Edisi Senin 25 Juni 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SENIN, 25 JUNI 2018

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

Pembangunan Harus Ada Konektivitas Provinsi dengan Kabupaten/Kota Selong (Suara NTB) Pembangunan di NTB ini tidak bisa parsial di masingmasing daerah. Namun harus ada konektivitas antara daerah satu dengan daerah lainnya. Termasuk dengan provinsi dengan kabupaten dan kota.

Apakah pembangunan di kabupaten dan provinsi sudah ada konektivitas? Bupati Lombok Timur (Lotim), H.Moch.Ali BD kepada Suara NTB menegaskan bahwa jika berjalan sendiri, maka bukan provinsi namanya.

Semisal dalam penanganan air sebagai salah satu kebutuhan mendasar. Air tidak saja di satu kabupaten, namun kelebihannya bisa dibagi ke kabupaten lain. Air yang ada di Bima, bisa dibawa ke Dompu atau sebaliknya kelebihan di Dompu disalurkan ke Bima. Dengan demikian, masalah air tidaklah menjadi persoapan di masingmasing daerah.

Karena itu, pembangunan NTB harus berkesinambungan satu daerah dengan daerah lain. Proyek-proyek yang didatangkan oleh provinsi pun tidak asal dikerjakan tanpa sepengetahuan kabupaten. Prinsip, tidak bisa proyek-proyek parsial.

Provinsi di wilayah indonesia, dahulu dibagi daerah-daerah. Pembangunan kabupaten/kota adalah pembangunan provinsi. Bukan pembangunan sendiri-sendiri. Pembangunan harus dengan konsep jauh ke depan. Tidak seperti sekarang, persoalan rencana tata ruang dan tata wilayah saja masih belum beres. ‘’RTRW ini harus diperbaiki, bicara tata ruang harus berfikir jauh ke depan. Bukan masih diubahubah begitu saja,’’ sarannya. Contoh nyatanya, menanam pohon di

pinggir jalan, apakah sudah dipikirkan dalam jangka waktu berapa tahun ke depan bagaimana pertumbuhan kendaraan yang akan melalui jalan tersebut.

Gambaran pembangunan itu harus dengan pertimbangan matang yang jauh ke depan. Hal ini bisa dilakukan tentunya dengan memahami wilayah yang akan dibangun.

Sehingga tidak dengan mudah begitu saja dirubah-rubah.

RTRW selama ini dinilai Ali BD dibuat oleh orang-orang yang tidak mengerti. Seharusnya bicara soal RTRW sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk menata. Maka harus dengan gambaran ratusan tahun ke depan. Ahli perencana pembangunan harus mengerti.

Kenyataan lainnya yang dihadapi adalah, krisis air yang setiap tahun terjadi. Sementara saat musim hujan, banyak air justru berlari dan terbuang. Jika tidak dibuatkan konsep pembangunan yang berkelanjutan, maka akan sia-sia.

Sebagai kepala daerah, lanjut Ali BD harus memiliki gagasan yang luas yang berkaitan dengan seluruh wilayah.

Gagasan

pembangunan yang berkeadilan. Gubernur diakui memang menjadi wakil pemerintah pusat, namun disisi lain gubernur juga merupakan kepala daerah otonom yang harus memiliki ide, pemikiran-pemikiran luas untuk mempercepat pembangunan daerah menuju yang lebih baik.

Selama ini memang pembangunan di NTB masih terjebak pada pembangunan-pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Masih bersifat tradisional. Seperti masyarakat kekurangan air dan lainnya. (rus)

H. Moch. Ali BD

Bupati Siap Sikapi Usul Saran di Hahalbihalal Alumni Yogyakarta Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, siap menindaklanjuti usul dan saran dari para alumni Yogyakarta dalam acara halalbihalal Forum Komunikasi Alumni Yogyakarta (Forkamy) Sumbawa, Selasa lalu, di Pendopo Bupati. Cukup banyak saran yang disampaikan untuk pembangunan Sumbawa yang disampaikan Salah satunya, soal investasi, pembenahan BUMD, infrastruktur dan lainnya.

Halalbihalal yang diikuti ratusan alumni Yogyakarta tersebut berlangsung dalam suasana santai dan cair.

Beberap alumni yang sekarang berkiprah di Jakarta, Bandung dan daerah lainnya juga ikut datang bersilaturrahim dan memberikan sumbang saran. Seperti dari alumni yang kini berada dalan Ikatan Keluarga Sumbawa Jakarta (Ikasum Jaya).

Salah satu masukannya soal pembenahan BUMD seperti Perusda yang kini mati suri, pembangunan Dermaga Teluk Santong, produksi jagung, geliat investasi dan lainnya.

Saran juga datang dari alumni tua yang berada di Sumbawa, seperti A.Saat Abdullah, yang juga pernah pernah menjadi rival bupati saat Pemilihan Bupati Sumbawa yang lalu.

Saran terbuka yang disampaikan secara santai dalam suasana menyejukkan. Keberhasilan pembangunan infrastruktur Husni Mo, dinilainya saat ini cukup menjanjikan. Jalan di wilayah selatan semakin baik, Bendungan Beringin Sila juga bisa direalisasikan. ‘’Namun kami juga berharap

(Suara NTB/arn)

HALALBIHALAL - Bupati Sumbawa bersama Ketua Ikasum Jaya dan beberapa alumni diantaranya H. A. Saat Abdullah dalam sumbang saran halalbihalal alumni Yogyakarta. infrastruktur wilayah timur tetap diperhatikan, seperti upaya pembangunan Teluk Santong,’’ katanya.

Bupati pun siap menindaklanjuti semua masukan yang disampaikan secara positif tersebut. Bahkan berkeinginan menindaklanjutii usulan tersebut melalui diskusi yang lebih intens dengan para alumni. “Kebetulan di sini juga ada beberapa pejabat Pemkab alumni Yogyakarta. Seperti Asisten I, Dr. H. M. Ikhsan, Kepala Bappeda, Ir. Iskandar, Kepala Bapenda Wirawan Ahmad dan lainnya. Saya instruksikan kepada mereka untuk menindaklanjuti usul dan saran dari para alumni ini,”kata H. Husni.

Ketua Forkamy Sumbawa, Satria Kurniawansyah S.Pdi menyatakan, halalbihalal tahun ini memang diramu sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Tidak hanya sekadar bereuni dan bersilaturrahim. Tetapi juga sesuai keinginan bupati ada sumbang usul dan saran bagi Sumbawa Hebat dan Bermartabat. Kontribusi pemikiran untuk pembangunan daerah.

Sekaligus merangkai jaringan para alumni tua yang sudah berkiprah di banyak tempat dengan para alumni muda. “Banyak alumni yang lebih duluan berkiprah dan mempunyai banyak pengalaman untuk kemudian dibagikan dengan para alumni muda,”pungkasnya. (arn)

Terduga Pelaku ’’Illegal Logging’’ Kawasan Geopark Rinjani Diringkus Mataram (Suara NTB) Tim Pengamanan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB meringkus satu terduga pelaku illegal logging di kawasan Geopark Rinjani tepatnya Hutan Tambing Keke Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah, Jumat (22/ 6) malam. Sementara dua orang pelaku masih buron atau dalam pengejaran petugas.

Kepala Bidang Perlindungan Hutan, Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (PHKSDAE) Dinas LHK NTB, Mursal, SP, MM yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (24/6) menjelaskan, pihaknya sudah lama melakukan pengintaian terhadap pelaku.

Bahkan pengintaian dilakukan sejak awal puasa lalu. ‘’Operasi penangkapan selalu gagal karena mereka beroperasi dini hari, dari tengah malam hingga subuh. Mereka menebang

pohon apa saja yg bisa dijual,’’ ujar Mursal.

Puncaknya pada Jumat (22/6) malam, Tim Pamhut Dinas LHK NTB yang berjumlah 12 orang melakukan pengintaian di dalam kawasan tersebut. Mursal menceritakan saat terdengar suara mesin chainsaw yang digunakan untuk menebang kayu oleh tiga pelaku, ttim mengepung lokasi tersebut.

Dikatakan, para pelaku berjumlah tiga orang. Mereka menggunakan sepeda motor dan sebuah mesin chinsaw. Selanjutnya tim Pamhut menghadang pelaku yang sedang mengangkut balok kayu dengan menggunakan sepeda motor dan menyergapnya.

Satu orang pelaku berinisial HR berhasil diringkus petugas bersama 2 unit sepeda motor dan 1 unit mesin chainsaw. Sedangkan 2 orang pelaku lainnya yang sudah teridentifikasi berhasil melarikan diri dan masih dalam pengejaran petugas

Dinas LHK NTB. “Saat ini tersangka HR beserta barang bukti 2 unit sepeda motor, 1 unit mesin chainsaw dan kayu hasil jarahannya telah diamankan dan diperiksa secara maraton oleh PPNS Dinas LHK NTB,” terangnya.

Ia menjelaskan, penyergapan itu dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat setempat sekitar jam 23.00 Wita di lokasi kawasan Hutan Tambing Keke yang merupakan Hutan Kemasyarakatan yang sedang berlangsungnya penebngan kayu. ‘’Kami bersama Tim Pamhut bergerak ke lokasi penebangan. Dan beberapa jam kemudian suara mesin chinsaw berhenti. Untuk itu kami dengan tim istirahat sambil menunggu suara. Dan tiba-tiba dua kendaraan muncul membawa balok kayu Dengan alat tebang 1 mesin Chinsaw, jenis Kayu Sengon,” terang Mursal. (nas)

16 HALAMAN NOMOR 68 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Senin, 25 Juni 2018

SUARA NTB

Halaman 2

Bawaslu Umumkan 2.909 TPS Masuk Zona Rawan Mataram (Suara NTB) Tiga hari jelang hari H pemungutan suara Pilkada serentak NTB 2018, Bawaslu Provinsi NTB mengumumkan hasil pemetaannya terhadap tingkat potensi kerawanan terjadinya pelanggaran/kecurangan pada saat pemungutan suara berlangsung di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Data yang didapatkan Bawaslu, dari total 8.336 TPS, sekitar 2.909 TPS atau 35 persen, ditetapkan Bawaslu sebagai TPS Rawan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bawaslu NTB, Muhammad Khuwailid, Sabtu (23/6).

Adapun sebaran TPS rawan tersebut yakni Kota Mataram dari total 667 TPS, 227 masuk rawan.

Kabupaten Lombok Barat dari 1.180 TPS, sebanyak 519 rawan, Kabupaten Lombok Utara, dari 518 TPS, 138 rawan. Untuk Lombok Tengah, dari 1.500 TPS, 266 rawan, Lombok dari 2.017 TPS, jumlah TPS Rawan adalah sebesar 782.

Sementara untuk Pulau Sumbawa, di KSB dari 193, TPS sebanyak 95 rawan, Kabupaten Sumbawa, total TPS 861, yang rawan 226, Dompu, dari 458, yang rawan sebanyak 87, Kota Bima, total TPS 249, yang rawan adalah sebanyak 173.

Sementara Kabupaten Bima, total TPS 693, masuk TPS rawan 396.

“Pemetaan TPS rawan ini kita hajatkan untuk antisipasi pencegahan terhadap tindakan yang memungkinkan terjadi sebuah pelanggaran,” ujarnya.

Dijelaskan oleh Khuwailid, pihaknya menentapkan TPS rawan dan tidak tersebut didasari oleh penilaian terhadap enam variabel, dengan 15 indikator. Enam variabel kerawanan tersebut yakni, akurasi daftar pemilih, penggunaan hak pilih, politik uang, netralitas KPPS, pemungutan suara, dan kampanye.

Penetapan TPS rawan ini dilalukan Bawaslu, sebagai bentuk upaya untuk mengukur tingkat kesiapan dalam proses pelaksanaan Pilkada

(Suara NTB/ndi)

TPS RAWAN - Bawaslu umumkan TPS masuk zona rawan di Pilkada NTB 2018. agar ada langkah pencegahan yang jelas dan terukur dalam menghindari potensi terjadinya permasalahan Pilkada. “Dan ini sesungguhnya memudahkan bagi penyelenggara untuk melakukan langkah antisipatif dalam mengatasi setiap problem yang muncul,” tegasnya.

Pengumuman TPS rawan oleh Bawaslu tersebut, mendapat kritikan dari KPU. Menurut KPU, penamaan TPS rawan tersebut dinilai kurang tepat, sebab Pilkada masih belum berlangsung. Sehingga Bawaslu dinilai berlebihan dalam mempvonis TPS menjadi rawan dan tidak rawan.

“Menurut saya lebih baik disebut TPS potensi rawan, karena Pilkada belum berlangsung. Kalau menjadi TPS berpotensi rawan, maka kita bisa melakukan langkah preventif untuk antisipasi,” ujar Anggota KPU NTB, Yan Marli, yang hadir dalam

launching TPS rawan tersebut.

Meskipun demikian, Yan Marli memberikan paresiasi kepada Bawaslu NTB atas atensi terhadap TPS yang berpotensi terjadi kerawanan. Sehingga beban kerja KPU cukup terbantu oleh Bawaslu.

Yan Marli pun langsung meminta kepada Bawaslu agar data TPS rawan tersebut juga disampaikan ke KPU, sehingga KPU bisa melakukan monitoring terhadap TPS-TPS rawan tersebut untuk mencegah terjadinya kecurangan.

“Kami harapkan kalau memang tidak ada data dipegang, agar diberikan ke kami juga, di mana saja TPS tersebut berada. Supaya kami melakukan monitoring dan atensi ketat. Kami akan cegah sebelum terjadi. Kita akan lakukan langkah antisipasi, di masa tenang ini,” pungkasnya. (ndi)

Tinggi, Potensi Anggota KPPS Jadi Pelaku Kecurangan Mataram (Suara NTB) Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Agus, M.Si, menyebutkan, potensi pelaku kecurangan pada saat pemungutan suara Pilkada serentak NTB 2018 cukup tinggi dilakukan oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Ia menyebutkan beberapa bentuk potensi kecurangan yang dilakukan oleh anggota KPPS, yakni dalam penentuan surat suara sah dan tidak sah. Dalam hal ini KPPS sering kali ke luar dalam ketentuan. “Dari pengalaman sering kali terjadi ketidakkonsistenan soal kriteria surat suara tidak sah. Dalam menentukan suara sah dan tidak saha sering kali didasari dengan kesepakatan bersama saksi,” kata Agus, Sabtu (23/6).

KPPS juga sering kali melakukan pelanggaran maladministrasi, dengan memanfaatkan waktu jeda Ishoma untuk melaksanakan aksi kecurangannya dan hal tersebut sering kali terjadi dalam pemungu-

tan suara sebelumnya.

“Ini beberapa kali terjadi, saksi pada istirahat, anggota KPPS mulai nakal. Misalnya pelanggaran maladministrasi, dengan motif menyeimbangkan data rekapitulasi penggunaan surat suara dan yang terpakai,” jelasnya.

“KPPS juga seringkali melakukan pelanggaran terhadap jadwal penghitungan surat suara,” sambungnya.

Selain itu, solat netralitas petugas KPPS, terutama yang berada di daerah asal atau tempat paslon menyalurkan hak pilihnya. Didaerah asal paslon atau tempat paslon mencoblos, potensi kecurangan dinilainya sangat tinggi.

“Kalau dari motode pendekatan historis, coba lihat tren rawan TPS dari Pilkada sebelumnya, karena biasanya dalam teorinya akan cenderung berulang. Terutama wilayah tempat tinggal kandidat atau berasal. Tensi politik di tempat itu sangat tinggi. Sementara seringkali KPPS tidak berdaya berada di bawah tekanan elit lokal,” katanya.

Ditempat terpisah, terkait hal itu,

anggota KPU NTB, Yan Marli mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh anggota KPPS. Salah satunya dengan memastikan kualifikasi SDM dan netralitasnya.

“Kita lakukan antisipasi dengan memberikan pembekalan. Selain itu kita pastikan anggota KPPS yang kita angkat adalah orang yang kita percaya, sebab kita menggunakan sistem rekrutmen kalau sekarang. Berbeda dengan sebelumnya yang penunjukan. Sehingga kita sudah menimalisir potensi oknum yang akan melakukan kecurangan di TPS,” jelasnya.

Selain itu, untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara di tingkat TPS benar-benar berlangsung aman, maka tentu peran pengawas dan juga saksi sangat penting. “Kita juga sudah komunikasi intensif dengan Bawaslu. Selain itu parpol/timses paslon agar mengutus saksinya yang benar-benar sudah siap, sudah terlatih,” pungkasnya. (ndi)

Masa Tenang, Atribut Kampanye Wajib Diturunkan Mataram (Suara NTB) Masa kampanye pasangan Cagub/ Cawagub NTB telah berakhir, sejak Sabtu (23/6). Kini telah memasuki masa tenang. Maka dengan demikian, tidak diperbolehkan lagi ada aktivitas sosialisasi dari para paslon kepada calon pemilih, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bahkan semua Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) wajib diturunkan oleh para paslon dalam masa tenang ini, oleh para Paslon.

Anggota KPU NTB, Ilyas Sarbini yang dikonfirmasi Suara NTB, mengatakan bahwa, dengan telah berakhirnya masa kampanye sejak tanggal 23 Juni lalu. Maka segala bentuk bahan kampanye, seperti baliho, spanduk dan baner, milik paslon wajib diturunkan.

“Karena masa kampanye telah berakhir, maka semua APK dan BK harus diturunkan. Semua harus dipastikan bersih sebelum pemungutan suara,” katanya.

Terkait hal itu, KPU telah mengingatkan kepada para Paslon agar segera menurunkan dan membersihkan semua APK yang telah dipasangnya.

Sementara itu di tempat terpisah, tim paslon nomor urut 1, Suhaili FT-Moh. Amin (Suhaili-Amin) langsung menurunkan secara bertahap semua APK dan BK yang telah dipasang di berbagai tempat pada saat masa kampanye.

Penurunan atribut kampanye langsung dilakukan tim SuhailiAmin sejak Minggu dini hari saat masa tenang mulai. Tim pembersihan atribut kampanye SuhailiAmin, HL Ihlas Suriada menjelaskan, pada Minggu dini hari sejumlah relawan turun ke berbagai titik untuk membersihkan atribut milik

(Suara NTB/ist)

TURUNKAN APK - Timses paslon menurunkan APK di jalan nasional. pasangan nomor satu. Baik atribut yang berbentuk baliho, spanduk maupun baner. Sasaran penurunan hanya alat peraga kampanye milik Suhaili-Amin.

“Kalau atribut kandidat lain kami biarkan. Kami tidak turunkan supaya tidak mengundang fitnah atau tanggapan miring. Hanya milik Suhaili-Amin yang kami turunkan,” terang Suriada.

Dijelaskan, penurunan atribut kampanye tersebut merupakan implementasi dari perintah langsung Suhaili, yang selalu meminta tim, relawan dan simpatisan agar mewujudkan Pilkada bersih dan berintegritas. Salah satunya dengan menjaga masa tenang dari semua bentuk kampanye, termasuk kam-

panye dengan alat peraga yang tersebar di sejumlah Sudut.

“Tim kami terus bergerak menurunkan alat peraga kampanye milik paslon Kopiah Potek. Tim dan relawan tingkat desa dan kecamatan bahkan telah kami minta membersihkan atribut kampanye di pinggir jalan maupun di dalam kampung,” jelasnya.

Demikian juga dengan tim paslon nomor urut 2 Ahyar Abduh -Mori Hanafi (Ahyar-Mori), paslon nomor 3, Dr. Zulkieflimansyah - Dr. Sitti Rohmi Djalillah (Zul-Rohmi) dan Paslon nomor 4, Ali BD - Lalu Gede Sakti (Ali-Sakti) juga nampak mulai menurunkan APK-nya di beberapa titik, secara bertahap, sampai usai masa tenang. (ndi)

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 25 JUNI 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 85 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Mengantisipasi Golput di Pilkada NTB Perhelatan Pilkada serentak di NTB tinggal menghitung hari. Rabu (27/6), masyarakat NTB yang mempunyai hak pilih, memilih pemimpinnya. Selain memilih Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Pada Pilkada serentak ini, di NTB ada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat. Kemudian pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima. Ada pekerjaan berat penyelenggara pemilu untuk menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan ini.

Selain mencegah terjadi kecurangan juga menekan angka golongan putih (golput).

(Suara NTB/dok)

ANGKA partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) Tahun 2014 per-

lu jadi rujukan serius penyelenggara. Pasalnya, angka partisipasi pemilih yang pasif cuk-

up besar. Angka pemilih pasif ini, akan menjadi penentu suksesnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat serta Lombok Timur dan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima.

Angka golput diperhelatan Pilkada dan pemilihan legislatif (Pileg) di Lombok Barat (Lobar) misalnya, terbilang masih tinggi. Di Pilkada Lobar lima tahun lalu, tingkat partisipasi pemilih sekitar 67,7 persen lebih. Sedangkan sisanya sekitar 33 persen lebih pemilih tidak menggunakan

hak pilihnya alias golput.

Ketua KPULobar, Suhaimi Syamsuri menyatakan, waktu itu, jumlah salinan DPT 454.461 terdiri dari 222.652 laki-laki dan 231.809 perempuan. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya 316.808 terdiri dari 150.172 laki-laki dan 166.636 perempuan. ‘’Dari data itu, diketahui partisipasi pemilih sekitar 67,7 persen dan jumlah pemilih yang golput sebanyak 137.

653 orang,’’ sebutnya.

Dari data sejumlah PPK kecamatan hasil Pleno Pilkada tahun 2013, tingkat partisipa-

si pemilih terbilang masih rendah. Pasalnya, angka golput per kecamatan mencapai kisaran 20 sampai 30 persen. Bahkan di Batulayar, 33 persen pemilih golput. Dari rekapan PPK, angka golput hampir mencapai ratusan ribu lebih.

Bersambung ke hal 11

PEMILU - Suasana Pemilu tahun 2014 di salah satu TPS di Lombok Barat.

TO K O H H. Muhammad Ali

Kekeringan Panjang dan Ekstrem PEMDA kabupaten/kota masih mampu menangani puluhan kecamatan yang mengalami kekeringan panjang dan ekstrem. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H.Mohammad Rum, MT mengatakan, hingga saat ini belum ada permintaan droping air bersih dari Bersambung ke hal 11 H.Mohammad Rum

KO M E N TTAA R Sulit Tertibkan Pungutan PEMPROV NTB kesulitan menertibkan banyaknya pungutan yang ditarik pengelola kepada pengunjung di destinasi wisata. Selain ada pungutan retribusi dari pemerintah kabupaten/kota, pengunjung harus membayar retribusi yang dibebankan pemerintah desa.

Bersambung ke hal 11 H. H. L. L. Moh. Moh. Faozal Faozal

(Suara NTB/dok)

Yan Marli

M. Khuwailid

H.Syaiful Muslim

Khawatir Minim Partisipasi Pemilih OMISI II DPR RI telah menetapkan tingkat partisipasi pemilih di Pilkada serentak 2018, minimal sebesar 77,5 persen. Tercapainya target tersebut sangat ditentukan oleh kinerja penyelenggara pemilu dalam mendorong partisipasi

masyarakat untuk menyalurkan hak politiknya tanggal 27 Juni 2018 mendatang.

Namun demikian di Pilkada serentak NTB, banyak pihak yang meragukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat bisa mencapai target tersebut. Hal tersebut bahkan disampaikan

langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi NTB, M. Khuwailid.

“Berat, ndak mungkin tercapai,” ujarnya pesimis, Rabu (20/6).

Menurut Khuwailid, faktor yang akan menyebabkan salah satunya akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). ‘’DPT kita sendiri masih ber-

Tambang Ilegal, Pemda Dinilai Lakukan Pembiaran Mataram (Suara NTB) Pemda dinilai melakukan pembiaraan terkait keberadaan tambang ilegal yang ada di NTB. Pemda baru bersikap ketika ada korban dari aktivitas penambangan ilegal tersebut.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani, SH, MH ketika dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (23/6).

Pimpinan komisi yang membidangi masalah pertambangan ini melihat adanya pembiaran.

‘’Ini ada pembiaran karena mereka (Pemda) sudah tahu kok. Menertibkan itu bisa kita kerahkan aparatur kita. Ada polisi, Pol PP, ada segala macam. Tapi itu tidak dilakukan,’’ kata Nurdin.

Pihaknya meminta Pemprov NTB menertibkan tambang ilegal yang ada. Baik yang berada di Pulau Lombok maupun Sumbawa.

Apalagi masalah pertambangan sudah menjadi kewenangan provinsi sejak 2017 lalu.

Bersambung ke hal 11

Pemerintah Dinilai Gagal Atasi Tambang Liar Mataram (Suara NTB) Pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten Lombok Barat dinilai gagal melakukan pecegahan hingga penanganan aktivitas tambang liar di Sekotong, Lombok Barat. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB belum melihat upaya tegas memberi penyadaran kepada masyarakat sehingga korban terus berjatuhan.

Sejak diambil alihnya kewenangan pengurusan izin pertambangan dari Pemkab ke Pemprov, sesuai Undang Undang Nomor 23 tahun 2014, Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ars)

TAMBANG LIAR - Kawasan hijau di perbukitan Dusun Pondok Ganjar Desa Buwun Mas Sekotong yang mulai dimasuki aktivitas tambang liar.

masalah, itukan masih ada, terutama dari pemilih yang meninggal dunia. Sementara rumus

penjumlahan partisipasi itu berasal dari DPT,’’ jelasnya.

Bersambung ke hal 11

SUARA NTB Senin, 25 Juni 2018

SUARA MATARAM

Halaman 4

Walikota Mulai Aktif Posyandu untuk Lansia MELIHAT proporsi jumlah penduduk lanjut usia (lansia) yang cukup banyak terutama di kawasan perumahan, membuat pihak kelurahan Pagesangan Timur berencana membentuk posyandu lansia. Hal ini disampaikan oleh lurah Pagesangan Timur, Lala Fatribana, SIP kepada Suara NTB dengan mempertimbangkan usulan dari kepala lingkungan Taman Indah karena di sana balitanya kurang.

“Makanya kepala lingkungannya mengusulkan buat posyandu lansia di sana,” terangnya. Apalagi dari 110-an KK di Taman Indah, jumlah lansia di (Suara NTB/uul) sana lebih dari 90-an Lala Fatribana orang. Lala mengakui memang di sana lebih banyak dihuni oleh para lansia karena generasi mudanya memilih untuk tinggal di tempat lain.

“Jadi orangtuanya ditinggalin sendiri di sana,” ujarnya.

Sejauh ini, rencana pembentukan posyandu lansia ini masih dalam tahap diusulkan karena kepala lingkungan Taman Indah juga sudah sering mendesak. Di Pagesangan Timur, baru dua lingkungan yang memiliki posyandu lansia yaitu di lingkungan Karang Anyar dan Taman Baru.

“Kalau di Gebang kemarin, mereka mengusulkan untuk membentuk posyandu untuk balita karena sebelumnya tidak ada,” jelasnya.

Posyandu lansia ini, imbuh Lala, sebenarnya tidak jauh berbeda pelaksanaannya dengan posyandu untuk balita.

Hanya berbeda dari pesertanya saja yang dikhususkan untuk para lansia. “Jadwalnya juga sama kok dengan posyandu untuk balita, jadi tidak ada bedanya,” tukasnya. Dengan adanya posyandu lansia ini, ia berharap bisa menjadi ajang temu bagi para lansia di lingkungan tersebut.

“Para lansia sudah cukup senang meski hanya diperiksa tensi dan diberikan vitamin. Terlebih dengan begitu mereka bisa bertemu dan kumpul-kumpul, biar tidak bosan,” kata Lala. Ia berharap usulan posyandu lansia ini bisa terealisasi dalam waktu dekat. (uul)

Evaluasi Program SEKRETARIS Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Mataram, Herman, AMd., meminta Pemkot Mataram melakukan evaluasi terhadap program di beberapa OPD (organisasi perangkat daerah) yang menangani masalah kemiskinan. ‘’Bagaimana setiap tahun anggaran telah dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu kan golnya harus terlihat setiap tahun,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, Minggu (24/6).

(Suara NTB/fit) Dalam hal ini, harus Herman ada target yang jelas.

Jangan sampai program itu justru salah sasaran. ‘’Masyarakat yang menjadi target yang harus dikategorikan taraf hidupnya harus ditingkatkan, itu tidak tersentuh,’’ sesalnya. Program pengentasan kemiskinan, tidak melulu berorientasi pada pola bantuan. Harus ada skema yang betulbetul dapat menjadi pioner atau mencapai target yang diharapkan. ‘’Jadi tidak selamanya bantuan yang kita gunakan dalam pengentasan kemiskinan,’’ katanya.

Anggota Dewan dari dapil Sandubaya ini tidak setuju kalau model intervensi kemiskinan menggunakan pendekatan bantuan. Karena, setelah bantuan habis, warga yang bersangkutan justru belum mampu keluar dari kemiskinan. ‘’Bantuan itu hanya tentatif tapi yang diperlukan adalah suatu solusi permanen,’’ imbuhnya. Sehingga, target pengentasan kemiskinan di Mataram dapat tercapai.

Sebab, kalau pola pendekatan bantuan, tentu tidak bisa diharapkan ada setiap tahun. Herman menyarankan Pemkot Mataram menyiapkan skema bagaimana masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Misalnya dari sisi pendidikan, dan yang lainnya. ‘’Termasuk bagaimana kesiapan mereka menghadapi persaingan usaha,’’ cetusnya. Bantuan kepada warga miskin, menurut Herman, bukanlah solusi permanen.

Herman tidak heran kalau target pengentasan kemiskinan satu persen tidak tercapai. ‘’Jadi, pada saat satu OPD merancang program pengentasan kemiskinan harus betul-betul melihat kebutuhan dan tantangan masyarakat itu seperti apa,’’ ujarnya. Selain itu, faktor lain yang kemungkinan menyebabkan gagalnya pencapaian target pengentasan kemiskinan satu persen itu, karena tumpang tindih program antara OPD yang satu dengan OPD lainnya.

Hal itu, kata anggota Komisi II DPRD Kota Mataram ini, menandakan tidak sinerginya program yang dirancang oleh masing-masing OPD. ‘’Karena, kemiskinan itu kan dimensinya luas sekali,’’ katanya. Bahkan, kriteria kemiskinan yang menjadi acuan OPD yang satu dengan OPD lainnya, kerap berbeda-beda. Untuk itu, semua pihak yang terlibat dalam pengentasan kemiskinan harus mempunyai pandangan yang sama soal kemiskinan, sehingga penanganannya menjadi lebih fokus dan terarah. (fit)

Program Tak Boleh Bernuansa Kampanye

Mataram (Suara NTB) Calon Gubernur NTB, H. Ahyar Abduh terhitung sejak Sabtu (24/6) mulai aktif kembali menjabat sebagai Walikota Mataram. Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) mengingatkan tiga hari sebelum pemilihan agar tidak ada kegiatan kedinasaan yang bernuansa kampanye atau berkonten politik.

Anggota Panwaslu Kota Mataram, Hasan Basri mempersilakan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh yang notabene sebagai salah satu kandidat pada Pilkada 2018 melakukan halal bihalal, rapat koordinasi dengan pimpinan SKPD atau kegiatan lainnya. Tetapi diingatkan keg-

iatan tersebut tidak boleh ada konten berbau kampanye.

“Iya silakan saja kalau mau halal bihalal atau rakor. Tapi jangan ada konten kampanye,” kata Hasan dikonfirmasi, Sabtu (23/6). Masa tenang selama tiga hari sebelum pencoblosan dinilai rawan. Artinya, calon

yang kebetulan kembali menjabat sebagai kepala daerah diantisipasi tidak memanfaatkan waktu singkat itu untuk mempengaruhi bawahan atau masyarakat lainnya.

Jika itu terjadi tegas Hasan, Panwas akan melakukan tindakan tegas. “Kita sudah

berkali - kali mengingatkan,” katanya. Penegakan pelanggaran kampanye pengawas pemilu memiliki sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu).

Tim ini terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Panwaslu.

Kasus pelanggaran pemilu bisa diplenolakan dan terbukti unsur formil dan materil, maka ancamannya bisa pembatalan calon. “Jangan main - mainlah,” katanya mengingatkan. Hasan menambahkan, pada tiga hari kedepan tetap melakukan pengawasan. Jangan sampai kebi-

jakan maupun instruksi menguntungkan atau merugikan pasangan calon lainnya.

Sementara itu, masa cuti kampanye Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh akan berakhir pukul 00.00 Wita, Minggu (24/ 6). Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana mengatakan, secara otomatis fasilitas, gaji maupun kebijakan lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan kembali. “Pak Wali setelah cuti bisa kembali menempati Pendopo,” kata Putu. (cem)

Temuan Berulang

Kinerja Pimpinan OPD akan Dievaluasi

(Suara NTB/cem)

ANGKUT SAMPAH – Petugas kebersihan Kota Mataram tengah mengumpulkan dan mengangkut sampah menuju tempat pembuangan akhir (TPA). Kedepan sampah di Mataram tidak perlu lagi dibawa ke TPA, sebab akan dikelola oleh investor menjadi energi biomasa.

Investor Pengolahan Sampah Dinilai Hanya Beri Angin Surga Mataram (Suara NTB) Investor asal Korea, HANKI Industrial dan Alchemy Utilities dari Finlandi yang berencana mengelola sampah menjadi biomasa di Kota Mataram, tak ada kabar sejak ekspose awal 2017 lalu. Dua investor yang bakal menanamkan modal hingga ratusan miliar disinyalir hanya memberi angin surga.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Irwan Rahadi memilih berpikir positif terhadap rencana investasi pengolahan sampah tersebut. Sebab, komunikasi tetap jalan dengan investor asal Korea sembari menunggu pembebasan lahan. “Mereka ini istilahnya konsultannya,” kata Irwan pekan kemarin.

Diakui, HANVIT Power Corporation sedang menyelesaikan kajian atau feasibility

study. Kepastian kapan studi kelayakan itu selesai dinilai bukan kewenangan Pemkot Mataram. Yang jelas, investor diberikan waktu dua tahun merampungkan kajian itu.

Irwan melihat, dari dua investor itu hanya investor Korea saja yang menyatakan keseriusannya. Mereka telah mengecek lahan yang bakal dijadikan lokasi pengolahan sampah. “Yang Korea ini saja yang serius. Terakhir saya antar mereka mengecek lahan di Kebon Talo,” tambahnya.

Volume sampah dihasilkan masyarakat di Kota Mataram dinilai relevan dengan rencana pengolahan sampah tersebut. Jika itu terealisasi maka Kota Mataram memperoleh keuntungan dengan tidak perlu menyiapkan tempat pembuangan akhir (TPA).

Sampah yang diolah akan menjadi biomasa. “Keuntungan kita tidak perlu ada TPA lagi,” ujarnya.

Terkait investasi yang ditanam, kata Irwan, investor tak menyebutkan secara pasti. Tetapi mereka memiliki konsep untuk mengolah persampahan secara menyeluruh.

Rencana awal HANVIT Power Corporation akan mengolah sampah di Mataram menggunakan nama perusahaan HANKI Industrial Co.Ltd. Investor asal Korea tersebut mempresentasikan skenario pengolahan sampah dengan hemat energi.

Demikian pula, investor konsersium dari CPE CELL asal Korea dan Alchemy Utilities dari Finlandia. Skenario pengolahan sampah bisa mencapai 200 ton perhari. (cem)

Pedagang Diminta Tak Bayar Retribusi Tanpa Karcis Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengimbau pedagang agar tidak membayar retribusi tanpa diberikan karcis oleh petugas. Peringatan itu sudah disampaikan secara langsung ke pasar tradisional di Mataram. Dengan harapan, tidak memberi celah kepada oknum petugas melakukan pungutan di luar yang resmi.

“Saya turun ke pasar mengimbau lewat megaphone,supaya pedagang jangan bayar kalau tidak ada karcis,” kata Alwan dikonfirmasi pekan kemarin. Praktik pungutan liar (pungli) di pasar tradisional berusaha ditekan atau minimalisir dengan mengaktifkan seluruh petugas pasar. Selain itu aku Alwan, seluruh kepala pasar dipanggil dan diingatkan agar jangan ada pungutan di luar pungutan resmi. “Kalau yang resmi berupa retribusi dan memiliki karcis,” katanya.

(Suara NTB/cem)

Lalu Alwan Basri Sejauh ini, pedagang tidak mengetahui bahkan tak berani menolak. Pasalnya, petugas pasar cenderung menggunakan aksi premanisme.

Pascaoperasi tangkap tangan

(OTT) petugas keamanan, Alwan memastikan kasus tersebut tidak akan terjadi lagi.

Terkait aliran dana pungutan liar diduga turut dinikmati oleh kepala pasar, mantan Kabag Humas dan Protokoler Pemkot Mataram ini mengatakan, kasus ini masih proses penyelidikan dan serahkan ke aparat penegakan hukum untuk menelusuri.

“Kalau terbukti tidak ada perlindungan ke petugas pasar,” tambahnya.

Modus dan celah lain dimungkinkan saja dimanfaatkan oleh oknum tertentu melakukan pungli. Tetapi, pihaknya coba meminimalisir. Dijelaskan, pungutan resmi ditarik petugas pasar yaitu retribusi pasar (dudukan) dan retribusi kebersihan. Retribusi kebersihan ini akan disetorkan ke Dinas Lingkungan Hidup.

“Keseluruhan retribusi ini juga memiliki karcis,” demikian kata Alwan. (cem)

Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan kasus berulang pada pengelolaan laporan keuangan di Pemkot Mataram. Kinerja pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dievaluasi.

Temuan berkutat pada kekurangan volume, kelebihan pembayaran, pajak tidak dipotong dan denda tak disetor ke kas daerah. Kasus baru muncul terkait tak tepatnya pemberian tunjangan perumahan ke Sekretaris Daerah senilai Rp60 juta per tahun.

Catatan dan rekomendasi BPK menurut Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito telah ditindaklanjuti oleh SKPD. Termasuk pengembalian kelebihan pembayaran dan kekurangan volume pengerjaan proyek. “Semua sudah ditindaklanjuti,” kata Sekda dikonfirmasi pekan kemarin. Temuan berulang di SKPD jadi pertimbangan untuk dilakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan OPD. “Iya, itu jadi salah satu bagiannya,” jawab Eko. Data diperoleh Suara NTB, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 132.C/ LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2018, terhadap kepatuhan peraturan perundang - undang ditemukan indikasi pajak senilai Rp144.366.094 terlambat dis-

etor. Serta kekurangan pemungutan PPN dan pemotongan PPh senilai Rp186.413.310 di sembilan OPD. Berikutnya, pelaksanaan 15 pekerjaan pada empat OPD tidak sesuai kontrak senilai Rp571.645.866 dan denda keterlambatan belum dikenakan senilai Rp32.068.165. Item lainnya yang juga jadi temuan berupa kelebihan pembayaran enam paket pekerjaan belanja jasa pihak ketiga pada Dinas Pariwisata senilai Rp231.924.000,. Terakhir, pemberian tunjangan perumahan kepada Sekretaris Daerah senilai Rp60 juta.

Selain di Dinas Pariwisata, temuan lain juga terdapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, Dinas Perikanan, Bagian Umum Setda Kota Mataram, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kesehatan.

Inspektur Inspektorat, Ir. H. Makbul Ma’shum mengatakan sebelumnya, progres tindaklanjut temuan membaik dibandingkan sebelumnya. Diakui, temuan ini tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Dia melihat OPD kooperatif menindaklanjuti. “Sebelum 60 hari pasti sudah selesai,” ujarnya. (cem)

Prodi Ikom Unram Latih Siswa Jadi Jurnalis Warga Mataram (Suara NTB) Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi memudahkan siapapun untuk memperoleh, memproduksi, dan menyebarkan informasi.

Kondisi ini di satu sisi menguntungkan tetapi di sisi lain menjadi ancaman.

Banyaknya penyebaran hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian adalah masalah serius yang mengancam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang memadai untuk bisa memproduksi dan menyebarkan informasi yang bernilai berita.

Hal inilah yang mendasari Tim Program Studi Ilmu Komunikasi (Ikom) Universitas Mataram (Unram) melakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa pelatihan jurnalisme warga bagi siswa di SMAN 1 Narmada beberapa waktu lalu. Tim yang beranggotan tiga orang dosen, Muhlis, Diyah Indiyati, dan Sitti Chotijah, serta melibatkan enam mahasiswa masing-masing Nur Lailatul Qodariah, Putri Arifatul Fajriah, Fitriah Zaid Al Amudi, Puala Nesha Setyaningsih, Maksum Roby Yahya, dan Kaolan Sadida melatih 23 siswa SMAN 1 Narmada

menjadi jurnalis warga.

Pelatihan ini dibagi menjadi dua sesi yaitu materi dan praktik. Peserta diberikan materi seputar jurnalisme warga meliputi pengenalan jurnalisme warga, teknik menulis berita, dan etika penulisan berita. Di sesi ini peserta diberikan kesempatan untuk bertanya kepada pemateri. Setelah itu, pelatihan dilanjutkan dengan sesi praktik. Di sesi ini peserta diajak untuk praktik menulis berita sesuai materi yang diterimanya di sesi sebelumnya.

“Dalam sosialisasi ini, aku belajar banyak hal. Mulai dari apa itu Citizen Journalism, cara menulis berita yang benar, etika jurnalistik, media publikasi jurnalisme warga, dan lain lain,” ungkap Irmayani Dwi Pardian, salah satu peserta.

Hasil tulisan peserta dibagikan di media sosial instagram dengan memberikan tagar #PelatihanJurnalismeWarga dan #IkomUnram. Selanjutnya, tulisan para siswa tersebut dikoreksi bersama. Dua peserta dengan tulisan terbaik, Shausan Nabila F dan Wahyu Agus Prianto, diberikan hadiah berupa tas dan pulsa sebagai bentuk apresiasi terhadap karya mereka. “Seru, the best pokoknya,” ungkapnya. (dys)

Unram Dorong Partisipasi Pemilih Pemula Mataram (Suara NTB) Prodi Sosiologi Universitas Mataram (Unram) melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat pada Sabtu (23/6).

Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Soebianto Fisipol, Unram mengangkat tema “Smart Voters, Best Future” dan diikuti 150 mahasiswa. Kegiatan ini menyasar pemilih pemula yang pada gelaran pilkada kali ini jumlahnya cukup signifikan yakni sekitar sepuluh persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) NTB. “Kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk mendorong atensi dan partisipasi pemilih pemula dalam kontestasi pilkada yang akan digelar 27 Juni mendatang,” ujar Dwi Setiawan Chaniago, Ketua Pelaksana Pengabdian pada Masyarakat Prodi Sosiologi.

Ia berharap melalui sosialisasi prapilkada ini diharapkan dapat meningkatkan

“stock of political knowledge” pemilih pemula agar dapat berpartisipasi dalam kontestasi pilkada NTB kali ini.

Pemilih pemuda sebagai realitas demografis politik perlu untuk mendapatkan edukasi khusus. Hal tersebut tidak terlepas dari perilaku pemilih pemula yang rawan mengalami berbagai persoalan seperti kecenderungan apatisme politik, tidak memilih (golput), hingga rawannya terjebak dalam berbagai praktek negatif pemilu seperti politik uang, penyebaran hoaks dan eksploitasi isu SARA. “Untuk meminimalisir hal tersebut, maka pemilih pemula perlu diberikan pemahaman politik guna mejadi pemilih yang cerdas,” ujar Dwi. Apalagi momentum pilkada kali ini relatif berbeda seiring dengan merebaknya istilah pemilih era digital, di mana banyak isu

dan wacana politik dan konten pilkada yang didistribusikan ke media sosial dengan tujuan menjaring simpati generasi muda sebagai pemilih pemula.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prodi Sosiologi Unram tentang perilaku pemilih pemula yang mana 59 persen dari 400 responden pemilih pemula memperoleh informasi terkait pilkada melalui media sosial.

“Tanpa edukasi politik yang baik, dikhawatirkan pemilih pemula rawan terjerumus dalam berbagai isu negatif pilkada yang tersebar di media massa,” ujar Anisa Pusparani, Peneliti dan Tim Pengabdian pada Masyarakat Prodi Sosiologi Unram.

Anisa menambahkan, mendidik pemilih pemula memiliki tujuan yang strategis dalam kontestasi Pilkada, sebab pemilih pemula akan sangat menen-

(Suara NTB/ist)

PEMILIH PEMULA - Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan Prodi Sosiologi Unram, Sabtu (23/6). Kegiatan itu untuk atensi dan partisipasi pemilih pemula di Pilkada NTB. tukan generasi masyarakat politik NTB kedepannya. “Untuk itu melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, kami berfokus pada upaya memberikan pemahaman poli-

tik yang memungkinkan pemilih pemula dapat menjadi pemilih yang cerdas (smart voters) untuk masa depan NTB yang terbaik (best future) 5 Tahun Kedepan,” tutup Anisa. (ron)

SUARA NTB Senin, 25 Juni 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Hari Tenang

Gubernur Ajak Warga NTB Patuhi Aturan Hukum Selong (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, mengajak seluruh warga NTB menaati aturan yang sudah ditetapkan KPU dengan tidak melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Hal itu menyusul masa kampanye Pilkada NTB pemilihan gubernur/wakil gubernur dan bupati/wakil bupati di sejumlah daerah termasuk di Kabupaten Lotim periode 2018-2023 berakhir Sabtu (23/6) lalu.

KPU selaku penyelenggara saat ini sudah menetapkan pelaksanaan pesta demokrasi di NTB memasuki masa tenang. Artinya, semua pasangan calon bersama timnya dilarang untuk melakukan kampanye dalam bentuk apap-

un. Terkait aturan yang sudah ditetapkan ini, TGB memberikan perhatian besar dan cukup serius terhadap pesta demokrasi di NTB untuk keamanan dan kelancaran proses pesta demokrasi di NTB dalam memilih pemim-

Pernikahan Dini Sumbang Angka Kemiskinan KLU Tanjung (Suara NTB) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Disos P3A) Kabupaten Lombok Utara, (KLU) ikut prihatin dengan maraknya pernikahan dini di kalangan anakanak Lombok Utara. Terlebih lagi, dampak dari pernikahan dini itu memicu angka kemiskinan, tidak hanya di KLU tetapi juga di NTB. “Menurut beberapa penelitian, pernikahan dini itu ikut menyumbang tinggin(Suara NTB/dok) ya angka kemiskinan, terHadari masuk di KLU. Ini yang harus kita antisipasi dan cegah,” kata Kadis Sosial P3A, Hadari, SP., Minggu (24/6).

Ia menjelaskan, pernikahan anak-anak yang melibatkan anak usia sekolah idealnya bisa dicegah. Pasalnya, pernikahan itu tidak hanya mengorbankan masa depan anak dan masa depan keluarga mereka setelah menikah.

Pemerintah kata dia, sebenarnya sudah berupaya mencegah terjadinya kasus pernikahan dini khususnya di remaja usia sekolah. Hal ini terlihat dari political will Pemprov NTB yang mengeluarkan edaran mengenai batasan usia menikah. “Pemprov sudah mengeluarkan edaran, bahwa usia menikah untuk anak perempuan minimal 21 tahun,” imbuhnya.

Disadarinya, pernikahan dini masih terjadi karena belum adanya persamaan persepsi di masing-masing pemangku kepentingan. Misalnya, oleh karena pemerintah dusun menerima prosesi adat (sorong serah), maka perkawinan pun tidak bisa dicegah.

“Memang kita butuhkan Perda untuk memperkuat, dan itu harus segera. Nanti kalau sudah ada Perda, maka diperkuat lagi oleh Perdes, dan Majelis Krama Desa (MKD),” sebutnya.

Hadari menambahkan, dampak nikah dini cenderung asimetris dengan keberlangsungan keluarga bersangkutan.

Usia yang masih relatif muda pada pasangan keluarga, umumnya belum sanggup menanggung beban rumah tangga. Bahkan tidak jarang, keluarga baru dari nikah dini ini tercatat sebagai keluarga miskin.

Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 lalu, angka kemiskinan di KLU turun 1,15 persen (paling tinggi di NTB), atau turun sebesar 1.780 orang. Dari angka ini, maka warga miskin di KLU tersisa 69.240 orang (32,06 persen) dari sebelumnya 71.020 orang (33,21 persen). Warga miskin di KLU masih harus mengeluarkan lebih banyak biaya hidup dibanding warga di 7 Kabupaten/Kota lain di NTB. Pada Garis Kemiskinan, indikator GK KLU tertinggi ketiga di NTB dengan besaran Rp 398.702,-/bulan. Di atas KLU hanya ada Sumbawa Barat dengan GK, Rp 444.465,- dan Kota Mataram dengan GK sebesar Rp 428.754,-.

Sementara pada Indeks Kedalaman Kemiskinan, KLU paling tinggi di NTB sebesar 7,63 persen, sedangkan kabupaten/ kota lain di bawah 4 persen. Demikian pula pada kesenjangan kemiskinan, terjadi gap yang cukup tinggi di angka indikator 2,57 poin. (Pada angka kedalaman dan kesenjangan kemiskinan, semakin mendekati 0 (nol) semakin baik).

Sebelumnya diberitakan, salah satu kejadian kawin lari di bawah umur menjadi kasus yang kini ditangani oleh Polda NTB. Salah satu “korban” adalah KK, siswi Yayasan Al Ittihad, Dusun Kopong Sebangun, Desa Samik Bangkol, Kecamatan Gangga. Berusia 15 tahun 4 bulan, siswi tersebut masih duduk di bangku kelas II MTs Al Ittihad. Akhirnya tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan Yayasan, sepakat melaporkan kasus tersebut ke Polda NTB. “Warga dan Yayasan di sini sangat peduli dengan UU perlindungan anak.

Kita sebagai masyarakat membantu pemerintah, agar hukum itu ditegakkan,” tegasnya.

Selaku Ketua Yayasan, ia tidak menginginkan kawin lari di bawah umur menjadi marak. Sebab tidak saja menyebabkan siswa menjadi putus sekolah, tetapi juga menimbulkan risiko saat persalinan. Selain itu masa depan siswi untuk menggapai cita-cita juga terputus di tengah jalan. (ari)

pin yang amanah untuk kemajuan NTB ke depan.

“Hari ini, (Sabtu,red) sudah memasuki masa tenang, jangan sampai ada mobilisasi massa pendukung dan melaksanakan kampanye. Hormati aturan dan hukum yang ada,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, TGB juga mengajak seluruh masyarakat NTB untuk mengawal dan memastikan tidak boleh ada politik uang, sogok menyogok dalam pesta demokrasi di NTB. Menurutnya, memilih pemimpin tidak hanya berbicara demokrasi selaku warga negara Indonesia (WNI), melainkan memilih pemimpin merupakan bagian pertanggungjawaban kepada Allah. Untuk itu, ia mengajak supaya di dalam memilih pemimpin harus sesuai dengan

hati nurani tanpa adanya intimidasi, sogok menyogok serta tata cara yang menyimpang dari aturan hukum yang ada.

Selama 10 tahun diamanahkan menjadi gubernur di NTB, lanjut cucu pahlawan nasional TGKH. M. Zainudin Abdul Madjid ini, mengaku tahu persis potensi yang ada di NTB terlebih di Kabupaten Lotim.

Selaku gubernur yang tanah kelahirannya di Pancor Lombok Timur, ia mengungkapkan jika potensi Lotim cukup besar di berbagai sektor dari apa yang

ada sekarang.

Hanya saja, katanya, perlu rancangan pembangunan yang berintegritas dan sistematis.

Tidak bisa pembangunan itu dilaksanakan sesuai dengan kehendak dan keinginannya pribadi, melainkan harus ada rancangan yang jelas. “Kabupaten Lotim memiliki potensi yang cukup besar, perlu rancangan yang berintegritas dan sistematis,” ujarnya.

Gubernur menegaskan, semua pemimpin memiliki jasanya masing-masing, sehingga jasa

itu harus dihormati baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Tidak mencari kesalahan-kesalahan dan itu merupakan awal yang tidak baik. Ia berpesan kepada semua calon baik Pilgub NTB maupun calon bupati yang melaksanakan Pilkada di NTB supaya menjadi pemimpin yang tawaddu, bukan dengan kesombongan.

Diungkapkan pula, tantangan ke depan jauh lebih besar, sehingga perlu sentuhan kepemimpinan yang lebih baik. (yon)

Puskesmas Ramah Anak

Bupati Tekankan Anak Tidak Ikut Masuk Ruang Perawatan Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali melakukan inovasi penguatan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama – puskesmas.

Bentuknya, penyediaan fasilitas untuk mewujudkan pelayanan puskesmas ramah anak.

Jumat (22/6), Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., beserta istri, sekaligus Ketua PKK KLU, Hj. Rohani, menghadiri launching Puskesmas Ramah Anak.

Didampingi Sekda dan Kepala Dinas Kesehatan KLU, Bupati mengingatkan orientasi program puskesmas ramah anak menguatkan kualitas pelayanan yang sudah ada.

“Tujuan dari Puskesmas Ramah Anak adalah bagaimana memproteksi anak-anak, supaya dampak negatif bisa ditekan sedini mungkin. Konsep PAUD di RSUD juga sama, sehingga di sana ada proses pembelajaran sehingga anak-anak tidak perlu ikut masuk ke ruangan rumah sakit,” ungkap Najmul.

Bupati mengapresiasi inovasi yang dilakukan Dikes KLU. Kendati demikian, ia menekankan agar jalannya program Puskesmas Ramah Anak dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Supaya anak-anak tak merasa kehilangan hak-hak belajarnya selama berada di puskesmas,” imbuhnya.

Najmul meminta agar setiap SKPD, dari Dinas Kesehatan, Dispora dan Dinas Sosial, memperkuat integrasi dan kolaborasi demi terwujudnya program yang maksimal. Program ini ia minta tidak hanya

diadakan di Puskesmas Tanjung saja, tetapi juga di 7 puskesmas lain yang ada di Lombok Utara.

“Saya berharap ke depan, ada puskesmas lain yang mengikutinya. Dan kepada petugas kesehatan, untuk tetap berkomitmen memberikan layanan yang terbaik, sikap tulus dari hati,” demikian pesan Najmul.

Sementara itu, Kadis Kesehatan KLU, Khaerul Anwar, M.Kes., menyampaikan launching Puskesmas Tanjung sebagai puskesmas ramah anak, merupakan inovasi baru yang ia gagas. Program baru ini baru terlaksana dan satu-satunya di KLU bahkan di Provinsi NTB. Di Indonesia, lanjutnya, baru hanya 10 persen saja puskesmas yang bisa dikategorikan puskesmas layak anak.

“Puskesmas ramah anak adalah sarana layanan kesehatan yang dihajatkan untuk bisa terpenuhinya hak-hak anak. Terdapat pula layanan inisiasi menyusui dini dan layanan Usaha Kesehatan Sekolah,” katanya.

Ia menambahkan, pelayanan di Puskesmas Tanjung sangat tinggi. Setiap harinya, rekaman angka kunjungan warga ke puskesmas mencpai 150 orang. Di mana setiap warga rata-rata membawa anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun.

“Kurang lebih setiap hari ada 150 kunjungan dan ratarata membawa anak. Dari situlah filosofi kita bentuk puskesmas ramah anak.

Kami juga mendapat bantuan dari Dispora dan Dinas Sosial yang memberikan bantuan,” tandasnya. (ari)

(Suara NTB/ist)

LUNCURKAN - Bupati KLU H. Najmul Akhyar bersama Ketua TP PKK KLU Hj. Rohani meluncurkan Puskesmas Ramah Anak.

(Suara NTB/yon)

TURUNKAN - Petugas gabungan saat menurunkan APK pada masa tenang Pilkada Lotim, Minggu (24/6).

Tim Gabungan Mulai Turunkan APK Selong (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) bersama tim gabungan, Minggu (24/6) mulai bergerak mencabut alat peraga kampanye (APK) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lotim. Pasalnya, seluruh APK harus bersih pada tanggal 23 Juni pukul 12:00 Wita.

Ketua KPU Lotim, M. Saleh menjelaskan, memasuki hari tenang, KPU sudah mengimbau kepada masing-masing tim pemenangan untuk menertibkan APK sebelum jam 12 malam pada tanggal 23 Juni.

Harapannya, pada tanggal 24, 25, 26 Juni yang merupakan hari tenang sudah tidak ada lagi APK maupun bahan kampanye di tempat umum.

Apabila itu tidak diindahkan oleh masing-masing tim pemenangan, maka akan dilakukan tindakan tegas oleh Panwas, kepolisian dan Pol PP. Untuk itu, ia berharap kepada masing-masing tim pasangan calon untuk senantiasa menurunkan APK dan bahan kampanye dimaksud.

Dari penyelenggara akan membentuk tim gabungan untuk dilakukan penertiban yang dikomandoi langsung oleh Panwaslu untuk melakukan sapu bersih APK. Dari KPU sendiri, kata M. Saleh juga akan berkoordinasi dengan PPK dan PPS untuk melakukan penertiban.

Ketua Panwaslu Lotim, Retno Sirnopati, mengungkapkan, petugas penertiban APK yang terdiri dari KPU, Panwaslu, Pol-

ri, TNI dan Pol PP dibagi tiga. Di mana yang menjadi jalur penertiban APK dan bahan kampanye di antaranya, untuk jalur tengah di jalan M. Yamin, KH Achmad Dahlan, Masbagik, Sikur, Terara hingga perbatasan Lotim dan Loteng di Jenggik.

Untuk di jalur utara, menuju Rempung, Anjani, Aikmel, Wanasaba, Pringgabaya, Labuhan Lombok, Sambelia, Suela dan Aikmel. Sedangkan untuk di jalur selatan yakni, jalan Pejanggik menuju Sakra, Sakra Barat, Keruak, Jerowaru, Labuhan Haji hingga ke jalan TGH. M. Zainuddin Abdul Madjid. “Sejak hari Minggu pagi, petugas gabungan yang sudah dibagi tiga bergerak untuk menurunkan AKP itu,” jelasnya. (yon)

Derita Tumor

Empati untuk Azoya Mulai Mengalir Tanjung (Suara NTB) Keluarga pasien tumor Silvia Azoya (2,7) asal Dusun Kerurak, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, mulai menerima empati dari masyarakat Lombok Utara. Pascadiberitakan koran ini, keluarga pasien mulai menerima kunjungan dari beberapa pegiat kemasyarakatan, mahasiswa, termasuk Polres Lombok Utara.

Sabtu (23/6) sore, kediaman Sarbin – orang tua Azoya, mendapat kunjungan dari Tim Yayasan Endri’s Foundation, perwakilan RSUD Tanjung dan Forum Mahasiswa Lombok Utara (FMLU). Masing-masing memberi bantuan antara lain, Rp1 juta dari pihak RSUD, Rp930 ribu yang dihimpun melalui penggalangan dana sukarela oleh FMLU. Sementara Endri’s Foundation, memastikan akan mengakomodir transpor-

tasi PP pasien dan keluarga dari Lombok ke Bali.

Kunjungan kepada pasien juga terlihat pada Sabtu malam. Azoya dan keluarga dikunjungi perwakilan Polres Lombok Utara yang turut menyertakan bantuan berupa sejumlah dana. Bersama Polres, Kepala Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos P3A KLU), Hadari, SP., didampingi Kabid Perlindungan Anak, Nartodi, turut menyempatkan diri menunjukkan empati.

“Kami berterima kasih atas semua bentuk perhatian dan bantuan kepada kami sekeluarga, baik dari koran, mahasiswa, LSM dan semua pihak,” kata Sarbin usai menerima bantuan dari mahasiswa FMLU. Sekjen FPMLU, Muktamar Hidayat, ditemani 3 orang anggota FMLU, mengatakan

bantuan dana yang diserahkan kepada keluarga Azoya merupakan hasil dari penggalangan dana yang dihimpun dari masyarakat. Melalui wadah organisasinya, FMLU menghimpun dana di 2 titik, yakni di Kecamatan Kayangan dan Kecamatan Tanjung.

“Begitu kami terima informasi pada malam hari, kami di FMLU langsung buat edaran kepada anggota untuk berpartisipasi. Sabtu pagi, kami turun menghimpun dana sukarela yang dipusatkan di 2 titik,” kata Muktamar.

Ia menyebut, jumlah mahasiswa yang turun di Kecamatan Kayangan sekitar 7 orang dengan menyasar Pasar Santong dan tempat-tempat keramaian.

Sementara di Tanjung, sekitar 10 orang mahasiswa “bergerilya” menghimpun donasi. Dari kedua titik itu, mahasiswa berhasil mengumpulkan dana sebanyak Rp 930 ribu yang semuanya diserahkan langsung kepada keluarga Azoya. “Langkah ini merupakan bentuk empati kawankawan mahasiswa Lombok Utara yang kuliah di Mataram untuk terlibat membantu meringankan beban ekonomi keluarga Azoya,” tutupnya.

Perhatian kepada keluarga Azoya juga diperlihatkan Pemda sosial c.q Dinas Sosial P3A dan Polres KLU. Menurut Kadis Sosial, Hadari, SP., pihaknya turun atas nama Pemda KLU. Kesempatan itu, pihaknya melihat langsung kondisi pasien dan keluarga pasien. Sedangkan bantuan akan diberikan menyusul, dimana Dinsos akan menggandeng Baznas.

“Malam kita sudah ke sana, tinggal besok (hari ini, red) saya serahkan bantuan atas nama Bupati, bekerjasama dengan Baznas. Saya juga minta pak Kabid untuk menyiapkan logistik,” katanya.

Hadari berharap, penanganan operasi pasien Azoya bisa ditangani oleh RSUP NTB dan tidak sampai ke RS Sanglah.

Mengingat RSUP masih akan melakukan operasi pengangkatan sebagian tumor pada pasien.

“Ini kan belum ada keputusan dari RSUP untuk dibawa ke Sanglah, karena akan dicek ulang. Paling tidak kepastian ke Sanglah bisa kita dapatkan setelah operasi tanggal 28 Juni nanti,” imbuhnya. (ari)

SUARA NTB Senin, 25 Juni 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 6

Debat Kedua Pilkada Lobar Berlangsung Cair

Laksanakan Amanah Pemerintah Pusat PENCABUTAN spanduk milik Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) mendapatkan reaksi.

Dikes menegaskan bahwa spanduk itu tidak untuk kampanye, namun Dikes melaksanakan amanah pemerintah pusat melalui hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kesehatan yang harus diturunkan menjadi gerakan aksi di daerah-daerah.

Kepala Dikes Lobar, H. Rahman Sahnan Putra menegaskan, spanduk yang tersebar di (Suara NTB/dok) puskesmas dan Poskesdes itu sendiri memuat promosi kese- H. Rahman Sahnan Putra hatan tentang tiga jurus selamatkan generasi Lobar. “Tiga Jurus itu adalah bagaimana menurunkan stunting, TBC, dan menggerakkan masyarakat untuk imunisasi”, ujarnya, Minggu (23/6).

Untuk diketahui, jelas Rahman, stunting (tubuh pendek, red) telah menjadi isu nasional di mana 100 daerah disinyalir mengalami masalah tersebut dengan serius. Untuk Kabupaten Lobar, angka stunting di tahun 2007 mencapai 49,8%, hampir 50% balita, terjangkit stunting itu. Bahkan, pemda telah berhasil menurunkannya menjadi 32,01% di tahun 2017. Ia memastikan bahwa penurunan signifikan itu menjadikan Bappenas tertarik membuat Lobar menjadi role model penanganan stunting nasional.

Menurunkan angka tersebut, tambahnya, bukan perkara mudah. Namun melalui cukup perjuangan keras, terutama di 3 tahun terakhir. “Dalam rangka itu, kita membangun sistem informasi seperti e-puskesmas, e-pustu dan e-posyandu. Kita pun telah menguatkan aspek pelayanan ke masyarakat, terutama di 1000 hari pertama kehidupan,” jelasnya.

Terkait dengan polemik spanduk yang beredar, Rahman memastikan tidak ada satupun aturan yang dilanggarnya dan tidak terkait sedikitpun dengan Pilkada. “Kita terlalu sensitif, “ ujarnya tersenyum.

Menurutnya, soal angka tiga itu bukan merupakan kehendak mereka, namun amanah dari rakernas. Demikian pula soal penggunaan foto bupati yang disinyalir mirip dengan foto calon bupati di kertas suara, Rahman menganggapnya dilebihlebihkan. “Foto itu kan foto lama yang sudah ada di semua media promosi selama dua tahun ini. Karena masih suasana lebaran, maka foto yang kami miliki itu yang paling pas dengan momennya,” ujarnya sambil menegaskan tidak ada kesamaan dengan kertas suara. (her)

303 TPS di Loteng Masuk Kategori Rawan Praya (Suara NTB) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengidentifikasi ada sekitar 303 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di daerah ini yang masuk kategori rawan pada gelaran Pilkada NTB tahun ini. Hal itu diungkapkan Ketua Panwaslu Loteng, Abdul Hanan, S.H., kepada Suara NTB, Sabtu (23/6).

“Setelah kita melakukan identifikasi menggunakan 6 variabel serta 15 indikator, diperoleh hasil ada 303 TPS di Loteng yang terindikasi sebagai TPS rawan,” ujarnya.

Bentuk kerawanannya pun beragam. Misalnya, rawan terkait soal akurasi daftar pemilih sebanyak 10 TPS. Kemudian terkait penggunaan hak pilih yang menyangkut kekhususan wilayah, distribusi logistik pilkada serta keamanan, itu sebanyak 84 TPS. Sementara rawan politik uang sebanyak 70 TPS. Selain itu ada juga TPS yang rawan terkait netralitas penyelenggaranya sebanyak 11 TPS ditambah TPS rawan terkait netralitas dalam hal kampanye sebanyak 14 TPS. “Terbanyak TPS rawan terkait proses pemungutan suara ada sebanyak 115 TPS,” terangnya.

Nantinya, keberadaan TPS-TPS rawan akan dikawal khusus oleh Panwaslu Loteng supaya potensi kerawanan yang ada tersebut tidak sampai terjadi tanpa mengesampingkan pengawasan terhadap TPS-TPS yang tidak masuk kategori rawan lainnya.

Apalagi jumlah TPS di Loteng cukup banyak. Data dari KPU Loteng menyebutkan, jumlah TPS yang disiapkan untuk penyelenggara Pilkada NTB di Loteng tahun ini sebanyak 1500 TPS. “TPS-TPS inilah yang nanti kita awasi secara intensif,” ujarnya.

Sementara TPS yang lain tetap akan dikawal, karena pada dasarnya potensi kerawanan ada di semua TPS. Sehingga bisa saja, TPS yang tidak dianggap rawan justru terjadi pelanggaran. Sedangkan TPS yang dianggap rawan, bisa jadi justru proses pemilihannya berjalan aman-aman saja. “Prinsipnya semua kita awasi. Dengan pengintensifan di beberapa TPS yang masuk kategori rawan,” ujar Hanan. (kir)

Rutan Praya Berencana Bangun Blok Tahanan Baru Praya (Suara NTB) Pihak Rumah Tahanan Negara (Rutan) kelas IIB Praya Lombok Tengah (Loteng) tahun ini berencana akan membangun satu blok tahanan baru. Adanya blok baru ini diharapkan, kondisi overload parah yang dialami Rutan Praya saat ini bisa teratasi. Demikian disampaikan Kepala Rutan Praya, A.A. Gede Ngurah Putra, kepada Suara NTB, Sabtu (23/6).

Saat ini, ujarnya, daya tampung Rutan Praya hanya sekitar 97 tahanan saja. Namun pada kenyataannya, sekarang ini warga binaan Rutan Praya sebanyak 361 orang, baik itu narapidana maupun tahanan titipan.

Termasuk tahanan dan narapidana wanita.

“Jumlah tahanan dan narapidana yang ditampung di Rutan Praya sekarang ini sudah tiga kali lipat dari daya tampung yang ada,” ujarnya.

Artinya, kondisi overload Rutan Praya sudah masuk kategori parah, karena yang ditampung terlampau banyak, sehingga salah satu solusi yang harus dilakukan yakni dengan penambahan blok tahanan yang baru.

“Usulan ini sudah kita sampaikan ke pemerintah pusat. Dan, diharapkan pada APBN perubahan tahun ini anggaranya sudah tersedia. Dengan begitu, tahun ini pembangunan blok baru Rutan Praya tersebut bisa terlaksana,” ungkapnya.

Meski demikian, uja rnya, semua sangat tergantung kebijakan pemerintah pusat. Pihaknya hanya bisa mengusulkan saja sesuai dengan kondisi yang ada di bawah.

Adanya pembangunan blok tahanan baru tersebut, daya tampung Rutan Praya bisa bertambah menjadi sekitar 200 orang. Walaupun jika dilihat dari jumlah tahanan dan narapidana yang ada sekarang ini, jelas belum mencukupi. Tapi paling tidak bisa mengurangi kondisi overload yang terjadi.

“Sekarang ini satu ruang tahanan di Rutan Praya itu dihuni sampai 7 orang tahanan. Sampai-sampai ada tahanan yang harus bergiliran tidur. Karena kondisi ruang tahanan yang sempit,” akunya. Di satu sisi, meski sebagai tahanan mereka juga tetap warga negara yang juga harus diperlakukan secara manusiawi.

Selama ini, lanjut Putra, untuk mengurangi kepadatan yang ada pihaknya memperbanyak pemberian Cuti Menjenguk Keluarga (CMK) bagi narapidana yang memenuhi syarat. Sehingga ruang kosong yang ditinggalkan oleh narapidana tersebut bisa ditempati oleh tahanan yang lain. Walaupun hanya untuk beberapa hari saja. (kir)

Para Paslon Berkomitmen Tekan Pengangguran Giri Menang (Suara NTB) Debat publik Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Lombok Barat (Lobar) periode 20192024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lobar, Sabtu (23/6) di Gedung Budaya Narmada berlangsung cair dan penuh kegembiraan.

Dalam debat yang bertemakan “Penyelarasan Hubungan Pusat dan Daerah” tersebut, mengemuka beberapa hal yang menjadi materi antara lain menyangkut program pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta lingkungan.

Pada sesi pertama, materi yang diangkat terkait program paslon untuk menyerap tenaga kerja melalui peningkatan pendidikan SMK. Paslon nomor 1 H. M. Izzul Islam – TGH. Khudari Ibrahim (Zul-Khair) yang berkesempatan pertama berkomitmen menganggarkan sektor pendidikan non formal, sehingga siap dari SDM untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja.

Begitu juga Cawabup TGH. Khudari Ibrahim berkomitmen menciptakan entrepreneur di masing-masing desa. Pihaknya akan mengarahkan para generasi muda ke UMKM dengan memberi pelatihan terhadap 20 orang per desa. “Nanti 20 orang itu merekrut tenaga kerja baru maka akan menyelesaikan pengangguran di Lobar,” jelasnya.

Sementara Cabup Paslon 2 Nauvar F. Farinduan – TGH. Muammar Arafat (F-One), menjanjikan tidak saja memperhatikan kompetensi pendidikan SMK, namun kompetensi yang mengacu KKNI. Jawaban lebih menukik disampaikan TGH Muammar. Menurutnya, perlu memperhatikan para jebolan SMK agar siap menjadi

tenaga kerja. “Kami berkomitmen menyiapkan SDM dan lapangan kerja,”ujarnya.

Paslon nomor 3 H. Fauzan Khalid – Hj. Sumiatun (Zaitun) dalam kesempatan itu, menekan, bicara perbandingan pendidikan dan tingkat pengangguran Lobar terbaik dibandingkan kabupaten lain di NTB. Mereka berkomitmen, meningkatkan dan mengarahkan para lulusan SMK memiliki keterampilan dan kompetensi untuk menyambut lapangan kerja dengan menjadikan pariwisata sebagai core industri.

Terkait masalah kebangsaan, Cabup Nomor urut 2 Nauvar F. Farinduan, menjelaskan, sesuai visi dan misi F-One “beragama”. Artinya semua memahami masyarakat Lobar tidak satu agama, namun terdiri dari banyak agama, suku.

Namun perbedaan ini bukan penghalang akan tetapi menjadi keindahan untuk membangun Lobar, artinya berbeda dalam persamaan dan persamaan dalam perbedaan. “Di sini kita bicara persamaan dalam hal pelayanan dasar, baik kesehatan, pendidikan

(Suara NTB/her)

DEBAT - Paslon Cabup dan Cawabup Lobar yang hadir dalam acara Debat Kandidat di Gedung Budaya Narmada, Sabtu (23/6) malam. dan segala hal,” janjinya.

Janji senada disampaikan TGH. Muammar Arafat. Pihaknya berkomitmen membuat semacam even untuk memupuk kebersamaan dan persaudaraan umat beragama.

Tidak jauh beda dengan paslon nomor urut 2, paslon nomor urut 3, Zaitun mengatakan, masalah toleransi umat beragama di Lobar tidak ada masalah, sebab karakter masyakarat Lobar saling menghargai. “Kita jaga dan tingkatkan ini untuk menghasilkan hal produktif untuk kesejahteraan masyarakat Lobar,’’ terangnya.

Sementara H. M. Izzul Islam, Cabup Nomor Urut 1, menilai kebangsaan harus dipegang teguh. Ia mengajak semua pihak menjaga persatuan dan kesatuan. “Jangan hanya gara-gara pilkada, kita pecah, prinsipnya Bhinneka Tunggal Ika,” jelasnya.

Pada sesi selanjutnya,

paslon nomor 3 berkesempatan mendapatkan giliran pertanyaan menyangkut pariwisata.

Dalam kesempatan itu, paslon 2 mengkritik progam paslon 3 terkait minimnya anggaran untuk pariwisata, sementara di satu sisi program ini menjadi core industri Pemda. “Sangat aneh kalau pemda menjadikan pariwisata core industri namun anggaran di APBD minim, kantor dinas yang ditumbuhi alangalang, bagaimana dikatakan core,” kritik Farin.

Lain halnya Cawabup Paslon Nomor urut 2, TGH. Muammar Arafat mengkritisi objek wisata Senggigi yang mati suri alias sepi.

Di sisi lain, paslon nomor 1 Zul-Khair, justru menilai penetapan pariwisata berkelanjutan bukan usulan dari bawah, namun dari atas.

Paslon ini juga mengkritisi pengembangan Sekotong.

Menjawab kritikan ini, paslon 3 memberikan jawaban cukup lugas. Fauzan menyatakan, masalah pariwisata bukan hanya tergantung dari pemda, namun semua elemen masyarakat. Terkait penetapan Sesaot Lobar bukan hanya sebagai destinasi wisata, namun sebagai STO oleh kementerian, menurutnya hal ini patut dibanggakan sebab hanya beberapa saja di Indonesia. “Kalau dikatakan Senggigi mati suri, saya khawatir orang yang ngomong tidak pernah kesana.

Buktinya tingkat hunian hotel atau okupansi hotel 80 persen lebih,” jawabnya.

Terkait anggaran pariwisata dianggap minim oleh paslon 2, Fauzan Khalid menilai, paslon ini hanya melihat di Dispar, belum melihat yang ada di dinas lain. Sebab anggaran pariwisata tersebar di beberapa dinas seperti Disperindag, Dinas PU TR dan dinas lain. (her)

Bupati Lobar Klarifikasi Selebaran Ratusan Warga Binaan Rutan Praya Tak Masuk DPT Dirinya Ditangkap KPK Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid mengklarifikasi selebaran yang beredar di masyarakat terkait penangkapan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fauzan mengaku, dirinya difitnah dengan selebaran surat yang seolah-olah dari KPK yang ditujukan ke Kapolda NTB terkait proses penyidikan H. Fauzan Khalid.

Informasi yang berhasil dihimpun, selebaran kampanye hitam itu beredar pascadebat publik di Gedung Budaya Narmada, Sabtu (23/6) malam.

Setidaknya ada beberapa wilayah yang dijadikan lokasi penyebaran selebaran fitnah, yakni Lingsar, Narmada, Gerung, Kediri dan beberapa kecamatan lainnya. Diakuinya, selebaran itu sudah menjadi yang ketiga selama masa kampanye yang beredar. Selebaran pertama adalah terkait terhadap dirinya ke KPK dan juga Polres Lobar terkait APBD Lobar, kemudian selebaran ke dua adalah terkait pernyataan yang seolah-olah dari dirinya yang menyatakan Tuan Guru (Ulama) yang tidak mendukungnya adalah Tuan Guru gadungan. “Dalam selebaran ke dua juga saya selaku bupati diisukan memberikan semacam perintah kepada Kepala SKPD untuk menggerakkan semua aparaturnya,” ungkapnya.

Sementara untuk selebaran ke tiga ini, Fauzan menganggap sebagai tindakan yang keji dan tidak terpuji. Di mana dalam selebaran itu seolah-olah dirinya sudah menjadi tersangka. “Karena dalam surat itu disebut KPK meminta kepada Kapolda NTB untuk mempersiapkan delapan pengawal bersenjata untuk mengawal proses penyidikan terhadap saya. Ini fitnah keji dan tidak terpuji,” ungkapnya.

Tak ingin tinggal diam, Fauzan Khalid mengakui dirinya langsung mengkonfirmasi kebenaran selebaran itu ke Deputi Penindakan KPK Irjen Pol Firli yang juga mantan Kapolda NTB melalui aplikasi WhatsApp (WA). “Alhamdulillah langsung direspon dan menyatakan dan memastikan bahwa selebaran itu palsu.

Menurut Pak Firli, kalau surat KPK ke Kapolda, pasti dirinya yang akan menandatangani selaku Deputi Penindakan,” jelasnya seraya menambahkan bahwa Deputi Penindakan KPK juga menyatakan bahwa format nomor surat KPK bukan seperti itu, termasuk tembusan-tembusan.

Pada selebaran yang seolah-olah dari KPK yang tertanggal 20 Juni 2018 ternyata surat KPK tertanggal 25 September 2017 ditujukan untuk Kapolda Kalimantan Timur. Namun oleh pembuat

(Suara NTB/her)

JUMPA PERS - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat jumpa pers terkait selebaran kampanye hitam yang mendeskreditkan dirinya, Minggu (24/6). atau pemalsu surat itu diubah pa pun yang melanggar harus menjadi tanggal 20 Juni 2018 ditindak termasuk saya kalau dan ditujukan ke Kapolda melanggar. Jangan hanya NTB. Namun sayang, si pem- menunggu laporan dan mengubuat surat palsu itu ternyata rus yang ecek-ecek seperti kurang jeli, karena lupa men- spanduk, sementara hal yang gubah redaksi surat terutama lebih substantif dari tugasnya pada point 1 huruf d yang tidak diurus,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Faumasih tertulis ‘Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik- zan Khalid menyatakan bahwa 96/01/09/2017 tanggal 19 Sep- jabatan Bupati itu merupakan jabatan mulia, jabatan yang luar tember 2017’.

“Sikap saya adalah, ini pe- biasa miliki pengaruh terhadap malsuan dokumen negara, masyarakat. Karena jabatan dan mohon maaf mungkin mulia, maka untuk meraihnya saya kurang ilmu hukum, set- juga harus dengan cara-cara ahu saya kalau pemalsuan mulia. Dikatakannya, apa artindokumen negara bukan delik ya jabatan mulia kalau diraih aduan, dengan segala hormat dengan cara yang tidak baik.

Terkait dampak selebaran kita minta untuk ditindak lanjuti oleh aparat penegak hu- fitnah ini akan melorotnya elekum termasuk rekan-rekan ktabilitasnya sebagai Calon Bupati, Fauzan mengaku Panwas,” harapnya Fauzan Khalid pun memin- tidak terlalu khawatir. Menuta panwas menindak tegas ka- rutnya, masyarakat sudah rempanye hitam tersebut. Pan- atif cerdas, sudah tahu mana waslu diharapkan tidak hanya yang benar dan tidak. “Kalau menunggu laporan, namun juga saya mau saya juga bisa lebih proaktif menindak dan melakukan, tetapi saya tidak mengawasi semua pelanggaran mau seperti itu. Bahkan, beapalagi yang berjenis fitnah. berapa tim yang emosi juga “Dan ini untuk semua calon dengan tegas saya larang,” tidak hanya terhadap saya, sia- pungkasnya kemudian. (her)

Praya (Suara NTB) Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Praya, A.A. Gede Ngurah Putra, mengungkapkan, dari 361 narapidana serta tahanan yangmenjadi warga binaan Rutan Praya, hanya 30 orang saja yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sementara sebagian besar warga binaan tidak masuk dalam DPT. Kepada Suara NTB, Sabtu (23/6). A. A. Gede Ngurah Putra mengaku, awalnya, pada proses pendataan untuk Daftar Pemilih Sementara (DPS) pihaknya melaporkan ada 358 tahanan dan narapidana ke petugas pendata. Namun nyatanya 20 orang tercoret dan yang masuk ke dalam DPS hanya 338 orang.

Anehnya kemudian, setelah proses penetapan DPT justru hanya 6 orang yang masuk daftar.

Terkait persoalan ini, pihaknya kemudian melapor ke KPU Loteng, sehingga terakhir keluar data baru lagi sebanyak 30 orang.

“Jadi hanya ada 30 orang saja yang bisa m e n g gunakan

hak pilih. Sementara yang lain, karena tidak masuk dalam DPT, besar kemungkinan tidak akan bisa menggunakan hak pilihnya,” ujar Putra.

Ia pun mengaku tidak begitu paham mengapa kemudian banyak warga binaan Rutan Praya yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya, karena tidak masuk dalam daftar pemilih. Sementara para tahanan dan narapidana tersebut, merupakan warga NTB yang secara politik punya hak untuk menggunakan hak pilihnya.

“Terus terang kita selaku pembina di Rutan Praya cukup kecewa dengan kondisi tersebut. Harapan kita, penyelenggara Pilkada NTB bisa segera mencarikan solusi atas persoalan ini,” ujarnya.

Pihaknya khawatir kalau persoalan ini tidak segera dicarikan solusinya, bisa memicu polemik di antara para warga binaan Rutan Praya, karena hanya sebagian kecil saja yang bisa menggunakan hak pilihnya. Sementara banyak di antaranya hanya bisa jadi penonton, lantaran tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

Kalau pun kemudian, para warga binaan Rutan Praya yang diharapkan bisa lebih pro aktif mengurus hak pilihnya, jelas tidak bisa.

Karena memang ruang gerak warga binaan sangat terbatas, sehingga penyelenggara Pilkada NTB yang diharapkan bisa pro aktif supaya semua warga binaan bisa menggunakan hak pilihnya. (kir)

A.A. Gede Ngurah Putra 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Terindikasi Menyimpang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 yang jadi bidikan pihaknya, terhadap proyek-proyek di OPD ADD Desa Beraim, pihaknPraya (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Sejumlah proyek yang karena itu berkaitan dengan lingkup Pemkab Loteng ber- ya masih menunggu hasil 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 dilaksanakan Organisasi kelanjutan proyek penyelidi- jalan, lanjut Rafles, pihaknya audit tim dari BPK RI per123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Kerja Perangkat Daerah kan. “Yang jelas ada bebera- juga tengah fokus menuntaskan wakilan NTB yang saat ini 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 (OPD) lingkup Pemkab pa (proyek) yang jadi bidikan kasus dugaan korupsi Alokasi tim sedang melakukan au123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Lombok Tengah (Loteng) kita. Tapi nantinya kalau Dana Desa (ADD) di tiga desa. dit di lapangan. “Tim dari 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 kini tengah atensi jajaran sudah ada kejelasan penanga- Masing-masing ADD Desa Be- BPK RI perwakilan NTB 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 kepolisian. Alasannya, pi- nannya, baru kita ungkap raim, Plambik serta lanjutan sudah sejak sepekan yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 lalu turun melakukan auADD Desa Langko. hak aparat melihat adan- proyek apa saja,” jelasnya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Di mana untuk lanjutan dit terkait kasus ADD Desa Saat ini, pihaknya masih ya indikasi penyimpangan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 dalam pelaksanaan proyek- melakukan pengumpulan ba- ADD Desa Langko, pihaknya Beraim,” tambahnya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Sementara itu, untuk han dan keterangan, terkait masih melengkapi bahan unproyek tersebut.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Hal itu diakui Kasat pelaksanaan proyek-proyek di tuk keperluan pelimpahan ter- ADD Desa Plambik pi123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Reskrim Polres Loteng, OPD lingkup Pemkab Loteng. sangka bendahara Desa Lang- haknya masih menunggu 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 AKP Rafles Girsang, SIK., Kalau sudah lengkap semua ko ke jaksa. Kasus tersebut kesiapan tim BPK RI Per123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 kepada Suara NTB, di ru- bahan dana keterangan dibu- yang paling memungkinan un- wakilan NTB yang lain juga 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 ang kerjanya, Sabtu (23/6). tuhkan, baru pihaknya menen- tuk dituntaskan dalam wak- untuk melakukan audit.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Hanya saja, Rafles be- tukan sikap kelanjutan dari tu dekat ini, karena bahan dan Permintaan audit sudah 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 lum bersedia mengungkap proses penyelidikan proyek- keterangan yang dibutuhkan disampaikan secara resmi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 tinggal menunggu tim ausudah hampir lengkap. proyek-proyek milik OPD proyek tersebut.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Sedangkan untuk kasus dit turun ke lapangan. (kir) Sementara penyelidikan lingkup Pemkab Loteng 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 (Suara NTB/kir)

Polres Loteng Atensi Sejumlah Proyek OPD

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 25 Juni 2018

Halaman 7

KSB Belum Bersikap Terkait Masa Depan PT DMB

Dugaan Pungli Prona Desa Mokong Dipolisikan Sumbawa Besar (Suara NTB) Pengurusan sertifikat program nasional (prona) di Desa Mokong, Kecamatan Moyo Hulu dipermasalahkan. Dalam pengurusannya diduga terjadi pungutan liar (pungli) dengan nilai ratusan ribu rupiah per sertifikatnya. Dugaan pungli tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian, dan sejumlah orang sudah dimintai keterangan.

Pantauan di lapangan, ada beberapa warga setempat yang dimintai keterangan di Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Sumbawa. Mereka dimintai keterangan pada Sabtu (23/6) lalu secara bergantian bergantian terkait permasalahan tersebut.

Warga Desa Mokong, A. Rauf Idin kepada wartawan mengaku mendatangi Polres Sumbawa terkait dugaan pungli prona desa setempat. Diceritakannya, adanya prona ini diumumkan pada bulan Oktober 2017 lalu. Untuk satu sertifikat warga diminta membawakan uang ke kantor desa Rp250 ribu. Uang tersebut kemudian diserahkan ke salah seorang panitia di desa.

Kepada warga panitia memberitahukan bahwa sertifikat prona akan diterbitkan tidak keluar dari tahun 2017. Namun sertifikat yang ditunggu tak kunjung ada, meskipun setiap saat dijanjikan. “Kita terus dijanjikan akan segera keluar. Namun sampai sekarang tidak ada. Kita dijanjikan terus,” ujarnya.

Pihaknya kemudian mendapatkan informasi dari Camat saat kegiatan Safarai Ramadhan. Disampaikan camat bahwa prona tidak dipungut biaya. Hanya saja ada biaya yang harus ditanggung oleh pemohon untuk administrasi dan lainnya. Mengenai jumlah harus dimusyawarahkan terlebih dahulu.

“Kita baru tahu dari Camat saat Safari Ramadhan. Camat mengatakan bahwa Prona tidak ada uang. Bisa ada uang asalkan dilakukan musyawarah. Tetapi ini tidak ada dijelaskan.

Berarti ini ada dugaan pungli,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, lanjutnya, Camat juga menginformasikan bahwa prona untuk Desa Mokong nantinya tahun 2019. Padahal selama ini masyarakat dijanjikan sertifikat akan terbit tidak keluar dari tahun 2017. Inilah yang membuat pihaknya hawatir sehingga hal ini dilaporkan ke pihak kepolisian.

“Pengaduannya dimasukkan pada awal Juni lalu. Dilaporkan supaya hal ini ditelusuri,” pungkasnya.

Sementara Kasat Reskrim Polres Sumbawa, AKP. Zaky Maghfur, SIK yang dikonfirmasi terkait penanganan kasus ini enggan berkomentar. (ind)

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), belum mengambil sikap terkait masa depan PT DMB pasca penjualan saham 6 persen di PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang kini bernama PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

KSB tetap menunggu hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 25 Juni 2018.

“Kita tetap menunggu hasil RUPS para pemegang saham. Karena kita bicara duluan kan gak etis terkait nasib DMB kedepannya. Hasil RUPS tersebut yang akan menentukan nasib DMB, karena bukan hanya KSB saja yang memiliki saham di BUMD tersebut,” ujar Bupati KSB, Dr. Ir. H. W Musyafirin

MM, Sabtu (23/6).

Dikatakannya, memang keinginan dari masyarakat supaya DMB dibubarkan sudah sangat banyak. Tentu pemikiran -pemikiran tersebut tetap diakomodir dengan baik, tetapi untuk ke arah itu (pembubaran) masih harus diputuskan dalam rapat tidak bisa sendiri-sendiri. Bahkan

dari KSB sendiri masih belum bisa memberikan kesimpulan, karena masih ada yang perlu dibedah terlebih dahulu seperti peluang usaha yang bisa dikembangkan melalui DMB ini. Bahkan semua kemungkinan terkait DMB ini entah itu dipertahankan atau justru sebaliknya, proporsinya masih tetap sama sekitar 50:50.

“Nasib DMB baru bisa kita putuskan setelah RUPS ini dilaksanakan. Kami (KSB) juga tidak bisa memberikan komentar terlalu jauh terhadap BUMD bentukan tiga daerah tersebut,” sebutnya.

Begitu juga dengan peluang usaha yang berpotensi untuk dikerjakan oleh PT DMB juga belum diputuskan. Jika ada peluang, kenapa tidak untuk tetap dilanjutkan jika tidak ada lagi peluang, opsi terakhir harus dibubarkan.

Tetapi yang jelas, hasil RUPSlah yang akan menentukan nasib DMB ini. Untuk itu,

Pemkab KSB tetap menunggu tanggal 25 Juni nanti terkait nasib dari DMB. Bahkan tiga daerah sebagai pemilik saham ini, tidak bisa bergerak sendiri karena dalam Perdanya sudah sangat jelas BUMD tersebut dimiliki oleh tiga daerah. Jika ada salah satu pemilik ada yang menginginkan untuk “berjalan sendiri” maka secara otomatis DMB ini bubar.

“Kalau ada daerah yang ingin jalan sendiri, pasti bubar lah karena di aturannya sudah sangat jelas. Kita tunggu aja tanggal 25 keputusannya nanti,” tandasnya. (ils)

DD Diduga Bermasalah, Empat Desa Terancam Sanksi Sumbawa Besar (Suara NTB) Dana Desa (DD) empat desa di Sumbawa hingga kini masih ditunda pencaiarannya. Sampai Kepala Desa empat desa dimaksud, menyelesaikan proses pengembalian anggaran sejumlah pekerjaan yang diduga bermasalah pada 2017 lalu. Dengan memberikan tenggat waktu 60 hari. Kalau tidak, maka desa tersebut bisa diberikan sanksi tegas.

Kadesnya bisa diancam pemberhentian sementara atau kasusnya diserahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).

Sebagaimana disebutkan Kepala Inspektorat Sumbawa, Drs. Hasan Basri, empat desa dimakasud yakni, Sukamulya kecamatan Labangka, desa Jorok Utan, desa Tengah Utan dan Sempe Moyo Hulu. Pada 2017 lalu, ada beberapa pekerjaan fisik yang belum dikerjakan oleh desa. Atau dikerjakan namun volumenya dikurangi. Sehingga anggaran tersebut harus dikembalikan ke kas desa. “Nilainya rata rata ratusan juta setiap desa,” katanya tanpa merinci lebih lanjut.

Atas dasar itulah, Inspektorat mengambil sikap merekomendasikan penundaan pencaiaran dana desa empat desa dimaksud. Sampai pemerintah desa setempat menyelesaikan masalah tersebut. Dengan memberikan tenggat waktu paling lambat 60 hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dikeluarkan. Rata rata sekarang ini, waktunya sudah berjalan satu bulan lebih.

“Harus segera diselesaikan. Bila tidak diselesaikan sampai tenggat waktu yang ada, maka Inspektorat bisa mengambil tindakan tegas,” tegas H. Bas, panggilan akrabnya.

Tindakan tegas dimaksud, bisa saja pemberhentian sementara Kades. Atau bisa juga kaasusnya diserahkan ke APH. Bahkan kasus DD Sukamulya kini tengah diproses oleh Polda NTB. Kepada desa desa lain di Sumbawa, pihaknya berharaap agar tertib dalam penggunaan desa desa.

Sebab penyimpangan sekecil apapun yang dilakukan bisa berimplikasi ssecara hukum. (arn)

(Suara NTB/arn)

Kepala ANRI, Mustari Irawan dan Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril

Kepala ANRI Minta Pemkab Sumbawa Tertib Arsip dan Dokumen Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk pertama kalinya melakukan kunjungan kerja dan silaturrahim ke Kabupaten Sumbawa, yang diterima Bupati Sumbawa Minggu (24/6) kemarin. Kepala ANRI menjelaskan pentingnya pengarsipan dokumen sehingga diminta kepada Pemkab untuk tertib arsip.

Kepala ANRI, Dr. Mustari Irawan, MPA mengajak mengajak seluruh pimpinan OPD di Kabupaten Sumbawa agar

Distribusi Logistik Pilkada NTB Ditargetkan Tuntas Hari Ini

kesempatan itu, Kepala ANRI berjanji untuk siap membantu memberikan pelatihan bagi tenaga-tenaga kearsipan di Lingkup Pemkab Sumbawa. Dengan pelatihan-pelatihan yang diberikan itu, diharapkan Pemkab akan mampu mengolah dan memelihara arsip-arsip yang dimilikinya. Sebab menurut Kepala ANRI, hanya daerah yang memiliki sistem kearsipan yang baik saja yang mampu memberikan layanan informasi yang baik dan cepat kepada masyarakat.

Bupati Sumbawa, Drs. H. M. Husni Djibril, B.Sc gembira Kepala ANRI berkunjung ke Kabupaten Sumbawa.

Sebab sedianya akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangka pencanangan Gerakan Tertib Arsip (GERTIB ARSIP) dan penandatanganan pakta integritas kearsipan di lingkungan Pemerintah KSB. Mengetahui hal tersebut, Bupati menginstruksikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumbawa untuk memanfaatkan

momentum kedatangan Kepala ANRI ke KSB agar dapat berkunjung juga ke kabupaten Sumbawa.

Bupati berharap melalui kunjungan kerja Kepala ANRI ke Kabupaten Sumbawa dapat memberikan pencerahan dan tambahan wawasan bagi para pimpinan OPD tentang pentingnya penyediaan dokumen dan informasi arsip yang cepat, tepat dan valid dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang bersih, efektif dan akuntabel. (arn)

Jelang Pilkada NTB, Dikpora Ingkatkan Sekolah Daerah Terluar KSB Rawan Pelanggaran Tidak Perpanjang Masa Libur

(Suara NTB/ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa mulai mendistribusikan kebutuhan logistik Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 ini. Pendistribusian dilaksanakan sebanyak empat tahap ke kecamatan-kecamatan hingga Senin (25/6).

“Alhamdulillah pendistribusian sudah mulai dilaksanakan sejak Jumat lalu. Jadwal terakhir pendistribusian besok (Senin red),” kata Ketua KPU Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag yang dikonfirmasi, Minggu (24/6).

Disebutkannya, pendistribusian tahap pertama dimulai dari daerah terjauh atau diketegorikan sulit di jangkau pada Jumat (22/6) lalu. Yakni Kecamatan Batulanteh, Labuhan Badas, Ropang, Lantung, Lenangguar, Lunyuk dan Orong Telu. Kemudian pada Sabtu (23/6) didistribusikan ke Kecamatan Tarano, Empang, Plampang, Labangka, Maronge, Alas dan Alas Barat. Selanjutnya, Minggu (24/6) ke Kecamatan Lape, Lopok, Buer, Utan, Rhee, dan Moyo Hulu. Sedangkan tahap terakhir pada Senin (25/6) ke Moyo Hilir, Moyo Utara, Unter Iwes, dan Sumbawa.

Pihaknya berharap pendistribusian tidak terkendala cuaca serta hal tak terduga lainnya.

Sehingga pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. (ind)

Syukri Rahmat

senantiasa melakukan pengarsipan dokumen-dokumen secara tertib dan teratur.

“Tidak adanya arsip terhadap dokumen dan aset dapat menimbulkan hal yang fatal, seperti hilangnya aset Negara atau daerah. Penyebabnya, kepemilikan aset ini tidak dapat dibuktikan di pengadilan” jelasnya.

Pihaknya juga menyatakan, arsip adalah memori kolektif suaru daerah. Oleh karena itu jika arsip hilang, maka memori kolektif daerah pun ikut lenyap. Pada

Taliwang (Suara NTB) Kapolres Kabupaten Sumbawa Barat, AKBP Mustofa SIK, MH, menyebutkan setidaknya ada beberapa wilayah yang terindikasi rawan terjadi pelanggaran jelang pelaksanaan Pilkada gubernur 27 Juni mendatang. Baik itu kaitannya dengan dugaan politik uang, hingga tingkat partisipasi warga yang kurang.

Hal ini tentu sangat beralasan karena akses transportasi yang dianggap sulit serta pemahaman masyarakat tentang pilkada juga dianggap masih belum maksimal.

“Ada empat wilayah terluar KSB yang kita anggap rawan terjadi pelanggaran di Pilkada nanti. Terhadap wilayah ini, kita berlakukan pengamanan khusus dengan jumlah personil yang tersedia saat ini. Dimana di masing-masing TPS kita akan tempatkan minimal dua personel serta dua anggota renmas,” ungkapnya kepada wartawan, Sabtu (23/6).

Dikatakannya, empat wilayah tersebut yakni, Desa Talonang, Rarak Ronges, Mataiyang, dan Mantar. Desa desa inilah yang akan menjadi atensi personel pengamanan nanti. Kendati demikian, pihak terkait tetap meminta kepada masyarakat untuk berperan untuk menciptakan Pilkada aman dan damai. Sehingga kondusivitas wilayah tetap terjadi dan hal-hal yang tidak diinginkan juga bisa semakin ditekan.

Selain itu, pihaknya juga berharap agar masyarakat

juga ikut menyukseskan gelaran Pilkada dengan datang ke TPS memberikan hak suaranya. Karena hal yang paling ditakutkan yakni partipasi pemilih yang minim yang berdampak pada tingginya angka Golput.

“Kalau dari segi personel dan sarana dari kita (Polri) sudah sangat siap. Tetapi kami juga berharap supaya masyarakat bisa bersamasama menjaga rasa aman dan nyaman tersebut,” ujarnya.

Ia menyebutkan, personel yang ada diterjunkan dalam proses pengamanan tersebut berjumlah 178 orang yang akan tersebar di 193 TPS. Artinya, masing -masing TPS nantinya akan dijaga minimal dua orang anggota Polri dan anggota lainnya bertugas di luar TPS. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa semakin ditekan saat dilakukan pemungutan suara.

Selain itu dua anggota Renmas juga dikerahkan untuk tetap memantau jalannya proses demokrasi tersebut.

Sementara untuk pendistribusian logistik, akan dilakukan tanggal 26 Juni secara serentak. Dia juga menegaskan bahwa Polri netral, jika ada ditemukan anggota yang tidak netral, maka sanksi tegas menantinya.

“Semua personil sudah siap tinggal menunggu waktu saja.

Kami berharap pelaksanaan Pilkada gubernur ini bisa berjalan sukses dan lancar tanpa ada gangguan,” tandasnya. (ils)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Dikpora) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mengingatkan para tenaga pendidik untuk tidak memperpanjang masa libur. Sebab, masa libur sekolah sudah sangat panjang, jika ditemukan nantinya maka sanksi tegas tetap akan diberikan sesuai aturan.

Kepala Dinas Dikpora, Drs. Tajudin M. Si, kepada Suara NTB mengatakan, memang rentang waktu libur sekolah di tahun 2018 sangat panjang. Sehingga tidak ada alasan lagi hari pertama para tenaga pendidik ini tidak masuk kerja. Kalaupun ada yang berhalangan untuk tidak masuk kerja, tetapi tetap harus disertai dengan alasan yang jelas. Jika tidak maka sanksi sesuai aturan yang berlaku tetap akan diberikan nantinya.

Aturan untuk tidak memperpanjang libur juga bukan hanya berlaku bagi gurun PNS saja, guru PTT, honor, dan staff yang ada di sekolah juga harus tetap masuk tanggal 14 Juli. “Kami pikir tidak ada lagi alasan para tenaga pendidik ini tidak masuk hari pertama kerja karena masa liburnya sangat panjang.

Kita juga akan Sidak mereka di hari pertama nanti,” ungkapnya.

Dikatakannya, pemberian sanksi nanti juga akan dilihat dari pelanggarannya sesuai dengan kewenangan yang ada. Pihaknya juga sudah memberikan surat edaran dan himbauan ke sekolah untuk tidak

memperpanjang masa liburan. Sehingga tidak ada lagi alasan sekolah tidak menjalankan aturan tersebut.

Jika tetap saja melanggar, maka hukuman ringan, sedang hingga berat tetap akan diberikan nanti. Tetapi yang jelas untuk pemotongan TKD dan honor bagi para PTT tetap dilakukan, jangankan tidak masuk telat saja pasti dipotong hal ini sudah diatur didalam Perbup. Untuk itu pihaknya sangat berharap supaya para guru dan kepala sekolah untuk masuk kerja tepat waktu karena masa liburnya sangat panjang.

“Aturannya sangat jelas bagi yang melanggar, kita juga sudah mengirimkan surat himbauan ke masing-masing sekolah untuh dipatuhi dan dilaksanakan. Sehingga tidak ada alasan lagi mereka tidak masuk karena tidak mendapatkan informasi,” tukasnya. (ils)

Tajudin (Suara NTB/dok)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 25 Juni 2018

Halaman 8

Tiga Kecamatan Dilanda Defisit Air Bersih Dompu (Suara NTB) Sejumlah wilayah di tiga tecamatan tercatat mengalami kekurangan air bersih pada pertengahan tahun ini. Hal itu diketahui berdasarkan hasil pendataan lapangan tim BPBD Dompu dua hari terakhir. Tiga kecamatan itu yakni Kecamatan Woja, Huu dan Pajo.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, Drs. Imran M. Hasan mengakui tiga kecamatan itu tengah kekurangan air bersih, hanya saja tidak

semua desa/kelurahan yang ada mengalaminya.

“Cuman ada di titik tertentu saja seperti di Huu ada di Rasabou dan sekitarnya. Begitupun di Pajo dan Woja jadi

tidak merata wilayah mengalami kekurangan air bersih,” kata dia saat dihubungi Suara NTB, Minggu (24/6).

Pun wilayah yang dipastikan kesulitan air bersih karena ke-

marau dipertengah tahun ini telah dibuktikan surat permintaan dari aparatur desa setempat agar pemerintah daerah segera melakukan upaya intervensi, baik dengan distribusi air bersih maupun perbaikan instalasi perpipaan yang rusak.

Rencananya, Senin (25/6) ini permintaan tersebut akan ditindaklanjuti bersama tim verifikasi guna menentukan langkah selanjutnya. “Senin

besok akan kita rapatkan bagaimana keputusannya nanti oleh tim verifikasi apakan perbaikan perpipaan atau pendistribusian air bersih, bahkan bila perlu itu pengadaan sumur dalam akan kita upayakan,” ujarnya.

Imran M. Hasan menegaskan, beberapa desa/kelurahan ditiga kecamatan yang kekurangan air bersih itu belum mencakup seluruhnya,

mengingat masih ada beberapa kecamatan lain yang juga menghalami hal serupa namun belum ada laporan tertulisnya, seperti Kecamatan Kilo, Pekat, Mangelewa dan Dompu yang notabene terdapat wilayah langganan rutin krisis air bersih akibat bencana kekeringan tiap tahunnya.

Untuk itu, ia berharap aparatur desa setempat turut proktif dalam mempermudah

proses pendataan timnya di lapangan, sehingga langkah penyelesaian atas persoalan ini bisa segera diupayakan agar tidak meluas pada permasalah sosial lainnya.

“Untuk Pekat kita masih proses pendataan, jadi belum pasti berapa jumlah pastinya, semoga desa/kelurahan ini juga proaktif membantu petugas agar cepat kita upayakan bantuan,” pungkasnya. (jun)

Sepekan Lebaran, Harga Sembako Stabil

(Suara NTB/jun)

TERTUSUK PANAH - Junaidin Ahmad (20) asal Dusun Lagara Desa Katua tengah mendapat perawatan tim medis RSUD Dompu setelah jadi korban pemanahan OTK, Sabtu (23/6).

Warga Katua Jadi Korban Pemanah Misterius Dompu ( Suara NTB) Junaidin Ahmad (20) warga Dusun Lagara Desa Katua terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, ia telah menjadi korban pemanahan Orang Tak Dikenal (OTK) di Kios Irawan, Jumat (22/6) malam. Kuat dugaan, pemanahan ini imbas cekcok mulut di orgen tunggal siang hari sebelum kejadian.

Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta, SH., dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (23/6) kemarin mengungkapkan, insiden yang mengakibatkan korban menderita luka di bagian pinggang sebelah kanan tersebut bermula saat ia dan beberapa anak muda lainnya tengah menoton siaran piala dunia di kios Irawan di dusun setempat.

Saat tengah menonton, tiba-tiba datang empat orang anak muda mengendarai dua unit kendaraan dengan berbonceng dua dari arah selatan Kota Dompu menuju utara Desa Mange Nae. Setibanya di lokasi sekelompok pemuda yang tengah menonton itu, mereka langsung melepaskan anak panah hingga mengenai punggung korban. “Kemudian mereka kabur dan para pemuda sontak berteriak ada warga yang terkena anak panah hingga warga berhamburan keluar ke jalan raya,” jelasnya.

Atas kejadian itu polisi yang menerima laporan masyarakat langsung mendatangi TKP untuk mengimbau warga agar tidak memblokade jalan, tetapi mempercayakan sepenuhnya penanganan perkara ini pada aparat kepolisian.

Sementara korban sesasat setelah pemanahan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan.

“Junaidin Ahmad sedang ditangani oleh medis RSUD Dompu untuk dilakukan operasi mengeluarkan anak panah di pinggang kanannya,” kata dia.

Suhatta mengatakan, berdasarkan hasil pengumpulan bahan keterangan pasca kejadian tersebut, kuat dugaan pemanahan ini dipicu cekcok mulut siang hari sebelum kejadian saat hiburan orgen tunggal di Dusun Doro Kore, di mana cekcok yang melibatkan Syamsudin (15) asal Desa Katua dan Dilan (20) asal Desa Mangge Nee. Cekcok itu memang nyaris memicu perkelahian. Beruntung warga setempat cepat melerainya. Pun tak lama, kedua orang ini akhirnya memutuskan untuk sama-sama berdamai.

Kendati begitu, rupaya cekcok di orgen tunggal masih berlanjut dengan ditandai aksi pencegatan dan pelemparan dua warga Mangge Nae oleh oknum warga Katua hingga menderita luka lecet di bagian perut dan rusuk. Karenanya, kata Suhatta, pemanahan itu kuat dugaan merupakan aksi balas dendam dari para pihak yang tidak terima dengan perlakuan pihak lainnya.

“Untuk kejelasannya sekarang anggota tengah melakukan penyelidikan dan penjagaan di perbatasan antar dua desa guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasanya. (jun)

Pemilik Lahan Setujui Harga

Pasar Soriutu akan Dikembangkan ke Selatan Dompu (Suara NTB) Rencana pembangunan pasar Soriutu Manggelewa yang sempat tertunda dan dikembalikan anggarannya tahun 2017 ke Kementerian Perdagangan akan kembali dikerjakan. Kendala lahan untuk akses masuk ke lokasi pasar yang dibangun, kini sudah disetujui pemilik lahan untuk dilepas.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu, Dra. Hj. Sri Suzana, M.Si kepada Suara NTB mengaku akan kembali memperjuangkan anggaran (Suara NTB/ula) di Kementrian Perdagangan Hj. Sri Suzana RI untuk pembangunan pasar Soriutu Manggelewa yang dikembalikan tahun 2017 lalu.

Anggaran tersebut dikembalikan karena lokasi yang direncana untuk mengembangkan pasar Soriutu Manggelewa masih terkendala lahan warga dan belum mau dibebaskan pemerintah.

Warga pemilik lahan yang akan menjadi akses masuk ke daerah pengembangan pasar Soriutu, dikatakan Hj Sri Suzana, sudah disetujui untuk dilepas ke pemerintah. Pihaknya pun akan memperjuangkan kembali anggaran yang sebelumnya dikembalikan untuk dianggarkan kembali bagi pembangunan pasar Soriutu.

“Kebetulan anggaran itu masih tersedia, yang penting persoalan lahannya sudah tidak ada masalah,” jelasnya.

Kepala Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Setda Dompu, H Yuhasmin, MSI yang dihubungi terpisah, Minggu (24/6) kemarin mengakui, 6 orang pemilik lahan dan ruko di pasar Soriutu Manggelewa yang akan dijadikan akses masuk ke lokasi pasar, sudah menerima dengan harga yang ditawarkan pemerintah. “Minggu besok kita undang tandatangan kesepakan (harga dan pembayaran),” katanya.

Lahan seluas 30an are dengan bangunan ruko dan kios yang akan dibebaskan pemerintah di pasar Soriutu Manggelewa ini susuai kajiam tim apresal. Total harga yang disepakati seharga Rp.3 M. Dengan akan dibebaskannya lahan ini, pemerintah bisa merencanakan kembali untuk pengembangan pasar Soriutu, sehingga lebih representatif. (ula)

Kota Bima (Suara NTB) Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Bima tercatat masih relatif stabil dalam sepekan lebaran terakhir ini. Tapi khusus cabai rawit mengalami kenaikan yang signifikan.

Seperti yang terpantau di Pasar raya Amahami Kota Bima Sabtu (23/6). Harga daging sapi yang awal Ramadhan melonjak naik hingga Rp110.000 perkilogram. Kini turun Rp100.000 perkilogram.

Sementara harga beras juga tidak ada perubahan, masih stabil dengan kisaran Rp10.000 perkilogram. Begitupun harga bawang merah sampai saat ini berkisar Rp20.000 perkilo. Namun harga cabai rawit naik dalam kisaran Rp40.000 dan Rp45.000 perkilo.

“Sebelum dan sampai pertengahan bulan Ramadhan harga cabai rawit ini kisaran Rp25.000 sampai dengan Rp30.000 perkilogram,” kata Pedagang Sayuran, Siti Hawa kepada Suara NTB. Warga Kecamatan Desa Tente Kecamatan Woha ini mengaku meningkatnya harga cabai tersebut sudah terjadi sejak satu hari sebelum hari Lebaran. Hal itu dipicu meningkatnya permintaan. Sementara pasokannya lumayan menurun.

(Suara NTB/uki)

SAYUR - Nampak Pedagang Sayuran di Pasar Amahami yang sedang melayani pembeli, Sabtu (23/6).

“Permintaan sangat meningkat apalagi dua hari sebelum Lebaran,” katanya.

Meskipun harganya naik.

Tapi tidak mengurangi animo daya beli warga. Bahkan

cabai rawit menjadi kebutuhan yang paling tertinggi dan diminati dalam sepekan terakhir ini di pasar setempat.

Pengunjung pasar setempat, Aisyah, mengaku sepekan

Sembunyikan Sabu 1,5 Gram, Seorang Wanita Ditangkap Bima (Suara NTB) Jajaran Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bima mengamankan seorang wanita, inisial E (38) yang diduga menyembunyikan narkotika jenis sabu sebanyak 27 poket dengan berat 1,5 gram.

Kasat ResNarkoba Polres Bima, Iptu Palti Hutagaol, SIK mengaku proses pengamanan wanita warga desa Nisa Kecamatan Woha tersebut berlangsung di rumahnya pada Jumat (22/6) sekitar pukul 15.15 wita.

“Selain BB sabu yang disimpan dalam bungkus rokok. Kita juga amankan BB lainnya seperti korek api gas, alat penghisap sabu, serta uang tunai Rp487.000 yang diduga hasil penjualan sabu,” katanya.

Palti lebih lanjut menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut menindaklanjuti laporan masyarakat yang meresahkan ulah oknum E (tersangka.red) yang kerapkali menjual sabu dalam rumahnya.

“Berawal dari info ini, kami kemudian menindaklanjuti dengan mendatangi TKP untuk melakukan pengamatan,” katanya.

Berselang kemudian laporan masyarakat memang benar adanya. Tanpa menunggu lama pihaknya langsung masuk ke rumah E, untuk melakukan

(Suara NTB/uki)

PENANGKAPAN - Sat Res Narkoba Polres Bima mengamankan seorang wanita inisial E, yang diduga Pengedar sabu, di rumahnya di Desa Nisa Kecamatan Woha, Jumat (22/6) sore. penggeberebekan dan mendapati E saat itu sedang dikamarnya sambil bermain HP. “Anggota menggeledah rumah dan berhasil menemukan puluhan poketan sabu yang disembunyikan tepat dibawah bantal,” katanya.

Dari hasil interogasi awal, puluhan poket sabu siap edar terse-

but diakui oleh E miliknya. Sabu tersebut didapat dan dibeli dari oknum Ap (30) warga Desa Tente Kecamatan Woha.

“Saat ini E sudah diamankan di Polres Bima untuk diproses hukum lebih lanjut. Sementara oknum Ap masih diburu dan ditetapkan sebagai DPO,” pungkasnya. (uki)

Lahan Bermasalah, Gudang Pangan Hibah Kemen Desa Tak Beroperasi Bima (Suara NTB) Sebuah gudang pangan bantuan hibah dari Kementrian Desa (Kemen Desa) yang dibangun pada tahun 2017 lalu, di desa Timu Kecamatan Bolo ternyata dibangun di atas tanah pribadi warga.

Akibatnya, gudang tersebut sampai saat ini belum juga difungsikan. Bahkan mesin huller atau alat pengering padi di dalamnya dibongkar dan diali-

hkan ke desa Tumpu Kecamatan Bolo.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima, Drs. Sirajuddin MM, mengakui hal tersebut. Pihaknya tidak mengetahui jika lahan tersebut adalah milik pribadi warga.

“Sebelum pembangunan gudang, lahan ini diklaim milik Pemerintah Desa. Makanya kami memberanikan untuk

(Suara NTB/dok)

LAHAN PRIBADI - Gudang pangan bantuan Kemen Desa yang dibangun di Desa Timu ternyata diatas lahan pribadi milik warga.

membangun di desa Timu,” katanya.

Menurutnya, setelah akan dialihkan aset oleh Tim Kemendesa kepada Pemerintah daerah akhir Desember 2017 lalu, barulah diketahui lahan tersebut ternyata milik pribadi warga, bukan Pemerintah Desa.

“Saat akan diserahkan aset ini.

Pemilik lahan keberatan, kami juga kaget,” katanya.

Tidak ingin terjadi polemik, pihaknya kemudian melakukan pembongkaran serta mengalihkan beberapa aset dalam gudang, salahsatunya mesin Huller ke desa Tumpu. Hal itu dilakukan sebagai upaya menyelamatkan aset negara.

“Pembongkaran dan pengalihan dilakukan untuk menyelamatkan aset negara. Jika jika tidak maka aset ini akan diklaim sebagai milik pribadi.

Ia menambahkan, mesin huller yang dibongkar dan dialihkan tersebut akan segera dioperasikan dalam waktu dekat dan dikelola bersama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) delapan desa di Kecamatan Bolo.

“Ada 8 BUMDes yang kelola yakni Tumpu , Rada, Nggembe, Rato, Sondosia, Sanolo, Rasabou dan Bontokape,” katanya menambahkan. (uki)

Lebaran terjadi perubahan harga sejumlah sembako serta sayuran di pasar Amahami. Diantaranya cabai rawit dan daging ayam.

“Harga daging ayam naik

Rp5.000. Saat Ramadhan kemarin harganya Rp45.000 perkilo tapi sekarang Rp50.000. begitupun cabai, Rp40.000 perkilo. Tapi bisa dibeli eceran juga,” ujarnya. (uki)

Dua Terduga Pengedar Sabu Dibekuk Dompu (Suara NTB) Dua terduga pengedar narkoba jenis sabu, AJ (29) dan Jl (27) dibekuk Tim Opsnal Satresnakoba Polres Dompu, Jumat (22/6). Keduanya kedapatan saat akan transaksi sabu di simpang tiga Jembatan Rabalaju Kelurahan Kandai I. Meski sempat melarikan diri, AJ asal Rabangodu, Bima dan Jl asal Desa Cempi Jaya, Dompu itu berhasil dibekuk berikut barang buktinya.

Kanit Opnal Narkoba Polres Dompu, Aiptu Moh Saihun menjelaskan, dibekuknya dua pengedar barang haram tersebut buah tindak lanjut informasi masyarakat, yang mana mereka dikabarkan akan melakukan transaksi sabu disimpang tiga jembatan Rabalaju.

“Ini berawal dari informasi masyarakat bahwa ada dua orang laki-laki yang akan melakukan transaksi narkotika disimpang tiga jembatan Rabalaju,” kata dia kepada Suara NTB ketika dikonfirmasi, Sabtu (23/6).

Atas informasi masyarakat ini, ia bersama jajaran langsug bergerak menuju TKP untuk memastikannya, hingga didapati dua orang anak muda dengan gerak gerik mencurigakan. Tetapi, kata Moh Saihun, saat itu pihaknya tidak langsung menciduk keduanya dengan alasan

menunggu proses transaksi berlangsung dengan pembeli.

Namun lebih kurang tiga menit mengintai keberadaan anggota rupanya diketahui hingga merekapun melarikan diri dengan memakai motor Vario Bernopol EA 5126 SI. Upaya pengejaran terduga pengedar itu langsung dilakukan hingga berhasil dihadang sampai terjatuh, tepatnya disimpang tiga Kodim 1614/ Dompu. “Saat diminta berhenti mereka tidak menghiraukan hingga dilakukan penghadangan dan merekapun terjatuh,” ujarnya.

Meski sudah terjatuh rupaya AJ dan Jl masih memberikan perlawanan dengan berusaha melarikan diri, termasuk membuang barang bukti timbangan kaca dan 1 poket sabu-sabu yang dikantonginya. Berutung mereka berhasil diamankan dan barang bukti didapat serta disaksikan oleh beberapa orang warga setempat dan pengguna jalan yang melintas.

Karenanya, tersangka berikut barang bukti 1 poket sabu, alat timbang sabu digital, dua tabung kaca, 1 bungkus rokok, 1 unit sepeda motor dan dua buah dompet langsung digiring ke Mapolres Dompu untuk diproses lebih lanjut. “Tersangka beserta barang bukti sudah kita amankan di Polres untuk diproses lebih lanjut,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/ist)

DIBEKUK - AJ (29) dan Jl (27) dua terduga pengedar sabu saat dibekuk di simpang tiga Kodim 1614/Dompu, Sabtu (23/6).

SUARA NTB

Senin, 25 Juni 2018

PPDB Zonasi SMP

Sekolah Sosialisasikan ke Masyarakat Mataram (Suara NTB) – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP di Kota Mataram akan menerapkan sistem zonasi penuh. Sekolah sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat agar menaati aturan zona itu.

Kepala SMPN 19 Mataram, Hj. Aminah, S.Ag., M.Pd., dihubungi Sabtu (23/6) mengatakan, untuk persiapan PPDB pihaknya sudah menyusun panitia dan memberikan pengarahan sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB tahun 2018. Menurutnya, di tahun ini PPDB menggunakan sistem zonasi penuh.

“Jadi kami dari SMPN 19 Mataram melakukan penjelasan pada masyarakat agar mentaati aturan zona,” jelasnya.

Ia menjelaskan, untuk jalur prestasi hanya diberikan kuota dua persen. Meski begitu, pihaknya tetap memberikan pelayanan terbaik. Di SMPN 19 Mataram sudah dipasang

spanduk yang berisikan persyaratan lengkap PPDB. “Alhamdulillah sudah banyak yang datang untuk menanyakan kapan dimulai pembukaan ,yah semoga banyak peminat tahun ini dengan sistem zona,” harapnya. Di tahun 2018 ini juga, SMPN 19 Mataram fokus dalam peningkatan mutu pendidikan. Terutama berkaitan dengan peningkatan kapasitas bagi guru dalam pengoperasian teknologi.

“Bagaimanapun guru-guru dalam dua tahun ke depan dituntut untuk lebih profesional dalam mengajar dan proporsional dalam mengoperasikan komputer,” kata Aminah. Hal ini sudah menjadi tanggungjawab guru, terlebih lagi pada tahun 2017 semua laporan absensi dan lainnya harus secara dalam jaringan (daring) atau online. Kenyataan ini menjadi tantangan tersendiri yang harus dilalui oleh semua guru dan pegawai. (ron)

Halaman 9

PPDB SMK Terapkan Tes Fisik Mataram (Suara NTB) – Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMK tahun ajaran 2018/ 2019 terdapat ketentuan pra pendaftaran yang dilakukan sebelum jadwal pendaftaran. Pra pendaftaran itu dilakukan untuk tes fisik siswa yang hendak mendaftar ke SMK. Tes fisik yang dilakukan untuk melihat apakah fisik siswa sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilih serta menyesuaikan dengan standar di industri.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Yahya, M.Pd., melalui Kepala Seksi Kurikulum SMK, H. Umar, S.Sos., MM., dihubungi Kamis (21/6). Ber-

dasarkan Petunjuk Teknis PPDB SMK, pra pendaftaran akan dilaksanakan pada 22, 23, 25, dan 26 Juni.

Menurut Umar, tes fisik itu dilakukan, karena industri memiliki standar tersendiri. Calon siswa dipersiapkan sejak awal untuk bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). “Misalnya kalau di

pariwisata, dia tidak boleh bau badan atau tidak boleh ada tato atau tindik,” ujarnya mencontohkan.

Selain itu, dalam tes fisik juga meminta agar calon siswa itu sehat rohani dan jasmani.

Nantinya juga, jelas Umar, dilihat apakah calon siswa memiliki kekurangan, seperti buta warna. Jika calon siswa

kat dari sekolah. Mereka akan memastikan calon siswa sehat jasmani dan rohani. “Pra pendaftaran sebagai prasayarat mendaftar menjadi siswa baru,” katanya.

Pendaftaran jalur prestasi SMK dibuka pada 28 dan 29 Juni mendatang. Sedangkan untuk jalur Pra Sejahtera dibuka pada 2 sampai dengan 4 Juli, dan Jalur umum pada 5 sampai 7 Juli nanti. (ron)

H. Umar itu buta warna, maka tidak direkomendasikan memilih jurusan yang berisiko. “Misalnya listrik, otomotif, atau mesin, itu berisiko tinggi kalau siswa tidak tahu warna,” kata mantan Kepala SMKN 3 Mataram ini.

Umar menjelaskan, tes fisik dilakukan di sekolah masing-masing. Ada tim dari sekolah yang akan melaksanakan itu, biasanya bekerjasama dengan Puskesmas terde-

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR5866CB NOKA/NOSIN : MH1JFW116GK796050/ JFW1E1789447 AN. AAN DWI SENTANA HILANG DISEKITAR EPICENTRUM MALL HILANG STNK R2 YAMAHA DR3446HK NOKA/NOSIN : MH31KPOO1CK099267/1KF100503 AN. BAIQ YULIANI HILANG DISEKITAR JL. BUNG KARNO MATARAM

DIJUAL DIJUAL HONDA MOBILIO,A/ T 2014,SGT TERAWAT BUC,HUB. HP 081916852220

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/ 50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

LOWONGAN WARUNG DAN KIOS “BERKAH” MEMBUTUHKAN RELAWAN YG IKHLAS MEMBANTU KAMI,TDK FULL TIME, BAGI YG RUMAHNYA JAUH DISIAPKAN TMPT TINGGAL,PARTISIPASI SERIUS,HUB:NENNI (085333423658)

RUPA-RUPA RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa(setrika wajah):Mngncangkn Kulit,Mngurangi Kriput, flek, Komedo,Mcrhkan Kulit,Mngangkt Klopak Mata,Mulai 100Rb-150Rb,Menerima Treatment k Rmh Anda Min.2org, ,Jl.Lalu Mesir,Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 25 Juni 2018

Halaman 10

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

Kinerja ASN Tidak Boleh Kendor

Plt.Walikota Mataram, H.Mohan Roliskana memimpin apel hari pertama masuk kerja setelah libur Lebaran.

Mataram (Suara NTB) Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Mataram (sekarang Wakil Walikota Mataram,red), H. Mohan Roliskana mengingatkan, pasca libur Lebaran Idul Fitri, kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemkot Mataram, tidak boleh kendor. ‘’Hari pertama kerja kita harus tetap semangat. Kinerja tidak boleh kendor,’’ tegas Mohan saat memipin apel pada, Kamis (21/6).

Mohan juga mengingatkan, mendekati Pilkada yang akan berlangsung Rabu (27/6) lusa, seluruh ASN tetap steril dari urusan politik. Sejauh ini, ia melihat politik di Kota Mataram berjalan dengan baik. Tidak ada laporan pelanggaran dilakukan oleh ASN yang masuk ke Bawaslu.

Artinya, ASN melaksanakan kewajiban dan tetap perlu menjaga profesionalitas, dedikasi serta netralitas. ‘’Supaya ASN steril dari urusan politik,’’ tegasnya.

Sebagai warga negara sambung Mohan, Aparatur Sipil Negara memiliki hak pilih. Tetapi nanti diputuskan di bilik suara. Dia melihat ASN

di Kota Mataram cukup cerdas menempatkan diri sesuai ketentuan yang ada. ‘’Selama ini tidak ada laporan atau catatan minor,’’ katanya.

Peluang ASN memobilisasi suara dengan mengarahkan ke salah satu pilihan diprediksi tetap terjadi pada setiap kontestasi politik. Tindakan tegas apa dilakukan oleh pemerintah? Mohan memastikan hal itu tidak akan terjadi. Walaupun di satu sisi jabatan kepala daerah merupakan jabatan politik.

Tetapi ada tanggung jawab berbeda diemban pegawai negeri.

Dianalogikan bahwa ASN selalu berada dipersimpangan jalan. Dengan keputusan dan hak mereka. Diharapkan, politisi jangan menggunakan kewenangan untuk mengkapitalisasi kepentingan. Pun jika ditemukan indikasi pelanggaran, pihaknya akan mengambil tindakan tegas.

“Jangan berbicara atau beretorika tentang netralitas dan menekan ASN. Di sisi lain memanfaatkan kepentingan politik. Saya kira ini tidak boleh Plt.Walikota Mataram, H.Mohan Roliskana siiaturahmi dengan ASN terjadi,’’ pungkasnya. (cem/*) Pemkot Mataram.

Perayaan Lebaran Topat

Pemkot Mataram Ingin Pertahankan Tradisi Mataram (Suara NTB) Perayaan Lebaran Topat yang digelar di Taman Wisata Loang Baloq, berlangsung meriah. Agenda tahunan digelar oleh Pemkot Mataram sebagai ikhtiar untuk mempertahankan tradisi.

Mengawali perayaan itu, Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Mataram (sekarang Wakil Walikota Mataram), H. Mohan Roliskana didampingi istri Hj. Kinnastri Mohan Roliskana dan Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito berziarah dan berdoa di Makam Syekh Gaus Aburrazak. Selanjutnya, dilakukan ngurisan (memotong rambut bayi yang baru lahir,red).

Puncak perayaan Lebaran Topat dipusatkan di Pantai Loang Baloq.

Masyarakat tumpah ruah dan berebut ketupat agung.

Lurah Tanjung Karang, Rusmaladi menyampaikan, Lebaran Topat sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Dengan tema ‘’Ngiring Reme Rajo Remak Mentaram Damai’’ pihaknya melibatkan dan memberdayakan masyarakat setempat mengikuti festival layang - layang dan sampan hias. ‘’Sebelumnya ada lomba panahan dan dulang saji,” kata Rusmaladi.

Mohan menyampaikan, Lebaran Topat merupakan identitas khas masyarakat di Kota Mataram dan Lombok Barat. Tradisi ini tidak

Plt.Walikota Mataram, H.Mohan Roliskana mengambil ketupat pada acara Lebaran Topat.

ditemukan di daerah lain, sehingga menjadi mengakar di tengah masyarakat dan perlu dipertahankan.

Mohan melihat meskipun Lebaran Topat mengikuti zaman. Event ini dilaksanakan dengan berbagai kegiatan pendukung tanpa menghilangkan makna sesungguhnya. ‘’Semua memiliki tanggung jawab yang sudah dirintis dan gagas orangtua kita dulu,’’ katanya.

Tradisi yang diselenggarakan usai puasa sunnah syawal selama enam hari diawali dengan ngurisan.

Kata Mohan, ini sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur.

Ditambahkan, perayaan tersebut dinilai memiliki makna sosial.

Artinya, tidak semata - mata dirayakan bagi masyarakat yang berpuasa saja. Tetapi kegembiraan juga dirasakan oleh masyarakat lainnya. ‘’Ini juga sebagai bentuk membangun silaturahmi. Yang sebelumnya tidak tegur sapa jadi bisa harmonis lagi,’’ katanya.

Wakil Walikota dua periode ini, juga berpesan ke pengunjung di Taman Loang Baloq supaya tetap menjaga keamanan dan kebersihan pantai. Meskipun pantai sepanjang sembilan kilometer tidak seindah pantai lainnya. Ia meminta masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaganya. (cem/*)

Plt. Walikota Mataram, H.Mohan Roliskana ngurisan

Plt.Walikota Mataram menghadiri acara Lebaran Topat

Kapolres Mataram, AKBP. Muhammad memotong ketupat pada acara Lebaran Topat

Warga menikmati sajian ketupat

Plt.Walikota Mataram, H.Mohan Roliskana saat berdoa di Makam Loang Baloq

Tradisi warga merayakan Lebaran Topat dengan berdoa di makam

SUARA NTB

Senin, 25 Juni 2018

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 PRESIDEN Direktur PT Amman Mineral Nusa 12345678901234567890123456789012 Tenggara (“Amman Mineral”), Rachmat Makkasau 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 melaksanakan ibadah salat Idul Fitri bersama 12345678901234567890123456789012 karyawan dan keluarga besar Amman Mineral di 12345678901234567890123456789012 Masjid Miftahul Jannah Townsite, Sekongkang, Kabu12345678901234567890123456789012 paten Sumbawa Barat pada Jumat (15/6) lalu. Sete12345678901234567890123456789012 lah salat Idul Fitri acara dilanjutkan dengan rangka12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ian kegiatan halalbihalal bersama para karyawan dan 12345678901234567890123456789012 keluarga karyawan beserta masyarakat sekitar tam12345678901234567890123456789012 bang Batu Hijau.

12345678901234567890123456789012 Rachmat Makkasau mengatakan, perayaan Idul 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Fitri merupakan momen yang paling tepat untuk lebih 12345678901234567890123456789012 mempererat tali silaturahim. Saya sangat senang da12345678901234567890123456789012 pat berkumpul bersama karyawan dan keluarga besar 12345678901234567890123456789012 Amman Mineral untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 dan merayakan hari kemenangan ini bersama-sama 12345678901234567890123456789012 dengan karyawan dan keluarga besar Amman Miner12345678901234567890123456789012 al di Townsite.

12345678901234567890123456789012 Usai melakukan kegiatan halal bihalal bersama 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 karyawan dan keluarga besar Amman Mineral, den12345678901234567890123456789012 gan didampingi oleh General Manager Operation Am12345678901234567890123456789012 man Mineral, Wudi Rahardjo dan jajaran manajemen 12345678901234567890123456789012 lainnya, Rachmat Makkasau melanjutkan kegiatan 12345678901234567890123456789012 halal bihalal dengan melakukan silaturahmi ke para 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 pemangku kepentingan lainya, seperti jajaran pemer12345678901234567890123456789012 intah daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan bersila12345678901234567890123456789012 turahim langsung dengan Bupati Sumbawa Barat, Dr. 12345678901234567890123456789012 Ir. H. W. Musyafirin, M.M dan Gubernur NTB, 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Dr.TGH.M. Zainul Majdi yang menggelar acara halal 12345678901234567890123456789012 bihalal di Islamic Center Mataram. (r) 12345678901234567890123456789012

Memaknai Idul Fitri dalam Kebersamaan

Kekeringan Panjang dan Ekstrem Dari Hal. 1 kabupaten/kota yang daerahnya mengalami kekeringan panjang dan ekstrem. ‘’Kekeringan ekstrem itu dalam arti hari tanpa hujan di atas 60 hari atau di atas dua bulan. Dengan kekuatan mereka (kabupaten/kota) masih bisa diselesaikan. Belum ada permintaan droping air bersih ke provinsi. Masih dapat di tangani kabupaten/kota,” ujarnya dikonfirmasi Suara NTB, akhir pekan kemarin di Mataram.

Selain belum ada pernintaan droping air bersih, Rum juga mengatakan belum ada kabupaten/kota yang menetapkan siaga darurat kekeringan di NTB. Namun, Rum pernah mendengar ada kabupaten di Pulau Lombok yang sudah menetapkan siaga darurat keker-

ingan. Tetapi pihaknya belum menerima SK fisik penetapan status siaga darurat kekeringan tersebut.

Rum menjelaskan, saat ini terjadi anomali cuaca.

Masa transisi dari bencana banjir dan tanah longsor sudah dilewati. Namun masih ada hujan di beberapa daerah di NTB. Berdasarkan rilis Stasiun Klimatologi Kediri Lombok Barat beberapa waktu lalu, kata Rum ada tiga kabupaten yang terjadi kekeringan ekstrem. Yakni Sumbawa, Bima dan Lombok Timur. ‘’Tapi tidak semua desa, ada satu, dua desa setiap kabupatennya.

Di Bima satu desa, Sumbawa satu desa, Lombok Timur ada dua sampai tiga desa,’’ katanya. (nas)

Sulit Tertibkan Pungutan Dari Hal. 1 Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H. L. Moh. Faozal, S.Sos, M. Si mengatakan regulasi yang ada di destinasi wisata dikelola oleh kabupaten. ‘’Tapi kadangkala juga desa mengambil kesempatan di situ. Terutama destinasi kita yang ada di desa,” kata Faozal di Mataram, pekan kemarin.

Selain ada retribusi dari kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Perda. Ada juga retribusi yang dibebankan kepada pengunjung oleh pemerintah desa melalui Perdes.

Menurut Faozal, hal ini perlu dibicarakan dengan pemerintah kabupaten/kota. Jika ada pengenaan retribusi kepada pengunjung diharapkan satu pintu. ‘’Kalau satu kali orang masuk destinasi kemudian dapat dua atau tiga pungutan kan nggak elok,’’ ujarnya.

Faozal mengatakan, banyaknya pungutan di destinasi

wisata perlu ditertibkan.

Dalam praktiknya memang pemerintah desa mengeluarkan Perdes untuk menjadi legalitas pungutan tersebut. Untuk itu, pihaknya perlu berbicara dengan Dinas Pendapatan kabupaten/kota. ‘’Regulasi ini ada di dinas pendapatan. Sebenarnya boleh atau ndak. Kalau boleh satu pintu saja, sekali dipungut retribusinya.

Supaya besarannya bisa kita kontrol,” tandasnya.

Praktik banyaknya pungutan di destinasi wisata dapat dijumpai ketika mengunjungi Pantai Labuhan Haji. Untuk dapat menikmati Pantai Labuhan Haji, pengunjung harus membayar tiket masuk sebesar Rp 5.000 per orang.

Belum lagi ketika akan masuk ke Dermaga Labuhan Haji, setiap sepeda motor harus membayar tiket masuk Rp 2.000. (nas)

Tambang Ilegal, Pemda Dinilai Lakukan Pembiaran Dari Hal. 1 Ia melihat masih maraknya aktivitas tambang ilegal menandakan Pemda gagal. Pertama, gagal menegakkan hukum pertambangan maupun lingkungan hidup. Kedua, gagal menyediakan lapangan pekerjaan pengganti bagi masyarakatnya.

Akhirnya mereka tetap melakukan penambangan liar.

“Akhirnya mereka seolaholah menutup mata.

Masyarakat ndak mau kok mengambil risiko untuk menjadi penambang liar. Kalau ada alternatif pekerjaan yang lebih bagus,” ucapnya.

Menurut Nurdin, Pemda punya perangkat yang dapat mengkaji solusi alternatif pekerjaan supaya masyarakat tidak melakukan penambangan liar lagi sesuai potensi daerah. Jika suatu daerah potensial dikembangkan untuk sektor pariwisata. Maka Pemda perlu mengembangkan sektor tersebut untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. ‘’Kalau mereka cocok jadi perajin, UMKM tertentu kenapa tidak diarahkan seperti itu.

Mereka tidak melakukan sentuhan-sentuhan kepada penambang liar ini. Mereka perlu turun, tanya apa kira-kira alternatif pekerjaan yang bisa menggantikan profesi penambang liar ini,” sarannya.

Politisi asal Sumbawa ini menambahkan Pemda perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Bahwa penambangan liar sangat riskan dan banyak risiko. Di beberapa daerah, banyak penambang liar yang tewas. ‘’Seperti di bukit Labaong Sumbawa, kemudian Sumbawa Barat. Sudah banyak makan korban. Tetapi orang in-

gin hidup, iya risiko itu mereka lakukan,” ucapnya.

Nurdin mengaku Komisi IV sering memberikan masukan kepada SKPD terkait agar menertibkan tambang ilegal yang ada di NTB. Namun, kadangkadang alasan mereka hanya bersifat politis. Karena di daerah tersebut sedang Pilkada dan lainnya. ‘’Dibutuhkan ketegasan sikap Pemda, menegakkan hukum. Kemudian mencarikan alternatif solusi pengganti dari pekerjaan yang ditinggalkan itu,’’ pungkasnya.

Terkait dengan penertiban aktivitas tambang ilegal di daerah ini, Pemprov akan menyampaikan peringatan tertulis kepada pelaku illegal mining. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Ir. Muhammad Husni, M. Si menegaskan untuk menertibkan tambang ilegal di daerah ini butuh biaya besar dan persiapan matang.

Untuk tahap awal pihaknya akan menyampaikan peringatan tertulis kepada pelaku illegal mining melalui pemerintah desa setempat. Apabila peringatan tersebut tidak dipatuhi, maka langkah penertiban akan menjadi pilihan utama.

Lokasi tambang ilegal bukan hanya di Sekotong Lombok Barat. Namun juga berada di Gunung Prabu Lombok Tengah. Selain itu, aktivitas penambangan emas ilegal juga banyak ditemukan di Sumbawa Barat dan Sumbawa.

“Sasaran peringatan tersebut tentu saja kepada semua lokasi yang disebutkan tersebut,” ujarnya. (nas)

Halaman 11

Mengantisipasi Golput di Pilkada NTB Dari Hal. 1 Karena data sementara di delapan kecamatan saja, angka golput mencapai 97.

819 pemilih.

Hasil Pileg yang digelar tanggal 9 April 2014 tidak jauh beda dengan Pilkada 2013, khususnya dari tingkat partisipasi pemilih. Meskipun sedikit lebih baik pada Pileg ini, namun partisipasi masyarakat Lobar masih rendah. Hal ini dilihat dari tingginya angka golput mencapai 30 persen. KPU pun dinilai gagal meningkatkan partisipasi pemilih di Lobar.

Pertanyakan Anggaran Rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Lobar mengundang pertanyaan sejumlah kalangan. Pasalnya dana untuk penyelenggaraan pesta demokrasi ini cukup besar mencapai Rp 21 ,iliar lebih. Namun, tingkat pertisipasi hanya diperkirakan 64 persen lebih. Sedangkan partisipasi pada Pilgub 2013 lalu mencapai 67 persen.

Ketua Government Parliement Watch Lobar Muhazzam mempertanyakan terkait dana sosialisasi Pilkada tersebut. Menurutnya, jika dana sosialisasi kurang maka wajar tingkat partisipasi pemilih rendah.

Menanggapi hal ini, Ketua KPU Lobar, Suhaimi Syamsuri mengaku tingkat partisipasi pemilih mengalami peningkatan beberapa persen saja. Pada Pilkada 2013 sekitar 67 persen lebih menjadi 70 persen pada Pileg 2014. Pencapaian ini menurutnya hasil kerja maksimal KPUD. Untuk Pilkada 2018 ini, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyakarat melalui berbagai cara kepada segenap kalangan pemilih. Baik tingkat SMA, mahasiswa dan segmen lainnya dengan melibatkan Ormas serta instansi terkait. KPU juga terus mendorong sekencang-kencangnya para Paslon dan Timses karena mereka paling berkepentingan terkait hasil Pemilu.

Soal anggaran pelaksanaan Pilkada yang mencapai Rp 60 miliar lebih yang bersumber dari APBD Lobar dan provinsi. Dari total anggaran ini KPU menghabiskan anggaran Rp 32 miliar untuk pengadaan logistik pemilikan Bupati dan Wakil Bupati Lobar. Sisa dari anggaran ini untuk keperluan lain, termasuk untuk sosialisasi kepada masyarakat.

Sementara KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) saat ini tengah atensi dua wilayah di lingkar tambang karena tingkat partisipasi dari para penduduk setempat. Pasalnya di setiap gelaran pesta demokrasi Pilkada dan Pileg sebelumnya, partisipasi pemilih di Maluk dan Sekongkang selalu tidak mencapai target.

Sesuai data, Kecamatan Maluk jumlah partisipasi hanya sekitar 53, 36 persen dari total pemilih di Pileg tahun 2014. Tidak hanya itu, di Pilkada tahun 2015 juga angka partisipasi pemilih di wilayah ini, juga masih rendah yakni sekitar 63,32 persen. Sementara di Kecamatan Sekongkang, pemilih di Pileg 2014 hanya mampu berada pada angka 71,66 persen dan Pilkada tahun 2015 hanya mampu berada diangka 66,65 persen. Sehingga Pilkada tahun 2018 ini juga dua kecamatan tersebut, diprediksi masih menjadi lokasi dengan tingkat partisipasi yang sangat rendah.

Ketua KPU KSB, Khairuddin SE saat ditemui Suara NTB Minggu (17/6) lalu tidak menampik kondisi yang terjadi di dua kecamatan tersebut. Hanya saja ia mengklaim jika dikalku-

lasikan jumlah keseluruhan, tingkat partisipasi pemilih di KSB cukup baik.

Sebagai contoh saja di Pilkada tahun 2015 lalu, secara keseluruhan tingkat partisipasi pemilih mencapai angka 78,36 persen atau sekitar 72. 569 dari total DPT 92. 606 orang. Kendati demikian, pihaknya juga tidak menampik sekitar 20.

037 di DPT yang tidak memberikan hak pilih yang tersebar di delapan kecamatan. ‘’Kalau melihat angka golput di tahun 2015, maka Kecamatan Taliwang yang menjadi penyumbang terbanyak sekitar 28. 475 dari total pemilih 35. 997. Itu artinya, sekitar 7. 522 pemilih golput, sementara untuk dua kecamatan yang menjadi atensi jumlahnya cukup kecil karena jumlah pemilihnya juga sedikit, ‘’ ujarnya.

Rendahnya partisipasi pemilih, salah satunya diduga karena golput tidak disengaja. Golput ini artinya, para pemilih yang tidak masuk dalam DPT. Terkait dengan kondisi ini, pihaknya mencatat sekitar 675 pemilih yang belum masuk kedalam DPT pada Pilgub NTB 2018. Menyangkut temuan ini, pihaknya berhasil menyisakan 100 pemilih yang hingga saat ini tidak jelas status kependudukannya. Sementara 575 lainnya tetap diberikan hak pilihnya di TPS dengan membawa alat bukti lain berupa KTP dan kartu identitas lain yang bisa digunakan. “Kalau 100 orang pemilih yang tersisa, kita sudah cek ke lapangan ternyata mereka sudah tidak lagi menjadi penduduk kita (KSB) karena pindah alamat. Sementara sisa sekitar 575 masih tetap diberikan hak pilihnya dengan membawa KTP dan legalitas lainnya ke TPS,” ungkapnya.

Potensi Kecurangan Potensi kecurangan itu sempat terendus di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Panwas setempat mengidentifikasi, sebanyak 34 persen TPS rawan politik uang. Sementara KPUD Lombok Utara tetap berupaya untuk terus menurunkan jumlah golput pada setiap momen pemilihan umum.

Ketua Panwaslu Kabupaten Lombok Utara, Adi Purmanto, SE., mengungkapkan tantangan KPUD dan Panwaslu untuk mencapai pesta demokrasi yang bersih masih cukup berat. Pasalnya, Panwaslu mengamati setidaknya terdapat lebih dari 30 persen dari 518 TPS se – KLU, masih rawan, yang mana dilihat dari 6 variabel dan 15 indikator kecurangan pemilu.

“Yang harus diantisipasi, kecurangan yang terjadi dilihat dari 6 variabel dan 15 indikator, seperti netralitas KPPS, adanya politik uang, penggunaan hak pilih, akurasi data pemilih dan pemungutan suara. Dari 518 TPS, (TPS rawan) merata di seluruh kecamatan, tapi paling banyak di kecamatan Gangga,” ungkap Adi Purmanto.

Ia menjelaskan, di setiap KPPS atau komite pemilihan tingkat dusun, netralitas masih diragukan. Ditemukan setiap petugas KPPS terkesan mendukung salah satu pasangan calon.

Terpisah, Ketua KPUD Lombok Utara, Fajar Marta, S.Sos., mengungkapkan dalam rangka Pilgub 2018 dan Pilpres/Pileg 2019, pihaknya sudah melakukan sosialisasi secara merata kepada masyarakat. Pihaknya bahkan meyakini, angka golput pada Pilgub mendatang akan menurun dibandingkan dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya. Kendati demikian, upaya KPUD ini masih memerlukan dukungan kerjas-

ama semua pihak, baik Panwas, Parpol, Timses calon, serta aparat keamanan.

Rendah di Bima Komisioner KPU Kota Bima, Fatmatul Fitriah SH mengatakan partisipasi pemilih Pilkada Kota Bima tahun 2013 silam sangat tinggi, yakni mencapai 81,01 persen. ‘’Makanya Pilkada tahun ini kami menekankan lebih pada pendidikan pemilihan terutama bagi pemilh pemula,” ujarnya.

Diakuinya dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan meminimalisir angkat golput, pihaknya terus intens meningkatkan sosialisasi. Mulai dari pencocokan dan penelitian (Coklit) hingga pemuktahiran data pemilih akhir, baik secara formal maupun informal.

Genjot Partisipasi di Sumbawa KPU Sumbawa dan Panwaslu tetap berupaya meningkatkan partisipasi pemilih sambil menekan munculnya golput. Dengan lebih masif memberikan pemahaman kepada masyarakat pemilih hingga ke tingkat akar rumput.

Data yang diperoleh dari KPU Sumbawa, jumlah DPT untuk Pilgub mendatang di Kabupaten Sumbawa sebanyak 322.465. Jumlah tersebut tersebar di 861 TPS. Sedangkan jumlah DPT saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2015 lalu sebanyak 322.491. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 243.821 pemilih atau 75,60 persen dari jumlah DPT yang ditetapkan.

Kemudian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb-1 sebanyak 310 pemilihan atau 66,38 persen dari jumlah DPTb-1 yang terdaftar sebanyak 467 pemilih. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb-2/ penggunaan KTP atau identitas kependudukan lainnya sebanyak 3.876 pemilih (100%) dari jumlah DPTb-2.

Secara keseluruhan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 248.007 pemilih atau 75,78 persen dari jumlah pemilih terdaftar sebanyak 327.227.

“Penggunaan hak pilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kemarin di angka sekitar 76 persen,” kata Ketua KPU Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag kepada Suara NTB belum lama ini.

Menurutnya, sisa yang tidak menggunakan hak pilih di Pilkada lalu tidak semata-mata diasumsikan golongan putih (golput), tetapi karena beberapa faktor.

Pertama tidak berada di tempat dimungkinkan menjadi TKI atau TKW. Kemudian ada pemilih yang saat didata masih berstatus sebagai pemilih pemula, tetapi saat pencoblosan mereka sudah kuliah di luar daerah.

Ketiga meskipun jumlahnya tidak banyak tidak bisa dipungkiri ada yang meninggal dunia. Keempat betulbetul golput atau tidak mau menggunakan hak pilihnya.

“Jadi sisa dari 76 persen itu tidak semata-mata kita asumsikan golput. Faktornya bisa karena tidak ada di tempat. Atau saat kita data masih kelas 3 SMA, tapi pas pencoblosan sudah kuliah di luar daerah. Tidak bisa kita pastikan berapa yang benarbenar golput. Bahasanya yang tidak menggunakan hak pilih,” sebutnya.

Sejauh ini, pihaknya sudah melakukan langkah guna mengantisipasi minimnya hak pilih dengan memaksimalkan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Pihaknya turun ke sejumlah tempat keramaian diant-

aranya pasar. Kemudian menyasar petani, nelayan dan lain sebagainya guna menyampaikan tentang pentingnya Pilkada dan pemilu atau pentingnya penggunaan hak pilih. Selain itu juga ditekankan tentang bagaimana tanggung jawab sebagai warga negara.

Ketua Panwaslu Sumbawa, Syamsihidayat S.IP, menyatakan kerja kerja KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih sudah dilakukan. Namun perlu dilakukan secara lebih masif lagi dalam menekan angka golput. Sebagai lembaga pengawasna pihaknya pun turut membantu turun ke

masyarakat memberikan pemhaman tentang pentngnya memberikan suara saaat Pilgub 27 Juni nanti.

Dalam setiap tahapan Pilgub, pihaknya pun selalu mengintensifkan pengawasan. Termasuk dalam penentuan DPT sebelumnya, beberapa masukan juga diberikan Panwaslu ke KPU. Terkait golput pun pihaknya sejuah ini belum mendeteksi adanya gerakan tersebut. Kalaupun ada orang yang mengajak ke golput, maka jelas itu perlu diantisipasi. “Banyak masukan yang kita berikan ke KPU, terkait akurasi data dan lainnya,”pungkas Syamsi. (her/ils/ari/uki/ind/arn)

Khawatir Minim Partisipasi Pemilih Dari Hal. 1 Selain itu, sejauh pengawasannya, Bawaslu juga tidak melihat upaya yang cukup serius dari pihak KPU dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar menyalurkan hak pilihnya. ‘’Bawalsu melihat belum maksimal. Kalaupun ada sosialisasi hanya sosialisasi internal saja, kepada anggota KPPS, PPS, tetapi yang menyentuh masyarakat langsung belum, masih kurang,’’ katanya.

Berbeda dengan anggota KPU NTB bidang SDM, Sosialisasi dan Partisipasi, Yan Marli. Ia mengatakan bahwa pihaknya justru sangat optimis bisa mencapai target partisipasi 77,5 persen pada Pilkada NTB 2018 ini. ‘’Sangat optimis untuk mencapai target itu. Karena kita melakukan sosialisasi cukup masif, semua saluran kita gunakan,’’ kata Yan Marli.

Dikatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai macam upaya secara masif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, baik yang aktif dilakukan oleh KPU sendiri maupun oleh masyarakat sendiri.

Pihaknya juga telah melakukan pemetaan karekteristik pemilih. Terutama yang berpotensi menjadi golput. Hasil pemetaan tersebut kemudian menjadi acuan KPU dalam memberikan sosialisasi.

Yan Marli juga mengakui bahwa anggaran untuk melakukan sosialisasi sangat terbatas, tetapi hal tersebut tidak lantas membuat pihaknya tidak maksimal dalam memberikan sosialisasi kepada pemilih.

Diketahui pada Pilkada serentak 2015 lalu, yang digelar di tujuh kabupaten/kota, rata-rata tingkatipasi mencapai 75 persen. Dari tujuh daerah tersebut, tingkat partisipasi paling rendah yakni Kota Mataram.

Terobosan Antisipasi Golput Pemerhati politik yang juga Wakil Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Mataram, Dr. H. Muhammad Ali, M.Si., dihubungi Selasa (19/6) mengatakan, jika berkaca pada pemilihan sebelumnya, tingkat partisipasi antara 70 sampai 80 persen. Menurutnya, hal penting yang perlu dilakukan oleh penyelenggara Pilkada adalah langkah kebaruan untuk menggaet pemilih. Terutama pemilih yang berada di daerah pekerja, seperti daerah wisata atau daerah pertambangan.

“Yang perlu diantsipasi oleh penyelenggara Pilkada ini adalah daerah-daerah lokasi industri, seperti pertambangan di Sumbawa, atau wisata seperti di Gili Trawangan, karena mereka kerja tidak mengenal libur. Harus ada inovasi dari KPU,’’ sarannya.

Menurutnya, memang harus ada kebaruan dalam konteks lokal di NTB. Agar

pemilih pemula atau pemilih yang cukup tua, dan dunia kerja bisa didorong untuk memilih. Karena bagaimanapuan konsep negara demokrasi, di mana hak dan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. ‘’Maka rakyat harus memilih, walaupun memilih atau tidak memilih adalah keputusan warga negara. Semua punya konsekuensi,’’ ujarnya.

Dari pandangannya sebagai akademisi, perlu langkah yang lebih optimalkan lagi. Persiapan Pilkada harus lebih giat dipublikasikan Berbagai faktor bisa menyebabkan seorang enggan untuk menggunakan hak pilihnya. Antara lain, sebagian masyarakat tidak merasakan dampak signifikan bagi dirinya setelah memilih. Selain itu, masalah administratif saat memilih langsung di TPS, seperti tidak ada nama tercantum di Daftar Pemilih Tetap (DPT) ikut memberikan andil tingginya angka golput.

Oleh karena itu, perlu partisipasi partai politik untuk mencerahkan konstituennya berkaitan dengan menggunakan hak pilih. Terutama harus menjadi perhatian pemerintah di KPU dan Bangkespoldagri.

Jangan Lalaikan Kewajiban Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB, Prof. H. Syaiful Muslim mengatakan, ikut memilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sebuah kewajiban, khususnya yang beragama Islam.

“Kalau di agama Islam sudah jelas antara hak dan kewajiban sebenarnya hak dan kewajiban itu tidak bisa dipisahkan dalam pemilihan umum ini,” ujar Prof. Syaiful, dihubungi Selasa (19/6).

Menurutnya, hak datang dan tidak datang merupakan hak masing-masing orang.

“Syukur pilihan kita menang, maka sudah menjalankan kewajiban. Kalau hak memilih siapa itu tergantung masing-masing, tetapi jangan menghilangkan kehadiran,” katanya.

Ia menekankan, perlu mempertimbangkan antara hak dan kewajiban, jangan sampai merugikan lebih banyak orang. “Ketika calon yang diharapkan terpilih tetapi tidak jadi terpilih karena kita tidak hadir , maka risiko itu akan menjadi kerugian kita,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada seluruh pemilih untuk mematuhi ketentuan undang-undang untuk memilih dalam Pilkada. Demikian juga diatur melalui petunjuk dan saran atau fatwa dari MUI agar datang ke TPS-TPS untuk menggunakan hak pilih sesuai dengan hati dan nurani.

“Perkara menang atau tidak itu Tuhan yang tahu.

Jadi jangan belum memilih sudah antipati dengan orang.

Hak kita harus digunakan.

Kalau diberikan hak kok tidak dimanfaatkan, yang rugi masyarakat sendiri,’’ katanya mengingatkan.(ndi/ron)

Pemerintah Dinilai Gagal Atasi Tambang Liar Dari Hal. 1 sejak itu menurut Walhi menilai ada kontribusi lemahnya tata kelola pertambangan, khususnya tambang rakyat.

Namun bukan berarti Pemkab lepas tangan. Seperti di Pemkab Lombok Tengah, seharusnya bisa mengatur sesuai dengan zonasi melalui Perda Tata Ruang. Selain itu, Pemkab Lobar juga memiliki Perda Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Namun semua regulasi itu dianggap Direktur Walhi NTB, Murdani, gagal dijadikan senjata pemerintah untuk mencegah tambang liar atau mengatasi ketika aktivitas eksploitasi ilegal berlangsung. “Kegagalan menurut saya sejak pencegahan dan pada saat penanganan,” kritik Murdani kepada Suara NTB, Minggu (24/6).

Harusnya ada kolaborasi antara Pemkab Lobar dengan Pemprov NTB untuk penanganan sejak awal. Tidak lantas Pemkab melempar tanggung

jawab itu ke Pemprov untuk penanganan sepenuhnya. ‘’ Perda IPR ini akhirnya tidak efektif. Sementara peran Pemprov tidak masif memberikan penyadaran kepada masyarakat. Dampaknya korban berjatuhan,’’ katanya.

Dalam konteks penanganan, ia melihat belum ada keseriusan Pemprov NTB menindak tambang ilegal. Padahal alasannya kuat, daya rusak lingkungan begitu parah.

Dampak secara ekonomi pun tidak signifikan. Belum lagi persoalan limbah mercuri yang mengalir mencemari sungai dan laut.

“Pemkab Lobar sebagai locus (tambang) kan ada Perda tata ruangnya. Tinggal mensinkronkan dengan kebijakan (izin) pengelolan di Provinsi NTB,’’ terang Murdani.

Selama ini ia melihat tidak hanya di Sekotong, tapi di titik lain di kabupaten berbeda terjadi tumpang tindih. Kewenangan perizinan ada di Pemprov, tapi tidak menggarap serius untuk solusi bagi

tambang liar. Setiap kejadian hanya dianggap sebagai musibah. Secara terus menerus dilihat Murdani, justru terjadi pembiaran, korban pun berjatuhan.

Saran Murdani, perbaiki struktur ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan potensi di daerah agar masyarakat tidak naik gunung dan gali lubang “maut”.

Ketegasan harus ditunjukkan.

“Tambang ilegal ditertibkan, meskipun dia rakyat. Demi daya dukung lingkungan yang baik. Tapi kalau pun harus ditambang, masyarakat harus diberikan akses, izinnya dipantau,’’sarannya.

Sementara akademisi dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM), Jony Safaat Ardiansyah dari sudut pandang berbeda, namun tetap menyorot pemerintah sebagai regulator.

Kegagalan investasi perusahaan pertambangan di daerah, khususnya di Lombok Barat, berkontribusi menyuburkan pertambangan

tanpa izin (Peti). Perusahaan dibiarkan tidak beroperasi dalam waktu lama, pada akhirnya izin Kuasa Pertambangan (KP) dijual ke perusahaan lain. Sirkulasi akan terus seperti itu jika dibiarkan.

Sebagaimana PT. Indotan Lombok Barat Bangkit, menjual izin pertambangan kepada PT Ancora Indonesia Resources (OKAS) tbk.

“Regulator tambang sekarang ada di Pemprov dan pusat. Tugasnya mem - push perusahaan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi jika sudah memegang izin. Tapi begitu lama didiamkan, masyarakat akan masuk sebagai penambang liar,’’ jelasnya. Ini demi mengantisipasi peluang perusahaan pemegang izin berperan menjadi broker, lantas menjual izin itu ke perusahaan lain. Begitu seterusnya.

Bagaimana cara meredam gejolak jika perusahaan berinvestasi? Menurutnya pemerintah harus belajar dari eksploitasi titik Batu Hijau Kabupaten Sumbawa

Barat (KSB).

Pemerintah harus segera menyiapkan masyarakat agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan kebutuhan ketika aktivitas perusahaan berlangsung. Masyarakat harus mampu menjadi suplier kebutuhan yang mudah, seperti sandang dan pangan. “Kita data ada potensi apa? Sehingga mampu masuk mendukung perusahaan. Masyarakat nanti menerima manfaat, sehingga uang itu akan berputar di Sekotong,” kata pengajar jurusan Pertambangan UMM ini.

Gejolak sosial harus diantisipasi, karena tambang akan kuat hubungannya dengan persoalan perut masyarakat. Mulai dini, harus disiapkan pelatihan kepada masyarakat.

Karena kebutuhan tenaga kerja, ada yang non skill. Skill medium atau skill utama.

“Tinggal dikaji, masyarakat bisa masuknya di segmen mana. Non skill misalnya, dengan memanggil para penambang liar dan para mantan penambang,” tandasnya. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 25 Juni 2018

Ibnu Salim

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Mataram (Suara NTB) Inspektorat Provinsi NTB mengapresiasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang proaktif menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam temuan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) itu, Inspektorat juga menerima mandat untuk mendorong penyelesaian rekomendasi, sehingga hasil capaiannya 90 persen atau tertinggi nasional. Tidak hanya untuk tahun ini, kerja keras mempertahankan WTP akan dilanjutkan untuk tahun tahun berikutnya.

“Alhamdulillah rasa syukur terpanjatkan kehadirat Allah SWT atas keberhasilan Pencapaian WTP ke 7 kali disampaikan secara resmi oleh Anggota II BPK RI, Bapak Agus Joko Pramono, dalam sidang Paripurna Penyerahan LHP terhadap LKPD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2017 di DPRD NTB Jumat 25 Mei 2018,” kata Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si kepada Suara NTB belum lama ini.

Catatan sukses sebagai tertinggi penyelesaian rekomendasi secara nasional, berdasarkan hasil tinjauan tindak lanjut per 31 Desember 2017 atas rekomendasi BPK. Di mana, kata dia, terdapat 1.378 rekomendasi senilai Rp94,9 miliar.

Dari jumlah tersebut, sudah ditindaklanjuti sebanyak 1.227

(Suara NTB/ist)

Rapat tim auditor Inspektorat Provinsi NTB dengan sejumlah OPD dalam rangka membahas penyelesaian rekomendasi temuan BPK.

rekomendasi atau 89,04 persen rekomendasi, sehingga pencapaian ini jauh diatas ratarata nasional yang persentasenya hanya 66 persen.

Menurut Ibnu Salim, rekomendasi itu diserahkan kepada pihaknya ditindaklanjuti kepada seluruh OPD yang menjadi objek temuan. Hasilnya, saat ini tersisa hanya Rp700 juta yang masih belum diselesaikan.

Diakuinya, untuk bisa mencapai penyelesaian di atas Rp94,9 Miliar tersebut bukan urusan mudah. Pihaknya harus berkerja ekstra keras.

Mengingat, banyaknya rekomendasi yang harus dituntaskan hanya dalam jangka waktu 60 hari sejak LHP diserahkan oleh BPK RI. Pihaknya pun mengaku optimis bisa menuntaskan sisa rekomendasi BPR RI tersebut.

Karena prinsipnya, pihaknya tinggal melanjutkan usaha yang sudah dilakukan sebelumnya. “Untuk sisa rekomendasi yang belum selesai ini, kita optimis bisa tuntas sebelum tenggat waktu yang diberikan oleh BPK RI habis,” ujar mantan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lombok Tengah (Loteng) ini.

Lebih lanjut Ibnu Salim menambahkan, temuan yang paling banyak yang menjadi rekomendasi BPK RI berupa kekurangan volume pengerjaan proyek. Sementara pembayaran sudah dilakukan penuh.

Sehingga terjadi kelebihan pembayaran proyek, termasuk denda keterlambatan pengejaan proyek yang belum diselesaikan oleh pihak rekanan.

“Khusus untuk denda keterlambatan proyek, setiap hari bisa berubah besarannya. Karena perhitungan besaran denda keterlambatan pengerjaan proyek itu setiap hari terus bertambah. Jika tidak segera dilakukan pelunasan oleh pihak rekenanan proyek bersangkutan,” imbuhnya. (ars/*)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ist)

Tim supervisi Inspektorat turun untuk mengecek objek proyek yang menjadi temuan BPK, untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya oleh OPD terkait.