Edisi Rabu 25 juli 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 25 JULI 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 114 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Zul-Rohmi dan Langkah Awal yang Menentukan Catatan: Agus Talino KOMISI Pemilihan Umum (KPU) NTB telah menetapkan hasil Pilkada NTB, Selasa (24/ 7) kemarin. Pasangan Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah resmi terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023. Rencananya, pasangan ini dilantik 17 September mendatang.

Pasangan yang dikenal dengan nama Zul-Rohmi ini berhasil mengungguli tiga pasangan lainnya. Kemenangan pasangan

Zul-Rohmi cukup mengejutkan banyak orang. Karena tidak sedikit yang menilai bahwa peluang kemenangan pasangan ini kecil. Apalagi kompetitornya, semuanya adalah tokoh-tokoh hebat yang kaya pengalaman politik dan menjadi kepala daerah di kabupaten/kota.

Perjuangan untuk memenangkan Pilkada tidak ringan bagi pasangan Zul-Rohmi. Tantangannya boleh jadi yang paling berat dibandingkan calon yang lain.

Tidak saja setelah resmi

menjadi calon, tetapi proses untuk bisa menjadi pasangan calon dinamikanya juga cukup tinggi. Bahkan ada yang menyebutkan, kemungkinan Dr. H. Zulkieflimansyah yang akrab disapa Doktor Zul bisa berpasangan dengan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB sangat kecil.

Tetapi fakta politiknya, Doktor Zul tidak saja bisa menjadi calon gubernur dan berpasangan dengan Rohmi.

Pasangan ini ditetapkan KPU NTB sebagai pemenang pada Pilkada yang telah berlangsung, 27 Juni lalu. *** Setelah penetapan oleh KPU NTB, maka kompetisi pada Pilkada telah selesai. Kita tinggal menunggu pelantikan Zul-Rohmi menggantikan pasangan TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin yang berakhir masa bhaktinya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Bersambung ke hal 15

TERPILIH - Penyerahan dokumen berita acara penetapan Calon Gubernur/Wakil Gubernur NTB terpilih, dari Ketua KPU NTB, L. Aksar Ansori kepada Cagub NTB terpilih, H. Zulkieflimansyah, Selasa, 24 Juli 2018.

(Suara NTB/Humas KPU NTB)

Zul-Rohmi Ditetapkan sebagai Cagub/Cawagub Terpilih

NTB Layak Jadi Laboratorium Suksesi Kepemimpinan Nasional TO K O H

Semua Masuk APBD-P PEMPROV NTB menargetkan, semua hasil penjualan saham atau dana penggantian investasi yang menjadi bagian provinsi akan masuk dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2018.

Total nilai hasil penjualan saham milik PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) atau dana penggantian investasi tersebut sebesar Rp469 miliar.

Pemprov NTB memiliki saham sebesar 40 persen di PT. DMB. Jika semua dana penggantian investasi itu ditargetkan masuk dalam APBD Perubahan 2018, maka Pemprov akan memperoleh dana sebesar Rp187,6 miliar.

Bersambung H. Chairul Mahsul ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Rinjani Cagar Biosfer Dunia ORGANISASI Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menetapkan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) sebagai cagar biosfer dunia. Dengan penetapan ini, maka Gunung Rinjani telah menyandang dua status, yakni Geopark Dunia dan Cagar Biosfer Dunia.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, M. Si kepada Suara NTB, Selasa (24/7).

Bersambung Madani Mukarom ke hal 15 (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – KPU Provinsi NTB resmi menetapkan pasangan Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih di Pilkada NTB 2018. Ketua KPU NTB, L. Aksar Ansori, SP menilai, suksesnya Pilkada di NTB menjadi bukti bahwa NTB layak menjadi laboratorium kepemimpinan nasional.

Saat memimpin rapat pleno terbuka penetapan pasangan Cagub/Cawagub NTB terpilih, di Mataram, Selasa (24/ 7) kemarin, Aksar memaparkan sejumlah pencapaian yang diraih oleh NTB di Pilkada serentak 2018 ini.

Salah satu pencapaian yang cukup menonjol adalah tingkat partisipasi pemilih di NTB yang sangat tinggi. Jika dibandingkan Pilkada NTB tahun 2013 lalu, tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2018 ini mengalami lonjakan

cukup signifikan.

Pada 2013, dengan DPT sejumlah 3.478.892 dan suara sah dan tidak sah sebanyak 2.451.086, tingkat partisipasi pemilih NTB berada di angka 70,46 persen. Pada Pilkada 2018 ini, partisipasi pemilih

SK Penjabat Belum Turun, Pemprov Tunjuk Sekda Jadi Plh Walikota Bima Mataram (Suara NTB) – antikan Penjabat Walikota, sudah saya tanPemprov belum menerima SK penetapan Penja- datangani,” tandas Rosiady. bat Walikota dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Pantauan Suara NTB, Pemprov sudah mehingga Selasa (24/7) siang. Padahal, masa jabatan nyiapkan pelantikan Penjabat Walikota di RuWalikota dan Wakil Walikota Bima sudah berakhir, ang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa (24/ Selasa (24/7) kemarin.

7) pagi kemarin. Salah seorang petugas mengaUntuk mengantisipasi kekosongan pemerintah- takan rencananya pelantikan Penjabat sudah an di Kota Bima, Pemprov NTB telah menunjuk Sek- dijadwalkan sejak pukul 08.00 Wita. da Kota Bima sebagai Pelaksana Harian (Plh) WaNamun, hingga pukul 12.00 Wita, tidak ada likota Bima. Sekda Kota Bima akan menjadi Plh tanda-tanda pelantikan Penjabat Walikota Walikota sampai dilantiknya Penjabat Walikota oleh akan dimulai. Sementara, spanduk gubernur berdasarkan SK Mendagri. “Belum ditanyang bertuliskan pelantikan Pendatangani Pak Menteri. Kita tunggu siapa yang jabat Walikota Bima sudah terditeken Menteri sampai nanti sore saja. Tiga bentang di RRU Kantor Gubernur. nama yang sudah diusulkan,” kata Sekda NTB, Informasi yang beredar, dua Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D ketika dikonpejabat Pemprov yang namanya firmasi di Kantor Gubernur, Selasa (24/7) siang. santer disebut akan menjaIa mengatakan, Pemprov akan segera di Penjabat Walikota melantik Penjabat Walikota Bima jika Bima adalah Kepala sudah ada SK dari Mendagri. Diharapkan, Biro Pemerintahan Mendagri segera menandatangani peneSetda NTB, Drs. H. tapan SK Penjabat Walikota yang telah Wirajaya Kusuma, diajukan gubernur.

MH dan Kepala “Antisipasinya Plh. Kalau Plh BPBD NTB, Ir. Mosudah saya tandatangani. Sekdanhammad Rum, H. Rosiady H. Sayuti ya (Kota Bima) jadi Plh sampai pelMT. (nas)

naik menjadi 75,12 persen atau meningkat 4,66 persen dari Pilkada 2013. Dari 3.511.890 pemilih di Pilkada NTB 2018, suara sah dan tidak sah mencapai 2.637.963.

Peningkatan pada sisi kuantitas ini juga diiringi dengan peningkatan dari sisi kualitas partisipasi. Beberapa indikator yang cukup bisa dirasakan antara lain, minimnya aksi-aksi anarkis, terutama setelah terpublikasinya hasil Pilkada.

Praktik politik uang juga dinilai semakin berhasil ditekan.

‘’Istilah serangan fajar seperti tidak terdengar, yang artinya tindakan politik uang sudah sangat jauh berkurang,’’ tandas Aksar.

Jika dibandingkan secara nasional, pencapaian yang diraih masyarakat, penyelenggara dan peserta Pilkada NTB di Pilkada 2018 ini juga cukup menggembirakan. Aksar menyebutkan, angka partisipasi yang dicatatkan NTB di Pilkada kali ini merupakan yang tertinggi di Indonesia.

Bersambung ke hal 15

Diminta Ikuti Aturan, Ketua BPPD NTB Harus Mundur Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mengaku belum menerima laporan mengenai pencalonan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, TGH. Fauzan Zakaria yang menjadi Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD Provinsi NTB dari Partai Nasdem. Terkait pencalonan tersebut, Fauzan diminta mengikuti aturan.

Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D menyatakan jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, Ketua BPPD harus mundur dari jabatannya karena menjadi Bacaleg. Maka harus diikuti aturan yang ada. “Kalau sudah KPU bilang begitu, iya saya dukung,” kata Sekda dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (24/7) siang.

Namun sejauh ini, Sekda mengaku belum mengetahui Ketua BPPD NTB mencalonkan diri sebagai Bacaleg DPRD Provinsi NTB. Ia mengatakan belum mendapatkan laporan mengenai masalah ini.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

Konferensi Internasional Moderasi Islam

NTB Bertekad Jadi Laboratorium Toleransi Dunia Mataram (Suara NTB) – NTB akan kembali menjadi tuan rumah Konferensi Internasional Moderasi Islam untuk kedua kalinya pada 2629 Juli 2018 mendatang.

NTB bertekad untuk menjadi laboratorium kehidupan toleransi di dunia.

Ketua Panitia Konferensi Internasional Moderasi Islam, TGH. Fauzan Zakaria menyebutkan ada 500 ulama dari 21 negara yang akan menghadiri kegiatan tersebut. Dalam kegiatan tersbeut, pihaknya berharap NTB dapat direkomendasikan sebagai salah satu pusat pengembangan nilai toleransi di dunia.

“Dunia internasional, negara manapun sangat membutuhkan kondisi yang stabil, aman, nyaman, tenang. Itu bisa terjadi jika ada toleransi yang kuat,” kata Fauzan dikonfirmasi usai memberikan keterangan pers di Kantor Gubernur, Selasa (24/7) siang.

Ia menjelaskan, konferensi internasional ini merupakan kelanjutan dari kegiatan yang sama pada 2017 lalu. Tujuannya untuk menggali dan mengembangkan nilai-nilai Islam moderat, toleran, ramah dan damai. Seperti tercermin dalam wasathiyah Islam dalam upaya menanggulangi dan membendung ekstremisme dan

radikalisme dalam beragama.

Selain itu, konferensi itu juga tujuannya untuk menghadirkan konsep wasathiyah Islam dan implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Serta mengukuhkan pandangan ahlussunnah wal jamaah yang bercirikan moderat dalam pemikiran dan sikap keberagaman.

Ia menyebutkan, narasumber dan peserta yang hadir berasal dari 21 negara. Antara lain Mesir, Libya, Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Sudan, Maroko, Tunisia, Aljazair, Nigeria, India, Pakistan, Rusia, Ukraina, Malaysia, Thailand, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/humasntb)

KETERANGAN - Panitia Konferensi Internasional Moderasi Islam, saat memberikan keterangan pers di Kantor Gubernur, Selasa (24/7) siang.

SUARA NTB Rabu, 25 Juli 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2

Dua ASN Dicopot dari Jabatannya Perkenalkan Ampenan GELARAN Asian Games 2018 yang tinggal sebentar lagi, turut dirasakan masyarakat Kota Mataram dengan diadakannya torch relay gelaran ini.

Pantai Ampenan ditunjuk menjadi pusat gelaran ini dan tentunya hal ini disambut meriah oleh masyarakat terutama warga Ampenan. Camat Ampenan, Zarkasy, menerangkan bahwa pihaknya merasa bangga, Ampenan ditunjuk menjadi tempat pelaksanaan acara tersebut.

“Ini menjadi bukti kepercayaan pemerintah ter(Suara NTB/uul) hadap Ampenan untuk Zarkasy menjadi tuan rumah event besar. Apalagi ini skalanya internasional,” terangnya kepada Suara NTB. Pihaknya sangat menyambut baik gelaran tersebut karena secara tidak langsung bisa memperkenalkan Ampenan khususnya pantai dan kota tua ke kancah Asia. Mengingat Ampenan merupakan ikon Kota Mataram dan memiliki sejarah panjang dalam perjalanannya.

Diakuinya memang pihak kecamatan tidak turut membantu dalam persiapan acara torch relay tersebut. Tetapi pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh lurah di Kecamatan Ampenan untuk memeriahkan acara dengan mengerahkan masyarakat turun ke jalan menonton acara tersebut. “Acaranya juga kan siang, jadi kita juga meminta sekolah-sekolah untuk mengkoordinir siswanya turut menyemarakkan acara di sepanjang jalan yang dilalui,” kata Zarkasy.

Ia juga membebaskan sekolah untuk meminta para siswanya membuat atribut sendiri berupa bendera atau kesenian sendiri dalam menyemangati para pembawa obor Asian Games. “Mereka mau pakai kesenian juga boleh, asal tertib,” ujarnya. Masyarakat Ampenan, tambahnya, juga dipastikan akan antusias menyambut gelaran torch relay Asian Games mengingat sangat bergengsinya event ini.

Zarkasy berharap, adanya gelaran ini bisa membuat masyarakat Asia dan dunia bisa lebih mengenal Ampenan lebih dekat lagi sehingga mereka berkeinginan berkunjung ke sini. “Terlebih pasti banyak media yang datang untuk meliput, tentunya gaung Ampenan dan kota tua bisa lebih dikenal secara luas,” sebutnya.(uul)

Mataram (Suara NTB) Dua orang aparatur sipil negara di lingkup Pemkot Mataram dicopot dari jabatannya.

Pencopotan IP dan AR sebagai kepala seksi, diduga karena tidak pernah masuk kerja.

Sidang indisipliner IP dan AR digelar di ruang kerja Asisten III Setda Kota Mataram, Selasa (24/7). Tim yang terdiri dari Inspektorat, BKPSDM, Asisten III dan Bagian Hukum sebelum menjatuhkan sanksi.

Terlebih dahulu meminta klarifikasi dari pimpinan IP dan AR. IP diketahui menjabat sebagai kepala seksi di Kecamatan Selaparang. Sementara, AR kepala seksi di Kelurahan Dasan Agung.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati menjelaskan, tim mendengar klarifikasi dari atasan mereka berdasarkan

proses internal yang dilakukan.

Data serta hasil klarifikasi menunjukan bahwa keduanya diduga tidak pernah masuk kerja.

Tim merekomendasikan untuk membebaskan tugas yang bersangkutan.

“Pembebasan dari jabatan ini ada tahapannya. Masalahnya yang bersangkutan masih tetap masuk,” kata Nelly.

Dikatakan, beberapa bulan ini, IP dan AR tidak mendapatkan tunjangan kinerja daerah.

Fakta lain disampaikan Nelly, IP dan AR diduga mengidap kelainan jiwa.

Tetapi, tim tidak melihat itu sebagai pertimbangan, melainkan dari aspek kedis-

plinannya.

“Kita susah membuktikan, karena yang bersangkutan tidak mau diajak memeriksa kejiwaannya,” ungkapnya.

Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan BKPSDM, Ahmad Marwi menambahkan, dari sisi Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN bahwa pejabat yang kurang sehat dan tingkat kedisiplinan tidak maksimal, maka yang bersangkutan dapat diusulkan dibebaskan dari jabatannya.

Pencopotan jabatan itu, tim juga menerima laporan dari instansi yang bersangkutan.

“Tingkat kehadiran dari absensi itu juga jadi bahan pertimbangan,” tambah Marwi.

Ketentuan pembebasan jabatan tambah Marwi, juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang kedipsli-

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan segera mengirim nama - nama tim panitia seleksi ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Hal ini berkaitan dengan rencana pengisian maupun rotasi jabatan.

Sekretaris Daerah yang juga Ketua Badan Pertimbangan dan Jabatan (Baperjakat) Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM mengatakan, pansel sampai saat ini belum bekerja. Nama - nama yang diusulkan menjadi anggota pansel segera dikirim ke Komisi Aparatur Sipil Negara.

Tetapi izin pengisian dan rotasi sudah diperoleh dua pekan lalu.

“Anggotanya ini sedang disiapkan dan akan dikirim,” kata Sekda, Selasa (24/7).

Sekda tidak merinci siapa saja anggota pansel yang akan diusulkan ke KASN. Secara proporsi tim pansel 55 persen dari eksternal dan 45 persen dari internal Pemkot Mataram.

Terkait kepastian kapan jabatan lowong terisi, Eko mengatakan tergantung dari hasil kerja tim pansel.

“Tergantung kapan selesainya hasil pansel selesai, “ tandasnya.

Baiq Evi Ganevia selaku Asisten III Setda Kota Mat-

tail modern yang sudah ditutup, dibuka kembali,’’ ungkap anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Herman, AMd dalam rapat gabungan komisi Dewan dengan eksekutif, Selasa (24/7) kemarin.

Ini, kata Herman, akan berdampak kepada kios-kios milik masyarakat. Dia khawatir, hasil kajian Balitbang dijadikan dasar untuk mengobral izin retail modern. Sehingga menimbulkan keresahan di

bina kepegawaian. Dan, kepala daerah yang memutuskan. (cem)

aram menambahkan, izin yang diterima dari KASN sebelumnya hanya berupa pengisian dan rotasi jabatan eselon III dan IV. Kata dia, Pemkot Mataram harus bersurat kembali meminta izin rotasi dan pengisian jabatan. Sekaligus mengirim nama - nama anggota pansel.

Dalam rekomendasi KASN tertanggal 11 Juli 2018 dengan nomor B.1408/KASN/7/ 2018, memberikan dua persyaratan untuk pergeseran pejabat.

Pertama, Pemkot Mataram panitia seleksi secara internal untuk melakukan uji kompetensi terkait rotasi pejabat eselon II. Uji kompetensi ini hanya diikuti oleh eselon II yang menduduki jabatan selama dua tahun.

Kedua, manakala rotasi dihasilkan jabatan lowong.

Pemkot Mataram diharuskan melakukan seleksi secara terbuka dengan mengikutsertakan ASN di luar Pemkot Mataram.

Artinya, Pemkot Mataram harus membentuk pansel yang tugasnya sama - sama untuk melaksanakan uji kompetensi. Evi menambahkan, pembentukan pansel memiliki mekanisme. Dan, ini yang sedang dirampungkan. (cem)

Penerimaan CPNS

Masyarakat Hati-hati Berita Hoaks (Suara NTB/lin)

KUALITAS UDARA - Air Quality Monitoring System yang sudah terpasang di perempatan Karang Jangkong. Alat ini berfungsi untuk memantau kualitas udara di Kota Mataram.

Kualitas Udara di Mataram Masih Aman Mataram (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa kualitas udara di Kota Mataram masih dalam kategori aman. Ini dapat dilihat dari jaringan pemantauan kualitas udara yaitu Air Quality Monitoring System (AQMS) yang terpasang di Perempatan Karang Jangkong.

“Kita di Mataram ini masih aman.

Sekarang memang masih ada bimtek khusus untuk membaca grafik dan lain-lainnya terkait kadar udara kita. Nanti kelihatan kandungannya apa saja,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram Irwan Rahadi.

Ia mengatakan bahwa melalui alat itu nantinya akan diketahui kadar karbondioksida di Kota Mataram dalam angka berapa persen. Begitu pula dengan kadar oksigennya. Sehingga dapat diketahui secara pasti grafik kandungan udara di Kota Mataram.

“Kita merupakan salah satu dari 40 daerah di Indonesia yang mendapatkan bantuan alat ini. Akan ada tiga titik pantau terkait kandungan udara di Kota Mataram,” ujarnya.

Alat ini langsung terhubung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sehingga Pemerintah dapat memantau sejauh mana tingkat keamanan udara di Kota Mataram di daerah-daerah lainnya.

“Di NTB itu yang dapat kita aja, jadi sebenarnya ini jatah untuk NTB. Kita akan bisa pastikan berapa persen kandungan karbondioksida dan oksigen di Kota Mataram ini setelah bimtek itu. Tapi sementara ini masih terbilang aman,” ujarnya.

Pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap kandungan udara di Kota Mataram.

Masyarakat juga dapat melihat secara langsung tingkat keamanan udara yang ada di sini. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir dengan kondisi udara di Kota Mataram.

“Nanti kan ada keterangan terkait ambang batas dan sebagainya itu. Ya nanti kita sempurnakan dulu alat ini, setelah itu baru kita launching, biar diketahui oleh masyarakat juga,” ujarnya.

Ia berharap warga Kota Mataram turut menjaga kondisi udara di Kota Mataram. Salah satunya dengan tidak membakar sampah.

Sebab asap dari pembakaran sampah itu sangat berpengaruh terhadap kondisi udara di sekitarnya.

“Itulah kenapa kita sangat melarang warga untuk membakar sampah. Karena itu dapat membuat kualitas udara kita menjadi kurang baik. Kasihan warga kita, makanya kita sedang rancang aturan untuk memberikan sanksi kepada pembakar sampah ini,” ujarnya. (lin)

Dewan Minta Kajian Balitbang Soal Moratorium Retail Modern Ditinjau Ulang Mataram (Suara NTB) Kalangan DPRD Kota Mataram menentang hasil kajian Balitbang Kota Mataram yang menyebutkan bahwa Mataram masih kekurangan pasar modern. ‘’Kalau hasil kajian itu dipakai untuk meningkatkan UKM atau masyarakat Kota Mataram yang memiliki usaha kelontong atau kios itu bagus.

Tapi kalau ini menjadi entry point atau pintu masuk pemberian izin retail modern. Ada re-

nan pegawai.

Analisis tim nantinya akan disampaikan ke pejabat pem-

Pemkot akan Kirim Nama Pansel ke KASN

Setuju Pemberian Sanksi RENCANA Pemkot Mataram Melalui DLH (Dinas Lingkungan Hidup) yang akan memberlakukan sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan, termasuk masyarakat yang membakar sampah, mendapat dukungan dari kalangan legislatif. ‘’Masyarakat ini kan kadang sudah kita info melalui lingkungan, masih saja membuang sampah sembaragan,’’ kata anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa (24/7) kemarin.

Namun demikian, Malik menyarankan sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah (Suara NTB/fit) Abdul Malik sembarangan, jangan sampai mengarah pada sanksi pidana. Bisa saja bentuk sanksi yang diberikan adalah pengenaan denda yang disepakati nilainya. Hal ini yang sudah dilakukan oleh beberapa daerah di Bali untuk mengajak masyarakat sadar membuang sampah pada tempatnya. ‘’Itu ada di daerah Klungkung. di sana itu programnya nol TPS yang disertai dengan pemberlakuan jam buang sampah yang akan dijemput oleh petugas sampah menggunakan TPS mobiling,’’ ungkapnya. Sementara di Mataram, selain sampah yang berasal dari rumah tangga, juga diperparah dengan munculnya sampah insidentil. Malik mencontohkan ketika musim haji seperti sekarang ini. Mestinya ada petugas yang disiagakan untuk menjamin kawasan di sepanjang jalur menuju Asrama Haji, tetap bersih. ‘’Kalau seperti ini kan semrawut. Nanti begitu selesai haji, sampahnya menumpuk,’’ sesalnya. Pasalnya, musim haji ini berlangsung setiap tahun, sehingga mestinya harus ada langkah antisipatif. Politisi Golkar ini mengaku setuju terhadap rencana pemberian sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan, sepanjang masyarakat juga diberikan edukasi.

Misalnya masyarakat diajarkan membuat kompos dari sampah. Selain itu, anggota Dewan dari Dapil Cakranegara ini mengingatkan supaya sebelum memberlakukan sanksi, Pemkot Mataram harus terlebih dahulu mempersiapkan sarana dan prasarananya. Jangan sampai masyarakat diminta membuang sampah pada tempatnya tetapi pemerintah tidak menyiapkan TPS. ‘’Jangan sampai masyarakat diberikan sanksi tetapi solusinya tidak ada,’’ cetusnya.

Terkait masih adanya perilaku masyarakat yang membakar sampah, Malik membantah kalau sampah yang dibakar itu berasal dari sampah rumah tangga. ‘’Jadi itu bukan sampah rumah tangga, itu sampah yang tercecer,’’ pungkasnya. (fit)

(Suara NTB/cem)

DIUSULKAN DICOPOT - Pemkot Mataram menggelar rapat tertutup di ruang kerja Asisten II Setda Kota Mataram, Selasa (24/7). Tim mengusulkan IP dan AR dicopot dari jabatannya.

masyarakat. Menanggapi hal itu, Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., menjelaskan bahwa istilah moratorium terhadap izin pasar modern atau yang lebih tepat disebut pasar atau toko swalayan dalam ketentuan Perda nomor 9 tahun 2015 tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan lebih tepat adalah masa tenggang ketika izin usaha toko swalayan (IUTS) tidak diterbitkan sementara

dari yang sudah ada sampai dengan dirilisnya kajian yang dilakukan oleh Balitbang Kota Mataram.

Dimana Balitbang Kota Mataram secara khusus melakukan kajian kapasitas ekonomi masyarakat terkait dengan keberadaan pasar modern di Kota Mataram yang dilakukan pada tahun 2017. ‘’Setelah hasil kajian itu dirilis, maka diperoleh hasil dan kesimpulan bahwa tahun 2018 masih menungkin-

kan diberikan IUTS di wilayah Kota Mataram secara terbatas dan dibagi untuk masing-masing kecamatan,’’ demikian Eko. Sejak itu, IUTS diterbitkan dengan berbagai pertimbangan. Antara lain dengan mempertimbangkan jarak dengan pasar rakyat atau pasar tradisional, aktivitas ekonomi usaha kecil dan menengah di sekitar lokasi yang diajukan serta pertimbangan sosial kemasyarakatan lainnya. (fit)

Mataram (Suara NTB) Jatah formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) belum diterima oleh Pemkot Mataram. Namun, informasi formasi banyak beredar di masyarakat. Masyarakat diminta berhati - hati dengan berita hoaks (bohong).

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono mengatakan, finalisasi formasi CPNS belum keluar dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara.

Biasanya jatah formasi yang diterima akan disusun kembali oleh pemerintah daerah dengan melihat skala prioritas.

“Nanti diberikan formasi oleh Menpan. Kuota itu kita rincikan dan datanya dikirim kembali,” katanya, Selasa (24/7).

Diakui Yoyok sapaan akrab Sekretaris BKPSDM ini, informasi penerimaan CPNS beredar dan berkembang di masyarakat. Keseluruhannya itu tidak benar, sehingga masyarakat perlu berhati - hati.

Tak dipungkiri informasi penerimaan CPNS dimanfaatkan oleh oknum tertentu mencari keuntungan. “Itu berita hoaks,” tegasnya.

Ditambahkan, pengumuman resmi CPNS akan dicantumkan di website resmi KemenpanRB. Terkait mekanisme penerimaan CPNS nanti, BPKSDM tetap meminta persyaratan pem-

berkasan dikirim via pos.

Untuk mengantisipasi berita hoaks penerimaan CPNS, Pemkot Mataram kata Kepala BKPSDM, Baiq Nelly Kusumawati akan mengeluarkan surat edaran ke seluruh organisasi perangkat daerah.

Informasi hoaks diakui, banyak beredar di masyarakat.

“KemenpanRB juga mengirimkan kita surat edaran untuk berita hoaks penerimaan CPNS,” kata dia.

BKPSDM secara resmi akan mengumumkan melalui website jika telah mulai melakukan rekrutmen CPNS. Nelly menyebutkan, formasi diusulkan ke KemenpanRB sebanyak 800 lebih. Ini didominasi rekrutmen guru 500 formasi dan sisanya tenaga medis serta infrastruktur. (cem)

Baiq Nelly Kusumawati (Suara NTB/cem)

Rabu, 25 Juli 2018

SUARA NTB

Halaman 3

SUARA NTB Rabu, 25 Juli 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Pembahasan Pansus APBD 2017

Selain Utang Proyek, Anggaran Kegiatan Juga Hilang Tanjung (Suara NTB) Pelaksanaan program kegiatan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Terbukti, pada APBD 2017 lalu, muncul utang Pemkab Lombok Utara senilai Rp 11,9 miliar pada pihak ketiga.

Anggota Pansus DPRD Kabupaten Lombok Utara selaku pimpinan rapat Pansus DPRD, Ardianto, SH., Selasa (24/7) mempertanyakan, penyebab Pemda masih berutang kepada pihak ketiga. Selain utang, pihaknya menyorot lemahnya perencanaan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga terdapat program yang tidak tereksekusi.

“Jumlah Silpa APBD tahun

2017 sebesar Rp 78,482 miliar lebih. Angka ini menurun dibanding APBD sebelumnya sebesar Rp 82 miliar lebih, tetapi relatif masih tinggi,” ujar Ardianto.

Dalam rapat Pansus DPRD itu, anggota DPRD Lombok Utara meminta klarifikasi atas postur pendapatan dan belanja antara perencanaan dan realisasi di APBD 2017. Mengingat Pansus melihat masih ting-

ginya kewajiban jangka pendek tahun 2017 sebesar Rp 16,712 miliar. Analisa Pansus, angka ini justru meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Terdapat pula utang kepada pihak ketiga yang nilai sebesar Rp 11,973 miliar.

Kaitan dengan itu pula, laporan pertanggungjawaban APBD 2017 yang disampaikan memperlihatkan adanya kegiatan yang masih berjalan

hingga tenggat waktu 31 Desember 2017 lalu.

Menanggapi itu, Kepala Badan Pengelolaan Keungan dan Aset Daearah (BPKAD), Drs. H. Raden Nurjati, tak menyangkal adanya komponen kewajiban yang masih harus dibayarkan pada pihak ketiga. Lebih jelasnya, ia mempersilakan Kepala Bidang Akuntansi yang hadir untuk memaparkan kondisi riil dari APBD 2017.

Kabid Akutansi, Mawardi, memaparkan pelaporan pendapatan dan belanja dipengaruhi oleh pelaksanaan di OPD terkait. Misalnya, perhitungan pihak ketiga sebesar Rp 1 miliar

pada RSUD KLU belum diteruskan ke BPKAD, atau jasa listrik, air dan telepon bulan Desember yang baru dibayarkan pada Januari 2018 sebesar Rp 3,2 miliar.

“Utang kepada pihak ketiga sebesar Rp 11,973 miliar itu ada di 5 SKPD, terdiri dari utang jasa, utang obat dan gedung bangunan utama obatnya.

Kenapa timbul utang? Ada pekerjaannya dan sudah selesai, tetapi pada saat perubahan ternyata hilang dananya. Setelah kita diskusi dengan BPK maka diakui sebagai utang Karena pekerjaannya sudah selesai,” jelas Mawardi.

Anggaran hilang pada kegiatan yang sudah disepakati di DPRD ini lantas menimbulkan pertanyaan Pansus. Diakui Ardianto, pihaknya sering mendapati kegiatan yang sejatinya dialokasikan pada APBD Perubahan. Padahal APBD Perubahan sejatinya merupakan momentum realokasi belanja untuk kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik.

“Contoh di perubahan anggaran 2017 itu sekitar Rp 4,6 mili kita ubah untuk program Sanitasi (Jambanisasi) menjadi dalam bentuk hibah di Lingkungan Hidup. Sekarang ini, program Jambanisasi itu

masih menuai polemik. Kita sebetulnya sama berkeyakinan bahwa apa yang sudah kita laksanakan tahun sebelumnya itu tidak jadi persoalan,” cetusnya.

Menjawab itu, Raden Nurjati mengatakan, terkait dengan seringnya terjadinya anggaran hilang setelah perubahan murni dari kesalahan SDM yang ada di masing-masing SKPD mulai dari perencanaan SKPD maupun dalam prores entri aplikasi.

“Memang betul yang disampaikan tadi oleh pak Ketua, itu di tahun 2017 memang sedikit dan relatif kecil. Tetapi di tahun 2015 yang lalu, itu sangat parah sekali,” tandas Nurjati. (ari) (Suara NTB/rus)

BANYAK DILIRIK - Objek wisata di Lotim bagian selatan banyak dilirik investor untuk dikembangkan. Namun, karena infrastruktur yang belum memadai membuat investor harus berpikir ulang berinvestasi di lokasi ini. Salah satunya adalah Pantai Telone yang memiliki pantai yang indah dan menawan.

Kades Diminta Taati Aturan DALAM melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, para kepala desa (kades) juga diikat oleh aturan perundang-undangan. Termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentian para perangkat desa. Para kepala desa diminta taati aturan yang berlaku terkait nasib para perangkatnya.

Sesuai ketentuan yang berlaku, seluruh kades tidak bisa serta-merta memecat para perangkat desa tanpa alasan. Perangkat desa boleh diberhentikan mana kala sudah berusia 60 tahun, (Suara NTB/dok) mengundurkan diri atau meH. M. Juaini Taofik langgar ketentuan lain seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lotim, H. M. Juaini Taofik kepada Suara NTB menuturkan pihaknya sudah melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Prinsipnya sesuai hasil konsultasi tersebut telah dilahirkan pula Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2018.

“Pemberhentian perangkat desa yang bukan karena melanggar larangannya tidak boleh dilakukan oleh kades,” ungkapnya. Pengangkatan kaur atau kepala dusun yang diizinkan manakala ada perangkat desa yang kosong.

Seluruh desa di Lotim iingatkan untuk segera menyusun Peraturan Desa (Perdes) Sistem Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) masing-masing. Perdes ini harus dievaluasi oleh bupati cq camat. “Kami di Dinas PMD sedang menyusun juklak juknisnya,” ungkapnya Diterangkan, soal usia sudah menjadi paku Belanda. Tidak boleh diubah. Usia maksimal perangkat desa boleh berhenti sampai dengan 60 tahun. “Jika ada pengisian perangkat desa yang lowong maka wajib tunduk dengan persyaratan usia dan pendidikan sebagaimana sudah diatur oleh regulasinya,” ungkapnya.

Tidak ditampik ada sejumlah desa yang sudah memberhentikan sejumlah perangkat desanya. Hasil dari pemberhentian tersebut bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Kami tetap mengimbau para kades taat pada regulasi yang ada,” ungkapnya.

Bicara pengisian perangkat baru, sambungnya pun kades tidak bisa sembarangan langsung mengangkat dengan menunjuk langsung. Kades harus membentuk panitia seleksi jika mengisi jabatan yang lowong. Selanjutnya mengukuhkan para perangkat desa yang ada di posisi definitifnya sesuai SOTK yang sah tersebut. (rus)

Cegah Nikah Dini, KLU Raih Penghargaan Kementerian PPPA Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali meraih penghargaan di tingkat pusat. Kali ini, upaya Pemda KLU mencegah pernikahan dini mendapat apresiasi pusat berupa penghargaan “Pencegahan Perkawinan Anak Terbaik tahun 2018” dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI. Dari rilis yang diterima koran ini, serah terima penghargaandilakukandiDyandraConvention Centre Surabaya, Senin (23/7). Penghargaan diberikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Prof. Dr. Yohana Susana Yembise, Dip. Aplin., MA., dan diterima Bu(Suara NTB/ari) pati KLU, Najmul Akhyar.

Kategori penghargaan dan POSE BERSAMA - Bupati tropi yang diraih KLU, adalah KLU H. Najmul Akhyar dan Pencegahan Perkawinan istri pose bersama usai Anak Terbaik tahun 2018. menerima penghargaan.

Selain KLU, ada 4 kabupaten lain yang mendapat penghargaan, yaitu Abdul Hafidz S.Pd.I dari Kabupaten Rembang, Drs. H. Habsi Wahid, MM., dari Kabupaten Mamuju, Drs. H. Sutedjo dari Kabupaten Kulonprogo, dan Achmad Fauzi dari Kabupaten Sumenep, dengan kategori terbaik yang berbeda-beda.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Prof. Dr. Yohana Susana Yembise, Dipl. Apli., MA., menyatakan penganugerahan dirangkaikan dengan Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2018. Kementerian memberi apresiasi atas upaya Pemda di Indonesia dalam mencegah pernikahan dini di Indonesia.

Diharapkan Kementerian, pada tahun 2030 mendatang seluruh kabupaten/kota sudah layak anak. Pasalnya, keberadaan perempuan dan anak menjadi generasi bangsa ke depan diperhitungkan dunia. Tahun 2030 sebagai tahun yang disebut sebagai planet 50:50, diharapkan jumlah laki-laki dan perempuan setara. Bangsa Indonesia, salah satunya termasuk salah satu negara dari 10 negara besar yang ikut memprogramkan agenda ini.

Adapun Penganugerahan Kabupaten Layak Anak berkategori Utama sebanyak 2 kota, kategori Nindya sebanyak 11 kabupaten/kota, sedangkan kategori Madya sebanyak 51 kabupaten/kota, dan sebanyak 113 kabupaten/kota meraih tropi kategori Pratama.

Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., mengakui penghargaan ini dinilai atas keberhasilan mencegah pernikahan usia dini di Lombok Utara yang melibatkan seluruh elemen. Penghargaan yang diperoleh agar dijadikan sebagai pemacu untuk bekerja lebih giat. (ari)

Kondisi Infrastruktur Jadi Kendala Investasi Selong (Suara NTB)Keterbatasan inftrastruktur di wilayah Lombok Timur (Lotim) bagian selatan disebut menjadi salah satu kendala realisasi investasi. Tidak saja pada infrastruktur jalan, tidak kalah penting adalah inftrastruktur air dan listrik.

Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Moh. Syukri kepada wartawan di Selong, Selasa (24/7), wilayah selatan berbanding terbalik dengan kondisi bagian utara, khususnya Sembalun. Sembalun saat ini disebut menjadi rebutan para

investor yang ingin membangun hotel.

Kawasan Sembalun yang dikenal sejuk dengan pemandangan Gunung Rinjani yang sudah menjadi geopark dunia ini diburu, karena Sembalun sudah cukup baik infrastrukturnya. utamanya air dan listrik.

Bedanya dengan Lotim bagian Selatan yang notabenenya menjual view pantai diketahui sudah ada sejumlah investor yang masuk dan sudah melakukan groundbreaking, namun tidak kunjung melakukan pembangunan. Menurutnya, perusahaan tidak mungkin harus

membeli air terus, karena keterbatasan air. Dalam hal ini, ujarnya, jika akses air bersih sudah masuk ke Lotim bagian selatan yang dikenal kerap mengalami krisis air bersih akan lebih cepat pertumbuhannya. Begitupun akses listriknya. Harapannya, ketika sudah infrastrukturnya terpenuhi maka selatan pun menjadi buruan investasi.

Biaya untuk memulai merealisasikan pembangunan di selatan cukup besar. Hal ini pun menjadi hitung-hitungan investor. Di samping itu memang karena ada persoalan teknis lain seperti masalah la-

Karyawan di 196 Perusahaan Belum Terdaftar di JKN-KIS Selong (Suara NTB)Sebanyak 196 perusahaan dari lebih dari 400 perusahaan yang ada di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) belum mendaftarkan karyawannya menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim, Andika Istujaya kepada Suara NTB di Selong, Selasa (24/7), mengharapkan perusahaan yang belum memasukkan karyawannya sebagai peserta JKN-KIS segera mendaftarkannya, sehingga Lotim bisa mewujudkan target Universal Health Coverage (UHC) 2019 mendatang. Di mana seluruh warga menjadi peserta JKNKIS yang dilaksanakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. “Sisa lima bulan ini makanya kita coba gencarkan sosialisasi sehingga pada saat Januari 2019 semua warga Lotim sudah masuk menjadi peserta JKN-KIS,” harapnya.

Diakui selama ini masih banyaknya perusahaan belum masukkan karyawan sebagai peserta JKN-KIS karena masih minimnya pemaha-

man. Kemungkinan besarnya karena sosialisasi yang kurang dan keterbatasan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Di mana, ada persyaratan dari sisi penghasilan untuk peserta secara mandiri. Perusahaan ini dituntut untuk turut membiayai. Semisal dalam satu keluarga itu ada lima anggota keluarganya, maka minimal yang harus dikeluarkan perusahaan itu Rp91 ribu per bulan.

Tidak ditampik, masalah lain yang menyebabkan belum tercovernya semua karyawan yang bekerja itu karena keterbatasan pendapatan. Di mana memang ada standar gaji y ang menjadi acuan.

Lotim sudah memberlakukan standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp 1,83 juta. Hanya saja, tidak semua perusahaan juga yang mampu memberikan standar UMK. Apalagi perusahaan-perusahaan kecil dan kelas menengah ke bawah. Meski demikian, karena sudah menjadi ketentuan wajib, maka seluruh perusahaan wajib memberikan JKNKIS pada karyawannya.

Kepala BPJS Cabang Selong, dr. Gerry Adhikusuma dikonfirmasi terpisah mengata-

kan, dari 196 perusahaan itu ditemukan masih bermasalah karena sejumlah faktor. Antara lain belum mendaftarkan badan usahanya, sudah mendaftar tapi tidak akurat jumlah karyawan yang dilaporkan. “Ada yang lapor cuma dua orang karyawannya,” tuturnya.

Ketiga, sudah daftar tapi sudah tidak patuh membayar iuran setiap bulannya. Kata dr. Gerry, atas dasar inilah BPJS Kesehatan bersama dengan stakeholder terkait membuat forum kepatuhan.

Dibuat sekretariat tripartit, meliputi pemerintah dengan perusahaan dan BPJS Kesehatan sendiri. Termasuk di dalamnya ada Kejaksaan Negeri (Kejari) Lotim, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan instansi terkait lainnya.

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah tidak ada alasan bagi semua perusahaan untuk tidak mendaftarkan seluruh karyawannya menjadi peserta JKN-KIS. Pasalnya, sudah ada sanksi yang menanti. Perusahaan yang membandel bisa diberikan surat peringatan (SP). (rus)

(Suara NTB/rus)

PROGRAM JKN - Sosialisasi kewajiban badan usaha di Lotim dalam program JKN-KIS. Disnakertrans dan BPJS menyebut, masih banyak perusahaan belum mendaftarkan karyawannya masuk dalam program JKN-KIS.

han yang banyak memicu konflik di wilayah Lotim Selatan.

Bicara minat investasi, Lotim ini sangat banyak yang mengincar. Banyak perusahaanperusahaan besar yang ingin menggerakkan ekonomi Lotim dengan berinvestasi. Investasi terbesar dari sektor pariwisata.

Target Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) era kepemimpinan Bupati Ali Bin Dachlan, saat ini sudah tercapai sekitar 70-80 persen. Lotim sangat besar potensinya untuk menarik investasi.

Sebelumnya soal infrastruktur di Lotim bagian Selatan disampaikan Kepala Bidang Bina

Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lotim, Dedi Irawan DL mulai tahun 2019 mendatang akan dibangun infrastruktur yang memadai guna menunjang pembangunan pariwisata Lotim Selatan. Di mana, wilayah Lotim meliputi Kecamatan Jerowaru dan Keruak ini sudah masuk kawasan strategis nasional.

Infrastruktur di kawasan objek wisata menjadi salah satu atensi pemerintah. Pembangunan infrastruktur pun akan menjadi perhatian serius menuju kawasan-kawasan wisata yang potensial dan dilirik banyak investor. (rus)

Pengelolaan APBD, BPK Keluarkan 392 Rekomendasi Tanjung (Suara NTB) Pengelolaan APBD Kabupaten Lombok Utara (KLU) selama 4 tahun terakhir mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hanya saja, dari setiap prestasi itu pengelolaan keuangan daerah itu, Pemkab Lombok Utara menerima sejumlah rekomendasi yang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB. Inspektur pada Inspektorat Lombok Utara, Drs. H. Zaenal Idrus, SH., di depan Pansus Raperda Pertanggungjawaban APBD 2017 DPRD Kabupaten Lombok Utara, Selasa (24/7) mengungkapkan, sejak 2010 sampai dengan 2018, akumulasi rekomendasi BPK tercatat sebanyak 478 item. Dari angka itu, masih ada sisa “tunggakan” rekomendasi yang belum diselesaikan sebanyak 86 item.

“Yang telah kami tindaklanjuti rekomendasi itu sebanyak 392, dengan angka keseluruhan dari temuan BPK sebanyak Rp 8,115 miliar lebih dengan pengembaliannya sudah mencapai Rp 7,6 miliar,” ujar Idrus.

Pihaknya hingga kini masih mengejar sisa tunggakan sekitar Rp 517 juta yang ada di pihak ketiga, serta menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi yang masih tertunda. Dimana dari Rp 517 juta itu, piutang sampai dengan 2016 lalu masih tercatat sekitar Rp 200 juta.

Namun sebagaimana opini BPK yang diperoleh KLU, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) telah didapat Pemkab Lombok Utara selama 4 tahun berturut-turut dari pelaksanaan APBD 2014, 2015, 2016 dan 2017.

“Jadi ini luar biasa, atas kerjasama dan dukungan bapak di dewan sehingga kita dapat mempertahankan opini WTP sesuai dengan amanat undang-undang,” sebutnya.

(Suara NTB/dok)

H. Zaenal Idrus Menurut Inspektur, tindaklanjut LHP BPK khususnya pada konteks pengembalian uang negara dari pihak ketiga diproses sesuai mekanisme. Inspektorat bersama Majelis TPTGR menagih piutang negara akibat temuan kerugian negara dan denda keterlambatan yang diakibatkan oleh pihak ketiga. Hanya saja, di antara akibat pengembalian itu dikarenakan oleh hilangnya barang. Pihak ketiga bersedia mengganti dalam bentuk barang, namun rekomendasi BPK menyatakan pengembaliannya dalam bentuk uang tunai. Perbedaan bentuk pengembalian itulah yang masih didiskusikan antara Majelis TPTGR dengan pihak ketiga.

Upaya Majelis dalam beberapa kali sidang, telah menunjukkan hasil positif. Dimisalkan Inspektur, pada sidang majelis TPTGR beberapa kali terakhir pihaknya sudah bisa mengembalikan uang negara sebesar Rp 500 jutaan dari tagihan sebesar Rp 1,6 miliar.

“Sisanya sedang kami upayakan, kami panggil lagi pihak ketiga di dalam Majelis. Sebelum 60 hari (tenggat waktu tindaklanjut rekomendasi BPK), kami sudah bersidang dan di dalamnya ada progres,” tandasnya. (ari)

SUARA NTB Rabu, 25 Juli 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kasus Bantuan Alsintan Tambah Ruang Rawat Inap MANAJEMEN Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tripat Gerung mengusulkan penambahan ruang rawat inap sebanyak 6 lokal yang mampu menampung 30 tempat tidur. Usulan penambahan ruang rawat inap ini menyusul kondisi rumah sakit yang saat ini over kapasitas (melebihi kapasitas).

Peningkatan pasien ini, menurut Direktur RSUD Tripat Gerung drg. H. Arbain Ishak dipicu kebijakan baru BPJS, di mana semua pasien yang dirujuk harus ada rujukan dari RSUD Tripat Gerung. Sehingga den(Suara NTB/dok) gan ruangan rawat inap H. Arbain Ishak yang ada, tidak mampu menampung pasien yang berkunjung ke rumah sakit daerah tersebut. Pihak RSUD mengusulkan agar penambahan ruangan bisa direalisasikan tahun ini.

Pasien, jelasnya tidak bisa langsung ke Rumah Sakit Kota Mataram atau Rumah Sakit Provinsi, jika tidak ada rujukan dari pihak RSUD Tripat. Untuk itu, mau tidak mau, pasien harus ditangani, sehingga pihak rumah sakit kewalahan menyediakan ruangan rawat Inap. Pihaknya tidak mampu menampung pasien yang masuk ke rumah sakit.

Karena itu jelasnya, perlu ada penambah ruang rawat inap.

Jika menunggu pembangunan sesuai masterplan menurutnya tidak bisa akan jalan, sehingga pihaknya merencanakan mengusulkan pembangunan ruangan rawat inap. “Karena itu kami usulkan untuk pembangunan ruang rawat inap paling tidak sekitar 6 unit, mampu menampung 30 tempat tidur,” jelasnya. M enurutnya kapasitas ruangan yang ada sejauh ini 120.

Sejauh ini pihaknya masih kekurangan sekitar 6 ruangan kalau kelas 3. Namun jika mengacu target 200 tempat tidur maka pihaknya kekurangan sekitar 8 ruangan atau 80 tempat tidur.

Sementara sejuah ini, jumlah pasien yang berkunjung ke rumah sakit gerung per hari rata-rata 100-200 orang, jika ditotal per bulan totalnya mencapai 3 ribu pasien. Total pasien ini termasuk yang rawat inap dan rawat jalan. “Pasien rawat jalan rata-rata 100-300 orang per bulan, sedangkan rawat inap bervariasi tergantung jenis penyakit,” jelasnya. (her)

Kejari Loteng Pastikan Tetap Berlanjut Praya (Suara NTB) Proses penyelidikan kasus dugaan penyimpangan pada program bantuan alat sistem pertanian (alsintan) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun 2017, dipastikan tetap berlanjut. Kendati sampai sejauh ini, bukti pendukung terkait dugaan penyimpangan dinilai masih lemah.

Demikian ditegaskan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lombok Tengah (Loteng), Ely Rahmawati, S.H.M.H., menjawab Suara NTB, Senin (23/7).

Saat ini, ujarnya, Kejari Loteng masih terus mengumpulkan bukti-bukti serta keterangan pendukung. Hal ini

untuk memperkuat dugaan penyimpangan yang ada. Meski demikian dalam mengumpulkan bukti ini, butuh waktu lebih banyak, karena banyaknya pihak yang harus dimintai keterangan dalam kasus tersebut.

Ia menjelaskan, fokus penyelidikan yang dilakukan

pihaknya yakni terkait dugaan penyalahgunaan penggunaan bantuan. Sedangkan kalau soal pengadaannya, tidak menjadi bagian penyelidikan pihaknya, karena g proses pengadaannya langsung oleh pemerintah provinsi.

“Untuk proses pengadaan

alsinta-nya dinyatakan clear.

Karena dulu dikawal langsung oleh TP4D provinsi. Hanya pada saat penggunaannya yang diduga menyimpang dari aturan. Dan, itulah yang saat ini tengah kita kejar,” terangnya.

Ely pun menegaskan, karena masih dalam proses penyelidikan maka pihaknya belum bisa mengungkap secara mendetail soal dugaan penyimpangan pada program bantuan alsintan Loteng, karena dikhawatirkan bisa menghambat proses penyelidikan.

TP4D Loteng Kawal 33 Proyek Tahun Ini Praya (Suara NTB) Tim Pengawal Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun ini bakal mengawal setidaknya 33 proyek fisik dengan nilai proyek mencapai Rp 411 miliar lebih. Proyek ini tersebar di empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Loteng.

“Masing-masing Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan (PUPR), Dinas Kesehatan (Dikes), Dinas Perhubungan serta Dinas Pertanian,” sebut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Loteng, Ely Rahmawati, S.H.M.H., Senin (23/7).

Seluruh proyek yang dikawal TP4D Loteng tersebut hampir semunya berupa proyek fisik dengan pagu anggaran cukup besar. Termasuk di antaranya proyek pembangunan gedung kantor Bupati Loteng, senilai Rp213 miliar lebih. Kehadiran TP4D dalam mengawal proyek-proyek tersebut diharapkan, bisa menjamin kelancaran pembangunan proyek sekaligus meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan selama pelaksanaan proyek, sehingga anggaran pembangunan yang ada benar-benar terserap maksimal.

“Kehadiran TP4D dalam proyek pemerintah itu bukan mencari-cari kesalahan. Tetapi lebih pada proses pengawalan. Agar proyek tersebut berjalan sesuai aturan dan koridor yang ada,” terangnya.

Di mana ketika ada persoalan, TP4D bisa memberikan solusi atas persoalan tersebut. Dengan begitu, pelaksanaan proyek tidak takut lagi, apalagi ragu-ragu mengambil keputusan ketika muncul persoalan di tengah jalan, sehingga proyek bisa terus dilanjutkan dan selesai tepat waktu serta tepat anggaran.

Disinggung soal masih banyaknya OPD lingkup Pemkab Loteng yang belum bekerjasama dengan TP4D Loteng, Ely mengaku pihaknya tidak memaksa. Terpenting pihaknya sudah memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi OPD lingkup Pemkab Loteng untuk memanfaatkan keberadaan TP4D. Tapi kalau kalau tidak mau, itu menjadi haknya OPD bersangkutan.

Namun jangan salahkan TP4D kalau nantinya proyeknya bermasalah dengan hukum dan diusut penegak hukum. “Prinsip kerja TP4D ialah pencegahan yang paling utama. Sehingga potensi penyimpangan bisa diminimalisir sedini mungkin. Kalau penindakan hukum itu opsi paling terakhir,” ujarnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

TERBENGKALAI - Lahan eks lapangan golf Bendungan Batujai kini sudah berubah fungsi. Pordasi Loteng mengusulkan bisa mengelola lahan ini menjadi arena pacuan kuda di NTB.

Terbengkalai, Eks Lapangan Golf BBJ Diusulkan Jadi Arena Pacuan Kuda Praya (Suara NTB) Kondisi eks Lapangan golf Bendungan Batujai (BBJ) saat ini terbengkalai setelah lama tidak dimanfaatkan.

Kondisi ini membuat pengurus Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Lombok Tengah (Loteng) berinisiatif untuk memanfaatkan lahan ini dengan membuat arena pacuan kuda berstandar nasional.

Apalagi, saat ini, NTB khususnya Pulau Lombok belum memiliki arena pacuan

kuda yang berkualitas baik. Di satu sisi peminat olahraga berkuda di daerah ini terbilang sangat banyak. “Ini yang membuat kita tergerak untuk mengusulkan lapangan eks Golf BBJ sebagai arena pacuan kuda,” ungkap Ketua Pordasi Loteng, H.L. Satria Atmawinata, kepada Suara NTB, Selasa (24/7).

Usulan tersebut pun sudah cukup lama diajukan ke Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I selaku pengelola lapangan, namun sampai saat ini belum mendapat respons.

“Kita hanya butuh izin pengelolaan saja. Soal anggaran pembangunan arena pacuan kuda tersebut, itu menjadi tanggung jawab Pordasi Loteng,” terangnya.

Dikatakannya, perkembangan olahraga berkuda masih stagnan. Padahal potensi atlet berkuda di daerah ini, cukup banyak. Salah satu penyebabnya, dukungan fasilitas pendukung, terutama area pacuan kuda yang belum ada.

Memang di Kota Praya ada lapangan PSLT yang kerap di-

jadikan arena latihan pacuan kuda. Tapi kondisinya sangat tidak representatif. Sehingga tidak bisa maksimal mendukung perkembangan para atlet berkuda di daerah ini. Tetapi kalau ada arena pacuan kuda yang lebih representatif, bukan tidak mungkin olahraga berkuda di daerah ini bisa berkembang pesat.

Selain dari sisi olahraga, keberadaan arena pacuan kuda itu bisa menjadi objek wisata baru dengan sasaran para wisatawan asal Timur Tengah.

Pasalnya, wisatawan asal Timur Tengah juga kebanyakan menjadi penggemar kuda.

Untuk itu, pihaknya sangat berharap dukungan penuh dari pemerintah provinsi agar bisa mewujudkan harapan para pecinta olahraga berkuda di daerah ini. Terlebih sekarang ini Gubernur NTB terpilih merupakan seorang penggemar olahraga berkuda dan dukungannya akan sangat dibutuhkan bagi perkembangan olahraga berkuda di daerah ini. (kir)

Wisatawan Keluhkan Sinyal Telekomunikasi dan PJU di Sekotong

Hari Ini, Obor Asian Games Singgah di Kawasan Mandalika Praya (Suara NTB) Obor Asian Games, Rabu (25/7) hari ini dijadwal sampai di Pulau Lombok. Setelah itu, obor Asian Games akan singgah di kawasan The Mandalika Kuta dan melanjutkan perjalanan ke Kota Mataram untuk diinapkan selama satu malam. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah menyiapkan penyambutan khusus atas kedatangan obor Asian Games bersama para duta Asian Games ini.

Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., kepada wartawan, Selasa (24/7), mengatakan penyambutan sudah dipersiapkan sejak dari Lombok International Airport (LIA) sampai di kawasan Mandalika. “Sebelum sampai ke kawasan Mandalika, obor Asian Games bersama para pendamping akan singgah sejenak di kampung wisata Sade,” terangnya.

Menurutnya, momen kedatangan obor Asian Games merupakan momen langka. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, Loteng disinggahi obor Asian Games. Momen tersebut pun diharapkan bisa menjadi momen untuk semakin memperkenalkan Loteng pada umumnya dan kawasan Mandalika pada khususnya.

“Tidak semua daerah disinggahi obor Asian Games. Paling hanya sekitar 50 kabupaten/kota saja. Sedangkan untuk provinsi hanya sekitar 15 provinsi yang disinggahi obor Asian Games,” terangnya.

Untuk penyambutan, Pemkab Loteng sudah menginstruksikan para siswa di sekolah-sekolah yang dilalui rombongan obor Asian Games untuk memberikan suntikan semangat.

Hal ini sebagai bentuk apreasiasi sekaligus tambahan semangat bagi rombongan pembawa obor Asian Games.

Disinggung agenda di kawasan Mandalika sendiri, Herdan menjelaskan, di sanalah nantinya akan digelar acara serah terima obor Asian Games ke Pemprov NTB. Di mana setelah itu obor Asian Games akan dibawa ke Mataram untuk diinapkan dan pada Kamis (26/7) besok, langsung diterbangkan ke Provinsi Papua.(kir)

Tapi yang jelas, proses penyelidikan tetap berjalan, sampai posisi kasus benar-benar jelas dan terangnya.

Nilai bantuan alsintan yang masuk ke Loteng mencapai sekitar Rp5 miliar lebih berupa 18 mesin combain harvester (pemanen padi), 99 hand tractor serta seratus lebih mesin pompa air. Di mana, mesin combain anggarannya berasal dari APBN, bantuan hand tractor serta mesin pompa air dari APBD Provinsi NTB serta dari APBD Loteng. (kir)

(Suara NTB/her)

SEGERA DIBANGUN - Inilah kondisi gubuk reot Papuq Sodah yang segera dibangun secara swadaya.

Keluarga Papuq Sodah akan Dibangunkan Rumah Secara Swadaya Giri Menang (Suara NTB) Keluarga miskin Papuq Sodah yang numpang di lahan milik investor asing di kawasan wisata Dusun Medang Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong bakal segera dibangunkan rumah. Rencana soal pembangunan gubuk pasangan yang berprofesi sebagai pemulung ini, menyusul pihak desa telah mendapatkan kepastian legalisasi soal lahan tempat bakal dibangunnya gubuk Papuq Sodah.

Plt Kepala Desa Sekotong Barat, Andi Purnawan mengatakan, kepastian masalah lahan tempat dibangun gubuk Papuq Sodah sudah tidak ada persoalan.

Pasalnya, pihak desa bersama aparat Babinsa dan Bhabinkamtibmaspol serta pihak keluar-

ga sudah turun ke lokasi untuk memastikan lahan tersebut. Alhasil, Papuq Sodah diberikan lahan seluas sekitar 1 are oleh cucunya. “Sudah diberikan izin membangun di lahan milik cucunya, jadi soal lahan tidak ada masalah. Rabu (hari ini, red) kita berencana ke lokasi lagi,” katanya, Selasa (24/7).

Diakuinya, sudah ada donatur dari salah satu perguruan tinggi yang kebetulan mahasiswanya mengadakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di sekitar lokasi. Kebetulan ada anak kepala dusun setempat yang ikut KKN. Tinggal, kata Andi, pihaknya berharap ada donatur yang mengulurkan tangan membantu kekurangan yang ada.

Sementara Kapolres Lobar

AKBP Heri Wahyudi memberikan atensi terhadap Papuq Sodah. Bahkan ia meminta Kapolsek dan Bhabinkamtibmaspol untuk menindaklanjuti. Pihaknya bersedia membantu dari sisi material dan tenaga nantinya.

Diketahui, keluarga Papuq Sodah (70 tahun) asal kampung Gresak Dusun Medang Desa Sekotong Barat kecamatan Sekotong Lombok Barat menjadi salah satu potret kemiskinan warga yang tinggal di Kawasan wisata di Lobar. Keluarga jompo miskin ini tinggal di gubuk reot selama puluhan tahun, lahan tempat mereka membangun gubuk pun numpang di lahan milik investor asing asal Australia. (her)

Giri Menang (suara NTB) Akses dari Lembar menuju Sekotong dikeluhkan oleh masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke lokasi wisata.

Pasalnya, pada malam hari jalur utama ini gelap gulita. Akibat kondisi jalan gelar tanpa Penerangan Jalan Umum (PJU) rawan terjadi kecelakaan dan aksi kejahatan.

Selain minimnya PJU, wisatawan asing juga mengeluhkan sinyal telekomunikasi. Sejumlah lokasi wisata bahkan blank spot.

Ketua Pokdarwis Sekotong Barat, Sahnil, mengaku, akses jalan mulai dari Lembar menuju Sekotong, baik dari jalur bawah dan atas (Gerepek, red) sangat minim PJU. Terlebih memasuki wilayah Sekotong, akses jalan utama masih gelap, seperti ke Desa Buwun Mas dan Sekotong Bagian Barat hampir gelap gulita karena tidak ada PJU. Kondisi ini menyebabkan para pengunjung takut jika berjalan malam hari.

Keberadaan PJU ini, jelasnya, sangat penting untuk memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi pengunjung. Sebab jika kondisi terang, maka tentu kejadian kecelakaan dan kejahatan lain bisa diminimalisir. Keberadaan PJU juga memudahkan aparat untuk melakukan patroli ke lokasi-lokasi wisata. Dengan kondisi terang maka pengawasan di kawasan wisata juga akan lebih mudah. Ia juga berharap agar semua kades di Kecamatan Sekotong, terutama yang ada di kawasan wisata bisa mengadakan PJU. “Desa juga harus komitmen mendukung, paling tidak dialokasikan melalui dana desa untuk pengadaan PJU,”tegasnya.

Pihaknya menuding pihak PT. PLN terkesan tutup mata dengan kondisi Sekotong. Padahal kawasan ini menjadi lokasi wisata.

Ia juga mempertanyakan sejauh

mana pengelola pajak penerangan jalan dari PLN, menurutnya kenapa anggaran pajak ini tidak diarahkan untuk membangun PJU. Padahal sesuai ketentuan seharusnya pajak dikembalikan ke masyakarat sebab warga sendiri yang membayar pajak.

Persoalan PJU di kawasan Sekotong ini pun pernah mengemuka dalam rapat forum lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) Lobar. Dalam kesempatan itu, warga menyampaikan keluhannya secara langsung. Saat itu Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman H. Lalu Winengan menegaskan akan mengupayakan dengan koordinasi dengan provinsi dan PLN. Sebab beberapa ruas ini adalah akses jalan provinsi.

Terkait persoalan ini, Manajemen PLN Wilayah NTB melalui Humasnya, Rachmawan Primadya Setyawan mengemukakan, soal keterseediaan PJU sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkab Lombok Barat.

Mekanismenya, ketika Pemda telah menyiapkan sarana pendukung misalnya tiang listrik, barulah PLN akan memfasilitasi sambungan ketika pemda telah memintanya. “PJU sebenarnya tidak ada kaitan dengan PLN. Kalau misalnya Pemda sudah siapkan tiang. PLN tentu siap sambungkan listriknya. Sekarang kembali ke Pemda,” katanya.

Demikian juga soal pajak penerangan jalan yang ditarik oleh PLN.SepenuhnyaPLNhanyabetugas membantu pemerintah menariknya dari pelanggan. Setelah terkumpul, PLN menyetorkannya langsung ke kas daerah setempat.

“Kalau sudah terkumpul.

PLN serahkan lagi ke kas daerah. Tidak ada PLN mengelola uang pajak penerangan jalan,” demikian Primadya. (her/bul)

SUARA NTB Rabu, 25 Juli 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Program Tugas Pembantuan Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Dinas Dikbud Evaluasi Rendahnya Serapan Dana BOS 2018 Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa melakukan evaluasi terhadap rendahnya serapan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2018. Sebagai bahan perbaikan pada tahun mendatang.

Sebagaimana disampaikan Sekretaris Dinas Dikbud Sumbawa melalui Kasubbag Tugas Pembantuan, M. Husnul Alwan S.Ag, Selasa (24/7) kemarin. Banyak faktor penyebab rendahnya serapan BOS. Proses penganggaran BOS di Provinsi memang langsung ditransfer ke rekening sekolah. Namun Dikbud Sumbawa punya kewajiban mencatat anggaran tersebut. Untuk kemudian dilakukan rekapitulasi berapa pendapatan daerah dari dana BOS.

Belum lagi, lanjut Alwan, masalah keterlambatan pencairan anggaran BOS dari provinsi. Sebagai contoh, pada triwulan pertama Triwulan pertama tahun ini, pencairan dana BOS baru pada bulan Maret. Begitu juga pada Triwulan kedua, pencairan pada akhir Mei lalu. Sehingga pelaporan sekolah untuk dana BOS juga menjadi telat. “Jadi, untuk pelaporan BOS triwulan pertama, proses verifikasi baru dilakukan saat pencairan triwulan kedua,” sebutnya.

Dalam proses verifikasi pun tidak mudah. Sebab untuk diterbitkan surat pengesahan SP3B, harus dilakukan verifikasi belanja modal barang dan jasa. Agar sesuai dengan DPA. Sekarang ini, verifikasi laporan sekolah tri-

Selanjutnya, proses perencanaan keuangan di sekolah juga masih lemah, karena sekolah belum memahami proses penganggaran. Kebiasaan banyak sekolah, penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dilakukan pada awal tahun. Sedangkan penganggaran dana BOS bukan diawal tahun, tetapi mengikuti pola pengganggaran OPD di daerah.

Melalui proses asistensi dan pembahasan di DPRD sejak akhir tahun. Sebelum masuk tahun berjalan. Sementara RKAS sekolah belum masuk.

“Kemudian terjadi perubahan karena sekolah berpedoman berdasarkan tahun ajaran baru.

Akibatnya terjadi perubahan jumlah siswa sehingga berdampak pada besaran anggaran BOS,” urai Alwan lebih jauh.

(Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan, pihaknya tetap akan mengakomodir setiap Bacaleg yang diajukan Parpol. Meski yang bersangkutan masih tercatat sebagai pegawai atau staf pemerintah dan dibiayai melalui anggaran negara.

Fahroni

“Kalau dia itu misalnya tenaga honorer daerah atau staf-staf lain pemerintahan ya tetap kami akomodir dan proses mereka sebagai Bacaleg,” kata Ketua KPU KSB, Fahroni, SH. Di masyarakat saat ini ada pertentangan terhadap Bacaleg yang tercatat

sebagai pegawai honorer daerah dan staf pemerintah. Antara apakah mereka harus mundur dari jabatannya atau tetap saat mencalonkan diri.

Namun hal tersebut di sisi KPU, menurut Fahroni, tidak diatur dalam PKPU 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPD, DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

“Kami tidak menemukan hal itu sehingga kami ber-

prinsip bahwa mereka yang misalnya tenaga honorer daerah tetap kami proses pencalonannya,” urainya.

Secara logika, bagi Fahroni tidak diaturnya pencalonan terhadap mereka yang bekerja dan digaji pemerintah tetapi tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap bisa mencalonkan diri. “Kalau saja hanya karena mereka digaji dari uang negara tapi bukan PNS. Mengapa kemudian anggota DPR yang masih duduk sekarang ini tidak diharuskan mundur. Kan mereka juga sama digaji oleh negara,” paparnya.

Sebelumnya terhadap para tenaga honorer daerah dan staf pemerintah non ASN, oleh

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) KSB telah mempersilakan jika ingin maju sebagai Bacaleg di Pemilu 2019 mendatang. Kepala BKD KSB, H. Abdul Malik Nurdin, S.Sos., M.Si menyatakan, tenaga honorer yang kemudian memilih Nyaleg akan secara otomatis dihapus dari data kepegawaian ketika mencalonkan diri.

“Itu mereka artinya mundur, kan saat diangkat mereka sendiri yang menandatangi SK kontraknya yang artinya mereka setuju. Jadi kalau sekarang nyaleg otomatis dia tidak lagi setuju dengan SK yang ditandatangi itu yang artinya juga dia mundur,” sebut Malik beberapa waktu lalu. (bug)

3000 Pemegang Koperasi Pelaku Bank Rontok KTP Belum Tidak Kantongi Izin Teridentifikasi di KSB

Taliwang (Suara NTB) Sejumlah koperasi yang dideteksi menerapkan sistem bank rontok (kredit bunga tinggi) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ternyata tidak memiliki izin operasi di daerah.

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) KSB yang telah melakukan penelusuran terhadap koperasi-koperasi tersebut menemukan fakta.

Bahwa dari sekitar 10 koperasi tersebut, rata-rata mereka tidak mengantongi izin resmi untuk menjalankan aktivitas pelayanannya.

“Kita sudah turun dan ada 10 yang kita deteksi. Dari sisi legalitas perizinan mereka tidak pun-

(Suara NTB/bug)

Ribuan Penduduk Jadi Korban Kekeringan di KSB Taliwang (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa Barat, mencatat setidaknya ada sekitar 7.467 jiwa yang diprediksi terdampak kekeringan di tahun 2018. Jumlah ini tersebar di tiga kecamatan yakni Poto Tano, Seteluk, dan Taliwang.

Kepala Pelaksana BPBD KSB, Ir. Lalu Muhammad Azhar MM, kepada Suara NTB, Selasa (24/ 7) mengatakan, hasil pendataan yang dilakukan pihak terkait selama bulan Juli beberapa sumur di tiga kecamatan debit airnya se(Suara NTB/ils) makin berkurang.

Lalu Muhammad Azhar Sementara kecamatan yang diprediksi akan mengalami kekeringan terparah hanya Poto Tano dengan total jiwa mencapai 3. 475 orang.

Bahkan untuk saat ini, Desa Tua Nanga sudah mulai disalurkan air bersih untuk 980 jiwa. Hal ini bisa terjadi karena lokasi daerahnya yang berada di pesisir KSB. Bahkan hampir semua desa yang ada di Poto Tano juga diprediksi terdampak kekeringan.

“Khusus kecamatan Poto Tano rata-rata semua desa mengalami kekeringan. Bahkan saat ini, desa Tua Nanga sudah mulai didistribusikan air bersih untuk 980 jiwa,” ungkapnya.

Dikatakannya, pendataan lokasi yang diprediksi kekeringan ini dilakukan dengan cara memantau kondisi air di beberapa sumur warga. Dimana untuk tahun 2018, ada sekitar sembilan desa yang terkena dampak. Desa-desa yang sudah terdata yakni, Desa Kiantar di Poto Tano sekitar 1. 100 jiwa, Mantar 1. 080 jiwa, Senayan 315 jiwa.

Untuk kecamatan Seteluk, Desa Air Suning sekitar 865, Meraran 650 jiwa, Desa Lamusung 972, dan Desa Kelanir 780 jiwa dengan jumlah total sekitar 3. 267. Sementara untuk kecamatan Taliwang hanya akan terjadi di satu desa yakni di desa Persiapan Lamunga sekitar 725 jiwa.

Sementara untuk kecamatan lain, hingga saat ini masih belum menerima laporan dari masyarakatnya.

“Hanya di tiga kecamatan saja yang terdampak kekeringan di KSB dan dalam waktu dekat kita juga mulai distribusikan air bersih,” imbuhnya.

Ditambahkannya, mengatensi masalah kekeringan ini, pihak terkait berencana untuk mengusulkan anggaran sekitar Rp 300 juta. Dengan uang pihak terkait akan langsung melakukan distribusi air bersih minimal 13 tangki ukuran 1500 liter perhari ke desa-desa tersebut. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mengeluhkan masalah air bersih.

Hanya saja, untuk sementara ini, pihak terkait baru bisa menyalurkan dua tangki saja karena anggarannya masih terbatas yakni sekitar Rp 60 juta. Pihak terkait berharap, mudahmudahan dalam waktu dekat bisa terealisasi. Hal ini dilakukan, supaya masyarakat bisa cepat untuk mendapatkan air bersih yang saat ini semakin langkah di desa-desa tersebut.

“Kita sudah usulkan anggarannya, mudah-mudahan cepat disetujui. Sehingga proses distribusi air bersih bisa dilakukan dengan cepat,” tandasnya. (ils)

(Suara NTB/arn)

Sekdis Dinas Dikbud Sumbawa, Irin Wahyuni dan Kasubag Tugas Pembantuan Dinas Dikbud Sumbawa, M. Husnul Alwan

KPU KSB Tetap Akomodir Bacaleg yang ”Digaji Negara”

Pengiriman Ternak Meningkat Jelang Idul Adha SumbawaBesar(SuaraNTB)Hari raya Idul Adha akan dilaksanakan pada bulan Agustus mendatang. Menjelang hari raya tersebut pengiriman ternak dari Sumbawa ke luar daerah meningkat dibandingkan hari-hari biasa.

“Sekarang inilah yang meningkat. Melonjak menjelang Idul Adha,” kata Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa, Ir. Talifuddin kepada wartawan, Selasa (24/7) kemarin.

Menurutnya, pengiriman ternak pada hari biasa dipatok lima truk perhari. Dengan isi truk masing-masing 15 ekor. Namun menjelang (Suara NTB/ind) Idul Adha ini, bisa mencapai Talifuddin delapan sampai sepuluh truk perharinya. Bahkan terkadang dikirim hingga 11 truk.

“Biasanya hari biasa kita patok lima truk perhari. Kalau menjelang Idul Adha ini bisa 8 sampai 10 tuk. Kadang 11 truk.

Itu tetap kita penuhi karena jatah kita masih banyak,” ujarnya.

Setiap tahunnya, Kabupaten Sumbawa mendapat jatah pengiriman ternak sebanyak 16.000 ekor. Dimana rata-rata permintaan setiap tahunnya tetap dipenuhi. Bahkan jika ada tambahan permintaan, bisa ditambah dari jumlah tersebut. Karena sejumlah daerah tumpuannya ke Sumbawa untuk permintaan ternak. Sejauh ini dari jatah yang ada pengiriman sudah mencapai 7 ribu lebih atau hampir 50 persen.

“Pengiriman bibit ke luar daerah ada yang ke Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. Tetapi yang paling banyak ke Lombok,” pungkasnya. (ind)

wulan pertama telah diselesaikan. Sedangkan laporan untuk triwulan kedua sedang dalam penyusunan.

Kedepan, pihaknya akan berupaya membina sekolah agar menyusun RKAS sedini mungkin. Agar dapat dibahas bersama dengan RKA Dinas Dikbud pada proses pembahadan APBD 2019. Agar persoalan serupa tidak lagi terulang dan setapan BOS dapat ditingkatkan. “Kita akan latih sekolah untuk asistensi RKAS 2019. Sehingga diawal tahun sekolah sudah bisa mejalankan program sesuai dengan RKAS. Tanpa harus menunggu. Kalaupun nanti ada perubahan jumlah siswa, maka bisa ditindaklanjuti dengan perubahan revisi penjabaran DPA,” pungkasnya. (arn/*)

Firmansyah

ya,” ungkap Kabid Koperasi Dinas Koperindag KSB, Firmansyah kepada wartawan, Selasa (24/7).

Status pendirian koperasikoperasi tersebut ada yang berasal dari kabupaten lain. Seperti Lombok Barat (Lobar) dan Kabupaten Sumbawa. Ada juga yang berada di bawah binaan dinas koperasi NTB, namun secara legalitas tetap tidak dapat beroperasi di KSB karena selama ini melaporkan diri ke dinas setempat serta belum membuka cabang.

Dijelaskan Firman, sesuai ketentuan setiap koperasi hanya bisa berkegiatan di wilayah tempat pendiriannya untuk tingkat kabupaten/kota. Sementara yang mengantongi akta pendirian tingkat provinsi bisa beroperasi di seluruh kabupaten/kota dalam provinsi bersangkutan.

Tetapi harus melaporkan diri ke pemerintah kabupaten/kota dan menempatkan kantor cabangnya. “Jadi koperasi yang kita deteksi ini secara legalitas formalnya tidak bisa beroperasi di sini,” tegasnya.

Selain tidak memiliki izin operasi dan terindikasi menerapkan sistem kredit bank rontok.

Koperasikoperasi tersebut banyak menempatkan pegawainya bukan orangorang

setempat. Bahkan Firman menyebutkan, pegawai-pegawainya ada yang didatangkan dari luar NTB. “Dan fakta lapangan kami peroleh juga, kalau pemodal koperasi-koperasi itu orang luar daerah juga,” ungkapnya.

Terhadap koperasi-koperasi tersebut, Dinas Koperindag KSB telah melayangkan teguran. Mereka diminta untuk menghentikan kegiatan oeprasionalnya.

Dan bagi koperasi yang memiliki akta pendirian tingkat provinsi untuk segera melengkapi perizinan dan syarat beroperasi di KSB. “Jadi kami sudah tindaklanjuti temuan kami itu dengan melayangkan teguran keras,” tandas Firman.

Selanjutnya ditanya telah berapa lama koperasi-koperasi tersebut berkegiatan di KSB? Firman menyebutkan, waktunya bervariasi. Bahkan ada yang telah lebih dari setahun dan memiliki jumlah kreditur ratusan orang.

“Jadi mereka ini bisa dibilang punya banyak nasabah.

Karena ya tadi syarat mudah mendapat pinjaman yang ditawarkan sehingga masyarakat tergiur mengajukan pinjaman,” paparnya seraya menambahkan untuk indikasi sistem bank rontok yang diterapkan para koperasi masih didalami pihaknya.

“Indikasinya mereka memberikan kredit di luar ketentuan bunga yang diatur dalam sistem perkoperasian kita sangat kuat, karena mereka sampai berani beroperasi di luar wilayah kerjanya. Dan itu akan kita dalami juga, tapi sementara kita kejar legalitasnya dulu,” demikian Firman. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Kependukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), mencatat setidaknya ada sekitar 3000 pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) belum teridentifikasi. Jumlah inipun tersebar di semua desa yang ada di Sumbawa Barat, sehingga sangat rawan untuk disalahgunakan di Pemilu dan Pileg tahun 2019.

Kepala Disdukcapil kepada Suara NTB melalui, Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Abdul Muis S. Sos. M. Si, Selasa (24/7) mengatakan, proses identifikasi terkait data penduduk yang “tidak ditemukan” di SIAK tersebut sifatnya penting untuk dihapus. Jika tidak, dikhawatirkan data penduduk ini bisa disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Hanya saja jumlah yang masih tersisa saat ini (3000) sudah berhasil ditekan dari data awal sekitar 8000 penduduk yang masih belum teridentifikasi saat pelaksanaan Pilgub kemarin. Sehingga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan Pemilu dan Pilpes di tahun 2019 mendatang.

“Kita targetkan bulan Oktober 3000 data penduduk ini sudah selesai dan bersih. Bahkan saat ini kita juga libatkan kepala desa untuk melakukan croscek terhadap data-data ini,” ungkapnya.

Dikatakannya, dari sekitar 3000 data penduduk yang terindikasi bermasalah, 2000 diantaranya merupakan data penduduk ganda dan sisanya anomali (tidak jelas) di lapangan. Untuk data penduduk ganda, dia mencontohkan di KTP bernama A di desa A, sementara saat dilakukan pengecekan

(Suara NTB/ils)

Abdul Muis lapangan, tidak ditemukan melainkan berada di desa B dan memiliki KTP B padahal masih terdata sebagai penduduk A. Sementara untuk anomali yang bersangkutan tidak lagi berada di lokasi. Data anomali banyak ditemukan di kecamatan Sekongkang dan Maluk karena rata-rata penduduk tersebut sifatnya hanya tinggal sementara untuk bekerja. Data inilah yang harus segera dihilangkan, jika tidak penyimpangan data penduduk akan sangat berpotensi terjadi. “Data penduduk yang saat ini masih diidentifikasi sangat rawan untuk disalahgunakan.

Kami juga libatkan para kepala desa untuk bisa mengecek data penduduk yang ada,” imbuhnya.

Ia menambahkan, menyikapi data ini pihaknya sudah menyebarkan data by name by address ke masing-masing desa untuk bersama-sama melakukan pengecekan lapangan. Pihaknya juga tetap menghimbau, jika data tersebut ditemukan untuk segera dilaporkan ke dinas terkait. Sehingga bisa langsung ditertibkan tidak lagi menjadi masalah di kemudian hari. (ils)

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Nurzaenab M. Tauhid, pada dan MAN, serta silaturrahim bawa, saat ini telah memiliki dayaan, pencerahan dan Sumbawa Besar 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 cukup banyak sekolah dan lem- berkemajuan, bermakna acara puncak Milad Aisyiyah kepada para Sesepuh.

(Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Sesepuh Organisasi Wani- baga sosial lainnya. Seperti TK bahwa Milad Aisyiyah Dalam waktu dekat, ke 104, Selasa (24/7). Terkait 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Aisyiyah Sumbawa beren- Milad, Aisyiyah sudah melak- ta Kabupaten Sumbawa Hj. Aisyiyah Bustanul Jannah, tahun ini merupakan mo1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 cana mendirikan panti asu- sanakan beberapa kegiatan. Amien Rahmani Husni Djibril, Klinik keluarga berencana, mentum yang tepat untuk 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 han. Mendampingi panti Diantaranya, melaksanakan menyatakan, gerakan Aisyiyah anak asuh asuhan Aisyiyah merefleksi dan mensyuku1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 asuhan Muhammadiyah Seminar kesehatan THT, lom- dari waktu ke waktu terus yang berjumlah 29 orang dan ri eksistensi Aisyiyah yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 yang sudah dulu ada di ba Tartil Qur’an, lomba baca berkembang dan memberikan lansia asuhan Aisyiyah yang telah berkontribusi besar 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 bagi kepentingan umat dan ayat pendek bagi siswa TK manfaat bagi peningkatan dan berjumlah 25 orang.

Sumbawa.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Sesuai dengan tema yang bangsa dalam berbagai Demikian dikatakan ABA, lomba mewarnai bagi TK kemajuan harkat dan mar1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Ketua Pimpinan Daerah dan PAUD, lomba pidato Ag- tabat perempuan Indonesia. diangkat dalam Milad Aisy- bidang, khususnya pendid1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Aisyiyah Sumbawa, Ir. Hj. ama bagi siswa SMA/SMK Khusus untuk Aisyiyah Sum- iyah kali ini, yaitu pember- ikan dan kesehatan. (arn) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901

Aisyiyah Sumbawa Berencana Dirikan Panti Asuhan

SUARA NTB Rabu, 25 Juli 2018

Tak Jelas, Pengelolaan Arena Pacuan Kuda di Dompu Dompu (Suara NTB) Arena pacuan kuda di Desa Lepadi Kecamatan Pajo satu dari sekian destinasi wisata yang pengelolaannya di bawah tanggung jawab Disbudpar. Namun faktanya, setiap kejuaraan berlangsung Disbudpar tak pernah dilibatkan. Kegiatan sepenuhnya dikelola oleh pordasi setempat.

Kabid Destinasi Pariwisata Disbudpar Dompu, Zainal Arifin mengaku kebingungan dengan persoalan ini. Parahnya, meski tidak pernah dilibatkan dalam setiap kejuaraan tetapi pihaknya dituntut untuk menyediakan hadiah dari kegiatan tersebut.

“Dana untuk beli hadianya kita yang sediakan tapi bukan kami yang kelola, yang mengelolanya Pordasi inilah yang saya ndak tahu kenapa pimpinan kita sebelumnya begitu,” kata dia kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (24/7).

Ditegaskan, semua item kegiatan di arena tersebut, dari pendaftaran kuda, tiket masuk pengunjung sampai pelelangan panggung utama sebetulnya tanggung jawab disbudpar.

Namun, pada praktiknya tidak demikian. Sehingga tak heran ratusan juta rupiah pendapatan daerah di destinasi tersebut minim dikantongi pihaknya. Yang ada justru Disbudbar hanya dibebankan anggaran untuk menyukseskan kegiatan ini.

“Pendaftaran kuda, karcis masuk dan pelelangan panggung itu sebenarnya masuk ke kita PAD-nya. Tapi ini langsung Pordasi. Uang hadiahnya minta ke kita sementara kontribusinya tidak ada,” jelasnya.

Zainal Arifin mengatakan, dalam pacuan kuda pun Pordasi tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengurus beberapa item kegiatan, seperti pengukuran tinggi badan, kesehatan dan hal teknis lainnya pada kuda yang akan dilombakan. Karena memang pordasi hanyalah wadah perkumulan bukan lembaga teknis.

“Lembaga teknis kedinasan itulah yang menangani bukan pordasi. Bukan pordasi yang perintah kita, itukan sebuah organisasi saja. Coba kita yang perintah pordasi adakan lomba atau mereka ajukan proposal untuk pembangunan sarana itu ia. Kalau bisa kita bilang ini PAD dari pacuan kuda minim,” ungkapnya.

Tak ingin persoalan ini terus berlanjut tanpa ada kejelasan Disbudpar berencana berkoordinasi dengan pihak terkait, terutama mengkomunikasikannya dengan kepala daerah. (jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Penanganan Kekeringan di Dompu Molor Dompu (Suara NTB) Penanganan masalah kekeringan di Dompu terkesan molor dan hanya bersifat sementara. Padahal beberapa daerah yang terkena dampak kekeringan, menjadi langganan setiap tahunnya. Penyaluran air oleh PDAM yang direncanakan sejak Juni 2018 hingga saat ini belum ada realisasinya.

PDAM Kabupaten Dompu menjadi pihak yang bertanggungjawab dalam upaya penanganan air bersih bagi warga yang terkena dampak kekeringan di wilayah Huu dan Pajo. Sambungan pipa air PDAM menjadi solusi agar beAgus Setiawan berapa daer-

ah tersebut tertangani kekurangan air bersih saat musim kemarau.

Direktur PDAM Dompu, Agus Setiawan, SE kepada Suara NTB, Selasa (24/7) kemarin mengakui upaya penyambungan pipa air PDAM yang bersumber dari beberapa titik air baku untuk menangani air bersih warga di Huu dan Pajo.

Untuk kekurangan air bersih di Rasabou Huu akan disambungkan perpipaannya dari sumber air baku Sawe Lodo.

Sementara di Ranggo akan disambungkan perpipaannya dari Tembalae Ranggo.

Namun diakui Agus, hingga saat ini pihaknya belum memulai pengerjaan penyambungan perpipaan tersebut karena terkendala anggaran.

Penanganan yang semula akan dilakukan melalui BPBD Dompu diambil alih oleh Dinas PUPR Dompu dan akan mulai dikerjakan awal Agustus 2018.

“Terkendala anggaran.

Keputusan kemarin, itu diambil alih PU. Kita hanya diminta petugas teknisnya saja,” aku Agus kemarin.

Agus mengakui, daerah Rasabou Huu menjadi langganan kekeringan saat musim

kemarau. Selama ini tetap disalurkan air bersih menggunakan mobil tangki dan juga sudah disiapkan sumur bor dalam. Tapi sumur bornya tidak berfungsi karena terkendala biaya operasional yang mahal. “Ada juga yang sudah kering (sumur bornya),” ungkap Agus.

Sementara untuk IPA Rora dan Selaparang, dikatakan Agus, saat ini juga mengalami kekurangan debit air akibat kekeringan. Sehingga IPA Selaparang saat ini hanya mengalirkan air untuk daerah Selaparang, Kandai Dua dan sekitarnya. Untuk daerah yang menuju Bakajaya dan sekitarnya tidak diaktifkan. “Kalau kita salurkan airnya di situ (menuju Bakajaya), air ke Selaparang dan sekitarnya tidak bisa mengalir (karena kekurang debit air),” terangnya. (ula)

(Suara NTB/ula)

Ketahanan Keluarga di Dompu Masih Cukup Rendah Dompu (Suara NTB) Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Dompu masih cukup tinggi, baik yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, kekerasan fisik dan seksual anak maupun kejahatan umum lainnya. Tingginya kasus ini dianggap banyak pihak akibat rendahnya ketahanan keluarga.

Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB setempat, Gaziamansyuri dikonfirmasi persoalan ini mengakui bahwa ketahanan kelurga di wilayah ini masih cukup rendah.

Terutama dalam hal memberikan pendidikan dasar keagamaan pada anak-anak di usia dini. “Memang kita menyadari ketahanan keluarga kita masih cukup rendah saat ini,” kata dia kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (24/7).

Rendahnya ketahanan keluarga ini mengingat tidak semua keluarga mengetahui fenomena sosial yang tengah terjadi, pun banyak diantara mereka yang juga belum memiliki dasar pendidikan dan keagama yang kuat. Sehingga memungkinkan pergaulan anak tidak bisa terkontrol dengan baik.

DPPKB sendiri, lanjut Gaziamansyuri, memang memiliki beberapa program untuk membangun ketahanan keluarga di wilayah ini. Namun, dari 44 kelompok binaan yang terbentuk di desa-desa hanya sebagian kecil yang bisa disentuh tiap tahunnya.

“Ndak bisa kita bina semua kelompok yang ada, paling satu atau dua kelompok setahun karena keterbatasan yang kita miliki dari segi anggaran juga anggota,” ujarnya.

Selain menyasar kelompok keluarga ditengah masyarakat pihaknya bahkan sampai masuk ke lingkungan pendidikan untuk memberi pembinaan, khususnya soal bahaya penyalahgunaan narkotika, seks bebas dan menikah dini. Harapannya, kader-kader yang direkrut di beberapa sekolah itu nantinya bisa menjadi teladan bagi generasi pendidik lainnya untuk tidak terjerumus dalam pengaruh dan penggunaan barang berbahaya tersebut.

“Cuma memang baru dua sekolah yang kita rekrut, ya harapan kita pengatahuan yang mereka peroleh itu bisa ditularkan ke siswa lainnya. Dan untuk menjangkau semua sekolah biasanya kita adakan lomba antar sekolah,” jelasnya.

Ditegaskan, membangun ketahanan keluarga untuk menekan kasus anak berhadapan dengan hukum bukan saja tugas DPPKB, melainkan diperlukan juga keterlibatan intansi-intansi terkait, terutama lingkungan pendidikan. “Karena disitu lengkap instrumennya, ada guru agama, guru BP, kalau kita ini hanya mengambil satu atau dua orang menjadi kader yang harapnnya bisa menularan pengetahuan ke siswa lain,” pungkasnya. (jun)

Sekda Kota Bima Ditunjuk sebagai Plh Walikota Kota Bima (Suara NTB) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Drs. Muhktar Landa MH resmi ditunjuk oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi MA sebagai Pelaksana Tugas Harian (Plh) Walikota Bima sebelum dijabat oleh Penjabat Walikota.

Plt. Humas Protokol Setda Kota Bima, Syahrial Nuryadin S.IP M.M, Selasa (24/7) mengatakan penunjukkan tersebut berdasarkan surat perintah yang ditandatangani oleh Gubernur belum lama ini.

“Penunjukan ini untuk mengisi kekosongan sementara.

Karena hari ini jabatan Walikota dan Wakil Walikota Bima periode 2013-2018 berakhir,” katanya.

Dikatakannya, jabatan Plh tersebut terhitung sejak 24 Juli hingga dilantiknya Penjabat Walikota oleh Gubernur. Plh yang diamanatkan itu akan diberikan tugas serta wewenang Walikota Bima sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.

Sementara Walikota Bima yang purna tugas, M. Qurais H. Abidin tidak berkomentar banyak saat dimintai komentar Suara NTB. Hanya saja beberapa hari sebelum masa purna tugas, Qurais mengaku diundang Presiden RI, Jokowi Widodo ke Istana Presiden di Kota Bogor bersama dengan 13 Walikota se Indonesia.

“Saat itu saya juga sempat berpamitan kepada beliau (Presiden.red),” ucap Qurais. Tidak hanya itu, Qurais yang akan maju Caleg DPR RI Dapil Pulau Sumbawa ini juga menyampaikan terimasih atas dukungan pemerintah pusat yang berupaya menumbuhkan ekonomi di Kota Bima, salahsatunya pembangunan infrastruktur Pasar Amahami dan PLUT. “Alhamdulillah Bapak Presiden mengapresiasi peningkatan IPM dan PAD Kota Bima hingga pengurangan kemiskinan yang signifikan dari tahun ke tahun,” katanya.

Dengan berakhirnya masa jabatan sebagai Walikota dua periode, Ia berharap Walikota dan Wakil Walikota Bima yang terpilih bekerja sesuai visi-misinya yang dijanjikan saat kampanye. “Kita dukung semoga dapat terealisasi untuk kemakmuran masyarakat Kota Bima,” harapnya. (uki)

(Suara NTB/ula)

AKAN DIRESMIKAN - Bendungan Tanju Kecamatan Manggelewa yang akan diresmikan Presiden Joko Widodo direncanakan menjadi destinasi wisata baru bagi warga Dompu.

Bendungan Tanju akan Jadi Destinasi Wisata Baru Dompu (Suara NTB) Bendungan Tanju di Kecamatan Manggelewa yang harus menenggelamkan sebagian perkampungan warga Desa Tanju sebagai daerah genangannya didesain tidak hanya sebagai bendungan air untuk irigasi. Bendungan ini juga akan menjadi destinasi wisata baru untuk warga, sehingga penataannya tidak hanya aman secara konstruksi, tapi juga indah dipandang.

Penataan bendungan Tanju yang sudah rampung dibangun sejak awal Februari 2018

lalu ini terus dikebut pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara 1, karena direncanakan akan dikunjungi dan diresmikan Presiden Joko Widodo. Mulai dari penataan akses jalan dan taman, hingga penataan bangunan di sekitar lokasi bendungan Tanju.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin juga ikut mendorong penyelesaian penataan bendungan Tanju menjelang rencana kunjungan Presiden Joko Widodo. Sesuai rencana, bendungan Tanju tidak hanya

berfungsi sebagai daerah irigasi yang mengairi sawah irigasi baru hingga 2.350 ha di wilayah Kecamatan Manggelewa dan Kempo, tapi juga menjadi sumber air baku dengan kapasitas 50 liter per detik untuk sekitar 4 ribu sambungan rumah (SR) di Manggelewa dan Kilo.

Bendungan yang mengalihkan air dari daerah aliran sungai (DAS) Baka ke Tanju dengan saluran interbasin sepanjang 17 KM ini nantinya akan menjadi daerah wisata baru. Terlebih bendungan yang memiliki 2 terowongan

Penyalahgunaan ADD

14 Kades Dilaporkan ke Kejaksaan Bima (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima hingga saat menerima laporan terhadap 14 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bima terkait dugaan penyalahgunaan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD).

Hal itu diungkapkan Kepala Kejari Bima, Widagdo Mulyono Petrus SH M.Hum, kepada Suara NTB Selasa (24/7). Kata dia, 14 laporan yang diterima tersebut terhitung sejak tahun 2017 hingga 2018.

“Kasus ini sedang kita proses. Dalam waktu dekat akan dipanggil untuk dimintai keterangan,” katanya.

Terhadap laporan tersebut diakuinya, dilanjutkan ke Inspektorat Kabupaten Bima untuk diproses. Hanya saja, sebagian Hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah ada yang dikirim ke Kejaksaan setempat. “Ada juga yang belum, karena masih diberikan batas waktu 30 hari untuk meneliti, memeriksa dan menghitung jumlah uang negara yang digunakan pihak terlapor,” katanya.

Dari 14 laporan, jumlah kerugian Negara

menurutnya bervariasi. Mulai dari Rp20 juta, Rp40 juta, Rp80 juta, bahkan melebihi dari Rp100 juta. Dari temuan tersebut ada yang mengaku sudah mengembalikkan kerugian negara tersebut ke kas desa.

“Ini yang perlu kami cek.

Jika memang sudah diketahui kesalahan, mestinya itu tidak dikembalikan ke kas desa,” katanya.

Pengembalian kerugian Negara harus melalui kas Negara.

Karena kas desa, mempunyai anggaran sendiri dan Rencana Anggaran Pembangunan dan Belan-

ja Desa (RAPBDes) sendiri. “Secara hukum pengembalian itu tidak tepat,” tegasnya.

Bagi kades terlapor, dalam waktu dekat akan dipanggil untuk dilakukan klarifikasi. Mengingat tenaga di Kejari setempat terbatas, pihaknya akan melakukan pemanggilan secara bergelombang dan bertahap. “Terlepas dari proses hukum ini.

Kami juga mengingatkan masyarakat untuk ikut mengontrol dan melihat pembangunan di desa yang menggunakan ADD,” pungkasnya. (uki)

Widagdo Mulyono Petrus (Suara NTB/Uki)

yaitu terowongan 1 sebelum bendungan Mila sepanjang 650 meter dan terowongan 2 sebelum bendungan tanju sepanjang 1,7 KM dengan diameter 3 meter pada setiap terowongan ini akan menjadi obyek wisata baru. “Makanya, bendungan juga kita tata dan perindah dengan taman – taman,” kata H Bambang.

Selain bendungan Tanju, bendungan Mila yang berfungsi sebagai bendungan penyuplai air untuk bendungan Rababaka saat musim kemarau juga akan ditata

menjadi obyek wisata. Hanya saja, bendungan Mila belum rampung dikerjakan. Sehingga yang baru terlihat penataannya bendungan Tanju karena sudah rampung konstruksinya.

Dikatakan H. Bambang, kendati rencana kunjungan Presiden belum dipastikan jadwalnya, namun persiapan dan penataan tetap diselesaikan. “Untuk kepastian kunjungan Presiden, menunggu jadwal dari istana. Yang penting kita siapkan saja dulu,” katanya. (ula)

Pelanggar Lalu Lintas di Dompu Masih Tinggi Dompu (Suara NTB) Tingkat pelanggaran lalu lintas di Dompu masih cukup tinggi, baik oleh pengedara yang masih di bawah umur maupun orang dewasa. Dan tidak sedikit pelanggaran tersebut berujung maut setelah terlibat laka lantas.

Kasatlantas Polres Dompu, Iptu Gde Sukarta, SH., mengatakan, tingginya laka lantas enam bulan terakhir membuat pihaknya menggencarkan penindakan.

Khususnya terhadap tiga jenis pelanggaran yang mendominasi, seperti tidak menggunakan helm ganda, menaiki kendaraan lebih dari kapasitas dan pengendara anak di bawah umur.

“Tiga jenis pelanggaran ini yang kita kencangkan penindakannya, kita lihat sendiri juga kebayakan korban laka itu anak-anak,” kata dia kepada Suara NTB, Selasa (24/7).

Selama kurun waktu enam bulan terakhir sudah puluhan pengendara terlibat laka lantas, bahkan 17 diantaranya harus meregang nyawa. Selain faktor kelalaian juga tiga jenis pelanggaran diatas menjadi pemicunya. Untuk itu, langkah yang diambil bersama aparat terkait tersebut

akan terus digencarkan hingga masyarakat betul-betul memiliki kesadaran.

Beberapa titik rawan dan kerap ditemukan pelanggaran, sebut Gde Sukarta, yakni simpang tiga Kelurahan Karijawa, KTL dan simpang tiga Kodim 1614 Dompu.

“Kecelakaan di titik ini cukup banyak bahkan beruntun, termasuk di KTL banyak juga kita temukan pelanggaran. Jadi selama titik ini masih ditemukan pelanggaran selama itu juga akan kita operasi. Kalau sudah tertib baru pindah ke titik lain,” jelasnya.

Sementara hasil penindakan selama operasi berlangsung tak bisa dirincikan pihaknya, termasuk kendaraan yang diamankan karena indikasi hasil kejahatan. Hal itu mengingat barang bukti yang diamankan langsung dikembalikan ketika pengmudi bisa menebus denda tilang dan melengkapi alat kendaraan yang diperlukan.

“Kalau yang belum melengkapi kelengkapan motor ya kita minta dilengkapi, jadi setelah keluar itu kondisinya sudah lengkap. Karena faktor-faktor inilah yang menyebabkan laka lantas,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB Rabu, 25 Juli 2018

POLHUKAM

Halaman 8

Enggan Mundur

Dikhawatirkan Tinggalkan Tugas BPPD Saat Kampanye Mataram (Suara NTB) Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB H. Fauzan Zakaria belum menanggalkan jabatannya sebagai ketua setelah mendaftar sebagai bakal calon legislatif. Pemerhati Pariwisata yang juga mantan anggota penentu kebijakan BPPD NTB Dr. Halus Mandala mengatakan kondisi ini mengkhawatirkan. Terutama pada masa kampanye nanti.

“Sebenarnya aturan untuk mundur apabila menjadi calon legislatif di BPPD sendiri tidak ada. Tapi ini kan soal etika beroraganisasi. Yang (Suara NTB/ist) bersangkutan harus fokus Halus Mandala pada tugas yang diembannya.

Yang membuat saya khawatir justru nanti pada masa kampanye, justru dia meninggalkan tugasnya di BPPD,” kata Dr. Halus Mandala, di Mataram, Selasa (24/7).

Ia menyarankan yang bersangkutan dalam hal ini H. Fauzan Zakaria segera mengambil sikap. Jika memang ingin melanjutkan tugas di BPPD NTB, untuk tidak melanjutkan pencalonan dirinya sebagai anggota legislatif. Begitu pula sebaliknya, jika ingin melanjutkan perjuangan sebagai bakal calon wakil rakyat, sebaiknya segera menanggalkan jabatannya di BPPD NTB. “Ketika dia nyaleg maka tugasnya akan terbagi. Di satu sisi, ada komitmen untuk menjalankan tugas promosi wisata, terlebih jabatannya sebagai ketua. Sebagai contoh, dulu Pak Taufan Rahmadi juga memilih mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua karena lebih memilih untuk bertugas di tempat lain,” ujarnya.

Pada masa kampanye nanti, ia dapat memastikan pikiran dan fokus Ketua BPPD akan terbagi. Sehingga tidak fokus dalam melaksanakan tugasnya. Hal inilah yang dikhawatirkan akan terjadi apabila yang bersangkutan tidak segera mengambil sikap atau mengambil tindakan tegas.

“Sekali lagi, ini soal etika berorganisasi. Paling tidak kan selesaikan dulu tugasnya. Kalau memang tidak bisa, dilepas saja. Atau dipertahankan dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa dicampur begitu,” ujarnya.

Ia melihat jabatan sebagai ketua atau sebagai anggota BPPD NTB merupakan amanah yang harus dijaga. Caranya dengan menjalankan tugas dengan baik dan terfokus.

Sehingga kehadiran BPPD sebagai badan promosi pariwisata betul-betul dirasakan manfaatnya bagi sektor pariwisata di NTB. “Itu kan nanti pasti ada masa kampanye. Yang bersangkutan pastinya akan sibuk dengan kampanye. Jadi lupa kalau dia punya tugas juga di BPPD. Apalagi BPPD itu kan tugasnya banyak, promosinya banyak. Banyakan promosi ke luar daerah juga kan,” ujarnya.

Ia berharap promosi pariwisata NTB dapat dilakukan dengan maksimal. Ia juga berharap para penentu kebijakan dan anggota BPPD lainnya bisa lebih fokus dalam mempromosikan wisata. Tidak setengah-setengah, karena banyak orang yang menggantungkan hidupnya dari sektor ini. (lin)

Rakorda Pemenangan Pemilu 2019

Demokrat NTB Kumpulkan Seluruh Kader dan Bacaleg Mataram (Suara NTB) Jelang Pemilu 2019, Partai Demokrat NTB mulai merapatkan barisan dengan menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda), yang akan digelar Rabu (25/7) hari ini.

Rakorda digelar untuk membahas beberapa hal strategis mengenai langkah-langkah pemenangan di Pemilu 2019 mendatang. “Pemilu 2019 sudah memasuki tahapan, kami Partai Demokrat NTB akan melakukan berbagai persiapan untuk memenangkan pemilu,” ujar Sekretaris DPD Demokrat NTB, Zainul Aidi.

Beberapa hal strategis yang akan menjadi pembahasan dalam rakorda tersebut yakni konsolidasi partai dan strategi pemenangan Pemilu 2019. “Agendanya konsolidasi partai, kedua menyusun strategi pemenang Demokrat untuk Pemilu 2019,” ungkap Zainul Aidi.

Disampaikan Zainul Aidi, Rakorda tersebut akan dihdiri oleh sekitar 500 kader partai, yang terdiri dari pengurus partai mulai dari DPD, PDC hingga pengurus anak cabang. Selain itu seluruh bacaleg mulai dari DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi dan DPR RI dapil NTB juga akan ikut hadir.

“Dalam rakorda besok (hari ini) para kader juga akan diberikan pemahaman dan orientasi tentang nilai-nilai perjuangan partai dan akan ada evakuasi tentang perjalanan partai, sehingga kita siap memenangkan Pemilu 2019,” jelasnya.

Rakorda tersebut juga akan dihadiri oleh pengurus DPP Demokrat, rencana akan dibuka langsung oleh Sekjen, Hinca Pandjaitan. “Konfirmasi terakhir, pak Sekjen DPP Demokrat, berkenan untuk hadir bersama kader di NTB,” katanya.

Pada kesempatan itu, Zainul Aidi juga membantah bahwa agenda rakerda tersebut digelar untuk menyikapi mundurnya Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang (TGB) M. Zainul Majdi dari Partai Demokrat, dan beberapa kader lainnya.

“Rakorda ini kita sudah disiapkan satu bulan lalu, ini jadi agenda sesuai dengan instruksi Rakorna untuk melakukan rakorda di setiap provinsi, sampai 26 Juli. Jadi Rakorda ini tidak ada korelasinya dengan mundurnya kader Demokrat,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/ndi)

Sekretaris DPD Demokrat NTB, Zainul Aidi didampingi oleh Ketua Panitia Rakorda, Andi Mardan, beserta beberapa petinggi partai lainnya di arena Rakorda.

KPU Ancam Coret Ketua BPPD dari Daftar Bacaleg Mataram (Suara NTB) Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori memastikan pihaknya akan mencoret Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB dari daftar bakal calon anggota legislatif (bacaleg) jika tak menyampaikan surat pengunduran dirinya sampai sebelum penetapan Daftar Caleg Tetap (DCT).

Hal itu ditegaskan Aksar ketika dikonfirmasi terkait sikap ngeyel Ketua BPPD NTB, TGH. Fauzan Zakaria yang enggan mundur dari jabatannya. Sementara di satu sisi, ia mencalonkan diri sebagai anggota DPRD NTB dari Partai Nasdem.

“Wajib serahkan SK pengunduran diri sebelum penetapan DCT, jika tidak itu bisa berakibat dicoret karena dianggap tidak penuhi syarat,” tegasnya.

Diketahui berdasarkan PKPU nomor 20 tahun 2018, mewajibkan pihak-pihak dari latar belakang pegawai negeri sipil, pegawai BUMN/BUMD dan anggota dewan yang men-

calonkan diri dari partai lain, perangkat desa serta pejabat yang mengelola anggaran dari negara/daerah wajib untuk mengundurkan dirinya.

“Dalam pasal 7 ayat 1, hurup K, angka 7, PKPU nomor 20 tahun 2018, ini jelas sekali kenapa Ketua dan anggota BPPD NTB harus mundur.

Jadi wajib mundur dengan SK,” jelas Aksar.

Aksar menyarankan Ketua BPPD untuk mendur dari jabatannya. Fauzan Zakaria harus memilih salah satunya, apakah tetap ingin menjadi caleg atau menjadi ketua BPPD. Hal itu penting untuk menghindari konflik kepentingan.

“BPPD kan badan yang mengelola dana APBD, dan jelas keberadaannya di SK itu, aktivitasnya dibiaya dari APBD. Jadi harus memilih lah, tidak boleh ada satu kaki berada di sana dan satunya di sini. Semangat dari peraturan itu agar tidak terjadi konflik kepentingan ketika dia menjadi caleg, sehingga dia lepas,” paparnya.

Sebelumnya, Fauzan Zakaria mengaku tak perlu mundur dari jabatan Ketua BPPD NTB, meskipun dirinya tengah maju sebagai bacaleg dari partai Nasdem.

“Itukan urusan KPU, BPPD ini kan bukan pejabat struktural negara, dan tidak

hanya mengelola duit negara.

Masa karena saya ketua BPPD kemudian hak saya sebagai warga negara untuk dipilih dan memilih itu dihilangkan,” katanya.

Fauzan berdalih, dirinya tidak perlu mundur dari Ketua BPPD karena tidak termasuk dalam pejabat struktural, serta BPPD juga tidak sepenuhnya mengelola anggaran yang bersumber dari daerah, tetapi dari banyak sumber.

Ditempat terpisah, Anggota komisi II DPRD NTB yang membidangi urusan pariwisata, Ir. Made Slamet meminta Ketua BPPD NTB agar mundur dari jabatannya jika memilih untuk maju sebagai bacaleg. Sebab selain karena aturan, juga karana BPPD mengelo-

la anggaran dari daerah.

“Tanpa kita bermaksud untuk menghalangi hak politik beliau, tetap harus memilih. Karena BPPD mengelola anggar a n d a r i APBD,” tegasnya. (ndi)

Lalu Aksar Ansori (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/why)

SIDANG - Terdakwa perkara sabu 1,4 Kg, Munikmat berjalan meninggalkan kursi persidangan usai menghadapi sidang vonis di Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (24/7).

TKI Kurir Sabu Malaysia Divonis 17 Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) Kurir sabu Munikmat bakal mendekam di penjara 17 tahun lamanya. TKI asal Madura, Jawa Timur itu dihukum bersalah atas kepemilikan sabu seberat 1,41 Kg yang dibawanya dari Malaysia akhir Desember 2017 lalu.

Ketua majelis hakim, Suradi menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Munikmat dalam sidang di Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (24/7). Hakim memvonis Munikmat berdasarkan pembuktian

pasal 112 ayat 2 UU RI No 35/ 2009 tentang Narkotika.

“Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Munikmat dengan penjara selama 27 tahun,” tegas Suradi.

Selain itu hakim juga mrnghukum terdakwa dengan denda Rp1 miliar. Apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama dua bulan.

“Hal yang memberatkan terdakwa yakni bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan narkoba,” kata hakim.

Terdakwa melalui penasihat hukumnya, Cleopatra menyatakan pikir-pikir atas putusan hakim tersebut. Pun demikian jaksa penuntut umum, Hendro Sayakti.

Sementara terdakwa hanya terdiam usai persidangan.

Pikirannya hanya tertuju pada istrinya yang menangis di luar ruang sidang. Mereka saling menenangkan sambil berjalan kembali menuju ruang tahanan pengadilan.

Terdakwa Munikmat kedapatan membawa sabu saat

tiba International Airport (LIA) akhir Desember 2017 lalu. Nikmat dalam perjalanannya pulang dari Malaysia usai bekerja sebagai TKI. Petugas bandara memergoki koper Nikmat berisi sabu saat melewati pemeriksaan XRay. Sabu yang berbentuk kristal putih diselipkan di antara dua ruang koper.

Nikmat berperan sebagai kurir jaringan sabu internasional yang menggunakan Malaysia sebagai jalur perdagangan. Sementara Indonesia

termasuk Lombok sebagai daerah tujuan.

Dalam sidang, Nikmat mengaku sabu bukan merupakan miliknya. Melainkan milik Samsuri alias Sam, sepupunya. Nikmat pulang berkat bos dari Sam yang membuatkan lagi paspornya yang hilang di Malaysia.

Nikmat bisa mudik ke Indonesia pun diongkosi bos dari Sam tersebut. Sebelum pulang, koper yang berisi sabu sudah disiapkan Sam di kongsi buruh perusahan Vikra, di Kuala Lumpur, Malaysia. (why)

545 Polisi Kawal Kirab Obor Asian Games 2018 di Mataram Mataram (Suara NTB) Obor Asian Games 2018 Jakarta-Palembang menyambangi Mataram hari ini. Polres Mataram menyiapkan ratusan personel untuk mengawal obor yang apinya diambil dari India tersebut. Pengamanan utamanya untuk mengantisipasi kemacetan di jalur-jalur yang akan dilalui.

Kabagops Polres Mataram, Kompol Taufik menjelaskan sejumlah jalan protokol di Kota Mataram akan ditutup mulai pagi Rabu (25/7).

“Untuk pengamanan kita

kerahkan 545 personel gabungan Polres (Mataram) dan (Polda),” ujarnya, Selasa (24/7).

Obor Asian Games 2018 akan menjamah Mataram melalui Jalan AA Gede Ngurah, Jalan Pancausaha, Jalan Caturwarga, Jalan Pendidikan, Jalan R Suprapto, Jalan Majapahit, Jalan Yos Sudarso menuju Pantai Ampenan, sejak tiba dari Lombok International Airport.

“Selama dalam perjalanannya di kendaraan akan dikawal. Jalan-jalan yang dilewati akan ditutup sementara,” kata mantan Kapolsek Mataram ini.

Obor kemudian akan diarak berjalan kaki oleh atlet dan dibuka Walikota Mataram. Obor akan dibawa menuju Kantor Gubernur NTB melalui Jalan Langko dan Jalan Pejanggik. Di sepanjang jalan tersebut juga akan ada larangan parkir di bahu jalan selama kirab obor.

“Kami mengimbau warga yang memiliki keperluan melewati jalan-jalan tersebut agar mengambil jalan alternatif,” jelasnya. Obor diperkirakan tiba di Kota Mataram pukul 11.00 Wita dan diarak hingga pukul 15.00 Wita. (why)

Demokrat NTB Optimis Tetap Besar Tanpa TGB Mataram (Suara NTB) DPD Partai Demokrat NTB mengaku keputusan Tuan Guru Bajang (TGB) M. Zainul Majdi, yang ke luar dari Demokrat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap di internal partai.

Hal itu diakui oleh Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB, Zainul Aidi, saat dikonfirmasi Selasa (24/7) kemarin. “Ya tentu ada memang pengaruh terhadap keluarnya TGB dari Demokrat, karena bagaimanapun beliau itu adalah tokoh sentral,” katanya.

Namun demikian pengaruh atas sikap politik TGB yang memilih ke luar dari Partai Demokrat tersebut, diharapkan tidak sampai menyebabkan menurunnya semangat tempur para kader Demokrat jelang Pemilu 2019.

“Tetapi kami berharap pen-

garuh itu justru memberikan efek positif bagi kader, untuk lebih semangat dalam memenangkan Pemilu 2019,” kata mantan Anggota KPU NTB ini.

Disampaikan Zainul Aidi, bahwa pihaknya sangat menghargai dan menghormati keputusan politik TGB ke luar dari Demokrat. Pihaknya hanya bisa menyampaikan rasa terimakasih kepada TGB atas kontribusi memimpin Demokrat selama lima tahun.

Sinyal TGB akan keluar dari Demokrat, pada dasarnya telah ditunjukknya dalam beberapa hari belakangan ini. Bahkan sebelumnya sejumlah orang dekatnya, lebih dulu meninggalkan Demokrat dan memilih bergabung dengan Partai Nasdem. Lantas dengan keluarnya TGB bersama

gerbongnya itu akan menjadi ancaman bagi Demokrat, di Pemilu 2019 mendatang?

Zainul Aidi menjawab, bahwa sebelum TGB bergabung, Demokrat, sudah lebih dulu menjadi partai pemenang pemilu. Sehingga keluarnya TGB diyakini tak akan sampai Demokrat kehilangan basis dukungan dari masyarakat.

“TGB bergabung terhitung dari 15 Mei tahun 2011 sampai menyatakan mundur kemarin 23 Juli 2018.

Dan perlu diketahui bahwa Demokrat berdiri, sudah eksis dari sejak awal berdiri sebagai partai papan menengah. Dan Pemilu, 2009 Demokrat jadi pemenang pemilu. Sehingga jikapun ada kader yang check out, kami tidak kekurangan kader,” jelasnya. (ndi)

(Suara NTB/why)

MERKURI - Barang bukti merkuri yang diperjualbelikan kepada penambang emas rakyat.

Peredaran Merkuri Mirip dengan Narkoba Mataram (Suara NTB) Peredaran Merkuri atau Hidrargyrum serupa narkoba.

Dijual sembunyi-sembunyi tapi marak digunakan. Merkuri yang masuk Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) itu merupakan bahan utama pertambangan emas rakyat.

Peredaran merkuri ilegal dibongkar Polda NTB pekan lalu.

Polisi menemukan 15 Kg merkuri dari total 25 Kg. Pemiliknya seorang kakek-kakek pensiunan PNS, HMS (68).

“Ini perdagangan gelap. Seperti narkoba. Jadi kalau ada orang bawa atau pakai merkuri, itu pasti barang ilegal,” tegas Kasubdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Feri Jaya Satriansyah, Selasa (24/7).

Dia mengimbau masyarakat untuk turut bekerja sama dengan melaporkan ke polisi bilamana menemukan merkuri dijual bebas. Sebab, peredarannya sudah dilarang.

Dalam kasus dengan pelaku HMS tersebut, kata dia, penyidik pun akan menelusuri pro-

dusen. Berdasarkan alur pemesanan Jakarta-Lombok.

“Ini merkuri ini kan masuk B3 jadi peredarannya harus ada izinnya. Aturannya sudah tegas,” kata Feri.

Peredaran merkuri terungkap setelah Polda NTB mengamankan HMS di Narmada, Lombok Barat dengan barang bukti 25 botol merkuri ukuran 1 Kg. HMS memasok air raksa pengikat mineral emas itu ke wilayah Sumbawa dan Lombok. Utamanya ke titik-titik pertambangan rakyat. Diantaranya, Sekotong, Lombok Barat; Prabu, Pujut, Lombok Tengah; Pototano, Sumbawa Barat. Pelanggannya para penambang tambang rakyat.

Pelaku meraup untung Rp500 ribu perkilogramnya dari harga jual Rp1,3 juta.

Setiap pekan omzetnya mencapai Rp75 juta.

Saat ini, HMS masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Penyidik masih memerlukan keterangan ahli untuk penetapan tersangka. (why)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 25 Juli 2018

Eksekutif Diminta Koordinasi dengan Provinsi Soal Kenaikan Harga Mataram (Suara NTB) Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Mataram banyak dikeluhkan warga. Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram Drs. HM. Zaini meminta agar eksekutif segera melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi NTB. Sebab kenaikan harga ini tidak hanya terjadi di Kota Mataram, namun juga di daerah lain.

“Ini kan sudah menjadi isu nasional, kenaikan harga tidak hanya terjadi di Kota Mataram. Mungkin sebaiknya eksekutif segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi NTB. Sehingga dapat diketahui jalan keluarnya,” ujarnya, di Mataram, Selasa (24/7).

Ia mengatakan ini merupakan kenaikan harga terparah dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, kenaikan harga ini juga terbilang cukup lama. Sehingga perlu segera dicari jalan ke luar atas persoalan ini. sebab saat ini banyak warga Kota Mataram yang mengeluh.

“Bukan hanya konsumen, tapi pedagang bahkan distributor itu juga ngeluh. Mereka itu potong ayam bahkan sebelum ayamnya besar. Kenapa? Karena stok ayam juga berkurang. Sementara mereka harus tetap sediakan daging ayam untuk dijual di pasaran,” ujarnya.

Menurutnya keterlibatan Pemda Provinsi dalam menangani persoalan kenaikan harga ini sangat penting. Sehingga perlu dilakukan komunikasi lebih intens antara ekekutif dengan Pemda Provinsi. Sebab kenaikan harga ini bukan hanya lintas kota atau kabupaten namun sudah lintas provinsi.

“Mungkin kita tidak bisa menyelesaikan persoalan ini sendirian. Jadi kita harus membicarakannya, sehingga bisa ditemukan seperti apa persoalannya dan bagaimana cara mengatasinya. Kasihan warga kita yang sudah mulai resah,” ujarnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Mataram ini mempertanyakan tingginya harga daging ayam ini kepada para pedagang ayam. Ia menuturkan kenaikan harga itu diterima dari distributor. Sementara distributor sendiri mengaku kekurangan stok ayam. Sehingga mereka juga membeli dengan harga yang cukup mahal. ‘’Saya tanya, kenapa harganya bisa tinggi begini, katanya mereka terima dari sana (distributor) sudah mahal. Jadinya mau tidak mau mereka juga menjual dengan harga tinggi,’’ ujarnya.

Saat ini harga daging ayam di pasar berada pada angka Rp60 ribu. Lebih murah dari beberapa hari lalu yang mencapai Rp70 ribu. Bahkan di beberapa pasar ada yang menjual dengan harga Rp80 ribu. Zaini berharap kenaikan harga ini dapat segera diatasi. Sehingga harga daging ayam dan harga-harga yang lainnya dapat kembali normal. (lin)

Halaman 9

Air Baku untuk PDAM Menyusut 25 Persen

Mataram (Suara NTB) Pasokan air baku untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan PDAM mengalami penyusutan hingga 25 persen. Meski belum di kategorikan berat.

Penyusutan sumber air baku ini, kata Ketua Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia (Perpamsi) Provinsi NTB, H. L. Ahmad Zaini, ST, MT, dipengaruhi masuknya musim kemarau. Ini menjadi siklus tahunan.

Penyusutan air baku ini terutama pada sumber-sumber air mengandalkan sungai. Hampir merata keadaannya kata Direktur Utama PDAM Giri Menang ini.

“Yang sedikit menjadi kendala yang mengandalkan dari sungai. Yang diambil dari mata air sejauh ini belum berpengaruh,” terangnya.

Kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (24/7) kemarin, menurut Zaini tidak ada cara lain menghadapi situasi ini, hanya dengan bijak menggunakan air.

Penurunan pasokan air baku, selain cuaca, juga turut dipengaruhi aktivitas perambahan hutan. Sehingga cadangan air yang disimpan oleh akar-akar pohon langsung tergerus turun ke laut.

Karena itulah, menekan tingkat kerusakan hutan, Perpamsi Provinsi NTB tetap memperhatikan kegiatan penghijauan di ka-

wasan penyangga mata airnya.

“Penghijauan terus menerus kawasan hutan adalah suatu keharusan. Perpamsi juga tetap melakukannya agar sumbersumber mata air kita terjaga dan tidak mempengaruhi suplai kepada masyarakat (pelanggan),” jelasnya.

Secara khusus, Zaini menyinggung soal pelayanan di PDAM Giri Menang. Sejauh ini kebutuhan air bersih belum begitu terganggu akibat penyusutan debit. Untuk distribusi ke pelanggan di Kota Mataram, pelayanan biasanya terganggung akibat putusnya pipa.

“Akibat galian drainase menggunakan alat berat.

Bongkar langsung akhirnya pipanya juga ikut putus. Itu saja yang masih mengganggu pelayanan,” demikian Zaini.

Soal menyusutnya ketersediaan sumber air baku ini juga pernah disampaikan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I. Ketersediaan sumber daya air belakangan mengalami penyusutan. Baik yang mengalir di Daerah Aliran Sun-

(Suara NTB/bul)

BONGKAR - Salah satu kegiatan bongkar jalan oleh petugas PDAM di Kota Mataram disebut akibat pecahnya pipa distribusi. gai (DAS), maupun yang tersedia di bendung dan bendungan. hal teknis dan non teknis menjadi penyebabnya. Setiap tahun, potensi air yang ada di WS Lombok mencapai 3,7 miliar meter kubik (bersumber dari air hujan dan mata air). Untuk sumber air di Pulau Lombok, seluruhnya bermuara dari Danau Segara Anak.

Dari 197 DAS di WS Lombok, hanya 52 DAS yang memiliki keandalan menampung air 2.324 miliar meter kubik air, dari potensi air 3,7 miliar meter kubik.

52 DAS inilah yang diandalkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi, maupun untuk kebutuhan air baku (minum) yang dimanfaatkan oleh PDAM. Selanjutnya, dari 3,7 miliar meter kubik po-

tensi air setiap tahun yang ada di WS Lombok, 700 juta meter kubik yang terbuang cuma – cuma ke laut, saat musim hujan.

Intensitas hujan belakangan berkurang. Pasokan air dari sumber-sumber mata air juga berkurang. Ketersediaan air saat ini di bendungan-bendungan juga menyusut lebih dari 50 persen. (bul)

Perajin Perhiasan Kota Mataram Ikuti Bimtek Pengembangan Desain Mataram (Suara NTB) Kementerian Perindustrian memberikan perhatian khusus kepada para perajin perhiasan yang ada di Kota Mataram. Mereka didorong lebih kreatif mengembangkan desain, agar produk-produknya mampu menjadi tuan di rumah sendiri.

Untuk itu, Direktur Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang Aneka dan Kerajinan Kementerian Perindustrian memfasilitasi Bimtek pengembangan Desain selama lima hari sejak Selasa (24/7) kemarin, menghadirkan mentor yang berkompeten. Setidaknya kepada 20 orang perajin perhiasan yang ada di Kota Mataram, NTB. Bimtek difokuskan pada pengenalan bahan baku perhiasan, kewirausahaan dan motivasi serta teknis desain perhiasan, termasuk pemasangan zircon.

Direktur Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang Aneka dan Kerajinan, E Ratna Utarianingrum yang hadir langsung pada kegiatan ini menegaskan, Kota Mataram merupakan salah satu daerah penghasil perhiasan mutiara di Indonesia. Produk-produk perhiasan mutiara dari Mataram memiliki kualitas yang sangat baik. Apalagi bila dikembangkan dengan teknologi yang tepat.

Penegmbangan desain produk perhiasan juga menjadi bagian yang penting agar produk-produk perhiasan di Mataram dapat berdaya saing. Baik di pasar dalam negeri maupun pasar internasional. Industri perhiasan ini menurut Ratna merupakan salah satu industri yang diprioritaskan pengembangannya karena didukung oleh ketersediaan bahan baku dan dapat memberikan kontribusi terhadap peyerapan tenaga kerja.

“Apalagi industri perhiasan ini adalah industri padat karya yang melibatkan banyak orang. Ketika industri ini hidup, maka otomatis banyak orang yang akan hidup. Karena itu industri ini harus terus didorong karena ia menggerakkan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

Masih menurut Ratna, untuk mengembangkannya. Dibutuhkan tangan-tangan yang terampil untuk menghasilkan desain sesuai dengan selera konsumen. Secara nasional, kontribusinya terhadap perekonomian nasional sangat besar. Meskipun kecenderungannya menurun. Berdasarkan pusat data industri Kementerian Perindustrian pada tahun 2017 lalu, ekspor perhiasan mencatatkan nilai US$2,7 miliar atau turun dari 2016 sebesar US$4,18 miliar.

Harapannya tahun ini ekspor perhiasan lebih baik dari sebelumnya. Dimana negara-negara tujuan ekspor didominasi oleh Switzerland, Singapura, Hongkong, UEA dan Afrika Selatan.

“Tetapi perlu diingat, potensi pasarnya tidak hanya luar negeri. Di Indonesia ada 260 juta penduduk, ini adalah pangsa pasar yang cukup besar yang harus digarap,” ujarnya.

Karena itulah, produk perhiasan dan mutiara harus memiliki desain yang khas dan spesifik agar digemari konsumen dalam dan luar negeri. Apalagi didukung oleh keanekaragaman warisan budaya Indonesia sebagai inspirasi dalam penciptaan model atau desain perhiasan yang memikat seperti model perhiasan dari Bali, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan dan NTB. “Kita mendorong potensi pengembangan desain perhiasan lokal digali. Desain itu adalah imajinasi. Sehingga bagaimana menuangkannya agar konsepnya jangan terkenal konsep menjiplak,” demikian Ratna memotivasi forum.

Hadir pada kegiatan ini, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Baiq. Eva Nurcahya Ningsih dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Mataram, Yance Hendra Dirra. (bul)

(Suara NTB/bul)

FOTO BERSAMA - Peserta Bimtek berfoto bersama.

(Suara NTB/bul)

MCC - Bangunan MCC di Perempatan Pagesangan menuju Sekarbela Mataram.

Kementerian Perindustrian Siap Intervensi MCC Mataram (Suara NTB) Direktur Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang Aneka dan Kerajinan Kementerian Perindustrian, E Ratna Utarianingrum menyatakan siap memberi dukungan untuk menggairahkan kembali keberadaan Mataram Craft Center (MCC) di perempatan Pagesangan menuju

Sekarbela Mataram.

Penegasan ini ia sampaikan secara terbuka pada kegiatan Bimtek Desain Perhiasan kepada 20 perajin perhiasan yang ada di Kota Mataram. Dalam forum ini, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Mataram, Yance Hendra Dirra menyampaikan kondisi MCC yang hingga kini

Revitalisasi Tiga Pasar di Mataram Segera Dilakukan Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kota Mataram akan segera melakukan revitalisasi Pasar Abian Tubuh, Pasar Pagesangan dan Pasar Cakranegara. Sudah ada pemenang tender di masing-masing proyek revitalisasi ini.

Dalam waktu dekat akan dilakukan pembebasan lahan, sehingga penataan dapat segera dilakukan.

“Minggu pertama dilakukan pembebasan lahan dulu.

Kita kosongkan lahannya. Bahkan di Pasar Cakra dan Pasar Abian Tubuh itu pedagang punya inisiatif sendiri mengosongkan pasar,” kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram Lalu Alwan Basri di Mataram, Selasa (24/7).

Pengerjaan proyek itu akan dilakukan selama 120 hari terhitung sejak penandatanganan kontrak pekan lalu.

Proyek revitalisasi Pasar Pagesangan dimenangkan oleh CV Perian Lombok dengan penawaran Rp1,109 miliar.

Sementara pagu anggarannya Rp1,288 miliar.

Sementara proyek revitalalisasi Pasar Cakranegara dimenangkan oleh CV Semugi Surya Perkasa dengan harga penawaran Rp1,094 miliar. Sementara pagu anggarannya Rp1,288miliar.Begitupuladengan proyek revitalisasi Pasar AbianTubuhyangdimenangkan oleh CV Surya Mandiri dengan

harga penawaran Rp1,172 miliar. Sementara pagu anggarannya Rp1,288 miliar.

“Di Pasar Pagesangan itu ada juga tanah kosong, akan segera kita bangun juga di sana. Yang kelas sekarang berada pada tahap pembebasan lahan setelah proses lelang ini selesai dan sudah ditandantangani kontraknya,” ujarnya.

Pihaknya juga bekerjasama dengan TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah) untuk turut mengawasi proyek revitalisasi ini. Ia berharap pengerjaannya dapat diselesaikan tepat waktu dan tidak ada kendala apapun.

“Masing-masing sudah mulai bergerak untuk melakukan tahap awal revitalisasi.

Tentu saja kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar. Bagi pedagang yang masih ada juga kita harapkan segera dikosongkan dulu sementara pengerjaan selesai dilakukan,” ujarnya.

Sumber anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperoleh Dinas Perdagangan senilai Rp3,6 miliar. Sebelumnya penyusunan perencanaan sudah dilakukan dengan detail dan melibatkan stakeholder lainnya. Seperti TP4D, PUPR, termasuk pelibatan pedagang sebagai penerima manfaat dari program tersebut. (lin)

hidup segan mati tak mau.

“Anggaran pemerintah mencapai Rp 4 miliar, disupport lagi oleh kementerian, hasilnya belum maksimal. Sekarang pengelolaannya diserahkan ke kita,” demikian Yance.

Hadir juga pada kesempatan ini, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Baiq Eva Nurcahya Ningsih. Ratna Utarianingrum mengatakan pihaknya menyedikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mengembangkan pusat-pusat industri.

“Kami memang berusaha bagaimana mengembangkan sentra-sentra perajin untuk membuat sentra tersebut lebih berdaya saing. Secara infrastruktur dia bagus dan secara mesin peralatan dia lengkap, dan secara kompetensi SDMn-

ya dia juga terjaga. Kami serius, silahkan saja diajukan,” tantang Ratna.

Daerah lain banyak sentra industri yang dibantu dihidupkan. Kementerian Perindustrian dapat memberikan dukungan dalam bentuk pembangunan fisik, maupun peralatan industri pendukungnya.

Revitalisasi sentra industri bisa dilakukan dengan mengadopsi apa yang telah dilakukan di Tanggulangin Jawa Timur.

Didalamnya dikembangkan wisata industri, wisata belajar yang terintegrasi langsung dengan wisata budaya.

Apa saja yang diintervensi nantinya, kata Ratna, tergantung pengajuannya. Bahkan lebih dari Rp 10 miliar, Kementerian Perindustrian bisa memfasilitasi.

Tetapi harus dipastikan tergantung kebutuhan yang diajukan.

“Yang jelas tanahnya harus pemerintah daerah. Kalau disitu (di MCC) sudah ada bangunannya. Tentunya dananya juga tidak besar,” katanya.

Untuk perhiasan ini ia mengatakan Kementerian Perindustrian juga sangat konsen.

Bagaimana disediakan fasilitas terus menerus. Selain fasilitas dimaksud, dukungan lain adalan pameran dalam dan luar negeri. Semata-mata dilakukan untuk memberi akses pasar yang lebih luar kepada perajin.

Ada juga program retsrukturisasi permesinan.

Bilamana perajin membutuhkan peralatan pendukung, diberikan potongan harga pembelian hingga 30 persen. (bul)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 25 Juli 2018

Halaman 10

Larangan Bawa Sepeda Motor

Bangun Pusat Studi Kebudayaan UNIVERSITAS Nahdlatul Ulama (UNU) NTB akan membangun dua pusat studi kebudayaan di kampus UNU NTB. Dua Pusat Studi Kebudayaan itu yaitu Pusat Studi Kebudayaan Indonesia, dan Pusat Studi Kebudayaan Cina.

Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, Baiq Mulianah, S.Ag., M.Pd.I., mengatakan, UNU NTB akan memiliki dua pusat studi kebudayaan.

Selain pusat studi kebudayaan Indonesia, akan (Suara NTB/ron) ada juga pusat studi kebuBaiq Mulianah dayan Cina. Adanya pusat studi kebudayaan Cina, karena adanya kerja sama antara UNU dengan Pemerintah Cina.

“Karena bagaimanapun fakta sejarah, ada pengaruh tradisi Cina terhadap kebudayaan kita. Belakangan ini ada sentimen pada etnis tertentu, mereka harus diberikan ruang untuk sosialisasi dan komunikasi,” ujar Mulianah.

Nantinya pusat studi kebudayaan akan diisi dengan berbagai kegiatan. Kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan itu antara lain berisi lokakarya, pemutaran film, dan diskusi. Direncanakan pada tahun ini pusat kebudayaan itu dapat dibuka.

UNU NTB mulai beroperasi pada Juli tahun 2015 lalu.

Meski begitu sepuluh program studi (prodi) sudah terakreditasi dari Dikti. ada empat fakultas di UNU NTB, yaitu Fakultas Pendidikan, Fakultas Kesehatan, Fakultas Teknik, dan Fakultas Ekonomi. Fakultas Pendidikan memiliki empat prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (Penjaskesrek), S1 Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Sendratasik).

Di Fakultas Kesehatan, terdapat prodi S1 Farmasi, S1 Ilmu Gizi, dan D3 Rekam Medik. Sementara Fakultas Teknik memiliki prodi S1 Teknik Lingkungan dan S1 Sistem Informasi.

Dan, Fakultas Ekonomi dengan prodi S1 Ekonomi Islam.

Mulianah menjelaskan, terkait dengan pengembangan kampus, sudah ada beberapa UKM terbentuk, antara lain UKM tahfidz dan seni quran, UKM Seni, UKM Olahraga , UKM Pencinta Alam, UKM Futsal, dan UKM voli.

“Kreativitas anak-anak mahasiswa juga sudah ada yang didanai oleh kemenristekdikti, yang baru pengembangan bahasa. Kami tidak hanya mengembangkan Bahasa Arab dan Inggris tapi juga Mandarin juga,” ujarnya. (ron)

Parade Marching Band Meriahkan Hultah NWDI Ke-83 di Pancor Selong (Suara NTB) Memperingati Hultah NWDI ke-83 di Pancor Lombok Timur (Lotim), berbagai aneka lomba memeriahkan kegiatan tahunan, Selasa (24/7). Tak ketinggalan parade marching band yang diikuti peserta se-Pulau Lombok, mulai dari tingkat SD/SMP/MTs hingga SMA sederajat.

Penanggung Jawab Lomba Marching Band Hultah NWDI ke-83 di Pancor, Wawan Muliawan, M.Pd., menjelaskan, parade marching band yang dilaksanakan sebagai salah satu upaya memberikan ruang kepada siswa di dalam menyalurkan bakatnya di bidang seni. Parade ini, katanya, merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun dalam peringatan sejumlah kegiatan yang dilaksanakan, salah satunya peringatan Hultah NWDI. Dalam parade marching band ini, Wawan, menjelaskan ada berbagai jenis atau kriteria penilaian yang dilakukan terhadap masing-masing tim.

Hal senada disampaikan, Sekretaris Panitia Hultah NWDI ke83, Baiq Rohmayani, MPd. Menurutnya, parade marching band dilaksanakan dalam rangka memperingati Hultah NWDI ke-83.

Diharapkan melalui Hultah tersebut, jemaah NW dapat memberikan kontribusi yang terbaik terhadap agama, nusa dan bangsa.

Ia mengimbau kepada peserta lomba untuk menunjukkan yang terbaik. Pasalnya, dengan usaha yang maksimal di dalam memberikan penampilan yang terbaik. Maka sudah tentu akan mewujudkan hasil yang yang baik pula. Disebutkannya, dalam parade marching band tersebut memperebutkan piala bergilir Rektor Universitas Hamzanwadi, yakni Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. (yon)

(Suara NTB/yon)

UNJUK KEBOLEHAN - Salah satu peserta parade marching band unjuk kebolehan dalam momen peringatan Hultah NWDI ke-83 di Pancor, Selasa (24/7).

Dikbud NTB Kolaborasi dengan Kepolisian Mataram (Suara NTB) Larangan membawa sepeda motor bagi siswa yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) semakin diperketat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB berkolaborasi dengan pihak kepolisian untuk pemeriksaan kelengkapan berkendara siswa yang membawa sepeda motor.

Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Surya Bahri, ditemui Selasa (24/7) mengatakan, pihaknya selalu bekerjasama dengan pihak kepolisian. Nantinya pihaknya akan berkolaborasi dengan kepolisian terkait pemeriksaan kelengkapan berkendara bagi siswa.

“Sekarang jalan dulu masing-masing, kepolisian di jalan

raya dan sebagainya, pihak sekolah di dalam areal sekolah kita. Untuk menyisir secara keseluruhan baru kita kolaborasi dengan Kepolisian,” ujar Surya.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Polres Mataram, akan dilaksanakan pemeriksaan kelengkapan berkendara dan atau kendaraan terhadap siswa-siswi yang membawa kendaraan ke sekolah, baik tingkat SD, SMP,

dan SMA se-Kota Mataram.

Larangan membawa sepeda motor bagi siswa yang tidak memiliki SIM diberlakukan mulai tahun ajaran 2017/ 2018. Pihak Dinas Dikbud NTB melakukan pendekatan persuasif dalam pengawasan.

Larangan membawa sepeda motor bagi siswa yang tidak memiliki SIM diatur melalui surat edaran gubernur tentang Kawasan Sekolah yang Aman,

Nyaman, Tertib dan Kondusif.

Berbunyi sekolah diminta melatih kedisiplinan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan untuk para peserta didik dengan melarang penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Pengawasan dari sekolah sendiri, kata Surya, dilakukan pemeriksaan SIM dan STNK sepeda motor yang dibawa siswa sebelum memasuki area sekolah. “Di sana sudah jelas, yang tidak boleh membawa kendaraan adalah siswa yang belum memiliki SIM,” katanya.

Bagi siswa yang membawa

sepeda motor tapi tidak memiliki SIM, maka kendaraannya akan ditahan pihak sekolah. Surya menegaskan, orang tua siswa akan datang ke sekolah mengambil kendaraannya.

Sementara itu, Kepala UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Lobar-Mataram, Abdurrosyidin R., dihubungi terpisah, mengatakan, pihaknya sudah meneruskan surat pemberitahuan dari Polres Mataram ke sekolah-sekolah. “Sudah kami teruskan surat tersebut ke sekolah-sekolah,” ujarnya. (ron)

Dukung Wisata Syariah

UIN Mataram Kuatkan Bahasa Arab untuk Pariwisata

(Suara NTB/ist)

MENGAJAR - Kegiatan pelatihan program rintisan PELITA yang dilaksanakan oleh INOVASI di Lombok Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan mengajar literasi para guru di sekolah.

Murid Sekolah Dasar Harus Mempunyai Kemampuan Literasi Mataram (Suara NTB) Di sekolah dasar, para murid pada umumnya belajar mengenal huruf dan angka, kemudian belajar mengeja dan membaca. Namun, itu saja belum cukup. Mereka juga harus mempunyai kemampuan dalam hal menulis, menyimak dan berbicara. Kemampuan ini disebut sebagai kemampuan literasi. Adanya kemampuan tersebut, mereka akan mudah dalam mengolah dan memahami teks atau informasi.

District Facilitator INOVASI, Yossy Rachmatillah mengatakan, agar murid memiliki kemampuan tersebut, guru perlu bekerja ekstra saat mengajar. Hal inilah yang menjadi alasan INOVASI mengadakan pelatihan program rintisan Pembelajaran Literasi Kelas Awal (PELITA). Program rintisan PELITA adalah program yang dilaksanakan oleh INOVASI di Lombok Utara yang bertujuan mengoptimalkan kemampuan mengajar literasi para guru di sekolah.

Khususnya di kelas awal agar menjadi lebih efektif dalam mengajarkan literasi kepada siswanya di dalam kelas.

INOVASI kemudian memilih fasilitator yang disebut fasilitator daerah (fasda) yang mana nantinya akan memiliki tugas sebagai pendamping atau fasilitator bagi para guru di sekolah.

Para fasda program rintisan PELITA yang terdiri dari guru, dosen dan pengawas, melalui

pelatihan ini belajar tentang strategi mengajar, konsep belajar, guru kreatif, mengajar di kelas awal, dan cara meningkatkan kemampuan literasi murid di kelas awal.

Setelah selesai mengikuti pelatihan, mereka akan menularkan ilmu yang didapat kepada guru-guru di sekolah yang menjadi mitra INOVASI. Harapannya adalah agar semua guru yang menjadi mitra INOVASI mempunyai kemampuan yang sama dalam mengajar.

Yossy mengatakan, melalui pelatihan ini juga, para peserta diberikan pemahaman bahwa kompetensi inti dan kompetensi dasar perlu dikembangkan menjadi sebuah proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Seorang guru juga perlu untuk membuat media-media pembelajaran yang sederhana atau paling tidak memanfaatkan media-media yang ada di sekitarnya. Media yang dimaksudkan bukanlah media dengan teknologi canggih, namun media yang sederhana, murah, mudah dan efektif.

Tindak lanjut dari pelatihan ini, semua fasda akan mendampingi para guru. Agar para fasda siap dalam melaksanakan pendampingan, dalam pelatihan ini para fasda melakukan microteaching atau praktik untuk melatih kemampuan fasda mendampingi guru-guru di sekolah. Saat salah seorang fasda praktik, maka fasda yang lain akan

bertindak sebagai guru.

Para fasda kemudian akan dibagi per gugus. Satu tim fasda akan berfokus untuk mendampingi guru-guru yang ada di gugusnya. Dengan cara ini diharapkan guru-guru yang ada di sekolah akan mendapat hal yang sama seperti didapat oleh para fasda pada saat pelatihan.

Pada akhirnya, diharapkan guru-guru pun kemudian memiliki kemampuan yang semakin baik dalam mengelola kelas sehingga dapat meningkatkan kemampuan literasi murid.

Salah seorang narasumber, Supartinah, mengaku dalam benak setiap pengajar terlintas, jika mengajar tidaklah sulit untuk mengajar di kelas awal. Namun, ujarnya, pernahkah para pengajar tahu bahwa beberapa syarat agar anak lebih cepat bisa membaca adalah mereka harus diperkenalkan setiap bunyi dari semua huruf atau yang biasa disebut kesadaran fonologis. Bunyi huruf dan nama huruf itu berbeda.

“Mengenal bunyi akan membantu murid saat membaca suku kata dan kata. Semakin baik kemampuan murid dalam membedakan bunyi, semakin mudah murid membaca suku kata dan kata” jelas Supartinah, dosen PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) Universitas Yogyakarta. (ron)

Mataram (Suara NTB) Pariwisata dengan label halal tengah menggeliat, sehingga saat ini penguatan komunikasi dan informasi pariwisata NTB harus ditingkatkan. Untuk itu, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram sebagai kampus dan pusat studi Bahasa Arab di NTB, menggelar Workshop Penguatan Bahasa Arab untuk Perdagangan dan Pariwisata yang digelar di Kampus 1 UIN Mataram, akhir pekan kemarin.

Tidak tanggung-tanggung narasumbernya Prof. Dr. Ding Long, Penasehat Kementerian Luar Negeri RRC dan Direktur Pusat Studi Negara-Negara Teluk di Universitas Ekonomi Bisnis Internasional di Peking RRC. Dan Workshop kedua tentang “Penguatan Kapasitas Pembelajaran Kemahiran Berbahasa Arab” narasumber Dr. Muhammad al-Shawway, Dosen Universitas Islam Internasional Al Imam Bin Saud, Riyad, Arab Saudi.

Workshop ini bekerjasama dengan International Association of Teaching Arabic Language for Non-Arabic Speaker yang berbasis di Perancis dengan UIN Mataram (Pusat Bahasa, Prodi S2 PBA Pascasarjana dan Jurusan PBA S1 FITK UIN Mataram). Kegiatan ini diikuti sekitar 30 peserta dari mahasiswa Pascasarjana Prodi PBA, dosen-dosen PBA S1 dan S2 dan beberapa akademisi dari Perguruan Tinggi se Lombok.

Prof. Ding Long menceritakan pengalaman pribadinya terjun dalam pengembangan Bahasa Arab untuk tujuan perdagangan dan pariwisata di Cina dalam waktu sekitar 30-an tahun. Prof.

Long mendorong Lombok lebih agresif mengembangkan sayap wisatanya untuk para pelancong dari negeri-negeri Arab dengan menyediakan manual, pemandu wisata dan fasilitas pendukung yang sesuai dengan orang Arab.

Sebagaimana pengalaman Cina, Bahasa Arab untuk tujuan wisata dapat menjadi faktor peningkatan kesejahteraan daerah-daerah wisata yang menarget wisatawan mancanegara dari timur tengah.

“Potensi besar pariwisata di Lombok, dengan wisatawan asal Timur Tengah, sehingga harus ada pemandu Bahasa Arab,” terang Ding Long.

Sementara itu. Dr. Muhammad Al Shawway yang sudah malang melintang dalam pembelajaran Bahasa Arab untuk penutur non Arab di berbagai negara Asia dan Afrika termasuk di Indonesia menunjukkan Bahasa Arab itu mudah. Asal, ujarnya, disampaikan dengan metode yang tepat dan ketelatenan yang berkelanjutan dari pelajar dan pengajar Bahasa Arab.

Dengan gaya yang mengalir dan menyenangkan, Al Shawway menunjukkan bagaimana seharusnya setiap kemahiran berbahasa Arab (menyimak, berbicara, membaca dan menulis) disampaikan dan dikembangkan dalam pembelajaran Bahasa Arab di sekolah, madrasah, pesantren dan perguruan tinggi.

“Prodi PBA Pascasarjana UIN Mataram harus jadi inkubator pengembangan bahasa arab untuk mendongkrak pariwisata,” demikian tegas Dr. H. Dedy Wahyudin. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana UIN Mataram. (dys)

(Suara NTB/dys)

WORKSHOP - Workshop Penguatan Bahasa Arab untuk Perdagangan dan Pariwisata yang digelar di Kampus 1 UIN Mataram belum lama ini.

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 25 Juli 2018

Juventus Rekrut Ronaldo, Inter Bidik Messi

Milan Inter Milan membidik Lionel Messi setelah Juventus mampu mendatangkan Cristiano Ronaldo.

Langkah ini menambah panas rivalitas kedua pemain kelas dunia tersebut.

Pemain berpaspor Argentina itu mengukir rivalitas selama sembilan tahun dengan Ronaldo di ajang Liga Spanyol, sebagaimana dikutip dari laman Mirror.

Rivalitas kedua pemain memanas manakala Real Madrid sepakat melepas Ronaldo ke Juventus dengan harga 88 juta poundsterling.

Messi merupakan target yang mengagetkan serentak memesona bagi Inter Milan, terlebih setelah Cristiano Ronaldo mendarat di Juventus.

Beberapa pekan sebelum meninggalkan Real Madrid, sejumlah warta menyebutkan bahwa ada hal yang menggemparkan di planet Liga Italia, dan Inter Milan kini membuat kejutan dengan membidik Messi.

Rumor mengenai rencana Inter Milan mendatangkan Messi berhembus dari CEO Pirelli, Marco Tronchetti Provera, yang telah lama menjadi sponsor Nerazzurri.

Rumor itu terpampang di halaman depan Tuttosport yang menulis bahwa Inter Milan siap melunc u r k a n penawaran bagi M e s s i .

“Saya berharap aturan mengenai Financial Fair Play akan mengijinkan untuk (mendatangkan Messi), ini tentu saja merup a kan penawaran yang sungguh besar,” kata Tronchetti Provera. (ant/bali post)

Lionel Messi

(deviantart/FA render)

Bupati Lobar Prioritaskan Renovasi Rumah Yuliana Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si, menjamin masa depan dan karir Yuliana, atlet pencak silat asal Lobar yang meraih juara dunia di Thailand.

Atlet peraih berbagai prestasi ini bakal dijamin pembinaan dari sisi karir dan prestasi.

Selain itu, Pemda bakal menanggung biaya sekolah sampai kuliah melalui kebijakan bapak angkat. Tak hanya itu, gubuk tempat tinggal atlet berusia 17 tahun ini bakal diprioritaskan untuk direnovasi. Bahkan jika ada celah aturan, Yuliana bakal diupayakan untuk diprioritaskan menjadi ASN. Hal ini ditegaskan Bupati ketika menerima Yuliana bersama para pelatih ditemani Ketua KONI H. Herman dan jajaran di ruang kerja bupati kemarin. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengatakan, Pemda memastikan agar bagiamana menjamin masa depan dan karier Yuliana. Pemda juga akan memprioritaskan gubuk Yuliana untuk direnovasi.

“Kita prioritaskan untuk

renovasi rumah Yuliana, tapi itu tambahan bagi saya yang prinsip bagiamana kita menjamin karier dan masa depannya (Yuliana),” kata Bupati.

Bupati menegaskan untuk renovasi rumah Yuliana bakal dilakukan melalui bantuan Pemda. Ia akan meminta kadis Perkim Lobar untuk menjadikan rumah Yuliana prioritas.

Lebih jauh kata bupati, untuk menjamin masa depan karir dan prestasi ada tiga hal prinsip yang dijamin Pemda yakni pembinaan prestasi menjadi tanggung jawab Dispora dan KONI. Untuk cabor yang potensial pihaknya akan mengangkat bapak angkat bagi Cabor. Bapak angkat ini jelasnya akan ditunjuk dari OPD. Lalu bagi yang atlet berprestasi secara individu

akan disiapkan bapak asuh.

Menurutnya melalui berbagai hal inilah akan dijamin masa depan, sebab secara personal akan dijamin biaya sekolah hingga kuliah.

Lantas bagiamana dengan jaminan menjadi PNS? Menurut Bupati kewenangan di Pemda tidak ada. Namun Informasi dari Dispora memang pernah melihat draf PP bahwa untuk atlet juara SEA Games 1 dan 2 langsung diangkat PNS sedangkan untuk olimpiade juara 1,2 dan 3 langsung diangkat. “Kita berdoa, sebab ini bukan kewenangan daerah,” jelasnya.

Menyoal komitmen terhadap pembinaan cabor kedepan, diakuinya memang anggaran di Dispora dan KONI minim. Diakui hal ini

(Suara NTB/her)

BERSAMAYULIANA - Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid saat bersama atlet juara dunia Yuliana di ruang kerjanya, Selasa (24/7). dikarenakan kondisi anggaran. Karena itulah, untuk menyiasati anggaran yang minim ini, ditunjuklah bapak asuh untuk bertanggung jawab. Kebijakan ini jelasnya berlaku bagi Cabor berpestasi.

Sementara itu, Ketua KONI Lobar, H. Herman menyampaikan apresiasi terhadap bupati yang mengundang Yuliana.

Menurutnya hal ini menjadi atensi serius Pemda terhadap para atlet. Terkait atlet Yuliana, koni memberikan dukungan dari awal bahkan sebelum berangkat ke Thailand pihaknya mengajak Yuliana menghadap ke bupati.

Terkait Instruksi bupati agar memberikan prioritas bagi atlet berprestasi, pihaknya bakal mengawal. (her)

Munakip dan Junaidi Berharap Jadi PNS Mataram (Suara NTB) Dua olahragawan asal NTB, Munakip dan Junaidi berharap dapat diusulkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini. Pasalnya, kedua olahragawan tersebut memiliki segudang prestasi nasional bahkan prestasi mereka telah menembus level internasional.

Kedua atlet itu pernah mengharumkan nama NTB lewat prestasi nasional dan prestasi level internasional. Misalnya, Munakip adalah atlet tarung derajat yang sukses mendulang medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) Jawa Barat (Jabar) 2016.

Setelah resmi pensiun dari atlet tahun 2016, Munakip berharap bisa diangkat menjadi PNS. Dengan mengemban status PNS dia bisa menafkahi anak dan istrinya.

“Mudah-mudahan saya bisa diangkat menjadi PNS tahun ini. Sekarang saya lagi kumpulkan data diri untuk mengisi formasi CPNS khusus olahragawan berprestasi,” ucap Munakip kepada Suara NTB di Mataram belum lama ini.

Di tempat terpisah, pelatih balap sepeda BMX, Junaidi juga mengatakan hal yang sama. Alasannya, dia adalah salah satu pelatih yang sukses melahirkan atlet berprestasi di SEA Games 2017.

“Saya juga berharap sekali bisa diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun ini. Karena saya dengar akan ada formasi CPNS khusus olahragawan berprestasi tahun ini,” ucap Pelatih Balap Sepeda BMX NTB, Junaidi saat dihubungi Suara NTB via ponselnya, Selasa (24/7).

Dikatakan Edet, kiprah dirinya sebagai pelatih BMX cukup lama. Sejak tahun 2011 dia sudah menjadi pelatih BMX NTB. Kiprahnya sebagai pelatih telah sukses melahirkan atlet NTB menjuarai event internasional. Salah satu atlet binaannya, I Gusti Bagus Saputra sukses meraih medali emas di SEA Games 2017. Selain itu Bagus juga pernah mendulang medali perak untuk NTB di PON 2016.

Keberhasilan dirinya membawa atlet juara nasional diharapkan dapat menjadi atensi pemerintah. Oleh karena itu Junaidi berharap bisa diangkat sebagai CPNS tahun 2018, sebagaimana atlet dan pelatih berprestasi yang sudah menjadi PNS lewat formasi khusus jalur olahragawan beberapa tahun lalu.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya pihak Dispora NTB akan mengusulkan formasi CPNS khusus bagi olahragawan berprestasi. Dan saat ini pihak Dispora NTB sedang mengumpulkan data-data atlet berprestasi yang akan mengisi formasi CPNS khusus jalur olahragawan tahun ini. (fan)

(Suara NTB/arn)

TENDANG BOLA - Asisten III Setda Sumbawa, H. Burhan, menendang bola sebagai tanda dimulainya Liga pelajar di Sumbawa, yang akan memperebutkan Piala Bupati Sumbawa.

Liga Sepak Bola Pelajar Piala Bupati Sumbawa Dimulai Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekda, H. Burhan, SH, MH, membuka Liga Sepak Bola Pelajar U-14 dan U-16 Tingkat Kabupaten Sumbawa Tahun 2018. Kompetisi ini akan memperebutkan Piala Tetap Bupati Sumbawa, di Stadion Pragas Sumbawa Besar, Senin (23/7) sore.

Bupati menyatakan, keberadaan Liga Sepak Bola Pelajar sangat penting dan patut dikembangkan oleh semua pihak. Kedepannya diharapkan mampu berkiprah tidak hanya di tingkat lokal dan regional, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional.

Sehingga diharapkan kejuaraan sepak bola pelajar ini, akan mampu menyajikan per-

mainan menarik, indah ditonton dan dinikmati oleh kalangan pencinta sepak bola. Karena setiap kesebelasan yang berlaga memiliki pola permainan yang beragam.

Dari hasil kejuaraan tersebut dapat terpilih pemain-pemain terbaik yang berbakat, handal, berprestasi dan profesional di bawah pembinaan PSSI Kabupaten Sumbawa.

Kepada PSSI, Bupati juga berharap agar dapat memantau, meneliti, dan mencatat pemain-pemain terbaik dan berbakat pada setiap kejuaraan.

Dengan demikian, PSSI nantinya akan memiliki data pemain terbaik dan berbakat yang ada di Kabupaten Sumbawa. Sehingga dapat dibina untuk menjadi kontingen sepak bola yang berkualitas di

masa akan datang.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Ir. H. Junaidi, M.Si. dalam laporannya menyatakan, Liga Sepak Bola Pelajar (LSP) tahun 2018, merupakan kegiatan pertandingan tahun kedua untuk Kabupaten Sumbawa, yang sebelumnya bernama Liga Pendidikan Indonesia (LPI).

Adapun peserta dari LSP tersebut, berasal dari club-club yang ada di sekolah-sekolah tingkat SMP/MTs/SMA/MA/ SMK atau club sepakbola yang memenuhi syarat. LSP tahun 2018 diikuti oleh 13 club U-14 dan 13 club U-16 se-Kabupaten Sumbawa. Kompetisi akan berlangsung 23 Juli- 7 Agustus 2018, bertempat di stadion Pragas dan Stadion Cendrawasih Sumbawa Besar. (arn)

Tekanan Liverpool untuk Persembahkan Gelar Meningkat New York Liverpool akan merasakan bobot pengharapan yang meningkat untuk mempersembahkan gelar pada musim ini setelah melakukan pembelanjaan yang mendorong semangat dalam bursa transfer, kata manajer Juergen Klopp.

Pelatih asal Jerman itu menjalani musim ketiganya di Liverpool, namun meskipun memperlihatkan kemajuan sejak dia menangani tim tersebut pada 2015, dia belum memenangi trofi pertamanya bersama klub.

“Anda benar dan orang-orang akan mengatakan bahwa ini langkah berikutnya. Kami harus siap untuk itu,” kata Klopp kepada para pewarta di New York, di mana Liverpool melanjutkan tur pramusim mereka, seperti dikutip dari Reuters, Selasa.

“Saya tahu mengenai peng-

harapan itu dan itu sepenuhnya wajar. Pertama-tama kami harus memainkan sepak bola yang memberi kami sebuah kesempatan untuk memenangi sesuatu. Kami tidak dapat berbicara mengenai kemenangan sebelum kami memulai musim.”

Yang terakhir dari 18 gelar liga domestik Liverpool dimenangi pada musim 1989-90, sementara trofi besar terakhir klub itu adalah Piala Liga 2011-12.

Klopp membawa Liverpool maju ke tiga final, tapi kalah pada Piala Liga 2016 oleh Manchester City dalam adu penalti, kalah pada final Liga Europa 2016 oleh Sevilla 1-3, dan kalah oleh Real Madrid pada final Liga Champions 2018 dengan skor yang sama.

Liverpool mengakhiri Premier League musim lalu di peringkat

(instagram.com/liverpoolfc)

LATIHAN - Para pemain Liverpool (dari kiri), Marko Grujic, penyerang Sadio Mane dan penyerang Mohamed Salah dalam sesi latihan di markas Liverpool, Melwood, Inggris, Jumat (20/7). keempat, terpaut 25 poin di bawah sang juara Manchester City, dan kurangnya kedalaman skuat terlihat pada musim itu.

Klopp sudah mengontrak empat pemain sejak itu, menambahkan

kiper Alisson dari AS Roma, gelandang Naby Keita dari RB Leipzig, gelandang bertahan Fabinho dari Monaco, dan pemain sayap Xherdan Shaqiri dari Stoke City. (ant/bali post)

SUARA NTB

Rabu, 25 Juli 2018

Halaman 12

Pascasarjana TGB Keluar, Internal Demokrat KLU Diklaim Stabil Kuatkan Program Master dan Doktoral Mataram (Suara NTB) Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram terus bergerak cepat membangun jaringan mitra kerja antarperguruan tinggi di Indonesia. Belum lama ini, pihaknya melakukan safari kerjasama dengan sejumlah institusi di lingkup UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Direktur Pascasarjana UIN Mataram Prof. Dr. Suprapto menjelaskan kerjasama yang dibangun lebih kepada upaya menafsirkan visi misi lembaga yang mengamanatkan untuk dapat menjadi mitra antarperguruan tinggi. Hal tersebut sangat penting bahkan menjadi salah satu indikator kemajuan lembaga.

Dalam safari tersebut, bersamaan ada tiga memorandum of understanding (MoU) dibawa pulang. Rombongan studi banding yang dirangkaikan dengan penandatanganan MoU dengan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga berbuahkan hasil yang sempurna, bukan saja kerjasama antarpascasarjana. Namun dengan fakultas di lingkup UIN Sunan Kalijaga juga terlaksana dalam waktu yang bersamaan.

Lebih lanjut Suprapto menegaskan yang menjadi ruang lingkup wilayah kerjasama antarperguruan tinggi adalah menyepakati beberapa hal penting dengan mengedepankan prinsip saling menguntungkan yaitu menempatkan mahasiswa dalam program Student Exchange dan Staff Exchange, tentunya melalui mekanisme ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan.

Selain itu juga, pascasarjana UIN Mataram telah membangun kepercayaan untuk menyepakati kerjasama dalam programExternal Examiner, International Seminar, International Journal, Long Life Program, Community Development, dan penelitian.

Apa yang dilakukan pascasarjana ini menjadi sebuah lompatan berarti yang patut diapresiasi semua pihak. Yakni dengan mengadakan kerjasama dalam hal program penguatan program Studi Strata S2 dan Strata S3.

Wakil Direktur Pascasarjana UIN Mataram Dr. Adi Fadli mengungkapkan pentingnya sebuah institusi apalagi Pascasarjana UIN Mataram yang masih tergolong berusia muda untuk membangun mitra kejrasama dengan berbagai pihak. Kerjasama yang dibangun kali ini adalah sebagai upaya pengembangan akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat, atau yang lebih akrab disebut Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Prof. H. Noorhaidi, MA., Ph.D. dan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Dr. Ahmad Arif, M. Ag,. serta Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. H. Agus Muh. Najib, menyambut baik kedatangan pimpinan Pascasarjana UIN Mataram. (dys)

Tanjung (Suara NTB) Keluarnya Dr. Tuan Guru Bajang (TGB) H. M. Zainul Majdi, MA., dari Majelis Tinggi Partai Demokrat dikhawatirkan akan diikuti oleh para kader militan, khususnya yang ada di kabupaten/kota termasuk Lombok Utara. Menanggapi itu, Pengurus DPC Partai Demokrat Lombok Utara mengklaim, pengunduran diri TGB dari Demokrat tidak berpengaruh.

Sekretaris DPC Demokrat Lombok Utara, H. Burhan M. Nur., kepada wartawan via telepon, Selasa (24/7) mengungkapkan, pengunduran diri TGB di Demokrat tidak akan mempengaruhi psikologi para kader,

khususnya di kalangan bakal calon anggota legislatif Lombok Utara. Tetapi, kondisi sebaliknya diperkirakan akan terjadi apabila yang mengundurkan diri adalah Ketua DPC Demokrat Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH. “Kalau di KLU insya Allah tidak, tetapi kalau Pak Bupati (sekaligus Ketua DPC Demokrat KLU) baru ada pengaruhnya. Iya, kan memang (arah) politik kita di sini untuk sementara ini ‘kan pak Bupati,” tegas Burhan.

Menurutnya, kondisi internal partai Demokrat di Lombok Utara saat ini masih stabil. Pihaknya tidak mendengar ada kaderkader lain yang berniat mengun-

durkan diri mengikuti jejak TGB. Terkecuali, ketiga anggota DPRD KLU yang kini memilih mendaftar dari PKB mengikuti jejak mantan Ketua DPC Demokrat Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH., yang menyeberang ke PKB Lombok Utara.

Stabilnya kepengurusan ia janjikan akan diperlihatkan di Rakerda Partai Demokrat NTB pada Rabu (hari ini). Di forum itu, pengunduran diri TGB tentunya akan menjadi isu utama yang akan dibahas oleh seluruh pengurus DPC se NTB. Mantan Wakil Ketua II DPRD KLU periode 2010-2014 ini tak menyangkal, keberadaan Najmul Akhyar se-

bagai Ketua DPC Demokrat Lombok Utara cukup dilematis.

Di satu sisi, Najmul adalah Ketua DPC Demokrat yang tidak lama dijabat. Sedangkan di sisi lain, terdapat kedekatan emosional antara TGB dan Najmul karena bersama-sama berjuang membawa panji organisasi Nahdlatul Wathan.

“Makanya, pak Bupati juga harus hadir besok ini. Kalau itu lebih kepada internal beliau (Najmul Akhyar), karena beliau berada dalam satu organisasi bersama TGB,” jelasnya.

Sejauh ini, pihaknya belum mengetahui atau bahkan mendengar ada tidaknya pesan-pesan moral atau pesan politik

Permintaan Hewan Kurban Meningkat Selong (Suara NTB) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memastikan ketersediaan hewan kurban saat ini aman. Meski sudah mulai terjadi peningkatan permintaan, namun harga per ekor dari hewan korban relatif wajar.

Dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (24/7), Kepala Bidang Peternakan pada Disnakeswan Lotim, Syamsuri Hamzar menjelaskan, menjelang momentum hari raya kurban, permintaan untuk sapi cukup meningkat. Sementara sebarannya hampir semua kelompok ternak yang ada di masing-masing kecamatan sudah menyiapkan ternak yang akan digunakan untuk kurban dengan harga yang

(Suara NTB/yon)

Syamsuri Hamzan

dan sisanya kelompok ternak kambing dan lainnya. Dijelaskannya, peternak di Lotim hampir sebagian besar masuk dalam kelompok yakni sekitar 80 persen.

Sementara yang belum masuk kelompok tersebut dikarenakan lokasinya yang cukup jauh. Untuk masing-masing kelompok kolektif memiliki ternak sekitar 30 hingga 200 ekor populasi.

Syamsuri Hamzan mengharapkan ke depan peternak diharapkan masuk dalam kelompok kandang kolektif, karena itu akan berdampak ter-

bervariasi. Untuk saat ini, harga sudah sesuai harapan peternak dengan berat sekitar 250 ke atas, sehingga jika dirata-ratakan sekitar Rp.48 ribu/kg, maka minimal harga sapi kurban yakni Rp12 juta hingga Rp17 juta.

Dari kelompok ternak yang ada secara menyeluruh berupa ternak sapi, kerbau, ayam dan kambing yang berjumlah 922 kelompok di Kabupaten Lotim. Sebagian besar atau sekitar 470 didominasi kelompok ternak sapi

hadap penanganan baik berupa kesehatan, serta pemberian pakan yang diberikan tidak mubazir dan sejumlah dampak positif lainnya. “Untuk kesehatan, dari pemerintah akan menfasilitasi langsung kesehatan dan kebutuhan di dalam menjaga kesehatan ternaknya,” ujarnya.

Selanjutnya apabila ada bantuan-bantuan sosial untuk ternak hanya diberikan untuk peternak dalam kelompok dan tidak diberikan secara perorangan. Hal tersebut dilakukan karena ketika bantuan itu diberikan kepada peternak perorangan, banyak yang tidak dapat berkembang. (yon)

RUPA-RUPA AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa(setrika wajah):Mngncangkn Kulit,Mngurangi Kriput, flek, Komedo,Mcrhkan Kulit,Mngangkt Klopak Mata,Mulai 100Rb-150Rb,Menerima Treatment k Rmh Anda Min.2org, ,Jl.Lalu Mesir,Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

yang disampaikan TGB kepada Najmul perihal kedudukan di Demokrat. Namun demikian, selaku Sekretaris DPC, pihaknya mencoba bersikap bijak. Seluruh kader Demokrat di Lombok Utara dianjurkan untuk tidak berkomentar terlalu jauh yang bisa mengundang polemik di internal Demokrat.

“Di pembekalan bacaleg, saya minta jangan berkomentar tentang keluarnya pak TGB dari Demokrat karena endingnya, dan apa skenario plitik dari beliau kita belum tahu,” demikian pesan Burhan. (ari)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR6108CS NOKA/NOSIN : MH1JFW113GK810034/ JFW1E-1809888 AN. MUHAMAMD YANI HILANG DISEKITAR AMPENAN HILANG STNK R2 HONDA DR5837CQ NOKA/NOSIN : MH1JFS11XGK325219/JFS1E1320148 AN. RANTI UTAMI HILANG DISEKITAR JL. SRIWIJAYA KOTA MATARAM HILANG BPKB R4 DATSUN DR9334A NOKA/NOSIN : B20/067446/A10/656197 AN. STEVEN SIONG HILANG DISEKITAR AMPENAN SEKARBELA MATARAM

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/ 50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 25 Juli 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Rabu, 25 Juli 2018

Jadi Pokok Materi BKKBN dan Provinsi

Program Gamak Lobar Diapresiasi Kabupaten/Kota di NTB Giri menang (Suara NTB) Program gerakan anti Merariq Kodek (Gamak) yang diluncurkan Pemkab Lombok Barat sejak tahun 2016 lalu menjadi salah satu pokok materi yang dibahas pada saat sharing meeting pelaksanaan Pokja advokasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang diadakan Pemprov NTB dan BKKBN di Hotel Aston Mataram kemarin.

Progam Gamak diluncurkan Lobar yang diperkuat melalui pakem merarik ini satu-satunya di NTB. Berkat program ini, angka pernikahan dini di Lobar pun bisa ditekan. Keberhasilan melalui progam Gamak ini mendapatkan apresiasi dari perwakilan Kabupaten/kota yang hadir.

Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan (P4), Erni Suryana MM, dalam kesempatan itu didapuk menjadi salah seorang pemateri yang ditunjuk untuk menyampaikan program Gamak tersebut. Hadir pihak BKKBN dan Kabag Kesra Provinsi NTB selaku moderator. Erni dihadapan puluhan perwakilan kabupaten/kota mengatakan, untuk program pemberdayaan anak dan perempuan Pemda telah melakukan berbagai langkah. Salah satunya penyusunan juknis Gamak, bahkan sudah diperkuat dengan membuat penyusunan pakem merarik. ‘’Kita sudah susun juknis Gamak, bahkan diperkuat dengan penyusunan pakem merarik. Ini yang beda dari daerah lain,’’ kata Erni.

Dijelaskan lebih jauh, program Gamak yang dilaksanakan sejak 2016 telah diperkuat dengan pakem merarik. Menurutnya, sejauh ini salah satu anggapan penyebab pernikahan dini adalah faktor budaya dan adat. Padahal tidak demikian, sebab adat dan budaya merarik bagus hanya saja terjadi yang salah pada tataran implementasi adat serta budaya merarik itu sendiri. Karena itulah pihaknya berupaya menyusun pakem merarik yang sebenarnya.

Erni menjelaskan, beberapa progam yang telah dilaksanakan untuk peningkatan MKJP diantaranya mengadvokasi kepala desa, camat, toga dan toma untuk pembentukan tim KB desa serta kecamatan. Termasuk

Kabid P4 Erni Suryana MM saat menjadi pemateri pada kegiatan bkkny dan provinsi

Halaman 14

Maju di Pileg 2019, Wakil Bupati Lotim Mengundurkan Diri Selong (Suara NTB) Setelah positif maju pada pemilihan legislatif (Pileg) 2019 untuk memperebutkan kursi di DPRD NTB, Wakil Bupati (Wabup) Lotim, H. Haerul Warisin dikabarkan sudah mengajukan surat pengundurkan diri dari jabatannya sebagai orang nomor dua di Gumi Selaparang ke DPRD Lotim. Surat pengunduran dari Wabup Lotim tersebut sudah masuk di Sekretariat DPRD Lotim satu minggu yang lalu.

Dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (24/7), Kabag Hukum dan Humas DPRD Lotim, H. Ahyan, membenarkan jika surat pengunduran diri Wabup Lotim sudah diterima Sekretariat DPRD Lotim usai mengikuti sidang paripurna di DPRD Lotim beberapa waktu lalu. Langkah pengunduran diri yang diambil Wabup

untuk memenuhi salah satu persyaratannya dalam Pileg 2019. Dimana Haerul Warisin diketahui sudah mendaftarkan diri di KPU NTB sebagai salah satu Caleg dari Partai Gerindra. ‘’Surat pengunduran diri ini sebagai syarat pencalonan karena Pak Wabup maju di Pileg 2019. Maka dari itu secepatnya kita agendakan proses sidang pengunduran diri Wabup karena untuk pengunduran diri itupun harus mendapat persetujuan dari DPRD Lotim, maka harus dilakukan paripurna,’’ terangnya.

Untuk penentuan sidang paripurna persetujuan pemunduran diri Wabup Lotim lanjut Ahyan, akan diagendakan setelah dilakukan PAW anggota DPRD di tubuh Partai Nasdem yang akan dilakukan pada Kamis, 26 Juli 2018. ‘’Selesai PAW di

Nasdem, maka langsung akan dilakukan rapat Banmus untuk rapat persetujuan pemunduran diri wakil bupati,’’katanya.

Disampaikan lebih jauh, meski Haerul Warisin mengundurkan diri sebagai wakil bupati lantaran maju pada Pileg 2019 di DPRD NTB. Yang bersangkutan tetap dapat masuk kantor sebagai wakil bupati hingga berakhir masa jabatannya pertanggal 30 Agustus 2018, terutama ketika belum keluarnya SK pemberhentiannya dari Kemendagri karena surat persetujuan pengunduran diri itu akan disampaikan ke Kemendagri melalui gubernur. ‘’Pemunduran diri ini untuk proses pen-caleg-kan itu. Yang bersangkutan tetap masuk kantor sebelum turunnya SK pemberhentian dari Kemendagri,’’tutupnya. (yon)

Polres Dompu Kesulitan Periksa Pelapor Kasus HMI

Kabid P4 Erni Suryana saat menyampaikan materi mengadvokasi Dinas Kesehatan untuk peningkatan MKJP, sebab dari sisi SDM bidan desa yang belum maksimal. Termasuk persoalan klaim BPJS menjadi kendala sebab prosesnya agak ribet sehingga pihaknya perlu advokasi BPJS. Untuk keberlangsungan program juga diadvokasi Bappeda, DPRD dan TAPD. Untuk menunjang capaian, diterbitkan Perbup terhadap desa agar mengalokasikan DD sebesar 10 persen untuk progam KB. Selain itu ada Perbup dari porsi 75 persen ADD diarahkan untuk pemberdayaan masyakarat sebesar 2,5 persen untuk mendukung program KB. Perbup ini jelasnya, diharapkan mengakomodir KB. Program MKJP ini untuk dikembangkan ke PUP (pendewasaan usia perkawinan). Tahun ini pihaknya mengupayakan pembentukan Perbup PUP. Selain itu, dibantu pendampingan dari lembaga lain, berkat pengawalan lembaga terkait mampu menekan pernikahan dini.

Bahkan di 4 sampel desa pernikahan dini bisa ditekan 0 persen. “Kami juga kerjasama dengan PKK, termasuk promosi PUP melalui media elektronik dan lain-lain,”jelasnya.

Salah seorang peserta dari daerah Dompu menilai progam Gamak yang diterapkan Lobar bagus. Pihaknya

RADIO

Kabid P4 Erni Suryana pun memberikan sejumlah pernyataan untuk lebih mempertajam terutama terkait sinergi dengan sektor pendidikan serta sasaran dari Gamak tersebut. Menurut Erni, Gamak ini menyasar kelompok remaja yang tergabung dalam kelompok bina remaja serta keluarga.

Yang berbeda jelasnya BKR yang menyusun rencana sehingga pelaksanan progam pun berjalan baik.

Bahkan BKR di Lobar banyak dikunjungi oleh daerah luar karena dinilai berhasil. (her/*)

Dompu (Suara NTB) Kasus dugaan penganiayaan Arif Wahyudin, anggota HMI Dompu oleh oknum anggota Polres Dompu yang melakukan patroli, Jumat (20/7) malam lalu masih berproses. Tujuh anggota Polres Dompu yang bertugas malam itu telah diperiksa dan dimintai keterangan. Namun Polres Dompu masih kesulitan mendapatkan keterangan Arif Wahyudin selaku pelapor dan korban.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Daniel P Simangunsong, SIK kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (24/7) kemarin mengungkapkan, ke tujuh orang anggota Polres Dompu yang bertugas malam itu telah diperiksa dan dimintai keterangan terkait kasus yang dilaporkan Arif Wahyudin, anggota HMI Dompu. Pemeriksaan di lokasi kejadian juga sudah dilakukan. Namun hingga saat ini, pihaknya belum bisa memeriksa dan memintai keterangan pelapor yang juga sebagai korban.

Dikatakan Daniel, pada Jumat malam pascakejadian setelah Arif memberikan laporan yang hendak dimintai keterangan belum bersedia. Keesokan harinya setelah aksi unjukrasa, Sabtu (21/7), pelapor yang diminta ke ruang pemeriksaan juga belum bersedia dimintai keterangan karena menunggu Ketua HMI Dompu.

Begitu pun pada Senin (23/7) disela aksi unjuk rasa massa HMI di Polres Dompu, Arif yang hendak dimintai keterangan juga belum bersedia karena menunggu didampingi Ketua HMI. “Senin kemarin saat mau dimintai keterangan, karena banyak pemeriksaan, kita minta untuk menunggu sebentar. Dia ijin ke kamar mandi. Setelah itu, dia minta untuk pergi makan sebentar, tapi ndak kembali – kembali,” kata Daniel.

(Suara NTB/ist)

DIPERIKSA - Anggota Polres Dompu yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Arif Wahyudin, anggota HMI Dompu sedang diperiksa Propam Polres Dompu, Selasa (24/7) lalu.

Daniel mengaku, sudah berusaha untuk menghubungi nomor HP dan berkomunikasi melalui keluarganya. Tapi Arif belum bisa dihubungi. Pihaknya pun mendapat kabar rencana pengurus HMI untuk memediasi kasus ini dan menerimanya.

Selain ditangani untuk dugaan tindak pidana, laporan dugaan penganiayaan terhadap Arif ini juga diproses di Propam untuk tindakan disiplin anggota Polri. Ketujuh anggota Polres yang bertugas malam saat kejadian juga telah diperiksa dan dimintai keterangan. “Tapi pelapornya (Arif) sampai saat ini belum bisa dimintai keterangannya,” kata Kasi Propam Polres Dompu, Iptu Hendri Christian.

Informasinya, kata Hendri, pengurus HMI Cabang Dompu bersa-

ma korban hendak silaturrahmi terkait kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkan pada Selasa (24/8) sekitar pukul 10.00 wita. Namun hingga pukul 13.00 wita, rencana kunjungan pengurus HMI ini tidak kunjung hadir. “Sampai saat ini belum ada kabarnya,” jelas Hendri.

Kasus dugaan penganiayaan terhadap Arif Wahyudin, anggota HMI Dompu ini berawal dari kecelakaan tunggal yang dialaminya depan Warnet Amanda Kelurahan Bali 1, Jumat (20/7) malam. Kecelakaan itu membuatnya terluka. Menurut Arif, ia dianiaya saat meminta bantuan ke anggota Polisi yang patroli membawa pulang sepeda motor vixion yang dikendarainya. Tapi dugaan ini dibantah Polisi dan disebut Arif jatuh sempoyongan saat dibangunkan pasca kejadian. (ula)

SUARA NTB

Rabu, 25 Juli 2018

Halaman 15

BERKUNJUNG Untuk mempererat tali silaturahmi dengan manajemen Harian Suara NTB, Assistant Director of Sales Aruna Resort and Convention Senggigi Yarima Saputra didampingi Assistant Marketing Communications Manager Indah Puri Tiara berkunjung ke Kantor Harian Suara NTB, Selasa (24/7).

Mereka diterima Penanggung Jawab Harian Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok H. Agus Talino didampingi Redaktur Pelaksana Harian Suara NTB, Raka Akriyani.

(Suara NTB/ham)

Zul-Rohmi dan Langkah Awal yang Menentukan Dari Hal. 1 Kegembiraan dan kesedihan karena kemenangan dan kekalahan dalam kompetisi adalah normal dan biasa. Kegembiraan dan kesedihan tidak boleh berlarut-larut.

Apalagi berlebihan memaknainya.

Yang paling penting sekarang, bukan soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tetapi setelah pasangan Zul-Rohmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB mau ngapain? Tantangannya tidak ringan. Melampaui tantangan ketika Doktor Zul berjuang untuk menjadi calon gubernur dan ketika pasangan Zul-Rohmi berjuang memenangkan Pilkada.

Untuk bisa menjawab tantangan yang tidak ringan tersebut tidak bisa dilakukan sebatas dengan perasaan gembira karena telah memenangkan kompetisi. Apalagi dengan perasaan gembira yang berlebihan.

Jawabannya bukan itu.

Karenanya, semua pihak yang berada pada “barisan” Zul-Rohmi ketika berkompetisi pada Pilkada lalu, harus bisa memaknai kemenangan ini dengan rendah hati.

Setelah Zul-Rohmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, maka Zul-Rohmi tidak lagi sebatas “milik” tim sukses. Tetapi mereka adalah “milik” masyarakat NTB. Dalam setiap kompetisi, pasti ada yang menang dan kalah. Yang tidak boleh ada itu adalah musuh.

Apalagi orang yang dimusuhi karena berbeda pilihan. Semua kita adalah bersaudara. Yang perlu kita lakukan adalah kita bergerak bersama untuk membangun daerah ini.

Karena tanggung jawab membangun daerah yang sama-sama kita miliki dan cintai ini adalah tanggung

jawab bersama.

Pesan Wakil Presiden RI, H. Muhammad Jusuf Kalla (JK) kepada Doktor Zul ketika berkunjung ke NTB beberapa waktu lalu seperti dilansir media, agar Doktor Zul tetap dekat dengan rakyat. JK juga menitipkan NTB agar tetap maju dan berkembang. Pesan itu maknanya sangat dalam. *** Kekuasaan itu menggoda dan orang bisa lupa diri. Bisa saja orang yang sebelum berkuasa itu dekat dengan rakyat. Tetapi setelah berkuasa jauh dengan rakyat. Semuanya sangat tergantung pada daya tahannya untuk tidak tergoda yang membuatnya berjarak dengan rakyat.

Dan awal celaka itu, ketika orang terjebak dan tergoda melakukan sesuatu yang dapat merusak kepercayaan dan menghancurkan harapan masyarakat. Zul-Rohmi memang harus bisa melakukan langkah-langkah yang besar agar NTB tetap maju dan berkembang seperti pesan JK kepadanya.

Salah satu yang penting dilakukan adalah menjaga suasana psikologis masyarakat yang meletakkan harapan cukup tinggi pada pasangan ini.

Karenanya langkah awal yang dilakukan pasangan Zul-Rohmi setelah dilantik nanti sangat menentukan.

Keputusan yang diambil pada awal kepemimpinannya tidak boleh keliru. Termasuk dalam menata birokrasi. Sebab Zul-Rohmi boleh memiliki program yang luar biasa. Tetapi jika tidak didukung oleh mesin birokrasi yang andal, maka program-program yang sangat bermanfaat bagi kemajuan daerah bisa menjadi tidak mudah dilaksanakan. “Gegap gempita” tentang kemenangan harus segera ditutup. Gemuruh “tepuk tangan” harus disudahi. Suasana seperti itu

NTB Layak Jadi Laboratorium Suksesi Kepemimpinan Nasional Dari Hal. 1 Tidak adanya gugatan yang datang dari para peserta Pilkada serentak di NTB juga menjadi catatan manis bagi NTB. Dari empat Pilkada yang digelar serentak di NTB (Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat dan Kota Bima), tidak ada satupun kandidat yang menggugat hasilnya ke Mahkamah Konstitusi.

Catatan ini menempatkan NTB sebagai satu dari dua provinsi di Indonesia yang bebas dari sengketa hasil Pilkada. “Hanya dua dari 17 provinsi di Indonesia yang tidak ada gugatan sama sekali, yaitu NTB dan Bali,” sebut Aksar.

Capaian demi capaian tersebut, menjadi alasan yang cukup menggambarkan pencapaian demokratis yang sudah diraih masyarakat NTB dalam melahirkan pemimpin melalui sebuah kontes yang sehat. Karena itulah, Aksar pun menyebutkan secara tegas bahwa Pilkada NTB memang layak menjadi contoh ideal bagaimana sebuah suksesi kepemimpinan digelar. ‘’NTB ini layak menjadi laboratorium kepemimpinan nasional,’’ sebutnya.

Pengesahan pasangan ZulRohmi sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih di Pilkada NTB 2018 dilakukan berdasarkan hasil pleno rekapitulasi perolehan suara Pilkada NTB yang telah digelar KPU NTB pada Minggu (8/7) lalu.

Dalam pleno tersebut, ditetapkan perolehan suara pasangan H. Moh. Suhaili Fadil Thohir, SH dan H. Muh. Amin, SH, M.Si (Suhaili-Amin) sebesar 674.602 suara atau 26,42 persen.

Pasangan TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi, SE (Ahyar-Mori) meraih 637.048 suara atau 24,95 persen.

Pasangan Dr. H. Zulkieflimansyah, dan Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) meraih 811.945 suara atau 31,80 persen dan pasangan H. Moch. Ali Bin Dachlan dan TGH. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni (Ali-Sakti) meraih 430.007 suara atau 16,84 persen.

Dengan tidak adanya sengketa hukum yang menggugat hasil rekapitulasi suara tersebut, maka KPU pun segera menuangkan keputusan ini melalui pengesahan pasangan calon terpilih melalui surat keputusan yang rancangannya dibacakan oleh Sekretaris KPU, Mars Ansori Wijaya dan

disepakati oleh seluruh komisioner KPU. Selanjutnya, keputusan ini dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani seluruh komisioner KPU NTB dan pasangan calon terpilih.

Kesinambungan Pembangunan Dr. H. Zulkieflimansyah yang turut hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan KPU, Panwaslu dan seluruh jajaran beserta seluruh elemen masyarakat dan peserta Pilkada dalam mewujudkan terselenggaranya Pilkada NTB yang berhasil. Karena itu, politisi yang akrab disapa Dr. Zul ini juga mengaku sependapat dengan pernyataan Ketua KPU NTB. Dr. Zul sendiri menilai, NTB saat ini memang layak menjadi barometer kepemimpinan politik di tingkat nasional.

“Kalau Ketua KPUD mengatakan NTB layak menjadi barometer kepemimpinan nasional, saya kira, KPUD kita jadi contoh. Bahwa walaupun ada perbedaan segala macam, kita bisa selesaikan dengan baik, menunjukkan kita sangat matang berdemokrasi,” ujarnya.

Saat ditanyai terkait program 100 hari jika resmi dilantik nanti, Dr. Zul juga menegaskan bahwa pihaknya tidak menyiapkan kebijakan khusus untuk 100 hari. Dr. Zul juga menegaskan kembali sejumlah komitmennya, seperti mempertahankan kesinambungan dan pencapaian yang sudah ditorehkan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB sebelumnya.

Politisi PKS ini juga menegaskan kembali gaya kepemimpinannya yang selalu terbuka untuk mengakomodir banyak pihak. Termasuk, pihak-pihak yang berbeda pilihan politik dengannya di Pilkada lalu. ‘’Saya kira kesinambungan pembangunan di NTB ini akan dilanjutkan. Kita ingin perubahan berlangsung alamiah saja. Jadi bisa saja kemarin ada pendukung calon yang lain atau bagaimana, lupakan itu.

Kita semua menjadi tim yang satu, bekerja bersama untuk NTB yang lebih baik,’’ pungkasnya. (aan)

tidak baik dipelihara terus-menerus.

Tidak saja, bisa membuka ruang munculnya orang yang merasa dirinya paling berjasa dan mengganggu kebersamaan. Tetapi bisa menjadi “kerikil” dalam mewujudkan citacita besar membangun NTB. Membaca visi-misi pasangan ZulRohmi cukup menarik. Ada banyak harapan di sana. Kita harapkan ada “lompatan” yang dilakukan pasangan ini untuk menyelesaikan banyak masalah yang masih ada. Apa yang sudah dilakukan TGB –sapaan akrab TGH.M.Zainul Majdi—selama 10 tahun kepemimpinannya sebagai gubernur, baik ketika berpasangan dengan H. Badrul Munir maupun dengan H.Muh. Amin cukup banyak. Termasuk dalam menurunkan angka kemiskinan.

Untuk itu, pasangan Zul-Rohmi harus benar-benar cermat, teliti dan tidak emosional dalam mengambil keputusan. Menghimpun banyak energi untuk menjadi kekuatan bersama merupakan sesuatu yang penting dilakukan. Energi-energi yang mungkin masih berserakan harus bisa disatukan. Beda pilihan pada Pilkada tidak boleh menjadikan kita kehilangan akal sehat. Apalagi memposisikan semua orang yang beda pilihan bukan menjadi bagian kekuatan bersama untuk membangun daerah.

Zul-Rohmi harus bisa memastikan bahwa kekuatan yang dibangun adalah kekuatan yang mendatangkan optimisme bagi masa depan NTB. Tidak sebaliknya menghadirkan pesimisme karena bangunan kekuatannya untuk membangun daerah tidak kokoh dan rapuh. Keliru langkah tidak saja bisa merugikan diri sendiri. Tetapi juga bisa merugikan masyarakat.

Selamat datang Zul-Rohmi. Selamat datang pemimpin baru.***

Rinjani Cagar Biosfer Dunia Dari Hal. 1 Madani mengatakan, penetapan Rinjani sebagai cagar biosfer dunia diumumkan dalam Konferensi Internasional Cagar Biosfer UNESCO ke – 30 yang dilaksanakan di Palembang, Sumatera Selatan.

“Rinjani Lombok ditetapkan sebagai cagar biosfer UNESCO dalam acara konferensi internasional cagar biosfer Unesco ke 30.

Sehingga sekarang punya dua status dunia, geopark dan cagar biosfer,” kata Madani.

Usulan cagar biosfer Rinjani diajukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bersama Pemprov NTB dalam sidang The International Coordinating Council of The Man

and The Biosphere Programme (ICC-MAB) ke-30 UNESCO, di Palembang, Sumatera Selatan, pada 23-28 Juli 2018.

Geopark Rinjani diusulkan menjadi cagar biosfer Unesco tahun 2018. Ini merupakan salah satu capaian yang baik kaitannya dengan prestasi Rinjani di mata dunia. Sehingga diharapkan dapat menyedot lebih banyak kunjungan wisatawan.

Selain Gunung Rinjani, LIPI juga mengusulkan Berbak Sembilang di Sumatera Selatan dan Betung Kerihun dai Kalimatan Barat. Cagar Biosfer merupakan suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik dan atau ekosistem.

Dimana semuanya itu telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan. Saat ini tercatat ada 699 cagar biosfer tersebar di 120 negara di dunia, 11 di antaranya berada di Indonesia.

Setelah menerima dua predikat internasional dari Unesco, Rinjani juga ditunjuk menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan Asia Pasific Geopark Network Symposium pada September 2019. Lebih dari 1.500 peserta dari berbagai negara akan menghadiri kegiatan ini. Hal ini juga akan dijadikan sebagai ajang promosi Rinjani. (nas)

Diminta Ikuti Aturan, Ketua BPPD NTB Harus Mundur Dari Hal. 1 “Saya juga belum tahu. Beliau belum lapor ke saya. Kalau memang harus mundur, iya mundur. Tapi saya belum dapat laporan, nyaleg apa ndak.

Jangan-jangan rumor saja,” katanya.

Ketua BPPD NTB, TGH. Fauzan Zakaria yang dikonfirmasi tetap menolak mundur dari jabatannya. Ia malah menantang KPU untuk menunjukkan aturan bahwa seseorang yang menjadi ketua badan tertentu tidak boleh menggunakan hak politiknya atau mencalonkan diri sebagai Bacaleg. ‘’Apakah setiap orang yang memakai uang negara itu secara baku tidak boleh memakai hak politiknya. Tidak bisa diartikan secara kasar,’’ katanya.

Ia malah membandingkan seorang menteri yang menjadi Bacaleg tidak perlu mundur dari jabatannya. Begitu juga pejabat lainnya yang duduk di Baznas, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menggunakan uang negara untuk operasional instansi bersangkutan.

“Jadi, UU itu harus diperlakukan dengan tepat sesuai dengan ketentuan yang tepat.

Jadi tidak semua,” katanya.

Fauzan mengatakan, BPPD merupakan kumpulan orang-orang swasta yang punya kepentingan dalam kemajuan sektor pariwisata. Jika pariwisata daerah maju, maka usaha pelaku pariwisara di daerah ini juga turut maju. Dalam kerangka itulah kemudian dibentuk BPPD. ‘’Asosiasi-asosiasi lain setiap tahun pakai uang negara. Kalau KPU suruh mundur berdasarkan aturan yang jelas.

Saya sebagai warga negara taat hukum, saya akan ikuti kata KPU,’’ katanya.

Sampai hari ini, kata Fauzan dirinya tak pernah diminta mundur oleh KPU sebagai Ketua BPPD karena menjadi Bacaleg. Namun, ia mengakui KPU mengembalikan berkas pencalonan Bacaleg. KPU mengembalikan berkas-berkas pancalonan Bacaleg, kata Fauzan untuk dilengkapi. Bukan karena dia tak mengundurkan diri dari jabatannya saat ini. ‘’Silakan nanti saya kira KPU bisa bersurat ke saya.

Bahwa saya dengan menjadi Ketua BPPD dicabut hak politik saya. Dasarnya apa. Saya ingin tahu. Perbedaannya dengan menteri apa. BPPD itu pembantu gubernur kalau di tingkat provinsi. Karena gubernur tidak bisa langsung (promosi). Begitu juga di kabupaten, BPPD pembantu bupati,” terangnya.

Fauzan menambahkan, sumber pendanaan BPPD NTB, salah satunya dari APBD. Namun, ia mengatakan sumber pendanaan dari APBD tersebut bukan satu-satunya. Pihaknya akan menggali sumber-sumber pendanaan lainnya yang bersumber dari swasta. Fauzan menegaskan, dirinya tak akan mengundurkan diri sebagai Ketua BPPD NTB meskipun sudah mencalonkan diri sebagai Bacaleg DPRD NTB dari Nasdem.

“Saya tidak mengundurkan diri, sesuai aturan saja. Kalau dicoret KPU, ndak masalah.

Kalau KPU yang mencoret sebagai wasit politik,” tandasnya.

Pada 18 Juli 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden

dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye.

Menurut PP ini, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, aparatur sipil negara, anggota TentaraNasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kemudian direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara (BUMN) dan/ atau badan usaha milik daerah (BUMD), atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau anggota DPRD. Aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara (BUMN) dan/atau badan usaha milik daerah (BUMD). Atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, tidak dapat mengajukan pengaktifan kembali.

Ketentuan mengenai kewajiban mengundurkan diri itu juga berlaku terhadap para pejabat tersebut di atas apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPD, dan tidak dapat ditarik kembali, serta tidak dapat mengajukan pengaktifan kembali. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Berdasarkan bunyi pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 19 Juli 2018.(nas)

NTB Bertekad Jadi Laboratorium Toleransi Dunia Dari Hal. 1 Singapura, Brunei Darusslam, dan Timor Leste. Sebagai tamu kehormatan adalah Grand Mufti Mesir, Prof. Dr. Syeikh Syauqi Ibrahim dan Rektor Universitas Al Azhar Mesir, Prof. Dr. Al Mahrashawi.

“Kita berharap salah satu rekomendasi dari konferensi ini adalah menjadikan NTB sebagai pusat pengembangan nilai toleransi antarumat beragama, suku dan bangsa. Karena umat ini akan tenang jika nilai toleransi kuat,’’ katanya.

Melalui kegiatan konferensi ini, konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah mau-

pun di negara-negara lainnya seperti Myanmar tidak terjadi lagi. Oknum-oknum yang merusak toleransi diharapkan dapat menyadari betapa pentingnya toleransi antarumat beragama, antarsuku bangsa dalam bernegara.

“Dengan keberhasilan menjadikan NTB sebagai Best Halal Tourism, kita siap menerima tamu dari berbagai negara apapun latar belajang agama, suku dan bangsanya. Ternyata tingkat kedatangan wisatawan tinggi. Berarti orang luar sudah merasa yakin, nyaman bahwa tolerani di sini sangat tinggi,” tandas Ketua Badan Promosi Pariwisata daerah (BPPD) NTB ini. (nas)

Semua Masuk APBD-P Dari Hal. 1 “Dalam rancangan itu, seluruhnya 40 persen dari Rp469 miliar atau Rp187,6 miliar masuk KUA PPAS Perubahan.

TAPD yang memasukkan,’’ kata Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM dikonfirmasi di Kantor Gubernur, kemarin.

Jika pendapatan atau penerimaan dari PT. DMB hanya sebesar 50 persen yang dimasukkan dalam KUA PPAS perubahan 2018, kata Chairul, maka defisit APBD Perubahan masih cukup besar. Seperti diketahui, Pemprov mengalami defisit anggaran lebih dari Rp 300 miliar dalam APBD Perubahan 2018.

Untuk menutupi defisit anggaran ini, Sekda selaku Ketua TAPD sudah membuat telaahan kepada gubernur. Ada beberapa opsi yang akan diambil.

Antara lain, pendapatan dari DMB ditargetkan seluruhnya masuk APBD perubahan.

Kemudian melakukan rasionalisasi kegiatan atau proyek pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang nilainya mencapai Rp25,5 miliar lebih. Selain itu, Pemprov juga akan menunda pemberian penyertaan modal kepada PT. Bank NTB yang direncanakan sebesar Rp60 miliar lebih.

Dengan target penerimaan dari PT. DMB sebesar itu apakah akan membuat perusahaan daerah itu akan dibubarkan? Chairul tak menjawab. Ia hanya mengatakan bahwa semua hasil dana penggantian investasi dari PT. DMB yang merupakan bagian Pemprov ditargetkan masuk dalam

rancangan KUA PPAS Perubahan 2018.

Mengenai nasib PT. DMB, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB ini mengatakan masih dilakukan kajian oleh tim independen sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) beberapa waktu lalu. Dimana, tim yang dibentuk PT. DMB diberikan waktu selama 21 hari untuk melakukan kajian.

Hasil kajian tim tersebut selanjutnya akan diserahkan ke tiga pemegang saham, yakni Pemprov NTB, Pemda Kabupaten Sumbawa dan Pemda Kabupaten Sumbawa. ‘’Kami sendiri provinsi belum membahas. Kita akan bahas diinternal provinsi. Kami diinternal akan mengkaji hasil kajian itu,’’ katanya.

Sebelum RUPS Luar Biasa yang direncanakan dalam waktu dekat ini, kajian tersebut akan dikaji diinternal Pemprov. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan ke RUPS LB. “Kita belum dilihat hasil kajiannya, belum dibahas,” sambungnya.

Direktur PT. DMB, H. Andy Hadianto, SH, MM mengatakan, hasil kajian tim independen yang telah dibentuk akan dipaparkan kepada seluruh pemegang saham di luar RUPS. Setelah itu, akan dibahas dalam RUPS LB oleh ketiga pemegang saham mengenai nasib DMB tersebut.

Apakah DMB akan tetap lanjut atau dibubarkan? Andy mengatakan, tergantung dari hasil kajian tersebut. ‘’Saya ndak boleh membuat kesimpulan.

Yang pasti, saya masih merahasiakan, menjaga indepensi tim analisis,’’ katanya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 25 Juli 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257