Edisi 25 Oktober 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

RABU, 25 OKTOBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 188 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

BPK Temukan Kekurangan Volume Pekerjaan Sembilan Proyek Penataan Destinasi Ibnu Salim

Sembilan proyek penataan destinas wisata tersebut yakni penataan Gili Air (shelter dermaga) dikerjakan CV TU dengan nilai kontrak Rp 477.4-

TO K O H SDM Berkarakter Baik SUATU negara akan mampu membangun ekonomi yang kuat, bertahan di tengah berbagai tantangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila memiliki populasi yang cukup. Populasi yang dimaksud adalah manusiamanusia yang memiliki karakter yang baik.

Ada tiga tahapan yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi manusia berkarakter baik, pertama moral knowing adalah kemampuan membedakan mana yang baik dan buruk untuk diterapkan dalam seluruh konsep kehidupan. Kedua, moral feeling adalah seseorang yang dalam kesehariannya mampu mencintai kebaikan, berbuat baik dan bersahabat dengan orang orang baik.

Ketiga adalah moral behavior, yaitu seluruh kebaikan yang ada dalam pikiran dan pemahaman seseorang, Bersambung ke hal 15

TGH. M. Zainul Majdi (Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R 40 Kepsek Diganti

KEPALA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji memastikan 40 Kepala SMA/SMK akan segera diganti. Pasalnya, masa jabatan kepala sekolah (Kepsek) itu, sudah lebih dari delapan tahun. Mutasi Kepala SMA/ SMK direncanakan dalam waktu dekat ini. ‘’Mutasi kepala sekolah boleh jadi minggu depan, boleh jadi bulan depan. Kepala (Suara NTB/nas) Sekolah yang sudah delapan H. Muh. Suruji tahun lebih, semuanya diganti,’’ kata Suruji ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (24/10) siang kemarin.

Ia menyatakan, jumlah Kepala SMA/SMK Negeri yang masa jabatannya sudah lebih dari delapan tahun antara 30-40 sekolah. Semua kepala sekolahnya dipastikan diganti dalam waktu dekat ini. Selain itu, sebanyak 24 SMA/ SMK yang kepala sekolahnya selama ini diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) dipastikan akan diisi.

Bersambung ke hal 15

43.000. Penataan Jalan Lingkungan Desa Adat Senaru dikerjakan CV Nor dengan nilai kontrak Rp 174.270.000. Pembangunan Mussola Aik Nyet dikerjakan CV SM dengan nilai kontrak Rp 199.650.000.

Selanjutnya Penataan Gili Trawangan dikerjakan CV PK dengan nilai kontrak Rp 170.450.000. Pembangunan Taman Wisata Air Terjun Sendang Gile dikerjakan CV Mrg dengan nilai kontrak Rp

331.817.000. Penataan Taman Suranadi dikerjakan CV AM dengan nilai kontrak Rp 199.700.000.

Kemudian Penataan Fasilitas Teluk Nare dikerjakan CV PA dengan nilai kontrak Rp 199.490.000. Pembagunan Toilet Pasar Seni Senggigi dan Pembangunan Fasilitas Pariwisata Sembalun masing-masing dikerjakan CV Mdk dengan nilai kontrak Rp 199.540.000 dan CV Yul dengan nilai kontrak Rp 199.500.000.

Bersambung ke hal 15

Dispar Sudah Hubungi Rekanan DINAS Pariwisata (Dispar) Provinsi NTB, telah memberikan sejumlah hibah dalam penataan destinasi wisata. Namun menjadi temuan BPK bahwa sebanyak sembilan paket pengerjaan proyek penataan destinasi dinyatakan kekurangan volume pengerjaan senilai Rp 395.965.072.

Kepala Dispar NTB, H.L.Moh.Faozal,S.Sos.,M.Si mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pemanggilan kepada para rekanan. Selain itu pihaknya juga menginstruksikan agar melakukan pengembalian dalam tempo yang sudah ditentukan. ‘’Ada persepsi yang berbeda antara rekanan dengan BPK. Namun semuanya sudah clear sesuai dengan nilai yang menjadi temuan BPK,’’ ujarnya kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (24/10).

Ia mengatakan bahwa rekanan sudah melakukan pengembalian lebih dari Rp 300 juta.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kekurangan volume pekerjaan sembilan proyek penataan destinasi wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB tahun anggaran 2016. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Pemprov NTB 2016 yang diperoleh Suara NTB, kekurangan volume pekerjaan sembilan proyek tersebut senilai Rp 395.965.027,58.

H.L.Moh.Faozal

(Suara NTB/kir)

TANDUS - Kondisi salah satu perbukitan di sekitar KEK Mandalika, terlihat tandus dan gersang. Pembangunan di luar KEK Mandalika saat ini marak dan tak terkendali. Banyak bukit-bukit di sekitar KEK Mandalika yang dikeruk untuk pembangunan sarana prasana pariwisata.

Hentikan, Pembangunan di Luar KEK Mandalika Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB meminta Pemda Lombok Tengah (Loteng) menghentikan pembangunan di luar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang tak terkendali.

Pembangunan di luar KEK Mandalika saat ini marak dan tak terkendali. Banyak bukit-

bukit di sekitar KEK Mandalika yang dikeruk untuk pembangunan sarana prasana pariwisata. ‘’Pembangunan di luar kawasan perlu diatur supaya tidak kontraproduktif. Itu bagiannya (kewenangan) Pemda. Jangan sampai nanti itu ada investor yang mem-

bangun di luar kawasan,’’ kata Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (24/10) siang kemarin.

Menurutnya, sudah ada komitmen dari Bupati Loteng untuk mengendalikan bahkan melarang pembangunan di luar KEK Mandalika. Artinya,

pembangunan di dalam KEK Mandalika harus terbangun dulu baru kemudian daerah penyangganya.‘’Jangan penyangganya dulu. Pemda Lombok Tengah harus selektif memberikan perizinan. Dan itu harus masuk dalam RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Lombok Tengah. Yang punya kewenangan kabupaten. Itulah yang kita minta RDTRnya,’’ kata Rosiady.

Pemda diharapkan mendukung Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengelola kawasan untuk mencegah investor

membangun di luar KEK Mandalika. Untuk itu, dalam Perda RDTR harus jelas pengaturan pemanfaatan ruang di luar KEK Mandalika.

Terkait dengan pembangunan sejumlah fasilitas pariwisata di dalam KEK Mandalika, Sekda meminta ITDC untuk mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja dan bahan lokal. Kebijakan saat membangun kawasan Nusa Dua Bali perlu ditiru. Di mana pada waktu itu, semua pembangunan hotel harus memanfaatkan genteng produksi lokal setempat.

Bersambung ke hal 15

Rekrutmen November, Gaji Guru Honorer SMA/SMK Dialokasikan Rp 60 Miliar Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB memastikan rekrutmen guru honorer jenjang pendidikan SMA/SMK/ SLB akan dilakukan November 2017 mendatang. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyetujui pengalokasian anggaran untuk gaji ribuan guru honorer tersebut.

Hal tersebut diungkapkan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (24/10). Ia menjelaskan, kepastian rekrutmen tersebut setelah adanya persetujuan alokasi anggaran untuk gaji guru honorer dari TAPD pada tahun 2018 mendatang.

“Sekarang sudah jelas. Di

TAPD sudah dianggarkan dari usulan kita Rp 125 miliar dianggarkan Rp 60 miliar pada 2018. Artinya, tahun ini jadi kita melakukan rekrutmen.

Karena anggaran sudah ada,” kata Suruji.

Suruji menyebutkan, akan dilakukan rekrutmen 5.200 guru honorer SMA/SMK termasuk pegawai tata usaha.

Untuk kebutuhan gaji 5.200 guru honorer ini pihaknya sebenarnya mengajukan anggaran sebesar Rp 125 miliar.

Namun, anggaran yang disetujui TAPD dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2018 baru sebesar Rp 60 miliar. Ia menyatakan jika masih kurang

maka akan ditambah pada anggaran perubahan.

Mantan Kepala BKD dan Diklat NTB ini menjelaskan, sebanyak 5.200 guru honorer yang akan direkrut tersebut juga akan disebar di SMA/ SMK swasta terutama di Pondok Pesantren (Ponpes). Sehingga, Bersambung ke hal 15

Kepala BKD Kota Mataram Diperiksa Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Sejumlah kepala dinas di Kota Mataram dalam dua pekan terakhir diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi NTB. Selasa (24/10) kemarin, giliran Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi dimintai keterangan.

Syakirin datang sekitar pukul 15.30 Wita. Sebelum masuk ke ruang pemeriksaan, ia sempat ke mushala untuk Salat Ashar. Usia salat, saat ditanya, Syakirin memilih diam. Dipancing dengan pertanyaan seputar pemeriksaa atas dua kasus retribusi yang diusut Kejati NTB, ia mengaku belum bisa berkomentar banyak. ‘’Saya baru saja tiba.

Kan ndak tahu apa yang mau diperiksa,”kelitnya. Ditanya

(Suara NTB/ars)

soal retribusi parkir, beberapa kali dijawabnya singkat dengan kalimat ‘’tidak’’.

Sementara di tangannya, mengapit map berisi dokumen. Saat ditanya perihal dokumen itu, dia tak menampik, akan diserahkan ke Kejaksaan. “Ini mau nyerahkan dokumen saja,” ujarnya sambil berlalu.

Saat itu juga Syakirin masuk ke ruang pemeriksaan Pidsus lantai II. Yang bersangkutan menjalani pemeriksaan di ruang Kasi Penyidikan Pidsus Kejati NTB, Zulkifli Hadi, SH.,MH. Sebagai gambaran, saat ini di Pidsus Kejati NTB sedang mengusut dugaan bocornya retribusi parkir yang mencapai miliaran rupiah. Kepala Dinas Perhubun-

DIPERIKSA - Kepala BKD Kota Mataram H.M. Syakirin Hukmi saat akan masuk ke ruang pemeriksaan di Pidsus Kejati NTB.

gan Kota Mataram H. Khalid juga pernah dipanggil dan dimintai keterangan sebelumnya. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dan mantan Kepala UPTD juga sudah diklarifikasi, terkait aliran penarikan retribusi sampai dengan masuknya ke bendahara. Informasinya, Jaksa menelisik jumlah penarikan, dicocokkan dengan potensi, dibandingkan dengan penerimaan, guna mengetahui angka indikasi kebocoran.

Diperiksanya Syakirin menambah daftar kepala dinas yang diklarifkasi Kejaksaan. Sebelumnya Kadis PU Mahmudin Tura diperiksa terkait mangkraknya proyek Mataram Water Park, Kepala Dinas Perdagangan Lalu Alwan Basri diperiksa terkait dugaan bocornya retribusi pasar dan H. Khalid terkait dugaan bocornya retribusi parkir. (ars)

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 25 Oktober 2017 (Suara NTB/cem)

Halaman 2

REKLAME - Badan Keuangan Daerah akan memberikan sanksi sosial bagi penunggak pajak reklame di Mataram.

Reklame di Cakranegara merupakan potensi terbesar pajak reklame dimiliki oleh Pemkot Mataram.

Bangun Balai Pertemuan Warga KELURAHAN Cakranegara Utara saat ini sedang membangun balai pertemuan warga baru menggantikan bangunan lama. Menurut Lurah Cakranegara Utara, I Gde Sweca, pembangunan balai baru ini dikarenakan bangunan yang lama kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk digunakan lagi.

“Masyarakat merasa takut kalau nanti bangunannya rubuh atau bagaimana,” jelasnya saat ditemui di ruangannya, Selasa (24/10). Sweca menerangkan jika bangunan lama ini dulunya dibangun atas inisiatif warga serta dananya dikumpulkan secara sukarela. “Kalau sekarang, tidak bisa lagi seperti dulu sehingga kita mencari bantuan dana,” jelasnya.

Dana yang digunakan untuk membangun balai pertemuan ini, kata Sweca, berasal dari dana aspirasi. “Dananya dari pemerintah yang merupakan dana aspirasi, sehingga itu yang kami gunakan untuk pembangunan balai baru ini,” ujarnya. Ia menambahkan jika nantinya balai ini akan berbentuk balai terbuka yang digunakan untuk pertemuan atau kegiatan masyarakat.

“Rencananya nanti balai akan digunakan untuk posyandu atau kegiatan rapat dan pertemuan para kader kelurahan,” kata Sweca. Bangunan balai baru nantinya akan berbentuk seperti bale atau berugak berukuran besar. “Bangunannya memang tidak sebesar yang dahulu, tetapi ukurannya lebih kecil,” ujarnya. Hal ini dikarenakan dulu juga digunakan sebagai aula yang sekarang sudah dibangun aula yang berukuran lebih besar tepat di samping balai yang akan dibangun. “Aula ini biasa digunakan oleh warga untuk hajatan dan tidak dikenakan biaya,” tambahnya.

Pembangunan balai pertemuan ini baru saja dikerjakan, terlihat dari pondasi bangunan lama yang baru saja dirubuhkan. “Pengerjaannya baru berjalan 4 hari terakhir karena harus segera jadi,” terangnya. Bangunan balai pertemuan ini, kata Sweca, direncanakan selesai akhir Desember. (uul)

I Gde Sweca (Suara NTB/uul)

Kecewa Kadishub Tak Hadir KEPALA Dinas Perhubungan Kota Mataram, H. Khalid tengah menjadi buah bibir di kalangan Pansus Andal Lalin.

Ini menyusul ketidakhadiran orang nomor satu di Dinas Perhubungan Kota Mataram ini dalam rapat pembahasan raperda Andal Lalin di DPRD Kota Mataram, Senin siang. Anggota Pansus Andal Lalin DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (24/10) mengaku sangat kecewa atas ketidakhadiran Kadishub Kota Mataram.

Pasalnya, ini bukan kali pertama Kadishub tidak menghadiri rapat pansus Andal Lalin. ‘’Dia (Kadishub, red) sudah tiga kali tidak hadir dan hanya mengirim utusan,’’ sebutnya.

Apalagi, lanjut Ismul yang diutus menghadiri rapat pansus adalah salah seorang kepala bidang yang ternyata belum paham mengenai perhubungan karena baru saja di mutasi ke Dishub Kota Mataram.

Bukan itu saja, kadishub bahkan tidak mengkonfirmasi kapan dia bisa meluangkan waktu melakukan pembaasan raperda itu bersama pansus. Politisi PKS ini menyayangkan sikap Kadishub, sebab raperda itu diusulkan sendiri oleh eksekutif. Artinya, eksekutif sangat berkepentigan dengan perda itu. Dari pasal-pasal yang ada dalam raperda andal lalin sangat erat hubungannya dengan Dishub selaku ketua tim nantinya dalam rangka mengeksekusi rekomendasi pengembag atau pengusaha yang mengusulkan Andal lalin ke Dishub.

Andal lalin dalam undang-undang secara tegas telah mengatur. Bahwa itu sebagai salah satu syarat untuk mengeluarkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Untuk itu, Dishub harus memahami betul siapa-siapa yang terlibat dalam keluarnya rekomendasi andal lalin. ‘’Tidak hanya Dishub selaku motornya, tetapi pihak kepolisian juga. Nah ini yang mau kita sinkronkan terhadap Kadishub,’’ terangnya.

Yang jelas, banyak hal yag membutuhkan penjelasan Kadishub kaitannya dengan raperda andal lalin. Seperti status jalan harus clear dan ini harus diatur oleh daerah.

Namun karena ketidakhadiran Kadishub, pansus memutuskan, tidak melanjutkan pembahasan raperda itu sampai kepala dinas dapat menghadiri rapat itu. ‘’Ada kepentingan-kepentingan pribadi yang seharusnya dikonfirmasi. Hargai dong lembaga ini (DPRD ota Mataram, red). Dewan tidak minta dihargai secara pribadi, tetapi hargai lembaga ini. Kita sudah mengatur jadwal dan banyak dampaknya.

Kemudian ditunda hanya karena kepentingan pribadi,’’ sesalnya. (fit)

Ismul Hidayat (Suara NTB/fit)

Nunggak Pajak

Pengusaha Reklame akan Disanksi Sosial

Mataram (Suara NTB) Pengusaha reklame menunggak pajak harus bersiap - siap. Badan Keuangan Daerah tengah menyusun Peraturan Daerah (Perda) memberikan sanksi sosial bagi penunggak pajak. Sanksi sosial itu berupa pemasangan tulisan di papan reklame berbunyi “Reklame ini Belum Bayar Pajak”. Ini sebagai bentuk teguran, di samping juga mencabut kontens reklame yang dipasang.

Pemberian sanksi sosial itu tidak terlepas dari minimnya serapan pajak reklame tahun ini. Realisasi hingga pertengahan Oktober mencapai 40 persen dari sebelumnya 39 persen.

Badan Keuangan Daerah sudah menyurati pemilik advertising mengingatkan masa jatuh tempo, sehingga mereka harus membayar pajak baru. Tetapi, pengusaha belum juga membayar.

Kepala BKD Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi ditemui, Selasa (24/10) menegaskan, yang perlu diketahui oleh pengusaha advertising mengenai pajak dan izin reklame.

Pajak reklame itu berkaitan

dengan konten reklame. Ini harus dibayar setiap ada pemasangan baru. Berbeda dengan izin pemasangan reklame dikenakan satu kali ketika mengurus izin.

Ia mencontohkan, produk A memiliki kontrak pemasangan selama tiga bulan. BKD akan melihat kontraknya. Begitu berakhir masa pajak dan ada pemasangan baru, maka harus bayar pajak baru lagi.

Jika pajak konten reklame sebelumnya tidak dibayar.

Tim BKD akan bergerak dan menutup reklame tersebut dan mencantumkan tulisan “Belum Bayar Pajak” “Itu salah satu bentuk teguran ditutup dan ditempelkan

tulisan belum membayar pajak,” kata Syakirin.

Pemberian sanksi sosial bagi penunggak pajak reklame akan dimulai Januari 2018. Ini dimaksudkan, ada kesadaran pengusaha segera membayar kewajiban mereka kepada daerah.

Salah seorang pengusaha reklame di Mataram, Firadz Fariska tidak mempersoalkan sanksi sosial tersebut. Secara psikologi tentu memiliki dampak bagi pengusaha advertising taat membayar pajak. Akan tetapi, ia memberikan catatan kepada pemerintah agar membantu pengusaha memperbaiki proses pelayanan.

Selama ini, pengelola advertising bukannya tidak mau membayar, tetapi proses panjang dan rumit sehingga jadi tunggakan.

Kondisi ini tentu merugikan pengusaha. Padahal, kewajiban yang dibebankan pemerintah akan ditunaikan.

“Kecuali lalai, itu sah - sah saja. Kita kooperatif apa jadi kebijakan pemerintah jadi kebaikan bersama. Karena, kami ini mitra pemerintah,” kata dia.

Meski secara langsung tidak merasakan sulitnya membayar pajak reklame, Firadz justru mendapatkan laporan dari rekan - rekannya alur pembayaran pajak cukup panjang.

Pajak telah jatuh tempo harus meminta rekomendasi dari PKP untuk perpanjangan perizinan, sehingga membutuhkan rekomendasi sebagai dasar bayar pajak.

Sementara, BKD tidak mau menerima uang kalau tidak disertai rekomendasi.

“Kalau dulu enak tinggal Dispenda keluarkan tagihan, tidak perlu ada proses tambahan. Sebenarnya, harus ada koordinasi internal BKD dan PKP menyiasati. Jangan sampai pengusaha dirugikan dengan proses panjang,” sarannya.

Tak Perlu Ada Rekomendasi Syakirin mengatakan, pembayaran pajak reklame tidak harus ada rekomendasi dari instansi teknis. Apabila pengusaha telah menerima surat teguran, maka harus segera membayar pajak mereka. Dengan catatan, kena sanksi administrasi dua persen.

Mantan Kadispenda Kota Mataram ini tidak ingin masuk pada urusan administrasi termasuk yang dikeluhkan pengusaha mengenai rekomendasi tersebut. Sebab, itu menjadi kewenangan instansi teknis. (cem)

Komisi I Desak Perekaman E-KTP Rampung Sebelum Pilkada Mataram (Suara NTB) Kalangan Komisi I DPRD Kota Mataram mendesak Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Kota Mataram Kota Mataram merampungkan perekaman E-KTP sebelum berlangsungnya Pilkada NTB 2018 mendatang. Desakan ini menyusul masih banyaknya jumlah warga Mataram yang belum terekam E-KTP. “Ini kalau tidak cepat diproses, bisa bisa warga tidak bisa ikut memilih,” ungkap anggota Komisi I DPRD Kota Mataram, H. Ehlas, SH., MH., kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (24/10).

Untuk mengejar target perekaman E-KTP rampung sebelum Pilkada, Ehlas meminta jajaran Disdukcapil Kota Mataram mempercepat perekaman. Ini mengingat jumlah warga Mataram yang belum terekam E-KTP sebanyak hampir 12 ribu orang. “Kalau tidak diproses secepatnya, warga akan kehilangan hak suara.

Ini akan menimbulkan konflik nanti,” ujarnya. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Disdukcapil, katanya, harus disiasati dengan inovasi.

Pelayanan tidak hanya terkonsentrasi pada satu tempat saja.

Karena selama ini, lanjutnya, pelayanan E-KTP terpusat hanya di kantor Disdukcapil. Ia menyarankan Disdukcapil membagi staf mereka. Sebagian disiagakan di kantor Disdukcapil, dan sebagian lainnya disebar ke kelurahan - kelurahan. Dengan cara ini, politisi Demokrat ini yakin target perekaman E-KTP bisa terkejar. Pelayanan E-KTP di Disdukcapil harus menjadi bahan evaluasi Pemkot Mataram. Karena idealnya pelayanan kepada masyarakat tidak berpatokan pada jam kerja.

Kalaupun ada jam lembur, menurut dia, tidak ada masalah dianggarkan insentif bagi pegawai. “Pelayanan kepada masyarakat itu tidak boleh putus. Harus tetap jalan walaupun

jam istirahat, seperti di bank,” ungkapnya. Pelayanan pada jam istirahat bisa dilakukan secara bergilir oleh para staf. Selain itu, Ehlas menyarankan supaya tidak semua rangkaian pelayanan EKTP dilakukan di kantor Disdukcapil. Misalnya, warga yang sudah melakukan perekaman EKTP tidak harus kembali ke kantor Disdukcapil untuk mengambil suket (surat keterangan).

Suket atau E-KTP yang sudah selesai oleh Disdukcapil diserahkan ke kelurahan masing masing. Sehingga warga pemilik suket atau E-KTP dapat mengambil di kantor lurah masih-masing. Demikian pula dengan dokumen Kependudukan lainnya. Sehingga perekaman E-KTP di Disdukcapil tidak direcoki dengan kegiatan selain perekaman E-KTP dan pembuatan dokumen Kependudukan yang lain. “Intinya untuk pengambilan bisa memanfaatkan kelurahan bahkan kepala lingkungan,” tandanya. (fit)

Perbaikan Empat Kantor Lurah Dikerjakan Tahun Depan Mataram (Suara NTB) Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram telah mengusulkan perbaikan empat kantor kelurahan. Diantaranya, Sayang-Sayang, Selagalas dan Cakra Selatan Baru. Proyek ini mulai dikerjakan tahun 2018 mendatang. “Kita sudah usulkan di anggaran 2018. Tahun depan sudah dikerjakan,” kata Kabag Pemerintah Setda Kota Mataram, Putu Sudarsana, Selasa (24/10).

Putu menjelaskan, kondisi kantor kelurahan terutama Sayang - Sayang nyaris roboh.

Kantor yang ditempati saat ini, merupakan bangunan lama sehingga harus dibangun dari ulang. Sedangkan, tiga kantor lurah lainnya itu berbeda letak kerusakannya. Ada yang rusak aulanya, kayu mulai rapuh dan lain sebagainya.

Beda kondisi bangunan, beda pula intervensi penganggarannya. Perbaikan Kantor Lurah Sayang - Sayang diang-

(Suara NTB/dok)

Putu Sudarsana garkan Rp 600 juta. Sedangkan, tiga lainnya masing - masing Rp 200 juta. “Kemungkinan ini cukup,” jawabnya.

Putu menjelaskan, revitalisasi terhadap kantor kelurahan itu menjadi kebijakan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Ia menginginkan kantor camat dan lurah harus mendapatkan perhatian untuk peningkatan pel-

ayanan. Lurah dan camat dinilai sebagai ujung tombak pelayanan di masyarakat.

Terkait pembangunan Kantor Lurah Tanjung Karang Permai dipastikan akan segera rampung. Di APBDP 2017, telah mendapatkan tambahan anggaran Rp 150 juta.

“Tahun ini jadi,” ucapnya.

Yang masih menjadi beban pemerintah saat ini, keberadaan Kantor Cilinaya masih mengontrak. Pemerintah belum bisa menyediakan kantor secara permanen karena tingginya harga lahan di wilayah Cakranegara.

Disamping itu, lahan di sana pun sempit. Untuk Karang Taliwang menggunakan aset milik Pemkot Mataram. Sementara, Mayura menggunakan aset Pemprov NTB. Ia menambahkan, perlahan pemerintah akan memenuhi kebutuhan kantor pelayanan.

Tetapi harus melihat kondisi finansial dan skala prioritas kebijakan pembangunan. (cem)

(Suara NTB/cem)

MWP - Dua orang tenaga harian lepas (THL) Dinas PUPR terlihat beristirahat di bawah tangga bangunan di MWP.

Dispora Tantang Investor Kelola MWP Mataram (Suara NTB) Dinas Pemuda dan Olahraga secara terang - terangan menantang investor yang ingin mengelola MWP (Mataram Water Park). Potensi MWP sangat besar jika dikembangkan sebagai tempat rekreasi hiburan keluarga.

MWP yang terletak di kompleks Taman Udayana ini, sejak lama tak bertuan. Aset yang dibangun dengan anggaran Rp 6 miliar tersebut, kini ditelisik oleh Kejaksaan.

Keinginan menghidupkan kembali MWP, justru diragukan oleh kalangan legislatif. Pengelolaan jika dipegang oleh pemerintah akan membebani anggaran untuk biaya operasional. Disamping itu, pengelolaan dikhawatirkan tidak profesional.

Kepala Dispora Kota Mataram, Amran M. Amin yang dikonfirmasi, Selasa (24/10) memang tak menampik hal tersebut. Untuk biaya perawatan atau pemeliharaan saja membutuhkan anggaran tidak sedikit. Sementara, ia dituntut untuk harus mengoptimalkan aset tersebut. Tentu bagaimana mengedepankan pengelolaan secara profesional. “Iya memang harus butuh biaya tidak sedikit kalau perawatan diharapkan dari daerah,” kata Amran.

Dua investor sempat menawarkan diri. Mereka membuka komunikasi dengan Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM. Rupanya, investor itu tidak serius ketika berbicara soal royalti dan lain sebagainya. Secara pribadi Amran menginginkan MWP dikelola

oleh investor. Aset itu akan dikelola secara profesional dan jelas keuntungan didapatkan oleh pemerintah.

Saat ini diakui, kolam renang tidak ramai. Lokasinya yang strategis justru jadi keuntungan pengusaha ke depannya. Nantinya, ia akan mengelola terintegrasi dengan kuliner dan penataan taman.

“Kita nanti koordinasikan dengan Dinas Perdagangan untuk kuliner. Begitu juga, penataan taman dengan Dinas PKP,” ucapnya.

Kalaupun nanti tidak ada investor mengelola, Dispora tetap mengambil alih pengelolaan. Menurutnya, menghidupkan MWP sudah harga mati pascapengelolaannya diserahkan sejak pertengahan tahun 2017. Amran tidak mau justru ini menjadi temuan oleh Kejaksaan. Apalagi sejumlah pejabat telah diperiksa penyidik.

Oleh karena itu, ia studi banding ke pengelolaan kolam renang di Mataram. Hal ini penting sebagai masukan sekaligus komparasi manajemen pengelolaan yang baik bagi pemerintah.

Tidak menutup kemungkinan kata dia, MWP akan mengarah ke komersil. Ini pun harus merujuk aturan Badan Keuangan Daerah dan Peraturan Perundang - Undangan.

Untuk pengembangan pun, Dispora bekerjasama dengan Kepsek SMP dan SMA di Kota Mataram. Pembelajaran olahraga renang diarahkan ke MWP. Sekolah dibebankan sekedar iuran untuk sirkulasi air. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 25 Oktober 2017

Halaman 3

Penjamin Proyek KEK Mandalika DIREKTUR Utama PT. Jamkrida NTB Bersaing, Indra Manthica sangat berharap dan cukup siap untuk menjamin pelaksanaan proyek-proyek fisik yang akan dibangun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Tidak lagi terbatas pada modal yang dimilikinya, Jamkrida NTB adalah satu bagian dari konsorsium perusahaan penjaminan daerah di seluruh Indonesia. ‘’Kami (Jamkrida se Indonesia) sudah membentuk perusahaan konsorsium dan telah kami ajukan ke pemerintah pusat. Kita telah siap ambil bagian untuk menjamin proyekproyek besar,” demikian Indra Manthica di temui di ruang kerjanya, Selasa (24/10) kemarin.

Konsorsium Jamkrida ini adalah gabungan perusahaan penjaminan di seluruh Indonesia. Jumlahnya sebanyak 16 Jamkrida. Sehingga ke depan tidak saja APBD I dan APBD II yang boleh dijaminkan, proyek-proyek yang didanai oleh APBNpun sangat layak Jamkrida menjaminnya. Salah satu amanat SK Menteri PU, bahwa perusahaan yang boleh menjaminkan proyek besar adalah perusahaan konsorsium.

“Tidak ada lagi batas modal saya kecil. Kami (konsorsium Jamkrida) sudah satu tubuh, saling menguatkan, proyek yang nilainya ratusan miliarpun, siap kami jaminkan,’’ katanya.

Artinya, dengan mekanisme surety bond (penjaminan proyek), Jamkrida akan menjadi penjamin pada proyek fisik yang akan dilaksanakan oleh investor di KEK Mandalika. Indra Manthica mengharapkan, ini agar keberadaan KEK Mandalika bisa bermanfaat bagi semua elemen di daerah. Termasuk perusahaan-perusahaan milik daerah.

Sebagai salah satu dari Perusda NTB, Indra mengatakan, pada waktunya ia akan meminta pemerintah daerah, sebagai pemilik saham untuk lebih kuat memperjuangkan agar Jamkrida juga masuk menjadi bagian dari pembangunan KEK Mandalika. Dengan harapan, uang-uang proyek pembangunan fisik di mega proyek kawasan ekonomi pariwisata itu, tidak transit begitu saja di daerah. ‘’Kalau melibatkan perusahan daerah, fee penjaminannya akan ngendap di daerah. Tidak pergi begitu saja. Karena itu, perusahaan-perusahaan daerah mestinya dilibatkan di sana (KEK Mandalika),” ujarnya.

Penguatan konsorsium ini Jamkrida ini, lanjut Indra Manthica, akan dibahas lebih intensif pada pertemuan dengan seluruh direksi Jamkrida di Indonesia pada 27 Oktober ini di Mataram.

Jamkrida NTB ditunjuk sebagai tuan rumah untuk pelatihan staf pelaksana Jamkrida untuk bidang surety bond. Jamkrida akan saling menguatkan agar keberadaannya di setiap daerah bisa menjadi tuan rumah di daerahnya masing-masing.

Pelatihan yang dilakukan di NTB, termasuk bagian dari antisipasi murninya berlaku UU Nomor 1 tahun 2016 tentang penjaminan. Di mana nanti pada awal januari 2019, lembaga asuransi tidak boleh lagi bermain di penjaminan. Penjaminan kredit sepenuhnya akan ditangani oleh perusahaan penjaminan. Sementara perusahaan asuransi akan melaksanakan sesuai bisnisnya.

“Sekarang ini kan masih ada perusahaan asuransi dan ada perusahaan penjaminan yang main. Padahal dua bidang usaha ini berbeda. Ini juga yang menjadi perhatian utama agendanya di NTB. Saat ini kita sudah saling menguatkan. Karena bisnis penjaminan ini akan berkembang,” demikian Indra Manthica (bul)

(Suara NTB/bul)

TOLAK - APTI Lombok menolak Instruksi Presiden yang meminta kepada petani tembakau untuk menyiapkan tanaman alternatif pengganti tembakau. Tampak sejumlah ibu rumah tangga sedang merapikan daun tembakau sebelum dikeringkan.

Asosiasi Petani Tembakau Lombok Tolak Instruksi Presiden

Mataram (Suara NTB) Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Lombok menolak Instruksi Presiden yang meminta kepada petani tembakau untuk menyiapkan tanaman alternatif pengganti tembakau. Instruksi ini, menyusul rencana pemerintah untuk menaikkan cukai rokok rata-rata sebesar 10,04 persen pada 2018.

Ketua APTI Kabupaten Lombok Timur (Lotim), L. Sahabudin mengaku kaget dengan adanya instruksi baru presiden yang akan diteruskan oleh para menteri terkait untuk menyiapkan alternatif pengganti bagi komoditas ‘’emas hijau’’ ini.

Komoditas tembakau menurutnya telah mengangkat kesejahteraan sebagian besar masyarakat di Pulau Lombok. Yang dulunya, di bagian selatan Lombok, tidak sedikit dari mereka yang berprofesi sebagai pengemis. Bela-

kangan, setelah tembakau ada, justru masyarakat Lombok Selatan keadaannya terbalik 180 derajat (kesejateraannya meningkat). ‘’Sekarang sudah pada kaya-kaya, pada beli mobil, beli tanah. Pendidikannya sudah tinggi. Harusnya pemerintah meningkatkan tanaman tembakau,’’ ujarnya.

Sebagai asosiasi yang menaungi para petani tembakau, APTI menurutnya bertolak pandangan dengan presiden. Komoditas tembakau ini telah menjadi usaha men-

darah daging bagi sebagian besar masyarakat Lombok.

Tembakau katanya, telah memberi dampak yang cukup besar terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Lombok. Untuk Lombok Timur, saat ini sebanyak 11.582 KK yang menggeluti usaha tembakau Virginia.

2.500 KK petani tembakau rajangan. Sementara Lombok Tengah jumlahnya sebanyak 5.000-an KK. Ratusan di Lombok Barat dan Lombok Utara. dengan luas areal yang telah dikembangkan untuk tana-

(Suara NTB/dok)

L. Sahabudin man tembakau rata-rata 16.000 hektare. Dengan produksi kering lebih dari 30.000 ton/tahun.

L. Sahabudin mengatakan, bila pemerintah ingin menggantinya. Tidak ada usaha lain

yang lebih menjanjikan selain tembakau. ‘’Mau nanam cabai, tomat, siapa yang menjamin pasarnya. Informasi ini cukup mengejutkan,’’ akunya.

NTB adalah salah satu provinsi yang mampu memasok kebutuhan rokok nasional sampai 80 persen. Artinya, cukup banyak rakyat yang menggantungkan hidupnya dari usaha musiman ini. Apalagi setiap tahun NTB mendapatkan jatah ratusan miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Karena itu, Pemprov NTB juga diharapkan memperjuangkannya ke pusat, agar komoditas tembakau untuk dikembangkan. Bukan ditiadakan. L. Sahabudin menyebut akan membahas persoalan ini di APTI nasional.(bul)

Pengaduan Terbanyak

Indra Manthica (Suara NTB/dok)

BPTP Bentuk Sentra Pembibitan Ayam KUB

Mataram (Suara NTB) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi NTB membangun percontohan pembibitan ayam Kampung Unggul Balitbang (KUB) sekala kecil model inti-plasma di Desa Aik Bukak, Kabupaten Lombok Tengah. Program ini menjadi perioritas BPTP Provinsi NTB, karena masih rendahnya tingkat penyediaan dan penggunanaan bibit ayam KUB yang unggul dan berkualitas dengan harga terjangkau.

Kepala BPTP Provinsi NTB, Dr. Ir. M. Saleh Mokhtar mengatakan, tujuan membangun percontohan pembibitan ayam KUB dimaksud, yakni membangun fasilitas untuk mendukung pengembangan model perbibitan ayam KUB sistem inti-plasm. Selain itu, mengembangkan model pembibitan inti sebagai penyedia bibit ayam usia satu hari (day old chicken/DOC) bagi model pembibitan plasma.

Karena menurutnya, ketersediaan bibit yang berkualitas dengan jumlah yang memadai sangat berperan dalam proses produksi ternak yang berkelanjutan.

Tujuan lainnya adalah mengembangkan model pembibitan plasma sebagai penyedia DOC pada usaha ayam KUB skala kecil bagi masyarakat sekitar. BPTP NTB sendiri telah melaksanakan kegiatan ini sejak Agustus 2017, yang dimulai dengan kegiatan identifikasi dan penetapan calon peternak (1 orang inti, 2 orang plasma) dan calon lokasi.

Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan kandang, satu unit untuk peternak inti, dua unit kandang untuk peternak plasma 1 dan 2.

BPTP NTB juga sekaligus menyediakan peralatan, memberikan ayam indukan, DOC, pakan, dan sarana produksi lainnya. Sebagai lembaga yang bertugas memberikan pendampingan dan menyediakan teknologi yang dibutuhkan oleh petani peternak, BPTP NTB telah merakit teknologi unggulan yang disiapkan baik untuk peternak Inti maupun plasma.

Diantaranya, teknologi model kandang perbibitan ayam KUB, teknologi manajemen pemeliharaan pembibitan ayam KUB meliputi manajemen pemberian pakan dan minum.

Teknologi manajemen kesehatan perbibitan ayam KUB berupa pemberian vaksinasi, teknologi penetasan telur dengan menggunakan alat tetas otomatis, serta teknologi pemasaran. ‘’Setelah kandang dan fasilitas pendukung sudah selesai dibangun, kami mengundang masyarakat Desa Aik Bukak untuk mengikuti FGD (Forum Group Discussion) yang kami laksanakan belum lama ini,” katanya di Mataram, Selasa (24/10).

Pesertanya adalah kepala dusun, kepala desa dan calon peternak tersebut bertujuan untuk menyampaikan informasi rencana kegiatan dan menggali informasi tentang peluang, tantangan, masalah dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan usaha ternak ayam (KUB). Pasca FGD, para peternak kemudian mendapatkan bibit ayam KUB berumur satu hari, indukan betina sebanyak 250 ekor dan indukan jantan 50 ekor.

Dengan dukungan tersebut, BPTP akan mengawal program percontohan pembibitan ayam KUB tersebut hingga kelompok binaan benar-benar mampu menjalankan usahanya secara M. Saleh Mokhtar (Suara NTB/bul) mandiri.(bul)

Lambannya Penerbitan Paspor CTKI Mataram (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB telah menerima banyak keluhan akhir-akhir ini. Terutama yang menyangkut layanan keimigrasian. Umumnya yang berkaitan dengan pengurusan dokumen calon TKI. Banyaknya keluhan yang masuk kepada pemerintah provinsi ini diakui oleh Kepala Dinas Nakertrasn Provinsi NTB, Drs. H. Wildan melalui Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, Abdul Hadi, MM. Karena itu, persoalan ini akan dibahas bersama agar tak menjadi kisah berkepanjangan.

Abdul Hadi, Selasa (24/10) kemarin mengemukakan, keluhan yang diterima rata-rata dari Perusahaan Pengerah TKI Swasta (PPTKIS). Yang paling menonjol keluhan soal lambannya penerbitan paspor calon TKI. “Mengurus TKI ini memang harus dengan hati. Apalagi mereka adalah orang miskin.

Kita belum kompak,” katanya.

Pemerintah daerah mengingatkan, banyaknya pen-

SELASA, 24/10/17

gaduan akibat Imigrasi bekerja tidak maksimal. Tetapi dalih yang biasa disampaikan, keterlambatan penerbitan paspor lebih dikarenakan persoalan kuota paspor 24 halaman yang terbatas.

Disnakertrans Provinsi NTB justru mempertanyakan alasan-alasan tersebut. Karena dikhawatirkan juga masyarakat, terutama calon TKI akan merasa jenuh, dan menempuh cara-cara pemberangkatan yang tidak prosedural (ilegal).

Persoalan ini akan dibahas pada pertemuan terbatas antara Disnakertrans, BP3TKI, mengundang pihak Imigrasi yang rencananya akan dilaksanakan pada hari ini di kantor BP3TKI. Karena alasan klasik itu juga, Pemprov NTB akan menuntut kepastian dari pihak Imigrasi terkait penjatahan kuota blangko penerbitan paspor.

“Kalau memang benar kehabisan blanko, harus di buat pernyataan tertulis dan kapan penyelesaiannya. Itu yang akan kita minta,” kata Abdul Hadi mewakili kepala dinas.

Untuk mendekatkan pelayanan kepada CTKI, pemerintah daerah memiliki UPTD Disnakertrans Provinsi NTB, yakni Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) untuk mempecepat proses penyelesaian dokumen CTKI. Hanya saja, kendalanya ada di Imigrasi.

“Harusnya begitu rekomendasi sudah diterbitkan oleh Disnakertrans, dokumen yang lain mudah di dapat. Ini yang harus diselesaikan,” imbuhnya.

Ia mengkritik harusnya dilakukan restrukturisasi kembali di Imigrasi Mataram.

Jika yang berganti hanyalah pemimpinan tertinggi, sementara tataran petugas pelaksana yang masih melibatkan orangorang lama, Abdul Hadi pesimis persoalannya akan selesai.

Masalah lambannya penerbitan paspor inipun disampaikan oleh PPTKIS kepada Suara NTB. Dikonfirmasi persoalan ini, Kepala Imigrasi Mataram, Dudi Iskandar mengarahkan menyatakan belum menerima laporan laporan tersebut secara resmi. Imigrasi Mataram menurutnya tetap terbuka. (bul)

(Suara NTB/Ist)

MINOL: Pengawasan penjualan minol dilakukan di Gili Trawangan baru-baru ini

Wisatawan Diduga Jual Minol Tanpa Izin Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan Provinsi NTB akan melayangkan surat ke Bupati Lombok Utara untuk mengingatkan agar dilakukan pengawasan secara intensif di kawasan pariwisatanya. Menyusul adanya temuan modus wisatawan asing mengecer minuman beralkohol (minol) yang dibawanya tanpa izin.

Baru-baru ini, Dinas Perdagangan Provinsi NTB, dengan tim lengkap bersama stakeholders terkait melakukan pengawasan terhadap peredaran minol di Gili Trawangan, Lombok Utara.

Hotel, bar dan supermarket didatangi secara acak.

“Salah satu temuan, ada di ketemukan minuman yang dibawa oleh wisatawan, alasannya untuk kebutuhan sendiri. Tetapi justru di jual,” kata Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si melalui Kepala Bidang Pengawasan, Ir. Haryono di temui di ruang kerjanya, Selasa (24/10).

Pemerintah daerah terutama di kabupaten/kota harus melakukan pengawasan peredaran minol secara intensif.

Agar kedok tersebut tidak menjadi kebiasaan bagi wisatawan. Penjualan minol tanpa izin impor, akan merugikan negara dan daerah, karena masuknya tidak melalui prosedur resmi.

Dinas Perdagangan, lanjut Haryono tugasnya hanya memberikan rekemendasi izin distributor. Untuk pengawasan peredarannya, adalah tugas pemerintah daerah terkait di kabupaten/kota. Terhadap tempat-tempat wisata lainnya, Senggigi Lombok Barat, Kute Lombok Tengah serta pusat kunjungan wisatawan lainnya di rencanakan akan

dilakukan pengawasan kembali.

Dikemukakan lagi, hasil pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di wilayah Lombok Utara pada 18 dan 19 Oktober baru-baru ini, sasarannya adalah hotel, restoran, bar, diskotik, pub di Gili Trawangan.

Pengawasan dilakukan terhadap legalitas usaha berupa SIUP, MB (surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol) yang merupakan persyaratan bagi setiap usaha minuman beralkohol. Sasaran pengawasan adalah Hotel Vila Ombak, Tratorria Cucina Italia, The Wag Club, Red and White Wine and Spirits, Anna Mart dan Iceland Vodka Liquos Shop Birdy.

Hasil pengawasan, Hotel Villa Ombak tidak diketemukan persoalan. Tratorria Cucina Italia menjual minuman beralkohol golongan A (kadar alkohol 0-5) persen) dan B (kadar alkohol 5-20 persen) tetapi tidak dapat ditunjukkan dokumen perizinannya.

Red and White Wine and Spirits tidak dapat menunjukkan SIUP dan IMB, dengan alasan telah ditangani pengacaranya. Anna Mart dan Iceland Vodka Liquos Shop Birdy adalah minimarket tetapi menjual minol golongan A dan B, sesuai Permendag RI Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015, minuman beralkohol hanya dapat dijual di supermarket dan hypermarket.

“Kita sudah minta perjanjian tertulis, agar segera mengurus legalitas usahanya. Kalau minuman yang dijual tidak ada masalah, ada izin BPOM, ada label cukainya.

Tinggal izin-izin penjualannya.

Tindakan sementara masih dilakukan pembinaan,” demikian Haryono.(bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 25 Oktober 2017

Halaman 4

Tenaga Kontrak Mogok

Wabup Imbau Rekrutmen Tidak Pilih Kasih

TEMPAT Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) di Ijobalit sudah terancam overload. Lahas seluas 9 hektare diprediksi tidak lagi bisa menampung sampah hingga 2019 mendatang.

Menyikapi hal itu diperlukan tambahan areal lagi sehingga bisa menampung sampahsampah kiriman. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lotim, Mulki, SSTP., saat ini ketinggian tumpukan sampah sudah 7 meter.

Mulki mengaku, tumpukan sampah di TPA Ijobalit pernah jebol hingga meluber ke lahan milik warga. Kejadian serupa dikhawatirkan kembali terjadi pada musim hujan yang sebentar lagi tiba. Harapannya, bisa segera dapat tambahan areal, sehingga bisa menata kembali kawasan. “Memang harus ada TPA baru,” paparnya.

Menurutnya, sampah tiap hari yang masuk sebanyak 50 ribu kubik atau setara dengan 20 ton. Itu artinya, lahan seluas 9 hektare itu tidak akan mampu lagi menampung sampah-sampah kiriman. Diperlukan setidaknya 5 hektar tambahan baru dan hal itu sudah diusulkan tinggal menunggu respons lanjutan.

Berbagai upaya dilakukan Pemkab Lotim agar bisa tuntas menangani sampah. Termasuk menggandeng Jerman. Akan tetapi, upaya bersama Jerman itu batal, karena terkendala dukungan anggaran. Termasuk tidak adanya dukungan dari pusat.

Sementara itu, persoalan sampah ini tiap hari terus bertambah.

Pada tahun 2019, lanjutnya, pihaknya menargetkan Lotim bisa bebas dari persoalan sampah. Dalam merealisasikan target ini, diperlukan keteribatan semua pihak. Termasuk keterlibatan dari desa-desa. Seiring dengan peningkatan anggaran desa, diharapkan masalah persampahan di masingmasing desa ini bisa ditangani. Penanganan sampah dari desa ini harus segera direncanakan. Desa-desa diharapkan bisa mandiri untuk mengurus sampah.

Sejumlah desa sudah mampu mandiri penanganan sampah. Seperti di Terara sudah bisa menggaji petugasnya Rp 1,5 juta per bulan yang proses penggajiannya dari retribusi sampah.

Begitupun Selong sudah bisa Rp 1,2 juta. Dari cara sederhana mengolah sampah itu, semua desa dan kelurahan diyakini bisa menangani masalah sampah. Asalkan ada komitmen dari kepala desa maupun lurah. ‘’Tidak perlu takut melakukan pungutan, karena sudah ada aturan membolehkan,’’ ujarnya. (rus)

Datangi Kantor Bupati

Warga Minta Batalkan Hasil Pilkades Sokong Tanjung (Suara NTB) Proses Pilkades Sokong hingga saat ini masih belum final.

Selasa (24/10), puluhan warga Sokong kembali menggelar aksi.

Mereka menggedor Kantor Bupati Lombok Utara menuntut dibatalkannya hasil pilkades, karena dianggap cacat hukum.

Aksi kemarin didukung oleh orasi sejumlah tokoh, antara lain, Fajar Martha, S.Sos., yang notabene menjabat sebagai Ketua KPUD Lombok Utara, Nursida Syam selaku Ketua Klub Baca Perempuan, Tarpi’in Adam selaku Ketua LUCW sekaligus pelapor kasus, serta sejumlah tokoh masyarakat lain se Desa Sokong.

Fajar Marta saat hearing dengan Pemkab menegaskan, penyelenggaraan pilkades serentak di 6 desa se Lombok Utara masih dipertanyakan. Pasalnya SK Panitia Pilkades di 6 desa tidak menggunakan Perbup. Lain halnya dengan Perda 14 tahun 2016 sebagai acuan Pilkades, salah satu syarat mengenai ijazah atau surat pengganti ijazah.

Di mana pihak sekolah sampai 4 kali mengeluarkan surat keterangan sekolah masing-masing Surat No 03, No. 06, No. 08 dan terakhir No. 13 yang mempertegas tidak lulusnya salah satu calon di MTs Sunan Kalijaga Tanjung.

Senada Fajar, Nursida Syam sebagai mantan Panitia Pilkades Sokong yang ikut orasi mengaku malu saat di BAP oleh Polres Lombok Utara dalam proses penyelidikan kasus ijazah palsu calon Kades Sokong. Untuk keluar sebagai panitia, di satu sisi ia terpenjara oleh aturan, sedangkan di sisi lain tidak bisa diterima oleh hati nuraninya. Apalagi secara terbuka, sekolah mengakui bahwa calon tidak sampai pada kelas 2 MTs, apalagi meluluskan yang bersangkutan.

Menanggapi hal itu, Asisten I Setda Lombok Utara, Ir. H. Nanang Matalata, M.Si., menyampaikan, belum bisa mengambil kesimpulan, karena persoalan ini sepenuhnya kewenangan bupati. Namun kepada massa ia menjanjikan bahwa pemda akan membentuk Tim Kecil untuk menyikapi persoalan ini.

Sementara itu, Kabag Hukum Setda Lombok Utara, Raden Eka Tresnahadi, mengakui dinamika Pilkades Sokong merupakan bagian dari koreksi dan tanggung jawab moral Bagian Hukum dalam mengeluarkan menterjemahkan aturan. Secara logika diakuinya, tidak mungkin akan ada ijazah SMA sederajat sampai sarjana tanpa ada ijazah di bawahnya.

Kendati demikian, sesuai regulasi Perda maka dalam Pilkades ini pihaknya belum bisa mengintervensi sebab prosesnya masih berada di panitia desa. Sebaliknya peran Pemda apabila terdapat sengketa.(ari)

Pilkada Lotim

Tanjung (Suara NTB) Rekrutmen tenaga kontrak lingkup tenaga kesehatan (perawat dan bidan) hingga memunculkan aksi mogok, membuat Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH., MH., prihatin. Ia pun mengimbau kepada seluruh SKPD agar dalam merekrut tenaga tidak pilih kasih.

(Suara NTB/ari)

(Suara NTB/rus)

TPA Terancam Kelebihan Kapasitas

Kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (24/10), Sarifudin mengungkapkan banyak hal yang harus diperbaiki dalam proses rekrutmen tenaga kontrak. Hal mendasar tentunya pemberian informasi dan pemahaman kepada para pelamar, bahwa masa pengabdian yang panjang tidak menjamin tenaga kontrak untuk diangkat sebagai CPNS. Ia beranggapan, pelamar baik dari Lombok Utara maupun luar daerah masih menyimpan harapan besar bahwa dengan mengabdi lama di satu daerah, akan menjadi

Syarifudin

pengusung masing-masing pasangan calon.

Semua pasangan calon mulai dari Sukma, Harum dan Luthfi-Zul sama-sama memiliki kekuatan. Masing-masing memiliki kekuatan dan peluang untuk tampil sebagai pemenang pertarungan. Sukma dengan dukungan dari sebagian besar partai politik.

Pasangan mantan Bupati

rakibat pada pemotongan upah tenaga kerja sesuai besaran yang disepakati.

“Yang jelas rekrutmen untuk Puskesmas Bayan pasti kita sesuaikan dengan kebutuhan. Pasti ditambah karena mobilitas pelayanan masyarakat cukup tinggi,” jelasnya.

Di sisi lain, ia mengimbau agar seluruh rekrutmen dilakukan secara transparan, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan di kalangan pelamar. Lebih penting dari itu semua, rekrutmen mengedepankan asa keadilan tanpa pandang bulu.

“Dalam rekrutmen juga jangan pilih kasih, yang penting prinsipnya adil. Jangan karena kedekatan lalu kita terima dan mengabaikan yang lain,” pungkasnya. (ari)

Lagi, Polres Lotim Bekuk Terduga Pengedar Narkoba Selong (Suara NTB) Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) Polres Lombok Timur (Lotim), kembali membekuk terduga pengedar narkoba. Kali ini, petugas mengamankan, Mul (38) alamat Karang Anyar Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik. Dari tangan pelaku, diamankan sejumlah barang bukti, salah satu di antaranya uang senilai Rp 6. 650.000 yang diduga hasil transaksi penjualan barang haram tersebut.

Kapolres Lotim, AKBP. Muhammad Eka Fathurrahman, membenarkan penangkapan terhadap terduga pelaku yang diduga pengedar narkoba. Penangkapan Mul yang dilakukan di rumahnya, kata Kapolres, dipimpin langsung Kasat Resnarkoba Polres Lotim, Iptu. Surya Irawan, SH. “Pelaku ditangkap di rumahnya di Dusun Karang Anyar Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik,” ujarnya, Selasa (24/10).

Selain mengamankan Mul, lanjut Kapolres, turut juga diamankan sejumlah barang bukti berupa lima poket sabu, berat kotor 4,00 gram dengan rincian satu poket ukuran be-

sar, tiga poket ukuran sedang dan satu poket ukuran kecil klip bening yang diduga narkotika jenis sabu. Selain itu, turut juga diamankan satu buah alat hisap, tiga buah HP berbagai merek serta uang senilai Rp. 6.650.000 serta sejumlah barang bukti lainnya.

Ia menambahkan, penangkapan pelaku tanpa adanya perlawanan. Pasalnya, penggerebekan yang dilakukan Selasa, 24 Oktober 2017 dilakukan pada pukul 06:00 Wita yang saat itu sedang tidur di rumahnya. Hal ini sangat memudahkan petugas dalam meringkus terduga pelaku. Saat penangkapan, petugas langsung menggeledah badan Mul, namun tidak menemukan ada barang haram itu di anggota tubuhnya, sehingga dilakukan penggeledahan rumah pelaku.

Dari hasil penggeledahan, sejumlah barang bukti berhasil ditemukan oleh petugas.

Kapolres menambahkan, penggerebekan terhadap Mul berdasarkan laporan dari masyarakat sekitar yang mengetahui bahwa rumah Mul kerap dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli narkoba. (yon)

(Suara NTB/ist)

TUNJUKKAN - Kapolres Lotim, Muhammad Eka Fathurrahman menunjukkan terduga pengedar narkoba yang sudah diamankan di Mapolres Lotim, Selasa (24/10).

Bakal Pasangan Calon Mulai Mengerucut

Selong (Suara NTB) Pehelatan akbar pesta demokrasi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) makin dekat. Belasan nama yang sebelumnya muncul kini mulai tampak siapa-siapa yang akan tampil di final. Setidaknya ada tiga bakal pasangan calon yang mulai mengerucut.

Masing-masing pasangan H. M. Sukiman Azmy dengan H. Rumaksi atau disebut dengan paket Sukma, kedua pasangan H. Haerul Warisin dan H. Machsun Ridwainy (Harum).

Terakhir ada pasangan yang mulai ramai dengan baliho adalah H. M. Syamsul Luthfi dengan H. Lalu Zulkifli.

Menurut Pemerhati Politik dari Universitas Hamzanwadi, Robiyan Bafadal kepada Suara NTB, Selasa (24/10), prediksi awal ada tiga pasangan calon yang bertarung sengit dalam pesta demokrasi 27 Juni 2018 mendatang.

Saat ini, ujarnya, realita politik masih memungkinkan seluruh pasangan calon yang sudah meramaikan dunia perpolitikan di Lotim ini bakal berubah. Tidak ada yang pasti dalam politik. Di samping itu, belum juga ada keputusan final dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) masing-masing partai politik yang menjadi

pertimbangan untuk bisa diangkat menjadi PNS. “Di Puskesmas statusnya bukan kontrak daerah tapi kontrak kerja biasa. Tidak ada jaminan menjadi PNS. Pelamar mungkin lupa, kontrak kerja bukan honor daerah. Jadi lama mengabdi tidak menjamin akan di-PNS-kan atau kontrak berkelanjutan,” ungkapnya.

Hal yang perlu ditata berikutnya, kata wabup, adalah mengacu pada PP 48 di mana rekrutmen sebaiknya dilakukan melalui peran pihak ketiga. Hanya saja, regulasi itu mengatur 3 jenis tena-

ga saja yang bisa direkrut yakni jaga malam, satpam dan petugas cleaning service.

Kendala yang dihadapi daerah terkait PP tersebut, mengarah pada kekurangan tenaga teknis dan pelayanan yang mensyaratkan profesionalisme. Kekurangan tenaga yang ada di puskesmas dan dinas tidak bisa direkrut melalui pihak ketiga karena pertimbangan teknis dan kebutuhan SKPD. “Untuk saat ini kita sudah lakukan (rekrutmen melalui pihak ketiga) di RSUD. SDM yang diajukan ke Pemda sesuai dengan usulan,” sambungnya.

Meski ada peluang untuk dipihakketigakan, pola rekrutmen tersebut cukup rentan.

Sebab pihak ketiga juga mengedepankan prinsip money oriented yang bisa be-

Lotim dengan politisi Udayana ini sepertinya diincar oleh partai politik.

Survei menyebut, pasangan Sukiman memiliki elektabilitas tinggi. Sesuai hasil survei terakhir. Akan tetapi, dari hasil survei itu juga menggambarkan banyaknya massa yang mengemukakan pilihannya. Kondisi ini menunjukkan masih banyak massa mengambang.

(Suara NTB/rus)

BALIHO - Tiga baliho figur yang akan maju di Pilkada Lotim berjejer di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Lotim.

Pasangan Harum, lanjutnya, saat ini berjuang keras untuk mendapatkan dukungan partai. Setelah sebelumnya Partai Amanat Nasional (PAN) dan sejumlah partai lain yang didekati pasangan Harum. Harum disarankan bisa berjuang keras mendapatkan dukungan parpol agar bisa mendapatkan syarat jumlah dukungan. Ada sejumlah partai diyakini bisa menjadi pendukung pasangan Harum ini.

Sementara itu, H. M Syamsul Luthfi diketahui baru dua pekan terakhir muncul pasangannya. Meski sudah mulai pasang baliho di mana-mana, namun belum ada keputusan final. Tampaknya, koalisi yang dibangun di tingkat kabupaten ini akan dipengaruhi koalisi linier di tingkat provinsi. Koalisi PKS dengan Demokrat di tingkat provinsi menggambarkan akan terjadi hal serupa juga di tingkat Kabupaten Lotim.

Melihat gejala politik, segala kemungkinan terhadap pasangan calon itu akan berubah di tengah jalan. Tergambar saat ini memang baliho dan gambar di mana-mana. Namun, kemungkinan untuk langgeng sampai masa pendaftaran itu masih belum ada jaminan. (rus)

(Suara NTB/rus)

BAWA GARAM - Satu truk garam yang akan dibawa ke Gresik Jawa Timur ditahan sementara sampai ada dokumen yang resmi dari pemerintah daerah.

Tidak Ada Dokumen

18 Ton Garam Diamankan Satpol PP Selong (Suara NTB) Sebanyak 18 ton garam non yodium diamankan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Pengamanan garam yang sudah siap berangkat ke Gresik Jawa TImur ini, karena tidak memiliki dokumen. Pihak yang mengirim garam diminta segera mengurus surat rekomendasi dan izin lainnya.

Menurut Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Lotim, Lalu Purwadi kepada Suara NTB, Selasa (24/10), belasan ton garam tersebut diangkut dari wilayah Keruak.

Saat Satpol PP melakukan razia, ditemukan ada kendaraan besar yang dicek tidak memiliki dokumen resmi yang mengantarkan garam-garam tersebut untuk kebutuhan industri di Gresik Jawa Timur.

“Kita amankan sampai mereka ada izin dulu dari pemerin-

tah kabupaten,” ungkapnya.

Surat rekomendasi dikeluarkan pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Lotim. Dari Disperindag Lotim diarahkan kemudian ke Dinas Perindustrian Provinsi, karena garam-garam tersebut akan dibawa ke luar Provinsi NTB. “Karena luar pulau, maka harus pula mendapat izin dulu dari provinsi, kecuali kalau antar-kabupaten cukup dari kabupaten,” terangnya.

Diingatkan, semua produk daerah yang keluar itu harus sepengetahuan pemerintah daerah setempat. Jika tidak maka termasuk barang ilegal, sehingga harus diamankan. ‘’Jika dokumen sudah lengkap tidak akan dihalangi perjalanannya,’’ ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Perindag Lotim, H. Teguh Sutrisman. Menurutnya, harus ada rekomendasi

dulu dari pemerintah daerah, dalam hal ini Disperindag.

Sebelum didistribusikan ke masyarakat harus dicek juga kandungan garamnya, apakah mengandung yodium atau tidak.

Untuk keperluan industri seperti di Gresik itu memang tidak perlu di iodisasi. Beda juga diperuntukkan untuk rumah tangga. Maka harus diiodisasi dulu baru diperbolehkan untuk didistribusikan ke tengah masyarakat.

Kepala Bidang Industri Kimia dan Hasil Hutan, Hj. Hijriati menambahkan, setelah baca surat menyuratnya garam ini tidak untuk konsumsi, tapi untuk pabrik.

Membawa barang ke luar daerah, ujarnya, tidaklah dipersoalkan asalkan mengantongi izin. Hal ini sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Peredaran Garam Yodium. (rus)

Penghentian Pendistribusian Elpiji ke Pangkalan Tidak Dipolitisasi Selong (Suara NTB) Salah satu distributor elpiji atau agen elpiji 3 kg, yakni PT. Mitra Abadi Pratiwi yang berlokasi di Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik, membantah mempolitisir pendistribusian elpiji ke pangkalan. Menurut Pimpinan PT. Mitra Abadi Pratiwi H. Machsun Ridwayni, alasan dihentikannya pendistribusian terhadap sejumlah pangkalan itu, karena kontraknya yang sudah mati.

“Kalau matinya kontrak satu dua minggu tidak apa-apa, hanya saja sudah kita hubungi beberapa kali, namun tidak ada respons. Dan harapan kita supaya pangkalan itu datang langsung ke kantor juga tidak dilakukan. Sehingga kita stop pendistribusian sementara,” jelasnya, Selasa (24/10).

Ironisnya lagi, kata politisi PBB ini, dalam surat kontrak itu, nama yang tertera adalah lakilaki, akan tetapi yang mengelola di pangkalan tersebut adalah seorang perempuan. Untuk itu, tambahnya, hal tersebut yang juga harus diklarifikasi, sehingga pangkalan itu diharapkan datang ke kantor. “Ini kita mau lakukan perbaikan di internal kami selaku distributor ke pangkalan. Tidak ada unsur politik,” tegasnya.

Pihaknya juga membantah, jika ada instruksi dari pihaknya untuk melakukan pemasangan spanduk H. Haerul Warisin dan H. Machsun Ridwayni (Harum). Dalam hal ini, pangkalan hanya diimbau bagi yang ingin mendukung silakan secara ikhlas memasang stiker dirinya dan Haerul Warisin di pangkalan tempatnya berada. “Tidak ada instruksi berupa adanya unsur paksaan untuk memasang spanduk atau stiker. Usaha-usaha, sama sekali tidak ada kaitannya dengan politik. Kita serahkan keikhlasan terhadap para pangkalan,” ujarnya.

Ditegaskan, H. Machsun, hubungannya antara sejumlah bakal calon bupati dan wakil bupati Lotim selama ini terjalin cukup baik. Menu-

(Suara NTB/yon)

KONTRAK MATI - Pemilik PT. Mitra Abadi Pratiwi H. Machsun Ridwainy menunjukkan surat kontrak salah satu pangkalan yang sudah mati tanggal 31 Mei 2017 lalu. Hal ini yang menjadi salah satu alasan tidak didistribusikan elpiji ke pangkalan ini. rutnya, hal tersebut penting untuk dilakukan, karena bersama-sama memiliki keinginan membawa Kabupaten Lotim ke arah yang lebih baik. “Silaturahmi saya baik dengan Pak Luthfi, Pak Sukiman cukup baik. Ketika kami ketemu di berbagai tempat, kami saling rangkul dan peluk,” ujarnya. (yon)

SUARA NTB Rabu, 25 Oktober 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Warga Terisolir Keluhkan Akses Jalan Kabupaten Rusak Parah Minimalisir Penyimpangan ADD JAJARAN Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polres Lombok Tengah (Loteng) dihadapkan pada tugas baru.

Selain membinaan keamanan di desa tempat tugasnya masing-masing, Bhabinkamtimbas diberikan tugas melakukan asistensi kepada pemerintah desa terkait tata kelola Alokasi Dana Desa (ADD) yang benar.

Langkah tersebut diambil Polres Loteng, karena melihat belum sepenuhnya kepala desa khususnya yang (Suara NTB/dok) paham dan tahu tata cara Kholilur Rochman mengelola anggaran desa yang begitu besar. “Dengan asistensi yang diberikan jajaran Bhabinkamtibmas tersebut, kita berharap potensi terjadi penyimpangan dana desa bisa diminimalisir,” terang Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, SIK., Selasa (24/10).

Namun demikian, dalam hal ini bukan berarti Bhabinkamtibmas ikut campur atau mengintervensi pemerintah desa dalam mengelola anggaran desanya. Hanya dalam kapasitas mengawai dan memberikan arahan, bagaimana mengelola dan menggunakan anggaran desa dengan baik sesuai aturan yang berlaku, sehingga pemerintah desa juga bisa terarah menggunakan anggaran desa.

“Jadi bukan kemudian Bhabinkamtibmas ikut mengatur dan mengarahkan anggaran desa. Tapi lebih pada fungsi pengawasan dan memberikan asistensi saja,” ujarnya.

Kalau ada dugaan penyimpangan yang terjadi, maka itu ranahnya sudah berbeda. Anggota Bhabinkamtibmas tidak punya kewenangan, tapi akan diserahkan pada aparat yang berwenang. Soal potensi terjadinya penyimpangan, tetap ada. Terlebih banyak sebagian besar kades-kades di Loteng merupakan kades baru yang masih belum lengkap pemahamannya tentang tata cara pengelolaan anggaran yang baik, apalagi anggaran yang dikelola sekarang cukup besar. (kir)

Tak Penuhi Syarat, Dua Parpol di Loteng Terpental Praya (Suara NTB) Total ada 20 partai politik yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng). Namun hanya 18 parpol yang lolos verifikasi awal dan sudah mengantongi tanda terima daftar (TTD) dari KPU Loteng. Sementara dua parpol yakni Partai Rakyat dan Partai Republik harus terpental, karena tidak mampu memenuhi persyaratan.

“Jadi hanya dua partai yang tidak bisa memenuhi persyaratan awal untuk memperoleh TTD dari KPU Loteng. Selebihnya sebanyak 18 parpol dinyatakan lolos,” ungkap Koordinator Divisi Sosialisasi KPU Loteng, Baiq Husnawati, kepada Suara NTB saat ditemui di Mapolres Loteng, Selasa (24/10).

Ia menjelaskan, parpol yang terpental tersebut tidak mampu memenuhi persyaratan jumlah pengurus dan anggota. Di mana bukti kartu anggota dan KTP yang diserahkan kurang dari 1.000 yang dipersyaratkan. Meski parpol bersangkutan sudah diberikan waktu untuk melengkapi kekurangan yang ada.

Dari 18 parpol, hanya 14 parpol yang masuk tahap verifikasi berkas. Karena hanya parpol itulah yang dinyatakan lengkap berkasnya di KPU pusat. “Yang tidak lanjut verifikasi administrasi berkas karena tidak lolos di tingkat pusat dua di antaranya PKPI dan PBB,” jelasnya.

Untuk verifikasi administrasi, tidak seluruh parpol yang diverifikasi. Hanya parpol baru saja. Sedangkan partai lama, secara otomatis dinyatakan lolos dan tidak perlu melalui proses verifikasi.

Itu artinya, meski sudah dinyatakan lolos tahap awal, tidak menjamin partai baru bisa dinyatakan lolos dan terdaftar sebagai parpol di Loteng. Kalau memang dari hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, parpol bersangkutan bisa dicoret.

“Tahap verifikasi ini sendiri ada dua tahap. Tahap pertama untuk memverifikasi keabsahan pengurus dan anggota yang diserahkan pada saat mendaftar. Ada pun tahap kedua, untuk memverifikasi keabsahan pengurus dan anggota tambahan.

Ketika pada tahap verifikasi awal, syarat minimal tidak terpenuhi,” terangnya. Proses verifikasi dan penetapan parpol terdaftar sendiri masih cukup panjang, karena kejelasan partai terdaftar baru akan diumumkan tahun 2018 mendatang. (kir)

(Suara NTB/her)

TES KOMPETENSI - Pejabat eselon III dan IV di Lobar yang mengikuti assessment yang digelar Pemkab Lobar, Selasa (24/10).

Ratusan Pejabat Eselon III dan IV di Lobar Dites Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) menggelar assessment terhadap 332 pejabat eselon III dan IV. Mereka yang dites adalah 40 pejabat eselon III dan selebihnya pejabat eselon IV. Assessment ini dilakukan untuk pemetaan kualifikasi dan kompetensi para pejabat agar penempatan sesuai dengan bakat, minat, sehingga memiliki kinerja yang baik di bidangnya.

Menurut Kepala BKD dan PSDM Lobar Ahdiat Subiantoro, assessment ini bertujuan untuk mengevaluasi lagi kinerja pejabat, supaya ditempatkan pada posisi sesuai kualifikasi dan kompetensi. Tidak hanya itu, untuk melakukan pemetaan kompetensi dan akan menjadi bahan masukan ke baperjakat untuk mutasi. ‘’Sebab ada ASN yang secara kualifikasi formal cocok, namun kompetensi belum pas. Namun ada juga secara kualifikasi kurang cocok, namun kompetensi pas,’’ ujarnya, Selasa (24/10).

Ia mencontohkan, ada ASN di Bagian Keuangan secara kualifikasi tidak pas, namun dia berpengalaman dan menguasai tugas di Bagian Keuangan itu. Menyikapi kondisi ini, maka ASN seperti ditugaskan di Bagian Keuangan tinggal ditambah diklat dan pelatihan untuk memantapkan tugas dan kemampuan di bagian tersebut. “Intinya, mutasi yang akan dilakukan jangan asal taruh, namun sesuai kompetensinya,” kata Ahdiat.

Di samping hal ini bermanfaat bagi bagi pejabat itu sendiri, apabila ditempatkan di tempat sesuai kompetensi, minat dan bakatnya, sehingga mereka akan menikmati bekerja di tempat tersebut, sehingga akan lebih mudah berinovasi dan berprestasi. Bahkan, ia berkeinginan semua ASN, termasuk honor akan dites kompetensinya untuk mengetahui minat dan bakatnya, sehingga bisa ditempatkan di posisi yang tepat.

Namun adanya keterbatasan dana, hal itu sulit dilakukan.

Sementara salah satu assessor, Joni Safaat Adiansyah, menjelaskan, tes ini dilakukan untuk melihat karakter calon pemimpin yang perlu diidentifikasi. Mereka ini, jelasnya, pasti akan ke naik eselon lebih tinggi, sehingga perlu dilihat. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Warga sejumlah dusun terisolir di Desa Pelangan Sekotong Lombok Barat (Lobar) mengeluhkan beberapa kilometer jalan desa yang kondisinya rusak parah. Akses jalan ini selama ini tak terurus kini naik kelas menjadi jalan kabupaten. Salah satunya jalan dari Dusun Tibu Samut menuju Dusun Taman Baru.

Panjang jalur dari Dusun Tibu Samut hingga ke Dusun Taman Baru setidaknya mencapai kurang lebih 2,8 kilometer. Setidaknya ada lima dusun yang dilalui jalur tersebut, yakni Dusun Tibu Samut, Dusun Paluh Tangi, Dusun Gunung Embid, Dusun Pengendan dan terakhir Dusun Taman Baru. Apalagi jalur tersebut merupakan salah satu jalur alternatif, karena berada di sebelah timur sungai besar di Desa Pelangan.

Kepala Dusun Paluh Tangi Desa Pelangan, I Wayan Adnyana yang dikonfirmasi, Selasa (24/10), menyatakan masyarakat di lima dusun itu sangat mengharapkan adanya perbaikan jalur tersebut. Pasalnya, semenjak di buka, jalan itu masih berupa jalan tanah hingga sekarang. “Itu jalan tanah yang memang tidak pernah mendapat pengaspalan atau pun hanya sekedar pengerasan,” ujarnya.

Menurut Adnyana, jalur ini sering dilalui masyarakat lima dusun untuk ke luar ketika musim hujan. Karena

kalau musim hujan, kata dia, air sungai terlalu besar dengan rentang pinggir sungai mencapai 40 meter lebih.

“Kalau banjir, maka jalur itu menjadi solusi bagi kami, meskipun harus melalui jalan berlumpur dan terkadang banyak lubang yang membahayakan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, pihaknya menagih komitmen Pemkab Lobar untuk segera memperbaikinya berupa pengaspalan. “Kalau tidak diaspal, apa artinya kenaikan status menjadi jalan kabupaten,” harapnya kemudian.

Sementara itu, anggota DPRD Lobar asal Desa Pelangan Andi Irawan yang dikonfirmasi terpisah membenarkan jalan dari Dusun Tibu Samut menuju Taman Baru itu sudah naik kelas menjadi jalan kabupaten. Selaku warga setempat, dirinya sudah beberapa kali melalui jalur tersebut, dan memang benar kondisinya memprihatinkan karena memang tidak pernah tersentuh perbaikan apalagi pengaspalan.

Politisi PAN itu juga berjanji akan mengawal terus soal jalan-jalan yang belum mendapat perbaikan di wilayahnya. Karena biar bagaimana pun, menurutnya dia pemerataan pembangunan harus dikedepankan oleh Pemkab Lobar. “Kami yakin Pemkab Lobar mempunyai komitmen akan hal itu. Kita lihat dan kita kawal bersama,” ujarnya.(her)

(Suara NTB/her)

PERBAIKI - Kondisi akses jalan rusak di daerah terisolir Desa Pelangan Lobar. Warga menuntut Pemkab Lobar segera memperbaiki jalan ini.

Dewan Soroti Kenaikan Retribusi Kebersihan PDAM Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) mempertanyakan kenaikan retribusi kebersihan yang ditarik oleh PDAM Giri Menang. Pasalnya, kenaikan retribusi ini cukup tinggi dari Rp 2.500 menjadi Rp 5.000. Kenaikan retribusi ini, jelasnya, membebani masyarakat miskin pasalnya banyak warga tak mampu terlayani PDAM melalui program bantuan gratis. Namun mereka dibebani biaya pembayaran air tiap bulan.

Demikian disampaikan Fraksi PKS pada DPRD Lobar, Hj. Nurul Adha di kantor DPRD Lobar, Selasa (24/10).

Diakuinya, pemasangan meter air bagi warga miskin memang gratis, karena mendapatkan bantuan hibah dari luar negeri.

Namun setelah terpasang, warga miskin tetap ditarik biaya air tiap bulan. Dalam struk pembayaran PADM ini sendiri ada beberapa item pembayaran, antara lain retribusi kebersihan yang harus dibayar

warga. “Saya soroti terkait retribusi kebersihan Rp 5 ribu naik dari Rp 2.500 dan jasa lingkungan Rp 1.000. Karena banyak sekali yang mengeluhkan ini,” ungkapnya.

Ia mempertanyakan landasan kenaikan retribusi, apa alasan kenaikan dan ke mana arah retribusi tersebut. Sebab jika diarahkan untuk kebersihan justru penanganan sampah dinilai belum beres. Apalagi yang membayar adalah masyarakat miskin, sehingga ia menilai justru

pemda mengambil retribusi dari warga miskin.”Berarti pengelolaan kebersihan ini dibiayai oleh masyarakat miskin,”jelas Nurul.

Justru warga yang kaya tidak pakai PDAM cukup menggunakan sumur bor, tidak ditarik retribusi kebersihan ini. Hal ini, jelasnya perlu diperjelas, kemana pengelolaan dana ini meski tentu pihak terkait tak wajib melaporkan ke DPRD. “Harusnya bertanggung jawab ke masyarakat miskin yang membayar, sebab yang paling banyak

Pertamina Bangun Depo Mini di Sekotong Giri Menang (Suara NTB) PT Pertamina (Persero) membangun depo mini elpiji di Sekotong Lombok Barat (Lobar) untuk mengamankan stok elpiji di wilayah ini. Hal itu ditandai dengan groundbreaking pembangunan depo Mini LPG Pressurized di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Selasa (24/10).

Secara simbolis, Vice President Domestic Gas PT Pertamina (Persero) Kusnendar bersama Direktur Utama Patra Niaga Gandhi Sriwidodo, Sekertaris Daerah (Sekda) Lombok Barat Lobar H. Moh Taufik, Ketua DPRD Lobar Hj Sumiatun dan tokoh masyarakat Sekotong L. Ismail, menekan tombol sirine tanda dimulainya pembangunan.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Gandhi Sriwidodo, mengatakan, pembangunan depo ini sebagai langkah untuk menjaga ketahanan stok bahan bakar gas di lima kabupaten/kota di NTB. “Ini menjadi penanda berakhirnya kelangkaan elpiji di NTB pada umumnya dan Lombok Barat khususnya.

Kami mengharapkan doa dan dukungan dari semua pihak agar pembangunannya lancar,” ujarnya.

Sekda Lobar H. Moch.

Taufiq mewakili bupati men-

(Suara NTB/ist)

GROUNDBREAKING - Groundbreaking pembangunan depo mini elpiji di Desa Sekotong Tengah Lobar, Selasa (24/10). yambut baik pembangunan depo mini di wilayah Lobar.

Namun, ia berharap agar groundbreaking yang dilakukan bukan hanya sebatas seremoni saja. “Kami sebenarnya sedikit trauma. Banyak investor yang sudah melakukan groundbreaking, tapi nyatanya tidak ada kelanjutan. Tapi kami percaya dengan nama besar PT. Pertamina. Kami

akan di Pemda akan mendukung penuh,” katanya.

Pembangunan Depo Mini di Lombok Barat ini menjadi yang pertama di NTB. Terpilihnya Sekotong sebagai lokasi pembangunan, karena dinilai kedalaman perairan dan ombak yang tidak terlalu besar, sehingga mendukung kapal pengangkut elpiji bonkar muat dengan aman. (her)

Lobar dan Loteng Bertekad Raih Juara Umum Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid tak memasang target pada MTQ XXVII Tingkat Provinsi di Kabupaten Bima. Namun ia menekankan pihaknya tetap berupaya menjadi juara pada ajang MTQ tersebut.

“Dalam ajang MTQ atau lomba membaca Alquran lainnya, memasang targat untuk juara itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin , tetapi berusaha menjadi Juara merupakan suatu keharusan.

Bacaan dan lomba baca Alquran itu berbeda dengan lomba lainnya. Salah sedikit maka maknanya akan berbeda,” ujarnya dalam acara pelepasan Kafilah Kabupaten Lobar yang akan mengikuti MTQ XXVII Tingkat Provinsi di Kabupaten Bima, bertempat di Masjid Patut Patuh Patju, Senin (23/10) lalu.

Fauzan juga berpesan kepada para kafilah agar memperbaiki niatnya mengikuti lomba. Dalam hal ini, kafilah harus meniatkan diri untuk

mensyiarkan Alquran agar bisa menular ke orang lain. ‘’Dengan demikian rasa grogi akan hilang,” sambungnya.

Di akhir sambutannya Fauzan berharap agar kafilah Lobar bisa menjadi juara umum seperti tahun 2013 yang lalu.

Harapan untuk memperoleh juara umum datang juga dari Ketua LPTQ Lobar H. Fathurrahim. Dikatakannya, pembinaan telah dilakukan selama satu bulan dengan tiga tahap pembinaan. Terakhir di lakukan try out yang dilakukan di Pondok Pesantren(Ponpes ) Nurul Hakim Kediri dan Ponpes Nujumul Huda Batu Samban Lembar.

“Pada ajang MTQ XXVII kali ini Kafilah MTQ Lobar mengirim sebanyak 76 Orang yang terdiri dari 54 orang peserta putra dan putri, Pendamping tuna netra 2 orang, ofisial sebanyak 20 orang.

Lomba sendiri akan dilaksanakan dari tanggal 25 Oktober sampai dengan 1 November, bertempat di halaman kantor Bupati Bima,” ujarnya.

Begitu juga Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menargetkan keluar sebagai juara umum dan berusaha mematahkan dominasi kontingen dari Kota Bima yang pada gelaran MTQ tahun 2015 lalu di Praya. Untuk mengejar target ini, Pemkab Loteng i sudah menyiapkan para qori’ dan qoriah terbaiknya. “Walaupun bukan perkara mudah. Tapi target kita sudah jelas, keluar sebagai juara umum,” tegas Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., kepada Suara NTB, di ruang kerjanya, Selasa (24/10).

Seperti diketahui, pada gelaran MTQ tingkat provinsi tahun 2015 lalu, kontingen Loteng hanya berhasil finish sebagai juara umum kedua setelah Kota Bima. Dan, pada gelaran MTQ kali ini, Loteng harus bisa menjadi yang terbaik.

“Seleksi ketat untuk memiliki wakil-wakil terbaik sudah kita lakukan. Persiapan juga sudah sangat matang. Sehingga kami optimis, target tinggi bisa dicapai,” imbuhnya. (her/kir)

mendapatkan program PDAM warga kurang mampu. Ini keluhan warga ke saya,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Lembaga Insitusi Multi Pihak (IMP), Baharudin yang bertugas menyalurkan dana jasa lingkungan PDAM mempertanyakan peruntukan dana tersebut tahun 2016-2017.

Pasalnya, dana jasling tidak disalurkan ke masyarakat.

Dana senilai Rp 1 miliar ini diduga mengendap di APBD Lobar, karena tak dipakai.

Menurutnya, dana jasling ini disediakan tiap tahun oleh Pemda Lobar dan Pemkot Mataram.

Tahun lalu nilainya masingmasing Rp 500 juta, sehingga totalnya mencapai Rp 1 miliar.

Namun karena tak dieksekusi dana ini pun tersimpan di APBD. Akibat dana ini tak dieksekusi,

jelasnya, IPM pun tidak melakukan penyaluran ke masyarakat.

Sementara itu, Direktur Utama PDAM Giri Menang H. L. Ahmad Zaini menyatakan terkait kenaikan retribusi kebersihan ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dana retribusi ini, jelasnya, hanya sebatas dititip di PDAM. Menurutnya, dasar kenaikan ini jelas mengacu Perda.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kabid Keuangan Adnan menyatakan terkait pencairan dana jasling pihaknya sudah bersurat ke pemkot untuk meminta dana itu ditransfer. Sebab pemkot meminta pemda untuk mengusulkan untuk pencairan.

“Kami lagi buat surat ke pemkot untuk meminta ditransfer dana jasling itu,” jelasnya. (her)

Tokoh Lintas Sektor Sepakat Dukung Pilkada Damai Praya (Suara NTB) Para tokoh dari lintas sektor yang ada di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Selasa (24/10), telah membangun kesepahaman dan kesepakatan untuk mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) serta pemilihan umum (pemilu) yang aman dan damai. Kesepakatan diambil dalam silaturahmi kamtibmas yang diinisiasi Polres Loteng di Aula Mapolres Loteng.

Hadir pada kesempatan ini, Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., dari unsur pemerintah, para pengurus partai politik, tokoh agama dan tokoh masyarakat Loteng. Meski tidak secara tertulis, namun para tokoh lintas sektor tersebut menyatakan kesanggupannya untuk mendukung Pilkada aman dan damai tahun 2018 mendatang.

“Kita ingin bangun komitmen bersama melalui kegiatan ini. Untuk bagaimana semua elemen bersama mewujudkan Loteng yang aman dan damai jelang gelaran Pilkada NTB mendatang dan pemilu ke depan,” tegas Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, SIK. Loteng, ujarnya, saat ini sangat membutuhkan suasana yang aman dan nyaman. Mengingat, proses pembangunan sudah mulai

berjalan. KEK Mandalika yang ke depan diharapkan bisa menjadi penopang pembangunan di daerah ini juga sudah diresmikan operasionalnya oleh presiden.

Itu artinya, Loteng kini sudah pada jalur yang benar untuk bisa menjadi daerah yang maju, sehingga tuntutan akan keamanan dan kenyamanan harus bisa dipenuhi masyarakat di daerah ini. Karena dengan cara itulah, maka akan semakin banyak orang mau datang dan berinvestasi di daerah ini.

Menurutnya, kalau bukan masyarakat dengan para tokohnya yang mendukung keamanan dan ketertiban di daerah, siapa lagi.

Kalau hanya berharap kepada aparat kepolisian, tentunya tidak akan bisa maksimal. ‘’Karena bagaimana pun juga, masyarakat merupakan elemen terpenting dalam rangka mewujudkan keamanan dan kenyamanan wilayah,’’ ujarnya.

Disinggung soal potensi konflik menjelang gelaran Pilkada NTB di Loteng, Kapolres mengaku tetap ada. Gesekan di mana pun potensi terjadi ada. Tinggal bagaimana sekarang, potensi gesekan tersebut diminimalisir supaya tidak sampai memicu konflik yang bisa meresahkan masyarakat. (kir)

(Suara NTB/kir)

DUKUNG - Tokoh lintas sektoral di Loteng dukung pilkada damai tahun 2018 mendatang.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 25 Oktober 2017

Halaman 6

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumbawa dengan Harian Suara NTB Genjot Produksi Ternak

iJALAPI Terobosan Baru Disnakeswan Sumbawa

Rini Handayani (Suara NTB/ist)

miliki kandungan gizi yang baik bagi ternak. Hanya butuh teknologi pengolahan pakan melalui MA 11. Mikrobakteri hasil dari fermentasi limbah jagung yang sudah dicacah.

“Limbah jagung ini dicacah sehingga terbagi dalam potongan potongan kecil. Agar proses fermentasinya lebih cepat, hanya butuh waktu sekitar 4 hari, pakan hasil pengolahan dari limbah jagung sudah bisa dimanfaatkan untuk ternak. Makanya kita tahun ini butuh pengadaan perangkat untuk mencacah limbah jagung sehingga gam-

(Suara NTB/bug)

Terminal Tanah Mira Kembali Dialiri Listrik Taliwang (Suara NTB) Kini terminal Tanah Mira, kecamatan Taliwang tak lagi mengalami gelap gulita. Pihak Perusashaan Listrik Negara (PLN) telah melakukan penyambungan kembali aliran listrik ke terminal yang pengelolaannya telah beralih ke tangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB itu.

Sebelumnya Terminal Tanah Mira sempat tidak memiliki fasilitas listrik beberapa bulan terakhir.

Penyebabnya, PLN memutus alirannya karena pembayaran beban iuran listrik terminal tidak dibayarkan terhitung Januari 2017.

Namun kini tunggakan tersebut telah dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) setelah menganggarkannya di APBDP 2017 melalui Dinas Perhubungan (Dishub) setempat. “Kita sudah bayar tunggakan iuran listriknya dan sekarang lampu di terminal bisa menyala lagi,” terang kepal Dishub KSB, Ir. H. Muslimin. HMY kepada media ini, Selasa (24/10).

Sesuai kesepakatan dengan Dishub NTB, Pemda KSB hanya menalangi pembayaran listrik Terminal tipe B itu selama 6 bulan terhitung Januari hingga Juli 2017. Muslimin menjelaskan, untuk seterusnya pembiayaan iuran listrik dan biaya operasional lainnya sepenuhnya akan diambil alih provinsi. “Kan kewenangannya pengelolaannya sudah ada di tangan provinsi terhitung awal tahun ini. Makanya dari hasil kesepakatan, kita menalangi yang 6 bulan pertama saja,” timpalnya.

Sebenarnya ungkap Muslimin, jika saja sejak awal Pemprov NTB menginformasikan belum dapat menalangi pembiayaan terminal khusus iuran listriknya. Maka pihaknya dapat lebih dini mengantisipasinya dengan menyiapkan anggaran sejak Januari lalu. Bahkan Dishub bersedia menyiapkan dana untuk pembiayaan dalam setahun sepanjang 2017 ini. “Sebenarnya kita bisa siapkan anggaran setahun, tapi waktu penyerahan P3D terminal ke provinsi tidak ada komunikasi. Makanya begitu terjadi pemutusan aliran listrik dan harus dibayarkan tunggakannya, kita baru bisa menyediakan dananya di APBDP,” cetusnya.

Selain telah membayar iuran listrik terminal selama 6 bulan pertama, pihaknya kata Muslimin, berencana akan menempatkan personilnya untuk mengatur tata kelola Terminal Tanah Mira sementara waktu. Rencana tersebut diambil Dishub setelah melihat kondisi terminal yang semakin mengkhawatirkan. “Kami akan komunikasikan dulu ke Dishub NTB untuk rencana ini. Karena bagaimana pun kewenangannya kan ada di tangan mereka. Kalau kemudian diizinkan, maka saya akan segera buat SK untuk penempatan personil di sana,” paparnya.

Rencananya, Dishub akan menempatkan dua orang personilnya di Terminal Tanah Mira. Muslimin menyebutkan, kedua personil itu nantinya akan ditugaskan mengatur tata kelola terminal terutama dalam hal pemanfaatan dan mengembalikan fungsi-fungsi fasilitas yang ada di terminal. “Penempatan personil ini hanya sementara sampai ada petugas yang ditempatkan oleh provinsi,” timpalnya.

Selanjutnya mantan kepala Dinas Lingkungan Hidup (BLH) KSB ini mengaku, sangat prihatin dengan kondisi terminal Tanah Mira saat ini. Pasalnya hampir seluruh fasilitas yang sebelumnya ditempatkan oleh Pemda KSB sudah tidak dapat lagi berfungsi. Belum lagi beberapa peralatan terminal mulai hilang diambil oleh tangan oknum yang tidak bertanggung jawab. “Kursi-kursi di ruang tunggu saja sudah banyak yang hilang. Pintu-pintu kantornya sudah pada rusak dan jangan ditanya lagi toiletnya sangat kumuh dan tidak bisa digunakan sama sekali,” bebernya miris. (bug)

pang dipermentasi,” jelas Rini.

Lalu kenapa harus diintegrasikan dengan lamtoro? Dari hasil penelitian, kandungan protein lamtoro sangat tinggi untuk pakan ternak. Bahkan dalam sehari sekitar 0,3-0,5 kilogram berat ternak atau sapi bisa bertambah. Dalam hal ini, lamtoro bisa ditanam di sekitar areal jagung. Dengan jarak 1 kali 7 meter setiap satu pohon lamtoro di sela sela jagung. Selain dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak, keberadaan lamtoro di sela sela jagung juga sekaligus sebagai penahan erosi air. Bahkan bisa menahan banjir.

“Lahannya dapat dimaksimalkan untuk areal jagung, juga untuk lamtoro. Kalau dua pakan ini dimanfaatkan, maka berat badan ternak akan semakin cepat yang berpengaruh kepada tingginya nilai jual ternak,” kata Rini.

Hal ini telah diujicoba di dua kecamatan, Luntuk dan Labangka sebagai pilot project dan hasilnya bagus. Apalagi kalau terobosan ini nantinya dipadukan dengan sistem IB (Inseminasi Buatan), maka pola pemeliharaan ternak yang berlaih ke sistem intensif atau semi inten-

Ternak sapi dengan pakan lamtoro bagian dari strategi iJALAPI di Labangka.

(Suara NTB/ist)

sif bisa ters dikembangkan.

Dengan demikian, peternak bisa menjalankan usaha sapi potong pada jenis sapi besar

seperti Brahman yang membutuhkan pakan lebih banyak.

Sekaligus memancaing turunnya program dari pemerintah

pusat dengan melihat keberhasilan iJALAPI di Sumbawa.

Jangka panjangnya iJALAPI mendukung Sumbawa Beef

tahun 2020. Outputnya tentu saja berimbas pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat peternakan di daerah ini. (arn/*)

KSB Kembali Perpanjang Masa Tanggap Bencana Kekeringan Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat kembali memperpanjang masa tanggap bencana kekeringan di wilayah setempat. Perpanjangan ini merupakan perpanjangan kedua setelah masa perpanjangan pertama berakhir pada tanggal 24 Oktober 2017.

Kepala Pelaksanan (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa Barat kepada Suara NTB melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik (Darlop) Hendra Adiwinata S. Pd, Selasa (24/ 10) mengatakan, masa tanggap bencana ini diperpanjang karena kondisi beberapa wilayah yang ada di Sumbawa Barat masih dalam kondisi kering meskipun saat ini sudah memasuki musim penghujan. Terutama wilayah yang

berada di daerah pesisir, seperti di desa Kiantar, Tua Nanga, dan Kertasari.

Dalam masa perpanjangan ini, akan dilakukan mulai dari tanggal 25-5 November mendatang. Dimana masing-masing daerah yang terkena dampak akan disalurkan air bersih dari satu tangki hingga tiga tangki perhari tergantung kondisi daerahnya. “Kita lakukan perpanjangan ini, karena dampak kekeringan masih terjadi di KSB, bahkan sumur-

sumur warga juga masih kering,” ungkapnya.

Dikatakannya, hasil pantauan yang dilakukan pihaknya, sejuah ini hanya desa Kiantar saja yang mengalami kondisi kering yang signifikan. Dimana di desa tersebut ada tiga dusun yakni Dusung Kuang Busir, Dusun Reban, dan Dusun Aik Tiris dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 212 orang dan 793 jiwa yang terkena dampak bencana kekeringan ini.

Bahkan untuk desa ini saja

(Kiantar), pihaknya harus melakukan suplay air bersih minimal tiga tangki dengan kapasitas 6000 liter perhari.

Jumlah bantuan ini tentunya masih dianggap kurang oleh warga sekitar, karena sumursumur warga belum juga memiliki air untuk konsumsi sehari-hari.

“Dari 11 desa yang sudah kita keluarkan SK tanggap bencana, hanya desa ini (Kiantar) saja yang kita anggap mengalami kekeringan ekstrem makanya kita plotkan tangki lebih banyak ke desa tersebut,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam masa perpanjangan tanggap bencana ini, Pemkab kembali menerima kucuran anggaran

dari Pemprov sekitar Rp. 132 juta yang nantinya diharapkan bisa maksimal dalam penanganan masalah kekeringan yang terjadi di wilayah tersebut.

Sementara untuk lokasi yang terkena dampak hingga saat ini belum terjadi penambahan wilayah baru. Sehingga dengan anggaran bantuan dari Pemprov tersebut, diharapkan bisa lebih maksimal lagi dalam penanganan masalah kekeringan di wilayah setempat.

“Kita berharap anggaran yang dikucurkan oleh Pemprov ini bisa kita maksimalkan, sehingga tidak ada masyarakat yang mengeluhkan karena kurangnya air,” tandasnya. (ils)

TP4D Berencana Cek Barang Dermaga Sebotok Operasi Antik, Empat Terduga Pemilik Sabu Terjaring Sumbawa Besar (Suara NTB) Pengiriman barang untuk pengerjaan Dermaga Sebotok Pulau Moyo, Kecamatan Labuhan Badas, Sumbawa sudah dilakukan. Informasinya, kapal tongkang pengangkut barang sudah berada di wilayah kecamatan setempat. Guna memastikan kebenaran keberadaan barang, Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) berencana melakukan pengecekan.

Ketua TP4D Sumbawa yang juga Kasi Intelijen Kejari Sumbawa, Erwin Indrapraja, SH, MH, kepada wartawan, Selasa (24/10) kemarin mengakui, pihaknya sudah memanggil kepala Dinas Perhubungan, PPK, Konsultan Pengawas untuk berdiskusi mengenai Dermaga Sebotok.

Dalam diskusi disampaikan bahwa pengiriman barang sudah dilakukan sejak dua minggu yang lalu. Disertai dengan adanya lampiran bukti pengiriman, buikti pemesanan dan lainnya. Informasi terakhir barang tersebut sudah tiba di Labuhan Badas. Hanya saja pihaknya belum memastikan benar tidaknya barang sudah berada di tempat.

“Informasi terakhir yang kami peroleh, barang sudah berada di Labuhan Badas. Cuma saya belum memastikan apakah sudah ada atau tidak barangnya di sini. Makanya kita mau ngecek ke lokasi untuk memastikannya,” ujarnya.

Dijelaskannya, informasi yang berkembang bahwa pengiriman barang ini terlambat. Namun dari pengecekan yang dilakukan tidak terjadi keterlambatan dalam pengiriman atau sesuai dengan time schedule. Dimana barang tersebut tiba di wilayah setemp a t

(Labuhan Badas) pada tanggal 23 Oktober 2017. Bahkan informasi dari pengawas dan PPK pemancangan akan dilakukan dalam minggu ini.

“Kebenarannya kita belum tahu. Nanti kita lihat samasama untuk memastikan, supaya isunya nda berkembang kemana-mana,” tukasnya.

Untuk diketahui, lanjut Erwin, permintaan pendampingan kepada TP4D terhadap pengerjaan Dermaga Sebotok sudah diajukan sejak lama.

Bahkan pihaknya sudah diundang sejak pemaparan perencanaan oleh Dinas Perhubungan dan PPK. Bahkan hingga saat ini pihaknya tetap melakukan pendampingan terhadap proyek tersebut.

Nantinya, saat dilakukan pemancangan awal, TP4D harus diundang untuk memantau prosesnya. Hanya saja saat ini, pihaknya belum mendapat undangan mengenai kapan pelaksanaan pemancangan. “Mengenai pemancangan awal wajib mengundang TP4D. Cuma sampai sekarang belum ada undangannya,” pungkasnya.

Pihaknya (T4PD) tetap akan mengawal dan monitor pekerjaan Dermaga Sebotok. Pihaknya menekankan supaya pekerjaan harus dikerjakan sesuai dengan prosedur dan aturan serta sesuai dengan Erwin Indrapraja time schedule. (ind)

Taliwang (Suara NTB) Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Sumbawa Barat berhasil menjaring empat orang diduga memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu dalam operasi antik gatarin tahun 2017. Keempat orang yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka tersebut, sudah di tahan di Mapolres setempat untuk diproses lebih lanjut.

Kapolres Sumbawa Barat kepada Suara NTB melalui Kasat Narkoba Iptu Mulyadi S. Sos, Selasa (24/10) kemarin membenarkan adanya pengungkapan terhadap dua kasus penyalahgunaan narkoba serta empat orang tersangka. Dimana empat orang tersangka ini masing-masing berinisial RE (19), S (31), RD (21), dan GD (21).

Dari tangan para tersangka ini, polisi mengamankan barang bukti (BB) sabu dengan berat yang bervariasi. Seperti dari tangan RE dan S, Polisi berhasil mengamankan narkoba jenis sabu dengan berat 0,11 gram serta uang tunai Rp 125. 000 ribu. Sementara dari tangan RD dan GD polisi berhasil mengamankan narkoba jenis sabu dengan berat 2,55 gram. “Saat ini keempatnya sudah kita tahan di Polres untuk kita proses lebih lanjut,” ujarnya.

Dikatakannya, pengungka-

Mulyadi

(Suara NTB/ils)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam mendukung program Gerakan Masyarakat Agribisnis Jagung Terintegrasi Sapi (Gema Jipi), Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sumbawa telah meluncurkan iJALAPI (Integrasi Jagung Lamtoro Sapi/Kerbau. Bertujuan meningkatkan produktivitas ternak melalui pakan.

Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Disnakeswan Sumbawa, drh. Rini Handayani, kepada Suara NTB, Selasa (24/10) kemarin, menjelaskan terobosan ini telah diusulkan dalam Inovasi Pelayanan Publik untuk NTB (EnTeBeNOVIK). Strategi dari Disnakeswan dalam upaya peningkatan produktivitas ternak melalui pakan. Mengingat produsi jagung yang melimpah di Sumbawa, namun disi lain limbahnya tidak termanfaatkan. Bahkan dibakar dan dibuang begitu saja.

“Petani hanya mengambil biji jagung untuk dijual. Sementara batang, daun, bongkol jagung diletakkan begittu saja.

Kadang dibakar untuk mempercepat proses penanaman berikutnya,” ujarnya.

Padahal, limbah jagung me-

pan terhadap para tersangka ini merupakan hasil dari informasi masyarakat yang resah dengan maraknya transaksi narkoba di wilayah tersebut. Mendapat informasi, tim opsnal Polres langsung bergerak cepat untuk melakukan penangkapan. Dimana dalam penangkapan tersebut dilakukan di dua lokasi berbeda yakni di Simpang Samarekat untuk tersangka RD dan GD, dan dua orang tersangka lainnya RE dan S di Cafe Silamo di Desa Pasir Putih.

Selain mengamankan barang bukti, tim juga berhasil mendapatkan beberapa unit hp dengan berbagai macam merk, enam pipet ( sedotan ) warna putih, satu bungkus rokok yang berisi satu pipet kaca. “Semua barang bukti sudah kita amankan, kita juga akan terus melakukan pengembangan terhadap kasus ini,” tandasnya. (ils)

Kontraktor Diminta Kerjakan Pasar Barang Bara Sesuai Kontrak Sumbawa Besar (Suara NTB) Pelaksana pembangunan Pasar Modern Brang Bara diminta mengerjakan proyek sesuai kontrak. Hal ini sesuai rekomendasi tim teknis yang menggelar pertemuan bersama TP4D baru-baru ini.

Pertemuan tersebut membahas sekaligus mengupas permasalahan dalam proyek.

Ketua TP4D Sumbawa, Erwin Indrapraja, SH., MH menjelaskan bahwa Bupati Sumbawa sudah meminta TP4D untuk melakukan pendampingan dalam pelaksanaan proyek Pasar Modern Brang Bara.

Pihaknya kemudian menggandeng tim tekhnis konstruksi dari berbagai

pihak, diantaranya pihak Uji Laboratorium PU, Jasa Konstruksi, Universitas Samawa (UNSA), Dinas PRKP dan beberapa pihak yang mengetahui tentang ahli konstruksi.

Bersama tim ini TP4D melakukan pertemuan mengupas permasalahan yang ada. Salah satunya tentang urugan tanah yang bermasalah. Termasuk mengkaji apakah urugan yang ada bisa menopang konstruksi nantinya dan bagaimana posisi serta mekanisme pengerjaan. Tetapi posisi tanah urugan saat ini belum dipadatkan.

Tim ahli kemudian mengkaji kekuatan tanah dengan melakukan uji laboratorium tentang penguku-

ran kedalamannnya. Hasilnya material yang ada adalah material urugan pilihan sesuai dengan kontrak.

Hanya saja metode pekerjaannya salah dan tidak padat. Dimana kepadatannya diperkirakan 60 sampai 70 persen. Seharusnya kepadatannya mencapai 80 persen keatas.

Artinya bisa dikatakan tanah urugan yang ada saat ini tidak memenuhi kualifikasi dan kepadatan.

“Dalam pertemuan kita dengan beberapa ahli, dibuatkan berita acara. Dari keterangan ahli bahwa dilihat dengan kontrak yang ada pembangunan pasar dengan pondasi, ditakutkan lantainya amblas karena kepadatan kurang. Tetapi konstruk-

si pada pondasi tidak mempengaruhi. Karena dia ditengahnya 2,60 meter ke dalam. Artinya melebihi tanah dasar. Yang dipermasalahkan lantai dasarnya. Bisa atau tidak menopang nantinya,” ujarnya.

Dari kajian, ahli berpendapat tanah tersebut harus dipadatkan kembali dengan ketebalan pasir 20 cm, rabat 10 cm dan diatasnya menggunakan keramik. Dengan hal itu dikatakan ahli cukup layak dan bisa menopang sekian banyak orang. Artinya tim ahli merekomendasikan kepada kontraktor untuk melakukan pengerjaan pasar brang bara harus sesuai dengan kontrak.

Mengecek dengan baik ketebalan

tanah. Sehingga pihaknya meminta PPK dan kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rekomendasi ahli.

Adapun jika rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan, akan berpengaruh terhadap hasil pekerjaan nantinya. Bahkan pihaknya akan mencabut pendampingan dan akan melakukan penindakan jika rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan.

“TP4D mengambil kajian teknis dan meminta kepada PPK dan kontraktor untuk melaksanakan sesuai dengan rekomendasi ahli. Apabila tidak mengikuti rekomendasi, maka TP4D akan mencabut pendampingan

dan akan menindak,” tukas Erwin.

Pihaknya pun sudah memanggil PPK, pengawas, konsultan pengawas dan kontraktor menyampaikan hasil rekomendasi dari ahli. Mereka pun sudah menyanggupi dan siap melaksanakan rekomendasi. Bahkan akan mengerjakan urugan yang sebelumnya belum dilaksanakan sekitar 58 milimeter kubik. Termasuk menutup serta memadatkan urugan tanah. Dimana dari kajian ahli, adanya pekerjaan tersebut tidak akan mempengaruhi jangka waktu serta biaya yang ada. Karena pekerjaan tersebut juga diatur dalam kontrak pembangunan Pasar Modern Brang Bara. (ind)

SUARA NTB Rabu, 25 Oktober 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Polisi Selidiki Dugaan Percobaan Pemerkosaan oleh Oknum Kades Dompu (Suara NTB) Seorang oknum Kades di Dompu, Sr (38) diduga melakukan percobaan pemerkosaan terhadap Rs, seorang ibu rumah tangga di Dompu, Kamis (19/10). Kasus tersebut kini tengah dalam penyelidikan oleh aparat kepolisian.

Sr diduga melancarkan aksi bejatnya saat membeli rokok di rumah korban. Saat itu, ia tiba-tiba menerobos masuk dalam rumah lalu memeluk dan menjamah bagian pribadi Rs yang tengah ditinggal sang suami ke Mataram.

Mendapat perlakuan itu, korban berusaha melawan dan berteriak meminta pertolongan, hingga akhirnya Sr melarikan diri.

Kapolres Dompu, AKBP Jon Wesly Arianto, S.IK, membenarkan adanya kasus percobaan pemerkosaan oleh kades tersebut. Ia menegaskan, polisi akan menanganinya secara profesional. Namun demikian, perlu dilengkapi dua alat bukti untuk terpenuhinya unsur tindak pidana yang dilakukan.

“Kalau dua alat bukti sesuai dengan KUHP itu terpenuhi pastinya kita akan proses, tapi kalau memang tidak terbukti ya kita harus memberi kepastian hukum,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (24/10).

Sejauh ini pihaknya masih melakukan penyelidikan, karena berdasarkan informasi yang diterima dari penyidik, bahwa belum ada saksi yang benar-benar melihat peristiwa itu.

Sehingga dirasa sulit terungkap, apalagi perkara semcam ini menuntut terpenuhinya dua alat bukti.

Sementara, kades sendiri belum diketahuinya apakah sudah diamankan atau telah mengamankan dirinya ke Mapolsek Manggelewa. “Dia (kades, red) kalau mengamankan diri dan sebagainya yang paling penting adalah kita tidak terlibat dalam politik praktis, karena ini menjelang Pilkades ini suasana politik memanas, makanya kita berpegang pada dua alat bukti,” tegasnya.

Kapolres mengatakan, kasus dugaan percobaan pemerkosaan yang informasinya dilakukan untuk kedua kalinya ini belum bisa dipastikan bagaimana kesimpulannya. Perkara ini akan dipastikan pihaknya setelah rampung mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi.

Pihaknya pun tak bisa gegabah mengambil tindakan, karena dalam penegakan hukum juga perlu dilihat situasi yang tengah berkembang di masyarakat, dan kasus ini tak menutup kemungkinan sengaja dimanfaatkan oknum terntentu jelang Pilkades serentak November mendatang. “Maka dari itu saya nyatakan ini masih dalam proses penyelidikan,” pungkasnya.

Jon Wesly Arianto (jun) (Suara NTB/jun)

KPU NTB Tekankan Transparansi Rekrutmen PPK/PPS di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Komisioner KPU NTB, Yan Marli, S.Pd, M.M.Pd, mengecek kesiapan rekrutmen badan ad hoc penyelenggara Pemilu di Sumbawa, PPK/PPS, Selasa (24/10). Dengan menekankan prinsip transparansi dan keterbukaan dalam proses rekrutmen, untuk menghasilkan penyenggara pemilu yang independen dan berintegritas.

“Kita mendorong KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan perekrutan PPK dan PPS secara terbuka sesuai amanat UU Pemilu yang baru. Khusus untuk PPS yang bereda dengan Pemilu sebelumnya yang direkrut atas rekomendasi Kepala Desa dan BPD, sekarang harus dilakukan tes secara terbuka,” jelas Yan. Semua prosedur seleksi mesti dilalui, dari seleksi administrasi, tes tulis hingga berlanjut ke tes wawancara bagi yang dinyatakan lengkap secara adminitrasi dan lulus tes tulis berdasarkan pasing grade. Untuk menghasilkan lima besar yang akan menjadi anggota PPK di setiap kecamatan.

“Soal tes sudah kami siapkan dan kami bawa kesini sesuai jumlah pendaftar yang lulus seleksi administrasi,” terangnya.

Kalau semua prosedur dan tahapan sudah dilalui, maka diharapkan akan ada peningkatan kualitas penyelenggara pemilu di tingkat badan adhoc. Sekaligus muncul regenerasi penyenggara pemillu dan memotong mata rantai kelemahan penyelenggara sebelumnya. Untuk diketahui tes tulis untuk PPK diselenggarakan pada 28 Oktober dan PPS pada 30 Oktober. (arn) Yan Marli (Suara NTB/dok)

Polres Dompu Tindaklanjuti MoU Pengawasan Dana Desa Dompu (Suara NTB) Kapolres Dompu, AKBP. Jon Wesly Arianto, S. IK., mengatakan segera menindaklanjuti MoU antara Mabespolri, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal terkait pengawasan Dana Desa (DD). Dengan MoU tersebut Kapolsek bertanggung jawab penuh dalam mengawasi penggunaan DD. “Tentunya yang akan kita lakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan unsur DPMPD kemudian kepala desa secara bertahap,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (24/10).

Kapolres menjelaskan, peran utama kepolisian dalam MoU tersebut ialah melakukan pengawasan dan memberi masukan terkait teknis penggunaan DD, dengan begitu bisa dipastikan DD tidak disalahgunakan atau salah sasaran.

Prioritas utama dalam pengawasan lanjut dia, yakni pencegahan penyalahgunaan DD. Kalau pun upaya preventif tersebut tak dindahkan dan terus menerus berulang maka aspek penindakan akan diambil pihaknya. “Kalau memang sudah diberi masukan, kemudian sudah diawasi, diberitahu dan sebagainya tapi tetap disalahgunakan ya aspek penegakan hukum harus berjalan,” tegasnya.

Kekhawatiranakantimbulnyaoknum-oknumKapolsekyangakan bermain dalam penyalahgunaan DD bersama kepala desa setempat, tentunya sebagaimana intruksi Kapolri mereka akan menanggung konsekwensinya sebagaiman hukum yang berlaku. Karena bagaimana pun hal ini menyangkut kepentingan masyarakat.

Upaya sosialisasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini diharap dapat terjalinya kerjasama yang baik antar kepolisian dan unsur terkait dalam mengalokasi dana desa tersebut.

Dengan begitu tentunya pembangunan ditingkat desa dapat berkembang pesat.

“Resikonya sesuai dengan perintah pimpinan Kapolsek bertanggung jawab, apabila Kapolsek terlibat akan menanggung resikonya dengan digantung, diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

MIRAS - Ribuan liter miras diamankan tim gabuangan TNI, Polri dan Satuan Pol PP, Selasa (24/10).

Empat Hari, Ribuan Liter Miras Diamankan Dompu (Suara NTB) Selama empat hari melakukan Operasi Gabungan (Opgab) TNI, Polri yang dikoordinir Satuan Pol PP Dompu berhasil mengamankan ribuan liter Minuman Keras (Miras). Sebagian besar barang haram itu ditemukan di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Dompu, Woja dan Manggelewa.

Plt Satuan Pol PP, A. Haliq, BA., menyebutkan total miras yang diamankansekitar 1.600 liter, jenisnya bervariasi mulai dari bir, brem, tuaq, arak, ang-

gur dan miras oplosan. “Miras sudah lebih kurang 1.600 liter terdiri dari beberapa jenis, ada arak, brem, bir dan sebagainya,” kata dia kepada Suara NTB di ruang kerjannya, Selasa (24/10).

Dirincinya, saat penggeledahan rumah Nurhaidah di Dusun Dermaga Desa Nowa Kecamatan Woja didapat miras jenis bir dua dus berisi 24 botol dan arak satu dus. Tim kemudian bergeser ke kediaman Abdul Majid di Kompleks Pasar Manggelewa, di sini dite-

mukan miras oplosan jenis arak dua jeriken dan empat botol anggur hitam.

Sementara di rumah ibu Desa di Dusun Mada Jumba Desa Banggo ditemukan miras oplosan jenis brem duajeriken. “Kemudian di rumah Nyoman asal Manggelewa diperoleh brem satu jeriken dan terakhir rumah I Made didapat brem 14 ember,” sebutnya.

Selain barang bukti miras tim gabungan juga mengamankan empat pasangan mesum di hotel Ad yang berada

Oknum Pejabat Pelni Kena OTT Dilepas Bima (Suara NTB) Oknum pejabat PT. Pelayaran Nusantara Indonesia (Pelni) Cabang Bima berinisial Kr, yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tim Satgas Saber Pungli Kota Bima dikabarkan telah dilepas.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, selain Kr, Oknum Amr (42), yang diduga pemilik barang muatan juga ikut dilepas. Keduanya dilepas, karena kasus OTT tersebut tidak diproses lebih lanjut.

Tim Satgas Saber Pungli setempat menghentikan kasus tersebut, karena masih kekurangan sejumlah barang bukti, untuk menyesuaikan barang yang diangkut dengan nilai uang pada saat transaksi.

Sebab pada saat OTT berlangsung, barang muatan

yakni bawang merah telah keburu diangkut pergi kapal motor penumpang (KMP) yang bersandar di Pelabuhan Bima yang menjadi lokasi OTT. Anggota Satgas Kota Bima, AKP Afrizal S.IK dikonfirmasi Suara NTB, membenarkan hal itu. Akan tetapi, Ia tidak menjelaskan ketika ditanyakan alasan dilepaskan oknum tersebut serta dihentikan penyelidikan kasusnya. “Ya memang demikian,” ujarnya singkat melalui sambungan telepon, Selasa (24/10).

Seperti diketahui oknum pejabat PT Pelni cabang Bima dan seorang warga terjaring OTT oleh Tim Gabungan Satgas Saber Pungli Kota Bima, Rabu (19/10) menjelang magrib sekira pukul 17.30 Wita.

Dari tangan keduanya yang saat itu sedang transaksi, petugas berhasil menyita barang bukti (BB) uang tunai sekitar Rp 83 juta. Serta satu buku daftar angkutan barang yang rencananya dimuat di dalam kapal penumpang. (uki)

Apresiasi Pembangunan Kantor Bupati

Wabup Sempat Sangsikan Kualitas Plafon Gedung Senilai Rp 38 Miliar Dompu (Suara NTB) Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH sempat menyangsikan kualitas plafon gedung kantor Bupati akibat rangka plafon yang diikat kawat. Terlebih gypsum yang digunakan cukup tebal sekitar 9 mm dan dikhawatirkan mudah ambruk. Namun Wabup memberikan apresiasi atas kemajuan fisik pembangunan gedung berlantai tiga senilai Rp 38,45 M ini.

Wakil Bupati yang didampingi ajudannya dan Plt Asisten Administrasi Umum Setda Dompu, M. Amin, S.Sos, Selasa (24/10), meninjau proyek pembangunan gedung kantor Bupati Dompu ini hanya di lantai satu dan lantai dua. Itu pun tidak semua ruanganya diperiksa.

Namun, ia sempat meminta ajudannya untuk mendokumentasikan pengerjaan plafon yang terlihat rangka plafon diikat kawat menggantung di plat beton. Ia khawatir akan mudah ambruk saat terjadi gempa, terlebih papan gypsumnya cukup tebal hingga 9 mm. Ia pun memeriksa ruangan kerja dan ruang istrahat Wakil Bupati sebelum naik ke lantai dua.

Sidak wakil Bupati ini didampingi langsung M. Amin selaku kuasa pengguna anggara (KPA) dan penanggungjawab proyek dari PT Haka Utama, Daeng Naba. Namun ia pun mengapresiasi kemajuan pembangunan kantor Bupati Dompu yang sudah menyelesaikan konstruksi beton bangunan dan tinggal menyelesaikan pembangunan dudukan dan kubah pada bagian atas.

(Suara NTB/ula)

MENINJAU - Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH saat meninjau pembangunan gedung kantor Bupati Dompu, Selasa (24/ 10). Terlihat Plt Asisten Administrasi Umum Setda Dompu, M. Amin, dan penanggungjawab proyek dari PT Haka Utama, Daeng Naba ikut mendampingi.

“Bagus. Kemajuan pekerjaan proyek cukup baik. Apalagi penanggungjawab sudah berkomitmen untuk menyelesaikan hingga finising sampai batas akhir masa kontrak.

Kita harus beri apresiasi,” katanya kepada Suara NTB saat diminta tanggapannya usai meninjau proyek.

Ia pun mengaku, baru kali pertama meninjau langsung pekerjaan proyek gedung berlantai 3 ini kendati sering melihat saat berkantor. Namun ia berharap agar gedung megah ini dapat diperhatikan kualitasnya sehingga bisa bertahan lama hingga puluhan tahun kedepan. “Jangan baru

3 – 4 tahun dibangun, gedungnya seperti sudah puluhan tahun. Sayang uang rakyat,” katanya.

Heri, konsultan pengawas dari CV Nimana Konsultan yang dihubungi terpisah menjelaskan, gantung ramset dengan menggunakan kawat galfanis 4 – 3 mm digunakan pada jarak 1 meter untuk membantu gantung holo. Gantungan ini sesuai gambar dan perencanaan. Penggunaan ramset sangat kokoh.

“Jadi tidak mungkin akan ambruk. Apalagi jarak plafon dengan plat beton hanya 25 cm, kalau di balok jaraknya 10 cm,” terangnya. (ula)

di Kelurahan Kandai II, termasuk puluhan pelajar yang keluyuran saat jam sekolah.

Hanya saja untuk mereka yang kedapatan ini pihaknya hanya memberi pembinaan, terlebih membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya.

“Pelajar sudah dibina di sini kemudian dikembalikan ke guru BP, sedang untuk empat pasangan mesum itu kita buatkan surat pernyataan,” ujarnya.

Dari total lima orang penjual miras yang disurati pi-

haknya sehari pasca operasi awal baru dua orang yang mengindahkan panggilan Pol PP. Kemungkinan pengedar barang haram ini akan digiring pihaknya ke ranah hukum.

Saat ini seluruh barang bukti diamankan di gudang Satuan Pol PP untuk dimusnahkan pada acara-acara tertentu.

“Kami akan lanjutkan ke ranah hukum nanti.Operasi ini akan berlangsung sampai Tanggal 27 mendatang, kalau pimpinan merespon baik kami akan lanjutkan,” pungkasnya. (jun)

Temuan di Kota Bima Diklaim Hanya Rp 1 Miliar Kota Bima (Suara NTB) Pemerintah Kota (Pemkot) Bima tidak menampik pada tahun 2016 lalu ada sejumlah temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB. Hanya saja total akumulasinya mencapai sekitar Rp 1 milliar.

“Kalau Rp 6,8 miliar itu terlalu besar,” kata Kepala Inspektorat Kota Bima, Drs. H. Ramli Hakim, M.Si, kepada Suara NTB, Selasa (24/10).

Menurutnya, jumlah atau total akumulasi tersebut diterima oleh pihaknya pada Juli 2017 kemarin berkisar Rp 1.051.401.818,63 dengan 16 temuan. Dari temuan ini, direkomendasikan hanya Rp 70.275.690, dengan jumlah kasus 42 temuan.

“Sudah 30 temuan yang disetor dengan nilai penyerahan aset yang disetor ke kas daerah Rp 1,46 miliar lebih.

Sehingga sisanya Rp 4 juta yang belum selesaikan dan masih dalam proses tindaklanjuti,” ujarnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, temuan dan dijadikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terse-

but tidak serta-merta langsung dibayarkan. Akan tetapi ada batas watku pengembaliannya.

“Batas waktu 60 hari. Kalau misalnya masa tengat waktu ini selesai akan kemudian dicatat sebagai piutang daerah. Dan akan ditagih oleh tim. Membayarpun bisa mencicil,” katanya.

Diakuinya, dalam proses pengembalian juga, ada empat jenis status, yakni status satusatu yang langsung dikembalikan. Kemudian status dua, pengembalian belum sesuai rekomendasi. Sementara status tiga belum sama sekali ditindaklanjut.

“Serta status keempat, rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah,” katanya.

Lebih jauh dijelaskannya tentang status empat. Menurutnya misalnya pejabat atau pimpinan SKPD itu sudah meninggal dunia, jatuh miskin tidak akan ditindaklanjuti serta dibebaskan dari kewajiban. “Tapi persoalan ini akan ditelaah lagi.

Terkait kasus legal for mal sebelum ada putusan dari BPK RI,” pungkasnya. (uki)

Program Seragam Sekolah Gratis Baru Dijahit Tahun Depan Taliwang (Suara NTB)Proses penjahitan baju seragam gratis yang diperuntukkan bagi siswa siswi tahun pelajaran 2017/2018 tampaknya belum bisa dilaksanakan pada tahun ini.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) selaku pelaksana program berencana baru akan memulainya di tahun 2018 mendatang.

Keputusan Dinas Dikbudpora KSB menunda proses pejahitan baju program seragam gratis yang diperuntukkan bagi siswa TK hingga SMP itu karena persoalan waktu. Dinas menilai waktu yang tersedia hingga akhir tahun sangat sedikit untuk menuntaskan ribuan setel seragam yang disiapkan pemerintah itu.

“Waktunya tidak cukup. Jadi kita putuskan baru akan dilaksanakan awal tahun depan,” terang Plt. Kepala Dinas Dikbudpora KSB, Drs. Tajuddin kepada wartawan, Selasa (24/10).

Ia mengatakan, untuk material kain baju seragam gratis bagi siswa siswi tahun pelajaran 2017/ 2018 itu telah tersedia. “Kalau kainnya sudah ada dan tinggal disalurkan saja ke penjahit. Tapi ini waktunya kita lihat tidak nutut (terkejar) kalau sampai akhir tahun,” timpalnya.

Sebenarnya kata Tajuddin, proses penjahitan baju seragam tidak memerlukan waktu lama.

Hanya saja berdasarkan pada pengalaman pengadaan baju seragam bagi siswa siswi tahun pelajaran 2016/2017 yang saat

ini masih berjalan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak penjahit. Salah satunya soal administrasi pencairan anggarannya. Di mana berkas pencairam uang muka biaya penjahitan beberapa kali terjadi perubahan sehingga mitra penjahit kesulitan memulai prosesnya karena ketiadaan modal.

“Banyak penjahit mitra kita yang tidak punya modal banyak sehingga benar-benar mengandalkan uang muka itu. Nah karena terlambat cair, mereka juga lama menyelesaikan jahitannya,” ungkap Tajuddin.

Meski proses penjahitan baru akan dilaksanakan pada awal tahun 2018 mendatang, Tajuddin mengatakan, pihaknya optimis baju tersebut dapat disalurkan sebelum memasuki tahun pelajaran baru 2018/ 2019. “Kami bisa pastikan siswa kita terima bajunya masih di dalam tahun pejalaran sekarang atau masih duduk di bangku kelas 1,” klaimnya.

Sementara itu ditanya terkait realisasi pembuatan baju seragam gratis bagi siswa siswi tahun pelajaran 2016/2017? Tajuddin mengatakan, sementara ini masih berproses. Berdasarkan laporan yang diterimanya progres penjahitannya sudah mencapai 56 persen dan ditargetkan mulai disalurkan pada bulan November mendatang. “Target kita November sudah bisa diterima siswa dan saya yakin selesai,” pungkasnya. (bug)

SUARA NTB Rabu, 25 Oktober 2017

POLHUKAM

Halaman 8

Bawaslu Ingatkan Kepala Daerah Hati-hati Lakukan Mutasi Mataram (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengingatkan kepada kepala daerah aktif yang akan kembali maju bertarung di Pilkada serentak 2018 supaya mematuhi aturan untuk tidak menggelar mutasi dalam rentang waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon.

Selidiki Kades KEPALA desa wajib meyediakan informasi perencanaan dan penggunaan dana desa. Bagi yang tidak transparan maka akan jadi pintu masuk kepolisian untuk mengusut.

“Kalau ada kepala desa takut pampang informasi, ada kecurigaan berarti ada apa-apanya. Nanti dari sana kita koordinasi dengan kepala desanya,” ungkap Kapolres Mataram, AKBP Muhammad, Selasa (24/10).

Pekan ini, Polres Mataram akan mengumpulkan Bhabinkamtibmas yang berdinas di wilayah Lombok Barat, khususnya Kecamatan Lingsar, Kecamatan Gunung Sari, dan Kecamatan Narmada.

Tiga kecamatan itu menaungi 52 desa dan masuk dalam wilayah hokum Polres Mataram. Pengawasan dana desa itu sebagai tindaklanjut atas MoU antara Kemen Desa, PDT, Kemendagri, dan Polripekan lalu.

“Kita arahkan Bhabinkamtibmas untuk berkordinasi dengan pihak desa agar memampangkan dana desanya,” sebut dia. Lebih lanjut, apabila ditemukan desa yang tidak transparan dalam perencanaan dan penggunaan dana desa maka kepolisian akan menerjunkan penyidik untuk menilik dugaan penyimpangan.

“Kewajiban melakukan penyelidikan apakah ada penyimpangan penggunaan anggaran, itu kita tindaklanjuti dengan penyelidikan,” kata Muhammad. Selain itu, untuk melancarkan tugas pengawasan kepolisian menggandeng Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Mataram. “Kita koordinasi, komunikasi.

Dengan KPPN juga ada MoU-nya untuk pengawasan ini,” pungkasn y a . (why)

Hal itu disampaikan komisioner Bawaslu RI bidang hukum, F. Edward Siregar, di Mataram, Selasa (24/10) kemarin. Siregar mengatakan, jika mengacu pada aturan Pilkada, Pemda tidak boleh melakukan mutasi enam bulan sebelum penetan dari KPU, yaitu terhitung dari tanggal 12 Agustus kemarin.

“Ndak boleh, pendaftaran kan 12 Februari besok (2018), jadi sejak 12 Agustus kemarin tidak boleh,” ujar Siregar, usai meresmikan Pojok Pemilu Bawaslu Provinsi NTB. Lebih lanjut dia menjelaskan, Jika kepala daerah tersebut tetap ngotot melakukan mutasi, tentu imbasnya kepala daerah tersebut bisa

terancam didiskualifikasi pencalonan. “Itu ada di pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 tahun 2016,” cetus dia Namun demikian, sebetulnya mutasi masih boleh dilakukan bilamana mengantongi izin dari Menteri Dalam Negeri. Dia menjelaskan, jika kepala daerah ingin melakukan mutasi, maka terlebih dahulu memin-

ta izin kepada kemendagri. “Kalau izinya keluar, baru bisa mutasi jabatan dan itu tidak melanggar,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah sebetulnya menerapkan kebijakan yang tertuang dalam peraturan, guna menghidari kesan kepentingan politis yang tentunya dinilai merugikan pihak lain. Apalagi, mutasi terlepas dari apapun, biasanya sarat dengan kepentingan.

“Tapi lagi-lagi, kalau ke luar izin silahkan,” tutup dia. (ndi) Edward Siregar (Suara NTB/ndi)

(Suara NTB/why)

TERSANGKA DAN BARANG BUKTI - Lima tersangka penggelapan dan penadahan minyak hitam PLTD beserta barang bukti truk tanki diamankan di Mapolda NTB.

Mobil Tanki PLTD ”Kencing” di Jalan Muhammad (Suara NTB/dok)

Demokrat Berikan Keleluasaan Rohmi Tentukan Pasangan Mataram (Suara NTB) Partai Demokrat mencatat ada empat kandidat kuat bakal calon Gubernur yang kini tengah berkompetisi ketat untuk ’’mempersunting’’ Hj. Sitti Rohmi Djalilah sebagai pasangan Bakal Calon Wakil Gubernur di Pilkada NTB 2018.

Empat balon tersebut yakni Dr. Zulkieflimansyah, Lalu Rudi Irham Srigede, Farouk Muhammad dan KH. Zulkifli Muhadli. Empat figur tersebut sampai saat ini masih aktif membangun komunikasi dengan DPP Partai Demokrat.

“Sekarang Rohmi sedang ’’diperebutkan’’ oleh empat orang, dengan Rohmi sebagai wakil. Keempat orang ini sama-sama mendekat, ini baru saja saya ditelepon dari majelis tinggi partai terkait empat orang tersebut. Majelis tinggi meminta masukan dari DPD,” tutur Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri, di ruangannya, Selasa (24/10).

Mahalli mengatakan keempat figur tersebut merupakan orang-orang hebat yang sudah tidak diragukan lagi kapasitasnya.

Mereka sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan DPD sudah menyerahkan hasil kajiannya pada DPP, sehingga bolanya diserahkan sepenuhnya pada DPP. “Karena kita sudah serahkan pada DPP, hasil penyaringan kami, ya tinggal bola ada di DPP, mau ke mana ditendang,” sebutnya.

Namun demikian, meskipun DPP memegang keputusan akhir akan mendukung siapa. Sitti Rohmi selaku balon juga memiliki kewenangan untuk memilih dan memutuskan dengan siapa ia mau berpasangan. Dan DPP tentu akan mendengar hal tersebut. “Rohmi ikut menentukan juga. Kenapa, karena dia sudah diputuskan oleh partai sebagai calon. Makanya selain pertimbangan dari DPD dan DPP, Rohmi juga menentukan. Apakah diperkenankan tidak sama Rohmi, dengan siapa Rohmi akan nyaman berpasangan, itu Rohmi yang memutuskan,” kata Wakil Ketua DPRD NTB ini.

Akan tetapi, Mahalli tidak menampik jika dari keempat kandidat itu, pilihan Rohmi akan lebih condong pada Dr. Zulkieflimansyah. Alasannya adalah partai koalisi dan juga telah direstui oleh kakak kandung Rohmi, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. “Kita dengan PKS sudah sepakat berkoalisi. Nah Demokrat kasih peluang dan kesempatan pada figur dari Pulau Sumbawa dan ini harus digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Sumbawa. Tapi saya kira masyarakat Sumbawa itu orang cerdas,” katanya. (ndi)

Mataram (Suara NTB) – Bahan bakar minyak hitam pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) diduga digelapkan.

Minyak hitam atau disebut Marine fuel oil (MFO) yang diangkut dengan truk tanki dijual sebagian oleh supir dalam perjalanan pengangkutan.

Lima orang ditetapkan tersangka dalam kasus itu, yakni RJ dan AH pasangan supir dan kernet truk sebagai pelaku penggelapan, serta YS, HD, dan SH sebagai pelaku

penadahan.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Herman Suriyono, Selasa (24/10) mengatakan dua pelaku penggelapan ditangkap saat ’’kencing’’ di Jalan Ahmad Yani, Selagalas, Cakranegara, Mataram.

Dua pelaku itu yang menggunakan truk tanki PT Muda Muara Damai bernopol DR 8685 AE membuka segel tanki dan menumpahkan alias ’’kencing’’ ke tiga drum milik CV

Peduli Lingkungan, milik tiga orang pelaku penadahan. Tiga drum tersebut disiapkan dengan angkutan pikap Daihatsu Granmax DR 9597 CZ “Mereka melakukannya pada dini hari untuk menyamarkan kegiatannya,” kata Herman di Mapolda NTB didamping Kaur Penum Bid Humas, Ipda Hofni Bureni.

Truk tanki itu mengangkut 20.000 liter MFO yang akan dikirimkan dari PLTD Ampenan menuju PLTD Paok Mo-

saat penutupan nanti, maka berbagai fasilitas umum tersebut dapat secara resmi digunakan oleh masyarakat.

Dandim 1606/Lobar Letkol Czi Djoko R mengatakan, berbagai kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam TMMD ke-100 tersebut tidak hanya bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka untuk mempercepat pembanguan dan pemerataan pembangunan. “Namun berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tersebut sepenuhnya bertujuan untuk membantu masyarakat sehingga masyarakat akan lebih lancar dalam menjalankan

juga terungkap modus serupa dijalankan sejumlah truk tanki lainnya. “Itu yang masih kita dalami, kita kembangkan ke pelaku lain dengan modus serupa,” kata Herman.

Tersangka RJ dan AH dijerat pasal 372 KUHP tentang penggelapan yang ancaman hukumannya paling lama empat tahun. sedangkan tersangka YS, HD, dan SH diancam pasal 480 KUHP tentang penadahan dengan pidana paling lama empat tahun. (why)

Rudi dan Farouk Bayangi Ahyar

Dukungan PAN Masih Bisa Berubah Mataram (Suara NTB) Dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap pasangan Balon Gubernur dan Balon Wagub NTB, H. Ahyar Abduh-Mori Hanafi, masih belum aman. Pasalnya sampai saat ini DPP partai berlambang mata hari terbit tersebut belum mengeluarkan surat keputusan (SK) dukungan.

“Yang jelas sampai hari ini masih diproses di DPP surat keputusannya (SK), karena yang sahih kan SK itu,” ujar Ketua Panitia Pilkada DPW PAN NTB, H. Saiful Islam, SH, ketika dikonfirmasi Selasa (24/10) kemarin.

Ditanya apakah SK DPP PAN yang akan ke luar tidak akan berubah?

Saiful Islam menjawab bahwa pihaknya tidak be-

rani menjamin hal tersebut.

Sebab itu sudah menjadi kewenangan penuh DPP. Ia juga tidak menutup kemungkinan masih bisa berubah.

Saya tidak berani mengatakan demikian, tapi namanya politik kita tidak tahu apa yang jadi keputusan DPP. Makanya saya tidak berani bilang 100 persen, karena itu kan baru rekom,” ujarnya.

Ia mengatakan pada intinya dukungan PAN, masih dinamis. Sekalipun DPW PAN sudah menyatakan dukungan pada pasangan AhyarMori. Bahkan PAN ikut hadir dalam acara deklarasi pasangan tersebut beberapa waktu lalu bersama partai pengusung lainnya.

“Karena banyak kandidat lain yang juga sedang melobi di DPP, ada Pak Rudi Irham, dan Pak Farouk. Nah

siapa di antara mereka itu melakukan lobi di DPP, karena bolanya sudah kita tendang ke DPP, jadi terserah DPP dia mau giring bola ke gawang mana itu kita ndak tahu,” jelasnya.

Diakui Saiful Islam, dari tiga partai pengusung pasangan Ahyar-Mori, dua di antaranya Gerindra dan PPP memang sudah mengeluarkan SK dukungannya. Hanya PAN yang masih belum. Lantas kapan SK PAN akan ke luar?

“Saya kira semua partai juga masih belum.

Baru Gerindra dan PPP saja mungkin yang sudah keluarkan SK. Insya Allah mungkin Bulan Desember, satu bulan sebelum penetapan calon SK itu sudah ke luar,” pungkasnya. (ndi)

Jelang Penutupan, Sasaran Fisik Kegiatan TMMD Ke-100 Sudah Rampung Tanjung (Suara NTB) Sekitar sebulan pelaksanaan kegiatan TMMD ke-100 di Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, akhirnya masyarakat Desa Rempek dapat segera menikmati berbagai fasilitas umum yang dibangun. Pada Selasa (24/10), berbagai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang menjadi sasaran fisik dalam kegiatan TMMD sudah rampung. Pekerjaan fisik itu seperti pembuatan jembatan, pembuatan jalan, rehab tempat ibadah dan berbagai fasilitas umum lainnya sudah rampung dikerjakan.

Setelah diresmikan pada

tong, Lombok Timur.

Kepada tiga penadah, supir dan kernet menjual per liternya Rp 500. Satu drum setara dengan 200 liter. “Totalnya saat itu mereka ’’kencing’’ 700 liter. Mereka hargai per drumnya Rp 100 ribu,” ungkapnya.

Sementara PLN membeli minyak hitam itu dari Pertamina dengan harga Rp 4.542 per liternya. Dua tersangka penggelepan mengaku sudah dua kali melakukan aksinya.

Dari pengakuan mereka

berbagai aktivitasnya seharihari,” kata Dandim.

Dandim juga mengatakan bahwa berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan ini dapat selesai tepat waktu. Tentunya menurut dia, karena adanya kerjasama yang baik dan semangat gotong royong yang tinggi antar Satgas TMMD dan masyarakat setempat. Untuk itu Dandim berharap kebersamaan dan semangat gotong royong ini dapat terus dipertahankan. Karena dengan kebersamaan dan gotong royong maka sesulit apapun permasalahan yang kita hadapi pasti dapat terselesaikan dengan baik. (ars/*)

(Suara NTB/penrem)

JEMBATAN - Jembatan di Desa Rempek yang jadi salah satu objek fisik TMMD ke 100 yang sudah rampung dikerjakan.

(Suara NTB/ist)

Presiden Jokowi saat berkunjung ke Ponpes Qomarul Huda Bagu, Pringgarata, Lombok Tengah, baru-baru ini. Tanpak Inisitor Kawan Jokowi, Lalu Winengan berjalan di samping Jokowi.

Kawan Jokowi NTB Dihajatkan Kawal Nawacita Mataram (Suara NTB) Tiga tahun menjabat sebagai Presiden RI, banyak terobosan program pro rakyat yang digulirkan oleh Presiden Joko Widodo. Namun demikian masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan program tersebut. Kondisi itulah yang kemudian mengerakkan para pendukung Presiden Jokowi untuk membuat “kawan Jokowi” yang nantinya dihajatkan untuk mengawal programprogram pemerintah agar sampai ke masyarakat.

Demikian, penjelasan koordinator inisiator Kawan Jokowi NTB, H. Lalu Winengan kepada wartawan, Selasa (24/10) kemarin. “Kawan Jokowi ini nantinya yang akan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang programprogram pemerintah yang tidak sampai . Misalnya salah satu Nawacita jokowi ini kan masalah subsidi, kan gak sampai itu Padahal dihajatkan untuk masyarakat. Nah kalau ini dihambat ya kita akan Laporkan, supaya niat baiknya Pak Jokowi jangan sampai terhalang oleh kepentingan tertentu,” jelas Winengan.

“Tugasnya relawan ini untuk mensosialisasikan tugas jokowi. Kalau sudah rakyat suka kalau sudah rakyat bahagia maka tidak menutup kemungkinan rakyat itu akan 100 persen dan kembali untuk memilih Jokowi,” sambungnya.

Kawan Jokowi NTB ini rena-

canya akan diresmikan langsung oleh presiden Jokowi sendiri, pada saat kunjungannya ke NTB pada tanggal 23 November mendatang bertepatan dengan acara pembukaan Munas NU. “Pak Jokowi akan datang pada 23 November. Saya akan konsultasikan dulu ke Jakarta supaya bisa diresmikan pada saat itu,” jelasnya.

Mantan Ketua DPD KNPI NTB ini mengatakan, bahwa ia menamakan relawan tersebut sebagai kawan Jokowi, karena kedekatan Jokowi dengan rakyat tanpa memadang besar kecilnya dan status sosialnya.

“Kemarin di Bagu secara langsung bertemu dengan beliau. Jokowi ini dengan rakyat orang mau foto dia mau. Orang mau salaman dia juga tidak keberatan. Orang mau diskusi sama anak-anak kecil dia tidak keberatan. Nah seperti ini figur yang dikatakan sebagai figur pemersatu bangsa yang tidak memilih dan tidak membeda-bedakan orang. Mau sama orang miskin, kaya , politikus mau sama rakyat, siswi dia (Jokowi) enjoy saja. Itu yang membuat saya tertarik pada Jokowi dan suka kepada beliau secara kepribadian,” paparnya.

Untuk itu, keanggotaan Kawan Jokowi ini nantinya terbuka bagi semua kalangan, kelompok dan agama. Semua pihak akan dirangkul,’’ pungkasnya. (ndi/*)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Rabu, 25 Oktober 2017

Halaman 9

2018, Dispar NTB Fokus Pengembangan Desa Wisata Mataram (Suara NTB) – Tahun 2018 mendatang Dinas Pariwisata Provinsi akan menjadikan 10 desa wisata sebagai pilot project. Ini dilakukan mengingat peminat desa wisata semakin bertambah. Terbukti dengan semakin banyaknya yang berkunjung ke Desa Wisata Setanggor yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Menyusul semakin banyak pula yang berkunjung ke Desa Wisata Kerujuk.

“Kita akan fokus juga dengan desa wisata. Tahun 2010 ada 10 desa wisata yang akan kita jadikan pilot project.

Termasuk Desa Wisata Kerujuk yang belakangan semakin diminati oleh wisatawan,” kata Kepala

Dinas Pariwisata Provinsi NTB H. L. Moh Faozal, S.Sos., M.Si, di Mataram, Selasa (24/10).

Ia mengatakan bahwa keberadaan desa wisata sangat cepat memberikan dampak ekonomi kepada

masyarakat. Ia juga berharap masing-masing desa wisata dapat menyediakan anggaran melalui Alokasi Dana Desa (ADD) untuk melakukan pembenahan pada bidang pariwisata. Selain itu dari segi ekonomi,

BUMDes juga diharapkan turut berperan. Sehingga efek domino dari keberadaan desa wisata itu dapat benarbenar dirasakan oleh masyarakat.

“Kita harus kembangkan semua potensi yang ada di desa. Baik itu potensi ekonomi dan bisnisnya semua harus dimaksimalkan.

Karena ternyata kita punya banyak desa yang berpotensi menjadi desa wisata,” ujarnya.

Beberapa desa yang akan

menjadi fokus Dispar NTB tahun depan adalah Desa Tetebatu, Desa Kembang Kuning, Desa Sesaot, Desa Sembalun dan Desa Kerujuk. Ada pula Desa Sade, Desa Aik Berik, Desa Mantar dan Desa Simbori serta Desa Setanggor. Semuanya akan dijadikan sebagai pilot project sehingga dapat menjadi contoh pengembangan desa wisata di tempat lain. “Semuanya akan kita kembangkan dengan harapan bisa mendatangkan lebih banyak

wisatawan,” ujarnya.

Diketahui bahwa dalam sepekan Desa Wisata Kerujuk bisa mendatangkan setidaknya 300 orang wisatawan. Ini dianggap sangat baik untuk mendongkrak angka kunjungan wisatawan. Apalagi peminat desa wisata kebanyakan merupakan wisatawan mancanegara.

“Kalau satu desa bisa mendatangkan 300 orang dalam sepekan, maka kunjungan wisatawan ke desa

wisata saja sudah bisa membuat angka kunjungan mencapai target. Namun kita masih berupaya agar semua desa wisata bisa seperti itu,” ujarnya.

Ia berharap desa wisata bisa memberikan dampak yang luas kepada masyarakat.

Apalagi wisatawan dapat berinteraksi secara langsung dan lebih lama dengan warga sekitar. Sebab konsep desa wisata tidak dapat dipisahkan dengan kearifan lokal masyarakat setempat. (lin)

(Suara NTB/ist)

Pariwisata Sumbawa Sudah Siap Mataram (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah menegaskan bahwa pariwisata Sumbawa sudah siap untuk dipromosikan. Terutama wisata Pulau Moyo dan beberapa aktivitas kebudayaan yang akan diselenggarakan tahun depan. Ia mengatakan bahwa Sumbawa saat ini membutuhkan promosi dan dukungan dari semua pihak. Sehingga pariwisatanya bisa berkembang seperti yang terjadi di Lombok. “Kami ingin kegiatan yang ada di Mataram disinkronkan juga dengan Sumbawa. Misalnya Sail Sunda Kecil tahun depan yang akan dipusatkan di Mataram. Kita berharap bisa kecipratan juga,” kata Wabup, di Mataram, Selasa (24/10).

Tidak saja event Sail Sunda Kecil namun beberapa event di Pulau Lombok juga diharapkan dapat terintegrasi dengan Pulau Sumbawa. Sehingga potensi wisata di Pulau Sumbawa juga dapat terekspos dan wisatawan mau berkunjung.

“Kita punya banyak festival ada juga festival yang sudah dilakukan sejak dulu dan masih lestari hingga sekarang. Ini yang kita harapkan bisa mendatangkan banyak wisatawan,” ujarnya.

Ia melihat pariwisata menjadi sektor yang cukup menjanjikan. Sehingga bisa mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat. Ia juga melihat promosi perlu lebih digencarkan. Sebab selama ini, ia merasa promosi untuk Pulau Sumbawa masih terbilang kurang. “Kita punya banyak destinasi dan tentu saja Moyo masih menjadi destinasi utama. Ada juga Festival Moyo yang kita selenggarakan setiap tahun dan tahun depan juga akan kita laksanakan lagi,” ujarnya.

Ia berharap dukungan dari semua pihak, terutama DinasPariwisataProvinsiNTBuntuklebihgencarlagimelakukan promosi. Ia tidak memungkiri selama ini Pemerintah Provinsi melalui Dispar Provinsi NTB telah membantu dalam melakukan promosi. Hanya saja ia merasa masih perlu dimaksimalkan. Sementara pihaknya melengkapi sejumlah fasilitas demi kenyamanan wisatawan. “Intinya Sumbawa sudah siap menyambut wisatawan dengan berbagai agenda yang kita siapkan,” ujarnya.

Selama ini Kabupaten Sumbawa memang sudah dikenal dengan Festival Moyo yang diselenggarakan setiap tahun dalam beberapa tahun terakhir. Begitu pula Pulau Moyo yang belakangan semakin banyak dikunjungi wisatawan bahkan artis-artis internasional. Inilah s a l a h satu destinasi dan aktivitas event yang menjadi and a l a n Kabupaten Sumbawa. (lin)

H. Mahmud Abdullah (Suara NTB/dok)

PANTAI LEPPU - Sejumlah wisatawan tengah menikmati kebersamaan di Pantai Leppu, Labangka, kabupaten Sumbawa.

Pesona Pantai Leppu Labangka di Sumbawa Mataram (Suara NTB) – Pantai Leppu Labangka merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sumbawa. Pantai ini masih jarang dikunjungi wisatawan.

Selain itu fasilitas yang disediakan pun belum lengkap.

Wisatawan yang berkunjung kebanyakan wisatawan lokal saja. Padahal panorama pantai ini tidak kalah menarik dari pantai-pantai lain yang sudah dikenal wisatawan.

“Kalau bisa dimisalkan, Panti Leppu Labangka ini mirip den-

gan Tanah Lot di Bali,” kata wisatawan asal Kota Mataram Muhammad Beni Iskandar yang beberapa hari lalu telah berkunjung ke Pantai Leppu Labangka.

Di Pantai ini wisatawan akan dibuat tercengang oleh suguhan alamnya yang unik dengan karakter khas pesisir Selatan. Bentangan pasir putih membuat wisatawan semakin merasa nyaman dan menjadi tempat mengambil gambar yang sempurna.

Di tepian lain wisatawan akan disuguhi keindahan laguna-laguna kecil yang airnya berkilau

menjadi suguhan alami. “Jangan cepat-cepat mau pulang kalau belum sampai di Beting Pantai Sedudu. Tempat ini menjadi favorit wisatawan untuk memngambil gambar atau melakukan selfie (swafoto),” ujarnya.

Selain itu, ada dua sisi muara sungai dan laut. Keindahannya membayar letih setelah melintasi medannya yang unik dan menantang. Di pantai ini wisatawan dapat berenang atau menyelam. Suasana yang tidak terlalu ramai juga sangat pas bagi wisatawan yang suka ber-

Perlu Sinergitas Memajukan Pariwisata Mataram (Suara NTB) Dinas Pariwisata Provinsi NTB telah menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh kepala dinas kabupaten/kota, pelaku industri pariwisata, dan juga desadesa wisata yang ada di NTB. Kepala Dinas Pariwisata NTB H. L. Moh Faozal, S. Sos., M.Si mengatakan, rakor ini diharapkan mampu membangun sinergitas yang baik antara dinas provinsi dengan seluruh dinas kabupaten/kota di NTB dalam memajukan sector pariwisata NTB. “Kita perlu membangun sinergitas. Agar pas bagiannya provinsi mana bagiannya kabupaten dan kota mana.

Jadi nyambung,” ujar Faozal dalam rakor penguatan destinasi, kelembagaan, dan kalender event 2018, di Mataram, Selasa (24/10). Faozal mengatakan bahwa rakor

juga berguna bagi para pelaku industri wisata di lapangan.

Dalam hal mengeluarkan segala masukan kepada para instansi yang ada di kabupaten, kota, maupun provinsi terkait kendala yang dihadapi selama ini. Sehingga promosi dan pembuatan paket wisata oleh para industri dapat terintegrasi dengan kalender event Dinas Pariwisata.

“Sinergitas ini juga menjadi sarana efektif dalam menyiasati keterbatasan anggaran dalam pengembangan pariwisata,” ujarnya. Faozal mencontohkan, objek wisata yang ada di kabupaten/kota, seperti Sembalun di Lombok Timur atau Senggigi di Lombok Barat, bisa saling membantu dalam pengembangan ke depan. Faozal berharap, rakor ini mampu menumbuhkan kesamaan visi bagi NTB agar sektor pariwisata semakin maju dan berkembang.

“Sembalun misalnya, Dinas Pariwisata Lombok Timur kerjakan apa, dan kita di Dinas Pariwisata NTB kerjakan apa,” lanjut Faozal. Ia melihat bahwa sinergitas sangat penting untuk memajukan sektor pariwisata. Baik itu sinergitas dengan pelaku usaha pariwisata maupun kepada jajaran Dinas Pariwisata di masing-masing daerah.

“Dengan demikian pariwisata kita bisa kuat. Promosi yang dilakukan juga kuat.

Bagian-bagian pekerjaan masing-masing juga jelas,” ujarnya. Dalam rakor itu hadir pula Wakil Bupati Sumbawa, Ketua ASITA, Ketua PHRI, Ketua BPPD NTB dan sejumlah pelaku industri pariwisata. Dengan adanya sinergitas ini diharapkan dapat menghasilkan formula yang baik untuk promosi wisata pada tahun 2018 mendatang. (lin)

Pembangunan Jalan Pinggir Pantai Belum Jelas Mataram (Suara NTB) Rencana pembangunan jalan sepanjang sembilan kilometer di pinggir pantai menghubungkan Kota Mataram menuju Senggigi, Lombok Barat, hingga kini belum jelas.

Wacana pembangunan itu dimulai sejak tahun 2015 lalu. Dibuktikan dengan menyelesaikan pembuatan analisis dampak lingkungan (amdal) yang menghabiskan anggaran Rp 500 juta. Dokumen tersebut telah diterima

oleh Balai Jalan Nasional.

Kepastian konstruksi bangunannya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum mengetahui detail. Kemungkinan konstruksinya menggunakan tiang pancang.

Mengingat kawasan di sepanjang Pantai Ampenan rawan gelombang pasang.

“Kita belum tahu konstruksinya seperti apa. Saya pikir ini tidak main - main.

Apalagi di pinggir laut,” kata Kadis PUPR Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura, Selasa (24/10).

Pembangunan jalan pinggir pantai ini, masuk dalam program strategis nasional.

Meskipun demikian, eksekusi programnya tidak bisa diprediksi karena harus melihat kondisi anggaran.

Mahmuddin belum berani memprediksi kebutuhan anggaran yang digunakan. Secara kasat mata ia melihat bahwa minimal untuk sembilan kilometer menghabiskan anggaran sekitar Rp 1 triliun.

Asumsi itu bilamana satu kilometer membutuhkan Rp 200 miliar.

Sebab, konstruksi bangunan lebih kokoh dibandingkan pembangunan jalan biasanya.

“Kalau pasti anggarannya setelah ada DED,” ujarnya.

Secara finansial, Pemkot Mataram bergantung ke anggaran Pemerintah Pusat. Kalaupun ada pembebasan lahan akan siap ditanggunglangi.

Pembangunan jalan itu menurut dia, sangat penting bagi Pemkot Mataram.

Selain mempermudah akses kendaraan menuju wisata

Senggigi, Lombok Barat.

Juga mencegah abrasi laut setiap tahunnya di kawasan Pantai Ampenan.

Sepanjang Pantai Ampenan kata dia, bila tidak ada pemecah gelombang, maka akan terus menerus tergerus. Keuntungan lain bisa dirasakan, krodit lalu lintas di kota tidak lagi macet.

“Mudah - mudahan 2019 sudah bisa dibangun.

Semua tergantung kondisi keuangan daerah,” kata Mahmuddin. (cem)

wisata di tempat yang sepi atau sedikit pegunjung. Pantai Leppu berada sejauh 74 kilometer dari pusat Kota Sumbawa. Lalu berbelok ke kanan menuju Labangka III sejauh 5 kilometer melewati perkebunan warga yang didominasi dengan tanaman jagung. Saat melewati kawasan ini pun menempuh perjalanan yang agak terjal, karena jalannya yang belum diaspal.

Pantai Leppu terbilang punya panorama yang unik. Ada bebatuan karang besar di pantai tersebut yang mengingat-

kan wisatawan pada Tanah Lot di Bali. Butiran pasirnya pun mirip merica seperti pantai Kuta di Lombok. Tapi bukan hanya itu, bentangan pantainya begitu panjang sehingga wisatawan dapat melihat banyak jenis pasir di Pantai Leppu. Selain pasir merica, di pantai ini juga bisa temukan pasir besi (pasir hitam) dan pasir pantai pada umumnya.

“Kalau yang suka koleksi pasir pantai, ini surganya. Karena banyak jenis pasir di pantai ini,” ujarnya. (lin)

Promosi Menuju Empat Juta Wisatawan 2018 Mataram (Suara NTB) – Target kunjungan wisatawan pada tahun 2018 sebanyak 4 juta orang. Meski belum ditetapkan berapa target kunjungan wisnus dan wisman, namun Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) gencar melakukan promosi di berbagai daerah. Diantarnya Jakarta, Yogyakarta, Bandung dan Surabaya. Berbagai industri pariwisata juga turut menjual paket-paket wisata ke Lombok dan Sumbawa.

“Kita sudah melakukan promosi ke empat kota. Terakhir ini ke Surabaya, dengan harapan kita bisa mendatangkan banyak wisatawan. Apalagi tahun 2018 target kunjungan kita adalah empat juta wisatawan,” kata Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB H. Afan Ahmad kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (24/10).

Ia mengatakan bahwa selama ini sudah melakukan promosi ke berbagaidaerahdenganmelibatkan pelaku pariwisata. Beberapa destinasiyangmenjadiandalanyaitukawasan tiga gili, Mandalika, Rinjani, Tambora, desa adat, desa wisata dan banyak lainnya. Meski demikian, BPPD NTB juga optimis target kunjungan3,5jutawisatawanpada tahun 2017 ini dapat tecapai.

“Dalam promosi empat kota ini kami bersama 20 orang pelaku pariwisata. Karena mereka inilah yang berperan sebagai seller, yaitu yang menjual paket-paket wisata. Kami bertugas untuk mempromosikan semua potensi wisata yang dimiliki NTB,” ujarnya.

Ia mengatakan pelibatan industri atau pelaku pariwisata karena mereka juga yang bertugas untuk menyediakan akses demi kenyamanan wisatawan.

Misalnya hotel dan destinasi yang masuk dalam paket wisa-

(Suara NTB/dok)

H. Afan Ahmad ta. Semuanya harus dipastikan sudah siap untuk melayani setiap wisatawan yang datang. Sehingga wisatawan dapat benarbenar menikmati waktu berliburnya selama berada di NTB. “Promosi ke berbagai daerah ini juga tidak terlepas dari aksesibilitasyangsudahterbangun.Jadikita perlu untuk menjaganya, sehingga wisatawan bisa terus berdatangan ke NTB,” ujarnya.

Seperti diketahui, empat kota yang menjadi tempat promosi merupakan daerah yang sudah ada penerbangan langsung ke Lombok International Airport. Sehingga dapat memudahkan wisatawan yang akan berkunjung dari daerah tersebut. Sebab pergerakan wisatawan nusantara juga belakangan semakin meningkat.

“Pergerakan wisnus ini juga cukup baik. Trennya berwisata ke berbagai daerah juga bagus. Belakangan sudah banyak yang berkunjung ke NTB dengan harapan pada tahun 2018 mendatang akan semakin banyak lagi yang berkunjung,” harapnya. (lin)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 25 Oktober 2017

Halaman 10

Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB

Menengok Sisi Lain Kehidupan Kampus UIN Mataram KEHIDUPAN kampus di setiap kota sudah barang tentu memiliki cerita tersendiri, begitu juga dengan kondisi kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram yang berada di pusat Kota Mataram. UIN Mataram memiliki dua kampus untuk menampung lebih dari 12.000 mahasiswa yaitu di Jalan Pendidikan Nomor 35 dan di Jalan Gajah Mada Jempong.

Rutinitas kampus selalu identik dengan hilir mudik mahasiswa dan dosen serta para karyawan dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagai sebuah sistem yang utuh dalam dunia pendidikan.

Perkuliahan selama ini berlangsung sejak terbit fajar hingga matahari terbenam.

Lalu bagaimana dengan aktivitas mahasiswa di kampus

UIN Mataram di malam hari?

Aktivitas perkuliahan total berhenti seiring dengan terbenamnya matahari di ufuk barat, suasana parkiran mulai terlihat lengang, satu persatu kendaraan keluar dari kampus secara tertib dan rapi dalam pengawasan dan penjagaan security 24 jam yang disiagakan secara bergantian.

Ketika malam gelap mulai menyapa dengan senyum rona kegelapan, seakan memerintahkan pada semua penghuni bumi agar menikmati malam dengan istirahat. Tetapi tidak begitu dengan sebagaian mahasiswa, justru para aktivis mulai berdatangan, dengan ragam rupa kegiatan.

Humas UIN Mataram tertarik untuk mengikuti irama malam yang terjadi di lingkungan kampus UIN Mataram,

Rencana Dijadikan SUT

Dikbud Lobar Kaji Merger Tiga SD di Wilayah Kediri Giri Menang (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbu) Lombok Barat (Lobar), M. Hendrayadi mengaku pihaknya tengah mengkaji terkait rencana merger tiga SD di Kediri masing-masing SDN 1, SDN 2 dan SDN 4 Kediri Selatan yang rencananya menjadi Sekolah Unggulan Terpadu (SUT).

Pihaknya tengah mengkaji kekuatan psikologis dan penyamaan persepsi antara pihak sekolah dan masyarakat terkait renca(Suara NTB/dok) na ini. “Kendala sejauh ini M. Hendrayadi tidak ada, hanya kami sedang memproses. Karena ini butuh penguatan untuk merger SD ini,” jelasnya, Selasa (24/10).

Diakuinya, program pembangunan sekolah ini ditunda tahun ini, karena dokumen penggabungan lembaga belum ada. Sehingga kekuatan psikologis, jika sekolah digabung belum ada, seperti tanggapan masyarakat belum ada. Namun tiba-tiba muncul program pembangunan SUT dengan menggabung tiga SD itu. Pasalnya, setelah diminta dokumennya ternyata di sekolah pun masih terjadi tarik ulur karena ada yang setuju dan tidak.

Hal ini, jelasnya, yang harus dikuatkan dulu. Kekuatan psikologis dan keinginan baik pihak tiga sekolah dengan masyarakat harus sama. Jika sudah satu hati maka barulah bisa jalan. Sejauh ini yang sudah dilakukan adalah penyamaan persepsi di tiga sekolah. Mereka harus bersepakat bergabung dengan beberapa catatan, hal ini jelasnya yang perlu dikaji di internal dinas. Terkait apa kelebihan dan kelemahan jika sekolah digabung. Selain itu, bagaimana penerimaan masyarakat di wilayah itu, apakah setuju atau tidak.

Diakuinya, sampai saat ini bidang yang menangani belum menyelesaikan kajian ini. Kalau kajian di dinas sudah selesai, barulah dilempar ke publik minimal di wilayah dan desa itu. Setelah setuju dibuat kesepakatan, kalau sudah sepakat baru buat perncanaan untuk dibangun.

“Jangan sampai kalau tiba-tiba dibangun, tapi masyarakat belum siap dan menerima kan akan menjadi persoalan. Dan nanti sisi-sia,” ujarnya, seraya menambahkan, ketika sekolah ini digabung menjadi SUT langsung melejit. (her)

pemandangan menyejukkan dengan nuansa begitu religius, mulai dari musala, UKM LDK sedang ada latihan qori’. Sedang di auditorium terdapat UKM BKSM yang sedang latihan olah vokal tarik suara.

Sementara di depan gedung Rektorat ada UKM Pramuka yang sedang latihan senam pramuka. Adapun di depan gedung Fakultas Syariah, UKM KSR-PMI sedang latihan kebugaran, di samping itu juga di lorong tengah ada UKM Menwa sedang latihan merayap dan berguling-guling bagi anggota baru. Suasana yang sangat harmonis semua berjalan dengan misi yang berbeda, konsentrasi pada ranah masing-masing.

Menariknya lagi sedang berkumpul mahasiswa dari HMJ mengambil tempat di

(Suara NTB/dys)

KEGIATAN - Kegiatan mahasiswa UIN Mataram disibukkan dengan kegiatan organisasi masing-masing di malam hari.

Pihak rektorat mendukung kegiatan positif mahasiswa ini. sungguhan yang terjadi siang dan malam mahasiswa yang selalu berpacu untuk meningkatkan kualitas diri, maka ke depan nantinya akan san-

gat mudah dan dipermudah oleh Allah Swt untuk menggapai asa. Keberhasilan tidak akan pernah mengingkari proses perjuangan. (dys)

Mataram (Suara NTB) Saat ini Universitas Mataram (Unram) tengah menggelar kegiatan wisuda tahun akademik 2016/2017,yang dimulai pada Senin (23/10). Banyaknya jumlah wisudawan membuat panitia membagi waktu wisuda menjadi lima hari mulai tanggal 23-28 Oktober. Hal itu untuk menghindari membeludaknya saat wisuda yang kali ini diikuti sebanyak 4.154 wisudawan yang tersebar di 54 program studi dengan jenjang pendidikan mulai DIII, Strata satu (S I), Strata dua (S II), Strata tiga (S III), dan Profesi Dokter.

Kepada Suara NTB, Wakil Rektor I Unram Prof. Lalu Wirasapta Karyadi, menegaskan meski tengah menggelar wisuda, namun aktivitas perkuliahan pada mahasiswa tetap berjalan. Mengingat berdasarkan kalender akademik, mahasiswa harus masuk.

Imbauan kepada tiap fakultas agar perkuliahan tetap berjalan sudah disebar ke fakultas.

Hanya disebutkannya, jika

perkuliahan tatap muka seperti biasa tidak dapat dilaksanakan, maka para dosen dapat memberikan tugas kuliah terstruktur kepada mahasiswanya.

Hal itu agar jangan sampai karena wisuda lantas aktivitas perkuliahan tidak berjalan. Dua agenda ini sama pentingnya, sehingga harus dijalankan.

“Perkuliahan tetap masuk, tapi kendala di kampus macet imbauan agar dosen berikan tugas

terstruktur,” ujar Karyadi.

Wisuda menggunakan pola sama dengan tahun lalu yaitu sekali setahun, mengakibatkan banyaknya mahasiswa yang diwisuda, sehingga setiap hari berdasarkan pantauan Suara NTB selama dua hari pelaksanaan wisuda terjadi kemacetan.

Hal itu dapat disiasati dengan memberi tugas kuliah yang dapat dikerjakan di rumah.

Lebih jauh dikatakan Kary-

Pengabdian Masyarakat Kelompok VI STAHN Gde Pudja Mataram

(Suara NTB/dys)

WISUDA - Banyaknya wisudawan yang harus diwisuda membuat Unram menjadwalkan wisuda selama sepekan.

Selama wisuda berlangsung, aktivitas perkuliahan tetap jalan. adi, adanya wisuda selama sepekan ini mengakibatkan jadwal UTS mundur sepekan

kemudian. Padahal harusnya berdasarkan jadwal dilaksanakan minggu ini. (dys)

Pengabdian Masyarakat STAHN Gde Pudja Mataram

Berikan Pembinaan Keberagaman dalam Upaya Penguatan Keluarga Hindu Lakukan Penguatan Agama Hindu pada Sudiwani

Mataram (Suara NTB) Kelompok VI pengabdian masyarakat dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Banjar Dangin Tukad, Lingkungan Karang Pule, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dari tanggal 20 sampai dengan 23 Oktober 2017. Tema yang diusung dalam pengabdian masyarakat adalah “Melalui Pembinaan Keberagamaan dalam Upaya Penguatan Keluarga Hindu di Banjar Dangin Tukad, Lingkungan Karang Pule.

Ketua Panitia Pengabdian Masyarakat Kelompok VI STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Ni Wayan Rasmini,SE.,M.Ag., dalam pembukaan Jumat (20/ 10) mengatakan, kegiatan ini diawali dengan persembahyangan bersama (matur piuning) bersa-

STIE AMM Mataram Gelar Seminar Internasional

(Suara NTB/ist)

PEMAPARAN - Narasumber Prof. Dr. Zulkiflee Bin Mohamed (tengah) memberikan pemaparan materi pada seminar internasional yang dilaksanakan STIE AMM Mataram, di aula STIE AMM Mataram, Selasa (24/10). Ia didampingi Ketua STIE AMM Mataram, Dr. H. Umar Said, SH., MM., (kiri).

2020, maka dibutuhkan keterlibatan para generasi muda untuk mensukseskan Model Baharu Ekonomi (MBE) yang bertujuan mentransformasikan pertumbuhan ekonomi negara ke tahap yang lebih tinggi.

Namun di sisi lain minat para pemuda untuk menjadi wirausaha relatif masih sedikit, hal ini diketahui melalui pemaparannya berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Global Entrepreneurship Monitor (GEM) di tahun 2010.

“Malaysia didapati berada di kedudukan yang agak rendah dari segi niat individu untuk menjadi usahawan, yaitu hanya mencapai skor sebanyak 8,7% berbanding negara-negara yang mempunyai skor tertinggi seperti Kolombia (55,8%), Chile (46%) dan Cina (42,8%),” jelasnya.

Menyikapi kondisi di mana lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan para pencari kerja, Zulkiflee berharap agar

diskusi ringan dengan Rektor UIN Mataram Dr. H. Mutawalli dan para wakil rektor menyampaikan kondisi kampus pada malam hari yang dimanfaatkan oleh kalangan aktivis. Rektor beserta jajaran sangat mengapresiasi kegiatan mahasiswa sebagai wahana penggemblengan ekstra yang dilakukan, idealnya memang mahasiswa harus menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan daya pikir, nalar, wawasan dan pengalaman.

Lebih lanjut Dr. H. Mutawali berharap dan mendoakan semua mahasiswa semoga dengan kegigihan dan semangat perjuangan selama berada di kampus ini, bisa menjadi bekal yang cukup untuk menghadapi masa depan yang gemilang. Ikhtiar ke-

Gelar Wisuda Sepekan, Mahasiswa Unram Tetap Masuk

Jelang Wisuda Ke-44 Mataram (Suara NTB) STIE AMM Mataram kembali menggelar seminar internasional, Selasa (10/24).

Seminar ini menghadirkan Prof.

Dr. Zulkiflee Bin Mohamed (Dean of Bank Rakyat School of Business and Entrepreneurship) dari Universiti Tun Abdul Razak (Unirazak) Kuala Lumpur, Malaysia sebagai narasumber.

Di hadapan ratusan peserta yang dihadiri oleh para unsur mahasiswa, dosen dan juga karyawan, Ketua STIE AMM Mataram, Dr. H. Umar Said, SH., MM, menjelaskan jalinan kerjasama yang sedang dijalankan antara STIE AMM Mataram dan Unirazak Malaysia, termasuk bentuk seminar internasional seperti yang telah diselenggarakan kali ini.

Seminar yang berlangsung di auditorium STIE AMM Mataram ini mengusung tema program pendidikan kewirausahaan dengan judul: “Developing Entrepreneurship Educational Program at College”. Dalam pemaparannya Zulkiflee menjelaskan pemahaman dan konsep kewirausahaan.

Di mana, kewirausahaan dirumuskan sebagai minat, komitmen dan usaha dalam menerapkan peluang dan membina kesedaran tentang risiko serta mempunyai daya kreativitas dan inovasi yang diterjemahkan kepada perniagaan.

Menurutnya, kondisi kewirausahaan yang terjadi di negara Malaysia. Menurutnya untuk mewujudkan Malaysia menjadi sebuah negara maju dan berpendapatan tinggi di tahun

depan ruang wakil rektor dengan memanfaatkan sinar lampu sorot halaman kampus mereka duduk bersila beralaskan alas kaki masing-masing, dengan khusyuk dan tawajjuh mereka menggelar yasinan dengan membentuk halaqah melingkar saling berhadapan.

Fenomena seperti itu seolah menjadi rutinitas cipta suasana kampus setiap malam. Berbagai organisasi intra maupun ekstra selalu mengerahkan anggotanya untuk memanfaatkan kampus pada malam hari untuk kebutuhan diskusi, yasinan, latihan, senam dan kegiatan lainnya yang tidak mungkin dilakukan pada waktu siang hari, karena akan berbenturan dengan jadwal perkuliahan.

Kasubag humas H. Suhirman Adita pada kesempatan

para generasi muda baik di Indonesia maupun di Malaysia dapat belajar dan meningkatkan rasa antusiasme mereka untuk menggeluti dunia kewirausahaan.

“Walaupun demikian, pelaksanaan ini haruslah dikendalikan oleh tenaga pengajar yang memahami Kemahiran Insaniah, Pembelajaran dan Pengajaran, Penilaian dan Pengukuran berasaskan rubrik dan Pembelajaran Berasaskan Hasil (OBE). Kursus latihan kepada tenaga pengajar perlu dilakukan demi menjaga kualiti hasil yang diperoleh,” tutupnya.

Acara kemudian diakhiri dengan sesi tanya-jawab oleh para peserta. Setelah acara selesai, Prof. Dr. Zulkiflee Bin Mohamed akan mempersiapkan diri untuk menghadiri undangan acara keesokan harinya sebagai narasumber pada orasi ilmiah di acara Wisuda STIE AMM Mataram ke 44 yang diselenggarakan di Hotel Lombok Raya Mataram. (ron/*)

(Suara NTB/ist)

PENGABDIAN - Pembukaan kegiatan pengabdian masyarakat kelompok VI STAHN Gde Pudja Mataram di Banjar Dangin Tukad, Lingkungan Karang Pule beberapa waktu lalu. ma masyarakat di Pura Pemaksan Banjar Dangin Tukad Karang Pule. Kegiatan pengabdian masyarakat tersebut melibatkan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

Acara pembukaan yang dimulai sore hari itu, dihadiri oleh Ketua Banjar Dangin Tukad Lingkungan Karang Pule beserta jajarannya, pejabat terkait di lingkungan STAHN Gde Pudja Mataram, dan masyarakat di lingkungan pengabdian.

Rasmini menyampaikan, bahwa kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan selama empat hari dengan melibatkan dosen pembina, narasumber, pegawai, dan mahasiswa. Dosen yang dilibatkan sejumlah 13 dosen pembina, 5 narasumber, 1 pegawai, dan 1 mahasiswa.

Masyarakat yang dibina dalam kegiatan tersebut sebanyak 30 orang. “Kendati ada keterbatasan peserta secara formal, namun jika ada masyarakat yang di luar peserta formal dapat mengikuti kegiatan tersebut,” katanya.

Hal ini terbukti dari jumlah masyarakat yang datang pada saat pembukaan. Banyak masyarakat yang ikut mengikuti kegiatan penyuluhan, padahal mereka di luar anggota yang tercatat dalam daftar peserta.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat STAHN Gde Pudja Mataram, dibuka secara resmi Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, yang diwakilkan kepada Wakil Ketua II, Ida Ayu Nyoman Widia Laksmi, SE., MM. Dalam sambutannya, ia menegaskan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagai bentuk perekat sosial, mengingatkan indahnya kebersamaan, kebersamaan dan interaksi sebagai makhluk sosial. “Kehidupan masyarakat yang kental dengan budaya gotong royong, peduli terhadap lingkungan sekitar dan tanpa pamrih,” katanya.

Pada akhir sambutannya, Wakil Ketua II juga mengajak kepada semua warga masyarakat

Banjar Dangin Tukad, Lingkungan Karang Pule beramai-ramai kuliah di STAHN Gde Pudja Mataram, karena di STAHN Gde Pudja Mataram disediakan beasiswa, yaitu dalam bentuk beasiswa bidik misi, beasiswa berprestasi, dan beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu.

Ia juga menyampaikan harapan yang intinya mengemukakan warga kampus hendaknya belajar di tengah kehidupan masyarakat. Hal tersebut mengimplikasikan antara kampus dan masyarakat hendaknya membangun jalinan yang erat.

“Bagi dosen dan mahasiswa dapat memberikan pembelajaran positif dalam tatanan kehidupan lingkungan masyarakat yang masih kental dengan budaya kerekatan dan kebersamaan.

Serta mampu mengaplikasikan apa yang telah diperoleh secara teoretis di kampus, sehingga menjadi bahan kajian tentang fenomena-fenomena yang ditemukan di lapangan untuk selanjutnya mendapat masukan dari masyarakat tentang kehidupan nyata,” terangnya.

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terlihat budaya yang apa adanya masih melekat pada hati masyarakat di Banjar Dangin Tukad, Lingkungan Karang Pule, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dan antusias warga dalam mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat STAHN Gde Pudja Mataram, sehingga setiap program berjalan dengan lancar.

Program yang dilaksanakan dalam pengabdian masyarakat terpadu melibatkan masyarakat, Tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam kegiatan penyuluhan, yaitu: Penyuluhan Sistem Perkawinan yang berasosiasi dengan keluarga yang berkualitas, Penyuluhan Sistem Keamanan Terpadu, Penyuluhan tentang peningkatan sradha dan bhakti keluarga Hindu, ProfilBanjarDanginTukad,Penyuluhan Kesehatan Membangun Keluarga Berkualitas. (ron/*)

Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram melaksanakan pengabdian masyarakat di Banjar Tri Parartha, Perumnas Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Mataram. Kegiatan yang mengusung tema penguatan Hindu pada Sudiwani di Banjar Tri Parartha itu dilaksanakan dari Senin (23/10) sampai dengan Kamis (26/10).

Ketua Panitia Pengabdian Masyarakat STAHN Gde Pudja Mataram Dr. Joko Prayitno, saat pembukaan, Senin (23/10) sore, mengatakan, kegiatan ini ditujukan kepada dharmika atau seseorang yang baru belajar agama Hindu. Tim pengabdian masyarakat itu terdiri dari 15 orang. Sebanyak 30 peserta mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat itu.

“Harapan kami melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, orang-orang yang baru memeluk agama Hindu lebih mudah dalam mengenal Hindu,” harap Joko.

Dalam proses pengabdian masyarakat itu nantinya akan dibuat dalam bentuk diskusi.

Joko menyampaikan, materi yang akan disampaikan terdiri dari materi keimanan, ketuhanan, praktik keagamaan seharihari, tujuan agama Hindu, etika agama Hindu, dan Upacara dan Upakara Hindu.

Sebagai bagian dari tri dharma perguruan tinggi, kegiatan ini juga diharapkannya dapat menjaga hubungan baik antara STAHN Gde Pudja dengan masyarakat. “Secara tidak langsung menjaga hubungan baik antara STAHN Gde Pudja dengan masyarakat,” ujar Joko.

Ketua Parisada Kecamatan Sekarbela, sekaligus Ketua Banjar Tri Parartha, I Dewa Made Mudita, dalam sambutannya, memberikan apresiasi dan kebanggaan kepada STAHN Gde Pudja Mataram, yang sudah memberikan kesempatan untuk

bertemu dan bersilaturahmi.

“Saya berharap, memohon agar ada interaksi yang dalam, bagaimana menghadapi permasalahan yang dirasakan dharmika,” katanya.

Ia berharap para dharmika dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Apalagi ia sendiri merasakan banyak sekali menghadapi persoalan yang dihadapi dharmika. Melalui pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh STAHN Gde Pudja Mataram itu, diharapkan berbagai persoalan bisa diurai.

Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Ni Putu Listiawati, SE., Ak., MM., yang diwakili Wakil Ketua III, Dr. Drs. I Nyoman Murba Widana, M.Ag., mengatakan pihaknya dari lembaga akademis, STAHN Gde Pudja Mataram setiap tahunnya melaksanakan ritual akademis, tri dharma perguruan tinggi, yang salah satunya pengabdian masyarakat.

“Kami dari lembaga akademis, terutama STAHN Gde Pudja Mataram setiap tahun melakukan pengabdian masyarakat, selain pendidikan dan penelitian,” katanya.

Iamengharapkanpara dharmika dapat kuliah di STAHN Gde Pudja Mataram. Kesempatan itu, katanya,jangandisia-siakan.Pengabdian masyarakat yang dilakukan STAHN Gde Pudja Mataram tidak hanya di NTB, tapi juga di luar NTB. “Kerja sama kita lakukan baik di India maupun Eropa.

Kita sudah mengadakan satu kerja sama yang baik,” katanya.

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh dharmika merupakan hal yang wajar, karena menurutnya dalam upaya mencari yang baik, permasalahan memang harus dihadapi. Murba juga menyampaikan sedikit ceramah yang menguatkan para dharmika.

“Oleh sebab itu, melalui kegiatan ini diharapkan dapat membuka wawasan kita.Bisa terjadi dampak positif dalam kehidupan,” katanya. (ron/*)

(Suara NTB/ron)

PENGABDIAN MASYARAKAT - Pembukaan Pengabdian Masyarakat STAHN Gde Pudja Mataram di Banjar Tri Parartha, Perumnas Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Mataram, Senin (23/10) lalu.

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 25 Oktober 2017

Kerjasama Dispora Provinsi NTB dengan Harian Suara NTB

Lima Kali Harumkan Marwah Indonesia di SEA Games Nama Fadlin (29) tidak asing lagi di dunia atletik. Mantan atlet PPLP NTB ini menjadi salah satu atlet NTB yang cukup lama berkiprah di berbagai ajang. Dari yang berskala lokal sampai internasional. Selama 12 tahun menekuni atletik, sudah lima kali ia mengharumkan marwah bangsa Indonesia di level Asia Tenggara.

FADLIN yang diwawancarai Suara NTB di Mataram, Selasa (24/10) kemarin mengatakan kiprahnya di dunia atletik boleh dibilang cukup lama. Sejak resmi menjadi atlet PPLP NTB tahun 2006 hingga saat ini prestasinya tidak dapat dihitung dengan jari. Bahkan dia sudah lima kali mengukir prestasi di ajang internasional khususnya level Asia Tenggara.

“Di SEA Games, saya sudah lima kali menyumbang medali,” ucap atlet asal Kota Bima ini tanpa bermaksud sesumbar.

Prestasi pertama Fadlin di level Asia Tenggara dimulai tahun 2009. Di SEA Games di Laos 2009, Fadlin pertama kali menyumbangkan medali perunggu untuk Indonesia di nomor estafet 4x100 meter. Selanjutnya, di SEA Games di Indonesia tahun 2011, dia berhasil meraih medali emas di nomor estafet 4x100 meter.

Kemudian di SEA Games di Myanmar 2013 Fadlin juga di-

Fadlin percaya mewakili Indonesia dan berhasil menyumbang medali perunggu. Prestasi atlet asal Kota Bima ini sempat mengalami pasang surut akibat gonta-ganti personel di nomor tim estafet 4x100 meter Indonesia.

Namun, prestasi Fadlin kembali naik setelah sukses meraih medali perak di SEA Games Singapore 2015. Dan selanjutnya di SEA Games Malaysia tahun 2017 Fadlin meraih medali perak di nomor yang sama.

Prestasi atlet kelahiran 28 Oktober 1989 ini dapat berjaya di level nasional hingga internasional tidak lepas dari pembinaan olahraga di NTB yang dari tahun ke tahun menunjukan perbaikan. Dimana saat remaja Fadlin mendapat pembinaan yang intens selama tiga tahun di PPLP NTB. Kemudian Fadlin juga dibina oleh cabor dan KONI NTB lewat Pelatda PON yang cukup panjang, dan hingga saat ini Pelatda masih berjalan.

Fadlin mengaku prestasinya itu dapat diraih tidak lepas dari dukungan pelatih dan keluarga yang sudah berperan besar mendorongnya untuk menjadi atlet atletik. Pasalnya sebelum menjadi atlet atletik berkaliber internasional, Fadlin awalnya menggemari olahraga sepak bola.

Namun, kedua orang tuanya Ahmad dan Maani serta tiga saudaranya menginginkan Fadlin menjadi atlet atletik karena melihat bakat Fadlin di cabor lari.

Saat duduk di bangku kelas 2 (dua) SMP bakatnya sudah

mulai terlihat.

Ketika ada seleksi atlet Popda tahun 2004 di K o t a Bima Fadlin sudah menjuarai nomor 1 0 0 meter dan 200 meter.

N a m u n sayang, pelatih Kota Bima, Jubair tidak mengirimnya ikut membela Kota Bima di Popda 2004. Justru rekannya Taufik yang kalah saing dari Fadlin yang dikirim. Mengetahui hal itu, Fadlin mengaku kecewa

dan sempat putus asa dan tak mau kembali latihan atletik.

“Saat itu saya kecewa dan tidak mau latihan lagi. Namun di tahun 2006 ada Popda untuk seleksi atlet PPLP lagi. Di situ saya melakukan persiapan lagi untuk bertarung dengan enam atlet PPLP dan Alhamdulillah saya dapat juara dua. Kalah dari Fatoniah,” kenangnya.

Setelah dipromosikan sebagai atlet PPLP NTB tahun 2006, Fadlin dipercaya ikut Kejurnas Antar PPLP di Jakarta 2006, dan Fadlin berhasil meraih dua emas di nomor 100 meter dan 200 meter serta satu medali perak di estafet 4x100 meter putra.

Sukses di Kejurnas tersebut, Fadlin dipercaya mewakili NTB di Popnas Kaltim tahun 2007. Hasilnya, Fadlin sukses meraih satu perak di nomor 200 meter dan medali emas di nomor estafet 4x100 meter.

Sukses di Ponas 2007, Fadlin dipanggil mengikuti Pelatnas jangka panjang untuk persiapan kejuaraan internasional pelajar “Asean School” 2008. Di ajang itu Fadlin berhasil meraih medali perak di nomor 200 meter putra.

Sukses di berbagai event remaja, Fadlin pun terus mendapat pelatihan yang intens untuk mengikuti even nasional hingga internasional senior. Prestasi puncaknya di PON 2012, dengan meraih dua emas dan satu perak. Dua medali emas diraih Fadlin di 200 meter dan estafet 4x100 meter putra serta satu perunggu di 100 meter putra.

Kedepan Fadlin berharap ingin menutup karirnya di PON 2020 dengan berusaha menjadi yang terbaik di nomor spesialisnya yakni 100 meter, 200 meter dan estafet 4x100 meter. (fan/*)

Prestasi Nasional Fadlin : - Medali emas di nomor estafet 4x100 meter dan perak di 200 meter di Popnas Tahun 2007.

- Emas 200 meter, perak 100 meter dan emas di estefet 4x100 meter putra PON 2012.

- Emas estafet 4x100 meter putra, perak di 100 meter dan 200 meter putra.

Prestasi Internasional Fadlin : - Perunggu di estafet 4x100 meter SEA Games 2009.

- Emas di estafet 4x100 meter SEA Games 2011.

- Perunggu di estafet 4x100 meter SEA Games 2013.

- Perak di estafet 4x 100 meter SEA Games 2015.

- Perak di estafet 4x100 meter SEA Games 2017.

(Suara NTB/ist)

PERTEMUAN - Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin didampingi Kabid Olahraga, Anang Zulkarnain tengah memimpin acara pertemuan dengan atlet dan pelatih di Kantor Dispora NTB, Senin (23/10). Dalam acara yang juga dihadiri Wartawan Olahraga Suara NTB, Afandi, Kadispora menyampaikan hal-hal teknis yang dibutuhkan dalam pembuatan buku profil atlet.

Dispora NTB akan Bukukan Profil Atlet dan Pemuda Berprestasi Mataram (Suara NTB) Sejarah sebaiknya tidak boleh dilewatkan begitu saja. Oleh karena itu, pihak Dispora NTB akan mendokumentasikan kisah perjalanan atlet yang pernah sukses mengukir prestasi nasional dan prestasi dunia dalam sebuah buku biografi atau profil atlet NTB. Demikian yang mengemuka dalam acara pertemuan Dispora NTB dengan sejumlah atlet dan alumni PPLP NTB berprestasi nasional hingga dunia di Kantor Dispora NTB, Senin (23/10).

“Saya ingin prestasi anak-anakku sekalian bisa dibukukan. Lewat buku itu saya berharap prestasi sejumlah atlet terbaik NTB bisa menginspirasi atlet-atlet muda kita,” ucap Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin saat memimpin pertemuan itu.

Hadir pada acara itu, Kabid Olahraga Dispora NTB, Anang Zulkarnain, Pelatih Atletik Pelatda Mayung NTB, Subagio, Pelatih Taek-

wondo, L. Dedi Rahman dan sejumlah atlet Pelatda Mayung dan Atlet PPLP NTB. Dalam acara selama dua jam itu, Hj. Husnanidiaty Nurdin yang biasa disapa Eni meminta kepada sejumlah atlet yang hadir menyerahkan data diri dan data prestasi atlet. Prestasi atlet itu rencananya akan diulas dan dikisahkan dalam bentuk tulisan profil yang akan dikemas dalam buku serta akan dipublikasikan di media masa.

Untuk mempermudah pembuatan buku biografi atau buku profil atlet itu, pihak Dispora NTB bekerjasama dengan media surat kabar lokal NTB yang sudah berperan aktif mempublikasikan berita ten-

HILANG

RUPA-RUPA HILANG STNK R2 YAMAHA DR2755HS NOKA/NOSIN : MH31KP00DEJ844986/1KP845010 AN. BAGUS MAHENDRA HILANG DISEKITAR JL. SWADAYA KEKALIK JAYA

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

HILANG STNK R2 HONDA DR4828DR NOKA/NOSIN : MH1JB81118K290196/ JB81E-1286564 AN. KADRI HILANG DISEKITAR DOMPU

Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery,Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

LOWONGAN DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP PENGHASILAN TENTUKAN SENDIRI. LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

HILANG STNK R2 HONDA DR5982AL NOKA/NOSIN : MH1HB62127K255019/ HB62E-1256272 AN. SAPARI HILANG DISEKITAR JL. PENDIDIKAN KOTA MATARAM

RUPA-RUPA ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008

LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

tang olahraga di NTB. Selain membuat buku profil atlet, Dispora NTB juga akan membuat buku profil tentang kisah pemuda-pemuda NTB yang berprestasi. Hal itu dilakukan oleh Dispora NTB agar sejarah yang sudah diukir oleh putra/putri terbaik NTB di bidang olahraga dan kepemudaan dapat menginspirasi generasi penerus. Dengan harapan, semua prestasi atlet-atlet NTB dapat dikenang dan selalu mengispirasi atlet muda. (fan)

SALON LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon.

Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081 SALON MUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/ Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:DewaDewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

SUARA NTB

Rabu, 25 Oktober 2017

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 25 Oktober 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Rabu, 25 Oktober 2017

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 PEREKAMAN E-KTP seperti berkejaran dengan makin dekat1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 nya agenda Pilkada NTB 2018. Sejumlah daerah di Indonesia, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 termasuk di NTB dihadapkan pada persoalan yang sama. Bah1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kan, Kota Mataram seperti disampaikan Plt. Kepala Dinas Duk1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 capil Kota Mataram, Dra. Hj. Bq. Evi Ganevia, M.Si., kewalahan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 mengejar target perekaman E-KTP tersebut. Kondisi ini terjadi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 karena keterbatasan sarana yang dimiliki oleh Dinas Dukcapil 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Kota Mataram.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Data dari Dinas Dukcapil Kota Mataram, bahwa dari total pen1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 duduk Kota Mataram sekitar 450 ribu jiwa lebih, yang wajib me1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 miliki E-KTP sebanyak 304.985 orang. Sementara yang sudah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 melakukan perekaman adalah sebanyak 293.447 jiwa. Artinya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 masih ada sekitar 11.538 warga yang belum terekam E-KTP. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Dukcapil Kota Mataram mengklaim bahwa perekaman E-KTP 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dilakukan sejak 2016 lalu. Dilakukan percepatan dengan me1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 maksimalkan perekaman secara reguler maupun jemput bola 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ke lingkungan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Keterbatasan sarana seperti komputer, printer dan mobil ke1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 liling menjadi penyebab tidak terjangkaunya layanan E-KTP se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 cara maksimal. Sementara, jumlah anak yang berusia 17 tahun 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 di Kota Mataram terus bertambah setiap hari. Disinilah dibutuh1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kan kreativitas dari OPD. Bagaimana memaksimalkan kinerja 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 mereka di tengah keterbatasan yang ada.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Begitu pentingnya administrasi kependudukan ini, sehingga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ke depan hal tersebut harus menjadi perhatian khusus Pemkot 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Mataram. Paling tidak menambah fasilitas yang dibutuhkan un1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tuk mendukung kelancaran perekaman hingga pencetakan E1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 KTP. Pemkot Mataram diharapkan memprioritaskan penambahan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sarana prasarana perekaman dan pencetakan E-KTP, layaknya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 melengkapi sarana prasarana untuk layanan PBB. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Jangan karena perekaman E-KTP tidak menghasilkan PAD 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 (Pendapatan Asli Daerah) lantas pengadaan sarana dan prasa1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 rana untuk perekaman dan pencetakan E-KTP dinomorduakan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Pemkot Mataram harus melihat persoalan E-KTP ini dari kaca1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 mata yang berbeda. Bahwa setiap warga harus memiliki doku1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 men administrasi kependudukan yang jelas. Karena hampir 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 semua urusan administrasi akan membutuhkan E-KTP. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Mulai dari urusan pendidikan, kesehatan, perbankan, penerban1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 gan dan lain-lain. Terlebih tahun depan NTB akan menggelar pes1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ta demokrasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 secara serentak. Ini menjadi kekhawatiran tersendiri. Jangan sam1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pai, karena tidak memiliki E-KTP, warga yang sejatinya telah memi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 liki hak pilih terpaksa tidak bisa menggunakan hak politiknya lanta1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ran ’’tersandung’’ masalah kepemilikian E-KTP. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Untuk itu Pemkot Mataram diharapkan mengerahkan seluruh 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kemampuan mereka untuk mengejar target perekaman E-KTP. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Meskipun sarana dan prasarana terbatas namun Dinas Duk1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 capil Kota Mataram diharapkan berinovasi dalam menyikapi ket1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 erbatasan sarana dan prasarana. Pelayanan perekaman E-KTP 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 hendaknya tidak hanya terpusat di Kantor Dinas Dukcapil saja.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Melainkan melayani masyarakat yang belum melakukan pereka1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 man secara mobile.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Kalaupun misalnya kendaraan operasional jumlahnya terbatas, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pelayanan kepada masyarakat bisa saja dilakukan secara bergili1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ran. Namun sebelum itu, jadwal sudah harus ditentukan terlebih 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dahulu. Jadwal ini harus disosialisasikan kepada masyarakat.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Sehingga tidak ada masyarakat yang tidak mengetahui bahwa pada 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 hari itu ada jadwal perekaman E-KTP. Sosialisasi ini dapat dilaku1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kan dengan menggandeng toga dan toma, sehingga bisa diumum1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kan secara luas melalui corong-corong masjid.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Masyarakat juga harus diedukasi bahwa perekaman E-KTP san1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 gat urgen. Tidak saja untuk kebutuhan menyalurkan hak politik mere1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ka saat Pilkada nanti, tapi juga untuk kebutuhan adminduk lainnya. (*) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901

Kejar Target Perekaman E-KTP

OPINI

Halaman 14

Bumi Seribu Masjid & Tantangan Pariwisata Halal ULAU Lombok atau dikenal juga dengan sebutan pulau seribu masjid saat ini telah berbenah dan berubah menjadi salah satu destinasi pariwisata kelas dunia andalan Indonesia. Beberapa tahun terakhir Pulau Lombok telah mengalami berbagai macam perubahan. Perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat terutama dalam bidang pariwisata. Hal tersebut disebabkan bukan hanya karena keindahan alamnya saja namun lebih dari itu, keindahan dan keanekaragaman budaya, agama dan tradisi masyarakatnya menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan setiap tahunnya.

Selain itu, perkembangan pariwisata tersebut juga didukung oleh penyediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang kualitasnya terus menjadi perhatian Pemprov NTB. Pesatnya perkembangan industri pariwisata di Pulau Lombok tersebut dapat dilihat salah satunya dari tingkat hunian hotel atau Tingkat Penghunian Kamar (TPK) dan rata-rata lama menginap (RLM) yang terus mengalami peningkatan setiap bulan dan tahunnya. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (2016) TPK Pulau Lombok mengalami peningkatan sebesar 19,27 persen sedangkan untuk RLM mengalami peningkatan sebesar 0,14 hari. Selain itu, dijadikannya Pulau Lombok menjadi pemenang pariwisata halal kelas dunia atau World Halal Tourism Award (WHTA) tahun 2016 untuk kategori World Best Halal Tourism Destination dan World Best Honeymoon Destination mengokohkan Pulau Lombok menjadi destinasi utama wisatawan mancanegara khususnya wisatawan yang berasal dari negara dengan mayoritas masyarakat muslim seperti Arab Saudi, Dubai, Qatar dan negaranegara Timur Tengah lainnya.

Oleh:

Irwan Budiana

(Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Baital Makmur Londar) Sebagai industri tanpa asap, pariwisata terus mengalami perkembangan yang luar biasa dari yang bersifat konvensional (massal, hiburan, dan hanya sightseeing) menjadi mengarah pada pemenuhan gaya hidup (lifestyle). Salah satu kemajuan pada sektor pariwisata yang mempunyai prospek yang cukup baik dalam rangka menunjang perkembangan pariwisata Lombok adalah pariwisata halal (syariah). Pariwisata halal saat ini memang telah menjadi trend di berbagai belahan dunia tidak terkecuali di Indonesia khususnya Pulau Lombok yang secara populasi masyarakat muslim menjadi penduduk mayoritas.

Trend wisata syariah sebagai salah satu pemenuhan gaya hidup saat ini telah menjadi kekuatan pariwisata dunia yang mulai berkembang pesat di mana sektor pariwisata dituntut untuk mampu mengusung konsep halal dalam setiap produknya. Hal tersebut yang juga menjadi salah satu penyebab Pemprov NTB membuat peraturan daerah tentang wisata halal pertama yang pernah ada di Indonesia. Namun demikian, pesatnya perkembangan pariwisata Pulau Lombok saat ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang menjadi tantangan pengembangan pariwisata pada umumnya tidak terkecuali pengembangan pariwisata halal.

Masyarakat yang belum dipersiapkan akan pariwisata menjadi salah satu masalah utama pengembangan potensipotensi wisata yang ada di tengah masyarakat sehingga sebagian besar kegiatan wisata masih terpusat di beberapa tempat wisata saja misalnya daerah pantai dan tempat hiburan lainnya. Sebagai tujuan wisata dengan mayoritas penduduk beragama islam tidak serta merta menjadikan pariwita halal Pulau Lombok maju secara pesat. Tidak

RADIO

sedikit masyarakat muslim khususnya di desa-desa masih tabu melihat wisatawan mancanegara mereka mempunyai anggapan bahwa pariwisata selalu identik dengan pornografi, minuman keras dan berbagai kegiatan yang bertentangan dengan norma agama dan normanorma yang dianut masyarakat tujuan wisata. Sehingga tidak jarang masyarakat menolak keberadaan atau kunjungan dari wisatawan yang berasal dari negara-negara yang mayoritas non muslim sehingga dengan demikian potensi wisata yang ada di tengah masyarakat tersebut sulit untuk dikembangkan.

Ketidaksiapan masyarakat akan pariwisata tersebut penting untuk disikapi secara arif dan bijaksana bukan hanya oleh pemerintah. Melainkan oleh semua pihak yang berkepentingan tidak terkecuali tokoh agama dan masyarakat pada umumnya yakni dengan melibatkan semua komponen masyarakat dalam upaya peningkatan edukasi tentang pariwisata secara menyeluruh. Keberadaaan ribuan masjid dan tokoh agama (Tuan Guru) di Pulau Lombok hemat penulis penting untuk dilibatkan atau diperkuat peranannya dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan wisata karena pada hakekatnya masjid tidak hanya digunakan untuk kegiatan rutinitas keagamaan. Namun lebih dari itu, masjid dapat difungsikan untuk menjadi pusat kajian keilmuan agama dan keilmuan lainnya tidak terkecuali kajian keilmuan tentang pariwisata seperti kajian pariwisata dalam perpsektif Islam, sejarah dan tradisi keagamaan di masing-masing masjid yang kesemua itu merupakan potensi wisata yang layak diceritakan kepada masyarakat luar. Edukasi wisata dengan pendekatan masjid dan tokoh

agama tersebut berpotensi berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan pariwisata khususnya pariwisata halal.

Mengingat tingginya perhatian masyarakat Pulau Lombok terhadap masjid dan kepada tokoh agama atau yang biasa disebut Tuan Guru. Pemerintah dapat meningkatkan peran para Tuan Guru untuk terlibat dalam menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya pariwisata dalam upaya meningkatkan ekonomi dan penyampaian nilainilai budaya dan tradisi kepada masyarakat internasional sehingga upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis pariwisata halal akan lebih mudah untuk diwujudkan, begitu juga dengan perbaikan citra Islam yang rahmatan lilaalamin. (*)

Dispora tantang investor kelola MWP

Antisipasi investor abal-abal

*** Pengaduan terbanyak, lambannya penerbitan paspor CTKI Jika diabaikan, picu TKI ilegal

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 25 Oktober 2017

2018, PAD Ditargetkan Naik Sekitar Rp 343 Miliar Mataram (Suara NTB) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram, tengah menyusun rancangan anggaran 2018. Ada perubahan terutama peningkatkan pendapatan asli daerah.

Ditargetkan naik dari Rp 300 miliar menjadi Rp 343 miliar.

Biasanya dasar penyusunan PAD berdasarkan asumsi asumsi kondisi pada bulan Januari - Juni. Tentunya melihat kondisi itu ada perubahan terjadi. Sebagai contoh, salah satunya, ada harapan hotel Rp 25 miliar menjadi Rp 27 miliar. Demikian pula target pendapatan restauran.

Alasan asumsi target itu melihat pemasangan tapping box sekitar akhir tahun. “Dua bulan ini nanti akan dilihat perubahannya terhadap kondisi rill,” kata Kepala BKD Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi. Tidak menutup kemungkinan kata dia, akan ada perubahan di APBD Perubahan melihat perkembangan kondisi rill penyerapan target penerimaan.

Syakirin menyebutkan, PAD disusun sebelumnya Rp 300 miliar. Kemudian, ada kenaikan Rp 343 miliar. Ini terdiri dari pajak daerah Rp 146 miliar, retribusi Rp 22 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan Rp 7,7 miliar lebih dan lain - lain pendapatan sah Rp 167 miliar lebih.

Yang masih akan sama target pada pajak bumi dan bangunan pada posisi Rp 24 miliar. Syakirin menyebut, realisasi tahun cukup kritis. Realisasi masih pada posisi Rp 90 persen.

Artinya, sisa 10 persen ini akan dikejar disisa dua bulan.

“Kita akan lihat seperti apa posisi PBB dua bulan ke depan.

Baru kita tahu berapa target pada perubahan,” ujarnya.

Namun demikian, Syakirin tetap optimis bahwa pendapatan asli daerah di Kota Mataram akan semakin meningkat.

Ia melihat dari perkembangan investasi serta progres pembangunan. Sektor - sektor ini nanti memiliki kontribusi terhadap peningkatan PAD. (cem)

40 Kepsek Diganti Dari Hal. 1 ‘’Kemudian ada juga hasil penilaian kinerja kepala sekolah dari tiga kali dilakukan secara berlapis selalu jelek akan dikembalikan menjadi guru. Sekitar 70-80 orang kepala sekolah yang akan dimutasi,’’ ucapnya.

Suruji menyebutkan jumlah SMA/SMK dan SLB Negeri yang berada di bawah Dinas Dikbud di seluruh NTB lebih dari 250 sekolah. Dengan rincian, SMA 155 unit, SMK 89 unit dan SLB 17 unit. Belum lagi ada tambahan beberapa unit sekolah baru.

Selain melakukan mutasi Kepala SMA/SMK/SLB, Pemprov melalui Dinas Dikbud juga

akan melakukan mutasi guru yang ada di 10 kabupaten/ kota di NTB. Suruji mengklaim para guru tidak takut dimutasi. Malah ada yang sudah tidak sabar untuk menunggu mutasi tersebut.

Rencana mutasi ini sudah rampung. Tinggal menunggu akhir semester ini. Ia mengatakan mutasi guru akan dilaksanakan pada Desember mendatang. Mutasi guru ini, lanjut Suruji akan mempertimbangkan sejumlah hal.

Seperti guru perempuan tidak akan ditempatkan pada lokasi yang jauh dari suaminya. Kemudian, guru yang akan dimutasi ke tempat yang jauh yakni yang masih muda. (nas)

SDM Berkarakter Baik Dari Hal. 1 bahkan menumbuhkan kecintaan pada kebaikan itu, sudah menjadi bagian hidup dan perilaku nyata dalam kehidupannya sehari- hari.

Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB, Dr.TGH. M. Zainul Majdi yang lebih dikenal sebagai Tuan Guru Bajang (TGB) saat menyampaikan orasi ilmiah di hadapan ribuan wisudawan dan para orang tua wisudawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta, di Plenary Hall, Jakarta Convention Center, Selasa (24/10).

Menurut TGB, hanya manusia yang berkarakter baik inilah yang mampu menjadi pelaku perubahan. Terlebih membangun ekonomi suatu bangsa secara konsisten dan konstan. Termasuk di dalamnya merubah sikap, pikiran dan pandangan dalam kehidupan, baik secara pribadi maupun berbangsa.

Di hadapan Ketua STIE Jakarta, Ridwan Maronrong beserta ribuan calon ekonom dan Guru Besar STIE Jakarta, Gubernur NTB dua periode

tersebut memaparkan konsep yang menjadi faktor penentu kemajuan atau keruntuhan ekonomi suatu bangsa. Menurutnya faktor yang paling menentukan adalah manusia itu sendiri, atau dalam bahasa umum disebut populasi.

Konsep ini, lanjut TGB sesuai dengan salah satu ayat dalam Al-Qur’an, yang bermakna bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Inilah konsep yang pas menurut TGB untuk membangun dan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Yakni para generasi muda memiliki konsep dan komitmen kuat merubah diri ke arah yang lebih baik dan memiliki pengaruh pada kebaikan suatu bangsa. ‘’Saya berharap, bahwa tahapan wisuda yang anda semua jalani hari ini merupakan satu tahap untuk menyempurnakan karakter baik kalian,” harap gubernur yang di sambut tepuk para undangan dan guru besar. (r)

Rekrutmen November, Gaji Guru Honorer SMA/SMK Dialokasikan Rp 60 Miliar Dari Hal. 1 guru honorer yang direkkrut tersebut bukan hanya ditempatkan di SMA/SMK negeri melainkan juga sekolah swasta.

Ia menyebutkan, jumlah guru honorer pada SMA/SMK Negeri di NTB sekitar 7.000 orang. Pemprov hanya merekrut 5.200 orang. Artinya ada sekitar 2.000 orang yang tidak akan terakomodir.

Suruji mengatakan, pihaknya bersama BKD sedang menyusun persyaratan penerimaan guru honorer tersebut.

Setelah persyaratan rampung kemudian akan diumumkan secara terbuka. Setelah itu, baru proses pendaftaran di masing-masing kabupaten/ kota. ‘’Seleksinya untuk kompetensi dasar juga di kabupaten/kota. Statusnya guru honorer daerah,’’ terangnya.

Penggajian guru honorer ini, lanjut Suruji dengan sistem jam pelajaran. Meskipun demikian, gaji yang diterima guru honorer ini tak akan jauh beda dengan jumlah Upah Minim Provinsi (UMP). ‘’Oktober ini selesai dia proses persiapan pengumumannya.

Sehingga awal November sudah diumumkan dan sebelum 31 Desember sudah ada hasilnya. Mulai November rekrutmennya,’’ ucapnya.

Suruji menegaskan, rekrutmen guru honorer ini tak ada kaitannya dengan Pilkada 2018. Ia mengaku banyak mendapat masukan supaya hati-hati dalam rekrutmen guru honorer tersebut karena dikaitkan dengan tahun politik. Suruji mengaku ada yang

mengingatkan supaya berhati-hati dalam rekrutmen tersebut. Jangan sampai calon kepala daerah yang yang diusung kalah dalam Pilkada mendatang garagara rekrutmen guru honorer tersebut.

“Saya bilang, jangan bawa kita ke ‘’neraka’’. Kita ini butuh memperbaiki pengelolaan pendidikan.

Bukan butuh Pilkada.

Pilkada itu politisi. Jadi kita ndak mau urusan dengan Pilkada. Kalau kita bicara memanfaatkan ini untuk Pilkada itu tidak masuk akal sehat,” tegasnya.

Mantan Kepala Dinas Dikpora Lombok Timur ini menyatakan sangat tidak masuk akal jika rekrutmen guru honorer ini dikaitkan dengan Pilkada. Pasalnya, dari 7.000 guru honorer pada jenjang SMA/SMK Negeri, Pemprov hanya membutuhkan 5.200 orang. Jika dikaitkan dengan Pilkada seharusnya jumlah guru honorer yang akan direkrut berkali-kali lipat dari yang ada sekarang, misalnya 17.000 orang.

“Kalau ini ndak. Kita hanya ingin bagaimana sungguh-sungguh menata pengelolaan pendidikan. Kalau ada yang menafsirkan macam-macam, itu urusan yang menafsirkan. Tapi ratarata masukan, harapan yang disampaikan kemarin itu, jangan nanti saja selesai Pilkada. Selesai Pilkada belum tentu saya menjadi kepala dinas. Kapan saya melaksanakan tanggung jawab,” tandasnya. (nas)

Halaman 15

Pengangkatan Guru Mekanisme PPPK Direncanakan dengan Pemilihan Formasi Langsung Mataram (Suara NTB) – Rencana pengangkatan guru dan pegawai honorer untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dilakukan dalam waktu dekat. Saat ini pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB masih berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Salah satu yang menjadi titik tekan, para pelamar nantinya akan memilih secara langsung formasi guru tersebut.

Hal itu diungkapkan Kepala UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Lobar-Mataram, Abdurrosyidin R. Ia mengatakan pihaknya mekanisme itu masih disiapkan. “Masih koordinasi, kalau sudah pasti, BKD yang akan membuat sistem. Mereka (BKD) paham dengan kompetensi dan syaratnya,” ujarnya belum lama ini.

Nantinya para pelamar akan melihat langsung formasi yang dibuka. Menurutnya kepala sekolah akan membuka formasi yang dibutuhkan, pelamar memilih formasi yang diinginkannya dan bersaing dengan pelamar lain yangmemilih formasi itu juga. “Jadi tidak direkrut dulu, baru ditempatkan di sekolah mana. Mereka akan memilih lebih dulu formasi penempatannya,” katanya.

Melalui mekanisme memilih langsung formasi guru ini, diyakininya akan menutup celah adanya permainan oknum tertentu saat proses seleksi.

Guru juga bisa berhitung mana formasi yang tepat dengannya.

“Pelamar harus memilih formasi langsung di sekolah. Sistem rekrutnya jelas,terbuka, jadi tidak ada celah mereka bermain,” kata Rosyidin.

Sebelumnya, Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji menargetkan pengangkatan guru dan pegawai melalui mekanisme PPPK dilakukan tahun ini.

Pihaknya mengusulkan 5.200 untuk memenuhi kekurangan guru sebanyk 3.200 serta pegawai administrasi dan guru untuk sekolah swasta., terutama guru mata pelajaran IPA sesuai permintaan sekolah. Selain juga untuk mengantisipasi guru

yang pensiun pada bulan Desember nanti.

Nantinya akan diutamakan guru dan pegawaiyang selama ini menjadi honorer. Bagi guru dan pegawai yang selama ini mengabdi akan mendapatkan poin. “Tentu diutamakan bagi yang memiliki pengabdian, makanya pengabdiannya mendapatkan poin, selain dia harus mengikuti tes secara bebas itu.

Ketika tes, dia sudah dapat poin lebih dulu,” kata Suruji.

Perekrutan akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Saat ini masih mencermati proses di TPAD dan Badang Anggaran (Banggar). Ketika di KUA-PPAS sudah muncul, maka BKD akan langsung memulai proses rekrutmen. Dipastikan proses akan dilakukan di tahun ini, pihaknya sudah berkoordinasi, di APBD perubahan juga sudah ada anggarannya. (ron)

Dispar Sudah Hubungi Rekanan Dari Hal. 1 Sisanya akan dikembalikan sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati bersama. Ia mengatakan, pada dasarnya tidak ada masalah.

Hanya perbedaan persepsi yang pada akhirnya dapat diselesaikan bersama. ‘’Mereka juga sudah menandatangani surat perjanjian

dari masing-masing rekanan.

Mereka juga sepakat untuk menyelesaikan pembayaran dan semua urusan hingga November ini,’’ ujarnya.

Ia mengatakan bahwa sisa uang yang belum dikembalikan tidak lebih dari Rp 60 juta saja. Ia berharap rekanan dapat segera menyelesaikan kewajibannya hingga waktu yang telah ditetapkan

bersama. Sehingga semua permasalahan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam surat perjanjian.

“Kalau tidak salah sisanya itu tinggal Rp 60 juta yang belum (dikembalikan). Saya rasa rekanan bisa menyelasaikan sesuai tenggat waktu yang telah disepakati bersama,” harapnya. (lin)

Hentikan, Pembangunan di Luar KEK Mandalika Dari Hal. 1 Sehingga kebijakan ini dapat meningkatkan produksi genteng lokal setempat. Bahkan tumbuh menjadi industri genteng yang dapat memasok kebutuhan luar daerah sampai Lombok. ‘’Itu dasar kebijakan pemda supaya di sana menggunakan produk lokal.

Jangan sampai ada pasir didatangkan dari luar daerah,’’ katanya.

KEK Mandalika sudah remsi operasi sejak diresmikan

Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Oktober lalu.

Investasi yang masuk di KEK Mandalika mencapai Rp 13 triliun. Saat ini sudah ada empat hotel yang sedang dan akan dibangun di KEK Mandalika dengan target beroperasi akhir tahun 2018 atau awal 2019.

Yaitu Hotel Royal Tulip 250 kamar, Hotel Pullman 251 kamar, Paramount Hotel 400 kamar dan Hotel X2 sebanyak 200 kamar.

Sampai 10 tahun ke depan ditargetkan ada 10.000 kamar

hotel di KEK Mandalika. Target itu jauh melampaui pencapaian kawasan Nusa Dua, Bali yang juga dikembangkan dan dikelola oleh ITDC sejak tahun 1975. Di Kawasan Nusa Dua, Bali yang luasnya sekitar 350 hektar, dibutuhkan waktu 20 tahun sampai lahannya habis tersewakan dengan total jumlah kamar 5.000. KEK Mandalika yang total luasnya hampir empat kali lipat dari Nusa Dua ditargetkan selesai dikembangkan dalam waktu 10 tahun dengan target 10.000 kamar. (nas)

Tekan Nikah Dini, DPPA Libatkan RT/RW Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima akan lebih memperketat pengawasan, untuk menekan pernikahan dini di daerah setempat. Yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan secara signifikan. ‘’Pengawasannya akan kita libatkan semua pihak. Tanpa terkecuali RT/RW dan pemerintah kelurahan,” kata Kepala Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (DPPA) Kota Bima, Drs. M. Nur, kepada Suara NTB, Selasa (24/10).

Lebih lanjut dikatakannya, pengawasannya akan dibarengi dengan aturan atau regulasi sesuai kondisi atau karakteristik kehidupan sosial masyarakat di Kelurahan setempat.

“Selama ini kurangnya aturan masyarakat tidak memahami. Makanya sekarang kita akan buatkan aturannya,” ujarnya.

Menurutnya dalam aturan tersebut diminta kesepkatan seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali para orang tua. Misalnya seorang anak perempuan hanya diwajibkan menikah pada usia 21 tahun keatas.

“Tahapan ini masih kita sosialisasikan ditengah masyarakat. efektifnya 2018 mendatang,” ujarnya.

(Suara NTB/uki)

M. Nur Selain itu, DPPA setempat juga intens melakukan sosialisasi juga disekolah-sekolah terkait batas ambang maksimal menikah. Para siswa terus diingatkan hanya fokus untuk belajar ketimbang pacaran.

Sosialisasi yang diterapkan, lebih memikirkan masa depan ketimbang pacaran, yang memicu awal pernikahan dini,” katanya.

Menurutnya hal itu dilakukan, karena dampak nikah dini sangat luar biasa. Selain berpengaruh pada masa depan anak. Juga akan mempengaruhi kesehatan reproduksi, terutama bagi perempuan.

“Selain itu ancaman retaknya rumah tangga, karena usia menikah masih belum matang,” pungkasnya. (uki)

Sekda Kabupaten Bima Mangkir dalam Persidangan Mataram (Suara NTB) Komisi Informasi (KI) NTB mengelar sidang perkara sengketa informasi, Selasa (24/ 10). Sidang dengan nomor register 005/KINTP/PSI-REG/X/ 2017 tersebut gagal digelar.

Pasalnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima selaku kepala Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) tidak menghadiri acara persidangan tanpa keterangan resmi.

“Sekda Kabupaten Bima tidak hadir dalam persidangan kali ini, tidak ada surat resmi yang kami terima terkait ketidakhadirannya mengikuti sidang,” ucap Panitera Pengganti, Tarmidzi S.Kom. Padahal, pihak KI NTB telah melayangkan surat kepada Sekda Kabupaten Bima mengenai agenda sidang yang menyoalkan tentang keterbukaan informasi yang berkaitan dengan siswa penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) di lingkup Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Sidang ini diketuai L. Ahmad Busyairi, dan M. Zaini serta Hendriadi

selaku anggota.

Majelis sidang bersepakat untuk menunda persidangan sampai ada pemanggilan sidang selanjutnya. “Setelah kami berbincang dengan anggota majelis, kami bersepakat bahwa kami menunda persidangan ini sampai ada pemanggilan selanjutnya,” ujar L. Ahmad Busyairi selaku ketua sidang.

Selain itu, Majelis Sidang merasa kesulitan tentang informasi yang dibutuhkan oleh termohon. “Kami merasa kesulitan untuk menanyakan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon karena termohon tidak hadir,” lanjutnya.

Rasa kecewa nampaknya terlihat di wajah pemohon setelah mendengar majelis sidang menunda persidangan tersebut. “Kami merasa kecewa terhadap sekda yang tidak menghadiri acara persidangan tersebut, padahal kami sangat membutuhkan informasi tersebut,” keluh Abdul Kadir Jaelani, SH., selaku Pimpinan Cabang LSM KIPANG Kecamatan Monta. (ham)

BPK Temukan Kekurangan Volume Pekerjaan Sembilan Proyek Penataan Destinasi Dari Hal. 1 Pemeriksaan dokumen kontrak, asbuilt drawing, dan back up volume pekerjaan yang dilakukan BNPK menemukan Pekerjaan Penataan Pembangunan Shelter Dermaga Gili Air dilaksanakan oleh CV TU selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender mulai tanggal 2 Agustus sampai dengan 29 November 2016.

Kontrak tersebut mengalami Contrak Changer Order (CCO) yakni tambah kurang volume pekerjaan dan telah diserahterimakan dengan berita acara serah terima (BAST) Nomor 027/1416.j/PPHP-PPK/ Budpar-IV/2016 tanggal 29 November 2016.

Pekerjaan tesebut telah dibayar lunas dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 022906/BUD/ LS/DBH/1170101/12/2016 tanggal 14 Desember 2016.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada pelaksanaan pekerjaan tersebut ditemukan selisih volume pada item Pekerjaan Beton, Plesteran dan Instalasi Listrik senilai Rp130.683.735,26.

Pekerjaan Penataan Jalan Lingkungan Desa Adat Senaru dilaksanakan oleh CV Nor selama 60 (enam puluh) hari kalender mulai tanggal 5 Agustus sampai dengan 3 Oktober 2016. Kontrak tersebut kemudian mengalami CCO dengan Nomor 029/711/PPK-R/BudparIV/2016/1170101 yakni tambah kurang volume pekerjaan dan telah diserah terimakan melalui BAST Nomor 027/ 1136.o/PPHP-PPK/BudparIV/ 2016 tanggal 3 Oktober 2016.

Pekerjaan tesebut telah dibayar lunas dengan SP2D Nomor 017880/BUD/LS/DBH/ 1170101/11/2016 tanggal 22 November 2016. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada pelaksanaan pekerjaan tersebut ditemukan selisih volume pada item Pekerjaan Tanah, Plesteran dan Pekerjaan Vegetasi senilai Rp 29.460.534,39.

Pekerjaan Pembangunan Musola Aik Nyet dilaksana-

kan oleh CV SM selama 45 (empat puluh lima) hari kalender dari tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan 14 Desember 2016. Kontrak mengalami CCO yakni tambah kurang volume pekerjaan dan telah diserah terimakan melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 027/1453.y/ PPHPPPK/Budpar-IV/2016 tanggal 8 Desember 2016. Pekerjaan tesebut telah dibayar lunas dengan SP2D Nomor 023544/BUD/LS/DBH/ 1170191/12/2016 tanggal 14 Desember 2016.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada pelaksanaan pekerjaan tersebut ditemukan selisih volume pekerjaan pada item Pekerjaan Tanah, Pasangan, Beton, Pelesteran dan Lantai, Pekerjaan Kayu, Pekerjaan Atap, Instalasi Listrik dan Pengecetan senilai Rp 40.902.226,66.

Kemudian Pekerjaan Penataan Gili Trawangan dilaksanakan oleh CV PK selama 45 (empat puluh lima) hari kalender dari tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan 9 Desember 2016. Kontrak telah diserah terimakan melalui BAST Nomor 027/1453.a/ PPHP-PPK/Budpar-IV/2016 tanggal 8 Desember 2016. Pekerjaan tesebut telah dibayar lunas dengan SP2D Nomor 023533/BUD/LS/DBH/ 1170101/12/2016 tanggal 14 Desember 2016.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada pelaksanaan pekerjaan tersebut ditemukan selisih volume pada item Pekerjaan Tanah, Pasangan, Beton, Pelesteran dan Lantai, Pekerjaan Kayu, Pekerjaan Atap, Instalasi Listrik dan Pengecetan senilai Rp20.695.217,65.

Pekerjaan Penataan Taman Wisata Air Terjun Sendang Gile dilaksanakan oleh CV Mrg selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan 28 November 2016.

Kontrak tersebut mengalami CCO dengan Nomor 029/ 696.e/PPK-R/BudparIV/2016/ 1170101 yakni tambah

kurang volume dan telah diserah terimakan melalui BAST Nomor 027/1408.v/PPHPPPK/BudparIV/2016 tanggal 25 November 2016.

Pekerjaan tesebut telah dibayar lunas dengan SP2D Nomor 023544/BUD/LS/DBH/ 1170191/12/2016 tanggal 14 Desember 2016. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada pelaksanaan pekerjaan tersebut ditemukan selisih volume pada item pekerjaan pada Pekerjaan Tanah, Pasangan, Beton, Plesteran dan Lantai, Pekerjaan Kayu, Pekerjaan Atap, dan Pengecetan senilai Rp40.445.598,71.

Pekerjaan Penataan Taman Suranadi yang dilaksanakan oleh CV AM selama 60 (enam puluh) hari kalender dari tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan 21 Oktober 2016. Kontrak tersebut mengalami CCO dengan Nomor 029/790.b/PPK-R/Budpar-IV/2016/1170101 yakni tambah kurang volume pekerjaan dan telah diserah terimakan melalui BAST Nomor 027/1278.a/PPHP-PPK/Budpar-IV/2016 tanggal 21 Oktober 2016.

Pekerjaan tesebut telah dibayar lunas dengan SP2D Nomor 023538/BUD/LS/DBH/ 1170101/12/2016 tanggal 14 Desember 2016. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada pelaksaan pekerjaan tersebut ditemukan selisih volume pada item pekerjaan pada Pekerjaan Tanah, Pasangan, Beton, Plesteran dan Lantai, Pekerjaan Kayu, Pekerjaan Atap, Sanitasi Air, Vegetasi dan Pengecetan senilai Rp31.150.888,58 Selanjutnya, Pekerjaan Penataan Fasilitas Teluk Nare yang dilaksanakan oleh CV PA selama 60 (enam puluh) hari kalender dari tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan 17 Oktober 2016. Kontrak tersebut kemudian mengalami CCO tambah kurang volume pekerjaan. Pekerjaan tesebut telah dibayar lunas dengan SP2D Nomor 016752/BUD/LS/ DBH/1170101/11/2016 tanggal 10 November 2016. Ber-

dasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada pelaksanaan pekerjaan tersebut ditemukan selisih volume pada item pekerjaan Pekerjaan Tanah, Pasangan, Plesteran, Instalasi Listrik, dan Sanitasi Air, senilai Rp19.517.984,49.

Pekerjaan Pembangunan Toilet Pasar Seni Senggigi dilaksanakan oleh CV Mdk selama 60 (enam puluh) hari kalender dari tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan 14 Desember 2016 dan telah diserah terimakan dengan BAST Nomor 027/1453.i/PPHP-PPK/ Budpar-IV/2016 tanggal 8 Desember 2016. Pekerjaan telah dibayar lunas melalui SP2D nomor 024575/BUD/LS/ DBH/1170101/12/2016 tanggal 15 Desember 2016. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada pelaksanaan pekerjaan tersebut ditemukan selisih volume item pekerjaan pada Pekerjaa Pasangan senilai Rp42.629.132,64.

Terakhir, Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pariwisata Sembalun yang dilaksanakan oleh CV Yul selama 60 (enam puluh) hari kalender dari tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan 22 Spetember 2016.

Kontrak mengalami CCO dengan Nomor 029/662.e/PPK-R/ BudparIV/2016/1170101 yakni tambah kurang volume pekerjaan dan telah diserah terimakan melalui BAST nomor 027/1018.h/PPHP-PPK/BudparIV/2016 tanggal 22 September 2016. Pekerjaan tesebut telah dibayar lunas dengan SP2D Nomor 016253/BUD/LS/ DBH/1170101/11/2016 tanggal 7 November 2016.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada pelaksanaan pekerjaan tersebut ditemukan selisih volume item pekerjaan pada Pekerjaan Pasangan, Plesteran, Pekerjaan Beton, Pekerjaan Tanah, Instalasi Listrik, Pekerjaan Atap, Pekerjaan Kayu dan Instalasi Air senilai Rp40.479.709,20. Selisih volume tersebut terjadi karena kesalahan pada rincian volume beberapa item pekerjaan pada BAST kontrak dan perubahannya yang dijadikan dasar per-

hitungan nilai kontrak. Volume pekerjaan pada BAST kontrak dan perubahannya tidak sesuai dengan gambar rencana yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kontrak.

Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (24/ 10) siang kemarin mengenai temuan BPK ini menyatakan semua rekanan atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai tanggungan mengembalikan kerugian negara/daerah ditenggat sampai akhir Desember mendatang. Ia menyatakan, sudah ada komitmen dari rekanan ataupun ASN untuk mengembalikan kerugian daerah/negara tersebut. ‘’Sudah ada komitmennya untuk pengembalian. Kita tunggu sampai Desember ini.

Terus kita dorong karena nanti ada pada akhir November atau awal desember ada review lagi dari BPK, berapa target pengembaliannya itu,” ujarnya.

Ditanya mengenai jumlah pengembalian kelebihan bayar kepada pihak ketiga dari sembilan proyek penataan destinasi Disbudpar NTB tersebut, Ibnu menyatakan tak hafal jumlah pastinya. Lantaran pengembalian kerugian negara ini terus bergerak setiap bulan. Pasalnya ada rekanan atau ASN yang menyicil. Hasil akhirnya akan terlihat pada Desember mendatang.

Mantan Kepala Satpol PP NTB ini menyatakan, komitmen dari rekanan atau ASN menyelesaikan temuan BPK tersbeut sudah ada. Tinggal pimpinan SKPD mengawal progres pengembalian tersebut. Karena itu merupakan bagian dari tanggung jawab SKPD bersangkutan. ‘’Sesuai dengan Instruksi Gubernur mengenai percepatan pengembalian kerugian daerah/negara. Jadi seluruh Kepala SKPD itu turut bertanggung jawab dalam mendorong, membantu pengembalian kerugian negara dan daerah.

Jadi, dia harus kawal,” tandas mantan Penjabat Bupati Lombok Tengah ini. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 25 Oktober 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

BKKBN Targetkan Tahun 2025 Laju Pertumbuhan Penduduk Mulai Seimbang Pencapaian Lobar terkait pe- Sari, Lobar masih belum banyBADAN Kependudukan Ke- Kabupaten Lombok Barat dan serta KB baru bulan Januari ak yang mengerti tentang keseluarga Berencana Nasiona Kota Mataram di Aula Perwaksampai September 2017 adalah hatan reproduksi, kehamilan (BKKBN) Provinsi NTB terus ilan BKKBN Provinsi NTB, Ju10. 563 akseptor atau 51,88% apalagi nanti sampai mempumelakukan gerakan-gerakan mat (20/10). perkiraan permintaan nyai anak. Selain itu juga banynyata agar pertumbuhan penUntuk alat kontrasepsi, lanmasyarakat sebesar 20. 360 ak- ak dari ibu-ibu muda mengaladuduk tetap seimbang. Sepan- jut Makripuddin, NTB ini meruseptor. Capaian metode kon- mi anemia yang berdampak kejang tahun 2017, BKKBN bek- pakan daerah yang mendapattrasepsi jangka panjang MKJP pada kehamilan. Bahkan ke erjasama dengan TP PKK kan perhatian khusus. Ada desebesar 3.644 akseptor atau 34, bayi tidak sampai melahirkan Provinsi NTB menggelar road- lapan provinsi yang mendapat50%. Untuk pemeriksaan Iva tes normal. Tahun 2015 lalu, dari show ke 10 kabupaten dan kota kan perhatian khusus dan berjumlah 50 orang dan MKJP 500 ibu hamil sekitar 223 itu di Provinsi NTB untuk bersama- diberikan alat kontrasepsi 50 orang IUD dan implant. Pan- tidak memiliki kartu tanda pensama mendorong program 100%. Jadi berapapun kebutucapaian peserta KB aktif bulan duduk dan belum memiliki KarKependudukan Keluarga Beren- han alat kontrasepsi akan diseSeptember 2017 sebesar 11. 577 tu Keluarga. Tentunya Hal ini cana dan Pembangunan Keluar- diakan oleh pemerintah. Dimuakseptor atau 70,70% dari pasan- berkaitan dengan jaminan kesega (KKBPK). Dengan harapan lai dari dari alat kontrasepsi gan usia subur. Kasus kematian hatan mereka. terciptanya keluarga kecil yang seperti kondom, disediakan Jadi semua persoalan ini ibu melahirkan di Lobar telah terberkualitas. Meski angka kela- gratis bagi yang sudah memilijadi penurunan dati tahun 2016 kami coba intervensi sebelum hiran di NTB belakangan ini ter- ki pasangan yang sah. berjumlah 5 orang sampai den- menikah. Lahirnya Biduan Sejadi penurunan, BKKBN baru Selain itu, berbagai inovasi gan sekarang menjadi 4 orang. hat ini program inovasi kami. bisa menargetkan tahun 2025 juga terus digalakkan oleh mike depan laju pertumbuhan pen- tra kerjasama BKKBN dalam Foto bersama Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Erica Zainul Majdi, Wakil Ketua TP PKK Provinsi Untuk kematian bayi dari 38 or- Sasarannya adalah kelompok calon pengantin (Catin) yakni duduk di NTB mulai seimbang mewujudkan pertumbuhan NTB, Hj. Syamsiah M.Amin dan Asisten I Setda Lobar H. Halawi Mustafa dengan para penerima ang menjadi 26 orang.

Selain itu Puskesmas Gunung pra nikah. ‘’Jadi dalam hal ini dan mendekati angka 2,1 per penduduk yang seimbang. Kepa- bantuan di Lombok Barat.

Sari, Lobar telah berinovasi kita tidak menghambat merewanita usia subur (WUS). la UPTD DPPKB Kota Matmenikah tercatat tahun 2015 dalam menjamin kesehatan ka melakukan pernikahan, tetaPada tahun 2002, 2007, 2012 aram, I Gede Rai Astawa men- latih remaja yang ada dan re- 72%,’’ kata Rai. Total Fertility Rate (TFR) turun gatakan, ia lebih fokus pada maja inilah yang nantinya akan Demikian juga Lombok Bar- perempuan yang menikah di masyarakatnya dalam berkelu- pi dalam melakukam pernikamenjadi 2,8. Saat ini berdasar- kepeduliannya terhadap rema- memberikan konseling kepada at, berinovasi dalam bawah usia 21 tahun sekitar arga. Dimulai dari sebelum ter- han itu harus memenuhi perkan survei akan turun mende- ja yang digalakkan melalui keg- teman sebayanya. ‘’Karena bi- pendewaan usia perkawinan. 56,77% dan laki-laki sekitar jadinya pernikahan, semuanya syaratan. Baik dari sisi kesehakati angka 2,3 atau 2,4. Dan iatan kelompok informasi kese- asanya kalau pemberitahuan Kepala Bidang P4 DP2KBP3A 23,89%. Melalui program Gam- harus direncanakan dengan baik tannya, kesiapan mentalnya, tahun 2025 TFR kita targetkan hatan remaja. Ia melatih rema- dari teman sebayanya biasan- Kabupaten Lombok Barat (Lo- ak pada tahun 2017 berdasar- dan memenuhi persyaratan kese- termasuk penjaminan kesehaturun menjadi 2,1. Kenapa kita ja dan melakukan pendekatan ya lebih nyambung dari pada bar), Erni Suryana, M.M men- kan data PUS angka ini men- hatan dan kesiapan mental. tan sebelum memasuki pernitargetkan pada angka tersebut, dengan remaja. dinasehati oleh orang dewasa. gatakan inovasinya melalui galami penurunan. Tercatat Melalui program Biduk Perkaw- kahan” ujarnya.

Penyuluhan Program Catin ini karena pada angka 2,1 ini penKegiatan program peduli re- Dalam mengurangi angka kela- program Gerakan Anti Merariq tahun 2017 perempuan yang inan Sehat (Biduan Sehat).

Kepala Puskesmas Gunung terkait tentang pernikahan, duduk akan tumbuh dengan se- maja ini kita masuk melalui hiran (TFR) Kota Mataram, Pe- Kodek (Gamak) di Lobar efektif menikah di bawah usia 21 tahu imbang. ‘’Setiap ada yang men- karang taruna,sekolah, kampus serta KB aktifnya mencapai dilaksanakan. Berdasarkan sebanyak 11,34% dan laki-laki Sari, Ns. Akmal Rosamali, S. sistem organ reproduksi, kehamKep mengatakan warga Gunung ilan, persalinan, dan penyuluhan inggal akan ada yang menggan- dan pondok pesantren. Kita 59% dan KB baru mencapai data PUS untuk usia pertama sebanyak 3,7%. tentang KB. tikan dua orKemudian ang anak lakipenyuluhan laki dan petentang IMF, rempauan.

HIV AIDS, Jadi penkanker leher duduk itu rahim dan ketetap tumbuh hidupan seksutetapi seimal suami istri. bang” kata KeJadi, pasangan pala Perwakyang ingin berilan BKKBN keluarga beProvinsi NTB, lum boleh Dr. Lalu menikah kalau Makripuddin belum memerpada acara iksakan kesepertemuan dengan media Bina Keluarga balita di Paud HI Ceria Dusun Muhajirin Desa Pelayanan KB di Puskesmas Gunungsari, Lombok Barat pada Pelayanan KB di Kota Mataram Roadshow HKG PKK KB Kes. hatannya di Puskesmas. (*) massa lokal Sesela Kecamata Gunungsari Lombok Barat. acara Roadshow HKG PKK KB Kes. Ke 45. ke 45.

Bina Keluarga balita di Paud HI Edelweys di Lingkungan Dasan Cermen Utara, Kota Mataram.

Antusiame masyarakat ketika mendaftar untuk mendapatkan pelayanan pemasangan implan di Puskesmas Gunungsari, Lombok Barat.

SMPN 7 Mataram Jadi Tempat Belajar Manajemen Sekolah Mataram (Suara NTB) SMPN 7 Mataram jadi tempat yang ramai dikunjungi oleh para guru dari berbagai daerah. Mereka datang untuk belajar bagaimana manajamen sekolah di tengah keragaman peserta didik sehingga mampu mejadi suatu potensi dan prestasi.

Sebagaimana beberapa waktu lalu sebanyak 35 rombongan Dinas Dikpora Kabupaten Balangan Paringin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berkunjung ke SMPN 7 Mataram. Mereka terdiri dari Kepala Dinas Dikpora, Pengawas, Guru Teladan dan perwakilan Anggota DPRD Kabupaten Balangan Paringin. Kedatangan mereka untuk melihat dari dekat kondisi SMPN 7 Mataram, utamanya dalam hal pengelolaan sekolah.

Wakil Kepala SMPN 7 Mataram Ahmad Saehu, S.Pd., mengemukakan kunjungan kerja yang digelar beberapa hari lalu itu bertujuan menimba berbagai ilmu di SMPN 7 Mataram untuk selanjutnya diterapkan di Kabupaten Balangan Paringin.

“Tujuan studi banding untuk melihat lebih dekat SMPN 7 Mataram sebagai sekolah model dan sebagai sekolah yang memiliki kelas olahraga,” ujarnya, Selasa (24/10).

Saehu menyebut berdasarkan pengakuan peserta studi banding, Dinas Dikpora Kabupaten Balangan Paringin ingin mencontoh apa yang dilakukan SMPN 7 Mataram dalam mengembangkan sekolah baik dari sisi manajemen pengelolaan maupun dari sisi prestasi sekolah.

SMPN 7 Mataram, lanjutnya, satu-satunya sekolah di Kota Mataram yang memiliki kelas olahraga. Penyelenggaraan kelas olahraga pada SMPN 7 Mataram merupakan program unggulan yang anggarannya berasal dari pemerintah pusat. Setiap tahun pemerintah pusat menganggarkan Rp 45 juta. Seluruh biaya dipergunakan untuk penyelenggaraan kompetensi kelas olahraga, biaya pelatih dari tim pelaksana, biaya makan dan minum susu. Karena fokus pengembangan olahraga di sekolah pada atletik dan voli.

Untuk melatih kemampuan siswa pada fokus dua bidang olahraga tersebut, pihak sekolah mendatangkan pelatih khusus berasal dari induk olahraga atletik dan voli. Tidak heran, dengan pelatih profesional, segudang prestasi telah diraih SMPN 7 Mataram, baik di kancah lokal dan nasional.

Tidak hanya itu, siswa kelas unggulan olahraga SMPN 7 Mataram pun kini banyak direkrut oleh beberapa sekolah untuk bertanding mewakili sekolah lainnya di tingkat nasional.

Siswa SMPN 7 Mataram juga banyak yang diterima tanpa tes di sekolah-sekolah SMA/ SMK dan beberapa di antaranya kini berlatih di PPLP NTB dan mendapatkan honor dari pemerintah. “Barangkali prestasiprestasi itulah yang membuat SMPN 7 jadi tempat studi banding,” paparnya bangga. (dys)

Penyuluhan calon pengantin di Puskesmas Gunungsari, Lombok Barat.

Suasana Roadshow di Kota Mataram.

2018, Telkom akan Bangun 40.000 Satuan Sambungan ’’Fiber Optic’’ di NTB Mataram (Suara NTB) PT. Telkom Wilayah NTB komit menjadikan seluruh NTB bebas dari daerah blank spot. Daerahdaerah yang selama ini belum ada akses telekomunikasi menjadi salah satu prioritas PT. Telkom untukmembangunnya.Salahsatuupaya yang dilakukan PT. Telkom adalahmembangunjaringan-jaringan fiberopticbarudiseluruhNTB.Bahkan pada tahun 2018, PT. Telkom akan membangun 40.000 jaringan fiber optic baru di seluruh NTB. ‘’Pada tahun 2018, Telkom akan membangun jaringan fiber optic sekitar 40.000. Dan sekarang bulan Oktober sudah direncanakan final pembangunannya. Saya kira itu sumbangan Telkom untuk pembangunan di Nusa Tenggara Barat,’’ ujar General Manager PT. TelkomWilayahNTB B.Hendrianto didampingi Manager Consumer Service PT. Telkom Wilayah NTB Syarifuddin pada Suara NTB di Mataram, Minggu (22/10) lalu.

Pembangunan jaringan fiber optic ini, tambahnya, tidak hanya di dua pulau besar, yakni Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Telkom, juga akan mem-

bangun jaringan fiber optic di pulau-pulau kecil, termasuk Gili Trawangan dan Gili Air. Adanya pembangunan fiber optic ini, setidaknya daerah-daerah yang selama ini masih blank spot akan bertahap bisa teratasi.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki dua kewajiban. Kewajiban pertama, Telkom bagaimana menjalankan bisnis usahanya supaya profit.

Namun, Telkom juga adalah agen pembangunan. Di mana, Telkom akan membangun daerah-daerah yang tertinggal maupun wilayah perbatasan dengan negara lain. ‘’Kehadiran layanan Telkom di daerah-daerah tertinggal dan juga wilayah perbatasan tersebut tentu saja subsidi silang dengan penghasilan-penghasilan Telkom di

kota-kota besar di Indonesia dipakai membangun daerah-daerah perbatasan atau daerah tertinggal. Untuk wilayah NTB, Telkom komit membangun NTB melalui bidang pembangunan fasilitas telekomunikasi , termasuk layanan internet kecepatan tinggi di dalamnya,’’ terangnya.

Pada bagian lain, B. Hendrianto, melihat perkembangan teknologi khususnya internet adalah sesuatu yang pasti. Itu artinya, perkembangan teknologi, mau tidak mau, suka atau tidak suka harus diikuti.

Khusus pada generasi muda, diiingatkan agar menggunakan internet untuk kegiatan-kegiatan positif. Dicontohkannya, ketika ada event-event yang melibatkan generasi muda dan me-

nampilkan bakat yang dimiliki, internet bisa dimanfaatkan.

Kegiatan-kegiatan positif ini, ujarnya, bisa diunggah ke internet dengan menggunakan banyak media sosial. Jika sudah diunggah ke internet bisa ditonton oleh banyak orang. Sekarang ini, banyak orang yang memiliki bakatbakat unik dan tidak semua orang bisa melakukannya. Beda halnya dengan zaman dahulu, sebelum ada internet, sangat sulit untuk terkenal ke seluruh dunia.

Paling-paling hanya terkenal di RT/RW dan sulit langsung lompat ke dunia internasional. ‘’Sementara sekarang ini, dengan adanya Internet , dalam hitungan detik bisa dikenal dan diketahui di seluruh dunia. Tapi syaratnya, adik-adik dan anak-anak muda

(Suara NTB/ham)

B. Hendrianto giat berlatih. Terus berlatih, bakatnya diasah, supaya memiliki kemampuan yang bisa diakui dunia,’’ ujarnya. (ham)