Edisi Sabtu 25 Mei 2019 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SABTU, 25 MEI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

BPBD Gandeng Ditreskrimsus Usut Oknum Penghambat RTG Mataram (Suara NTB) Oknum yang mengganjal proses percepatan pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) tidak bisa lagi main main. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) menggandeng Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB. Tujuannya, mengusut pihak pihak yang terlibat menghambat hanya demi keuntungan pribadi.

Pihak Perkim dan BPBD, sebelumnya menggelar rapat dengan Korem 162/WB, Tim Pengendali Kegiatan (TPK), Polda NTB dan Korwil serta fasilitator.

Salah satu hal yang terungkap dalam rapat itu, soal aplikator atau pihak ketiga yang menjadi pengganjal. Belum lagi oknum fasilitator yang diduga main mata dengan aplikator dan juga Pokmas. ‘’Masalah-masalah peng-

hambat Rehab Rekon di lapangan, sedang didalami Kejaksaan dan Kepolisian (Ditreskrimsus). Sedang mendalami di lapangan,’’ kata Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik, S.Sos.,MH kepada Suara NTB, Jumat (24/5).

Sejumlah penghambat yang diidentifikasinya seperti, oknum fasilitator yang bermain mata dengan aplikator, oknum fasilitator yang merangkap jadi aplikator. Padahal, kata dia, fungsi fasilitator seharusnya untuk mengingatkan Pokmas agar tidak bermain dengan banyak aplikator.

Masalah lain yang sudah dikoordinasikan dengan Kepolisian, soal adanya aplikator abal-abal.

Modusnya, kata dia, aplikator yang sudah kontrak dengan Pokmas, lalu menjual atau melakukan subkontrak ke aplikator abal-abal yang tidak jelas legalitasnya.

Bersambung ke hal 11

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1440 H/2019 M 04:51

05:01

12:15

15:35

18:07

19:19

TO K O H Harus Diusut Tuntas PEMPROV NTB meminta Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut tuntas oknum-oknum yang menyalahgunakan dana bantuan gempa. Mulai dari aplikator, fasilitator dan Pokmas yang nakal hingga oknum-oknum yang diduga melakukan pemotongan dana bantuan bagi korban gempa.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd menegaskan tak bisa mentolerir penyimpangan atau penyalahgunaan dana bantuan gempa. ‘’Entah dari fasilitator, Pokmas, aplikator, siapapun.

Yang namanya bantuan gempa harus diterima oleh masyarakat dalam bentuk rumah sesuai standar yang sudah ditentukan,’’ tegasnya dikonfirmasi di Mataram, Jumat (24/5) siang.

Bersambung Hj. Sitti Rohmi Djalilah ke hal 11 (Suara NTB/nas)

KO M E N TTAA R Siapkan Ekspose dengan Auditor JAKSA menemukan indikasi penyimpangan yang berakibat kerugian negara dalam perjanjian pengelolaan aset lahan 8,4 hektare antara Pemda Lombok Barat dengan Lombok City Center (LCC).

Pengelolaan aset lewat PT Tripat ini sedang menuju audit. Jaksa mengagendakan ekspose bersama auditor BPKP Perwakilan NTB. Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH menerangkan permintaan audit sudah disampaikan ke auditor. “Kita mintanya ini audit penghitungan kerugian keuangan negara,” jelasnya Jumat (24/5) kemarin.

Bersambung ke hal 11

12 HALAMAN NOMOR 68 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Mempertahankan Predikat WTP Jauh Lebih Sulit dari Naik Peringkat

Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd mengatakan, mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) jauh lebih sulit daripada berusaha naik peringkat. Menurutnya, mempertahankan predikat WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi tanggung jawab moral. Supaya jangan sampai predikat WTP yang diperoleh turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). ‘’Memang betul yang namanya mempertahankan sesuatu yang sudah diraih, itu lebih sulit. Utamanya tanggung jawab moralnya. Lebih sulit daripada kita mau naik peringkat,’’ kata Wagub saat

menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemkot Mataram 2018 di Gedung BPK RI Perwakilan NTB, Jumat (24/5) siang.

Dalam laporan keuangan Pemkot Mataram 2018, BPK memberikan opini WTP yang merupakan kelima kalinya.

LHP diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Hery Purwanto kepada Plt Walikota

Mataram, H. Mohan Roliskana dan Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi.

Pada kesempatan tersebut, Wagub mengatakan peningkatan predikat dari WDP ke WTP merupakan suatu kebanggaan. Namun, apabila sudah memperoleh predikat WTP, maka tuntutan masyarakat, Pemda harus terus mendapatkan opini WTP. ‘’Sehingga kalau WTP turun ke WDP, itu pasti akan menjadi suatu catatan negatif bagi

kita,’’ ujar Rohmi.

Wagub mengatakan, berdasarkan informasi dari Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Hery Purwanto bahwa NTB merupakan satu dari dua provinsi di Indonesia Timur yang semua Pemdanya sudah meraih WTP. Di mana dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota, semua sudah memperoleh predikat WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Bersambung ke hal 11

Bantuan 1.000 Alquran Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd menyerahkan bantuan 1.000 Alquran bantuan dari BUMN dalam rangka pelaksanaan Safari Ramadhan 1440 H di NTB. Penyerahan bantuan Alquran bertempat di Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center, Jumat (24/5).

Kegiatan ini digagas oleh sinergi empat BUMN yaitu PT. ASABRI, ASDP, ITDC dan Sarinah. Wagub dalam sambutannya mengapresiasi positif dan mengungkapkan rasa terima kasih kepada BUMN atas bantuan yang telah diberikan. ‘’Semoga apa yang BUMN kita lakukan dapat memberi manfaat bagi kita semua,’’ ujar Rohmi.

Wagub berharap bantuan yang telah diberikan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Kota Mataram agar dipergunakan sebaik-baiknya. ‘’Saya berpesan, supaya Alquran ini sungguhsungguh digunakan semaksimal mungkin. Jangan dijadikan pajangan tapi untuk dibaca setiap hari,’’ pesannya. ‘’Atas nama Pemerintah Provinsi NTB, saya mengucapkan terima kasih kepada BUMN, semoga berkah dan membawa kebaikan khususnya di NTB,’’ ujarnya.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/humasntb)

BANTUAN ALQURAN - Wagub NTB, H.Sitti Rohmi Djalilah menyerahkan bantuan Alquran dari BUMN kepada perwakilan warga.

Aplikator Banting Harga

Rekrutmen Tak Bersamaan

2.000 Unit RTG Panel Risha Produksi BUMN Belum Laku

Pemda Di-’’deadline’’ Ajukan Usulan Formasi P3K dan CPNS hingga Pertengahan Juni

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 2.000 unit Rumah Tahan Gempa (RTG) panel Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) produksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya di Pulau Lombok tak laku. Tidak lakunya panel Risha produksi BUMN Karya ini disinyalir karena terjadi permainan harga yang dilakukan aplikator di lapangan.

Sebanyak 2.000 unit RTG panel Risha yang belum terserap tersebut diproduksi oleh sejumlah BUMN. Antara lain Waskita Beton Precast, Wijaya Beton, Abipraya Beton, Nindya Beton, Hutama Karya, Adhi Beton, PP Urban, Varia Usaha Beton dan Jaya Beton Indonesia.

Juru Bicara Gabungan BUMN, Yoyok Christianto menjelaskan, kehadiran BUMN Karya di Pulau Lom-

bok untuk membantu percepatan pembangunan rumah warga NTB yang rusak akibat gempa Agustus 2018 lalu. BUMN Karya ini sudah hadir di Pulau Lombok sejak Oktober 2018.

Gabungan BUMN sudah membangun sekitar 1.200 unit RTG jenis Risha di NTB. Sementara itu, panel yang belum terserap alias belum laku sekitar 2.000 unit untuk rumah tipe 36.

Tidak terserapnya panelpanel Risha yang diproduksi BUMN tersebut disinyalir akibat persaingan yang kurang sehat antaraplikator. Untuk Risha tipe 36 telah ditetapkan harga panelnya seharga Rp23,8 juta. Namun di lapangan, ada aplikator yang menjual dengan harga seperti itu tapi tak menarik biaya ongkos dan pembuatan fondasi.

Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) memberikan deadline kepada Pemprov dan Pemda kabupaten/kota untuk menyampaikan usulan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hingga pertengahan Juni menH. Fathurrahman

datang. Tahun ini, Kemen PANRB akan memberikan alokasi 30 persen untuk formasi CPNS dan 70 persen untuk P3K bagi Pemda.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si menyatakan usulan formasi P3K dan CPNS disampaikan bersamaan, paling lambat minggu ke dua Juni 2019. Namun, untuk rekrutmennya, Fathurrahman mengatakan akan dilakukan terpisah (tidak bersamaan). ‘’Mungkin berbeda rekrutmennya. CPNS sendiri, P3K ada tahapan sendiri. Menurut informasi kan, P3K dulu baru rekrutmen CPNS,’’ ujar Fathurrahman dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (24/5) siang.

Ia menjelaskan, usulan rekrutmen CPNS disesuaikan dengan jumlah yang pensiun tahun 2019 ini. Namun ia mengaku tak hafal jumlah angka pasti PNS Pemprov yang akan pensiun sampai Desember 2019.

Khusus untuk rekrutmen P3K, Pemprov akan menyesuaikan dengan jumlah kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Bersambung ke hal 11

Jadi Temuan BPK

Pemprov Berpeluang Putus Kontrak Kerjasama Pengelolaan Aset Gili Trawangan (Suara NTB/dok)

Dedi Irawan

Mataram (Suara NTB) Perjanjian kerjasama pengelolaan aset antara Pemprov NTB dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemprov NTB 2018. Atas temuan tersebut, Pemprov NTB bersama Tim Penasihat Investasi Daerah sedang melakukan kajian.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, H. Zainul Islam menyatakan, Pemprov berpeluang memutus kontrak kerjasama dengan PT.GTI yang telah diberikan mengelo-

la lahan seluas 65 hektare di Gili Trawangan. Sampai 20 tahun, aset daerah tersebut belum juga dimanfaatkan sesuai peruntukannya. ‘’Kalau memang perjanjian itu kita putus, iya kita putus.

Nanti kita akan bahas lagi bagaimana pola pengelolaannya. Tapi itu berpeluang untuk diputus,’’ kata Zainul dikonfirmasi usai menghadiri penyerahan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemkot Mataram 2018 di Kantor BPK RI Perwakilan NTB, Jumat (24/5).

Zainul mengungkapkan, kerjasama pengelolaan aset Pemprov di Gili Trawangan menjadi catatan BPK lantaran jangka waktu kerjasaman-

ya cukup lama, yakni 70 tahun.

Selain itu, kontribusi atas pemanfaatan aset tersebut bagi Pemprov juga sangat minim, hanya Rp30 juta setahun.

Sementara, nilai aset Pemprov yang dikerjasamakan seluas 65 hektare di Gili Trawangan mencapai Rp2 miliar. Selain itu, aset tersebut tak kunjung dimanfaatkan sesuai peruntukannya oleh PT. GTI, sejak penandatangan kontrak kerjasama sampai sekarang sudah mencapai 20 tahun.

Semestinya, kata Zainul, dua tahun sejak penandatangan kontrak kerjasama pengelolaan aset tersebut, PT. GTI harus sudah melakukan aktivitas pembangunan. Dalam aturan, kata

Zainul, Pemprov diperbolehkan melakukan pemutusan kontrak secara sepihak.

“Sampai sekarang belum ada aktivitas. Itulah makanya menjadi pertimbangan kita melakukan pemutusan kerjasama,” ujarnya.

Akibat tak dimanfaatkannya lahan tersebut oleh investor yang menjadi mitra Pemda, kata Zainul, sekarang banyak yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Ia menyebutkan lahan yang dikerjasamakan pengelolaannya dengan PT. GTI seluas 65 hektare. Total luas lahan Pemprov NTB di Gili Trawangan sebesar 75 hektare.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/nas)

H. Zainul Islam

SUARA NTB Sabtu, 25 Mei 2019

Antisipasi Pencurian Rumah Kosong TREN pencurian rumah kosong saat lebaran mengkhawatirkan. Perumahan heterogen menjadi sasaran para pelaku kriminal. Kasus tersebut perlu diantisipasi dengan mengoptimalkan patroli petugas keamanan.

Lurah Mandalika, Nasruddin mengatakan, menjelang lebaran kasus kriminalitas relatif meningkat. Terutama pencurian dengan kekerasaan dan pencurian dengan pemberatan. Perlu diwaspadai adalah kasus pencurian rumah kosong.

(Suara NTB/cem) Pelaku kejahatan biasanya Nasruddin menyasar rumah yang tinggalkan mudik oleh tuannya. “Ini yang perlu kita antisipasi bersama,” kata Nasruddin ditemui, Kamis (23/5).

Meski diakui, saat ini, belum ada laporan pencurian di kawasan perumahan. Hanya saja, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan. Khusus menjelang lebaran, ia telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian melalui Bhabinkantibmas agar inten melakukan patroli terutama di kawasan perumahan.

“Kita sudah koordinasikan dengan Bhabinmaspol,” akunya. Masyarakat yang meninggalkan rumahnya untuk pulang mudik diminta melaporkan ke kepala lingkungan maupun ketua RT setempat. Rumah kosong bisa lebih maksimal diawasi oleh penjaga keamanan.

Tidak saja di kawasan pemukiman heterogen, pihaknya juga memiliki tanggungjawab terhadap keamanan di lingkungan serta rumah susun sewa sederhana. Penghuni di rusunawa sebagian besar memilih pulang ke kampung halaman mereka. Pengamanan selama rusunawa kosong jadi kewenangan Unit Pengelola Teknis (UPT) Rusunawa.

“Ada khusus petugas keamanannya di sana,” ujarnya.

Nasruddin meminta masyarakat pulang mudik disarankan tidak meninggalkan barang – barang berharga milik mereka. Barang berharga seperti perhiasan, uang dan barang lainnya sebaiknya dibawa. Ini sebagai bentuk antisipasi sekaligus meminimalisir kerugian jika terjadi kasus kejahatan yang menyasar rumah kosong.

Disamping itu, pemilik rumah juga diingatkan mematikan kompor dan sambungan listrik, supaya menghindari konseleting listrik yang menyebabkan kebakaran. “Kalau tinggalkan rumah dalam waktu lama lebih baik colokan listrik dicabut. Cukup menyalakan lampu di luar atau seperlunya saja,” imbaunya.

Dia mengharapkan, partisipasi masyarakat terutama yang tidak mudik turut membantu petugas mengontrol rumah lainnya. Jika ada kejadian mencurigakan diharapkan segera melaporkan ke petugas keamanan. (cem)

Bangun Kantor Permanen

(Suara NTB/dok)

ANGGOTA Komisi I DPRD Kota Mataram, Abd. Rachman, SH., mendorong Pemkot Mataram segera merealisasikan pembangunan kantor lurah yang saat ini masih berstatus sewa. Menurut dia, sebaiknya Pemkot Mataram memberikan perhatian lebih terhadap hal ini. ‘’Karena saya rasa tidak elok sebuah ibukota provinsi masih menyewa sebuah kantor. Ini sudah tahun 2019, sudah zaman millennium. Jadi saya rasa alangkah tidak eloknya Pemkot masih menyewa sebuah kantor,’’ katanya kepada Suara NTB

Abd Rachman di Matraam, Jumat (24/5).

Apalagi, lanjut dia, sebuah kantor lurah merupakan garda terdepan pelayanan masyarakat di satu kelurahan.. Untuk itu, sebaiknya Pemkot Mataram memberikan atensi lebih terhadap hal ini. Bukan hanya kantor kelurahan, tapi juga kantor-kantor OPD lainnya, masih berstatus sewa. ‘’Tahun depan Kota Mataram akan punya pemimpin baru, masak dari sekian generasi pemerintahan di Kota Mataram untuk menyediakan sebuah kantor permanen bagi perangkatnya tidak bisa? Seharusnya masalah sewa-menyewa kantor ini sudah selesai dari sebelum-sebelumnya. Sebuah ibukota provinsi belum mampu menyediakan atau membeli tempat bagi perangkatnya, kan malu,’’ terang politisi Gerindra ini.

Rachman mempertanyakan mengapa sampai sekrang Pemkot Mataram belum mampu menyediakan kantor permanen untuk kelurahan. ‘’Apakah karena ketidakmampuan anggaran ato kenapa gitu? Kalau anggaran saya rasa Mataram mampu membeli sebuah lokasi untuk dijadikan kantor lurah di setiap kelurahan.. Tapi kenapa tidak dilakukan? atau lebih enak sewa mungkin ya,’’ sindirnya Dikatakan politisi dari dapil Selaparang ini, Pemkot seharusnya sudah menyediakan lokasi kantor untuk sebuah kelurahan dari awal sebelum pemekaran, dilakukan. ‘’Atau katakanlah setelah pemekaran seharusnya Pemkot sudah bisa menyediakan sebuah kantor,’’ imbuhnya. Pemekaran kelurahan, hajatannya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di sebuah kelurahan, seharusnya Pemkot sudah menyediakan tempat permanen di masing-masing kelurahan ‘’Bagaimana bisa pelayanan meningkat kalau rumah pelayanan saja masih ke sana kemari,’’ keluhnya. Selain menyediakan tempat permanen untuk kantor lurah, Pemkot juga sebaiknya memberikan anggaran renovasi yang cukup untuk kantor-kantor lurah lama agar lebih indah dan bersih.

Sehingga para pegawai maupun masyarakat yg membutuhkan pelayanan merasa betah mengurus sesuatu hal di kntor lurah Karena, lanjutnya, banyak juga kantor lurah yang tidak kelihatan seperti sebuah kantor pelayanan. (fit)

SUARA MATARAM

Halaman 2

BPK Temukan Kejanggalan di Sejumlah OPD Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram baru saja mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.

Meski demikian, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, menemukan kejanggalan pada pelaporan keuangan di sejumlah organisasi perangkat daerah di Kota Mataram.

Tiga item temuan disebutkan Kepala Perwakilan BPK NTB, Herry Purwanto yakni, kekurangan volume pekerjaan di tujuh organisasi perangkat daerah, tidak sesuai belanja terhadap hibah di 15 OPD serta pengelolaan pajak reklame serta denda yang tidak tertagih. “Masih ada temuan yang menjadi catatan perlu ditindaklanjuti Pemkot

Mataram,” sebut Hery.

Pemeriksaan keuangan negara atas laporan hasil pemeriksaan disampaikan, tujuannya memberikan opini wajar tanpa pengecualian ke pemerintah daerah. Empat aspek menjadi penilaian diantaranya, standar akuntabilitas pemerintahan, kecukupan, kepatuhan dan pemeriksaan.

Atas pelaporan keuangan Pemkot Mataram, masih ditemukan ketidakpatuhan. ”Berdasarkan empat kriteria itu BPK memberikan WTP terhadap LKPD Pemkot Mataram,” ucapnya.

Temuan – temuan tersebut sambugnya, wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Auditor negara ini memberi-

kan waktu selama 60 hari untuk menindaklanjuti. Progres pelaporan secara berkala juga dilaporkan ke BPK RI di Jakarta. Hery mengapresiasi progres tindaklanjut temuan dari 886 kasus telah diselesaikan 830 kasus atau 93 persen.

Artinya, ini progres sangat bagus karena rata – rata tindaklanjut temuan di kabupaten/kota di NTB di atas 80 persen. “Di NTB progres tindaklanjut temuannya rata – rata di atas 80 persen,” ucapnya. Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengakui, meski

mendapatkan WTP masih ada sejumlah temuan yang menjadi catatan diberikan BPK. Temuan ini segera ditindaklanjuti seperti kekurangan volume, tunggakan pajak serta belanja hibah tak sesuai. Khusus tunggakan pajak diminta ke OPD teknis untuk menagih para pengusaha reklame. “Yang nunggak – nunggak ini tinggal ditagih saja,” ujarnya. Mohan menargetkan tindaklanjut temuan itu tidak akan sampai 60 hari kerja. Inspektorat dan BKD ditekankan segera menyelesaikan permasalahan tersebut. (cem)

(Suara NTB/cem)

LHP - Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menerima LHP terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram tahun 2018. Pemkot Mataram lima kali berhasil mempertahankan wajar tanpa pengecualian.

Pemkot Mataram Lima Kali Pertahankan WTP Mataram (Suara NTB) – Pengelolaan sistem keuangan Pemkot Mataram, patut diapresiasi. Pasalnya, lima kali berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Mataram tahun 2018 langsung diterima oleh Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Mataram, H. Mohan

Roliskana, Jumat (24/5).

Mohan bersyukur terhadap keberhasilan Pemkot Mataram, lima kali mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Prestasi ini tentu menjadi pemacu semangat untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah ke depannya. Disamping itu, tanggungjawab turut bertambah.

“Apabila ada predikat paling tinggi akan jadi tantangan untuk bisa mencapainya,” kata Mohan. Terhadap proses

berjalannya laporan keuangan dengan baik kata Mohan, tidak terlepas dari sinergitas dengan DPRD. Adapun sejumlah catatan akan ditindaklanjuti dan jadi bahan koreksi bersama yang harus diselesaikan. Inspektorat dan Badan Keuangan Daerah ditekankan segera menindaklanjuti dan melengkapi apa – apa saja menjadi catatan auditor.

Ketua DPRD, H.Didi Sumardi turut mengapresiasi pencapaian diperoleh Pemkot Mataram dalam sistem pengelolaan

Ratusan Juta Dialokasikan untuk Acara Pelantikan Anggota Dewan Baru Mataram suara NTB Anggota DPRD Kota Mataram periode 2019-2024 akan dilantik tanggal 6 Agustus 2019. Untuk kegiatan ini, Sekretaris DPRD Kota Mataram Lalu Aria Dharma BS, SH., memastikan sudah menyiapkan anggaran ratusan juta rupiah dalam belanja rutin dalam APBD 2019. ‘’Ini tidak ada item, klausul ataupun nomenklatur yang menyatakan biaya pelantikan. Ini anggaran rutin seperti biaya pengadaan PSL, pengadaan pin,’’ katanya kepada wartawan di DPRD kota Mataram, Jumat (24/5) kemarin.

Demikian pula untuk tempat pelantikan, kata Aria, sudah disiapkan biayanya.

Terkait tempat pelantikan, nampaknya sudah mengerucut pada dua opsi. Yakni di hotel atau di Halaman DPRD Kota Mataram menggunakan tenda berukuran besar. ‘’Awalnya memang ada tiga opsi.

Satu opsi lainnya yakni seperti pelantikan dewan pada periode sebelumnya menggunakan aula Kantor Waliko-

(Suara NTB/fit)

Lalu Aria Dharma BS ta Mataram.

Akan tetapi karena Aula tersebut dalam kondisi rusak pascagempa, sehingga opsi yang tersisa tinggal dua. ‘’Penganggaran kami siap untuk melakukan pelantikan di mana saja. Di hotel kan sekarang banyak Lembaga yang menyelenggarakan di sana, bukan barang mewah lagi,’’ ucapnya. Menurut Aria,

menyelenggarakan pelantikan di hotel akan lebih irit.

Banyak hal-hal yang bisa dihemat. Yang jelas lebih hemat dan tidak terlalu capek,’’ imbuhnya.

Selain pengadaan PSL, sekretariat juga melakukan pengadaan pin anggota dewan. ‘’Anggarannya di bawah Rp150 juta,’’ sebutnya. Pihak Sekretariat DPRD Kota Mataram memesan pin ini di perajin emas mutiara di Sekarbela. Tiap anggota dewan diberikan pin emas dengan berat sekitar 7 gram dengan kadar emas 22 karat.

Aria mengatakan, bahwa item yang paling menyedot anggaran atau yang dialokasikan anggaran paling besar adalah item sewa tempat. Termasuk fasilitas AC juga dekorasi. Sementara itu, mengenai pemilihan tempat pasti untuk pelantikan, Sekwan akan berkomunikasi dengan pimpinan dewan juga Walikota Mataram. ‘’Bagaimanapun juga, kan sudah kelihatan bakal bakal pimpinan besok,’’ pungkasnya. (fit)

keuangan. Sehingga lima kali mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian.

Tiga item temuan yang menjadi catatan akan ditindaklanjuti. Tradisi selama ini, proses tindaklanjut tidak mendekati 60 hari seperti tenggat waktu diberikan auditor. “Seminggu atau dua minggu itu kita tindaklanjuti. Lebih cepat lebih baik,” kata dia.

Hasil pemeriksaan laporan keuangan membawa semangat untuk bagaimana meningkatkan akuntabilitas pengelolaan

keuangan. Artinya, tidak hanya mengejar target WTP, tetapi membangun korelasi dengan kualitas meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Politisi Partai Golkar ini, penting ke depannya mempertahankan predikat tersebut. Trennya terjadi penurunan capaian kinerja di sejumlah daerah. Dan, diharapkan Kota Mataram tetap mendapatkan predikat WTP. “Ini kerja berat mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel,” terangnya. (cem)

Sekwan Bagikan THR Kepada 66 Tenaga Honor Mataram (Suara NTB) Sekretaris DPRD Kota Mataram Lalu Aria Dharma BS, SH., membagikan THR (Tunjangan Hari Raya) kepada 66 pegawai non PNS lingkup Sekretariat DPRD Kota Mataram.

Mereka terdiri dari tenaga Honda daerah satu orang, sopir 22 orang, tenaga pramusaji 20 orang, tenaga teknisi 2 orang, satpam sembilan orang, tukang kebun empat orang, dan penjaga malam dua orang.

Aria yang ditemui di sela-sela pembagian THR ini, mengatakan kegiatan pembagian THR ini rutin dilakukan setiap tahun.

Nilainya, sebut orang nomor satu di jajaran Sekretariat DPRD Kota Mataram juga meningkat dari tahun ke tahun. Ketika ditanya mengenai sumber anggaran

pemberian THR kepada para pegawai ini, Aria menegaskan bahwa apa yang disampaikan Sekda Kota Mataram bahwa mengenai pemberian THR kepada pegawai non PNS diserahkan kepada masing-masing OPD. ‘’Jadi ini sumbernya dari pendapatan halal dan sah,’’ tegas Aria kepada wartawan. Pantauan Suara NTB, pembagian THR berlangsung lancar. Tidak ada acara seremonial penyerahan secara simbolis. THR yang sudah dikemas dalam amplop dibagikan oleh sesama staf.

Mereka nampak gembira menerima THR yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kota Mataram. Pemberian THR ini diharapkan dapat membantu beban para pegawai terlebih menjelang hari raya Idul Fitri. (fit)

(Suara NTB/fit)

THR - Suasana pembagian THR pegawai non PNS lingkup Sekretariat DPRD Kota Mataram Jumat (24/5) kemarin

KASN Rekomendasikan Beri Sanksi ASN Terlibat Politik Praktis Mataram (Suara NTB) – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merekomendasikan dua aparatur sipil negara di Pemkot Mataram, untuk dijatuhkan sanksi. Pegawai tersebut terbukti terlibat politik praktis pada Pemilu 17 April lalu.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram, Hasan Basri mengatakan, Komisi Aparatur Sipil Negara telah mengeluarkan surat rekomendasi terhadap penjatuhan sanksi sedang terhadap dua ASN di Lingkup Pemkot Mataram, karena ter-

bukti terlibat politik praktis.

Rekomendasi ini diharapkan ditindaklanjuti oleh pejabat pembina kepegawaian sebagai bentuk efek jera bagi ASN lainnya.

“Sekarang tergantung Pak Walikota menindaklanjuti rekomendasi itu,” kata Hasan. Dua orang ASN diketahui berprofesi sebagai dokter dan guru.

Hasan menambahkan, Bawaslu sebenarnya juga merekomendasikan kepala lingkungan serta pegawai tidak tetap lainnya terindikasi mendukung, mengarahkan serta memobilisasi massa pada Pemilu April

lalu. Hanya saja, kebijakan itu dikembalikan ke kepala daerah untuk menjatuhkan sanksi.

“Ini sebagai bagian pengawasan,” ucapnya. Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia membenarkan, telah menerima rekomendasi dari KASN terhadap pemberian sanksi bagi ASN yang diduga terlibat politik praktis.

Tim penegak disiplin telah meminta keterangan sekaligus mengklarifikasi. “Kita sudah klarifikasi,” cetus Evi. Tidak disebutkan identitas dua ASN tersebut. Tetapi mereka bekerja di Dinas Kesehatan

dan Dinas Pendidikan Kota Mataram. Keduanya diketahui melanggar netralitas sebagai aparatur sipil negara. Dengan sengaja, mereka memobilisasi massa atau mengarahkan untuk mendukung salah satu calon.

Lebih detail disampaikan Evi berdasarkan laporan diterima, pegawai Dinas Kesehatan memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat. Kegiatan sosial itu diduga sebagai modus agar memilih anaknya yang maju sebagai calon legislatif. Kasus serupa juga dilakukan oleh oknum guru yang memobilisasi massa agar mendukung suaminya se-

bagai calon legislatif.

“Yang satu ini guru dan satu lagi dokter,” sebutnya.

Sesuai rekomendasi KASN meminta menjatuhkan sanksi sedang kepada yang bersangkutan. Sanksi sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala, turun satu pangkat atau penundaan kenaikan pangkat. Evi menegaskan, sanksi ini bisa menjadi efek jera bagi ASN lainnya. Artinya,pemerintah tidak ragu – ragu menjatuhkan sanksi bagi ASN terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau terlibat politik praktis. (cem)

SUARA NTB

Sabtu, 25 Mei 2019

Halaman 3

PLN Berbagi Kebahagiaan Bersama 8.000 Anak Yatim dan Dhuafa Mataram (Suara NTB) Sebagai bentuk rasa syukur dan implementasi tanggung jawab sosial perusahaan, PLN Peduli dan Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN menyelenggarakan buka puasa bersama dengan 8.000 anak yatim dan dhuafa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Acara bertajuk “PLN Berbagi Kebahagiaan Ramadhan 1440 H” ini digelar di sejumlah yayasan yatim piatu dan dihadiri oleh Direksi PLN, Dewan Komisaris PLN, Pengurus YBM dan General Manager di masing-masing unit PLN. Plt. Direktur Utama PLN, Muhamad Ali dalam sambutannya mengatakan bahwa acara ini merupakan komitmen PLN sebagai BUMN hadir untuk negeri.

“Momen ini sangat tepat untuk PLN berbagi dengan sesama, PLN semakin berkah, jaya, dan makmur berkat doa adik-adik sekalian. Diharapkan adik-adik ini menjadi generasi penerus bangsa yang akan selalu menerangi negeri ini,” kata Muhamad Ali. Selain buka bersama di sejumlah yayasan yatim piatu tersebar, PLN Peduli dan YBM PLN juga memberikan santunan total Rp3,5 miliar berupa bantuan yayasan, senilai Rp100 juta, bantuan santunan, senilai Rp250.000-Rp500.000/anak. Bantuan bingkisan senilai Rp100.000 - Rp150.000/anak.

“Mohon untuk didoakan agar PLN dapat lancar dan sukses dalam menjalankan kewajiban untuk menerangi negeri dan ikut memajukan bangsa,” tutup Muhamad Ali. Sementara, PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) juga mengadakan kegiatan Berbagi Kebahagiaan bersama anak yatim dan dhuafa. Sebanyak 3.103 penerima bantuan dari kalangan anak yatim dan dhuafa yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa bersuka cita menerima bingkisan lebaran dari PLN. Adapun total bantuan yang diberikan senilai Rp1,1 miliar.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh General Manager PLN UIW NTB, Rudi Purnomoloka di tiga lokasi, yaitu di Kota Bima pada Senin (20/5), Kabupaten Sumbawa pada Selasa (21/5) , dan Kota Mataram pada Kamis (23/ 5). Rudi menjelaskan bahwa seluruh bantuan yang diberikan oleh PLN ini merupakan hasil zakat para pegawai PLN yang dikelola oleh YBM PLN. “Ini bentuk kepedulian pegawai insan PLN bagi masyarakat. Setiap bulan penghasilan seluruh pegawai muslim sudah dipotong secara langsung untuk zakat dan diberikan bagi mereka yang sesuai kriteria,” ucap Rudi. Rudi pun berharap bantuan yang diberikan PLN dapat memberikan kebahagiaan bagi anak yatim dan dhuafa, khususnya dalam menjalani Ramadhan dan menyambut Idul Fitri. (bul)

(Suara NTB/bul)

SANTUNAN - General Manager PLN UIW NTB, Rudi Purnomoloka menyerahkan santunan secara simbolis kepada anak yatim

(Suara NTB/bul)

Budidaya rumput laut

Dua Investor Budidayakan Rumput Laut Skala Besar di NTB Mataram (Suara NTB) Dua investor berencana melakukan budidaya rumput laut dalam skala besar.

Dalam jangka panjang, rencananya hingga dilakukan hilirisasi (industrialisasi) di dalam daerah. Kedua investor tersebut, kata Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M. Si, adalah PT. Lombok Bintang Persada, afiliasi dari investor asal Korea. Akan mengembangkan industri rumput laut di NTB dengan bermitra petani. Tahap awal produksi direncanakan 500 ton rumput laut kering perbulan.a Satu investor lainnya, akan mengembangkan industri rumput laut di sekitar Teluk Sanggar Bima, yakni PT. Bahari Pratama Persada yang juga bermitra dengan masyarakat. Berikut membangun pabrik pengolahan. Areal

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Mataram (Suara NTB) SMPN 2 Mataram H. L. Su- harus senantiasa dipeliha123456789012345678901234567890121234567890123456789 Keluarga besar SMPN 2 warno, Jumat (24/5). ra dan dilaksanakan. “Kita 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Mataram memperingati perSesuai dengan tema yang lakukan sebagai tradisi 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ayaan Nuzulul Quran. Acara diambil, diharapkan seluruh sekolah selama ini setiap 123456789012345678901234567890121234567890123456789 yang dimulai pukul 08.00- warga SMP Negeri 2 Mat- tahun,” ungkapnya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Wita diikuti oleh seluruh aram khususnya siswa-siswi Sementara itu program 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 siswa, guru dan karyawan SMP Negeri 2 Mataram dap- semarak Ramadan di 123456789012345678901234567890121234567890123456789 SMP Negeri 2 Mataram. at menjadi generasi yang me- sekolah masih menyisakan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Dengan Peringatan Nu- miliki akhlak Quran, tidak sejumlah kegiatan. Seperti 123456789012345678901234567890121234567890123456789 zulul Quran, pihak sekolah hanya membaca saja namun khattamal Quran atau tra123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 berharap mampu mewu- juga mengamalkan Alquran disi namatan siswa diniyah, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 judkan generasi muda yang dalam kehidupan sehari-hari. siswa kelas VII. Selain itu 123456789012345678901234567890121234567890123456789 berakhlak Quran. Ditandai Dilanjutkan Suwarno bah- juga akan dilakukan penyalu123456789012345678901234567890121234567890123456789 dengan mulai berperilaku wa agenda peringatan Nuzu- ran zakat fitrah, kegiatan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 baik pada diri terlebih lul Quran di sekolah selalu bakti sosial yakni kunjungan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dahulu, orang lain, dan digelar setiap tahun. Hal ini ke Panti jompo. “Dengn 123456789012345678901234567890121234567890123456789 lingkungan sekitarnya. sudah menjadi tradisi keluar- demikian diharapkan siswa 123456789012345678901234567890121234567890123456789 “Harapan kita bisa berbe- ga sekolah yang harus tetap dapat membangun rasa tol123456789012345678901234567890121234567890123456789 kas menjadi perilaku pe- dilestarikan. Pada prinsipnya eransi dan rasa empati kes123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 serta didik,” kata Kepala kata dia, tradisi yang baik tiakawanan,” ujarnya. (dys) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Tim dari Dinas Perdagan123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 gan Provinsi NTB dan kabu123456789012345678901234567890121234567890123456789 paten melakukan sidak ke 123456789012345678901234567890121234567890123456789 toko-toko. Hasilnya, masih 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ditemukan penjualan produk 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kedaluwarsa, bahkan produk 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dalam kemasan penyok.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Sidak dilakukan bersa123456789012345678901234567890121234567890123456789 maan dengan kegiatan Sa123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 fari Ramadhan yang dilaku123456789012345678901234567890121234567890123456789 kan oleh rombongan Guber123456789012345678901234567890121234567890123456789 nur, Dr. H. Zulkieflimansyah H. Saleh Haryono 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Sitti Rohmi Djalillah di Pu- erbatasan karyawan sehingga gus, kesadaran konsumen 123456789012345678901234567890121234567890123456789 lau Sumbawa. Kepala pemeriksanaan barang tak dan pelaku usaha,” katanya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kedua, harus ada keberaniBidang Pengawasan Dinas maksimal dilakukan.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Perdagangan Provinsi NTB, Karena itu, sembari turun, an melaporkan pengusaha 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Ir. Haryono yang turut serta tim juga mengingatkan kepada yang terindikasi nakal.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Karena telah melakukan dalam rombongan Safari di pengusaha terhadap produk123456789012345678901234567890121234567890123456789 Bima, Jumat (24/5) kemar- produk yang dijual tidak sesuai pembiaran pada produk yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789 in dalam sidaknya menemu- ketentuan ditarik dari peredar- tidak layak. Menurut Dosen 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kan produk-produk kedalu- an. Seperti diketahui, produk Fakultas Hukum Unram ini, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 arsa dan produk dengan ke- kedaluarsa berisiko bagi kon- tak perlu lagi pengusaha di123456789012345678901234567890121234567890123456789 masan rusak. sumen dalam jangka panjang. peringatkan. Mengingat, pen123456789012345678901234567890121234567890123456789 Umumnya temuan di Demikian juga produk dalam gawasan sudah dilaukan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 toko-toko lokal. Karena itu, kemasan penyok akan memicu berkali kali. “Hukum sudah 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Pemprov NTB juga memin- reaksi yang dapat merusak harus tegas,” ujarnya. Ketiga, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ta bantuan kepada Perda- kandungan produk. Karena itu, Pemda juga harus sering 123456789012345678901234567890121234567890123456789 melakukan sosialiasi UU gangan di Kabupaten/Kota rawan bagi konsumen.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 umumnya, agar intens Ketua Yayasan Perlindungan konsumen, sehingga pen123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 melakukan pengawasan dan Konsumen (YPK) Provinsi NTB, gusaha dan konsumen sadar 123456789012345678901234567890121234567890123456789 pembinaan kepada pelaku H. Moh. Saleh di tempat terp- kepada hak dan kewajiban123456789012345678901234567890121234567890123456789 usaha. Kenapa masih saja isah memberikan pandangan nya. Konsumen lebih mandi123456789012345678901234567890121234567890123456789 ada temuan serupa? Hary- masih adanya temuan-temuan ri dan melakukan sortir ter123456789012345678901234567890121234567890123456789 ono mengatakan, fungsi produk kedaluarsa. Beberapa hadap produk yang dibelinya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 pembinaan terus berjalan. catatannya. Bahwa perlu dilaku- Agar konsumen juga dapat 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Saat ini Dinas Perdagangan kan pengawasan tidak saja oleh menilai produk yang dibeli 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Provinsi NTB belum tersedia Prindag provinsi dan kabupat- sesuai dengan kebutuhan.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Lalu yang keempat, kata PPNS agar temuan-temuan en secara berkala, tapi perlu di123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 serupa dapat diminimalisir. lakukan ekstra ketat, termasuk H. Saleh, adalah pelayanan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 “Kita harapkan, dengan melibatkan Kepolisian dan kepada konsumen. Saat ini 123456789012345678901234567890121234567890123456789 temuan-temuan ini kabupat- Badan POM, dan jika memu- tahapannya masih sebatas 123456789012345678901234567890121234567890123456789 en/kota lebih peduli dan mem- ngkinkan Pol PP juga turut dili- penyuluhan konsumen, belum 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 pada tahap pelayanan. “Inilah berikan pembinaan kepada batkan agar pengusaha sadar.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 para pedagang,” ujarnya. Te“Ini juga jarang dilakukan, bentuk-bentuknya yang harus 123456789012345678901234567890121234567890123456789 muan masih saja ada, memu- hanya sekali saat puasa. Han- dilakukan, agar pelaku usaha 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ngkinkan bukan saja per- ya enam bulan sekali. Kenapa mau melindungi konsumen 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 soalan kurangnya kepedulian tidak setiap bulan, sehingga secara utuh, bukan hanya 123456789012345678901234567890121234567890123456789 pengusaha terhadap kon- masyarakat merasakannya. Ini menuntut keuntungan sema123456789012345678901234567890121234567890123456789 sumen. Bisa saja akibat ket- seperti proyek, sehingga tak ba- ta,” demikian H. Saleh. (bul) 123456789012345678901234567890121234567890123456789

Spendu Gelar Peringatan Nuzulul Quran

Masih Ditemukan Toko Jual Produk Kedaluwarsa

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

yang ingin dijadikan areal produksi seluas 600 hektar, proses sedang dikaji Dinas Kelautan dan Perikanan NTB. L. Hamdi kepada Suara NTB, Jumat (24/5) kemarin mengutarakan, produksi produksi rumput laut NTB kembali menggeliat, setelah dipelajari kembali perubahan iklim. Investor PT. Bahari Pratama Persada yang berencana mengembangkan produksi untuk seluas 600 hektar, rencananya akan diizinkan 300 hektar untuk tahap awal.

“Rumput laut jenis katoni yang mau dikembangkan.

Tahapannya sudah uji coba kecil-kecilan. Tetapi untuk melegalformalkannya, legaln-

ya sedang diurus izin ini,” jelas kepala dinas. Dari uji coba yang telah dilakukan di beberapa blok bersama masyarakat, pertumbuhan rumput lautnya cukup menggairahkan. Demikian juga di basis-basis rumput laut masyarakat, di Serewe Lombok Timur misalnya. Kemudian di Kertasari KSB, lalu di Labuan Bontong Sumbawa, dan Waworada, menurut kepala dinas produksinya juga telah cukup bagus.

Untuk PT. Lombok Bintang Persada yang saat ini tengah difasilitasi untuk menyampaikan rencana kegiatannya dengan masyarakat pembudidaya rumput laut di Serewe

dan Kertasari. Dan ke Sumbawa. kebutuhan 500 ton sebulan ini bukan produksi yang kecil. “Belum bisa kita penuhi secara maksimal. Tapi tidak serta merta 500 ton yang dia minta terus kita penuhi. Tapi bertahap,” kata L. Hamdi.

Dua investor ini rencananya akan berbasis masingmasing di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok untuk pembangunan pabriknya dalam jangka panjang. Apa saja yang akan dihasilkan dari pabrik ini, pemerintah provinsi sedang menggali informasinya. Setidaknya, dengan hadirnya para investor ini, pembudidaya tidak lagi panen rumput dan menjual rumput.

Tetapi telah dapat menjadi beragam produk turunan.

Budidaya rumput laut telah berkembang di perairan Pengantap Lombok Barat, Serewe Lombok Timur, Kertasari Sumbawa Barat, Tanjung Bele, Pulau Medang Sumbawa dan Teluk Waworada Bima. Produksi budidaya

rumput laut tahun 2017 mencapai 1.037.756,87ton (basah), atau tercapai 109,23 % dari target sebesar 950.000 ton.

Jumlah pembudidaya rumput laut adalah 34.928 orang.

Pendapatan pembudidaya rumput laut berkisar antara Rp30-60 juta per tahun dengan rata-rata 40 juta.

Dukungan terhadap peningkatan produksi budidaya rumput laut di Provinsi NTB adalah telah dilakukan pembibitan rumput laut dengan kultur jaringan yang menghasilkan bibit unggul serta pembinaan dan pendampingan teknis budidaya selama proses produksi yang diharapkan dapat memacu peningkatan kualitas dan produktifitas di masa-masa mendatang.

Disektor hilir terus dilakukan inovasi pengolahan rumput laut menjadi berbagai produk makanan/oleh-oleh seperti dodol, jeli, rengginang, tortila, kopi rumput laut yang kembangkan oleh Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Provinsi NTB. (bul)

KEK Mandalika dan Pelabuhan Gili Mas Jadi PR Besar PDAM Mataram (Suara NTB) PDAM memiliki dua PR besar. Memenuhi ketersediaan air bersih untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, di Kuta Lombok Tengah dan akan beroperasinya pelabuhan kargo dan kapal pesiar, Gili Mas di Lembar, Lombok Barat.

Direktur Utama PDAM Giri Menang, L. Ahmad Zaini, ST, MT tengah memutar otak untuk menjawab tantangan besar itu. Meski KEK Mandalika secara geografis tidak berada di wilayah yang dilayani PDAM Giri Menang (Kota Mataram dan Lombok Barat). L. Ahmad Zaini, usai pembagian bingkisan lebaran kepada ratusan Tenaga Harian Lepas (THL) di kantornya, Jumat (24/ 5) kemarin, mengutarakan, perhelatan MotoGP di KEK Mandalika pada 2021 mendatang akan mengundang tidak sedikit orang dari dalam dan luar negeri masuk ke Lombok.

Sebarannya tentu tak terpusat di hotel-hotel yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.

Kota Mataram dan Lombok Barat dengan ratusan jumlah hotel dan resort tentunya akan menjadi pilihan utama para tamu daerah. Bisa dibayang-

kan jumlah kebutuhan air bersih yang harus dipenuhi oleh PDAM Giri Menang.

Ketersediaan air menjadi tantangan. Lebih-lebih dengan kemajuan pariwisata Lombok. Lalu Pelabuhan Gili Mas, pelabuhan kargo terbesar dan pelabuhan bagi kapal-kapal pesiar yang dibangun oleh negara dengan anggaran lebih dari Rp1 triliun.

Menurut L. Ahmad Zaini, sekali kapal pesiar masuk, dibutuhkan 1.000 kubik air bersih. Sekali datang, ribuan wisatawan akan diangkut dan menyebar masuk ke NTB. Juga tidak sedikit kebutuhan air bersih yang harus disediakan. “pusing juga saya siapkan air bersihnya Gili Mas ini,” ungkap L. Zaini.

Tetapi tak ada alasan, harus dipenuhi. Ketersediaan air bersih yang mencukupi, menurutnya akan menjadi pertimbangan wisatawan lebih lama tinggal. Akan lebih banyak uang dibelanjakan, dan perputaran ekonomi akan lebih menggeliat. Karena itu, Ketua Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia (Perpamsi) Provinsi NTB ini menyatakan sangat setuju Pemprov NTB menggagas konsep SPAM Regional.

(Suara NTB/bul)

BINGKISAN - L. Ahmad Zaini memberikan bingkisan kepada para THL. “Saya berharap konsep ini san THL PDAM Giri Menang dikomunikasikan lebih intens. mendapatkan bingkisan lebDan kita bicarakan. Karena ini aran yang rutin diberikan setharus cepat,” ujarnya. Sumber- iap tahun. THL, di dalamnya sumber air bersih tambahan juga cleaning service, tukang gali, harus cepat dibicarakan. Apakah tukang perbaiki pipa, tukang dengan melakuan penyaringan sambung, dan tukang lain air aliran di muara-muara sun- yang dilibatkan.

Bingkisan diberikan segai yang ada di Kota Mataram dan Lombok Barat. Agar air tidak bagai bagian dari penghargaan perusahaan kerja keras para langsung terbuang ke lautan.

“Syukurnya ada progress THL mendukung perusahaan pembangunan Bendungan memberikan pelayanan terMeninting yang menjadi hara- baik. Para THL inilah yang pan sumber air baku kita,” menurut L. Ahmad Zaini sebagai ujung tombak pelayandemikian L. Zaini.

Bagikan Bingkisan Leba- an PDAM Giri Menang keparan. Disisi bagian lain, ratu- da pelanggan. (bul)

SMAN 1 Sembalun Terima Saran Luluskan Aldi Irpan Mataram (Suara NTB) – Pihak SMAN 1 Sembalun menerima saran dari Ombudsman RI Perwakilan NTB untuk meluluskan Aldi Irpan. Penyerahan surat kelulusan dilakukan pada Sabtu (24/5). Aldi Irpan sendiri sebelumnya tidak diluluskan karena diduga kritis terhadap pihak sekolah.

Kepala SMAN 1 Sembalun, Sadikin Ali yang dihubungi Jumat (24/5) sore menerima saran dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB. Pihak sekolah melakukan rapat dewan guru untuk melakukan evaluasi ha-

sil rapat evaluasi tentang kelulusan siswa tahun ajaran 2018/ 2019. Sekolah juga akan mencabut surat keputusan tentang tidak lulusnya Aldi Irpan dan menyerahkan surat kelulusan kepada Aldi Irpan pada Sabtu (25/5) di SMAN 1 Sembalun.

“Benar, kami mengikuti saran dari Ombudsman,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Terpisah, Kepala Dinas Dikbud NTB, Rusman, dihubungi Jumat (24/5) mengakui belum menerima laporan terkait rekomendasi dari Ombudsman RI Perwakilan NTB.

Namun Rusman menekankan, keputusan dari Ombudsman merupakan keputusan terbaik.

“Kami menerima keputusan terbaik itu,” ujarnya.

Rusman mengatakan belum menerima laporan dari sekolah terkait kesepakatan itu. Namun ia menekankan tetap menerima hasil rekomendasi untuk meluluskan Aldi Irpan. Sebelumnya Rusman memang menyerahkan keputusan terkait masalah Aldi Irpan kepada Ombudsman yang dianggap bisa sebagai penengah terhadap masalah ini.

Sebelumnya Rusman mene-

gaskan, apapun yang nantinya menjadi rekomendasi dari Ombudsman akan dipatuhi pihaknya. Namun, terkait keputusan kelulusan tetap akan dikembalikan ke dewan guru SMAN 1 Sembalun.

“Maka untuk memberikan kekuatan hukum, Ombudsman-lah jalan yang kami tempuh agar keputusan benar-benar objektif, apapun keputusan dari Ombudsman, baik kami dari Dikbud maupun keluarga Aldi menerimanya dengan bijak dan dengan hormat,” kata Rusman. (ron)

SUARA NTB Sabtu, 25 Mei 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Pencairan Jadup Belum Jelas Kreatif Tingkatkan Prestasi Atlet SEBAGAI daerah dengan jumlah penduduk terbesar, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) semestinya memiliki segudang atlet berbakat dan berprestasi. Namun faktanya tidak berbanding lurus. Hasil tes bakat yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB menyebut, Lotim paling minim atlet berbakatnya.

Menjawab fakta pahit itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lotim berharap, semua pengurus cabang olahraga (cabor) di Lotim lebih kreatif.

Hal ini disampaikan Ketua Umum KONI Lotim, Lalu Makbul Maya kepada Suara (Suara NTB/rus) NTB, Jumat (24/5) kemarin.

Lalu Makbul Maya Diakui masih terngiang juga dalam benak Ketum KONI Lotim pesan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat penutupan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) beberapa waktu lalu yang juga sempat menyinggung minimnya atlet Lotim.

Kegiatan evaluasi terus dilakukan KONI Lotim. Dari hasil Porprov dan kenyataan atlet Lotim memilih kabupaten lain, Lotim masih minim yang berbakat menjadi atlet dan lain sebagainya. Pemusatan pelatihan daerah terus juga dibenahi.

Ketua KONI Lotim mengaku akan berkoodinasi terkait semua persoalan olahraga dengan pengurus cabor. Bersamasama evaluasi apa yang menjadi persoalan. Cabor adalah ujung tombak pembinaan di samping pelatih. “Kita konsolidasilah sifatnya,” ucapnya. Pembinaan prestasi itu adalah urusan cabor. KONI hanya ikut ambil bagian dari dalam pengembangan prestasi.

Ada pandangan yang keliru juga kalau hanya mengandalkan KONI. Lalu Makbul Maya menuturkan, dirinya pernah menjadi pengurus Persatuan Bulutangkis Indonesia (PBSI) Lotim.

Selama memimpin tiga periode PBSI Lotim, tidak pernah bergantung dengan KONI. Namun bisa dilaksanakan beberapa event olahraga dan beberapa kali bisa ikut Kejuaraan Daerah (Kejurda) NTB dan tampil sebagai juara umum. Lotim dan Kota Mataram kala itu sebutnya cukup diperhitungkan.

Untuk cabor harapnya jangan terlalu mengandalkan KONI ketika bicara anggaran. KONI dari APBD tidaklah seberapa.

Tahun 2019 anggaran KONI Rp 1,5 miliar dipergunakan untuk menambah bonus kepada atlet Rp 400 juta. Selebihnya harus terbagi 25 cabor. “Bagaimana kita mensiasati,” ucapnya.

KONI mengaku tidak mungkin menekan APBD. Apalagi Lotim beberapa waktu lalu tengah dilanda musibah gempa bumi dan musibah lainnya. Bencana ini jelas menjadi beban berat pemerintah. Cabor-cabor bisa menggandeng para sponsor lainnya.

Pengalaman sebagai ketua Cabor, lanjut Lalu Makbul Maya, ia sering kerjasama dengan produsen bola dan raket. Dalam beberapa kali kegiatan turnamen, para sponsor dari produsen raket dan bola ini selalu diajak bermitra. “Senang kok mereka (produsen bola dan raket-red) itu, dan itu selalu ada programnya mereka,” ucapnya.

Apalagi ada biaya promosi juga dari pihak perusahaan. Caracara itu diyakinkan akan bisa mengatasi persoalan dana yang selalu menjadi kendala. ‘’Gelar pertandingan dengan biaya Rp 50 juta pun bisa dilaksanakan dengan baik,’’ ujarnya. (rus)

Paket Sandang Pangan Tak Sesuai Spesifikasi Diganti Selong (Suara NTB) Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) angkat bicara terkait ditemukannya kualitas paket sandang pangan yang tidak sesuai spesifikasi.

Terutama untuk beras yang ditemukan kualitasnya tidak layak dikonsumsi harus diganti, karena tidak pantas diberikan terhadap masyarakat.

Disampaikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lotim, H. Marwan, Jumat (24/5). Dari pemantauan lapangan, temuan itu dibenarkannya dan sudah dilaporkan ke bupati. Untuk itu, beras yang kualitasnya (Suara NTB/yon) H. Marwan buruk itu diminta dikembalikan ke pihak penyedia dan dilakukan penggantian dengan beras yang kualitasnya layak konsumsi. “Memang ditemukan adanya kualitas beras yang tidak layak di konsumsi seperti di Kecamatan Sakra Barat. Itu harus diganti,” katanya.

Dikatakannya, Pemerintah Kabupaten Lotim menyerahkan penanganan paket sandang pangan tersebut ke tingkat kecamatan untuk meminimalisir masalah. Di mana bantuan sembako yang digulirkan setiap tahun ini yang semuka diberikan kepercayaan ke Dinas Sosial, namun untuk tahun ini diserahkan ke tingkat kecamatan. “Diserahkan ke kecamatan untuk memperkecil masalah yang kerap terjadi setiap pengadaan pada bulan Ramadhan,” jelasnya.

Maka dari itu, dengan diserahkan ke tingkat kecamatan.

Koordinasi yang dilakukan tidak terlalu luas, diyakininya bahwa antisipasi ataupun temuan-temuan terhadap adanya paket sandang pangan tidak sesuai spesifikasi cepat tertangani, sehingga bantuan yang diterima oleh masyarakat sesuai dengan standar.

Diberitakan sebelumnya, penemuan paket sandang pangan tidak sesuai spesifikasi di wilayah Kecamatan Sakra Barat, setelah dilakukan pengecekan bersama tim di tingkat kecamatan, beras bantuan paket sandang pangan kualitasnya kurang baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga beras tersebut dikembalikan supaya diganti dengan yang lebih baik.

“Adapun pengembalian beras ini sudah dilaporkan ke bupati dan disetujui untuk dilakukan penggantian oleh pihak perusahaan,” terang Camat Sakra Barat, Mahruf.

Beras untuk bantuan paket sandang pangan ini saat ini diserahkan penanganannya ke pemerintah kecamatan. Beras untuk paket sandang pangan sendiri sudah datang ke kantor kecamatan sekitar satu minggu yang lalu. Menurut Mahruf, semestinya sebelum beras ini didroping ke kecamatan, pihak penyedia mempersilakan semua kecamatan untuk mengecek kualitas dari beras tersebut saat masih berada di gudang penyimpanan.

Dalam pendistribusian paket sandang pangan ini, masing-masing penerima manfaat mendapat beras sebanyak beras 5 kilogram, gula 1 kilogram, dan minyak goreng 1 kilogram. Untuk di Kecamatan Sakra Barat, jumlah penerima bantuan paket sandang pangan ini sebanyak 7.212 orang tersebar di 18 desa. Ini merupakan program Pemerintah Kabupaten Lotim setiap tahun yang untuk tahun ini pengadaan dan pengelolaannya diserahkan ke pemerintah kecamatan. (yon)

Masyarakat Keluhkan Tak Ada Bantuan Selama Ramadhan Selong (Suara NTB) Pemberian jaminan hidup (jadup) terhadap korban gempa khususnya di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih belum jelas. Pasalnya, hingga saat ini baik korban gempa pertama maupun kedua proses pendataan masyarakat yang menjadi korban gempa belum tersedia secara total. Sementara selama bulan Ramadhan, bantuan sembako kepada korban gempa sama sekali tidak ada.

Menurut Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lotim), Jumat (24/ 5), H. Marwan, untuk penyerahan jadup dari Kemensos pada pendataan untuk rusak berat, mereka akan mendapat setiap hari selama tiga bulan sebesar Rp10 ribu/satu jiwa. Namun hasil rapat kedua di pemerintah pusat, diputuskan masyarakat terkena gempa dengan tiga kualifikasi, rusak berat, sedang, dan ringan secara merata mendapat jadup sebesar Rp10 ribu, namun jadup didapatkan selama dua bulan.

Saat ini, ujarnya, proses pendataan masih terus berjalan.

Data dari hasil pendataan itu sudah sampai pada data 22.085 KK penerima jadup dari data penerima jadup pendataan pertama sebanyak 9. 875 KK, sehingga diharapkan minggu ini dapat tuntas untuk segera disampaikan ke pemerintah pusat agar realisasinya lebih cepat.

“Kita di Lotim sampai saat ini sama sekali belum pencairan jadup. Kalau Lombok Barat,

Sumbawa, dan Loteng sudah karena pencairannya tahap pertama,” jelasnya.

Diakuinya, penyebab keterlambatan pencairan jadup dikarenakan data dari desa.

Sementara di tingkat kabupaten terdapat tiga tempat pendataan, untuk di Dinsos tempat dimasukkannya data awal, di Sekretariat Operator PKH digunakan untuk rekapitulasi jumlah data, dan di tempat yang lain berfungsi untuk proses menyalin data. “Kita minta ke pemerintah desa untuk lebih cepat memasukkan datadata. Karena itu yang masih menjadi kendala kita,” ujarnya.

Kepada Suara NTB, masyarakat korban gempa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) hanya bisa gigit jari.

Pasalnya, selama bulan Ramadhan ini sama sekali tidak ada bantuan sembako yang mengalir baik dari pemerintah, donator ataupun relawan. Sementara warga korban gempa ini mengaku kesulitan harus

(Suara NTB/yon)

KORBAN GEMPA - Masyarakat korban gempa di wilayah Kecamatan Montong Gading berdiri di depan tenda pengungsiannya. Ia mengeluhkan bantuan sembako selama bulan Ramadhan ini tidak ada. bekerja apa untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Seperti disampaikan Inaq Misnah, masyarakat yang menjadi korban gempa di wilayah Kecamatan Montong

Sisa 10 Persen, Rekomendasi BPK 2018 Belum Tuntas Tanjung (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah menyelesaikan 90 persen rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB untuk opini BPK 2018 atas pengelolaan APBD 2017.

Sisa 10 persen lagi masih diupayakan penyelesaiannya mengingat objek rekomendasi ada di dua SKPD saja.

Inspektur pada Inspektorat Lombok Utara, H. Zaenal Idrus, SH., Jumat (24/5) mengungkapkan, jika mengacu pada rekomendasi BPK tahun lalu, maka Inspektorat masih memiliki “utang” penyelesaian rekomendasi. Namun, porsinya tidak besar, hanya 10 persen. “Rekomendasi tahun lalu, mencapai 90 persen lebih,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sisa 10 persen belum selesai karena terkendala sejumlah hal.

Adapun sisa rekomendasi hanya ada di Dinas PU dan Dinas Dikpora.

Di Dinas PU sambung dia, tindaklanjut yang belum selesai menyangkut pengembalian kerugian negara yang timbul akibat pengerjaan salah satu proyek. Nilainya pun tidak besar, kurang dari Rp 100 juta.

Inspektorat dalam hal ini optimis, dana tersebut akan segera dikembalikan oleh pihak ketiga seiring adanya komitmen yang sudah disepakati di depan Majelis TPTGR Pemda KLU. “Kaitan dengan pihak ketiga, ada 1 orang yang belum mengembalikan, nilainya Rp 100 juta kurang. Tinggal setor saja,” sebutnya.

Sementara, terkait rekomendasi di Dinas Dikpora, Inspektorat menyebut letak persoalannya di aset-aset milik sekolah di bawah kendali Dik-

pora. Aset-aset tersebut perlu dilengkapi secara administrasi, sehubungan dengan banyaknya aset tidak bergerak yang rusak akibat gempa.

Di sisi lain, Pemda KLU juga telah mengusulkan penghapusan aset senilai Rp 188 miliar. Diakui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KLU, Sahabudin, M.Si., pascabencana gempa bumi banyak aset yang harus dihapus. Total nilai aset di semua OPD senilai Rp 188 miliar. Nilai aset itu mencakup aset bergerak dan tidak bergerak.

“Usulan itu harus kita proses, pertama sudah dilakukan inventarisir. Kalau Pak Bupati memberikan rekomendasi penghapusan berarti aset itu langsung kita hapus. Bisa saja dalam 3 bulan ke depan,” kata Sahabudin. (ari)

Dugaan SPPD Fiktif Anggota DPRD

ARAK Datangi Mapolres Lotim Selong (Suara NTB) Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK), Jumat (24/5) mendatangi Mapolres Lombok Timur (Lotim). Kedatangannya untuk meminta kepada aparat kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang bergulir pada tahun 2018 lalu.

Mereka diterima Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama,SIK. Menurut Koordinator Umum Aksi, Koharudin, indikasi korupsi berjamaah SPPD terhadap 18 anggota DPRD Lotim tahun 2018 secara kasat mata mungkin hanya terlihat kerugian negara sekitar ratusan juta. Namun lebih kepada itu, di mana dalam SPPD fiktif ini dalam kerangka peningkatan kapasitas anggota dewan itu sendiri.

Sementara dewan memiliki tiga tugas besar, yaitu legislasi, budgeting, dan controlling.

Maka dari itu, massa aksi mendesak kepada Polres

Lotim untuk mengatensi indikasi korupsi berjamaah SPPD 2018. Meminta kepada pimpinan DPRD Lotim untuk tidak melindungi anggota dewan yang terindikasi terlibat dalam kasus SPPD fiktif.

“Ini kasus lama. Sehingga kita mempertanyakan kelanjutan dan progres kasus ini ke kepolisian,” terang Andra Ashadi, salah satu massa aksi.

Menanggapi tuntutan massa aksi, Kasat Reskrim Polres, AKP. I Made Yogi Purusa Utama,SIK, mengatakan, penanganan kasus di Polres Lotim tidak hanya kasus SPPD fiktif, melainkan banyak kasus. Dalam kasus ini, katanya, pihaknya sudah menyampaikan ke penyidik tipikor dan sudah menerima LHP (laporan hasil lidik). Termasuk tahuan 2018 lalu, 18 anggota DPRD Lotim yang diduga melakukan tindak pidana SPPD sudah dipanggil dan tertuang dalam LHP. Disampaikan Yogi, salah satu keterangan surat jalan

yang dipegang, yaitu bahwa tahap perrtama, 18 anggota DPRD Lotim itu tidak melaksanakan bimtek di Jakarta karena ada pencalegkan, namun dilaksanakan dalam tahap kedua. Itu merupakan satu rangkaian dengan anggaran yang sama, kegiatan yang sama, namun tanggal yang berbeda. Di mana tahap pertama dilaksanakan tanggal 13- 16 Juli 2018 karena ada proses pencalonan, namun dilaksanakan susulan 19-22 Juli dibuktikan adanya kegiatan dan ada bukti dokumentasi.

“Namun jika ada bukti, petunjuk lain kami siap menindaklanjutinya,” janji Yogi.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan waktu itu, termasuk terhadap almarhum sekwan, Kaharudin dan bendahara, sehingga diambil kesimpulan dengan dilakukan gelar perkara, tidak ditemukan adanya uang negara yang dirugikan, karena kegiatan dilaksanakan dilakukan belakangan. (yon)

(Suara NTB/yon)

DATANGI - Massa ARAK mendatangi Polres Lotim terkait dugaan SPPD fiktif belasan anggota DPRD Lotim tahun 2018 lalu.

Gading ini sangat membutuhkan bantuan logistik untuk pemenuhan kebutuhan selama bulan Ramadhan. Sementara dari awal Ramadhan, bantuan sembako tersebut

mandek dan tidak jelas apakah bantuan itu ada atau tidak. “Dari memasuki bulan Ramadhan ini bantuan sudah tidak ada lagi yang datang,” keluhnya. (yon)

Pembebasan Lahan Jalan Nasional Seputaran Tanjung Masih Terhambat Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih memiliki pekerjaan rumah untuk melebarkan jalan nasional di wilayah Lombok Utara. Pemda diwajibkan menyediakan anggaran pembebasan jalan nasional, di sejumlah titik, termasuk di pusat pertokoan Tanjung.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) KLU, H. M. Zaldy Rahadian, ST., melalui Kepala Bidang Bina Marga, Kahar Rizal, ST., Jumat (24/5) mengungkapkan, pencairan biaya pembebasan lahan jalur jalan nasional masih tertunda. Pasalnya, warga masih belum sepakat secara keseluruhan.

“Sudah di-appraisal untuk lahan yang di seputaran Tanak Song, itu untuk mendukung pelebaran jalan nasional. Tapi di warga masih belum sepakat,” ujar Kahar.

Ia menjelaskan, pelebaran jalan nasional dilakukan secara bertahap. Titik awal pelebaran dari JembatanSokong,DesaTanjung,menuju Tanak Song, Desa Jenggala. Dari ruas itu, estimasi dana yang dihabiskan sekitar Rp 16 miliar.

Namun, penganggaran oleh daerah disesuaikan dengan kemampuan APBD. Sehingga pada tahap awal, Pemda KLU

menyiapkan Rp 8 miliar melalui APBD murni.

“Yang dibebaskan lebih dulu dari jembatan Sokong sampai ke Polsek. Perencanaan tahun 2018, yang mampu disiapkan oleh daerah setengahnya, Rp 8 miliar,” jelasnya.

Di saat bersamaan, Pemda juga menyiapkan pembebasan lahan di kiri dan kanan jembatan di 4 titik, masing-masing Jembatan Beli, Jembatan Sokong, Jembatan Luk dan Jembatan Tampes.

Dari empat jembatan itu, dua jembatan sedang dibangun yaitu Jembatan Beli dan Jembatan Sokong. Sedangkan Jembatan Luk dan Jembatan Tampes, belum dibangun karena masih proses lelang di pusat.

“Untuk pelebaran jalan di samping jembatan, Pemda yang bebaskan. Sudah ada anggaran yang disiapkan,” imbuhnya.

Kahar menambahkan, pelebaran jalan di kiri dan kanan jembatan diperkirakan antara 1,5-2 meter. Mengingat jalan dengan status jalan nasional memiliki lebar lalu lintas minimal 7 meter. “Pembebasan tinggal bayar, tapi masih menunggu panitia pembebasan. Memang dari dulu diwacanakan dua jalur, untuk menghidupkan Kota Tanjung,” tandasnya. (ari)

Korban Penyekapan Dibawa ke RSJ Selong (Suara NTB) Kasus dugaan penyekapan terhadap salah satu pekerja di sebuah kafe di Kecamatan Labuhan Haji, inisial MS (27) asal Sukabumi jadi atensi aparat Polres Lombok Timur (Lotim). Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian terlebih dahulu membawa korban ke Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Mataram untuk memeriksa psikis korban lantaran mengalami depresi berat.

“Jadi korban sudah kita bawa ke RSJ dulu supaya tenang dan bisa kita mintai keterangan. Tidak bisa kasus ini berjalan ketika kejiwaan dari korban terganggu,” terang Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama,SIK, Jumat (24/5).

Dalam pemulihan kejiwaan korban, kata dia, selama dua minggu korban akan menjalani perawatan dan rehabilitasi di RSJ. Sehingga dapat dipastikan kejiwaan korban pulih, tidak depresi barulah dimintai keterangan terkait apa yang sebenarnya terjadi. Apakah benar ia menjadi korban penyekapan dan kekerasan baik fisik maupun seksual oleh pemilik kafe Lem’s tersebut. “Perlahan kasus ini tetap kita lidik. Kasus ini kita akan usut hingga tuntas,”tegas Yogi.

Dari informasi sementara, kata Yogi, alasan korban disekap oleh bosnya inisial D dikarenakan korban indikasinya melarikan uang perusahaan senilai ratusan juta. Di mana posisi korban di kafe sebagai kasir se-

(Suara NTB/yon)

I Made Yogi Purusa Utama belum semua kafe di wilayah Kecamatan Labuhan Haji dihentikan operasionalnya oleh Pemkab Lotim. Namun untuk mengetahui kejadian persisnya dasar formil dari korban selaku pelapor sangat dibutuhkan.

“Kita juga melakukan visum terhadap korban untuk mengetahui kekerasan fisik dan seksual yang dialami oleh korban. Namun saat dilakukan visum, korban berteriak dan lari,” jelasnya.

Adapun sejauh ini sudah enam saksi yang dimintai keterangan, baik dari pekerja, mantan satpam dan masyarakat setempat. Dalam waktu dekat, pemeriksaan juga akan dilakukan terhadap kades Labuhan Haji, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan sejumlah pihak terkait lainnya yang waktu itu turun melakukan penggerebekan dan membebaskan korban dari tempat penyekapannya. (yon)

SUARA NTB Sabtu, 25 Mei 2019

Tekan Aksi Balapan Liar SELAMA bulan puasa ini jajaran Satlantas Polres Lombok Tengah (Loteng) terus mengintensifkan kegiatan razia serta patroli di wilayahnya. Patroli dilakukan guna menekan aksi balapan liar yang marak terjadi pada bulan puasa ini. Hasilnya pun cukup efektif. Aksi balapan liar berhasil ditekan.

“Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, aksi balapan liar tahun ini jauh berkurang,” aku Kasat Lantas Polres Loteng, AKP Suherdi, S.H., kepada Suara NTB, Jumat (24/5).

Ada beberapa lokasi yang memang menjadi at(Suara NTB/dok) ensi jajarannya, yakni jalur Suherdi Praya Mantang - Desa Montong Terep. Kemudian di jalur dua kampus IPDN NTB. Termasuk di jalur by pass Lombok International Airport (LIA) serta di kawasan Bendungan Batujai. Daerah-daerah tersebut setiap hari terus dipantau oleh jajaranya.

Dikatakannya, aksi balapan liar memang menjadi atensi pimpinan, karena kerap meresahkan masyarakat, terutama para pengguna jalan raya. Pasalnya, fatalitas yang disebabkan aksi balapan liar tidak hanya dirasakan pelaku balap liar itu sendiri, tapi juga bisa berdampak pada pengguna jalan raya lainnya.

“Kenapa balapan liar dilarang, karena akibat yang ditimbulkan bukan hanya bagi pelaku saja. Tetapi juga masyarakat dan pengguna jalan lainnya. Yang paling dirasakan tentu rasa tidak nyaman saat berkendara,” imbuhnya.

Pun demikian, lanjut Suherdi, tentunya pihaknya akan bisa maksimal memantau dan memonitor aksi balapan liar, karena personel juga terbatas, sehingga peran serta masyarakat sangat diharapkan bisa membantu menekan aksi balapan liar. Paling tidak dengan mengingatkan pelaku balapan liar, supaya tidak melakukan aksi balapan liar.

“Kalau menemukan aksi balapan liar, masyarakat kita harapkan bisa menegur. Apalagi kalau pelakunya keluarga kita, tolong diingatkan. Jangan melakukan aksi balapan liar. Karena itu sangat berbahaya. Bukan hanya bagi kita selaku pelaku balapan liar. Tetapi juga bagi orang lain,” tandasnya. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

Pemda Lambat Eksekusi Aset yang Dimenangkan di Pengadilan Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) belum menguasai fisik sejumlah aset daerah berupa lahan yang sudah dimenangkan pemda di tingkat pengadilan. Menyusul, pemda belum melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan atas sengketa lahan tersebut. Pemda baru tahun ini mengajukan permohonan eksekusi, lantaran tahun-tahun sebelumnya pemda terkendala anggaran. Selain beberapa titik aset yang belum dikuasai pemda, ada juga sejumlah aset yang bermasalah karena diduga dijual oknum.

Kabid Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penatausahaan (P3) pada BPKAD, L. Gde Ramadhan Ayub mengatakan sejumlah titik aset yang dimenangkan pemda belum dieksekusi. Eksekusi ini, menjalankan putusan pengadilan dengan sifatnya memaksa (dikuasai secara fisik). Yang memiliki kewenangan memaksa yakni pengadlan kalau putusannya perdata, sedangkan kalau pidana, maka ada di kejaksaan.

Terkait langkah eksekusi ini pihaknya sudah koordinasi dengan Bagian Hukum, di mana beberapa pekan ke depan pihaknya

sudah memohonkan untuk eksekusi lahan yang bersengketa dimenangkan. Meski Pemda menang, namun secara fisik belum dikuasai. “Itu ada empat titik yang secara fisik belum kita kuasai karena putusan belum dieksekusi (belum dikuasai fisik),” jelas dia.

Empat titik ini, kata dia, ada di Jagaraga, Jatisela, Nyiur Lembang dan Selat Narmada.

Rencana eksekusi jelas dia dilakukan secara bertahap, yakni di Jagaraga dan Jatisela sedangkan dua titik dieksekusi tahap II yakni Nyiur Lembang dan Selat Narmada.

Kenapa eksekusi lahan ini le-

let? Lambannnya eksekusi lahan ini, terkait anggaran.

Sebelumnya, kata dia, belum ada anggaran untuk eksekusi, sementara biaya eksekusi lumayan mahal. Dana eksekusi pun aku dia baru ada tahun ini.

Sedangkan tahun-tahun sebelumnya belum pernah dianggarkan. Menurut dia putusan pengadilan yang memenangkan pemda belum pernah dimohonkan pemda ke pengadian untuk dieksekusi karena belum ada anggaran. Sebab pemda tak ada kewenangan dalam hal eksekusi. ”Kenapa molor karena masalah anggaran dan ke-

Lalu Supriawan

wenangan,” jelas dia.

Dua Titik Aset Bermasalah Selain sejumlah aset belum disertifikatkan oleh pemda, ada juga sejumlah titik yang tengah bermasalah yakni di Desa Krama Jaye dan Sigerongan.

Masalah aset di Krama Jaye, jelas dia, pihaknya sudah melakukan mediasi terkait klaim warga berdasarkan pipil. Namun pemda meminta warga agar menempuh jalur hukum. “Dulu kita sudah turun lakukan pengamanan aset, tapi belakangan sebelum puasa ini ada laporan lahan ini dikuasai sepihak,” jelas dia. Luas aset ini, ada sekitar 58 are. Lahan sawah ini secara yuridis sudah bersertifikat dan administrasi tercatat di neraca Pemda.

Ia menambahkan, perihal kasus aset di desa Sigerongan masalah lama, sebelumya ada pelaku yang masuk bui. Saat ini masih tahap klarifikasi untuk menelusuri terutama terkait ek-

(Suara NTB/her)

L. Gde Ramadhan Ayub sekusi putusan MA. Pihaknya sudah mengusulkan pensertifikatan lahan ini tahun 2018, namun belum bisa diproses, karena ada penolakan dari BPD desa setempat. ”Kita usulkan pensertifikatan dan masuk pendaftaran,” jelas dia. (her)

Selesaikan Tunggakan Pembayaran Pajak

Banyak Pengusaha Hiburan di Senggigi Enggan Bayar Pajak Giri Menang (Suara NTB) – Banyak pengelola hiburan di wilayah Senggigi Kecamatan Batulayar Lombok Barat (Lobar) enggan membayar pajak lantaran dianggap terlalu tinggi mencapai 25 persen. Pihak pengelola hiburan pun mendesak pemda dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) agar merevisi perda tentang pajak hiburan direvisi, pihak pengusaha mendesak agar tarif pajak yang tertuang dalam perda ini diturunkan 10-15 persen.

“Banyak pengelola hiburan yang belum mau (enggan) bayar pajak, karena menganggap terlalu tinggi,” kata Kabid Pelayanan pada Bapenda Lobar Lalu Supriawan.

Diakuinya akibat pengusaha tak mau bayar pajak tunggakan pun lumayan besar. Kebanyakan, kata dia, pengusaha menghindari bayar pajak hiburan dengan menggratiskan kamar dan Partner Song (PS), sebab kamar dan PS ini dipatok pajaknya 25 persen. Hal ini menyebabkan pengunjung diarahkan lebih banyak masuk ke restoran dengan memesan makanan. Tidak hanya itu, pihak pengusaha membayar pajak restoran hanya 10 persen. “Restorannya banyak yang masuk tapi hiburannya ndak bisa masuk, sehingga ndak bisa ditarik pajak hiburannya,” kata dia.

Di sinilah, ujarnya, letak kelemahan pemda dalam hal menerapkan penarikan pajak 25 persen bagi pengusaha. Pihaknya sudah berkomunikasi dengan asosiasi pengusaha hiburan (APH) agar mengkomunikasikan dengan para pengusaha. Menurut dia, pajak 25 persen tidak terlalu berat sebab konsumen yang bayar. Hanya saja mereka khawatir kehilangan pelanggan. Untuk itu, pihak Bapenda, merespon keluhan pengusaha ini dengan merevisi Perda tentang Pajak Hiburan. “Sedang kita revisi,sedang dibahas sekarang,” jelas dia.

Saat ini pihaknya tengah menyusun drafnya, namun sebelum penyusunan ini pihaknya meminta agar pengusaha hiburan hearing ke dewan. Sebab, kata dia, pihaknya khawatir dianggap pihak Bapenda membela pengusaha (konsumen) jika Bapenda langsung mengusulkan tanpa ada pertemuan pengusaha hotel dengan dewan. Sementara, pihak Bapenda hanya melaksanakan perda. “Kita laksanakan perda saja,” katanya.

Sementara Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan (APH) Senggigi, Herman menyatakan pihaknya sudah menyampaikan tarif yang dipatok berdasarkan analisa pemda, sedangkan pengusaha tahu kondisinya. Seperti dirinya digenjot untuk perampungan, tahu-tahunya ia diminta bayar Rp140 juta. “Dari mana saya mau bayar, saya sudah sampaikan ke Bapenda jangan wewenang hanya terkotak-kotak, Bapenda juga harus berkoordinasi kenapa kita tidak mampu bayar pajak. Apa sebabnya? Tidak bisa kami ditekan, kan percuma ada pemda ini,” protesnya.

Pihaknya mempertanyakan pemda hanya menekan kafe hiburan besar, namun kafe kecil yang banyak tak berizin justru dibiarkan. Padahal income dari sana sangat besar, mencapai Rp 10-20 juta per malam.

Menurutnya jika berbicara angka pajak, pengelola hiburan saja yang dirugikan. Sedangkan saat ini izin keramaian dari kepolisian naik, di polres mencapai Rp1 juta, lalu di Polsek naik Rp500 ribu, belum lagi beban kompelemen-nya. Ia memohon agar pemda memikirkan hal-hal ini, tidak bisa ditimpakan begitu saja ke pengelola hiburan. Terkait penarikan pajak 25 persen, menurutnya telah diketahui pengelola hiburan. Namun pemda tidak bisa sepihak, sebab perda minuman beralkohol saja tidak pernah koordinasi dengan pengelola hiburan. Kenaikannya dari Rp 1.750.000 naik menjadi Rp 25 juta, lantas di mana keberpihakan pemda terhadap pengelola hiburan. Selain itu, SIUP MB pun naik 75 juta per tahun. (her)

Halaman 5

(Suara NTB/ist)

TERA ULANG - Tim Disperindag melakukan pengawasan dengan tera ulang di SPBU di jalur mudik lebaran.

Disperindag Lobar Tingkatkan Pengawasan di Jalur Mudik Giri Menang (Suara NTB) – Menindaklanjuti surat Direktur Metrologi Kementerian Perdagangan (Kemendag) perihal peningkatan kegiatan pengawasan menjelang Hari Raya Idul Fitri, Bidang Kemetrologian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lobar melaksanakan pengawasan terhadap SPBU dan SPBE yang berada di jalur mudik.

Kepala Disperindag Lobar Agus Gunawan mengatakan, pihaknya sudah menindaklanjuti SE Kemendag terkait dengan kegiatan pengawasan di sejumlah tempat yang ada di Lobar. SPBU yang ada di Beleke Kecamatan Gerung dan SPBE di Kecamatan Lembar.

Kemudian sidang tera ulang juga dilakukan dengan men-

yasar dua pasar yakni Pasar Gerung dan Pasar Narmada.

“Kami sudah turun cek fisik dengan melakukan uji tera ulang. Khusus untuk sidang tera ulang di Pasar Gerung sudah dilaksanakan tanggal 13 Mei. Sedangkan di Pasar Narmada dilaksanakan tanggal 20 Mei kemarin,” ungkapnya.

Tera ulang ini, kata Agus, dimaksudkan untuk memastikan penggunaan UTTP sesuai ketentuan, kebenaran hasil pengukuran serta adanya cap tanda tera sah.Soal sidang tera ulang Disperindag sudah dilaksanakan di dua pasar dengan sasaran pelaku usaha dan pedagang yang memiliki alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) . Kegiatan ini dapat memberikan pelayanan tera atau tera ulang

untuk masyarakat. Selain itu dapat memberikan kontribusi sumber PAD serta memberikan perlindungan konsumen.

“Selain melindungi hak konsumen, tera ulang ini juga sebagai langkah pemerintah untuk menyerap kontribusi PAD,” papar Agus.

Sedangkan pengawasan dan uji tera ulang di SPBE Lembar akan berdampak pada pelaku usaha untuk menjamin tidak terjadinya kekurangan takaran atau volume elpiji 3 kilogram dan menjaga ketersedian stok elpiji hingga lebaran yang di lakukan oleh Bidang Kemetrologian Disperindag Lobar. “Upaya ini diharapkan bisa melindungi hak konsumen, sehingga kebutuhan masyarakat dalam tetap tersedia,” pungkasnya. (her)

Tahun Ini, Loteng Miliki GOR Mini

Pembangunan Diprediksi Habiskan Dana Rp13 Miliar Praya (Suara NTB) Keterbatasan fasilitas olahraga menjadi salah satu persoalan yang dihadapi Pemkab Lombok Tengah (Loteng) di tengah tingginya minat masyarakat untuk berolahraga. Guna menjawab persoalan tersebut, Pemkab Loteng tahun ini berencana membangun Gelanggang Olahraga (GOR) mini di lapangan PSLT Praya.

Pembangunan pusat olahraga diperkirakan bakal menghabiskan anggaran tidak kurang dari Rp 13 miliar. “Pembangunan GOR mini saat ini tengah dalam proses tender.

Dan, ditargetkan tuntas akhir tahun ini juga. Sehingga tahun depan, GOR mini ini sudah bisa digunakan sebagai pusat olahraga masyarakat di daerah ini,” ungkap Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng, M. Supriadin, Jumat (24/5).

Ia menjelaskan, anggaran pembangunan GOR mini seluruhnya bersumber dari dana pusat dan dibangun untuk menjawab keluhan masyarakat soal minimnya fasilitas penunjang olahraga di daerah ini. “GOR mini ini nantinya multifungsi.

(Suara NTB/kir)

LOKASI - Lokasi pembangunan GOR Mini di Lapangan PSLT Praya.

Bisa digunakan untuk futsal, voli ball, badminton ataupun basket,” terangnya.

Lapangan PSLT Praya dipilih sebagai lokasi pembangunan GOR mini supaya kegiatan olahraga masyarakat bisa terpusat di satu tempat.

Karena di lapangan PSLT sudah ada lapangan sepak bola serta voli pantai, sehingga ketika masyarakat mau berolahraga bisa datang ke satu tempat saja.

Lebih jauh, dengan dukungan fasilitas olahraga bisa

mendukung perkembangan olahraga, khususnya olahraga prestasi, sehingga ke depan Loteng bisa melahirkan atletatlet berprestasi.

“Pemerintah daerah sangat menyadari, tidak mungkin prestasi olahraga bisa meningkat jika tidak didukung dengan ketersediaan fasilitas penunjang olahraga. Dan, keberadaan GOR mini ini nantinya bisa menjawab persoalan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung olahraga di daerah ini,” ujarnya. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Pelindo III Cabang Lembar sampai saat ini masih belum membayar pajak yang seharusnya di setor ke pemda sejak tahun 2017 lalu. Perusahaan plat merah ini belum menyelesaikan pembayaran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencapai Rp 5,7 Miliar. Atas dasar inilah, Pemda dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar pun gagal mencapai target PAD tahun 2017-2018 lalu. Hal ini pun dipertanyakan kalangan dewan.

Asisten III Setda Lobar Dr. H. Fathurrahim menegaskan tak terealisasinya pembayaran pajak BPHTB oleh PT Pelindo III Lembar dikarenakan masih ada kendala pada beberapa sertifikat. Anggota TAPD, jelasnya, sudah beberapa kali memanggil PT. Pelindo untuk penyelesaian pajak BPHTB tersebut. “hasilnya bahwa pajak tersebut akan dibayarkan pada akhir Juni ini atau telat awal Juli 2019,” jelasnya, Jumat (24/5).

Hal senada disampaikan Kabid Pelayanan pada Bapenda L. Supriawan menyatakan pihak Pelindo belum juga menyelesaikan pembayaran pajak tersebut, sehingga mengganggu pendapatan daerah “Sampai saat ini Pelindo belum bayar BPHTB mencapai Rp 5,7 miliar,” akunya.

Dijelaskan, Pelindo wajib membayar BPHTB karena telah

membeli lahan atau membebaskan lahan hingga ratusan hektar untuk proyek Dermaga Gili Mas. Sejauh ini, pihak terkait berencana membebaskan 200 hektar, namun dari luas lahan itu baru 150 hektar yang dibebaskan, sehingga pihak Pelindo harus membayar pajak BPHTB dengan luasan lahan 150 hektar tersebut, sebab telah dibebaskan. Kendala sejauh ini sehingga pembayaran pajak BPHTB belum dilaksanakan, namun berbagai kelengkapan ini sudah tuntas. Untuk mempercepat itu, pihaknya sudah membantu Pelindo dengan bersurat ke BPN Provinsi agar dikeluarkan izin penggunaan lahan. Izin inilah, jelasnya, menjadi dasar untuk pembayaran BPHTB. Sementara itu, General Manager Pelindo Erry Ardiyanto mengatakan sesuai arahan hukum dan BPN bahwa objek atau sertifikat harus keluar dulu baru bisa dibayar BPHTB. Namun pihak Bapenda maunya bayar dulu, padahal objeknya belum ada. Pihaknya, kata dia, tetap mengacu pada aturan yang berlaku. “Sesuai arahan hukum dan BPN, sertifikat keluar dulu baru dibayarkan,” jelas dia.

Pembayaran BPHTB ini, ujarnya, menunggu sertifikat BPN keluar agar pihaknya tak diperiksa BPK sebab dinilai mengeluarkan uang tanpa ada objeknya. (her)

(Suara NTB/kir)

KANTOR BUPATI - Pembangunan fisik Kantor Bupati Loteng di Desa Puyung sudah tuntas pengerjaannya.

Tinggal ditata di beberapa bagian gedung dan dilengkapi asesoris pendukung.

Tuntas, Pengerjaan Fisik Kantor Bupati Loteng Praya (Suara NTB) Pengerjaan fisik bangunan kantor Bupati Lombok Tengah (Loteng) yang baru saat ini sudah dinyatakan tuntas. Selanjutnya, pemerintah daerah fokus pada pengerjaan pemasangan asesoris pendukung serta finishing di beberapa bagian gedung. Jika semua berjalan sesuai rencananya, diharapkan peresmian gedung baru sudah bisa dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang.

Kabid. Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) M. Supriadin, yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (24/5), mengatakan secara keseluruhan capaian pembangunan gedung kantor Bupati Loteng yang baru sudah di atas 78 persen. Sisa 22 persen itulah yang akan dikejar hingga bulan Oktober mendatang.

“Sesuai kontrak kerja yang sudah disepakati, proyek gedung Bupati Loteng yang baru ini memang sampai bulan Desember. Tapi kita upayakan bersama pihak rekanan sudah bisa selesaikan sampai bulan Oktober,” sebutnya.

Harapannya, di bulan Oktober sudah bisa dilakukan peresmian sebagai hadiah HUT Loteng yang ke 74 tahun ini.

Seperti yang disampaikan Bupati Loteng pada setiap kali mo-

men Safari Ramadhan. “Paling tidak soft opening-lah,” ujarnya.

Diakuinya, untuk penyelesaian secara menyeluruh, tetap sesuai dengan kontrak kerjasama yang telah disepakati, yakni bulan Desember, sehingga ditargetkan pada tahun 2020 awal, gedung baru sudah bisa dipergunakan sebagai pusat pemerintahan yang baru.

Ia menjelaskan, di gedung baru nantinya akan ada delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Terdiri dari lima badan ditambah beberapa dinas. Sedangkan OPD yang lain tetap di kantor yang lama, terutama OPD yang berkaitan dengan pelayanan publik. Karena di gedung baru difokuskan untuk OPD yang lebih pada administrasi.

Pria yang akrab disapa Sopo ini, mengatakan pembangunan gedung kantor Bupati Loteng menghabiskan anggaran sekitar Rp 213 miliar dengan pola pembiayaan multiyear. Di mana anggaran pembangunan akan dicicil pembayarannya oleh Pemkab Loteng selama empat tahun dimulai tahun anggaran 2017 hingga tahun 2020 mendatang.

“Dengan konsep empat lantai, gedung baru kantor Bupati Loteng tersebut nantinya akan dilengkapi lift serta tangga ditambah beberapa fasilitas pengamanan gedung lainnya,” tandasnya. (kir)

SUARA NTB Sabtu, 25 Mei 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Ratusan Rumah Kumuh di Sumbawa Besar Direhab Sumbawa Besar (Suara NTB)Sebanyak 170 rumah kumuh di kota Sumbawa Besar akan mendapatkan program rehab rumah tidak layak huni dari DAK Fisik tahun 2019.

Yang tersebar pada delapan kelurahan dalam kota.

Sebagaimana disebutkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, Burhanuddin M.TP, bantuan ini merupakan stimulan peningkatan kualitas dengan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni untuk (Suara NTB/arn) memenuhi persyaratan keBurhanuddin selamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan.

Rinciannya, sembilan unit di kelurahan Lempe, 12 unit di Uma Sima, 22 unit di Pekat, 45 unit di Kelurahan Brang Biji, 19 unit di kelurahan Bugis, 12 unit di Kelurahan Brang Bara, 28 unit di keluarahan Seketeng dan 21 unit di Samapuin.

Pengadaan dilakukan secara swakelola dengan tiga kali pencairan. Termin pertama 25 persen atau 43 unit di bulan Juli. Termin kedua 45 persen atau 76 unit di bulan September dan termin ketiga sebanyak 30 persen atau 51 unit di bulan Desember.

Biaya rehab setiap rumah sebanyak Rp17,5 Juta, terdiri dari Rp15 Juta untuk pembelian material dan sisianya Rp2,5 Juta untuk ongkos tukang. “Sekarang tahap identifikasi oleh fasilitator lapangan bersama keluarahan dan warga yang mendapatkan bantuan,” terang Burhanuddin.

Pihaknya berharap Lurah setiap kelurahan bisa mendampingi fasilitator untuk mengidentifikasi dengan baik penerima bantuan agar tetap sasaran. Dalam rangka mendukung program Seratus Kosong Seratus (Seratus Persen air bersih, Nol persen rumah kumuh dan 100 persen sanitasi layak). (arn)

Empat Titik Lahan Pemda Masuk Lokasi Smelter Taliwang (Suara NTB) Dari sekitar 850 hektar lahan yang akan dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di kecamatan Maluk, terdapat juga lahan milik pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) di dalamnya.

Berdasarkan data Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) setempat, setidaknya ada empat titik lahan milik Pemda KSB yang akan masuk dalam areal pembangunan pabrik pemurnian bijih (Suara NTB/bug) tembaga dan emas itu.

Muhammad Yusuf “Kita sudah inventarisir aset daerah yang masuk dalam areal radius lokasi pembangunan smelter itu. Hasilnya ada empat lokasi (lahan) daerah yang akan terdampak,” terang kepala BPAD KSB, Muhammad Yusuf, SE kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (24/5).

Adapun empat titik lokasi lahan Pemda yang masuk dalam area pembangunan smelter itu, ada satu di antaranya yang telah ditempatkan bangunan. Lahan itu selama ini dijadikan lokasi salah satu sekolah SMP di kecamatan Maluk. Selanjutnya ada dua titik lahan yang persiapan pemanfaatannya untuk kegiatan pertanian dan sisanya untuk lahan cadangan.

“Yang lahan cadangan itu rencananya untuk bangun pasar.

Tapi untungnya belum dibangun ya,” papar Yusuf.

Ia menyatakan, untuk mendukung kelancaran pembangunan pabrik smelter milik PTAMNT itu pemerintah telah bersedia menyerahkannya sesuai mekanisme yang berlaku.

“Tentu kan ada proses penggantian nanti. Dan itu belum kita tahu, nanti seperti apa ya. Apa jual beli atau penggantian atau relokasi ke tempat lain,” timpalnya.

Jika dilakukan pelepasan melalui transaksi jual beli, Yusuf mengatakan, sejauh ini pihaknya belum mengetahui berapa nilai yang akan diberikan pihak perusahaan. Pasalnya proses penilaian lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan yang jumlahnya ratusan hektar masih dalam berjalan. “Kan tim aprasialnnya masih bekerja. Nanti baru kita berapa-berapa setelah ada hasil penilaian apraisal,” timpalnya.

Meski belum mengetahui secara nilai, Yusuf menyatakan, pemerintah tetap akan mengikuti keputusan peralihan aset tersebut ke perusahaan. Hal ini dalam rangka memberi dukungan penuh kepada PTAMNT agar segera membangun pabrik smelter di kecamatan Maluk. “Apapun keputusannya, relokasi, ganti untung atau apapun istilahnya Pemda KSB siap,” imbuhnya.(bug)

Pilkades Antar Waktu Desa Padesa Digelar Tahun Ini Sumbawa Besar (Suara NTB) Desa Padesa, Kecamatan Lantung, akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) antar waktu di tahun 2019 ini. Pemilihan nantinya dilakukan melalui musyawarah di tingkat desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa, Varian Bintoro, S.Sos., M.Si mengakui akan dilaksanakannya Pilkades tersebut dalam tahun ini.

(Suara NTB/ind) Pelaksanaannya menunggu Varian Bintoro penjabat kepala desa melakukan musyawarah dengan perwakilan tokoh masyarakat desa. “Tahun ini untuk Pilkades antar waktu Desa Padesa.Waktunya tunggu penjabat kepala desa musyawarah dengan perwakilan masyarakat desanya,” ujarnya.

Dijelaskannya, saat ini sudah ditunjuk penjabat untuk mengganti kepala desa di desa setempat melalui SK Bupati Sumbawa. Penjabat kades tersebut adalah Kepala Seksi Pemerintahan di Kantor Camat Lantung. Setelah adanya SK ini, penjabat kades diberikan waktu selama enam bulan untuk melakukan musyawarah terkait pilkades antar waktu.

“Penjabat kepala desa sudah ditetapkan. Selama enam bulan sejak adanya SK, penjabat akan melakukan pertemuan atau musyawarah untuk Pilkades antar waktu. Nanti juga kita lihat situasi, bisa saja lebih cepat dari waktu itu,” tukasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Kades terpilih Desa Padesa Kecamatan Lantung dilaporkan atas dugaan penggunaan ijazah palsu. Ijazah tersebut digunakan sebagai persyaratan untuk mengikuti Pilkades serentak pada tahun 2018 lalu.

Atas perbuatan yang dilakukan sudah ada putusan tetap dari Pengadilan yang menyatakan kades tersebut bersalah. Sehingga ia harus menjalani hukuman. Kini untuk menjalankan tugas kades di desa setempat, sudah ditunjuk Penjabat Kades yang akan mempersiapkan pelaksanaan Pilkades antar waktu. (ind)

(Suara NTB/jun)

KAKI LIMA - Pedagang kaki lima yang menjual penganan di salah satu ruas jalan di Dompu didominasi oleh pendatang. Para pedagang ini bakal mudik H-7 lebaran ke kampung halamannya.

Disos KSB Temukan Banyak Hambatan Penyaluran BPNT Taliwang (Suara NTB) Dinas Sosial (Disos) Sumbawa Barat, masih menemukan banyak kendala dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di bulan keenam pelaksanaannya. Bahkan dari total penerima yang terdata sekitar 10.631 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ada sekitar 400 KPM yang belum bisa merasakan manfaat bantuan tersebut secara maksimal, bahkan ada juga data penerima yang tertukar dengan daerah lain.

Kepala Disos KSB, dr. H. Syaifuddin kepada Suara NTB, Jumat (24/5) tidak menampik kondisi tersebut dan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kemensos untuk menyelesaikan masalah itu.

Sehingga kedepannya tidak lagi menjadi masalah dalam penyaluran bantuan dimaksud, karena dianggap sangat bermanfaat bagi KPM. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyaluran BPNT ini lebih kepada kesalahan sistem data dari Bank penyalur, misalnya KPM mendapati saldo di kartu mereka nol rupiah pada-

hal belum dibelanjakan.

Akibat permasalahan ini, banyak penerima KPM yang belum mendapatkan haknya.

Maka dari itu, dalam menyikapinya pihak terkait tidak akan pernah bosan untuk menyurati Kemensos dan Perbankan untuk bisa menyelesaikannya.

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada penerima KPM untuk segera melapor jika ada masalah dalam penyaluran bantuan itu. Karena jika tidak ada laporan, maka proses penyalurannya dianggap tidak ada hambatan. Jika hal itu terjadi maka KPM lah

yang akan merasakan dampak karena hak yang seharusnya didapatkan setiap bulan tidak diterima.

“Kami masih menemukan masalah dalam penyaluran BPNT itu, maka dari itu setiap persoalan harus segera dilaporkan supaya segera disikapi dengan baik. Kami juga tetap akan berkordinasi dengan Kemensos untuk menyelesaikan apa yang menjadi hambatan di proses penyaluran BPNT kepada KPM,” ungkapnya.

Disebutkannya, rincian yang menjadi hambatan dalam penyaluran bantuan tersebut yak-

ni, ada sekitar 89 KPM yang tidak bisa melakukan transaksi sejak bulan November hingga saat ini (enam bulan pelaksanaan BPNT). Hal tersebut terjadi, lantaran ada kesalahan sistem di BRI pusat sebagai penyalur utama. Terhadap masalah ini, pihaknya sudah bersurat secara resmi untuk bisa diselesaikan meskipun hingga saat ini belum ada progres yang baik.

Selain masalah itu, ada sekitar 115 KPM yang menukan saldo di e-Warungnya sudah nol padahal mereka belum membelanjakan uangnya. Masalah lainnya, yakni saldo yang terpotong ada sekitar 183 KPM yang tersebar di seluruh e-Warung yang ada di wilayah setempat.

Artinya, uangnya sudah ditransfer dan sudah masuk ke rekening, tetapi ketika akan dibelanjakan ke e-Warung malah nol rupiah. Akibatnya e-Warung

tidak melayani pembelian karena akan merugi dimana uang tidak ada tetapi barang habis.

Untuk masalah kartu yang hilang, pihaknya mencatat sekitar 11 KPM. Hanya saja untuk KPM yang kartunya hilang, tidak serta merta langsung bisa dicairkan melainkan butuh proses lebih lanjut karena harus ada persetujuan terlebih dahulu. Hanya saja bagi yang belum bisa mencairkan bantuan tersebut, pihaknya menjamin tidak akan ada pemotongan sepeserpen dan tetap akan diganti jika masalahnya sudah selesai.

“Empat masalah itu banyak kita temukan dalam penyaluran BPNT. Makanya kami minta kepada pihak yang berwenang untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, dikhawatirkan akan banyak KPM yang tidak bisa mendapatkan hak mereka,” tandasnya. (ils)

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Taliwang (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Pemerintah Kabupaten 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Sumbawa Barat (KSB) saat 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 ini mulai melakukan persia123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 pan jelang pembahasan Ang123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 garan Pendapatan Belanja 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Daerah Perubahan (RAPB123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 DP) 2019. Target Pemda 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 KSB sendiri, anggaran pe123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 rubahan itu dipatok selesai 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 di bulan Juni usai lebaran.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 “Untuk anggaran perubah123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 an (APBDP) persiapannya 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 sudah mulai jalan ya. Kan kita 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 targetnya Juni harus sekesai,” 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 kata Asisten Perekonomian 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Pembangunan Sekretariat 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 (Suara NTB/bug) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Daerah (Setda) KSB, Dr. Ir. H. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 H. Amry Rakhman 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Amry Rakhman, M.Si kepada 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 wartawan, Jumat (24/5). pembahasan APBD 2020 di123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Persiapan yang dilakukan targetkan tuntas akhir Juli 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Pemda KSB itu sudah dimu- atau di awal bulan Agustus 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 lai sejak sepekan lalu. Tim mendatang.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Anggaran Pemerintah DaerDijelaskan H. Amry, pem123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 ah (TADP) telah menggelar bahasan berkelanjutan APB123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 beberapa kali rapat. Bahkan DP 2019 dan APBD 2020 itu 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Bappeda Litbang telah meng- untuk mengantisipasi masa 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 gilir seluruh Organisasi Per- transisi keanggotaan DPRD 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 angkat Daerah (OPD) untuk KSB yang akan berakhir di 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 mengkoordinasikan seluruh bulan Agustus mendatang.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 program yang akan dijalan- Sebab jika terjadi pergantian 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 kan pada semeter kedua anggota DPRD periode 2014/ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 tahun 2019 ini.

2019 ke anggota periode 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Proses penyusunan APB- 2019/2024 maka dapat di123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 DP tahun 2019 ini, dilang- pastikan proses pembahasan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 sungkan secara paralel. Se- APBD murni 2020 terancam 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 lain sudah memulai persia- molor. “Pelantikan anggota 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 pannya, di sisi lain pemerin- baru kalau tidak salah tang123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 tah juga tengah menggelar gal 18 Agustus. Dan mereka 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 agenda penyelesaian Lapo- belum bisa langsung kerja.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 ran Keterangan Pertanggun- Mereka harus buat aturan123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 gawaban (LKPJ) tahun aturannya dulu, bentuk alat 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 2018. Berikutnya pemerin- kelengkapan dulu dan lain123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 tah juga menunggu hasil fi- nya. Jadi kalau tunggu yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 nalisasi audit Badan Penga- baru dilantik APBD bisa te123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 was Keuangan (BPK). lat,” timpalnya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 “Kalau LKPJ kan kemarKarena itu lanjut dia, pen123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 in sempat ditunda karena etapan APBD murni 2020 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Pemilu. Nah sekarang baru oleh pemerintah dan DPRD 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 dilanjut lagi di dewan. Dan akan dikerja untuk diselesai123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 juga kita masih tungggu ha- kan pada masa jabatan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 sil final auditnya BPK ya,” keanggotaan yang berakhir di 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 urai H. Amry. tahun 2019 ini. “Kalau pun 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Penyelesaian pembahasan misalnya akhirnya lewat dari 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 APBDP yang ditargetkan pe- waktu pelantikan anggota 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 merintah KSB harus selsai di baru yang penting sudah dim123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 bulan Juni usai lebaran nanti ulai oleh anggota lama seh123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 bukan tanpa alasan. Bahkan ingga bisa sambil jalan. Beda 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 tahun 2019 ini agenda pem- kemudian kalau nunggu se123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 bahasan keuangan daerah lesai semua urusan dewan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 akan digelar marathon mulai dulu pasti kita akan telat teta123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 dari APBDP 2019 hingga pkan anggaran tahun depan,” 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 APBD 2020. Di mana untuk imbuhnya. (bug) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212

Vaksinasi Rabies Tetap Jalan KSB Siapkan di Sumbawa Pembahasan APBDP

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Peternakan dan Kesehatan (Disnakeswan) Sumbawa tetap mewaspadai rabies. Mengingat penyakit rabies ini barus bisa bebas dalam waktu lima tahun. Sosialisasi dan vaksinasi rabies pun jalan terus.

Sebagaimana disampaikan Kepala Disnakeswan Sumbawa, Ir. Syirajuddin, vaksin harus tetap tersedia. Apalagi rabies ini sudah lintas Kabupaten di Pulau Sumbawa. Sehingga tiga kegiatan, sosialisasi, vaksinasi dan eliminasi harus tetap masif dilakukan. Dengan harapan dalam lima tahun Sumbawa

bisa kembali bebas rabies.

“Tetap selalu waspada.

Provinsi juga harus masif masif sosialisasi dan vaksinasi di pulau Sumbawa, karena sudah lintas Kabupaten,” terangnya.

Dalam waktu lima tahun kedepan, sosialisasi, vaksinasi dan elimnasi harus terus dilakukan. Stok 20 ribu vaksin saat status KLB di Sumbawa terus dilakukan vaksinasi. Setiap ada gigitan, harus ada tindakan, ke anjingnya maupun ke korban gigitannya. Makanya, VAR harus tetap tersedia di Puskesmas dan vaksin rabies untuk hewan harus ada di UPT dan Puskeswan Disnakeswan. (arn)

(Suara NTB/arn)

Syirajuddin

Minim Anggaran, Pengembangan TPS3R Jalan di Tempat Taliwang (Suara NTB)Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengaku masih sangat kesulitan untuk mengembangkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang ada di wilayah setempat. Hal itu terjadi, pasalnya dukungan anggaran untuk pengambangannya masih belum tersedia baik itu untuk penambahan fasilitas pendukung maupun sarana lainnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melalui Kabid Kebersihan Dedi Damhudi SP., M. Si kepada Suara NTB, Jumat (24/5) tidak menampik masih minimnya dukungan anggaran untuk proyek tersebut. Padahal asas manfaat dari keberadaan TPS3R sudah sangat banyak seperti pembuatan pupuk organik maupun dan juga menekan terjadinya pembuangan sampah langsung ke TPA karena kondisi TPA sudah semakin kritis.

Keinginan untuk bisa melakukan pengembangan terhadap TPS3R sehingga tidak hanya untuk mengakomodasi sampah di kelurahan dalam saja sebenarnya sudah sering disuarakan. Hanya saja sampai saat ini baru sekedar pemberian demplot untuk mengakomo-

dasi pupuk organik yang dihasilkan sekaligus membuat agro wisata di sekitar TPS3R. Sementara untuk sarana pengangkutan sampah dan pemilahannya masih belum tersedia, karena anggarannya sangat terbatas. Meski demikian, pihaknya tetap akan berupaya maksimal supaya di APBD-P mendatang anggarannya bisa disiapkan.

Sehingga asas manfaatnya bisa dirasakan maksimal oleh masyarakat dan kuantitas sampah yang terbuang juga bisa semakin ditekan.

“Sebenarnya manfaat TPS3R ini sangat besar dalam pengelolahan sampah yang ada di masyarakat. Tetapi karena skalanya masih sangat kecil hanya di kelurahan Dalam saja, maka hasil yang didapatkan belum maksimal,” ungkapnya.

Dikatakannya, upaya untuk penambahan sarana untuk TPS3R ini juga tidak hanya disuarakan ke Pemerintah tetapi juga ke pihak P3E juga sudah.

Bahkan Pusat Pengendaliam Pembangunan Ecoregion (P3E) sudah memberikan lampu hijau supaya sarana yang dibutuhkan segera diusulkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Tentu hal tersebut baru sebatas usulan saja, sementara

untuk realisasinya sampai dengan saat ini belum ada informasi yang baru. Hanya saja pihaknya sangat berharap supaya P3E juga ikut ambil bagian dalam melengkapi sarana yang dibutuhkan oleh TPS3R KSB ini. Karena jika hanya mengandalkan anggaran daerah yang sifatnya sangat terbatas diyakini tidak akan memberikan hasil yang maksimal.

Maka dari itu dalam waktu dekat ini, pihaknya berencana untuk membuat proposal usulan kebutuhan bagi TPS3R dengan harapan bisa segera direspon oleh Kementerian terkait. Jika sarananya sudah dilengkapi, maka keberadaan sarana ini juga akan bisa lebih berani untuk mengambil sampah-sampah dari luar Kelurahan Dalam agar bisa dilakukan pengolahan.

Jika pola demikian bisa dilakukan dengan baik, pihaknya yakin persoalan sampah di KSB akan mampu ditekan dengan baik.

“Kami akan segera usulkan ke Kementerian LHK untuk bisa dibantu dalam pemenuhan sarana penanganan sampah di TPS3R dan mudah-mudahan bisa disetujui. Jika sarananya sudah lengkap, kami sangat yakin sampah yang tidak terurus bisa tertangani secara maksimal di KSB,” pungkasnya. (ils)

SUARA NTB Sabtu, 25 Mei 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

(Suara NTB/ula)

Sekda Jamin Realisasi DAK Fisik Tuntas Sebelum Tenggat Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Dompu meyakini serapan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahap awal tahun 2019 diyakini tuntas sebelum batas waktu ditentukan. Ancaman penarikan anggaran DAK fisik tidak akan dialami Pemda Dompu.

Terlebih saat ini proyek – proyek tersebut dalam proses tender.

Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, MSI kepada Suara NTB di kantornya, Jumat (24/5/2019) kemarin meyakini Pemda Dompu tidak H. Agus Bukhari akan kena sanksi tidak dicairkannya anggaran DAK fisik tahun 2019 walaupun hingga saat ini realisasi anggarannya masih 0 persen. Mengingat batas pencairan tahap awal hingga 22 Juli 2019 mendatang dan proyek – proyek tersebut memasuki tahapan lelang di ULP. “Memang kita ndak ingin menyelesaikan di injury time.

Kita ingin grafik anggaran itu tidak terfokus di Oktober, November, Desember. Tapi kita ingin bertahap dan berjenjang sepanjang tahun,” katanya.

Ia pun mendorong ULP untuk mempercepat proses tender paket proyek yang ada. Karena laporannya, masing – masing OPD sudah menyampaikan ke ULP untuk proses tender. Focus group discussion (FGD) yang dilaksanakan bersama Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan NTB beberapa waktu lalu juga menyelesaikan beberapa kendala selama ini.

Kepala BPKAD Dompu, Drs H Muhibuddin, MSI mengatakan, syarat pencairan tahap awal yang disyaratkan hanya paket proyek tersebut harus sudah dikontrakkan dengan pihak ketiga. Sementara beberapa paket tersebut sedang dalam penyelesaian proses tender. “Dalam waktu dekat, akan diselesaikan semua,” ungkapnya.

DAK fisik untuk Kabupaten Dompu tahun 2019, kata H Muhibuddin sekitar Rp194,820 M. Pemerintah menargetkan agar Pemda mempercepat proses pencairan anggaran ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Sehingga paling tidak, 22 Juli 2019 sudah dicairkan anggaran tahap awal dengan syarat tandatangan kontrak proyek dengan pihak ketiga.

Terkait Dana Desa (DD) yang hingga saat ini banyak Desa yang belum mencairkan untuk tahap awal, dikatakan Muhibuddin, menjadi kewenangan DPMPD. Pihaknya sudah memproses untuk tahap awal sudah 100 persen. Karena ketentuannya, maksimal 7 hari pasca ditransfernya anggaran tersebut ke kas daerah harus dicairkan. “Untuk tahap awal sudah 100 persen.

Tahap kedua juga sudah banyak,” ung-kapnya. (ula)

Rp33 Miliar Mengendap, 168 Desa Belum Terima DD Tahap I Bima (Suara NTB) – Penyerapan Dana Desa (DD) tahap pertama tahun 2019 sebesar 20 persen di Kabupaten Bima masih jauh dari harapan. Sampai saat ini, baru 23 dari 191 Desa yang disalurkan. Sementara 168 Desa belum sama sekali.

Hal itu berdasarkan data pada Aplikasi Online Monitoring SPAN (OMSPAN), aplikasi khusus yang digunakan untuk monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan menyajikan laporan sesuai kebutuhan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bima, tertanggal 20 Mei 2019.

Total DD tahap pertama yang ditransfer Pemerintah Pusat melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebanyak Rp37.123.747.800 diperuntukkan bagi 191 Desa di Kabupaten Bima.

Namun, hingga saat ini penyerapannya atau yang telah disalurkan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) baru sebanyak Rp4.104.300.510 atau 11,06 persen, sehingga yang tersisa dan mengendap di RKUD masih Rp33.019.447.290.

Kepala KPPN Bima, Saprudin mengatakan, seharusnya DD tahap pertama telah disalurkan ke Desa sejak tujuh hari setelah dana ditransfer oleh Pemerintah Pusat. Namun kemungkinan Pemerintah Daerah memiliki alasan sehingga penyalurannya diluar jadwal.

“Semestinya tujuh hari DD disalurkan sudah mulai terserap semua. Tapi mungkin Pemerintah Daerah ada pertimbangan lain,” katanya belum lama ini.

Menurutnya alasan atau menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah menyalurkan DD tahap pertama diluar jadwal tersebut, kemungkinan ada pertanggungjawaban Pemerintah Desa yang belum terpenuhi sebagai syarat pencairan. “Misalnya persyaratan Perdes APBDes yang belum diselesaikan,” katanya.

Saprudin menambahkan, DD tahap pertama yang sudah dikirim ke RKUD dan belum terserap tersebut, tidak bisa ditarik kembali oleh pihaknya, lantaran tidak memiliki kewenangan. “Tugas kita hanya menyalurkan dan memastikan DD masuk ke RKUD,” pungkasnya. (uki)

DPPKB Belum Berani Bongkar Segel Gudang Alokon Dompu (Suara NTB) – Penyegelan gudang penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) milik Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Dompu, masih berlangsung. DPPKB belum berani membongkarnya dengan alasan tak mengetahui sejauh mana proses penyelesaian piutang dari dua pihak, yakni kontraktor proyek dan rekanan penyedia barang dan jasa konstruksi baja ringan.

Kadis PPKB setempat, Gatot Gunawan, Skm, MPPM dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (24/5) mengaku, sudah beberapa kali menghubungi dua pihak yang tengah bermasalah itu untuk mempertanyakan perkembangan kasusnya. Tetapi sampai saat ini tak pernah ada jawaban. Bahkan mereka tidak pernah lagi mendatangi kantornya.

“Sampai sekarang kan saya belum ketemu, saya kontak tidak pernah bisa. Begitu juga dengan pemborong yang punya barang itu tidak ada kabar,” ungkapnya.

Dengan dasar itu, terang dia, DPPKB sebetulnya bisa mengambil langkah tegas untuk membuka segel gudang Alokon tersebut. Namun, karena tak ingin muncul persoalan di kemudian hari memaksanya harus mengikuti alur dua pihak yang bermasalah itu.

Meski begitu, penyegelan tersebut sudah tidak lagi berdampak signifikan bagi terhambatnya pelayanan warga di delapan kecamatan. Sebab pihaknya masih bisa memanfaatkan pintu belakang untuk mengambil kebutuhan alat dan obat-obatan.

“Mereka memang sudah dua kali kita fasilitasi untuk menyelesaikan masalah piutang itu, cuma sampai sekarang belum juga ada kejelasan. Kita pelan-pelan saja ikuti prosesnya seperti apa,” tandasnya.

Informasi yang dihimpun Suara NTB sebelumnya, penyegalan gudang Alokon dilakukan rekanan penyedia kontruksi baja ringan karena kontraktor proyek atas nama Erwin belum membayar bahan yang dipakai. Termasuk upah pemasangan. Upaya penyelesaian dengan menempuh jalu kekeluargaan sudah dilakukan, bahkan terakhir kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan masalahnya 17 April kemarin. Dibarengi dengan pembukaan segel Gudang Alokon. Namun, rupanya sampai saat ini penyegelan justru masih berlangsung. Pun DPPKB tak mengetahui sejauh mana proses penyelasaian oleh kedua pihak, meski beberapa ruang kerja pegawainya harus jadi korban penyegelan. (jun)

DITANAM - Jagung HJ 21 yang ditanam petani di Desa Mumbu Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.

(Suara NTB/ist)

Penyidik Cecar Sekda Kota Bima Puluhan Pertanyaan Kota Bima (Suara NTB) – Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mapolres Bima Kota mencecar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Drs. Muhktar Landa MH dengan puluhan pertanyaan dalam pemeriksaan di Mapolres setempat, Kamis (24/5).

Pemeriksaan Sekda tersebut terkait kasus temuan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) di Bappeda dan Litbang Kota Bima tahun 2018 lalu mencapai Rp5 mililar yang saat ini diselidiki Mapolres setempat.

Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Hilmi M. Prayugo, S.IK, mengungkapkan Sekda diperiksa selama

tiga jam. Puluhan pertanyaan diberikan berkaitan temuan di Bappeda dan Litbang Kota Bima tahun 2018. “Proses pemeriksaan dimulai pukul 10.00 wita hingga pukul 13.00 wita,” katanya, Jumat (24/5).

Hilmi mengatakan puluhan pertanyaan yang dilayangkan itu berkaitan dengan temuan Bappeda dan Litbang. Terma-

suk juga progres pengembalian kerugian negara oleh Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

“Secara menyeluruh tidak ada hal baru yang kita peroleh penyidik dalam pemeriksaan Sekda kemarin,” katanya.

Akan tetapi lanjutnya, dari total Rp5 miliar lebih yang menjadi temuan BPKP tersebut,

kerugian negara disebutkan hanya berkisar mencapai Rp1,1 miliar.

Termasuk juga temuan administrasi. ”Dan dua item ini juga yang menjadi pertanyaan penyidik kemarin,” ujarnya.

Selain itu dalam proses pemeriksaan perdana terhadap Sekda tersebut tambah Hilmi, juga terungkap jumlah pengembalian kerugian negara di tingkat TPTGR bertambah Rp25 juta. “Jumlah pengembalian ini kurun waktu selama Januari hingga Mei Hilmi M. Prayugo ini,”pungkasnya. (uki) (Suara NTB/uki)

Safari Ramadhan di Kota Bima, Gubernur Ajak Bangun Sinergi

M. Isa Ansyori

Jaksa Masih Dalami Penyimpangan DD/ ADD Desa Jala Dompu (Suara NTB) – Kasus dugaan penyimpangan DD/ADD Desa Jala di Kecamatan Pajo terus bergulir.

Setelah belasan saksi diperiksa terkait pembelian tanah kuburan, giliran delapan penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) diklarifikasi. Indikasi penyimpangan memang ada. Tetapi, belum berani dipastikan besarannya.

Kasi Pidsus Kejari Dompu, M. Isa Ansyori, SH, kepada Suara NTB, Jumat (24/5) kemarin membenarkan telah diperiksanya delapan penerima bantuan RTLH itu di kantor camat setempat pekan lalu.

Hasilnya, tak sesuai dengan dugaan penyimpangan dalam Laporan Pengaduan (Lapdu) awal sekelompok masyarakat.

“Cuma sekarang masih kita dalami lagi. Perbedaan memang ada sedikit di bahan bangunan saja. Tapi dalam pembangunannya itu saling melengkapi dia. Misalnya di RAB kebutuhan batako 500 biji di lapangan 600 biji. Semen enam zak dikurangi empat zak jadi saling tutup,” jelasnya.

Diakui, pada item bantuan RTLH tersebut temuannya memang tak seberapa. Namun pi-

haknya masih akan terus mendalaminya dengan menghadirkan penerima bantuan serupa lainnya. Termasuk berkoordinasi dengan BPN untuk proses pengukuran tanah kuburan yang awalnya milik desa, namun justru dibeli kembali oleh Pemdes dengan anggaran DD/ ADD tahun 2018.

Kuat dugaan, lanjut M. Isa Ansyori, pada item inilah penyimpangan keuangan negara hingga ratusan juta tersebut dilakukan oknum kades. “Paling di tanah itu penyimpangannya yang cukup besar kalau memang benar dilakukan,” ujarnya.

Pengukuran sekaligus meminta keterangan pemilik awal tanah kuburan akan dilakukan Juni mendatang. Termasuk rencananya memanggil oknum Kades Jala sebagai terlapor.

Saat ini oknum tersebut tak kunjung diperiksa lantaran penyidik kejaksaan selama ini terkendala ketarangan saksisaksi, baik dari peneriman bantuan RTLH maupun pembelian tanah kuburan.

“Setelah proses pengukuran dan pemeriksaan pemilik tanah nantinya, baru kemungkinan bisa kami panggil kades,” pungkasnya. (jun)

Kota Bima (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc, bersama rombongan Pemerintah Propinsi (Pemprov) NTB melakukan Safari Ramadhan 1440 Hijriah di Kota Bima, yang dipusatkan di Masjid Baitul Hamid, Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba, Kamis (23/5) malam.

Pada kesempatan itu, Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul ini mengatakan, momentum Safari Ramadhan tidak hanya dijadikan acara ceremonial. Namun sebagai wadah untuk mempererat dan memperkuat tali silaturahmi.

“Momentum ini juga bisa dijadikan Sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kota Bima,” katanya.

Sinergi antara Pemprov dan Kota Bima diharapkan bisa terus direkatkan dan ditingkatkan.

Doktor Zul menginginkan sejumlah persoalan dan masalah yang ada, bisa dibicarakan, dicarikan solusinya serta dikerjakan ber-

sama-sama.

Tidak hanya bicara soal sinergi, Doktor Zul juga menyinggung pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 kemarin. Kata dia, Pilpres dan Pileg yang dilaksanakan bersamaan tersebut cukup menguras waktu dan tenaga. “Alhamdullilah pelaksanaan Pemilu 2019 bisa dilewati dengan baik dan berjalan sesuai ketentuan,” katanya.

Ia menilai pasca pelaksanaan Pemilu 2019 kondisi daerah di NTB sampai saat ini cukup aman dan berlangsung kondusif. Hal tersebut menandakan masyarakat NTB telah dewasa dalam berdemokrasi.

“Untuk itu saya mengajak masyarakat Kota Bima khususnya NTB untuk berbenah diri pasca pemilu. Menghilangkan perbedaan-perbedaan,” ajaknya.

Gubernur menegaskan akan bertekad untuk terus memberikan yang terbaik bagi seluruh warga NTB. Tetap berikhtiar membangun NTB.

Bukan hanya sekedar wacana, namun merupakan bukti nyata. “Silaturahmi pada malam ini merupakan salahsatu impelementasi dari janji kami,” katanya.

Sementara Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE mengakui kehadiran Gubernur NTB menjadi ajang yang sangat tepat untuk bersilahturahmi, sekaligus wadah menyampaikan informasi pembangunan dan aspirasi masyarakat Kota Bima.

“Terima kasih atas kunjungan serta berbagai dukungan Pemprov NTB terhadap program pembangunan di Kota Bima,” kata Lutfi.

Di akhir acara, Gubernur didampingi Walikota Bima, dan Sekda Kota Bima, Drs. Muhktar Landa MH, memberikan bantuan berupa bantuan perlengkapan dana pembangunan untuk masjid, perlengkapan ibadah, bantuan Kube, serta sembako untuk masyarakat Kota Bima. (uki)

(Suara NTB/Uki)

SAFARI RAMADHAN - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah menyerahkan bantuan kepada masyarakat Kota Bima saat menggelar Safari Ramadhan di Masjid Baitul Hamid, Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba, Kamis (23/5) malam.

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 25 Mei 2019

Halaman 8

Penetapan Ditunda

Sembilan Peserta Pemilu dari NTB Layangkan Gugatan PHPU ke MK (Suara NTB/ist_Penrem)

Karya bhakti TNI di Kota Bima dihadiri Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Danrem 162/WB Kol CZI Ahmad Rizal Ramadhani.

Gubernur NTB dan Danrem 162/WB Karya Bakti di Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) Dalam meningkatkan kenyamanan melaksanakan puasa di bulan Ramadhan, Kodim 1608/Bima menyelenggarakan karya bhakti. Kegiatan di dua lokasi, Masjid Al Istiqomah dan Taman Pendidikan Alquran (TPQ) Abu Bakar Ashidiq Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima, Jumat (24/5).

Karya bhakti yang dihadiri Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc., Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., Dandim 1608/Bima Letkol Inf Bambang Kurnia Eka Putra, Lurah Penatoi, beberapa tokoh agama setempat Ustadz Muhammaad Zaedon, Ustaz Gunawan dan Ustaz Lahmudin.

Menurut Danrem 162/WB, kegiatan tersebut dilakukan selain dalam rangka menjaga agar hati tetap bersih selama melaksanakan ibadah puasa, juga tidak kalah pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sehingga tepat sebuah hadis mengatakan kebersihan sebagian dari iman.

Selain itu, sambung Danrem, juga untuk menjalin silaturahmi dengan warga Penatoi dengan harapan terjalin komunikasi yang aktif dan harmonis antara anggota TNI khususnya Kodim dengan masyarakat binaannya. “Ini dilakukan untuk menjalin kebersamaan dan silaturrahmi dengan saudara-saudara kita di Penatoi,” ujar Danrem.

Danrem berharap semoga kegiatan-kegiatan seperti ini tidak hanya dilakukan pada saat bulan ramadhan, namun juga harus dilakukan kapanpun sehingga lingkungan terlihat tetap bersih, asri dan nyaman, dan memberikan manfaat positif bagi lingkungan sekitar. (ars/*)

Mataram (Suara NTB) Sampai batas waktu pendaftaran gugatan sangketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) Jumat (24/5) dini hari kemarin, ada sembilan gugatan yang masuk dari Provinsi NTB. Terdiri dari delapan gugatan partai politik dan satu gugatan dari DPD. Pantauan Suara NTB di laman biro hukum KPU RI memperlihatkan bahwa delapan partai politik telah resmi mendaftarkan gugatan PHPU ke MK, dan satu gugatan dari calon DPD, sehingga total ada sembilan peserta pemilu dari NTB resmi menggugat di MK. Partai pertama yang terlihat mendaftarkan gugatannya pada hari Kamis (23/5) yakni partai Nasdem dengan nomor registrasi APPP :61-05-18/AP3-DPRDPRD/PAN.MK/2019. Kedua PBB, dengan nomor APPP :1901-18/AP3-DPR-DPRD/ PAN.MK/2019. Ketiga Partai Golkar dengan nomor perkara,

APPP : 214-04-18/AP3-DPRDPRD/PAN.MK/2019. Keempat Partai Gerindra dengan nomor perkara, APPP : 109-02-18/AP3DPR-DPRD/PAN.MK/2019.

Gugatan PHPU kelima datang dari Partai Hanura dengan nomor registrasi APPP :179-1319/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/ 2019. Gugatan keenam dari PDIP, dengan nomor APPP:, 101-03-18/ AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019.

Gugatan ke tujuh diajukan oleh caleg PPP atas nama Sofyan Hakim dari dapil II DPRD Kabupeten Lombok Timur dengan nomor perkara, APPP :53-10-18/ AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019.

Dan gugatan kedelapan yang di-

masukan pada hari Jumat dini hari data dari Partai Berkarya dengan nomor registrasi, APPP : 228-07-18/AP3-DPR-DPRD/ PAN.MK/2019.

Selain dari partai politik, gugatan PHPU juga dilayangkan oleh satu orang calon anggota.

DPD RI dari dapil NTB, atas nama Faoruk Muhammat, dengan nomor gugatan APPP : 0218/AP3-DPD.PAN.MK/2019.

Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi terkait gugatan PHPU tersebut membenarkan bahwa pihaknya menerima informasi bahwa ada sembilan gugatan PHPU yang masuk dari NTB yakni delapan

partai politik dan satu dari calon anggota DPD RI. “Ya benar, ada (Gugatan PHPU) dari NTB. Untuk cek lebih lanjut PHPU di MK bisa dicek dilaman biro hukum KPU. Dari DPD ada pak Faoruk Muhammad yang menggugat,” katanya kepada Suara NTB, Jumat (24/5) kemarin.

Dengan adanya gugatan PHPU tersebut, maka otomatis untuk penetapan alokasi kursi bagi partai politik dan penetapan caleg terpilih dan anggota DPD terpilih harus ditunda sampai menunggu perkara gugatan PHPU di MK selesai.

Ia menjelaskan bahwa sesuai dengan pedoman Undang-Undang Pemilu dan PKPU yang menyebutkan bahwa caleg terpilih ditetapkan sesudah dinyatakan tidak ada aduan gugatan perselisihan hasil Pemilu ke MK. “Jika ada gugatan ke MK, maka penetapan caleg akan di-

tunda hingga ada keputusan MK atas gugatan PHP dari peserta pemilu,” jelasnya.

Ditegaskan Suhardi, pihaknya pun siap untuk melayani gugatan dari peserta pemilu tersebut di MK terkait dengan PHPU tersebut. Untuk menyikapi gugatan tersebut, pihaknya terlebih dahulu akan menggelar rapat terbatas dengan anggota komisioner KPU NTB lainya. “Ya intinya kita siap bersidang di MK untuk menjawab gugatan tersebut,” pungkasnya.

Diketahui pokok perkara gugatan PHPU yang masuk dari NTB tersebut belum diketahui pokok persoalan yang digugat. Namun demikin untuk calon anggota DPD, Faoruk Muhammad beberapa waktu lalu telah mengancam akan melayangkan Gugatan ke MK atas dugaan manupulasi yang dilakukan oleh sejumlah calon anggota DPD lainnya. (ndi)

PKS Belum Putuskan Nama Wakil Ketua DPRD NTB Mataram (Suara NTB) Nama caleg petahana terpilih di Pemilu 2019 dari PKS, Yek Agil tampil sebagai kandidat yang disebutsebut akan diutus partainya untuk duduk di kursi jajaran pimpinan DPRD NTB periode 2019-2024 mendatang. Yek Agil diproyeksikan akan menggantikan posisi Ketua DPW PKS NTB, Abdul Hadi yang saat ini duduk sebagai Wakil Ketua DPRD NTB. Yek Agil merupakan caleg pertahana PKS yang dipastikan terpilih kembali di periode berikutnya setelah ia mengantongi perolehan suara tertinggi di internal partainya. Ia merupakan caleg dari dapil VII Kabupeten Lombok Tengah bagian utara. Saat ini Yek Agil duduk sebagai unsur pimpinan di Komisi II. Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi yang dikonfirmasi terkait hal tersebut membantah bahwa partainya telah memutuskan nama Yek Agil sebagai utusan PKS untuk duduk di kursi Wakil Ketua DPRD NTB periode 2019-2024. Disampaikan Abdul Hadi bahwa partainya belum memutuskan siapa yang bakal diutusnya sebagi pimpinan DPRD NTB. “Belum, nanti yang berhak memutuskan itu DPP, bukan kami di daerah,” ujarnya.

Dia juga menegaskan terkait dirinya yang disebutsebut selaku Ketua DPW PKS NTB, akan otomatis duduk kembali sebagai Wakil Ketua DPRD NTB. Ia menegaskan bahwa tidak ada jaminan yang sekarang menjadi wakil ketua di DPRD NTB akan kembali menduduki posisi yang sama. Meskipun dirinya adalah Ketua DPW PKS NTB. “Jadi dari tujuh calon legislatif asal PKS yang lolos ke DPRD NTB semua memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk duduk sebagai wakil ketua,” kata Abdul Hadi yang juga kembali lolos ke DPRD NTB mewakili daerah pemilihan NTB 3 meliputi Lombok Timur bagian Utara.

Wakil Ketua DPRD NTB ini, menyampaikan dalam menentukan komposisi pimpinan, DPP PKS sudah memiliki standar tersendiri, di antaranya kapabilitas, kapasitas, dan integritas. “Inilah yang menjadi pedoman partai untuk menentukan siapa kira-kira yang tepat sebagai wakil ketua di DPRD NTB, “ katanya.

Abdul Hadi berharap siapapun nanti yang dipilih oleh DPP PKS bisa diterima oleh semua anggota atau kader.

Karena kalau tidak diterima bisa memimbulkan resistensi di DPRD NTB. “Karena ini bagian dari parpol, siapapun yang tampil nanti bisa membawa DPRD melakukan percepatan pembangunan di NTB khususnya dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD,” katanya.

Pada Pemilu 2014 lalu jumlah kursi PKS di DPRD NTB sebanyak enam kursi. Kini di Pemilu 2019 jumlah kursi PKS bertambah satu kursi menjadi tujuh kursi.

Dengan tujuh kursi tersebut PKS memastikan dirinya kembali mempertahankan kursi wakil Ketua DPRD NTB bersama Partai Golkar dengan 10 kursi, Gerindra 9 kursi dan PPP dengan 7 kursi. Hanya Partai Demokrat yang terlempar dari kursi pimpinan setelah ia disalip oleh PPP. (ndi)

Abdul Hadi

(Suara NTB/why)

TEMBAK - Tersangka Rudi Jumat (24/5) merintih kesakitan akibat luka tembak di kakinya. Polres Mataram menangkap Rudi atas dugaan pencurian di enam tempat berbeda dengan total kerugian mencapai Rp170 juta.

Gondol Rp170 Juta

Perampok Spesialis Brankas Ditembak Mataram (Suara NTB) – Tersangka Rudi Hartono (23) sudah malang melintang membobol brankas atau rumah. Mulai dari brankas Kantor Lembaga Amil Zakat-DASI NTB, SDN 1 Cakranegara, toko pakaian distro, ruko, sampai rumah dinas pegawai Bank BTN. Aksi Rudi akhirnya kandas dengan timah panas.

Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam menjelaskan Rudi sudah hampir setengah tahun belakangan ini beraksi dan menjadi buruan polisi. Tidak seorang diri. Melainkan bersama tiga kawannya yang masih buron sampai kini. “Dia ini salah satu otak pelakunya. Dia beraksi bersama tiga orang lainnya yakni NZ, GR, dan OP,” ucapnya

dikonfirmasi Jumat (24/5).

Sekurang-kurangnya, imbuh Alam, Rudi beraksi di enam tempat berbeda. Rudi pertama mencatatkan diri dalam daftar buronan polisi sejak membobol Kantor LAZDASI NTB. Aksinya di Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Mataram itu terjadi pada 11 Desember 2018 lalu.

Kasus dilaporkan ke Polsek Pagutan. Di sana, Rudi sukses membawa kabur yang tunai Rp83 juta, BPKB mobil dan motor, sertifikat rumah, kamera, dan laptop. Kerugiannya sampai Rp100 juta.

Operasi kedua kalinya, Rudi bersama OP dan GR masuk ke ruangan SD 1

Cakranegara di Jeruk Manis, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara pada (6/2). Mereka membobol brankas yang berisi uang tunai Rp16 juta, sambil memboyong satu unit laptop. Sekolah rugi Rp26 juta.

Rudi belum kapok. Aksi ketiganya yakni pada (13/2) lalu di Pajang Barat, Pejanggik, Kecamatan Mataram. Rudi bersama GR membobol ruko.

Mereka menggondol 60 potong kaos polos, 27 kemeja, 24 celana panjang, 24 celana pendek, 12 jaket, dan alat elektronik.

Korban merugi Rp25 juta.

Rudi kemudian beralih ke rumah dinas Bank BTN (14/ 4) di Kelurahan Mataram Timur, Mataram. Barang yang

diambil, yakni laptop, jam tangan, hardisk, jaket kulit, dan tas punggung. Korbannya rugi Rp14 juta.

Kasus terkini yang membuat Rudi tertangkap yakni pencurian beruntun pada Kamis (23/5) petang lalu. Pertama di rumah di Lingkungan Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur. Rudi menggarong tiga laptop, kamera digital, gawai, senapan angin, parfum, dan uang tunai Rp500 ribu. “Aksinya ini terekam CCTV. Dia mau buka brankas tapi tidak bisa. Akhirnya kabur,” beber Kapolres.

Bukannya lari pulang, Rudi masih mampir lagi ke Distro ROTFL di Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram malam

tersebut. Pintu harmonika ruko distro berhasil dijebol. Rudi mengambil 12 potong kaos, tujuh celana pendek, dan printer yang semuanya senilai Rp5 juta.

Alam membeberkan Rudi berhasil ditangkap di kos-kosan di Lingkungan Asak, Kelurahan Pagutan, Mataram.

Rudi yang kepergok tempat persembunyiannya mengayunkan celurit. Polisi membalas dengan tembakan di betis kanannya. Pelaku ini sudah tiga kali menjadi residivis.

Rudi juga diduga beraksi di tiga TKP lain. “Uang hasil pencurian dipakai membeli sepeda motor, foya-foya, pesta narkoba, dan membelikan pacarnya barang-barang,” tutup Alam. (why)

Gagal Nyaleg, Subuhunnuri Lirik Muhir Tak Gentar Kasasi Jaksa Pilkada Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Gagal menembus perlemen Senayan pada Pemilu 2019 ini, politikus PAN NTB, Subuhunnuri langsung menatap kontestasi Pilkada Kota Mataram tahun 2020 mendatang. Ia bakal ikut meramaikan bursa pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Mataram.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Subuhnuri mengaku jika dirinya saat ini dirinya banyak menerima aspirasi dan harapan dari masyarakat di kota Mataram, agar dirinya tampil dan maju bertarung di Pilkada kota Mataram.

“Karena saya adalah putra asli Mataram, jadi banyak aspirasi dari masyarakat meminta saya maju di Pilkada kota Mataram,” katanya, Jumat (24/5) kemarin.

Dia menegaskan, sebagai putra asli Mataram, dirinya tentu tidak akan mengabaikan berbagai aspirasi dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat di Kota Mataram meminta dirinya tampil maju di Pilwakot 2020 mendatang.

Sebagai petarung, Subuhnuri memastikan siap maju berkompetisi di Pilwakot 2020, Jika memang aspirasi dan harapan, serta dorongan kuat diterima dari masyarakat di kota Mataram agar tampil di Pilkada.

“Karena saya tipe petarung. Jika itu aspirasi masyarakat, saya siap maju di Pilkada kota Mataram,” ucap Subuhunnuri yang namanya juga sempat melambung dalam bursa pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2018 lalu itu.

Namun demikian, dia mengatakan, dirinya hanya akan maju di Pilwakot,

Jika tampil sebagai calon Walikota.

Dirinya tidak akan bersedia maju sebagai calon Wakil Walikota. Walau begitu, Ia memastikan hanya bersedia sebagai calon Wakil Walikota, Jika mendampingi calon petahana, H. Mohan Roliskana.

Ia mengatakan, Jika dirinya tidak mendampingi Mohan Roliskana di Pilwakot, dirinya memastikan hanya bersedia tampil sebagai calon Walikota dan bukan calon wakil Walikota. “Hanya dengan Mohan, saya bersedia jadi calon wakil Walikota,” tegasnya.

Menurutnya, di Pilwakot 2020 semua kandidat memiliki kans dan peluang untuk bisa memenangkan kontestasi di Pilwakot. Termasuk dirinya, Jika maju di Pilkada kota Mataram.

Baginya, dengan tidak maju kembali Ahyar Abduh di Pilkada Kota Mataram 2020, relatif pertarungan di antara kandidat di Pilwakot sepadan dan berimbang. Sehingga siapapun maju di Pilwakot memiliki peluang dan kesempatan maju untuk memenangkan kontestasi di Pilkada kota Mataram yang sama. “Saya pun jika maju di Pilwakot, Punya kans besar juga untuk menang,” tandasnya.

Terkait dirinya apakah akan maju di Pilkada kota Mataram melalui jalur Parpol atau jalur independen? Menurutnya, dua jalur tersebut sangat berpotensi untuk bisa digunakan dirinya maju di Pilwakot.

Namun, sebagai kader parpol tentu dirinya akan terlebih dahulu memprioritaskan jalur parpol sebagai kendaraan untuk maju. Dengan tidak menutup kemungkinan juga dirinya akan menempuh jalur independen. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram mengirim salinan vonis banding terdakwa H Muhir.

Salinan dikirim ke jaksa penuntut umum yang sudah resmi menyatakan kasasi, serta ke penasihat hukum terdakwa. Perkara anggota DPRD Kota Mataram yang dihukum hakim banding selama empat tahun penjara ini bakal dibawa ke Mahkamah Agung RI. “Salinan putusannya sudah kita terima dari Pengadilan Tinggi (NTB), sudah kita teruskan ke jaksa dan penasihat hukum,” ucap Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Fathurrauzi dikonfirmasi kemarin.

Dia menambahkan, PN Tipikor sudah mengaktakan pernyataan kasasi jaksa penuntut umum. Akta pernyataan kasasi itu menandakan sisa waktu penyusunan memori kasasi bagi pemohon kasasi. “Dalam kasus ini jaksa sudah menyatakan kasasi.

Masih ada waktu bagi jaksa untuk menyusun berkas memori kasasi,” ujar pria yang akrab disapa Ojik ini.

“Dari pihak terdakwa juga sudah datang mengambil salinannya, mereka juga masih punya waktu untuk menyusun kontra memori kasasi,” imbuhnya. Penasihat hukum Muhir, Burhanudin dihubungi kemarin mengaku sudah menerima salinan putusan tersebut. Dia masih menelaah pertimbangan hakim banding yang menghukum kliennya lebih berat.

Fakta persidangan juga banyak dimaknai berbeda. Burhan menyebut, uang tunai yang disebut sebagai duit jatah proyek itu tidak berada pada penguasaan Muhir. Kliennya pun me-

nolak. “Tetapi itu sudah keburu OTT,” ujarnya. Burhan pun menyinggung soal uang tunai Rp30 juta tersebut yang sama sekali tidak pernah dinikmati kliennya. “Kalau dia habiskan uang itu ya memungkinkan lah dia dipidana hukuman berat,” ujarnya.

Sementara Kepala Kejari Mataram Dr Ketut Sumedana sebelumnya menyebut bahwa permohonan kasasi atas kasus tersebut sebab jaksa penuntut umum menilai belum memenuhi rasa keadilan. “Perbuatannya itu dilakukan pada saat bencana gempa. Dan itu terkait proyek perbaikan gedung yang dipakai untuk anak-anak sekolah,” terangnya.

Pengadilan Tinggi NTB memperberat hukuman politisi Golkar H. Muhir dengan pidana penjara selama empat tahun. Serta denda Rp100 juta yang apabila tidak dibayar harus diganti dengan dua bulan kurungan. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Mataram yang sebelumnya menghukum terdakwa dengan penjara selama dua tahun dan denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan.

Jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut hakim untuk memvonis Muhir dengan penjara delapan tahun dan denda Rp250 juta subsider enam bulan. Anggota Banggar DPRD Kota Mataram ini dihukum karena terbukti secara sah dan meyakinkan menerima uang sebesar Rp30 juta dari mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram H Sudenom.

Permintaan uang tersebut terkait anggaran Rp4,29 miliar untuk perbaikan fisik dan program rehabilitasi pascabencana 21 negeri, 5 SMP negeri, dan tiga PAUD/TK negeri di Kota Mataram. (why)

SUARA NTB

Sabtu, 25 Mei 2019

HILANG

HILANG

HILANG STNK R2 YAMAHA DR.5453CQ NOKA : NOSIN /E3R4E-0240520 : E3R40E-0240520 AN.SRI ASTUTI HLG D’SKTR CAKRANEGARA

HLG STNK R2 HONDA DR 2855 BR NOKA/NOSIN : MH1JBCJI9AK857487/ J B C I E - 1 8 6 0 3 7 3 AN.DRS.ABDUL SYUKUR MSI HLG D’SKTR JL.ADI SUCIPTO KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR.6954 CD NOKA : N O S I N / MH1JFD219DK874464 : J F D 2 E - 1 8 6 7 5 4 1 AN.DJAMILAH ALI HLG D’SKTR TALIWANG SUMBAWA

Halaman 9

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

q

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 25 Mei 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 10

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 25 Mei 2019

Mempertahankan Predikat WTP Jauh Lebih Sulit dari Naik Peringkat Dari Hal. 1 ‘’Sehingga memang kita ini sudah memiliki tanggung jawab moral yang lebih tinggi untuk terus menerus bisa meningkatkan kualitas ke depan,’’ harapnya.

Ia menegaskan, Pemprov NTB dan seluruh kabupaten/ kota harus tetap mempertahankan predikat WTP yang telah diraih. Jika melihat apa yang menjadi catatan BPK selama ini, kata Wagub hampir seluruh provinsi dan kabupaten/kota permasalahannya sama yakni berkaitan dengan masalah aset. Tetapi masalah aset itu biasanya peninggalan masa lalu. Selain itu, catatan BPK juga berkaitan dengan masalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak cukup volumenya.

Menurutnya hampir di semua tempat seperti itu.

Sehingga, kata Wagub halhal yang menjadi catatan seperti ini agar betul-betul disikapi ke depan. Bagaimana ke depan ada solusinya. Jangan hanya menjadi PR yang terus menerus tiap tahun. Tetapi harus ada solusi yang baik ke depan.

Wagub menambahkan kadang-kadang orang banyak yang salah persepsi terkait WTP. Ada yang menganggap aneh Pemda mendapatkan

opini WTP sementara ada banyak temuan. Menurutnya, adanya temuan bukan berarti tidak WTP. Pada kesempatan tersebut, Wagub mengajak semua pihak harus akuntabel dalam mengelola keuangan daerah. ‘’Sebenarnya kuncinya adalah pimpinan daerah dan DPRD serta jajarannya. Kalau ada keinginan, usaha dan mengikuti aturan yang ada. Maka tentunya itu tercatat sebagai sesuatu yang on the right track,’’ ujarnya.

Berkaitan dengan temuan atau catatan BPK dalam LHP 2018, Wagub menyatakan Pemprov akan serius mem-follow up atau menindaklanjutinya. Ia memberikan penekanan kepada OPD yang menjadi temuan, agar mengkomunikasikannya dengan rekanan agar segera mengembalikan kelebihan pembayaran atas suatu pekerjaan ke kas daerah. ‘’Yang penting kemauan Pemda betul-betul menuju ke zero temuan. Dengan kerjasama yang baik. Perencanaan ditingkatkan lagi. Supaya menghindari hal-hal yang terjadi,’’ katanya. (nas)

Pemda Di-’’deadline’’ Ajukan Usulan Formasi P3K dan CPNS hingga Pertengahan Juni Dari Hal. 1 Pasalnya, kata Fathurrahman, gaji untuk P3K dibebankan kepada masing-masing Pemda.

Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menghitung jumlah kebutuhan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. ‘’Tetapi sebelum Juni sudah selesai kita ajukan formasi P3K dan CPNS. Kita dalam proses penghitungan sesuai dengan kebutuhan,’’ tandasnya.

Kemen PANRB telah menerbitkan surat tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2019 bagi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dalam surat Menteri PANRB tersebut, dijelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan usulan kebutuhan formasi ASN untuk tahun ini.

Berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/617/ M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan ASN Tahun 2019, usulan kebutuhan ASN tahun 2019 bagi pemerintah daerah harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar.

Adapun usulan untuk jabatan pelaksana harus berpedoman pada peraturan Menteri PANRB Nomor 41 Tahun 2018 tentang nomenklatur Jabatan Pelaksana, dan untuk Jabatan Fungsional diprioritaskan pada jenjang ahli pertama, terampil, serta masih dimungkinkan untuk jenjang pemula.

Dalam menyampaikan usulan kebutuhan, untuk pemerintah daerah berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dan memperhatikan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki batas usia pensiun tahun 2019, rasio jumlah penduduk dengan PNS, luas wilayah, serta melampirkan surat pernyataan kesediaan anggaran gaji dan latihan dasar (latsar) bagi CPNS. Untuk alokasi pegawai, pemerintah daerah mendapat 30 persen untuk CPNS, dan 70 per-

sen untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pada satuan/unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar dengan memberi kesempatan kepada pegawai non-PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus-menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengadaan ASN diutamakan bagi satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru.

Sedangkan untuk pemerintah pusat, usulan kebutuhan memperhatikan peta jabatan yang telah ditetapkan PPK, dan jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun tahun 2019, serta kesediaan anggaran untuk latsar bagi CPNS. Untuk alokasi pegawai, pemerintah pusat mendapat 50 persen untuk CPNS, dan 50 persen untuk PPPK yang diprioritaskan untuk satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru.

Selain itu, setiap instansi dapat mengusulkan kebutuhan jabatan fungsional yang dapat diisi dari P3K dengan memberi kesempatan kepada pegawai non-PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus-menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Usulan kebutuhan yang telah diinput ke dalam aplikasi e-Formasi dicetak dan disampaikan secara resmi kepada Menteri PANRB dan Kepala BKN. Dengan cara diunggah dalam format file pdf pada menu ‘Unggah Usulan Formasi’ dalam aplikasi e-Formasi. Proses usulan kebutuhan pegawai paling lambat disampaikan pada minggu kedua bulan Juni 2019, dan apabila terdapat kementerian, lembaga dan Pemda yang belum menyampaikan, maka dinyatakan tidak melaksanakan pengadaan ASN Tahun 2019. (nas)

2.000 Unit RTG Panel Risha Produksi BUMN Belum Laku Dari Hal. 1 Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, Ir. IGB. Sugihartha, MT mengatakan, penetapan harga panel Risha untuk tipe 36 sebesar Rp23,8 juta tersebut sudah melalui pembahasan lintas sektor terkait. Sehingga ditemukan angka sebesar itu.

Sugihartha mengaku khawatir apabila ada aplikator yang menjual panel Risha di bawah harga tersebut akan berimplikasi terhadap kualitas rumah yang akan dibangun. Untuk itu, Pemprov sedang menertibkan aplikator-aplikator yang nakal.

Mengenai banyaknya panelpanel Risha yang produksi BUMN yang belum terserap, ia menyarankan gabungan BUMN Karya itu bekerjasama dengan pengusaha jasa konstruksi lokal. Artinya, BUMN sebagai penyedia panel, pengusaha konstruksi lokal yang akan memasang panel-panel tersebut setelah teken kontrak dengan Pokmas.

Sugihartha mengatakan, Pemda akan menerapkan sistem zonasi untuk mempercepat pembangunan rumah bagi korban gempa. Dengan sistem zonasi ini, gabungan BUMN tersebut bisa masuk ke daerah-daerah yang ditetapkan untuk pembangunan RTG jenis Risha.

Dihubungi terpisah, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd mengaku optimis panel-panel Risha poduksi BUMN tersebut akan terserap. Untuk itu, sekarang sedang dirapikan para aplikator di lapangan.

Menurut Wagub, adanya panel Risha yang tidak terserap tak akan terjadi selama terjadi persaingan yang sehat di lapangan. Ia menekankan Pokmas bekerjasama atau teken kontrak dengan aplikator yang benar-benar bonafide. Jangan sampai Pokmas melakukan teken kontrak dengan aplikator yang nakal. (nas)

Halaman 11

Puasa, Okupansi Hotel di Bawah 40 Persen Praya (Suara NTB) Tingkat keterisian atau okupansi hotel selama bulan puasa tahun ini, tercatat masih rendah. Khususnya di kawasan Kuta Lombok Tengah (Loteng), okupansi hotel berkisar antara 30 sampai 40 persen. Hal itu diakui Director Food and Baverage Novotel Kuta Lombok, Zainul Bahar, Kamis (24/5).

Rendahnya okupansi hotel tersebut, ungkap Zainul menunjukkan kalau angka kunjungan wisatawan di daerah ini, terutama di kawasan wisata Kuta juga rendah. Dan, itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. “Bulan puasa secara tidak langsung ikut berdampak pada angka kunjungan wisatawan. Selain karena memang bulan-bulan ini tercatat masih masuk low season,” ujarnya.

Angka kunjungan wisata-

wan, baru akan mengalami peningkatan pasca lebaran.

Tapi biasanya peningkatan kunjungan hanya wisatawan domestik saja. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara, tidak terlalu signifikan kenaikannya.

Wisatawan mancenegara baru akan naik signifikan pada akhir bulan Juli hingga September, karena memang saat ini tercatat sudah high season. “Pada high season, okupansi hotel biasanya sangat tinggi. Bisa mencapai 100 persen,” sebutnya.

Wisatawan yang menginap pun tidak hanya wisatawan domestik. Tetapi juga wisatawan mancanegara, mengingat antara bulan Juli sampai September di negara-negara Eropa merupakan musim liburan, sehingga banyak wisatawan mancanegara yang memanfaatkan waktunya untuk berlibur di

Lombok, khususnya kawasan Kuta.

Disinggung dampak gempa dan tiket pesawat mahal terhadap angka kunjungan wisatawan, Zainul menegaskan terutama soal harga tiket pesawat mahal, sangat berdampak, karena wisatawan tentunya pasti berpikir untuk berwisata kalau harga tiket pesawat mahal. Sedangkan kalau soal gempa, bisa dikatakan sudah tidak terlalu dirasakan.

Dengan wisatawan menilai Lombok sudah aman dari gempa. Terutama lagi kawasan wisata Kuta, yang pada kenyataanya tidak terlalu merasakan dampak gempa yang melanda Pulau Lombok pada tahun 2018 lalu. “Kita selaku pelaku wisata sangat berharap kondisi pariwisata di Lombok dan Loteng pada khususnya bisa segera pulih,” tandasnya. (kir)

SMPN 12 Mataram akan Laksanakan Ulangan Semester Berbasis Komputer Mataram (Suara NTB) SMPN 12 Mataram akan melaksanakan ulangan semester berbasis komputer menggunakan komputer dan laptop serta HP android milik siswa.

Cara ini dilakukan untuk mendekatkan guru dan siswa dengan teknologi. Ketika siswa sudah merasa nyaman menggunakan teknologi, maka integritas dan upaya meningkatkan kualitas pembelajaran bisa semakin diperkuat.

Kepala SMPN 12 Mataram, Mustajib, S.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Jumat (24/5) mengatakan, bantuan dari pemerintah berupa perangkat pembelajaran seperti komputer dan laptop tidak terbatas untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) saja. Pihaknya sekolah ingin memanfaatkan bantuan itu untuk melatih guru dan siswa agar matang dalam menguasai teknologi informasi. Dibutuhkan frekuensi penggunaan yang tidak sebatas sporadis.

Oleh karena itu, pihaknya memulai dengan pelaksanaan ulangan semester berbasis komputer. “Kita mulai dengan semacam pilot project, pada ulangan semester gunakan komputer dan laptop kita, tapi karena terbatas, anak-anak yang punya HP android bisa kita manfaatkan,” kata Mustajib.

Siswa yang memiliki HP akan didaftarkan dan ditawarkan tanpa memaksa untuk menambah peralatan penunjang ulangan semester. Jika menggunakan HP siswa, komputer dan laptop sekolah belum terpenuhi kebutuhan peralatan, maka akan ada juga sebagian siswa yang menggunakan ulangan berbasis kertas pensil.

Diakui Mustajib, siswa merasa nyaman dan bersemangat dengan rencana ini. Nantinya ulangan harian pun bisa memanfaatkan siswa ulangan berbasis komputer. Sekolah ke depan akan mengevaluasi apa saja yang menjadi kekurangan dari pelaksanaan ulangan se-

mester berbasis komputer.

“Jika memungkinkan kita ubah mindset kita, banyak negatif dari internet dan android, tapi tidak menuntup kemungkinan banyak positif yang bisa dimanfaatkan. Bisa sebagai sarana pembelajaran, suatu waktu kita bisa izinkan anak membawa ke sekolah, tidak alergi anak membawa hp ke sekolah, nanti bisa disepakati oleh guru,” jelasnya.

Ke depan, jika siswa sudah terbiasa mengerjakan ulangan berbasis komputer, maka masalah teknis tidak lagi menjadi masalah utama. Sekolah dan siswa bisa lebih fokus menyiapkan materi pelajaran.

“Dengan tidak ada peluang menyontek, memaksa anak menyiapkan diri lebih bagus setiap saat, memang tidak seperti membalik telapak tangan, secara perlahan mulai memupuk. Sampai secara terknis yang disiapkan orang (terkait sarana dan kebiasaan) sudah kita lampaui, tinggal menyasar kualitas,” kata Mustajib. (ron)

Siapkan Ekspose dengan Auditor Dari Hal. 1 Audit PKKN tersebut nantinya akan melengkapi hasil audit investigasi yang pernah dilakukan sebelumnya. yakni saat kasus di tahap penyelidikan. Serta temuan awal internalnya yang menemukan indikasi kerugian Rp1,7 miliar.

Pihaknya masih mengagendakan ekspose bersama dengan auditor perihal penghitungan kerugian negara

tersebut. Sementara jaksa penyidik mengumpulkan dokumen yang diperlukan untuk diserahkan ke ahli auditor.

“Kita sudah agendakan untuk ekspose bersama auditor. Kalau dokumen awal belum ada yang kita bawa ke sana. Tapi untuk ekspose kita agendakan,” sebut Dedi.

Jaksa penyidik Pidsus Kejati NTB menemukan indikasi korupsi dari perjanjian Perusahaan Daerah PT Tripat dengan pengelola LCC, dalam

kerjasama pengelolaan lahan 8,4 hektare di Gerimak, Narmada, Lombok Barat tersebut. Indikasi mulai muncul setelah Pemkab Lobar tak kunjung mendapat dividen.

PT Tripat diduga menyalahgunakan perjanjian pengelolaan dengan melego aset sebagai agunan di salah satu bank swasta sebesar Rp95 miliar melalui pengelola LCC. Luas lahan yang diagunkan seluas 4 hektare dari total 8,4 hektare. (why)

Harus Diusut Tuntas Dari Hal. 1 Wagub menegaskan, tidak boleh ada pemotongan dana bantuan gempa oleh siapapun.

Untuk itulah, Kepolisian diminta untuk menindak tegas oknum-oknum yang melakukan penyalahgunaan dana bantuan gempa. ‘’Kita minta supaya diperketat, polisi harus masuk. Supaya ditangani oleh pihak berwajib. Supaya jangan menjadi lingkaran terus menerus yang tak selesai-selesai,’’ ujar Rohmi.

Menurut Wagub, oknumoknum yang bermain seperti adanya aplikator, fasilitator dan Pokmas yang nakal menghambat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak akibat gempa. Ia menyebut persoalan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini masalahnya bukan saja di pemerintah saja.

Namun semua pihak harus menyelesaikan persoalan ini dengan baik.

Progres rehab rekon rumah pascagempa bumi NTB sampai 18 Mei lalu. Jumlah rumah rusak berat yang sudah

selesai dibangun baru 10,59 persen atau 7.958 unit dari total rumah rusak berat sebanyak 75.138 unit. Sedangkan sebanyak 19.144 unit atau 25,48 persen dalam proses pembangunan.

Rumah rusak berat yang sudah selesai dibangun tersebar di tujuh kabupaten/kota terdampak bencana gempa.

Antara lain Kota Mataram 684 unit atau 28,55 persen, Lombok Barat 824 unit atau 5,91 persen, Lombok Tengah 1.588 unit atau 55,06 persen, Lombok Utara 1.200 unit atau 2,73 persen, Lombok Timur 2.231 unit atau 26,27 persen, Sumbawa Barat 516 unit atau 41,61 persen dan Sumbawa 915 unit atau 42,19 persen.

Sementara rumah rusak berat yang sedang dalam proses pembangunan di Kota Mataram sebanyak 1.609 unit atau 67,15 persen, Lombok Barat 4.925 unit atau 35,32 persen, Lombok Tengah 1.267 unit atau 43,93 persen. Selanjutnya, Lombok Utara 5.309 unit atau 12,06 persen, Lombok Timur 5.215 unit atau 61,40 persen, Sumbawa Barat 423 unit atau 34,11 persen

dan Sumbawa 396 unit atau 18,26 persen.

Untuk rumah rusak sedang yang sudah selesai dibangun sebanyak 5.710 unit atau 17,11 persen dari total 33.373 unit. Sedangkan untuk rumah rusak ringan, sebanyak 24.441 unit atau 21,43 persen yang sudah selesai diperbaiki dari jumlah total 114.053 unit.

Sehingga secara keseluruhan, jumlah rumah yang sudah selesai dibangun dan diperbaiki sebanyak 38.109 unit atau 17,12 persen dari total kerusakan sebanyak 222.564 unit. Sedangkan yang sedang dalam proses pembangunan dan perbaikan sebanyak 65.454 unit atau 29,41 persen.

Data Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, dana bantuan gempa yang sudah diberikan pemerintah pusat ke NTB sebesar Rp5,11 triliun lebih. Dana yang telah disalurkan ke masyarakat lebih dari Rp5,1 triliun. Sementara dana yang masih di rekening masyarakat sebesar Rp1,54 triliun. Sedangkan dana yang sudah ditransfer ke rekening Pokmas sebesar Rp3,55 triliun lebih. (nas)

Bola Voli Terancam Dicoret dari PPLP NTB

Mataram (Suara NTB) Prestasi cabang olahraga bola voli pelajar NTB saat ini menjadi sorotan pihak pengelola PPLP NTB. Pembinaan cabang olahraga voli indoor PPLP NTB bisa-bisa dibubarkan karena dinilai prestasi atlet menurun.

Ketua Umum Pengprov PBVSI NTB, H. Surya Bahari yang dikonfirmasi Suara NTB di via ponselnya, Jumat (24/5) kemarin membenarkan bila pihaknya merima surat dari pihak Dispora NTB terkait wacana akan dibubarkan pembinaan atlet bola voli di PPLP NTB. ‘’Voli indoor mau dibubarkan di PPLP NTB, karena dinilai prestasi menurun,’’ ucapnya.

Dikatakan Surya, rencana dibubarkan pembinaan cabor voli indoor di PPLP NTB itu sudah disampaikan oleh pihak Dispora NTB lewat surat resmi yang diterima oleh Pengurus PBVSI NTB. Dan pihak PBVSI NTB diminta untuk melakukan evaluasi terhadap prestasi atlet bola voli.

Menurut Surya, yang harus dievaluasi itu bukan cabor karena memang cabang

olahraga bola voli di kelola oleh pihak PPLP NTB. Harusnya pengelola PPLP NTB dievaluasi, pelatihnya bagaimana dan atletnya harus dievaluasi. “Seharusnya pengelola, atlet dan pelatih harus dievaluasi karena prestasi voli sebelumnya tak begini,” terangnya.

Untuk diketahui, cabang olahraga bola voli indoor merupakan cabang olahraga binaan PPLP NTB. Voli indoor menjadi binaan PPLP NTB karena memang voli indoor selalu melahirkan atlet nasional. Sebagaimana Putu Dini Jasita dan Dita Juliana adalah atlet yang dibina lewat voli indoor. Namun setelah dewasa baru difokuskan ke voli pasir.

Sayangnya, prestasi olahraga bola voli indoor PPLP NTB belakangan mengalami penurunan. Terbukti tim voli indoor binaan PPLP NTB tak satupun yang lolos mengikuti Popnas di Papua bulan Oktober tahun 2019. Karena prestasi atlet bola voli menunjukkan penurunan rencana cabor tersebut bakal dicoret dari PPLP NTB. (fan)

Anggaran Kurang, Atlet dan Pelatih Diminta Tetap Fokus Mataram (Suara NTB) – Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto mengingatkan para atlet dan pelatih untuk tidak terpengaruh pada anggaran KONI NTB yang dikurang Rp2 Miliar. Dalam hal ini atlet dan pelatih diminta untuk fokus latihan menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020. ‘’Saya yakin pemerintah akan mencarikan solusi soal kekurangan anggaran KONI NTB Rp2 miliar. Jadi atlet dan pelatih kita minta tetap fokus berlatih,” ucap Andy Hadianto kepada Suara NTB, di kediamannya, Kamis (23/5).

Dikatakan Andy, soal berkurang anggaran KONI NTB sebesar Rp2 miliar itu memang benar terjadi. Dari anggaran Rp5 miliar yang dijanjikan bakal diterima oleh KONI NTB berkurang Rp2 miliar menjadi Rp3 miliar APBD tahun ini.

Terkait kekurangan anggaran tersebut diakui Andy

akan berdampak pada pelaksanaan program latihan atlet unggulan NTB yang ada di Pelatda Mayung NTB persiapkan mrngikuti PON 2020. Sebab dengan bantuan anggaran Rp5 miliar saja tidak cukup, apalagi dikurangi lagi Rp2 miliar diakui Andy sangat berdampak pada pelaksanaan program latihan atlet Pelatda.

Namun demikian, meski anggaran KONI NTB dikurangi hingga Rp2 miliar, Andy mengingatkan kepada atlet dan pelatih agar tetap fokus latihan. Dalam hal ini atlet dan pelatih diminta tak boleh terpengaruh dengan isu tersebut, karena KONI NTB sudah bertemu dengan Pemprov NTB mencarikan solusi kekurangan anggaran Rp2 miliar tersebut.

Dalam hal ini Andy yakin Pemprov NTB akan mencarikan solusi untuk menutupi kekurangan anggaran KONI NTB sebesar Rp2 miliar tersebut. (fan)

Bantuan 1.000 Al-Quran Dari Hal. 1 Djoko Rachmadhy, SE, MM selaku PIC kegiatan sekaligus perwakilan dari PT. ASABRI menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah salah satu upaya dari BUMN untuk membantu kebutuhan pokok masyarakat di Indonesia. ‘’Kita membantu masjid dan pondok pesantren yang ada di beberapa titik di Kota Mataram ini dengan bantuan dana sebesar Rp500 juta,’’ ungkap Djoko.

Menurut Djoko, kegiatan

penyerahan bantuan 1.000 AlQuran juga dilakukan di 34 provinsi di Indonesia secara bersamaan dan waktu yang sama.

Selain menyelenggarakan kegiatan Safari Ramadhan, BUMN juga mengadakan program Siswa Mengenal Nusantara.

Secara simbolis, bantuan 1000 Al-Quran diserahkan oleh perwakilan PT. ASABRI, Djoko Rachmadhy kepada Wagub NTB dan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Dra. T.Wismaningsih Drajadiah untuk diteruskan kapada masyarakat. (r)

Pemprov Berpeluang Putus Kontrak Kerjasama Pengelolaan Aset Gili Trawangan Dari Hal. 1 Seluas 10 hektare dikelola oleh masyarakat dengan pola kerjasama dengan Pemprov NTB. Dijelaskan dalam perjanjian yang lama, kerjasama pemanfaatan aset Pemprov tersebut selama 70 tahun. Namun dalam aturan yang terbaru, kata Zainul, selama 20 tahun dan dapat diperpanjang. Berkaitan dengan kerjasama pengelolaan aset di Gili Trawangan ini, lanjutnya, menjadi perhatian BPK. Bahkan BPK sudah pihak ketiga yang menjadi mitra Pemprov dalam kerjasama pengelolaan aset seluas

65 hektare tersebut.

Zainul mengungkapkan pada lahan seluas 65 hektare tersebut sekitar 70 persen sudah ditempati masyarakat.

Terkait pemanfaatan aset tersebut, masyarakat hanya ingin bekerjasama dengan Pemprov. Mereka tidak mau bekerjasama dengan PT.GTI. ‘’Yang 65 hektare dikerjasamakan dengan PT.GTI dulu.

Kalau kemarin retribusinya Rp30 juta setahun dengan perjanjian awal. Makanya perjanjian ini yang akan kita kaji.

Kalau sekarang ndak mau kita, dengan luasan sekian, potensi sekian. Nilainya saja Rp2 miliar,’’ tandas Zainul. (nas)

BPBD Gandeng Ditreskrimsus Usut Oknum Penghambat RTG Dari Hal. 1 Aparat pemerintah desa dan dusun juga dituding terlibat indikasi permainan tersebut.

Ada, katanya, oknum kepala dusun dan kades yang bermain dengan memperlambat proses rehab rekon. Beragam hal jadi temuan yang pada akhirnya menghambat. Mereka punya tujuan keuntungan pribadi.

Dicontohkannya, ada kasus fasilitator yang kerjasama dengan pokmas untuk mengambil barang di keluarganya yang merupakan suplier atau aplikator. Kemudian, melakukan droping barang tengah malam. ‘’Tapi barangnya justru dialihkan dan dipinjamkan kepada penerima bantuan lainnya,’’ kata Khalik dengan nada kecewa.

Tidak hanya para pihak tadi, oknum LSM yang diberi ruang untuk berperan, justru menjadi masalah. LSM yang tidak disebutkan itu melakukan uji petik kualitas pada 35 jenis RTG. Ternyata, diperoleh informasi, bangunan tersebut tidak memenuhi standard RTG. Masalah- masalah diungkapkan itu berdampak pada kualitas RTG. Padahal selain upaya percepatan, pihaknya ingin rumah yang dibangun aman bagi korban gempa. Tapi jika permainanpermainan itu terus berlarut, berdampak membahayakan penghuninya dan pada akhirnya bisa berimplikasi hukum. ‘’Antara lain pelanggarannya, bangunan pondasi tidak sesuai RAB, tulangan, pengecoran/mortal nya tidak

sesuai. Pasirnya banyak kandungan lumpurnya, batu pecahnya untuk cornya terlalu besar dan lain lain,’’ ungkapnya. Untuk itu kepada fasilitator, aplikator dan Pokmas, diminta bekerja dengan baik sesuai petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis (juklak juknis) yang ada. Selain aman bagi para pihak tadi, masyarakat korban gempa segera bisa diselesaikan rumahnya.

Sejumlah pola sudah dicoba agar percepatan pembangunan RTG bisa terus digenjot.

Namun, di lapangan masih ada indikasi penyimpangan mengharuskan Polda NTB turun tangan. Hal itu disampaikan Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin Baharudin mengungkap te-

muan awal penyidiknya yang sudah turun ke lapangan. ‘’Pembangunan unit rumah sesuai dengan yang ditentukan kan apa itu spesifikasinya, bahannya,’’ ucapnya, kemarin. Dia mengaku sudah menerjunkan tim. Tim tersebut bekerja bersama pemerintah daerah lewat BPBD, Kejaksaan, serta Inspektorat. Hasil temuan sejumlah instansi itu nantinya akan ditindaklanjuti. Baik itu berupa penanganan secara administrasi atau bahkan pidana. ‘’Kita selidiki kalau memang ada penyimpangan. Misalnya calo ke rekanan subkontrak yang bangun rumah-rumah itu,’’ sebut Syamsudin.

Pihaknya melalui Satgas bahan bangunan juga memantau ketersediaan bahan bangunan. Namun tidak bisa ber-

buat banyak terhadap harga batu bata atau pasir yang melonjak. ‘’Bahan-bahan bangunan jangan dinaikkan harganya,’’ imbaunya. Pemerintah pusat mentransfer dana bantuan gempa untuk pembangunan rumah warga terdampak sebesar Rp5,11 triliun.

Rinciannya, berdasarkan data BPBD Provinsi NTB per20 Mei untuk perbaikan 75.138 rumah rusak berat, 33.373 rumah rusak sedang, dan 114.053 rumah rusak ringan. Sementara per-18 Mei, rumah warga terdampak gempa yang sudah selesai dibangun mencapai 38.109 unit atau setara 17,12 persen dari total 222.564 rumah rusak. Sebanyak 65.454 unit sisanya masih dalam proses penyelesaian. (ars/why)

Halaman 12

SUARA NTB Sabtu, 25 Mei 2019

“Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya.

Orang-orang yang berbuat riya.” (QS. Al-Maun: 4-6) “Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya kepada manusia serta menghalangi (orang) dari jalan Allah…”

(Q.S.Al-Anfal : 47)

(Suara NTB/ars)

BUKA PUASA BERSAMA - Karyawan-karyawati Suara NTB Group dan Radio Global FM Lombok buka puasa bersama loper di Kantor Suara NTB, Jumat (24/5) petang. Tampak Penanggung Jawab Harian Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok H. Agus Talino sedang memberikan tausyiah menjelang berbuka puasa.

Tadabbur Al Qur’an Mukhlishin Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram SAUDARAKU, Tidak dapat disanggah lagi keyakinan seorang Mukmin bahwa Al Qur‘an adalah cahaya petunjuk dan ruh kehidupan seorang muslim. Orang yang tidak membaca Al Qur‘an dan mengamalkannya maka ia telah menjadi mayat sebelum wafatnya. Mati walaupun masih berbicara, beraktivitas dan bepergian. Allah SWT berfirman: “Dan Apakah orang yang sudah mati kemudian Dia Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu Dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekalikali tidak dapat keluar dari padanya? Demikianlah Kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan” (QS. Al-An’am:122) Seorang Muslim yang membaca Al Qur‘an dengan benar akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman memenuhi hati dan seluruh anggota tubuhnya. Kemudian jiwanya siap menghadapi semua peristiwa dan kejadian yang menimpanya, hal ini karena seorang muslim akan selalu merasa bahwa hanya pemilik Al Qur’an lah (Allah) sebagai wakil dalam kehidupannya:”Katakanlah: “Sekalikali tidak akan menimpa Kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung Kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal” (QS. At-Taubah:51).

Dengan itu jiwa dapat menghadapi dan menghilangkan was-was dan semua perasaan yang menghantuinya. Memang tidak dapat dipungkiri manusia lebih banyak dihantui was-was dan perasaannya yang belum pasti terjadi. Mereka takut bila berbuat kebaikan akan menimpanya musibah ini dan itu, padahal itu hanyalah perasaan dan was-was yang ditembakkan syaitan ke dalam hati manusia. Dalam hal ini Al Qur‘an menjadi obat penawar dari hal-hal ini. sehingga banyak dari kita yang tidak pernah membacanya apalagi merenungkan dan men-taddabburi-nya.

Fenomena ini muncul didalam kehidupan kaum muslimin umumnya, kecuali di bulan Ramadhan. Kita menemukan banyak umat Islam yang mengkhatamkan Al Qur‘an di bulan ini. Satu hal yang membanggakan namun sayang hanya sekedar meng-khatam-kannya saja tanpa ada perubahan dalam dirinya. Tidak ada bedanya sebelum dan sesudah mengkhatamkannya dan tidak faham sedikitpun apa yang dibacanya.

Sebenarnya tidak ada yang lebih bermanfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat seorang hamba dan lebih mendekatkannya kepada kebahagian dan keselamatan dari tadabbur Al Qur‘an dan merenungkan isi kandungannya. Seorang yang membaca Al Qur‘an dengan tadabbur akan melihat kebaikan dan keburukan serta nasib para pelakunya misalnya tenggelamnya kaum Nabi Nuh, sambaran halilintar terhadap kaum ‘Ad dan Tsamud dan tenggelamnya Fir’aun dan terpendamnya Qarun dan hartanya.

Dengan tadabbur Al Qur‘an inilah seorang muslim hidup bersama akherat seakanakan ia berada di sana dan hilang darinya dunia hingga seakan-akan ia telah keluar meninggalkannya yang pada akhirnya meriah hati seperti dijelaskan dalam Al-Qur’an:”Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.” (QS AlAnfaal: 2) Marilah kita dekatkan diri kita kepada Al Qur‘an dengan membacanya dan mentadabburinya, semoga di bulan Ramadhan bulan Al Qur‘an ini kita dapat menggapainya.

Amiin. Wallahu’alam.

(Suara NTB/ham)

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN – Serangkaian bulan Ramadhan, Suara NTB Group dan Radio Global FM Lombok berbagi dengan warga sekitar. Tampak Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok H. Agus Talino secara simbolis menyerahkan paket sembako pada salah seorang warga, Jumat (24/5).

PAKET BERBUKA - Selain membagikan sembako, pada Ramadhan ini, Suara NTB Group dan Radio Global FM Lombok juga berbagi dengan anak yatim.Tampak Ketua Panitia Buka Puasa Bersama, Marham (kiri) menyerahkan paket berbuka puasa dan santunan yang diterima pengasuh anak yatim di Masjid Nurul Yakin Lingkungan Karang Kemong Kecamatan Cakranegara, Jumat (24/5).

THR ASN Rp10 Miliar Cair Pekan Depan Tanjung (Suara NTB) Anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), lingkup Pemkab Lombok Utara, akan cair, Senin pekan depan. Dari seluruh ASN yang ada, jumlah THR mencapai Rp 10,6 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KLU, Sahabudin, S.Sos. M.Si., Jumat (24/5) melalui Sekretaris BPKAD, Adi Wibawa, S.Pt., mengungkapkan, pencairan THR di daerah sedang berproses. Setidaknya, Senin pekan depan dana THR sudah bisa ditransfer ke masing-masing ASN. “Perbupnya sudah keluar, insya Allah Senin depan

sudah bisa dibayarkan,” katanya di ruang kerjanya.

Mengacu pada aturan yang ada, pemberian THR hanya berlaku untuk pegawai yang mengantongi SK dari negara.

Sedangkan pegawai honorer atau non ASN, sejauh ini belum dianggarkan oleh daerah.

Sebagai bagian dari pegawai di OPD, BPKAD menyerahkan kebijakan terkait THR non ASN kepada masing-masing

OPD. Ia berharap, OPD bisa menyikapi secara bijak THR pegawai non ASN tersebut.

“Tergantung kebijakan di masing-masing OPD, termasuk jumlahnya berapa, itu urusan internal,” tambahnya.

Terpisah, Kepala Disnaker Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Naker PM PTSP) KLU, Agus Tisno, S.Sos., mengatakan secara anggaran daerah THR tenaga hon-

Novotel Kuta Gelar Buka Bersama Anak Yatim Praya (Suara NTB) Jajaran Novotel Kuta Lombok, Kamis (23/5) menggelar kegiatan buka bersama dan penyaluran santunan bagi puluhan anak yatim di lingkar kawasan The Mandalika. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian jajaran manajemen Novotel Kuta Lombok terhadap keberadaan anak yatim di lingkar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tersebut.

“Jumlah yang diberikan memang tidak seberapa. Tapi paling tidak inilah bentuk perhatian jajaran manajemen

kepada warga sekitar kawasan,” ungkap Zainul Bahar, Director Food and Baverage Novotel Kuta Lombok.

Kegiatan buka bersama dan penyaluran santunan bagi anak yatim merupakan kegiatan tahunan dengan sasaran anak yatim di lingkar kawasan dan akan terus digelar, sehingga keberadaan Novotel Kuta Lombok bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat sekitar, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagai salah satu hotel yang sudah cukup lama beroperasi di kawasan Kuta, Novo-

tel Kuta Lombok berharap bisa terus berkontribusi bagi daerah dan masyarakat di lingkar kawasan dan bisa mengambil bagian dalam upaya mendukung perkembangan sektor pariwisata di daerah ini.

Mengingat, pariwisata merupakan sektor unggulan daerah yang tentu harus didukung oleh semua elemen.

“Ke depan Novotel Kuta Lombok akan terus berupaya memberikan dukungan demi kemajuan pariwisata di Loteng pada khususnya dan NTB pada umumnya,” pungkasnya. (kir)

orer tidak disediakan. Senada BPKAD, Agus juga berharap masing-masing OPD menyikapi THR tenaga honor secara bijak.

Selain THR, Disnaker juga berharap OPD dapat membayarkan honor tenaga honorer sebelum libur panjang dan cuti bersama. Setidaknya, honor mereka yang dibayarkan secara berkala dapat dicairkan

sebelum lebaran. “Honor mereka harusnya dibayar Juni, tapi bisa diupayakan untuk dibayarkan Mei,” imbuhnya.

Ke depan, Agus berharap agar pemerintah pusat dapat memikirkan regulasi dan anggaran untuk THR para tenaga honorer. Pasalnya, mereka yang bekerja sebagai honor di Pemda ratarata mengabdi cukup lama. (ari)