HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SELASA, 25 JUNI 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 86 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
NTB dan Uzbekistan Jalin Kerjasama Pengembangan Wisata Halal Mataram (Suara NTB) Komitmen Pemprov NTB untuk menghadirkan banyak investor di daerah terus digenjot. Setelah menggelar temu bisnis di Paris, dalam rangka mempromosikan potensi pertanian dan wisata, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd menerima delegasi dari Uzbekistan, yang dipimpin Second Secretary of Ambassy of Uzbekistan for Indonesia, Muzaffar S. Abdulazimov, di ruang kerjanya, Senin (24/6). Kehadiran delegasi dari Uzbekistan itu dalam rangka membangun kerjasama antara Pemprov NTB dan Uzbekistan, khususnya Provinsi Bukhara. Ke dua daerah ini sama-sama sepakat untuk menjalin kerjasama bidang wisata halal atau halal tourism. Kesepakatan itu tertuang dalam Letter Of Intent (LOI) yang ditandatangani Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah dan First Deputy Director of Bukhara Regional Department for Tourism Development, Oy Bek O. Khakimov. NTB dan Bukhara, sebagai daerah yang mayoritas muslim itu, dalam salah satu
kesepakatannya, akan saling mempromosikan sejumlah potensi wisata halal yang dimiliki ke dua daerah ini. Selain itu, pembangunan sejumlah infrastruktur seperti hotel, juga akan menjadi perhatian ke dua daerah tersebut. ‘’Uzbekistan dan Indonesia, khususnya NTB memiliki banyak kesamaan. Baik itu budaya, agama bahkan ada sejumlah kosa kata yang sama dengan Uzbekistan,’’ kata Muzaffar S. Abdulazimov. Untuk tahap awal kerjasama ini, pihak Uzbekistan akan mempelajari pengelolaan wisata halal yang ada di NTB. Sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia, NTB merupakan daerah yang tepat. Sehingga, dalam perkembangannya ke depan, akan banyak wisatawan Uzbekistan yang datang ke NTB atau sebaliknya. Dengan pengelolaan yang baik di NTB ini, Uzbekistan bisa belajar dan menerapkan seluruh sistem pengelolaan wisata halal di Bukhara. ‘’Kami punya direct fligt dari Jakarta ke Taskins, Uzbekistan,’’ katanya. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/humasntb)
LOI - Penandatanganan Letter Of Intent (LOI) antara Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah dan First Deputy Director of Bukhara Regional Department for Tourism Development, Oy Bek O. Khakimov terkait kerjasama pengembangan wisata halal.
15.069 Korban Gempa di Kota Mataram dan KSB Segera Terima Jadup
(Suara NTB/nas)
T. Wismaningsih Dradjadiah
Mataram (Suara NTB) Kementerian Sosial (Kemensos) segera melakukan pencairan dana dana bantuan jaminan hidup (Jadup) kepada 15.069 korban gempa yang ada di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Pencairan Jadup kemungkinan akan dilakukan pekan ini karena pembuatan nomor rekening penerima sudah rampung. ‘’Kota Mataram dan KSB akan segera turun jadupnya.
Rekening sudah jadi,’’ kata Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, Dra. T. Wismaningsih Dradjadiah dikonfirmasi, Senin (24/6) siang. Ia menjelaskan pencairan bantuan Jadup untuk korban gempa di Kota Mataram dan KSB tersebut masuk tahap I. Dana bantuan jadup tahap I cair sebesar Rp11,459.400.000 un-
tuk korban gempa di empat kabupaten/kota. Sebanyak 3.380 korban gempa di Lombok Barat sudah menerima Jadup sebesar Rp2,028 miliar. Kemudian sebanyak 650 korban gempa di Lombok Tengah telah menerima Jadup sebesar Rp390 juta. Sedangkan Jadup sebesar Rp4.585.200.000 akan segera cair untuk 7.642
korban gempa di Kota Mataram. Jadup sebesar Rp4.456.200.000 akan segera cair untuk 7.427 korban gempa di KSB. Sementara itu, sebanyak 861.042 korban gempa datanya sedang diusulkan ke Kemensos untuk pencairan Jadup tahap II sebesar Rp516.625. 200.000. Tersebar di tujuh kabu-
paten/kota, yakni Kota Mataram sebanyak 1.249 jiwa dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp749.400.000. Kemudian Lombok Barat sebanyak 149.392 jiwa dengan kebutuhan anggaran Rp89.635.200. 000, Lombok Tengah sebanyak 285.508 jiwa dengan kebutuhan anggaran Rp171.304.800.000. Bersambung ke hal 15
Bupati Lobi Pusat
Kemenkes Siap Bantu Anggaran Pembangunan RSUD Baru Sumbawa
TO K O H Alami Kekeringan Ekstrem
tan, Senin (24/6) kemarin. Namun untuk merampungkan pembangunan RSUD baru yang ditargetkan 2020, masih membutuhkan anggaran ratusan miliar rupiah. Sehingga bupati akan berjuang untuk melobi dana pusat. Kemenkes pun menyambut harapan bupati dan berkomitmen akan membantu pembangunan RSUD baru ini sesuai dengan kebutuhan. Bupati dalam groundbreaking
BATU PERTAMA - Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ina Rosalina Padan dan Bupati Sumbawa, H.M.Husni Djibril saat peletakan batu pertama RSUD baru Sumbawa.
(Suara NTB/arn)
PREDIKSI Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi, NTB salah satu provinsi yang akan mengalami kekeringan kategori ekstrem. Dari hasil monitoring Hari Tanpa Hujan (HTH), NTB tidak diguyur hujan berturut turut selama 60 hari kedepan. Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG RI, Dodo Gunawan menyebut, HTH selama 60 hari menunjukkan kekeringan panjang. “60 HTH di NTB ini masuk dalam kategori kekeringan ekstrem,” kata Dodo Guawan kepada Suara NTB, Senin (24/6). Sesuai hasil monitoring HTH, update dasarian I (10 hari) Juni 2019, sebagian besar wilayah NTB menunjukkan pada kategori sangat panjang antara 31 sampai 60 hari. Bersambung Dodo Gunawan ke hal 15
Sumbawa Besar (Suara NTB) Di bawah kepemimpinan Bupati Sumbawa H.M. Husni Djibril B.Sc dan Wakil Bupati, Drs. H. Mahmud Abdullah, pembangunan rumah sakit baru, relokasi RSUD Sumbawa kini akhirnya terwujud dengan peletakan batu pertama oleh Kementrian Kesehatan (Kemenkes) RI yang diwakili Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Dirjen Pelayanan Keseha-
RSUD, menyatakan Pembangunan RSUD Sumbawa tahap pertama tahun ini dengan biaya yang tersedia Rp 35.127.888.000. Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki, Pemkab akan mengusulkan anggaran ke pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 224.726.766.025 untuk pembangunan 2020. Sedangkan dari APBD KabupatenSumbawa dianggarkan sebesar Rp 100. 000.000.000. Dengan total anggaran yang dibutuhkan hingga pembangunan tuntas sekitar Rp350 miliar. Artinya, anggaran yang dibutuhkan masih sangat besar. Bersambung ke hal 15
Ketua DPRD Minta Disdik Kota Mataram Sukseskan PPDB 2019
(Suara NTB/ist)
KO M E N TTAA R
KETUA DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., meminta agar PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) untuk tahun 2019 menjadi perhatian sungguh-sungguh Disdik (Dinas Pendidikan) Kota Mataram beserta seluruh jajarannya. Termasuk seluruh sekolah agar full team memberikan perhatian se-
TAPD Lakukan Pemetaan PEMPROV NTB menggelar rapat tertutup di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin (24/6) membahas defisit anggaran dalam RAPBD Perubahan 2019. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang memetakan belanja-belanja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum atau kurang prioritas. Selanjutnya, anggaran tersebut akan diarahkan untuk membiayai program-program prioritas tahun 2019 ini. Sekretaris TAPD NTB, H. Zainul Islam mengatakan belum ada pemangkasan anggaran OPD. Ia mengatakan masih dilakukan pemetaan di seluruh OPD. ‘’Ada semacam penataan (Suara NTB/dok) kembali program-program. MungH. Zainul Islam kin yang belum prioritas, diarahkan untuk yang lebih prioritas. Kan masih ada enam bulan anggaran 2019,’’ kata Zainul dikonfirmasi usai rapat tertutup di Kantor Gubernur, Senin (24/6) siang. Bersambung ke hal 15
cara ekstra kinerja. Hal ini mengingat potensi terjadinya masalah, selalu ada. Jika tidak ditangani maksimal, akan menimbulkan
’’
masalah yang lebih kompleks. Meskipun publik memahami kalau PPDB dengan sistem zonasi plus ini merupakan kebijakan dari kementerian pen-
didikan nasional. ‘’Oleh karena itu, untuk meminimalisir masalah, Bersambung ke hal 15
Segala hal yang bersifat negatif terhadap sistem PPDB, jadikan catatan dan bahan rekomendasi H. Didi Sumardi, SH untuk perbaikan kedepannya’’ (Suara NTB/ist)
Padukan dengan RPJMD Provinsi-RPJMN
(Siara NTB/her)
Pemda Lobar Target Tuntaskan RPJMD 2019-2024 Lebih Awal Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar)melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menargetkan mampu menyelesaikan lebih awal rancangan RPJMD 2019-2024 dengan visi Lobar Mantap (Amanah, Sejahtera dan Berprestasi). Sebagai salah satu tahapan akhir dari penyusunan RPJMD sebelum dibawa ke Dewan untuk disahkan menjadi Perda, Senin (24/6) kemarin Bappeda menggelar Musrenbang Rancangan RPJMD Kabupaten Lobar tahun 2019-2024 dengan tujuan menyepakati tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Di samping itu, Musrenbang ini bertujuan menyepakati strategi arah kebijakan, program prioritas serta indikator pembangunan daerah. Bersambung ke hal 15 H. Fauzan Khalid
(Siara NTB/her)
SAMBUTAN - Kepala Bappeda Dr. H. Baehaqi saat memberikan sambutan pada acara Musrenbang Rancangan RPJMD Kabupaten Lobar tahun 2019-2024.
SUARA MATARAM
SUARA NTB Selasa, 25 Juni 2019
Halaman 2
Tiga Tahun BRT Masih Mangkrak Minta Masukan Kaling SEBAGIAN besar kelurahan telah mengajukan pencairan dana kelurahan tahap pertama. Pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kualitas sarana – prasarana jadi prioritas. Pelaksanaan program perlu meminta masukan kepala lingkungan (kaling). Lurah Mataram Timur, H. Mustaal menyampaikan, sejauh ini pencairan dana kelurahan sedang disusun oleh bagian perencana kelurahan. Dijadwalkan Selasa (25/6) hari ini, akan diajukan ke tingkat kecamatan untuk diverifikasi. Selanjutnya, usulan akan diserahkan ke Badan Keuangan Daerah (BKD). Harapannya, surat perintah pencairan dana (SP2D) segera dike(Suara NTB/dok) luarkan. “Rencana besok H. Mustaal (hari ini, red) kita ajukan,” kata Mustaal dikonfirmasi, Senin (24/6). Diakui pengajuan pencairan dana kelurahan terkesan terlambat. Hal ini dikarenakan penyusunan program mengedepankan prinsip kehati – hatian. Mustaal tidak menginginkan penggunaan dana tak tepat sasaran, sehingga menimbulkan persoalan di kemudian hari. Eksekusi program pun perlu masukan dari kepala lingkungan. Kaling kata dia, mengetahui kondisi masyarakat secara langsung, sehingga perumusan program bisa lebih akurat. “Kita akan minta masukan dari kaling,” ucapnya. Sesuai petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis (Juklak – Juknis) dana kelurahan diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kualitas sarana – prasarana di lingkungan. Pemberdayaan masyarakat sifatnya berupa pelatihan, pengembangan bakat minat masyarakat serta sosialisasi. Sementara, perbaikan kualitas fisik bisa berupa perbaikan drainase, rabat jalan, perbaikan jalan lingkungan atau sejenisnya. “Aturannya untuk pemberdayaan dan perbaikan sarana – prasarana,” jawabnya. Disampaikan Mustaal, dana kelurahan merupakan barang baru. Oleh karena itu, pengelolaannya perlu mengedepankan prinsip kehati – hatian. Prinsip kehati – hatian dimaksud, pelaksanaan program sesuai hasil musyawarah kelurahan, melibatkan kecamatan selaku pengawasan. Serta intens berkomunikasi dengan Badan Keuangan Daerah, Bagian Layanan Pengadaan serta Inspektorat Kota Mataram. “Kita harapkan supaya dana kelurahan bisa sukses,” demikian kata dia. (cem)
Destinasi Wisata Belum Maksimal PENATAAN destinasi wisata Kota Mataram dinilai belum maksimal. Penilaian ini disampaikan oleh Fraksi GNB (Gerakan Nurani Bangsa) dalam pemandangan umum fraksinya menanggapi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2018. Ketua Fraksi GNB DPRD Kota Mataram, Sang Ketut Deresta yang dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (24/6) mengungkapkan, kondisi destinasi wisata di Kota Mataram belum maksimal. Dia mencontohkan, destinasi Taman Wisata Loang Baloq. ‘’Saya pernah turun ke Loang Baloq, ingin tahu bentuknya seperti apa, kondisi sekarang ternyata memang betul-betul belum maksimal,’’ akunya. Selain kebersihan yang belum memadai, penerangan di Loang Baloq juga dinilai masih sangat minim. Menurut politisi Hanura ini, bicara masalah pariwisata, sangat erat kaitannya dengan kebersihan, kenyamanan dan keamanan. Salah satu hal yang cukup mengusik kenyamanan pengunjung di destinasi wisata yang ada di Kota Mataram, lanjut Deresta, adalah pemberlakuan tarif parkir yang semena-mena. ‘’Saya parkir di sana Rp5.000. Padahal kan biasanya Rp2.000. Lalu ke mana larinya kelebihan uang parkir itu,’’ tanyanya. Karena, kalau pengelola beralasan kelebihan uang parkir untuk biaya pemeliharaan, sulit dipercaya. Kondisi objek wisata tersebut sangat jauh dari pemeliharaan yang layak. Tidak hanya di Taman Wisata Loang baloq, di objek-objek wisata lainnya seperti udayana, Taman Selagalas dan lain sebagainya juga bernasib sama. Oleh karena itu, anggota dewan dari Dapil Mataram - Sekarbela ini berharap Pemkot Mataram melakukan upaya-upaya untuk memaksimalkan kondisi di destinasi wisata Kota Mataram. Pada bagian lain, Deresta juga menyarankan Pemkot Mataram melalui Dinas Pariwisata dan juga Badan Promosi Pariwisata Kota Mataram untuk meningkatkan promosi-promosi pariwisata. ‘’Supaya manfaat jasa pariwisata ke depan bisa lebih meningkat,’’ katanya. Diakui Deresta, sektor pariwisata memang sempat terpukul akibat gempa Agustus tahun lalu. Begitu pariwisata akan memulihkan kondisinya, disusul dengan kenaikan harga tiket pesawat. Dia memberi catatan bahwa kegiatan sosialisasi maupun promosi pariwisata ke luar daerah harus juga diimbangi dengan penataan destinasi wisata yang ada. ‘’Jangan sampai orang sudah datang jauh-jauh ke Mataram, harga tiket mahal, tahu-tahu sampai di sini tidak ada yang menarik. Akhirnya nanti mereka bisa bergeser ke daerah lain seperti Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur maupun Lombok Utara,’’ ujarnya. Untuk itu, Pemkot Mataram diminta menggarap sektor pariwisata ini lebih serius. ‘’Akan lebih baik kalau Pemkot Mataram menata terlebih dahulu destinasi wisata yang ada, sebelum akhirnya melakukan promosi hingga ke luar daerah,’’ sarannya. Dewan juga tidak ingin anggaran terbuang sia-sia karena memang di dalam daerah sendiri tidak dipersiapkan destinasi Sang Ketut Deresta wisata tersebut dengan maksimal. (fit) (Suara NTB/fit)
Mataram (Suara NTB) Bus angkutan dalam kota atau bus rapid transit (BRT) genap tiga tahun mangkrak. Pemerintah tak memiliki anggaran untuk mengoperasikannya. Sementara, fasilitas pendukung seperti halte telah disiapkan di sejumlah titik di Kota Mataram. Bus bantuan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan terlihat parkir di halaman Kantor Perum Damri di Jalan TGH. Faisal, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya. Bus itu sebelumnya, sempat dioperasikan melayani rute Mataram – Senggigi dan sebaliknya. Serta menjadi bus angkutan siswa di pusat kota pada jam – jam tertentu. Keberadaan BRT ini justru dianggap mengganggu angkutan kota. Tahun 2016 lalu, para sopir angkot menolak pengoperasian bus tersebut. Bahkan, sopir angkot melakukan demonstrasi di Kantor Dinas Perhubungan Kota Mataram pada awal Januari 2017 lalu. Sejak didemo, BRT tak lagi beroperasi. Sempat diakhir tahun, Perum Damri melayani beberapa rute. Tetapi terkesan menghabiskan anggaran yang telah dialokasikan oleh Dinas Perhubungan NTB. Bahkan, 10 dari 25 bus bantuan pemerintah pusat ditarik dan dialihkan ke Bandung, Jawa Barat. Dikonfirmasi mengenai mangkraknya BRT, Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. M. Saleh berdalih,
kewenangan mengoperasikan BRT berada di Pemerintah Provinsi NTB dalam hal ini Dinas Perhubungan. Secara kewenangan masing – masing daerah memiliki tanggungjawab berbeda. Sebagai contoh, pemerintah pusat memberikan bantuan bus, pemerintah provinsi menyiapkan anggaran operasional, Perum Damri sebagai operator dan Pemkot Mataram menyiapkan fasilitas dan trayek. “Kalau operasinya kewenangan pemprov. Kalau kami sudah menyiapkan fasilitasnya,” kata Saleh ditemui, Senin (24/6). Bus bantuan pemerintah itu di tahun 2018 sempat ingin dioperasikan kembali melalui dana sharing Pemprov NTB dan Pemkot Mataram. Karena bencana alam, anggaran dialihkan untuk penanganan bencana. Saleh tak membantah 10 unit bus telah ditarik atau dialihkan untuk melayani masyarakat di Bandung, Jawa Barat. “Iya, sekarang tersisa 15 unit,” sebutnya. Keinginan mengambilalih BRT oleh Pemkot Mataram, untuk melayani masyarakat. Saleh mengatakan, perlu dilakukan ka-
(Suara NTB/cem)
MANGKRAK – Bus yang merupakan bantuan Kementerian Perhubungan diduga mangkrak. Bus tersebut hanya diparkir di halaman Kantor Perum Damri di Jalan TGH. Faisal. Perlu keseriusan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menghidupkan kembali moda transportasi murah dan nyaman bagi masyarakat. jian. Termasuk berkomunikasi dengan organisasi angkutan darat (Organda). Jangan sampai BRT beroperasi justru dikecam oleh sopir angkot.
Tambahan APBD Perubahan Mencapai Rp120 Miliar Mataram (Suara NTB) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram, segera merampungkan kerangka umum anggaran – plafon penggunaan anggaran sementara (KUA – PPAS). Tambahan pada APBD Perubahan 2019 mencapai Rp120 miliar. Tambahan anggaran berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) Rp22 miliar, sisa lebih penghitungan anggaran (Silpa) APBD 2018 Rp97 miliar serta pendapatan sah lainnya. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Drs. H. M. Syakirin Hukmi menyampaikan, penyusunan rancangan KUA – PPAS APBD Perubahan segera dirampungkan.
H. M. Syakirin Hukmi
TAPD merumuskan rincian tambahan anggaran yang berpeluang akan didistribusikan ke masing – masin organisasi perangkat daerah (OPD). Sumber tambahan anggaran perubahan berasal dari DBHCHT, Silpa dan pendapatan sah lainnya mencapai Rp120 miliar lebih. “KUA – PPAS kemungkinan besok (hari ini, red) sudah selesai. Kita tinggal merincinkan saja,” kata Syakirin dikonfirmasi Senin (24/6). Syakirin tidak merincikan ke OPD mana saja pendistribusian tambahan anggaran tersebut. Tetapi, masing – masing pimpinan OPD menyerahkan dokumen tambahan anggaran dengan nilai bervariasi. “Kalau itu ndak hafal saya. Semuanya ada di Bappeda,” klaimnya. Pasca KUA – PPAS selesai dibahas, TAPD akan mengundang seluruh pimpinan OPD. Tidak semua kebutuhan mereka diakomodir. Tim akan melihat skala prioritas kebutuhan anggaran. Jika dianggap mendesak maka ada diberikan tambahan. Dan, sebaliknya anggaran tidak akan ditambah bila dianggap memiliki urgensi. Syakirin kembali mengulas, sumber tambahan anggaran paling banyak berasal dari Silpa 2018 lalu mencapai Rp97 miliar. Silpa ini relatif besar karena adanya efisiensi belanja serta sumber pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), penyertaan modal Bank NTB serta PDAM Giri Menang. “Silpa besar karena ada efisiensi belanja,” tambahnya. Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito tak memberikan keterangan terkait pembahasan APBDP yang digelar secara tertutup di ruang kerjanya tersebut. Pengakuannya, pembahasan belum selesai dan akan ada rapat tindaklanjut. (cem)
(Suara NTB/cem)
Pembebasan Lahan Tegal-Gontoran Terancam Batal Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram kembali menggelar rapat ketiga pembebasan lahan untuk pembangunan ruas jalan dari Lingkungan Tegal, Kelurahan Selagalas menuju Lingkungan Gontoran, Kelurahan Bertais. Pemilik lahan menolak harga ditawarkan pemerintah. Pembebasan lahan terancam dibatalkan. Rapat dipimpin Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura dihadiri Kasi Datun Kejaksaan Negeri Mataram, Agus Ary Artha, Kepala Bidang Aset, Nengah serta pemilik lahan di dua lingkungan. Mega, anak pemilik lahan menuturkan, belum mau melepas lahan miliknya. Harga ditawar oleh pemerintah dinilai terlalu rendah. Sedangkan, harga pasaran di sana Rp100 juta – Rp120 juta/are. “Ditawar Rp79 juta/are. Tanah ibu saya persis di pinggir jalan,” kata Mega ditemui usai mengikuti rapat tertutup di ruang Asisten I Setda Kota Mataram, Senin (24/6). Lahan milik orangtuanya
sekitar satu hektar lebih. Yang terdampak terhadap rencana pembebasan lahan tersebut sekitar 28 are. Mega menegaskan, orangtuanya akan melepas tanah miliknya bila harganya sesuai dengan harga pasaran. Berbeda halnya dengan H. Lukman. Sebelumnya, ia menolak rencana pembebasan lahan karena harga tidak sesuai dengan perkiraannya. Dalam rapat ketiga, ia memutuskan melepas lahan miliknya seluas 5 are dengan harga per are Rp27 juta. “Iya, sekarang setuju. Karena ini program pemerintah,” ucapnya. Lukman pun mengharapkan pembayaran tanah segera dicairkan. Sementara itu, Mahmuddin mengatakan, perkembangan pembebasan lahan Tegal – Gontoran sempat dipertanyakan oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Pihaknya melaporkan dari hasil rapat kedua dari 17 pemilik tanah. Delapan orang tidak setuju dengan harga ditawarkan sesuai perhitungan tim appraisal.
Adanya masyarakat yang tidak setuju dibebaskannya lahan tersebut, Walikota kata Mahmuddin, meminta pembebasan lahan dibatalkan. “Pak Wali minta kalau ada satu warga yang tidak setuju, maka pembebasan lahannya dibatalkan,” ucapnya. Hasil rapat ketiga dinilai ada perkembangan dari pertemuan sebelumnya. Dari tiga pemilik lahan, dua di antaranya tidak hadir dengan alasan sakit dan masih bekerja. Dan, satu pemilik lahan lainnya atas nama Ramesah ngotot tidak setuju dengan harga ditawar pemerintah. “Warga yang sakit ini langsung dari Kejaksaan datang memastikan setuju atau tidaknya lahannya dibebaskan,” ucapnya. Sedangkan, pemilik lahan tetap menolak diberikan tenggat waktu hingga siang kemarin untuk memberikan kepastian. Terkait rencana pembayaran dititip melalui proses pengadilan, Mahmuddin mengatakan, pemerintah mengedepankan persuasif dengan pemilik lahan. (cem)
Di satu sisi, Saleh menyampaikan, sopir angkot sebenarnya perlu berbenah. Karena, masyarakat tidak bisa dipaksa dan berhak memilih moda
transportasi diinginkan. “Kalau angkot kondisinya tetap begini. Iya, ndak mungkin pelajar atau masyarakat mau naik,” demikian kritiknya. (cem)
Semarakkan Harganas
DPPKB Kembali Beri Pelayanan KB Gratis di Gegutu Timur Mataram (Suara NTB) Sudah menjadi tradisi tiap tahunnya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana turut serta menyemarakan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke XXXVI tingkat Provinsi NTB yang akan diselenggarakan tanggal 29 Juni. Untuk menyemarakkan kegiatan tersebut diberikan pelayanan KB gratis bagi masyarakat di Lingkungan Gegutu Timur, Kelurahan Bertais. Bakti sosial berupa pelayanan KB gratis bekerjasama dengan BKKBN Perwakilan NTB, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) serta para kader. Kepala DPPKB Kota Mataram, Drs. Sutrisno menyampaikan, pelayanan KB gratis dalam rangkaian Harganas yang diperingati setiap tanggal 29 Juni. Kegiatan serupa dilaksanakan secara serentak di masing – masing kabupaten/kota se – NTB. “Pelayanan KB gratis sebagai rangkaian Harganas ke XXXVI,” kata Sutrisno, Senin (24/6). Pelayanan KB gratis, DPPKB menurunkan mobil pelayanan keliling guna mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Sutrisno menambahkan, pelayanan KB melibatkan IBI, penyuluh KB dan kader KB. Selain itu, pihaknya juga memberikan sosialisasi, konseling, informasi, edukasi, ad-
vokasi dan penggerakan kepada masyarakat akan artinga pentingnya program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. “Selain pelayanan KB. Kita juga memberikan konseling gratis ke masyarakat,”tambahnya. Sutrisno menekankan, suksesnya program KKBPK tidak terlepas dari peran serta stakeholder atau pihak terkait yang memiliki komitmen mendukung program pemerintah. Terutama tokoh agama, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda memiliki andil dan kunci sukses setiap pelaksanaan program. Pada pelayanan KB gratis, sebanyak 23 akseptor menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang. Dan, 17 akseptor menggunakan pelayanan KB berupa pil dan suntik. Selain itu, pihaknya juga memberikan pendampingan terutama bagi pasangan usia subur (PUS) terhadap pentingnya pengaturan kelahiran, agar menghasilkan anak yang sehat dan berkualitas. “Sehingga, kegiatan semacam ini akan terus dilakukan yang sasaranya difokuskan pada keluarga – keluarga prasejahtera, sehingga mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Mataram,” demikian kata Sutrisno. (cem/*)
(Suara NTB/ist)
PELAYANAN GRATIS - Kepala DPPKB Kota Mataram, Sutrisno berfoto bersama dengan penyuluh KB, kader KB dan IBI Kota Mataram saat memberikan pelayanan KB gratis dan penyuluhan konseling ke masyarakat di Lingkungan Gegutu Timur, Kelurahan Rembiga, Senin (24/6). Kegiatan ini sebagai rangkaian menyemarakkan Harganas ke XXXVI.
Walikota Evaluasi Pencairan Dana Kelurahan Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengevaluasi perkembangan pencairan dana kelurahan tahap pertama. Penggunaan dana diwanti – wanti tidak menimbulkan persoalan. Evaluasi menyeluruh terkait dana kelurahan di ruang kerja Walikota Mataram, Senin (24/6) dihadiri oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Drs. H. M. Syakirin Hukmi, Kepala Badan Peren-
canaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ir. H. Amiruddin, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Ir. M. Suryadi, Inspektur Inspektorat Lalu Alwan Basri dan Kepala Bagian Pemerintahaan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana serta enam camat se – Kota Mataram. Rapat khusus ini kata Putu, diminta langsung oleh Walikota mengevaluasi secara menyeluruh pencairan dana kelurahan. “Selesai apel
semua dikumpulkan Pak Wali. Beliau mengevaluasi serapan dana kelurahan,” kata Putu. Berdasarkan laporan dari BKD, sebagian besar kelurahan telah mengajukan permohonan pencairan anggaran sejak Jumat (21/6) pekan kemarin. Pengajuan ini mulai diproses Senin (24/6). Walikota sambung Putu, menekan bahwa dana kelurahan jangan sampai menimbulkan persoalan kedepannya. Sebab, ia
adalah salah satu kepala daerah yang mendengung-dengungkan agar pemerintah pusat memberikan anggaran bagi kelurahan. Oleh karena itu organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat harus mengawasi pelaksanaan dana tersebut. “Pak Wali tadi juga menekankan supaya jangan sampai dana kelurahan menimbulkan persoalan,” kata Putu mencontohkan. Di satu sisi, Putu mengapresiasi Kelurahan
Karang Taliwang telah mulai mengeksekusi program yang bersumber dari dana kelurahan. Program itu adalah pelatihan tata rias bagi kader dan Tim Penggerak PKK kelurahan. Langkah Kelurahan Karang Taliwang diharapkan sebagai pembuka agar kelurahan lain melaksanakan program yang sama. Terutama dari aspek pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan peningkatan skill atau program lainnya. (cem)
SUARA NTB Selasa, 25 Juni 2019
Pemprov Didesak Segera Tetapkan Kuota Taksi ”Online” Mataram (Suara NTB) – Asosiasi taksi online meminta Pemprov NTB menyegerakan penetapan kuota jumlah taksi online yang diperbolehkan beroperasi. Mendesak penetapan dilakukan untuk mengurangi persaingan yang tidak sehat. Jumlah taksi online, kata Ketua Asosiasi Taksi Online Lombok, Wahyudi Wirakarsa diperkirakan di atas 750 mitra. Idealnya, jumlah mitra untuk melayani kebutuhan pelanggan sebanyak 300 mitra, hingga 400 mitra. Jumlah taksi online dikatakan telah over load. Hal ini terjadi akibat di awal-awal (Suara NTB/bul) masuknya taksi dengan peWahyudi Wirakarsa mesanan layanan melalui aplikasi ini, bonus yang ditawarkan oleh aplikasi cukup menggiurkan. Tidak sedikit mitra yang kemudian berspekulasi mencicil kendaraan roda empat untuk ikut terlibat di dalamnya. Tidak sedikit pula mitra yang memilih mengundurkan diri dari pekerjaan tetapnya, lalu kemudian beralih profesi menjadi pengemudi taksi online. “Karena awal-awalnya menggiurkan, dan bonusnya besar bagi yang mencapai target penumpang. Sekarang aplikasi mengurangi besaran reward. Kan kasian kawan-kawan yang sudah mengundurkan diri dari pekerjaan tetapnya, atau yang sudah kredit kendaraan,” kata Wahyudi. Adalagi soal pengkotak-kotakan wilayah yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan taksi online melayaninya. Di Bandara, Pelabuhan Lembar Lombok Barat, Pelabuhan Bangsal Lombok Utara, dan Pelabuhan Kayangan Lombok Timur, dan Senggigi Lombok Barat, Terminal Mandalika Kota Mataram. Taksi online tidak diperkenankan menjemput dan mengantarkan penumpang ke wilayah-wilayah tersebut. Dengan alasan telah dilayani oleh kendaraan travel yang sudah ada di wilayah itu. Tidak jarang mitra taksi online dipersekusi oleh kelompok-kelompok tertentu. Kata Wahyudi, kepada siapa mitra akan mengadu ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Siapa yang menjadi penengah, di sanalah peran pemerintah. “Ketika ada kuota yang telah ditetapkan oleh daerah, maka harapan kita tidak ada lagi ada zona merah. Dan Dinas Perhubungan bisa memediasi jika terjadi perselisihan di lapangan,” demikian Wahyudi. Dengan banyaknya jumlah mitra ini, mitra tak lagi menggunakan jam kerja ideal misalnya 8 sampai 10 jam bekerja sehari. Tidak sedikit yang bekerja hingga 24 jam. Karena banyaknya pesaing untuk mendapat penumpang, dan kejar target setoran. Dikhawatirkan pengemudi yang bekerja non stop dan tidak fit berpotensi memicu kerugian bagi pengemudi dan penumpang (terjadi kecelakaan). Soal kuota ini, telah seringkali di sampaikan kepada pemerintah provinsi melalui Dinas Perhubungan. Sampai saat ini belum ada respon, belum ada eksekusi. Lantas bagaimana dengan kewajiban taksi online? Wahyudi menerangkan, pada 18 Juni 2019, Permenhub Nomor 118 tahun 2018 telah berlaku. Kementerian Perhubungan merilis regulasi tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus atau taksi online pada 18 Desember lalu. Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 118 Tahun 2018 itu mengatur tarif, promo, hingga tentang pembekuan akun mitra pengemudi. Pada pasal 3 ayat 2 disebutkan, tarif taksi online ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya langsung dan tidak langsung. Besaran tarif tersebut menurut pasal 22 ayat 3, besaran tarif ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai wilayah operasi. seluruh stakeholders telah dipanggil oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTB terkait hal itu. Bahwa semua telah diminta untuk menyamakan tarif. Acuannya, Tarif Dasar Bawah (TDB) sebesar Rp3.700/Km dan Tarif Dasar Atas (TDA) Rp6.300/Km. Dengan acuan ini, mitra Grab menggunakan harga Rp4.400/Km dan Gojek menggunakan Rp4.200/Km. Ketentuan-ketentuan lain yang telah diikuti diantaranya, mitra harus memiliki izin Angkutan Sewa Khusus (ASK). Di Lombok, ketentuan ini menggunakan payung hukum Koperasi Jasa Transportasi Usaha Bersama (KJTUB) yang saat ini jumlah anggotanya tak sampai 150 mitra. Lalu ketentuan memiliki KEP (Kartu Elektronik Pengawasan) yang diterbitkan oleh Dishub provinsi, dan SIM A minimal A umum. Serta, uji KIR secara berkala. (bul)
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
BWS : Bendungan Dapat Menolong PDAM Mataram (Suara NTB) Kekurangan sumber air baku yang saat ini dan kedepan menjadi PR bagi PDAM oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) diberikan kelonggaran untuk memanfaatkan bendungan. Tentunya setelah diberikan rekomendasi oleh Kementerian PUPR. Hal ini dikatakan Kepala BWS Nusa Tenggara I, Hendra Ahyadi dihubungi Suara NTB, Senin (24/6) kemarin. Menjawab persoalan yang dihadapi Pesatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Provinsi NTB terkait makin tingginya kebutuhan air baku dari waktu ke waktu. Di satu sisi, sumber-sumber mata air turut mengalami penyusutan. Saat ini penggunaan air juga semakin banyak, kata Hendra. Sementara sumbernya terbatas. Demikian juga dari sisi pola aliran, saat musim hujan masih sering ari terbuang sia-sia ke laut tanpa ditampung. Keberadaan bendungan-bendungan yang saat ini jumlahnya 73 bend-
ungan dan 3 sedang progres, dimanfaatkan untuk menampung air-air tersebut saat musim hujan. “Sehingga saat musim kering, air yang ditampung ini dapat dipergunakan,” katanya. Dengan keberadaan bendungan, ketersediaan air dengan kebutuhan dapat dupayakan seimbang. Air bendungan, secara prinsip dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku yang dapat dimanfaatkan oleh PDAM. Setiap bendungan, kata Hendra telah disiapkan alokasinya untuk irigasi dan air baku. Ada juga untuk pem-
bangkit listrik. Tentu saja penggunaan dimaksud telah mendapat lampu hijau dari Kementerian PU. “Di Bendungan Batujai, Lombok Tengah, sudah diambil juga untuk air baku,” tambah Hendra. Jika air bendungan dimanfaatkan untuk air baku, menurut Hendra tidak juga akan mengganggu kebutuhan untuk air irigasi (pertanian). Selama air bendungan dimanfaatkan secara bijak dan jelas alokasinya. “Karena air baku ini sama pentingnya dengan air untuk irigasi, sesuai yang diamanatkan undang-undang,” imbuhnya. Karena strategisnya fungsi
bendungan, saat ini pemerintah akan membangun Bendungan Meninting di wilayah utara Kabupaten Lombok Barat. Bendungan ini salah satunya dihajatkan untuk menambah sumber-sumber bagi air baku, khususnya di Pulau Lombok. Bendungan Meninting dalam tahap pembebasan lahan. Jika bendungan ini selesai di bangun, kata Hendra, cukup menambah kapasitas. Sehingga keberadaan bendungan ini sangat dibutuhkan. Mengingat, sistim pengaliran air di Lombok dengan menghubungkan 12 Daerah Aliran Sungai (DAS) atau di interkoneksikan melalui sistem HLD. “Sistim HLD ini diatur ketat untuk penggunaannya. Sehingga Bendungan Meninting ini sangat penting untuk mempertahankan atau menambah ketahanan suplai di sistim HLD.
(Suara NTB/bul)
Hendra Ahyadi Sistim HLD inilah yang membawa kelebihan air di Lombok Barat ke Lombok Tengah dan Timur,” jelas Hendra. (bul)
(Suara NTB/bul)
IKAN BAKAR - Jalan lingkar selatan - Loang Baloq Mataram telah menjelma menjadi pusat kuliner seafood, khususnya ikan bakar. Sayangnya, pemerintah membiarkan mereka tumbuh sendiri tanpa ditata. Padahal, setiap hari pembeli tak pernah sepi. Bahkan menjadi magnet wisata di Loang Baloq.
Tak Disiapkan Uang Transpor
Pengusaha Luar Enggan Ikuti Pasar Lelang Komoditas Agro Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB memfasilitasi pertemuan langsung antara pengusaha agro untuk melakukan transaksi melalui kegiatan pasar lelang komoditas agro. Sayangnya, kegiatan ini nihil peminat dari pengusaha luar lantaran tak disediakan uang transport. Dinas Perdagangan Provinsi NTB melalui Bidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN) tahun 2019 ini akan menyelenggarakan lima kali kegiatan pasar lelang. Kegiatan pertama telah dilakukan pada Kamis (20/6) lalu di Hotel Lombok Plaza. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani M.Si melalui Kepala Bidang PDN, Ni Nyoman Darmilaswati mengata-
kan, seperti biasa, jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pasar lelang, para pengusaha agro, baik dalam dan luar daerah diundang resmi maupun informal. Termasuk menyampaikan informasi melalui media massa. Dari minimal 80 pengusaha yang diharapkan hadir, hampir 50 persen tak hadir. Terutama pengusaha-pengusaha agro dari luar daerah. “Jumlah peserta pasar lelang hanya 45, seluruhnya dari dalam daerah. Dari luar daerah tidak ada yang datang. Karena tahun ini pengusaha tidak disediakan uang transport seperti tahun-tahun sebelumnya. Pertimbangannya, masak pengusaha harus disiapkan anggaran transport,” kata Darmilaswati kepada Suara NTB di Mataram, Senin (24/6).
Kehadiran pengusaha luar sangat diharapkan untuk memperbanyak transaksi antara penyedia barang dan yang membutuhkan barang. Walhasil, kegiatan pasar lelang hanya diikuti pengusaha agro di dalam daerah. Jumlah transaksi pasar lelang pertama hanya Rp569.250.000. Didominasi jualbeli jagung 70,27 %, beras 15,46 % dan rumput laut 14,27 %. Sebelumsebelumnya transaksi pasar lelang rata-rata di atas Rp1 miliar. Kedepan, dengan keluarnya Peraturan Kepala Bapepti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) No. 5 Tahun 2016, pasar lelang akan dilakukan dengan sistim terpadu. Dimana penjual dan pembeli tak lagi bertemu dan tawar menawar langsung.
Melainkan difasilitasi melalui website. Penjual menawarkan produknya, selanjutnya operator akan menyebarkan ke seluruh jaringannya di provinsi. Pada tahun 2018 lalu, empat kali pasar lelang dilaksanakan. Total transaksi mencapai Rp3,2 miliar lebih. Tujuan pasar lelang adalah menciptakan sistim perdagangan yang lebih efisien, memperpendek mata rantai penjualan sehingga harga lebih baik. “Melalui kegiatan pasar lelang, pembeli dan penjual diharapkan dapat meningkatkan efisiensi tata niaga, menciptakan pembentukan harga melalui mekanisme yang transparan, mendorong meningkatkan mutu produksi dan meningkatkan posisi rebut tawar petani,” ujarnya. (bul)
FKSM NTB Persiapan SDM Lokal Hadapi Dunia Kerja Mataram (Suara NTB) Forum Komunikasi Sales & Marketing (FKSM) Provinsi NTB sebagai organisasi non profit ikut serta mendukung pembangunan di daerah. Salah satunya dengan mempersiapkan SDM – SDM lokal menghadapi dunia kerja. FKSM adalah wadah para sales dan marketing dari berbagai perusahaan lokal dan nasional hingga multi nasional. Anggota aktifnya saat ini sebanyak 95 prinsipal dari perusahaan produsen sembako, kosmetik, elektronik, otomotif, farmasi dan atau umumnya produsen kebutuhan sehari-hari. FKSM terbentuk sekitar tahun 2000-an dan telah berizin resmi pemerintah baru-baru ini. Keberadaan FKSM tak sepenuhnya berorientasi bisnis. Lebih dari itu, ikut aktif di bidang sosial melalui kegiatan pasar murah, santunan kepada anak yatim dan penggalangan dana untuk mempercepat recovery Lombok - Sumbawa pascagempa. Kegiatan yang mulai diaktifkan FKSM adalah roadshow ke sekolah-sekolah, khususnya sekolah kejuruan. Misinya memberikan pelatihan, motivasi,
(Suara NTB/bul)
ROADSHOW - Salah satu kegiatan roadshow yang dilakukan FKSM di salah satu sekolah SMK di Kuripan, Lombok Barat. manajemen kepemimpinan serta informasi-informasi peluang kerja di bidang sales dan marketing. Roadshow ke sekolah pertama kali dilakukan di SMK 2 di Kuripan, Lombok Barat. menyusul SMKSMK lainnya, se- NTB. “FKSM hadir dengan memberikan semangat dan memperkenalkan tentang gambaran dunia ker-
ja. Agar SDM-SDM kita siap berkompetisi di dunia kerja selepas lulus. Sehingga siap bersaing di tengah kompetisi yang kian kompetitif,” kata Dewan Pembina FKSM NTB, Johny Joe didampingi Humas FKSM, Hendrik Robi, dan Wily Permata. Menurut Hendrik, wawasan SDM-SDM lokal harus lebih dibuka
lagi, terutama yang terkait dengan sales & marketing. SDM lokal harus ambil bagian dan mengisi peluangpeluang yang terkait di dalamnya. Program FKSM tak sampai di situ, FKSM juga memberikan ruang pelatihan (training) langsung bagi SDMSDM yang berminat. Langsung di sekretariatnya di Komplek Perumahan Elit Lingkar Selatan, Lingkungan Ansor, Blok P nomor 23 Mataram. “Peserta yang mengikuti training, akan dimagangkan di anggota FKSM di masing-masing perusahaan. Jika oleh perusahaan menganggap peserta telah memenuhi kualifikasi, bisa ditarik langsung sebagai karyawan,” imbuhnya. Kebutuhan tenaga kerja untuk sales & marketing, kata Hendrik tidak sedikit. Hanya saja, kecenderungan masyarakat memandang profesi sales & marketing sebelah mata. Disisi lain, sales & marketing berkontribusi tidak kecil terhadap perekonomian di daerah. Karena itu, roadshow yang mulai digiatkan oleh FKSM ini salah satu tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dunia sales, marketing dan peluang-peluang berkarir di dalamnya. (bul)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Selasa, 25 Juni 2019
Halaman 4
Seleksi Pejabat di Lotim Diulang Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) beberapa waktu lalu telah melakukan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) dan assessment terhadap 10 JPTP. Rencananya seleksi akan kembali dilakukan terhadap 19 JPTP yang melibatkan panitia seleksi (pansel) sebagaimana instruksi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Gumi Selaparang ini menegaskan, KASN menyarankan supaya Pemkab Lotim melakukan pansel terhadap 19 JPT atau terhadap semua kepala OPD yang saat ini menjabat. Di mana pimpinan tinggi pratama tersebut belum dilakukan pansel, sehingga harus dilakukan pansel ulang. Termasuk untuk pimpinan OPD yang sudah menjabat selama 5 tahun dapat diperbolehkan ikut kembali. Namun ada ketentuantentuan dan persyaratannya. Saat ini pendaftaran untuk pendaftaran 19 JPT sudah dibuka sejak hari pertama masuk kerja usai libur panjang lebaran.
Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin, SH., menegaskan pelaksanaan pansel ini sebagaimana aturan dan instruksi dari KASN. Namun ia memastikan bahwa pelantikan terhasil hasil pansel secara keseluruhan dapat dilakukan paling lambat bulan Juli 2019. “Kemarin memang kita sudah lakukan pansel terhadap 10 eselon II. Sekarang ada yang kita ulang lagi untuk 19 pejabat setingkat eselon II itu,” terang Wabup dikonfirmasi Suara NTB, Senin (24/6). H. Rumaksi Sjamsuddin Orang nomor dua di
Pendaftaran dilakukan selama 15 hari kalender untuk kemudian dilakukan pansel dan assessment. Tim penguji sendiri akan menggunakan 7 orang seperti pelaksanaan pansel dan assessment beberapa waktu lalu. Dalam pansel sebelumnya, 10 posisi eselon II yang dilelang di antaranya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), dan Dinas Pertanian (Distan). Selanjutnya, Dinas
Kesehatan (Dikes), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Kominfo dan Persandian (Diskominfosan), serta Sekretaris DPRD Lotim. Sekda Lotim, H. Rohman Farly, mengatakan untuk pelantikan menjadi rahasia kepala daerah. Terdapat sebanyak 53 ASN di Kabupaten Lotim mengikuti pansel 10 kursi jabatan strategis setingkat eselon II ini yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu dan namanama yang masuk tiga besar sudah diserahkan ke bupati. Selaku ketua tim pansel, Sekda menekankan pelaksanaan pansel bukanlah sebatas formalitas. Melainkan lebih kepada melihat kemampuan manajerial, kinerja dan kecocokan pejabat dalam penempatan jabatan pada OPD tertentu. “Kita tunggu saja kapan pak bupati mau lantik mereka. Itu sepenuhnya hak
dari bupati,’’ ujarnya. Ketua Komisi IV DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman meminta kepada kepala daerah untuk segera melakukan pelantikan, terutama bagi OPD-OPD yang masih dijabat pelaksana tugas (Plt). Pendefinitifan pimpinan OPD beserta perangkatnya, kata Hasan Rahman sangat berpengaruh terhadap program pembangunan di Kabupaten Lotim. Menurutnya pimpinan OPD tanpa definitif tidak bisa melangkah lebih lanjut terkait apa yang harus dilakukan. Artinya banyak programprogram infrastruktur serta bantuan-bantuan kepada masyarakat yang tidak jalan sebagaimana mestinya. Sehingga apabila pekerjaan itu dikebut pada akhir anggaran sangat tidak bagus. Keterlambatan eksekusi anggaran ini kerap menjadi catatan
(Suara NTB/yon)
bagi pemerintah daerah yang sampai penghujung tahun baru terlaksana setengahnya. (yon)
H. Rohman Farly (Suara NTB/yon)
TERBAKAR - Kondisi terkini lereng Gunung Rinjani yang terbakar pada Minggu sore lalu. Hingga Senin, (24/6), kondisi api sudah mulai mengecil dan sudah dilakukan penyekatan di padang ilalang untuk membuat api padam.
SEBAGAI pemenang pemilu legislatif (pileg) 2019 di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dengan suara terbanyak dan jumlah kursi terbanyak (5 kursi), Partai Gerindra menjadi barometer penentu arah politik di KLU. Langkah Gerindra KLU untuk mengusung kader atau mengalihkan dukungan dengan berkoalisi bersama partai lain, masih ditunggu publik. Kepada wartawan, Ketua DPC Gerindra KLU, Sudirsah Sujanto, S.Pd.B. SIP., Senin (24/6), mengklaim belum menentukan arah politik pada Pilkada 2020 mendatang. Meski sebagai parpol pemenang pileg di KLU, Gerindra masih belum mengambil kesimpulan. Apakah mendukung kader sendiri sebagai calon, ataukah mendukung figur dari luar partai. “Jadi semua memiliki kesempatan yang sama untuk kami usulkan ke depan, jika memang ada yang lebih baik dari Pak Sarifudin, kenapa tidak,” ungkap Sudirsah. Dari penyampaian itu, Sudirsah memberi isyarat bahwa Partai Gerindra Lombok Utara belum memberi jaminan dukungan politik akan mengalir kepada Wakil Bupati Lombok Utara itu. Nama Sarifudin, memang banyak disebut-sebut publik sebagai salah satu kandidat calon pasangan kepala daerah/wakil kepala daerah. Bagi Sudirsah, Gerindra di daerah manapun ingin tampil sebagai pemenang pilkada. Gerindra juga tidak ingin salah dalam menentukan pilihan dukungan kepada calon. “Soal siapa nama kandidat yang akan diusung maju dalam pilkada 2020, sampai saat ini belum diputuskan,” sebutnya. Ia melanjutkan, paket pasangan calon yang akan diusung nanti haruslah memiliki elektabilitas tinggi. Untuk mengetahui ini, Gerindra pun akan melakukan survei internal. Selain itu, pihaknya ingin paket calon Bupati dan Wakil Bupati ke depan memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Visi misi yang jadi jualan politik harus benar-benar realistis dan mampu dilaksanakan. Terlebih lagi, masyarakat Lombok Utara membutuhkan langkah percepatan dan bukan perlambatan pembangunan. “Jadi nanti akan kita nilai dan lihat perkembangan di lapangan, kalau Pak Bupati (Najmul, red) berpeluang juga untuk memenuhi kriteria yang kami harapkan, kenapa tidak,” sebutnya. (ari) Sudirsah Sujanto
(Suara NTB/TNGR)
Belum Pastikan Usung Kader
Selong (Suara NTB) Kebakaran hutan di lereng Gunung Rinjani, tepatnya di bukit Peropok Sembalun terus meluas. Hingga Senin (24/6) sore, luas lahan yang terbakar mencapai 141 hektar berdasarkan peta. Pihak dari Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), BPBD dan TNI-Polri terus melakukan upaya pemadaman, salah satu yang dilakukan berupa penyekatan dengan menerabas rumput ilalang. Dikonfirmasi Suara NTB,
Senin (24/6), Kapolsek Sembalun, Iptu. I Made Sutama, menjelaskan bahwa tim gabungan sudah melaksanakan pengecekan dan membuat penyekat agar api tidak meluas. Hingga pukul 14:30 wita, kondisi api sudah mengecil dan akan mati dengan sendirinya ketika ketemu karang. Akibat kebakaran itu, tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan situasi saat ini di wilayah Kecamatan Sembalun cukup aman. Sementara, kata
Sutama, untuk ke sumber api sangat sulit dikarenakan medan yang cukup terjal, sehingga dibuat suatu penyekat. Sebelumnya, Kepala TNGR Resort Sembalun, Taufikurahman, mengatakan, kebakaran hutan di kawasan lereng mulai terjadi sekitar pukul 17:17 wita itu terletak di sekitar kawasan hutan Kerah Lembah Peropok atau bukit Kondo. Kebakaran yang terjadi ini tipe kebakaran pemukaan dengan bahan bakar rumput ilalang dan perdu. Di
Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Lalu Rusnan, menegaskan berdasarkan koordinasi bersama TNGR dam Polsek Sembalun. Kondisi api sudah padam karena tidak ada rumput atau ilalang yang akan terbakar setelah api berada di puncak. Sementara alat pemadam tidak ada akses untuk dibawa ke lokasi kejadian dikarenakan jaraknya yang cukup jauh. (yon)
Rapat Paripurna Sering Molor Dikeluhkan Eksekutif
(Suara NTB/dok)
Balita Tanpa Anus Butuh Dukungan Biaya Operasi Tanjung (Suara NTB) Ning Bilqis Quraini (4 bulan) terlahir tanpa anus. Tak adanya saluran pembuangan layaknya bayi lain, membuat keluarganya kelimpungan. Ning – sapaan akrabnya harus dibuatkan saluran pembuangan dengan cara operasi. Ning adalah anak kedua pasangan Samsul Bahri dan Rina, warga Dusun Sembaro, Desa Persiapan Segara Katon, Kecamatan Gangga. Lahir 28 Februari 2019 lalu di RSUD Tanjung, Ning mengidap kelainan, yakni lahir tanpa anus. Saat lahir, berat badan Ning, normal. Kesehariannya pun berjalan seperti biasa. Ia tersenyum saat dihibur. Hanya pada pembuangan kotoran yang membuat orang tuanya prihatin, karena tidak punya anus, bayi mungil itu sebelum dioperasi terpaksa mengeluarkan kotoran dari saluran kencing. Saat usianya 2 bulan, Ning mulai mendapat penanganan. Berbekal Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Bahri dan istri mengakses KLU Sehat - program jaminan kesehatan yang dikeluarkan Pemkab Lombok Utara. Ning pun dioperasi di RSUP NTB. Meski biaya operasi gratis, namun pihak keluarga masih kesulitan biaya. Beban hidup sehari-hari selama di rumah sakit, biaya obat yang harus ditebus dari apotek luar rumah sakit, serta perkakas bayi seperti popok, hingga plastik penampung kotoran harus dibeli. Biayabiaya itu tidak masuk dalam program pemerintah. “Saat operasi pertama, kami memberanikan diri meminjam dari keluarga sebesar Rp 1,5 juta. Dana itu yang kami gunakan untuk biaya sehari-hari selama di sana,” kata Rina, Senin (24/6). Operasi pertama Ning berjalan sukses. Ia dibuatkan saluran pembuangan kotoran di bagian perut samping kiri. Sejak itu Ning tidak lagi membuang kotoran keras dari saluran kencing. Orang tua Ning masih harus berpikir keras. Karena tidak hanya biaya operasi berikutnya, mereka juga masih harus memikirkan biaya untuk keperluan kontrol. Setiap pekan, kondisi Ning harus dikontrol dokter RSUP. Dengan keterbatasan dana, orang tua Ning kadang hanya mencukupkan biaya transportasi untuk sampai di RSUP. Selain itu, tidak mereka pikirkan. “Bulan Juli nanti jadwal operasi kedua. Kami bingung dari mana dapat dana. Apalagi operasinya dilakukan sampai 3 kali,” ujarnya. Keluarga ini pun berharap, adanya bantuan dari pihak lain. Mengingat kondisi keluarga tidak memungkinkan. Samsul Bahri diketahui berprofesi sebagai buruh hari(Suara NTB/ari) an. Pekerjaannya saat TANPA ANUS - Ning Bilqis Quraini, ini, memecah material bayi yang terlahir tanpa anus ini batu kiriman aplikator menangis saat digendong ibunya. untuk membangun Balita ini butuh dukungan donatur pondasi rumah tahan untuk biaya operasi . gempa. (ari)
mana penyebab utama dari kebakaran jenis itu dikarenakan aktivitas manusia yang kemungkinan membuat api untuk memasak, membuang puntung rokok. Bahkan kemungkinan disebabkan perburuan satwa seperti rusa yang dilakukan dengan cara tradisional oleh masyarakat. “Memang di lokasi kebakaran ini ramai dikunjungi wisatawan. Namun kita dari TNGR belum mengelolanya secara maksimal,” ungkapnya.
(Suara NTB/rus)
DATANGI - Massa AKRA mendatangi BRI Selong untuk mempertanyakan dugaan pemotongan penyaluran dana PKH, Senin (24/6).
Tuding Ada Pemotongan Bansos PKH
Bank BRI Selong Didemo Selong (Suara NTB) Aliansi Kedaulatan Rakyat (AKRA) mendatangi Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Selong, Senin (24/6). Kedatangan mereka ini mengklarifikasi mengenai adanya dugaan praktik pemotongan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disalurkan melalui agen-agen BRI. Massa aksi ditemui langsung Pimpinan Cabang BRI Selong, Bayu Adityo. Salah satu orator, Syawaludin, menyebut ada praktik pemotongan bantuan yang dinilai merupakan praktik kejahatan. Bantuan untuk warga miskin ini tidak boleh ada pemotongan. Bantuan sosial yang disalurkan melalui BRI itu sebutnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat dan meningkatkan kesejahteraan sosial dari KPM dan mengurangi beban pengeluaran. ‘’PKH juga diberikan guna meningkatkan pendapatan keluarga miskin yang rentan,’’ ujarnya. Sementara, tambahnya, BPNT diluncurkan sebagai program pengganti beras miskin. Melalui BPNT ini diharapkan dapat memberikan keleluasaaan penerima manfaat dalam memilis jenis, kualitas dan harga. Untuk itu, pihaknya melihat keberadaan agen-agen Bank BRI sebagai penyalur diduga ada yang melakukan pemotongan bantuan. Menanggapi hal ini, Pimpinan Cabang BRI Selong, Bayu Adityo, menegaskan, jika siap menindak tegas agen-
agen nakal jika terbukti melakukan tindakan di luar ketentuan yang berlaku. Bahkan, pihak BRI akan mencabut fasilitas yang sudah diberikan kepada agen. Bayu menegaskan, menjadi agen BRI itu bebas dari unsur mana saja. ‘Siapapun berhak menjadi agen. Menjadi agen BRI itu adalah para pengusaha. Agen adalah para pelaku bisnis yang lepas dari BRI,’’ terangnya. Adanya tudingan pemotongan Rp5 ribu dari setiap penyaluran PKH itu sebutnya hanya sebagai uang jasa kepada agen dari para KPM PKH. Diakui, tidak ada keharusan dari KPM memberikan kepada agen. Hanya saja, pertimbangannya daripada mengambil ke tempat yang jauh dari rumahnya ke mesin-mesin ATM, pasti membutuhkan biaya. KPM kemudian lebih baik mendatangi agen-agen yang dekat dengan rumah-rumah KPM. Jika tidak mau transaksi pengambilan uang PKH yang diterimanya di agen, dipersilakan KPM datang ke mesin-mesin ATM BRI dan dipastikan tidak ada pemotongan sepeser pun. “Silakan saja datang ke mesin ATM kami, atau datang ke kantor-kantor unit kami dan kami pastikan tidak akan ada pemotongan,” tegasnya. Selain ke BRI massa mendatang kejaksaan, kantor Bupati dan Dinas Sosial Lotim. Pendemo ini juga menuntut oknum PKH yang terlihat bisnis dalam pengadaan BPNT itu diusut tuntas. Oknum PKH nakal didesak untuk dipecat. (rus)
Selong (Suara NTB) Kebiasaan para wakil rakyat di DPRD Lombok Timur (Lotim) untuk hadir tepat waktu dalam melaksanakan sejumlah agenda penting, seperti rapat paripurna dikeluhkan. Seperti yang terjadi, Senin (24/6) dalam pelaksanaan Rapat Paripurna XI Masa Sidang III Tahun 2019 DPRD Lotim Dalam Rangka Persetujuan Penetapan Keputusan Dewan Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2018, molor. Rapat paripurna yang diagendakan sekitar pukul 10:00 wita molor hingga satu setengah jam lebih. Sementara dari kalangan eksekutif, hampir semua kepala dinas ataupun perwakilan hadir tepat waktu. “Jadwal di undangan pukul 10:00 wita. Kita menunggu sudah satu jam,” keluh salah satu kepala OPD di Lotim. Sementara, kata dia, selaku kepala dinas banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Baik untuk turun ke lapangan ataupun melakukan penandatangan terhadap berkas-berkas yang sudah menumpuk di mejanya. Ke depan diharapkan para anggota DPRD Lotim dapat lebih lebih tepat waktu dalam pelaksanaan paripurna. “Mari kita saling menghargai waktu sehingga agenda-agenda kita kita berjalan dengan baik,”harapnya. Pelaksanaan rapat paripurna yang dihadiri langsung Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddi,SH dimulai tepat pukul 11:30 wita. Sebelum rapat dimulai, pimpinan sidang, H. Daeng Paelori mempersilakan kepada Sekre-
taris DPRD Lotim, Lalu Dami Ahyani, untuk membacakan jumlah anggota DPRD Lotim yang hadir. Di mana dari 50 anggota dewan yang menandatangin daftar hadir dan hadir secara fisik, jumlah yang hadir sebanyak 35 orang dan dinyatakan kourum, sehingga pelaksanaan rapat paripurna dapat dilaksanakan. Selaku Sekretaris DPRD Lotim, Lalu Dami Ahyani, menegaskan fungsinya hanya menfasilitasi pelaksanaannya. Sementara untuk kehadiran merupakan ranah di internal DPRD Lotim. “Kami di sekretariat dewan hanya mengecek tingkat kehadiran dewan. Tidak ada kapasitas kami untuk mengingatkan anggota dewan. Itu sifatnya di internal dewan,” terangnya. Sementara, salah satu anggota DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman, tidak menampik tingkat kehadiran dewan yang molor. Menurutnya bahwa kondisi itu dikarenakan masa transisi pascapilkada dan pileg. Situasi yang demikian juga terjadi tidak hanya bagi kalangan legislatif, melainkan dialami juga oleh eksekutif. “Hal yang wajar, ini masa transisi yang masih mencari bentuk,” ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD Lotim ini. Apalagi dalam pilkada, partai pengusung dan pendukung paslon tertentu tidak satu partai, fraksi, dan komisi. Namun itu kembali lagi kepada kesadaran masing-masing untuk bagaimana saling menghormati dan menghargai antara eksekutif dan legislatif. “Seperti saya hanya bisa mengontrol dan mengingatkan fraksi saya saja. Tidak bisa saya intervensi yang lain,”ungkapnya. (yon)
(Suara NTB/yon)
MENUNGGU - Kalangan eksekutif menunggu kehadiran para anggota DPRD Lotim yang kehadirannya molor dari waktu yang sudah ditentukan.
SUARA NTB Selasa, 25 Juni 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Ditemukan Bermasalah Klarifikasi Pihak PPTKIS DINAS Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lombok Barat (Lobar) bakal menelusuri dugaan pemalsuan dokumen kependudukan seorang TKW, menyusul temuan dinas terkait adanya dokumen seperti KK, akte kelahiran dan surat keterangan (suket) pengganti E KTP yang diduga dipalsukan. Sebelum memanggil pihak PPTKIS untuk mengecek kebenaran dari dokumen tersebut. Kepala Dinas Dukcapil Lobar H. Muridun yang dikonfirmasi wartawan mengatakan pihaknya per(Suara NTB/her) lu mengecek keabsahan H. Muridun dari dokumen kependudukan TKW yang diduga dipalsukan tersebut. “Dokumennya yang dibilang palsu itu kita cek dulu keabsahannya, setelah mengecek bagaimana hasil pengecekannya kita panggil dia (PPTKIS, red),” tegas Muridun, Senin (24/6). Pihaknya akan mencari dan mengecek keabsahan dokumen yang dimaksud dulu dengan database di Dukcapil, barulah dirinya mengambil langkah selanjutnya. Jika memang itu benar ada pemalsuan barulah pihaknya memanggil pihak perusahaan. “Kami tidak berani berandai-andai, kami mau cek keabsahannya dulu,”jelas dia. Menurut dia, jika menyangkut pemalsuan tentu ranahnya nanti bukan di Dukcapil melainkan di aparat penegak hukum. Sebelumnya, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk (Dafduk) pada Dukcapil Lobar, Hamdi mengatakan, hasil pengecekannya terhadap berkas calon TKW tersebut ada tiga berkas yang sudah pasti dipalsukan, di antaranya KK, akte kelahiran dan Suket pengganti E-KTP. “Akte, KK dan Suket pengganti E-KTP calon TKI sudah dipastikan dipalsukan, tandatangan saya di suket itu dipalsukan juga,”kata Hamdi. (her)
83 Desa di Loteng Rawan Kekeringan Praya (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengidentifikasi sebanyak 83 desa di daerah ini masuk rawan kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Desa-desa tersebut tersebar di delapan kecamatan, yakni Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Daya, Pujut, Praya Tengah, Praya Timur serta Kecamatan Janapria, termasuk Kecamatan Praya serta Jonggat. Kepala Pelaksana BPBD Loteng, Drs. H. Muhammad, kepada wartawan, Senin (24/6), menjelaskan, peta kerawanan kekeringan tersebut masih bisa berubah dan tergantung kondisi kekeringan yang terjadi. Terlebih tahun ini pihak BMKG memprediksikan musim kemarau akan berlangsung lebih panjang dari tahun sebelumnya, karena musim kemarau tahun ini termasuk musim kemarau ekstrem. Untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang diprediksikan bakal melanda hampir sebagian besar wilayah Loteng tersebut, BPBD Loteng sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Salah satunya melalui program droping air bersih. Di mana tahun ini, pihaknya menyiapkan sekitar 200 tangki air bersih. Memang jika melihat kebutuhan, jumlah tersebut masih jauh. Namun pihaknya berharap dukungan dari instansi terkait lainnya, termasuk dari perusahaan-perusahaan swasta di daerah ini dan bukan hanya dalam bentuk droping air bersih saja, tapi juga program pendukung lainnya, seperti pembangunan sumur bor di daerah rawan kekeringan oleh Dinas PUPR Loteng. “Tidak hanya droping air bersih saja yang kita siapkan. Ada juga program pendukung lainnya. Harapannya, dampak kekeringan bisa diminimalisir semaksimal mungkin,” tegasnya. Soal musim kemarau sendiri, saat ini sudah tercatat masuk musim kemarau dengan prediksi akan berlangsung hingga bulan Oktober mendatang. Untuk itu, masyarakat juga hendak juga bisa melakukan upaya antisipasi dan tidak hanya menunggu program dari pemerintah daerah saja. Pasalnya, kalau kemudian semua urusan diserahkan ke pemerintah tentu tidak akan bisa maksimal. Disinggung rencana droping air bersih, mantan Kabag. Aset Setda Loteng ini mengaku belum dilakukan sejauh. Tapi memang sudah permintaan yang masuk. Misalnya dari Desa Braim Kecamatan Praya Tengah. “Kita upayakan setelah persiapan selesai, droping air bersih bisa kita mulai. Terlebih sudah ada desa yang meminta bantuan droping air bersih,” tandasnya. (kir)
Bertahap, Pembebasan Lahan ’’Bypass’’ LIA-KEK Mandalika Praya (Suara NTB) Proses pembebasan lahan untuk keperluan pembangunan jalur bypass Lombok International Airport (LIA) – KEK Mandalika, bakal dilakukan secara bertahap. Di mana, proses pembayaran ditargetkan tuntas pada Januari tahun 2020 mendatang. Hal itu diungkapkan Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos. M.Si., kepada wartawan ditemui usai rapat evaluasi pembebasan lahan bypass LIA-KEK Mandalika di Kantor Bupati Loteng, Senin (24/6). Nursiah mengatakan, saat ini Pemkab Loteng sudah menyelesaikan tahap konsultasi publik. Di mana semua pemilik lahan yang bakal terkena pembebasan lahan sudah menyatakan setuju lahannya dibebaskan untuk keperluan pembangunan jalur sepanjang 17,5 km tersebut. Ia menjelaskan total ada 531 orang pemilik lahan yang bakal terkena pembebasan lahan dengan luas lahan lebih dari 80 hektar. Lahan yang akan dibebaskan ini tersebar di tujuh desa, yakni Desa Tanak Awu, Ketara, Sengkol dan Desa Sukada. Ditambah Desa Mertak, Pengengat dan Desa Segala Anyar. Desa yang paling banyak warganya terkena dampak pembebasan adalah Desa Segala Anyar sebanyak 120 pemilik lahan. “Hasil konsultasi publik sudah kita sampaikan ke pemerintah pusat. Untuk selanjutnya pemerintah pusat akan menurunkan tim apraisal untuk melakukan penilaian harga lahan,” terangnya. Setelah proses apraisal selesai dilakukan, barulah kemudian bisa bicara harga pembebasan lahan. Karena kalau hasil apraisal belum keluar, tentu pemerintah belum bisa mematok harga lahan yang ditawarkan ke masyarakat. “Untuk apraisal diperkirakan pada bulan Agustus mendatang,” tambah Asisten I Setda Loteng, H.L. Moh. Amin, M.M. Karena lahan yang akan dibebaskan cukup banyak, maka proses pembayaran akan simultan dengan proses apraisal. Untuk itu, begitu apraisal selesai dilakukan negosiasi lahan dan dilakukan pembayaran sampai proses pembayaran tuntas pada bulan Januari mendatang. “Jadi sesuai tahapan yang ada. Saat ini tahapan pertama sudah tuntas. Kemudian akan dilanjutkan dengan proses apraisal dan pembayaran dengan target penyelesaian pada bulan Januari tahun depan,” ujar mantan Kepala BPMD Loteng ini. Diakuinya, tahap pembahasan lahan untuk pembangunan bypass LIA-KEK Mandalika sejauh ini berjalan lancar. Dan, tentu pihaknya berharap sampai tahap pembayarannya nanti semua bisa berjalan lancar, sehingga pembangunan jalur bypass bisa berjalan sesuai rencana dan tuntas tepat waktu. (kir)
Bantuan Korban Gempa Masih Diblokir
Giri Menang (Suara NTB) – Sebanyak 1200 penerima bantuan di Lombok Barat (Lobar) masuk data anomali lantaran ditemukan bermasalah. Hal ini disebabkan KK dobel, salah kamar, KTP dan KK penerima bantuan masih gabung serta ada yang belum merobohkan rumahnya. Karena itulah, pihak pemda perlu melakukan proses verifikasi dan validasi lagi terhadap penerima bantuan ini di lapangan. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Lobar L. Ratnawi, Senin (24/6), menjelaskan, bantuan ribuan warga ini masih diblokir belum bisa dicairkan sampai menunggu proses verifikasi lagi dan revisi SK. Namun dana bagi ribuan warga ini sudah ada, tinggal diproses untuk dicairkan. Dijelaskan lebih lanjut, ribuan KK bermasalah ini termasuk menjadi temuan Inspektorat Utama BNPB yang sudah ditindaklanjuti oleh pemda. Sejauh ini proses verifkasi data korban gempa yang masuk anomali sudah clear tinggal proses pembangunan, karena dananya sudah ada. Kecuali, kata dia, rumah yang naik grade dari rusak sedang ke rusak berat. Batas waktu penyerahan data hasil verifikasi anomali ini diberi batas waktu sampai tanggal 28 Juni dan diserahkan ke BNPB. ”Insya Allah bisa selesai, karena kan tinggal sedikit,” jelas dia. Terkait progres pemban-
gunan RTG khusus rusak berat di Lobar, tambahnya, mencapai 11.956 unit atau 85 persen lebih dari 13 ribu unit lebih. Terdiri dari 1400 unit sudah ditempati sedangkan yang tengah proses 9.956 unit. 9000 lebih unit yang tengah dalam proses pengerjaan ini dipastikan selesai bulan Agustus ini, tinggal kata dia korban gempa yang masuk data anomali sebanyak 1200 unit. ‘’Sesuai target dari TNI pembangunan RTG baik rusak berat dan ringan dan rusak sedang pada bulan Agustus harus diselesaikan semua,” jelas dia. Di Lombok Tengah (Loteng), proses rehab rekon rumah rusak terdampak gempa sudah mencapai 40 persen dari total 25 ribu lebih rumah rusak terdampak gempa tahap pertama yang harus diselesaikan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng, Drs. H. Muhammad, Senin (24/6), mengatakan, proses penanganan ru-
mah terdampak gempa di Loteng bisa dibilang jauh lebih cepat jika dibandingkan daerah lain. Baik untuk penanganan rumah rusak berat, sedang maupun ringan. “Secara umum capaian penanganan rumah rusak gempa kita sudah mencapai 40 persen. Dan, jika dibandingkan dengan daerah lain capaian ini cukup baik,” ujarnya. Untuk itu, pihaknya optimis penanganan rumah rusak terdampak gempa di daerah ini bisa dituntaskan akhir bulan Agustus mendatang. Untuk yang tahap pertama. Pasalnya, masih ada usulan tambahan ke pemerintah pusat yang saat ini masih menunggu proses verifikasi. “Target kita untuk tahap pertama yang 25 ribu rumah selesai paling tidak tanggal 25 Agustus mendatang. Setelah itu, baru kita bergerak ke penanganan rumah rusak usulan tambahan yang baru,” jelasnya. Di mana untuk usulan tambahan tersebut total ada lebih
(Suara NTB/dok)
(Suara NTB/her)
H. Muhammad dari 10 ribu rumah yang diusulkan. Itu berasal dari data rumah susulan baru serta rumah yang belum terdata pada pendataan tahap awal lalu. Data rumah rusak susulan baru tersebut pun saat ini masih dalam proses verifikasi dan validasi oleh Dinas PUPR Loteng. Untuk dana penanganan gempa, masih tetap sebesar Rp 450 miliar yang merupakan dana penanganan rumah terdampak gempa untuk tahap pertama. Sedangkan untuk dana penanganan rumah susu-
L. Ratnawi lan baru masih belum ada kepastian, karena harus menunggu hasil verifikasi dan validasi. “Berapa kebutuhan dana penanganan rumah rusak susulan, kita belum bisa pastikan. Karena semua sangat tergantung hasil verifikasi dan validasi oleh Dinas PUPR,” ujarnya seraya menambahkan, jika ada sisa dana penanganan rumah rusak tahap pertama, itu nantinya akan dialihkan untuk menutupi kebutuhan penanganan rumah rusak susulan yang baru. (her/kir)
Pemasangan Ribuan Titik PJU
Dewan Pertanyakan Mekanisme KPBU
(Suara NTB/her)
SEGEL - Tim pemda menyegel bangunan vila bodong yang ada di wilayah Meninting Kecamatan Batulayar, Senin (24/6).
Tim Pemda Akhirnya Segel Bangunan Vila Bodong di Meninting Giri Menang (Suara NTB) – Tim Pemda Lombok Barat (Lobar) akhirnya melakukan penyegelan terhadap bangunan vila bodong di kawasan sempadan Pantai Meninting Kecamatan Batulayar. Penyegelan bangunan ini disaksikan oleh kuasa hukum pemilik bangunan. Bahkan sempat terjadi perdebatan antara pengacara dengan tim Pemda yang menolak penyegelan, namun tim pemda tak bergeming dan memasang segel di bangunan tersebut. Tim pemda akan menunggu respons dari pemilik untuk melakukan langkah selanjutnya, termasuk langkah terakhir membongkar bangunan tersebut. Tim Penegakan Perda Lobar yang dipimpin langsung ketua tim, dalam hal ini Kasatpol PP Mahnan bersama Kepala DPMPTSP, Dinas PUPR, DLH dan OPD lain bersama Kejaksaan dan TNI turun sekitar pukul 09.00 wita. Di lokasi, Kasatpol PP ditemui oleh Tim Pengacara pemilik bangunan. Sempat terjadi adu argumen antara tim pemda dengan pengacara yang tak setuju dilakukan penyegelan. Namun tim pemda tetap melakukan pemasangan plang penyegelan. Usai penyegelan, Kasatpol PP Lobar Mahnan mengata-
kan tahapan penertiban bangunan ini telah lama dilakukan. Berdasarkan dokumen yang diperoleh dari DPMPTSP sejak 2013 lalu, sudah dimohonkan IMB dan IPPT atas nama pemilik bangunn. Namun dalam perjalanan sampai dengan keputusan rapat, Rabu lalu, berkesimpulan melanjutkan tahapan ke penertiban. Tahapan penertiban ini dilakukan setelah surat teguran 1,2 dan 3 untuk meminta pemilik bangunan membongkar sendiri bangunannya. Namun surat teguran itu tidak diindahkan oleh pemilik, meski pihak pemilik bangunan merespon dan menjawab. Langkah penyegelan yang dilakukan ini merupakan tahapan dari proses penertiban bangunan tersebut. Rentan waktu penyegelan ini kata dia 7 hari semenjak tim turun melakukan penyegelan. Penyegelan dilakukan karena bangunan ini melanggar banyak aturan, antara lain, Perda nomor 11 tahun 2011 tentang tata ruang, perda 1 tahun 2014 tentang bangunan gedung, perda nomor 9 Tahun 2016 tentang K3. Tahun 2013 kata dia pernah diajukan izin, namun DPMPTSP menolak permohonan, karena melanggar sempadan pantai. Sesuai ketentuan sempadan pantai yang dipersyarat-
kan 50 meter, namun faktanya hanya 28 meter. Lalu diajukan lagi tahun 2018 padahal sudah terbit IMB, namun tetap ditolak saat itu dengan alasan melanggar kajian sempadan pantai berjarak hanya 16 meter. Namun ia tidak tahu prosesnya, kenapa terbit IMB yang menurut kajian DPMPTSP bahwa IMB itu ilegal. Sementara itu Kuasa Hukum Pemilik Bangunan, Djaya Ugang Dea Mas, mengklaim kalau pihaknya tidak salah dalam bangunan ini, namun kenapa disalahkan dan yang berwenang malah membatalkan dokumen yang sudah diurus sesuai dengan aturan, mulai dari desa hingga ke kabupaten. Terkait IMB juga, lanjut dia pihaknya pernah diminta oleh asisten, saat itu pihaknya diminta memperbaiki namun ia mempertanyakan point apa yang mau diperbaiki. Anehnya, kata dia, malah dokumennya dibilang bodong. Langkah selanjutnya, pihaknya akan menghadap pucuk pimpinan dalam hal ini Bupati Lobar. “Apa putusan, saran dan pendapat bupati, itulah mungkin kami akan lakukan, atau kami bersurat kemana tapi mohon petunjuk bupati dulu. Karena kalau kami disalahkan, menurut kami tidak salah, namun sekarang disalahkan,” kata dia. (her)
Giri Menang (Suara NTB) – Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) mempertanyakan model Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) antara Pemda dengan BUMN dalam proyek pemasangan ribuan titik PJU di wilayah Lobar. Pasalnya sejauh ini model kerjasama ini belum dibahas secara terbuka dengan dewan. Wakil Ketua DPRD Lobar, H. Sulhan Mukhlis ditemui di selasela Musrenbang Penyusunan RPJM 2019-2024 mengingatkan agar jangan sampai musrenbang ini jadi bagian melegalkan kegiatan yang menguntungkan pihak tertentu, termasuk program KPBU pemasangan PJU. Karena itu, pihaknya perlu melihat seperti apa penjelasan eksekutif terhadap beberapa kegiatan tahun jamak yang direncanakan Pemda. Ia mempertanyakan kenapa pemda melakukan KPBU, padahal selama ini seharusnya bisa dilakukan efesiensi anggaran pembayaran PJU. “Kenapa juga tidak pakai Dinas Perkim, buat unit kerja Perkim misalnya tentang PJU, itu saja suruh kelola pakai konsultan. Lalu apa kerjaan dinas kalau diserahkan ke pihak ketiga?” tanyanya. Lebih jauh kata dia, kalau alasan pemda merasa tak mampu membiayai pemasangan PJU, karena biayanya terlalu tinggi menurut politisi PKB ini bahwa anggaran untuk PJU selalu keluar tiap tahun mencapai Rp 20 miliar. Tinggal bagaimana dinas melakukan efisiensi, sehingga belum perlu dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Sebab tahun lalu sudah dilakukan efisiensi dengan membuat meterisasi di beberapa kecamatan bahkan terdapat penurunan pembayaran PJU ini.
“Kalau semua diserahkan ke orang lain, PJU diserahkan ke orang lain, lalu sampah diserahkan ke orang lain lalu apa kerjaan dinas ini?,” tanya dia. Semetara itu, Bupati Lobar, H Fauzan Khalid mengatakan masalah PJU ini sering menyebabkan Lobar ini ramai dibicarakan di media sosial . Ia berkomitmen masalah lampu jalan ini, pkanya menargetkan pada bulan Maret-April 2020 ini bisa selesai. Pihaknya menargetkan pemasangan 15 ribu titik lampu di Lobar. Saat ini, kata dia posisinya ada 7.500 titik lampu, ada 50 persen tak berfungsi. “Ini pertama juga di NTB, kami memakai pola KPBU seperti didorong oleh pemerintah pusat,” jelas dia. Ia mengklaim dari kajian internalnya, pola KPBU ini akan mengefisiensi anggaran daerah. Diakui penanganan PJU ini bisa dilakukan oleh daerah, namun mengingat kemampuan fiskal daerah terbatas, maka tidak bisa dilakukan, sehingga dilakukan terobosan dengan memakai KPBU tersebut. “Hitungan kami dengan 15 ribu titik lampu itu butuh Rp 80-90 miliar, tidak mungkin kita memakai dari keuangan daerah, sehingga kami buat terobosan dengan KPBU,” jelas d i a . (her)
Sulhan Mukhlis (Suara NTB/her)
Jelang Pilkada Loteng
Partai Nasdem Pertimbangkan Nama Mantan Sekda Praya (Suara NTB) Nama Ketua DPC Partai Nasdem Lombok Tengah (Loteng), Drs. H.L. Supardan, M.M., kini muncul menjadi salah satu kandidat calon kepala daerah di Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang. Nama mantan Sekda Loteng ini masuk dalam bursa calon kepala daerah yang akan diusung Partai Nasdem bersama beberapa nama kader Partai Nasdem lainnya. “Ada tiga nama yang tengah dipertimbangkan. Salah satunya Ketua DPC Partai Ahmad Samsul Hadi
Nasdem sendiri,” ujar Sekretaris DPC Partai Nasdem Loteng, Ahmad Samsul Hadi, kepada Suara NTB, Senin (24/6). Selain nama Supardan, H.L. Wiraksa juga masuk dalam bursa, termasuk Sekretaris DPC Partai Nasdem Loteng. Dari luar Partai Nasdem, lanjutnya ada beberapa nama yang juga tengah dipertimbangkan. Di antaranya nama Ketua Komisi II DPRD Loteng, M. Samsul Qomar. “Namanama ini masuk bursa karena dari sisi kemampuan dan elektabilitas cukup bagus,” imbuhnya. Untuk posisi di Pilkada
Loteng mendatang, Partai Nasdem cukup sadar diri. Mengingat, Partai Nasdem hanya memperoleh tiga kursi di DPRD Loteng dan jumlah kursi tersebut jelas masih belum cukup untuk bisa mengusung pasangan calon kepala daerah, sehingga mau tidak mau harus berkoalisi dengan partai politik lain. Meski demikian, kalaupun pada akhirnya Partai Nasdem tidak bisa mengusung pasangan calon kepala daerah, tidak menutup kemungkinan Partai Nasdem bakal mengusung pasangan calon independen. Terlebih, Partai Nasdem sudah punya pengamanan
mengusung pasangan calon independen. “Jadi pada pilkada sebelumnya, setidaknya ada lima pasangan calon indepeden yang kita usung. Artinya, mengusung calon independen bukan hal baru bagi Partai Nasdem,” terangnya. Soal komunikasi dengan partai politik lain, Memet – sapaan akrab Sekretaris DPC Partai Nasdem Loteng ini, mengaku sudah ada dengan beberapa partai politik, terutama partai-partai yang masuk dalam koalisi 01 di Pilpres kemarin. Untuk itu, Partai Nasdem berharap koalisi nasional bisa terwujud di Pilkada Loteng kali ini. (kir)
SUARA NTB Selasa, 25 Juni 2019
(Suara NTB/dok)
Peserta Program AUTP di KSB Masih Minim Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan (Tanbunnak) mencatat hingga saat ini jumlah peserta untuk program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Sumbawa Barat masih sangat minim. Dari total luas lahan yang dimiliki sekitar 11.131 hektar, baru lima persen saja yang sudah menjadi bagian dari program AUTP. Syaiful Ulum Kepala Distanbunnak KSB, kepada Suara NTB melalui Kabid Pertanian Dan Tanaman Pangan, Syaiful Ulum, SP, Senin (24/6) tidak menampik minimnya peserta program AUTP bagi para petani. Padahal manfaat program itu sangat besar bagi petani jika mengalami gagal panen maupun kendala lainnya. Program ini juga mampu memberikan kontribusi lebih bagi daerah karena anggaran untuk bantuan benih bagi petani yang gagal panen, bisa semakin dipangkas. Sehingga program-program yang lain bisa berjalan dengan baik serta tidak akan mengganggu pembiayaan yang lain. Tapi jika tidak mengikuti program itu, maka pemerintah yang menanggung semua kerugian yang akan ditimbulkan. Apalagi anggaran pemerintah juga tidak akan bisa maksimal membantu para petani karena sangat terbatas. “Kita (Pemkab) bukan takut rugi dalam membantu petani, tapi jika ada yang bisa diasuransikan kenapa tidak kita manfaatkan secara maksimal agar dana yang terbatas bisa digunakan untuk masalah lebih penting,” ungkapnya. Dikatakannya, besaran biaya untuk asuransi ini hanya sekitar Rp36 ribu per hektar. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka petani bisa mendapatkan asuransi sekitar Rp6 juta. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan Rp6 juta sangat kecil. Tapi sangat disayangkan, hingga saat ini masih minim peserta yang mengikuti program tersebut. Kendati demikian, pihaknya tetap akan mendorong para petani untuk bisa mengikuti program itu. Karena keuntungannya sangat besar, baik itu untuk menambah modal maupun untuk masalah lain. Karena namanya musibah tidak ada yang mengetahui kapan akan datang. Jika sudah siap asuransinya dan ada kejadian gagal panen bisa langsung diklaim ke penyedia asuransi. Tetapi jika tidak, harus menunggu anggaran dari Pemerintah barus bisa melanjutkan usaha dan itu butuh waktu yang cukup lama. “Tidak ada salahnya kita persiapkan diri dengan mengikuti program asuransi karena biaya yang akan dikeluarkan juga sangat kecil. Makanya kami tetap akan melakukan sosialisasi kepada para petani agar bisa memanfaatkan program asuransi ini dengan baik,” tukasnya. (ils)
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Tangani Kasus BPR, Polres KSB Tunggu Hasil Audit PKN Taliwang (Suara NTB) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Sumbawa Barat, masih menunggu terbitnya hasil audit Perhitungan Kerugian Negara (PKN) dari BPKP dalam penanganan lanjutan terhadap kasus dugaan penggelapan yang terjadi di PD BPR. Kasus yang sudah menjadi tunggakan dari Polres Sumbawa Barat sejak tahun lalu tersebut, diupayakan tuntas tahun ini. Beberapa dokumen pendukung sudah siap. Tinggal menunggu keluarnya hasil audit PKN. Bahkan berdasarkan hasil Pemeriksaan Khusus (Riksus) dari tim Inspektorat, kerugian akibat kasus ini ditaksir mencapai angka Rp3 miliar lebih. “Memang hasil audit dari Inspektorat sudah kami kantongi yakni sekitar Rp3 milliar, tetapi alat bukti tersebut kita anggap masih belum cukup makanya kami minta BPKP untuk melakukan audit sebagai bukti penguat. Bahkan dokumen permintaan untuk
audit ke BPKP sudah kita layangkan sebelum lebaran, tetapi hasilnya belum kami terima. Kami berharap mudah-mudahan di dalam waktu dekat hasil auditnya sudah keluar, sehingga penanganan kasus ini bisa dilanjutkanya,” ungkap Kapolres KSB melalui Kasat
Reskrim AKP Muhaemin SH., SIK Kepada Suara NTB, Senin (24/6). Dikatakannya jika hasil PKN kasus tersebut sudah keluar, status kasus ini akan langsung dinaikan ke tahap penyidikan termasuk penetapan tersangka. Karena pada dasarnya,
kasus BPR KSB ini hanya peralihan status saja, dari kasus tindak pidana perbankan ke kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) sesuai dengan arahan dari Kejaksaan. Sehingga berkasnya sudah ada tinggal dilakukan penyempurnaan saja dengan pola penanganan kasus Tipikor. Dalam penanganan kasus perbankan dan Tipikor, tidak jauh berbeda hanya dalam penentuan kerugian negaranya saja. Karenanya, keterlibatan BPKP dalam penanganan kasus PD BPR ini dilakukan untuk membuktikan jumlah kerugian akibat kasus tersebut. Karena di dalam kasus tersebut, bukan hanya nasabah saja yang dirugikan tapi ada juga
penyertaan modal pemerintah dengan anggaran yang mencapai angka ratusan juta. Jika tidak ada kendala, pihaknya menargetkan tahun 2019 kasusnya bisa tuntas karena masih banyak kasus baru yang akan ditangani di tahun yang akan datang. “Kasusnya hanya kita alihkan saja dari Perbankan ke Tipikor sesuai dengan petunjuk dari Kejaksaan dan berkasnya juga sudah lengkap tinggal menunggu audit PKN saja. Jika hasil auditnya sudah keluar, maka kasusnya akan langsung kita tingkatkan ke tahap penyidikan dan penetapan tersangka sekaligus menuntaskan kasus tersebut,” tandasnya. (ils)
Dugaan Penyimpangan DD/ADD Desa Jala, BPN Ukur Tanah Kuburan
(Suara NTB/arn)
Soal Batas, Sumbawa Tetap Mengacu Permendagri 123 Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa tetap mengacu kepada mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 123 Tahun 2017 soal titik batas Kabupaten Sumbawa (KS) dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Menyusul pengajuan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KSB, yang memerlukan persetujuan daerah berbatasan langsung untuk menentukan batas wilayah. Sebagaimana disampaikan Kabag Pemerintahan Setda Sumbawa, Ikram Mubarak, Senin (24/6), setelah mengikuti pertemuan yang di fasilitasi oleh Pemprov NTB, Kamis lalu yang menghadirkan KSB dan Kabupaten Sumbawa. “Sikap kita jelas, tetap mengacu pada Permendagri 123 tahun 2017 tentang titik-titik batas itu,” tegasnya. Pemprov melalui Biro Pemerintahan dan Biro Hukum pun berjanji akan memfasilitasi pertemuan KSB dan Kabupaten Sumbawa di Kemendagri terkait usulan revisi RTRW KSB. Bila memang ada perkembangan dengan persoalan tersebut. Sebelumnya, Ikram menjelaskan, dalam surat Pemkab KSB ke Kemendagri terkait usulan revisi RTRW, meminta konfirmasi perbedaan antara Undang-undang Pembentukan KSB dari segi luas wilayah, dengan posisi titik koordinat dalam pengukuran faktual lapangan, berdasarkan Permendagri 123. Dan Pemkan KSB mengacu kepada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017, tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota. “Di dalam aturan itu ada klausul harus meminta persetujuan dari Kabupaten yang bertetangga. Kami hargai sikap KSB yang menggunakan jalurnya. Tetapi kami Tim dari Pemkab yang dipimpin Kepala Bappeda, tetap pada sikap mengacu ke Permendagri 123,”pungkasnya. (arn) Ikram Mubarak
(Suara NTB/arn)
BUKA PELATIHAN - Asisten Administrasi Umum Setda Sumbawa, H. Sudirman saat membuka kegiatan pelatihan kepariwisataan, Senin (24/6).
Latih Pokdarwis
Corong Gravitasi yang Menggerakkan Pariwisata Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB)Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Sumbawa menggelar pelatihan kepariwisataan, Senin (24/6). Sembilan materi pelatihan yang mencakup banyak aspek dengan menghadirkan narasumber pakar dan praktisi dari luar daerah. Dengan sasaran Pokdarwis dan para pelaku pariwisata yang diharapkan dapat menjadi corong gravitasi yang menggerakkan semua pihak untuk pariwisata Sumbawa. Bupati Sumbawa yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Sumbawa, H. Sudirman S.Pd, saat membuka kegiatan tersebut menyatakan, pelatihan yang diikuti pengurus Pokdarwis dan pelaku usaha wisata se Kabupaten Sumbawa ini, mendatangkan instruktur pakar ekowisata dan praktisi wisata ternama yang berasal dari luar daerah. Sehingga diharapkan
para pelaku wisata mampu mendukung Pemkab bersama masyarakat meningkatkan kinerjanya dalam membangun dan mengembangkan seluruh potensi wisata dan kekayaan budaya yang dimiliki daerah ini. Apalagi, sektor pariwisata memiliki nilai strategis dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Jika dalam pengembangannya ditata dengan baik dan komprehensif. Tercatat, ada 231 potensi obyek wisata di Sumbawa, yang membutuhkan interaksi cita rasa dalam konteks kepariwisataan dari segenap komponen. Baik pemerintah, masyarakat, pelaku wisata, maupun wisatawan itu sendiri. Kepala Dispopar Sumbawa, Ir. H. Iskandar D, M.Ec. Dev, menyampaikan, pelatihan ini meningkatkan pemahaman dan peran aktif para pelaku uasaha wisata untuk memaksimalkan
potensi obyek wisata yang dikelola. Selain itu juga, untuk meningkatkan kompetensi dan semangat berinovasi untuk menciptakan wisata unggulan yang sesuai dengan karakteristik obyek wisata yang dikelola. Apalagi ke depan, ada ekspektasi besar dengan hadirnya MotoGP 2021, yang bisa berefek positif bagi geliat pariwisata di daerah ini. Sekaligus, menyadari kekayaan alam Sumbawa yang menarik untuk dikembangkan. Termasuk potensi budaya dan sejarah yang tidak kalah menariknya. Lengkap dengan warisan budaya dan titik destinasinya. Juga, kekayaan alam laut dan teluk dengan 67 pulau kecil. “Potensi melimpah yang belum dikelola dengan baik. Sehingga hamparan kekayaan potensi ini hanya jadi kebanggan untuk kita sebut sebut saja,”cetusnya.
Kuota Mitan di KSB Belum Dikurangi Taliwang (Suara NTB) Kuota minyak tanah (Mitan) sebanyak dua tangki per bulan belum dikurangi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Padahal, daerah ini sudah berada di wilayah konversi ke gas. Hal ini terjadi, karena saat ini kemajuan dalam pembangunan SPBE yang akan digunakan sebagai tempat pengisian ulang (Refill) masih berkisar di angka 70-80 persen. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UMKM (Diskoperindag) melalui Kabid perdagangan Rahadian, S.Pd. M.Si kepada Suara NTB, Senin (24/6) mengatakan, memang untuk saat ini kouta Mitan sebesar 260 kiloliter per tahun masih belum dikurangi oleh Pertamina karena sarana penunjang untuk daerah konversi mitan ke gas masih belum rampung. Hanya saja yang menjadi masalah saat ini yakni mulai sepinya masyarakat untuk menggunakan Mitan karena adanya tabung gas ilegal, sehingga para agen pangkalan mulai merugi bahkan ada yang menutup usahanya. Hanya tidak semua agen yang tidak lagi melakukan penjualan Mitan karena merugi, bisa jadi itu terjadi semata-mata karena persiapan menjadi salah satu penjual gas bersubsidi. Saat ini, tercatat sudah ada dua pangkalan yang akan menjadi lokasi bagi para pengguna gas subsidi melakukan isi ulang. Itu artinya persiapan untuk masuk ke wilayah konversi sudah siap tinggal menunggu SPBE rampung pengerjaannya. Sehingga saat Kouta Mitan dicabut secara bertahap yang akan direncanakan awal bulan Juli nanti tidak men-
jadi polemik lagi di masyarakat. “Sejauh ini belum ada pengurangan jumlah pasokan Mitan ke KSB meski sudah masuk dalam daerah konversi. Jika semua sarana penunjang sudah siap, baru akan ditarik Mitan ini dari pasaran,” ungkapnya. Dikatakannya, untuk rencana Pemerintah menjadikan agen Mitan sebagai mitra LPG nantinya, hingga saat ini belum diputuskan hanya penyalurnya saja yang sudah ditetapkan yakni UD Risma dan UD Ghazi. Kendati sudah sempat dilaksanakan rapat untuk membahas masalah ini dengan pihak terkait, tapi sampai dengan saat ini belum ada juga kepastian. Bahkan petunjuk untuk bisa menjadi agen pangkalan gas Elpiji juga masih belum ada informasi. Hanya saja untuk saat ini yang sudah disikapi terkait harga eceran tertinggi (HET) tabung gas tiga kilo. Dimana untuk HET sudah ditetapkan di angka Rp15.700 perkilogram, artinya jika ada yang menjual lebih diatas harga akan langsung diberikan sanksi. Pihaknya juga dalam waktu dekat ini akan melakukan sosialisasi ke seluruh masyarakat dengan harapan tidak ada lagi yang menjual dengan harga yang tinggi. Sementara untuk tabung gas tiga kilogram yang saat ini beredar di KSB dipastikan ilegal karena di aturannya tidak boleh menjual di daerah yang belum masuk konversi. “HET untuk masa transisi sudah diterbitkan dan dalam waktu dekat akan langsung kita sosialisasikan kepada seluruh pedagang. Upaya itu kita lakukan agar masyarakat tidak merugi pada saat membeli gas isi ulang dengan harga tinggi,” tukasnya. (ils)
Melalui pelatihan ini, diharapkan semangat Pokdarwis yang sudah menggelora, bisa diimbangi dengan pemahaman yang baik terhadap sembilan materi yang disampaikan. Yakni, manajemen destinasi, pemandu ekowisata, pemandu wisata trecking, pemandu wisata outbound, pemandu wisata budaya dan sejarah. Ada pula materi pengelolaan homestay, pemandu wisata diving, pemandu wisata paralayang dan balawisata. “Pelatihan yang cukup banyak dan panjang ini diharapkan dapat menjadi energi tersendiri dalam mengawali langkah pertama. Pokdarwis dan pelaku wisata yang menjadi sasaran pelatihan bisa menjadi corong yang diharapkan sebagai sumber gravitasi yang menggerakkan semua pihak dalam pembangunan kepariwisataan di daerah ini,” harap H. Iskandar. (arn)
PKS Jajaki Peluang Usung Kader Sendiri
(Suara NTB/ula)
Dompu (Suara NTB) – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dompu, akhirnya menindaklanjuti surat permohonan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat untuk mengukur tanah kuburan di Desa Jala. Pengkuran objek tersebut dilakukan karena menjadi salah satu item dugaan penyimpangan DD/ ADD tahun 2018. Kasi Pidsus Kejari Dompu, M. Isa Ansori, SH., dikonfirmasi Suara NTB via telepon, Senin (24/6) membenarkan telah dilakukannya proses pengukuran tersebut oleh BPN hari ini (kemarin). Didampingi tim penyidik kejaksaan, perangkat desa jala serta warga setempat. Kendati pengukuran tuntas dilakukan, pihaknya belum bisa mengantongi langsung hasil yang akan menentukan status perkara dugaan penyimpangan tersebut. “Tadi sudah kita lakukan pengukuran cuma hasilnya belum kita tahu karena masih diolah oleh BPN,” jawabnya. Pengukuran salah satu dari sekian banyak item dugaan penyimpangan DD/ADD Desa Jala ini, lanjut dia, akan menentukan status pekaranya. Apakah dihentikan atau berlanjut ke tahap penyidikan dan penetapan tersangka. Karena dalam indikasi awalnya, pada pembelian tanah kuburan milik desa inilah sumber penyimpangan paling besar dalam kasus tersebut. Dibanding item lain seperti halnya bantuan rumah kumuh, penggajian perangkat desa, guru paud dan sebagainya. “Hasil pengukuran ini menurut keterangan BPN tadi secepatnya akan diberikan. Kalau sudah ada baru kita ekspose di kejaksaan,” jelasnya. Sebelum akhirnya menentukan sikap, tambah M. Isa Ansori, terlapor yakni oknum pemerintah desa akan dihadirkan untuk klarifikasi. Termasuk pihak-pihak terkait yang kemungkinan ikut terlibat didalamnya. “Untuk saksi tambahan sementara belum ada, kita tunggu hasil ini dulu baru kita panggil kepala desanya,” pungkas dia. (jun)
Nasaruddin Dompu (Suara NTB) Menjelang pemilihan kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 mendatang, beberapa tokoh politik Dompu juga mulai meramaikan bursa bakal calon Bupati dan wakil Bupati. Beberapa sudah terang – terangan menyatakan keinginannya dan ada juga masih melihat respon publik. Nasaruddin, SH anggota DPRD Dompu yang juga Ketua DPD PKS Kabupaten Dompu mulai disebut – sebut bakal maju di Pilkada Dompu tahun 2020 mendatang. Perolehan 2 kursi Dewan dari PKS Dompu hasil Pemilu 17 April 2019 lalu menjadi potensi partai ini mengusung kadernya maju sebagai bakal calon Bupati atau wakil Bupati Dompu. Terlebih partai yang dikenal memiliki kader solid ini, memiliki kader yang menjadi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah. Pengalamannya memimpin HMI Cabang Kupang NTT, Ketua Komisi III DPRD Dompu, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Dompu, dan Ketua DPD PKS Kabupaten Dompu menjadi modal awalnya untuk bersinergi dalam mem-
bangun Kabupaten Dompu kedepan. Kepemimpinan Drs H Bambang M Yasin selama 8 tahun lebih berhasil membangkitkan ekonomi Kabupaten Dompu dengan gerakan jagungnya. Kesuksesan ini harus ditingkatkan, terutama mendorong pemberian nilai tambah atas produk unggulan. Jika saat ini jagung Dompu masih dibawa keluar hanya dalam bentuk jagung pipilan, kedepan sebagiannya bisa dijadikan pakan ternak atau makanan untuk memberi nilai tambah bagi petani serta daerah. “Industrialisasi hasil pertanian harus didorong untuk memberi kesejahteraan rakyat,” katanya. Petani jagung juga harus dijamin kepastian hukum atas lahan yang dikelolanya melalui pola kemitraan. Sehingga petani jagung yang berada dalam kawasan hutan, tetap bisa menghasilkan jagung dan menjaga kelestarian hutan. “Pola ini akan menghindarkan para praktik pengrusakan hutan,” jelasnya. Untuk mewujudkan itu harus didukung SDM dan peningkatan kualitas pendidikan menjadi kunci. Pendidikan yang berkualitas menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, anak didik dan masyarakat. Peran pemerintah menghadirkan sekolah dan guru yang berkualitas. Namun Nasaruddin mengaku, keputusan dirinya maju di Pilkada Dompu tahun 2020 mendatang belum diputuskan partai. Karena PKS memiliki mekanisme dalam penentuan calon. Ketika dirinya diputuskan maju bersama calon lain, semua kader dipastikan akan optimal mendukung. Jika partai memutuskan bukan dirinya yang diusung, dirinya akan maksimal memenangkannya.(ula)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Selasa, 25 Juni 2019
Halaman 7
Kerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KSB dengan Harian Suara NTB
Seteluk Tengah dan Sampir Dinilai Tim Provinsi NTB Taliwang (Suara NTB) Desa Seteluk Tengah, kecamatan Seteluk dan Kelurahan Sampir, kecamatan Taliwang yang menjadi wakil Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada ajang lomba desa/ kelurahan tingkat Provinsi NTB akhirnya mendapat giliran dinilai oleh tim provinsi. Kegiatan penilaian oleh tim provinsi itu dilaksanakan pada, Sabtu (22/6) lalu. Tim provinsi NTB yang diketuai oleh Dr. Azhari yang datang bersama seluruh rombongan juri ini secara maraton mengunjungi Seteluk Tengah dan Sampir mulai pagi hingga siang hari. Adapun lokasi pertama yang dinilai adalah kelurahan Sampir di mana tim disambut langsung oleh ketua TP PKK KSB Hj. Hanifah W. Musyafirin, Asisten I Hirawansyah Atta dan jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
punya produk unggulan. Nanti tinggal kita lihat, kita kroscek sejauh mana prodak unggulan itu,” tukasnya. Sebagai desa/kelurahan yang terpilih mewakili KSB. Azhari berharap, ketiga unsur dan aspek tersebut telah dilaksanakan kepala desa Seteluk Tengah dan lurah Sampir. Pasalnya ketiga poin penilaian tersebut menjadi acuan tim untuk menetapkan siapa nanti desa/kelurahan yang paling terbaik dan berhak mewakili NTB ke ajang yang sama di tingkat nasional. “Tadi sudah ada pemaparan oleh kades dan lurahnya. Saya lihat sudah sangat bagus. Tinggal kita lihat lapangannya nanti,” sebutnya. Azhari yang tak lain merupakan kepala DPMD Provinsi NTB ini dalam kesempatan tersebut juga memberikan pemaparan terkait sejumlah program pemerintah pusat. Ia menjelaskan semangat pro-
Desa (DPMD) KSB. Ketua tim penilai Lomba Desa/Kelurahan tingkat Provinsi NTB, Dr. Azhari menjelaskan penilaian lomba desa yang dilakukan tim dari provinsi NTB meliputi tiga hal utama. Pertama unsur administrasi dengan bobot nilai sebesar 80 persen. Kedua, unsur pemaparan dari kepala desa/lurah 5 persen dan ketiga sisanya berupa observasi lapangan tim penilai. “Nanti teman-teman (tim) yang akan mengkonfrontir kembali untuk menyesuaikan. Apakah administrasi dengan kegiatan di lapangan sesuai. Ini nilainya 15 persen,” terangnya. Ia menyampaikan, tujuan dari lomba desa ini untuk mengevaluasi, menilai dan mendorong pemerintahan desa dan masyarakat dalam rangka mengoptimalisasi potensi yang ada di desa. “Tadi sudah disebutkan bahwa Seteluk Tengah
tidak jalannya program pembangunan,” sambung Azhari. Selanjutnya ia menambahkan, transparansi dalam pengelolaan keuangan di desa juga wajib diterapkan. Apalagi saat ini masyarakat dapat mengawasi secara langsung. “Kebijakan atau program yang dilaksanakan baik dari DD maupun ADD itu harus dimaksimalkan untuk pembangunan masyarakat. Kalau tidak transparan, itulah yang nantinya bisa menyebabkan kades terjerat ke persoalan hukum,” serunya mengingatkan. Sementara itu, Asisten I Setda KSB, Hirawansyah Atta mengatakan, Pemda KSB berharap Desa Seteluk Tengah dan Kelurahan Sampir bisa menjadi wakil NTB ke tingkat nasional. Terhadap semua indikator penilaian, Pemda KSB optimis itu bisa dipenuhi. Ia juga menyampaikan
(Suara NTB/ist)
PENILAIAN - Ketua Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Provinsi, Dr. Azhari didampingi Ketua TP PPK KSB, Hj. Hanifah W Musyafirin dan Asisten I Setda KSB, Hirawansyah Atta saat melakukan penilaian di Desa Seteluk Tengah. sejumlah program yang saat ini tengah dilaksanakan Pemda KSB. Salah satunya tentang program daerah pemberdayaan gotong royong (PDPGR). “PDPGR menjadi kunci utama
dalam pembangunan di KSB. Nah saat ini kita sedang melaksanakan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM),’’ urainya dihadapan tim penilai provinsi. (bug/*)
Kasus CPNS K2, Pemeriksaan Mantan Walikota Bima Ditunda
Penggalian Situs Doro Bata Masuk Tahap Akhir Dompu (Suara NTB) – Balai Arkeologi (Balar) Denpasar, saat ini tengah melakukan penggalian situs Doro Bata di Kelurahan Kandai I. Penggalian yang dimulai pekan lalu tersebut targetnya rampung minggu ini. Bahkan dikabarkan ini masuk tahap akhir dari penelitian panjang mereka. Kepala Bidang Kebudayaan Disbudpar Dompu, Wahyono Ragil kepada Suara NTB, Senin (24/5) menegaskan, penggalian tersebut menjadi tahap akhir dari proses panjang (Suara NTB/jun) penelitian Balar Denpasar. Wahyono Ragil Mengingat semua titik pusat situs bangunan bersejarah itu sudah digali dan diteliti. “Karena ini sudah masuk penggalian terakhir tinggal kita masuk tahap kesimpulan nantinya. Termasuk langkah-langkah apa yang harus dilakukan setelah ekskavasi ini,” ungkapnya. Kendati belum ada kesimpulan final dari Balar Denpasar akan penelitian panjang mereka, Wahyono Ragil mengklaim situs tersebut menyimpan bangunan dan benda-benda bersejarah. Alasannya, dari sekian banyak titik yang digali dan diteliti sudah terlihat bentuk bangunan, pun didukung hasil analisa sejarahnya. Sementara untuk penggalian tahap akhir ini hanya bersifat pelengkap. Atas kesimpulan itu pihaknya kini mendorong pemerintah daerah untuk memberi dukungan agar dilakukan penggalian total. Termasuk mendaftarkan situs ini sebagai cagar budaya ke Balai Pelestarian Cagar Budaya Denpasar. “Setelah itu tugas mereka nanti yang akan mendaftarkannya pusat, sehingga pemeliharaan kewenangan dan laboraturium akan ditanggung oleh pusat. Untuk pemda mungkin hanya tugas kebersihannya saja,” jelasnya. Disamping mendorong beberapa hal tersebut, Disbudpar saat ini tengah berupaya menyewa salah satu bangunan khusus untuk penyimpanan sementara benda bersejarah yang pernah ditemukan. Sambil menunggu rencana pemerintah untuk meralisasi pembangunan museum. Sementara disinggung rencana penelitian lanjutan terhadap temuan benda bersejarah di Desa Mbuju Kecamatan Kilo, Wahyono Ragil mengaku baru sebatas melapokannya ke Balar Denpasar. Sementara jadwal ditindak lanjuti untuk penggalian awal belum diketahui pasti. “Penelitian ini juga kan disesuaikan dengan kemampuan penganggaran dari tim Balar. Mudah-mudahan tersedia untuk penggalian di Mbuju,” pungkasnya. (jun)
Kota Bima (Suara NTB) – Pemeriksaan mantan Walikota Bima, H. Muhammad Qurais H. Abidin sebagai saksi dalam penyelidikan kasus perekrutan CPNS kategori dua (K2) oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bima Kota ditunda. Penundaan pemeriksaan ini disampaikan Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Hilmi M. Prayugo, S. IK, saat ditemui wartawan Senin (24/6). “Rencana pemeriksaan mantan Walikota Bima pekan ini ditunda karena ada beberapa pertimbangan,” katanya. Pertimbangan penundaan pemeriksaan terhadap Qurais, lanjut Hilmi setelah melihat kembali urutan berkas perkara penyelidikan, pi-
haknya masih membutuhkan keterangan sejumlah orang atau pihak lain sebelum memanggil Qurais. “Pihak lain yang akan dipanggil terlebih dahulu salahsatunya, Sekda Kota Bima, Drs. H. Mukhtar Landa MH, yang pernah menjabat sebagai Kepala BKPSDM Kota Bima,” katanya. Selain Sekda, pihak lain yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan dalam kasus tersebut adalah Asisten III
Walikota Bima, pada saat perekrutan CPNS K2 menjabat sebagai kepala BKPSDM sebelum H. Mukhtar Landa. “Selain itu ada satu orang lagi, yakni staf BKPSDM yang saat perekrutan CPNS K2 menjabat sebagai Kabid,” katanya. Hilmi menegaskan, pemanggilan Sekda untuk dimintai keterangan dalam kasus itu merupakan pertama kali. Sementara Asisten III dan staf BKPSDM adalah panggilan kedua
sejak kasus naik tahap penyelidikan. “Jika keterangan tiga orang ini sudah diambil. Pemeriksaan selanjutnya terhadap mantan Walikota,” tegasnya. Ia menambahkan, progres penyelidikan kasus CPNS K2 tidak terlalu signifikan, lantaran banyaknya kasus yang ditangani Unit Tipikor setempat, sehingga pembagian waktu disesuaikan dengan porsinya masing-masing. “Kasus K2 ini tetap diprioritaskan, tapi kita juga punya kasus lain lain yang diusut,” katanya. Selain itu, proses penyelidikan kasus CPNS K2 tersebut, banyak melibatkan para saksi. Baik dari peserta
(Suara NTB/dok)
Hilmi M. Prayugo mengikuti seleksi, yang lolos dan tidak lolos, hingga pejabat OPD terkait. (uki)
Tekan Pengiriman Ternak ke Luar Daerah
(Suara NTB/Ist)
BAHAS STUNTING - Wabup Bima, Dahlan M. Noer, memimpin rapat yang membahas pencegahan dan penanganan Stunting dengan berbagai pihak dan OPD di ruang kantor Bupati Bima, Senin (24/6).
PAD Belum Signifikan Jadi Sumber Keuangan
Wabup Bima Minta OPD Bersinergi Cegah Stunting Bima (Suara NTB) – Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer M.Pd meminta semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersinergi untuk serius mencegah dan menangani stunting atau kekerdilan fisik anak. Hal itu disampaikan Wabup saat memimpin rapat upaya pencegahan serta penanganan masalah stunting dengan berbagai pihak dan OPD di wilayah Kabupaten Bima, di ruang rapat kantor Bupati Bima, Senin (24/6). Dahlan menjelaskan, stunting merupakan salahsatu indikator status gizi kronis menggambarkan gangguan atau pertumbuhan linear yang gagal untuk mencapai potensi genetik se-
bagai akibat dari pola makan yang buruk dan penyakit infeksi. Menurutnya, permasalahan stunting merupakan salah satu fokus program di bidang kesehatan untuk mengantisipasi kondisi gizi kronis yang mengakibatkan anak tumbuh dengan kondisi yang tidak maksimal. “Stunting disebabkan oleh kekuarangan gizi dalam waktu yang lama,” katanya. Selain itu, perkembangan otak dan fisik pada balita stunting akan menjadi terhambat. Mereka rentan terhadap penyakit, akibatnya anak yang mengalami stunting cenderung sulit berprestasi. “Ketika dewasa anak stunting mudah mengalami kegemukan sehingga
beresiko terkena penyakit jantung, diabetes dan tidak menular lainnya,” ujarnya. Untuk mencegah dan menanggulangi itu, Dahlan meminta semua pihak dan OPD untuk menyusun program kerja, sasaran serta langkah konkrit secara sinergi di seluruh wilayah kerja Kabupaten Bima. Tidak hanya itu, Wabup berharap seluruh tenaga medis benar benar memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mengintervensi gizi terintegrasi dan meningkatkan kesadaran pemenuhan gizi terhadap anak merubah pola asuh. “Serta berbagai langkah yang dirasa perlu untuk dilakukan bagi mencetak generasi anak berprestasi,” harapnya. (uki)
Dompu (Suara NTB) – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Dompu, diminta menekan pengiriman ternak keluar daerah. Selain untuk menjaga populasinya, juga dimaksudkan agar gejolak harga daging di wilayah ini tidak terus terjadi. Demikian harapan Kabid Perdagangan Disperindag Dompu, H. Iskandar kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (24/5). Menurut dia, gejolak harga daging sapi dan kerbau yang masih bertahan pada kisaran Rp110-Rp120 ribu/Kg saat ini, salah satu dampak dari tidak terkontrolnya pengiriman ternak keluar daerah khususnya Kabupaten/Kota Bima untuk dipotong. “Karena orang Bima ini berani mengambil ternak hidup dengan harga tinggi, sehingga banyak pertenak kita yang memilih menjualnya kesitu. Pengusaha lokal juga tidak mau kalah diambil dengan harga yang hampir sama sehingga itu mempengaruhi harga daging yang dijual pedagang saat ini,” jelasnya. Sebagai salah satu daerah lumbung sapi di NTB, seharusnya harga daging
segar di wilayah ini tetap normal. Namun akibat persaingan usaha tersebut konsumen lokal kini terkena imbasnya. Untuk itu, tegas H. Iskandar, langkah satu-satunya yang bisa dilakukan instansi terkait dalam hal ini Disnakeswan ialah menekan pengiriman ternak keluar. Apakah dengan mengaktifkan kembali palang penarikan retribusi di wilayah perbatasan, atau mewajibkan setiap pengusaha luar daerah untuk memotong ternak di beberapa RPH yang sudah dibangun di wilayah ini. “Yang harus dilakukan kalau mau beli hewan di sini ya harus potong di sini,” ujarnya. Disamping upaya itu memastikan populasi ternak terjaga dengan baik dan gejolak harga tidak lagi terjadi. Pemerintah daerah pun akan memiliki potensi baru sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), mulai dari retribusi palang hingga biaya pemotongan di rumah potong hewan. Sementara Kadisnakeswan setempat, Zainal Arifin yang berusaha dikonfirmasi Suara NTB di kantornya pagi kemarin tak berhasil ditemui lantaran tengah ada kesibukan lain. (jun)
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Karena ADD diambil pendapa- APBD perubahan. Sehingga haknya turun ke Desa. Tapi Dompu (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Realisasi Pajak Bumi tan daerah di luar dana alokasi tidak ada penambahan angga- masalah ini mestinya tidak di12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ran dan hanya bisa dilakukan jadikan alasan bagi Desa untuk Bangunan (PBB) tahun 2018 khusus (DAK) transfer pusat. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 “Pendapatan daerah itu penggeseran anggaran. “Kita tidak menagih PBB yang diteta– 2019 menjadi salah satu 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 syarat pencairan Alokasi tidak dalam bentuk uang yang mau geser, ndak ada anggaran pkan. “Kalau soal itu, datang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Dana Desa (ADD) tahap per- sudah terkumpul di kas daer- yang bisa digeser,” ungkapnya. dan komunikasikan di kantor 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Namun pihaknya akan (untuk dapat rekomendasi tama tahun 2019. Belum ah, tapi hasil yang dikumpul12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 dibayarnya insentif bagi petu- kan sedikit – sedikit dari pa- mengupayakan di tahun 2019 pencairan ADD),” katanya. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Target PBB per tahunnya ini dengan mengalokasikan 12 gas pungut PBB tahun 2018 jak dan retribusi,” katanya. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Bila Desa tidak mendorong bulan honor bagi juru pungut sekitar Rp1,3 M untuk 2018 diduga menjadi pemicu 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 keengganan aparatur Desa pencapaian target pendapatan dari biasanya hanya enam bu- maupun 2019. Target ini belum 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 dari sektor pajak dan retribu- lan per tahun. Untuk honor juru ada perubahan, karena belum menagih PBB pada warga. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Kepala Badan Pendapa- si, Pemda juga tidak memili- pungut PBB tahun 2019 sudah ada penilaian kembali atas 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 tan Daerah (Bapendda) ki anggaran untuk ditransfer dialokasikan. “Kekurangan obyek pajak maupun pencata12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Kabupaten Dompu, Ir. ke Desa. Sehingga Pemdes ber- enam bulan tahun 2018 akan tan baru terhadap obyek pajak. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Armansyah kepada sama juru pungut didorong un- kita upayakan di APBD pe- Target PBB per Desa per tahun 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 sekitar Rp30 juta, tergantung Suara NTB di ruang ker- tuk memacu realisasi target rubahan ini,” jelasnya. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Kepala Bidang Pajak dan luas wilayah dan jumlah penjanya, Senin (24/6) men- PBB yang ditetapkan. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Terkait honor untuk juru PBB Bapendda Kabupaten duduknya. “Potensi PBB kita gungkapkan, syarat reko12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 pungut PBB tahun 2018 yang Dompu, Sujono yang dikonfir- masih banyak. Kami juga termendasi Bapendda un12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 tuk pencairan ADD han- belum dibayarkan Pemda masi terpisah di ruang kerjan- us melakukan pencatatan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ya untuk mendorong hingga saat ini, Armansyah ya mengakui, masalah insentif obyek pajak, sehingga tahun 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Desa memacu target mengaku, itu dikarenakan bagi petugas juru pungut PBB berikutnya ada peningkatan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 PBB yang ditetapkan. tahun 2018 lalu tidak ada ini menjadi keluhan saat pi- PBB,” ungkapnya. (ula) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Armansyah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
Honor Belum Dibayar, Penagihan PBB Terkendala
(Suara NTB/ula)
Taliwang (Suara NTB) Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga kini belum bisa dijadikan sumber keuangan primer pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Sejak terbentuk 15 tahun lalu, kabupaten ke-9 di NTB ini masih mengandalkan dana perimbangan sebagai sumber pundi-pundi keuangannya. Kondisi ini tak ditampik oleh pemerintah KSB, Dinas Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) setempat menyampaikan, PAD yang diperoleh dari seluruh sumber yang ada belum signifikan mempengaruhi keuangan daerah. “Kalau PAD pengaruhnya belum signifikan dalam APBD kita,” aku Kepala BPAD KSB, Muhammad Yusuf kepada Suara NTB. Terkait PAD itu, ia menyatakan pemerintah terus berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru. Hampir seluruh sektor yang dimiliki daerah kini telah dijajaki, akan tetapi pada praktiknya masih banyak yanh belum optimal berjalan. “Kita sudah berusaha sekuat tenaga. Membuat stategi, menjajaki potensi-potensi baru tapi ya tadi belum signifikan,” ulangnya. Yusuf mengungkapkan, pengaruh PAD pada pendapatan APBD setiap tahun mengalami rerhitung lambat. Intervalnya hanya sekitar 2 sampai 4 persen. Hal ini kemudian membuat pemerintah KSB masih harus terus menerus mengadalkan dana perimbangan dari pusat. Beruntung KSB memiliki sumber daya alam (SDA) di bidang pertambangan yakni blok tambang Batu Hijau di kecamatan Sekongkang. Dengan keberadaan proyek tambang emas dan tembaga tersebut, Pemda KSB bisa mempertahankan rerata APBD-nya di atas Rp1 triliun setiap tahunnya. Dana perimbangan dari pusat pada dasarnya tidak dapat terus menerus dijadikan andalan sumber pendapatan oleh daerah. Pasalnya dana transfer dari pemerintah pusat itu juga fluktuatif dan tidak tetap. Terebih bagi KSB yang hanya memiliki sumber bagi hasil di bidang pertambangan. Maka nilai dana transfernya bergantung pada kemampuan produksi perusahaan yang pengelola. Yusuf menjelaskan, nilai bagi hasil tambang Batu Hijau tergantung dengan produksi konsentrat yang mampu dihasilkan perusahaan pengelola. Semakin banyak yang ditambang dan dijual, maka akan tinggi pula dana bagi hasil yang diperoleh KSB. Dan begitu sebaliknya, jika kurang maka akan kecil pula yang diterima KSB dari pusat. “Makanya kita tetap berharap produksi Batu Hijau terus bagus, terus mengalami peningkatan yang artinya pendapatan kita.yang ditransfer pusat juga bertambah,” papar Yusuf. Sementara itu ditanya apakah pembubaran PT Daerah Maju Bersaing (DMB) akan mempengaruhi sumber pendapatan KSB? Yusuf menjelaskan, secara matematis penambahan atau pengurangan tetap akan mempengaruhi hasil. Hanya saja dalam sistem keuangan daerah signifikan tidaknya tetap harus dilihat dari berbagai sisi. “Kalau sederhananya iya, pasti berpengaruh (mengurangi). Kan selama ini DMB jadi komponen pendapatan kita di APBD. Ia masuk kategori lain-lain pendapatan yang dipisahkan,” imbuhnya. (bug)
gram pemerintah saat ini untuk desa yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Ini wajib diimpelementasikan. Jadi bukan untuk kepentingan golongan, keluarga dan bukan kepentingan pribadi pimpinan,” cetusnya. Karena itu lanjut dia, Kades dan Lurah sebagai perpanjangan tangan pemerintah di tingkat bawah harus dapat mengakomodir seluruh elemen di masyarakat. Tidak pilih-pilih dalam melayani apalagi mengajak partisipasi masyarakat. “Ini contoh. Misalnya Kades jangan semuanya mengisi aparaturnya semua orang tim suksesnya waktu suksesi. Atau keluarganya. Tapi saya yakin di sini (KSB) tidak ada yang seperti itu kan. Karena ada akibat kalau mengangkat tim sukses atau keluarga dekat, nanti akan berimbas pada
POLHUKAM
SUARA NTB Selasa, 25 Juni 2019
Halaman 8
Maju Lewat Jalur Independen
Makmur Said Mulai Kumpulkan KTP Warga Mataram (Suara NTB) Mantan Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said akan maju dalam kontestasi Pilkada Kota Mataram 2020 mendatang. Ia akan tampil bertarung melalui jalur Independen. Karena itu, mulai dari sekarang, Makmur Said sudah mengambil mulai mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Kota Mataram sebagai bukti dukungan masyarakat untuk dijadikan syarat pendaftaran ke KPU nanti sebagai kandidat calon kepala daerah. Ia pun sudah membentuk relawan yang bertugas untuk mengumpulkan KTP warga sebagai syarat dukungan. Relawan yang sudah terbentuk yakni relawan Mataram Ingin Makmur (MIN). Relawan bahkan sudah mulai bergerilya bergerak mengumpulkan KTP sebagai persyaratan dukungan untuk Makmur Said bisa maju di kontestasi Pilkada melalui jalur independen. Koordinator relawan Mataram Ingin Makmur, Husnan Fahri menyampaikan, pihaknya hampir setiap hari menerima aspirasi dukungan berbagai kelompok masyarakat di Kota Mataram bagi pencalonan Lalu Makmur Said maju sebagai calon Walikota di Pilkada 2020 nanti. Bentuk dukungan tersebut, masyarakat secara sukarela datang menyerahkan KTP sebagai bentuk dukungan dan antusiasme masyarakat Kota Mataram terhadap pencalonan Lalu Makmur Said. “Sehingga kami prediksikan tidak terlalu sulit bagi kami mengumpulkan KTP sebagai persyaratan pencalonan melalui jalur independen,” ujarnya kepada wartawan, Senin (24/6). Pihaknya belum merekap jumlah dukungan KTP sudah terkumpul. Namun, dia optimis, target 30 ribu KTP bagi persyaratan dukungan bagi pencalonan Lalu Makmur Said akan bisa terpenuhi. Pasalnya, hampir setiap hari ada KTP yang masuk dari relawan maupun masyarakat secara sukarela bergerak mengumpulkan. “Begitu tinggi antusiasme masyarakat mengumpulkan KTP secara sukarela, membuat kami makin optimis untuk dukung dan memenangkan Lalu Makmur Said di Pilwakot,” terangnya. Sementara itu, bakal calon Walikota Mataram, Makmur Said sendiri mengakui bahwa tim dan relawan sudah jauhjauh hari bergerak mengumpulkan KTP bagi pencalonan di Pilkada. Ia pun hampir setiap hari turun menyapa dan bersilaturahmi berbagai lapisan masyarakat di Kota Mataram. Silaturahmi dan pertemuan dengan masyarakat tersebut, banyak diprakarsai masyarakat secara sukarela dengan menghadirkan dirinya. Baginya, itu sebagai bentuk aspirasi dan kehendak masyarakat bagi pencalonan di Pilkada. “Kita bersyukur, banyak masyarakat tiap hari mengundang kita untuk bersilaturahmi,” ucapnya. Karena tentu pembangunan Kota Mataram ke depan harus sesuai aspirasi dan kehendak warganya,” pungkasnya. HL. Makmur Said (ndi) (Suara NTB/dok)
Pilkada Sumbawa
BJS Dipinang Empat Balon Bupati Mataram (Suara NTB) Beberapa waktu lalu, Ketua DPD PAN Kabupaten Sumbawa, Burhanuddin Jafar Salam (BJS) telah mengumumkan dirinya positif akan maju di Pilkada Sumbawa 2020 mendatang. Namun ia akan mencalonkan diri bukan sebagai calon bupati melainkan memilih posisi calon wakil bupati. Setelah pengumuman pencalonannya sebagai balon wakil bupati itu, ia mengaku langsung dihubungi oleh empat orang figur yang ingin tampil sebagai kandidat bakal calon Bupati. Empat kandidat tersebut telah menawarkan BJS untuk berpasangan. “Mengetahui saya akan maju, dan saya tidak memperpanjang komunikasi saya langsung sampaikan ingin jadi calon wakil, ada empat orang bakal calon bupati yang sudah berkomunikasi mengajak BJS untuk berpasangan,” tuturnya ketika dikonfirmasi Suara NTB Senin (24/6) kemarin. Empat kandidat balon kepala daerah Sumbawa yang sudah membangun komunikasi politik dengan dirinya itu semuanya ada para calon penatang petahana. Dalam komunikasi politik yang terbangun, BJS mengaku dirinya sangat dinginkan oleh para calon Bupati tersebut. “Figur itu di luar calon petahana, mereka sangat menginginkan saya menjadi wakil mereka, karena mereka tahu BJS ini banteng terluka (setelah kalah di Pileg 2019). Dan saya menawarkan diri jadi calon wakil tanpa tangan kosong, PAN di sumbawa punya empat kursi,” jelasnya. BJS menjelaskan, keputusannya menjadi calon wakil tersebut berdasarkan pertimbangan politik yang sudah sangat matang dihitungnya. Sehingga bagi dirinya, calon wakillah yang paling realistis. “Saya kan tidak mau berpanjang kalam, itulah posisi yang paling realistis bagi saya. Karena bisa dibilang pascapemilu 2019 ini, kita akui sudah kurang gizi politik. Dan jumlah kursi PAN ada empat, nanti calon Bupatinya mencari lima kursi sisanya untuk memenuhi persyaratan mengusung pasangan calon,” katanya. (ndi)
TUNTUTAN - Mantan Kadispar Lotim Khairil Anwar Mahdi mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum dalam persidangan, Senin (24/6) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.
Kasus Pusuk Sembalun 2015
(Suara NTB/why)
Mantan Kadispar Lotim Dituntut Tiga Tahun
Mataram (Suara NTB) – Mantan Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur Khairil Anwar Mahdi menjalani sidang tuntutan, Senin (24/6) kemarin. Terdakwa korupsi penataan kawasan Pusuk Sembalun, Lombok Timur ini diyakini jaksa bersalah sehingga dituntut penjara selama tiga tahun. Tuntutan pidana penjara yang sama juga ditujukan kepada terdakwa Samsul Akhyar. Tim jaksa penuntut umum Rajuriman dan Aries Fajar mengajukan tuntutan tersebut kepada majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram yang diketuai Anak Agung Ngurah Rajendra. Menurut jaksa, para terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sesuai dengan dakwaan pasal 3 juncto pasal 18 UU RI No 20/ 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. “Menuntut maje-
lis hakim agar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Khairil Anwar Mahdi dengan penjara selama tiga tahun,” ucap Rajuriman membacakan surat tuntutannya. Selanjutnya, terdakwa Khairil juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp50 juta, yang apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan selama enam bulan. Syamsul Akhyar juga dituntut agar dipidana penjara selama tiga tahun, denda Rp50 juta subsider enam bulan kurungan. Akhyar rekanan yang meminjam ben-
dera CV Pengames Raya ini dituntut juga untuk membayar pengganti kerugian negara sebesar Rp248,8 juta. Ketentuannya, sambung Rajuriman, Akhyar wajib menggantinya dengan penjara satu tahun enam bulan apabila tidak mampu membayar uang pengganti tersebut. Terpisah, Kasi Pidsus Kejari Lotim Wasita Triantara menjelaskan bahwa tuntutan tersebut diajukan dengan pertimbangan bahwa pengembalian kerugian negara yang masih minim. “Terdakwa Akhyar baru
TP4D Siapkan Pendampingan
(Suara NTB/dok)
Nurhuda Consultan. Proyek dengan perencanaan Maturidi ini kemudian ditender dengan pagu Rp1,68 miliar. Sumber anggarannya dana Tugas Perbantuan Kemenpar RI. CV Pengames Raya milik M Supriyadi memenangkan tender tersebut yang lantas dipinjam Syamsul Akhyar. Terdakwa Akhyar mendapat kucuran Rp1,64 miliar sesuai kontrak pekerjaan untuk menggarap proyek tersebut. Dalam perjalanannya, progres pekerjaan yang baru sampai 64,24 persen diubah menjadi 84 persen. Sampai batas waktu 22 Desember 2015, proyek hanya bisa diselesaikan 80 persen saja. Namun, ahli konstruksi Fakultas Teknik Unram menyatakan realisasi proyek hanya 67,28 persen. Meski demikian proyek tetap dibayar 100 persen. (why)
Pilkada Serentak 2020
Aset Lahan Pemda Wajib ’’Clean and Clear’’ Tanpa Mahar, Nasdem Mataram (Suara NTB) Aset peninggalan terdahulu pascaterbentuknya Pemerintah Kota Mataram masih menjadi catatan BPK. Begitu juga halnya dengan Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara. Proyeksi pembangunan daerah wajib menyertakan aset yang clean dan clear. Hal itu setidaknya menjadi perhatian Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Mataram. Menanggapi sengkarut aset tiga daerah yang merupakan pemekaran dari Lombok Barat itu. “Harus clean dari sisi hukum misalnya tidak ada sengketa dan clear artinya sudah bersertifikat, sudah ada alas hak,” jelas Kepala Kejari Mataram Dr Ketut Sumedana ditemui Senin (24/ 6) di ruang kerjanya. Hal itu juga berlaku terhadap setiap pembangunan baru gedung kantor pemerintahan, sekolah, atau fasilitas publik. “Kalau tidak (clean and clear) maka pendampingan akan kami tolak,” tegasnya. Pemerintah daerah, sambung dia, dalam mengelola aset wajib memperhatikan status kepemilikan lahan, berikut proses peralihan haknya apabila
ada proses jual beli. Menurutnya, hal itu agar tak berdampak hukum seperti halnya lahan SMPN 1 Gunungsari di Gunungsari, Lombok Barat. sekolah tersebut dibangun di atas lahan milik orang lain dengan alas hak sertifikat hak milik. Dalam sengketa pemilik lahan menang sampai tingkat kasasi Mahkamah Agung RI. “Kalau sudah seperti itu mau bagaimana. Sebelum dibangun seharusnya dipastikan sudah atas nama pemerintah atau tidak. Makanya ini aset harus dikelola clean dan clear,”
imbuh mantan jaksa KPK ini. Cara seperti itu dia terapkan dalam proses pemindahan Kantor Kejari Mataram. Pemerintah Kota Mataram menyelesaikan proses pembelian lahan seluas 34 are di Sekarbela, Mataram dengan clean dan clear. Indikatornya, proses jual beli tidak bertentangan dengan undang-undang. “Tanah itu sudah tidak di atas milik orang lain. Sekarang sedang proses penyertifikatan. Kami nanti menerimanya dalam bentuk hibah. Baru kantor mulai dibangun,” terang Sumedana. (why)
Ketut Sumedana
123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kasus Dermaga Gili Air 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Mataram (Suara NTB) – sudah di tahap penyidikan. tiang pancang dan tongkang. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Auditor BPKP PerwakAuditor bakal memeriksa Sejumlah saksi yang sebel123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ilan NTB menggandeng pe- distributor di tempat produk- umnya diklarifikasi di ta123456789012345678901234567890121234567890123456789 nyidik turun mengaudit si masing-masing. “Tongkang hap penyelidikan akan di123456789012345678901234567890121234567890123456789 kerugian negara proyek di Bandung. Tiang pancang di panggil lagi untuk diperik123456789012345678901234567890121234567890123456789 Dermaga Gili Air tahun Surabaya,” sebutnya. Dia sa. Auditor BPKP juga akan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 2017. Kesesuaian peren- menyebutkan, penghitungan memeriksa setiap saksi 123456789012345678901234567890121234567890123456789 canaan anggaran diuji kerugian negara dengan yang berkaitan tersebut. In123456789012345678901234567890121234567890123456789 dengan fakta pelaksanaan pengecekan distributor sebab dikasi awal, proyek di Pulau 123456789012345678901234567890121234567890123456789 pekerjaan. Auditor dan pe- auditor menghitung kerugian Gili Air Desa Gili Indah Ke123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 nyidik memeriksa distrib- nyata atau actual loss. camatan Pemenang, Lom123456789012345678901234567890121234567890123456789 utor item komponen fisik. “Fisik dermaganya ada. bok Utara ini dikerjakan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 “BPKP turun ke lapa- Tiangnya ada. BPKP sistem diduga tidak sesuai volume 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ngan. Audit meriksa orang- kerjanya turun ke lapangan. dan spesifikasi pekerjaan. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 orang itu. Setelah itu be- Kalau total loss tidak perlu tuProyek pembangunan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 rangkat ke distributor,” be- run,” ucapnya. dermaga apung Gili Air dik123456789012345678901234567890121234567890123456789 ber Kasubdit III Tipikor DiPenyidik Subdit III Tipikor erjakan dengan nilai kon123456789012345678901234567890121234567890123456789 treskrimsus Polda NTB menemukan indikasi korupsi trak Rp6,28 miliar. Sumber 123456789012345678901234567890121234567890123456789 AKBP Syarif Hidayat dikon- yang menyebabkan timbulnya anggarannya berasal dari 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 firmasi Senin (24/6) kemar- kerugian negara dalam kasus Dana Alokasi Khusus 123456789012345678901234567890121234567890123456789 in. Pengecekan distributor tersebut. (DAK) tahun 2017 dengan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 itu meliputi komponen Proses penangannya kini pagu Rp6,6 miliar. (why) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 (Suara NTB/dok)
Auditor Periksa Distributor
Burhanuddin Jafar Salam
kembalikan Rp5 juta, alasannya tidak punya uang. Jadi pengembalian kerugian negara belum 100 persen,” jelas Wasita dihubungi dari Mataram. Terdakwa Khairil selaku kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen proyek dituntut karena terbukti menyalahgunakan kewenangannya tersebut. Akibatnya, negara merugi Rp248,8 juta yang uang tersebut dinikmati terdakwa Akhyar. Dalam persidangan terungkap bahwa proyek penataan Pusuk Sembalun telah dikondisikan dengan modus penunjukan saksi Maturiadi Asyari untuk membuat perencanaan paket pekerjaan sekira Desember 2014. Maturidi yang kenalan dekat Khairil ini belakangan ditunjuk menjadi konsultan perencana meminjam bendera CV Refi
Targetkan Menang di Tujuh Daerah
Mataram (Suara NTB) Partai Nasdem menargetkan kemenanagan pada Pilkada serentak 2020 yang akan digelar di tujuh daerah kabupaten/kota se-NTB. Hal itu diyakini lantaran Nasdem dalam memberikan dukungan kepada pasangan calon tidak menggunakan mahar politik. “Dari tujuh pilkada ini, tidak tertutup kemungkinan Nasdem akan menyapu bersih kemenangan di semua Pilkada, karena kita tidak pakai mahar. Kalau pakai mahar, bisa saja yang didukung itu calon lemah, tapi kita tidak, kita objektif selalu gunakan hasil survei dan tanpa mahar,” ujar anggota fraksi Partai Nasdem di DPRD NTB, Raihan Anwar, Senin (24/ 6) kemarin. Strategi tersebut telah dibuktikan Nasdem pada Pilkada serentak 2018 lalu. Dimana dalam menentukan dukungan terhadap pasangan calon, Nasdem sama sekali tidak menggunakan mahar politik. Nasdem mendukung murni berdasarkan pertimbangan elektabilitas sang calon yang tergambar dalam hasil survei bahwa mayoritas masyarakat. “Dipilkada 2018 itu dari empat Pilkada, kita menang di tiga daerah (Lobar, Loteng dan Kota
Raihan Anwar
Bima) yang diusung oleh Nasdem hanya satu yang kalah yaitu di Pilgub saja, itupun kita dalam posisi runner up. Sehingga tidak kita sesalkan,” katanya. Karena itu, lanjut Ketua DPD Nasdem Kabupaten Bima itu dalam menghadapi Pilkada serentak 2020 mendatang akan tetap menerapkan strategi serupa dalam menentukan dukungan kepada pasangan calon yang akan didukungnya. Ia meyakinkan kepada para pasangan calon yang akan didukung, Nasdem memastikan diri mesin partainya akan bergerak total untuk meraih kemenangan. “Karena itu kita menolak mahar, tidak pakai uang pendaftaran, tidak ada stor sekian-sekian, tidak ada, kita cari pemimpin yang benar-benar mau mengabdi, bahkan kalau perlu Nasdem akan biayai nanti. Tapi terlebih dahulu kita akan survei untuk melihat peta elektablitas kandidat,” jelasnya. Ditempat terpisah, Sekretaris DPW Nasdem NTB, Multazam juga menyampaikan hal yang sama. Partainya akan mulai membuka proses penjaringan bakal calon kepala daerah tahun 2020 dalam waktu dekat ini. Pengalaman kesuksesan mengusung calon tanpa mahar politik kembali akan diterapkan Nasdem pada pilkada 2020 ini. “Ya, kemarin pada Pilkada terakhir (2018) di Lobar, Lotim dan Kota Bima juga begitu, kita mendukung berdasarkan hasil survei dan tanpa mahar dan alhamdulillah menang semua. Harapan kita di 2020 mendatang kita sama,” pungkasnya. (ndi)
SUARA NTB
Selasa, 25 Juni 2019
Halaman 9 Memencet tombol bersama menandai peletakan batu pertama RSUD baru Sumbawa
up Sumbawa Peletakan batu pertama oleh Wab
Peletakan batu pertama oleh Bup ati Sumbawa
Peletakan Batu Pertama RSUD Baru Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) -
Peletakan Batu Pertama “Ground Breaking” Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sumbawa yang baru, ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dan Bupati Sumbawa didampingi Ketua TP PKK Sumbawa, Wakil Bupati Sumbawa, Kadis Kesehatan Provinsi NTB dan Direktur RSUD Sumbawa, Senin (24/6) di Jalan Raya Sering Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes. Menteri Kesehatan RI dalam sambutannya yang disampaikan Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, DR. dr. Ina Rosalina Padan, SP.,AK.,M.Kes.,M.H.Kes menyatakan,Kemenkes RI mendukung penuh relokasi RSUD Sumbawa dan akan memberikan dana sesuai dengan kebutuhan. Terkait masalah dana, diimbau kepada Pemkab Sumbawa untuk segera mengusulkan bantuan dana sesuai dengan kebutuhan dan data yang ada. Menteri berharap agar pengerjaan RSUD Sumbawa
dapat berjalan tepat waktu dan sesuai konsep yang telah direncanakan. Keberadaan RSUD Sumbawa, merupakan rumah sakit tipe C dan harus meningkat menuju tipe B. Seiring peningkatan tipe RSUD, juga diikuti dengan peningkatan kualitas SDM. Misalnya dengan meningkatnya jumlah dokter spesialis, dan pasien safety yang harus dijaga, perkembangan mutu pelayanan. Serta harus memiliki fungsi sosial, dengan tetap peduli kepada rakyat khususnya masyarakat miskin yang kurang mampu. Sementara itu, Bupati Sumbawa H.M. Husni Djibril,
B.Sc, menyampaikan pelaksanaan proses pembangunan/relokasiRSUD Sumbawa pada lokasi yang baru dengan luas tanah sekitar 8 hektar di Jl. Sultan Kaharuddin Desa Kerato telah dimulai pada 2017. Yang diawali dengan penyusunan feasibility study dan master plan. Berdasarkan master plan yang ada, RSUD Sumbawa merupakan rumah sakit type C menuju type B. Penyusunan DED RSUD Sumbawa ini termasuk dokumen Amdal dan pematangan lahan telah dilakukan pada 2018. Pada tahun 2019 ini dilakukan penyusunan andalalin. Pembangunan RSUD Sum-
bawa tahap pertama dilaksanakan pada 2019 dengan luas bangunan sekitar 4.399 m2. Dengan biaya yang tersedia untuk pembangunan tahap Isebesar Rp35.127.888.000,. Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemkab, pembangunan RSUD Sumbawa pada tahun 2020 mengusulkan anggaran melalui DanaAlokasi Khusus (DAK) dengan nilai usulan sebesarRp224.726.766.025. Sedangkan dari APBD KabupatenSumbawa dianggarkan sebesar Rp100.000.000.000.”Mohon doanya kepada seluruh masyarakat Sumbawa agar pembangunan RSUD ini dapat berjalan lancar dengan total anggaran Rp350 Miliar. Mimpi dan semangat saya sebagai pimpinan daerahuntuk membangun Sumbawa tidak pernah bergeser demi menghadirkan fasilitas pelayanan kesehatan yang representatif dan layak bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sum-
bawa,” pungkasnya. Sebelumnya, Direktur RSUD Kabupaten Sumbawa dr. Dede Hasan Basri melaporkan tentang sejarah singkat RSUD Sumbawa yang berdiri sejak tahun 1950 dengan luas lahan 8.120 meter persegi dan luas bangunan 6.876 meter persegi. Adapun jumlah SDM sebanyak 551 orang. Terdiri dari PNS sebanyak 286 orang dan non PNS 265 orang. Dengan ketersediaan dokter spesialis sebanyak 22 orang, terdiri dari spesialis dasar sebanyak 8 dokter, yaitu spesialis penyakit dalam 2 orang, spesialis anak 2 orang, spesialis bedah 2 orang, spesialis kandungan 2 orang. Dan untuk spesialis penunjang sebanyak 14 dokter, yaitu spesialis patologi klinik 1 orang, spesialis radiologi 1 orang, spesialis anestesi 1 orang, spesialis kesehatan jiwa 1 orang, spesialis mata 1 orang, spesialis jantung dan pembunuh darah 1 orang, spesialis syaraf 1 or-
ang, spesialis orthopedi 1 orang, spesialis kesehatan gigi anak 1 orang, spesialis konservasi gigi 1 orang dan spesialis protodonsia 1 orang. Dilaporkan pula upaya peningkatan kinerja pelayanan yang telah dilakukan RSUD Sumbawa dalam kurun waktu 1 tahun, di mana telah dikembangkan inovasi-inovasi baru, seperti pembukaan pelayanan baru poli VVIP, poli geniatry, dan poli medical (pelayanan CTKI-menggunakan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri-SISKOTKLN dan pelayanan vaksinasi minginitis influenza calon jamaah umroh), perawatan jiwa dan rehabilitasi narkoba. Serta, menyediakan peralatan medis sesuai tuntutan perkembangan teknologi yang secara langsung mempengaruhi peningkatan kinerja pelayanan. Antara lain jumlah pasien rawat jalan rata-rata per hari sebanyak 150-200 pasien, meningkat
20 persen dari tahun sebelumnya, pasien rawat inap rata-rata per hari sebanyak 100-150 pasien, jumlah tempat tidur yang tersedia sebanyak 135 unit, dengan BOR sebesar 102,94 persen. Dengan indeks kepuasan masyarakat meningkat 15 persen, dan penerimaan pendapatan RSUD Sumbawa, terdapat kenaikan sebesar 7 persen dari tahun sebelumnya. Adapun tahapan pembangunan/relokasi pada tahun 2019 adalah review Detail Engineering Design (DED), analisis dampak lalu lintas (Andalalin), IMD, lelang di ULP, dan pembangunan instalasi rawat jalan dengan anggaran melalui DAU sebesar Rp19.537.760.000,- dan pembangunan instalasi gawat darurat melalui DAK sebesar Rp15.590.128.000,-. Dan untuk tahun 2020 lanjutan pembangunan melalui DAU sebesar Rp100.000.000.000,- dan usulan DAK sebesar Rp215.000.000.000. (arn/ind/*)
Tari Nguri persembahan Karyawati RSUD Sumbawa menyambut Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, dr. Ina Rosalina Padan.
Bupati dan Wakil Bupati menyambut Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Kemenkes RI
Sambutan Bupati Sumbawa, H.M.Husni Djibril
Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, dr. Ina Rosalina Padan meletakkan batu pertama
irektur Pelayanan Kesehatan Tradisional Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Bupati didampingi Istri, Wabup, Kadis Kesehatan NTB dan Pejabat Sekda Sumbawa.
Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, dr. Ina Rosalina Padan, Bupati didampingi Istri, Wabup, Kadis Kesehatan NTB, Penjabat Sekda Sumbawa dan anggota Forkopimda foto bersama.
Sambutan Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, dr. Ina Rosalina Padan
Inilah lokasi pembangunan relokasi RSUD yang baru
PENDIDIKAN
SUARA NTB Selasa, 25 Juni 2019
Halaman 10
Pelaksanaan PPDB, Sekolah di Lobar Terapkan Sistem Zonasi
(Suara NTB/ron)
LIHAT PENGUMUMAN - Orang tua/wali calon siswa mendatangi SMAN 1 Mataram untuk melihat pengumuman PPDB Jalur perpindahan tugas orang tua/ wali siswa, Senin (24/6). Sekolah-sekolah di Mataram diingatkan tidak menerima siswa melebihi daya tampung.
Sekolah Tidak Boleh Terima Siswa Melebihi Daya Tampung Mataram (Suara NTB) – Petunjuk teknis (juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP di Kota Mataram masih dalam tahap pembahasan. Sekolah tidak boleh menerima siswa melebihi dari daya tampung dan harus bersekolah sesuai zonasi yang diatur oleh Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB. Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram, H. Adnan Muchsin dihubungi belum lama ini mengatakan, sekolah harus menerima siswa sesuai daya tampung sekolah. sekolah tidak boleh menerima siswa melebihi daya tampung sekolah. “24 SMP negeri itu sudah disesuaikan daya tampungnya. Minimal 20 per kelas, dan maksimal 36 itu sudah ketentuan dari pusat,” katanya. Ia juga menegaskan, siswa harus mendaftar sesuai zonasinya. Juknis juga sudah mengatur pembagian zonasi untuk empat SMPN yang berdekatan seperti SMPN 2 Mataram, SMPN 1 Mataram, SMPN 15 Mat-
aram, dan SMPN 6 Mataram. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram Drs. H. L. Fatwir Uzali menegaskan agar sekolah tidak boleh melanggar batas maksimal rombongan belajar saat PPDB SMP tahun pelajaran 2019/ 2020. Jika melanggar, maka sekolah akan mendapatkan sejumlah sanksi, di antarannya tidak bisa memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), karena terkendala data di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Selain itu, Disdik Kota Mataram juga sudah mempersiapkan rancangan petunjuk teknis PPDB. Nantinya rancangan itu akan diserahkan
Unram Wacanakan Berlakukan Kartu Pintar Elektronik Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (unram) mewacanakan akan memberlakukan Kartu Pintu Elektronik (KPE) di pintu masuk unram. Rencananya akan diuji dalam waktu dekat ini. Cara ini dilakukan untuk memperketat sistem keamanan di Unram. Alasan diberlakukannya KPE, karena hingga saat ini pihak Unram belum menemukan solusi yang tepat untuk mengurangi tingkat pencurian di Unram. Pencurian yang sering terjadi di Unram membuat keresahan bagi mahasiswa dan juga para pegawai sehingga Unram mewacanakan akan memberlakukan KPE. Wakil Rektor II Unram, Dr. Kurniawan, belum lama ini sempat mengundang perwakilan dari organisasi mahasiswa untuk membahas wacana unram untuk memberlakukan sistem KPE. Diwakili oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas dan beserta Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas. Kurniawan menjelaskan, KPE ini akan dibuatkan oleh pihak Unram dan akan dibagikan ke seluruh mahasiswa di fakultas masing-masing. “Untuk kartu ini kita akan bagikan ke seluruh mahasiswa secara gratis dan akan dibagikan di fakultas masing-masing,” ujarnya. Namun Unram sendiri masih akan terus melakukan kajian untuk memberlakuan KPE ini. “Kita akan terus mengkaji dan mengikuti perkembangan. Selama tiga pekan itu kita akan tahu apa yang kurang dan kelebihannya pada KPE ini,” Pungkas Kurniawan. Ketua BEM Universitas M. Amri Akbar menilai kalau Unram akan menerapkan KPE ke seluruh mahasiswa dan civitas akademika hal yang wajar, namun Amri menolak memberlakukan tarif bagi yang tidak punya kartu. “Kalau Unram menarik tarif masyarakat yang tidak punya kartu, maka Unram sangat eksklusif sekali ke masyarakat luas,” ujar Amri. Amri juga berpendapat, pengabdian kepada masyarakat salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dijunjung tinggi, dan Unram sendiri harus mencari cara lain untuk pemberlakuan KPE kepada masyarakat yang tidak punya kartu. (dys)
ke Pemerintah Kota Mataram. Fatwir menekankan, agar zonasi bisa dipahami bersama. Nantinya PPDB zonasi di Kota Mataram menggunakan sistem dalam jaringan (daring) atau online. “Online ini membagi dengan koordinatnya, sehingga nanti anak-anak itu tidak bisa ke sekolah yang bukan koordinatnya. Namun demikian nanti kita lihat fakta di lapangan, kita akan membijaksanai beberapa hal, karena ada dua kampung memperebutkan satu sekolah, atau sebaliknya, dua sekolah memperebutkan satu kampung,” katanya. Sementara itu, terkait dengan kuota PPDB, Disdik menerapkan sesuai aturan Permendikbud tentang PPDB. Di mana 90 persen kuota zonasi yang sudah mengakomodasi siswa tidak mampu dan siswa inklusi. Lima persen untuk jalur kepindahan orang tua siswa, dan lima persen untuk jalur prestasi. (ron)
Giri Menang (Suara NTB) Sekolah di Lombok Barat (Lobar) dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi. Untuk tingkat SMP, PPDB di Lobar dimulai tanggal 1-5 Juli. Untuk penerapan zonasi ini telah diatur melalui juklak dan juknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), di mana sekolah memprioritaskan kecamatan yang ada di sekitar sekolah. Namun penerapan PPDB ini tidak bersifat kaku, karena ada 5 persen peserta bisa dari luar zonasi di masingmasing sekolah. Kepala SMPN 3 Labuapi Sumasno, SE., mengatakan, pada PPDB ini, pihaknya menerapkan sistem zonasi sesuai petunjuk teknis (juknis). ‘’Dalam juknis ini ada persyaratan soal zonasi,” jelasnya, Senin (24/6). Sesuai Juknis, zonasi ini minimal per kecamatan sesuai zonasi. Meski demikian, masih ada ruang bagi peserta dari luar zonasi. Yang jelas kata dia lebih banyak dari kecamatan sesuai zonasi. Pihaknya sudah mendaftarkan zonasi sekolahnya, dan sudah ditetapkan. Dijelaskan terkait penerapan zonasi yang rawan ada permasalahSumasno an, menurut dia ada
positifnya penerapan sistem zonasi ini. Sebab kata dia ada dibatasi sumber siswa tidak ke sana-ke mari melanjutkan sekolah. Selain itu, tidak akan terjadi diskriminasi dalam PPDB. Sebab kalau dari luar bisa menyaingi peserta dari di wilayah setempat. Dalam menghadapi PPDB, sejauh ini pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke sekolah yang masuk zonasinya yang dimulai tanggal 1 sampai tanggal 5 Juli dilakukan proses penerimaan siswa baru. Selanjutnya pihaknya melihat dan menyesuaikan dengan daya tampung sekolahnya, kalau memang perlu dilakukan seleksi maka dilakukan seleksi. Selama ini, lanjut dia, pihaknya melakukan seleksi administrasi melalui nilai SKHU. Untuk daya tampung di SMPN 3 Labuapi, ujarnya, mencapai 7-8 kelas, di mana satu rombongan belajar sebanyak 32 siswa. Menurut dia, sekolahnya masih favorit di wilayah setempat karena setiap PPDB selalu meningkat jumlah siswanya. Mengantisipasi berjubelnya siswa baru, pihaknya menerapkan seleksi paling tidak melalui admimistrasi dengan mengacu nilai SKHU peserta. “Kita melakukan seleksi sebatas administrasi dengan melihat nilai SKHU,”jelas dia. (her) (Suara NTB/ist)
Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat turun ke sekolah untuk melihat langsung pelayanan pendidikan
JMM dan Generasi Milenial NU Gelar Deklarasi Jaga Persatuan dan Kesatuan Pascapemilu Mataram (Suara NTB) Sebagai upaya merekatkan kembali persatuan dan kesatuan bangsa usai Pemilu 2019, Jaringan Masyarakat Madani (JMM) dan Generasi Milenial Nahdlatul Ulama (NU) menggelar diskusi yang dirangkai dengan Deklarasi bersama untuk berkomitmen menjaga Kamtibmas dan Kondusivitas Daerah di Kota Mataram, Senin (24/6). Kegiatan ini diikuti perwakilan BEM, OKP, ormas, dan tokoh pemuda serta menghadirkan akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Prof. Dr. Masnun Tahir, dari Polres Mataram, Kodim 1606/ Lombok Barat, Kesbangpoldagri Kota Mataram, dan Ketua DPRD Kota Mataram.
Ketua Generasi Milenial NU, Viken Madrid, memimpin acara deklarasi. Deklarasi berisi komitmen bersama seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Selain itu, deklarasi berisi penolakan terhadap adanya gerakan yang dapat mengganggu keamanan di Kota Mataram. Pihaknya meminta agar masyarakat mempercayakan hasil pemilu yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, merawat persatuan dan kesatuan sangat penting dijaga bersama demi kemaslahatan umat. Direktur Jaringan Masyarakat Madani (JMM) Samsul Hasan Basri, menyebut Pemilu 2019 telah menyita banyak tenaga dan pikiran yang ber-
larut-larut. Kini masalah hasil pemilu tengah diselesaikan di MK. Dia mengajak agar semua pihak mampu menjaga suasana kondusif atas apapun hasil yang diputuskan MK. Prof. H. Masnun, juga mengajak semua masyarakat agar tenang dan tidak terpengaruh adanya gerakan yang ingin mengusik bangsa Indonesia. Selanjutnya meminta agar mempercayakan sepenuhnya hasil pemilu pada MK. Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, menjelaskan dalam konteks pileg dan pilpres, hukum yang berlaku sudah menyediakan format penyelesaian sengketa secara berjenjang. Tersedia juga jalur penyelesaian melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
(Suara NTB/dys)
DISKUSI - Suasana diskusi yang digelar JMM dan Generasi Milenial NU di Mataram, Senin (24/6). Oleh karenanya, fenomena politik yang kian memanas sejak sebelum hingga kini pascapilpres telah menguras ban-
yak energi. Untuk itu saatnya kini semua elemen kembali menjaga persatuan kesatuan antar seluruh elemen. (dys)
TK Angkasa Raih Juara I dan Juara II Futsal Kid’s Mataram (Suara NTB) TK Angkasa dengan tim Aeroplane FC mendapatkan JuaraIdanJuaraIIFutsalKid’sTingkat TK Se-Kota Mataram dalam rangka HUT Ke-69 IGTKI-PGRI Kota Mataram, Senin (17/6) lalu . Pelatih Aeroplane FC Angkasa, Muhammad Ali Akbar, S.Pd, mengatakan Tim Aeroplane FC TK Angkasa ini juga mendapatkan gelar pemain terbaik TK se-Kota Mataram yang diberikan kepada kapten tim Juara I atas nama Daffa Pranaja Abdurrasyyid. Daffa juga sebagai Hafidz yang mendapat juara I lomba surat pendek pada 13 Mei 2019 dalam rangka Pagelaran Gebyar Lomba dan Talk Show Ramadhan Berkah 1440 H. Prestasi juga diraih oleh rekan satu timnya sebagai kiper yaitu Azakiy Qalby Habibie yang meraih juara III lomba Surat Pendek. Tim peraih juara I Daffa Pranaja Abdurrasyyid sebagai kapten, Azakiy Qalby Habibie, Zayyid Azoma Dwi Putra Ningrat, Bisma Kenzie Ardhani, Muhammad Rifqi Syahputra, Lalu Darraz Abdillah. Dan peraih juara II yaitu I Nyoman Bagus Dharmawan sebagai kapten, Arkan Zaffa Astian, M. Abriliyand Oksafadilah, Muhammad Fery Fahriza Putra Suhartono, Calvino Talu Kobi, Muhammad Yusuf Rendra Dwi Setya, I Nyoman Dharma Satya Wedha Nanda. Pelatih Aeroplane FC Angkasa adalah Muhammad Ali Ak-
bar, S.Pd, yang merupakan guru TK Angkasa. Ia diidolakan oleh semua peserta didik TK Angkasa. TK Angkasa adalah binaan dari Yayasan Ardhiya Garini TNI - AU Cabang VI Daerah II Lanud ZAM Rembiga yang diketuai Wulan Budi Handoyo serta empat pengurus, yaitu Ny. Susilo Hermawan, Ny. Ario Martimbang, Ny. Harmanto, dan Ny. Didit Sumadi dan sebagai Kepala TK Angkasa adalah Ibu Baiq Sumarni, S.Pd dan 9 guru 1 Karyawan yaitu Nia Agustina Pratama, S.Pd., Nining Sugiarti, S.Pd., Agnes Poerwita, S.Pd., Tjok Istri Dwinitasari Sagening,
S.Pd., Fathun Adawiyah, Muhammad Ali Akbar, S.Pd., Suhandri Wandriati, S.Pd., Ni Putu Swandani, A.Md. dan M. Haris (Karyawan). (r/ron) FOTO BERSAMA - Foto bersama tim futsal TK Angkasa, Aeroplane FC yang berhasil meraih juara I dan juara II pada kegiatan Futsal Kid’s Tingkat TK SeKota Mataram dalam rangka HUT Ke-69 IGTKIPGRI Kota Mataram beberapa waktu lalu.
(Suara NTB/ist)
SUARA NTB
Selasa, 25 Juni 2019
Halaman 11
Dispora NTB Diminta Benahi Lintasan Atletik Mataram (Suara NTB) Kerusakan lintasan atletik GOR 17 Desember Turide Mataram makin meluas. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB diminta segera membenahi lintasan olahraga atletik berbahan dasar sintetis itu. Agar, sarana olahraga itu dapat menunjang kegiatan latihan atlet Pelatda Mayung 2019. Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD, H. MNS. Kasdiono ketika ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (24/6). “Kerusakan lintasan itu menjadi tanggungjawab Dispora NTB. Mestinya dengan adanya Dinas yang menangani khusus sarana dan prasarana olahraga, maka sarana olahraga di NTB lebih baik dan terawat,” ucapnya. Dikatakannya, kondisi sarana olahraga yang baik tentu akan ada korelasinya dengan prestasi olahragawan di NTB, karena dengan sarana olahraga yang
baik dapat menunjang iatlet-atlet NTB berprestasi dunia. Kasdiono mencontohkan, atletatlet atletik terbaik NTB, seperti Lalu Muhammad Zohri, Iswandi, Fadlin dan atlet lainnya yang sukses menorehkan prestasi di level nasional hingga dunia lahir dari lintasan atletik itu sendiri. Menurut Kasdiono, proses kegiatan latihan tanpa didukung sarana olahraga yang baik mustahil atlet NTB bisa berprestasi nasional. Oleh karena itu kata Kasdiono tugas Dispora NTB menyiapkan dan mematikan sarana dan sarana
olahraga di NTB baik. Diakui Kasdiono, membangun sarana olahraga itu tidak mudah karena membutuhkan anggaran relatif besar. Dicontohkan Kasdiono pembangunan lintasan atletik GOR Turide Mataram sebelumnya menghabiskan anggaran sebesar Rp7,5 Miliar. Selain membangun, yang lebih sulit lagi adalah merawat sarana olahraga itu sendiri. “Dulu waktu saya jadi ketua KONI, kami diberi tugas mengelola GOR Turide Mataram. Saya ingat betul kita merawat lintasan atletik GOR seperti
merawat anak bayi. Kalau ada kegiatan sepak bola di lapangan, kami haruskan mereka (penyelenggara Sepak Bola) menggelar terpal di area lintasan. Hal itu dilakukan agar lintasan tidak mudah rusak diinjak oleh sepatu atlet sepak bola,” jelasnya. Menurut Kasdiono, dengan adanya SKPD yang menangani khusus bidang olahraga seharusnya sarana olahraga di NTB harus lebih baik dan terawat. Dalam hal ini, terkait rusaknya lintasan atletik tersebut pihaknya meminta Dispora NTB sebagai SKPD khusus yang membidangi olahraga untuk segera membenahi lintasan sintetis tersebut. “Tugas Dispora NTB memastikan sarana olahraga lebih baik,” ucapnya. Di tempat terpisah, Kabid Sarana dan Prasarana (Sarpras)
Dispora NTB, Lalu Fatanah membenarkan lintasan sintetis GOR 17 Desember Turide Mataram rusak. Pihaknya tengah mencarikan anggaran untuk perbaikan Lintasan tersebut. “Sekarang (Dispora NTB) lagi mencarikan anggaran perbaikan lintasannya. Rencananya akan dibuat proposal ke pusat untuk anggaran,” ucapnya. Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin juga pernah menyampaikan bahwa pihaknya tengah mencarikan anggaran perbaikan lintasnya tersebut. Husnanidyati Nurdin menginginkan lintasan tersebut diperbaiki secara menyeluruh, sekaligus menambah jumlah sarana latihan, seperti sarana latihan tolak peluru, lempar lembing dan lain sebagainya akan dibangun. (fan)
(Suara NTB/ist)
BENJOLAN - Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto berpose di Lintasan Atletik GOR 17 Desember Turide Mataram belum lama ini. Tampak lintasan atletik rusak dengan membentuk benjolan seperti gunung-gunung kecil. (Suara NTB/dok)
15 Investor Berebut Kelola Gili Tangkong Mataram (Suara NTB) Sebanyak 15 investor berebut untuk mengelola aset Pemprov NTB di Gili Tangkong Kecamatan Sekotong Lombok Barat (Lobar). Saat ini, Tim Terpadu yang dibentuk Pemprov NTB sedang melakukan verifikasi faktual ke lapangan untuk mendalami kemampuan calon mitra Pemda tersebut. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, H. Zainul Islam menjelaskan verifikasi faktual yang dilakukan tim terpadu yang terdiri dari akademisi, pakar hukum dan kejaksaan itu turun mengecek legalitas dan kemampuan permodalan calon mitra Pemprov dalam mengembangkan Gili Tangkong. Bahkan, kata Zainul, Tim Terpadu turun hingga Riau melakukan verifikasi faktual. “Dalam minggu ini selesai dilakukan verifikasi faktual. Nanti akan dilakukan langsung penilaian,” kata Zainul ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (24/6) siang. Ia menyebutkan saat dibuka beauty contest oleh Pemprov, sebanyak 15 investor yang melakukan penawaran. Dari 15 investor tersebut, sebanyak empat investor berasal dari luar daerah. Semua investor yang ikut beauty contest selanjutnya dilakukan pengecekan keberadaan kantor sampai sejauhmana kemampuan permodalannya. Zainul menegaskan ada beberapa kriteria investor yang akan menjadi mitra Pemda untuk mengelola aset Pemprov di Gili Tangkong. Antara lain legalitas perusahaan, kemampuan pengelolaan, kemampuan permodalan dan lainnya. “Kalau tak punya modal, tak bisa menang. Sekitar Agustus keluar hasil beauty contest-nya. Dari 15 pendaftar akan dipilih satu saja pemenangnya,” tandas Zainul. Sebelumnya, Zainul mengatakan Pemprov NTB akan mewajibkan investor yang akan bermitra dengan Pemda untuk pemanfaatan aset daerah untuk menyerahkan uang jaminan 10 persen dari nilai investasi di bank daerah. Hal ini dilakukan untuk mencegah investor yang sering menelantarkan lahan investasi. Saat ini, Pemprov sedang melakukan beauty contest untuk menjaring investor yang akan mengelola aset Pemprov di Gili Tangkong Sekotong. Pemprov telah memutus kerjasama dengan salah satu investor, PT. Anasia Nusantara Tangkong yang sudah lama menelantarkan lahan investasi di pulau kecil yang berada di Sekotong Lobar tersebut pada 2017 lalu. Untuk mencegah investor yang tidak serius, kata Zainul, Pemprov akan mewajibkan mereka yang nantinya lolos beauty contest untuk menyerahkan uang jaminan sebesar 10 persen dari nilai investasi. “Dia harus menempatkan sekitar 10 persen nilai investasi di perbankan milik daerah sebagai jaminan,” ujar Zainul. Nantinya Gili Tangkong akan dijadikan salah satu destinasi wisata halal NTB. Investor yang akan menjadi mitra Pemda dalam pemanfaatan aset daerah itu akan mengembangkannya menjadi kawasan wisata halal. Dengan kerjasama pemanfaatan aset daerah di Gili Tangkong, Zainul mengungkapkan Pemprov berharap mendapatkan pendapatan asli daerah sekitar Rp1 - 2 miliar setahun. “Yang penting ada yang mau kelola, jangan sampai telantar. Karena dulu pernah dikelola PT. Anasia Nusantara Tangkong, tapi tidak dilaksanakan makanya kita putus kerjasama pada 2017,” ungkapnya.(nas)
Anggaran Pelatda Mayung Tanggung Jawab Pemerintah Mataram (Suara NTB) Wakil Ketua Komisi V (lima) DPRD NTB, H. MNS. Kasdiono mengatakan pemusatan latihan daerah (Pelatda) Mayung NTB tak boleh setengah hati. Pihak KONI NTB harus memastikan atlet tetap latihan maksimal guna meraih target 17 medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020. Soal tambahan anggaran KONI NTB sebesar Rp 2 Miliar akan menjadi tanggungjawab Pemprov NTB. Dalam hal ini KONI NTB harus yakin (Suara NTB/dok) bahwa Pemprov NTB melalui MNS. Kasdiono Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) akan membantu kekukurangan dana KONI NTB tersebut. “KONI NTB harus yakin bahwa Pemprov NTB sudah berkomitmen mencarikan kekuatan gan anggaran KONI NTB,” ucap H. MNS. Kasdiono kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (25/6). Kasdiono yang pernah menjabat Ketua Umum KONI NTB tahun 2009-2013 ini menjelaskan bahwa persoalan anggaran Pelatda yang dikurangi Rp2 Miliar akan menjadi tanggungjawab Pemprov NTB, dan tak boleh sampai mengganggu proses latihan atlet-atlet unggulan NTB dalam menghadapi Pra-PON/2019 hingga PON/2020. “Ingat! Untuk mencapai target 17 medali emas harus melalui proses latihan yang panjang. Tidak boleh atlet sampai berhenti latihan,” tegas politisi Partai Demokrat ini. Menurut Kasdiono, Pelatda harus tetap berjalan guna meraih target 17 medali emas PON. Tugas KONI NTB memastikan atlet tetap latihan. Apa bila ada kendala yang berarti KONI dan Dispora NTB harus mencarikan jalan keluar. “Persoalan keuarangan dana itu bisa diselesaikan di tingkat Dispora NTB. Tidak usah sampai melibatkan Gubernur NTB, biarkan Gubernur fokus pada kerjanya,” ingatnya. Sebagaimana diberitakan, KONI NTB mengatakan anggaran Rp3 Miliar yang diterima KONI NTB lewat dana hibah APBD Murni NTB tahun ini hanya dapat membiayai Pelatda hingga bulan Mei lalu. KONI NTB membutuhkan tambahan anggaran kurang lebih Rp5,5 miliar untuk melanjutkan Pelatda Mayung hingga akhir tahun 2019. (fan)
Pantai Pink
Belum Kembangkan Pantai Pink, Izin Investor Asal Swedia Terancam Dicabut Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengaku telah memberikan peringatan atau teguran sebanyak dua kali kepada investor asal Swedia, PT. Eco Solutions Lombok (ESL). Apabila sampai peringatan ketiga, investor tersebut belum juga merealisasikan komitmennya mengembangkan Pantai Pink Kawasan Tanjung Ringgit Kecamatan Jerowaru Lombok Timur (Lotim), maka izinnya terancam akan dicabut. Sekretaris Dinas LHK NTB, Syamsuddin, S. Hut, M. Si mengatakan pihaknya sudah memanggil PT. ESL agar segera merealisasikan investasinya sesuai komitmen awal. Ia menjelaskan sesuai klausul
dalam perizinan PT. ESL, Dinas LHK akan memberikan teguran pertama, kedua sampai ketiga kepada investor yang tidak melakukan aktivitas. “Kalau sampai teguran ketiga tidak diindahkan, mungkin akan kita rekomendasikan dicabut,” kata Syamsuddin dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (24/6) siang. Dijelaskan, Pemprov melalui Dinas LHK hanya punya kewenangan memberikan rekomendasi pencabutan izin atas pemanfaatan kawasan hutan dengan luas 5 hektare ke atas ke Kementerian LHK. Karena izin pemanfaatan kawasan hutan seluas 5 hektare ke atas berada di Kementerian LHK. Pemprov berkewajiban melakukan pengawasan dan
evaluasi terhadap izin-izin pemanfaatan hutan yang ada di NTB. Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan untuk mengawal investor yang telah memperoleh izin agar memanfaatkan sesuai peruntukan dan komitmen awal. Terhadap investor yang berencana mengembangkan Pantai Pink ini, Syamsuddin menyebutkan pihaknya sudah mengeluarkan peringatan atau teguran kedua. “Sudah diperingatkan kedua, mau ketiga ini. Makanya kita panggil dulu, jawabannya seperti apa. Dia kita undang, apa penjelasannya secara komprehensif, mungkin ada kendala-kendala,” jelasnya. Apabila sampai teguran ketiga, investor tersebut tak kunjung merealisasikan ko-
Groundbreaking, RSUD Baru Sumbawa akan Menuju Tipe B Sumbawa Besar (Suara NTB)Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melalui Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. dr. Ina Rosalina Padan, SP.,AK.,M.Kes.,M.H.Kes dalam kegiatan groundbreaking RSUD Sumbawa, Senin (24/6) kemarin, menyatakan keberadaan RSUD Sumbawa berdasarkan master plan yang ada, merupakan rumah sakit tipe C dan harus meningkat menuju tipe B. Karena seiring peningkatan tipe RSUD, juga diikuti dengan peningkatan kualitas SDM. Misalnya dengan meningkatnya jumlah dokter spesialis, dan keselamatan pasien yang harus dijaga, perkembangan mutu pelayanan, serta harus memiliki fungsi sosial, dengan tetap peduli kepada rakyat khususnya masyarakat miskin yang kurang mampu. “Pengembangan suatu rumah sakit relokasi dari rumah sakit yang sebelumnya, karena di sana sudah kurang layak untuk suatu rumah sakit dan harus ada peningkatan dari rumah sakit RSUD ke kelas C dan ke kelas B, kalau di disana tidak mungkin,” ujarnya. Ditegaskannya, Kemenkes RI akan mendukung penuh pembangunan RSUD Sumbawa baru. Untuk itu anggaran yang masih dibutuhkan dalam pembangunan tahap selanjutnya agar segera diusulkan sesuai dengan data yang ada. Proses ini, lanjutnya, tidak hanya pada usulan dana saja, tapi dapat juga untuk sumber daya manusia (SDM) dan permintaan bantuan lainnya. Ia berharap agar pengerjaan RSUD Sumbawa dapat berjalan tepat waktu dan sesuai konsep yang telah direncanakan. Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc menyebutkan beberapa point terkait pentingnya relokasi RSUD dilakukan. Pertama karena melihat posisi rumah sakit sekarang yang berada di pusat layanan pemerintahan atau perkantoran. Lokasi yang ada dinilai tidak layak sebagai fasilitas pelayanan kesehatan. Kemu-
(Suara NTB/ist)
BATU PERTAMA - Foto bersama usai peletakan batu pertama, Direktur Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Bupati dan Ketua TP PKK, Kadis Kesehatan NTB, Kapolres Sumbawa, Direktur RSUD Sumbawa dan lainnya. dian jika dilakukan pembangunan sangat tidak memungkinkan dengan luas lahan yang ada. Adapun penentuan lokasi relokasi juga ditegaskannya sudah melalui proses kajian-kajian dan analisis. Kedepannya pihaknya berharap semua pihak dapat bersama-sama mengawal pembangunan rumah sakit ini. Demi menghadirkan rumah sakit yang representative untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Sementara itu, Direktur RSUD Sumbawa, dr. Dede Hasan Basri melaporkan pada tahun 1953 ditetapkan sebagai rumah sakit tipe D dan tahun 1993 ditetapkan sebagai rumah sakit Tipe C berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI. Kemudian tahun 2014 ditetapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Selanjutnya tahun 2017 dilakukan penilaian akreditasi rumah sakit oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dengan hasil akreditasi tingkat madya. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) RSUD Sumbawa sebanyak 551 orang. Terdiri dari PNS 286 orang dan non PNS 265 orang. Ketersediaan dokter spesialis sebanyak 22, terdiri dari 8 spesialis dasar dan 14 spesialis penunjang. Dalam kurun waktu satu tahun ini, RSUD Sumbawa telah mengembangkan inovasi-inovasi baru sebagai upaya peningkatan
kinerja pelayanan. Seperti pembukaan layanan baru poli VVIP, poli Geriatry, poli medical CTKI menggunakan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (Sisco TKLN), pelayanan vaksinasi menginitis fluensa terhadap calon jemaah umroh, perawatan jiwa dan rehabilitasi narkoba serta peralatan medis sesuai tuntutan perkembangan teknologi yang secara langsung mempengaruhi peningkatan kinerja pelayanan. Antara lain, jumlah pasien rawat jalan per hari berkisar 150 sampai 250 meningkat 20 persen. Jumlah pasien rawat inap per hari rata-rata 100 sampai 150 pasien meningkat sebesar 15 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah tempat tidur yang tersedia sebanyak 135 unit dengan BOR sebesar 102,9 persen. Indeks kepuasan pasien masyarakat meningkat 15 persen dari tahun sebelumnya, dan penerimaan pendapatan RSUD Sumbawa terdapat kenaikan sebesar 7 persen dari tahun sebelumnya. Adapun tahapan pembangunan relokasi RSUD sudah dilakukan Feasibility Study (FS) dan masterplan tahun 2017 lalu. Dengan klasifikasi rumah sakit tipe C menuju tipe B. Tahun 2018 Detail Engineering Desain (DED) telah rampung dan seluruh total kebutuhan terhadap pembangunan berkisar Rp 350 miliar. (ind/arn/*)
mitmennya, maka Dinas LHK akan merekomendasikan pencabutan izin PT. ESL ke Kementerian LHK. “Dia harus tanggungjawab sesuai komitmen dia,” tandasnya. PT. ESL merupakan investor asal Swedia yang berencana membangun eco tourism terbesar di Asia yang terletak di kawasan Pantai Pink Sekaroh Kecamatan Jerowaru Lombok Timur. Saat kick off ceremony Tanjung Ringgit di Kawasan Pantai Pink, Rabu, 29 Januari 2014 lalu, investor ini berencana membangun 2030 vila, restoran, diveshop, pasar tani dan nelayan di kawasan tersebut. Hadir dalam acara kick off ceremony tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kre-
atif yang saat itu dijabat Dr. Mari Elka Pangestu, Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Mrs. Ewa Polano, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M. Si. Namun beberapa tahun setelah acara seremonial tersebut, belum ada progres pembangunan di sana, akibat sengketa perizinan dan persoalan lahan, yakni sertifikat ilegal. Luas kawasan hutan Sekaroh yang diberikan pengelolaannya untuk kepentingan wisata alam seluas 330 hektar lebih, termasuk Pantai Pink. Dari izin yang diperoleh, PT. ESL hanya diperbolehkan membangun sekitar 10 persen dari luas kawasan. Sementara 90 persen lainnya dimaksudkan untuk perlindungan hutan. (nas)
Pramuka Kodim 1608/Bima Juara Satu di Lombok Barat Mataram (Suara NTB) Tim Pramuka Saka Wira Kartika Kodim 1608/Bima meraih juara 1 pada Persami Saka Wira Kartika Korem 162/ WB. Kegiatan dilaksanakan Jumat (22/6) dan Sabtu ( 23/6) di Bumi Perkemahan Lingsar Karang Bayan, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Pramuka SWK Kodim 1608/Bima merupakan gabungan dari beberapa Pramuka tingkat SMP maupun SMA dikabupaten Bima. Dalam kegiatan Persami tersebut diwakili oleh siswasiswi SMA Kae dan Palibelo, yang didampingi oleh beberapa Instruktur, yaitu Hajairin S.Pd, Sarif S.Pd, St Kartini S.Pd, Yeni Anggraeni S.Pd, serta 2 pelatih dari Kodim 1608/ Bima Serma Herdiyanto dan Sertu Agus Budi R. Dandim Dandim 1608/ Bima, Latkol Inf Bambang Kurnia Eka Putra mengapresiasi hasil yang dicapai tersebut. Ia menyampaikan, bahwa dengan latihan dan kerja
keras, disertai dengan doa, akan memberikan hasil yang maksimal. “Saya mengharapkan adikadik langsung merasa cepat puas, terlalu berbangga dengan apa yang telah diraih,” pesan Dandim, sesuai keterangan tertulis diperoleh Suara NTB, Senin (24/6). Ditambahkan Dandim, justru hasil saat ini dijadikan penambah semangat dan tantangan untuk dapat lebih baik lagi. “Mempertahankan jauh lebih berat dari saat merebut,” ujarnya. Kepada para pelatih, baik dari jajaran sekolah maupun dari anggota Kodim, Dandim mengucapkan terima kasih atas jerih payah serta pengorbanan waktu dan tenaga dalam mendidik adik-adik Pramuka. Baginya, itu akan menjadi ibadah serta amal jariyah, sebab banyak nilai positif yang akan terus menjadi bekal berguna bagi mereka dalam menyongsong masa depannya. (ars/*)
(Suara NTB/ist)
CERIA - Tim Pramuka Saka Wira Kartika Kodim 1608/Bima terlihat ceria saat mengikuti lomba.
SUARA NTB
Selasa, 25 Juni 2019
Halaman 12
Anggar Siapkan Delapan Atlet Ikut Pra-PON Mataram (Suara NTB) Pengprov Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) NTB mengatakan cabang olahraga anggar akan dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020. Menghadapi multi event nasional itu, cabor anggar telah menyiapkan sebanyak delapan atlet yang akan ambil bagian di Pra-PON 2019. “Kami (cabor anggar) sudah siapkan delapan atlet
HILANG HLG STNK R2 YAMAHA DR.4189 CY NOKA/NOSIN : MH3SG3190JJ128146/G3E4E0843277 AN.MUHAMMAD ERWIN RAHADY HLG D’SKTR JL.SELEPARANG CAKRANEGARA KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.3134 CU NOKA/NOSIN : MH1JM3118HK066162/ JM31E-106996B AN.NI KD KUSUMA WARDANI HLG D’SKTR RUMAH HLG BPKB R4 TOYOTA LAND CRUISER HARDTOP/ FJ40 DR.683 DA NOKA/NOSIN : FJ40-275607/37-262042 AN.MADE KAWI HLG D’SKTR KOTA MATARAM
mengikuti Pra-PON anggar tahun ini. Mereka atlet yang dilatih sejak usia muda sampai sekarang,” ucap Ketua Umum Pengprov IKASI NTB, Nico H. Walian dihubungi Suara NTB di Mataram, Senin (24/6). Nico tidak menyebutkan siapa saja nama-nama delapan atlet yang akan memperkuat tim anggar di PraPON tahun ini. Namun demikian lelaki berusia lebih dari tujuh puluh tahun itu mengatakan delapan atlet sudah menjalani latihan cukup lama. Delapan atlet itu latihan di Mataram setiap harinya, yakni di kediaman Nico di Karang Bedil dan di Gelang-
gang Pemuda Mataram. “Selama ini atlet latihan di rumah saya, dan di Gelanggang Pemuda Mataram.” Dalam kegiatan latihan, delapan atlet dipersiapkan mengikuti tiga jenis nomor pertandingan, yakni floret, degen dan sabel. Ketiga nomor ini akan diikuti oleh atlet NTB di Pra-PON tahun ini. Ditanya soal lokasi Pra-PON? Nico belum bisa menjelaskan, kare-
na pihak PB IKASI belum mengeluarkan jadwal PraPON. Meski demikian, cabor anggar akan dipertandingkan di PON Papua. Terkait akan dipertandingkan cabor anggara di Pra-PON IKASI NTB sudah mempersiapkan atlet. Mereka adalah atlet yang dibina oleh pengurus cabor anggar sejak usia muda dan sampai saat ini latihan tetap berlangsung di Mataram. (fan)
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697
HILANG HLG STNK R2 DR.2893 LO YAMAHA NOKA/NOSIN : MH354P000CDJ859338/54P859404 AN.HENRA HLG D’SKTR JL.LANGKO MESJID RAYA KOTA MATARAM
DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
HLG BPKB R4 OPEL/BLAZER MONTERA DR.1831 AG NOKA/NOSIN : S.76W-19082/ 22NE-C345000968 NO.BPKB 88391420 AN.M.ROESLAN EFENDI HLG D’SKTR KOTA MATARAM
DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919
q
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN
JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.
MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335
PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Selasa, 25 Juni 2019
RUKO - VILA - KOST
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
500.000
Halaman 13
SUARA NTB Selasa, 25 Juni 2019
Kebijakan Terkait BRT Harus Dikaji KEBERADAAN BRT (Bus Rapid Transit) DI Kota Mataram, kini bagai simalakama bagi Pemkot Mataram. Tiga tahun pascakehadirannya di ibukota Provinsi NTB ini, BRT tersebut justru mangkrak. Pemerintah tak memiliki anggaran untuk mengoperasikannya. Sementara, fasilitas pendukung seperti halte telah disiapkan di sejumlah titik di Kota Mataram. Bus bantuan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan terlihat parkir di halaman Kantor Perum Damri di Jalan TGH. Faisal, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya. Bus itu sebelumnya, sempat dioperasikan melayani rute Mataram – Senggigi dan sebaliknya. Serta menjadi bus angkutan siswa di pusat kota pada jam – jam tertentu. Keberadaan BRT ini justru dianggap mengganggu angkutan kota. Tahun 2016 lalu, para sopir angkot menolak pengoperasian bus tersebut. Bahkan, sopir angkot melakukan demonstrasi di Kantor Dinas Perhubungan Kota Mataram pada awal Januari 2017 lalu. Sejak didemo, BRT tak lagi beroperasi. Sempat diakhir tahun, Perum Damri melayani beberapa rute. Tetapi terkesan menghabiskan anggaran yang telah dialokasikan oleh Dinas Perhubungan NTB. Bahkan, 10 dari 25 bus bantuan pemerintah pusat ditarik dan dialihkan ke Bandung, Jawa Barat. Kalangan wakil rakyat di parlemen menilai, mangkraknya BRT karena kesalahan dari awal. Pemerintah daerah dianggap asal menerima bantuan dari pemerintah pusat tersebut. Pemda disinyalir tidak melakukan kajian terlebih dahulu sebelum mengiyakan bantuan BRT itu. Karena faktanya, BRT itu tidak berfungsi sesuai harapan awal ketika bantuan itu turun. Belakangan muncul dua opsi dari Dishub (Dinas Perhubungan) Kota Mataram menyikapi nasib BRT tersebut. Opsi pertama adalah membongkar halte BRT yang telah dibangun oleh Dishub Kota Mataram. Dimana, pembangunan halte BRT bersumber dari APBD Kota Mataram. Opsi kedua adalah menghidupkan kembali operasional BRT. Rencana membongkar halte BRT ini, mendapat kritikan dari kalangan Dewan. Dewan menyarankan, apapun kebijakan yang akan diambil terkait BRT, harus dikaji terlebih dahulu. Karena hajat awal BRT ini adalah untuk angkutan sekolah. Memang, pada jam-jam tertentu seperti jam pulang sekolah, sejumlah ruas jalan di Kota Mataram mengalami kemacetan. Tadinya, BRT ini dianggap mampu mengurai kemacetan pada jam-jam tersebut. Nyatanya, BRT ini minim diminati siswa. Walimurid lebih suka mengantarkan anak-anaknya sekolah menggunakan kendaraan pribadi. Namun, tidak ada yang tahu bagaimana kondisi Kota Mataram ke depan. Bukan tidak mungkin juga halte itu diperlukan. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, mungkin saja halte dan BRT itu akan dibutuhkan pada waktunya. Kondisi yang sudah terlanjur ini jelas membutuhkan inovasi dari Pemkot Mataram. Bisa saja, Dishub memanfaatkan BRT itu sebagai angkutan wisata kota. Dishub bisa bersinergi dengan Dinas Pariwisata Kota Mataram, menyiapkan rute-rute khusus berkeliling Kota Mataram. Wisatawan bisa diajak menikmati Kota Mataram dari semua sudut Kota Mataram. Harus diatur, jam, rute maupun tarif angkutan wisata kota ini. Cara ini sudah dilakukan oleh sejumlah daerah di Indonesia. Dimana daerah menyiapkan angkutan khusus wisata kota. Wisata kota ini juga harus dilengkapi dengan pemandu yang dapat menjelaskan sejarah tempat-tempat yang dilewati BRT nantinya. (*)
OPINI
Halaman 14
Optimalisasi Pengembangan Pariwisata Halal NTB Pascarecovery 2019 AHUN lalu tepatnya bulan Agustus 2018, Menteri Pariwisata Dr. Arif Yahya telah membentuk Team Crisis Center (TCC) pada malam Ahad tanggal 19 Agustus 2018 yang fokus membenahi 3A (Akses, Amenitas dan Atraksi). Yang pertama Akses, akses dalam hal ini yang dimaksud adalah kelayakan fasilitas umum pasca gempa seperti: Bandara, Pelabuhan dan fasilitas publik lainnya yang mendukung kebutuhan wisatawan dalam mengakses sebuah destinasi atau objek wisata yang ada di sekitar destinasi wisata. Kedua Amenities atau tempat penginapan adalah bagian lanjutan dari tugas TCC Kemenpar yaitu mengetahui bagaimana kondisi ralitas pada sebuah destinasi, berapa jumlah kamar yang siap dihuni, berapa yang tidak memenuhi syarat dan berapa lama harus menunggu renovasi, serta harus dijaga agar memenuhi standar safety and security. Yang ketiga adalah Atraksi, atraksi merupakan bagian yang paling akhir yang harus di cek untuk memastikan bagaimana suasana atraksi itu sendiri apakah sudah bisa dikunjungi atau belum, masih bagus ataukah ada yang rusak dan apakah itu membahayakan wisatawan atau tidak. Saat ini kerja tim tersebut sebagian sudah membuahkan hasil yang ditandai dengan bertambhanya jumlah kunjungan wisatawan manca negara ke Gili Tramena (Trawangan, Meno dan Air) dari sebelumnya 0% meningkat menjadi 50% disusul dengan Kota mataram, senggigi dan Loteng dengan kenaikan sekitar 30% sampai dengan Agustus 2018 (Tccntb:2018). Konsen Pemerintah Pusat (Kemenpar RI) dalam Percepatan dan pemulihan destinasi wisata terdampak terutama di NTB sangatlah tinggi karena bicara tentang pariwisata merupakan kepingan mata uang yang tidak terpisahkan dari hulu ke hilir kalau seandainya elemen pemerintah pusat dan daerah salah satunya tidak berjalan makasimal maka, perkembangan recovery pasca gempa tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu pemerintah daerah harus menyambut baik program recovery ini karena bukan hanya berdampak terhadap pemerintah NTB tetapi juga kepada pemerintah Pusat terhadap kontribusi perkembangan pariwisata dunia. Perkembangan diatas tentu harus berimbas kepada model pariwisata NTB baik Pariwisata Konvensional maupun Pariwisata Halal. Tetapi pegembangan tersebut belum optimal kalau hanya satu atau beberapa pihak yang terlibat
Oleh:
Ainul Yakin, M.Pd
(Staff Pengajar Poltekpar Lombok) dalam pembangunan bisnis menjanjikan yang tidak akan pernah basi ini, seperti Tulisan – tulisan sebelumnya yang mengulas masalah konsep pengembangan pariwisata halal haruslah melibatkan banyak stake holder atau dengan konsep berjama’ah (Terintegrasi) baik dari pusat, pemprov dan kabupaten kota sesui dengan karakteristiknya masing – masing. Baru – baru ini Lombok - NTB juga mendapatkan penghargaan lagi dari Indosesia Muslim Travel Index (IMTI) senin, 8 April Tahun 2019 sebagai Destinasi Halal Terbaik di Indonesia yang mengalahkan 10 destinasi seperti di Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur Yogyakarta dan Makassar. Sekor tertinggi diraih oleh Lombok dengan nilai 70 yang mengungguli destinasi lainnya dengan rata – rata nilai 55 dan skor terendah diraih oleh Makassar dan sekitarnya dengan nilai 33 poin (Liputan 6 dan VIVA news, 2019). Predikat ini menggunakan pendekatan CresentRating dan Halal Trip yang digunakan oleh Global Muslim Travel Index (GMTI) dari tahun ketahun, IMTI menganalisis pengembangan pariwisata melalui 4 keriteria yang meliputi Access, Communication, Environment dan Services (ACES). Access ini meliputi: Air Connectivity, visa requirements dan transport infrastructure, dengan konsekuensi apakah semua keriteria diatas sudah memenuhi syarat, kondusif atau tidak terhadap wisatawan muslim. Kedua Communication meliputi: Outreach, ease of communication dan digital presence hal ini mengindikasikan bahwa jaminan kemudahan dalam berkomunikasi, dengan sistem digital dalam mencapai target wisman menjadi 20 Juta pada tahun 2019. Komponen Environment meliputi: safety and culture, visitor arrivals dan enabling climate dengan bertujuan supaya wisatawan nyaman, aman serta bisa langsung disambut dengan hangat pada saat tiba di Bandar Udara Internasional Lombok dan kemudahan dalam mngakses atraksi budaya yang disuguhkan kepada wisatawan serta menjamin keselamatannya. Terakhir adalah komponen Services yang meliputi: Core needs: (Halal food and Prayers),Core services: (Hotel airports and unique experiences) dalam artian wisatawan muslim mendapatkan dengan mudah apa yang menjadi kebutuhan utamanya seperti makanan halal dan
tempat beribadah yang memadai selanjutnya kebutuhan pelayanan yang meliputi penginapan, mendapatkan pelayanan lebih dan pengalaman unique yang berbeda dengan biasanya (GMTI, 2018). Menyoal tentang prestasi tersebut diatas yang dikorelasikan dengan kondisi dan keberpihakan Pemerintah Daerah, muncul lah pertanyaan sederhana yang megatakan sejauhmana langkah Pemeritah NTB dan Pemkot/Pemkab dalam memperoyeksikan kedatangan wisatawan muslim yang akan datang ke Indonesia terutama ke Lombok? Jika melihat perkembangan Wisatawan Muslim Global semakin tahun akan semakin bertambah. Pada tahun ini 2019 kemenpar RI menargetkan kujungan untuk wisatawan muslim mencapai 5 juta orang sedangkan pergerakan wisatawan muslim dunia mencapai 230 Juta hingga tahun 2026 (Anang, 2019). Sedangkan populasi Muslim dunia sampai tahun 2030 adalah 2.2 Miliar atau setara dengan 26.4% sedangkan pada tahun 2050 berjumlah 2.8 Miliar atau setara dengan 30% Populasi Ummat Islam di dunia (IHW, 2016). Lebih lanjut tentang total pengunjung dan pengeluaran belanja wisatawan muslim (Muslim Expenditure) dari tahun ke tahun terus berkembang dengan signifikan yaitu 98 Juta Pengunjung pada tahun 2010 berjumlah 121 Pengunjung tahun 2016 dan 158 Pengunjung pada tahun 2020 dengan Pengeluaran sekitar 300$ Miliar dolar sampai tahun 2026 (GMTI, 2018). Dari sekian banyak total kunjungan dan pengeluaran wisatawan muslim yang bergerak diseluruh dunia termasuk Indonesia dan Lombok yang merupakan satu satunya provinsi yang mendeklarasikan dirinya menjadi destinasi halal dunia di Indonesia maka, haruslah selaras dengan kebijakan nasional dan internasional yang didukung oleh ketersediaan ACES menurut IMTI dan 3A dari kemeterian Pariwisata diatas. Optimalisasi Pariwisata Halal NTB menurut pandangan penulis belum berjalan maksimal yang dibuktikan dengan belum adanya destinasi khusus untuk para muslim traveler yang berkunjung ke beberapa destinasi di Lombok, pewacanaan zona destinasi halal memang sudah dilakukan dengan pilihan beberapa destinasi yang ada tapi belum terlaksana den-
gan maksimal oleh para pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat. Optimalisasi peran Pemerintah Daerah dalam percepatan pengembangan pariwisata halal sangatlah penting dikarenakan dengan telah adanya 1). Peraturan Daerah (PERDA) tentang Wisata Halal No. 2 Tahun 2016, 2). Pariwisata Halal sebagai pilihan/tambahan, 3). Populasi/ Perkembangan Wisatawan Muslim dunia setiap tahun bertambah, 4). Adanya World Halal Travel Award 2015 di Uni Emirat Arab (UEA) dengan penghargaan World’s Best Halal Tourism Destination dan World’s Best Halal Honeymoon Destination sedangkan pada level domestik Lombok didaulat sebagai World’s the Best Friendly Family Hotel Pada Tahun 2016. 5). Tuntutan wisatawan terhadap pelayanan lebih yang akan disuguhkan sebagai konsekuensi logis dari Perda Halal, 6). Kewajiban dalam memberikan jaminan kenyamanan dan kesehatan terhadap destinasi dan makanan yang ditawarkan. Selain itu juga peran para pelaku pariwisata dan usaha pariwisata, masyarakat sekitar destinasi dan peran dari ancillary/ kelembagaan pariwisata baik pada level pemerintah kabupaten/kota dan desa sangat menentukan keberlangsungan pengembangan pariwisata halal tersebut diatas. (*)
POJOK 15.069 korban gempa di Kota Mataram dan KSB segera terima jadup Lebih cepat lebih baik
*** Tiga tahun BRT masih mangkrak Harus ada solusi cepat
***
RAGAM
SUARA NTB Selasa, 25 Juni 2019
NTB dan Uzbekistan Jalin Kerjasama Pengembangan Wisata Halal Dari Hal. 1 Sementara itu, Wagub menjelaskan potensi yang dimiliki NTB sangat besar. Sehingga, masyarakat luar atau para investor akan semakin tertarik datang ke NTB. Tidak hanya berwisata namun juga untuk berinvestasi. Apalagi Teluk Saleh, Moyo dan Tambora baru saja
ditetapkan sebagai cagar biosfer dunia. Sehingga, NTB akan semakin dikenal di seluruh dunia. ‘’Terima kasih kepada Uzbekistan. Kita akan samasama belajar,’’ kata Wagub yang didampingi Kepala Biro Kerjasama, Ahmad Nur Aulia dan Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M. Si. (nas)
Kemenkes Siap Bantu Anggaran Pembangunan RSUD Baru Sumbawa Dari Hal. 1 Untuk itulah, bupati akan berjuang melobi dana pusat melalui Kemenkes. Termasuk bantuan dari Pemprov NTB. Apalagi dengan kesungguhan Pemkab Sumbawa yang kini telah memulai pembangunan RSUD dan tentu pusat akan melihat progres pembangunannya nanti. ‘’Ketika ini sudah kita mulai, sebelum selesai kita sudah masukkan proposal untuk menyampaikan progres pembangunan tahap awal. Nanti berapa dibantu oleh Kemenkes dan berapa yang kita punya (APBD). Kalaupun kita tidak ada dana, ya jujur kita laporkan saja ke pusat. Tentu pusat akan peduli. Jangan ragu dan percayakan kepada Bupati Sumbawa untuk mengurus dan menjemput bola,’’ujarnya. Bupati juga kembali menegaskan pembangunan RSUD ini sudah merupakan mimpi sejak lama, saat menjabat Wakil Ketua DPRD Sumbawa periode 1999-2004. Hanya bupati waktu itu belum bisa merealisasikan meski sejumlah upaya telah dilakukan. Makanya semangat untuk membangun RSUD baru ini tetap terpatri dan tidak pernah surut hingga saat dirinya menjabat bupati. Apalagi dengan melihat kondisi RSUD yang ada saat ini, sudah tidak layak. ‘’Dana yang tersedia baru Rp35 miliar dari DAK Rp15 miliar ditambah APBD kita Rp20 miliar. Baru sekitar 10 persen dari total anggaran yang dibutuhkan Rp350 miliar. Kok berani sekali Bupati Sumbawa. Kalau tidak berani, kapan lagi. Kami akan minta bantuan kepada pemerintah pusat melalui Kemenkes. Insya Allah akan saya kejar tuntas tahun depan,’’ tukasnya. Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. dr. Ina Rosalina Padan SP., AK,M.Kes.,M.H.Kes pun menyambut harapan bupati. Salah satu upaya mendukung tercapainya akses pelayanan kesehatan yang mantap, pemerintah menyediakan pelayanan baik SDM maupun ketersediaan fasilitas yang berkualitas dan terjangkau. Hal ini didukung dengan
kebijakan tentang mutu pelayanan kesehatan melalui standarisasi perizinan dan akreditasi rumah sakit. RSUD Sumbawa itu sudah mendapatkan akreditasi tingkat madya. ‘’Mudah-mudahan setelah pindah bisa menjadi akreditasi yang lebih tinggi lagi. Tentu SDM harus ditambah untuk dokter spesialisnya. Dengan segala kriteria yang ada sebagai rumah sakit kelas B,’’ terangnya. Direktur juga berjanji menyampaikan ke Menteri Kesehatan terkait kebutuhnan dana pembangunan RSUD Sumbawa. ‘’Dari Kemenkes memberikan dana untuk pembangunan sekian. Dari situ tentu nanti ada permintaan lanjutan sesuai dengan yang sudah dibangun. Itu diusulkan. Jadi dibangun dulu sesuai dana yang ada, karena di kami itu kalau (sudah) berjalan, itu tidak mustahil akan dikasih. Karena nanti akan kami telaah, kami datangi dilihat lagi. Asal sesuai data yang ada, pasti akan dilaksanakan,’’jelasnya. Pihaknya berharap pembangunan awal RSUD ini berjalan dengan baik, tepat waktu dan sesuai dengan konsep yang sudah direncanakan. ‘’Kami senang karena bupatinya juga semangat. Mudah-mudahan rumah sakit yang akan dilakukan peletakan batu pertama ini masih menjadi bupati sampai jadi. Kami senang banget. Karena tentu sekarang masyarakat sangat membutuhkan,’’kata Direktur. Yang jelas, Pemkab silakan mengusulkan kembali anggaran sesuai kebutuhan ketika tahap awal ini sudah dibangun. Sebab Kementerian selalu berkomitmen untuk membantu pembangunan RS dimanapun yang mengajukan diri. ‘’Yang jelas ada tahapannya. Kalau dari bupati komitmennya untuk membantu, kita bantu. Dari sisi kesehatan sarana prasarana. Karena kita punya dana alokasi untuk RS tertentu sesuai kebutuhan. Sebenarnya tidak gampang, karena rumah sakit begitu banyak.Tapi karena bupatinya semangat, ya kita pasti semangat,’’pungkasnya. (arn/*)
TAPD Lakukan Pemetaan Dari Hal. 1 Zainul mengatakan, rencana pemangkasan atau rasionalisasi anggaran dalam RAPBD Perubahan 2019 masih dibahas internal. Ia juga mengatakan, sebenarnya bukan terjadi defisit anggaran. Ia menjelaskan ada beberapa belanja yang salah penempatan dan dikembalikan ke posisi awal. ‘’Seperti belanja DAK tak boleh diapa-apakan, harus disesuaikan dengan penggunaannya. Tapi itu masih masuk ke dalam belanja rutin,’’ terangnya. Meskipun terjadi pemangkasan anggaran, Zainul mengatakan hanya dilakukan di beberapa OPD. Artinya, tidak semua OPD kena pemangkasan anggaran. ‘’Tapi belum ada pemangkasan. Kita masih pemetaan, kita memperbaiki dulu. Mana yang lebih prioritas, kita arahkan ke sana. Ini kan persiapan APBD Perubahan. Semua jenis belanja akan dipertimbangkan kembali,’’ tandasnya. Sebelumnya, Penjabat Sekda NTB, H. Iswandi, M. Si membenarkan APBD Perubahan 2019 akan mengalami defisit seratusan miliar rupiah. Tetapi tak disebutkan angka pastinya. Untuk menambal atau menutupi kekurangan penerimaan dalam APBD Perubahan tersebut, TAPD akan melakukan rasionalisasi belanja yang dianggap kurang perlu. Artinya, Pemprov akan berhemat. “Menambalnya (kekurangan penerimaan), pertama dengan berhemat. Kedua, bekerja keras supaya pendapatan tidak hanya mencapai target. Tetapi melampaui target,” ujarnya. Tentunya, kata Iswandi yang namanya berhemat akan dilakukan penyesuaianpenyesuaian belanja di OPD. Penyesuaian belanja tersebut
akan tetap melihat targettarget pembangunan yang sudah direncanakan. ‘’Tentu namanya berhemat, dalam perjalanan ada yang direncanakan belum, ada penesuaian biasa. Jadi perencanaan itu tak sekaligus diawal selesai, tapi dinamis. Insya Allah dengan tetap mempertahankan target-target yang sudah ditetapkan,” tandasnya. Rencananya pembahasan APBD Perubahan dan APBD murni 2020 akan dilakukan secara paralel. Pasalnya, akan terjadi pergantian anggota DPRD NTB. Untuk mengantisipasinya, maka akan diupayakan pembahasan APBD Perubahan dan APBD murni dapat diselesaikan tepat waktu. Untuk penyerahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan dan APBD Murni 2020 ke DPRD direncanakan dalam waktu dekat. TAPD sedang bekerja siang dan malam untuk menyiapkannya. ‘’Jadwal sudah ada (penyerahan KUA PPAS). Tapi kita sedang bekerja. Mudah-mudahan bisa cepat, untuk APBD Perubahan mungkin satu atau dua hari ini final KUA PPAS. Mungkin dilanjutkan, paralel dengan APBD Murni 2020,’’ katanya. Diketahui, APBD murni 2019 ditetapkan sebesar Rp5,2 triliun lebih. Jumlah pendapatan pada APBD Murni 2019 ditargetkan sebesar Rp5,2 triliun. Terdiri dari PAD sebesar Rp1,6 triliun, dana perimbangan sebesar Rp3,4 triliun, pendapatan daerah yang sah sebesar Rp86,3miliar. Kemudian belanja daerah ditargetkan sebesar Rp5,2 triliun. (nas)
Halaman 15
16 Anak Muda NTB Siap Kuliah di Tiongkok Mataram (Suara NTB) Sebanyak 16 orang anak muda NTB siap diberangkatkan untuk melanjutkan kuliah di Tiongkok. Dari 16 orang, 11 orang diantaranya untuk beasiswa jenjang S1 dan lima sisanya untuk jenjang S3. Demikian disampaikan, Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (Konjen RRT) di Denpasar, Gou Houdong, kepada wartawan di Mataram, Senin (24/6). Para anak muda ini katanya, merupakan bagian dari rencana Pemprov NTB menyiapkan 1.000 beasiswa ke Tiongkok. ‘’Ini baru sebagian kecil (16 orang) beasiswa yang disiapkan pemerintah kami karena waktu seleksinya relative mepet. Tahun depan (2020), akan lebih banyak lagi yang kami terima,’’ jelasnya. Para anak muda ini, akan disebar di sejumlah perguruan tinggi di Tiongkok. Bidang ilmu yang mereka pilih melalui beasiswa ini juga beragam. Gou Haodong menegaskan Pemerintah Tiongkok sangat membuka diri bagi mahasiswa Indonesia, khususnya NTB yang ingin kuliah di Tiongkok. “Para mahasiswa ini akan kuliah di sejumlah kampus di Tiongkok. Bahkan, kami tidak membatasi kampus mana. Mereka tinggal memilih kampus mana yang diinginkan sesuai bidang keahlian yang disukai,” katanya. Gou Haodong mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dalam menyekolahkan putra putri NTB untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri, salah satunya Tiongkok. Hal ini dilihat dari target Pemprov NTB yang ingin mengirimkan 1.000 orang mahasiswa untuk kuliah ke Tiongkok. ‘’Memang untuk tahap pertama ini kuotanya masih terbatas.
(Suara NTB/humasntb)
Konjen RRT di Denpasar, Gou Houdong menyerahkan cinderamata kepada Wagub NTB, Hj.Sitti Rohmi Djalilah. Mungkin tahun depan kita akan siapkan lebih banyak lagi kuota untuk anak-anak NTB kuliah di Tiongkok. Dan kami siap membantu NTB tidak hanya dalam bidang pendidikan tetapi bidang lain seperti teknologi dan ekonomi,” katanya. Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) NTB, Sri Astuti , menambahkan para anak muda ini mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Tiongkok. Calon mahasiswa jenjang S1 yang akan berangkat ke Tiongkok ini, merupakan lulusan dari sejumlah SMA/SMK di kabupaten/ kota di NTB, seperti dari Kota Mataram, Lombok Tengah dan Sumbawa. Sedangkan, mahasiswa jenjang S3 merupakan tenaga dosen di sejumlah universitas di NTB. Mereka yang akan berangkat ini sudah mengikuti proses seleksi yang dimulai sejak Maret 2019. Dijadwalkan, para penerima beasiswa ini akan diberangkatkan pada bulan September 2019. Namun, sebelum berangkat, para mahasiswa terlebih dahulu dibekali bahasa Mandarin dan diperdalam kembali di Tiongkok selama satu tahun.
Kemarin Gou Houdong dan rombongan juga bersilaturahmi dengan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd di ruang kerjanya, Senin (24/6). Konjen RRT mendukung program pengiriman anak-anak muda NTB belajar ke luar negeri, salah satunya ke Tiongkok. Dalam kunjungannya ke NTB, Konjen RRT menjajaki peluang kerjasama dalam bidang ekonomi dan pariwisata. Bahkan, Konjen RRT juga sempat menyinggung soal wacana pembangunan kereta gantung ke Rinjani. Kepala Biro Kerjasama Setda NTB, M. Nur Aulia, S. STP menjelaskan kedatangan Konjen RRT ke NTB dalam rangka menghadiri Kejuaraan Dansa Internasional yang diselenggarakan di kawasan wisata Senggigi Lombok Barat (Lobar). Kemudian, Konjen RRT juga menyempatkan diri bersilaturahmi dengan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. “Beliau juga berencana naik ke Gunung Rinjani. Sambil penjajakan kerjasama ekonomi dan pariwisata untuk ke depannya,” tutur Aulia dikonfirmasi Suara NTB. (nas)
Alami Kekeringan Ekstrem Dari Hal. 1 “Namun di antara itu, terdapat beberapa wilayah dengan kategori sangat pendek antara 1 sampai 5 hari, yaitu Lambitu, Madapangga, Dompu, Aikmel, Masbagik, Sikur, dan Brang Rea,” sebut Dodo. Begitu juga hasil monitoring dasarian II bulan Juni 2019, HTH berturut – turut di sebagian besar wilayah NTB menunjukkan pada kategori panjang, yakni 21 sampai 30 hari hingga kategori sangat panjang 31 sampai 60 hari. “Selain itu terdapat beberapa wilayah seperti wilayah Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan sebagian Kabupaten Lombok Timur bagian barat termasuk dalam kategori sangat pendek, 1
sampai 5 hari, hingga pendek 6 sampai 10hari,” paparnya. Mengenai analisis curah hujan dan sifat hujan dasarian I bulan Juni, di seluruh wilayah NTB antara 0 sampai 10 mm, Curah Hujan tertinggi terjadi di Labangka, Kabupaten Sumbawa Besar dengan curah hujan 12 mm per dasarian.“Sifathujanpadadasarian1Juni 2019 berkisar pada bawah normal hingga atas normal,” kata Dodo. Sementara prakiraan probabilistik dasarian II bulan sama, peluang terjadinya curah hujan kurang dari 20 mm per dasarian di sebagian besar wilayah NTB. Pada dasarian II Juni 2019 sebesar 20 sampau 60 persen di sebagian besar Kabupaten Lombok Timur, sebagian Kabupaten Lombok Tengah, peluang sebesar 30 sampai 80 persen terjadi
di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dan Sebagian Kabupaten Sumbawa. Analisis Curah Hujan Dasarian II Bulan Juni Tahun 2019 wilayah NTB berada pada kategori rendah. Ditambahkan Dodo, curah Hujan tertinggi terjadi di Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan curah hujan 43 mm per dasarian. Sifat hujan pada dasarian II Juni 2019 berkisar pada Bawah Normal hingga Atas Normal. Sementara prakiraan probabilistik dasarian III bulan Juni, peluang terjadinya curah hujan lebi dari 20 mm per dasarian di sebagian besar wilayah NTB, pada dasarian II Juni 2019 sebesar kurang dari 10 persen yang terjadi merata di seluruh wilayah NTB. (ars)
Inspektorat TNI AD Audit Kinerja Korem 162/WB Mataram (Suara NTB) Tim Current Audit Inspektorat Jenderal TNI AD (Itjenad) melakukan audit di Makorem 162/WB, Senin (24/6). Tim disambut hangat Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., bersama Kasrem Letnan Kolonel Inf Endarwan Yansori di ruang data Makorem. Ketua tim Current Audit Itjenad Kolonel Inf Fajar Budiman tiba bersama lima orang anggota Itjenad. Selama dua hari mereka akan melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kinerja Korem 162/WB dan jajaran, baik secara administrasi maupun pelaksanaan. Danrem 162/WB dalam sambutannya menyampaikan, Korem 162/WB dalam menjalankan program kerja senantiasa selalu berusaha untuk mencapai hasil yang optimal, namun masih terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi. “Dengan kehadiran Tim Current Audit Itjenad ini, kami berharap agar dapat memberikan
masukan kepada kami. Sehingga kedepan dapat semakin lebih baik guna tertib administrasi terkait dengan pertanggung jawaban keuangan, penyelenggaraan kegiatan maupun pelaporan dengan harapan tidak terjadi lagi kesalahan,” ungkap Danrem. Untuk itu, lanjutnya, kepada seluruh staf Makorem dan Komandan satuan jajaran Korem 162/WB, agar memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Tim Current Audit Itjenad dengan keterbukaan dalam menyampaikan penjelasan dan jawaban. “Jangan ada hal-hal yang disembunyikan atau memanipulasi data, sehingga tidak menghambat kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Tim Itjenad,” harap perwira TNI kelahiran Jakarta tersebut. Selain itu, sambung Danrem, kegiatan ini juga merupakan upaya preventif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan yang bisa menghambat kinerja organisasi. (ars/*)
(Suara NTB/penrem)
PERTEMUAN - Tim Current Audit saat menggelar pertemuan dengan Danrem dan jajaran.
15.069 Korban Gempa di Kota Mataram dan KSB Segera Terima Jadup Dari Hal. 1 Selanjutnya, Lombok Utara sebanyak 233.541 jiwa dengan kebutuhananggaranRp140.124. 600.000, LombokTimur119.277jiwadengan kebutuhan anggaran Rp71.566. 200.000. Selain itu, KSB 66.420 jiwa dengan kebutuhan anggaran Rp39.852. 000.000 dan Sumbawa 5.655 jiwa dengan kebutuhan anggaran Rp3.393. 000.000. Sehingga total kebutuhan anggaran untuk pembayaran jadup tahap II sebesar Rp516.625.200.000. Wismaningsih menjelaskan, penyebab lamanya pencairan Jadup tahap II karena data yang sering berubah. Perubahan data ini akibat adanya penerima Jadup yang sudah meninggal dunia, pin-
dah domisili dan menjadi TKI. ‘’Pendataan itu butuh tenaga khusus, biaya juga. Sehingga agak lama. Sekarang datanya benarbenar riil. Tak ada batasan waktu. Tapi kami mendorong kabupaten/kota segera,’’ harapnya. Mantan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan ini mengatakan cepat atau lambatnya pencairan Jadup tergantung Pemda kabupaten/kota. Jika datanya sudah benar-benar riil, maka Kementerian akan segera mencairkan. “Tahap II, Lombok Timur sudah masuk. Datanya sudah dikirim ke pusat. Kemudian KLU juga sudah masuk. Lombok Barat masih perbaikan data,” pungkasnya. (nas)
Ketua DPRD Minta Disdik Kota Mataram Sukseskan PPDB 2019 Dari Hal. 1 perlu dilakukan beberapa upaya,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, Senin (24/6). Pertama yang harus dilakukan adalah, melakukan sosialisasi secara masif dan terstruktur sampai pada lini masyarakat terkecil di tingkat lingkungan. Sosialisasi harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan aparat. Tidak hanya jajaran Dinas Pendidikan, saja namun harus bersinergi dengan perangkat kecamatan, kelurahan dan lingkungan se-Kota Mataram. Disamping memanfaatkan berbagai sarana dan fasilitas yang tersedia.
‘’Seperti media massa, sosial media dan fasilitas pemerintah lainnya termasuk cara-cara manual atau konvensional,’’ kata orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini. Upaya berikutnya, lanjut H. Didi Sumardi, mempermudah dan memaksimalkan pelayanan saat mendaftar. Misalnya dengan memperbanyak loket maupun fasilitas penunjang lainnya. Para petugas, khususnya di sekolah harus dibekali pemahaman masalah PPDB dengan benar. Dibarengi dengan cara berkomunikasi yang baik atau humanis. ‘’Jangan merasa kesal apalagi marah menghadapi siapa saja. Termasuk jan-
gan menghindar dari masalah jika ada masalah. Tetapi harus hadir sebagai pemecah masalah,’’ terangnya. Karena, salah satu fungsi kepala sekolah dan sekolah adalah membangun leadership yang baik Upaya ketiga yakni, melakukan evaluasi terhadap kepala sekolah dan sekolah dalam melakukan tugas berkaitan dengan PPDB. ‘’Bila kepala sekolah dan sekolah berhasil meniadakan atau meminimalisir masalah sampai pada tingkat dan derajat yang masuk kategori rendah, berikan reward. Dan, bila terjadi sebaliknya berikan punishment. Ini penting untuk pembelajaran,’’
demikian politisi Golkar ini. Keempat, sekolah harus menegakkan konsistensi dan mengedepankan cara pemecahan masalah yang mendidik, solutif dan bijaksana terhadap setiap masalah. ‘’Segala hal yang bersifat negatif terhadap sistem PPDB, jadikan catatan dan bahan rekomendasi untuk perbaikan kedepannya,’’ saran H. Didi Sumardi. Dia menyadari bahwa selama disparitas antar sekolah yang satu dengan yang lainnya masih ada, apalagi tingkat disparitasnya agak tinggi maka PPDB dengan sistem zonasi pasti akan terus menjadi masalah. Oleh karena itu,
untuk kepentingan jangka panjang,harus dilakukan pemetaan masalah secara menyeluruh. ‘’Sehingga kita punya blueprint untuk mengatasinya secara bertahap dan komprehensif. Yang akar masalahnya adalah bagaimana mengurangi disparitas atau kesenjangan antar sekolah dengan menggunakan delapan indikator standar pendidikan,’’ terangnya. Adapun delapan indicator standar pendidikan adalah, standar kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. (fit/*)
Pemda Lobar Target Tuntaskan RPJMD 2019-2024 Lebih Awal Dari Hal. 1 Terakhir Musrenbang ini digelar untuk menyelaraskan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Utama pada Rancangan RPJMD. Musrebang dihadiri Bupati Lobar, H Fauzan Khalid, Sekda HM. Taufiq, Kepala Bappeda Dr. H. Baehaqi, Kepala Bappeda NTB diwakili Kabid terkait, Kepala OPD, tokoh masyatakat, tokoh agama, perwakilan LSM dan difabel di Lobar. Dalam kesempatan itu, Bupati Lobar mengatakan, sebelum digelar Musrenbang rancangan RPJMD ini pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Dewan dan sudah ditandatangani MoU RJPMD oleh Dewan. Dari Dewan sendiri ada beberapa masukan yang menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan yang perlu dibahas bersama. Kemudian, koordinasi dan konsultasi dengan provinsi, supaya RPJMD yang dibuat bisa sejalan dengan RPJMD di provinsi bahkan RPJMN. Sehingga berbagai persoalan di masyarakat bisa ditangani secara bersama-sama. ‘’Bahkan hasil koordinasi dan konsultasi serta penyesuaian (penyelerasan) yang dilakukan Bappeda dengan
provinsi, informasi dari Kepala Bappeda kesesuaian RPJMD Kabupaten dengan provinsi sudah 80-85 persen lebih. Masih ada waktu agar bisa 100 persen,’’ jelasnya. Menurut dia, ada beberapa target capaian pembangunan yang ada dalam RPJMD provinsi di mana Lobar lebih tinggi capaiannya dibandingkan provinsi. Seperti halnya capaian penanganan stunting. Penanganan stunting ini tak lepas dari program revitalisasi posyandu yang berlangsung lama, mulai tahun 2017 sudah ada e-posyandu, sampai e-pustu. Dalam program lain juga Lobar yang masih rendah dibandingkan provinsi sehingga diharapkan ke depan ada back-up dari provinsi dalam penananan program. Sebab menurut dia, dalam hal penanganan program yang direncanakan masih terkendala kemampuan anggaran yang terbatas sehingga bisa jadi yang diprogramkan misalnya 100 namun kemampuan anggaran tidak mencukupi. Karena itulah perlu dipilih mana skala proritas dan kerjasama serta sinergi antar OPD, lintas sektor dan semua pihak. Karena itulah, melalui Musrenbang ini bisa menjadi ajang bagi Pemda untuk menerima masukan dari semua pihak yang hadir. Ke depan ia
berharap agar target yang dipasang dalam RPJMD tidak saja dihitung dari kuantitatif saja namun kualitatif. Bahkan, dalam memasang target tidak tidak terlalu tinggi dan muluk-muluk, namun target yang dipasang harus realistis dan mengena serta dibutuhkan oleh masyarakat. Kepala Bappeda Lobar, Dr. H. Baehaqi mengatakan, Musrenbang Kabupaten 20192024 ini merupakan tahapan akhir dari penyusunan RPJMD sebelum diajukan ke Dewan untuk disahkan dalam bentuk Perda. Setelah dibahas kata dia, maka langsung disahkan menjadi Perda. ‘’Jadi target penyelesaian RPJMD ini lebih maju dua bulan, kalau masuk dibahas di Dewan dan disahkan bulan ini atau Juli. Seharusnya sesuai ketentuan itu bulan Oktober,’’jelasnya. Musrenbang Kabupaten Lobar, merupakan satu tahapan pelaksanaan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah daerah yaitu dokumen RPJMD Kabupaten Lobar Tahun 20192024. Musrenbang Rancangan RPJMD kali ini merupakan periode terakhir dari periode RPJPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025. ‘’Sebelum pelaksanaan Musrenbang ini, kita sudah
melaksanakan Musrenbang RKPD di Kabupaten dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2020, yang disusun mengacu kepada Sasaran dan Prioritas RPJPD Kabupaten Lombok Barat tahun 20052025 serta Program kegiatan prioritas pada Rancangan RKPD Provinsi NTB.’’ Oleh karena RPJMD Kabupaten tahun 2019-2024 belum ditetapkan dengan Perda, maka RKPD Tahun 2020 yang telah disusun secara otomatis akan masuk ke dalam tahun pertama dari dokumen RPJMD Kabupaten Lobar yang akan dimusyawarahkan ini. Pelaksanaan Musrenbang ini dilaksanakan berdasarkan amanat dari UU. Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan. Secara teknis amanat Musrenbang telah dimuat dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
Ia menambahkan, tujuan dilaksanakan Musrenbang ini untuk menyepakati tujuan dan sasaran pembangunan daerah, menyepakati strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, menyepakati program prioritas pembangunan daerah. Menyepakati Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci daerah dan penyelarasan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Utama pada Rancangan RPJMD. Peserta Musrenbang Rancangan RPJMD ini tambah dia terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, DPRD, Bappeda Provinsi NTB, BPKP RI Perwakilan Provinsi NTB, Sekda beserta Kepala OPD, para Camat, akademisi, LSM/ Organisasi Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Perempuan dari organisasi Perempuan (PKK, GOW, Dharma Wanita, PEKKA), dan Kelompok masyarakat Rentan termarjinalkan, serta stakeholder terkait lainnya dengan jumlah peserta sebanyak 200 orang. Para nara sumber pada Musrenbang Rancangan RPJMD ini berasal dari unsur Pimpinan Kepala Daerah, Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Barat, Bappeda Provinsi NTB, Bappeda Kabupaten Lombok Barat dan Perangkat Daerah terkait lainnya. (her/*)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Selasa, 25 Juni 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Jalur Pendakian Rinjani Dialihkan Selong (Suara NTB) Pendakian ke Gunung Rinjani kembali dibuka, menyusul menyusul situasi dan kondisi yang membaik dan relatif pulih pascagempa yang terjadi pada bulan Juli dan Agustus 2018 lalu. Pihak dari Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) mengalihkan sejumlah jalur pendakian dikarenakan beberapa jalur sebelumnya retak dan rusak akibat gempa. Disebutkan Kepala TNGR Resort Sembalun, Taufikurahman, Senin, (24/6), jalur yang
dibuka terdiri dari empat jalur, di antaranya Sembalun, Senaru, Timbanuh, dan Aik
Berik. Empat jalur ini sebelumnya sudah dilakukan survei dan dipastikan aman un-
tuk dilalui oleh pendaki. Saat ini jumlah pendaki yang sudah melakukan pendakian melalui jalur Sembalun sebanyak 137 pendaki yang terdiri dari wisatawan lokal dan mancanegara. “Yang sudah chek in sebanyak 137 pengunjung,” ujarnya. Untuk memastikan keamanan pendakian, pada
hari pertama, kedua hingga ketiga dibukanya jalur pendakian Rinjani, pihak dari TNGR Resort Sembalun bersama TNI-Polri sudah melakukan pengamanan selama enam hari. Pihaknya juga sudah melakukan survei terhadap jalur-jalur pendakian serta melakukan perbaikan dan pembukaan jalur baru.
“Memang kita melakukan pembukaan jalur baru, pengalihan. Ini berdasarkan survey dan keputusan bersama untuk keselamatan pengunjung di pendakian. Pengalihan jalur ini tidak terlalu jauh dari jalur sebelumnya,”terangnya. Sementara untuk diizinkannya pendaki langsung menuju Danau Segara Anak,
masih dilakukan kajian. Termasuk untuk pembedaan lokasi tenda pendaki perempuan dan laki-laki, pihak dari TNGR belum membahas terlalu jauh akan hal tersebut. “Saat ini hanya dizinkan sampai ke Pelawangan saja. Pendaki tidak boleh turun ke Segara Anak,” tegasnya. (yon)
PAUD Al-Hikmah Gelar Pentas Seni dan Pelepasan Peserta Didik Mataram (Suara NTB) – PAUD Al-Hikmah menggelar pentas seni dan pelepasan peserta didik di halaman PAUD Al-Hikmah, Sabtu (22/ 6). Berbagai pentas seni dari peserta didik PAUD Al-Hikmah ditampilkan. Kepala PAUD Al-Hikmah Dewi Irawati dalam laporannya, jumlah peserta didik sebanyak 43 orang. Untuk tahun pelajaran mendatang sudah terdaftar 55 orang anak. Ia juga menyampaikan selama tahun ini sudah dilaksanakan empat kali kegiatan outing class antara lain di museum, restoran cepat saji, pusat perbelanjaan, dan tempat hiburan keluarga. “Peran orang tua sangat bagus, terlihat dari kehadiran
saat pertemuan tiga bulanan dan acara lomba-lomba, baik lomba internal di sekolah maupun di luar,” katanya.. Selain itu, Dewi Irawati menyampaikan, sedekah Jumat berjalan lancar. Pada setiap hari Jumat tidak ada orang berjualan di sekitar sekolah. Uang belanja dimasukkan ke kotak amal. Kotak amal dibuka setiap caturwulan, disumbangkan ke Masjid Jempong Timur, Tengah, dan Barat. “Insya Allah akhir semester 1 atau awal semseter 2 kami mengajukan akreditasi,” katanya. Kegiatan itu diisi dengan menyanyikan mars dan ikrar, tari-tarian, puisi, pembacaan ayat-ayat pendek dan doa sehari-hari, angklung, pemberian
portofolio anak dan rapor secara simbolis sekaligus pesan dan kesan dari orang tua peserta didik. Ditutup dengan persembahan pada ibu masing-masing. Anak-anak menyanyi kemudian mempersembahkan bunga pada ibu masing-masing. Untuk tamu undangan disediakan suvenir berupa hasil kerajinan dari limbah organik dan atau bibit pohon cabai. Undangan yang hadir dalam kegiatan itu antara lain, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram yang diwakili oleh Pengawas TK Kota Mataram, Kabid PNF dan Kasi Kurikulum bidang PAUD, kepala sekolah yang tergabung dalam gugus 4 Sekarbela, dan BP PAUD Dikmas NTB. (ron)
(Suara NTB/rus)
TEMBAKAU RAJANG - Tembakau rajang-Petani tembakau rajang sedang menjemur tembakaunya di tempat lapang.
Tembakau Rajang Tetap Bisa Bertahan Selong (Suara NTB) Tembakau rajang, salah satu komoditi yang tetap menjadi pilihan petani di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang potensial dan bisa mendatangkan keuntungan. Berbeda dengan tembakau virginia yang meributkan hadirnya tembakau impor, petani tembakau rajang tetap bisa senyum meski penghasilannya tak sebanding dengan budidaya virginia. Pengakuan Kusnadi, salah satu petani tembakau rajang dari Desa Suntalangu Kecamatan Suela k e p a d a Suara NTB, setiap tahun tetap menanam tembakau rajang. Jenisnya kasturi atau tembakau manis. P a d a musim tanam
saat ini sebutnya jumlah petani yang menanam cukup banyak. Cuaca cukup mendukung dan ketersediaan air cukup. Terlihat saat ini di sejumlah lahan perkebunan pun masih banyak ditumbuhi tembakau rajangan. Tembakau rajang ini oleh para petani ditanam tidaklah terlalu luas layaknya petani virginia. Kusnadi sendiri menanam di atas lahan 20 are. Ada juga menanam sampai 40 are. Penanaman musim ini sebutnya banyak juga yang kurang berhasil. “Banyak yang mati karena hujan,” sebutnya. Petani tidak menanam secara serentak seperti halnya tahun lalu. Sehingga panen pun diperkirakan tidak serentak dan masih berlangsung beberapa bulan ke depan. Hal ini mengingat masih banyaknya tanaman tembakau rajangan ini yang belum dipanen. Panen saat ini pun baru daun bawah. Balum daun tengah dan pucuk.
Adapun harga saat ini dinilai masih cukup berpihak kepada petani. Berlaku harga Rp200 ribu per bal. Satu bal 20 tumpi. Itupun baru daun bawah. Kalau sudah masuk daun tengah maka harganya bisa tembus Rp700 ribu sampai dengan Rp1 juta per bal. Bahkan ada yang sampai Rp2 juta. Seperti sebutan tembakau Senang. Jenis tembakau yang cukup digemari sejumlah penikmat rokok tradisional. Hal senada diuraikan Masni. Tembakau rajangan ini diyakini selalu laku. Pembeli-pembeli dari Masbagik biasanya datang langsung membeli ke rumah-rumah petani tembakau. Dibandingkan virginia, rajangan hanya membutuhkan proses perajangan dan pengeringan dengan sinar matahari. Musim tanam tahun ini diprediksi banyak yang akan panen. Produktivitas tembakau tahun ini juga diyakini banyak petani yang berhasil.
Harapannya harga tidak anjlok. Seperti yang menanam di sela-sela jagung juga dilihat masih cukup bagus. “Tampaknya lebih banyak petani yang berhasil,” ungkapnya. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Lotim, H. Masri yang dikonfirmasi terpisah Senin kemarin menguraikan, tembakau rajang memang selalu tetap ada setiap tahunnya ditanam petani. Lotim memiliki potensi lahan tembakau rajang seluas 3.254 ha. Tembakau rajang atau disebut tembakau tradisional ini pasarnya pun dinilai masih cukup bagus. Tidak ada yang dikeluhkan seperti halnya tembakau virginia. Harganya tergantung mekanisme pasar. Tembakautembakau karya petani di Lotim bagian utara sebagian besar ini banyak dikirim ke pulau Jawa. “Pembelinya banyak dari Masbagik yang kemudian dibawa ke luar daerah,” demikian. (rus)
Pramuwisata Sambut Baik Pendakian Rinjani Dibuka Kembali Selong (Suara NTB) Pendakian ke Gunung Rinjani kembali dibuka. Hal ini disambut baik para pelaku wisata. Termasuk Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI). Para guidedari Lotim ini sudah lama menanti dibukanya Rinjani sebagai salah satu destinasi wisata andalan. Ketua HPI Lotim, Ucok Palala kepada Suara NTB mengatakan, (Suara NTB/rus) Lotim akan Ucok Palala merugi kalau Rinjani terus ditutup. Utamanya dari jalur Sembalun. Pasalnya, daerah lain seperti Kabupaten Lombok Utara (KLU) ini diketahui lewat Senaru dan Lombok Tengah lewat Aik Berik. Setelah dibukanya pendakian, HPI siap promosikan. Prinsip sebenarnya, katanya HPI siap mengukuti apa yang menjadi ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Dalam hal ini Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) yang membuat sejumlah aturan mengenai pendakian. Di antara aturannya, Rinjani tutup pada hari Jumat jalur lewat Sembalun. Akan ada pemisahan antara pendaki perempuan dan laki-laki. “Kami ikut saja mana baiknya saja,” ungkapnya menegaskan. Ketua HPI Lotim ini kemudian meluruskan kembali, pandangan wisata pendakian Rinjani ini sebagai penyebab gempa. Wisata, tegasnya bukanlah penyebab gempa. Jika hanya wisata Rinjani, kenapa terjadi gempa juga di Aceh, Jawa Barat, Banten dan tempat-tempat lainnya. Keinginan melarang pendakian sebutnya hanya sebagian dari sekelompok masyarakat. Namun harus diingat, sambungnya banyak warga yang bisa beraktivitas mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarganya dari aktivitas treking rinjani. Dari sisi pendapatan negara bukan pajak dari retribusi pendakian khusus dari Sembalun sejauh ini cukup besar. Data April sampai Desember pembukaan jalur Sembalun setiap tahunnya saat retribusi Rp150 ribu, dulu sem-
pat tembus Rp4 miliar. Para pelaku wisata pun ramai membuat paket wisata. Penjualan paket ini pun cukup bersaing. Paket lewat Sembalun oleh pelaku wisata dijual rata-rata Rp1,2 juta untuk paket murah per hari. Ada juga yang jual Rp3 juta per hari. Yakni paket dua malam tiga hari. Adapun tren kunjungan wisata ke Lombok saat ini sangat menggemari kehidupan lokal. Wisatawan mancanegara tidak terlalu penting ada hotel. “Orang barat sekarang lebih senang menginap di rumah-rumah penduduk, terpenting itu adalah kamar mandinya bersih,” ucapnya. (rus)