Edisi Selasa 25 September 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 25 SEPTEMBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 164 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gubernur Pertanyakan Kejelasan Dana Bantuan Bencana ke BNPB ’’

‘’Kami besok (hari ini, red), rencana ketemu dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk memastikan mudah-mudahan

proses dananya ada, mencukupi,’’ kata Dr. Zul dikonfirmasi usai sidang paripurna istimewa di Kantor DPRD NTB, Senin (24/9) siang.

Diketahui, untuk masyarakat yang rumahnya rusak berat akan mendapatkan bantuan perbaikan rumah Rp50 juta.

Rusak sedang Rp25 juta dan rusak ringan Rp10 juta.

Awal September lalu, Presiden Jokowi telah memberikan buku tabungan kepada 5.293

warga yang rumahnya rusak akibat gempa. Dengan rincian Lombok Timur 2.782 orang, Lombok Utara 1.353 orang, Lombok Barat 359 orang, Lombok Tengah 779 orang, Kota Mataram 20 orang. Sedangkan untuk Sumbawa dan Sumbawa Barat masih dalam finalisasi untuk verifikasi.

Rumah warga yang rusak akibat gempa mencapai 149.715 unit yang tersebar di tujuh kabupaten/kota. Dari jumlah itu diperkirakan rumah yang

rusak berat sekitar 70 ribu unit.

Jika dana tersebut tidak ada, ia akan meminta kejelasannya. Sehingga apa yang akan dilakukan lebih teliti ke depan. Di sisi yang lain, ia juga berharap kepada Pemda kabupaten/kota terdampak gempa agar jangan terlampau menunggu dana dari pusat baru melakukan sesuatu. Ia mengajak Pemda dan masyarakat bergotong royong melakukan apa yang bisa dilakukan.

Bersambung ke hal 15

Kami besok (hari ini, red), rencana ketemu dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk memastikan mudah-mudahan proses dananya ada, mencukupi.

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah berencana akan menemui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Gubernur akan menanyakan kejelasan dana bantuan perbaikan rumah bagi korban gempa.

H. Zulkieflimansyah

(Suara NTB/rus)

BELUM DIPERBAIKI - Kondisi rumah korban gempa yang masih belum diperbaiki. Mereka mengeluhkan panjangnya birokrasi dan banyaknya persyaratan pencairan dana korban gempa. Korban gempa juga mengharapkan pemerintah segera membangun hunian sementara, karena sebentar lagi masuk musim hujan.

TO K O H

184 Warga Terserang Jaksa Diminta Proaktif Kejar Wabah Malaria Aliran Dana BPR

Hadapi Praperadilan KAJARI Mataram, Dr. Ketut Sumedana, SH,MH mengaku tidak gentar terhadap upaya tersangka HM yang mengajukan praperadilan.

Tersangka dugaan pemerasan terkait dana bencana yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini tetap akan melanjutkan penyidikan kasus hingga pemberkasan.

Baginya, proses penangkapan HM sudah melalui prosedur yang diatur dalam KUHAP. Tidak ada proses kondisional atau upaya membuat perangkap terhadap tersangka sebelum OTT. Bersambung ke hal 15

I Ketut Sumedana (Suara NTB/ars)

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Pelaku UMKM Menganggur

H. Lalu Saswadi

12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 tindak pidana,” kata pemerhati Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012123456789012345678 masalah hukum tindak pidana korupsi Selain peran hakim, jaksa juga dimin12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Dr. Risnain, SH., MH Minggu (23/9). ta proaktif mengejar aliran dana PT. Bank 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Metode ini memang menurutnya tidak BPR yang diduga mengalir ke sejumlah 12345678901234567890123456789012123456789012345678 diatur dalam KUHAP, tetapi bisa jadi oknum pejabat. Agar tidak menjadi fitnah, 12345678901234567890123456789012123456789012345678 teknik penyelidikan yang digunakan APH maka jaksa didorong mengusut kasus 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 sebagai petunjuk awal untuk menemukan tersebut hingga tuntas.

12345678901234567890123456789012123456789012345678 adanya tindak pidana.

Ada beberapa tokoh penting Pemprov 12345678901234567890123456789012123456789012345678 ‘’Metode ini sering digunakan KPK NTB itu disebut secara terbuka di persida12345678901234567890123456789012123456789012345678 untuk menemukan tindak pidana baru ngan oleh terdakwa Mutawalli dan M. 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 dalam sebuah kasus yang sedang diseliIhwan. Maka sudah menjadi tanggung 12345678901234567890123456789012123456789012345678 diki,’’ ujar Risnain memberi gambaran. jawab Kejati NTB untuk menindaklanjuti 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Menurut Risnain, pada konteks ini keterangan dimaksud.

12345678901234567890123456789012123456789012345678 masih berkutat pada peran jaksa. Bagi‘’Untuk melakukan penyelidikan guna 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 nya, jaksa yang harus lebih aktif untuk menemukan adanya tindak pidana 12345678901234567890123456789012123456789012345678 menggali untuk melakukan penyelidimaka penegak hukum dapat meng12345678901234567890123456789012123456789012345678 kan lebih mendalam, untuk tujuan gunakan berbagai sumber yang legal 12345678901234567890123456789012123456789012345678 memperjelas kasus dugaan bagi bagi dan legitimate, salah satunya adalah 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 uang panas tersebut. pengembangan fakta persidangan se12345678901234567890123456789012123456789012345678 Bersambung ke hal 15 bagai petunjuk awal untuk menemukan 12345678901234567890123456789012123456789012345678

DAMPAK gempa beruntun yang menggunang NTB sejak akhir Juli lalu berdampak terhadap sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dinas Koperasi dan UMKM NTB menyebutkan sebanyak 33 ribu UMKM terkena dampak pada tujuh kabupaten/kota yang diguncang gempa bumi.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, H. Lalu Saswadi mengatakan Bersambung ke hal 15

Besok, Gubernur Lantik Bupati Lotim dan Walikota Bima Terpilih Mataram (Suara NTB) Pelantikan Bupati/Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) dan Walikota/Wakil Walikota Bima terpilih dijadwalkan Rabu (26/9), besok. Ke dua kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2018 itu rencananya akan dilantik Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. ‘’Rencana pelantikan Bupati Lombok Timur dan Walikota Bima itu hari Rabu, tanggal 26 September. Pelantikan dilakukan serentak sesuai amanat Perpres No. 19 tahun 2016,’’ kata Juru Bicara Pemprov

NTB, H. Irnadi Kusuma, S. STP, ME dikonfirmasi Suara NTB, Senin (24/9) sore.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB ini menjelaskan, berdasarkan pasal 6 Perpres No. 19 Tahun 2016, pelantikan bupati/walikota dilakukan di tingkat provinsi oleh gubernur. Ia memastikan SK pelantikan ke dua kepala daerah tersebut sudah turun dari pusat. ‘’Besok (hari ini) kami rapat dengan Sekda kabupaten/kota yang kepala daerahnya akan dilantik,’’ katanya.

Bersambung ke hal 15

H. Irnadi Kusuma

Marjito Mataram (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) NTB mencatat jumlah warga di Kecamatan Gunungsari Lombok Barat yang terserang penyakit malaria sudah mencapai 184 orang. Selain malaria, sebanyak tujuh warga di Kecamatan Alas Sumbawa Barat terkena demam berdarah dengue (DBD).

Pelaksana Tugas Kepala Dikes NTB, Marjito, S.Si, SKM, M. Kes menyatakan Pemprov sudah menginstruksikan 10 Pemda kabupaten/kota untuk melakukan fogging atau pengasapan memberantas jentik-jentik nyamuk pembawa penyakit malaria dan DBD. ‘’Untuk DBD atau penyakit lain, kita Dikes NTB sudah mengeluarkan surat edaran ke semua kabupaten/kota untuk melakukan fogging. Itulah instruksi dari kita,’’ ujar Marjito dikonfirmasi usai menghadiri sidang paripurna di Kantor DPRD NTB, Senin (24/9) siang.

Ia menyebutkan sebanyak 184 kasus malaria yang ditemukan di Lobar merupakan data kumulatif. Kasus malaria paling banyak ditemukan di Puskesmas Penimbung.

Namun, Marjito tak menyebutkan angka pastinya.

Saat ini, katanya, sedang dilakukan pemeriksaan secara massal kepada masyarakat.

Karena alat untuk deteksi cepat penyakit malaria sudah habis stoknya, maka pemeriksaan dilakukan menggunakan mikroskop.

Ia menyebutkan jumlah warga yang telah diperiksa sampel darahnya di Kecamatan Gunungsari sebanyak 8.219 orang.

Dari jumlah itu sebanyak 184 orang yang dinyatakan positif kena malaria. ‘’Kemungkinan bertambah tapi trennya menurun. Jumat kemarin 200 sampel darah diperiksa, hanya dua yang positif malaria,’’ ungkapnya.

Selain malaria, pihaknya juga mendapatkan laporan sebanyak tujuh orang warga di Sumbawa Barat kena DBD. Kasus DBD, kata Marjito baru ditemukan di Sumbawa Barat.

Sementara di Pulau Lombok belum ada yang ditemukan.

Untuk penanganan wabah malaria, Marjito mengatakan Kementerian Kesehatan sudah mengirim kelambu sebanyak 2.000 buah. Angka ini masih di bawah permintaan Pemprov yang mencapai 5.000 buah. ‘’Sudah kita distribusikan ke Lombok Barat 1.500 kelambu.

Kemudian obat-obatan juga sudah didistribusikan. Setiap yang positif diobati,’’ tandasnya. (nas)

Diperiksa Empat Jam

Ketua DPRD Kota Mataram Ditanya Peran HM Mataram (Suara NTB) Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi diperiksa empat jam oleh penyidik Kejari Mataram, Senin (24/9). Ia dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai pimpinan dewan pada proses pembahasan dana bencana yang terkait dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Ketua Komisi IV, HM. Didi Sumardi datang ditemani ajudannya sekitar pukul

09.00 Wita, masuk ke ruang pemeriksaan Pidsus. Pukul 12.00 Wita, politisi Golkar ini keluar ruang pemeriksaan untuk istirahat setelah sempat membaca semua Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sesuai keterangannya di depan penyidik.

Didi dalam keterangan persnya mengatakan, ia ditanya seputar tupoksinya sebagai Ketua DPRD Kota Mataram dalam proses pembahasan

anggaran. Ia juga ditanya seputar peran tersangka HM sejak di Badan Anggaran sampai dana bencana yang jadi objek OTT itu masuk dalam KUAPPAS Perubahan. ‘’Peran HM memang sebagai anggota Banggar. Kalau rapat ya dia hadir rapat. Normal saja kok perannya,’’ kata Didi Sumardi mengutip penjelasannya kepada penyidik.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

DIPERIKSA - Ketua DPRD Kota Mataram Didi Sumardi usai diperiksa sebagai saksi di Pidsus Kejati NTB.

SUARA NTB Selasa, 25 September 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2

HM Tersangka

Pengangkutan Sampah Keliling DAMPAK penutupan tempat pembuangan sementara (TPS) sampah Karang Pule membuat pihak kelurahan Karang Pule menerapkan konsep baru dalam mengatasi permasalah sampah di wilayahnya.

Hal ini dijelaskan oleh lurah Karang Pule, H. Taufiqurrahman, bahwa setelah TPS ditutup pihaknya menerapkan pengangkutan sampah secara keliling atau mobile untuk mepermudah pengangkutan. “Jadi nanti operator roda tiga langsung mengangkut sampahnya ke truk sampah yang sudah menunggu,” jelasnya kepada Suara NTB. (Suara NTB/uul) Truk sampah ini H. Taufiqurrahman dalam sehari akan mangkal di Karang Pule selama tiga kali pada jam-jam tertentu. Tempat mangkalnya pun sudah ditentukan untuk mempermudah operator roda tiga menjangkaunya. “Mulanya kemarin mangkalnya depan kantor lurah tetapi setelah ada beberapa pertimbangan, jadinya kami pindahkan tempatnya,” terangnya.

Saat menerapkan konsep ini, pihaknya langsung membentuk koordinator yang menangani pengangkutan sampah mobile ini. “Jadi koordinator bertugas mengecek kinerja petugas sampah sekaligus mengontrol jika ada keluhan dari masyarakat,” kata Taufiq. Menurutnya, dengan konsep ini mempermudah pengangkutan sampah bahkan lebih efektif dibandingkan dengan adanya TPS. Ia mengaku, sejak diberlakukan konsep mobile ini dirinya lebih tenang sebab sudah tidak pernah lagi menerima keluhan warga. “Saat masih ada TPS itu, setiap hari kita ditelpon warga dengan keluhan sampah di TPS belum diangkut. Sekarang sudah tidak pernah lagi,” syukurnya. Penutupan TPS Karang Pule, imbuhnya, merupakan buntut dari kekesalan warga yang sudah tidak tahan dengan bau dari TPS. Sebab tidak jarang, sampah di TPS menumpuk berhari-hari akibat truk sampah tidak datang mengangkut “Tembok TPS itu warga yang merusaknya saking kesal dan jengkelnya. Sampai mereka datang demo ke kantor lurah,” ceritanya. Tetapi persoalan itu sekarang sudah berlalu dengan diterapkannya konsep mobile itu.

Ia berencana mengajukan bekas TPS itu nantinya sebagai tempat kegiatan olahraga bagi masyarakat untuk ruang ganti atau lainnya. (uul)

Golkar Belum Ajukan PAW Mataram (Suara NTB) Kendati DPD Partai Golkar Kota Mataram telah memberhentikan HM sebagai kader partai, namun partai berlambang beringin itu belum mengajukan pergantian antar waktu (PAW) DPRD Kota Mataram.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Mataram, H.Mohan Roliskana menegaskan, PAW terhadap HM tidak bisa segera dilakukan. Pertimbangannya karena harus menunggu putusan berkekuatan hokum tetap (inkracht) dari pengadilan. Selain itu, waktunya tidak memungkinkan karena mendekati

masa jabatannya berakhir.

“Prosesnya ini kan panjang.

Kalau langsung di PAW sementara proses hukum belum selesai. Kita disomasi malah tambah besar masalahnya,” kata Mohan ditemui, Senin (24/9).

HM ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan setelah operasi tangkap tangan

permintaan fee proyek rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah di Mataram.

Di sisi lain, DPD Partai Golkar menargetkan meraih 12 kursi pada Pileg 2019 mendatang. Penangkapan HM kata Mohan, sama sekali tidak dikhawatirkan mengganggu target perolehan kursi

dari DPRD. Kami hanya menyiapkan saja nomor urut dua,” kata Bedi.

Pengusulan PAW kata dia, berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2017. Menurut dia, pergantian bisa saja dilakukan tergantung permintaan partai. “Waktunya kan tinggal satu tahun,” ucapnya.

Ketua DPRD H. Didi Sumardi sebelumnya mengatakan, pergantian anggota Dewan berdasarkan usulan dari partai.

Sejauh ini, belum ada diterima permintaan PAW dari Partai Golkar. (cem)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) Sekda, seperti PAD dan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Pemkot Mataram memi- BLUD bertambah. Eko 1234567890123456789012345678901212 liki sisa lebih perhitungan menegaskan, pimpinan 1234567890123456789012345678901212 anggaran (Silpa) cukup fan- OPD idealnya harus mem1234567890123456789012345678901212 tastis pada APBD 2017. To- buat perencanaan sifatnya 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 talnya mencapai Rp119 mil- baik. Sehingga, tidak 1234567890123456789012345678901212 iar. Besarnya Silpa itu, dipicu terkesan hanya membuat 1234567890123456789012345678901212 akibat pimpinan organisasi atau menyusun peren1234567890123456789012345678901212 perangkat daerah (OPD) canaan anggaran tapi ti1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kurang cermat menyusun dak bisa melaksanakan.

1234567890123456789012345678901212 perencanaan anggaran.

“Jangan sampai sudah 1234567890123456789012345678901212 Ketua Tim Anggaran Pebuat perencanaan tapi tidak 1234567890123456789012345678901212 merintah Daerah (TAPD) bisa dieksekusi,” kritiknya.

1234567890123456789012345678901212 yang juga Sekretaris Daerah Ada kesan kata Eko, pimpi1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Kota Mataram, Ir. H. Effendi nan OPD kurang cermat 1234567890123456789012345678901212 Eko Saswito menyebutkan, menyusun anggaran. Ter1234567890123456789012345678901212 Silpa tahun 2017 terdiri dari paksa Pemkot Mataram 1234567890123456789012345678901212 sisa efisiensi belanja Rp16,3 harus mengalokasikan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 miliar, deposito Rp110 mil- kembali. Seperti pembua1234567890123456789012345678901212 iar, sehingga totalnya menca- tan detail engineering design 1234567890123456789012345678901212 pai Rp126,3 miliar.

(DED) kantor Walikota.

1234567890123456789012345678901212 Namun demikian, Silpa Tim Pengawal dan Pen1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 itu dikurangi dengan serti- gaman dan Pembangunan 1234567890123456789012345678901212 fikasi guru Rp3,1 miliar, Pemerintah Daerah (TP4D) 1234567890123456789012345678901212 jaminan bongkar Rp1,5 mil- menyarankan agar pem1234567890123456789012345678901212 iar, dana alokasi khusus buatan DED harus ada la1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Rp184 juta, dana bagi hasil hannya terlebih dahulu.

1234567890123456789012345678901212 cukai hasil tembakau Rp1,1 “Hal - hal kecil ini yang ter1234567890123456789012345678901212 miliar, pajak rokok Rp1,1 jadi,” sesalnya.

1234567890123456789012345678901212 miliar serta hutang Rp846 Ke depan, pimpinan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 juta. “Sehingga, Silpa di OPD diminta membuat se1234567890123456789012345678901212 tahun 2017 jumlahnya Rp cara detail perencanaan 1234567890123456789012345678901212 119 miliar,” sebut Sekda anggaran mereka. Itu pun 1234567890123456789012345678901212 ditemui, Senin (24/9). harus dipastikan bisa 1234567890123456789012345678901212 Silpa itu juga di- dieksekusi. Baru kemudi1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 gunakan untuk menutupi an TAPD menganggarkan.

1234567890123456789012345678901212 kekurangan atau defisit “Jangan sampai dianggar1234567890123456789012345678901212 anggaran di APBD Peruba- kan kembali tidak bisa di1234567890123456789012345678901212 han 2018. Sejumlah sum- gunakan,” demikian kata 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ber pendapatan lain kata Sekda. (cem) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 PAPAN REKLAME - Papan reklame di Cakranegara 1234567890123456789012345678901212 terpasang di lokasi strategis. Namun, ratusan papan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 reklame di Mataram menunggak pajak dan akan ditutup.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dulu nutup baru mau baMataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 Badan Keuangan Daer- yar,” sindirnya.

1234567890123456789012345678901212 Syakirin tidak menyeah (BKD) Kota Mataram 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 akan menutup ratusan re- butkan total tunggakan 1234567890123456789012345678901212 klame di Kota Mataram maupun reklame mana 1234567890123456789012345678901212 yang menunggak pajak. saja yang menunggak.

1234567890123456789012345678901212 Tunggakan itu terakumula- Yang jelas kata dia, tung1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 si sejak tahun 2017 dan gakan itu sejak tahun 1234567890123456789012345678901212 2018 mencapai miliaran.

2017 dan 2018.

1234567890123456789012345678901212 Artinya, tidak ada Kepala BKD, Drs. H.M. 1234567890123456789012345678901212 Syakirin Hukmi menjelas- kaitannya dengan post ma1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kan, saat ini sedang dilaku- jor. “Pajak reklame ini kan 1234567890123456789012345678901212 kan pembahasan terhadap sudah lama kita bicara1234567890123456789012345678901212 peraturan Walikota terkait kan,” ucapnya.

1234567890123456789012345678901212 BKD telah bersurat ke pemberian sanksi bagi 1234567890123456789012345678901212 penunggak pajak yang di- pemilik reklame termasuk 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 harapkan rampung dalam berkoordinasi dengan aso1234567890123456789012345678901212 waktu dekat ini. Setelah siasi. Namun tidak ada re1234567890123456789012345678901212 Perwal itu selesai, seluruh spon dari surat maupun 1234567890123456789012345678901212 papan reklame menunggak imbauan dikirim pemerin1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 tah. Untuk pemotongan pajak akan ditutup.

1234567890123456789012345678901212 “Sekarang ini, saya be- kata Syakirin, bukan ke1234567890123456789012345678901212 lum diberikan kewenan- wenangannya melainkan 1234567890123456789012345678901212 gan untuk itu. Kalau Per- tugas dari instansi teknis.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 walnya selesai semua Dalam Perwal, BKD 1234567890123456789012345678901212 yang nunggak akan kami diberikan kewenangan se1234567890123456789012345678901212 tutup,” tegas Syakirin cara cepat untuk menutup.

1234567890123456789012345678901212 ditemui, Senin (24/9).

“Nanti biarkan pemasang 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Syakirin menyebutkan, iklan komplain mereka,” 1234567890123456789012345678901212 realisasi pajak reklame ujarnya.

1234567890123456789012345678901212 pada semester III baru Sementara itu, catatan 1234567890123456789012345678901212 mencapai 45 persen atau Dinas Perumahan dan Ka1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Rp2,02 miliar dari target wasan Pemukiman seban1234567890123456789012345678901212 Rp4,5 miliar. Dia tidak yak 102 papan reklame di 1234567890123456789012345678901212 tahu apa penyebab pen- Mataram yang menunggak.

1234567890123456789012345678901212 gusaha reklame enggan Terkait rencana penutupan 1234567890123456789012345678901212 membayar pajak. Apakah papan reklame itu, Ketua 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 menunggu BKD menutup Asosiasi Pengusaha Rek1234567890123456789012345678901212 baru akan membayar lame Firadz Fariska enggan 1234567890123456789012345678901212 atau ada alasan lain. memberikan komentar 1234567890123456789012345678901212 “Apakah nunggu kami apapun. (cem) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

Pimpinan OPD Dinilai Kurang Cermat Susun Perencanaan Anggaran

(Suara NTB/lin)

PERBAIKI PENDOPO - Seorang pekerja tengah mengangkat batu bata untuk memperbaiki salah satu dinding bangunan pendopo Walikota Mataram yang rusak akibat gempa, Senin (24/9). Tidak hanya rumah warga, pendopo ini pun mengalami kerusakan cukup berat akibat gempa beberapa pekan lalu, sehingga harus segera diperbaiki.

Harus Ditindaklanjuti Pemotongan Hewan di Mataram SEKRETARIS Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. H.M. Noer Ibrahim menyambut positif langkah Dishub (Dinas Perhubungan) Kota Mataram yang menyebarkan kuisioner. Kuisioner ini dilakukan guna mengetahui pendapat masyarakat mengenai pelayanan perparkiran di Kota Mataram. ‘’Kita masih menilai positif kuisioner-kuisioner yang disebarkan oleh Dishub Kota Mataram. Patut kita memberikan apresiasi tentang hal itu,’’ katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota mataram, Senin (24/9).

(Suara NTB/fit) Namun demikian, H.M. Noer Ibrahim Noer Ibrahim mengingatkan, jangan sampai kuisioner-kuisioner itu hanya dikumpulkan tanpa tindak lanjut yang jelas. ‘’Sama saja bohong, tidak ada gunanya,’’ cetusnya. Menurut dia, dari kuisioner itu akan kelihatan arah pelayanan parkir yang diinginkan oleh masyarakat. ‘’Jadi poin apa yang menjadi penekanan masyarakat, harus cepat ditindaklanjuti,’’ ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini menegaskan, harus ada tindaklanjut dari penyebaran kuisioner itu. Karena penyebaran kuisioner itu diyakini sangat mengharapkan adanya pendapat objektif dari masyarakat. Menurut dia, sebetulnya tidak terlalu sulit mengurus parkir di Kota Mataram. Toh luas Kota Mataram hanya 61,30 kilometer persegi. ‘’Dari Ampenan sampai Sandubaya selesai sudah Kota Mataram hanya segitu,’’ imbuhnya.

Noer Ibrahim juga menyoroti dugaan masih adanya jual beli lahan parkir di Kota Mataram. Hal ini diyakini cukup berkaitan dengan target parkir yang tidak kunjung tercapai.

Ini, lanjut anggota Dewan dari dapil Mataram – Sekarbela ini menjadi indikasi kegagalan Kepala Dishub mengelola parkir di Kota Mataram. ‘’Ini tandanya Kadis belum kerja maksimal. Kan kalau kerja maksimal, target yang diharapkan itu bisa tercapai,’’ ungkapnya.

Noer Ibrahim memandang perlu adanya penyegaran pejabat di lingkup Dishub Kota Mataram. Menurutnya, penyegaran menjadi salah satu alternatif solusi memaksimalkan hasil retribusi parkir. ‘’Titik mana, apakah Kadisnya, Kabidnya, Kasinya, eksekutif yang paling tahu,’’ tambahnya. Karena, sambung dia, tidak tercapainya target retribusi parkir tepi jalan umum, bukan tidak mungkin juga karena faktor kejenuhan pejabat di sana.

Dikatakan Noer Ibrahim, banyak hal perlu dibenahi di Dishub Kota Mataram terkait pengelolaan parkir tepi jalan umum. Ini perlu menjadi perhatian serius eksekutif agar capaiannya sesuai harapan. (fit)

Partai Golkar di DPRD. Dia optimis tetap menjadi partai pemenang pada Pileg 2019 di Kota Mataram. “Khawatir sih tidak, tapi tetap kita optimis dengan target itu,” ujarnya.

Komisi Pemilihan Umum juga tidak bisa memproses PAW. Secara aturan kata anggota Komisioner KPU Bedi Saparwadi, pengusulan PAW diminta oleh pimpinan DPRD setelah menerima usulan dari partai. KPU memproses dengan menyiapkan perolehan suara kedua. “Usulan PAW

Dilakukan di Luar RPH

Mataram (Suara NTB) Beberapa Rumah Potong Hewan (RPH) dan satu Rumah Potong Babi (RPB) mengalami kerusakan akibat gempa. Akibatnya aktivitas di RPH dilakukan di luar, karena warga tidak berani menggunakan RPH dan RPB disebabkan kondisinya yang rusak parah.

“Di Majeluk yang banyak rusaknya. Termasuk pasar hewan yang di Selagalas. Bukan itu saja, RPB yang di Karang Medain juga rusak.

Orang sudah tidak berani masuk,” kata Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, H. Mutawalli, Senin (24/9).

Ia mengatakan bahwa aktivitas pemotongan hewan dilakukan di luar untuk sementara waktu. Sebagian juga dialihkan ke RPH yang tidak mengalami kerusakan parah.

Seperti yang terjadi di tempat jagal pada RPH Majeluk.

Tempat jagalnya mengalami kerusakan, sehingga tidak dapat digunakan sama sekali.

“Kalau biasanya mereka potong 20 sampai 30, sisanya dipotong di RPH lain. Tapi kalau yang Selagalas itu masih di sana, tapi di luar. Itu masih bisa dipakai,” ujarnya.

Pihaknya telah mengajukan untuk perbaikan RPH dan RPB. Saat ini anggarannya masih dibahas di DPRD Kota Mataram. Pihaknya juga masih menunggu hasil asesmen semua RPH yang ada di Kota Mataram. Sehingga dapat disimpulkan nilai kerugiannya.

“Nanti ini kita usulkan di APBD Perubahan. Tapi sekarang masih dibahas di Dewan. Karena asesmen juga belum selesai semua,” ujarnya.

Melihat dari kerusakan yang terjadi di beberapa RPH ini, ia memperkirakan kebutuhan anggarannya mencapai ratusan juta untuk satu RPH. Namun demikian, pihaknya masih menunggu hasil asesmen secara keseluruhan dan masih menunggu pembahasan di dewan.

“Kalau melihat tingkat kerusakannya, satu RPH itu bisa menghabiskan ratusan juta. Tapi kita lihat saja nanti.

Ini kan masih proses. Karena itu ada RPH kita yang dalamnya hancur, jadi benar-benar harus diperbaiki,” ujarnya.

Ia berharap warga dapat bersabar. Sebab pihaknya tengah berusaha untuk dapat segera memperbaiki RPH dan RPB itu. Sehingga aktivitas pemotongan hewan tidak terhambat.

“Kita upayakan secepatnya, kita kan nanti ajukan di perubahan (APPD Perubahan, red). Jadi kemungkinan dalam waktu dekat. Kita tunggu saja,” ujarnya.

Ia berharap pemotongan hewan dapat berlangsung normal meski dilakukan di luar.

Seperti misalnya pemotongan babi yang biasanya sebanyak 5-10 ekor setiap harinya. Sementara pemotongan sapi bisa dilakukan hingga 20 ekor bahkan lebih dalam sehari. (lin)

Proyek Strategis Harus Rampung Tahun 2019 Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menegaskan, proyek yang sifatnya strategis harus menjadi skala prioritas dikerjakan di tahun 2019 mendatang. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta mengalokasikan, agar proyek itu tidak terbengkalai.

“Kalau sudah begitu harus diselesaikan tahun depan,” jawab Wawali dikonfirmasi, Senin (24/9).

Mesti menjadi skala prioritas, Wawali tetap mengingatkan agar proyek itu dikerjakan sesuai dengan ketentuan. Apalagi pengerjaan tersebut sudah memasuki tahun anggaran kedua.

Proyek strategis itu di antaranya, pembangunan monumen di Lingkar Selatan dua kali penganggaran. Diproyeksikan monumen itu akan rampung di 2019 dengan penambahan anggaran Rp11 miliar.

Berbeda halnya dengan pintu gerbang akan selesai tahun ini.

Di APBD Perubahan dialokasikan Rp6 miliar untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.

Berbeda halnya dengan landscape, gedung BKPSDM dan Dispora yang penganggannya

(Suara NTB/cem)

PROYEK STRATEGIS - Sejumlah pekerja sedang mengerjakan proyek monumen di Lingkar Selatan. Pengerjaan proyek strategis di Kota Mataram ditargetkan rampung tahun 2019 mendatang. masih proses pembahasan.

“Yang jelas pengerjaannya harus sesuai aturan,” tandasnya.

Jika melihat kebijakan penganggaran di APBDP 2018 maupun APBD 2019 mendatang dikonsentrasikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa.

Akan tetapi kata Mohan, arah kebijakannya nanti disinkronkan dengan penyelesaian proyek strategis tersebut.

Sepanjang tidak mengganggu alokasi anggaran recovery.

“Saya pikir bisalah,” ucapnya.

Mohan menyadari bahwa pasca gempa ini, konsentrasi penganggaran baik di APBDP tahun ini lebih banyak diporsir untuk perbaikan rumah serta strategi percepatan penanganan korban gempa bumi.

Dia yakin proyek strategis itu akan selesai sejalan dengan penanganan korban gempa. (cem)

(Suara NTB/cem)

Pemkot akan Tutup Papan Reklame Penunggak Pajak

SUARA NTB Selasa, 25 September 2018

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Budidaya Mutiara di Lombok Utara Berangsur Pulih Tanjung (Suara NTB) Aktivitas budidaya mutiara di Lombok Utara berangsur pulih. Setelah lebih dari sebulan vakum akibat dampak gempa besar yang mengguncang Pulau Lombok sejak akhir Juli 2018.

Autore, perusahaan pembudidaya mutiara terbesar di NTB dengan lokasi budidaya terbesar di Teluk Nare, Desa Malaka Kabupaten Lombok Utara juga sejak Senin (24/9) kemarin mulai melakukan aktivitasnya seperti biasa.

Gempa yang mengguncang beberapa waktu lalu, kata Manager Autore Pearl Farm Tour and Showroom, Ion Sueseono mengakibatkan kerusakan beberapa fasilitas budidaya kerang mutiara. Diantaranya laboratorium hatchery (pemijahan), bangunan showroom utama juga mengalami kerusakan. Showroom tersebut

lantas tak lagi dapat digunakan.

Selain mengakibatkan kerusakan sarana prasarana budidaya, juga turut mengakibatkan trauma sejumlah karyawan perusahaan budidaya kerang mutiara terbesar di NTB ini.

“Mulai hari ini kita sudah beraktivitas seperti biasa. Kita berusaha, Lombok harus bangkit,” kata M. Kahlil Gibran, Asisten Manager Manager Autore Pearl Farm Tour and Showroom.

Seluruh aktivitas budidaya di tempat ini mulai berangsur normal. Dari aktivitas hatchery, proses penyuntikan inti mutiara (nucleus), termasuk pameran mutiara yang meng-

gunakan showroom sementara.

Selain melakukan pembudidayaan. Autore biasanya menyediakan paket tour untuk pengunjung yang ingin menggali informasi secara detail tentang seluruh tahapan budidaya kerang mutiara, hingga menghasilkan mutiara.

Untuk situasi normal, dalam sehari, kunjungan tour biasanya mencapai puluhan pengunjung dari berbagai kalangan.

Anak-anak sekolah, mahasiswa, karyawan perusahaan maupun instansi, serta wisatawan dalam dan luar negeri.

“Sebelum kami buka.

Sudah ada kunjungan-kunjun-

gan termasuk dari wisatawan asing. tapi tidak dapat dilayani. Artinya, kepercayaan terhadap Lombok sudah berangsung-angsur pulih,” jelas Gibo.

Sementara menunggu kunjungan normal, Kerjasama Autore dengan travel dan hotel-hotel juga mulai digiatkan. Lombok Utara sebagai salah satu daerah sentra pariwisata berbasis bahari menurutnya harus digairahkan kembali. (bul) MUTIARA - Aktivitas pembudidaya mutiara di Lombok Utara berangsur normal. Salah satunya di Autore Pearl Farm Tour and Showroom di Teluk Nare, Desa Malaka. Nampak salah satu pekerja sedang menyuntikkan nucleus ke dalam kerang mutiara.

Pertamina Bantu Perbaiki Rumah Ibadah di Ampenan Mataram (Suara NTB) Untuk kesekian kalinya, Pertamina menyalurkan bantuan. Terakhir ini, sasarannya kepada rumah-rumah ibadah di Ampenan. Khususnya rumah ibadah di area Depot.

Bantuan diserahkan Senin (24/9) kemarin di Depot Ampenan langsung kepada perwakilan dari masing-masing di Lingkungan Bugi, Telaga Mas dan Melayu. Diserahkan secara simbolis oleh Operation Head Pertamina TBBM Ampenan, La Imbo dan Communication & CSR Officer Pertamina Jatimbalinus, sekaligus Koordinator Relawan di NTB, Edi Mangun.

Penyerahan bantuan disaksikan juga oleh Lurah masingmasing wilayah.

La Imbo dalam kesempatan kemarin menegaskan, bantuan yang disalurkan untuk mendukung perbaikan rumah ibadah di area depot diterima dari Pertamina Region IV Semarang, Jawa Tengah.

Pascagempa, Pertamina langsung berinisiatif menggelontorkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pemulihan korban terdampak parah gempa. Terutama di Kabupaten Lombok

Timur dan Lombok Utara.

Prioritas bantuan seperti arahan pemerintah daerah, sasarannya kepada mereka yang menderita kerugian cukup besar. Baik moril maupun materil. Sumber bantuan dari Pertamina, selain menggunakan dana CSR, para pekerja yang ada di Pertamina juga ikut menggalang dana secara mandiri.

“Seperti bantuan yang saat ini diberikan. Didapat dari bantuan yang terkumpul dari pekerja-pekerja Pertamina yang ada di Region IV Semarang. Sebelumnya, bantuan juga dikirimkan dari kawan-kawan Pertamina di Bao-bao untuk korban gempa,” jelas La Imbo.

Edi Mangun menambahkan. Pada dasarnya, Pertamina ingin memberikan bantuan kepada korban gempa.

Bantuan yang disalurkan, dibuat skala prioritas oleh pemerintah daerah. Beragam jenis bantuan telah disalurkan oleh Pertamina. Baik dukungan dalam bentuk materiil, maupun moril. Pertamina juga mendirikan posko khusus untuk mendukung kebutuhan korban gempa di desa binaan-

(Suara NTB/bul)

BANTUAN - Penyerahan simbolis bantuan kepada rumah ibadah di Ampenan. nya, seperti yang diarahkan Kementerian BUMN. Dari posko inilah dikerahkan relawan untuk recovery Lombok. Saat ini yang terberat harus dipulihkan adalah psikologis para korban gempa.

Terutama sekali korban dari anak-anak. Karena itu, kegiatan pemulihan psikologis turut menjadi perhatian utama.

“Fokus kita sebetulnya Lombok di bagian utara. Dengan bantuan dari region IV Semarang, lalu kita prioritas juga kawasan-kawasan di ring

I depot,” demikian Edi. Di luar konteks penyaluran bantuan, La Imbo juga menerangkan keadaan terkini konsumsi BBM di NTB. Dalam keadaan normal, konsumsi BBM seluruh jenis produk bisa menembus 2,2 juta liter sehari. Belakangan setelah gempa, konsumsi BBM turun menjadi 1,8 juta liter sehari. Penurunan konsumsi dipengaruhi karena mandeknya sektor pariwisata di kawasan utara Lombok. Dan berdampak pada berbagai aktivitas sektor ikutan pariwisata. (bul/*)

(Suara NTB/bul)

SUARA NTB Selasa, 25 September 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Masyarakat Diharap Maklum TIM Verifikasi Kabupaten Lombok Utara (KLU) meminta masyarakat memaklumi kekurangan tenaga di tim verifikasi rumah yang rusak akibat gempa, sehingga proses menjadi lamban. Jumlah tenaga reguler yang menganalisis data rumah rusak di lapangan hanya 30 orang. Jumlah ini adakalanya bertambah sedikit jika ada dukungan dari relawan.

“Relawan juga ada yang membantu, tetapi tidak (Suara NTB/dok) lama. Dari UniversiHermanto tas Pancasila misalnya, hanya 3 hari membantu kita,” ujar salah satu anggota Tim Verifikasi Kabupaten, Hermanto, Senin (24/9).

Meski demikian, Hermanto yang juga Asisten II Setda KLU ini optimis, pengerjaan analisa rumah rusak akan lebih cepat dengan adanya dukungan tenaga. Tim verifikasi saat ini berjumlah 60 orang dengan masuknya tambahan 30 orang dari PU. “Kawan-kawan ini bekerja sampai malam untuk menganalisa. Sekarang bisa lebih banyak lagi yang di-SK-kan, di atas 2 ribuan. Kalau sebelumnya mentok di angka 1.000an unit,” sebutnya.

Dalam proses verifikasi, tim dari kementerian PUPR juga bergerak melakukan verifikasi faktual. Bersama tim pendamping kabupaten menyasar rumah warga. Apabila ditemukan rumah warga yang rumahnya rusak sedang dan ringan masuk dalam SK rusak berat, maka warga tersebut akan dialihkan ke kategori lebih rendah sesuai fakta lapangan.

Hingga Senin (24/9) kemarin, jumlah rumah rusak berat yang sudah di-SK-kan sebanyak 24.072 unit. Artinya jumlah tersebut hanya 50 persen dari estimasi jumlah rumah rusak berat se Kabupaten Lombok Utara (KLU) sejumlah 50.665 unit. Atas kondisi itu, tim verifikasi kabupaten belum berani memasang target waktu penyelesaian data rumah rusak berat warga. “Kita harap bisa selesai secepatnya, karena sisa jumlah rumah rusak yang belum di-SK-kan 26.000,” ujar Hermanto.

Pihaknya mengklaim telah menyelesaikan verifikasi sampai tahap 17. Di mana akumulasi rumah warga yang telah di-SKkan sampai tahap 17 adalah 24.072 unit. “Hari ini sudah sampai tahap 18, draf yang akan di SKkan sebanyak 4.465 unit. Ini yang paling banyak karena kita dapat tambahan tenaga dari PU,” ujarnya. (ari)

PAW Ketua dan Anggota DPRD Tunggu SK Gubernur Selong (Suara NTB) Proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Ketua DPRD Lombok Timur (Lotim), H. M. Khaerul Rizal, ST,M.Kom salah satu anggota DPRD Lotim, H. Tanwir dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih menunggu SK dari Gubernur NTB. Setelah adanya SK itu, maka Badan Musyawarah DPRD Lotim akan menetapkan jadwal pelantikan PAW tersebut.

Demikian disampaikan Kabag Hukum dan Humas DPRD (Suara NTB/ist) Lotim, Ahyan, SH, keAhyan pada Suara NTB, belum lama ini.

Dikatakannya, kedua yang bersangkutan sudah tidak lagi aktif menjabat sebagai ketua dan anggota di jajaran DPRD Lotim. Keduanya secara bersamaan melakukan pengunduran diri lantaran pindah partai dan mencalonkan diri menjadi calon legislatif di tempat lain yakni di DPRD provinsi. “Yang bersangkutan sudah tidak masuk sejak tanggal 17 September 2018 lalu. Surat dari KPU untuk nama pengganti beliau sudah. Termasuk surat pengantar bupati ke gubernur juga sudah. Makanya saat ini kita tinggal menunggu SK saja,”jelasnya.

Sementara H.M. Rizal membenarkan dirinya sudah tidak aktif atau masuk kantor di DPRD Lotim. Saat ini, namanya sudah resmi ditetapkan oleh KPU NTB sebagai dalam DCT sebagai salah satu calon legislatif tingkat Provinsi NTB dari partai Nasional Demokrasi (Nasdem). Mantan politisi Demokrat yang juga merupakan suami dari Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah ini mengaku optimis menang dan duduk di kursi Udayana tersebut.

“Saya dan pak Tanwir sudah tidak masuk kantor lagi di DPRD Lotim sejak beberapa waktu lalu. Insha Allah akan berkantor di Mataram (DPRD NTB,red),” ujarnya optimis.

Sebelumnya, KetuaKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), M. Saleh, mengaku sudah menerima surat usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) H. M. Khairul Rizal, ST, dan H. Tanwir dari kursi DPRD Lotim. Bahkan surat usulan PAW tersebut sudah dibalas oleh KPU Lotim yang dipastikan masuk ke DPRD Lotim. KPU sudah menerima surat dari DPRD Lotim pada hari Jumat dua pekan lalu.

Disebutkan M. Saleh, untuk Ketua DPRD Lotim diketahui kemungkinan digantikan oleh Saiful Bahri dari Partai Demokrat. H. Khairul Rizal diketahui pindah partai ke Nasdem dan maju di Pileg NTB. Sedangkan untuk H.Tanwir dari PKS digantikan H. Wildan. H. Tanwir juga pindah partai dari PKS ke PBB dan mencalonkan diri dari partai lain. (yon)

(Suara NTB/ari)

DAMPINGI - Kadus-kadus mendampingi tim verifikasi di Posko Kabupaten. Mereka mengeluhkan soal formulir isian yang sering berubah-ubah.

Verifikasi Dinilai Lamban, Formulir Isian Berubah-ubah

Tanjung (Suara NTB) Tenda verifikasi setiap hari ramai dikunjungi oleh para kepala dusun (kadus) yang datang mendampingi proses verifikasi kerusakan rumah rusak. Anehnya, seorang kadus tidak cukup sekali melainkan ada yang sampai tiga kali hadir di posko verifikasi. Hal itu pun mereka keluhkan karena tidak semua data rumah rusak yang disetorkan terselesaikan.

Kadus Menggala Barat misalnya, menyatakan bahwa wilayah dusunnya sudah digusur oleh alat berat. Saat kejadian gempa, 130 unit rumah rata dengan tanah. “Di Menggala Barat, rumah yang rata dengan tanah 130 unit, tapi anehnya yang keluar di SK 50 unit,” ujarnya, Senin (24/9).

Kemarin, adalah kali ketiga ia hadir di Posko Verifikasi Kabupaten. Dirinya hadir untuk memastikan katagori rumah yang rusak. Capek bolak-balik sudah pasti dirasakan, apalagi oleh kadus yang datang dari Bayan.

“Saya di Menggala masih dekat namanya, tapi bagaimana dengan mereka yang dari Bayan.

Anehnya, dari data yang sudah di-SK-kan, muncul lagi nama warga yang sama,” tandasnya.

Kadus Mekar Damai, Supardi, mengatakan hal serupa.

Kondisi di Desa Dangiang diketahui 100 persen rumah warga rusak berat. Khusus di Dusun Mekar Damai, warga setempat terdiri dari 92 KK, namun yang di SK-kan oleh petugas Kabupaten hanya 21 rumah.

“Semua data sudah masukkan tapi saat verifikasi hasil analisanya hanya 21 yang masuk di SK. Begitu saya cari-cari tambahan berkas di analis, kok tidak ada, makanya kita ulangi lagi dari nol,” ujarnya.

Supardi seolah lebingungan karena ada 71 data rumah warga rusak tidak tersimpan di Posko Verifikasi. Sama dengan kepala dusun lain, Supardi hadir di posko untuk ketiga kalinya men-

dampingi analisis tim verifikasi.

Kadus Karang Nangka, Sumardi, lebih bingung lagi. Di dusunnya, terdapat 376 rumah dengan berbagai kriteria. Tetapi hanya 1 unit rumah saja yang masuk di SK. “Baru 1 orang yang sudah masuk di SK, itu pun oknum PNS. Saya tidak tahu kapan oknum kirim foto, kapan dianalisa. Ini jadi bumerang karena yang disalahkan warga adalah saya sebagai kepala dusun,” cetusnya.

Bermukim dekat dengan kantor bupati, Sumardi hampir setiap hari menyambangi Posko Verifikasi. Ia datang hanya untuk memastikan apakah nama warganya masuk dalam SK. Kadus Kecinan, H. Rusli, demikian adanya. Ia sudah tiga kali ke Posko Verifikasi dan tiga

5.167 Rekening Korban Gempa Masih Kosong Selong (Suara NTB) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Selong terus melakukan pembuatan rekening korban gempa bumi. Sampai saat ini, BRI sudah membuat rekening sebanyak 8.799.

Dari jumlah itu, yang sudah terisi saldo bantuan 3.632 rekening. Sebanyak 5.167 rekening diakui masih kosong.

“Total rekening yang sudah kami bentuk fix 8.799,” ungkap Pimpinan Cabang BRI Selong melalui Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM) H. Dandy Wardana kepada Suara NTB, Senin kemarin.

Dia menjelaskan, sebanyak 2.807 sudah bersaldo masing-masing Rp 50 juta dan 825 sudah bersaldo masing-masing Rp10 juta. “Sisanya masih kosong menunggu anggaran dari pemerintah,” ungkap Dandy menjelaskan.

Adapun akumulasi dana yang sudah ada di BRI sampai saat ini tercatat sebanyak Rp 148 miliar. Diketahui, sudah pula ada pembagian rekening kepada para korban gempa beberapa waktu lalu. Fakta lainnya, saat ini masih sedang proses verifikasi karena jumlah yang kena dampak gempa di Lotim mencapai puluhan ribu rumah rusak.

Peranan pihak perbankan ini siap membuat rekening sesuai hasil verifikasi dari tim. BRI menerima data rumah korban gempa yang sudah terverifikasi dan langsung BRI buatkan

rekening.

Mengenai mekanisme pencairan, kata H Dandy sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) dari pemerintah, mengharuskan ada kelompok masyarakat yang ditetapkan oleh Surat Keputusan (SK) masing-masing Kepala Desa.

Dikatakan, dana sdh siap sejak bulan lalu.

Tinggal menunggu pembentukan Pokmas, dan surat perintah pemindah bukuan dari rekening korban ke rekening Pokmas yang berasal dari Badan Penanggulangan Bencna Daerah (BPBD) Kabupaten Lotim.

Pihak BRI ini menyatakan danakapan saja dipindah bukukan ke rekening Pokmas. “Kita siap cairkan kapan saja, termasuk hari ini pun kita siap,” ungkapnya. Asalkan, terangnya kembali harus sudah ada perintah pencairannya dari BPBD. Menurut Dandy, syarat pencairan itu sebenarnya sangat sederhana. Antara lain, kades membuat SK pembentukan kelompok, BRI membuat rekening kelompok berdasarkan SK Kades. Kelompok membuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) bentuk rumah, biaya dan kapan pembangunan rumah dimulai. Pokmas, meminta rekomendasi ke BPBD untuk memindahkan dan mencairkan dananya ke BRI. Selanjutnya oleh pihak BRI akan langsung mencairkan dana awalnya 50 persen meski pembangunan rumah belum dimulai. (rus)

Panjang, Birokrasi Pencairan Bantuan Korban Gempa Selong (Suara NTB) Pencairan bantuan korban gempa bumi butuh birokasi yang cukup panjang. Ada beberapa proses yang harus dilalui oleh para korban baru bisa memperoleh bantuan Rp 50 juta untuk rusak berat, Rp 25 juta rusak sedang dan Rp 10 juta rusak ringan.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Ahmad Subhan mengakui fakta ribetnya sistem birokrasi yang harus dilalui untuk pencairan dana tersebut. Kepada Suara NTB, Senin (24/9), Subhan menguraikan pemerintah pusat mengeluarkan petunjuk teknis yang harus dilalui.

Gambarannya, perlu disiapkan dulu ada Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang beranggotakan para korban gempa penerima bantuan.

Kemudian harus ada Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Perintah Bupati, SK PPK ini harus sudah selesai dibuat Senin kemarin. Pokmas dibentuk berdasarkan SK dari kepala desa setempat. “Perintah Penjabat Bupati minta pelaksanaan pembangunan dimulai, Kamis paling telat,” ucapnya.

Akan tetapi, masih banyak dokumen yang harus segera disiapkan sesuai apa yang menjadi syarat juknis yang dibuat BNPB. Adapun tahapan perbaikan rumah adalah, ada tahapan persiapan adminstrasi dan penyusunan RAB rumah. PPK menilai kelengkapan dokumen pencairan dana dan menerbitikan surat rekomenasi pencairan kepada bank penyalur untuk disalurkan ke rekening masyarakat penerima bantuan.

Tugas pokmas sendiri harus menyusun data teknis perbaikan rumah untuk menentukan

model rumah, kemudian menyusun RAB, menyiapkan persyaratan administrasi, membuat berita acara pembentukan Pokmas, melampirkan SK dari kepala desa. ‘’Mencantumkan pula identitas anggota pokmas. Ada surat kepemilikan tanah, foto kondisi fisik nol persen dan gambar rencana rumah,’’ ujarnya.

Mengenai bentuk korban gempa tidak diharuskan membuat seperti konsep Rumah Instan sehat (RISHA).

Masyarakat korban gempa dipersilakan memilih apakah RISHA, rumah kayu atau konvensional. Terpenting adalah aman dan tahan gempa. Dalam pelaksanaan pembangunan rumah, diawali dulu dengan penandatanganan kontrak antara PPK dengan seluruh pokmas. Di mana semua dana yang dikeluarkan ini tetap harus dipertanggungjawabkan. (rus)

kali pula menerima formulir. Dari ketiga form yang diterima, model isiannya berubah-ubah. Cara kerja ini juga membingungkannya, juga kadus lain. “Kaitan dengan foto rumah yang belum jelas, saya diminta foto ulang karena akan dianalisa,” katanya.

Persoalan di Kecinan sama dengan tempat lain, yakni sedikit warga yang di-SK-kan dalam kategori rusak berat. Dari 210 KK, 141 nama sudah keluar dalam SK. “Yang jadi masalah, dari nama yang sudah di SK, muncul lagi namanya dalam usulan. Jumlah warga yang dobel namanya sampai 28 orang,” ujarnya menunjuk data usulan yang dicentang sebagai penanda nama ganda.

Wacana relokasi bagi wargawarga yang bermukim di jalur sesar gempa akan menjadi pekerjaan rumah bagi Pemda KLU ke depan. Pasalnya penolakan warga tidak hanya berdalih kecintaan kepada kampung halaman, tetapi juga utang di pihak ketiga.

Tolak Relokasi Pada bagian lain, sejumlah warga menolak direlokasi. Menurut Kepala Desa Dangiang, H. M. Edi Prayitno, banyak hal yang menjadi pertimbangan warga menolak direlokasi. Yang paling logis adalah utang warga di bankbank yang masih belum lunas.

Edi mencontohkan, utangnya di bank baru dibayarkan untuk 8 bulan. Sedangkan sisanya masih relatif panjang yakni 54 bulan.

Dengan harga tanah sebagaimana kompensasi pemerintah sebesar Rp 20 juta per are, maka kompensasi itu tidak cukup untuk menutup sisa seluruh utang.

Kondisi di Desa Dangiang saat ini, seluruh warga sudah kembali ke rumah masing-masing. Baginya, masyarakat sudah tidak mempermasalahkan tempat tinggalnya yang berada di jalur gempa.

“Masyarakat sudah pertimbangkan risiko. Soal harta benda yang hancur, warga Dangiang sudah siap. Hidup di mana saja, ada petaka karena kehendak Tuhan,” tegasnya. (ari)

Belum Diverifikasi, Masyarakat Diminta Tak Robohkan Rumah Selong (Suara NTB) Dampak bencana gempa yang terjadi beberapa waktu lalu membuat bangunan rumah masyarakat mengalami kerusakan, baik dengan kriteria rusak berat, sedang dan ringan. Meski demikian, masyarakat diminta untuk tidak merobohkan rumahnya secara sengaja sebelum dilakukan verifikasi oleh tim dari kabupaten.

Menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lotim, Lalu Rusnan, Senin (24/9), alasan masyarakat dilarang untuk merobohkan rumahnya sebelum diverifikasi untuk memudahkan tim verifikasi dari kabupaten. Tim ini nanti akan menentukan apakah rumah masyarakat itu masih layak ditempati serta sebagai dasar untuk masyarakat yang rumahnya rusak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Lalu Rusnan menjelaskan, masyarakat yang rumahnya rusak akan mendapat bantuan sesuai dengan tingkat kerusakan. Di antaranya untuk kategori rusak ringan akan mendapat bantuan sebesar Rp10 juta, rusak sedang Rp25 juta dan rusak berat Rp50 juta. Maka dari itu, masyarakat diharapkan tidak melakukan tindakan kesengajaan merobohkan rumahnya sendiri sebelum dilakukan verifikasi hanya untuk mengejar bantuan Rp50 juta itu.

Apabila sebelum dilakukan verifikasi, namun masyarakat sudah merobohkan rumahnya sesuai dengan hasil kesepakatan bersama pemerintah desa setempat, pemerintah kabupaten atau tim verifikasi tidak berani menjamin, apakah rumah itu masuk dalam kategori rusak berat, sedang dan ringan. Karena yang menentukan rumah itu masuk dalam kategori apa adalah tim verifikasi yang ke-

mudian mengusulkan bantuan ke BNPB selaku pihak yang mengeluarkan anggaran.

Ia menambahkan, dalam verifikasi rumah-rumah warga yang saat ini rusak diguncang gempa sudah ada prosedur dan aturan mainnya. Di antaranya pemerintah desa melakukan pendataan terhadap rumah warga yang terdampak. Hasil pendataan itu kemudian diserahkan ke pemerinah kecamatan sesuai my name my address disertai dengan foto lengkap kondisi rumah. Dalam foto itu pemilik rumah diharapkan berdiri di samping rumahnya. Termasuk jumlah penghuni dalam rumah itu juga tidak kalah penting untuk dicantumkan.

Selanjutnya setelah data itu terhimpun di kecamatan. Pihak kecamatan kemudian menyerahkan data tersebut secara lengkap ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Lotim untuk dilakukan verifikasi lapangan sebagaimana laporan dari desa dan kecamatan. Barulah tltim verifikasi mengeluarkan pernyataan apakah rumah itu rusak, berat, sedang dan ringan yang dikuatkan dengan SK bupati untuk pengusulan bantuan, serta mana-mana rumah yang patut untuk dirobohkan.

Disampaikan lebih jauh, proses verifikasi saat ini masih berjalan. Verifikasi kerusakan diprioritaskan terhadap rumahrumah warga yang mengalami rusak berat, seperti di Kecamatan Sembalun, Sambelia, Pringgabaya, Montong Gading serta beberapa wilayah lainnya.

Wilayah-wilayah yang belum dilakukan verifikasi diharapkan bersabar dan tidak mengambil tindakan berupa merobohkan rumahnya. Untuk mempercepat proses verifikasi, pemerintah desa melalui kecamatan juga diharapkan bersurat ke Dinas PUPR yang ditembuskan ke BPBD. (yon)

(Suara NTB/yon)

ROBOHKAN RUMAH - Masyarakat saat merobohkan rumah salah satu warga yang rusak akibat gempa, karena membahayakan keselamatan penghuninya.

Percepat Pelayanan Korban Gempa DINAS Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lombok Barat (Lobar) berupaya mempercepat pelayanan dokumen kependudukan bagi korban gempa yang diperlukan untuk administrasi pemberian bantuan dari pemerintah pusat.

Upaya mempercepat pelayanan tersebut, pihak Dinas Dukcapil langsung turun menjemput bola ke daerah terdampak untuk memberikan pelayanan. ‘’Dukcapil juga membuka kembali pelayanan pembuatan dokumen kependudukan malam hari, pelayanan malam hari dilaksanakan dua kali sepekan yakni malam Sabtu dan Minggu,’’ ujar Kepala Dinas Dukcapil Lobar, H. Muridun, Senin (24/9).

Pihaknya berharap agar korban gempa segera mengurus dokumen kependudukannya. Sebab menurut pengarahan dari BNPB, dihadiri bupati, sekda dan pada kepala OPD terkait bahwa nanti dalam pencairan dana bantuan harus prasyaratnya ada foto copy KTP. Karena itulah pihaknya berharap warga terdampak gempa yang belum punya KTP maupun KTPnya hilang segera mengurus ke kantor Dinas Dukcapil dan kantor kecamatan.

Untuk mengantisipasi hal ini, pihaknya sudah melakukan banyak hal melayani pembuatan dokumen kependudukan bagi korban gempa, terutama di empat kecamatan terdampak yang belum punya dokumen kependudukan baik berupa KTP, KK dan akte kematian.

Untuk pelayanan malam hari sempat dihentikan sementara waktu akibat gempa selama hampir sebulan setengah.

Lalu dibuka kembali beberapa hari lalu, namun diakui beberapa hari dibuka belum banyak masyarakat yang datang membuat dokumen kependudukan. Ia berharap dengan dibukanya pelayanan malam masyarakat lebih banyak lagi yang datang.

Selain membuka pelayanan malam hari, pihaknya juga aktif jemput bola dengan turun melakukan pelayanan kepada korban gempa. Kemarin pun timnya tengah berada di Desa Bengkaung untuk melayani masyakarat. Untuk pelayanan ini, pihaknya sudah membuat schedule pelayanan setiap kecamatan tiga desa. Desa-desa yang dilayani ini, jelasnya, permintaan dari kecamatan yang ditindaklanjuti oleh Dukcapil.

Pihaknya sendiri sudah menggelar rapat dengan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan, dari mereka diperoleh desa-desa terdampak gempa yang akan dilayani. “Banyak upaya-upaya lain yang kami lakukan untuk membantu masyakarat terdampak gempa,”jelasnya.

Ia berharap agar warga yang mungkin tidak sempat datang saat pelayanan Dinas Dukcapil, bisa ke kantor camat masing-masing, sebab di kecamatan juga dibuka pelayanan pembuatan dokumen kependudukan. “Kalau tidak bisa juga dua-duanya, bisa langsung ke kantor dukcapil setiap hari kerja dari siang sampai sore, bisa juga datang malam Sabtu dan Minggu kita akan layani,”ujarnya.

Upaya lain yang dilakukan, pihaknya bekerjasama dengan Kades Gelangsar untuk mencetakkan e KTP warga terdampak gempa. Pihaknya pun sudah menyerahkan sekitar 80 KTP kepada korban terdampak di desa setempat. Pihaknya Ingin agar desa lain juga melakukan hal yang sama seperti Gelangsar. Bagi korban gempa yang mengusulkan penggantian dokumen kependudukannya hilang, diimbau untuk membuat surat keterangan hilang ke polres. Atas dasar itu nanti pihaknya akan memproses penggantian dokumen tersebut. Untuk pelayanan adminduk, pihaknya juga dengan Bhayangkari Polres Lobar. Pihaknya sudah menyerahkan dokumen kependudukan kepada masyarakat hasil kerjasama tersebut. (her) H. Muridun (Suara NTB/her)

Belum Ada Kepastian

Korban Gempa Terpaksa Berutang Bangun Huntara Giri Menang (Suara NTB) Hampir dua bulan bencana gempa melanda Lombok Barat (Lobar), kondisi korban gempa belum juga tertangani dengan maksimal, terutama mengenai pemulihan berupa penyiapan tempat tinggal sementara, bantuan logistik dan pemulihan ekonomi masyarakat. Hal ini menyebabkan korban gempa mulai dilanda stres lantaran tertekan dan kebingungan mengenai nasib mereka.

Faizul Bayani, korban gempa di Dusun Wadon Desa Kekait Kecamatan Gunungsari, mengaku terpaksa pinjam uang Rp 8 juta lebih untuk membangun huntara. Dirinya berutang, karena tidak ada pemasukan Ia mengaku harus membangun huntara, karena khawatir kondisi anaknya yang baru berumur 2,5 bulan. Ia tak sampai hari membiarkan anaknya tinggal di bawah tenda dengan kondisi memprihatinkan.

Ia khawatir jika ia membiarkan bayinya ditenda, rawan terpapar penyakit.

Ia harus mengeluarkan uang Rp 13 juta untuk membangun huntara berukuran 5x6 meter, itu pun ia juga memanfaatkan sisa bangunan yang masih bisa dipakai untuk buat huntara. Bahan-bahan yang dibeli berupa spandek, kayu, kalsiboard,dan peralatan tukang serta bahan-bahan lain seperti paku. Selain untuk bangun huntara ia juga menggunakan uang itu untuk biaya kebutuhan sehari-hari, sebab praktis semenjak gempa mata pencariannya hilang.

Ia sendiri seorang sopir travel, namun akibat gempa orderan sepi, sehingga pihak travel pun sementara waktu tak operasi. Dampaknya ia pun menganggur, sehingga untuk sedikit meringankan beban ia bekerja apa saja untuk sementara waktu.”Apa saja kita kerjakan untuk hilangkan stres,”jelasnya.

Hal senada disampaikan tetangga Faizul, Ia terpaksa mencari besi rongsokan untuk bisa memenuhi biaya hidup sehari-hari. Sebab kalau mau berusaha bengkel tidak bisa lagi, karena barang-barang dan peralatan bengkelnya habis ditimpa bangunan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lobar Hj. Nurul Adha mengkritisi penanganan korban gempa tak terkoordinasi dengan baik. Bahkan ia membandingkan penanganan yang dilakukan NGO jauh lebih cepat, mereka memiliki skala prioritas untuk ditangani, baik anak-anak, ibu hamil dan ibu melahirkan serta lansia. Bahkan mereka sudah membangun selter dan huntara.

Meski sudah dijanjikan bantuan stimulan, namun prosesnya sangat ribet, sehingga dipastikan memakan waktu tidak bisa 6 bulan ke depan sesuai target. Menurut politisi perempuan asal Kediri ini, seharusnya Pemda punya langkah- langkah lebih cepat lagi untuk penanganan pascabencana ini. “Apalagi sebentar lagi musim hujan, itu akan banyak persoalan yang muncul menimpa korban gempa. Salah satu upaya mencegah permasalahan itu ya bangun kan huntara. APBD perubahan ini bisa diarahkan untuk bangun huntara,” katanya. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Anggaran Pembelian Randis Dicoret jadi banyak program daerah termasuk pembelian randis ditunda tahun ini. Nanti akan diupayakan dianggarkan kembali pada APBD murni tahun 2019 mendatang,” tegasnya.

Ia menegaskan, pihaknya memutuskan untuk mencoret anggaran pembelian randis bukan karena ada tekanan dari pihak tertentu. Tetapi karena pertimbangan kepentingan umum. Mengingat, ada kondisi yang butuh dukungan anggaran yang besar dari pemerintah, yakni soal penanganan pascagempa.

Sebelumnya, pemerintah daerah sudah menyiapkan

Praya (Suara NTB) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lombok Tengah bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng, bersepakat untuk mencoret anggaran pembelian kendaraan dinas (randis) pada APBD perubahan tahun 2018 ini. Dengan pencoretan tersebut, pemerintah daerah bisa berhemat sekitar Rp 4 miliar lebih dan anggarannya bisa dialokasikan untuk mendukung penanganan pascagempa.

“Jadi Banggar DPRD Loteng dengan pemerintah daerah sudah bersepakat, pembelian randis pada APBD perubahan tahun 2018 ini ditiadakan. Termasuk anggaran pembelian randis bagi Bupati Loteng,” ungkap Wakil Ketua Banggar DPRD Loteng, Ahmad Ziadi, Senin (24/9).

Walaupun sebenarnya pembelian randis tersebut dinilai sangat penting, karena pemerintah daerah masih kekurangan randis. Bahkan, untuk operasional Bupati Loteng menggunakan kendaraan pribadi, tapi karena kondisi anggaran daerah yang minim ditambah kondisi pascagem-

pa, sehingga diputuskan untuk pembelian randis di APBD perubahan tahun ini ditiadakan.

Karena memang pemerintah daerah ingin anggaran daerah yang ada bisa dioptimalkan untuk mendukung penanganan pasca gempa.

“Mengingat kondisi gempa,

alokasi anggaran penanganan gempa sekitar Rp 4,6 miliar. Namun besaran anggaran tersebut dinilai belum cukup untuk bisa mendukung penanganan korban gempa, sehingga harus ada tambahan supaya penanganan pasca gempa bisa benar-benar optimal.

“Kan tidak menarik, ketika kondisi gempa yang membuat banyak masyarakat kita hidup susah pemerintah daerah justru membeli randis baru.

Tentu akan bisa menyakiti hati masyarakat. Terutama para korban gempa,” tandas Ketua DPC Partai Demokrat Loteng ini. (kir)

Rapat Paripurna Penetapan APBD Perubahan Ditunda Praya (Suara NTB) Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), dengan agenda penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2018, Senin (24/9) terpaksa harus ditunda. Lantaran pembahasan alokasi anggaran pada APBD perubahan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Loteng dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Loteng, masih deadlock.

“Banggar DPRD Loteng belum bisa memberikan laporan hasil pembahasan anggaran. Sehingga rapat paripurna DPRD Loteng diputuskan untuk ditunda hingga Kamis (27/9) besok,” ungkap Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT, S.E., Senin sore.

Sebelumnya, rapat paripurna dengan agenda mendengarkan laporan hasil pembahasan APBD perubahan 2018, yang semua direncamakan digelar pukul 14.00 wita, sempat diskors, karena jumlah anggota DPRD Loteng yang hadir belum memenuhi kuorum. Namun hingga sore hari, akhirnya disepakati untuk menunda rapat paripurna untuk memberi waktu Banggar DPRD Loteng menyelesaikan pembahasan APBD perubahan 2018.

Terpisah, Wakil Ketua Banggar DPRD Loteng, Ahmad Ziadi, mengaku kalau proses pem-

(Suara NTB/her)

TERGENANG AIR - Kondisi lokasi pengungsian korban gempa di Desa Selat Narmada yang tergenang setelah hujan mengguyur, Minggu sore. Mereka mengharapkan pemerintah membangun huntara atau mempercepat pembangunan rumah yang rusak akibat gempa.

Tenda Roboh, Korban Gempa Kebingungan Giri Menang (Suara NTB) Hujan mulai mengguyur daerah Lombok Barat (Lobar) dan sekitarnya. Bagi korban gempa, hujan ini justru menjadi musibah, lantaran saat ini mereka tinggal di tendatenda pengungsian dengan kondisi memprihatinkan.

Saat hujan turun, korban gempa kebingungan harus pindah kemana lantaran tendanya tergenang air. Sebagian korban gempa dievakuasi ke musala dan masjid yang masih utuh. Banyak di antara korban gempa dijangkiti penyakit, bahkan akibat hujan ini jumlah yang terkena penyakit dikhawaitrkan kian bertambah.

Hujan melanda Minggu (23/ 9) lalu membuat titik pengungsian tergenang air.

Seperti di Dusun Belencong Desa Midang Kecamatan Gunungsari. Di sini terdapat 95 KK terendam genangan air hujan. Meski tidak terlalu lama, namun genangan setinggi mata kaki itu membuat warga terpaksa mengungsi kembali. Lantaran sebagai tenda pengungsian roboh. Bahkan para anak pengungsi tidak bersekolah akibat seragam dan perlengkapan sekolah yang basah. “Hujan tiba-tiba datang, luar biasa besarnya.

Hampir sebagian tenda itu roboh belum lagi buku-buku dan pakaian sekolah, sampai dia libur anak-anak itu,” ungkap Kepala Dusun Belencong Bage, Najamudin yang ditemui, kemarin.

Saat banjir itu para warga bergotong memindahkan peralan yang dapat diangkat dari pengungsian. Seperti baju maupun buku sekolah anak.

Sedangkan kasur dan peralatan dapur ditinggal. Setidaknya terdapat 95 KK dampak gempa yang mendiami pengunsian itu. 15 KK di antaranya mengalami rusak rumah berat. Sedangkan sekitar 80 persen lainya mengalami rusak sedang dan ringan.”Tapi ada sebagian warga yang sudah balik ke rumahnya,” sambungnya.

Diakuinya banjir yang terjadi siang hari itu mulai surut sekitar pukul 16.00 wita. Sebagai antisipasi terjadinya banjir, warga sementara waktu akan diungsikan di musala dan rumah warga sekitar yang tidak rusak. Selain itu, ia bersama warga akan bergotong royong membuat saluran air di sekitar pengungsian, sehingga air tidak akan tergenang.

Kondisi ini membuat warga berharap bisa mendapat-

kan bantuan hunian sementara (huntara). Mengingat hingga kini bantuan stimulan untuk rumah rusak berat belum diterima. Sehingga warga masih akan berdiam di lokasi pengunsian.”Sekarang kita berharap itu saja,” ujarnya.

Sama seperti lokasi pengungsian di desa selat kecamatan Narmada, banyak titik-titik pengungsian korban gempa dilanda banjir. Bahkan akibat tenda mereka roboh menyebabkan korban gempa basah kuyup terkena hujan. Berdasarkan pemantauan pasca banjir itu, suasana pengungsian terlihat sepi. Banyak kasur yang dijemur di luar tenda.

Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Lobar HM Najib mengatakan, pihaknya sudah turun ke lokasi terdampak genangan air akibat hujan yang melanda Minggu kemarin. Untuk penanganan pihaknya akan mendroping bantuan berupa tenda bagi korban yang tendanya ambruk. “Kami akan tangani dengan berikan tenda,”ujarnya. Ke depan pihaknya juga membangun huntara melalui bantuan NGO dan para pihak terkait.

Sejauh ini sudah dibangun huntara di beberapa daerah terdampak. (her)

bahasan APBD Perubahan 2018 menemui jalan buntu. Di mana Banggar DPRD Loteng dengan TAPD Loteng, masih belum menemukan kata sepakat untuk beberapa item anggaran. Walaupun banyak juga item anggaran yang sudah disepakati.

Alotnya proses pembahasan APBD perubahan 2018 kali ini, karena anggaran yang dibahas sangat terbatas. hanya tersedia sekitar Rp 122 miliar. Sementara program yang harus dibiayai cukup banyak. Belum lagi, keinginan kalangan DPRD Loteng agar anggaran yang ada bisa dioptimalikan untuk mendukung penanganan pascagempa, sehingga mau tidak mau terjadi banyak tarik ulur anggaran.

Tapi secara umum, sudah ada kesepakatan bahwa anggaran yang ada akan dioptimalkan untuk mendukung penanganan pascagempa. Tinggal dituangkan dalam kesepakatan yang lebih detail lagi, sehingga pihaknya optimis dalam dua hari ke depan, pembahasan APBD perubahan 2018 sudah bisa dituntaskan.

“Itu juga kenapa kemudian Banggar DPRD Loteng meminta tambahan waktu pembahasan APBD perubahan.

Harapannya, hasil pembahasan anggaran bisa benar-benar optimal sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah,” tegas politisi Partai Demokrat ini. (kir)

(Suara NTB/kir)

BLOKIR - Warga Dusun Mengelok Desa Batujai menggelar aksi blokir jalan sebagai bentuk protes ke pemerintah daerah, Senin (24/9).

Tak Kunjung Diperbaiki

Warga Desa Batujai Blokir Jalan KPK Minta DPRD Loteng Segera Tempati Gedung Baru

Praya (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) segera menempati gedung yang baru di Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah. Hal ini sebagai salah satu upaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Loteng, Ahmad Ziadi, kepada wartawan, Senin (24/9), mengaku, dalam konsultasi terakhir dengan KPK salah satu yang menjadi rekomendasinya ialah agar DPRD Loteng segera pindah ke gedung yang baru. “Rekomendasi ini sedang kita upayakan untuk dilaksanakan paling lambat awal tahun 2019 mendatang,” ujarnya.

Pasalnya, proses pembangunan gedung DPRD Loteng yang baru saat ini sudah memasuki tahap akhir dan ditargetkan akhir tahun ini proses pembangunannya sudah bisa rampung. Hanya saja yang menjadi kendala ialah soal kesiapan fasilitas pendukung, berupa mebeler dan fasilitas penunjang lainnya.

“Kalau untuk fisik bangunanya, akhir tahun ini ditargetkan selesai. Yang menjadi soal ialah kesiapan fasilitas penunjang. Berupa mebeler dan yang lainnya,” imbuhnya.

Untuk itu, pada APBD perubahan 2018 ini, pihaknya sudah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk penyiapan fasilitas pendukung di gedung yang baru.

Diakuinya, semula anggaran penyiapan fasilitas pendukung di luar bangunan akan disiapkan pada APBD murni tahun 2019 mendatang. Namun karena ada rekomendasi dari KPK RI supaya DPRD Loteng segera menempati gedung yang baru, pengusulan anggaran tambahan tersebut dipercepat pada APBD perubahan tahun ini. Tentu dengan dukungan ge-

dung yang baru tersebut nantinya, kinerja DPRD Loteng bisa lebih baik. sebagaimana tuntutan kinerja. Bahwa dengan dukungan fasilitas yang baru, tentu juga harus dibarengi dengan peningkatan kinerja.

Masih menurut Ketua DPC Partai Demokrat Loteng ini, karena adanya usulan anggaran tambahan untuk fasilitas penunjang gedung yang baru, mau tidak mau DPRD Loteng harus melakukan beberapa efisiensi anggaran. Di mana beberapa kegiatan yang semula akan dilaksanakan pada akhir tahun ini, urung dilaksanakan.

Misalnya kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dan beberapa kunjungan luar daerah. Itu semua untuk mengakomodir usulan anggaran tambahan untuk gedung DPRD Loteng yang tersebut. “Sebagai bentuk komitmen kami untuk melaksanakan rekomendasi KPK RI, beberapa kegiatan urung dilaksanakan. Untuk bisa mensiasati anggaran yang ada,” pungkas Ziadi. (kir)

Ahmad Ziadi

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB Selasa, 25 September 2018

Praya (Suara NTB) Puluhan warga Dusun Mengelok Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah (Loteng), Senin (24/9) pagi melakukan aksi blokir jalan. Aksi ini sebagai bentuk protes atas kurang perhatiannya pemerintah daerah terhadap kondisi jalan setempat.

Bagaimana tidak, sejak dibangun awal tahun 1990-an, jalan tersebut belum juga diperbaiki.

Padahal jalan tersebut sangat vital, bukan hanya bagi masyarakat setempat. Tetapi juga warga lainnya. Karena jalan tersebut menghubungkan antara dua desa yakni Desa Batujai dengan Desa Mengelok. “Jalan ini sangat penting bagi masyarakat.

Karena sangat mendukung perekonomian masyarakat. Tanpa adanya jalan ini, perekonomian masyarakat sulit untuk bergerak,” terang Nasup, tokoh masyarakat setempat.

Aksi dimulai sekitar pukul 09.00 wita. Warga memasang bambu serta kayu di tengah jalan. Akibatnya, tidak ada satupun kendaraan yang bisa lewat.

Warga mengaku nekat melakukan aksi blokir jalan, karena sudah terlalu lama tidak diperhatikan aspirasinya tersebut oleh pemerintah.

Menurut warga, awal tahu lalu pihaknya pernah mengajukan permintaan perbaikan jalan ke Pemkab Loteng, melalui pemerintah desa. Namun hingga menjelang akhir tahun ini, belum juga ada respons dari pemerintah daerah dalam hal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ru-

ang (PUPR) Loteng serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Loteng.

Warga mengaku sudah sering dijanjikan kalau jalan tersebut akan diperbaiki. Termasuk oleh anggota DPRD Loteng, terlebih menjelang pemilihan, baik i pemilu maupun pemilihan kepada desa (pilkades). Tapi saat ini belum ada yang terealisasi.

Warga pun mengancam tidak akan menggunakan hak pilihnya alias golput pada Pemilu 2019 mendatang, termasuk yang paling dekat agenda pilkades. Jika ruas jalan yang menjadi tuntutan warga tersebut tidak kunjung diperbaiki. “Di sini (Dusun Mengelok) ada sekitar 800 kepala keluarga. Dan, kami tidak akan menggunakan hak pilih kalau jalan ini tidak diperbaiki oleh pemerintah daerah,” ancamnya.

Hal senada juga disampaikan perwakilanwargalainya,L.Irawandar. Menurutnya, warga terlalu lama menunggu jalan tersebut diperbaiki, karena keberadaan jalan tersebut sangat penting.

Apalagi jalan tersebut menghubungkan dua desa bertetangga.

“Wajar-wajar saja warga kecewa.

Karena sudah lama diberikan janji. Tapi belum ada satupun yang terealisasi,” imbuhnya.

Untuk itu, pihaknya berharap warga bisa segera merespon apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi warga. Jangan hanya karena rakyat kecil, justru tidak diperhatikan. Karena bagaimanapun mereka juga warga Loteng yang juga butuh perhatian dari pemerintah daerah. (kir)

SUARA NTB Selasa, 25 September 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Dapat Jatah Formasi HK2, Bupati akan Rapat untuk Cegah Masalah Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu mendapat alokasi formasi guru untuk honorer Kategori 2 (HK2) pada perekrutan CPNS tahun 2018.

Syarat melampirkan nomor tes pada perekrutan CPNS formasi honorer K2 tahun 2013 lalu memungkinkan akan lolosnya mereka yang tidak memenuhi syarat (TMS).

Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin yang dikonfirmasi, Senin (24/9) kemarin men(Suara NTB/ula) gaku belum mengetahui formaH. Bambang M. Yasin si untuk perekrutan CPNS Kabupaten Dompu tahun 2018. Karenanya, ia akan merapakatnya dengan jajaran terkait. “Saya belum tahu. Formasi saja belum lihat,” katanya. “Nanti saya akan merapatkan dulu,” ungkapnya.

Sebagaimana diumumkan Pemda yang ditandatangani Sekda Dompu pada 20 September 2018 lalu, formasi untuk Kabupaten Dompu sebanyak 229 orang. Terdiri atas 42 orang untuk formasi khusus eks tenaga honorer K2 dari tenaga guru. Untuk formasi umumnya terdiri dari 81 formasi tenaga guru, 54 orang formasi tenaga kesehatan, dan 52 orang tenaga teknis.

Penerimaan CPNS dari tenaga honorer K2 di Dompu yang diangkat tahun 2013 – 2014 lalu masih menjadi masalah. Dari 1.550 orang yang mengikuti tes dan 390 orang diantaranya dinyatakan lulus. Penetapan ini menuai protes dari beberapa honorer lain karena dinilai tidak memenuhi syarat hingga dibentuk tim oleh Pemda Dompu. Kendati 390 orang honorer K2 ini tetap diangkat menjadi CPNS, namun belakangan sebanyak 134 orang yang dinyatakan TMS oleh tim verifikasi dibatalkan NIP-nya oleh BKN. Kasus yang sudah lebih awal dilaporkan ke Polres Dompu ini berlanjut penangannya ke Polda NTB hingga ditetapkan beberapa orang tersangka. Bila eks tenaga honorer k2 ini kembali direkrut menjadi CPNS dan tidak diawali dengan proses verifikasi kembali, dikhawatirkan akan bernasib seperti honor K2 lalu.

Sebagaimana diketahui, pengumuman rekrutmen CPNS Kabupaten Dompu beberapa waktu lalu belum diikuti dengan persyaratan dan jangka waktu penerimaan berkas serta tes.

Namun dua orang tenaga Dompu yang dikirim untuk menjadi admin pendaftaran secara online, sudah kembali dari pelatihan. Sehingga dalam waktu dekat akan diumumkan persyaratan, seiring keluarnya petunjuk teknis perekrutan CPNS. (ula)

Pemkab Dukung Rencana Penegerian Kampus Swasta di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa mendukung gagasan Dr. H. Zulkieflimansyah kepada Presiden untuk penegerian sejumlah kampus swasta di Sumbawa, seperti UTS, UNSA, IISBUD. Hadirnya sebuah Perguruan Tinggi Negeri(PTN) di Pulau Sumbawa khususnya di Kabupaten Sumbawa adalah sebuah keniscayaan. Sebuah kebutuhan untuk kemajuan peradaban IPTEK di daerah. Upaya untuk mewujudkan sebuah PTN merupakan salah satu agenda kerja Husni-Mo. Demikian disampaikan Bupati Sumbawa dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Sumbawa Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd, dalam Kongres Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah, Senin (24/9) kemarin, yang digelar Dewan Riset Daerah (DRD) bekerjasama dengan seluruh Perguruan Tinggi di Sumbawa, di Auditorium Universitas Samawa.

Kongres IPTEK daerah merupakan salah satu terobosan yang dilakukan DRD. Keberadaan DRD telah memberikan arti penting dalam mengakselerasi pengembangan dan penerapan IPTEK. Langkah strategis dalam membangun daya saing adalah melalui pengembangan dan penerapan IPTEK. Membangun daya saing akan efektif bila pengorganisasi kegiatan riset dilakukan secara terarah dan terpadu sehingga menghasilkan produk-produk inovatif yang berdaya guna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu daerah terdampak bencana bumi memberikan gambaran betapa pentingnya mitigasi kebencanaan. Antara lain melalui kerekayasaan tahan gempa untuk rumah, sarana-prasarana dan infrastruktur, maka masyarakat perlu diberikan pemahaman yang memadai mengenai konstruksi tahan gempa. Demikian pula para tukang-tukang bangunan yang membangun rumah, perlu diberikan pemahaman dan keterampilan mengenai konstruksi tahan gempa.

“Disinilah peran penting masyarakat kampus, agar ikut serta membangun kesadaran masyarakat mengenai cara-cara beradaptasi dengan lingkungan dimana kebencanaan telah menjadi bagian kehidupan,” terangnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Samawa Dr. Syafruddin, SE.,MM menyampaikan kongres yang diinisiasi oleh DRD Kab. Sumbawa kerjasama dengan seluruh Perguruan Tinggi tersebut sangat penting bagi generasi muda khusunya akademisi.

UNSA ingin diikut sertakan dalam program pemerintah yaitu penegerian, karena sejak Tahun 2013 UNSA sudah mengajukan penegerian, namun karena terkendala masalah moratorium, maka hal tersebut belum dapat terwujud. Terkait hal tersebut UNSA siap merger dengan UTS, dan alternatif lain yang akan ditempuh adalah merger regrouping (penggabungan) dengan Perguruan Tinggi Swasta lainnya dengan upaya revitalisasi program studi agar terjadi efisiensi. (arn)

Bupati Ajak Semua Pihak Viralkan Potensi Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc mendorong semua pihak lebih gencar mempromosi potensi Kabupaten Sumbawa. Termasuk memviralkannya melalui media sosial (medsos) untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke Sumbawa.

“Mari kita berinovasi menyuguhkan fakta di Sumbawa.

Kita punya semangat untuk memviralkan pariwisata Sumbawa yang betul-betul nyata dan benar adanya,” kata Bupati dalam sambutannya saat Lomba Mancing dan Balap Sampan di Saliper Ate baru-baru ini.

Dijelaskannya, sebagai daerah kepulauan Kabupaten Sumbawa memiliki kekayaan sumber daya alam, khususnya kelautan dan perikanan yang cukup besar dan beragam. Dengan panjang garis pantai 982 kilometer, dan luas perairan pantai serta zona ekonomi eksklusif 74 ribu kilometer persegi. Kabupaten Sumbawa juga memiliki 63 pulau-pulau kecil yang sebagian besar berada di perairan Teluk Saleh, Pantai Utara. Keindahan alam yang ada patut disyukuri, karena menjadi daya tarik tersendiri bagi tamu yang datang.

“Saya melihat hampir sebagian besar masyarakat yang datang, yang dituju adalah Pulau Moyo kebanggaan Sumbawa.

Yang kita jual adalah Air terjun Mata Jitu. Yang lebih hebat dikenal Amanwana Resort. Padahal yang lain banyak. Misalnya Seperti Jalan Samota, saya saja yang melihat terkagum.

Apalagi tamu yang datang. Tetapi ada yang kurang di kita Kabupaten Sumbawa, kurang memanfaatkan media-media sosial untuk memperkenalkan Sumbawa,” jelasnya.

Menurut Bupati, Raja Ampat yang ada di Irian Jaya luar biasa hebat dan indah. Karena sangat gencar dipromosi dari berbagai aspek. Di Sumbawa juga memiliki banyak potensi salah satunya Teluk Saleh yang dinyatakan sebagai aquarium dunia. Oleh karena itu, dinas terkait didorong agar menganggarkan terkait promosi supaya lebih gencar. Bila perlu Dinas Perikanan dan Kelautan melakukan koordinasi dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. (ind)

(Suara NTB/uki)

AMBRUK - Kondisi ruang kelas di SDN Oi Niu ambruk diterpa hujan disertai angin kencang, Minggu (23/9) sore.

Ruang Kelas SDN Oi Ni’u Ambruk Diterjang Angin Kencang Bima (Suara NTB) – Atap ruang kelas belajar (RKB) SDN Inpres Oi Ni’u Desa Panda Kecamatan Palibelo, ambruk diterpa hujan disertai angin kencang. Untungnya tidak ada korban jiwa, karena peristiwanya terjadi saat libur atau pada Minggu (23/9) sore.

Pantauan Suara NTB, Senin (24/9), ruang RKB kelas V tersebut terlihat sudah lapuk sehingga atap mudah ambruk.

Bahkan, dinding tembok bagian atas sudah mengalami keretakan yang cukup parah.

Kepala Sekolah SDN Inpres Oi Ni’u, Siti Fatimah S.Pd, mengaku tidak heran atau tidak terkejut dengan am-

bruknya ruang kelas tersebut.

Sebab kondisinya sudah tua dan lapuk.

“Sudah dari awal kami perkirakan akan terjadi seperti ini. Beruntungnya kejadian ini terjadi saat hari libur Kegiatan belajar mengajar (KBM) sehingga tidak ada korban jiwa maupun luka-luka,” katanya.

Meski tak ada korban jiwa

atau luka, Fatimah mengaku masih sangat cemas. Pasalnya, sejumlah fisik ruang kelas lain, terutama atap bangunannya banyak yang retak dan rapuh, sehingga tidak menutup kemungkinan kejadian serupa kembali terjadi.

“Jika segera diatasi maka akan ambruk seperti ini lagi karena memang bangunannya

sudah lapuk dan perlu diperbaiki,” katanya.

Pemerintah daerah serta dinas teknis, lanjut Fatimah kesannya tidak begitu memperhatikan kondisi sekolah.

Selama ini, pihaknya melaporkan kondisi sekolah tersebut tapi tidak kunjung juga direspon. “Hanya terus dijanjikan akan mendapat bantuan. Tapi saat ditagih bantuannya dialihkan ke sekolah lain. Begitu terus jawabannya,” ujarnya.

Ia menambahkan Wakil Bupati, Drs. Dahlan M. Noer juga sempat meninjau sekolah

yang berada antara perbatasan Kota dan Kabupaten Bima tersebut pada pertengahan Agustus kemarin. Peninjauan dilakukan Wabup saat itu, lanjutnya menyusul ruang kelas V, VI dan Perpustakaan mengalami keretakan dan rusak parah. Terkena dampak Gempa Bumi yang menguncang Pulau Lombok.

“Saat itu Wabup menjanjikan akan mengusulkan bantuan perbaikan. Kami berharap bisa dibantu dan bantuannya tidak lagi dialihkan ke sekolah lain,” pungkasnya. (uki)

Nasib Ratusan Pegawai Non Skill PT Mac Mahon Belum Ditentukan Taliwang (Suara NTB) Sedikitnya sekitar 300 karyawan PT Mac Mahon kategori non skil (tanpa keterampilan) sampai dengan saat ini masih belum mendapatkan kepastian penempatan kerja.

Hal tersebut terjadi, karena masih terkendala jadwal untuk pelaksanaan pelatihan bela negara sebagai salah satu syarat utama untuk bisa bekerja di perusahaan tersebut.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Nakertrans) H. Abdul Hamid S. Pd, M. Pd, kepada Suara NTB, Senin (24/ 9) mengatakan, memang untuk saat ini pihak perusahaan mewajibkan pelatihan bela negara sebagai syarat utama untuk menempati bidang pekerjaan yang ada.

Namun, untuk saat ini, masih belum bisa dilaksanakan karena terkendala jadwal.

Apalagi para instruktur yang terdiri dari anggota TNI ini juga masih sibuk dalam penanganan pasca gempa yang terjadi.

Sehingga pelaksanaa pelatihan yang seharusnya bisa dilaksanakan didalam bulan September ini terpaksa molor dari jadwal yang telah ditetapkan.

(Suara NTB/ils)

H. Abdul Hamid Meskipun demikian, pihak terkait juga akan segera melayangkan surat yang ditujukan ke perusahaan untuk segera memberikan kepastian terhadap ratusan pekerja non skill. Karena jika tidak segera dilakukan, dikhawatirkan akan bisa menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

“Kita akan kirimkan surat ke management agar bisa segera memberikan kepastian penempatan kerja kepada para pegawai non skil ini. Karena mereka sudah sejak menunggu kepastian penempatan kerja dan menganggur selama ini,” ujarnya.

Dikatakannya, terhadap masalah ini pemerintah juga tidak bisa melakukan intervensi lebih jauh karena untuk saat ini kewenangannya sudah berada di perusahaan. Hanya saja pihak terkait memberikan saran supaya para pekerja ini bisa ditempatkan terlebih dahulu di sektor pekerjaan yang ada. Sementara untuk pelatihan bela negara nantinya, bisa disesuaikan dengan jadwal yang telah disepakati bersama antara pihak perusahaan dengan para Instruktur TNI. Hanya saja pihaknya tetap berpikir baik bahwa perusahaan sudah berkomitmen akan segera menempatkan karyawan ini sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jika tidak progres yang baik dari pihak perusahaan, maka Pemerintah kembali melayangkan surat lanjutan untuk bisa segera dan surat teguran tegas.

“Kami tetap akan mendesak agar perusahaan bisa segera melakukan penempatan terhadap tenaga kerja ini. Jika mereka ingkar dengan komitmen awal, maka kami akan melayangkan surat lanjutan dan memberikan teguran tertulis agar perusahaan tidak sewenang-wenang,” tegasnya. (ils)

KPU dan Pemerintah KSB Belum Tetapkan Zonasi Pemasangan APK Taliwang (Suara NTB) Meski tahapan masa kampanye Pemilu 2019 telah dimulai, hingga kini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) belum menetapkan titik-titik zonasi untuk pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Ketua KPU KSB, Fahroni, SH membenarkan belum adanya penetapan zonasi untuk pemasangan APK Pemilu tersebut. Menurutnya, pihaknya baru akan mengelar rapat koordinasi dengan Pemda KSB, Bawaslu dan seluruh elemen terkait pengaturan zonasi penempatan APK di seluruh kecamatan di KSB pada tanggal 25 September. “Besok (hari ini) ya. Kita akan bahas soal zonasi APK ini. Nanti sekalian kita tetapkan,” katanya kepada Suara NTB, Senin (24/9).

Sesuai tahapan Pemilu 2019, kegiatan kampanye untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) dimulai sejak 23 September lalu. Terhitung saat itu partai politik maupun Caleg

diperbolehkan mulai melakukan kegiatan kampanye termasuk memasang APK di ruang publik yang telah ditentukan oleh KPU. Sayangnya di KSB ketentuan tersebut tidak diindahkan oleh Parpol dan Caleg. Sebab jauh hari sebelumnya. Ketika baru memasuki tahapan pengajuan nama Bacaleg ke KPU, banyak dari Bacaleg yang sudah memasang poster atau APK-nya di ruang publik tak terkecuali bendera parpol.

Bahkan ketika Bawaslu membuat kesepakatan bersama dengan Parpol sekitar bulan Juli lalu. Di mana dalam kesepakatan itu Parpol dan Bacaleg dilarang memasang APK dan bendera parpol. Namun kesepakatan itu dianggap angin lalu.

Setelah penetapan zonasi APK, seluruh parpol dan Caleg harus mematuhinya. Bagi mereka yang melanggar akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. “Mekanismenya nanti ada. Akan diberikan teguran sampai penurunan paksa kalau ada

(Suara NTB/bug)

Fahroni APK Caleg atau Capres bahkan yang dipasang di luar zonasi yang sudah ditetapkan,” tegasnya.

Termasuk lanjut dia, APK Caleg yang telah dipasang jauh sebelum dimulainya masa kampanye. Pihaknya bersama Bawaslu dan Pemda KSB akan berkoordinasi untuk segera melakukan penertiban. “Intinya setelah ada zonasi yang ditetapkan. Pemasangan APK di luar itu dinyatakan sebagai pelanggaran,” ujarnya. (bug)

(Suara NTB/arn)

IKAN - Sekda Sumbawa, H. Rasyidi dan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, memegang ikan hasil lomba memancing salah satu peserta.

FPM 2018 Resmi Ditutup Sumbawa Besar (Suara NTB) Kegiatan Festival Pesona Moyo (FPM) 2018 yang telah berlangsung sejak 15 September 2018, resmi ditutup Minggu (23/9) sore di Pantai Saliper Ate Labuhan Badas.Setelah lomba mancing dan balap sampan di lokasi yang sama.

Bupati Sumbawa yang diwakili Sekretaris Daerah Sumbawa, Drs. H. Rasyidi menyatakan pariwisata adalah salah satu industri terbesar dan cepat pertumbuhannya. Mengingat sektor ini memiliki nilai strategis.

Kabupaten Sumbawa juga mengandalkan sektor pariwisata untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat melalui visi”Terwujudnya masyarakat Sumbawa yang berdaya saing, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan semangat gotong royong”, dan dalam salah satu misi adalah”memelihara dan mengembangkan potensi budaya dan kearifan lokal”.

Visi dan misi pembangunan tersebut telah diaplikasikan kedalam programprogram kepariwisataan daerah melalui penyelenggaraan berbagai event-event wisata tahunan, yaitu selain Festival Pesona Moyo 2018, Kabupaten Sumbawa juga dipercaya oleh Pemerintah Pusat menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sail Indonesia Moyo Tambora 2018.

Disampaikan pula, sesuai dengan harapan Pemerintah Pusaovinsi NTB setelah dievaluasi, penyelenggaraan Sail Indonesia Moyo Tambora 2018 merupakan penyelenggaraan yang terbaik dan meriah dibandingkan dengan penyelenggaraan sail sebelumnya.

Hal tersebut tidak lepas dari dukungan dan juga antusiasme segenap elemen

masyarakat Kabupaten Sumbawa dalam menyambut event tersebut. Untuk mendukung harapan tersebut, pemerintah akan terus berupaya merevitalisasi kembali nilai-nilai budaya Sumbawa.

Sebelumnya juga telah digelar Lomba Balap Sampan dan Lomba Mancing yang mengangkat tema “Stop Ilegal Fishing untuk Kelestarian Sumber Daya Perikanan yang Berkelanjutan”, yang merupakan rangkaian dari kegiatan FPM sejak Sabtu di pantai Saliper Ate kecamatan Labuhan Badas.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Sumbawa menyampaikan masyarakat Sumbawa patut bersyukur karena dianugerahi berbagai potensi sumber daya, seperti Pulau Moyo yang sudah dikenal luas sampai manca Negara dan perairan Teluk Saleh yang dikenal sebagai akuarium dunia karena menyimpan berjuta potensi sumber daya hayati.

Salah satu potensi tersebut yaitu keberadaan Hiu Paus (Whale Shark), yang beberapa waktu lalu menjadi salah satu obyek destinasi wisata bahari di perairan sekitar desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano. Keindahan bawah laut berupa terumbu karang juga tidak kalah menariknya dengan tempat-tempat lain di indonesia.

“Kegiatan lomba balap sampan dan lomba mancing yang diinisiasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa ini juga merupakan salah satu ikhtiar untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita pada dunia kemaritiman, agar kita dapat memanfaatkan sumber daya ikan yang ada sekaligus juga menjaga kelestariannya dengan menangkap ikan dengan cara yang baik dan benar,” ujar Bupati. (arn/*)

SUARA NTB Selasa, 25 September 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Dharmasena Wijanegara

Berharap Melenggang ke Senayan dengan Ikhtiar Berdayakan Pulau Sumbawa Dharmasena Wijanegara, S.E., M.M, politisi muda PDI Perjuangan, yang ikut dalam kontestasi Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. Niat dan tekadnya bulat maju sebagai calon wakil rakyat dengan harapan melenggang ke Senayan. Untuk berikhtiar memberdayakan masyarakat Pulau Sumbawa.

CALEG Nomor urut 3 Dapil Pulau Sumbawa ini siap memberdayakan masyarakat Pulau Sumbawa dalam berbagai bidang potensial yang selama ini belum maksimal digarap.

Seperti pertanian, Pariwisata dan Kemaritiman. Sesuai dengan tagline yang diangkat “Pulau Sumbawa Berdaya”.

Meski kemunculannya sebagai kandidat Caleg DPR RI untuk Dapil NTB I terbilang baru, namun pria berkelahiran Tabanan, 29 November 1972 ini telah cukup lama berkecimpung di dunia politik. Sejak 1996 saat Partai Demokrasi Indonesia (PDI saat itu) mulai digoyang.

Kemudian dirinya ikut bergabung di PDI Perjuangan tahun 1998 yang diketuai Megawati Soekarno Putri. Dengan

pertama kalinya menduduki Badan Pemenangan Pemilu yang saat itu namanya Panitia Pemenangan Pemilu Pusat (Papusat) dalam struktur partai.

Sekarang ini mengemban tugas dari partai sebagai Litbang.

Sebelumnya Dharmasena juga pernah dicalonkan oleh PDI Perjuangan di daerah Karawang Dapil Jabar I untuk DPR RI periode 2014 lalu.

“Saya loyalis PDI Perjuangan angkatan pertama. Ketika PDI Perjuangan berdiri saya sudah di sana, dan saat ini saya aktif di Litbang,” urainya.

Dharmasena lahir dan besar di Bali. Menamatkan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bali. Kuliah S2 di Universitas Jayabaya men-

gambil jurusan Manajemen Logistik. Dirinya tergerak berkecimpung di dunia politik awalnya karena adanya kesenjangan sosial yang terlalu dalam. Ia ingin supaya keadilan bisa sama rata sama rasa.

Supaya warga negara Indonesia memiliki keadilan yang sama, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan.

“Bagaimana supaya keadilan ini bisa sama rata, sama rasa. Antara yang punya dan tidak punya, serta orang biasa dan pejabat memiliki nilai keadilan yang sama. Yang sudah punya tidak mungkin kita turunkan. Tetapi yang belum punya inilah yang kita berdayakan. Yang punya bantu yang tidak punya. Bantu lapangan pekerjaan dan lain-

nya. Sehingga ujungnya adalah kesejahteraan. Tidak dari sisi ekonomi, tetapi yang lainnya juga. Entah keadilan hukum ataupun lainnya. Itulah kenapa saya tetap menyukai dunia politik ini,” ujarnya.

Pengenalannya di Pulau Sumbawa baru dilakukan pasca turunnya DCS pada Agustus lalu. Meskipun demikian, loyalis PDI Perjuangan ini sudah turun ke beberapa kabupaten di Pulau Sumbawa seperti Kabupaten Sumbawa, Dompu dan Bima. Dirinya juga sudah mulai mendatangi beberapa kecamatan. Selain berinteraksi dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi, juga menggali potensi-potensi yang bisa dikembangkan kedepannya.

Hal ini tidak lain sebagai ikhtiarnya untuk memberdayakan masyarakat di Pulau Sumbawa . Karena dirinya sudah mantap dan siap menjalankan tugas ketika sudah ditempatkan.

Prinsipnya untuk memajukan Indonesia bisa dari mana saja.

“Saya ditempatkan dimana saja, harus siap. Ketika ditempatkan di Sumbawa saya all out di Sumbawa untuk memajukan Indonesia. Karena tujuannya hanya satu untuk membangun Indonesia,” kata Dharmasena.

Sejauh ini dari beberapa tempat yang dikunjungi, ia melihat ada tiga potensi yang bisa dikembangkan untuk peningkatan ekonomi di Pulau Sumbawa. Yakni pertanian, pariwisata dan maritim.

Dari segi pertanian dimungkinkannya sudah mapan.

Tetapi untuk peningkatan ekonomi kedepan bisa ditingkatkan dari sektor pariwisata maupun maritim. Apalagi potensi yang ada sangat besar untuk dikembangkan.

“Itu kira-kira potensi nanti yang bisa membawa peningkatan ekonomi di Pulau Sumbawa. Apalagi di sini masih banyak destinasi yang orisinil, akan lebih muda bagi pemda untuk membuat sistemnya.

Sehingga pariwisata bisa ter-

arah dan terukur. Didukung juga dengan budaya masyarakat yang sangat ramah, welcome dengan semua pihak dan bisa diajak bekerjasama. Ekonomi kreatif bisa tumbuh karena jati diri atau kepribadian masyarakat di sini. budaya di sini sangat baik,” terang Dharmasena yang saat ini tengah melakukan sosialisasi turun menyapa masyarakat di kecamatan Pekat Dompu dan wilayah lainnya di Pulau Sumbawa.

Disinggung mengenai adanya saingan lain dari Dapil Pulau Sumbawa, dirinya mengaku tidak pernah memikirkan kontestan lain sebagai saingan.

Tetapi berpikiran untuk maksimal melakukan inventarisir dan melakukan langkah strategis demi kemajuan. Dimana semua caleg di dapilnya dianggap sebagai sahabat, karena memiliki tujuan yang sama yakni membangun Pulau Sumbawa menjadi lebih baik untuk Indonesia. “Jadi di batin saya

(Suara NTB/ind)

Dharmasena Wijanegara tidak ada terpikirkan bahwa caleg lain pesaing saya. Semua caleg yang dicalonkan di wilayah ini sahabat semua. Karena memiliki tujuan yang sama, membangun Pulau Sumbawa ini menjadi lebih baik untuk Indonesia. Saya ada di sini untuk memberdayakan Pulau Sumbawa,” pungkasnya. (ind/arn/*)

Polres KSB Ajukan Tahap I Kasus PAUD Jereweh Taliwang (Suara NTB) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), telah mengajukan berkas tahap satu terkait kasus pembangunan PAUD Jereweh. Bahkan KHM (Mantan Kabid Paudni) sudah diperiksa sebagai tersangka untuk terus mendalami kasus tersebut termasuk juga saksi lainnya akan terus dimintai keterangan lanjutan.

(Suara NTB/bug)

SOSIALISASI – Suasana sosialisasi prosedur dan tahapan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak akibat gempa, yang dilaksanakan tim kecamatan Seteluk di Desa Meraran.

Pemda KSB Gelar Sosialisasi Rehab Rekon kepada Masyarakat Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait prosedur dan tahapan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak akibat gempa dengan menggelar sosialisasi hingga ke tingkat desa.

“Sejak hari ini sampai Rabu kami melakukan sosilaisasi untuk kegiatan rekon dan rehab kepada masyarakat secara langsung di tingkat desa,” kata korlap tim rekonstruksi dan rehabilitasi kecamatan Seteluk, Benny Tanaya kepada Suara NTB, Senin (24/9).

Ia menjelaskan, sosialisasi secara massif sangat perlu dilakukan terutama kepada masyarakat yanv rumahnya akan mendapat bantuan dana stimulan perbaikan. Pasalnya, sejauh ini banyak beredar informasi berbeda di masyarakat mengenai bantuan tersebut. Hal ini kemudian membuat masyarakat kebingungan.

“Jadi kami turun langsung menyampaikan sekaligus mengingatkan masyarakat agar hanya percaya informasi yang disampaikan pemerintah saja dan tim di lapangan.

Bukan dari lainnya,” cetusnya.

Menurutnya, pemberian informasi secara jelas kepada masyarakat sangat penting. Karena selain mendapatkan kejelasan, tim pelaksana di lapangan juga akan lebih mudah menjalankan tugasnya. “Karena nanti kalau beda pahaman masyarakat. Kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi oleh tim juga akan terhambat,” sebutnya.

Benny mengaku bersyukur, dari dua desa sementara yang disasar sosialisasi. Seluruh masyarkatnya terutama calon penerima bantuan telah memahami alur prosedur dan tahapan ageda kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.

“Tadi banyak pertanyaan warga yang mereka akui memperoleh dari sumber berbeda (bukan pemerintah). Jadi begitu kami luruskan akhirnya mereka paham dan tetap bersedia menerima bantuan stimulan yang disiapkan pusat itu,” urainya.

Selanjutnya ia menyampaikan, di kecamatan Seteluk ada 7 desa yang rumah warganya banyak mengalami kerusakan.

Diantaranya kecamatan Seteluk Tengah, Seteluk Atas, Meraran, Kelanir, Ai Suning, Tapir dan terakhir desa Seran. “Sementada ini yang sudah mulai ditangani pembangunannya di desa Seteluk Tengah,” sebut Benny.

Sementara itu, pendataan dan verifikasi jumlah rumah rusak oleh Pemda KSB masih terus berjalan. Sebelumnya Pemda KSB telah mengajukan data kerusakan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebanyak dua tahap. Di mana untuk tahap pertama sebanyak 2.081 dananya telah masuk ke rekening kas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KSB. Asisten Ekonomi Pembangunan Setda KSB, Ir. H. Amry Rakhman, M.Si menargetkan pengusulan data jumlah rumah warga yang rusak akibat gempa 19 Agustus lalu itu hingga akhir bulan September ini.(bug)

Kapolres KSB, melalui Kasat Reskrim Iptu Putu Agus Indra, SIK kepada Suara NTB, Senin (24/9) membenarkan telah dilakukannya penyerahan berkas tahap satu kasus total loss (kerugian total) PAUD Jereweh ke Kejaksaan Negeri Sumbawa (Kejari).

Hal ini dilakukan demi mempercepat penuntasan terhadap kasus yang mulai ditangani pihaknya sejak tahun 2016 lalu. Sementara untuk saat ini pihaknya tinggal menunggu turunya berkas perbaikan terhadap berkas yang sudah diserahkan tersebut. Sehingga kasus yang telah merugikan nega-

ra Rp780 juta sesuai dengan hasil audit tim BPKP bisa tuntas di akhir tahun 2018.

“Kita sudah ajukan berkas tahap satu kasus tersebut beberapa hari yang lalu ke Kejaksaan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada petunjuk baru Kejaksaan untuk menuntaskan perkara ini, “ ungkapnya.

Untuk penanganan kasus ini, pihak terkait masih mendalami peran KHM sebagai tersangka tunggal. Hanya saja, tidak menutup kemungkinan akan ada calon tersangka lain. Karena pada prinsipnya, pengerjaan bangunan yang sudah lama

mangkrak ini dilakukan secara swakelola dengan masyarakat.

Apalagi di tahapan awal pembangunannya, tersangka ini secara sengaja mengubah konsep bangunan ini tanpa sepengetahuan pihak lain.

Hal ini juga diaminkan (diikuti) oleh pengawas untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Sehingga bisa dindikasikan ada unsur kesengajaan untuk melakukan korupsi tanpa penolakan pihak lainnya. Tentu untuk penetapan calon tersangka lainnya masih akan berproses sesuai dengan petunjuk kejaksaan nantinya.

“Memang untuk sementara

ini, baru satu orang yang kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Tapi yang jelas kita akan terus dalami peranan masing-masing dalam kasus itu,” imbuhnya.

Disinggung terkait masalah penahanan tersangka ini dia mengatakan, saat ini pihaknya masih belum bisa menahan yang bersangkutan.

Melainkan hanya dilakukan wajib lapor dan pemeriksaan lanjutan. Apalagi penahanan terhadap para tersangka ini sifatnya subjektif, selama tersangka ini koperatif dalam menjalani pemeriksaan tidak dilakukan penahanan.

Bahkan hasil pemantauan yang dilakukan pihaknya, tersangka ini selalu kooperatif setiap akan dilakukan pemeriksaan terhadap kasus yang telah membelitnya. Tetapi jika tersangka ini mangkir dan menghilang, maka pihak terkait akan langsung melaku-

(Suara NTB/dok)

Putu Agus Indra kan penahanan.

“Kita belum bisa menahan tersangka karena ada alasan lainnya. Tetapi jika tersangka ini kabur dan menghilangkan barang bukti maka akan langsung ditahan,” tandasnya. (ils)

Honorer K2 Kota Bima Tolak CPNS 2018

(Suara NTB/bug)

RUSAK BERAT - Salah satu sekolah yang ditetapkan mengalami rusak berat. Hampir seluruh bangunan sekolah ini rusak saat gempa melanda 19 Agustus lalu.

Dinas Dikpora KSB Data 132 Sekolah Rusak Akibat Gempa Taliwang (Suara NTB) – Jumlah kerusakan infrastruktur pendidikan akibat gempa 19 Agustus lalu di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ternyata sangat banyak. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) setempat, mencatat sebanyak 132 sekolah mulai TK, SD hingga SMP mengalami kerusakan.

“Total sekolah rusak yang kami data dan telah dilaporkan sebanyak 132 sekolah,” terang kepala Dinas Dikpora KSB, Drs. Tajuddin kepada wartawan, Senin (24/9).

Pada tahap pertama pelaporan Dinas Dikpora ada 82 sekolah yang terdata. Dan tahap dua terdapat 47 sekolah.

Dijelaskan Tajuddin, sementara ini sudah ada 47 sekolah yang telah diverifikasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR).

Dari jumlah itu telah ditetapkan beberapa sekolah rusak berat. “Data finalnya berapa yang rusak berat, sedang dan ringan masih kita tunggu PUPR selesai verifikasi,” katanya.

Sambil menunggu verifikasi oleh Kementerian PUPR. Sekolah-sekolah yang ruang kelasnya sama sekali tidak dapat digunakan akan dibangun gedung sementara. Tajuddin mengatakan, pembangunan gedung kelas sementara itu akan ditangani Kementerian PUPR. “Beberapa sekolah yang rusak

berat sudah mulai dibangunkan gedung sementara. Menurut PUPR penyelesaiannya hanya butuh waktu seminggu, tiga hari buat pondasinya dan empat hari perakitan,” papar Tajuddin seraya menambahkan ada juga sekolah yang mulai didistribusikan materialnya.

Selanjutnya, ia menyampaikan, sekolah-sekolah yang paling banyak mengalami kerusakan di dua kecamatan.

Yakni kecamatan Seteluk dan Poto Tano. Bahkan di dua kecamatan ini selolahnya kebanyakan yang dinyatakan rusak berat. “Jumlah ruangan yang rusak di sekolah-sekolah itu ada yang sampai 100 persen,” tukasnya. (bug)

Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Pusat sudah mengumumkan kuota serta syarat penerimaan CPNS belum lama ini. Rupanya hal tersebut tidak berjalan mulus.

Malah justru ditentang ditolak terutama tenaga Honorer K2 Kota Bima.

Penolakan tersebut disampaikan terbuka oleh Ketua Forum Honorer Indonesia Kota Bima, Jubair, S.Sos didampingi puluhan tenaga honorer K2, saat mengikuti dengar pendapat dengan anggota DPRD Kota Bima, di ruang rapat DPRD setempat, Senin (24/9).

Jubair menilai penolakan pihaknya tersebut lantaran adanya batas usia bagi tenaga honorer K2 untuk mengikuti CPNS tersebut, yakni syaratnya harus berusia 35 tahun keatas.

“Berdasarkan pengumuman tenaga honorer yang bisa ikut maksimal berusia 35 tahun. Artinya lebih dari itu, harus gigit jari karena tidak sesuai ketentuan,” katanya.

Jubair mengatakan batasan usia tersebut tidak adil bagi tenaga honorer K2. Pasalnya kebanyakan tenaga honorer K2 yang berada di Kota Bima sudah mencapai umur 35 tahun keatas.

“Kami sudah bertahuntahun mengabdi dan kesempatan inilah yang sangat kami tunggu, tapi justru syaratnya tidak adil bagi kami,” katanya.

Selain itu, Ia menyesalkan sikap Pemerintah Pusat yang tidak memikirkan nasib honorer K2 di daerah. Tetap terus mengabdi tapi nasibnya terkatung-katung dan tidak pernah diperhatikan Sembari berharap dan meminta DPRD dan Pemerintah Kota Bima agar dapat memperjuangkan apirasi mereka hingga ke Pusat, yang selama ini sudah mengabdi untuk daerah sampai berpuluhan tahun.

“Kami menginginkan agar Pemerintah Pusat bisa adil dalam hal ini. Kami meminta agar pemerintah Kota dan DPRD menolak tes CPNS khusus K2 bila syaratnya 35 tahun,” katanya.

Sementara Anggota DPRD Kota Bima, Agus Wirawan didampingi Anwar Arman mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan para anggota dewan lain untuk membahas persoalan tersebut.

“Tuntutan dan aspirasi ini akan menjadi perhatian kami,” pungkasnya. (uki)

Kejaksaan Atensi Munculnya Penjual Bahan Bangunan Nakal

(Suara NTB/ils)

Paryono

Taliwang (Suara NTB) Kejaksaan Negeri Sumbawa (Kejari) akan memberikan atensi sangat serius terhadap para pemilik toko bangunan yang menjual bahan bangunan dengan harga yang tinggi. Jika ditemukan nanti ada yang melakukan praktik tersebut, maka pihak terkait akan memberikan sanksi tegas dan tetap diproses secara hukum.

Kepala Kejaksaan (Kajari) Paryono, SH, kepada Media ini, Senin (24/9) kemarin mengatakan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku, maka sangat tidak dibolehkan untuk menaikan harga secara sepihak. Apalagi untuk saat ini, ke-

butuhan terhadap bahan bangunan menjadi hal yang sangat penting untuk menyukseskan tahap rehabilitasi serta rekonstruksi rumah yang rusak berat di KSB. Jika ditemukan ada pemilik toko yang menaikan harga secara sepihak, maka sanksinya yang akan dikenakan nanti juga akan berat. Saperti hukuman pidana kurungan sekitar 6 tahun keatas penjara dan denda sekitar Rp50 miliar. Untuk itu, pihaknya mengingatkan agar pemilik toko bangunan untuk tidak memanfaatkan moment, jika ditemukan maka tanggung sendiri akibatnya.

“Kita ingatkan agar para

pemilik toko bahan bangunan tidak menaikan harga untuk saat ini. Jika ditemukan ada praktik itu terjadi, maka kita akan proses secara hukum,” ungkapnya.

Dikatakannya, selain menaikan harga secara sepihak, pihak terkait juga akan memantau terkait aktivitas penimbunan barang. Jangan sampai para penjual ini memanfaatkan moment, disaat banyak kebutuhan masyarakat justru barang di masyarakat tidak tersedia.

Tetapi baru dilepas ke pasaran setelah tiga bulan untuk kembali dijual ke masyarakat.

Hal ini tentu sangat tidak

baik, selain melanggar aturan masalah ini juga bisa menjadi pemicu melambatnya tahapan pembangunan terhadap rumah yang rusak. Akibatnya seluruh masyarakat yang terdampak akan sengsara karena harus tinggal lebih lama lagi di pengungsian. Hal ini juga akan menjadi masalah baru bagi Pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakatnya.

“Saya sangat berharap supaya tidak ada penimbunan dan menaikan harga sangat tinggi. Apalagi untuk saat ini masa bencana maka kita akan tuntut secara maksimal,” tegas Paryono. (ils)

(Suara NTB/Uki)

DENGAR PENDAPAT - Tenaga K2 Kota Bima usai mengikuti dengar pendapat dengan DPRD Kota Bima menuntut agar membatalkan tes CPNS jika syaratnya masih 35 tahun, di aula DPRD setempat, Senin (24/9).

SUARA NTB Selasa, 25 September 2018

POLHUKAM

Halaman 8

Dr. Zul Punya Resep Kelola Hubungan dengan DPRD Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah mengaku punya resep ampuh dalam mengelola hubungan dengan legislatif. Sehingga, bisa tercipta hubungan harmonis antar eksekutif dan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan lima tahun ke depan.

(Suara NTB/why)

TUNDA - Ketua Majelis Hakim Tipikor, AA Ngurah Rajendra memerhatikan tanggal pada kalender dalam sidang kasus PT BPR NTB, Senin (24/9).

Sidang ditunda karena jaksa belum siap dengan materi tuntutannya.

Belum Siap Tuntutan, Sidang Kasus BPR Ditunda Mataram (Suara NTB) Agenda tuntutan pidana terdakwa kasus korupsi penggabungan PD BPR NTB, Mutawali dan Ihwan, molor. Jaksa penuntut umum batal membacakan tuntutannya. Alasannya, jaksa belum siap.

Sidang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram pada Senin (24/9) dibuka ketua majelis hakim, Anak Agung Ngurah Rajendra, yang kemudian mempersilakan jaksa membacakan surat tuntutan.

“Kami mohon ditunda Yang Mulia. Kami belum siap dengan tuntutannya,” kata jaksa penuntut umum, Budi Tridadi Wibawa.

Majelis hakim lantas menimbang-nimbang. Sebab penundaan agenda sidang akan semakin mengurangi efisiensi waktu. Apalagi persidangan dibatas masa berakhirnya penetapan perpanjangan penahanan terdakwa.

Akhirnya hakim memutuskan agar jaksa wajib siap membacakan tuntutannya pada Kamis (27/9) mendatang. Perpanjangan penahanan dua terdakwa bakal berakhir 20 Oktober 2018 mendatang.

“Karena hakim harus menjatuhkan vonis maksimal 10 hari sebelum penahanan habis,” kata Rajendra. Budi menyanggupi.

Penasihat hukum Mutawali, Suhartono menimpali agar memiliki cukup waktu membuat surat pembelaan alias pledoi kliennya.

“Kami minta waktu satu minggu terhitung dari hari Kamis tersebut agar fair,” tegasnya. Hakim menyetujui.

Ditemui usai persidangan, Budi mengaku tim jaksa penuntut umum memerlukan waktu untuk menyusun tuntutan. Sebab sidang terakhir digelar kurang dari sepekan yang lalu.

Dalam sidang tersebut, tak kurang dari 10 orang saksi sudah dihadirkan jaksa. Antara lain, mantan Karo Ekonomi Setda NTB, Manggaukang Raba selaku Pengarah Tim Konsolidasi PT BPR NTB. Kemudian Direktur PD BPR Lombok Barat, H Husni selaku Sekretaris tim konsolidasi; Penanggung Jawab Tim, Abduh; Pengarah Tim, L Syamsudin.

Direktur PD BPR Mataram; Direktur PD BPR Lombok Timur; Direktur PD BPR Sumbawa; rekanan penyedia IT; dan ahli auditor BPKP Perwakilan NTB. Jaksa penuntut umum sebelumnya mendakwa dua terdakwa melakukan korupsi dana konsolidasi PD BPR NTB menjadi PT BPR NTB, yang merugikan negara sampai Rp1,06 miliar. (why)

DPRD Lobar Siap Korbankan Pokir Giri Menang (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Lombok Barat kehabisan dana untuk penanganan bencana. Belanja tak terduga di BPBD yang dianggarkan tiap tahun Rp 1 miliar sudah habis. Begitu pula dana operasional droping air untuk penanganan Kekeringan di Disos hanya tersisa untuk 20 liter BBM. Menyikapi itu badan anggaran (Banggar) DRPD Lobar pun siap mengorbankan program pokok pikiran (pokir) untuk diarahkan ke penanganan pemulihan bencana gempa. Banggar minta agar Rp 15-20 miliar dana diarahkan untuk penanganan bencana.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DRPD Lobar, H. Ahmad Zaenuri mengatakan sangat memahami kondisi fiskal daerah deficit. Sehingga DPRD pun rela tak memperoleh Pokir pada APBD perubahan ini demi penanganan bencana. “Pokir dewan itu kita abaikan dulu, sebab itu akan dilebur nanti. Kita ikhlaskan saja tak ada Pokir, gimana ndak ikhlas, sebab kasian masyakarat kita yang terdampak bencana,” kata Zaenuri. Ia menambahkan, Dewan mempersilahkan eksekutif mengatur progam yang sifatnya membantu penanganan bencana.

Banggar lanjut Zaenuri, meminta Pemda mengarahkan anggaran APBD perubahan untuk penanganan pascagempa. Baik untuk penanganan sarana prasarana dan fasilitas umum seperti jalan, irigasi dan fasilitas lain yang menyangkut kepentingan masyarakat. Banggar pun bakal mengalihkan dana yang sebelumnya tidak ada di APBD murni agar dianggarkan pada APBD perubahan.

Ia menegaskan, dampak gempa yang menyebabkan kerusakan harus disikapi oleh Pemda dan DPRD. Menyikapi itu, dewan mengusulkan agar dilakukan pengalihan anggaran yang sebelumnya tidak ada di APBD murni menjadi ada di APBD perubahan 2018. Seperti untuk perbaikan fasilitas seperti akses jalan, irigasi dan lain-lain yang rusak akibat gempa pada APBD murni tidak ada anggaran untuk penanganan ini. Pihaknya memperkirakan diperlukan dana Rp10 miliar Rp25 miliar. Dana ini jelasnya akan dimasukkan ke beberapa instansi terkait. Seperti Dinas Sosial, Dinas PU, Pertanian. Perlunya perbaikan sarana ini jelasnya karena memang Infrastruktur ini bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat bawah yang menjadi korban gempa.

Ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kadis Sosial Lobar, Hj. Made Ambaryati mengakui dana operasional untuk distribusi air bersih sudah habis. Dana operasional untuk droping air bersih ke lokasi kekeringan Rp50 juta. Jumlah ini dinilai kurang, mengingat penanganan kekeringan di Lobar begitu banyak. Tersebar di enam kecamatan. Dana operasional ini jelasnya dipakai untuk bensin, makan minum sopir dan tenaga.

Dana operasional ini diakui beberapa kali terkena rasionalisasi. (her)

Untuk itu, meskipun di legislatif, pemerintahannya hanya memiliki dukungan minoritas hanya dengan dua fraksi yakni Fraksi Demokrat dan PKS, Dr. Zul, sapaan akrab Gubernur NTB itu, sangat meyakini tidak akan menjadi hambatan.

“Saya jadi anggota DPR RI itu kan sudah lama juga, 15 tahun, maka tentu dengan pen-

galaman itu saya punya cara bagaimana membangun hubungan yang baik dengan teman-teman di sini (DPRD NTB),” ujar Dr. Zul saat dikonfirmasi usai menyampaikan pidato visi misinya dalam sidang paripurna, Senin (24/9).

Disampakan politisi PKS itu, kunci untuk mengharmoniskan hubungan dengan DPRD, sehingga dalam setiap

pengambilan kebijakan, bisa sejalan dan seirama yakni pada komunikasi. Menurutnya, dengan membangun hubungan komunikasi yang baik, maka akan terbangun kesepahaman dan pengertian, di dalam proses pengambilan kebijakan.

“Saya kira di dewan itu kita tidak melihat dari partainya apa, yang penting kesamaan

pemahaman. Dan juga rata-rata pimpinan partai di sini (daerah) maupun di pusat juga saya bersahabt baik. Jadi saya kira tidak akan ada masalah,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Ketua Fraksi PKS, Johan Rosihan juga mengaku tidak khawatir, ia sangat meyakini, meskipun fraksi pendukung pemerintah meniritas di DPRD NTB, tidak akan sampai menjadi hambatan bagi Gubernur NTB dalam menjalankan programnya.

Senada dengan Dr. Zul, bahwa untuk membangun hubungan yang harmonis antara

eksekutif dengan legislatif yakni pada komunikasi. Jika komunikasi dibangun dengan baik, maka tidak ada yang tidak bisa dikompromikan, untuk kepentingan masyarakat banyak.

“Kita kan sudah biasa berkomunikasi dengan fraksi yang lain. Saat kita pernah membantu, saatnya sekarang kita dibantu. Tetapi tentu sebagai fraksi, tentu kita akan konsultasikan, semuanya masih bisa dibicarakan, kalau katanya Presiden Jokowi itu, semua bisa diatasi, dengan tidak dibawahi,” pungkasnya. (ndi)

Demo di DPRD NTB, Mahasiswa Bentrok dengan Aparat Mataram (Suara NTB) Dalam rangka memperingati hari tani nasional, mahasiswa dari sejumlah kampus di Kota Mataram yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) NTB Raya, menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD NTB, Senin (24/9). Aksi demontrasi para mahasiswa ini berlangsung ricuh setelah sempat bentrok dengan aparat kepolisian yang mengawal aksi tersebut.

Bentrok mahasiswa dengan aparat kepolisian terjadi, lantaran para massa aksi memaksa masuk ke dalam halaman gedung untuk bertemu dengan para wakil rakyat.

Karena di dalam gedung sedang berlangsung sidang paripurna istimewa penyampaian pidato visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur baru NTB, maka massa aksi dilarang untuk masuk, dan pihak kepolisian kemudian menahan massa aksi yang berjumlah ratusan orang tersebut di depan pintu gerbang gedung.

Kesal menunggu lama, sejumlah mahasiswa mencoba menerobos ke dalam halaman gedung DPRD NTB, dengan cara lompat melewati pagar gedung. Melihat aksi sejumlah mahasiswa tersebut, aparat kepolisian dan aparat keamanan DPRD NTB langsung bergerak menghalau mereka.

Beberapa diantara mahasiswa yang lompat pagar tersebut, sempat diseret ke luar.

Melihat temannya diperlakukan kasar oleh aparat kemanan, mahasiswa lainnya yang masih di luar gedung terprovokasi menyelamatkan temannya. Mereka kemudian ramai-ramai ikut melakukan aksi menembus pagar gedung dengan loncat.

Bentrok masa dengan aparat, menimbulkan kegaduhan di luar gedung DPRD NTB. Melihat situasi yang sudah tidak terkendali, Kepolisian mengambil langkah preventif, dengan menenangkan massa,

(Suara NTB/ndi)

BENTROK - Aksi demonstrasi mahasiswa se-Kota Mataram di DPRD NTB, memperingati hari tani nasional, sempat ricuh.

Mahasiswa dan aparat terlibat bentrok saat menerobos masuk ke gedung DPRD NTB. agar tidak menganggu jalannya sidang paripurna yang tengah berlangsung.

Upaya menenangkan massa berhasil, setelah koordinator aksi, yang dipimpin Kooridinator BEM NTB raya, yang juga sekaligus Ketua BEM Unram, Lingga Ayun Selatan berusaha menenangkan massa.

Massa kemudian ditemui oleh Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq

Isvie Rupaeda yang didampingi Wakil Ketua, Lalu Wirajaya dan anggota, Lalu Darma Setiawan, usai rapat paripurna.

Isvie meminta mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya kepada DPRD NTB. Beberapa poin tuntutannya yakni mengkritisi kebijakan pemerintah di sektor pertanian yang dianggap tidak pro rakyat. Dan kemudian meminta agar pimpinan kepolisian agar menindak

Brimob Kebut Robohkan Rumah Terdampak Gempa Mataram (Suara NTB) Polda NTB memperpanjang masa dinas Satgas Aman Nusa II Penanganan Gempa Lombok. Target pembongkaran rumah terdampak gempa terus bertambah. Belum lagi pembersihan puing, perbaikan pipa air, pengawalan bantuan, sampai suplai bahan baku rekonstruksi rumah.

Tim Satgas Aman Nusa terdiri dari masing-masing satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) Koorbrimob Polri, Brimob Polda Jawa Timur, Brimob Polda Kalimantan Tengah, Brimob Polda Kalimantan Timur, Brimob Polda Sumatera Utara dan Brimob Polda Sulawesi Selatan. Tersebar di Lombok Barat, Lombok Utara, dan Lombok Timur.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP I Komang Suartana menyebutkan, sejak pekan pertama kedatangan sampai pekan keempat pascagempa, Satgas tersebut sudah menuntaskan 105 persen tugas pembersihan puing.

“Setiap minggu personel bawah kendali operasi Polda NTB ini memiliki target pembersihan puing sampai 56 rumah,” ujarnya dikonfirmasi Senin (24/9). Total puing dibersihkan mencapai 251 rumah.

Bergabung dengan personel Polda NTB sehingga total 1.700 personel, target pekerjaan rehabilitas dan rekonstruksi pascagempa menumpuk.

Diantarannya, target perobohan rumah 231 unit per pekan. Capaian tertinggi sampai

332 rumah dalam satu pekan.

“Total rumah yang dirobohkan 968 unit. Itu atas permintaan pemilik rumah.

Dipersentasekan capaian 98 persen,” kata Suartana.

Beberapa target dan capaian kegiatan lain seperti suplai bahan baku 80 persen; dapur umum 76 persen; suplai air bersih 57 persen; suplai air minum 68 persen; perbaikan pipa air 29 persen, patroli 78 persen; dan pengawalan bantuan 100 persen.

Masa dinas satgas, kata Suartana, diperpanjang sampai Oktober mendatang untuk menuntaskan target yang ditetapkan. Bahkan bisa diperpanjang kembali sesuai dengan kebutuhan kondisi di lapangan. (why)

(Suara NTB/ist)

ROBOHKAN - Personel Brimob BKO Polda NTB Satgas Aman Nusa II merobohkan rumah milik warga terdampak gempa di Dusun Cupek, Sigar Penjalin, Tanjung, Lombok Utara, Senin (24/9).

anggota yang melakukan aksi arogansi dengan memukul mahasiswa sampai menyebabkan luka ringan.

Usai mendengarkan penyampaian tuntutan mahasiswa tersebut, Isvie kemudian menanggapi, bahwa pihaknya sebagai wakil rakyat akan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi mahasiswa tersebut, sesuai kewenangannya.

Sementara terkait aksi

kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian yang mengawal jalannya aksi tersebut, juga akan disampaikan Isvie kepada pimpinan kepolisian. Ditegaskan Isvie, apa yang disampaikan mahasiswa tersebut sangat baik, karena menyangkut nasib rakyat, sehingga seharusnya tidak ada tindakan premanisme dalam menyikapi tuntutan mahasiswa. (ndi)

Terdakwa Perusakan Pagar Pembatas Tempat Ibadah Dituntut Penjara 1 Bulan Mataram (Suara NTB) Kasus perusakan pagar bambu areal Pura Dalam Karang Jangkong, Mataram sampai pada agenda tuntutan. Jaksa penuntut umum menuntut delapan terdakwa dengan penjara selama satu bulan. Jaksa meyakini para terdakwa melanggar pasal 170 ayat 1 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang.

Jaksa penuntut umum, Krisna Pramono menuntut atas dasar pemeriksaan saksi dan bukti yang menerangkan peristiwa perusakan pada Minggu 20 November 2016 silam.

“Menuntut hakim supaya menjatuhkan pidana penjara selama satu bulan,” kata Krisna dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mataram.

Para terdakwa tersebut antara lain, I Nyoman Dharma, I Nengah Supardi, I Ketut Perjata, I Gusti Lanang Tantrem, I Ketut Sudiana, I Wayan Pasek Karyana, I Made Ardika, dan I Gusti Ngurah Wisnu.

Jaksa menyebut para terdakwa berasalah secara sah dan meyakinkan merusak pagar bambu pembatas antara Pura Dalem Karang Jangkong dengan Lesehan Ijo Gading secara bersama-sama, pada saat mereka sedang gotong-

royong.

Mereka memindahkan batu gunung ke pinggir pagar.

Para terdakwa memindahkan batu gunung, ditumpuk menjadi empat batu tumpukan.

Selain itu turut rusak pula lima pohon pisang.

Jaksa menjadikan barang bukti, 28 batu pecahan gunung, 10 batang bambu yang rusak sebagai pagar pembatas, dan lima pohon pisang yang mati. “Hal yang memberatkan, tidak adanya perdamaian antara terdakwa dan saksi pelapor I Nengah Budiana,” kata jaksa.

Ditemui usai persidangan, Penasihat Hukum terdakwa, Hendi Ronanto mengatakan, kliennya seharusnya dibebaskan dari segala tuduhan. Perusakan yang ditujukan kepada delapan terdakwa, tidak berdasar.

“Nanti kita akan ajukan nota pembelaaan atau pleidoi,” kata dia yang akrab disapa Ronan.

Dia meyakini perusakan itu tidak dilakukan kliennya.

Salah satu saksi yang meringankan dalam persidangan menyebutkan, ada orang lain yang justru menjadi dalang perusakan.

“Seharusnya bebas, karena memang bukan mereka yang merusak. Nanti kita beberkan di pleidoi,” tutup dia. (why)

SUARA NTB

Selasa, 25 September 2018

Halaman 9

Dukung Kelancaran Acara IMF-World Bank Group Annual Meetings 2018

(Suara NTB/dok.ACT NTB)

RESMIKAN - Vice President ACT, Syhelmaidi Syukur (kiri) bersama Direktur SHM, Arifin Budiarto (tengah) dan Branch Manager ACT NTB, Lalu Muhammad Alfian (kanan) memberikan keterangan pers seusai meresmikan Shelter Humanity Manufacturing (SHM) yang berada di kecamatan Sandubaya Mataram.

Resmikan Pabrik Shelter, ACT Makin Cepat Tanggap Mataram (Suara NTB) – Besarnya dampak gempa yang terjadi di Lombok, mengakibatkan banyaknya hunian warga rusak. Tercatat hingga saat ini, sebanyak 125.741 rumah warga rusak. Hal ini tentu mengakibatkan banyaknya warga yang hingga kini tinggal di tenda.

Untuk mengatasi hal tersebut, ACT bergerak cepat membangunkan shelter bagi warga. Setelah diresmikannya Integrated Community Shelter (ICS) yang berada di Desa Gondang Kecamatan Gangga Lombok Utara, ACT kini memiliki pabrik Shelter atau Shelter Humanity Manufacturing (SHM), guna pempercepat proses pembuatan shelter.

Vice Presiden ACT, Syuhelmaidi Syukur seusai melakukan peresmian menjelaskan, pabrik shelter ini diupayakan dapat memproduksi shelter secara cepat dengan bahan yang lebih kuat.

“Kita targetkan di hari pertama 25 unit. Hari berikutnya kita akan produksi 50 unit. Hingga nanti setiap hari secara rutin dapat memproduski 100 shelter,” ungkapnya.

Sehingga ditargetkan dalam waktu sebulan, dapat memproduksi sebanyak 3 ribu shelter, yang nantinya akan tersebar di seluruh wilayah terdampak gempa. Baik yang berada di kabulaten Lombok Utara, sebagai kabupaten yang paling terdampak, hingga kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah hingga sumbawa.

Untuk mempercepat proses produski, nantinya pabrik ini akan dilengkapi alat tambahan, berupa alat untuk memproduksi bahan baku. Sehingga, selain pengerjaannya yang cepat, ketersediaan bahan baku juga selalu ada, sehingga bisa berjalan sinergi.

Sementara itu, Branch Manager ACT NTB, Lalu Muhammad Alfian menjelaskan, dengan adanya pabrik shelter yang dibangun di Turida Mataram ini, menjadi harapan baru bagi masyarakat untuk memecahkan masalah hunian. Karena hingga saat ini, tercatat sebagian besar warga masih tingga di tenda pengungsian.

“Dari kemarin kita sudah mengkalkulasi kecepatan kerja kita dengan kondisi alam saat ini. Dengan kondisi cuaca yang sering hujan, jadi dibutuhkan pembuatan shelter yang jauh lebih cepat,” tambahnya Alfian.

Dengan adanya pabrik shelter ini, tentu akan menjadi solusi yang tepat untuk memberikan hunian yang layak, bagi warga yang masih tinggal di tenda-tenda pengungsian.

Direktur SHM, Arifin Budiarto menjelaskan proses pembuatan shelter yang cepat ini. Pengerjaan dimulai dengan pembentukan kerangka yang terdiri dari bahan galvalum.

Kemudian disusun sesuai mal yang sudah ditentukan.

“Kelebihan shelter ini adalah bisa dipasang secara cepat dan hanya membutuhkan empat orang pekerja,” jelasnya.

Selain itu, bahan utama yang terbuat dari galvalum membuat bangunan lebih awet dibandingkan bahan kayu. Sehingga diharapkan, bisa dengan cepat dirasakan manfaatnya oleh warga yang saat ini sangat membutuhkan hunian.

Untuk waktu pemasangan sendiri, Arifin menjelaskan, Shelter ini hanya membutuhkan waktu pemasangan paling lama dua jam. Sehingga, meski tidak menguasai pertukangan, masyarakat bisa memasang shelter ini dengan mudah.

“Kita gunakan baut untuk menyambung setiap sisinya.

Sehingga, hal ini lebih tahan terhadap getaran gempa. Dan tentunya lebih efisien waktu,” jelasnya. (act/*)

Garuda Indonesia Tambah Seat Penerbangan ke Bali Jakarta (Suara NTB) – Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan acara perhelatan forum perekonomian terbesar di dunia : International Monetary Fund (IMF) - World Bank Group Annual Meetings 2018 di Bali pada 12 – 14 Oktober, Garuda Indonesia menambah kapasitas seat dari dan ke Bali. Dalam kaitan dengan acara tersebut diatas, Garuda Indonesia juga telah dipilih oleh pihak penyelenggara sebagai “Appointed Airline”untuk menerbangkan para delegasi dari seluruh dunia ke Bali.

Adapun acara IMF - World Bank Group Annual Meetings 2018 di Bali ini diperkirakan akan diikuti oleh sekitar 21 ribu delegasi yang berasal dari 189 negara.

Direktur Niaga Garuda Indonesia Pikri Ilham Kurniansyah menyampaikan bahwa sejalan dengan persiapan Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan forum perekonomian terbesar di dunia tersebut,

Garuda Indonesia mendapatkan kehormatan untuk dapat berpartisipasi aktif pada ajang IMF-World Bank Group Annual Meetings sebagai “Appointed Airline” bagi seluruh delegasi yang akan hadir di Bali, salah satu destinasi pariwisata unggulan Indonesia.

“Untuk mendukung kesuksesan forum perekonomian dunia terbesar tersebut, Garuda Indonesia akan memper-

siapkan sedikitnya 10 penerbangan tambahan berupa extra flight ke Bali serta melakukan reroute penerbangan dari kota lain ke Bali,” jelas Pikri.

Lebih lanjut, tambahan penerbangan berupa extra flight terdiri dari rute Denpasar – Singapura – Denpasar pada periode 06-11 Oktober dan 15 – 18 Oktober 2018 menggunakan pesawat Boeing 737800 dengan kapasitas 162 seat.

(Suara NTB/dok)

al Flag Carrier” yang mengimplementasikan Indonesian Hospitality dan keragaman budaya Indonesia.

Dalam kesempatan ini Garuda Indonesia juga memberikan opsi layanan penerbangan aliansi SkyTeam yang terdiri dari 20 maskapai dengan destinasi lebih dari 1078 kota – kota di dunia, serta menyediakan layanan tour & hospitality delegasi untuk IMF - World Bank Group Annual Meetings selama di Bali dan untuk tujuan beyond Bali.

Melalui Bali, Garuda Indonesia saat ini melayani sebanyak 320 penerbangan perminggunya ke kota – kota di domestic dan kota – kota di Asia Tenggara, kawasan Tiongkok, Korea, Jepang dan Australia. (*)

IIP BUMN NTB Serahkan Bantuan Pendidikan

(Suara NTB/bul)

SUNDANCER - Pemandangan di kawasan Sundancer Resort Lombok

Sundancer

HKTI NTB Tolak Resort Menawan di Pesisir Impor Beras Sekotong Barat Mataram (Suara NTB) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi NTB menolak kebijakan impor beras yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Impor beras dirasa akan mengakibatkan kerugian bagi petani.

Ketua HKTI Provinsi NTB, H. Willgo Zainar, SE, MBA menyampaikan penolakan atas kebijakan pemerintah ini. Ia bahkan mendorong pemerintah Provinsi NTB untuk dapat melakukan penolakan terhadap beras impor. Bilamana suplai beras dirasa sangat mencukupi untuk kebutuhan masyarakat.

“Impor bukan solusi. Indonesia harus berdaulat pangan,” kata Anggota Komisi XI DPR-RI ini, Senin (24/9) kemarin.

Karena itu, H. Willgo tetap meminta kepada Perum Bulog untuk tetap prioritas menyerap beras rakyat dengan harga wajar. Agar petani dapat tersenyum menikmati hasil produksinya. Petani menurutnya harus disemangati. Kebijakan impor beras dirasanya akan menekan harga jual gabah dan beras petani. Karena itulah, HKTI NTB tetap ngotot memperjuangkan agar impor beras tidak dilakukan pemerintah.

Seperti diketahui, Direksi Perum Bulog sedang bersitegang dengan Kementerian Perdagangan. Dirut Bulog Budi Waseso (Buwas) menegaskan gudang-gudang Bulog sementara ini masih penuh oleh stok beras. ketersediaan cadangan beras bahkan mampu memenuhi kebutuhan hingga setahun mendatang. Disisi lain, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan kebijakan impor telah diputuskan Kemenko Perkonomian yang mengamanatkan impor dilakukan Bulog.

Willgo menambahkan, semangat kepada petani juga harus diperkuat dengan mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk juga mendorong perbankan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani, nelayan, peternak maupun UMKM agar mereka terlepas dari jeratan rentenir dan tengkulak.

Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani juga tegas menyatakan penolakan pada beras impor. Dalam pemaparannya, produksi sampai dengan Juli 2018 sebanyak 2.134.097 Gabah Kering Giling (GKG), atau setara beras 1.199.859 ton. Kebutùhan konsumsi 338.218 plus 3 juta wisatawan sebanyak 3.920 ton/ tahun di NTB. Artinya, masih ada surplus 857.721 ton, cukup untuk 19,24 bulan ke depan.

“Pastinya (tolak impor) bahkan ada beras yang ke luar daerah,” demikian Hj. Budi.

Sebelumnya, Kepala Perum Bulog Divre NTB, Ramlan UE juga menolak beras luar masuk NTB. Cadangan beras milik Bulog NTB saat ini ketersediaannya mencukupi hingga 13,8 bulan ke depan. Tidak saja menolak beras masuk NTB. Bulog NTB juga tak menyediakan ruang untuk menampung beras impor masuk ke gudang-gudangnya yang tersebar sebanyak 16 unit di NTB. (bul) H. Willgo Zainar

Selain extra flight tersebut diatas, Garuda Indonesia juga akan melakukan penyesuaian rute penerbangan (rerouting) Bangkok – Jakarta pp dan Kuala lumpur – Jakarta pp menjadi Bangkok – Denpasar – Jakarta pp dan Kuala Lumpur – Denpasar – Jakarta pp pada periode 06 -11 Oct dan periode 15-18 Oct 018.

Ditunjuknya Garuda Indonesia sebagai “Appointed Airline” bagi perhelatan IMF World Bank Group Annual Meetings tersebut menjadi salah satu moment untuk meningkatkan exposure Garuda Indonesia sebagai maskapai global. Selain itu juga sebagai sarana dalam menunjukan keunggulan layanan penerbangan bintang lima Garuda Indonesia sebagai “Nation-

PANORAMA sepanjang pesisir Sekotong Barat menyajikan pemandangan pantai yang indah. Pesisir bagian barat Pulau Lombok ini dapat menjadi pilihan utama wisata pantai. Kawasan ini tak kalah memikat dibanding kawasan pantai dan gili-gili kecil di bagian utara Lombok.

Sekotong yang terkenal akan keindahan alamnya mengundang kekaguman para wisatawan yang berkunjung.

Disana menjadi lokasi diving, snorkeling dan surfing yang luar biasa. Pantai berpasir putih dan air laut biru yang jernih.

Investasi di Sekotong juga sudah lama masuk. Salah satu pemodal besar telah sebulanan terakhir menghidupkan kawasan Sekotong Barat ini.

Resort bintang lima telah bercokol dan mulai beroperasi disana. Sundancer Resort Lombok di Dusun Pandaan yang dioperatori Wyndham.

Berlokasi di pinggir jalan raya Sekotong, sekitar 5 Km sebelum sampai di Mekaki.

Untuk menuju tempat itu dari Kota Mataram, pengunjung bisa menempuh waktu sekitar ±1 jam perjalanan.

Berkunjung ke Sundancer rasanya seperti memasuki kota baru dengan tempat tinggal yang eksklusif. Resort ini memiliki kawasan 52 hektar. Baru tiga hektar yang dimanfaatkan.

Sampai disana, setiap tamu akan disambut keramahan dari manajemen. Seperti penyambutannya kepada tim Lombok Taksi (Blue Bird Group) dan media, serta blogger yang berkunjung bersilaturrahmi. Ada juga sajian sambutan. Menunya sesuai selera dan pesanan tamu.

Sampai di Sundancer, pilihan beritsirahat tamu bisa langsung menuju kamar. Atau bisa juga ke beach club untuk melepas lelah yang letaknya di belah oleh aspal mulus jalan raya Sekotong. Di beach club ini, pengunjung bisa beristirahat dan bersantai di pinggir pantai yang sejuk dan rindang.

Pilihan bersantai juga boleh di barnya, atau di gaze-

bo-gazebo beratap alangalang yang disediakan. Bersantai disini bisa kapan saja.

Pemandangannya terpapar pantai yang bersih dan pulaupulau kecil.

Sundancer memiliki fasilitas yang lengkap. Kolam renang dengan warna nominan biru tua. Ditata sedemikian apik dengan kedalaman yang variatif. Dari setengah meter, hingga tiga meter. Kolam renang ini bahkan difasilitasi instruktur bagi yang ingin belajar snorkeling. Jangan ditanya soal fasilitas olahraga, disini juga sudah tersedia.

Ada juga tambahan fasilitas lain yaitu tempat berendam di kolam dengan air panas dan dingin. Sembari menikmati sensasi spa. Spa di Sundancer ini, kata General Manajernya, Nanang Supriadi, satu-satunya spa terbesar di Bali dan Lombok.

Spa professional yang mendukung prinsip-prinsip syariah yang di galakkan pemerintah provinsi ini.

Ada 66 kamar ekslusif tersedia. Kamar dengan ruangan luas nan mewah. Tersedia pilihan untuk dua orang maupun, satu keluarga. Dari kamar yang berjejer di badan bebukitan ini. Tamu dapat menikmati sunset maupun sunrise.

Sundancer juga dapat menjadi pilihan berlibur utama di Lombok. Atau bisa juga dijadikan tempat melaksanaan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE). Rasanya sangat nyaman berkegiatan disini.

Ballromnya mampu menampung hingga 1.000 tamu. Dan sangat spesial karena ruang meeting di lantai duanya langsung disuguhkan pemandangan pantai.

Exutive Chefnya juga memastikan kesiapan menu.

Baik menu khas Eropa, Asia, tanpa terkecuali menu khas nusantara dan lokal NTB. Untuk menu lokal, bahkan Sundancer menawarkan paket makan dengan cara “begibung” di pinggir pantai. Sundancer benar-benar menyajikan oase yang berbeda.

Masih menurut Nanang.

Tahun depan investasinya akan ditambah dengan membangun hotel, serta dermaga khusus untuk penjemputan tamu dari berbagai destinasi wisata lainnya.

Terpisah, Sekretaris Camat Sekotong, Lalu Pardita Putra Utama menyebut Sekotong akan menjadi kawasan yang hidup. Tak kalah dengan kawasan utara Lombok. Sundancer adalah investasi terbesar disana yang sejak lama diharapkan dan di dorong oleh pemerintah daerah. Sebab dari investasi ini akan menjadi pungungkit bagi investasi di titik-titik lainnya di Sekotong Barat.

“Termasuk di gili-gili terdekatnya. Sudah banyak yang ambil-ambil lahan tapi belum dimanfaatkan. Karena itu diharapkan investor lainnya mengikuti,” demikian L. Dita. (bul)

Mataram (Suara NTB) Sebagai bentuk kepedulian dalam bidang pendidikan, Ikatan Istri Pimpinan Badan Usaha Milik Negara (IIP BUMN) Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan dana bantuan dana pendidikan pada anak prestasi di NTB, pada Senin (24/9). Bantuan tersebut disalurkan kepada 26 anak berprestasi, dari tingkat SD, SMP dan SMA/SMK di NTB. Ketua IIP BUMN NTB, Ibu Cuk Prayitno, menerangkan bantuan dana pendidikan ini merupakan program dari IIP BUMN Pusat setiap tahunnya.

Program ini merupakan wujud kepedulian para anggota IIP terhadap dunia pendidikan Indonesia, dimana banyak siswa berprestasi tetapi terkendala biaya.

“Bantuan dana pendidikan ini ditujukan kepada anak-anak dari karyawan instansi BUMN yang berpretasi,” jelasnya.

Total ada 13 instansi BUMN di NTB, dimana masing-masing instansi mengirimkan 2 orang anak sebagai perwakilan untuk menerima bantuan pendidikan ini. Ke-13 instansi BUMN ini diantaranya adalah Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BNI,Bank BRi, PT. ASDP Kayangan, PT. Garuda Indonesia, Pelindo 3 Lembar, Bulog, PLN, Jasa Raharja, Damri, dan Pegadaian.

Jumlah bantuan yang disalurkan, kata Cuk, jika disalurkan secara penuh mencapai Rp50 juta. “Tetapi kita sekarang dananya dibagi dua. Kebetulan IIP

BUMN NTB merupakan koordinator wilayah B jadi dibagi dananya antara NTB dan Yogyakarta.

Masing-masing mendapat Rp25 juta,” sebutnya. Ia menerangkan, salah satu instansi yaitu Bank BTN memberikan dana tambahan sehingga setiap anak masing-masing memperoleh bantuan sebesar Rp1 juta/anak. Penerima bantuan dana pendidikan ini setiap tahunnya berbeda agar merata. “Bantuannya diberikan sekali setahun saja dan berbeda daerahnya setiap tahun,” ujar Cuk. Selain menyerahkan bantuan dana pendidikan, IIP BUMN NTB juga sebelumnya melakukan kegiatan bakti sosial dengan para hafidz Qur’an Yayasan rumah tahfiz Insan Kamil di Labuapi di hari yang sama. Para penerima bantuan dana pendidikan didampingi orangtua masingmasing terlihat sangat bahagia menerima bantuan.

Setidaknya bisa membantu mereka dalam membeli kebutuhan perlengkapan sekolah.

Ia berharap dengan adanya bantuan pendidikan ini dapat memberikan semangat belajar yang lebih tinggi dalam menggapai cita-citanya. “Walaupun kondisi mereka tidak mendukung tetapi harus tetap semangat. Apalagi di tengah bencana seperti ini, sekolah itu harus dan tetap menjadi prioritas,” harap Cuk. (uul)

(Suara NTB/uul)

FOTO BERSAMA - IIP BUMN NTB bersama anak-anak penerima bantuan berfoto bersama

Pasar Modal Tumbuh Optimis Mataram (Suara NTB) – Gempa yang mengguncang NTB berkali-kali sejak 29 Juli 2018, serta mengakibatkan kerugian moril dan materil cukup besar tak membuat pasar modal bergerak lambat. Pasar saham bahkan terbukti tumbuh positif.

Berdasarkan data yang dipaparkan Kepala Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Mataram, I Gusti Ngurah Putra Sandiana pekan kemarin, jumlah investor saham per Juli sebanyak 3.141 investor. Terjadi penambahan jumlah investor sebanyak 85 investor hingga akhir Agustus.

Demikian juga bila dilihat dari keadaan sebelumnya.

Jumlah investor saham dari NTB tercatat 3.226 investor hingga Agustus 2018. Angka tersebut bertambah dibandingkan posisi akhir Desember

tahun sebelumnya 2.042 orang.

Total jumlah investor saham yang tercatat di BEI Perwakilan Mataram tersebut belum termasuk produk lainnya. “Ndak ada masalah. Transaksi di pasar modal masih bagus,” jelasnya.

Menurut Sandiana, tumbuhnya jumlah investor di NTB, membuktikan bahwa gempa bumi berkekuatan 6 - 7 Skala Richter yang terjadi sejak 29 Juli-Agustus tidak begitu mempengaruhi minat masyarakat berinvestasi saham.

“Secara umum tidak ada pengaruh pascagempa. Beda dengan industri jasa keuangan lainnya karena ada kewajiban debitur. Justru kalau di pasar modal investor punya aset dalam bentuk saham,” ujarnya.

Hal yang mempengaruhi transaksi saham, kata dia, adalah kondisi perekonomian global yang disertai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap

dolar AS. Saat ini, para investor saham terutama yang sudah lama tercatat di BEI, cenderung memilih sikap menunggu sampai situasi perekonomian dunia stabil sehingga mendongkrak nilai jual saham.

“Kondisi pasar modal saat ini menurun menyebabkan nilai investasi saham juga cenderung melemah,” katanya.

Meskipun demikian, Sandiana mengatakan pihaknya terus menyosialisasikan gerakan ayo menabung saham kepada masyarakat NTB. Salah satu yang potensial untuk diedukasi adalah para tenaga kerja Indonesia agar hasil kerjanya di luar negeri tidak habis untuk konsumtif. Selain massif melakukan sosialisasi ke pondokpondok pesantren. (bul)

SUARA NTB Selasa, 25 September 2018

PENDIDIKAN

Halaman 10

Diterjang Hujan, Tenda Belajar SDN 31 Mataram Ambruk (Suara NTB/ist)

DAMPINGI - Mahasiswi Politeknik MFH Mataram, Auliya Mir’atun Sakinah (kedua dari kiri) didampingi Wakil Direktur 3 Idham Halid (ketiga dari kiri) saat mengikuti Lomba Baca Puisi di Peksimida beberapa waktu lalu.

Mahasiswa Politeknik MFH Raih Juara Lomba Baca Puisi Peksimida Mataram (Suara NTB) – Mahasiswi Politeknik Medica Farma Husada (MFH) Mataram, Auliya Mir’atun Sakinah berhasil meraih juara satu pada tangkai lomba baca puisi di Pekan Seni Mahasiswa Daerah (Peksimida) beberapa waktu lalu. Auliya berhak mewakili Nusa Tenggara Barat (NTB) di Pekan Seni Mahasiswa Nasional (Peksiminas) yang akan diselenggarakan di Yogyakarta pertengahan Oktober nanti.

Wakil Direktur 3 Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Politeknik MFH, Idham Halid, M.Si., dihubungi Sabtu (22/ 9) mengatakan, Auliya berhasil menjadi juara pada tangkai lomba baca puisi yang dilaksanakan di Universitas Mataram. “Alhamdulillah juara dan menjadi utusan daerah untuk Peksiminas di Yogyakarta,” katanya.

Auliya merupakan mahasiswa semester satu pada program studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Idham mengatakan, sebagai persiapan Auliya, di Politeknik MFH, ada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Di BEM itu ada bagian seni yang melatih mahasiswa. Selain itu, Auliya juga belajar secara otodidak melalui youtube dan media lainnya.

Dimatangkan juga melalui pengarahan di kampus.

Dengan keberhasilan mahasiswa meraih juara pada lomba baca puisi menandakakan bahwa meskipun Politeknik MFH bergelut di bidang kesehatan, tapi tidak menghilangkan bakat mahasiswa di bidang lain. “Tidak hanya seni, pada bidang lainnya juga, tetap kita dukung apapun skill yang mereka miliki. Tetap kita kirim ke luar mengikuti lomba. Selama punya skill di luar kesehatan tetap kita dukung sebagai tambahan keahliannya,” kata Idham.

Idham mengakui, Auliya memang sudah memiliki bakat seni sejak dari sekolah. Di Politeknik MFH, bakat itu dimatangkan lagi. Diharapkan saat Peksiminas Auliya bisa mengharumkan nama NTB dan Politeknik MFH Mataram. “Dan bisa memberi motivasi ke teman-teman lainnya untuk berprestasi,” harapnya.

Dihubungi terpisah, Auliya mengaku memang memiliki kegemaran membaca dan menulis puisi. Sebelumnya ia juga pernah mengikuti berbagai macam lomba serupa kota asalnya, Kota Bima. “Dan kebetulan ketika saya melanjutkan studi di Mataram ada acara Peksimida. Saya merasa tertantang untuk mengikuti lomba tersebut,” kata mahasiswi yang pada bulan Oktober nanti genap berusia 18 tahun.

Ia menceritakan persiapannya sebelum mengikuti lomba, saat itu ia diberikan waktu kurang lebih empat hari untuk mendalami isi puisi. “Pertama-pertama saya melatih vokal, karna membaca itu tidak bisa sembarangan dengan nada yang biasa saja. Kemudian mencoba membaca puisi tersebut dengan nada biasa agar bisa memahani apa maknanya, lalu mencoba menambahkan bebarapa gestur yang sesuai. Kemudian semua komponen itu saya gabungkan menjadi padu,” katanya.

Persiapan yang lebih matang akan dilakukan menjelang pelaksanaan Peksiminas pertengahan Oktober nanti. Menurut Auliya, selain memperbaiki dan memperindah bacaan puisinya,mental juga harus disiapkan. Karena ia tahu di Yogyakarta ia akan beradu dengan orang-orang yang lebih hebat dan sudah terbiasa dengan dunia pementasan. “Saat ini saya terus memotivasi diri. Saya mau NTB diperhitungkan,” pungkasnya. (ron)

Mataram (Suara NTB) Malang benar nasib siswa-siswi SDN 31 Mataram. Akibat gempa sebulan lalu, seluruh gedung kelas diberi garis merah yang berarti bangunan tersebut mengalami rusak berat.

Akibatnya terpaksa para siswa hanya belajar di bawah tenda yang dibuat dari terpal seadanya. Namun hujan lebat yang menerjang Kota Mataram pada Minggu sore, mengakibatkan seluruh tenda ambruk.

Kepala SDN 31 Mataram Jawariah, mengatakan pihaknya baru mengetahui tenda yang mereka buat ambruk saat masuk sekolah hari Senin pagi.

Begitu terkejut melihat tendatenda yang terbuat dari bambu itu berantakan diterjang hujan.

“Sudah rusak lagi ini, hancur lagi ini padahal baru dua minggu ini kami bangun. Dibuat pakai tenda biasa, terpal biasa,” kata Jawariah.

Agar proses pembelajaran

tidak terhenti, terpaksa proses belajar mengajar dilaksanakan di teras sekolah, meski dalam kondisi takut dan was-was lantaran seluruh gedung sekolah sebelumnya telah diberi tanda merah.

Pihaknya telah berulang kali melaporkan terkait kondisi sekolah ke Dinas Dikpora Kota Mataram, baik secara langsung maupun melalui surat. Memang pernah dijawab Dinas Dikpora dengan turun langsung ke sekolah.

Hanya saja tidak ada tindak lanjut. “Sudah berapa kali kita laporkan sudah berapa kali kita kirim surat. Sudah turun cuma belum ada respons,” ungkapnya.

Padahal berdasarkan hasil asasment seluruh ruang kelas sama sekali tidak bisa terpa-

(Suara NTB/dys)

TENDA RUSAK - Tenda belajar siswa SDN 31 Mataram rusak akibat diterjang hujan pada Minggu sore. kai, karena semua rusak berat.

Hasil asesmen menunjukkan semua ruang zona merah mulai dari kantor dan ruang kelas hingga ruang guru agama Hindu.

Untuk memudah proses pembelajaran, SDN 31 Mataram kini membutuhkan terpal yang lebih besar dan kuat agar ketika hujan dan angin sekalipun tak ter-

lalu mengkhawatirkan proses pembelajaran. “Tenda rusak lagi, hancur lagi. Belum ada bantuan tenda yang besar seperti tenda BNPB,” harapnya. (dys)

KB-TK Putra I Mataram Gelar ”Trauma Healing” Lewat Rekreasi

(Suara NTB/dys)

PELATIHAN - Puluhan relawan mengikuti pelatihan perbaikan dan pembuatan rumah tahan gempa yang digelar Fakultas Teknik Unram.

Fakultas Teknik Beri Pemahaman Relawan Rumah Tahan Gempa

Mataram (Suara NTB) – Kelompok Bermain-Taman Kanak-kanak (KB-TK) Putra I Mataram melaksanakan kegiatan trauma healing atau pemulihan trauma pada dengan nuansa rekreasi Studio Alam TV9, Sabtu (22/9) lalu. Kegiatan itu bertujuan untuk pemulihan trauma kepada anak-anak dan guru, serta wali peserta didik.

Kepala TK Putra I Mataram, Hj. Yuniarti, mengatakan, kegiatan outing class yang dilaksanakan oleh TK Putra I Mataram itu sebagai bagian dari masa pemulihan dan trauma healing bagi anakanak TK Putra I. Semua kelompok dari jenjang KB hingga TK mengikuti kegiatan itu. “Kegiatan ini didukung oleh para wali peserta didik dan civitas akademik TK Putra I Mataram,” katanya.

Rombongan TK Putra I Mataram menggunakan bus menuju lokasi kegiatan. Selain kegiatan wisata, anak-anak juga diberikan materi pembelajaran untuk men-

Mataram (Suara NTB) Puluhan relawan bencana gempa, dosen, pelajar, dan swasta mengikuti kuliah tamu dan pelatihan perbaikan dan pembuatan rumah tahan gempa yang digelar Pusat Kajian Pengelolaan Risiko Bencana Fakultas Teknik Universitas Mataram (Unram). Kegiatan berlangsung selama dua hari mulai tanggal 24-25 September.

Kepala Pusat Kajian Pengelolaan Risiko Bencana Eko Pradjoko, PhD., mengungkapkan para peserta yang mengikuti kuliah tamu dan pelatihan ini merupakan para relawan bencana gempa. Termasuk juga para siswa SMK di Mataram.

Dikatakan Eko, para relawan ini juga masuk dalam kelompok warga pembangunan rumah yang dinantinya akan dibangun oleh pemerintah. Mereka para relawan ini harus diberi pemahaman terkait rumah tahan gempa sebelum akhirnya membangun rumah-rumah penduduk nantinya. “Relawan suapaya Mataram (Suara NTB) agar bagaimana mereka bisa membantu Kemajuan teknologi yang semakin pesat dapat menjadi masyatakat,” ungkap Eko. tantangan tersendiri bagi para guru PAUD untuk terus meSelama pelatihan dua hari, ujarnya, relalek teknologi. Ini bukan tanpa alasan, karena dengan menjawan diberi berbagai materi terkait dengan di guru yang update terhadap perkembangan teknologi mamhunian tahan gempa. Termasuk memberikan pu menghasilkan metode-metode belajar baru yang efektif. materi praktikum terkait bagaimana memKepala Pustekom Kementerian Pendidikan dan Kebubuat rumah yang tahan terhadap bencana dayaan (Kemendikbud) Dr. Umi Kulsum Nurhayati M.Pd. gempa. “Hari kedua praktik perbaikan banM.Si saat mengisi seminar nasional yang digelar BP PAUD gunan yang rusak dan ada praktik di bawah,” dan DIKMAS NTB, Senin (24/9) mengungkapkan bahkan jelasnya. dengan memanfaatkan teknologi terbaru di kalangan murid Pihaknya berharap agar peserta dapat PAUD, belajar mereka bisa lebih semangat. memberi pengetahuan pada relawan lainnya Selain itu dengan tetap up date terhadap teknologi, bisa agar mereka dalam membangun rumah siap menciptakan metode-metode belajar baru seiring dengan adandengan bangunan tahan gempa. “Yang ikut ya teknologi terbaru, sehingga peserta didik akan lebih semandi sini bisa menularkan ke orang lain. Banygat untuk belajar. Dikatakannya pula, sesuai visi pendidikan ak relawan, LSM yang bergerak di lapangan, nasional yakni membangun insan Indonesia cerdas dan kompetidari desa, alumni yang kebetulan tinggal di tif, maka masalah utama pendidikan yakni meningkatnya kualKLU,” ujarnya. itas dan daya jangkau pendidikan harus diatasi.

Lebih jauh disebutkan Eko, kalau secara Keberadaan teknologi informatika (TIK) dapat mendukung umum hasil penelitian Pusat Kajian Pengeloupaya mengatasi problem tersebut. Agar diketahui bahwasanlaan Risiko Bencana menemukan rumah yang ya Indonesia memiliki 2.783.321 guru, 258.946 sekolah, terseterdampak gempa beberapa waktu lalu dibanbar di wilayah yang luas dan bervariasi karakteristiknya. gun tidak dengan kesadaran tahan gempa.

Berdasarkan Permendiknas 2006, setiap guru diharapkan Padahal kalau saja ada pemahaman memiliki kompetensi memanfaatkan TIK untuk kepentingan masyarakat kalau dalam membangun rumah pembelajaran. Perkembangan TIK mengalami kemajuan pesat supaya lebih tahan gempa, ini tidak terlalu sehingga perlu diikuti upaya pengembangan SDM untuk memansulit. “Kita lihat banyak rubuh itu berarti ada faatkan TIK. Untuk itu, standar para pendidik terutama di tingkat yang sesuatu yang salah saat bangun rumah,” PAUD ialah setidaknya mempunyai kemampuan memanfaatsambungnya. kan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penye(Suara NTB/ist) Sebagai contoh ada syarat yang kurang mislenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. Di samping H. Karnain alnya kualitas bahan bangunan seperti bata, itu, pendidik PAUD dapat memanfaatkan teknologi informasi Giri Menang (Suara NTB) pasir. “Kalau toh tidak bisa pakai tulangan dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Pelan tapi pasti, SMPN 5 Lembeton, secara ilmu teknik gempa perlu kita Misalnya dengan memanfaatkan model media audio. Para penbar mulai menunjukkan prestasi di kasih kekuatan. Tulangannya diperpanjang. didik melalui pembelajaran ini akan mampu menerapkan prinsip level kabupaten, provinsi hingga Punya uang saja boleh terbatas ,tapi dari awal “belajar melalui bermain” secara interaktif, melalui kegiatan berntingkat nasional. Sebagai sekolah memang harus dipersiapkan. Ada uang tapi yanyi, bermain, dan bercerita yang memungkinkan anak-anak salyang terbilang baru, sekolah yang pemahaman kurang,” tutupnya. (dys) ing berinteraksi baik dengan teman maupun pendidik. (dys) dipimpin H. Karnain ini mampu bersaing dengan sekolah lain di Lobar bahkan NTB. Terbukti, sekolah ini berhasil mewakili NTB di level nasional pada lomba Olimpiade Literasi Bahasa Inggris. Untuk ikut baru seiring dengan adanya teknolo- ikuti upaya pengembangan SDM Mataram (Suara NTB) lomba ini pun cukup dramatis, kareKemajuan teknologi yang se- gi terbaru, sehingga peserta didik untuk memanfaatkan TIK. Untuk na pada saat proses pengiriman vidmakin pesat dapat menjadi tantan- akan lebih semangat untuk belajar. itu, standar para pendidik terutama eo dan berkas lomba pihak sekolah Dikatakannya pula, sesuai visi di tingkat PAUD ialah setidaknya gan tersendiri bagi para guru PAUD dan peserta didik dirundung rasa untuk terus melek teknologi. Ini bu- pendidikan nasional yakni mem- mempunyai kemampuan memantakut lantaran diguncang gempa. kan tanpa alasan, karena dengan bangun insan Indonesia cerdas faatkan teknologi informasi dan koKepala SMPN 5 Lembar H. menjadi guru yang update terhadap dan kompetitif, maka masalah munikasi untuk kepentingan penyeKarnain ditemui di kantornya perkembangan teknologi mampu utama pendidikan yakni men- lenggaraan kegiatan pengembangan mengakui prestasi non akademik menghasilkan metode-metode be- ingkatnya kualitas dan daya jan- yang mendidik. Di samping itu, penyang berhasil diraih, satu bulan didik PAUD dapat memanfaatkan gkau pendidikan harus diatasi. lajar baru yang efektif. lalu pihaknya mengirim siswinya Keberadaan teknologi informati- teknologi informasi dan komunikaKepala Pustekom Kementerian ikut lomba bercerita Bahasa IngPendidikan dan Kebudayaan (Ke- ka (TIK) dapat mendukung upaya si untuk berkomunikasi dan gris ke tingkat nasional. Lomba mendikbud) Dr. Umi Kulsum mengatasi problem tersebut. Agar mengembangkan diri. ini lanjutan dari hasil olimpiade Misalnya dengan memanfaatNurhayati M.Pd. M.Si saat mengi- diketahui bahwasanya Indonesia Literasi tingkat kabupaten yang si seminar nasional yang digelar BP memiliki 2.783.321 guru, 258.946 kan model media audio. Para pendigelar beberapa waktu lalu.

PAUD dan DIKMAS NTB, Senin sekolah, tersebar di wilayah yang luas didik melalui pembelajaran ini “Kami juara 2 kabupaten Lobar, akan mampu menerapkan prinsip (24/9) mengungkapkan bahkan den- dan bervariasi karakteristiknya. lalu berlanjut ke tingkat nasionBerdasarkan Permendiknas “belajar melalui bermain” secara gan memanfaatkan teknologi teral wakili NTB. Berkas yang kami baru di kalangan murid PAUD, be- 2006, setiap guru diharapkan me- interaktif, melalui kegiatan bernyakirim sudah diterima oleh pusat,” miliki kompetensi memanfaatkan nyi, bermain, dan bercerita yang melajar mereka bisa lebih semangat. kata Karnain. Berkas yang Selain itu dengan tetap up TIK untuk kepentingan pembelaja- mungkinkan anak-anak saling berdikirim untuk lomba ini jelasnya date terhadap teknologi, bisa men- ran. Perkembangan TIK mengalami interaksi baik dengan teman mauberupa proposal Bahasa Inggris ciptakan metode-metode belajar kemajuan pesat sehingga perlu di- pun pendidik. (dys)

Guru PAUD Diminta Melek Teknologi

Guru PAUD Diminta Melek Teknologi

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Peserta didik TK Putra I Mataram bersama guru-guru berfoto bersama saat kegiatan outing class untuk trauma healing, Sabtu (22/9) lalu. genal berbagai satwa yang ada di lokasi kegiatan. Yuniarti berharap dengan seringnya anakanak TK Putra I Mataram melaksanakan kegiatan di luar kelas, mental mereka dapat terasah.

“Dengan seringnya anak-anak berkegiatan luar area kelas dapat menumbuhkan mental mandiri dan percaya diri,” harapnya.

Pembelajaran di TK Putra I

Mataram pascagempa bumi dilaksanakan pada Senin (27/8) lalu. Yuniarti menyampaikan, proses pembelajaran dilakukan hanya sampai Pukul 10:00 Wita.

Selain pembelajaran yang sudah berlangsung, pihaknya juga tetap melakukan kegiatan doa bersama di awal pembelajaran untuk mendoakan semua korban yang terkena bencana. (ron)

Olimpiade Literasi Bahasa Inggris

SMPN 5 Lembar Wakili NTB di Tingkat Nasional

(Suara NTB/ist)

LITERASI - Siswa SMPN 5 Lembar Siti Maesaroh yang wakili NTB di Lomba Olimpiade Literasi Tingkat Nasional dan video cerita atau story telling an siswanya tetap masuk, namun pihak sekolah mengurangi volume lengkap dengan referensi.

Dalam cerita ini dimasukkan jam belajar dari biasanya 40 latar belakang cerita lengkap den- menit menjadi 30 menit. Kemugan refrensi. Selain itu dikirim dian saat masa tanggap darurat juga video anak yang lagi berceri- anak-anak tidak belajar dalam ta tentang cerita bau nyale dan cer- kelas, namun di bawah pohon. Pihaknya pun memberikan motivaita tentang Singapura.

Pada saat proses pengiriman ber- si untuk menghilangkan rasa traukas dan pengambilan video bercerita ma anak-anak. “Termasuk kita ini Lombok Barat tengah dilanda lakukan ceramah pendekatan kegempa bumi. Hal ini pun sempat pada anak-anak,”ujarnya.

Beberapa pekan sudah berlalu, menyebabkan anak-anak trauma, namun pihaknya terus memberikan gempa sudah tidak terjadi lagi. Semotivasi dan semangat bagi peserta jak selesai tanggap darurat proses bedidiknya. Persiapan dimulai dari keg- lajar pun sudah normal. Kondisi pemiatan latihan rutin pada hari Senin belajaran pun berhasil dikejar ketingdan Kamis di tengah guncangan gem- galan. Pihak guru mengejar ketertingpa. Meskipun diguncang gempa, anak galan pelajaran dengan memaksididiknya tetap giat berlatih. “Beber- malkan pemberian penugasan dan apa kali ketika ambil gampar video belajar kelompok di rumah serta disterjadi gempa, anak-anak sih sem- kusi kerja kelompok. Walaupun mapat trauma namun kami terus beri teri agak padat namun itu tuntutan kurikulum supaya bisa terkejar. motivasi untuk mereka,”ujarnya.

Ia pun memastikan dampak keSiswanya yang ikut lomba ini sendiri bernama Siti Maesaroh, tertinggalan pelajaran tak berpensiswa kelas 9 asal Dusun Nyiur garuh terhadap persiapan ujian tenLembang Desa Jantung. Selain gah semester yang diadakan tangitu pihaknya juga tengah persiap- gal 24 September. Pihaknya juga kan anak-anak ikut kompetisi memberikan pengayaan kepada baca puisi tingkat provinsi yang murid yang akan menghadapi UN. diadakan pusat bahasa tanggal “Khusus kelas 9 kita berikan pengayaan dan ada tambahan jam un22 Oktober mendatang.

Ia menambahkan Proses keg- tuk pengayaan persiapan ujian UN iatan belajar mengajar di sekolah tiap hari Sabtu selama 4 mulai normal pascagempa. Di jam,”ujarnya. Untuk persiapan UN, awal terjadi gempa atau pada akan digelar uji coba pada bulan saat kondisi darurat, proses KBM Mei dan Akhir Oktober akan diadasempat terganggu. Meski demiki- kan try out pertama. (her)

SUARA NTB Selasa, 25 September 2018

SUARA NTB

Halaman 11

Nomor Pertandingan Panjat Tebing Bertambah (Suara NTB/uki)

SOAL BAWANG - Anggota dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima melakukan audiensi terbuka dengan mahasiswa membahas soal bawang merah, di kantor DPRD setempat, Senin (24/9).

Harga Bawang Terpuruk, Dewan dan Disperindag Menghadap Kemendag Bima (Suara NTB) Anggota Komisi II DPRD dan sejumlah perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bima menghadap Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk membahas terkait terus anjloknya harga bawang merah Bima.

Hal itu disampaikan Anggota dewan Kabupaten Bima, Ir. Ahmad didampingi Wakil Ketua DPRD, Syamsuddin, S.Sos saat melakukan audiensi terbuka dengan ratusan mahasiswa yang mengelar unjuk rasa terkait turunnya harga bawang merah, di kantor DPRD setempat, Senin (24/9).

Menurut Ahmad, pihaknya juga telah menerima salinan surat permohonan dari Bupati Bima, yang meminta Kemendag untuk tidak mengimpor bawang merah karena akan berdampak anjloknya harga bawang dari dalam negeri, terutama di Bima.

“Teman-teman komisi II dan Dinas terkait saat ini masih berada di Jakarta dan dalam waktu dekat akan kembali.

Kita berharap hasilnya memuaskan,” katanya.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Kota dan Kabupaten Bima menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah lokasi terkait anjloknya harga bawang merah, seperti di Disperbun, Disperindag, Bulog Bima dan DPRD Kabupaten Bima, Senin (24/9).

Selain menuntut agar menolak impor bawang. Mahasiswa juga mendesak DPRD agar membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kemudian menstabilkan harga pestisida dan kelangkaan pupuk.

Mengenai tuntutan mahasiswa tersebut, DPRD setempat akan mengantensi khusus pembentukan Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kata Ahmad Perda akan menjadi perda Inisiatif Dewan setempat.

“Kami harap teman-teman mahasiswa tetap bersabar.

Karena proses pembentukan Perda ada mekanismenya.

Salahsatunya diusulkan melalui Proglegda,” katanya.

Sementara mengenai harga pupuk dan pestisida yang terus merangkak naik, Ahmad mengaku pihaknya sudah mengupayakan dan meminta Pemerintah derah untuk melakukan pengawasan dan memberikan sanksi terhadap pengecer nakal.

“Selain itu, kami juga meminta para pengecer agar memasang spanduk atau baliho, terkait kelompok dan jumlah berapa saja yang bisa dibeli,” pungkasnya. (uki)

Mataram (Suara NTB) Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) NTB akan menambah jumlah nomor pertandingan ringan di Porprov NTB, yang akan digelar di Gelanggang Olahraga Pemuda Mataram, 9-17 September 2018.

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) FPTI NTB, Adi Hendra Susanto yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram belum lama ini mengatakan jumlah nomor yang dipertandingkan di Porprov NTB 2018 sebanyak 20 nomor pertandingan. Sebanyak 20 nomor pertandingan itu adalah lead putra, lead putri, lead team putra, lead team putri,

lead team mix, boulder putra, boulder putri, boulder team putra, boulder team putri dan boulder team mix.

Selanjutnya, nomor speed WR putra, speed WR putri, speed WR team putra, speed WR team putri, speed WR team mix, speed classic putra, speed classic putri, speed classic team mix, combined putra dan combined putri. “Jumlah nomor

yang dipertandingkan di panjat tebing sebanyak duapuluh nomor pertandingan,” ucapnya.

Dikatakan Adi, jumlah kelas yang dipertandingkan di Porprov NTB 2018 lebih banyak bila dibandingkan Porprov NTB sebelumnya. Bila di Porprov NTB 2014 mempertandingkan sebanyak 18 nomor, namun di Porprov NTB 2018 akan mempertanding-

(Suara NTB/ula)

SAMBUTAN - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin saat memberikan sambutan pada acara bimtek kearsipan daerah di gedung PKK Dompu, Senin (24/9).

FPTI untuk menjaring atlet yang dipersiapkan di PON 2020, sehingga dipandang perlu penambahan nomor pertandingan.

Selain penambahan jumlah nomor pertandingan, pihak FPTI NTB juga memastikan peserta pertandingan panjat tebing di Porprov NTB yang akan diikuti sebanyak 9 kabupaten/kota di NTB. Dan FPTI Sumbawa dipastikan satu-satunya kabupaten di NTB yang tak menurunkan atlet, pasalnya FPTI Sumbawa tak punya atlet yang dipersiapkan mengikuti Porprov NTB. (fan)

Petinju Sumbawa Bidik Enam Emas di Porprov NTB Mataram (Suara NTB) Tim tinju NTB memasang target tinggi di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB, 9-17 Desember 2018. Mereka membidik target enam medali emas dari delapan kelas yang akan diikuti.

“Target kami di Porprov NTB 2018 meraih enam medali emas. Dan kami sudah menyiapkan delapan petinju yang akan ikut Porprov,” ucap Pelatih Tinju Sumbawa, Muhammad Ali saat dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Senin (24/9).

Muhammad Ali yang merupakan mantan pelatih Pelatnas ini mengungkapkan terget enam medali emas di Porprov NTB 2018 memang cukup berat. Pasalnya, pada Porprov NTB 2014 kontingen tinju NTB meraih dua emas, dua perak dan satu perunggu.

Itu artinya bila enam emas bisa diraih di ajang multi event regional NTB, maka peningkatan prestasi 300 persen dari presta-

Bupati HBYAjak Jaga Keberhasilan dengan Benahi Sistem Administrasi Dompu (Suara NTB) Aparatur lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu diajak menjaga keberhasilan yang sudah dicapai dengan sistem administrasi yang benar. Secara fungsi pemerintahan, Kabupaten Dompu menjadi daerah yang paling progresif dalam menurunkan angka kemiskinan.

Hal itu disampaikan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin pada acara bimbingan tekhnis (bintek) pengelolaan kearsipan SKPD di lingkup Pemda Dompu, Senin (24/9) kemarin. “Kita memang secara fungsi pemerintahan, tidak ada lawan Kabupaten Dompu di seluruh Indonesia. Daerah yang paling progresif menurunkan angka kemiskinan itu, kabupaten Dompu. Karena itu, tugas utama pemerintah. Tugas utama pemerintah, memastikan rakyatnya makan,” katanya.

H. Bambang melanjutkan, dirinya akan mengalihkan ke urusan administrasi pemerintah yang lebih detail. Karena administrasi pemerintahan, surat menyurat dan kearsipan daerah di Dompu belum terkelola dengan baik. Kekalahan Pemda dalam gugatan kepemilikan lahan TPA Bara, karena tidak memiliki dokumen kepemilikan. Padahal Pemda sudah menguasai puluhan tahun dan mengeluarkan biaya milyaran untuk membangun fasilitas.

“Kantor Bupati ini, kalau saya tidak ancam pasang papan nama, tanah ini dijual milik H. Bambang M. Yasin, baru diurus sertifikatnya. Itupun masih ada yang datang bawa surat putih zaman Belanda, bahwa ini tanah leluhur saya.

Saya bilang, angkat saja tanahnya, tapi jangan bawa kantornya. Kenapa? Karena sistem kearsipannya,” ungkapnya.

Ia pun mengungkapkan keinginannya meninggalkan sistem pemerintahan yang baik bagi Bupati hasil Pilkada 2021 mendatang. Tidak seperti saat awal menjabat sebagai Bupati di tahun 2010 – 2011, tiba – tiba meledak urusan rentenir.

“Selama bertahun – tahun disembunyikan, dipelihara.

Karena ada orang – orang yang mengambil keuntungan dari situ. Begitu saya masuk, tidak bisa lagi, sehingga itu yang membuatnya meledak. Jadi bukan karena saya rentenir itu.

Kebiasaan lama yang tidak bisa dilanjutkan lagi. Saya mau urusan arsip ini, seperti itu,” katanya.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Dompu, Rohyani, SH dalam laporannya menyampaikan, bintek kearsipan daerah ini diharapkan bisa mengelola kearsipan daerah secara profesional dan diikuti oleh seluruh SKPD. Karena urusan kearsipan ini menjadi tugas dan tanggungjawab SKPD dalam memilah dan memilih dokumen untuk diarsipkan. Selama ini, dokumen – dokumen kearsipan SKPD ditumpuk dalam kardus dan karung tampa dipilah sesuai fungsi serta jenisnya.

“Di SKPD lah yang memilah arsip sebelum dibawa ke Perpustakaan, karena SKPD yang lebih paham dokumen sesuai tupoksinya,” kata Rohyani.

Ia pun mengingatkan, kasus kekalahan Pemda Dompu dalam gugatan kepemilikan lahan TPA Bara. Kekalahan itu disebabkan Pemda tidak memiliki dokumen bukti kepemilikan atau dokumen pembebasan lahan. Untuk menghindari, penataan dokumen kearsipan ini harus dilakukan dan terus dibenahi. “Kearsipan ini nanti akan kita lombakan,” katanya. (ula)

kan 20 nomor pertandingan.

Itu artinya ada dua nomor tambahan di Porprov NTB tahun 2018, yakni combined putra dan combined putri. Sementara pada Porprov NTB tak dipertandingkan nomor combined putra dan combined putri.

Penambahan dua kelas baru itu kata Adi mengacu pada nomor pertandingan cabor panjat tebing di Pekan Olahraga Nasional (PON).

Maklum di PON di Papua tahun 2020 akan mempertandingkan nomor combined. Hasil Porprov NTB 2018 akan menjadi acuan

(Suara NTB/ist)

DANSA - Duet atlet dansa Ni Nyoman Ivana Maharani (kiri) dan I Wayan Adi Purana beraksi dalam sebuah kesempatan, belum lama ini.

Rani dan Adi Siap Jajal Kompetisi Dansa Internasional di Bali Mataram (Suara NTB) Ikatan Olahraga Dansa Indonesia (IODI) Bali akan menjadi tuan rumah Kejurnas Internasional Dansa tanggal 2528 Oktober 2018. Atlet dansa NTB pun siap ambil bagian di event internasional yang bertajuk Bali Open itu.

Adalah Ni Nyoman Ivana Maharani dan I Wayan Adi Purana Sanjaya yang siap ambil bagian di kompetisi dance internasional itu. Saat ini kedua atlet cilik itu pun tengah menjalani latihan menghadapi event internasional itu. Mereka dilatih oleh pelatih dansa IODI NTB, Marcel De Rijk.

Orang Tua Atlet, I Nengah Karang Wijaya yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Senin (24/9) kemarin membenarkan bila kedua anaknya, Ni Nyoman Ivana Maharani dan I Wayan Adi Purana Sanjaya tengah mempersiapkan diri meng-

hadapi beberapa event internasional. Salah satunya Festival Internasional Dance di Bali bulan Oktober 2018. Saat ini kedua putra putrinya itu dilatih oleh pelatih IODI NTB. “Saat ini Rani dan Adi sedang persiapan mengikuti kejuaraan internasional dansa di Bali bulan Oktober dan di Cina bulan November. Selain itu dia juga akan engikuti kejurnas di Jakarta,” ucapnya.

Di tempat terpisah, Ketua IODI NTB, Dewa Made Wija yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya membenarkan bila pihaknya tengah mempersiapkan sejumlah atlet menghadapi event internasional tahun 2018. Namun demikian untuk kepastian keberangkatan atlet-atletnya di event internasional di Bali bulan Oktober masih dibahas secara serius di internal IODI NTB. “Untuk mengikuti kejua-

raan internasional di Bali bulan Oktober belum bisa kita putuskan, karena masih akan dibahas di internal kami. Namun demikian untuk atlet sudah melakukan persiapan termasuk Rani dan Adi tetap latihan,” ujarnya.

Selain disiapkan mengikuti kejuaraan internasional dansa di Bali, Rani dan Adi juga disiapkan untuk mengikuti kejuaraan internasional di Cina bulan November. Saat ini pihak IODI NTB sedang mencarikan dana untuk keberangkatan atletatletnya mengikuti event nasional dan internasional.

Sebagaimana diketahui kedua atlet dansa NTB, Adi dan Rani sudah sering tampil di event internasional. Sebelumnya kedua atlet itu pernah meriah peringkat 20 besar dunia di kejuaraan internasional di Belanda, Singapore, Thailand dan Malaysia. (fan)

Semua Parpol di Dompu Serahkan Laporan Awal Dana Kampanye Dompu (Suara NTB) Masa kampanye pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden/Wakil Presiden tahun 2019 di Kabupaten Dompu diawali penandatanganan kesepakatan kampanye damai. Partai politik (Parpol) pun diharuskan menyerahkan salinan rekening untuk laporan awal dana kampanye dan terancam dibatalkan kepesertaan pemilu bagi parpol yang tidak menyerahkannya.

Ketua KPU Dompu, Rusdiyanto, ST kepada Suara NTB, Senin (24/9) kemarin mengaku, semua partai politik peserta pemilu 2019 di Kabupaten Dompu telah menyerahkan rekening laporan awal dana kampanyenya hingga Minggu (23/9) pukul

18.00 wita.

“Jadi semua partai politik di Dompu telah menyerahkan rekening laporan awal dana kampanye hingga pukul 18.00 Wita kemarin,” katanya.

Ketua Divisi Hukum KPU Dompu, Drs. Arifuddin yang dihubungi terpisah mengatakan, dari 16 partai politik peserta pemilu dilakukan tahap penelitian. Hasilnya, hanya PBB yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat laporan awal dana kampanye peserta pemilu. “Alhamdulillah, 16 parpol di Dompu sudah menyerahkan laporan awal dana kampanyenya. Selanjutnya, kita lakukan penelitian,” jelasnya.

Hasil penelitian, lanjut Arifuddin, hanya PBB yang laporan awal dana kampanyenya

memenuhi syarat. Parpol yang belum memenuhi syarat laporan awal dana kampanye, diberi kesempatan untuk perbaikan selama 5 hari hingga 27 September 2018.

Setelah menyampaikan laporan awal dana kampanye, parpol peserta pemilu juga diharuskan untuk menyampaikan laporan pengeluaran dana kampanye (LPDK) paling lambat delapan hari setelah hari pencoblosan. Bagi parpol yang tidak menyerahkan LPDK, parpolnya tidak akan ditetapkan sebagai pemenang pemilu.

“Laporan pengeluaran dana kampanye ini yang berdampak hukum, bisa tidak ditetapkan sebagai pemenang pemilu parpolnya,” ungkapnya. (ula)

si sebelumnya. Peningkatan perolehan medali emas itu bakal menjadi sejarah baru bagi prestasi petinju Sumbawa.

Meski target enam emas tersebut dirasakan berat, namun sebagai pelatih harus bisa bisa mewujudkan itu, karena salah satu visi pelatih harus memiliki cita-cita yang tinggi untuk mengangkat prestasi olahraga tinju Sumbawa. Untuk itu, Ali ingin atletnya bisa meraih lebih dari dua emas dan kalau bisa enam medali emas.

Untuk meraih target enam di Porprov NTB, Ali mengaku sudah mempersiapkan delapan petinju yang akan tampil di Porprov NTB 2018. Namun sayangnya Ali belum dapat membeberkan delapan petinju yang disiapkan itu, menurutnya delapan petinju itu terdiri dari tujuh putra dan satu putri.

“Kita akan mengirim tujuh petinju putra dan satu petinju putri. Namanya masih dirahasiakan dulu,” jelasnya. (fan)

SUARA NTB

Selasa, 25 September 2018

Hipmi NTB

Minta Bank Penyelenggara KUR Ringankan UKM Terdampak Gempa Mataram (Suara NTB) Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) NTB, Sawaludin meminta kepada bank penyelenggara pemberian Kredit Usaha Rakyat(KUR) kepada UKM untuk meringankan cicilan UKM terdampak gempa.

Masalahnya, UKM saat ini mengalami persoalan cukup kompleks setelah gempa beruntun menghantam daerah NTB. ‘’Hajat dasar disalurkannya KUR tersebut untuk membantu UKM berproduksi dan bertumbuh, sehingga survive dengan pinjamn modal yang diberikan. Karena itulah, manakala UKM penerima KUR tersebut dilanda masalah, bank penyelenggara itu pun semestinya mau memahami kondisi UKM itu,’’ kata Sawaludin kepada Suara NTB di Mataram, Senin (24/9).

Dikatakan, saat ini Hipmi NTB telah menyiapkan surat khusus yang akan ditujukan kepada bank penyelenggara KUR untuk memberikan keringan terhadap UKM yang terdampak gempa. ‘’Mungkin cicilannya bisa di-rescheduling atau diperpanjang cicilannya,’’ katanya. Sebab jangankan un-

tuk terus berproduksi, rumahrumah penerima UKM itu saja banyak yang mengalami kerusakan. ‘’Bisa jadi mereka lebih memikirkan upaya membangun kembali rumah atau bangunan tempat berproduksi, ataupun pabriknya, ketimbang berproduksi. Jadi, UKM yang demikian harus diperhatikan,’’ ujarnya.

Sawaluddin bersama dengan kepengurusan baru Hipmi NTB, katanya, telah melakukan pendataan terhadap UKM yang mengalami kerusakan. Ada banyak jenis kerusakan yang dialami UKM tersebut. ‘’Yang paling parah yakni akibat gempa, tidak banyak transaksi yang dilakukan atas penjualan hasil UKM tersebut. Tempat berproduksi dan peralatan yang rusak praktis membuat UKM nyaris lumpuh,’’ ujarnya.

Tetapi Hipmi NTB, kata Sawaludin, tidak hanya prihatin terhadap nasib UKM dimaksud. ‘’Kami juga membesarkan hati mereka untuk tidak berhenti berproduksi.

Masih banyak solusi atas niat mereka

yang ingin bangkit dari bencana yang dialami,’’ katanya.

Dalam catatan Hipmi NTB, masih banyak UKM yang masih belum memperoleh kemudahan mengakses permodalan lewat program KUR tersebut. ‘’UKM tersebut terusmenerus kami lakukan pembinaan, sehingga kelak mereka layak memperoleh KUR atau pinjaman modal yang lebih besar lainnya,’’ katanya. Sedangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang telah berjalan tetap diawasi dan mendorong mereka untuk terus tumbuh. (038/*)

Sawaludin (Suara NTB/ist)

Halaman 12

Pemkot Sebaiknya Jembatani Pengiriman Hasil Pertanian ke Luar Daerah Mataram (Suara NTB) Saat ini harga sejumlah komoditas mengalami penurunan. DPRD Kota Mataram meminta agar Pemkot dapat menjembatani penjualan hasil pertanian dan peternakan itu ke luar daerah. Sebab banyak dari mereka yang tidak memiliki akses untuk menjual ke luar daerah.

“Di sinilah fungsi pemerintah. Pemerintah harus bisa stabilkan harga. Memang pas harga-harga naik, semua ribut. Pas harga anjlok masyarakat diam karena senang. Tapi kasihan juga produsen kita ini, mereka jadi rugi,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram Drs. H. M. Zaini, Senin (24/9).

Ia mengatakan bahwa kondisi saat ini memang membuat permintaan dari warga menurun. Tidak hanya warga, industri dan pelayanan jasa juga menurunkan permintaannya. Sehingga stok menjadi melimpah dan

harga menjadi turun. Ini dinilai menguntungkan warga namun merugikan produsen.

“Pemkot perlu memberikan jalan atau menjembatani para petani dan peternak kita untuk bisa menjual produksinya ke luar. Sehingga mereka tidak merugi dan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak,” ujarnya.

Pihaknya akan berdiskusi dengan dinas terkait untuk membicarakan solusi yang tepat. Sehingga ada jalan keluar terhadap anjloknya harga-harga berbagai komoditas di Kota Mataram. Selain menjual keluar, ia berharap Pemkot Mataram dapat mencari solusi dengan menstabilkan harga-harga. Ini merupakan solusi yang paling tepat agar konsumen dan produsen tidak rugi.

“Cara menstabilkannya bagaimana, ini yang perlu kita diskusikan dengan dinas terkait. Besok kita ajak diskusi untuk membahas ini. Semoga ada solusi,” ujarnya.

Ia juga melihat bahwa penurunan harga ini disebabkan menurunnya permintaan dari sektor jasa atau industri. Salah satunya sektor pariwisata atau perhotelan. Sebelumnya hotel menjadi salah satu sektor yang banyak menyerap hasil pertanian dan peternakan warga. Namun setelah bencana gempa, permintaan dari perhotelan menurun drastis.

Hal ini juga disebabkan sedikitnya tamu hotel yang menginap. Tentu saja ini imbas dari sedikitnya wisatawan yang berkunjung ke Kota Mataram.

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR3415BY NOKA/NOSIN : MH1JFG129CK80477C/ JF51E-2778485 AN. SHERLIES OLISKA HILANG DISEKITAR JL. UDAYANA MATARAM HILANG STNK R2 YAMAHA DR5352AU NOKA/NOSIN : MH35TL0025K089260/ 5TL089257 AN. ISWARYUDI, SH HILANG DISEKITAR JL. GAYAJANA MALANG

HILANG HILANG STNK R2 NOPOL DR6521BF NOKA/NOSIN : MH35TL0068K919839/5TL919971 AN. R. HARDOYO,SE HILANG DISEKITAR JL. SWAKARYA KEKALIK HILANG STNK R2 HONDA DR4602AK NOKA/NOSIN : MH1JBE213BK1C8048/ JBE2E-1107912 AN. MUJTAHIDIN HILANG DISEKITAR JL. GOTONG ROYONG PEJERUK AMPENAN HILANG STNK R2 HONDA DR6594AN NOKA/NOSIN : MH1KEVAI53K376159/KEVAE-1375343 AN. LALU ONENG WIRANATA HILANG DISEKITAR JL. UMUM PRAYA

RUPA-RUPA

SALON

DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa(setrika waja h ) : M n g n c a n g k n Kulit,Mngurangi Kriput, flek, Komedo,Mcrhkan Kulit,Mngangkt Klopak Mata,Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment k Rmh Anda Min.2org, ,Jl.Lalu Mesir,Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

q

“Itulah mengapa sektor jasa ini sangat besar pengaruhnya terhadap yang lainlain. Termasuk sektor pertanian dan peternakan kita.

Maka dari itu kita perlu menstabilkan semuanya. Sehingga perekonomian warga ini bisa semakin membaik,” ujarnya. (lin)

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

LOWONGAN

MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

 Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 25 September 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Selasa, 25 September 2018

Perlementaria

Halaman 14

Kerjasama Harian Suara NTB dengan Sekretariat DPRD NTB

Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Sampaikan Visi-Misi kepada DPRD NTB

(Suara NTB/ndi)

Fraksi Partai Golkar

Fraksi Partai Gerindra

(Suara NTB/ndi)

(Suara NTB/ndi)

Gubernur dan Wakil Gubernur NTB berpose bersama dengan Pimpinan DPRD NTB, usai sidang paripurna istimewa penyampaian pidato visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023.

Fraksi PPP

Fraksi Hanura

(Suara NTB/ndi)

Fraksi PKB

runan empat program. Ke empat, gemilang pembangunan pedesaan dan lingkuangan dengan tiga turunan program, dan bidang terakhir, yakni gemilang pembangunan pariwisata, dengan dua turunan program yakni memperbanyak penerbangan domestik dan optimalisasi memanfaatkan destinasi unggulan dan kawasan strategis.

Terakhir disampaikan Dr. Zul, ia menekankan fokus perhatian pemerintah NTB dalam waktu dekat ini yakni percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi yang terjadi di beberapa daerah kabupaten/kota di NTB. Di mana diketahui dari hasil pendataan terakhir, bencana gempa bumi telah menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 564 jiwa, korban luka-luka sebanyak 1.469 jiwa, dan 369 ribu pengungsi. “Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi akan menjadi fokus perhatian ke depan yang urgen. Ini akan menjadi langkah awal kami yang sudah mulai kami lakukan,’’ pungkasnya. (ndi/*)

Fraksi PDI-P

Fraksi PAN

(Suara NTB/ndi)

Fraksi PKS

(Suara NTB/ndi)

Fraksi Partai Demokrat

(Suara NTB/ndi)

Mantan Wakil Gubernur, mantan Bupati, mantan Ketua DPRD NTB, dan tokoh masyarakat hadir mengikuti sidang paripurna istimewa penyampaian pidato visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023.

(Suara NTB/ndi)

Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda saat memimpin jalannya sidang paripurna istimewa penyampaian pidato visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023.

berkeadilan dan memantapkan stabilitas keamanan. ‘’Alhamdulilah sebagai gubernur baru NTB, visi dan misi sederhana yang kami sampaikan ini, kami harapkan mampu kita gerakkan secara bersama-sama, terutama sinergisitas antara eksekutif-legislatif.’’

Visi NTB Yang Gemilang tersebut dibagi dalam lima bidang dengan 15 turunan rincian program, Bidang pertama yakni Gemilang Pendidikan dan Kesehatan. Pada bidang ini memiliki tiga rincian program yakni pertama mengirim 1000 putra dan putri NTB untuk sekolah ke luar negeri, ke dua memberikan jaminan kesehatan bagi orang miskin, serta ke tiga memperkuat peran perempuan sebagai ujung tombak pembangunan pendidikan dan kesehatan. ‘’Kami punya mimpi mengirim 1000 putra dan putri NTB sekolah ke luar negeri setiap tahun,’’ sebutnya.

Bidang ke dua, gemilang pemberdayaan ekonomi dan industri dengan tiga program. Ke tiga, gemilang pembangunan sosial dengan tu-

integrasi dengan pemangku kepentingan dengan konsep pembangunan yang lebih baik dari sebelumnya. Ke dua mempercepat perwujudan masyarakat madani yang beriman dan berkarakter dengan prinsip dasar menghargai kemanusiaan, keberagaman, dan kesetaraan gender yang proporsiaonal. Ke tiga mempercepat penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan memberikan nilai tambah tinggi.

Ke empat, mempercepat peningkatan daya saing manusia sebagai pondasi daya saing daerah yang lebih kompetitif. Ke lima, mempercepat transpormasi birokrasi menjadi birokrasi yang bersih dan melayani. Ke enam, mempercepat pengelolaan sumber daya dan lingkungan yang produktif dan berkelanjutan. Ke tujuh, mempercepat pengembangan infrastruktur penopang sektor pariwisata, industrialisasi sektor unggulan, serta kawasan strategis. Ke delapan, menegakkan hukum yang

nya,’’ ucap Dr. Zul sapaan akrab Gubernur NTB ini. Dr.Zul mangaku sudah cukup akrab dengan ruang sidang paripurna DPRD NTB tersebut. Karena semasa ia menjadi pimpinan Komisi XI DPR RI kerap hadir pada saat penyerahan hasil pemeriksaan BPK. Pada kesempatan itu juga, Dr. Zul tidak lupa memberikan penghargaan kepada para pemimpin-pemimpin NTB terdahulu yang telah meletakkan pondasi pembangun yang akan ia lanjutkan dan sempurnakan dalam lima tahun ke depan. Para mantan Wakil Gubernur sebelumnya nampak ikut hadir dalam sidang parpurna tersebut seperti, H. L. Azhar dan H.Badrul Munir.

Adapun visi dari pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB hasil pilkada serentak 27 Juni 2018 ini, yakni ‘Membangun NTB Yang Gemilang’ yang akan diwujudkan dengan delapan misi pembangunan sebagai berikut. Pertama, mempercepat perwujudan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa yang transparan, tersistem dan ter-

bernur NTB agar secepatnya untuk menyusun RPJMD-nya, untuk kemudian dibahas bersama–bersama DPRD NTB. ‘’Paling lambat tiga bulan sejak dilantik, RPJMD sudah ditetapkan. Maka diharapkan untuk segera disusun untuk dibahas bersama,’’ ucap Isvie, sembari memberikan kesempatan kepada Gubernur NTB untuk menyampaikan pidato visi dan misi-nya.

Mengawali penyampaian pidato perdananya untuk menyampaikan visi-misi di hadapan DPRD NTB, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, menyampaikan komitmennya kepada masyarakat NTB yang telah memberikanya kepercayaan untuk mengemban amanah memimpin NTB melalui proses demokrasi Pilkada yang berjalan dengan lancar, aman dan damai. ‘’Kami berdua hadir sebagai pengemban amanah rakyat yang disuarakan melalui Pilkada serentak 27 Juni lalu, untuk melanjutkan estafet kepemimpinan daerah.

Insya Allah amanah ini akan kami laksanakan dengan sebaik-baikn-

(Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB) Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023 hasil Pilkada serentak 27 Juni 2018, Dr. H.Zulkieflimansyah – Dr. Hj.Sitti Rohmi Djalilah, telah resmi menjabat sejak dilantik oleh Presiden RI, Ir.H. Joko Widodo, pada 19 September lalu.

Pasangan pemimpin baru NTB lima tahun mendatang ini, kemudian menyampaikan visi dan misi-nya kepada para wakil rakyat di DPRD NTB dalam Sidang Paripurna Istimewa yang digelar, Senin (24/9).

Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda yang bertindak langsung sebagai pimpinan sidang, menjelaskan dalam pembukaan sidang paripurna, bahwa visi- misi tersebut penting untuk disampaikan karena akan menjadi landasan bagi pasangan gubernur dan wakil gubernur baru, dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi NTB lima tahun ke depan.

Karena itu, pada kesempatan itu pula, Isvie mengingatkan kepada pasangan Gubernur dan Wakil Gu-

Fraksi Bintang Restorasi

Wali Kota Mataram, H.Ahyar Abduh ikut mengahdiri sidang paripurna istimewa penyampaian pidato visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023.

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 25 September 2018

Sekolah Swasta Harapkan Pemerataan Pendidikan Mataram (Suara NTB) Pemerataan pendidikan antara sekolah swasta dan sekolah negeri diharapkan berjalan dengan seimbang. Berbagai cara bisa dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Gubernur NTB dan Wakil Gubernur (Wagub) NTB periode 20182023, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Salah satunya membangun sistem pengembangan profesional guru yang efektif, berimbang, dan merata.

Direktur Sekolah Kristen Tunas Daud (SKTD) Mataram, Dr. Kristyanto S. Boko, M.Pd., pada Kamis (20/9) berharap Dr. Zul dapat membangun sistem pengembangan profesional guru atau teacher professional development yang efektif, berimbang dan merata. “Kualitas pendidikan di NTB diusahakan oleh semua satuan pendidikan baik negeri maupun swasta baik guru PNS maupun guru swasta. Untuk itu sebagai ujung tombak pelaku pendidikan, guru PNS dan guru swasta mendapat pengembangan profesional yang proporsional secara merata di semua kabupaten/kota di NTB,” sarannya.

Ia menyarankan, sistem pegembangan profesional itu tidak hanya berhenti dalam bentuk pelatihan atau lokakarya, tetapi ditindaklanjuti dengan rencana implementasi di sekolah atau madrasah, mentoring dari trainer yang telah mengikuti ToT hingga evaluasi hasil.

Selain itu, Dr.Zul dan jajarannya mendukung perwujudan program penguatan pedidikan karakter yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan menjamin anti diskriminasi SARA, kemampuan ekonomi keluarga, dan kemampuan dan keunikan peserta didik. “Untuk terbentuknya generasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai patriotisme terhadap NKRI,” kata Kris.

Tidak kalah pentingnya, tantangan yang langsung dihadapi oleh gubernur baru yaitu mempercepat pemulihan trauma bagi para siswa, pendidik, dan tenaga kepedidikan di NTB. Melalui program NTB Bangkit melalui berbagai pembelajaran yang bermakna, berkualitas dengan metode kontekstual sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah atau madrasah.

“Mempercepat rekontruksi dan rehabilitasi fasilitas infrastruktur sekolah atau madrasah pasca gempa bumi,” sarannya.

Terlebih lagi, gubernur baru, menurut Kris perlu membangun sarana komunikasi yang terbuka melaui sosial media atau online dari Pemerintah Daerah atau dinas pendidikan terkai dengan Sekolah atau Madrasah. Itu dilakukan untuk memastikan semua program pemerintah pusat dan daerah diterima oleh semua sekolah atau madrasah, baik negeri dan swasta agar aspirasi berkaitan pendidikan dari seluruh rakyat NTB diterima dan ditindaklajuti Pemerintah Daerah.

Pihaknya dari SKTD Mataram mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Gubernur dan Ibu Wagub NTB periode 20182023. “Kami memiliki suatu keyakinan yang besar bahwa atas penyertaan dan ijin Tuhan Yang Mahakuasa, dengan latar pendidikan, pengalaman terutama di dunia pendidikan Bapak dan Ibu akan berhasil mensukseskan visi misi yang diusung terutama tiga komitmen NTB Gemilang bidang pendidikan,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala SMA Hang Tuah 3 Mataram, Muhiddin, S.Pd., pemerataan pendidikan menjadi satu hal yang penting diperhatikan oleh gubernur dan wakil gubernur NTB yang baru.

Terutama pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah negeri. “Sekolah swasta dalam penerimaan siswa baru jangan dibedakan antara negeri dan swasta,” katanya.

Pada pelaksanaan PPDB SMA dan SMK negeri di dua tahun belakangan ini, ada penambahan kuota di sejumlah SMA karena tingginya tuntutan masyarakat masuk ke sekolah negeri. Hal itu memicu sejumlah sekolah swasta tidak mendapatkan siswa sesuai kuota yang ditetapkan.

Muhiddin menekankan, PPDB merupakan rangkaian awal yang akan berpengaruh bagi sekolah. Jika PPDB di sekolah negeri berjalan dengan tepat, maka sekolah swasta akan mendapatkan siswa. Jika semua itu berjalan, makan kehidupan di sekolah swasta proses belajar mengajar dan sertifikasi guru juga bisa terlaksana dengan baik.

“Karena siswa kita ada, jadi artinya normal, tidak seperti saat ini, dua tahun terakhir ini, walupun bagi SMA Hang Tuah ada sedikit penambahan. Konsep zonasinya bagus, tapi pelaksanaannya masih belum pas, masih menumpuk di sekolah tertentu,” ujarnya. (ron)

Hadapi Praperadilan Dari Hal. 1 Karena menurut mantan jaksa KPK ini, OTT tidak dibenarkan dengan menjebak karena justru akan melanggar aturan.

Praperadilan menurutnya menjadi hak tersangka sebagai upaya lain untuk bebas dari jeratan hukum. Langkah ini sangat dihormatinya, karena diatur dalam hukum acara pidana. Intinya, pihaknya siap menghadapi. ‘’Kami sudah siap, apapun risikonya,’’ tegasnya.

Kajari mengaku sampai Senin (24/9) kemarin mengaku belum menerima tembusan praperadilan dari kuasa hukum HM. Ia sebatas tahu ada proses praperadilan dari media.

Pandangannya, praperadilan sah sah saja. ‘’Itu hal biasa dan wajar karena ada hak kuasa hukum dan tersangka dalam pembelaan,’’ ungkapnya.

Pihaknya menunggu dan akan mempelajari materi praperadilan tersangka. Setelah itu akan mengambil sikap untuk meladeni upaya praperadilan itu.

Dalam kasus ini, meski tetap yakin bahwa timnya sudah bekerja sesuai prosedur, ia memberi semangat kepada penyidiknya agar tetap semangat. Ia juga memberi pencerahan terkait konteks praperadilan, agar timnya samasekali tidak gentar dengan upaya yang dilakukan HM melalui kuasa hukumnya.

‘’Kami, Kejaksaan tidak akan mundur. Apalagi tersangkanya sudah kita tahan.

Proses sedang berjalan,’’ tandasnya.

Permohonan praperadilan diajukan penasehat hukum tersangka, Ahmad Ernady ke Pengadilan Negeri Mataram, Jumat (21/9) lalu.

Isi permohonannya antara lain, menyatakan tindakan Kejari Mataram yang menangkap dan menahan HM tidak sesuai dengan KUHAP sehingga tidak sah.

Pun demikian dengan penetapannya sebagai tersangka.

Tersangka memohon Pengadilan Negeri Mataram memerintahkan Kejari Mataram untuk membebaskannya dari penahanan.

Selain itu, dimohonkan juga Kejari Mataram menghentikan penyidikan kasus tersebut dan mengembalikan harkat dan martabat tersangka. Berikut meminta Kejari Mataram membayar ganti rugi materiil Rp500 ribu dan immateriil Rp1 miliar.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Mataram, Didiek Jatmiko menyatakan sudah menerima permohonan praperadilan dari pemohon HM dan Kejari Mataram sebagai termohon. Permohonan itu sudah terdaftar dengan nomor perkara 6/ Pid.Pra/2018/PN Mtr.(ars)

Pelaku UMKM Menganggur Dari Hal. 1 jika satu UMKM terdapat satu tenaga kerja. Maka sebanyak 66 ribu tenaga kerja yang terserap di sektor UMKM saat ini menganggur. ‘’Sebanyak itulah tenaga yang menganggur,’’ ujarnya ketika dikonfirmasi di Mataram, kemarin.

Ia tak memungkiri akibat gempa ini akan menambah angka kemiskinan dan pengangguran. Namun seiring pemulihan pascabencana yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah saat ini diharapkan angka kemiskinan dan pengangguran dapat ditekan.

Saswadi menambahkan, sebanyak 59 ribu debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga terkena dampak gempa. Dengan nilai KUR yang telah disalurkan sebesar Rp600 miliar.

Untuk meringankan beban masyarakat atau debitur KUR

yang terdampak gempa, telah diberikan kebijakan penundaan pembayaran angsuran.

Pemprov, kata Saswadi juga menginginkan agar suku bunga kredit dievaluasi. ‘’Karena masyarakat UMKM saja untuk membayarnya belum bekerja. Jangan dia mundurkan saja pembayarannya, tapi suku bunga tetap, berat juga. Kita minta diturunkan,’’ harapnya.

Mengenai pemulihan sektor UMKM pascabencana, mantan Penjabat Bupati Lombok Barat ini mengatakan telah disiapkan bantuan dalam APBD Perubahan 2018. Pelaku UMKM akan diberikan bantuan Rp1,5 - 2 juta. ‘’Inilah sedang kami ikhtiarkan. Di APBD Perubahan kita dapat juga. Ada yang dapat Rp 1,5 - 2 juta,’’ katanya. (nas)

Halaman 15

Jaksa Tolak Penundaan Pemeriksaan Tersangka OTT Mataram (Suara NTB) Keinginan tersangka HM melalui kuasa hukumnya untuk menunda pemeriksaan, ditolak Kejaksaan. Tersangka hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam kasus dugaan pemerasan dana proyek bencana itu, tetap diperiksa Senin (24/9).

Sebelumnya ada permintaan dari Ahmad Ernadi, SH pengacara tersangka agar dilakukan penundaan pemeriksaan. Namun permintaan itu tidak digubris. Bahkan Kejaksaan menunjuk pengacara baru untuk tersangka HM, meski tersangka sudah menunjuk Ahmad Ernadi sebagai pengacara.

Kajari Mataram Dr. I Ketut Sumedana, SH.,MH dengan tegas menolak permintaan penundaan pemeriksaan.

“Ndak ada itu (penundaan).

Hari ini jadwalnya kita periksa, ya kita periksa,” tegasnya ditemui di kantornya, Senin (24/9).

Tersangka HM datang sekitar pukul 10.30 Wita, dikawal petugas tahanan Kejaksaan menuju ruang pemeriksaan.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram ini mengenakan rompi dengan nama punggung “Tahanan Tipikor” digiring masuk ke ruang pemeriksaan.

HM dihadapkan langsung dengan Kasi Pidsus sebagai ketua tim penyidik kasus ini.

Karena tidak datang dengan tim pengacara, hari itu juga jaksa menunjuk pendamping baru, Deni Nur Indra, SH dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Selama pemeriksaan Deni mendampingi tersangka di ruang Pidsus.

Ditambahkan Kajari, soal alasan tim pengacara bahwa tersangka sudah menjalani pemeriksaan sebelumnya, dibantah keras. Pemeriksaan beberapa jam pascadilakukan OTT statusnya sebagai saksi.

Sehingga diperlukan waktu khusus untuk pemeriksaannya sebagai tersangka. Soal tersangka mau atau tidak didampingi pengacara hasil penunjukkan, bahkan tidak ingin memberi keterangan, tidak jadi soal bagi Kajari.

“Mau dia diam, mau dia sang-

gah, syukur syukur dia mau beri keterangan,” tegasnya.

Baginya tidak terlalu penting pengakuan tersangka, karena semua bukti sudah dikantongi.

Pihaknya juga tidak memerlukan konfrontir keterangan tersangka dengan bukti atau keterangan saksi lainnya. “Tidak perlu konfrontir. Mau dia diam, tidak ada masalah,” tandasnya.

Kajari mengaku melihat ada gelagat dari tim kuasa hukum yang ditunjuk sendiri oleh tersangka untuk menunda - nunda pemeriksaan. Kepentingannya hanya untuk memuluskan praperadilan yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram. Namun penyidik bergeming. Pemeriksaan tetap dilakukan sesuai jadwal. “Kita kan tunjuk pengacaranya supaya kasus ini cepat. Kalau soal protes bukti, nanti di pembuktian,” tegasnya.

Sementara Ahmad Ernadi

Gubernur NTB Motivasi Anak Muda Desa Jagaraga Giri Menang (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah memberikan motivasi kepada anak-anak muda di Dusun Tambang Eleh saat menghadiri Pujawali di Pura Jenggala Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Lombok Barat, Senin (24/9).

Gubernur menjelaskan, program pemeliharaan ke depan adalah mengirim 1.000 anak muda NTB untuk belajar di Eropa, seperti di Polandia. Ia berharap, dari 1.000 anak muda yang dikirim itu, akan ada para pemuda dari Jenggala yang mengikuti program tersebut, sehingga, para pemuda itu dapat mempromosikan keindahan alam dan budaya NTB di Eropa.

“Saya melihat potensi anak-anak muda di sini luar biasa. Saya berharap ada yang bisa mendapatkan beasiswa ke Polandia nanti, sehingga bisa menjadi duta budaya dan menari di sana,” harapnya Karena itu, Doktor Zul mengajak masyarakat dan anak-

(Suara NTB/ist)

HADIR - Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah saat menghadiri acara Pujawali di Pura Jenggala Desa Jagaraga Lombok Barat. anak muda Jenggala, untuk berlanjut di masa-masa yang mencintai segala potensi yang akan datang.

Sementara itu, tokoh dimiliki daerah. Karena menurutnya, dari sekian negara yang masyarakat Dusun Tambang pernah ia kunjungi dan pernah Eleh mengatakan bahwa kebelajar, Indonesia atau NTB, datangan orang nomor satu di tidak kalah indahnya dengan NTB di tempatnya merupakan hal yang sangat spesial. negera-negara di Eropa.

Oleh karena itu ia berharap, Kedatangan gubernur telah silaturrahmi dengan kalangan memberikan motivasi besar masyarakat di Desa Jenggala bagi segenap masyarakat di tidak hanya akan terjadi seka- Jenggala, khususnya di Dusun li saja, akan tetapi bisa terus Tambang Eleh. (r)

Warga Mulai Persiapkan Berkas CPNS Mataram (Suara NTB) Pendaftaran CPNS secara daring akan dimulai pada 26 September ini. Sejumlah warga mulai mempersiapkan berbagai dokumen untuk bisa lolos pada tahap pendaftaran.

Misalnya kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), ijazah dan lainnya.

“Semuanya online (daring), jadi kita harus benar-benar memastikan data kependudukan kita itu sudah valid dan terdaftar secara online di Dukcapil.

Saya sudah lihat persyaratannya, semoga semua lancar dan tidak ada kendala,” kata salah satu warga Kota Mataram, Lily Arianti, Senin (24/9).

Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Nelly Kusumawati mengingat-

kan agar warga melakukan pengecekan kembali terhadap dokumen-dokumen kependudukannya. Sebab semua dilakukan secara daring tanpa ada pemeriksaan dokumen secara langsung atau fisik.

“Pemeriksaan akan kita lakukan setelah lolos. Jadi kalau sekarang semuanya online. Setelah lolos, baru kita cek lagi keaslian dokumennya. Misalnya ijazahnya dan dokumen-dokumen kependudukannya,” ujarnya.

Ia berharap warga dapat lebih teliti mempersiapkan semua dokumennya. Sebab satu nomor induk kependudukan hanya bisa digunakan untuk mendaftar satu kali saja.

Sehingga jika terjadi kesalahan, yang bersangkutan tidak dapat mendaftar kembali.

“Makanya kita terus ingatkan

agar yang bersangkutan siapkan semua berkasnya. Lihat baikbaik persyaratan dokumen yang dibutuhkan. Jangan sampai ada yang terlewatkan,” ujarnya.

Pihaknya juga menyediakan fitur simulasi bagi pelamar CPNS. Sehingga dapat melihat apakah semua dokumennya sudah valid atau belum. Jika dokumen kependudukannya belum valid, diharapkan untuk segera mengurus ke kantor Dinas Dukcapil Kota Mataram.

“Saya belum buka fitur itu, tapi kalau benar ada itu akan akan sangat membantu. Karena kebanyakan orang ndak lolos pemberkasan karena ternyata datanya belum valid. Saya rasa ini perlu diketahui oleh calon pelamar CPNS. Jadi bisa coba dulu sebelum benar-benar mendaftar,” kata Lily. (lin)

Besok, Gubernur Lantik Bupati Lotim dan Walikota Bima Terpilih Dari Hal. 1 Mantan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB ini mengatakan, jumlah tamu undangan diupayakan semaksimal mungkin tetapi ada pembatasan. Rencananya, lokasi pelantikan ke dua kepala daerah itu akan dilaksanakan pada salah satu hotel di Kota Mataram. Karena ruangan di kompleks Kantor Gubernur tak mencukupi untuk menampung tamu undangan dalam jumlah banyak.

Diketahui, untuk Pilkada Lotim dimenangkan oleh pasangan HM Sukiman AzmyH Rumaksi (Sukma). Sukma memperoleh 41,91 persen dari surat suara sah tercoblos atau sebanyak 271.559 pemilih sah.

Sedangkan pasangan H. Haerul Warisin dan H. Machsun Ridwayni atau Harum memperoleh suara terbanyak kedua sebanyak 184.567 pemilih.

Pasangan H. M. Syamsul Luthfi dan H. Najamuddin Moesthafa atau Fiddin memperoleh 169.515 suara. Terakhir,

pasangan calon dari independen Ali Masadi dan Putrawan Habibi atau Al Habib meraup suara 32.319.

Sementara untuk Pilkada Kota Bima dimenangkan oleh pasangan, H. Muhammad Lutfi, SE dan Feri Sofiyan, SH (Lutfer).

Paslon nomor urut dua ini unggul dengan mengantongi suara sebanyak 39.006 atau 44,17 persen dari paslon MaNuFer sebanyak 35.059 suara atau 39,70 persen serta paslon SW MATAHO sebanyak 14.235 suara atau 16,12 persen. (nas)

Ketua DPRD Kota Mataram Ditanya Peran HM Dari Hal. 1 Dalam pembahasan Banggar, HM diakuinya berperan sama dengan anggota Dewan lainnya.

Jawaban Didi juga tetap normatif ketika ditanya soal upaya HM mengatur anggaran sehingga gol sampai masuk ke nota keuangan APBD Perubahan. ‘’Jadi normal saja. Pembahasannya ya jalan terus.

Soal angka Rp4,2 miliar itu kan usulan dari Pemkot. Tentu semua usulan yang tertuang dalam KUAPPAS perubahan. Kita sesuai dengan surat pengajuan anggaran dari Pemkot, keseluruhan termuat dalam KUPA,’’ jelasnya.

Jadi menurutnya, HM tidak terlalu berpengaruh dalam proses pembahasan anggaran tersebut. Pihaknya menerima usulan dari Dikbud melalui Setda Kota Mataram. Dalam catatan Disdik, ada 63 sekolah yang rusak berat sampai ringan. Setelah melalui proses verifikasi menjadi 52 sekolah sehingga disetujui alokasi anggaran Rp4,2 miliar.

Apakah usulan Pemkot sebelumnya lebih besar dari yang disahkan? Didi lebih banyak diam. Ia enggan berkomentar dengan alasan tidak tahu persis jika membahas angk- angka.

Selain Ketua Dewan, ke-

marin diperiksa juga Kepala Bappeda Kota Mataram, H. Amiruddin. Ia diperiksa di ruang arsip, tempat pemeriksaan sementara karena gedung rusak akibat gempa. Keterangannya melengkapi pemeriksaan pejabat Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram sebelumnya.

Kasi Intel Kejari Mataram, Agus Taufikurrahman, SH membenarkan pemeriksaan Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi sebagai saksi. Keterangan Didi seputar tupoksinya sebagai Ketua DPRD Kota Mataram dalam hal pembahasan anggaran bencana. (ars)

(Suara NTB/ars)

TERSANGKA-HM Senin (24/9) digiring ke ruang pemeriksaan oleh petugas Kejaksaan untuk menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka. dihubungi terpisah mengaku kecewa dengan tidak dikabulkannya penundaan pemeriksaan itu. Alasan permintaan itu, untuk mempermudah proses praperadilan yang diajukan kliennya. Idealnya kata dia, permintaan resmi itu seharusnya dijawab resmi juga oleh Kejaksaan, tidak dengan memeriksa tersangka dan menunjuk pengacara baru.

“Kan bisa dijawab (jaksa), tidak bisa tunda terlalu lama pemeriksaan. Atau dia (ter-

sangka) bisa diperiksa tanggal sekian,” protesnya.

Proses praperadilan diajukan lebih awal. Sehingga idealnya, Kejaksaan juga meladeni proses praperadilan. ‘’Kita uji dulu di pengadilan proses yang di kejaksaan (OTT) ini. Jangan malah carikan pengacara baru, ndak tepat itu,’’ protesnya lagi.

Mengenai penggantian pengacara itu, ia mengaku kecewa.

Padahal ia sendiri ditunjuk sebagai legal selama proses pemeriksaan dan praperadilan. (ars)

Kualitas PTS di NTB Harus Ditingkatkan Mataram (Suara NTB) Peningkatan kualitas Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di NTB menjadi pekerjaan bersama antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Salah satu yang menjadi perhatian yaitu masih minimnya jumlah doktor dan guru besar di PTS di NTB. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VIII BaliNTB, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si., peningkatan mutu PTS dan peningkatan kualitas dosen harus menjadi perhatian semua pihak.

“Salah satu indikasi kualitas dosen di PTS dengan adanya doktor dan guru besar, saat ini di NTB masih sangat minim,” katanya.

Itulah juga yang harus menjadi perhatian oleh Gubernur NTB dan Wakil Gubernur (Wagub) NTB periode 20182023, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. “Itu yang menjadi tantangan gubernur baru, selain membantu pengembangan fasilitas dan infrastruktur PTS,” saran Dasi.

Sekretaris Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) NTB, Dr. Halus Mandala, M.Hum., juga menyampaikan hal yang sama. Menurutnya penguatan Sumber Daya

Manusia (SDM) PTS penting untuk dilakukan. Ia berharap, salah satu program Dr. Zul, sapaan gubernur NTB baru, untuk mengirim mahasiswa berkuliah ke luar negeri juga dapat mengakomodasi dosen PTS. “Terutama membantu studi bagi dosen pada bidang yang cukup langka. Supaya jangan dilupakan perguruan tinggi, bahkan itu lebih penting, dibandingkan menciptakan situasi kondusif untuk membangun PTS,” ujar Halus yang juga Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram.

Salah satu yang terpenting, semua pihak harus mendorong dan menjamin terwujudnya iklim pendidikan yang lebih baik. Iklim itu, menurut Halus berkaitan dengan mutu dan suasana akademik yang kondusif.

Juga kebijakan yang memudahkan PTS dalam program akademik, seperti praktik di rumah sakit atau pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa-desa.

“PTS juga ingin supaya KKN itu di daerah-daerah yang memang kondusif untuk kegiatan KKN, supaya pemerintah berperan untuk tidak tertutup menerima mahasiswa yang ingin membangun desa,” ujarnya. (ron)

Gubernur Pertanyakan Kejelasan Dana Bantuan Bencana ke BNPB Dari Hal. 1 ‘’Karena musim hujan makin dekat menyapa kita secara lebih cepat,’’ katanya.

Ia menambahkan, akan terus berkoordinasi dengan kepala daerah yang wilayahnya terdampak gempa. Seperti Lombok Utara, Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat dan Sumbawa. Supaya masyarakat yang masih tinggal di bawah tenda dibuatkan hunian sementara (huntara). ‘’Karena hujan sudah mulai menyapa. Tidak mungkin

mereka terus berada di bawah tenda,’’ ucap Dr. Zul. Mantan Anggota DPR RI ini mengungkapkan hasil kunjungan lapangan yang dilakukan, banyak masyarakat yang masih tinggal di tenda karena belum berani masuk rumah.

Mereka masih takut adanya gempa susulan.

Seiring trauma healing yang diberikan kepada masyarakat, diharapkan dapat memberikan pemahaman.

Sehingga mereka yang rumahnya tidak rusak akibat gempa, dapat kembali ke rumah masing-masing. (nas)

Jaksa Diminta Proaktif Kejar Aliran Dana BPR Dari Hal. 1 ‘’Jadi supaya jelas persoalannya, apakah yang disebutkan namanya tersebut oleh terdakwa dalam persidangan memiliki hubungan dengan tindak pidana tersebut atau tidak? Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi nama nama yang disebut. Tujuannya agar tidak terjadi fitnah yang menyangkut nama baik dan kehormatan orang yang disebut,” harap dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram ini.

Di luar itu, kewenangan hakim tidak kalah kuat perannya dalam proses pembuktian dan mendorong masuknya peran pelaku lain dalam kasus BPR. Hakim dinilai punya kewenangan melakukan pressing agar pengacara terdakwa maupun jaksa lebih agresif menyambut keterangan terdakwa. Dorongan hakim di dalam persidangan, akan menjadi rujukan jaksa membuka penyelidikan atau peny-

idikan baru kasus tersebut.

Sementara kuasa hukum terdakwa tetap mengawal demi rasa keadilan.

“Hakim harus gali beberapa fakta persidangan soal keterlibatan orang lain yang secara hukum memiliki tanggung jawab dalam kasus BPR itu,” kata Koordinator Kantor Penghubung Komisi Yudisial (KY) NTB, Ridho Ardian Pratama, SH. Hakim yang punya otoritas penuh di persidangan, bisa menggunakan kewenangannya untuk kepentingan penegakan hukum. Menurut Ridho, bisa meminta Jaksa untuk mendalami keterangan terdakwa karena jelas disampaikan di bawah sumpah.

Tidak hanya tergantung jaksa, masih terkait kewenangannya, hakim juga dapat menggali setiap fakta yang membutuhkan pendalaman. ‘’Apalagi terdakwa sudah secara terbuka membeberkan uangnya ke mana saja.

Kami melihat ini sudah menjadi fakta yang harus didalami,’’ tegas Ridho. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 25 September 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bangkitkan Pariwisata, Lobar Siap Gelar Event Besar Industri pariwisata Lombok khususnya di Senggigi, Lombok Barat (Lobar) pascagempa nyaris seluruhnya terdampak. Hanya beberapa hotel yang tetap beroperasi walaupun bisa dikatakan belum sepenuhnya normal.

Untuk memulihkan dunia pariwisata pascagempa, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) sudah menyiapkan empat event wisata besar.

EVENT pertama yang digelar melalui Dinas Pariwisata Lobar yakni Festival Pesona Senggigi 2018. Festival bertema “Rowah Asuh Gumi” ini berlangsung pada Jumat - Sabtu (21-22/ 9) di Pasar Seni Senggigi.

“Masyarakat NTB khususnya Lombok Barat dilanda gempa yang akibatnya industri pariwisata sempat mati suri. Dengan

kegiatan ini kita siap bangkit kembali dan membangun industri pariwisata lebih maju lagi,” kata Bupati H. Fauzan Khalid saat membuka Festival Pesona Sengigi 2018, Jumat (21/9).

Pembukaan diawali dengan zikir dan doa. Harapannya untuk menghilangkan bala dan Lombok dapat segera pulih dan bangkit kembali. “Festival Senggigi den-

gan tema ‘Rowah Asuh Gumi’ ini kita roah yakni mohon ampun dan minta maaf kepada Allah SWT dan menyampaikan kepada Allah SWT bahwa kita siap kembali merubah diri menjadi lebih baik lagi,” tambah bupati.

Untuk menghibur masyarakat sekaligus sebagai trauma healing, festival Senggigi dikemas dengan balutan budaya khas Lombok. Mulai dari bazar, festival tari daerah, aneka lomba, atraksi dan hiburan.

Ditambahkan bupati, event selanjutnya yang disiapkan Pemkab Lobar antara lain Mekaki Marathon yang akan digelar 28 Oktober 2018 mendatang.

Untuk Mekaki Marathon 2018 akan dilaunching bersama Menteri Pariwisata saat car free day

tanggal 30 September mendatang di Jakarta.

Soft launching-nya sendiri sudah dilakukan sejak bulan Juli lalu. Saat ini ribuan pelari sudah terdaftar dan siap kembali menaklukan Mekaki. Selanjutnya, Pemkab Lobar akan kembali menggelar Senggigi Jazz di bulan November dan ditutup dengan ritual budaya Perang Topat.

“Besok saya minta agar Perang Topat selain menyampaikan sinyal bahwa Lombok Barat aman damai dan kaya dengan budaya, kami ingin agar beri sinyal ke dunia luar bahwa Lombok Barat sangat mencintai dan menghor-

mati kebhinekaan,” pungkasnya.

Seluruh rangkaian event yang disiapkan Pemkab Lobar menjadi genderang kebangkitan pariwisata di NTB khususnya Lombok Barat. Diharapkan masyarakat dapat membantu pemerintah bersama-sama membangun Lombok seperti sediakala. Sementara itu pelakasanaan event festival pesona Senggigi 2018 yang resmi dibuka kemarin dipadati pengunjung.

Tampak wisatawan asing juga ikut menyaksikan event tahunan itu. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kali ini lokasi event ini ditempatkan di pasar seni Seng-

Even Pesona Senggigi yang diawali “Roah Asuh Gumi” gigi. Event ini digelar selama dua hari, dari 21-22 September. “Festival Pesona Senggigi ini menjadi tonggak awal kebangktan pariwisata Lombok Barat,” ujar Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lobar, Ispan Junaidi.

Event inipun dirasa sangat pas dengan momentum penutupan Sail Moyo. Sekaligus menyampaikan kepada semua wisatawan bahwa pariwisata Lobar telah bangkit kembali. (her)

Fakultas Teknik Unram Tawarkan Konsep dan Prototype Huntara memberikan pelatihan kepada mereka sebagai sasaran untuk membangun huniannya kembali,” sebutnya. Nantinya pelatihan akan diberikan oleh dosen teknik sipil FT Unram, sedangkan pembangunan akan melibatkan mahasiswa dan dosen.

Konsep kedua adalah konsep bantuan langsung dengan cara membuatkan rumah bagi korban gempa. Konsep ini

(Suara NTB/uul)

Inilah salah satu model rumah huntara yang diperkenalkan Fakultas Teknik Unram.

Mataram (Suara NTB) Bencana gempa yang melanda Lombok dan Sumbawa sejak sebulan lalu telah meluluhlantakkan puluhan ribu bangunan milik warga. Sebagian besar di antara mereka terpkasa harus mengungsi, sebab rumahnya rata dengan tanah.

Mereka memerlukan hunian sementara (huntara) terlebih dahulu sembari membangun rumahnya secara perlahan.

Sebagai bagian dari usaha untuk membantu masyarakat korban gempa, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mataram mencoba mendesain dan mengembangkan prototype huntara yang bisa dicontoh ataupun diaplikasikan di lapangan. “Konsep desainnya adalah fungsional, terjangkau dan sebisa mungkin mengadopsi kearifan lokal masyarakat Lombok,” terang Koordinator Komunitas JTS (Jurusan Teknik Sipil) Shelter for Lombok Earthquake, Dr. Jauhar Fajrin, kepada Suara NTB. Komunitas ini sendiri mempunyai 15 anggota aktif di mana beberapa anggotanya adalah dosen Teknik Sipil sendiri. Jauhar menjelaskan ada lima desain prototype huntara yang bisa digunakan masyarakat, di mana salah satu contohnya bisa dijadikan rumah tetap. Kelima prototype itu adalah Huntara JTS-01, JTS-

2,JTS-03, JTS-04, dan JTS-05 dengan desain, bahan, dan ukuran berbeda. “Kami jamin huntara ini tahan panas dan hujan, bahan-bahannya juga mudah diperoleh oleh masyarakat,” paparnya.

Prototype JTS-01 sendiri menggunakan bahan kayu usuk dan pipa paralon dengan ukuran 3x3 m dan estimasi biaya mencapai Rp5-6,5 juta. Prototype JTS-02 dikembangkan dengan bahan bambu beratapkan spandek berukuran 6x6 m, dan menghabiskan dana mencapai Rp19-20 juta. Untuk prototype JTS-03, dibuat berbentuk segitiga berbahan baku spandek dengan lebar 6x6 m dan estimasi biaya mencapai Rp19-20 juta termasuk ongkos tukang.

“Prototype JTS-04 bentuknya seperti JTS-01 tetapi dari bahan spandek dengan luas 3x3 m. Hunian ini dikembangkan bersama pihak ketiga dengan estimasi biaya Rp9-10 juta,” kata Jauhar. Sedangkan JTS05 berbentuk geodesic dome berkurang 4,5 meter persegi berbahan bambu dan terpal, dengan biaya mencapai Rp4-5 juta termasuk ongkos tukang. Ia menjelaskan kelima prototype ini jika tidak digunakan sebagai huntara, bisa dimanfaatkan untuk fungsi lain seperti warung, rumah kaca, lumbung ataupun ruang penyimpanan.

Jauhar memaparkan untuk kelima prototype tersebut, ada dua konsep implementasi yang ditawarkan kepada masyarakat.

“Pertama konsepnya pemberdayaan masyarakat dengan

nantinya akan menggandeng pihak ketiga untuk memproduksi unit-unit huntara yang dikembangkan jurusan Teknik Sipil. “Konsep huntara JTS-03 dan JTS-04 disiapkan untuk konsep kedua ini,” kata Jauhar. Ia berharap konsep ini bisa diminati oleh masyarakat ataupun donatur dalam membangun huntara di lokasi terdampak gempa. (uul/*)