SUARA NTB
Kamis, 25 April 2019
Halaman 8
Muscab V
Agus Hidayat Terpilih Pimpin BPC Gapensi Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Mataram sukses menyelenggarakan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-V tahun 2019. Kegiatan lima tahunan ini dilaksanakan Kamis (24/4) kemarin, sejak pagi hingga malam hari di Hotel Lombok Raya. Melalui mekanisme pemilihan, Agus Hidayat akhirnya terpilih sebagai ketua Gapensi Kota Mataram, periode 20192024 mendatang. Agus Hidayat terpilih dengan 64 suara. Sementara Saefuddin sebanyak 7 suara dan suara batal 17. Sebanyak 88 peserta dalam
forum ini yang berhak memberikan suara. Sebelumnya, pada Muscab V Gapensi Kota Mataram ini, dua nama mencuat sebagai kandidat. Saefuddin, Ketua IV Gapensi Kota Mataram dan Sekretaris Gapensi Kota Mataram, Agus
Hidayat. Nama Edhi Sophiaan, Mantan Ketua I Gapensi Kota Mataram juga sebelumnya mengemuka sebagai kandidat. Sampai penutupan pendaftaran, nyatanya hanya Eef Saefuddin dan Agus Hidayat yang akhirnya bersaing. Agus Hidayat resmi dinyatakan sebagai Ketua Gapensi Kota Mataram, menggantikan H. Puji Raharjo. Muscab ini dihadiri langsung Pengurus BPP Gapensi, H. Faurani. Ketua BPD Gapensi NTB, H. Kukuh Sugiarto, Ketua Gapensi Lombok Barat, H. Salman dan sejumlah pengurus lainnya. Pelantikan pengurus langsung oleh Ketua BPD Gapensi NTB, H. Kukuh Sugiarto, prosesnya juga berlangsung khidmat. (bul/*)
Ketua BPD Gapensi NTB, H. Kukuh Sugiarto menyerahkan pataka kepada Agus Hidayat sebagai tanda resmi pelantikan pengurus baru BPC Gapensi Kota Mataram.
Foto bersama keluarga besar Gapensi.
Pelantikan pengurus.
Pengurus BPP Gapensi, H. Faurani memberi ucapan selamat kepada pengurus baru BPC Gapensi Kota Mataram.
Panitia Muscab dan pengurus BPC Gapensi Kota Mataram.
Pemberian hak suara.
Pemilu 2019, Politik Uang Dominasi Tippilu Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 13 kasus Tippilu (tindak pidana Pemilu) mewarnai perhelatan Pileg dan Pilpres 2019. Polda NTB mencatat politik uang sebagai tindak pidana yang paling banyak terjadi. Menyusul kemudian pelanggaran etik penyelenggara negara dan ASN yang ikut politik praktis. “10 kasus yang ditangani melalui Gakkumdu berkasnya sudah P21. Tersangka dan barang bukti juga sudah dilimpahkan tahap dua ke jaksa penuntut umum,” beber Kabid Humas Polda NTB AKBP H. Purnama, Rabu (24/4). Dia menyebutkan, ragam kasus yang terjadi meliputi politik uang dengan berbagai modus, pelibatan penyelenggara negara dalam kampanye dan menghalangi kampanye peserta Pileg. “Kasus-kasus naik ke tahapan penuntuan oleh jaksa di pengadilan. Ada juga yang masih proses penyidikan,” jelasnya. Contoh kasusnya yakni Kadis Pariwisata Lombok Tengah Lalu Muhammad Putria yang diduga menguntungkan atau merugikan Caleg peserta Pemilu 2019 dalam pidatonya di Pujut, Lombok Tengah, Januari lalu. Kemudian Caleg PAN Dapil Kota Mataram 6, Fahrul Rizky Hidayat
yang diduga kampanye terselubung dengan modus pengobatan gratis kepada masyarakat yang tidak punya BPJS. “Dia mendatangi masyarakat sambil membagikan kartu berobat yang di dalamnya ada spesimen surat suara yang mencantumkan nama dirinya,” ungkap Purnama. Caleg lain yang diduga memberi imbalan jasa atau uang kepada calon pemilih antara lain Agus Kamarwan Caleg DPR RI Dapil Lobar-KLU dari Partai Berkarya; Muhammad Ali Akbar Caleg DPRD Dapil I Kabupaten Lombok Timur diduga memberi amplop masing-masing berisi Rp25 ribu dan kartu pintar saat masa tenang jelang pemungutan suara. Sementara Rajiman, Caleg DPRD Dapil I Kabupaten Bima dari PPP diduga mengerahkan PNS saat kampanye di Donggo, Woha, Bima dalam bentuk kegiatan sila-
turahmi dan doa bersama. Kemudian Baiq Sumarni mantan Caleg DPRD Kabupaten Lombok Tengah dari Partai Golkar yang diduga mengerahkan Kades Pengembur, Pujut dan ASN saat kampanye. Kasus lainnya menjerat penyelenggara negara yakni Kades Ketare, Pujut, Lombok Tengah Lalu Buntaran yang ikut kampanye bersama Baiq Sumarni. Kades Sebeok, Orong Telu, Sumbawa Syamsul Hidayat yang berkampanye untuk Agus Mutahir, Caleg DPRD Kabupaten Sumbawa dari Partai Golkar. Kemudian Hasanudin alias Rais, warga Sape, Kabupaten Bima mengerahkan massa untuk menghalangi kampanye Mori Hanafi Caleg DPRD Provinsi NTB dari Partai Gerindra. “Semua kasus itu mulanya ditangani Gakkumdu kemudian diserahkan ke kami untuk penyidikannya,” tandas Purnama. (why)
Lagi, Berkas Tersangka Marching Band Dikbud NTB P-19 Mataram (Suara NTB) Berkas dua tersangka dugaan korupsi pengadaan marching band SMA/SMK Dikbud Provinsi NTB dikembalikan lagi. Untuk kali ketiga, berkas masih dinyatakan belum lengkap. Petunjuk jaksa seputar harga pembanding alat kesenian pelajar senilai Rp2,7 miliar yang diduga kemahalan. Kabid Humas Polda NTB AKBP H. Purnama menjelaskan, penyidik Subdit III Tipikor akan kembali memeriksa saksi-saksi. “Berkas dikembalikan itu hal biasa dalam penyidikan memang itu prosesnya. Penyidik sedang melengkapi petunjuk P-19 jaksa,” ujarnya dikonfirmasi Rabu (24/4) kemarin. Petunjuk jaksa, sambung dia, sebagai acuan penyidik memanggil saksi-saksi yang diperlukan. Termasuk menambah alat bukti dokumen terkait penanganan kasus tersebut. “Yang jelasnya kasusnya tidak ada yang SP3. Masih lanjut,” kata Purnama. Dugaan korupsi pengadaan alat kesenian marching band pada SMA/SMK mencuat masuk pe-
2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Anggaran pengadaan alat marching band bersumber dari APBD NTB tahun 2017 yang total nilainya Rp2,7 miliar. Proyek belanja modal senilai Rp1,7 miliar, diperuntukkan bagi lima SMA/ SMK negeri. Sementara, belanja hibah senilai Rp1,06 miliar bagi empat sekolah swasta. Belanja modal dipakai untuk pengadaan marching band bagi lima sekolah negeri. Kemudian empat paket untuk sekolah swasta. Proyek diduga dikorupsi dengan modus mark-up harga barang. Kerugian negaranya sebesar Rp702 juta sesuai hitungan BPKP Perwakilan H. Purnama NTB. (why)
nyidikan Polda NTB pada tahun 2018 lalu. Kasus ini menjadi salah satu target tunggakan kasus yang akan diselesaikan pada tahun 2019. Dalam kasus ini, sudah ditetapkan dua tersangka yakni mantan Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA berinisial MI, dan Direktur CV Embun Emas, LB. M e r e k a dijerat dengan pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No 20/
(Suara NTB/why)
(Suara NTB/why)
VONIS - General Manager Hotel Puri Bunga Marcel Lothar Manfred Navest beranjak dari kursi usai mendengarkan vonis hakim, Rabu (24/4). Terdakwa pelanggaran hak cipta siaran Piala Dunia 2014 ini dihukum penjara selama enam bulan.
Pelanggar Hak Cipta Siaran Piala Dunia 2014
Manajer Hotel Puri Bunga Dihukum Enam Bulan Penjara Mataram (Suara NTB) – Warga negara Belanda, Marcel Lothar Manfred Navest dihukum masuk jeruji besi selama enam bulan. Manajer Umum Hotel Puri Bunga ini terbukti bersalah mengkomersilkan siaran Piala Dunia 2014 Brazil tanpa lisensi. Terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar UU No 28/2014 tentang Hak Cipta. Ketua majelis hakim, Achmad Sugeng Jauhari mengetok palu vonis pada Rabu (24/4) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mataram. Terdakwa Marcel masih pikir-pikir atas vonis tersebut. Sementara pelapor, PT Intersport Marketing mengapresiasi. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marcel Lothar Manfred Navest pidana penjara selama enam bulan,” kata Sugeng membacakan amar putusan didampingi hakim anggota Hiras Sitanggang dan Rosana Irawati. Hakim berpendapat konten siaran Piala Dunia 2014 Brazil merupakan hak cipta yang mengandung
hak ekonomi bagi pemegang lisensinya. Hotel Puri Bunga terbukti menyiarkan siaran tersebut di area restoran tanpa izin pemilik lisensi. Meski demikian vonis hakim tersebut masih lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, Adi Helmi. Sebelumnya jaksa menuntut hakim untuk menghukum terdakwa Marcel selama 10 bulan penjara. Masing-masing jaksa dan terdakwa melalui penasihat hukumnya masih pikir-pikir atau vonis yang dijatuhkan hakim tersebut. Terdakwa Marcel terbukti melanggar hak ekonomi PT Inter Sport Marketing (ISM). PT ISM sebagai satu-satunya pemegang lisensi hak media untuk seluruh wilayah Indonesia dari FIFA. PT ISM memberi sublisensi free to air ke lembaga penyiaran AnTV dan TVOne dan pay to air kepada K-Vision dan Viva+. Selain itu, PT ISM menunjuk PT Nonbar sebagai koordinator tunggal pemasaran, sosialisasi, pengawasan, penertiban, perizinan, dan nonton bareng
di area komersial seperti hotel, restoran, mal, dan tempat hiburan lainnya. Hotel Puri Bunga menyiarkan pertandangan Piala Dunia 2014 menggunakan digital receiver dan antena UHF tanpa izin atau hak siar dari PT Nonbar sehingga PT Nonbar merugi Rp60 juta. Terpisah, Kepala Cabang Bali Nusra PT Nonbar Anton Indarto Gunawan sejatinya tidak ingin menjerumuskan orang ke penjara. “Kami hanya ingin hak cipta kami dihargai,” ucapnya ditemui usai persidangan. Dia mengungkapkan, masih ada tiga laporan di Polda NTB untuk tiga hotel berbeda di Lombok perihal dugaan pelanggaran yang sama. Pihaknya masih membuka jalan mediasi. “Kita berharap (putusan) ini dijadikan pelajaran agar masyarakat menghargai hak cipta. Kita harap juga Polda berani untuk meningkatkan penanganan kasus dari laporan kami yang ada di sana. Ini bisa jadi yurisprudensi,” pungkasnya. (why)