan kembali dampak gempa bumi yang terjadi di NTB pada semester II tahun 2018 lalu.

Semen menjadi kebutuhan sangat penting untuk

pembangunan rumah-rumah masyarakat korban gempa, fasilitas umum, perkantoran dan pembangunan fisik lainnya. Sementara dalam beberapa bulan terakhir, kondisi ketersediaan semen di NTB sangat terbatas dan harga di tingkat pengecer relatif tinggi, antara Rp80.000/zak

sampai Rp90.000/zak. Data realisasi distribusi semen, merek Tiga Roda pada Januari – September 2019 di NTB sebanyak 309.742 ton (6.194.840 zak). Suplainya juga terbatas. Sehingga memicu kenaikan harga.

Untuk itulah, kepala daerah mengajukan permintaan penambahan kuota semen merek Tiga Roda sebesar 100.000 ton untuk mengantisipasi kebutuhan akhir tahun ini. Pengajuan permintaan ini karena diannggap kebutuhan semen di NTB sangat urgen untuk stabilitas

Dukung ’’Zero Waste’’

PLN UIW NTB Promosikan ”Kawis Krisant” di Festival Nasional PLN Peduli

(Suara NTB/ist)

KAWIS KRISANT - Stan Kawis Krisant Ampenan, difasilitasi PLN UIW NTB mengukiti ajang Festival PLN Peduli di Jakarta

Mataram (Suara NTB) PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) mempromosikan Kawasan Wisata Kreatif Sampah Terpadu (Kawis Krisant) Kebon Lelang pada ajang Festival PLN Peduli yang digelar di PLN Kantor Pusat, Jakarta, Senin-Rabu (21-23/10).

Kesempatan ini didapat karena keberhasilan sinergi PLN dan Kawis Krisant meraih penghargaan Kategori Kota dan Pemukiman Berkelanjutan pada Indonesia Social Development Goal Awards 2019.

Kebon Lelang merupakan sebuah kampung yang berada di Ampenan, Kota Mataram yang dahulu dikenal sebagai kawasan kumuh. Berkat kerjasama antara Siti Aisyah, penggagas Kawis Krisant dan PLN menggerakan pemuda setempat sejak tahun 2017. Kini Kebon Lelang menjadi lingkungan di sepanjang hilir Kali Jangkuk ini tak lagi identik dengan sampah dan kekumuhan.

Dinding bangunan sepanjang Kali Jangkuk sudah berhias aneka gambar, bercorak penuh warna-warni memenuhi jalan masuk hingga tiaptiap rumah penghuni kampung ini. “Setelah edukasi

dengan sabar akhirnya masyarakat mau mengubah lingkungannya, lebih peduli pada kebersihan dan kesehatan,” tutur Aisyah.

Kawis Krisant dijelaskan, tidak semata kampung dengan cat warna-warni di pinggir kali, pengunjung juga bisa belajar tentang pengolahan sampah menjadi barang bernilai ekonomi di Bank Sampah NTB Mandiri yang juga mitra binaan PLN. Pada Festival PLN Peduli ini, Kawis Krisant memamerkan berbagai hasil kerajinan tangan yang berasal dari olahan sampah, seperti dompet dan sepatu dari karet ban, serta keset yang berasal dari olahan sampah plastik.

Sementara itu, Senior Manager SDM dan Umum PLN UIW NTB, Sumarno mengatakan bahwa pengikutsertaan Kawis Krisant pada ajang Festival PLN Peduli ini merupakan salah satu bentuk promosi dan dukungan PLN UIW NTB mengenalkan Kawis Krisant di tingkat nasional. “Harapannya dengan kegiatan ini Kawis Krisant bisa semakin dikenal, tidak hanya di Lombok dan NTB tetapi di seluruh Indonesia,” demikian Sumarno. (bul)

Tenaga Kesehatan Berpeluang Kerja di Luar Negeri Mataram (Suara NTB) Angkatan kerja tenaga-tenaga kesehatan membludak. Lulusan perguruan tinggi tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Perguruan tinggi kesehatan di NTB jumlahnya belasan. Setiap tahun, ribuan (Suara NTB/bul) lulusan dihasilH. Zulkahfi kan. Rumah sakit – rumah sakit, belum tentu membuka lowongan setiap tahun. Akibatnya, banyak lulusan kesehatan dari perguruan tinggi tak terserap, dan terpaksa harus menganggur.

Peluang kerja di dalam negeri di bidang kesehatan dinilai sulit. Persaingan sangat ketat. Akibatnya, lulusan-lulusan tenaga kesehatan terpaksa menjadi pengabdi di rumah sakit – rumah sakit, maupun puskesmas. Dengan gaji sebulan yang minim. “Ada yang dapat Rp300 ribu sebulan, ada yang Rp500 ribu sebulan. Walaupun ada juga yang di atas Rp1 juta sebulan,” kata Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep. Ners., M.Kes. Berdiskusi tentang dunia kerja di bidang kesehatan, menurut H. Zulkahfi, tidak saja di NTB, fenomena ini umumnya terjadi di Indonesia.

Tidak ada pilihan bagi lulusan tenaga kesehatan, mengamini keadaan. Menerima pendapatan jauh di bawah UMP (Upah Minimum Provinsi), maupun UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). Hanya dengan harapan, ilmu yang diterimanya di kampus dapat di terapkan.

Ada alternatif bagi lulusan tenaga kesehatan. Yaitu membuka lapangan pekerjaan sendiri. Misalnya membuat layanan home visit atau membuat fasilitas kesehatan secara mandiri.

“Bahkan ada juga yang membuat klinik. Kemudian membuka lapangan pekerjaan bagi lulusan lainnya,” kata H. Zulkahfi di temui di ruang kerjanya, Kamis (24/10) kemarin.

Namun disadari, memang tak banyak yang demikian. Sebab konsekuensinya dibutuhkan modal dan syarat-syarat lain. Karena itu, yang paling memungkinkan bagi lulusan kesehatan adalah bekerja di luar negeri. Di beberapa negara di dunia, tenaga kerja di bidang kesehatan sangat dibutuhkan. Misalnya di Jepang, negara-negara Timur Tengah, bahkan di negara-negara Eropa.

Mahasiswa di bidang kesehatan harus dibekali kompetensi untuk bersaing secara global. Salah satunya kompetensi bahasa Inggris. Di STIKES Yarsi Mataram, dari semester awal, mahasiswa dibekali kemampuan berbahas asing. “Kami melibatkan tenaga khusus dari Belanda. Kami juga bekerjasama dengan salah satu lembaga pelatihan untuk program ke luar negeri,” terangnya.

Bekerja sambil sekolah di luar negeri, menurut H. Zulkahfi sangat menggirukan. Dalam setahun saja, bersih yang bisa diterima hampir Rp100 juta. Sangat jauh penghasilannya bila mempertahankan tetap di dalam negeri. Hanya

saja, di masyarakat, NTB khususnya, gengsi bagi tenaga-tenaga kesehatan bekerja di luar negeri. Kendala diantaranya soal budaya yang memberatkan perempuan bekerja di luar negeri, selain itu, minat yang sangat kurang.

“Orientasinya hanya menjadi PNS. Ada peluang ke luar negeri. Kita undang, ndak juga mau datang. Bisa jadi masih besar gengsi,” demikian H. Zulkahfi. (bul)

pasokan dan harga. “Karena prediksi kebutuhan akan sangat meningkat akhir tahun itu, Pak Gubernur, Dinas Perdagangan mengajukan penambahan kuota. Mudahan bisa kuota daerah lain yang sedang longgar bisa dialihkan ke NTB,” demikian Haryono.

Sejumlah proyek strategis sedang giat-giatnya dibangun di NTB. Terutama rumah bagi korban gempa, pembangunan KEK Mandalika, pembangunan perumahan-perumahan oleh developer, jalan-jalan dan jembatan. Jangan sampai, per-

mintaannya tinggi namun suplai terbatas. Dengan surat kepala daerah kepada produsen, akan ditanggapi produsen untuk menutupi tingginya kebutuhan NTB untuk recovery dan pembangunan. Dihubungi terpisah, Senior Corporate Communication PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (Indocement) Rizki Dinihari belum memberikan jawaban pasti atas permintaan resmi kepala daerah kepada Indocement. “Saya cek dulu ke direksi, apakah suratnya sudah diterima,” demikian Rizki. (bul)

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 A S O S I A S I 123456789012345678901234567890121 Pengusaha Indonesia 123456789012345678901234567890121 (Apindo) Provinsi NTB 123456789012345678901234567890121 menolak usulan Upah 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Minimum Provinsi 123456789012345678901234567890121 (UMP) 2020 yang telah 123456789012345678901234567890121 disepakati. Pernyataan 123456789012345678901234567890121 penolakan langsung 123456789012345678901234567890121 dari Ketua Apindo 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Provinsi NTB, Ni Ketut 123456789012345678901234567890121 Wolini. Ditemui di kan123456789012345678901234567890121 tornya, Kamis (24/10) 123456789012345678901234567890121 kemarin, Wolini me123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 nyampaikan, Apindo tak 123456789012345678901234567890121 dilibatkan dalam pem123456789012345678901234567890121 bahasan UMP 2020.

123456789012345678901234567890121 Meskipun, telah dinya123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 takan korum hingga 123456789012345678901234567890121 disepakati UMP 2020 123456789012345678901234567890121 sebesar Rp2.183.833 123456789012345678901234567890121 Ni Ketut Wolini dan akan diumumkan 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 1 November 2019 dan berlaku 1 Januari 2020.

123456789012345678901234567890121 “Kami tidak diundang. Saya sudah tanya juga kiri kan123456789012345678901234567890121 an, undangannya tidak ada,” kata Wolini. Undangan se123456789012345678901234567890121 cara lisan kepada Apindo NTB, diterima via telepon mela123456789012345678901234567890121 lui sekretaris Apindo. Bersamaan dengan hari digelarnya 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 pertemuan Dewan Pengupahan di kantor Disnakertrans 123456789012345678901234567890121 Provinsi NTB. Menurut Wolini, tidak seperti itu etikanya.

123456789012345678901234567890121 Seharusnya, rencana rapat pembahasan UMP diket123456789012345678901234567890121 ahui bersama jauh hari sebelumnya. Dan para pihak diun123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 dang secara resmi oleh pemerintah daerah melalui Dinas 123456789012345678901234567890121 Nakertrans. Apalalagi yang dibahas sifatnya formal untuk 123456789012345678901234567890121 kepentingan publik. “Kami tidak bisa menyampaikan usu123456789012345678901234567890121 lan. Karena kami tidak diundang,” demikian Wolini.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Terkait kesepakatan usulan UMP, Apindo menolak123456789012345678901234567890121 nya lantaran tidak diketahui proses yang ada di dalam123456789012345678901234567890121 nya hingga disepakati usulan besar UMP. Seharunya, 123456789012345678901234567890121 pembahasan dilakukan tripartit (tiga pihak). Melibatkan 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 pengusaha (Apindo), pekerja (Serikat Pekerja) dan pe123456789012345678901234567890121 merintah daerah (Disnakertrans). “Kesepakatan UMP 123456789012345678901234567890121 itu tidak sah. Karena ada unsur yang tidak hadir dalam 123456789012345678901234567890121 pembahasannya,” tegas Wolini.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Bukan soal berapa besaran yang diusulkan. Baginya, 123456789012345678901234567890121 Undang-Undang telah mengamanatkan usulan UMP 123456789012345678901234567890121 dilakukan secara bersama-sama melalui musyawarah 123456789012345678901234567890121 mufakat. Namun tidak dilakukan. Sekiranya, Dinas Na123456789012345678901234567890121 kertrans Provinsi NTB tetap mengusulkan kepada Gu123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 bernur, kemudian ditetapkan pada 1 November. Apindo 123456789012345678901234567890121 akan mengeluarkan imbauan kepada anggota. Imbauan 123456789012345678901234567890121 agar pengusaha tidak harus mengacu pada UMP yang 123456789012345678901234567890121 ditetapkan. Karena dianggap suara pengusaha tak 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 masuk di dalam pembahasannya. “Saya akan keluar123456789012345678901234567890121 kan imbauan kepada para pengusaha. Jangan 123456789012345678901234567890121 mengacu pada UMP (UMP 2020),” tegas Wolini. (bul) 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121

Apindo Tolak Usulan UMP

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB Jumat, 25 Oktober 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Ragu, Dikes Lotim Telusuri Data Stunting Selong (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Timur (Lotim) meragukan data stunting 42,55 persen yang ada sekarang ini. Dikes pun mencoba menelusuri kepastian data stunting ini. Sementara dari catatan Dikes, jumlah anak di bawah dua tahun di Kabupaten Lotim hanya 126 ribu.

“Jika datanya 42,55 persen, maka terdapat 60 ribu anak stunting di Lotim,” ungkap Kepala Dikes Lotim, dr. H. M. Hasbi Santoso, Kamis (24/10).

Persoalan data tersebut harapannya terus akan coba diperbaiki. Pasalnya, datadata yang tidak valid ini sangat berpengaruh intervensi program kesehatan.

Menurut hasil penelusuran dari tim Dikes Lotim, saat ini sudah berhasil didatangi 59 ribu anak dari 126 ribu bawah dua tahun. Dari data tersebut, jumlah stunting ditemukan hanya 26-27 persen. Angka ini jelas sangat jauh dari temuan data awal 42 persen yang dinilai sekadar estimasi.

Menurutnya, data 26 pers-

en dari temuan tim Dikes yang melakukan penimbangan dan pengukuran tinggi badan sendiri kepada anak bawah tahun jauh lebih rasional. Atas dasar itu, pihaknya yakin, jika data stunting tidaklah terlalu besar di Kabupaten Lotim. ‘’Anak-anak yang sudah terpapar stunting itu karena sudah mengidap kekurangan

gizi kronis. Tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya.

Anak-anak menjadipendek atau tumbuh cebol,’’ ujarnya.

Diakuinya, pencegahan stunting ini tidak gampang. Secara ilmu kedokteran, ujarnya, ada satu cara yang sudah pernah dilakukan oleh tim medis di Amerika Serikat. Yakni para olahragawan di negeri Paman Sam itu dilakukan operasi tambah tulang kakinya sejak usia masih muda. Hanya saja teknik ini tidaklah mudah. “Kalau bciara secara teknik, hanya itu cara yang bisa kita lakukan dalam menangani stunting secara

fisik,” ungkapnya.

Stunting adalah kekurangan gizi sejak anak dalam kandungan. Karenanya, upaya pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan mempersiapkan kesehatan reproduksi ibu-ibu saat masih remaja. ‘Ibu-ibu ini harus diberikan sangu, agar nanti melahirkan anak tidak lahir cebol,” ucapnya.

Sangu dimaksud, ujarnya, adalah vitamin penambah darah. Zat besi (fe) agar anakanak calon ibu ini menjadi kuat dan tidak menjadi anak-anak yang anemia. Zat besi ini rencana akan diberikan secara masif,

yakni kepada anak remaja putri yang sudah duduk di bangku kelas 2 SMP dan sudah duduk di SMA sederajat.

Dikes juga merencanakan melakukan pemeriksaan secara besar-besaran terhadap remaja putri di sekolah dari cacingan dan anemia. Mereka yang kedapatan cacingan dan anemia akan diberikan obat di bawah pengawasan gurunya secara langsung. ‘’Pemberian obat sekarang tidak berdampak langsung, akan tetapi nantinya saat sudah menikah para calon ibu itu menjadi lebih siap,’’ katanya. (rus)

(Suara NTB/dok)

H. M. Hasbi Santoso

Undang BPN Sikapi Investor TANAH telantar yang dikuasai dan tidak dimanfaatkan investor, diatensi DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU). Komisi II DPRD KLU, dalam hal ini akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) KLU. “Kami akan mengundang BPN dalam waktu dekat, untuk mendiskusikan status tanah-tanah telantar yang dikuasai investor,” ujar Anggota Komisi II DPRD KLU, Debi Ariawan, Kamis (24/10).

Ia menilai, tanah yang dikuasai dalam waktu lama namun tidak dikelola maksimal harus disikapi tegas.

Jika diperlukan, pemerintah (Suara NTB/dok) harus mencabut izin invesDebi Ariawan tor bersangkutan.

Menurut politisi Golkar ini, keberadaan tanah telantar tidak menguntungkan bagi daerah maupun masyarakat. Daerah tidak mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari investor. Begitu pun masyarakat, lapangan kerja yang dijanjikan tidak tersedia.

“Salah satu contoh di Desa Rempek, di sana ada lahan 200 hektar nganggur. Informasi dari Bapenda, investor juga nunggak pajak 3 tahun mencapai Rp 300 juta,” sebut Debi.

Sebagai warga Rempek, Debi mengetahui betul persoalan areal 200 hektar tersebut. Lahan tersebut dikuasai sejak zaman orde baru. Rencananya, areal itu akan dijadikan lapangan Golf. Namun sampai saat ini, tidak ada aktivitas di lahan tersebut. Sebagian warga setempat yang ingin mengelola lahan juga terkendala karena tidak jelasnya status lahan.

Ia meminta agar Bapenda selaku OPD penghimpun PAD, menginventaris seluruh lahan telantar yang menunggak pajak. Dewan akan mendukung untuk berkoordinasi dengan BPN agar BPN melalui Tim C menaikkan status lahan telantar untuk kemudian dicabut izinnya.

“Pemerintah ingin naikkan pajak, harus ada inovasi baru. Tetapi tidak dengan sekadar naikkan NJOP yang jelas-jelas membebani masyarakat terutama pascagempa,” sambungnya.

Terhadap tanah-tanah telantar yang dikuasai investor, Disnaker yang mengelola perizinan juga diminta untuk meninjau ulang calon-calon investor yang menguasai lahan dalam waktu lama. Mereka yang tidak punya aktivitas di atas lahan yang dikuasai harus diberikan sanksi sesuai regulasi yang berlaku. (ari)

Masyarakat Sepakat Tolak Hibah Lapangan Gondang Tanjung (Suara NTB) Masyarakat Kecamatan Gangga melalui perwakilan sejumlah tokoh sepakat menolak kebijakan Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), yang telah menghibahkan Lapangan Gondang untuk pembangunan Mako Kodim Lombok Utara. Kendati demikian, masyarakat tidak menolak hadirnya Kodim dengan saran kepada pemerintah mengalihkan aset hibah ke lokasi GOR (saat ini dalam kondisi hancur akibat gempa).

Kesimpulan tersebut diperoleh saat dilakukannya sosialisasi ulang yang digalang oleh Pemerintah Kecamatan Gangga di Kantor Sementara Desa Gondang, Kamis (24/10). Hadir pada kesempatan itu, Asisten I Setda KLU, Camat Gangga, Pabung KLU, Kapolsek Gangga, dan Pemdes Gondang.

Sementara dari kalangan masyarakat, hadir sejumlah tokoh, (beberapa) di antaranya, Ketua MKD Gondang, H. Simparudin, Aliansi Masyarakat Menggugat (AMM), Kasta NTB DPC KLU, perwakilan klub sepakbola, Karang Taruna Kecamatan Gangga, Karang Taruna Desa Gondang serta sejumlah tokoh lainnya.

Usai pertemuan, Simparudin, yang notabene mantan pejabat eselon II KLU ini, menyatakan atas nama masyarakat ia mendukung Makodim Lombok Utara di Kecamatan Gangga.

Namun demikian, ia sejalan dengan aspirasi masyarakat bahwa pembangunan Makodim tidak di Lapangan Gondang.

“Karena apa, karena lapangan ini miliki sejarah panjang, masyarakat terlibat membangun dulunya. Lapangan yang ada untuk berbagai fungsi, tidak hanya olahraga, ada kegiatan keagamaan, kepemudaan, jadi itu lapangan serbaguna,” ujarnya.

Ia menyarankan Pemda Lombok Utara menempuh opsi alternatif. Misalnya, mengalihkan hibah ke lokasi GOR Gondang yang saat dalam keadaan ambruk akibat gempa.

“Justru pendapat saya, pemerintah harus memperbanyak ruang terbuka, kalau GOR sifatnya tertutup. Intinya kebijakan pemerintah untuk memberikan hibah kepada Kodim sangat didukung, tapi tidak mengorbankan lapangan umum, karena itu sangat dibutuhkan. Satu sisi pemerintah tidak menyiapkan lapangan lain, sekarang saja anak muda resah,” tandasnya.

Tokoh Masyarakat Gondang, Muhyin, mengamini sebagai warga ia menghormati rencana pemerintah melakukan pembangunan.

Tetapi di sisi lain, pemerintah juga perlu mendengarkan aspirasi masyarakat, sebab masyarakat memiliki psikologis kesejarahan.

Muhyin lebih teknis berpendapat. Bahwa, pembuatan lapangan baru untuk masyarakat sesuai Masterplan Dikpora KLU ia anggap masih parsial dan belum bisa dijadikan acuan. Pasalnya, Masterplan tersebut tidak mengacu pada RDTR (masih dalam proses perubahan Perda) dan Kajian Lingkungan Hidup Sosial (KLHS).

Sementara Camat Gangga, Ahmad Suhadi, membenarkan masyarakat tidak menolak pembangunan Kodim, namun menolak Lapangan Gondang sebagai lokasi pembangunan. Dari hasil sosialisasi itu, pihaknya selanjutnya akan melaporkan kepada kabupaten. (ari)

(Suara NTB/ari)

KETERANGAN - Camat Gangga Ahmad Suhadi (tengah) saat memberi keterangan kepada warga soal hibah Lapangan Gondang, Kamis (24/10).

OLAH TAMBAK - Lombok Timur merupakan salah satu penghasil garam di NTB. Garam-garam ini dijual di pasar-pasar tradisional yang ada di Lombok Timur dan daerah lain di Pulau Lombok. Tampak, seorang petani garam di Desa Pijot Kecamatan Keruak sedang mengolah tambak garamnya belum lama ini.

(Suara NTB/yon)

Bangun Gedung, Aspirasi Masyarakat Harus Didengar Selong (Suara NTB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) meminta kepada Pemkab Lotim agar tidak asal melakukan pembangunan gedung ketika menerima bantuan dana dari pemerintah pusat. Dalam hal ini, pemerintah harus menyerap aspirasi masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Demikian disampaiakn, Ketua Komisi IV DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman, belum lama ini. Menurutnya, membangun bukan berarti persoalan kesehatan maupun pendidikan selesai. Sehingga pemerintah harus terlebih dahulu mendengar aspirasi masyarakat apakah suatu pembangunan pusksesmas ataupun lembaga pendidikan itu layak dibangun, dipindah atau ditetapkan.

Misalnya seperti terjadinya penolakan relokasi Puskesmas Pringgasela ke Desa Pengadangan. Tidak disetujuinya pemindahan puskesmas tersebut oleh masyarakat harus disikapi dengan kebijakan yang lebih tepat oleh pemerintah. Kajian yang dilakukan harus lebih awal dengan terlebih dahulu mendengar aspirasi masyarakat yang akan memanfaatkan bangunan tersebut.

“Tidak hanya puskesmas,

di sektor pendidikan harus seperti itu. Jangan begitu ada DAK, langsung ingin membangun tanpa menyerap aspirasi masyarakat,” harapnya.

Untuk itu, politisi Partai Golkar ini meminta supaya Pemkab Lotim belajar ke kabupaten/kota lain di Indonesia yang berani menolak DAK untuk kepentingan masyarakat dan menjadikan persoalan tersebut sebagai buah pemikiran dalam memimpin sebuah OPD. Artinya menyelesaikan persoalan kesehatan tidak mesti melakukan pembangunan gedung lantaran mendapat DAK. “Kesehatan itu tidak diukur dengan pembangunan. Tetapi hal-hal kecil seperti preventifnya yang harus didahulukan,” ujarnya.

Untuk itu, pembangunan gedung puskesmas dengan kapasitas lebih besar atau dua puskesmas terlebih dahulu dipertimbangkan seperti di Kecamatan Sembalun mengingat akses ke rumah sakit cukup jauh.

Sebelumnya, penolakan relokasi Puskesmas Pringgasela ke Pengadangan menuai titik terang. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan (Dikes) selaku leading sektor menegaskan jika tidak akan melakukan relokasi terhasap Puskesmas Pringgasela. Kendati demikian, pembangunan

puskesmas baru di Desa Pengadangan tetap dilakukan.

Kepala Dikes Lotim, dr.

Hasbi Santoso, sudah berdialog dengan masyarakat di Pringgasela merupakan tindak lanjut setelah menyerap semua aspirasi masyarakat dari enam desa yang ada di Kecamatan Pringgasela. Di mana, kata dia, untuk pembangunan Puskesmas Pringgasela di Pengadangan sudah memenuhi syarat -syarat yang diminta oleh pemerintah.

Pembangunan puskesmas di Pringgasela bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pasalnya pelayanan kesehatan juga harus dengan syarat-syarat yang bisa terpenuhi. “Mari jaga bersama situasi Pringgasela dengan menjaga keamanan agar pelayanan kesehatan dapat diberikan secara maksimal,” ujarnya.

Camat Pringgasela, Urip Sopian, mengatakan, sesuai instruksi dari Dikes Lotim bahwa operasional Puskesmas Pringgasela akan dipindah ke Pengadangan.Atas pernyataan tersebut membuat para pemuda merasa keberatan dan menginginkan pelayanan tetap dilakukan oleh Puskesmas Pringgasela dan Puskesmas di Desa Pengadangan tetap juga beroperasi. (yon)

UMK, Disnaker Pastikan Lebih Besar dari UMP Selong (Suara NTB)Kabupaten Lombok Timur (Lotim) pada awal November 2019 ini kembali akan membahas jumlah Upah Minimal Kabupaten (UMK). Jika UMK tahun 2019 ini Rp 2.012.900, maka dipastikan akan terjadi kenaikan. UMK ini pun dipastikan lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sudah lebih dulu ditetapkan sebesar Rp 2.183.833.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim, H. Supardi saat dikonfirmasi mengatakan pembahasan UMK akan dilakukan dalam waktu dekat ini dengan menghadirkan Dewan Pengupahan. ‘’UMK harus lebih besar dari UMP ini katanya sudah menjadi ketentuannya,’’ terangnya, Kamis (24/10).

Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Lotim, Mukti Ali menambahkan, pembahasan UMK ini akan dikupas dari berbagai sisi ekonomi. Mulai dari tingkat daya beli masyarakat, kebutuhan masyarakat.

Besaran kenaikan UMK ini bisa tembus Rp 2,2 juta. “Memang harus kita naikkan demi mewujudkan visi ASA (Adil Sejahtera dan Aman),” urainya.

Tidak ditampik, soal penggajian pihak perusahaan kepada para karyawannya masih banyak tidak sesuai dengan UMK. Peranan Disnakertrans hanya sosialisasi dan mendorong agar perusahaan-perusahaan ini memberikan

hak karyawannya sesuai UMK. Disampaikan, pada tahun 2020 mendatang ini sudah harus dilakukan penegakan terhadap implementasi UMK. Tidak boleh ditoleransi lagi terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak mampu membayar sesuai upah yang sudah disepakati.

Disnakertrans katanya hanya bersifat melahirkan kebijakan.

Akan ada pihak yang mengevaluasi mana perusahaan yang patuh dan tidak patuh melaksanakan kesepakatan. Tindakan hukum terhadap perusahaan yang membayar tidak sesuai UMK ini dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH). Perusahaan yang tidak membayar sesuai aturan ini bisa ditutup.

Hingga saat ini, ujarnya, sudah lebih dari 50 persen dari 1.032 perusahaan di Lotim ini membayar sesuai UMK. Kualifikasi perusahaan ini ada yang kecil, sedang dan besar. Perusahaan yang belum UMK ini hanyalah perusahaan-perusahaan kecil. Sehingga terhadap perusahaan tersebut berlaku asas sila kedua dalam Pancasila.

“Berlaku, kemanusiaan yang adil dan beradab,” imbuhnya.

Terhadap perusahaan kecil dengan modal kecil pastinya tidak akan bisa dipaksakan juga agar mengupah karyawan sesuai UMK. Pasalnya, urusan permodalan saja sudah terbatas dan rata-rata kredit di sejumlah perbankan. (rus)

Komitmen Tingkatkan Kualitas SDM

Lombok Timur ’’Book Fair’’ 2019 Mulai Digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kembali menggelar Lombok Timur Book Fair 2019, Kamis (24/10) hingga Rabu (30/ 10). Tahun ini, Lombok Timur Book Fair mengambil tema “Kita Tingkatkan Kualitas SDM melalui Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial”.

Kegiatan ini dipusatkan di Gedung Wanita Selong.

KEPALA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Lotim, H. Marwan, menjelaskan, book fair ini dalam rangka publikasi dan sosialisasi untuk menumbuhkan minat baca masyarakat, karena akan berdampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Dalam kegiatan ini ditampilkan juga arsip dan dokumen yang memiki peranan penting untuk diketahui oleh masyarakat.

Kegiatan ini memamerkan puluhan ribu buku berbagai judul bekerjasama dengan Gramedia, Toko Buku Arafah, Pegadaian, Bank NTB Syariah, SPS Paokmotong, Kimia Farma dan beberapa pihak terkait lainnya. Pada Lombok Timur Book Fair 2019 ini diikuti oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB. Selain adanya bazar buku,

berbagai aneka kegiatan juga dilaksanakan, seperti lomba mewarnai tingkat TK dan PAUD, 900 orang, lomba bercerita/mendongeng tingkat SD/MI, drama musikal literasi tingkat SMP/MTs, duta baca tingkat SMA/SMK, dan fashion show unik kreatif tingkat umum. Sedangkan untuk pameran berupa buku, ATK, perlengkapan sekolah, peralatan teknologi informasi, produk kreatif/UKM, arsip dan dokumentasi.

Sementara Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, Dr. H. Manggaukang Raba, mengapresiasi penyelenggaraan Lombok Timur Book Fair 2019. Event ini, katanya, layak diberikan apresiasi, karena Kabupaten Lotim dalam bidang perpustakaan telah mewakili NTB dalam lomba Perpustakaan Desa tingkat nasional.

(Suara NTB/yon)

GUNTING PITA - Wabup Lotim, H. Rumaksi Sjamuddin, didampingi Kepala DPK Lotim, H. Marwan (kanan) dan Kepala DPK NTB, H. Manggaukang Raba, melakukan pengguntingan pita tanda dimulainya Lombok Timur Book Fair 2019, Kamis (24/10).

Bahkan Pemprov NTB telah memberikan penghargaan kepada dua desa di Lotim, yakni Desa Rumbuk dan Desa Embung Kandong yang sudah membangun gedung perpustakaan.

Apresiasi ketiga yakni Kabupaten Lotim merupakan kabupaten di NTB yang telah melaksanakan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Sehingga ia berharap ke depan Perpustakan Lotim menjadi pusat perpustakaan inklusi sosial di NTB. “Hanya sedikit kabupaten/ kota di NTB yang menaruh perhatian besar terhadap pengem-

bangan perpustakaan. Sementara Perpustakaan di Lotim perkembangannya cukup maju, disusul Dompu dan Lobar. Sementara di bidang kearsipan, Kabupaten Sumbawa, Mataram dan KSB,” sebutnya.

Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin, SH, mengungkapkan jika keberadaan perpustakaan sangat penting.

Dalam rangka mencerdaskan bangsa, Perpustakaan sebagai wahana belajar masyarakat sepanjang hayat dalam mengembangkan agar menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap dan kreatif serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional.

“Perpustakaan sangat penting untuk masyarakat dan bangsa,” tandasnya.

Disebutkannya saat menjadi anggota DPRD NTB di komisi I yang merupakan mitra kerja dari Dinas Perpustakaan NTB, anggaran yang diberikan sangatlah minim. Sehingga ini menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Di satu sisi, ia berharap perpustakaan dapat berinovasi sebagai tempat berkunjung masyarakat yang produktif.

Untuk itu, ia sangat menyayangkan adanya ASN menganggap dirinya dibuang ketika ditempatkan ke Perpustakaan. Padahal itu merupakan kesempatan baginya untuk berinovasi dan meningkatkan ilmu pengetahuannya dengan beraktivitas di perpustakaan.

Wabup berharap, pelaksanaan Lombok Timur Book Fair 2019 ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan buku yang dibutuhkan serta menjadi wadah peningkatan wawasan. (yon/*)

SUARA NTB Jumat, 25 Oktober 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Sita Sejumlah Dokumen dari Kantor Camat Sekotong

Oknum Pejabat Diberhentikan Sementara Giri Menang (Suara NTB) – Tim penyidik Polres Lombok Barat (Lobar) menyita beberapa kardus berisi dokumen yang berkaitan dengan penerbitan rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diduga sebagai alat bagi oknum pejabat R untuk melakukan pungli. Dokumen yang dimasukkan dalam kardus ini dibawa menggunakan kendaraan ke Mapolres Lobar untuk dijadikan bukti tambahan dalam pengusutan perkara OTT, salah seorang oknum pejabat di kantor kecamatan tersebut.

Kasatreskrim Polres Lobar, AKP Priyo Suhartono menjelaskan penggeledahan di Kantor Camat Sekotong Rabu (23/10) berkaitan dengan kasus OTT yang dilakukan terhadap tersangka R, salah seorang pejabat di kantor tersebut. Sebanyak lima orang tim Tipikor melakukan penggeledahan di ruang kerja R untuk mencari dokumen sebagai bukti pendukung. Hasil penggeledahan tersebut, tim menyita dokumen-dokumen

dan berkas yang menyangkut proses terbitnya rekomendasi pencairan ADD dari kecamatan. “Kami menyita dokumendokumen yang ada kaitannya dengan proses terbitnya rekomendasi pencairan ADD,” jelasnya, Kamis (24/10).

Dokumen-dokumen yang terkait dengan rekomendasi itu pun disita dan dibawa ke Mapolres Lobar sebagai bukti tambahan. Dokumen-dokumen yang disita itu dimasukkan dalam beberapa kardus

untuk memudahkan penyidik membawanya menggunakan ke kendaraan. Meski demikian, pihaknya mengaku belum menggeledah ruangan camat.

Untuk keperluan penyidikan, pihaknya juga akan meminta SK tentang jabatan R sebagai kepala seksi dari camat. Setelah penggeledahan, pihaknya akan memanggil para pihak terkait. Termasuk Camat Sekotong akan dimintai keterangan, apakah ada perintah dari camat kepada R

untuk melakukan pungli. Sebelum melakukan pemanggilan, pihaknya ingin mencari bukti dulu, apakah ada dugaan camat memerintahkan R. Kalaupun tidak ada bukti camat memerintahkan R melakukan pungli, pihak penyidik tetap akan memeriksa camat. “Tapi tetap, ada bukti atau tidak camat tetap kita panggil,”tegas dia.

Sementara itu Sekda Lobar H. Moch. Taufiq menegaskan bahwa Pemda mengambil langkah tegas terhadap oknum pejabat yang terkena OTT. Pihak pemda akan memberhentikan sementara bersangkutan dari jabatannya.

Untuk memberhentikan sementara bersangkutan, pihak pemda perlu mendapat berita acara pemeriksaan atau ket-

erangan dari bersangkutan dari kepolisian. “Bagi pejabat yang terkena OTT akan kita berhentikan sementara,” tegasnya. Ditegaskan salah satu dasar pemberhentian sementara ini adalah berita acara pemeriksaan atau keterangan dari kepolisian.

Untuk sanksi selanjutnya, pihak pemda perlu menunggu keputusan hukum tetap atas perkara tersangkutan. Sekda menyesalkan terjadinya OTT yang menimpa oknum pejabat tersebut. Ia berharap tindakan semacam ini tidak terulang kembali menimpa pejabat lingkup Pemkab Lobar.

Sebab pihak pemda dalam hal ini pimpinan sering kali mengingatkan agar semua aparatur berhati-hati dalam hal penyelenggaraan pemerin-

(Suara NTB/dok)

Proyek Dermaga Senggigi Senilai Rp7,1 Miliar Kritis Giri Menang (Suara NTB) Proyek pembangunan dermaga Senggigi senilai Rp 7,1 miliar yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dalam kondisi kritis, lantaran sampai saat ini progresnya baru 8-9 persen.

Pihak Dinas Perhubungan pun telah melayangkan teguran kepada rekanan agar melakukan upaya-upaya percepatan pengerjaan.

“Progresnya masih kecil 8-9 persen, ini tidak termasuk pekerjaan yang sudah selesai di darat,” jelas Kepala Dishub Lobar, H Ahmad Saikhu, Kamis (24/10).

Dijelaskan, progres pengerjaan dermaga ini memang belum terlihat karena poinnya pada pemasangan pancang. Saat ini bahan pancang tengah dalam perjalanan, karena didatangkan dari Surabaya. Ia memastikan minggu-minggu ini akan dimulai pemasangan pancang. ‘’Begitu pekan ini pemasangan pancang dimulai, maka persentase pekerjaan dermaga ini akan naik,’’ klaimnya .

Pancang yang akan dipasang sebanyak 32, di mana per hari ditargetkan pancang yang akan dipasang sebanyak tiga, sehingga butuh waktu 15 hari untuk pemasangan pancang.

Diperkirakan bulan depan pemasangan pancang ini bisa selesai. Sedangkan untuk pekerjaan di darat sudah selesai dikerjakan, namun dalam prores pengerjaan proyek ini belum dihitung. Sebab nantinya, antara pengerjaan dermaga dengan di darat akan menjadi satu kesatuan. Apakah proyek ini tidak akan molor? Saikhu menegaskan akan memaksimalkan upaya percepatan agar proyek ini tidak molor.

Pihaknya sudah melakukan upaya-upaya percepatan dengan melayangkan surat teguran ke rekanan agar mempercepat pengerjaan proyek. Sebab kata dia, melihat waktu tinggal dua bulan. “Kami sudah layangkan surat ke rekanan agar melakukan upaya-upaya percepatan untuk mengejar target,”tegas dia. Kenapa terjadi keterlambatan?

Menurut dia, bahan-bahan dermaga yang dipasang ini butuh dipesan ke luar daerah, sehingga untuk pemesanan dan pengiriman barang ini butuh waktu. Untuk diketahui, masa kontrak pekerjaan proyek ini sekitar 130 hari. Kontrak dimulai bulan Agustus dan berakhir pekerjaan hingga tanggal 30 Desember.

Sementara itu, Asisten II Setda Lobar Hj Lale Ptayatni menegaskan untuk pembangunan dermaga di Senggigi memang memiliki spesifikasi khusus, sehingga deviasi antara target dengan realisasi pekerjaannya sampai 8 persen lebih. “Saya sudah mengingatkan ke Dinas Perhubungan agar selalu memantau perkembangan. Bila perlu beri teguran tertulis apabila realisasi fisik lebih rendah dari target realisasi,” tegas Lale.

Jenis pekerjaan untuk Dermaga Senggigi sendiri adalah penambahan panjang dermaga sepanjang 50 meter yang akan memudahkan kapal-kapal besar untuk bisa sandar.

Sebelumnya, dermaga yang tersedia untuk menambah panjang itu hanya berbentuk dermaga apung. Karena jenis dan spesifikasi pekerjaan agak khusus di laut, maka sebagian pekerjaan utamanya berupa pembuatan briket beton balok dilaksanakan di darat. Nantinya jika pancang dan balok betonnya sudah terpasang, maka progress pekerjaan bisa langsung cepat terlihat karena bobot pekerjaan di laut yang sangat tinggi. (her)

tahan. Jangan sampai, kata dia, melakukan tindakan pun-

gutan dalam pelayanan dan segala hal. (her)

Dubes RI untuk Brunei Darussalam Jajaki Potensi Investasi di Loteng

Siapkan Strategi Baru SUDAH sekitar setahun Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) mengajukan permohonan audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi pada proyek bantuan benih kedelai tahun 2017 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Namun sampai saat ini, BPK RI belum juga turun melakukan audit kerugian negara di Loteng. Strategi baru pun kini tengah dipersiapkan Kejari Loteng untuk bisa menuntasAgung Kunto Wicaksono kan penyidikan proyek senilai Rp 12 miliar lebih tersebut.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Loteng, Agung Kunto Wicaksono, S.H., yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (24/10) kemarin, mengatakan pihaknya sudah mengirim surat permohonan audit kerugian negara ke BPK RI sebanyak tiga kali. Terhitung sejak akhir tahun 2018 lalu, tapi BPK RI belum juga turun melakukan audit.

Persoalan pertama, BPK RI mengatakan kalau objek audit dinilai terlalu luas, sehingga dikhawatirkan tidak bisa fokus.

Untuk itu, pihaknya diminta untuk dipilah objek auditnya. Permintaan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Kejari Loteng dengan mempersempit area penyidikan. ‘’Dari semula di semua kecamatan tempat program berlangsung.

Dipersempit menjadi satu kecamatan terlebih dahulu yang indikasi penyimpangan paling besar. Perubahan rencana penyidikan itu pun sudah disampaikan ke BPK RI. Akan tetapi BPK RI belum juga turun melakukan audit kerugian negara sampai saat ini,’’ akunya.

Pihaknya pun mengku tidak mengetahui secara pasti kenapa BPK RI sampai sekarang belum juga turun melakukan audit kerugian negara seperti yang dimohonkan oleh Kejari Loteng.

Pihaknya tidak bisa memaksakan BPK RI harus segera turun.

Meski demikian, tegas Agung proses penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan benih kedelai tidak boleh terhenti hanya karena alasan BPK RI belum turun melakukan audit kerugian negara.

Kejari Loteng saat ini tengah menyiapkan strategis baru untuk bisa segera menuntaskan penyidikan kasus tanpa harus tergantung hasil audit kerugian negara BPK RI. “Kita sedangkan upayakan strategi baru untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi pada bantuan benih kedelai ini,” terangnya.

Hanya saja, Agung belum bersedia mengungkap strategis baru tersebut, karena itu sudah berkaitan dengan teknis penyidikan.

Kasus dugaan korupsi bantuan benih kedelai tersebut sudah masuk meja Kejari Loteng sejak awal tahun 2018 lalu.

Setelah melalui proses penyelidikan, Kejari Loteng kemudian menaikkan status kasus ini ke penyidikan. Hal itu dikarenakan ada indikasi kuat terjadi penyimpangan pada program pusat senilai Rp12 miliar di enam kecamatan tersebut. (kir)

(Suara NTB/Humas Polres Lobar)

GELEDAH - Tim Polres Lobar melakukan penggeledahan di Kantor Camat Sekotong.

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Foto bersama Kepala SMPN 1 Labuapi dan perwakilan Dinas Dikbud, Dikes dan Kemenag dari 10 kabupaten/kota di NTB saat berkunjung, Rabu (23/10).

SMPN 1 Labuapi Kembangkan Program Aksi Sekolah Gizi Giri Menang (Suara NTB) Sebanyak tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yang terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Kesehatan (Dikes) dan Kementerian Agama (Kemenag) yang ada di 10 kabupaten/kota di NTB meninjau kegiatan aksi sekolah gizi yang ada di SMPN 1 Labuapi, Rabu (23/10). Kegiatan itu tidak lain dalam rangka ingin mengetahui program SMPN 1 Labuapi mengelola aksi sekolah gizi.

Kepala SMPN 1 Labuapi, H. Nurdin, menjelaskan kepada 3 perwakilan dinas yang ada di 10 kabupaten/kota di NTB. Bahwa SMPN 1 Labuapi sejak Februari 2018 mengembangkan aksi bergizi berdampak positif kepada siswa dan saat ini ada 10 perwakilan dari kabupaten/kota di NTB melihat langsung kegiatan aksi sekolah gizi.

“Kita mengembangkan aksi bergizi pada bulan Februari 2018 lalu dan alhamdulillah sejak program ini diterapkan siswa-siswi SMPN 1 Labuapi sehat dan berkualitas menerima pelajaran yang diberikan oleh bapak ibu guru,” kata Kepala SMPN 1 Labuapi, H. Nurdin, Kamis (24/10).

Menurutnya, kedatangan teman-teman perwakilan dari 10 kabupaten/kota di NTB ke SMPN 1 Labupai tidak lain dalam rangka ingin mengetahui program tentang aksi

sekolah gizi. ‘’Menurut teman-teman yang datang ke sini mengaku bahwa program SMPN 1 Labuapi ini dianggap langka seperti olahraga bersama setiap hari Sabtu yang kita bernama Sabtu Bugar,’’ ujarnya Setelah senam bersama kemudian makan buah bersama dan ini dianggap langka oleh perwakilan dari Dikbud, Kemenag dan Dikes dan belum pernah dilakukan hal tersebut. ‘’ Alhamdullah, mereka antusias sekali menindaklanjuti program yang kami laksanakan,’’ katanya.

Bukan hanya itu, dari segi karakter, SMPN 1 Labuapi bukan hanya melalui perkataan namun lebih pada sentuhan dan perbuatan langsung dan ini setiap hari dilakukan untuk menyambut siswasiswi SMPN 1 Labuapai di depan kantor gerbang sekolah. ‘’Kita evaluasi cara bersalaman, berpakian dan selalu kita ingatkan supaya membuang sampah pada bank sampah yang telah disediakan oleh sekolah,’’ terangnya Selain itu, terkait kantin pengelolaan yang bersih, sehingga nyaman sebab sudah disiapkan tempat untuk menaruh sampahnya. Sehingga pembiasaan yang seperti ini yang mau diterapkan di tempat mereka.

Sementara Kepala Seksi (Kasi) Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Pemu-

da Olahraga (Dikpora) Dompu, Muhammad Sadiq S,Pd mengaku SMPN 1 Labuapi yang menjalankan aksi sekolah bergizi,’’ kita ke sini untuk melihat program aksi bergizi di SMPN 1 Labuapi untuk kita terapkan,’’ ucapnya.

Menurutnya, setelah melihat program sekolah bergizi di SMPN 1 Labuapi ini, pihaknya sudah mempunyai gambaran untuk diteluarkan ke sekolah-sekolah yang ada di Dompu. ‘’Yang paling menarik dalam program sekolah bergizi ini adalah komitmen kepsek, guru, orang tua siswa dan kekompakan untuk mensukseskan program sekolah bergizi,’’ ungkapnya.

Hal yang sama diutarakan oleh Wakil Kepala Madrasah MAN 1 Kota Bima, Drs H. Afarid mengaku sambutan luar biasa dari Kepala SMPN 1 Labuapi dan ini menjadi inspirasi madrasah ke depannya. ‘’Banyak hal yang kami dapatkan di SMPN 1 Labuapi di antaranya, program sekolah aksi gizi, kebersihan sekolah dan komitmen kepsek bersama guru yang luar biasa,’’ jelasnya Menurutnya, ada beberapa yang bisa diambil di antaranya, konsep SMPN 1 Labuapi, yakni komitmen, kerjasama, kebersihan serta rapat per minggu dan disiplin siswa. ‘’ Insya Allah bisa kita terapkan di MAN 1 Kota Bima,’’ tandasnya (dys)

Kejari Loteng Mulai Hitung Nilai Kerugian PTSL Desa Beleke Praya (Suara NTB) Penyelidikan kasus dugaan penyimpangan pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Beleke Kecamatan Praya Timur, terus bergulir di Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng). Selain terus melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait, Kejari Loteng kini juga mulai melakukan perhitungan nilai penyimpangan pada proyek tersebut.

Hal itu diungkapkan Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Loteng, Agung Kunto Wicaksono, S.H., kepada Suara NTB, Kamis (24/10). “Kasus PTSL Desa Beleke masih terus pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan),” sebutnya.

Saat ini pihaknya mulai memanggil perangkat desa yang diduga mengetahui perihal proyek tersebut. Setelah sebelumnya, jaksa memanggil masyarakat penerima program.

Termasuk dari pihak Badan Per-

tanahan Negara (BPN) Praya.

Soal besaran dugaan penyimpangan atau kerugian negara dalam kasus ini, pihaknya juga tengah melakukan perhitungan sendiri. Hal ini untuk memperoleh gambaran besaran nilai penyimpangan yang terjadi. Perhitungan ini sebagai data tambahan untuk melengkapi berkas perkara yang ada.

Untuk tahap awal, pihaknya akan menghitung sendiri dugaan penyimpangan yang ada dan belum akan melibatkan lembaga berwenang, apakah itu Inspektorat, BPK ataupun BPKP RI. Karena penyimpangannya berupa pungutan di luar ketentuan, sehingga bisa dikalkulasikan sendiri. “Hasil perhitungan ini sebagai data awal kita. Untuk mengetahui gambaran besaran penyimpangan yang ada,” tegasnya.

Disinggung target penuntasan kasus tersebut, Agung mengaku belum bisa mematok target waktunya kapan. Yang jelas,

tahun ini pihaknya fokus untuk melakukan pulbaket, sehingga kemungkinan baru tahun depan status penanganan perkara tersebut bisa ditentukan, apakah bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak.

Pasalnya, untuk tahun ini dari sisi anggaran penyidikn perkara sudah habis. Kejari Loteng pun sudah memenuhi target anggaran. Jadi baru tahun depan bisa diusulkan anggaran penanganan perkara untuk kasus PTSL Desa Beleke ini. “Tahun ini anggaran untuk penanganan perkara kasus dugaan korupsi sudah tercapai (habis). Jadi tahun depan bisa diajukan lagi,” imbuh Agung.

Namun yang jelas, semua perkara yang ditangani Kejari Loteng pada prinsipnya harus tuntas, baik itu tuntas proses penyelidikan ataupun tuntas proses penyidikan. ‘’Jangan sampai ada kasus yang dibiarkan tanpa ada kejelasan status penanganan perkaranya,’’ ujarnya. (kir)

Praya (Suara NTB) Duta Besar (Dubes) RI untuk Brunei Darussalam, Dr. Sujatmiko, Kamis (24/10) menggelar pertemuan dengan Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng). Kedatangan Dubes RI untuk Brunei Darussalam tersebut mengemban misi untuk memetakan potensi dan peluang investasi di Loteng.

Hal ini menjadi dasar bagi kedutaan besar menawarkan potensi investasi pada investor yang ada di Brunei Darussalam. Sujatmiko datang didampingi sejumlah staf Kedutaan RI di Brunei Darussalam.

“Tadi kita diminta untuk memaparkan potensi dan peluang investasi apa saja ada di Loteng. Untuk nanti bisa ditawarkan kepada pengusaha atau investor di Brunei Darussalam,” ungkap Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., kepada Suara NTB. Menurut Dubes RI untuk Brunei Darussalam, kata Pathul cukup banyak investor di Brunei Darussalam yang tertarik untuk berinvestasi di Loteng. Hanya saja, minimnya informasi mengenai potensi dan peluang investasi di Loteng membuat calon-calon investor yang ada di Brunei belum bisa masuk ke Loteng.

“Harapan kita nanti melalui Dubes RI untuk Brunei Darussalam ini bisa menjadi penyambung informasi tentang potensi investasi di Loteng kepada para investor di Brunei Darussalam. Sehingga

akan banyak investor Brunei yang masuk ke Loteng ke depan,” terangnya.

Dubes RI untuk Brunei Darussalam sendiri datang menindaklanjuti instruksi pemerintah untuk memperkuat jaringan komunikasi dengan berbagai daerah. Termasuk Loteng yang saat ini tengah membangun. Harapannya, laju investasi ke Loteng khususnya bisa lebih besar lagi. Terlebih Loteng saat ini sangat butuh investasi, agar laju perkembangan dan pertumbuhan daerah semakin cepat, khususnya di sektor pariwisata. Mengingat, Loteng merupakan salah satu destinasi wisata unggulan nasional dengan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Disinggung berapa investor Brunei Darussalam yang bakal masuk ke Loteng, Pathul mengaku belum bisa dipastikan, karena itu akan sangat tergantung pada potensi dan peluang yang ada di daerah ini. Sehingga penting untuk dilakukan invetarisir potensi dan peluang investasi yang ada, terutama yang ada di kawasan The Mandalika.

“Pak Dubes datang juga dengan membawa pesan dari para calon investor untuk memetakan potensi dan peluang investasi sektor yang ada di Loteng. Sebagai dasar pertimbangan pihak investor untuk berinvestasi di Loteng,” timpal mantan Wakil Ketua DPRD Loteng ini. (kir)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, foto bersama Dubes RI untuk Brunei Darussalam, Sujatmiko, usai pertemuan singkat membahas rencana investasi di Loteng, di Praya, Kamis (24/10).

Pasar Rakyat Mandalika Jadi Event Tahunan Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) telah menetapkan event Pasar Rakyat Mandalika sebagai kegiatan tahunan serangkaian peringatan HUT kabupaten ini. Pertimbangannya, event tersebut cukup besar dampaknya bagi masyarakat, khususnya dalam upaya mendorong pergerakan ekonomi masyarakat.

“Tahun ini pasar rakyat Mandalika mendapat respons positif. Baik itu oleh masyarakat ataupun para pelaku usaha kecil di daerah ini,” ungkap Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., saat penutupan event Pasar Rakyat Mandalika di Bencingah Adiguna Praya, Rabu (23/10) malam.

Pihaknya berharap pada pelaksanaan tahun-tahun berikutnya, Pasar Rakyat Mandalika bisa semakin meriah dan semarak. “Ini (pasar rakyat) kita harapkan bisa menjadi event tetap tahunan.

Karena dampaknya cukup besar bagi pergerakan ekonomi di daerah ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dari sisi perputaran uang selama gelaran Pasar Rakyat Mandalika cukup tinggi. Di mana dari nilai transaksi yang ada, diperkirakan di atas Rp 1 miliar. Itu menandakan kalau event tersebut cukup menarik minat masyarakat selaku konsumen dan secara tidak

langsung berdampak positif bagi perkembangan usaha kecil menengah.

Terpisah, pengunjung pasar rakyat L. Agung Pambudi, mengatakan pemerintah daerah perlu memperbanyak event-event pasar rakyat, seperti Pasar Rakyat Mandalika, karena dampaknya sangat dirasakan, terutama oleh para pelaku usaha kecil yang selama ini kurang mendapat ruang untuk berkreasi.

“Kegiatan-kegiatan semacam pasar rakyat seperti ini kedepan harus ditingkatkan intensitasnya. Tidak hanya setahun sekali. Bila perlu setahun dua kali,” tegasnya.

Ditambah kegiatan-kegiatan hiburannya juga diperbanyak dan tidak mesti harus mendatangkan artis terkenal. Dalam hal ini, ujarnya, panitia cukup mengundang para pelaku seni lokal, itu sudah cukup, sehingga para pelaku seni di daerah ini juga punya wadah untuk berkreasi.

“Masyarakat kita sebenarnya masih sangat haus akan hiburan. Jadi event-event pasar rakyat yang bisa mendatangkan masyarakat banyak perlu ditambah. Karena terkadang masyarakat datang tidak melulu ingin menonton hiburan.

Tapi terkadang mencari tempat keramaian untuk sekedar bersilaturahmi dengan sesama,” pungkasnya. (kir)

SUARA NTB Jumat, 25 Oktober 2019

Pemda KSB Siap Fasilitasi Pembebasan Lahan Irigasi Bintang Bano Taliwang (Suara NTB) Proses pembebasan lahan untuk kebutuhan saluran irigasi bendungan Bintang Bano saat ini tengah berjalan. Untuk kelancarannya, Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan siap memfasilitasi Pemerintah Provinsi NTB yang diberi kewenangan pusat.

“Kalau pembebasan lahan proyek di atas 5 hektar yang didanai APBN itu aturannya oleh pusat melalui provinsi. Jadi kita di sini sebatas fasilitasi saja,” terang Kabag Pemerintahan Setda KSB, I Made Budiarta kepada wartawan, Kamis (24/10).

Lahan yang dibutukan untuk pembangunan saluran irigasi bendungan Bintang Bano cukup luas. Terbagi dalam dua tahap, di mana untuk tahap pertama sepanjang 14 kilometer dan tahap kedua sepanjang 43 kilometer. Dijelaskan Budiarta, saat ini untuk pembebasan lahan tahap pertama sudah dilakukan pengukuran. Namun di lapangan masih ditemukan sejumlah persoalan dengan pemilik lahan. Mulai soal status kepemilikan hingga perubahan jalur alur irigasi.

“Nah persoalan-persoalan itu yang kita fasilitasi provinsi dengan masyarakat. Kan kebetulan proyeknya di sini jadi kita lah yang memberi pemahaman ke masyarakat,” paparnya.

Untuk proses pembebasan lahan irigasi Bintang Bano tahap pertama itu ditargetkan rampung akhir tahun ini.

Karena itu persoalan dengan pemilik lahan diupayakan segera dapat diselesiakan dalam waktu dekat. “Intinya begini.

Masyarakat sudah setuju melepaskan lahan mereka. Cuma misalnya ada yang minta jalur irigasi dipindah ke pinggir lahan mereka karena pada gambar awal posisinya melitas tepat di atas lahannya. Ada juga sudah setuju, tapi status lahan itu masih saling klaim. Nah itu tugas kami membantu menyelesaikannya,” sambung Budiarta.

Selanjutnya ia menyampaikan, untuk lahan irigasi tahap dua sepanjang 43 kilometer, sebenarnya juga sudah mulai berproses. Saat ini masih dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat pemilik lahan untuk meminta kesediaan mereka melepasnya. “Mudah-mudahan prosesnya juga lancar yang tahap dua nanti karena pembangunan saluran irigasi Bintang Bano itu akan segera dikerjakan,” harapnya. (bug)

Tahun Ini, Sumbawa Dapat Jatah 342 Formasi CPNS Sumbawa Besar (Suara NTB) Tahun ini, Pemkab Sumbawa mendapat alokasi 342 formasi CPNS dari pemerintah pusat melalui test jalur umum sebanyak.

Jumlah ini lebih banyak yang yang dialokasikan pada tahun lalu.

Sebagaimana disebutkan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa, Syahruddin S.H, dari 342 jatah yang diberikan, tenaga pendidik mendapat alokasi paling banyak, yakni 212. Disusul tenaga kesehatan 96 formasi dan tenaga tehnis 34 formasi.

Selain jalur umum, lanjut Syahruddin, sebenarnya tahun ini pihaknya juga mengusulkan formasi untuk seleksi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Pemerintah pusatkan pun, sudah memberikan alokasi sebanyak 70 formasi. Hanya aja, tahun ini tidak ada seleksi rekrutmen P3K, sehingga alokasi sebanyak 70 formasi tersebut, akhirnya dialihkan untuk formasi tes CPNS jalur umum.

Sesuai keputusan Menpan-RB No. 82 Tahun 2019.

“Sebetulnya untuk jalur umum ini kita dapat 272 formasi. Tapi karena ada pengalihan 70 formasi P3K, jatah untuk tes jalur umum bertambah jadi 342,” sebutnya.

Berdasarkan jadwal yang diterima BKPP Sumbawa, pendaftaran dan seleksi adminsitrasi untuk CPNS dimulai November 2019. Sementara pengumuman hasil seleksi administrasi, baru digelar bulan Desember 2019. Sedangkan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), baru akan dilaksanakan pada bulan Januari dan Maret 2020 mendatang. Serta Penetapan NIP dan pengangkatan sebagai CPNS baru di bulan April 2020. (ind)

Proyek Puskesmas Ropang Dikhawatirkan Tidak Tuntas Sumbawa Besar (Suara NTB) Proyek pembangunan Puskesmas Ropang, menjadi atensi Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa. Pasalnya progres pengerjaannya baru mencapai sekitar 17 persen. Dengan waktu yang tersisa, dikhawatirkan pengerjaannya tidak dapat dituntaskan.

“Yang jadi pertimbangan luar biasa kita sekarang ini adalah Puskesmas Ropang. Kalau rapat kemarin di TP4D, menurut laporan PPK masih pada posisi 17 persen realisasi. Deviasnya cukup tinggi, karena seharusnya sudah di atas 17 persen. Cuma saya belum tahu rillnya berapa (deviasi).

Dilihat dari sisa waktu, dikhawatirkan tidak tuntas,” kata Sekretaris Dikes Kabupaten Sumbawa, Abdul Malik, S.Sos. Menurut Malik, untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya sudah memanggil kontraktor. Dimana untuk meningkatkan progres, kontraktor harus menambah tenaga kerja dengan hitungan kerja pagi, siang dan malam. Kemudian barang material yang sifatnya pabrikasi segera didrov ke lapangan.

Kontraktor dan konsultan pengawas juga harus berkomitmen agar selalu menjaga rutinitas pekerjaan. “Kalau tidak begitu, tidak akan mencapai 100 persen di Desember,” terangnya.

Selain menekan kontraktor, lanjutnya, pihaknya juga harus memikirkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat jika pembangunan puskesmas tidak tuntas. Solusinya dengan memindahkan pelayanan kesehatan ke kantor camat ataupun gedung lainnya yang lebih luas. Karena kondisi sekarang pelayanan kesehatan dilakukan di rumah dinas menggunakan tenda. Selain lokasinya sempit juga dinilai tidak layak untuk pelayanan kesehatan. Makanya rencananya pekan depan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan camat setempat. “Untuk mengantisipasi, kami sudah berfikir bagaimana tindak lanjut dengan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Solusi yang kami coba ambil, minggu depan saya ke sana berkordinasi dengan camat. Karena kalau pembangunan tidak tuntas, maka pelayanan akan dipindah ke kantor camat karena masih luas,” tukasnya.

Meskipun demikian, pihaknya tetap berharap pembangunan Puskesmas dapat dituntaskan. Makanya setiap saat pihaknya tetap melakukan koordinasi. Termasuk mendorong kontraktor melakukan upaya percepatan. Karena jika pekerjaannya tidak tuntas, maka untuk menuntaskannya menggunakan anggaran dari pemerintah daerah. “Yang menjadi hal paling sulit, ketika itu tidak tuntas, pekerjaan selanjutnya menjadi tanggung jawab APBD supaya bisa bermanfaat. Sehingga sekarang kami mengejar tidak kami putuskan kontrak. Tapi kita kejar sampai dengan masa berakhir kontrak itu berapa persen. Itu hasil rapat kemarin,” pungkasn y a . (ind)

Abdul Malik

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Atasi Kekeringan

DPRD dan Pemkab Harus Cari Solusi Bersama Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafik segera memanggil OPD teknis terkait untuk menyikapi persoalan kekeringan di Sumbawa. Untuk menggagas langkah, formulasi dan strategi bersama mengatasi kekeringan.

“Eksekutif dan legislatif harus bertemu untuk mencari solusi terbaik. Dalam waktu dekat kami lembaga akan memanggil pihak terkait untuk menyikapi persoalan tersebut.

Kalau kita berbicara aggaran, jika eksekutif bertemu legislatif, maka Insya Allah itu akan selesai. Kami DPR tidak pernah membatasi atau mempersempit ruang pengajuan anggaran dari eksekutif,” terangnya, Kamis (24/10).

Pemerintah sangat peka menyikapi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah.

Buktinya, hampir setiap hari distribusi air bersih ke lokasi kekeringan. Artinya pemerintah sangat tanggap. Hampir semua daerah menghadapi persoalan kekeringan ini.

“Justru saya memberikan apresiasi kepada pemerintah lewat OPD teknisnya yang mendistribusikan air ke wilayah terdampak kekeringan.

Saya memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang tetap turun langsung ke titiktik kekeringan,”terangnya.

Terkait persoalan daerah pertanian, Rafiq juga meminta

keoada Dinas Pertanian untuk memetakan titik kekeringan yang paling parah. Sehingga menjadi acuan kerja ke depan.

Misalnya di Tarano kondisinya, seperti apa dan langkah seperti apa yang mesti diambil.

“Saya kira teman-teman OPD lebih paham. Artinta teman-teman OPD saya minta bekerja dengan database yang komprehensif,” tukasnya.

Menurut Rafiq, kekeringan di Sumbawa hampir terjadi setiap tahun. Sehingga Pemkab harus memiliki grand desain mengatasi kekeringan ini

untuk jangka panjang.

Diketahui, Pemkab Sumbawa melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak kekeringan.

Hanya saja anggaran yang dialokasikan melalui APBD sudah habis. Sehingga pendistribusian sempat dihentikan sementara.

Belum lama ini, Pemkab telah mendapatkan bantuan dari provinsi Rp 120 juta. Dimana ada sekitar 145 tangki air yang bisa didistribusikan, dengan kapasitas per tangki 5.000 liter. Saat ini, pihak BPBD sedang mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak dengan membagi tiga zona. Namun anggaran tersebut akan segera habis, sedangkan masyarakat di sejumlah desa di 17 kecamatan masih sangat

(Suara NTB/ist)

A. Rafiq membutuhkan air bersih. Terlebih musim kemarau saat ini masih berlangsung. (arn/ind)

Pemkab Bengkalis Belajar ke Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Sumbawa Dr. H. Muhammad Ikhsan M.Pd menerima kunjungan kerja Pemkab Bengkalis Provinsi Riau, Kamis (24/10).

Kunjungan Pemkab Bengkalis, menurut Bupati, merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Pemkab dan masyarakat Sumbawa. Memilih Sumbawa sebagai lokasi orientasi kerja yang berkaitan dengan optimalisasi pelayanan publik, Pemerintahan dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Kecamatan di Sumbawa.

Pada kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan gambaran umum Kabupaten Sumbawa yang terbagi dalam 24 kecamatan, 157 desa dan 8 kelurahan. Dengan jumlah penduduk 514.063 jiwa. Dihuni penduduk asli (etnis samawa) mencapai sekitar 68%, selebihnya adalah ragam etnis di Inonesia, sehingga bisa dikatakan Sumbawa bagaikan miniatur Indonesia.

Dengan kondisi masyarakat Sumbawa yang cukup heterogen tersebut, tidak membuat daerah ini rentan akan perpecahan.

Hal tersebut tidak lepas dari karakter dan kultur masyarakat Sumbawa yang begitu terbuka dan egaliter dengan semangat kearifan lokal yang dimiliki.

Bupati berharap kepada segenap jajaran unit kerja terkait agar dapat memberikan informasi dan data-data yang diperlukan. Sehingga rombongan Pemkab Bengkalis dapat memperoleh bahan perbandingan atau bahkan masukan yang berharga. Pihaknya juga berharap akan tercipta inter-

(Suara NTB/ist)

BERKUNJUNG - Asisten Pemerintahan Sekda Bengkalis, Hj. Umi Kalsum yang mewakili Bupati Bengkalis menyampaikan sambutannya saat berkunjung ke Sumbawa, Kamis (24/10). aksi informasi antara Pemkab Sumbawa dengan Bengkalis. Sehingga dapat saling memberi dan menerima informasi yang berguna bagi pembangunan di daerah ini.

Bupati Bengkalis yang diwakili Asisten Pemerintahan-

nya, Dra. Hj. Umi Kalsum, M.Si menyampaikan maksud kedatangan ke Sumbawa. Untuk mempelajari serta memperoleh informasi tentang mekanisme dan tata cara pelaksanaan dalam penyelenggaran Pemerintahan Kecamatan di

Dapat Jatah 105 CPNS, KSB Ngotot Minta Tambahan Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat berencana untuk mengusulkan penambahan kuota penerimaan CPNS tahun 2019 di wilayah setempat. Upaya tersebut dilakukan, pasalnya jatah yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dianggap sangat minim yakni sekitar 105 Formasi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) KSB, Drs. Tajuddin M.Si kepada Suara NTB, Kamis (24/10) mengatakan, kecilnya formasi CPNS tahun 2019 yang diberikan oleh Kemenpan RB tentu sangat disayangkan karena kebutuhan pegawai di KSB masih sangat besar. Apalagi kondisi Sumbawa Barat, sebagai daerah yang belum terlalu lama dimekarkan sudah seharusnya mendapatkan formasi CPNS yang banyak dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lain di provinsi NTB ini. Makanya dalam waktu dekat, pihaknya berencana untuk mengusulkan adanya tambahan kuota CPNS di penerimaan tahun 2019. Sehingga beban kerja yang seharusnya dikerjakan oleh tiga orang pegawai tidak lagi menumpuk di satu orang saja. Tentu pihaknya sangat berharap supaya usulan penambahan ini bisa menjadi pertimbangan khusus bagi Kemenpan, supaya beban kerja yang menumpuk di satu orang bisa terurai. Kalaupun tidak bisa dilakukan penambahan secara maksimal, pi-

haknya berharap bisa sesuai dengan usulan awal Pemkab sebanyak 173 Formasi.

“Jumlah formasi CPNS yang sudah kita terima tentu sangat minim dibandingkan dengan kebutuhan pegawai. Makanya kami akan tetap berupaya agar Kemenpan RB bisa memberikan tambahan formasi dan surat pengusulannya akan kita kirim segera untuk bisa disetujui,” ungkapnya.

Dikatakannya, dari jumlah formasi yang sudah diberikan tersebut kebutuhan tenaga tekhnis masih didominasi di penerimaan CPNS di tahun 2019 sebesar 46 Formasi. Sementara untuk tenaga guru dan kependidikan hanya 25 dan tenaga kesehatan sebanyak 35 Formasi. Hanya saja untuk tenaga kependidikan hanya menyasar untuk guru sekolah dasar saja dan TK karena sekolah ini yang paling mendesak kebutuhannya. Sementara untuk guru yang ada di SMP, pihaknya tidak mengusulkan karena dianggap belum mendesak. Pemangkasan jumlah formasi ini juga tentu sangat disayangkan lantaran belum ada kordinasi dengan Pemerintah sebagai pengguna SDM tersebut.

Kalaupun ada pemangkasan, pihaknya berharap tidak terlalu drastis dari jumlah formasi yang diterima saat ini. Karena bagaimanapun juga kebutuhan tenaga PNS di KSB sangat dibutuhkan dan dianggap mendesak. Maka dari itu, pihaknya tetap akan ngotot supaya ada penambahan formasi dari yang diterima saat ini.

“Tenaga teknis mendominasi penerimaan CPNS tahun ini disusul tenaga kesehatan dan juga pendidikan. Kami juga berharap agar formasi bisa ditam-

bah lagi supaya pelaksanaan roda pemerintahan di KSB bisa berjalan dengan maksimal,” imbuhnya.

Ditambahkannya, khusus untuk pelaksanaan tes CPNS tahun 2019 akan sangat berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya. H ini tentu sangat berasalan karena waktu untuk pelaksanaannya akan berlangsung panjang selama 20 hari kedepan. Bahkan bagi daerah yang akan melaksanakan diharuskan untuk menyiapkan komputer sebanyak 100 unit guna menunjang pelaksanaan tes itu sendiri. Hal ini terjadi karena pada saat pelaksanaan akan diawasi secara langsung oleh panitia seleksi nasional (Panselnas) dan juga tim pansel Daerah. Jika kebutuhan sarana penunjang tidak terpenuhi secara maksimal, maka disarankan untuk digabung dengan kabupaten/ kota lain yang juga melaksanakannya. Jika hal itu terjadi, maka peluang putra KSB untuk bersaing juga semakin sulit nantinya. Untuk itu, pihaknya mengaku sudah menyiapkan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tes CPNS tersebut sehingga tidak terjadi gangguan di lapangan.

“Untuk tes CPNS tahun ini sangat berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya karena waktu yang dibutuhkan cukup panjang. Meski demikian, kami tetap upayakan supaya tidak ada kendala dalam pelaksanaan nantinya, baik itu aksi protes maupun hal yang lain,” pungkasnya. (ils)

Kabupaten Sumbawa. Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas kecamatan tentang inovasi yang diterapkan dalam mendukung pelaksanaan pelayanan ditingkat Kecamatan. “Kami juga berharap Pemkab Sumbawa mau

berbagi informasi terkait pengembangan berbagai optimalisasi dan inovasi dalam menyelenggarakan program pembangunan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tukasnya. (arn)

Nama Kepala BKD KSB Dicatut Menipu Kepala Sekolah Taliwang (Suara NTB) Bagi Kepala Sekolah di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) patut berhati-hati. Akhir-akhir ini ada pihak tak bertanggung jawab mencatut nama kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) KSB, Drs. Tajuddin dalam melancarkan aksi tipu-tipu mereka.

Modus operandinya cukup unik, si penipu menghubungi calon korbannya yang kebanyakan kepala sekolah melalui fasilitas WhatsApp (WA). Untuk meyakinkan korbannya, si penipu menggunakan foto kepala BKD KSB sebagai foto profil. “Jadi modusnya seperti itu. Penipu ini pakai foto saya sebagai foto profil WA-nya,” kata kepala BKD KSB, Drs. Tajuddiin kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (24/10).

Dari pengakuan sejumlah kepala sekolah yang sempat dihubungi si penipu, Tajuddin menjelaskan, dengan mengklaim diri sebagai kepala BKD, kepada kepala sekolah, si penipu meminta data jumlah tenaga guru honor di sekolah. Dalihnya datadata tersebut akan digunakan sebagai bahan pengusulan ke pusat untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hingga tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Tidak sampai di situ, si penipu juga meminta sejumlah uang kepada kepala sekolah sebagai biaya pengusulan.

Tajuddin mengatakan, dirinya baru mengetahui ada aksi tipu-tipu mengatasnamakan dirinya itu setelah salah seorang kepala sekolah mengkonfirmasi langsung kepadanya. Kepala sekolah tersebut menunjukkan foto layar perbincangan WA-nya dengan si penipu.

“Begitu saya tahu, saya langsung buat permakluman di grup

(Suara NTB/ist)

Tajuddin WA kepala sekolah. Dan ternyata ada banyak kepala sekolah yang mengaku sempat dihubungi si penipu itu,” paparnya.

Beruntung sambung Tajuddin, meski sudah ada beberapa kepala sekolah yang dihubungi. Aksi tipu-tipu itu tidak berhasil. Para kepala sekolah mengaku tidak mengindahkan permintaan si penipu karena meyakini bukan kepala BKD yang menghubunginya. “Saya harap kalau ada kepala sekolah atau siapa pun yang dihubungi mengatasnamakan diri saya meminta uang dan lainnya jangan percaya. Pasti itu penipuan,” tegasnya.

Mantan kepala Dinas Dikpora KSB ini mensinyalir foto yang digunakan si penipu dalam melancarkan aksinya, diambil dari foto pemberitaan di media.

Sebab menurut dia, dirinya tidak memiliki koleksi foto tersebut di perangkat smartphone-nya. “Seingat saya foto itu pernah saya lihat di salah satu media. Jadi mungkin si penipu ambil fotonya dari situ,” tukasnya. (bug)

SUARA NTB Jumat, 25 Oktober 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Mendaftar di Nasdem

Hj. Eri Ariani dan H. Ichtiar Kantongi Restu HBY Dompu (Suara NTB) Istri Bupati Dompu, Hj. Eri Ariani yang mencalonkan diri sebagai calon Bupati Dompu untuk Pilkada 2020 mendatang akan berpasangan dengan Kepala Dinas Dikpora Dompu, H. Ichtiar, SH. Pasangan ini sudah direstui H. Bambang, sehingga H. Ichtiar langsung mendampingi Hj. Eri Ariani yang mengembalikan berkas pendaftaran calon Bupati di DPD Partai Nasdem Kabupaten Dompu, Rabu (23/10) malam.

“Kebetulan H. Bambang saat ini sedang berada di luar daerah, apa perlu saya tunjukan melalui HP?” kata Hj. Eri Ariani H. Bambang diplomatis menjawab pertanyaan Muntasir, unsur Wakil Ketua DPD Partai Nasdem saat penerimaan pengembalian berkas pendaftaran Hj. Eri Ariani sebagai bakal calon Bupati di partai Nasdem.

Hj. Eri Ariani juga membenarkan H. Ichtiar, SH sebagai bakal calon wakil Bupati Dompu yang akan berpasangan dengannya di Pilkada 2020 mendatang. Pasangan ini telah direstui dan didukung H. Bambang yang juga suaminya. Tidak mungkin dirinya berani mengambil langkah sendiri tanpa dukungan dan dukungan suami.

“Iya (dengan H. Ichtiar sebagai calon wakil Bupati),” katanya.

“Tadi sebelum kita ke sini, sudah berkomunikasi dulu (lewat telp). Makanya saya hadir untuk mendampingi,” tambah H. Ichtiar.

Hj. Eri Ariani hadir di kantor sekretariat DPD Partai Nasdem Kabupaten Dompu didampingi ayahnya H. Abubakar, adiknya Damsil, H. Ichtiar sebagai bakal calon wakil Bupati, Syamsuddin HAR sebagai tim, bersama

pendukungnya. Di kantor Sekretariat DPD Partai Nasdem, Hj. Eri tidak banyak bicara dan lebih banyak mendengar harapan dari tim penjaringan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Dompu partai Nasdem.

“Saya paham semua apa yang diutarakan tadi. Dan saya sudah siap menerima kritikan, atau apa saja. Karena tanpa kritikan, tanpa saran dari bapakbapak, ndak mungkin saya bisa tegak. Ibarat jalan, ndak mungkin lurus terus, nanti bisa nabrak sesuatu di depannya, tapi pasti ada iramanya. Itu buat saya sangat berharga,” katanya.

Partai Nasdem bukan partai baru yang menjadi mitra Hj. Eri Ariani H. Bambang. Karena selama dua periode kepemimpinan H. Bambang M Yasin sebagai Bupati Dompu diusung Partai Nasdem. “Sebagai manusia, tidak ada yang sempurna.

Tapi jika dikasi kesempatan, insyaallah apa yang selama ini mungkin Nasdem ragukan sama saya, insyaallah saya akan tegakkan apa yang nasdem harapkan. Saya bisa buktikan.

Itu tekad saya,” ungkapnya.

H. Ichtiar, SH yang ikut mendampingi Hj. Eri Ariani menegaskan, komitmen pasangan Hj. Eri Ariani - H. Ichtiar, SH akan

menjadi kacang yang selalu ingat akan kulitnya, menjadi Bupati dan wakil Bupati yang baik sampai akhir hayat, serta baik pada tim pemenangan. “Poinnya, Kami akan tetap menjadi kacang yang tidak lupa akan kulitnya. Bupati dan wakil Bupati akan baik sampai akhir hawat.

Bupati dan wakil bupati akan baik dengna tim pemenangan sampai akhir hayat,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan, mengapa dirinya mau menjadi bakal Calon Wakil Bupati dari Hj. Eri Ariani H. Bambang karena tidak terlalu berambisi dan bernafsu. Tapi ingin menjadi Wakil Bupati yang baik. “Saya ingin melindungi ibu Bupati sampai akhir masa jabatan,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Tim penjaringan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Dompu partai Nasdem Kabupaten Dompu, Aminuddin, S.Hut mengungkapkan, Hj. Eri Ariani merupakan bakal calon Bupati ke 11 yang menyerahkan formulir pendaftaran bakal calon Bupati ke Partai Nasdem dari 22 orang yang mengambil formulir. Usai pendaftaran ini, 25-31 Oktober ini tahapannya pendalaman visi misi bakal calon dan 3 November 2019 dilaku-

(Suara NTB/ula)

MENDAFTAR - Hj. Eri Ariani H. Bambang bersama H. Ichtiar, SH mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati dan wakil Bupati pada Pilkada Dompu tahun 2020 melalui partai Nasdem Kabupaten Dompu, Rabu (24/10/2019) kemarin. kan pleno penentuan 3 calon untuk dibawa ke DPW sebelum dibawa ke DPP Partai Nasdem 8-12 November mendatang.

“Kalau proses sebelumnya, DPD hanya mengantarkan nama ke DPW. Sekarang berbeda, karena keputusan yang diambil DPD harus dipertanggungjawabkan hingga DPP,” katanya.

Ia pun menegaskan, sebagai petugas partai dirinya selalu dan tetap berkomitmen pada prinsip kerja partai Nasdem.

Namun dirinya tidak ingin diberi harapan palsu oleh bakal calon tentang peluang pemenangan dan komitmen terhadap membesarkan partai Nasdem.

“Terus terang, saya sudah

bosan di-PHP oleh pasangan calon. Saya tidak punya kepentingan selain mengabdi pada partai,” katanya. “Kami tidak mau di-PHP-in oleh pasangan calon. Kami partai ini, partai yang kerja-kerja politik, kerja sama, kerja bersama-sama, alhamdulillah,” tambahnya.

Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Dompu, Sahlan pada kesempatan yang sama sempat mengungkapkan kekecewaannya pada pasangan Drs. H. Bambang M. Yasin-Arifuddin, SH yang diusung partai Nasdem pada Pilkada 2015 lalu. Salah satu komitmen mengusung pasangan ini, keduanya akan menjadi kader

Karhutla di Tambora, Ternak Warga Terancam Kelaparan Dompu (Suara NTB) – Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di kawasan Geopark Nasional Gunung Tambora, tidak saja menghanguskan ratusan hektar lahan tebu PT. SMS dan ekosistem asli di wilayah taman nasional. Tetapi juga berimbas pada minimnya hijauan pakan bagi ribuan ternak warga yang dilepas liar.

Kepala Bidang Budidaya Pengembangan Ternak Disnakeswan Dompu, Herman, S. PT., kepada Suara NTB menyampaikan, akibat luasnya area pelepasan ternak yang hangus terbakar peternak terpaksa memindahkan ternak-ternak mereka ke lokasi lain.

“Cukup luar biasa memang dampak kebakaran ini terutama bagi ternak masyarakat, Biasanya ternak lari ke gunung untuk cari makan sekarang sudah sangat sulit, makanya banyak kita lihat warga yang mengangkut ternaknya keluar,” ungkapnya.

Karhutla kali ini cukup parah jika dibanding insiden serupa yang terjadi beberapa tahun terakhir. Sehingga memperparah persediaan pakan ternak yang memang sudah sulit akibat kemarau panjang.

Sementara disinggung soal kabar banyaknya ternak yang mati akibat kebakaran itu, Herman menegaskan, sejauh hasil terjun langsung pihaknya bersama tim di lapangan tak ditemukan ternak-ternak warga yang mati dilahap api atau terdampak kabut asap.

“Sampai sekarang belum ada laporan adanya ternak warga yang mati akibat kebakaran itu. Bahkan saya sudah terjun langsung ke lapangan bersama Plt. Kadikeswan, drh.

Mujahidin dan anggota UPTD Doroncanga,” jelasnya.

Disampaikan, pemindahan area pelepasan ternak di saat musim kemarau memang sudah menjadi kegiatan rutin warga. Tetapi baru tahun ini jumlah populasi yang dipindah cukuplah besar. Untuk itu, ia berharap agar warga khususnya mereka yang beraktivitas di lingkar tambora untuk lebih berhati-hati dan mengintensifkan pengawasan.

“Dan kalau bisa harapan besar kita juga peternak harus mulai mengubah pola pemiliharaan ternak dari ekstensif ke intensif, supaya kualitas ternak kita semakin bagus,” pungkasnya. (jun)

partai Nasdem.

“Coba saja hari ini kami dibantu HBY-Arif, bukan empat kursi, tapi delapan kursi, tapi itulah politik. Makanya kami wanti-wanti tidak akan lagi kembali ke persoalan 2015. Itu pelanggaran berarti bagi partai Nasdem,” ungkap Sahlan.

Ketika Hj. Eri Eriani termasuk diantara tiga bakal calon Bupati yang direkomendasikan DPD Partai Nasdem Kabupaten Dompu, maka komunikasi harus terus dibangun. Komunikasi yang intens mestinya dilakukan dengan DPD Partai Nasdem Kabupaten agar tidak saling melangkah.

“Karena bukan hanya par-

tai yang kita berikan (untuk pengusung), tapi hati dan jiwa raga dan pengorbanan yang kita berikan (untuk pemenangan). Komunikasi yang baik, mulai hari ini sampai nanti dilantik menjadi Bupati dan wakil Bupati,” kata Sahlan.

Andi Bachtiar, A.Md.Par wakil Ketua DPD Partai Nasdem Dompu pada kesempatan yang sama menegaskan, setiap partai memiliki cara tersendiri dalam menjaring bakal calon pemimpin. Ketika penerimaan partai Nasdem kurang berkenan, agar bisa diterima sebagai warna Nasdem yang mungkin membedakan dengan yang lain. (ula)

Dapat 175 Formasi CPNS 2019

Sekda Kota Bima Ingatkan Waspadai Calo (Suara NTB/Uki)

RAKOR - Suasana Rakor membahas perbaikan penyelenggaraan pacuan kuda di aula kantor Walikota Bima, Kamis (24/10).

Joki Cilik Diusulkan Dapat Asuransi dan Dijamin Pendidikannya Pordasi agar memberikan bisa asuransi kepada joki cilik. Memastikan pendidikannya terjamin serta system pacuan kuda diperbaiki.

Karena event pacuan kuda dipandang sangat rentan terjadinya kecelakaan dan terbengkalainya pendidikan anak lantaran memilih untuk menunggangi kuda pacuan ketimbang bersekolah.

Usulan dan desakan tersebut direspon positif oleh Ketua Pordasi Kota Bima, Feri Sofiyan SH. Wawali Bima ini mengatakan masukan dan usulan berbagai pihak semuanya akan ditampung.

“Kita sambut baik masukan dan usulan yang ada terkait pacuan kuda ini,” katanya.

Feri mengaku, pacuan kuda merupakan tradisi yang harus dilestarikan. Menurutnya kuda dengan Bima tidak bisa dipisahkan, apalagi sampai ada wacana pacuan kuda akan ditiada-

Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota Bima dan Kodim 1608 Bima menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan berbagai pihak terkait event pacuan kuda yang kerap menggunakan jasa anak untuk menunggangi pacuan kuda, di aula kantor Walikota Bima, Kamis (24/10).

Pemerintah Kota diwakili oleh Wakil Walikota Bima yang juga Ketua Pordasi Kota Bima, Feri Sofiyan SH, Dandim 1608, Pordasi NTB, Dinas P3A Kota Bima, LPA, Praktisi Hukum, Akademisi, Mahasiswa, OKP, KNPI, Budayawan, Sejarahwan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Pada Rakor itu, sebagian besar pihak mendesak dan mengusulkan Pemerintah dan

kan. “Intinya pelaksanaannya ke depan akan ditingkatkan, terutama soal safety-nya. Penggunaan helm, pengaman badan joki serta menambah kekurangan yang ada,” ujarnya.

Ia menambahkan, dari pertemuan tersebut akan dibuatkan rekomendasi untuk dibahas lebih lanjut. Bahkan Pemerintah Kota Bima akan membentuk Pokja membahas pacuan kuda ini.

Sektetaris Pordasi NTB, H. Abdul Malik mengaku menerima masukan dan usulan tersebut. Bahkan pihaknya terus meningkatkan keamanan dan keselamatan joki sejak lima tahun terakhir. “Sejak lima tahun terakhir kita perbaiki sistem pacuan kuda,” katanya.

Ia mengaku, kedepan pihaknya akan menyesuaikan besaran kuda yang akan ditunggangi joki.

Berencana membangun sekolah joki serta mengupayakan joki mendapat asuransi. (uki)

Kota Bima (Suara NTB) – 2018 lalu. Yakni berlokasi di Pemerintah Kota Bima SMKN 1 Kota Bima yang beramendapat 175 formasi Calon da di Kelurahan Tanjung KecaPegawai Negeri Sipil (CPNS) matan Rasane Barat. “Lokasitahun 2019, yang dikeluarkan nya tetap di SMKN 1 Kota oleh Kementerian Pendayaan Bima karena memiliki fasilitas Aparatur Negara dan Refor- yang lengkap,” katanya. masi Birokrasi (Kemen PAN Untuk itu, Muhktar mengRB), belum lama ini. ingatkan masyarakat untuk Sekretaris Daerah (Sekda) tidak percaya dengan oknumKota Bima, Drs. H. Muhktar oknum tertentu yang mengaku Landa MH, mengatakan pem- bisa menjadikan atau melolosbukaan lowongan CPNS tahun kan seseorang sebagai CPNS. 2019 dipastikan akan mengiku- Karena menurutnya proses dan ti jadwal nasional yang dikeluar- tahapan CPNS lebih ketat dan kan resmi oleh Panitia Seleksi transparan. Semua persyaraNasional dari Pemerintah Pusat. tan akan diumumkan secara “CPNS Kota Bima tahun 2019 terbuka. Kemudian proses ada 175 formasi. Nanti proses pendaftaran juga secara online. pembukaannya akan mengikuti “Begitupun dengan tes selekjadwal yang dikeluarkan secara si nanti. Menggunakan metodenasional,” katanya kepada Suara Computer Asisted Test (CAT).

NTB, Kamis (24/10).

Usai tes peserta bisa mengetahui Sekda mengatakan, dari hasilnya,” pungkasnya. (uki) 175 formasi yang didapat, diantaranya tenaga teknis 120 formasi. Kemudian tenaga pendidikan 45 formasi serta tenaga kesehatan (medis) 10 formasi. “Pendaftarannya nanti melalui portal SCCN yang dikeluarkan oleh Panselnas CPNS 2019,” ujarnya.

Ia mengatakan untuk lokasi tempat pelaksanaan CPNS di Kota Bima masih seperti tahun Muhktar Landa

Kota Bima Hasilkan 35 Sampai 40 Ton Sampah Per Hari 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 (Suara NTB/Uki)

ganik. “Kebanyakan sampah plastik. Sekitar mencapai 75 persen,” katanya.

Parahnya lagi, di tengah banyaknya volume sampah, daya tampung sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Oi Fo’o sudah penuh.

Padahal rencana penggunannya selama lima tahun kedepan. “Tapi baru dua tahun sudah penuh,” katanya.

Selain kendala lahan untuk membangun TPA baru, Dinas setempat masih sangat minim tersedia anggaran. Sehingga kedepan harus mengubah pola berpikir masyarakat secara perlahan-lahan agar sampah tidak lagi berserakan.

“Musuh sampah juga adalah pemulung malam hari, hewan liar dan ternak yang mencari sisa sampah dalam container. Hal ini membuat

sampah semakin berserakan,” katanya.

Selain mengubah pola pikir, DLH juga kedepan akan menambah gerobak sampah. Rencananya ada sebanyak 52 unit yang akan disiapkan DLH setempat pada tahun 2019 ini. (uki)

Alwi Yasin

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 tuk bisa dapat sertifikat penPAN RB. Karena hingga saat nya,” ungkapnya.

Dompu (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Kepala bidang pengemban- didik,” katanya.

Pengumuman perekrutan ini, petunjuk teknis dan petun123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Kendati demikian, Astes CPNS Kabupaten Dom- juk pelaksana perekrutan gan pegawai BKDPSDM 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 pu tahun 2019 masih CPNS ini belum keluar. Ken- Kabupaten Dompu, Asrarud- raruddin meminta calon 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 menunggu petunjuk teknis dati demikian, calon pelamar din, SH yang dihubungi terp- pelamar CPNS untuk 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 dari Kementerian PAN RB diminta mempersiapkan diri isah menambahkan, untuk mempersiapkan dokumen 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 RI. Namun calon pelamar di- dengan persyaratan umum STR sesuai ketentuan perali- yang dibutuhkan seperti 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 dorong mempersiapkan doku- seperti KTP, ijazah dan doku- han KepmenPAN RB saat pada perekrutan CPNS 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 perekrutan CPNS tahun sebe- tahun 2018 lalu. Tapi unmennya agar terkoneksi den- men lain yang dibutuhkan.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Diakui Ruslan, ada beber- lumnya dapat diterima apa- tuk kepastian syarat yang gan link servernya seperti 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 NIK, akreditasi perguruan apa syarat saat diimput dat- bila STR yang sudah tidak ber- dibutuhkan, menunggu 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Juknis dari Permen PAN tinggi, STR bagi tenaga kese- anya langsung diperiksa keab- laku sedang diperpanjang.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 RB. “Untuk syarat – syar“Kalau sertifikat pendidik sahannya.

Pemeriksaan tersehatan, dan sertifikat pendid123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 ik bagi tenaga kependidikan. but dilinkkan dengan sumber itu tidak wajib. Tapi ada kred- at, itu diatur di juknis dari 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Kepala BKDPSDM data seperti KTP dilinkkan it poin bagi yang punya saat KemenPAN RB,” katanya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Tapi untuk formasi Kabupaten Dompu, Ir Rus- dengan cerver Dirjen Dukcapil tes SKB. Kalau memenuhi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 lan kepada Suara NTB Kementrian Dalam Negeri passing grade dan memiliki CPNS bagi Kabupaten 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 saat dikonfirmasi, Kamis (Kemdagri) RI, akreditasi ka- sertifikat pendidik, maka 100 Dompu, sesuai pembagian 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 dari Kementrian PAN RB, (24/10/2019) kemarin me- mpus yang dikoneksikan den- persen nilainya,” ungkapnya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Dikatakan Asraruddin, untuk Kabupaten Dompu mendangungkapkan, rencana pe- gan Kementerian Dikti, surat 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 ngumuman penerimaan tanda registrasi (STR) bagi mendapatkan sertifikat pendid- pat formasi 249 orang. Ter123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 CPNS tahun 2019 pada 25 tenaga kesehatan, dan serti- ik tidak mudah. Bahkan saat ini, diri dari tenaga pendidikan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Oktober ini akhirnya diun- fikat pendidik bagi tenaga banyak guru ASN belum memil- sebanyak 120 orang, tena123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 dur sambil menunggu pe- kependidikan. “Kalau sudah iki sertifikat pendidik. “Karena ga kesehatan 103 orang, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 tunjuk teknis penerimaan habis masa berlakunya, bisa ada tahapan dan proses yang dan tenaga teknis sebanyak 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 CPNS dari Kementrian segera diurus perpanjangan- panjang. Paling tidak 1 tahun un- 26 orang. (ula) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

(Suara NTB/Uki)

Kota Bima (Suara NTB) – Masalah sampah menjadi pekerjaan utama yang bakal ditangani Pemerintah Kota Bima kedepan. Bagaimana tidak volume sampah yang dihasilkan warga setempat mencapai 35 sampai dengan 40 ton perhari.

“Volume sampah yang dihasilkan di Kota Bima dari 35 ton sampai 40 ton perhari,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima, Drs. H. Alwi Yasin M.AP, kepada Suara NTB, Kamis (24/10).

Dengan banyaknya volume sampah yang dihasilkan itu, Alwi mengaku DLH setempat harus bekerja keras agar sampah tidak lagi berserakan. Selain mengurus persoalan pencemaran lingkungan dan penataan taman Kota Bima. “Soal sampah ini merupakan pekerjaan berat kita kedepannya,” katanya.

Menurutnya sampah yang dihasilkan itu lebih banyak berupa sampah rumah tangga (domestik). 75 persen adalah sampah plastik (non organik).

Sementara sisanya sampah or-

Tes CPNS Menunggu Petunjuk Teknis

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 25 Oktober 2019

Halaman 8

Tutup Pendaftaran

Nasdem Saring Bakal Calon Lewat Uji Visi-Misi

(Suara NTB/ist)

DANA HIBAH - Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, Moh. Rum menyerahkan secara simbolis bantuan dana hibah kepada Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud untuk mengawal pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Kawal Pilkada 2020, KPU NTB Dapat Hibah dari Pemprov Mataram (Suara NTB) – Pembiayaan pelaksanaan pilkada serentak 2020 yang akan digelar di tujuh kabupaten/kota di NTB, tidak dibiayai dari APBN, melainkan menjadi tanggungan masing-masing pemerintah daerah setempat lewat mekanisme pemberian hibah kepada KPU untuk pelaksanaan pilkada.

Begitu juga dengan KPU Provinsi NTB. Meskipun tidak menyelenggarakan Pilkada, namun dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020, KPU NTB memiliki tugas dan peran yang cukup penting yakni mengawal proses pelaksanaan pilkada untuk memastikan pelaksanaan pilkada berjalan dengan lancar.

Dalalam proses pelaksanaan tugas pengawalan tersebut KPU NTB membutuhkan anggaran. Karena KPU NTB mengajukan permohonan bantuan dana hibah kepada Pemprov NTB untuk kepentingan pembiayaan proses pengawalan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tersebut.

Pemprov NTB pun memberikan bantuan dana hibah kepada KPU sebesar Rp500 juta. Dana hibah tersebut akan digunakan KPU untuk melaksanakan tanggung jawabnya memberikan fasilitasi, mensupervisi dan memastikan seluruh tahapan pemilihan serentak di NTB berjalan lancar dan berkualitas.

“Dukungan anggaran hibah ini sangat penting bagi kami untuk mengkoordinasikan tahapan awal pemilihan, seperti: penyusunan regulasi, sosialisasi, pencalonan perseorangan dan persiapan rekrutmen badan Adhoc”, jelas Ketua KPU Provinsi NTB, Subardi Soud yang dikonfirmasi, Kamis (24/10).

Menurut Suhardi, pemberian hibah kepada KPU NTB tersebut merupakan bentuk komitmen tinggo dari Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka mensukseskan Pemilihan Serentak 2020 di tujuh kabupaten/kota se-NTB. Komitmen tinggi itu diwujudkan dengan pemberian hibah kepada KPU Provinsi NTB guna mengawal pelaksanaan tahapan Pemilihan serentak 2020 yang dilaksanakan pada tahun 2019.

Pemberian Dana Hibah itu ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi NTB dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bakesbangpoldagri, Moh. Rum bersama Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, Moh. Rum yang dikonfirmasi menyampaikan bahwa dana yang dihibahkan kepada KPU NTB sebesar Rp. 500 juta tersebut, memang jumlahnya tidak seberapa. Namun demikian inilah bentuk komitmen Pemprov NTB mendukung suksesnya penyelenggaraan persiapan pemilihan serentak 2020.

“Ini adalah tambahan vitamin bagi KPU NTB guna melaksanakan tugas berat mengawal pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2020 di tujuh daerah Kabupaten/Kota se-NTB. Semoga Pilkada 2020 ini dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas,” ujar Moh. Rum. (ndi)

Program Asimilasi Bekal Keterampilan Napi Mataram (Suara NTB) – Sektor agrobisnis menjadi program asimilasi warga binaan pemasyarakatan (WBP). Narapidana diajari bercocok tanam dan beternak. Hajatnya, pengembangan yang memberdayakan narapidana itu nantinya akan menuju agrowisata. Memberi manfaat ekonomi dan peningkatan SDM untuk mantan napi memulai lagi kehidupannya.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham NTB Dwi Nastiti menyebut, program asimilasi itu sebagai bagian dari revitalisasi Lapas. “Warga binaan ini diberi keterampilan yang bisa mereka manfaatkan ketika pada waktunya nanti dia bebas,” ujarnya, dikonfirmasi Kamis (24/10) kemarin. Program asimilasi agrobisnis itu diluncurkan langsung Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah dalam rapat Forkopminda di Kantor Kanwil Kemenkumham NTB pekan lalu.

Untuk program asimilasi agrobisnis itu, telah tersedia lahan seluas 17 hektare di Sambelia, Pringgabaya, Lombok Timur. Lahan itu dikelola Rutan Kelas IIB Selong di bawah asistensi Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham NTB. Lahan di Menangabaris itu sudah dikembangkan menjadi kawasan wisata pantai, peternakan sapi, budidaya ikan kolam, serta pengembangan pertanian dan perkebunan, seperti tanaman jagung, kol, tomat kacang panjang, melon madu, dan buah naga.

“Aktivitas pertanian itu dikelola bersama antara petugas dengan warga binaan yang sedang mengikuti program asimilasi. Peningkatan kapasitas ini masuk dalam program di Lapas medium security,” jelas Dwi. Di kawasan Lapas Terbuka Tojong-Ojong, Batukliang, Lombok Tengah, asimilasi agrobisnis dikerjakan dalam kawasan seluas 2,79 hektare. Lapas berkapasitas 57 warga binaan pemasyarakatan itu juga dikembangkan program pertanian, perkebunan, dan peternakan.

WBP mengurus peternakan ayam petelur, budidaya jamur tiram, serta pembibitan pepaya california, terong, jagung, kacang panjang, kacang tanah, dan padi.

Ada juga ternak ikan kolam dan budidaya kangkung.

“Hasilnya dijual, WBP mendapat premi dari penjualan, sisanya jadi pemasukan negara bukan pajak. Ke depannya, ini bakal menjadi kawasan wisata agro yang dikelola warga binaan dan Lapas,” pungkas Dwi. (why)

(Suara NTB/ist_Div Pas Kanwil Kemenkumham NTB)

PROGRAM ASIMILASI - Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham NTB Dwi Nastiti mengairi tanaman di kawasan program asimilasi agrobisnis Lapas Terbuka Tojong-ojong, Batukliang, Lombok Tengah.

Mataram (Suara NTB) – Partai Nasdem telah menutup masa pendaftaran bakal calon kepala daerah yang dibuka selama satu bulan penuh di tujuh daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020, pada tanggal 23 Oktober kemarin.

Nasdem akan melanjutkan proses pendaftaran ke tahap seleksi berikutnya.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) DPW Partai Nasdem Provinsi NTB, Ardani Zulfikar yang dikonfirmasi, Kamis (24/10) menyampaikan bahwa proses pendaftaran telah rampung dilakukan. Dia memastikan tidak ada masa perpanjangan, karena pendaftaran yang dibuka di tujuh daerah tersebut telah terisi semua.

“Ya, proses pendaftaran yang sudah dilakukan oleh teman-teman DPD Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada, sudah melaksanakan tugasnya

sesuai dengan instruksi partai.

Dari beberapa DPD itu sudah merampungkan juga pendaftar kandidat,” katanya.

Setelah menutup masa pendaftaran, Nasdem akan langsung melanjutkan ke tahap berikutnya yakni seleksi kelengkapan syarat administrasi.

Namun pada tahapan ini para peserta diberikan kesempatan untuk melengkapi jika ada kekurangan syarat administrasinya. “Selanjutnya kita ikuti proses verifikasi, di dalamnya apa syarat yang kurang akan

disampaikan ke kandidat untuk dipenuhi,” jelas Ardani.

Setelah tahapan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan rampung, proses seleksi kemudian akan dilanjutkan ke tahap penyampaian visi dan misi masing-masing kandidat yang akan dilakukan langsung oleh DPW Nasdem NTB. Pada tahapan inilah Nasdem akan menilai keseriusan para kandidat untuk mengikuti proses seleksi bakal calon kepala daerah di Nasdem.

“Jadi setelah lolos verifikasi, nanti akan ada penyampaian

strategi visi-misi. Nanti itu akan dilakukan secara terintegrasi saja di DPW. Tahapan ini sebagai bentuk keseriusan kami dalam menyeleksi dan juga bagi kandidat kalau benar-benar serius maka tentu mereka akan mempersiapkannya. Disini kami akan menilai apakah dia serius apa tidak, bersungguhsungguh apa tidak,” tegasnya.

Dalam tahapan penyampaian visi misi itu, Nasdem akan memperlakukan semua peserta dengan sama. Baik kader maupun non kader, kandidat petahana maupun tidak. Semuanya diwajibkan untuk mempresentasikan visimisi mereka. Dalam penyampaian visi-misi inilah nantinya akan diseleksi oleh masing-masing DPD menjadi tiga orang kandidat yang kemudian akan disampaikan ke

DPP melalui DPW untuk mengikuti tahapan selanjutnya.

“Bagi calon petahana memang kami prioritaskan, tapi mereka juga wajib menyampaikan visi-misi, tidak ada perbedaan perlakuan. Nanti di sinilah tiga orang yang akan diberikan rekomendasi dari DPD dan kita di DPW bisa menambah dua, jadi kalau ditotal lima orang yang akan diajukan ke DPP. Insya Allah akhir Oktober ini akan kita gelar,” katanya.

“Saya melihat dalam pendaftaran inilah bentuk demokrasi kita.

Karena beberapa kandidat yang sudah mendaftar ini dari semua kalangan. Kita terbuka menerimanya. Baik itu dari kader maupun non kader, dan semua diperlakukan sama, tidak ada yang dikhususkan,” pungkasnya. (ndi)

Preman Palak Pedagang Jalan Bypass Ditangkap Mataram (Suara NTB) – Ramainya pedagang kaki lima di tepi Jalan Bypass, Jempong Baru, Sekarbela, Mataram membuat preman tergiur. Satu pelaku, Pardi (36) ditangkap. Warga Perampuan, Labuapi, Lombok Barat ini minta ‘uang keamanan’ Rp100 ribu seminggu. Pardi baru menerima setoran satu kali sampai akhirnya ditangkap.

“Pengakuannya uang jatah preman. Ditagih dua minggu sekali,” ungkap Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam, Kamis (24/10) kemarin. Pelaku, menurut keterangan salah satu korban, kerap mengancam apabila jatah preman tidak diberikan. Selain memaksa, Pardi juga menakutinakuti korbannya. “Mengancam akan merusak kendaraan korban dan akan membawa lebih banyak kawannya lagi,” beber Alam.

Pelaku datang seolah-olah kenal dekat dengan korban.

Selain itu juga datang mengingkatkan bahwa korban seolah berutang setoran jatah preman tersebut. Tindaktanduk Pardi langsung masuk radar Polsek Ampenan. Pardi akhirnya ditangkap pada dini hari usai menjalankan aksi premannya. Awalnya sempat hendak kabur ke rumahnya.

Begitu yang dilihat polisi, Pardi kehilangan kegarangannya yang selama ini dia tunjukkan kepada para pedagang.

“Pelaku ini sudah memeras korbannya ssebanyak empat kali. Dua minggu sekali dia datang minta Rp200 ribu.

Sampai saat ini korban baru

(Suara NTB/why)

PREMAN - Kapolres Mataram Saiful Alam menunjukkan tersangka preman yang memalak pedagang Jalan Bypass Jempong Sekarbela. memberinya satu kali,” terang Kapolres. Sementara itu, Polsek Narmada membekuk jambret jalanan yang kerap beroperasi di Jalan Raya Narmada, Lombok Barat. pelakunya, Eka (35) seorang residivis

pencurian asal Mandalika, Sandubaya, Mataram.

Pelaku diduga mengambil motor Yamaha Mio GT DK 5794 CI ditambah bonus ponsel pintar Xiaomi. “Pelaku ini bersama temannya memang

mencari korban-korban yang lengah,” beber Kapolres. Korbannya meninggalkan ponsel di laci depan motor matic-nya untuk berbelanja, Selasa sore lalu. Eka lalu datang menyambar ponsel tersebut.

Kawannya berinisial AX kabur. “Pelaku ini kedapatan saat dikejar. Barang bukti HP curian ditemukan di dalam kantong celananya. Temannya yang jadi joki itu masih diburu,” pungkas Alam. (why)

Tuntas, Penyidikan Kasus Dana CSR Desa Lingsar Mataram (Suara NTB) – Kejari Mataram merampungkan penyidikan kasus dana CSR PDAM Giri Menang untuk Desa Lingsar tahun 2019. Berkas kasus dengan tersangka mantan Kades Lingsar, Sahyan sudah dinyatakan lengkap. Sebelumnya tersangka sempat diperiksa lagi untuk terakhir kalinya.

“Berkasnya sudah lengkap,” kata Kasi Pidsus Kejari Mat-

aram Anak Agung Gde Putra ditemui di ruang kerjanya Kamis (24/10) kemarin. Jaksa penyidik memeriksa lagi tersangka Sahyan awal pekan ini.

Keterangan Sahyan itu yang melengkapi kekurangan berkas perkara. Selain hasil penghitungan kerugian negara dari Inspektorat Lombok Barat.

“Kades sudah diperiksa sebagai tersangka untuk lengkapi berkas. Kalau kerugiannya

tidak bisa kita ungkap sekarang. Nanti saja di persidangan. Dari Inspektorat sudah kita terima,” ucapnya.

Selanjutnya, tersangka dijadwalkan untuk menjalani pelimpahan tahap dua, dari jaksa penyidik ke jaksa penuntut umum. Sambil menunggu, tersangka tetap menjalani penahanan di Lapas Mataram.

“Masih ditahan. Diperpanjang sampai 9 November. Nanti

Vonis Ringan Kaburkan Efek Jera pada Koruptor Mataram (Suara NTB) – Vonis ringan Pengadilan Tinggi NTB terhadap terdakwa korupsi dana bantuan masjid terdampak gempa, H Silmi menuai kritik. Orientasi pengembalian kerugian negara semestinya tidak mengubur semangat pemberian efek jera. “Efek jera bagi pelaku masih belum berdampak.

Penegakan hukum hanya berorientasi pengembalian kerugian negara saja,” kata Peneliti Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Johan Rahmatulloh, Kamis (24/10) kemarin.

Johan pun menyinggung soal dampak dari perbuatan hukum terdakwa. Bahwasanya, perbaikan masjid yang notabene fasilitas ibadah menjadi terhambat akibat adanya pungutan tersebut. Walaupun memang kemudian uang pungutan dikembalikan.

Hal itu pun tidak lepas dari proses penindakan. “Penjatuhan hukuman yang rendah tanpa mengaitkan dengan kondisi bencana alam gempa bumi ini menunjukkan kualitas penegakan hukum yang patut kita pertanyakan,” ucapnya. Dia menilai pember-

(Suara NTB/dok)

Johan Rahmatulloh antasan korupsi semakin kendor. Bahkan menciderai rasa keadilan masyarakat, khususnya yang mengelola dan menggunakan tempat ibadah masjid.

“Pemberantasan korupsi melalui jalur penindakan dimatikan. Dan ini dijadikan dalil untuk mengalihkan

pemberantasan korupsi ke pencegahan,” sebut Johan.

Hakim banding Pengadilan Tinggi NTB memberi vonis lebih ringan dalam putusan nomor 10/PID.TPK/2019/ PT.MTR. Silmi terbukti menerima uang sebesar Rp54,7 juta hasil pungutan dari dana bantuan 13 masjid terdampak gempa di Kecamatan Lingsar, Gunungsari, dan Batulayar, Lombok Barat.

H Silmi dihukum selama satu tahun dan delapan bulan dan denda sebesar Rp50 juta subsider satu bulan kurungan.

Uang tunai Rp54,7 juta ditetapkan untuk dikembalikan kepada delapan masjid penerima bantuan. Hakim menimbang memberi keringanan hukuman kepada Silmi, antara lain Silmi sudah mengembalikan uang yang diterima, mengakui dan menyesali perbuatan, serta Silmi yang telah mengabdi sebagai PNS selama 25 tahun. Uang yang disalahgunakan Silmi tidak membuatnya menjadi kaya.

Sementara pada pengadilan tingkat pertama, Silmi divonis dengan penjara selama empat tahun, denda Rp100 juta subsider dua bulan. (why)

bisa diperpanjang lagi oleh jaksa penuntut umum jika diperlukan sambil menunggu proses ke persidangan,” terang Agung. Tersangka Sahyan diduga korupsi dana CSR PDAM Giri Menang yang diperuntukkan sebagai daerah penyuplai air. Anggaran sebesar Rp165 juta bagi Desa Lingsar itu diduga penggunaannya tidak dibahas.

Dana CSR itu malaha dikirim langsung masuk rek-

ening pribadi Sahyan. Penggunaannya diduga tidak sesuai dengan peruntukan. Berdasar tujuan pemberiannya, dana CSR dihajatkan untuk kegiatan reboisasi, kegiatan sosial, serta stimulus modal usaha. Tersangka Sahyan dijerat pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/ 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (why)

Hasil Survei Tentukan Arah Dukungan Berkarya Mataram (Suara NTB) – Partai Berkarya telah memastikan diri akan ikut aktif mengambil peran dalam kontestasi Pilkada serentak 2020 mendatang, dengan mendorong kadernya sendiri untuk tampil bertarung di sejumlah daerah.

Sejumlah kader Berkarya pun telah menyatakan diri dengan terang kesiapannya untuk maju.

Sampai saat ini diketahui baru ada dua kader Partai Berkarya yang sudah menyatakan diri akan maju, yakni mantan Ketua DPC Partai Berkarya Kota Mataram, Lalu Wira Sakti, dan ketua DPC Partai Berkarya Kabupaten Dompu, Ilham Yahyu. Kedua kader tersebut sudah menyampaikan niatnya kepada DPW Partai Berkarya NTB terkait keinginan mereka untuk maju bertarung dalam perebutan kursi kepala daerah di daerah masing-masing.

Ketua DPD Partai Berkarya NTB, H. Darmawan yang dikonfirmasi, Kamis (24/10) kemarin membenarkan bahwa partainya memang memberikan prioritas kepada kadernya untuk didukung pada Pilkada serentak 2020 mendatang. “Ya sudah ada beberapa kader yang sudah mengutarakan niatnya untuk maju, kita akan berikan kesempatan seluas-luasnya,” ujar Darmawan.

Pihaknya pun memberikan dukungan penuh bagi kader yang berani tampilnya dalam kontestasi di Pilkada 2020.

Sekalipun raihan kursi yang dimiliki Partai Berkarya di kabupaten kota yang akan menggelar Pilkada relatif kecil, dan tak cukup kuat untuk membangun posisi tawar dengan parpol lainnya dalam menjalin koalisi di Pilkada. Tapi hal Itu tidak membuat Berkarya menyerah.

Diketahui, sebaran kursi yang dimiliki Berkarya di Kota Mataram, Lombok Tengah, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, dan kabupaten Sumbawa, hanya masing-masing mengemas raihan satu kursi.

Walau demikian, Berkarya tetap akan melakoni berbagai strategi dan taktik politik untuk meningkatkan posisi tawar dengan parpol lainnya di Pilkada. “Kita total dukung kader maju di Pilkada,” ucapnya.

Namun demikian ditegaskan Darmawan bahwa partainya tetap akan realistis, yakni dukungan akanditentukandengantingkatelektabilitas figur. Jika elektabilitas kadernya tak memungkinkan untuk dapat menang, maka pihaknya tidak akan memaksakan diri.

Sebab bagaimanapun Berkarya sebagai partai politik tentu berorientasi untuk menang. (ndi)

SUARA NTB

Jumat, 25 Oktober 2019

Halaman 9

HLN Ke-74

(Suara NTB/ist)

JELASKAN - Guru Kelas 1 SDN Mesoran, Lombok Tengah, Sinarah, saat menjelaskan tentang pelajaran di kelas.

Tingkatkan Kemampuan Guru di Lombok Tengah Lewat Program Guru BAIK Mataram (Suara NTB) – Guru Kelas 1 SDN Mesoran, Lombok Tengah, Sinarah, S.Pd., mengakui setelah mengikuti program Guru BAIK. Dia menjadi lebih menyadari bahwa proses pembelajaran yang bermutu ditentukan oleh guru karena siswa memiliki potensinya masing-masing. Ia adalah salah seorang peserta pelatihan program Guru BAIK (Belajar - Aspiratif - Inklusif - Kontekstual) 2019 di Lombok Tengah yang diimplementasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.

Program Guru BAIK ini merupakan program imbasan dari program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI).

Program Guru BAIK dilaksanakan melalui proses pelatihan dan pendampingan dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan guru, kepala sekolah, dan pengawas untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas sebagai salah satu strategi yang kontekstual dan proses pemecahan masalah dalam mengatasi tantangan pembelajaran, khususnya tentang literasi dan numerasi di kelas awal/rendah. Jadi para peserta diharapkan menjadi pribadi yang pembelajar, mendengarkan aspirasi siswa, memberi kesempatan belajar yang sama bagi siswa yang disesuaikan dengan konteks masing-masing.

Sinarah memang bertahun-tahun menjadi guru honorer tetapi semangatnya mendidik siswa-siswinya agar berguna bagi bangsa dan negara tidak pernah padam. Sinarah dengan telaten mengajarkan siswanya tentang tema merawat diri. Siswanya yang sebagian besar adalah dari keluarga dengan mata pencaharian sebagai buruh tani dengan setia mendengarkan dan mengikuti arahan gurunya. Sesekali Sinarah mengajak mereka untuk bernyanyi. Tidak hanya lagu anak-anak tetapi juga lagu kebangsaan.

“Saya termotivasi dengan materi-materi tentang cara mendidik yang baik, yang fokus permasalahannya ada pada guru, bukan pada anak. Pada dasarnya anak itu tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang bodoh. Disanalah kita mulai menyadari bagaimana membuat media pembelajaran yang baik,” ungkapnya. Setelah menyadari pentingnya menggali masalah yang berfokus kepada guru dan mencari solusinya dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di kelas, Sinarah mengakui ada perubahan dalam diri siswanya.

Hal ini juga diakui oleh Kepala Sekolah SDN Mesoran, H. Muhammad Bakri. Bakri mengatakan, manfaat dari program Guru BAIK ini, anak-anak lebih senang mengikuti pembelajaran. Bahkan mereka sampai sulit dihentikan untuk pembelajaran, padahal waktu istirahat sudah tiba. Program Guru BAIK dengan dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, melalui Dinas Pendidikan, telah mengubah pola pikir para guru dalam menemukenali masalah dan solusi pembelajaran serta mulai berpikir inovatif. Pada akhirnya, bertujuan untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa.

Fasilitator Daerah (Fasda) INOVASI program Guru BAIK, H. Mujiman S.Pd., M.Pd, yang menjadi pendamping untuk SDN Mesoran menjelaskan bahwa Pemkab Loteng mendukung penuh pengimbasan program Guru BAIK sehingga semakin banyak sekolah-sekolah yang mendapat pelatihan dan pendampingan konten Guru BAIK.”Program Guru BAIK yang didukung oleh APBD ini memang berangkat dari pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh beberapa penentu kebijakan terutama dari unsur pejabat struktural. Dari kepala Dinas Pendidikan, Bappeda, dinas sosial dan juga difasilitasi oleh Bapak Sekda. Ini merupakan hal yang menggembirakan sehingga dukungan pemda ini penuh untuk pelaksanaan kegiatan Guru BAIK,” katanya. (ron)

(Suara NTB/ist)

TAMBAHAN PELAJARAN - Suasana pemberian tambahan pelajaran bagi siswa kelas IX di SMPN 14 Mataram. Pelajaran tambahan itu untuk mematangkan persiapan siswa menghadapi UNBK.

SMPN 14 Mataram Gandeng Orang Tua Siswa untuk Persiapan UNBK Mataram (Suara NTB) – SMPN 14 Mataram menggandeng orang tua siswa untuk menyiapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun pelajaran 2019/2020. Pihak sekolah mengundang orang tua siswa dalam rangka silahturahmi dan membahas persiapan UNBK. Kepala SMPN 14 Mataram, Chamim Tohari mengatakan, orang tua siswa kelas IX SMPN 14 Mataram sangat mendukung pelaksanaan UNBK. Orang tua siswa juga bersedia meminjamkan laptopnya utnuk memenuhi kekurangan laptop yang dibutuhkan sekolah. Pertemuan dilaksanakan pada Selasa (22/10) lalu.

“Pihak sekolah dan didukung guru dan pegawai sudah bersedia meminjamkan laptopnya untuk memenuhi kebutuhan laptop satu ruangan. Sedangkan satu ruang lagi akan dipinjami orang tua siswa,” kata Chamim.

Chamim menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan sarana penunjang, seperti menaikkan daya listrik dari 4.000 kWh menjadi 7.000 kWh. Ruangan dan server juga sudah tersedia dan siap digunakan untuk UNBK. Sebanyak 209 siswa kelas IX di SMPN 14 Mataram akan mengikuti UNBK tahun 2020 mendatang. Selain sarana, Chamim menyampaikan pihaknya menyiapkan siswa dari sisi akademis. SMPN 14 Mataram memberikan pelajaran tambahan setelah jam regular, terdiri dari empat mata pelajaran yang nantinya diujikan di UNBK. “Kegiatan ini (pemberian tambahan pelajaran) sudah bergulir sejak bulan September lalu. Kami menjalankan program sesuai motto SMPN 14 Mataram, Galang Potensi Raih Prestasi,” katanya. UNBK SMP akan dilaksanakan pada 20, 21, 22, dan 23 April 2020. Secara berturut-turut akan mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). (ron)

PLN UIP Nusra Berkomitmen Menerangi Nusa Tenggara Mataram (Suara NTB) PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusa Tenggara semakin bergairah menggenjot penyelesaian program – program pembangunan ketenagalistrikan di wilayah pembangunan Nusa Tenggara. Semangat menerangi negeri terus dilaksanakan dengan integritas dan profesionalisme tinggi.

Program listrik 35.000 MW telah berjalan sesuai dengan rencana. Raihan tersebut salah satunya ditandai dengan telah berhasilnya pemberian tegangan (energize) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV dari Gardu Induk Sambelia – Gardu Induk Bayan, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Gardu Induk Bayan – Gardu Induk Tanjung pada awal bulan Oktober 2019 ini.

“Keberhasilan ini adalah sebagian puzzle sistem kelistrikan yang ada di Nusa Tenggara yang sedang di upayakan untuk diwujudkan,” sebut Manager Sub Bidang Pertanahan dan Komunikasi PT. PLN (Persero) UIP Nusa Tenggara, Bondan Gustaman. Sepanjang tahun 2019 ini, PLN UIP Nusa Tenggara telah dapat selesaikan pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan total kapasitas 162 MW. Kemudian

jaringan transmisi sepanjang 506 kilometer sirkuit (kms), serta menambah kapasitas Gardu Induk (GI) 640 MVA, ungkap Bondan.

Tahun 2019 ini, PLN UIP Nusra sedang menyelesaikan 4 pembangunan pembangkit listrik, 5 jalur SUTT dan 7 gardu induk. Pembangunan tersebut tersebar di kepulauan Nusa Tenggara, mulai dari Pulau Lombok sampai dengan Pulau Timor. (bul)

(Suara NTB/ist)

PEMBANGKIT LISTRIK - Foto udara salah satu pembangkit listrik yang dibangun PLN UIP Nusra untuk menerangi NTB.

(Suara NTB/penrem)

RESTORASI SUNGAI - Danrem 162/WB Kol. CZI bersama Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid saat memantau kegiatan restorasi sungai di Batulayar.

Danrem 162/WB Ajak Masyarakat Kembalikan Fungsi Sungai Giri Menang (Suara NTB) Sungai merupakan salah satu bagian dari siklus hidrolo-

gi. Air dalam sungai umumnya terkumpul dari presipitasi seperti hujan, embun, mata air,

Harganas Lobar Diisi Pelayanan KB Gratis bagi Keluarga Miskin Giri Menang (suara NTB) – Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke- 26 tingkat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 yang digelar di Halaman Kantor Camat Labuapi, Kamis (25/10) diisi beragam kegiatan. Salah satunya pelayanan KB gratis bagi warga miskin dariseluruhkecamatanse-Lombok Barat. Pelayanan KB gratis ini dalam bentuk apresiasi peran serta pemerintah desa dalam meningkatkan capaian pelayanan KB khususnya metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

Diharapkan agar peringatan Harganas ini tidak hanya dijadikan serimonial belaka. Lebihlebih sekarang ini, masyarakat menghadapi era digital atau fase revolusi 4.0. Suka tidak suka efek positifnya banyak, tapi akibatnya akan terjadi semacam perubahan pola hidup.

“Karena terjadi perubahan, maka akan terjadi kerentanan yang disebut dengan dehumanisasi dan disfungsi keluarga.

Malah akan terjadi melemahnya hubungan antar keluarga.

Untuk itu Sekda mengajak untuk mengintrospeksi diri dengan tujuan menciptakan keluarga yang tangguh dan berkualitas.

“Masalah narkoba menjadi tugas kita bersama. Perhatikan dengan siapa anak-anak kita bergaul.

Dalam rangka menciptakan keluarga yang lebih besar itu barus menjadi perhatian kita bersama.

Kita mulai dari keluarga kita sendiri. Betapa penting arti sebuah keluarga. Kalau keluarga tidak harmonis, negara juga akan

goncang. Kalau keluarga harmonis, negara aman. Kunci keluarga harmonis itu adalah agama.

Tujuannya adalah kebahagiaan.

Kebahagiaan itu di hati dan pikiran,” jelas Sekda Lombok Barat (Lobar) H. Moh. Taufiq.

Ketua TP-PKK Lombok Barat Hj. khaeratun Fauzan Khalid dalam kesempatan itu berharap Harganas dapat menjadi momentum untuk meningkatkan komitmen bersama dalam rangka membangun keluarga kecil bahagia, dan sejahtera yang berkarakter. “Harganas tahun ini mengambil tema Hari Keluarga, Hari Kita Semua. Tema tersebut menyelipkan pesan Cinta Keluarga, Cinta Terencana, Cinta Lombok Barat. Dengan tema dan pesan tersebut hendaknya kita jadikan spirit dalam upaya membangun Kabupaten Lombok Barat yang Amanah, Sejahtera dan Berprestasi atau Lombok Barat Mantap,” tegasnya.

Kegiatan Harganas tingkat Kabupaten Lombok Barat ini juga dirangkai dengan aneka lomba. Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan pembagian hadiah seperti Lomba Kelompok Bina Keluarga Balita yang diraih oleh BKB Cempaka atas nama Maknah dari Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung. Selanjutnya, Lomba Kelompok Bina keluarga Remaja yang diraih oleh Tirtawati dari Kecamatan Gunungsari, serta Lomba Pengelola Kelompok UPPKS yang dimenangkan Sartini, dan lomba lainnya. (her)

(Suara NTB/her)

PELAYANAN KB - Istri Bupati didampingi ketua PKK Kecamatan Labuapi saat melihat pelayanan KB bagi warga miskin pada peringatan Harganas Lobar di Kantor Camat Labuapi kemarin

limpasan bawah tanah. Selain air, sungai juga mengalirkan sedimen dan polutan.

Hal tersebut dikatakan Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han saat pembukaan Binter terpadu untuk restorasi sungai di Dusun Teloke Tengah Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, Kamis (24/10).

Upacara pembukaan Binter terpadu untuk restorasi sungai dibuka Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, S.Ag. M.Si., yang dihadiri personel

Kodim Lobar, FKPPI, BPBD, Dishub Lobar, ASN Pemda Lobar, para pelajar dan masyarakat setempat. Menurut Danrem, sungai memiliki banyak manfaat di antara sebagai sumber irigasi bagi para petani, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, dan bahkan bisa dijadikan sebagai objek wisata sungai.

Untuk mengembalikan fungsi tersebut, Danrem mengatakan TNI AD bersinergi dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya restorasi sungai agar kembali sep-

erti semula. “Ini bagian dari program TNI AD untuk mensinergikan program pembangunan Pemerintah Daerah dengan TNI melalui karya bhakti terpadu,” ujar Danrem.

Adanya program karya bhakti terpadu diharapkan percepatan pembangunan di daerah berjalan dengan baik. “Apabila ada pembangunan yang terhambat, maka TNI bisa memberikan bantuan seperti restorasi sungai yang kita lakukan sekarang ini dengan melibatkan para stake holder dan instansi terkait,” terangnya. (ars/*)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 25 Oktober 2019

Halaman 10

Banyak Diprotes

Cakep Tak Lulus Diberi Waktu Lengkapi Kekurangan Mataram (Suara NTB) Protes calon kepala (Cakep) SMA/SMK yang tidak lulus seleksi administrasi terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB terus bermunculan. Mereka menuding alasan tidak meluluskan terlalu dibuat-buat.

Salah satunya tidak lulus disebabkan belum cukup umur.

Salah satu guru SMKN 1 Sikur yang enggan disebutkan namanya tidak menerima jika dia dinyatakan gugur administrasi, lantaran karena belum cukup umur. Menurutnya, berdasarkan aturan tidak disebutkan batas minimal seseorang bisa menjadi kepala sekolah.

Mantan guru SMKN 1 Sekotong ini juga tidak sendiri. Bersama sejumlah guru yang gagal seleksi juga dinyatakan gagal, karena persoalan umur. “Ya mungkin karena di bawah umur. Karena rata-rata teman teman seumuran yang daftar juga nggak lulus,” sebutnya.

Padahal sepengetahuannya, tidak ada syarat batas minimal dalam persyaratan seleksi calon

kepala sekolah tahun 2019.

“Nggak ada padahal secara administratif sudah lengkap dan insya Alah lulus administrasi. Mendikbud saja usianya 35 tahun, masa kepala sekolah nggak bisa yang muda-muda agar sekolah atau pendidikan lebih maju dengan paradigma baru,” sambungnya.

Dia meminta agar Dinas Dikbud transparan dalam seleksi admnistrasi agar calon yang mendaftar mengetahui letak kekurangan, sehingga ketika mendaftar tahun depan sudah tahu persyaratan yang harus dilengkapi.

Guru lain yang tidak lulus dengan alasan serupa juga diungkapkan Murni Kurnia. Guru SMAN

1 Mataram asal KSB ini juga dinyatakan tidak lulus, karena alasan usia yang dianggap muda.

Murni Kurnia telah mengkonfirmasi pihak panitia seleksi mempertanyakan aspek apa yang membuatnya tidak lulus administrasi. Berdasarkan jawaban panitia, dia dinyatakan tidak lulus lantaran faktor usia yang dianggap terlalu muda.

“Saya tanya kenapa nggak diluluskan? Dia jawab, saya nggak mau kamu kayak mangga muda yang dipaksa matang,” kata Murni Kurnia meniru jawaban panitia.

Dia menyesalkan jika hal demikian jadi alasan dia dan rekannya yang lain tidak lulus disebabkan karena usia. “Kalau

(Suara NTB/dys)

H. Rusman usia saya sudah 40,” jelasnya.

Dinas Dikbud NTB akhirnya memberikan kesempatan bagi peserta yang tidak lulus administrasi calon kepala sekolah untuk melengkapi kembali berkas persyaratan yang kurang. Sebelumnya mereka dinyatakan tidak lulus administrasi lanta-

ran dapodik yang telah mereka kirim tidak sinkron.

Kepala Dinas Dikbud NTB H. Rusman ditemui Kamis siang menjelaskan pihaknya telah mengambil kebijakan terhadap 252 orang peserta yang gagal untuk melengkapi kekurangan berkas administrasi.

Kesempatan yang diberikan mulai hari ini Kamis hingga Senin pukul 16.00 Wita. Dikatakan adanya peserta tidak lulus administrasi kemarin lantaran tidak terhubungnya dapodik dengan SIM Tendik.

“Terkait dengan seleksi cakep, telah kita coba cermati. Di dalam sistem Dapodik semua tenaga pendidik dan tenaga pendidik.

Semua perubahan datanya harus masuk,” kata Rusman.

Dikatakan bahwa seleksi administrasi yang digelar sesuai dengan Permendikbud yakni mereka yang ikut dalam seleksi nantinya akan diberi penugasan sebagai kepsek. Sehingga keti-

ka kita buka seleksi, mereka dicek apakah peserta merupakan guru atau bukan melalui data dapodik yang sinkron.

Sebelum itu pihaknya setelah mendapatkan hasil seleksi administrasi kemarin, lalu dikoordinasikan dengan LPMP dan LPPKS, bahwa ternyata disyaratkan untuk disesuaikan dengan data yang tertera dalam dapodik dan SIM Tendik.

Seleksi sinkronisasi data calon pada SIM Tendik dengan Dapodik, melibatkan operator SIM. Tendik Dikbud Provinsi, operator LPMP berkoordinasi langsung dengan operator GTK Pusat meliputi Data lengkap calon, masa kerja, pangkat/ golongan serta rekomendasi pada SIM Tendik yang menyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala sekolah.

Hasil seleksi manual di atas, lebih banyak peserta memenuhi persyaratan administrasi, na-

mun pada proses sinkronisasi banyak calon seleksi tidak dapat sinkron datanya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan memberi kesempatan kepada peserta calon seleksi kepada SMA/SMK/SLB untuk melakukan pembaharuan data (updating data) pada Dapodik online paling lambat tanggal 28 Oktober 2019 pukul 16.00 WIB. Hasil pembaharuan data (updating data) dimaksud disampaikan langsung kepada operator SIM Tendik Dapodik online Dinas Dikbud Povinsi NTB. Sesuai jadwal di atas, serta calon seleksi kepala SMA/SMK/SLB yang tidak menyampaikan hasil pembaharuan data (updating data) dinyataan datanya tidak sinkron. Calon seleksi kepala SMA/SMK/SLB yang data pada Dapodik dan SIM Tendik tidak sinkron tidak dapat mengikuti seleksi substansi pada tahap berikutnya. (dys)

Mahasiswa Fakultas Teknik Gelar Lomba Rancang Bendungan Tahan Gempa Mataram (Suara NTB) Himpunan Mahasiswa Sipil (HMS) Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik (FT) Universitas Mataram (Unram) menggelar acara Lomba Rancang Bendungan Nasional (LRBN) Tahun 2019 dengan mengangkat tema “Bendungan yang Inovatif, Implementatif dan Tahan Terhadap Gempa” yang dibuka di Auditorium Muhammad Yusuf Abu Bakar (MYA) Unram, Rabu (23/10) lalu.

LRBN digelar sebagai salah satu kegiatan dalam rangkaian acara CIVIL ZONE 2019 untuk menyambut HUT Teknik Sipil ke-26 tahun yang dimulai sejak bulan September lalu dan acara LRBN ini dimulai pada tanggal 22 Oktober dan dijadwalkan hingga 24 Oktober.

Terdapat sembilan finalis yang berhasil lolos dalam tahap seleksi ajang bergengsi ini. Ke sembilan finalis ini adalah rancang bendungan dengan dengan tema Dewaruci-64 dari Universitas Brawijaya, RND’16 dari Universitas Mataram, Tirta

Gangga dari Institut Teknologi Sepuluh November, Trifena dari Universitas Mataram, Mikara dari Universitas Bung Hatta, Bicily dari Universitas Teknologi Sumbawa, Trapesiodinal dari Universitas Gajah Mada, Gajah Keaktau dari Universitas Bandar Lampung dan Fontana64 dari Universitas Brawijaya.

Kepala Bidang Sumber Daya Alam (SDA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Ahlul Wakti, ST., MT., memaparkan Sumber Daya Air, baik dalam skala nasional maupun provinsi harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.

Dia juga memaparkan bahwa Provinsi NTB merupakan provinsi dengan jumlah bendungan terbanyak di Indonesia.

Tercatat ada 14 bendungan yang tersebar di 10 kabupaten/kota se-NTB. “Provinsi NTB yang juga menyandang gelar sebagai lumbung pangan nasional tentu perlu didukung oleh mana-

jemen sumber daya air yang andal, terpadu dan terintegrasi,” papar Ahlul.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Tata Usaha (TU) Balai Wilayah Sungai (BWS) I Nusa Tenggara Lalu Erwin Rosdianto, S.T., M.T., menjelaskan untuk menunjang program kerja pemerintah, telah dibangun 5 bendungan baru di NTB selama dua tahun terakhir ini untuk memenuhi pasokan air di sektor pertanian, sehingga bisa meningkatkan produktivitas lahan.

“Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara mendukung dan berharap kegiatan ini dapat membawa manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat,” tutur Erwin.

Rektor Unram Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum., yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Mahasiswa dan Alumni Prof.

Dr. Muhammad Natsir, SH., M.Hum., mengapresiasi kegiatan lomba yang diprakarsai oleh himpunan mahasiswa kampus ungu tersebut. (dys)

(Suara NTB/ist)

MENGAJI - Siswa SMK Karya Adi Husada Mataram sedang mengaji yang merupakan bagian dari program diniyah.

Aksi Sekolah Gizi di SMPN 1 Labuapi

Ketua TP PKK Lobar Bersama Sekda Berikan TTD Giri Menang (Suara NTB) Ketua TP-PKK Lombok Barat (Lobar) Hj. Khairatun Fauzan Khalid didampingi Sekda Lobar H. Moh. Taufiq dan jajaran Dinas Kesehatan (Dikes) memberikan Tablet Tambah Darah (TTD) kepada puluhan siswi SMPN 1 Labuapi. Kegiatan ini memang rutin dilaksanakan setiap hari Rabu tiap minggunya.

Kegiatan pemberian TTD kepada pelajar ini merupakan salah satu bentuk kegiatan dari program Aksi Bergizi Pemkab Lobar bekerjasama dengan UNICEF. Tujuannya, untuk mencegah terjadinya kekurangan gizi dan peningkatan kesehatan bagi para remaja menuju generasi emas Lobar.

“Pemberian TTD ini diberikan kepada 10 SMPN yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Dari 10

SMPN yang diberikan saat ini, SMPN 1 Labuapi yang pertama diberikan karena dianggap sebagai barometer atau percontohan dari sekian SMPN yang ada. Karena proses pemberian

TTD dianggap bagus, sekolah ini menjadi sampel untuk tablet tambah darah tersebut,” jelas Kepala SMPN 1 Labuapi H. Nurdin, Rabu (23/10).

Ia mengaku pemberian

(Suara NTB/ist)

BERIKAN - Ketua TP-PKK Lobar Hj. Khairatun Fauzan Khalid didampingi Sekda H. Moh. Taufiq memberikan TTD kepada siswa SMPN 1 Labuapi.

TTD sangat dibutuhkan oleh anak-anak usia remaja, karena secara tidak langsung mampu menghindari anemia. Para siswi SMPN 1 Labuapi juga diakuinya menjadi semakin bergairah mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. Pihaknya berterima kasih kepada Dikes Lobar dan UNICEF. Dengan pemberian Tablet Tambah Darah ini semua urusan siswa yang tadinya anakanak kurang begitu gembira menerima pelajaran jadinya berbalik. ‘’Prestasinya juga meningkat, baik akademik maupun non-akademik juga meningkat. Di masyarakat juga begitu. Harapan kami kepada Dinas Kesehatan Lombok Barat dan UNICEF jangan sampai di sini saja, supaya diteruskan dan dicanangkan kegiatan ini,” harapnya. (her/*)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Foto bersama Ketua TP PKK dan Sekda Lobar bersama Kepala SMPN 1 Labuapi serta para guru dan siswa.

(Suara NTB/ist)

MINUM - Siswa SMPN 1 Labuapi saat meminum TTD.

SMK Karya Adi Husada Siapkan Lulusan Siap Kerja Mataram (Suara NTB) SMK Karya Adi Husada Mataram baru dibuka pada awal tahun ajaran 2019/2020.

Saat ini baru ada dua program keahlian yaitu program keahlian pariwisata dan program keahlian perawatan. Nantinya akan dibuka delapan program keahlian baru. SMK Karya Adi Husada menargetkan bisa menghasilkan lulusan yang siap kerja.

Kepala SMK Karya Adi Husada Mataram, Wahyu Sutantri, S.Si., ditemui kemarin mengatakan, pada tahun pertama ini pihaknya menerima 30 siswa, dengan semua siswa diberikan gratis SPP. Pihaknya ingin mengembangkan SMK Karya Adi Husada menjadi SMK Islam Terpadu (IT).

Rencana itu diawali dengan program diniyah, di mana siswa membaca Alquran selama satu jam di awal belajar

dari Senin sampai Jumat.

Pada hari Sabtu siswa senam bersama.

Selain itu, Wahyu menjelaskan, dari sisi pengajaran lebih banyak praktik dibandingkan teori, dengan perbandingan 70 persen praktik dan 30 persen teori. “Kami terapkan metode itu supaya anak punya skill yang bagus,” katanya.

Pengajaran bahasa juga dikedepankan pihak sekolah melalu pengajaran Bahasa Jepang dan Bahasa Inggris.

Pada program keahlian pariwisata, pengajaran Bahasa Jepang dilaksanakan selama lima jam, sedangkan di perawatan selama empat jam pelajaran. SMK Karya Adi Husada Mataram juga bekerja sama dengan sejumlah lembaga.

Lokasi SMK Karya Adi Husada berada di Kampus Akademi Kesehatan Gigi, Karya Adi Husada Mataram. Wahyu

mengatakan pada tahun ajaran 2020/2022, SMK Karya Adi Husada akan membuka delapan program keahlian baru yaitu program keperawatan, farmasi, dental asisten, caregiver, usaha perjalanan wisata, perhotelan, tata boga, dan teknik listrik. Sekolah induk SMK Karya Adi Husada yaitu SMK Karya Adi Husada Rakam, Lombok Timur.

“Mulai bulan November sudah sosialiasi, bulan Januari sudah resmi buka. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih maju, kalau kita lihat sekolah induk sudah terakreditasi A,” katanya.

Wahyu juga menyampaikan sarana di SMK Karya Adi Husada sudah lengkap, karena berada di kampus berbasi kesehatan. “Bangunannya dan fasilitas tinggal kami pakai karena bersama dengan kampus Akademi Kesehata Gigi,” katanya. (ron)

SUARA NTB

Jumat, 25 Oktober 2019

Jan Saragih akan Latih Tim Pra-PON NTB

(Suara NTB/fan)

Mataram (Suara NTB) Pengprov Asprov PSSI NTB akan mendatangkan pelatih sepak bola nasional, Jan Saragih untuk melatih tim sepak bola NTB yang akan berlaga di PraPON sepak bola Wilayah Nusa Tenggara tanggal 23 November 2019. Upaya pengurus sepak bola NTB mendatangkan mantan pelatih Perseru Badak Lampung itu disampaikan langsung oleh Manajer Tim Pra-PON NTB, Mohammad Salahuddin.

Mohammad Salahuddin Mohammad Salahuddin yang diwawancara Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Kamis (24/10) kemarin mengatakan Jan Saragih telah siap melatih tim sepak bola Pra-PON NTB. “Jan Saragih akan datang ke Praya Lombok Tengah tanggal 28 Oktober untuk melakukan seleksi atlet Pra-PON NTB,” ucapnya.

Mohammad Salahuddin yang akrab disapa Dino mendatangi Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto siang itu untuk meminta dukungan pimpinan KONI NTB terkait persiapan tim sepak bola NTB mengikuti Pra-PON 2019. Pada kesempatan itu Dino mengucapkan bahwa Asprov PSSI NTB telah menunjuk diriinya sebagai Manajer tim Pra-PON sepak bola NTB. Dalam mempersiapkan tim Pra-PON NTB, Dino mengatakan akan mendatangkan pelatih nasional Jan Saragih untuk melatih tim Pra-PON NTB yang akan berlaga di Pra-PON Sepak bola wilayah Nusra tanggal 23 November mendatang. Lokasi pertandingan belum dipastikan karena Bali, NTB dan NTT sama-sama mengajukan diri sebagai tuan rumah.

Namun sebelum berlaga di Pra-PON, Dino bersama manajemen tim Pra-PON NTB akan melakukan seleksi atlet yang akan berlangsung di Praya Loteng, 23 Oktober hingga 8 November 2019. Seleksi akan berlangsug selama 10 hari dan melibatkan sedikitnya 60 atlet kelahiran 1 Januari 1997 asal kabupaten/kota di NTB. “Kita akan mengambil 21 pemain yang akan memperkuat tim Pra-PON NTB,” jelasnya.

Di tempat terpisah, Wakil Sekretaris Asprov PSSI NTB, H. Sarfan Ahmad membenarkan bila pihak Asprov PSSI NTB telah menunjuk Mohammad Salahuddin sebagai Manajer Tim sepak bola Pra-PON NTB. Namun demikian terkait soal kedatangan pelatih nasional, Jan Saragih ke NTB diserahkan kepada pihak Manajer tim.

“Soal kedatangan pelatih nasional, Jan Saragih kami serahkan sepenuhnya kepada Manajer tim,” jelasnya. (fan)

Halaman 11

Berkurang, Atlet NTB di Kontingen SEA Games Mataram (Suara NTB) Jumlah atlet NTB yang memperkuat tim Indonesia di ajang SEA Games 2019 akan berkurang. Dari 13 atlet, berkurang satu menjadi 12 atlet. Hal ini karena atlet Muay Thai NTB, dicoret dari Pelatnas karena cidera.

“Atlet NTB yang perkuat tim Indonesia di SEA Games berkurang satu, itu karena atlet muay thai telah dipulangkan ke NTB karena masih dalam kondisi cidera,” ucap Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto yang ditemui Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Kamis (24/10).

Absennya atlet muay di SEA Games dipastikan tidak mematahkan semangat atletatlet NTB lainnya untuk ber-

prestasi di kancah internasional. Andy optimis atlet NTB akan ammpu menorehkan prestasi, sebab para atlet NTB lainnya tengah berlatih sangat serius di masing-masing Pelatnas yang di gelar oleh Pengurus Basar cabor masingmasing.

Kabarnya, Indonesia akan mengirim para atlet-atlet terbaiknya untuk berlaga di SEA Games yang akan berlangsung di Manila, Filipina, 30 Nopem-

ber - 11 Desember 2019.

Dalam pesta puncak olahraga tingkat Asia tenggara itu NTB pantas berbangga diri, sebab dalam data KONI NTB saat ini terdapat sebanyak 12 atlet asal NTB yang akan perkuat kontingen Merah Putih di SEA Games. Selain atlet, juga terdapat 4 pelatih asal NTB yang melatih di Pelatnas.

Belasan atlet NTB yang saat ini masih digembleng di Pelatnas, adalah Ahmad Zigi

Zaresta Yuda asal Lombok Barat (karate), Huswatun Hasanah, Sumbawa Barat (tinju), Saputra Samada, Sumbawa Barat (tinju), Endang, Sumbawa Barat (tinju), Dhita Juliana (voli pantai), Ni Putu Dini Jasita Utami (voli pantai), Danangsyah, Dompu (voli pantai), Desi Ratnasari (voli pantai), I Gusti Bagus Saputra, Mataram (BMX), Sapwaturrahman, Sumbawa (atletik), Oney Anwar, Dompu (selancar) dan Alyysa Mutakharah (voli pasir).

Sedangkan 4 pelatih NTB yang melatih di Pelatnas, yakni Agus Salim (voli pantai), Arya Yuniawan (atletik), Andik

Budi Hariono (menembak) dan Fadlin (asisten pelatih atletik).

Menurut Andy, banyaknya atlet asal NTB yang dipanggil membela Merah Putih, tentunya berkat polesan para pelatih daerah yang sukses mencetak atlet juara nasional.

Mereka merangkak dari bawah, dari sebuah konsep, sebuah sistem. Mereka menjalani proses yang panjang sebelum akhirnya memiliki karier cemerlang. Dan hasil tersebut dapat dicapai hasil kerja semua pihak di NTB. Hasil kerja keras para insan olahraga dan memiliki kepedulian tinggi membangun prestasi olahraga daerahnya. (fan)

Bapenda Segera Perbarui Sistem Aplikasi PBB-P2 Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa berencana memperbarui sistem aplikasi untuk Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Upaya ini dilakukan mengingat sistem yang digunakan merupakan sistem lama.

Plt Kepala Bapenda Kabupaten Sumbawa, Arif Alamsyah mengakui pihaknya sedang mengembangkan aplikasi PBB-P2 yang akan dikerjasamakan dengan salah satu bank.

Karena sistem yang digunakan belum pernah diperbarui.

“Segera kita upgrade sistemnya. Sistemnya masih sistem lama yang masih bisa terpakai di Sumbawa. Sementara di daerah lain itu sudah ditinggalkan. Artinya sudah diupgrade, diganti dengan aplikasi yang lebih modern,”ujarnya.

Dijelaskannya, di daerah lain sistem aplikasi pembyaran pajak sudah berbasis web bahkan android. Jika ingin mengikutinya, maka pihaknya harus mengembangkan sistem yang ada.

Hal ini dalam rangka mendekatkan pelayanan dan memudahkan masyarakat melaksanakan kewajibannya. Hanya saja, karena sistem yang digunakan sekarang sistem lama, sehingga dibutuhkan dukungan anggaran untuk menyiapkan perangkatnya.

“Masalahnya sekarang kita masih punya sistem jadul yang ketinggalan. Kemudian itu kita coba kembangkan. Kesulitannya, karena sistem kita yang terlalu lama tertinggal, untuk upgradenya harus ada instal khusus. Dalam hal ini kita juga butuh disupport dengan anggaran yang cukup untuk menyiapkan perangkat berat dan perangkat lunaknya. Kalau dari sistem sendiri dari bank NTB Syariah siap,” ungkapnya.

Pihaknya berharap ke depannya, PBB-P2 bisa diakses melalui seluruh perbankan. Bahkan diharapkan tanpa akun bisa melalui toko berjejaring selain yang sekarang bekerjasama dengan pihak Pos. Sehingga wajib pajak dapat dengan mudah memenuhi kewajiban pembyaran pajaknya.

“Kedepan kita ingin tidak hanya Bank NTB Syariah. Karena wajib pajak tidak semua pelanggan satu bank. Tetapi bisa diakses oleh masyarakat yang menggunakan pelayanan di bank lain. Atau bahkan tanpa akun bisa di toko berjejaring,” pungkasnya. (ind)

PENCAK SILAT - Atlet pencak silat NTB menjalani latihan di Padepokan Silat GOR 17 Desember belum lama ini.

IPSI NTB Diminta Akomodir Pelatih Pelatda Mataram (Suara NTB) Panitia Pelatda Mayung NTB angkat bicara terkait polemik yang terjadi di internal cabang olahraga pencak silat. Mereka berharap pihak IPSI NTB tetap menjaga psikologi atlet dan pelatih menjelang mengikuti PraPON silat yang akan berlangsung di Jakarta, 13-17 November 2019.

“Kita sepakat tidak memperpanjang urusan pelatih dengan pengurus IPSI NTB, tapi kalau kita tarik kebelakang keberadaan pelatih Pelatda Mayung NTB sudah melalui mekanisme. Namun keputusan tetap kembali pada Pengprov IPSI NTB,” ucap Satgas Pendamping Pelatda Mayung NTB, Hary

Gunawan Kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (24/10).

Hari mengingatkan bahwa Pelatda Silat NTB juga bagian dari tim Pra-PON silat NTB, pasalnya terdapat dua atlet dan pelatih, Mardiansyah yang masuk dalam Pelatda Mayung NTB. Terkait dengan hal itu ia menyarankan agar IPSI NTB Mengakomodir Pelatih Silat Pelatda dan tim Pra-PON NTB. Pernyataan ini dilontarkan Hari terkait polemik yang terjadi antara atlet, pelatih dan pengurus IPSI NTB. Sebagaimana diketahui, IPSI NTB akan mengirim sejumlah atlet silat yang akan berlaga di Pra-PON Silat di Jakarta 13-17 November 2019. Namun menjelang keberangkatan, para atlet silat

justru masih mempertanyakan status atlet dan pelatih pencak silat Pra-PON NTB, pasalnya sejauh ini pihak IPSI NTB belum mengeluarkan SK tim Pra-PON Pencak Silat yang akan berlaga di ajang prakualifikasi PON. Salah seorang atlet silat NTB, Faudin yang mewakili rekan sesama atlet silat mempertanyakan SK tim Pra-PON Silat.

“Kami belum menerima SK tim Pra-PON Silat NTB. Kami dengar nama kami akan di kirim di Pra-PON silat, namun SK tim Pra-PON belum kita terima,” ucap pesilat peraih medali emas Porprov NTB 2018, kepada Suara NTB belum lama ini.

Faudin yang juga pernah membela tim Pra-PON NTB

tahun 2015 bersama belasan atlet silat peraih medali emas Porprov NTB 2018 mengatakan SK tim Pra-PON Silat sangat penting bagi mereka.

Hal itu untuk mengetahui siapa pelatih yang akan menangani tim Pra-PON NTB. Dikatakan Faudin, sejumlah atlet yang akan diberangkatkan oleh IPSI NTB di Pra-PON 2019, sejauh ini dilatih Pelatih Pelatda Silat NTB, Mardiansyah di Padepokan Silat GOR 17 Desember Turide Mataram. Namun belakangan muncul kabar IPSI NTB tidak menunjuk pelatih, Mardiansyah untuk mendampingi atlet mengikuti Pra-PON. Lanjutnya, tidak masuknya nama Mardiansyah dalam SK tim Pra-PON Silat NTB

(Suara NTB/fan)

membuat sejumlah atlet silat Pra-PON riasau. Pasalnya mereka menginginkan Mardiansyah ikut dalam tim PraPON silat NTB 2019.

“Kami ingin Mardiansyah masuk dalam SK tim PraPON silat. Kalau tidak kami akan mundur dari tim PraPON,” tegasnya.

Terkait tidak masuknya nama Mardiansyah dalam tim Pra-PON silat NTB, sejumlah atlet pun mempertanyakan SK tim Pra-PON Silat.

Hingga berita ini ditulis, Sekum IPSI NTB, Tajudin yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya berhari-hari belum dapat dikonfirmasi. Sebelumnya alasannya saat itu dia sedang rapat. “Maaf saya sedang rapat,” ucapnya. (fan)

KONI Berharap Zohri Tampil di SEA Games Mataram (Suara NTB) Kegagalan Lalu Muhammad Zohri mendulang medali di Kejuaraan Dunia Atletik nomor 100 meter di Doha, Qatar belum lama ini mendapat perhatian serius dari pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB. KONI NTB berpendapat keikutsertaan lalu Zohri di kejuaraan dunia senior terlalu cepat. Sebab, usia Zohri masih terlalu dini untuk tampil di event itu.

Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto kepada Wartawan di Sekretariat KONI NTB, Kamis (24/10) kemarin mengatakan seharusnya Zohri diikutsertakan lebih dulu di multi event berjenjang sebelum tampil di kejuaraan dunia senior. Pimpinan KONI NTB berharap Zohri harus melewati multi event PON, SEA Games dan Asian Games, baru bisa dilibatkan di kejuaraan dunia dan olimpiade.

“Usia Zohri masih muda (19 tahun). Saya pribadi berpendapat mestinya Zohri diikutsertakan di level berjenjang baru setelah itu diikutsertakan di level kejuaraan dunia senior,” ucapnya.

Level berjenjang yang dimaksud Andy adalah, Zohri harus diikutsertakan di multi event yang paling bawah seperti PON, kemudian lanjut di SEA Games dan Asian Games.

Setelah itu Zohri dipersiapkan di kejuaraan dunia senior dan olimpiade.

“Mestinya Zohri diberi kesempatan berprestasi di PON, kemudian berprestasi di SEA Games dan Asian Games. Jangan langsung lompat di level yang lebih tinggi,” jelasnya.

Lanjutnya, ekspektasi PB PASI terhadap Zohri ternyata terbukti di Kejuaraan Dunia Atletik di Doha bulan September lalu. Terbukti juara dunia atletik junior itu tak mampu berbuat banyak ketika bersaing dengan lawan atlet senior yang memiliki pengalaman dan kecepatan lari yang lebih baik.

Terkait dengan kegagalan Zohri di kejuaraan dunia lari 100 meter itu, Andy berharap kepada PB PASI agar mengikutsertakan Zohri di event yang paling bawah sebelum tampil di Olimpiade.”Sebaiknya Zohri diberikan kesempatan berprestasi di PON 2020 dan di SEA Games 2019 sebelum tampil di Olimpiade 2020.” (fan)

(SuaraNTB/ist)

SABU - Barang bukti narkoba berupa sabu-sabu saat diamankan jajaran Mapolres KSB, seusai penangkapan terduga pengedar, AR alias Mentos (37), Rabu (23/10).

Miliki 9,63 Gram Sabu, Warga Taliwang Diringkus Polisi Taliwang (Suara NTB) Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Sumbawa Barat mengamankan seorang terduga pengedar narkoba jenis sabu, Rabu (23/10) malam. Pelaku yang diketahui berinisial AR alias Mentos (37) merupakan Target Operasi (TO) jajaran Polres setempat sejak beberapa bulan yang lalu. Sementara dari tangan pelaku, Polisi berhasil mengamankan satu poket besar sabu yang ditaksir memiliki berat sekitar 9,63 gram.

“Tersangka berhasil kita tangkap ketika hendak menjual barang tersebut di Terminal Tana Mirah. Pelaku ini juga merupakan TO kita sejak beberapa bulan yang lalu, karena cukup lihai pada saat akan ditangkap oleh petugas. Saat ini pelaku masih kita periksa secara intensif untuk pengembangan

ke tersangka yang lain, mengingat pelaku sempat menyebutkan nama salah satu bandar barang haram tersebut,” ujar Kapolres melalui Kasat Narkoba Iptu Wahyu Indrawan S.Sos kepada Suara NTB, Kamis (24/10).

Menurutnya, penangkapan terhadap tersangka ini, berawal dari informasi masyarakat terkait adanya transaksi narkoba di wilayah Taliwang. Petugas yang sudah mengintai sejak lama itu, langsung mengikuti ke arah yang dituju oleh tersangka kemudian dilakukan penangkapan. Penangkapan terhadap pengedar sabu ini menjadi kasus kesekian kalinya yang berhasil terungkap pihak terkait sejak tahun 2019.

Sementara itu, berdasarkan hasil pengakuan pelaku, barang haram ini dibeli dari pengedar yang berada di Kecamatan Alas untuk bisa

kembali dijual di Taliwang.

Pihaknya juga masih terus mendalami tersangka lain dalam kasus tersebut mengingat barang bukti yang diamankan cukup besar dan tersangka ini juga merupakan Target Operasi sejak beberap bulan yang lalu.

Kendati demikian, pihaknya akan terus mengatensi merebaknya kasus ini di beberapa bulan belakangan ini. Selain itu, pihaknya juga tetap menghimbau kepada orang tua untuk mengawasi pergaulan putra-putrinya karena pereradaran barang haram di KSB sudah cukup memperhatinkan.

“Narkoba ini tetap akan menjadi atensi kami, kami juga meminta kepada orang tua untuk tetap mengawasi anak-anaknya. Sehingga kasus penyalahgunaan narkoba bisa semakin ditekan di KSB, “ tandasnya. (ils)

SUARA NTB

Jumat, 25 Oktober 2019

Halaman 12

Pungli Parkir di Kawasan Wisata Diduga Marak Giri Menang (Suara NTB) – Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat (Lobar), Ispan Junaidi mengatakan selama ini yang terjadi di destinasi wisata banyak parkir-parkir liar di atas lahan

pribadi. Walaupun di lahan pribadi, namun pengelola memungut uang dari publik, maka termausk praktik pungli sebab tidak ada izin.

“Itu pungli karena dia tidak ada izin usaha. Ini banyak terjadi, tidak

saja di Senggigi. Ini yang harus kita benahi,”tegasdia. Namunkatadia, antara kepentingan masyarakat untuk kebutuan ekonomi dengan menata parkir ini butuh waktu. Sehingga tidak bisa ujuk-ujuk lokasi ini ditutup karena di situ juga menyangkut lahan pribadi.

Karena itu butuh kebijakan, pemda harus membantu izin usaha mereka. Ia meminta agar Dinas Perhubungan proaktif terkait perparkiran. Baik itu turun mengedukasi masyarakat. Sebab masyatakat melakukan itu bukan karena sengaja, namun ada juga yang tidak tahu soal aturan baik itu izin dan Perda.

Sementara itu Kadis Per-

hubunganLobar,H.AhmadSaikhu mengatakan aktivitas parkir di lahan milik pribadi yang dilakukan di kawasan wisata bisa masuk potensi pajak. Pihaknya konsentrasi pada retribusi parkir, sedangkan untuk pajak parkir sediri di Bapenda, sehingga pihaknya tidak bisa masuk ranah OPD lain. Terkait permintaan Dispar agar parkir liar ini ditertibkan? Menurut dia, karena menyangkut pajak maka masuk ranah Bappenda.”Kan ranahnya beda, kami fokus pada retribusi parkir tepi jalan dan khusus. Kalau pajak, ya Bappenda yang akan tertibkan,” jelas dia.

Namun pihaknya siap jika nantinya dilibatkan oleh

Bapenda dalam tim penertiban. Namun pihaknya tidak akan masuk pada ranah yang menjadi tupoksi OPD lain.

Menyangkut pungutan parkir kata dia, sudah jelas dasarnya baik itu pajak parkir maupun retribusi parkir. Terkait yang dilakukan pungutan parkir liar dibawah, pihaknya mengaku bukan ranahnya. (her)

HILANG HLG STNK R2 DR.6833 CD NOKA/NOSIN : MH311BOO1DK054635/1LB-054380 AN. TAN BIE LAN HLG DSKTR AMPENAN KOTA MATARAM

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

DIJUAL TANAH

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

D I J U A L T A N A H DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 25 Oktober 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Jumat, 25 Oktober 2019

Serius Tuntaskan Stunting STUNTING (pertumbuhan anak tidak maksimal) menjadi fokus perhatian pemerintah secara nasional. Bahkan, Presiden Republik Indonesia (RI) Ir. H. Joko Widodo telah memberikan penekanan khusus pada Menteri Kesehatan yang baru Letjen TNI (Purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto untuk ditangani pada periode kedua kepemimpinannya bersama KH. Ma’ruf Amin. Begitu juga dengan NTB di bawah pimpinan Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc., dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., juga menjadikan masalah stunting sebagai prioritas. Masih banyak anak-anak di NTB yang mengalami pertumbuhan tidak maksimal akibat masalah gizi dan perhatian di bidang kesehatan yang tidak maksimal.

Berkaca pada kasus gizi buruk beberapa tahun lalu yang boleh dikata “berhasil� ditangani, maka pada kasus stunting ini harus berhasil ditangani. Terlebih, Pemprov NTB di awal masa kepemimpinan Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menjadikan stunting sebagai prioritas pula. Namun, dalam menangani masalah stunting tentu tidaklah mudah dan gampang.

Butuh konsistensi dan keseriusan dari aparatur pemerintah daerah di bawah melaksanakan program ini. Program-program yang bagus di atas kertas dan presentasi mengesankan tidak ada artinya, jika aparat di tingkat bawah tidak bekerja. Termasuk, alokasi anggaran yang tidak maksimal untuk melaksanakan program ini.

Meski demikian, kesuksesan program ini tidak akan terlaksana, jika provinsi bergerak sendiri tanpa melibatkan pemerintah kabupaten/kota. Pelibatan kabupaten/kota ini penting dilakukan, karena mereka berkoordinasi langsung dengan aparatur pemerintah yang paling bawah. Misalnya berkoordinasi langsung dengan pemerintah desa/ kelurahan, RT/RW, kader posyandu dan elemen masyarakat lainnya.

Artinya, dalam upaya menekan stunting, koordinasi dan kerjasama banyak pihak sangat diharapkan. Termasuk merevitalisasi posyandu yang menjadi ujung tombak penanganan kesehatan di paling bawah.

Seperti disampaikan Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah dalam sebuah pertemuan di Hotel Grand Legi Mataram belum lama ini, jika masih masalah revitalisasi posyandu, salah satu bagian masalah kesehatan yang menjadi pekerjaan rumah dan harus diselesaikan. Jika revitalisasi posyandu sudah berhasil dilakukan, maka sejumlah persoalan kesehatan di tingkat paling bawah, seperti gizi buruk, stunting, anemia dan penyakit lainnya akan bisa diatasi.

Meski demikian, dalam mengatasi persoalan ini, kita tentu sejalan dengan apa yang disampaikan wakil gubernur, jika konsistensi dan keseriusan dari seluruh pihak, baik Pemprov dan stakeholder terkait maupun Pemda masing-masing kabupaten/kota sangat dibutuhkan. Jika masing-masing pihak sudah konsisten dengan apa yang menjadi tugas, maka akan tercipta formulasi untuk mengatasi masalah kesehatan dan masalah lainnya langsung dari hulu. Paling tidak seperti diharapkan wakil gubernur, posyandu dinilai dapat menjadi wadah strategis mengingat posisinya yang telah dikenal secara umum di masyarakat. Dengan mengintervensi kegiatan posyandu secara sistemik, ada imbas yang sifatnya lebih menyeluruh dan menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Sementara jika melihat kondisi sekarang ini, penanganan stunting masih membutuhkan kerja keras semua pihak. Bahkan, Dinas Kesehatan (Dikes) NTB menyebut satu kabupaten masih rapor merah dalam penanganan stunting di NTB, yakni Lombok Timur.

Meski di satu sisi, Pemkab Lombok Timur, seperti disampaikan Kepala Dinas Kesehatan dr. H. M. Hasbi Santoso, meragukan angka stunting yang tertinggi di NTB tahun 2018, yakni 43,52 persen.

Untuk itulah, antara pihak pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus intens berkomunikasi dalam menangani masalah kesehatan, sehingga tidak saling tumpang tindih.

Pada bagian lain, harus diakui masih ada ego sektoral dari pemerintah kabupaten/kota ketika diundang rapat oleh pemerintah provinsi dalam membahas masalah yang ada di daerahnya banyak yang tidak hadir. Padahal, rapat yang digelar tersebut adalah merupakan salah satu upaya mengatasi persoalan di kabupaten/ kota, termasuk salah satunya masalah kesehatan. Untuk itu, dalam menangani berbagai masalah kesehatan di NTB, termasuk stunting yang juga menjadi fokus penanganan oleh Presiden Joko Widodo harus tetap mengedepankan koordinasi satu sama lain. Semua elemen yang terlibat di dalamnya harus serius dan konsentrasi menangani masalah stunting, sehingga tidak ada lagi anak di Indonesia, termasuk di NTB dalam kondisi stunting. (*)

OPINI

Halaman 14

Cerita dari Empat Bandara Internasional I weekend minggu lalu (18-19 Oktober 2019), selaku Komisaris PT ITDC berkesempatan mengikuti Philippines Master Class for Risk Governance yg di selenggarakan oleh ERMA ( Enterprise Risk Management Academy ) di The Manila Hotel. Selain aktif mengikuti event utama, ada kebiasaan, membuat coretan catatan ringan serba-serbi perjalan sebagai oleh-oleh.

Perjalanan kemarin, sesungguhnya nyaris tanpa oleh-oleh. Agendanya serius indoor, tehnis substantif dan sangat padat, dengan hadirkan pakar-pakar kompetent. Nyaris tidak ada slot waktu untuk jalanjalan sekedar melihat dari dekat Istana Malacanang, naik angkot Jeepney apalagi untuk melihat dari dekat rumah atau sasana tinju Many Pacqiaou, petarung hebat dari Filipina itu.

Namun betapapun padat dan seriusnya acara, perjalanan jauh pasti punya cerita. Lama hidup banyak dirasa, panjang jalan banyak di lihat. Alhasil weekend padat melelahkan itu, juga menyisakan ceritanya sendiri. Cerita singgahi 4 Bandara Internasional dalam waktu 3 hari dengan rona-rona pengalaman.

Hasrat menulis oleh-oleh perjalanan, tidak muncul di awal perjalanan. Tapi justru membuncah dengan berbagai inspirasi justru di ujung akhir perjalanan. Ketika pulang dan berada di depan loket imigrasi Bandara Internasional Lombok, di rumah sendiri. Ada apa gerangan ?

Pelayanan imigrasi Jumat sore (18/10), berangkat dari BIL/LIA ke Jakarta. Mendarat di Terminal 1 (T1) Soekarno-Hatta International Airport ( SHIA ). Selanjutnya transfer ke T3 jalur internasional menggunakan sky train.

Sungguh ini pengalaman baru pertama, sambil dalam hati berbisik, waow kayak di luar negeri. Proses imigrasi di T3 SHIA berjalan lancar, dalam ruangan yg nyaman dengan petugas yg handal. Meski suasana ramai penumpang, tak terdengar komplain. Semua terlayani dengan baik dan lancar hingga penerbangan dini hari dengan Philippines Airlines tepat pada waktu yg ditentukan.

Setelah 4 - 5 jam penerbangan, landinglah di Ninoy Aquino International Airport (NAIA). Proses imigrasi berjalan tertib. Petugas imigrasi, sesekali menatap tajam memastikan foto pasport dengan wajah asli, bertanya rencana lama

Oleh: Lalu Gita Ariadi (Kepala Dinas PM-PTSP NTB) tinggal, tujuan kedatangan dan mitra lokal. Lalu perintah scane sidik jari, selesai.

Di pagi hari itu, NAIA belum banyak penumpang lalu lalang. Suasana bandara tidak semeriah T3 SHIA. Dilorong keluar terminal kedatangan bahkan berdiri banyak stiger pertanda NAIA sedang rekonstruksi dan pembenahan. Diluar area NAIA tampak bangunan-bangunan tua dan kesan tidak terlalu bersih. Klakson mobil kadang memekakkan telinga ketika ada kemacetan di persimpangan jalan.

Angkutan umum Jeepney berpacu dengan kendaraan lainnya disepanjang jalan di pinggir Manila Bay hingga menuju The Manila Hotel dan seterusnya.

Dida seorang wisatawan dari Jakarta, bercerita pengalamannya di Manila sebagai kota yang belum bervisi pariwisata. Jauh lebih baik jakarta Indonesia katanya. Kulinernya pun tidak oke. Disana sini serba makanan tidak halal. Untuk mencari makanan halal, Ade dan Sinta wisatawan dari jakarta juga, harus menempuh perjalanan cukup jauh ke daerah Makati hingga akhirnya bertemu Rumah Makan Garuda ( padang ) di dekat KBRI di Filipina.

Di terminal keberangkatan Internasional NAIA, serupa dengan terminal kedatangan internasionalnya. Terkesan sangat sederhana untuk ukuran sebuah bandara internasional di ibukota negara. 11 gate keberangkatan dengan property standart. Etalase barang branded dan souvenirpun terbatas. Jauh dari suasana T3 SHIA maupun KLIA2 yang gemerlap dengan neonbox petunjuk informasi berbagai hal secara lengkap dan mudah dimengerti oleh penumpang/wisatawan.

Ketika landing dini haripun di Kuala Lumpur International Airport (KLIA 2) masih terasa aman dan nyaman. Untuk menuju hotel sama-sama ( Sama-sama Hotel ) di dalam KLIA2 misalnya atau hotel2 kecil diluar bandara dengan fasilitas antar jemput sejauh 10-15 Km ( 10 menit ) sekelas Tune Hotel, Royal City Hotel dll dengan tarif 250 ringgit, 500 ringgit, 750 ringgit dan seterusnya tersedia dan terlayani dengan baik.

Sudah cukup sering rasanya keluar masuk KLIA2. Suasananya selalu ramai, bersih, cukup terawat, etalase semarak barang branded, kuliner dan souvenir. Layanan

RADIO

imigrasinyapun bagus. Meskipun antreannya mengular tapi flow nya cepat karena bilik loket imigrasi nya banyak. Bilik imigrasi ramah lingkungan. Petugas dibatasi kaca dengan posisi duduk petugas setara dengan posisi klien yg berdiri.

Komunikasi petugas-klien berlangsung sangat komunikatif dan menyenangkan.

Kondisi itu sangat kontras dengan layanan imigrasi di Bandara Internasional Lombok pada hari minggu 20 Oktober 2019 kala Air Asia tiba dari Kuala Lumpur dengan penumpang wisatawan mancanegara ( WNA ) yg jumlahnya hampir sebanding dengan jumlah penumpang Warga Negara Indonesia (WNI) yang mudik sebagai Pekerja Migran Indonesia, keperluan dinas, bisnis maupun kepentingan lainnya.

Di jalur layanan imigrasi bagi WNA, dari 2 loket yang ada hanya diisi 1 petugas. Dijalur layanan imigrasi bagi WNI lebih parah lagi. Bilik paling utara berisi 2 loket diisi oleh seorang petugas, sehingga pak Rusnan ( ? ) harus geser kanan geser kiri layani 2 loket tersebut. Bilik di selatan yg berisi 2 loket, tidak ada petugas yg melayani. Konon petugasnya tidak masuk karena sakit.

Selain petugas yang kurang, fasilitas bilik imigrasi perlu diperbaiki karena bilik dan loket saat ini kurang nyaman, tidak komunikatif dan tidak humanis. Bilik terbuat dari partisi kayu/texwood atau sejenisnya yg terkesan tertutup. Di 3 bandara internasional terdahulu, berbahan kaca sehingga lebih terbuka dan interaktif.

Bilik Imigrasi BIL bentuknya juga tidak humanis. Petugas seakan berada di ketinggian sementara klien memasukkan pasport lewat lubang loket yang tidak lebar. Bila postur tubuh klien agak jangkung, bahkan harus membungkuk. Petugas duduk entah dimana di ketinggian, klien susah payah berkomunikasi sambil membungkuk.

Suasana tidak nyaman ini harus segera di perbaiki agar imigrasi ciptakan image awal kunjungan yang baik. Terlebih disaat Gubernur NTB - Dr. Zulkieflimansyah sedang giat merintis dan ikhtiar membuka direct flight yang baru dari dan ke BIL seperti dari Darwin, Sydney, Incheon Korea, Thailand, Haneda bahkan 4 Desember 2019 nanti direncanakan direct flight BIL - Jeddah.

Di tengah keterbatasan fiskal,

pemprop NTB berjuang memberikan marketing fund agar maskapai berkenan membuka jalur baru dari dan ke kantong-kantong pariwisata dunia.

Ombudsmen RI perwakilan NTB sebagai institusi yg ditugakan negara mengawasi pelaksanaan pelayanan publik di NTB harus memberikan atensi atas layanan imigrasi di BIL ini. Pelayanan publik sebagaimana diatur dlm UU nomor 25 tahun 2009, PP 96 tahun 2012, Perda NTB nomor 34 tahun 2017 serta ketentuan organik lainnya terkait pelayanan publik dan ketentuan ke imigrasian diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar tidak mencoreng wajah kepariwisataan NTB. Pihak/petugas imigrasi tentu harus sangat paham ungkapan iklan sebuah produk : kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah anda......Wassalam Puyung, 21 oktober 2019.

POJOK Belanja OPD Pemprov NTB dirasionalisasi Rp150 miliar Jangan sampai mengorbankan program prioritas

*** Tenaga kesehatan berpeluang kerja di luar negeri Solusi tekan angka pengangguran terdidik

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 25 Oktober 2019

Dewan Belum Lunasi Temuan SPPD Bermasalah Mataram (Suara NTB) Dana perjalanan dinas DPRD NTB jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2018. Temuan itu sudah ditindaklanjuti Inspektorat Provinsi NTB dan sebagian besar sudah dikembalikan.

Dalam catatan Inspektorat, temuan kerugian negara itu sebesar Rp 409.522.089. Dalam tiga kali sidang majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Provinsi NTB, pihaknya terus melakukan penagihan. Berangsur- angsur temuan itu dikembalikan melalui Sekretariat DPRD NTB. ‘’Sekarang posisinya masih Rp 30.015.000 yang belum dikembalikan. Kami sedang dalam proses penagihan.

Mereka juga menurut kami sangat kooperatif,’’ jelasnya.

Pengembalian itu terkait dengan beberapa temuan yang muncul dalam perjalanan dinas dewan. Seperti kelibahan harga tiket pesawat, kelebihan biaya konsumsi dan kelebihan biaya penginapan. ‘’Seperti, yang seharusnya penginapan seharga Rp 600.000 per malam, dibayar Rp 1 juta. Nah kelebihan ini yang harus dikembalikan,’’ jelasnya.

Termasuk ada juga temuan perjalanan tanpa bukti pendukung. Alasan anggota dewan boarding pass hilang.

Kendati demikian alasan itu tidak bisa diterima dan dianggap tidak ada perjalanan. Sehingga jadi temuan dan diwajibkan mengembalikan dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

Selama proses penagihan ini, Dewan dianggap kooperatif karena hanya membutuhkan waktu tidak sampai dua tahun untuk penyelesaian 90 persen. Selama proses koordinasi, Inspektorat terus menerima Surat Tanda Setoran (STS) dari Sekretariat Dewan yang dilengkapi dengan rekening koran. ‘’Kalau sudah ada rekening koran, kami langsung masukkan dalam catatan pelunasan,’’ ujarnya.

Ditanya durasi temuan itu, dipastikannya hanya terkait temuan BPK tahun 2018 yang diselesaikan tahun 2019.

Mengenai sisa Rp30 juta, saat ini timnya masih intens berkoordinasi dengan Sekretariat Dewan agar segera dilakukan pelunasan. Dengan harapan tidak menjadi temuan tahun berikutnya.

BPK juga memberikan rekomendasi penyelesaian untuk temuan sejak 2002 senilai miliaran rupiah. Namun itu tidak masuk dalam proses penagihan, karena sudah diserahkan ke Datun Kejati NTB melalui SKK. (ars)

Kejar Pembayaran Iuran BPJS dengan Sampah Mataram (Suara NTB) Sinergi antara dua program unggulan Pemprov NTB, yaitu Zero Waste atau NTB bebas sampah dan revitalisasi Posyandu, disebut dapat mewujudkan berbagai hal. Semisal pembiayaan kesehatan dengan memanfaatkan potensi sampah yang ada sebagai alat pembayaran.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH, menerangkan bahwa ide tersebut muncul karena melihat contoh sukses penerapan revitalisasi posyandi di Kabupaten Dompu yang mengintegrasikan Posyandu keluarga dengan bank sampah. ‘’Setiap Posyandu (di Dompu) masyarakat membawa sampah satu keresek. Itu nanti dipilah, 80% menjadi tabungan yang bersangkutan dan 20% menjadi dana operasional Posyandu,” ujar Dewi ketika

Dari Hal. 1 Karena itu, di sini pentingnya sinergi bagaimana caranya agar daerah yang paling banyak membuang sampah ke TPA lebih memaksimalkan sosialisasi aksi pilah sampah dari rumah.

Hal ini harus dilakukan mulai hulu hingga hilir. Dari tingkatan paling bawah yakni kepala lingkungan, Kadus, Kades hingga dinas sehingga beban sampah plastik tidak menjadi masalah di TPA. ‘’Kalau sudah dipilah dari rumah, kan enak. Kalau sudah terpilah antara plastik sama bekas makanan organik jadi gampang. Pengangkutan pun gampang,’’ katanya.

Hal inilah kata Wagub yang perlu dikoordinasikan dengan cepat. Diakui, sosialisasi pemilahan sampah tertuda akibat kejadian kebakaran.

Hanya saja ia meminta kepada OPD terkait agar melakukannya secara paralel. Menurut dia, tumpukan sampah plastik ini akibat dari ketidakpedulian dalam hal pemilahan sampah mulai dari rumah tangga.

Ke depan yang terpenting bagimana tindakan yang dilakukan oleh kabupaten/kota, sehingga penanganan TPA ini lebih baik. Sehingga ke depan TPA ini bisa dimanfaatkan.

Bukannya kata dia justru menambah Kebon-Kebon Kongok yang lainnya. ‘’Ke depan TPA ini harus bisa dimanfaatkan dan sampah tertangani dari

hulu hingga hilir,’’jelasnya.

Wagub menegaskan, untuk melaksanakan program ini butuh langkah pro aktif dari kabupaten/kota sebagai penghasil sampah.

Pro aktif masing-masing daerah ini sangat dibutuhkan. Lebih –lebih NTB kata dia, telah menjadi tempat kampanye pilah sampah dari rumah.

Setelah itu dicanangkan, daerah penghasil sampah seperti Pemkot Mataram sudah siap untuk mensosialisasikan. Hal ini perlu di follow up oleh Pemprov, apakah benar Pemkot sudah melakukan sosialisasi. Termasuk kata dia Lobar juga harus melakukan sosialisasi. Untuk memaksimalkan penanganan sampah di TPA tersebut, Pemprov akan memasang pipa untuk pengelolaan gas metan.

Terkait penanganan kebakaran menurut dia, sudah dikerahkan kemampuan maksimal. Sehingga dalam waktu 11 hari kebakaran sudah hampir bisa ditangani. Ia menambahkan, terkait kondisi peralatan pendukung di TPA yang masih minim, Wagub menegaskan Pemprov sudah menganggarkan untuk pembelian alat dan penyewaaan alat. ‘’Jadi sebagian (alat) akan dibeli dan sebagian akan sewa, karena kalau beli semua pemprov tidak mampu”jelas dia. (her)

Titik Api di Rinjani Mulai Berkurang Dari Hal. 1 Pantauan wilayah kebakaran juga dirinci pihak TNGR, seperti wilayah kerja Resort Sembalun api tersebar di Jempong Borok, bagian atas pesimpangan antara jalur Sembalun dengan Jalur Pendakian Bawak Nao. Sementara kebakaran di Plawangan Sembalun, terjadi di Pos II sampai Pos I jalur pendakian.

Wilayah kerja Resort Aikmel kejadian kebakaran di kawasan Dijarankukus, Timbaturis, Gunung Sambil, sebelah Timur Cemara Rompes seperti Tombong Rae dan Dongkalan Sarigata, hingga ke Hutan Sebau.

“Sementara wilayah kerja Resort Anyar kebakaran di Sampurarung-Marung Meniris. Untuk kawasan kerja Resort Santong api melalap di Gunung Malang,” jelasnya.

Menurutnya, hingga Rabu sore, lokasi kebakaran terpantau di SPW I terdiri dari wilayah kerja Resort Senaru,Stampol dan punggung Sangkareang.

Kemudian SPW II untuk wilayah kerja Resort Kembang Kuning. Rinciannya, di Pos III, Cemara Rompes, Pelawangan Jalur Pendakian Timbanuh. Sedangkan wilayah Utara seperti wilayah kerja Resort Sembalun diantaranya, Kali Mpit, Desa Sembalun Timba Gading.

Sedangkan personel yang diterjunkan diantaranya tim Masyarakat Peduli Api (MPA), petugas TNGR, Polsek Sembalun, Koramil Sembalun.

Berharap dalam beberapa hari kedepan, tim sudah berhasil memadamkan seluruh titik atau setidaknya membatasi penyebaran ke kawasan taman nasional lainnya.

Namun tidak menutup kemungkinan kebakaran tidak akan meluas. Karena itu, jika eskalasi kebakaran semakin tinggi, dipertimbangkan pemadaman melalui udara. Teknisnya sedang dibahas bersama Dinas LHK, Korem 162/ WB termasuk Polda NTB, soal kemungkinan menggunakan pesawat. Namun beruntung, api perlahan lahan bisa dikuasai, sehingga titik hotspot terus berkurang.

Berharap tidak ada titik api baru ketika turun hujan. Sesuai pekiraan BMKG, hujan akan turun pada November mendatang.

Ditanya soal penyebab kebakaran, sampai saat ini belum bisa dipastikannya.

Sebab penyelidikan sedang dilakukan oleh Polres Lombok Timur bersama Polda NTB. (ars)

dikonfirmasi, Kamis (24/10).

Diterangkan Eka sampai saat ini sistem tersebut membuat Posyandu di Dompu dapat menghasilkan keuntungan hingga puluhan juta. “Kempo itu sudah Rp72 juta untuk hasil penjualan (sampah),” ujarnya. Dengan keuntungan tersebut, pembiayaan kesehatan masyarakat yang kadang tidak terakomodir program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat ditanggulangi.

Eka menerangkan bahwa sinergitas tersebut sangat tergantung dengan keberadaan bank sampah. Karena itu, selain melakukan revitalisasi Posyandu dengan mendorong Posyandu keluarga, Dikes NTB juga mendukung pengembangangan bank sampah yang diakomodir oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). “Posyandu keluarga kita baru 827, dan

belum semuanya memiliki bank sampah. Kalau tidak ada bank sampah di desanya kita tidak mungkin bisa,” ujarnya.

Jika penyatuan kedua program unggulan tersebut berhasil, diterangkan Eka, target terdekat adalah untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan selaku penyelenggaraan program JKN dengan menggunakan mekanisme yang sama. “Jadi sampah diolah bank sampah, kemudian bank sampah yang bayarkan premi (iuran) BPJS-nya,” ujar Eka. Rencana tersebut saat ini tengah digodok oleh Pemprov NTB dengan pihak BPJS Kesehatan. Salah satu yang perlu diperhatikan jika mekanime pembayaran tersebut berjalan adalah penyesuaian sistem pembayaran on-line yang diterapkan BPJS Kesehatan.

Diterangkan Eka, pihaknya menargetkan agar kolaborasi

tersebut dapat terwujud secepatnya. “Semoga bisa kita luncurkan di HUT NTB nanti. Kita hitung dulu, karena BPJS itu on-line kita harus modifikasi (cara) bayarnya,” ujarnya.

Walaupun begitu, Eka mengakui bahwa proses tersebut kemungkinan masih agak panjang mempertimbangkan beberapa hal. Seperti pergantian pengurus BPJS maupun ketersediaan bank sampah di masing-masing desa.

Senada dengan itu Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd menerangkan bahwa implementasi sistem yang bagus untuk program Zero Waste dan revitalisasi Posyandu memang diharapkan untuk memberikan dampak eknomi bagi masyarakat. Dengan begitu, pembiayaan kesehatan seperti pembayaran iuran BPJS dengan sampah akan mungkin

dilakukan.

“Kalau misalnya itu sudah terimplementasi, sistemnya sudah bagus, kenapa tidak?

Semua hal bisa pakai sampah,” ujar Wagub kepada Suara NTB, Kamis (24/10).

Bahkan dengan meraih potensi dari pengelolaan sampah bukan hanya pembiayaan kesehatan yang dapat ditanggulangi. Namun pembiayaan lainnya seperti pendidikan, dan lain-lain.

Rohmi menerangkan bahwa Pemprov NTB saat ini cukup optimis, mengingat potensi sampah di NTB mencapai 3.800 ton per hari. Jika potensi yang besar tersebut dikelola, maka keuntungan dari segi ekonomi juga diperkirakan akan besar. “Yang penting yang harus kita siapkan sistemnya.

Memungkinkan sekali kalau sistemnya sudah jalan,” pungkas Rohmi. (bay)

Pemprov Jamin HAM dengan Keterbukaan Informasi Giri Menang (Suara NTB) Keterbukaan informasi disebut menjadi penekanan bagi Pemprov NTB untuk menjunjung hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki masyarakat NTB. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd, Kamis (24/10), ketika membuka kegiatan Jaring Masukan Daerah (Jarmasda) mengenai Kewajiban Internasional Indonesia di Bidang Hak Asasi Manusia.

Diterangkan Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi tersebut, bahwa pencapaian NTB saat ini di bidang pembangunan maupun pemulihan pascabencana

gempa tahun lalu tidak terlepas dari keterbukaan infomrasi yang diberikan oleh Pemerintah. “Pemenuhan HAM itu banyak aspeknya. Seperti hak untuk tahu, dan hak untuk mendapatkan informasi yang menjadi stressing kami.

Pemerintah Provinsi (NTB) tidak ingin ada kebutuan informasi,” ujarnya.

Diakui Umi Rohmi bahwa keterbukaan informasi memang hal cukup sulit di NTB. Mengingat NTB terdiri dari dua pulau besar, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dengan tambahan sekitar 300 pulai kecil yang tersebar di berbagai wilayah.

Beberapa program dikembangkan Pemprov NTB untuk mendukung keterbukaan informasi tersebut. Di antaranya program Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi yang diadakan dua kali dalam sebulan setiap hari Jumat.

Selain itu ada juga aplikasi NTB Care yang dibuat untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang lebih luas. “Ada juga NTB Care. Di sana masyarakat bisa ngomong apa saja,” ujar wagub.

NTB Care sendiri sampai saat ini terus mengakomodir berbagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat atau sebaliknya. Baik berupa aduan atas temuan oleh masyarakat, saran, keritikan,

Tuntaskan Kontribusi Aset LIA Dari Hal. 1

Wagub Soroti 70 Persen Sampah Plastik di TPA Kebon Kongok

Halaman 15

“Kita sudah sepakat beberapa waktu lalu antara Pemda dengan PT. AP I menyerahkan kepada BPKP sebagai mediator. Ini sedang proses. Kemarin kami sudah ditemui juga oleh BPKP,’’ ujarnya Zainul dikonfirmasi di Mataram, Kamis (24/10) Zainul mengatakan BPKP masih melakukan kajian. Diharapkan akhir bulan ini sudah keluar hasil kajian dari BPKP. Dikatakan, perjanjian antara Pemprov NTB dan PT. AP I ketika ikut dalam pembangunan sejumlah infrastruktur di LIA masih belum detail.

Apakah polanya sewa atau kontribusi. Sehingga inilah ang sedang dikaji oleh BPKP. Pemprov NTB sudah melakukan appraisal mengenai kontribusi aset tersebut yang nilainya sekitar Rp36

miliar. PT. AP I juga kabarnya sudah melakukan appraisal.

Tetapi, Pemprov belum mengetahui hasil appraisal yang dilakukan PT. AP I. “Akhir bulan ini ada hasil kajian BPKP. Apa yang harus kita lakukan. Apakah langsung nego atau menghitung lagi (melakukan appraisal) bersama-sama. Nanti tergantung hasil kajian BPKP. Mereka mengkaji sekaligus memberi saran kepada keduabelah pihak,” ujarnya.

Pada prinsipnya, kata Zainul, Pemprov tidak akan ngotot dengan hasil appraisal yang telah dilakukan. Apa yang menjadi rekomendasi BPKP akan ditindaklanjuti. Apakah nanti akan dilakukan appraisal secara bersama-sama.

Ia mengatakan persoalan kontribusi aset di LIA memang terus menjadi temuan BPK. Sampai saat ini masih belum

tuntas penyelesaiannya. “Kita didorong menyelesaikan segera. Kita upayakan dan berharap agar bisa diselesaikan tahun ini,” katanya.

Diketahui, aset Pemprov NTB di LIA yang sekarang sudah dilepas tersebut pada tahun 2013, KPKNL telah melakukan appraisal dengan nilai wajar sebesar Rp114 miliar lebih. Pelaksanaan pembangunan aset pemprov di areal LIA didasarkan atas MoU yang ditandatangani oleh Gubernur dengan Dirut PT Angkasa Pura tahun 2006. Kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian baru tahun 2009 antara Gubernur dengan Dirut PT Angkasa Pura. Salah satu klausul dalam pasal 7 perjanjian kerjasama itu, Pemprov akan mendapatkan kontribusi tetap dari investasi yang ditanamkan di dalam pembangunan fasilitas LIA. (nas)

Puji Akselerasi di Zhejiang Dari Hal. 1 Menurut gubernur, pengawasan terhadap izin Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dibuat sangat ketat dan detai. Sehingga pembangunan besar-besaran di Hangzhou dan kota-kota lainnya di Provinsi Zhejiang tidak merusak lingkungan dan kesejarahan. ‘’Pembangunan di sini berparadigma tetap mempertahankan situs sejarah maupun cagar-cagar budaya di kotakota seluruh Provinsi Zhejiang. Bahkan seni budaya menjadi salah satu objek daya tarik pariwisata di provinsi ini,” terang Wakil Gubernur Zhejiang, Zhu Congjiu.

Dari pengamatan sepanjang perjalanan di Hangzhou, beragam ikon dan cagar budaya sejarah Tiongkok masih menghiasi setiap penjuru kota bersebelahan dengan bangunan-bangunan modern.

Taman-taman kota yang hijau sejuk dan bersih juga bertebaran. Sedangkan salah satu upaya pelestarian seni budaya di kota tua ini adalah pertunjukan tari di Danau Barat Hangzhou. ‘’Kemarin malam kami menyaksikan seni tari Zuiyi Shi Hangzhou di atas Danau Barat. Sangat memukau dan spektakuler bagaimana memadukan seni tari tradisional dengan modernisasi teknologi panggung di permukaan air danau plus teknik video dan pencahayaan canggih mengandalkan lanskap asli sekitar

danau. Dan ini digelar setiap malam selama tiga musim di Tiongkok, kecuali musim dingin karena air danau membeku,’’ tambahnya.

Pertunjukan kesenian Zuiyi Shi di atas Danau Barat Hangzhou yang spektakuler, menjadi daya tarik yang kuat bagi para turis. Sementara pembangunan masif infrastruktur berbagai bidang, mendorong Hangzhou jadi kota tujuan investasi lima besar di Tiongkok.

Di Kota Hangzhou, tempat kantor pusat raksasa e-commerce Alibaba milik Jack Ma ini, konsep dan desain tata kota terlihat begitu rapi, megah namun tetap bersih dan asri. Kota dengan populasi sekitar 10 juta penduduk ini, juga mewajibkan penggunaan sepeda angin maupun sepeda motor listrik untuk warganya.

Sementara sepeda motor konvensional (berbahan bakar bensin) masih boleh dipakai di sejumlah wilayah pedesaan atau luar kota.

Selain regulasi alat transportasi ramah lingkungan, pengawasan uji emisi untuk kendaraan bermotor diberlakukan super tegas dan ketat, sehingga tidak ada cerita asap polusi yang tinggi di provinsi berpenduduk sekitar 57 juta jiwa ini. ‘’Kami sediakan sepeda gratis di banyak titik kawasan kota, bisa dipakai selama satu jam dengan registrasi dan aplikasi. Begitu juga stasiun-stasiun pengisian ulang listrik untuk motor juga diperbanyak dan harga lebih

murah, sehingga warga mau menggunakannya,’’ tutur Zhu. Menurutnya, lapangan kerja juga sudah tidak lagi menjadi persoalan ekonomi di provinsi dengan pendapatan kapital tertinggi ketiga di Tiongkok ini. ‘’Pembangunan infrastruktur yang masif membuat masalah ketenagakerjaan terselesaikan di provinsi ini. Boleh dibilang susah mencari pengangguran di sini, kecuali orang yang benar-benar malas bekerja,’’ kata Wagub Zhu Congjiu.

Fakta-fakta kemajuan Hangzhou dan Provinsi Zhejiang, membuat Gubernur Zulkieflimansyah semakin yakin untuk menjalin kerja sama sister province antara NTB dengan Zhejiang. ‘’Kami ingin meniru akselerasi pembangunan di Zhejiang, kita bangun kerja sama sister province dan sister city ke depannya. Baik dari sisi pembangunan infrastruktur, tata kota atau permukiman, pertamanan hingga pendidikan.’’

Termasuk dengan semangat mempertahankan kelestarian sejarah, seni budaya dan juga lingkungan. Yang penting ada niat dan kemauan, ditunjang dengan realisasi kinerja dan pembiayaan, kita bisa mencontoh pembangunan di Hangzhou dan menghadirkan konsep yang sama di NTB. Kita kerahkan segala sumber daya yang ada, mulai dari kampus berkolaborasi dengan seluruh dinas yang relevan hingga komunitas masyarakat untuk mewujudkannya,’’ pungkas Dr. Zul. (r)

maupun masukan langsung bagi pemerintah. Melalui aplikasi tersebut, Umi Rohmi menerangkan Pemprov NTB mengharapkan adanya arus komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Misal pun dia tidak punya handphone (untuk membuka NTB Care), ada juga SMS yang siap juga melayani. Itulah usaha kami bagaimana supaya informasi-informasi itu bisa sampai,” ujar Umi Rohmi. Selain itu, dengan keterbukaan informasi masyarakat juga diharapkan terhindar dari hoaks dengan memiliki akses konfirmasi langsung kepada lembaga pemerintahan daerah. “Dengan pemanfaatan teknologi, masyarakat kita bisa teredukasi,” sambungnya.

Menanggapi hal itu Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI, Achsanul Habib, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa Indonesia secara umum telah

terpilih sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB periode 2020-2022. Hal itu berdasarkan keputusan Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 17 Oktober 2019 lalu.

Dengan begitu, Achsanul menerangkan bawha Indonesia memiliki kewajiban untuk terus mendorong kemajuan dan perlindungan HAM di seluruh daerah, tidak terkecuali NTB. Dengan begitu diharapkan terciptanya komitmen dan implementasi kebijakan pada tingkat nasional.

Selain NTB, program Jarmasda juga dilakukan juga di beberapa daerah seperti Papua, Palangka Raya, Padang dan Palembang. “Kami juga memandang penting untuk memperoleh masukan dari Provinsi NTB, untuk melihat capaian dan hambatan serta tantangan yang masih dihadapi di tingkat provinsi ini,” ujar Achsanul. (bay)

Belanja OPD Pemprov NTB Dirasionalisasi Rp150 Miliar Dari Hal. 1 Misalnya, honor untuk penyusun laporan agar ditiadakan.

Kemudian belanja dinas dikurangi. Semula perjalanan dinas untuk 10 orang, maka dikurangi hanya untuk 2 orang. ‘’Kita berusaha paling tidak OPD sendiri yang melihat, mana kegiatan ang tidak terlalu prioritas dipending,’’ katanya.

Ia menyebutkan, realisasi pendapatan daerah sudah mencapai 76 persen. Ada sejumlah komponen penerimaan daerah yang kemungkinan tidak tercapai 100 persen sampai akhir

tahun 2019. Misalnya, retribusi daerah, realisasinya baru 47 persen. Sementara, sumber penerimaan lainnya yang diharapkan sudah tidak ada lagi.

Kondisi defisit anggaran ini bukan saja dialami daerah. Tetapi, kata Zainul, juga dialami pemerintah pusat. Bahkan, sebutnya, pada 2018 lalu, sebesar Rp106 miliar dana bagi hasil (DBH) yang tidak dicairkan pemerintah pusat untuk NTB sampai Desember 2018. ‘’Makanya yang harus kita bayar ke kabupaten/kota tidak bisa kita tunaikan. Itu sekarang kita cicil. Agar utang 2018 bisa terbayar,’’ tandasnya. (nas)

Sarankan Putus Kontrak Dari Hal. 1 Untuk itu, PPK diminta mengawal semua kegiatan di akhir tahun. Pengawalan ini merupakan bagian dari strategi untuk mengefektifkan waktu dan mencapai target penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal dalam kontrak. ‘’Kenapa? Karena di akhir tahun biasanya persoalan itu muncul soal administrasi, waktu yang habis. Sehingga berdampak terhadap pembayaran dan administrasi,’’ katanya.

Ibnu mencontohkan, kontrak pengerjaan suatu proyek fisik sampai 29 Desember 2019. Sementara, proses pencairan keuangan maksimal tanggal 20 Desember. Sehingga, harus dapat dipastikan tanggal 29 Desember, semua pekerjaan sudah tuntas dikerjakan.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong PPK intens berkomunikasi dengan kontraktor dan konsultan pengawas untuk mempercepat pekerjaan.

Jangan sampai PPK menunggu pelaksanaan pekerjaan sampai batas waktu kontrak.

Hal ini untuk menghindari persoalan serapan anggaran dan administrasi yang belum tuntas. Yang berdampak terhadap munculnya persoalan lain dalam kegiatan tersebut. ‘’Kalau pilihannya, dia tidak selesai maka harus di-warning dan putus kontrak. Supaya tak muncul persoalan. Kemudian bayar sesuai capaian pe-

kerjaannya,’’ jelasnya.

Apabila sampai 31 Desember 2019 ada pekerjaan yang belum bisa tuntas dikerjakan kontraktor sesuai kontrak, Ibnu mengatakan boleh ada perpanjangan waktu. Asalkan PPK atau OPD terkait berkoordinasi dengan BPKAD. ‘’Tidak ada persoalan perpanjangan kontrak, asal pastikan kondisi administrasi dan keuangannya dikonsultasikan dengan BPKAD. Jangan diperpanjang, nanti tak ada duitnya,’’ katanya.

Menurut Ibnu, masih ada waktu untuk menggenjot serapan pekerjaan di lapangan.

Supaya pelaksanaan pekerjaan bisa selesai tepat waktu atau bahkan lebih cepat dari kontrak yang ada. ‘’Makanya diintensifkan koordinasi. PPK memonitor dan melakukan pengendalian secara intens.

Memastikan kira-kira potensi pekerjaan bisa dikerjakan sesuai jadwal kontrak. Dia memonitor pencapaiannya secara berkala. Konsultasi ke pimpinan kalau ada kendala,’’ sarannya.

Penumpukan belanja OPD yang sering terjadi di akhir tahun menjadi atensi dari BPKAD NTB. Pasalnya, cara kerja pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) baik berupa ganti uang, tambah uang, maupun belanja pihak ketiga selalu membuat kerepotan dan cenderung merugikan BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). (nas)

Satu Merah, Delapan Kabupaten/Kota Rapor Kuning Dari Hal. 1 Tahun 2018, rata-rata angka stunting di NTB sebesar 33,49 persen. Angka stunting paling tinggi adalah Lombok Timur sebesar 43,52 persen. Kemudian Dompu 33,83 persen, Lombok Barat 33.61 persen.

Selanjutnya, Kabupaten Bima dan Kota Bima masingmasing 32,01 persen, Sumbawa 31,53 persen, Lombok Tengah 31,05 persen, Lombok Utara 29,30 persen, Kota Mataram 24,49 persen dan KSB 18,32 persen.

Eka mengatakan, untuk

menurunkan angka stunting tidak seperti membalikkan telapak tangan. Untuk menekan angka stunting upaya ang dilakukan bersifat konvergensi. Ia menyebut, penanganan stunting bukan saja dilakukan Kementerian Kesehatan, tetapi ada 13 kementerian yang terlibat. Seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, dan lainnya.

Pemprov NTB sendiri, kata Eka, mulai memfokuskan penanganan stunting pada desa-desa yang menjadi lokus stunting.

Yaitu, desa-desa yang jumlahnya stuntingnya paling tinggi. ‘’Ada 80 desa stunting di seluruh NTB. Di situ dilakukan intervensi yang lebih dibandingkan desa-desa yang lain. Di sana ada dihadirkan kader pembangunan masyarakat, yang tugasnya mengawasi secara keseluruhan penanganan stunting,’’ jelasnya.

Penanganan stunting juga berbicara soal sanitasi, air bersih dan jamban. Berbicara stunting, lanjut Eka, bukan saja soal makanan, tetapi juga soal pola hidup dan pendidikan.

Untuk itu, Pemprov mem-

berikan tablet tambah darah kepada anak remaja atau siswa SMA/SMK sederajat.

Karena biasanya mereka setelah lulus, kemudian menikah.

Tablet tambah darah tersebut diminum satu kali dalam seminggu. Kemudian untuk ibu hamil diberikan makanan tambahan, supaya bayinya sehat dan tidak kurang gizi. ‘’Di mana satu biskuit lapis nilainya sama dengan empat butir telur. Karena ibu hamil disuruh makan banyak ndak bisa, sehingga kita berikan makanan tambahan,’’ katanya.

Eka menambahkan, penu-

runan stunting merupakan program strategis nasional. Karena ini kaitannya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Ia mengatakan, tidak ada gunanya berusaha agar anak-anak menjadi pintar apabila di masa kecilnya mengalami gizi buruk. Karena otak anak sebesar 80 persen terbentuk dalam usia tiga tahun. ‘’Jadi kalau bicara stunting tak semata-mata bicara anak pendek. Kita bicara otak anak orang. Karena kalau dia stunting, pertumbuhan otaknya juga terhambat,’’ tandasnya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 25 Oktober 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tangani Vila Bodong

Pemkab Lobar Dinilai Tak Bernyali

Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) dinilai tidak bernyali dalam menangani vila diduga melanggar tata ruang atau vila bodong di kawasan Meninting, Kecamatan Batulayar. Pasalnya beberapa bulan lebih pascapenyegelan bangunan itu, belum ada lagi tindaklanjut dari Pemda.

Asisten I Setda Lobar, Ilham mengakui penanganan penertiban bangunan ini memang mandek, namun bukan karena pemda tidak berbuat apa-apa. “Tapi kami sedang berupaya mencari informasi apakah tindakan (penggusuran) bangunan itu bisa dilakukan, dengan mengambil contoh di tempat lain dalam hal kasus yang sama,” jelas Ilham.

Untuk membandingkan bagaimana penanganan bangunan ini, pihak pemda dalam hal ini Satpol PP melakukan studi banding ke Yogyakarta dalam rangka mencari perbandingan. Ia menegaskan dalam hal penanganan bangunan ini, pihak pemda butuh kehati-hatian sebab pihak aparat memberi warning agar hati-hati. “Terakhir ada rapat yang dipimpin

oleh Satpol PP untuk mencari solusi bagaimana kita mengambil tindakan terhadap persoalan ini. Sebab masih ada debatable, seperti bukti fisik (izin) dan lainlain. Polres juga mengambil tindakan,” tegas dia.

Sementara itu, sebelumnya Kasatpol PP Lobar, Mahnan menegaskan perlu menunggu proses hukum dalam rangka mencari kepastian hukum.

Akreditasi akan Fokus Penilaian Kinerja Satuan Pendidikan Mataram (Suara NTB) Badan Akreditasi Nasional (BAN) Sekolah/Madrasah (S/ M) pada tahun 2020 mengalami perubahan paradigma dalam penilaian akreditasi. BAN S/M mulai tahun depan tidak lagi fokus pada penilaian pemenuhan delapan standar pendidikan, tapi akan fokus terhadap penilaian kinerja satuan pendidikan.

Hal itu disampaikan Ketua BAN S/M Provinsi NTB, Drs. H. Suyanto, M.Ed., pada Kamis (24/10). Sebelumnya ia mengatakan, tahun 2019 ini adalah tahun transisi pergeseran paradigma BAN S/M dari compliance atau pemenuhan menuju performance atau kinerja. Ia berharap akhir tahun 2019 instrumen baru yang disebut dengan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) sudah selesai, sehingga tahun 2020 sudah diimplementasikan sebagai pengganti instrumen tahun 2017.

Poin penting yang membedakan antara instrumen akreditasi yang lama dan baru yaitu instrument tahun 2017 fokus pada pemenuhan delapan SNP. Sedangkan instrumen baru, dari delapan SNP itu, berfokus terkait kinerja yakni Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Proses, dan Standar Kompetensi Lulusan. “Di samping itu, untuk instrumen baru mencakup kepuasan Stakeholder,” ujarnya.

Terkait dengan perubahan, Suyanto juga menyampaikan pandangannya terkait terpilihanya Nadiem Makarim yang merupakan pendiri Gojek sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Menurutnya, kita harus optimis bahwa di bawah kepemimpinan Nadiem pendidikan di Indonesia akan lebih maju.

“Nadiem Makarim mengaku ia memang bukan dari sektor pendidikan. Tetapi pengalaman bisnis yang dijalankan selama ini adalah bisnis masa depan dan untuk mengantisipasi masa depan. Di era turbulensi perubahan seperti saat ini sangat diperlukan sosok yang mampu menerawang apa yang dibutuhkan untuk kehidupan di masa mendatang.

Dan pada hakikatnya pendidikan punya tugas untuk menyiapkan peserta didik menghadapi kehidupan di masa mereka di hari depan,” ujarnya.

Suyanto menjelakan, pejelasan Nadiem Makarim yang menarik adalah mengungkapkan kembali Link and Macth atau keterkaitan dan kesepadanan, sebuah kebijakan di dunia pendidikan yang pertama dikemukakan oleh Mendikbud Wardiman Djojonegoro (1993-1998). Kebijakan ini dikembangkan untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan umumnya dan dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha dan dunia industri khususnya.

“Kebijakan ini masih sangat relevan apalagi jika keterkaitan dan kesepadanan diarahkan kepada kebutuhan pembangunan di masa depan. Kita tidak bisa pungkiri bahwa peran teknologi sangat mempengaruhi keberhasilan pendidikan seperti yang diungkapkan Nadiem Makarim. Berbagai inovasi diperlukan dan kita tidak akan bisa berkembang jika melakukan segala sesuatu ‘as usual’atau biasa-biasa saja. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti irama kerja Mendikbud kita yang baru dan bersama-sama memajukan pendidikan di tanah air,” harapnya.

Dengan mendikbud baru yang mewakili kaum milenial, menurut Suyanto dipastikan akan ada perubahan pada Standar Nasional Pendidikan yang merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh setiap satuan Pendidikan. (ron)

”Proses hukum ini tengah berlangsung di Polres. Sebab jangan sampai nantinya kami selaku eksekutor atas perintah pak Bupati melakukan pembongkaran, justru keputusan Bupati ini digugat,” tegas dia. Karena itulah pihaknya masih menunggu apapun pertimbangan kejaksaan dan apapun tahapan yang dilakukan di kepolisian. Pada saat rapat dengan tim, pihak Polres kata dia meminta pemda jangan terburu-buru dan menunggu proses hukum tersebut. Sehingga pihaknyapun menunggu proses tersebut.

Bentuk upaya persuasif dari

pihak pemda sudah meminta legal opinion atau pendapat hukum kepada kejaksaan negeri. Pendapat hukum yang diminta tersebut, apakah pihaknya bisa melanjutkan eksekusi sebagai upaya langkah penertiban berikutnya atau menunggu. “Permintaan dan pendapat hukum dari Kejaksaan itu belum direspon, itu dalam rangka kami mencari kepastian hukum,”jelas dia.

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Lobar, AKP Priyo Suhartono membantah jika proses di kepolisian menghambat eksekusi vila yang akan dilakukan pemda.

Menurut dia, terkait persoalan ini pihak Satpol PP melapor ke Satreskrim bahwa akan melakukan eksekusi. “Tapi kami berikan saran, kalau mereka main eksekusi –eksekusi tanpa kekuatan hukum yang jelas, mereka (Satpol PP) bisa dikenakan pengerusakan nantinya. Malah Satpol PP bisa kena pidana, kayak peristiwa di Loteng itu,” tegas dia.

Terkait bangunan ini diduga melanggar tata ruang, menurut Priyo, kalau melanggar tata ruang kenapa justri izinnya keluar. Yang membuat aturan tata ruang Pemda, di satu sisi izin itu juga dikeluarkan pemda.

“Siapa yang menentang aturan itu sendiri. Kalau memang pemilik vila mengajukan izin menyalahi aturan, ya seharusnya jangan dikeluarkan izin. Kan gitu,” tegas dia. Apalagi kata dia, dokumen izin vila itu asli karena melihat tandatangannya basah. Namun izin itu tidak teregister di dinas. “Itu asli tandatangannya,”jelas dia. Untuk membatalkan izin itu maka harus melalui PTUN. Sebab pemilik vila sendiri tidak salah, mengingat ada izin asli yang dimiliki. Perkara itu tidak tercatat, yang pasti izin yang dimiliki asli. (her)

(Suara NTB/ari)

CIDOMO TRAWANGAN – Cidomo di Gili Trawangan tengah menunggu penumpang. Pascagempa yang melanda daerah ini, pendapatan para kusir cidomo menurun drastis. Makin jarang wisatawan mancanegara yang menggunakan jasa mereka untuk mengelilingi gili itu.

Cidomo Gili Trawangan Turun Omzet Pascagempa Tanjung (Suara NTB) Para kusir cidomo dan kusir dongol di Gili Trawangan mengalami penurunan omzet setelah peristiwa gempa melanda Lombok Utara tahun 2018 lalu. Bahkan, sebagian kusir terpaksa pulang kampung dan baru kembali ke Gili dalam 2-3 bulan terakhir.

Salah satu kusir dongol, Enal, Rabu (23/10) mengakui, aktivitas angkutan bergantung pada aktivitas pembangunan di pu-

lau. Sejak gempa, kalangan pengusaha masih fokus melakukan perbaikan bangunan sehingga tidak banyak material yang bisa diangkut. “Kalau untuk material lancar meskipun kurang seramai sebelumnya. Omzet sehari sekitar Rp150 ribu, kalau sebelum gempa lebih dari Rp200 ribu,” ujarnya.

Menurut warga asal Loang Baloq, kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ini, dari omzet harian itu hasilnya dibagi tiga

antara kusir dan pemilik dongol. Selama tiga tahun di Trawangan sebagai buruh kusir, ia bersyukur diberi tumpangan tempat tinggal oleh pemilik dongol.

Senada Enal, Kusir Cidomo asal Pejeruk, Ampenan Kota Mataram, Bagus, mengamini hal serupa. Tingkat kunjungan ke Gili Trawangan relatif menurun dibandingkan sebelum gempa. Kondisi tersebut menyebabkan penghasilan

jasa angkut cidomo menurun.

Bagus menuturkan, sebagai kusir cidomo ia bisa menghasilkan pendapatan setengah hari berkisar Rp300 ribu, turun dari pendapatan sebelum gempa antara Rp500-600 ribu. “Saya beroperasi dari pagi sampai siang, setelahnya ada teman yang gantikan.

Tingkat kunjungan menurun.

Ini saja baru dua bulan lalu ditelpon untuk kembali lagi ke gili oleh bos,” akunya.

Selama 2 tahun menjadi kusir di Gili Trawangan, Bagus mengklaim tidak semua wisatawan memanfaatkan cidomo. Untuk sekali rit, tarif cidomo sebesar Rp100 ribu.

Sedangkan tarif keliling Gili Trawangan sebesar Rp175 ribu dengan jumlah penumpang maksimal 3 orang. “Harapan kami, jalan lingkar ini ditata sehingga pengunjung lebih nyaman saat menggunakan Cidomo,” imbuhnya. (ari)

226.460 Warga Lotim Belum Jadi Peserta JKN-KIS Selong (Suara NTB) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Selong mencatat 226.460 jiwa warga Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan NasionalKartu Indonesia Sehat (KIS).

Kepala BPJS Cabang Selong, Made Sukmayanti kepada Suara NTB, Kamis (24/ 10), mengaku dari data tersebut, masih terdapat 17,51 persen dari jumlah 1,293.581 jiwa penduduk Lotim yang belum JKN. Sedangkan dari daftar kepesertaan, terbanyak dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN sebanyak 855.883 jiwa. PBI APBD Kabupaten 43.347 jiwa dan PBI APBD Provinsi 10.081 jiwa. ‘’Adapun dari kepesertaan non PBI, pekerja penerima upah (PPU) atau para karyawan perusahaan 71.992 jiwa, peserta mandiri atau disebut Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebanyak 75.801 dan Bukan Pekerja 10.017 jiwa,’’ terangnya.

Masih banyaknya warga Lotim yang belum masuk JKN-KIS BPJS Kesehatan ini diharapkan bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan memperbaiki data. Selain itu, banyaknya peserta mandiri yang menunggak diduga juga karena tidak mampu bayar disarankan bisa diubah datanya dan ganti menjadi PBI. Diakuinya, dalam data, dari 75 ribu peserta mandiri, 64 ribu di antaranya menunggak pembayaran. Tersebar di 20 kecamatan se Lotim dan terbanyak di Kecamatan Pringgabaya, 6.409 jiwa atau menunggak sebesar Rp3,7 miliar. Menyusul Kecamatan Selong, terbanyak kedua jumlah penunggak yakni 5.936 jiwa atau menuinggak sebesar Rp3,5 miliar. Kecamatan Masbagik menunggak sebanyak 5.556 jiwa, atau sebesar Rp3,04 miliar lebih. Kecamatan lainnya, rata-rata menunggak di atas Rp 1 miliar dengan jumlah peserta lebih dari seribu orang.

Menurutnya, perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan

Sosial (DTKS) sesuai arahan dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos pada pertemuan beberapa waktu lalu akan bisa memperbaiki juga data kepesertaan. Pemerintah pusat siap mengalokasikan anggaran lebih besar lagi untuk menampung peserta yang tidak mampu membayar secara mandiri.

Sebelumnya Kepala Dinas Sosial (Disos) Lotim, H. Ahmat mengatakan saat ini pihaknya sedang dalam proses perbaikan DTKS tersebut. Data ditelusuri detail by name by address. Sebelumnya dalam Basis Data Terpadu (BDT) yang sekarang menjadi DTKS, terdapat sebanyak 814.213 jiwa penduduk miskin. Data

kemiskinan tersebut diragukan sehingga pihak Disos pun terus mencoba melakukan perbaikan data.

Kepala Dinas Kesehatan Lotim, dr. H. M. Hasbi Santoso menyatakan, pemerintah daerah sudah siap memasukkan seluruh warga miskin di Lotim sebagai peserta PBI APBD. Bahkan, ujarnya, tidak ada

alasan orang miskin tidak bisa berobat karena alasan tidak ada biaya. Apalagi Pemkab Lotim mengalokasikan anggaran Rp 14,1 miliar tahun 2019 ini untuk 51 ribu warga miskin. Di mana, 43.347 jiwa sudah masuk dalam data ini dan warga miskin yang belum terdata dipersilakan mendaftarkan dirinya. (rus)