HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
KAMIS, 25 APRIL 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 42 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
’’Expo Property’’ Bank NTB Syariah
Teken Sekarang, Besok Dapat Rumah laksanakan pada 26 – 28 April 2019 di Lombok Epicentrum Mall (LEM). Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Rahardjo dan direksi lainnya memberi keterangan resmi di kantornya, Kamis (24/4) kemarin. Mengambil tema ‘’Teken Sekarang, Besok Dapat Rumah’’, sebanyak enam pengembang yang membangun di 13 kawasan perumahan di Pulau Lombok ikut ambil bagian. Ter-
DPRD NTB Diprediksi Didominasi Wajah Baru Mataram (Suara NTB) – Pemilu anggota DPRD Provinsi NTB kali ini, tampaknya cukup dinamis menyusul banyaknya petahana yang diprediksi tidak terpilih kembali. Dari yang gagal berkompetisi di Pemilu, yang mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI, tidak mencalonkan diri kembali, hingga meninggal dunia. Kondisi ini diperkirakan akan melahirkan DPRD NTB dengan banyak wajah baru. Pertama, sejumlah anggota DPRD NTB yang kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2019. Berdasarkan hasil rekapitulasi sementara memperlihatkan beberapa Caleg Petahana ini kemungkinan akan tidak akan kembali duduk manis di kursi wakil rakyat DPRD NTB. Di Dapil I Kota Mataram terdapat dua anggota dewan yang diperkirakan tidak akan duduk kembali, karena tersingkir dari
persaingan Pemilu 2019. Mereka adalah H. Abdul Karim dari Partai Gerindra yang akan digantikan H. Ridwan Hidayat selaku peraih suara terbanyak dari Gerindra. Kedua adalah Lalu Darma Setiawan, dari Partai Golkar yang sementara ini kalah dari perolehan suara Misbach Mulyadi. Demikian peta yang diperlihatkan dari perolehan suara sementara DPRD NTB Dapil I Kota Mataram hasil tabula-
si Caleg Petahana dari PPP, H. Muzihir. Dengan demikian, dari lima orang anggota DPRD NTB Dapil I Kota Mataram ini, hanya dua yang dipastikan kembali. Tiga caleg lainnya akan diisi wajah baru. “Ya ini hasil rekapitulasi sementara kita. Ini kemungkinan akan jauh bisa berubah lagi,” kata Muzihir. Sedangkan satu kursi lainnya yang sebelumnya menjadi jatah Partai Demokrat, kini digantikan oleh PKS, yang mengirim TGH. Achmad Muhclis. TGH. Achmad Muhclis akan menggantikan kursi yang ditinggalkan oleh H. MNS. Kasdiono yang tidak kembali mencalonkan diri lagi pada Pemilu 2019 ini. Di Dapil II, Lobar-KLU sejumlah petahana juga berpeluang tersingkir. Mereka antara lain, H. Moh. Sobirin yang berpeluang digantikan oleh Nauvar F. Farinduan. Selanjutnya, Hj.
Wartiah dari PPP yang naik mencalonkan diri ke DPR RI, posisinya kemungkinan akan digantikan wajah baru. Dari Partai Nasdem, H. Herwanto juga informasinya akan terpental. Menurut informasi, perolehan suara sementara yang dihimpun Suara NTB, nama TGH. Hasanain Juaini berpeluang meraih kursi Nasdem dari Dapil II Lobar-KLU. Di Dapil III, Kabupaten Lombok Timur bagian Utara, sejumlah Caleg petahana juga berpeluang tidak akan kembali menduduki kursi wakil rakyat Udayana. Dari informasi yang dihimpun Suara NTB, Caleg petahana Partai Gerindra, H. Hamja berdasarkan perolehan suara sementara dari hasil rekapitulasi DPW PKS NTB, suara Hamja kalah jauh dari suara H. Mahcsun Ridwaini. Caleg petahana lain dari Partai Nasdem, Hj. Suryahartin juga tertinggal jauh perolehan suaranya dari H. Khairul Rizal, mantan Ketua DPRD Lotim. Suryahartin diprediksi akan tersingkir juga. Sementara kursi yang ditinggalkan oleh H. Nasihudin Badri karena tidak lagi mencalonkan diri, akan diisi oleh wajah baru juga. Bersambung ke hal 15
masuk di dalamnya pengem bang-pengembang kakap yang ada di NTB. Melalui expo ini, Bank NTB Syariah menginginkan penyaluran KPR Syariah sebesar Rp148 miliar dan total permohonan mencapai 1.000 orang. Bersambung ke hal 15
12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 PSU - Proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 5 Desa 12345678901234567890123456789012123456789012 Maria Kecamatan Wawo, Rabu (24/4). 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 Dompu (Suara NTB) lai pukul 07.00 hingga 13.00 wita. 12345678901234567890123456789012123456789012 Pemungutan Suara Ulang (PSU) un- ‘’Proses rekapitulasi perolehan suara 12345678901234567890123456789012123456789012 tuk Presiden/Wakil Presiden dan DPD juga sudah selesai,’’ kata Agus yang di12345678901234567890123456789012123456789012 RI di TPS 14 Desa Latonda, Kecamatan hubungi sekitar pukul 15.00 wita. 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 Pekat, Dompu berlangsung aman. Dari 242 pemilih dalam DPT hanya12345678901234567890123456789012123456789012 Pasangan H. Prabowo Subianto – 139 orang yang menggunakan hak pil12345678901234567890123456789012123456789012 Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo- ihnya. Dibandingkan saat pencoblosan 12345678901234567890123456789012123456789012 Sandi) kembali memimpin perolehan 17 April lalu, pemilih dalam DPT yang 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 suara atas pasangan Ir. H. Joko Widodo menggunakan hak pilih sebanyak 197 12345678901234567890123456789012123456789012 – Prof. Dr. (HC) KH. Ma’ruf Amin orang. Perolehan suara Capres 12345678901234567890123456789012123456789012 (Jokowi-Amin). Sayangnya, partisipasi Cawapres juga tidak mengalami pe12345678901234567890123456789012123456789012 pemilih di PSU justru menurun diband- rubahan secara persentase, walaupun 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 ingkan Pemilu 17 April 2019 lalu. terjadi penurunan akibat berkurang12345678901234567890123456789012123456789012 Komisioner KPU Dompu, Agus nya pengguna hak suara. 12345678901234567890123456789012123456789012 Setiawan, SH kepada Suara NTB, Pasangan Prabowo-Sandi memper12345678901234567890123456789012123456789012 Rabu (24/4) mengungkapkan, pelak- oleh 93 suara dan pasangan Jokowi12345678901234567890123456789012123456789012 sanaan PSU di TPS 14 Dusun Laton- Amin memperoleh 46 suara dari 139 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 da Desa Pekat berlangsung aman dan suara yang menggunakan hak 12345678901234567890123456789012123456789012 lancar. Proses pemungutan suara dan pilihnya. Menurunnya partisipasi pemi12345678901234567890123456789012123456789012 rekapnya pun berlangsung cepat. Pros- lih pada PSU ini disebabkan beberapa 12345678901234567890123456789012123456789012 es pemungutan suara dilakukan mu- faktor. 12345678901234567890123456789012123456789012 Bersambung ke hal 15 12345678901234567890123456789012123456789012
(Suara NTB/bul)
(Suara NTB/Uki)
Partisipasi Pemilih di PSU Turun
TO K O H
Tambang dan Pariwisata Sekotong Bisa ’’Dikawinkan’’
Diputuskan Pekan Depan PEMPROV NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota akan menggelar rapat koordinasi (Rakor) membahas tentang pemecatan ASN mantan napi korupsi. Berkaitan dengan pemecatan ASN mantan napi korupsi ini, Pemprov dan Pemda kabupaten/kota akan kompak membuat keputusan. ‘’Senin (30/4) kita rapat dengan kabupaten/kota. Biar sama langkah kita dengan kabupaten/kota,’’ kata Sekda NTB, Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ars)
CEK KESEHATAN - Petugas medis dari RSAD saat memberikan pelayanan kesehatan Rabu (24/ 4) di Kantor Camat Mataram kepada petugas PPK yang kelelahan melakukan rekapitulasi suara.
H. Rosiady H. Sayuti (Suara NTB/dok)
KO M E N TTAA R PSU Digelar Bertahap KPU Provinsi NTB telah menggelar rapat pleno untuk menetapkan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) 17 Tempat Pemungutan Suara (TPS). PSU tahap pertama dimulai digelar Rabu (24/4) kemarin di tiga TPS. Ketiga TPS yang menggelar PSU pada tahap pertama tersebut yakni TPS 14 Dusun Latonda Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. Kemudian dua TPS di Kabupaten Bima yakni TPS 5 Kawinda Toi Tambora dan TPS 5 Desa Mars Ansori Wijaya Maria Kecamatan Wawo. ‘’Sedangkan PSU di TPS lainnya akan menyusul dilaksanakan. Besok tanggal 25 (hari ini) PSU di Kota Bima dilaksanakan, dan lanjut Sabtu tanggal 27 April 2019 untuk daerah lainnya,’’ ujar Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya. Bersambung ke hal 15
H. Kukuh Rahardjo
Sidak Rekapitulasi PPK
TNI dan KPU Temukan Petugas Kelelahan Mataram (Suara NTB) Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han bersama KPU Provinsi NTB melakukan sidak, Rabu (24/4) ke sejumlah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Ditemukan situasi petugas kelelahan karena secara maraton lima hari lima malam melakukan rekapitulasi suara. Sidak Danrem mengajak Sekretaris KPUD Provinsi
NTB Mars Anzhori, berawal di Kantor Camat Kota Mataram sekitar pukul 09.30 Wita. Saat itu, proses rekapitulasi berlangsung di tenda halaman belakang kantor camat. Melihat situasi memperihatinkan itu, Danrem yang membawa serta tim medis dari Rumah Sakit Angkatan Darat (RSAD), langsung memberikan pelayanan kesehatan. Seluruh petugas rekapitulasi, saksi partai, hingga aparat keamanan diperik-
sa dan diberikan vitamin untuk memulihkan kondisi kesehatannya. Di hadapan Danrem, Ketua PPK Mataram, Marzuki mengakui kondisi petugas yang kelelahan. Bahkan satu orang petugasnya drop dan sakit. ‘’Sempat juga anggota kami ada yang drop. Jadi Alhamdulillah ada bantuan vitamin,’’ katanya. Bersambung ke hal 15
Mataram (Suara NTB) Pengembangan pertambangan emas dan pariwisata di Sekotong, Lombok Barat (Lobar) dinilai dapat dikawinkan. Dengan perkembangan teknologi, pertambangan dengan tidak merusak lingkungan dapat dilakukan. Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Zainal Abidin mengatakan, jika tambang besar yang beroperasi di Sekotong maka tidak akan merusak lingkungan. Karena dalam menjalankan operasi pertambangan akan menaati aturan-aturan yang terkait dengan lingkungan. ‘’Kalau tambang besar tak merusak lingkungan. Mengubah bentang alam itu tidak mesti mengubah lingkungan. Kalau nanti bisa dikombinasikan antara tambang dan pariwisata juga menarik,” kata Zainal dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (24/4) siang. Ia mengatakan di wilayah Sekotong telah terbit beberapa izin pertambangan. Sehingga tidak serta merta izin yang sudah dikeluarkan tersebut dicabut. Dikatakan, wilayah Sekotong masih potensial untuk tambang. ‘’Apa yang memberikan kemanfaatan yang lebih besar itu yang diutamakan. Tapi bukan berarti yang lain ditiadakan,’’ katanya. Zainal mengatakan, di wilayah Sekotong, PT. Indotan masih memegang izin eksplorasi. Tidak lama lagi, perusahaan ini akan masuk pada tahap eksploitasi. Zainal mengatakan bahwa memang di wilayah Sekotong ada beberapa titik tambang emas ilegal. Namun ia menyebut jumlahnya sudah tidak banyak dan jauh menurun dibandingkan beberapa tahun lalu. Berkaitan dengan keberadaan tambang ilegal ini, Zainal mengatakan pihaknya bersama Polda dan Pemda Lobar melakukan penertiban. Caranya memutus mata rantai peredaran merkuri ilegal. ‘’Peredaran merkuri di NTB sudah jarang. Sehingga otomatis berhenti sendiri aktivitas tambang ilegal. Mata rantai sudah diputus aparat,’’ katanya. Ia mengatakan, apabila perusahaan pertambangan yang sudah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Sekotong beroperasi di sana. Maka tambang ilegal akan berhenti. Bersambung ke hal 15
TKW Asal NTB Lolos dari Hukuman Mati Mataram (Suara NTB) Sumartini binti Manaungi Galisung, Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal NTB berhasil lolos dari hukuman mati di Riyadh, Arab Saudi. Ia dibebaskan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh bersama warga Indonesia lainnya Warnah binti Ni’ing, asal Karawang, Bekasi. Rabu (14/4) KBRI Riyadh memfasilitasi kepulangan mereka ke tanah air . Berdasarkan press release diterima Suara NTB, Rabu (24/4) petang kemarin, kasus keduanya bermula ketika majikan menuduh keduanya yang bekerja sebagai Pembantu
Rumah Tangga (PRT) menyihir anggota keluarga majikannya. Tidak hanya majikan yang menuntut hukuman mati, tapi 15 anggota keluarga juga menuntut vonis yang sama. Atas tuduhan itu, 10 tahun lalu atau Tanggal 7 Januari 2009, keduanya divonis hukuman mati oleh Pengadilan Pidana Riyadh. Upaya KBRI Riyadh dalam diplomasi kemanusiaan untuk menyelamatkan keduanya membuahkan hasil. ‘’Hingga Pengadilan Banding Riyadh membatalkan vonis mati tersebut,’’ kata Dubes RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel. Pada detik-detik terakhir
saat KBRI menjemput mereka dari penjara menuju Bandara King Khalid Riyadh, keluarga besar majikan bahkan masih juga berusaha menggagalkan kepulangan mereka. Oknum majikan itu meminta aparat berwajib untuk tetap menahan keduanya di penjara setempat. “Setelah melalui perdebatan yang alot, KBRI berhasil meyakinkan Pemerintah Saudi, akhirnya keduanya dapat meninggalkan Arab Saudi menuju tanah air pada Selasa, 23 April 2019 pukul 15.20 waktu setempat dengan pesawat Oman Air,” beber Agus. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist_kbri riyadh)
H.Kukuh Rahardjo dan direksi lainnya memberi keterangan tentang pelaksanaan Expo Property di Mataram.
Mataram (Suara NTB)Bank NTB Syariah untuk pertama kalinya menggelar Expo Property. Bekerjasama dengan sejumlah developer dan Real Estate Indonesia (REI) NTB serta Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), berbagai kemudahan disediakan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mengidam-idamkan tempat tinggal. Expo Property ini akan di-
Sumartini binti Manaungi Galisung dan Warnah binti Ni’ing, dua WNI yang lolos hukuman mati di Riyadh Arab Saudi.
SUARA MATARAM
SUARA NTB Kamis, 25 April 2019
Halaman 2
DPRD Kota Mataram Sampaikan Usul 4 Raperda Hak Inisiatif Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram menyampaikan usul 4 paket raperda hak inisiatif. Masing-masing : Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; Raperda tentang Penanaman Modal; Raperda tentang Pemeliharaan Jalan; dan Raperda tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Peliharaan Penyampaian usul empat buah paket raperda ini dirangkaikan dengan penutupan masa sidang II dan pembukaan masa sidang III tahun dinas 2018/2019. Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., yang memimpin rapat paripurna bersama dua wakil ketua mengungnkapkan bahwa masa sidang III tahun dinas 2018/ 2019 ini merupakan masa sidang terakhir bagi anggota Dewan periode 2014 – 2019. Namun demikian, Didi menegaskan bahwa Dewan berkomitmen menyelesaikan program-program yang tersisa. Orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini mengapresiasi kehadiran anggota Dewan dalam paripurna kemarin. Didi mengaku sempat harap-harap
(Suara NTB/ist)
BUKA PARIPURNA - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., didampingi Wakil Ketua H. Muhtar, SH., dan I Wayan Sugiartha membuka paripurna penyampaian usulan raperda hak inisiatif Dewan. cemas terkait kehadiran anggota Dewan. Karena secara personal, sebagai caleg incumbent, mereka masih mengawal penghitungan suara di tingkat kecamatan. Ketua Bapperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Husni Thamrin menyampaikan : 1. Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
Pembangunan di bidang keolahragaan merupakan bagian dalam upaya pencapaian kualitas hidup baik jasmani dan rohani maupun sebagai upaya mewujudkan salah satu tujuan bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa serta dengan kegiatan keolahragaan diharapkan dapat terwujud masyarakat yang gemar, aktif, sehat dan bugar serta berprestasi dalam olahraga.
Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat provinsi,” kata Nur ditemui, Rabu (24/5). Penilaian oleh tim dari Dinas Pertanian harus fair. Artinya, tim tidak perlu mendongkrak nilai Gapoktan jika tujuannya hanya mendapatkan juara. Hasil yang disajikan harus benar – benar riil, sehingga jika ada penilaian dari tingkat atas anggota kelompok tidak kaget. “Saya berharap tim penilai memberikan penilaian riil. Saya tidak ingin didongkrak,” harapnya. Masyarakat yang tergabung di kelompok tani mendapatkan dana bergulir dari pemerintah. Bantuan dana diberikan untuk pengembangan usaha mereka. Menurut Nur, ini menjadi peluang masyarakat untuk meningkatkan usaha mereka dengan sistem dana bergulir yang rendah bunga. Bunga yang dibayarkan akan kembali ke mereka. Kelurahan memiliki andil terhadap pengembangan Gapoktan. Salah satunya adalah merekomendasikan anggota Poktan mengikuti pelatihan atau pembinaan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Dari segi pengetahuan mereka berpikir untuk mengembangkan usaha atau paling tidak memperbaiki managemen keuangan dan lain sebagainya. “Kalau ada kegiatan dari dinas kita rekomendasikan untuk ikut pelatihan,” ujarnya. Masyarakat yang tergabung di Poktan akan merasakan manfaatnya, terutama dalam peningkatan kesejahteraan mereka. Kecenderungan anggota Poktan adalah perempuan. Artinya, ibu rumah tangga berkontribusi meningkatkan atau memberi pengutan terhadap ekonomi Muhammad Nur keluarga. (cem)
PENILAIAN terhadap gabungan kelompok tani Karya Bumi Persada di Lingkungan Gubuk Batu oleh tim penilai dari Dinas Pertanian, diharapkan membuahkan hasil positif. Masyarakat tergabung mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Lurah Monjok Timur, Muhammad Nur mengapresiasi Gapoktan Karya Bumi Persada mewakili Kecamatan Selaparang pada penilaian Gapoktan tingkat kota. Dalam perjalanannya, Gapoktan ini telah menorehkan prestasi di tahun 2013 dan 2016. Artinya, pengembangan usaha serta aspek pengelolaan manajemen keuangan, kelembagaan serta pembinaan kelompoknya berjalan dengan baik. Hal ini patut dikembangkan oleh masyarakat, sehingga dampaknya kembali ke masyarakat. “Kegiatan ini harus berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kota dan
(Suara NTB/cem)
(Suara NTB/ist)
(Suara NTB/ist)
PIDATO - Ketua Bapperda DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Husni Thamrin menyampaikan pidato penyampaian usulan 4 paket raperda hak inisiatif Dewan.
KUORUM - Meski masih dalam rangkaian kegiatan Pemilu Legislatif, namun kehadiran anggota DPRD Kota Mataram, tetap kuorum.
2. Raperda tentang Penanaman Modal Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan kemampuan daya saing usaha serta menciptakan lapangan kerja di daerah sehingga diperlukan adanya upaya peningkatan dalam sektor penanaman modal.
3. Raperda tentang Pemeliharaan Jalan Keberadaan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi yang mempunyai peranan penting dan strategis terutama dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat serta kegiatan lingkungan yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan
pembangunan antar daerah serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan secara berkesinambungan. 4. Raperda tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Peliharaan Keberadaan hewan ternak dan peliharaan memberikan nilai tambah bagi kehidupan manusia dalam
bentuk pemenuhan kebutuhan terhadap konsumsi daging serta kesenangan dan kesejahteraan sehingga hewan peliharaan harus dipelihara sesuai dengan kebutuhan yang spesifik untuk melindungi keamanan, kenyamanan dan kesehatan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. (fit/*)
Pemkot Segera Tender Proyek Gedung Perkantoran Mataram (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram segera melakukan ekspose terhadap sejumlah proyek fisik pembangunan gedung perkantoran pemkot Mataram di hadapan Tim Pengaman, Pengawalan Pemerintah dan Pembangunan Daerah. Proses tender dipercepat agar pekerjaan tak terlambat. Proyek itu adalah pembangunan lanjutan gedung kantor Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Keuangan Daerah (BKD), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Tiga proyek ini nilainya masing – masing Rp1,5 miliar. Berikutnya, Kantor Camat Ampenan dan Kantor Lurah Sayang sayang. Miftahurrahman, Kepala Dinas PUPR menjelaskan, perencanaan pembangunan sejumlah kantor telah selesai. Pihaknya merencanakan pekan depan dilakukan ekspose di hadapan TP4D. Dari hasil ekspose dokumen perencanaan akan diserahkan ke Bagian Layanan Pengadaan untuk ditender. “Insya Allah, minggu depan akan kita ekspose di TP4D,” kata Miftah ditemui, Rabu (24/4). Perencanaan proyek fisik yang akan diekspose berkaitan dengan pembangunan kantor BKPSDM, Dispora, BKD, Camat Ampenan dan Sayang – sayang. Pembangunan tiga kantor masing – masing Rp 1,5 miliar. Sedangkan, pembangunan kantor Camat Ampenan dan Sayang – sayang tak disebutkan detail oleh Miftah. Dari hasil ekspose itu, ia menar-
(Suara NTB/cem)
SEGERA DITENDER - Pengendara melintas di depan Kantor Badan Keuangan Daerah, Rabu (24/4). Gedung BKD, salah satu dari lima proyek fisik yang akan diekspose oleh Dinas PUPR dihadapan TP4D pekan depan untuk segera ditender. getkan tender sudah masuk pada bu- bisa rampung atau tidak. Miftah meskipun lama mangkrak. Pengarulan Mei, sehingga pengerjaan fisik akan menghitung kembali kebutu- hnya hanya pada temperatur cuaca bisa dimulai pada bulan Juni. Di- han anggaran. Jika hasil peren- yang tidak berpengaruh signfikan. akui, tender maupun pengerjaan canaan volume pekerjaan bisa ram- “Kan ada perlindungan tertutup dan fisik tidak bisa dilakukan di awal pung dengan anggaran tersedia. tidak tertutup. Dan, ini semuanya triwulan pertama. Pasalnya, peren- Praktis pihaknya tidak lagi men- sudah ada perlindungan tertutup,” canaan serta pengerjaan fisik ber- ganggarkan di tahun berikutnya. tandasnya. Percepatan mulai dari proses persamaan. “Beda kalau perencanaan Pun sebaliknya, akan dianggarkan tahun lalu. Tender bisa dipercepat,” untuk menyelesaikan bagian – bagi- encanaan, tender, penentuan pemenang hingga pengerjaan diharapan sifatnya kecil. tandasnya. Miftah menambahkan, terkait kan sesuai jadwal. Sehingga, tidak Untuk kantor Dispora dan BKPSDM belum berani dipastikan apa- kualitas struktur bangunan dipas- ada proyek fisik yang melampui tengkah dengan anggaran Rp1,5 miliar tikan tidak akan terganggu gat waktu pengerjaan. (cem)
Distan Lakukan Penilaian Gapoktan Berprestasi Panggil BPS dan Tim Ahli PANSUS LKPJ merupakan Pansus yang strategis. Karena menilai laporan pertanggungjawaban dari Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu, ada penekanan tambahan dari hasil kerja Pansus. Demikian dikatakan Ketua Pansus LKPJ pada DPRD Kota Mataram, H.M. Noer Ibrahim di DPRD Kota Mataram, Rabu (24/4). Penekanan itu antara lain, sinkronisasi program antara apa yang ada di dokumen dengan kondisi di lapangan. Melihat kondisi yang ada, maka Pansus berencana memanggil lagi BPS, tim ahli, Dinas PUPR dan Perkim. ‘’Bagaimana analisa BPS dikaitkan dengan keberhasilan Kota Mataram,’’ katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya. Ini dim a k -
H.M. Noer Ibrahim (Suara NTB/dok)
sudkan agar tidak terjadi penumpukan rekomendasi. Kepada dua dinas itu akan ditanyakan mengenai keberhasilan program di tahun 2018. Tim ahli yang berasal dari kalangan akademisi dibutuhkan untuk melakukan analisa terhadap laporan pertanggung jawaban Walikota. Politisi Golkar ini membantah kalau pembentukan pansus LKPJ hanya formalitas. Kendati dia tak menampik bahwa memang masih ada rekomendari Pansus LKPJ untuk tahun 2017 yang belum terlaksana. ‘’Itu kemarin kan karena emergency gempa. Sehingga, pergeseran anggaran itu selalu ada,’’ ucapnya. Dikatakan Noer Ibrahim, Pansus nanti bisa melihat kondisi di lapangan seperti apa kenyataannya. Kalau memang masih ada yang belum terlaksana, Pansus tentu harus memasukkan hal-hal yang belum terlaksana itu dalam rekomendasi tahun ini. Setelah memanggil BPS dan tim ahli, pansus LKPJ juga akan segera memanggil Satpol PP, Dinas PUPR dan juga Perkim. Pansus ingin menyisir kembali program-program tahun 2018. ‘’Ada ndak program tahun lalu yang mereka tahu belum terlaksana. Kalau ada, itu harus segera,’’ imbuhnya. Noer Ibrahim tidak bisa mengira-ngira apakah rekomendasi LKPJ tahun anggaran 2017 dan LKPJ akan lebih banyak ketimbang rekomendasi LKPJ tahun anggaran 2018. ‘’Ini tergantung bagaimana jawaban eksekutif nanti,’’ demikian Noer Ibrahim. Pansus, lanjut anggota Dewan dari Dapil Mataram – Sekarbela ini, akan betul-betul meneliti LKPJ Walikota. (fit)
Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian turun melakukan penilaian terhadap gabungan kelompok tani berprestasi di Kota Mataram. Penilaian ini sekaligus evaluasi serta pembinaan terhadap kelompok tani. Aspek penilaian berkaitan dengan administrasi keuangan, perencanaan, kelembagaan, pengembangan usaha serta pembinaan. Penilaian Gapoktan seperti disampaikan oleh Koordinator Penyuluh Pertanian Kota Mataram, Tatok Sulistiyanto mengatakan, lomba Gapoktan ini dilakukan setiap tahun sebagai kewajiban pembinaan terhadap kelompok tani. Tujuannya agar ada perubahan baik dari sistem pengelolaan keuangan, kelembagaan dan lainnya. Tidak hanya berkaitan lomba, pihaknya juga melakukan evaluasi serta perbaikan – perbaikan terhadap Gapoktan. “Bukan penilaian saja yang kita lakukan, tapi evaluasi apakah ada perubahan dari sebelumnya atau tidak,” kata Tatok, Rabu (24/4). Penilaian Gapoktan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kota, provinsi dan nasional. Artinya, Gapok-
tan dinilai berprestasi akan diusulkan ke tingkat provinsi bahkan nasional. Keterwakilan kelompok tergantung penilaian melihat beberapa aspek yang dinilai cukup bagus dan terlihat berkembang. Tatok menambahkan, kecenderungan dari penilaian melihat bukti dari laporan keuangan yang ditunjukkan melalui neraca keuangan. Disamping itu, tim akan melihat dari aspek kelembagan, perencanaan serta pembinaan. Perwakilan Pengurus Gapoktan Karya Bumi Persada, Made Yulianti menyampaikan selayang pandang berdirinya Gapoktan pada 17 Februari 2011 lalu. Gapoktan menaungi empat kelompok tani yang mengedepankan azas kebersamaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dua tahun berdiri, Gapoktan Karya Bumi Persada mendapatkan juara pertama tingkat Kota Mataram. Dan, juara ketiga di tingkat provinsi. Prestasi ini kembali ditorehkan di tahun 2016 sebagai Gapoktan berprestasi tingkat Kota Mataram dan provinsi.
“Kita sudah mendapatkan juara di tingkat kota dan provinsi tahun 2013 dan 2016,” sebutnya. Gapoktan memperoleh dana bergulir melalui KUAP. Dana ini dimanfaatkan oleh para petani untuk meminjam uang selama 10 bulan untuk pengembangan usaha mereka. Yulian-
ti menambahkan,anggota Gapoktan juga memiliki kewajiban mengeluarkan iuran sukarela. Dengan tergabungnya petani di Gapoktan diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. “Harapan kita bisa bermanfaat kepada para kelompok,” harap Yulianti. (cem/*)
(Suara NTB/cem)
PENILAIAN - Tim penilai dari Dinas Pertanian mengecek administrasi dari Gapoktan Karya Bumi Persada, Rabu (24/4). Penilaian ini selain bagi dari lomba, juga sebagai bentuk pembinaan sekaligus evaluasi terhadap beberapa aspek di Gapoktan di Kota Mataram.
Jadi Ekowisata, MCC akan Direvitalisasi Mataram (Suara NTB) Dinas Koperasi, Perindustrian dan UKM telah menganggarkan Rp1,3 miliar untuk merevitalisasi gedung Mataram Craft Center (MCC) di Kelurahan Pagesangan. Dikedepankan nilai edukasi sebagai bagian dari pengembangan ekowisata di Kota Mataram. Konsep ekowisata seperti dijelaskan Kepala Dinas Koperasi, Perindustian dan UKM Kota Mataram, Yance Hendra Dirra, lebih mengedepankan prinsip edukasi kepada wisatawan (pengunjung). Artinya, tamu yang ingin
membeli emas – mutiara sebagai bagian dari produk andalan Kota Mataram mendapatkan pengetahuan tentang cara pengerjaan, pengolahan serta membedakan kualitas mutiara asli dengan yang palsu. Sistem market seperti ini perlu dikembangkan oleh pemerintah, agar menumbuhkan kepercayaan wisatawan terhadap produk olahan masyarakat. “Jadi MCC ini tidak saja tempat berjual emas dan mutiara. Tapi sebagai tempat edukasi,” kata Yance ditemui di ruang kerjanya, Rabu (24/
4). MCC lanjut Yance, dinilai memiliki nilai jual yang bagus. Oleh karena itu, harus ada pengelolaan yang baik. Konsep ini telah dipikirkan sejak lama. Dan, di tahun 2019 ini akan dimulai perbaikan atau revitalisasi struktur bangunan di kawasan tersebut. Kebutuhan anggaran revitalisasi ini sekitar Rp1,3 miliar. “Tahun ini baru tersedia Rp500 juta,” sebutnya. Kembali dijelaskan, konsep ekowisata bakal dikembangkan membutuhkan kerjasama lintas organisasi perangkat daerah. Keterpaduan kon-
sep ini dapat menopang keselarasan program, sehingga MCC dapat menjadi ikon di Kota Mataram. Sebagaiikontentunyaakanmemberikan dampak bagi perajin. Praktis, MCC akan menjadi lokasi yang dituju oleh wisatawanbilainginmendapatkanemas – mutiara. Wisatawan mendapatkan pengetahuansecaraparipurna.Selainitu, perajinemas–mutiaradapatmeningkatkanperekonomianmereka.Yancemenekankan, pengembangan pusat kerajinan inidiharapkanmelahirkanMCClainnya di Kota Mataram. (cem)
Kamis, 25 April 2019
SUARA NTB
Halaman 3
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Kamis, 25 April 2019
Halaman 4
Proyek Belum Tender Disiplin Masih Jadi Momok KEDISIPLINAN masih menjadi momok Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU). Terutama pascagempa, situasi kantor masih menjadi alibi bagi sebagian ASN untuk datang telat dan pulang cepat. Sekda Lombok Utara, Drs. Suardi, MH., kepada wartawan Rabu (24/4) menegaskan, disiplin ASN harus ditingkatkan. Alibi gempa tidak seterusnya menjadi dalih bagi banyak ASN yang sebagai datang terlambat atau meninggalkan kantor sebelum waktunya. (Suara NTB/ari) “Sesuai aturan, ASN H. Suardi wajib masuk kerja jam 7 pagi dan pulang jam 4 sore. Saya pun juga begitu, silakan razia saya, karena saya pulang kan tahu sendiri sering sampai sore di kantor,” katanya. Sekda seolah ingin memberi contoh bagi aparatur OPD. Sesekali, ASN tidak seenaknya meninggalkan ruang kerja sebelum waktunya. Sebagaimana diketahui, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) PSDM KLU melayangkan surat teguran kepada 250 ASN yang didapati indisipliner. Tidak disiplinnya ASN salah satunya ditemukan terlambat masuk kantor, saat sidak oleh BKD dan Satpol PP KLU, Senin (22/4) lalu. “Jumlah surat teguran yang kita istilahkan surat tilang bagi ASN tidak cukupi, kita cetak lagi surat teguran karena jumlah ASN terlambat masuk kantor 250 orang,” ujar Najib. (ari)
Dinas PUPR Yakin Tak Sampai Molor
Selong (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) adalah pelaksana proyek pembangunan terbesar. Di antaranya adalah proyek percepatan pembangunan infrastruktur jalan senilai Rp235 miliar yang akan dikerjakan dengan sistem tahun jamak. Saat ini, sedang dalam proses untuk lelang. Sedangkan proyek-proyek lainnya juga ada untuk irigasi dan bangunan lainnya. Dalam pelaksanaannya di masa mendatang sesuai tahun anggaran dan tidak sampai molor. Keyakinan ini disampaikan Kepala Dinas PUPR Lotim, Toni Satria Wibawa kepada Suara NTB, Rabu (24/ 4). Diakuinya, proyek yang belum tender saat ini sedang dalam proses persiapan melengkapi syarat-syarat teknis
pelelangan, seperti proyek di pengairan sebutnya sudah siap masuk lelang. Khusus proyek percepatan yang paling banyak akan memakan dana APBD Lotim ini sebutnya sudah siap juga untuk dilaksanakan. “Tinggal
menunggu saja,” ujarnya. Evaluasi terus dilakukan jajaran Dinas PUPR agar semua proyek yang dilaksanakan utamanya pada tahun anggaran 2019 ini bisa berjalan tepat pada waktunya. Khusus yang bersumber dari
Rusak Masa Depan Generasi Muda
Gemar Membatik, Implementasi Menuju ’’Zero Waste’’ Tanjung (Suara NTB) Pengelolaan sampah belum menjadi sebuah budaya di masyarakat Lombok Utara. Untuk memulai itu, Pemkab Lombok Utara meluncurkan program Gerakan Masyarakat Membatasi dan Mengatasi Bahaya Sampah Plastik (Gemar Membatik). Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DLHPKP) Kabupaten Lombok Utara (KLU) setidaknya sudah mulai memberi contoh. Di kantornya, LH sudah menerapkan kebijakan pembatasan sampah plastik. Tidak ada lagi gelas plastik dan botol plastik wadah air minum. Cadangan air minum disiapkan melalui galon/dispenser, sedangkan gelasnya dari gelas kaca. Asisten III Setda NTB Ir. Hj. Hartina, MM.,dari Pemprov NTB memuji program implementasi Gemar Membatik. “Pemilihan kata Gemar Membatik sangat bagus. Kalau bisa buat percontohan di salah desa tentang cara pengolahan sampah yang benar seperti apa,” katanya. Sementara, Sekda Lombok Utara, Drs. H. Suardi, MH., program Gemar Membatik merupakan upaya Pemkab mendukung program nasional dan program Pemprov NTB menuju Zero Waste. Program ini berorientasi untuk menarik partisipasi aktif masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga. Ia mengajak semua pihak untuk mengurangi sampah plastik dengan berbagai cara, dari mengendalikan sampah plastik, sampai memanfaatkan sampah organik sebagai pupuk. Terlebih lagi, KLU memiliki daerah objek wisata milik masyarakat dunia. Kepala Dinas LH PKP KLU, H. Rusdi, ST. MM., Gemar Membatik merupakan serangkaian langkah Pemda khususnya Dinas LH. Sebelumnya, Dinas LH telah membranding kendaraan operasional pengangkut sampah. Bak-bak dump truck sampah dipermak dengan gambar view objek wisata yang ada di KLU. “Kita berterima kasih, Pemprov siap membantu dari segi pendanaan sebesar Rp500 miliar. Mudahmudahan terwujud dan kalau bisa ditambah,” sebutnya. (ari)
(Suara NTB/ist)
KUKUHKAN - Pengukuhan pengurus Bank Sampah Internal Dinas LH oleh Sekda KLU H. Suardi.
pembangunan oleh Dinas PUPR ini dipastikan akan tetap melibatkan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di lingkup kejaksaan dan inspektorat. Termasuk proyek percepatan pembangunan jalan sepanjang 116 km yang akan dikerjakan mulai tahun 2019 ini sampai dengan tahun 2021 mendatang. “Semua paketpaket pekerjaan yang dilaksanakan Dinas PUPR itu di bawah pengawasan dari TP4D dan Inspektorat,” demikian paparnya. (rus)
Gerindra Optimis Tempatkan Banyak Wakil di DPRD NTB
Pernikahan Dini
Selong (Suara NTB) Penundaan usia pernikahan ini sangat penting. Masa depan generasi muda masih sangat terbuka lebar. Pernikahan dini yang terjadi selama ini justru akan merusak masa depan generasi muda. Karenanya, para pemuda disarankan untuk tidak terlalu dini menikah. “Kenapa terlalu cepat-cepat pingin kawin,” ucap Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB Ir. Hj. Husnanidiaty Nurdin, MM., saat menghadiri pertemuan pencegahan penikahan dini di Lotim, Rabu (24/5). Menurutnya, hamil dan melahirkan yang terlalu dini belum bagus, karena kandungan masih lemah. Belum lagi, usia yang relatif muda akan dipertanyakan bagaimana penghidupannya. Karenanya, pernikahan dini ini harus benar-benar bisa ditekan. Dispora NTB, ujarnya, sudah mencoba melakukan upaya pemberian kesadaran dengan bersosialisasi kepada para pemuda. Para generasi muda adalah masa depan bangsa. Generasi muda bisa meraih cita-cita besar. Karpet merah untuk para pemuda terbuka untuk bisa menjadi generasi berprestasi. Para pemuda saat ini adalah calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Kalau pemudanya kawin terlalu dini, maka segala impian bisa menjadi sirna, karena terbentur beragam persoalan yang melilit. Diakuinya, kasus nikah muda banyak terjadi saat usia masih sangat muda. Ada yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dan bahkan masih di tingkat dasar. Masa muda diminta jangan disia-siakan dan dipersilakan terus sekolah dan mengejar prestasi di segala bidang, seperti prestasi di bidang olahraga. Prestasi bidang olahraga ini akan bisa mengantarkan generasi muda bisa mencapai cita-citanya. “Kalau ada prestasi di bidang olahraga kan gratis masuk perguruan tinggi,” sebutnya. Era kepemimpinan Gubernur NTB saat ini juga telah membuka peluang besar bagi ribuan anak-anak muda berprestasi untuk bisa menempuh pendidikan di luar negeri. Ada program beasiswa studi ke luar negeri. Hal ini sudah dilakukan dengan mengirim pelajar-pelajar asal NTB ke Cina, Polandia, Malaysia dan Korea. (rus)
Dana Alokasi Khusus (DAK) sebutnya diprioritaskan lebih awal prosesnya, karena menyesuaikan dengan batas waktu yang menjadi ketentuan pemerintah pusat. Terhadap yang belum, sambungnya sudah diminta Kadis PUPR untuk segera dipercepat, antara lain berupa dokumen perencanaan, kelengkapan mengisi Harga Perkiraan Sendiri (HPS). “Proyek yang dikerjakan di bidang Bina Marga kan sudah selesai tahapan lelangnya,” imbuhnya. Dalam pelaksanaan proyek
(Suara NTB/humas Lotim)
PERTEMUAN - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy menggelar pertemuan terkait BPNT dan silaturahmi bersama pengusaha tembakau di Pendopo Bupati, Rabu (24/4).
BPNT, Pemda akan Subsidi Rp50 Juta Per Bulan Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) akan mendistribusikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), terutama pada bulan Ramadhan nanti. Dalam penyaluran BPNT ini, Pemda Lotim siap mensubsidi anggaran sebesar Rp50 juta per bulan. Demikian disampaikan Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, MM., saat memimpin rapat koordinasi penyaluran BPNT di Pendopo Bupati, Rabu (24/4). Rapat ini dihadiri Asisten II Bidang Pembangunan dan Kesra, H. Sahabudin, Kepala Dinas Sosial (Disos), H. Marwan, Perwakilan BRI, Kepala Bagian Ekonomi dan Direktur PD. Selaparang Agro. Bupati menegaskan, mulai bulan Mei 2019, penyaluran BPNT yang sebelumnya dilaksanakan SDM PKH akan di-
ambilalih pemda dengan menunjuk Selaparang Agro sebagai penyuplai barang BPNT sekaligus sebagai distributornya dengan surat penunjukan dari Pemda. Terkait rekanan yang akan digunakan, bupati mengharapkan rekanan tersebut harus yang berkualitas, berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab, sehingga program ini tepat sasaran. Selain itu, program ini benar-benar bisa mensejahterakan rakyat di Gumi Selaparang ini. Sementara Kepala Disos Lotim, H. Marwan, melaporkan kesiapannya menyalurkan BPNT bulan ini dengan menyiapkan empat distributor yang siap melaksanakan kegiatan ini. Dua distributor dari wilayah utara, satu wilayah selatan dan satu wilayah ten-
gah yang dikoordinasikan dengan BRI. Pihaknya mengaku sesegera mungkin akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat serta melaksanakan kebijakan ini. Selesai rapat koordinasi BPNT, di tempat yang sama bupati juga menggelar silaturahmi dengan pengusaha tembakau dan para petani tembakau yang juga melibatkan Kapolres Lotim, AKBP. Ida Bagus Made Winarta,SIK. Silaturrahmi itu membahas bagaimana kebijakan pemerintah daerah ke depan kaitannya dengan permasalahan tembakau di Lotim. Karena selama ini pemerintah disebutnya terkesan tidak banyak berbicara, sehingga ke depan harapnya terjalin hubungan yang harmonis bagi para petani dan pengusaha tembakau. (yon)
Operator di OPD Tak Konsisten Pasok Data Selong (Suara NTB) Penerapan program smart city di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) disambut baik. Pasalnya, keberadaan smart city ini berfungsi untuk mempercepat dan memaksimalkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Hanya saja, kendala yang dihadapi yakni kesiapan operator di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak konsisten memasukkan data dan informasi. Dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (24/4), menurut Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Lotim, H. Ridatul Yasa Sutaryadi, rata-rata OPD, kecamatan dan desa sudah melaksanakan smart city. Namun, kesiapan operator di masing-masing OPD yang tidak konsisten memasukkan data dan informasi membuat program ini masih belum maksimal. Selain itu, jaringan internet juga masih menjadi kendala, terutama untuk tingkat kecamatan dan desa yang jaringannya sangat lemah. “Penerapan smart city kita di Lotim berjalan. Namun kita
(Suara NTB/ist)
EVALUASI - Proses evaluasi program smart city yang dilakukan oleh Diskominfo dan Persandian Lotim, Rabu (24/4). minta kepada masing-masing OPD untuk lebih mengaktifkan operatornya dalam menginput data dan informasi,” harapnya. Namun secara umum, keberadaan smart city dalam rangka percepatan pelayanan rata-rata sudah dipahami oleh penerima manfaat. Dari catatan Diskominfo, baru 60 persen OPD yang aktif memasukkan informasinya melalui web resmi Pemkab Lotim
melalui smart city tersebut. “Dalam pelaksanaan smart city ini harus diiringi dengan komitmen yang kuat oleh pemerintah daerah. Tentunya dengan menerbitkan instruksi-instruksi kepada OPDOPD. Kedua membangun jaringan di semua desa dan kecamatan, sehingga dapat terakses dengan baik yang berdampak pada maksimalnya pelayanan,” harapnya. (yon)
Selong (Suara NTB) Berdasarkan hasil tabulasi data yang dilakukan bersumber dari formulir C1, sementara ini hasil penghitungan suara menunjukkan perolehan suara Partai Gerindra cukup signifikan. Estimasi perolehan suara Gerindra di Lombok Timur (Lotim) saja yang terlihat di Daerah Pemilihan (Dapil) III dan IV, bisa tembus sekitar 72 ribu suara. Belum lagi perolehan suara dari dapil lain dari kabupaten lainnya, seperti Lombok Tengah, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima. Dari estimasi data ini, Gerindra optimis menempatkan banyak wakil di DPRD NTB. “Saya patokannya dari data formulir C1,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Lotim yang juga mantan Wakil Bupati Lotim H. Haerul Warisin, Rabu (24/4). Diakuinya, Dapil Lotim bagi bagian selatan maupun utara akan bisa mendapatkan tiga kursi. Masing-masing satu kursi dari selatan dan dua kursi di utara. Dapil III Lotim bagian utara, sebutnya bisa mendulang dua suara berdasarkan pengakuan dari H. Machsun Ridwainy yang sebelumnya dari Partai Bulan Bintang (PBB), namun semua pemilih H. Machsun tetap setia memilihnya dan
siap mengantarkannya duduk kembali di kursi DPRD NTB, meski lewat Partai Gerindra. Petahana lainnya adalah Hamja dan petahana dari DPRD Lotim, H. Maidy. Hamja diyakini bisa mengulang perolehan suara yang lama. Sedangkan sosok H. Maidy sudah dikenal lama oleh para pemilih. Ada juga kandidat lainnya, Salmukin yang diketahui sudah banyak berkiprah dalam politik dan membangun jejaring. Sementara caleg-caleg Gerindra yang sudah diklarifikasi langsung oleh Ketua DPC Partai Gerindra Lotim ini mengaku, di Lotim bagian utara bisa meraup sekitar 51 ribu suara sah ditambah dengan suara partai. Jika dibagi tiga keseluruhan suara sah tersebut, maka ada sisa 17 ribu. Dapil III Lotim diketahui memperebutkan delapan kursi. Dihitung-hitung secara sederhana, enam partai lainya wajib dapat. Sisa dua kursi inilah sebutnya yang bisa diperebutkan. “Inikan estimasi, misalnya pun hanya dapat satu suara, tapi akumulasi suaranya sangat besar dan ini berbeda dengan pemilu 2014,” ucapnya. Partai-partai lain diakui juga mendulang suara cukup bagus. Keyakinan Gerindra dari estimasi suara keseluruhan se NTB akan bisa mengantarkan Gerindra mendominasi kursi di DPRD NTB. (rus)
PSU Dua TPS di KLU Rawan Politik Uang Tanjung (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengingatkan calon anggota legislatif (caleg) Daerah Pemilihan Lombok Utara I (Pemenang - Tanjung) untuk tidak mencari suara dengan curang di TPS Pemilihan Suara Ulang (PSU). Bawaslu mengakui, fenomena kerawanan politik uang di 2 TPS yakni TPS 01 Desa Tanjung (Dusun LadingLading), dan TPS 21 Desa Tanjung di Dusun Sorong Jukung. Ketua Bawaslu Lombok Utara, Adi Purmanto, SE., di kantornya Rabu (24/4) mengungkapkan, TPS PSU di KLU sejatinya berlaku di 3 TPS. Hanya saja, TPS lain yakni TPS di Dusun Cupek, Desa Sigar Penjalin, hanya menggelar PSU untuk pilpres saja. “Memang di TPS PSU rentan money politics. Di PSU dua TPS ini, kami lebih ketat lagi melakukan pengawasan karena semua partai ingin menambah suara,” katanya. Ia menjelaskan, suara dua TPS tersebut sangat berarti bagi segelintir caleg potensial untuk mendapatkan kursi. Bahkan tidak mungkin, calegcaleg akan berebut suara dengan segala cara. Namun demikian, Bawaslu sudah sangat siap untuk mengawal kedua TPS PSU tersebut. Ia meyakinkan, pengawasan oleh Bawaslu dan aparat cukup ketat, sehingga pelaksanaan PSU berjalan tanpa intimidasi dan pengaruh materil. “Kita wanti-wanti caleg yang
bergantung suara pada PSU TPS 1 Lading-Lading dan TPS 20 Sorong Jukung itu. Kita tindak tegas jika ada temuan,” tandasnya. Untuk diketahui, PSU di 3 TPS akan dilakukan serentak pada Sabtu (27/4). Jumlah suara untuk TPS 01 sejumlah 277 suara dan TPS 21 sejumlah 242 suara. Klaim signifikan atas suara di kedua TPS itu secara otomatis menaikkan perolehan suara bagi sejumlah parpol. Sebut saja Perindo, Hanura dan Demokrat. Baik Hanura dan Perindo, memiliki misi sama - yakni merebut 1 kursi terakhir. Makanya pula, bahwa salah satu dari kedua partai itu berhasil mendapat suara signifikan, maka akan mengurangi jatah jumlah 2 kursi yang bakal diklaim Demokrat. Berdasarkan analisa lapangan, ketiga parpol ini paling berpeluang merebut jatah kursi ke 11 atau kursi terakhir di Dapil I. Namun Caleg Perindo, Hendra Wiraksa, diperkirakan menjadi pihak yang diuntungkan karena TPS 01 Lading-Lading merupakan basis massa pendukungnya. “Saya optimis memperoleh suara di dua TPS itu, khususnya TPS 01 Desa Tanjung, saya yakin akan maksimal,” katanya. Caleg Perindo nomor urut lima ini bersaing dengan caleg senior Partai Hanura, Ardianto, SH. Kepada wartawan, Ardianto, mengklaim akan berupaya maksimal untuk mendapatkan suara di kedua TPS tersebut. “Kita bekerja maksimal, dengan harapan mendapatkan suara signifikan,” ucapnya. (ari)
PSU di TPS 20 Rakam Ditunda Selong (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menunda pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada satu TPS di Lotim yakni TPS 20 Kelurahan Rakam Kecamatan Selong. Penundaan dilakukan karena belum tersedianya logistik pemilu secara lengkap. Menurut Ketua KPU Lotim, Dr. M. Junaidi, penundaan pelaksanaan PSU di TPS 20 Kelurahan Rakam menyusul surat KPU Nomor 144/PL.01.7-SD/ 5203/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 23 April 2019 perihal permo-
honan PSU. Di mana jadwal PSU yang semula dilakukan tanggal 25 April ditunda pelaksanaannya menjadi hari Sabtu (27/4). Penundaan dikarenakan surat suara beserta formulir penghitungan perolehan suara PSU (model C-KPU dan terusannya untuk keperluan PSU mengalami perubahan jadwal kedatangannya di KPU Lotim. Perubahan jadwal pelaksanaan PSU ini, kata Junaidi, sudah disampaikan tembusannya ke KPU Provinsi NTB dan Bawaslu Kabupaten Lotim. “Tidak ada masalah. Hanya saja penundaan karena keterlambatan kedatangan logistik
(Suara NTB/yon)
M. Junaidi
surat suara untuk PSU tersebut,” terangnya, Rabu (24/4). Sebelumnya, Komisioner KPU Lotim, Taharudin, SH,MH, menjelaskan, PSU yang diulang adalah Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. PSU dilakukan, dikarenakan pemilih di TPS 201 Rakam itu tidak terdaftar di DPT, DPTb dan tidak membawa A5 untuk pindah memilih. Sementara pada saat menggunakan hak pilihnya, adanya pemilih yang menyodorkan EKTP luar NTB, sehingga petugas KPPS memberikan surat suara pilpres dan DPR RI.
Paling lambat, pelaksaan PSU dilakukan 10 hari setelah hari pemilihan dan KPU Lotim siap menyelenggarakan. Adapun logistik yang masih ditunggu yakni berupa surat suara. Di mana jumlah DPT di TPS 20 Rakam sebanyak 250 pemilih. Diketahui, PSU dilakukan karena KPPS memberikan memilih kepada 3 orang luar wilayah sebanyak 3 orang tanpa adanya surat A5. Sehingga surat suara yang tidak dipilih menjadi tidak sah dan syarat untuk PSU apabila surat suara yang digunakan oleh pemilih yang salah, lebih dari surat suara. (yon)
SUARA NTB Kamis, 25 April 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Bayar Gaji Tenaga P3K Tetap Akur dengan Bupati HARI pertama kerja setelah dilantik Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, MSc., Selasa (23/4), Wakil Bupati Hj. Sumiatun mendampingi Bupati Lobar H. Fauzan Khalid memimpin rapat terbatas dengan semua kepala OPD lingkup Pemkab setempat. Dalam rapat terbatas itu, Hj Sumiatun, menjamin ia bersama Bupati Lobar, sopoq angen (satu hati) dan tetap akur dalam memimpin daerah lima tahun ke depan. “Agenda pertama saya (Suara NTB/her) masuk di kantor, tadi saya Hj. Sumiatun bersama Pak Bupati dan Sekda menggelar rapat dengan semua kepala OPD, awal pertama rapat disampaikan oleh Bapak Bupati bahwa kekompakan kita dan bagaimana bersinergi semua OPD dalam bekerja untuk Lobar,” terangnya di ruang kerjanya, Rabu (24/4). Dijelaskan dalam rapat itu ia diberikan kesempatan untuk memberikan arahan kepada semua kepala OPD. Ia pun menyampaikan hal yang sama kepada semua OPD agar tetap menjaga kekompakan dan bersinergi dalam bekerja untuk Lobar ke depan. Menurut srikandi asal Sekotong ini, tanpa OPD kompak dalam bekerja, maka tidak akan bisa menyelesaikan apapun. Ia menekankan ke OPD, kekompakan ini bukan hanya sebatas dengan bupati, wabup, sekda, namun semua jajaran OPD harus kompak mulai dari atasan hingga jajaran yang paling bawah. Menurut dia, Pemda Lobar memiliki orang-orang cerdas dan pintar semua, sehingga ia yakin bisa membangun sinergi dalam melaksanakan semua program untuk mencapai visi dan misi itu bisa dicapai. Untuk itulah ia menekankan kepada semua OPD agar bekerja mengacu pada RPJMD yang menjadi pelaksanaan dari visi misi yang nanti disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Lobar, Kamis depan. Menjawab harapan Gubernur NTB agar ia bersama Bupati tetap akur dalam memimpin lobar kedepan, mantan Ketua DPRD Lobar ini menegaskan dengan motto Sopoq Angen ia akan tetap akur dengan bupati. Sehingga ia pun menekankan kepada semua OPD bahwa tidak ada istiah “orangnya bupati” dan “orangnya wabup”, semua kata dia sama untuk membangun Lobar lebih baik ke depan. Dalam hal memposisikan diri, ia pun siap melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh bupati. “Saya harus siap melaksanakan tugas apapun tugas yang diberikan pak Bupati,”jelas dia. Dalam hal kewenangan, selaku wabup, dirinya akan melakukan pengawasan terhadap kinerja OPD. Dalam hal pengawasan ini tak terlepas dari koordinasi dengan bupati. Ia tetap meminta petunjuk dan arahan dari bupati terkait langkah-langkah dan kebijakan yang diambil. “Apapun kebijakankebijakan bupati harus saya back up,” tegas dia. (her)
71 Ribu Lebih Penerima Jadup Diduga Bermasalah Giri Menang (Suara NTB) Dinas Sosial (Disos) Lombok Barat (Lobar) tengah dipusingkan dengan data penerima bantuan jaminan hidup (jadup) yang belum clear and clean. Pasalnya, data kependudukan dari 71 ribu lebih penerima jadup masih bermasalah, lantaran banyak ditemukan tak sinkron. Di samping banyak ditemukan belum masuk KK, di satu sisi warga yang meninggal masih belum dikeluarkan dari KK. Kepala Disos Lobar, Hj. Made Ambaryati mengatakan jumlah penerima bantuan Jadup di Lobar mencapai 72 ribu lebih, namun sejauh ini baru 967 orang yang sudah tuntas. Dirincikan, jumlah dana jadup yang dialokasikan untuk 72 ribu ini mencapai Rp 171 miliar lebih sedangkan bantuan jadup yang sudah tuntas baru Rp 2 miliar lebih kepada 967 penerima (tahap I). “Ada 71 ribu lebih penerima jadup yang masih bermasalah perlu kita verifikasi dan validasi (verivali). Kami mengerahkan para Tagana turun verivali door to door,” jelas Ambar. Semua data penerima bantuan ini sudah dibawa ke Dukcapil untuk diperbaiki, namun setelah dicek di lapangan. Hasil uji petik yang dilakukan terhadap 100 KK, ternyata banyak ditemukan warga tak punya KK. Banyak juga ditemukan warga yang sudah meninggal belum dikeluarkan dari KK dan belum masuk KK, ada juga ditemukan warga menikah lagi menuntut mendapatkan jadup. “Ini saja kami turun uji petik 100 KK, tidak menutup kemungkinan 71 ribu ini akan banyak masalahnya,” tegas dia.Sehingga hal ini menyulitkan pihaknya dalam memperbaiki dokumen tersebut. Untuk mempercepat penanganan persoalan ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan para kades terkait data penerima bantuan ini. Pihaknya bersama Kementerian Sosial pun sudah turun ke empat desa yang menjadi sampel untuk meminta warga mengurus dokumen kependudukan, sebab banyak warga yang ditemukan belum masuk KK. Banyaknya warga yang belum masuk KK diakibatkan warga enggan mengurus. Padahal, mereka menuntut untuk mendapatkan jadup. Ia berharap agar warga rajin mengurus dokumen kependudukan, sebab dokumen ini sangat diperlukan mereka. (her)
TGH. Muharrar Berharap Jabatan Sekda Dipercayakan pada Putra Lobar Giri Menang (Suara NTB) TGH. Muharrar Mahfudz yang juga Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Hakim Kediri berharap jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat dipercayakan kepada pejabat yang berasal dari putra daerah Lobar. Alasannya karena putra daerah paling tidak mengenal karakteristik wilayah Lobar lebih detail, sehingga mudah mengkoordinir dan menjadi motor penggerak program OPD dengan baik. Namun demikian ia menyarankan kepada bupati agar dalam memilih pejabat yang mengisi jabatan sekda (Suara NTB/her) betul-betul menilai dari asTGH. Muharrar Mahfudz pek profesionalisme. Kedua, bupati perlu menempatkan pejabat nantinya menjadi sekda harus mampu melihat bagaimana Lobar ke depan, artinya memiliki kemampuan bagaimana membawa Lobar ke depan. “Saya kira untuk pengenalan wilayah untuk bisa terkoordinir program-program dinas dengan baik tentu yang mengenal Lobar secara detail. Saya cenderung (jabatan Sekda) dari orang (pejabat) Lobar, kalau tujuan kita sekda itu betul-betul mampu menjadi motor penggerak di samping bupati sebagai pemegang policy utama,” kata Ketua Tim Pemenangan Zaitun (H. Fauzan Khalid – Hj. Sumiatun) pada Pilkada 2028 ini. Sekda, jelas dia, begitu strategis dalam pemerintahan, sebab selain pejabat tertinggi di birokrasi juga mampu menjadi motor penggerak dan mengkoordinasikan OPD dalam melaksanakan semua program. Untuk itulah, harapnya, sekda ini harus dipilih dari kalangan pejabat yang sudah memiliki reputasi. Sebelumnya, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengatakan terkait siapa siapa nanti yang dipilihnya sebagai sekda, selalu memilih yang peringkat I.. Ditanya adanya masukan dari sejumlah pihak agar jabatan sekda dipercayakan ke orang Lobar, Fauzan mengaku secara psikologis pasti ada keinginan demikian, hanya saja ia kembali ke hasil panitia seleksi. (her)
Sejumlah Program akan Dirasionalisasi Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) bakal mengalokasikan anggaran pembayaran gaji bagi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang diangkat tahun ini pada APBD Perubahan tahun 2019 mendatang. Pembayaran gaji ini sebagai konsekuensi pengangkatan tenaga P3K awal tahun ini. Hal itu ditegaskan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, kepada wartawan, Rabu (24/4). Bupati mengaku, anggaran untuk pembayaran gaji P3K harus disiapkan tahun ini juga. Tapi karena di APBD murni 2019, anggaran gaji tenaga P3K Loteng tidak masuk dalam rencana anggaran, maka anggarannya disiapkan di APBD perubahan. Kendati
demikian, beberapa program pembangunan pemerintah daerah harus dirasionalisasikan untuk menutupi kebutuhan anggaran untuk gaji tenaga P3K ini. “Anggarannya masih dihitung besarannya berapa. Disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah. Tapi yang jelas, tahun ini anggaran untuk pembayaran gaji tenaga
P3K Loteng harus dianggarkan,” ujarnya. Suhaili mengatakan, tidak mungkin pemerintah mengangkat pegawai tanpa menyiapkan anggaran untuk gajinya, karena itu sama saja dengan menzalimi mereka. Terlebih sebelumnya proses pengangkatan tenaga P3K Loteng, pemerintah pusat dengan Pemkab Loteng sudah ko-
mitmen soal anggarannya. “Jadi memang harus dianggarkan. Jika pendapatan daerah tidak memungkinkan untuk menutupi kebutuhan anggaran gaji tenaga P3K, beberapa program daerah bisa dirasionalisasikan. Yang penting anggaran untuk tenaga P3K harus ada tahun ini,” tandasnya. Apalagi keberadaan tenaga P3K sangat dibutuhkan oleh Pemkab Loteng di tengah keterbatasan pegawai, khusus untuk tenaga pendidikan dalam hal ini guru. Sebelumya, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng,
H.M.Nazili, S.IP., mengatakan untuk membayar gaji tenaga P3K Loteng anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp8 miliar lebih. Tapi itu tergantung penetapan tanggal pengangkatan tenaga P3K, karena akan sangat mempengaruhi kebutuhan anggaran yang ada. “Soal anggaran gaji P3K Loteng ini sampai saat ini masih melakukan perhitungan bersama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan mempertimbangan regulasi yang ada, soal standar penetapan besaran gaji pegawai,” ujarnya. (kir)
(Suara NTB/Bawaslu Lobar)
PENGHITUNGAN ULANG - Proses penghitungan suara ulang di Kecamatan Labuapi
Bawaslu Rekomendasikan Penghitungan Ulang di Sejumlah Kecamatan Giri Menang (Suara NTB) KPU Lombok Barat (Lobar) belum menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah TPS di wilayah Kuripan. Alasannya, PSU ini tak mempengaruhi atau tidak ada perubahan terhadap perolehan suara di daerah pemilihan (dapil) setempat. Bawaslu juga merekomendasikan penghitungan suara ulang di beberapa TPS di wilayah Gerung, Labuapi dan Gunungsari. Penghitungan suara ulang ini dilakukan karena ditemukan perbedaan antara C1 di PPK dengan C1 di Bawaslu. Di samping ada perolehah suara Caleg yang janggal. Ketua Bawaslu Lobar, Abrar mengatakan pihaknya sebelumnya merekomendasi-
kan PSU di beberapa TPS di Kuripan. “Tapi KPU tidak bisa tindaklanjuti karena menurut dia (KPU) tidak ada efek terhadap perubahan perolehan suara,” jelasnya, Rabu (24/4). Dijelaskan, pihak KPPS setempat mengaku tidak pernah mengambil apa-apa pada saat pembukaan tong. Saat diklarifikasi panwascam waktu itu, bahwa diduga KPPS hendak mengambil C1, namun pihak KPPS membantahnya. Karena sifatnya rekomendasi dari Bawaslu, maka pihak KPU sudah menjawab bahwa tidak bisa menindaklanjuti atas dasar argumen tersebut. Yang menarik saat ini, kata dia, temuan Bawaslu di beberapa kecamatan yang harus melakukan penghitungan
suara ulang. Pihaknya merekomendasikan penghitungan suara ulang, karena ada perbedaan antara C1 di PPK dengan C1 di Bawaslu ketika rapat rekapitulasi, maka bisa direkomendasikan untuk diadakan penghitungan suara ulang. Saat ini pihak KPU menindaklanjuti dengan penghitungan suara ulang di beberapa tempat. Saat ini jelas dia, tengah berlangsung penghitungan suara ulang beberapa TPS di wilayah Gerung. Di Gerung sudah berlangsung sejak beberapa hari, bahkan kali ini sudah masuk hari ketiga penghitungan ulang. Selain di Gerung ada juga di wilayah Bengkel Kecamatan Labuapi dan Gunungsari. Sementara itu, Panwascam Labuapi Alhamdani mengata-
kan baru satu TPS yang melakukan penghitungan suara ulang yakni TPS. Penghitungan suara ulang ini dilakukan, karena ada kelebihan surat suara tercoblos dengan jumlah pemilih yang menggunkaan hak pilihnya. Masing-masing ada kelebihan di suara partai dua dan calon 8 suara. “Kita rekomendasikan penghitungan suara ulang ini,”jelas dia. Komisioner KPU, Riadi mengatakan sejauh ini tidak ada PSU, sebab pihaknya tak bisa menindaklanjuti rekomendasi PSU tersebut. “Kalau penghitungan suara ulang ada kami lakukan,”jelas dia. Penghitungan suara ulang itu sendiri dilakukan di Gunungsari. Alasan penghitungan suara ulang karena ada kejang-
galan salah satu calon memperoleh 100 persen suara. Sementara itu, dampak kelelahan mengawal proses penghitungan suara pleno di tingkat kecamatan menyebabkan puluhan petugas PPK, PPS sakit, diantaranya Lembar ada 3 petugas di Lembar, Batulayar satu orang dan Gunungsari 1 orang dan sejumlah kecamatan lainnya. Sejumlah petugas ini ada dirawat di puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit. Apakah ada santunan kepada PPK? Menurut dia sejauh ini belum ada secara resmi dari KPU RI. Namun pihaknya akan mengambil langkah terhadap petugas yang sakit akibat melaksanakan tugas tersebut. “Nanti kita pertimbangkan untuk berikan santunan, ini masih kita diskusikan,”jelas dia. (her)
Lahan ’’Bypass’’ LIA-KEK Mandalika
Cegah Pencemaran
Tim Appraisal Segera Bekerja
Pemkab Dorong Pertambangan Rakyat Ramah Lingkungan
Praya (Suara NTB) Tim kabupaten mulai mengintensifkan sosialisasi soal rencana pembangunan bypass dari Lombok International Airport (LIA) – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, ke masyarakat lima desa yang bakal terkena dampak pembangunan. Setelah itu baru kemudian tim apprasial akan mulai melakukan penilaian harga lahan yang akan dibebaskan. Demikian diungkapkan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, saat dikonfirmasi terkait progres pembangunan jalur bypass LIA-KEK Mandalika usai membuka kegiatan Job Fair di halaman kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Loteng, Rabu (24/4).
Diakuinya, proses persiapan pembangunan jalur bypass saat ini sudah berjalan. Kalau di tingkat pusat pada persiapan pembangunan fisik jalannya. Sementara di daerah soal kesiapan lahan. Pasalnya, meski seluruh biaya pembebasan sampai pembangunan ditanggung oleh pemerintah pusat tetapi pemerintah daerah juga tetap diminta dukungannya untuk mempersiapkan dan mensosialisasikannya pada masyarakat di bawah supaya pada saat pembangunannya nanti bisa berjalan lancar. “Kalau yang terkait administrasi, tugas kami di daerah sudah selesai. Tinggal kita mulai mensosialisasikan rencana pembangunan bypass tersebut sebelum tim apprais-
al mulai bekerja melakukan penaksiran harga lahan hingga proses pembebasan lahan dilakukan,” terangnya. Ia menjelaskan, total panjang jalan yang akan dibangun mencapai sekitar 17,6 km dengan 8 jalur, membentang dari LIA hingga ke Dusun Songgong Desa Sukadana dengan total luas lahan yang akan dibebaskan sekitar 117 hektar. Di mana nantinya akan ada lima desa yang bakal terkena dampak pembebasan lahan, yakni Desa Tanak Awu, Ketara, Kawo, Segala Anyar dan Desa Sukadana. “Satu yang harus dipahami jalan yang dibangun ini, bukan jalan tol yang berbayar. Tapi bypass dengan kualitas jalan tol,” klaim Ketua DPD I Partai Golkar NTB ini. (kir)
PSU di Loteng Digelar Sabtu Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) telah memutuskan untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua TPS masing-masing TPS 15 Desa Pengembur dan TPS 8 Desa Aik Mual, pada Sabtu (27/4) mendatang. Keputusan menggelar PSU di hari terakhir batas pelaksanaan PSU tersebut dimaksudkan supaya persiapan yang dilakukan benar-benar maksimal. “Awalnya PSU direncanakan pada hari Jumat (26/4). Tapi supaya lebih maksimal persiapannya dan KPU Loteng tidak dianggap asalasalan mempersiapkan PSU, akhirnya diputuskan digelar keesokan harinya,” ungkap Komisioner KPU Loteng, Zaeroni, S.H., kepada Suara NTB, Rabu (24/4). Untuk kesiapan logistik PSU, ujarnya, beberapa logistik
akan dikirim terlebih dahulu, seperti DPT yang sudah tervalidasi serta formulir C6 (surat panggilan memilih). Adapun untuk logistik lainnya, terutama surat suara akan dikirim paling lambat sehari sebelum PSU dan saat ini surat suara sudah ada di KPU provinsi. “Soal apakah surat suara kita yang ambil atau dikirim oleh KPU provinsi itu soal teknis saja. Yang pasti, surat suara sudah ada,” tegasnya. Nantinya, untuk surat suara PSU itu ada stempel khususnya. Yang membedakan surat suara pemungutan suara biasa dengan yang PSU. Terkait pelaksanaan PSU itu sendiri, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait. Termasuk aparat kepolisian terkait pengamanan. Begitu juga, partai politik peserta pemilu juga akan disurati supaya partai politik juga tahu akan ada PSU.
Khusus untuk petugas KPPS, nantinya akan mendapat bimbingan teknis secara lengkap. Hal itu untuk memberikan pemahaman yang baik terkait teknis pelaksanaan PSU supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Karena memang secara aturan PSU hanya digelar sekali saja. Tidak bisa digelar dua kali. Dengan kata lain, ujarnya, PSU harus berjalan sukses, karena tidak ada yang namanya PSU susulan. “Kita bersyukur hanya dua TPS yang menggelar PSU. Jadi konsentrasi dan perhatian KPU Loteng bisa maksimal mengawal PSU itu nantinya,” tandas Zaeroni. Data yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, total DPT yang akan mengikuti PSU sebanyak 467 pemilih. Dengan rincian TPS 15 Desa Pengembur sebanyak 261 pemilih. Sedangkan TPS 8 Aik Mual sebanyak 206 pemilih. (kir)
Giri Menang (Suara NTB)Pemkab Lombok Barat (Lobar) siap mendukung Pemprov NTB untuk menangani tambang ilegal di Sekotong sebagai salah satu pemicu pencemaran lingkungan yang cukup tinggi di daerah itu. Pemda berharap Pemprov turun ke lokasi untuk memantau kondisi masyarakat dan mensosialisasikan tentang tambang ini. Di samping pemprov perlu mencari langkah winwin solution bagi warga setempat, salah satunya dengan mendorong pertambangan rakyat yang ramah lingkungan. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, mengatakan Pemda Lobar akan mengikuti langkah pemprov yang berwenang menangani masalah pertambangan. “Kalau kami akan mengikuti langkah pemprov, karena kewenangan ada di provinsi, Kami mendorong pertambangan ramah lingkungan,” jelas dia. Dijelaskan dari sisi pemda, pihaknya terus mendorong pertambangan rakyat yang ramah lingkungan, sejauh ini baru ada satu pertambangan rakyat yang ramah lingkungan. Ke depan ia akan melakukan lobi ke pemprov agar pertambangan ramah lingkungan ini bisa diperbanyak di lokasi-lokasi tambang rakyat yang ada. Sementara itu Wakil Bupati Hj. Sumiatun mengaku mendapatkan informasi terkait tingkat pencemaran di wilayah Sekotong, namun ia belum mendapatkan data yang konkret, bahkan menurut informasi yang ia peroleh pencemarannya tinggi. Menurut dia untuk penanganan tambang ini, langkah pemerintah harus sering turun melakukan sosialisasi ke bawah (masyarakat) terkait masalah tambang yang
(Suara NTB/dok)
H. Fauzan Khalid menggunakan bahan mercuri. “Perlu juga kembalikan ke kesadaran masyarakat kita, tidak mungkin kami sebagai aparatur pemerintah turun sosialisasi tanpa pemahaman dan kesadaran dari masyarakat itu yang harus kita lakukan,” kata Ketua DPD II Golkar Lobar ini. Terkait langkah penutupan lokasi tambang ilegal di daerah Sekotong, menurut wabup, karena kewenangan masalah tambang ada di provinsi, maka apapun langkah yang dilakukan pemprov didukung oleh pemda. Namun kata dia, perlu juga melihat kondisi masyarakat untuk memberikan solusi bagi mereka. “Harus turun melihat seperti apa sih masyarakat, apa yang perlu kita lakukan untuk masyarakat agar tidak terjadi yang tak diiinginkan,” ujar dia. Dari sudut pandang dia, penutupan tambang liar di Sekotong memang bisa dilakukan bertahap dan pelan-pelan. Namun harus turun sosialisasi dulu ke masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang untung dan rugi tambang liar tersebut. (her)
SUARA NTB Kamis, 25 April 2019
PKS Optimis Rebut Tiga Kursi di DPRD KSB Taliwang (Suara NTB) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memastikan diri merebut tiga kursi di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) di Pemilu 2019 ini. Partai berlambang bulan sabit kembar ini berhasil mengamankan masing-masing 1 kursi melalui tiap Daerah Pemilihan (Dapil). Ketua Ekuintek DPW PKS NTB, Abidin Nasar, SP mengatakan, capaian partainya di Pemilu kali ini tidak lepas dari dukungan para pengurus, kader, relawan dan tim pemenangan para Caleg PKS yang bertarung di tiap Dapil. “Dan ucapan kami tentu sebesar-besarnya kepada umat (masyarakat) KSB yang memberi kepercayaan hak konstitusi politiknya kepada kami,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (24/4). Perolehan tiga kursi PKS di DPRD KSB melalui tiga Dapil berbeda menjadi momen pengulangan sukses Pemilu 2004 dan 2009. Dikatakan Abidin, kali ini perjuangan partainya sampai berhasil meraih tiga kursi sangat berat. Kompetisi antar partai ketat, karena partai-partai lain pun menghadirkan caleg-caleg berkualitasnya dengan keunggulan tambahan basis pendukung di tiap wilayah. “Alhamdulillah kami berbekal keyakinan saja dan keteguhan kader sehingga yakni bisa maksimal seperti hari ini,” cetusnya. Meski sudah meyakinkan diri mendapatkan tiga kursi berdasarkan hasil perhitungan internal, Abidin menyatakan, partainya tidak larut dalam eforia kemenangan. Saat ini seluruh sumber daya partai terutama kader tengah difokuskan mengawal perolehan suara mereka di semua jenjang penghitungan. “Sekarang kan masih perhitungan di kecamatan. Kader-kader kami sudah ditugaskan mengawal sampai perhitungan final tingkat kabupaten nanti,” timpalnya Dengan raihan tiga kursi di DPRD KSB, PKS akan menjadi partai pemenang kedua Pemilu tingkat kabupaten tahun ini di bawah PDI-Perjuangan yang merebut lima kursi. Artinya, PKS akan menjadi unsur pimpinan di DPRD KSB periode 2019-2024. Ditanya mengenai siapa sosok yang akan mengisi jabatan wakil pimpinan itu, Abidin mengaku, hal itu belum dibicarakan di internal partai. Keputusan internal baru akan dilaksanakan partai setelah seluruh rangkaian pemilu tuntas dan para Caleg yang terpilih dilantik pada 18 Agustus mendatang. “Saya kira terlalu cepat soal itu (unsur pimpinan) ditanyakan ke kami. Tunggu setelah pelantikan saja,” elaknya. Jika melihat di internal PKS KSB, Abidin Nasar paling berpeluang mewakili partainya mengisi unsur pimpinan DPRD KSB. Pertama karena politisi asal kecamatan Sekongkang ini merupakan kader senior di banding dua Caleg lainnya yang terpilih. Kedua Abidin memiliki pengalaman sebagai anggota DPRD KSB 2 periode dan sebelumnya telah pernah menjabat Wakil Ketua DPRD KSB pada periode 2009-2014 lalu. (bug)
Dikpora Ingatkan Sekolah Rekrut GTT Sesuai Kebutuhan Dompu (Suara NTB) – Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dikpora Kabupaten Dompu, Syaiful Arif menyebutkan, total jumlah Guru Tidak Tetap (GTT) di Dompu per Desember 2018 lalu tercatat 917 orang. Itu untuk jenjang pendidikan SMP/sederajat. Sedangkan GTT Sekolah Dasar (SD) ada 2075 orang. Tidak termasuk Guru Bantu Daerah (GBD) sebanyak 62 orang. Jika mengacu kebutuhan guru PNS untuk jenjang SMP negeri maupun swasta sebanyak 897 orang, jumlah mereka sudah sangat jauh (Suara NTB/jun) melebihi kebutuhan. Belum Syaiful Arif lagi ditambah penerimaan GTT baru yang dilakukan sekolah pada awal-awal 2019 kemarin. Kondisi ini menurutnya cukup memperihatinkan. Selain berpotensi menimbulkan masalah pada sertifikasi PNS lantaran kekurangan jam mengajar, juga pendapatan GTT akan sangat minim. Ketika merujuk pada persentase anggaran yang dialokasi untuk gaji GTT di dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Untuk itu, Syaiful Arif mengingatkan, dalam perekrutan GTT sekolah mesti betul-betul memperhatikan kebutuhan. “Kami selalu sarankan kepala sekolah untuk menerima guru itu sesuai kebutuhan. Kalau banyak yang honor tentu akan terjadi pengurangan jam belajar terhadap guru PNS yang sertifikasi. Itu akan bermasalah nanti,” ungkapnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (24/4). Kendati data GTT yang diperoleh melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tersebut jelas terdapat kelebihan GTT. Dikpora tak bisa malarang keras sekolah untuk menghentikan perekrutannya. Sepajang mereka mampu memenuhi tanggung jawab untuk pemberian gaji. Idealnya, kata Syaiful Arif, untuk enam rombongan belajar di SD, cukup hanya diisi delapan orang guru dan satu kepala sekolah. Jumlah ini dinilai bisa mengefektifkan proses belajar mengajar siswa. Pun lebih menjamin kesejahteraan para GTT. “Idealnya guru harus sesuai kebutuhan. Untuk apa banyak guru sementara rombel kita hanya segitu (sedikit). Cuma untuk mengambil sikap seperti pemangkasan dan sebagainya saya tidak bisa komentar, mungkin kepala dinas yang bisa menjawab,” tandasnya. (jun)
Keterampilan Angkatan Kerja di Sumbawa Masih Terbatas Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebagian besar angkatan kerja Sumbawa memiliki tingkat pendidikan, keterampilan dan pengalaman yang sangat terbatas.Sementara kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Sumbawa meningkat. Ditandai dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja produktif. Seiring dengan meningkatnya pula jumlah penduduk. “Di sisi lain, kesempatan kerja sangat terbatas bahkan menurun yang disebabkan kondisi lapangan kerja yang semakin kompetitif,” jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakrtrans) Kabupaten Sumbawa, melaui Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas, Dwi Istianto, S.Pd, saat membuka secara resmi Pelatihan Berbasis Kompetensi Binaan BLK Lombok Timur Tahap II, pada Rabu (24/4) di Aula UPTD LLK. Dijelaskan, Pemkab Sumbawa melalui Disnakertrans mendapat dua paket Pelatihan Berbasis Kompetensi dari APBN, dan dari i APBD serta kegiatan berbasis masyarakat sebanyak dua paket. Kepala LLK Disnakertrans Sumbawa, Syamsuddin dalam laporannya menyatakan, Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahap II melalui DIPA RM Binaan UPTP BLK Lombok Timur di UPTD LLK Disnakertrans Sumbawa tahun anggaran 2019 berjumlah 10 paket dengan target 160 orang. Adapun jenis kejuruan yang di pelatihankan antara lain, Basic Office, Teknisi Lsitrik, Las, Menjahit, English For The Office, Mobil Bensin, PHP II, Pendingin AC Split, dan Meubler. Pelatihan tersebut berlangsung selama 20 sampai 40 hari tergantung jenis kejuruan yang diikuti, dan peserta akan mendapatkan sertifikat. (arn)
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Kerjasama Bidang Destinasi Pariwisata Dispopar Sumbawa dengan Harian Suara NTB
Geliatkan Destinasi Wisata yang Bertumpu Pada Inovasi Pokdarwis Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Sumbawa, Ir. H. Iskandar, menyatakan, pengembangan titik titik destinasi wisata di Sumbawa sudah saatnya bertumpu pada inovasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Destinasi harus tumbuh berkembang atas dasar kreatifitas Pokdarwis setempat.
“Baru dia (Pokdarwis) bisa kelihatan peran dan fungsinya, kalau obyek wisata di sekitarnya bisa tumbuh dan berkembang. Sebab gerakan sadar wisata akan menjadi gamang kalau tidak ada obyek obyek wisata. Kalau hari ini belum ada (obyek wisatanya), maka harus dicoba untuk ditelusuri supaya bisa ada. Obyek wisata itu tidak harus sesuatu yang saat ini dianggap indah. Sawah dan ladang pun bisa menjadi obyek wisata. Yang penting ada inovasi didalam pengelolaan kawasan, maka itu bisa dikembangkan. Karena minat masing-masing orang itu kan tidak persis sama,” kata H. Iskandar, kepada Suara NTB, terkait keberdaan Pokdarwis. Kemudian, mesti ada inovasi dalam pengelolaan suatu obyek atau ka-
H. Iskandar
wasan. Pengurus Pokdarwis mesti melek informasi melihat perkembangan Pokdarwis di daerah lain yang sudah duluan maju dan berkembang. Keberadaan lembaga Pokdarwis jangan hanya sebatas formalitas. “Dibentuk, lalu di-SK-kan, lalu selesai menunggu apa kata orang lain atau program dari pemerintah. Bukan itu. Jadi, mulailah tumbuhkan daya tarik di satu titik destinasi. Kemudian daya tarik itu bisa berpengaruh terhadap peningkatan minat bagi masyarakat lokal. Lalu lama-kelamaan akan menyebar ke masyarakat tetangganya, lama-lama baru bisa ke dalam skala besar,” urainya. Menurut H. Iskandar, mustahil bisa membangun sebuah destinasi yang langsung dalam skala besar. Mesti ada inisiatif dan kreativitas masyarakat lokal itu sendiri dalam membangun daya tarik sendiri atas obyek yang dikelola. Saatnya sekarang ini lebih fokus mengembangkan titik-titik destinasi dengan bertumpu pada inovasi Pokdarwis. “Kalau destinasi kita kembangkan tapi Pokdarwisnya tidak inovatif juga enggak bisa,” cetusnya.
Di daerah-daerah yang kini tengah mulai menggeliat destinasi pariwisatanya, berawal dari semangat inovasinya yang muncul dari hasil mengelaborasi kemajuan-kemajuan dari destinasi wilayah-wilayah lain. “Masyarakat yang punya power itu, kelompok-kelompok itu bukan pemerintah. Karena pemerintah nanti akan memfasilitasi ketika misalnya masyarakat terbentur soal perizinan kawasan hutan. Tugas pemerintah untuk menjembatani ini sehingga ada kerjasama dengan KPH, kemudian ada kalau membutuhkan izin pemanfaatan atau izin pinjam pakai dengan memberlakukan ketentuan-ketentuan yang tertentu dengan Kementrian LHK. Itu tugas pemerintah daerah, provinsi juga pemerintah pusat,” tukasnya. H. Iskandar mencontohkan geliat destinasi wisata Teba Murin Lenangguar. Dengan menumbuhkan sistem pasar rakyat di sekitar obyek. Pengelola Pokdarwisnya membuka ruang bagi sektor riil pengusaha industri rumah tangga untuk membuka lapak-lapak pada hari-hari libur untuk melayani para pengunjung. “Ini kan inovasi yang mem-
buat daya tarik. Barangkali tidak ada keuntungan ekonomi, tidak terlalu besar keuntungan ekonomi buat diganti uang dengan koin belanja di situ. Tapi inovasi ini merupakan sesuatu yang baru yang membuat orang lain tertarik untuk mencoba melakoni itu. Tugas pemerintah adalah ketika ada beberapa kesulitan medan dan lain sebagainya, maka pemerintah daerah mencoba membuatnya menjadi lebih mudah,” tambahnya. Ke depan, perlu diperkuat lagi infrastruktur pendukung di Teba Murin. Seperti WC/ Kamar Mandi, tempat ibadah dan lainnya. Serta panggung selfi yang relevan dikembangkan di Teba Murin. Tetapi panggung selfi itu harus tematik setiap panggung. “Jangan hanya sekedar ada panggung, lalu setiap orang akan berselfi seperti kebisaan dia berselfi. Bila perlu Pokdarwis di situ mengembangkan keterampilan memotretnya, sehingga dia punya sudut tertentu yang membuat panggung selfi itu menjadi menarik. Tebing Breksi di Gunung Kidul Yogyakarta bisa menjadi contoh,” pungkasnya. (arn/*)
Pemilu Usai, Saatnya Kembali Fokus Penanganan Gempa Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin, ST menyerukan kepada semua pihak baik pemerintah, aparatur dan masyarakat kembali fokus pada agenda penanganan pasca gempa. Menurut Wabup, Pemilu yang berlangsung baru-baru ini telah menyita perhatian seluruh pihak sehingga agenda penanganan pasca gempa sempat tidak maksimal. “Nah sekarang Pemilu kan sudah selesai. Jadi mari kita semuanya kembali fokus dengan penyelesaian program penanganan gempa,” cetusnya. Ia mengaku, rangkaian Pemilu belum sepenuhnya se-
lesai karena saat ini masih dalam tahapan perhitungan. Tetapi bagi pihak yang sudah tidak memiliki kepentingan langsung lagi agar kembali menjalankan tugasnya seperti sedia kala. “Terutama para PNS ini, apalagi yang ditugaskan mendampingi korban gempa. Sudah tidak usah larut karena ada tugas dab kewajibannya yang harus segera diselesaikan,” tandasnya.
Menurut Wabup, agenda penanganan pasca gempa tidak boleh diabaikan. Karena program itu bersentuhan langsung dengan masyarakat yang menjadi korban. “Progres kita untuk penanganan gempa sudah bagus. Tapi harus terus kita genjot karena sampai hari ini masih ada masyarakat kita belum pulih sepenuhnya karena rumah mereka belum selesai,”
paparnya. Tidak saja pada para pihak yang memiliki tugas mengawal program penanganan pasca gempa. Wabup juga meminta masyarakat tidak larut terlalu lama terhadap suasana usai Pemilu. Ia mengatakan, hasil kompetisi Pemilu tidak boleh terus dipelihara karena akan mematikan produktifitas masyarakat. “Sekarang waktunya kita bergandeng tangan lagi. Kompetisi sudah selesai dan sekarang kita kembali dengan tugas kita masing-masing untuk tujuan membangun daerah,” imbuhnya. (bug)
Fud Syaifuddin
(Suara NTB/bug)
DIKIRIM - Sebagian surat suara dari kecamatan Taliwang yang telah dihitung dikirim ke gudang KPU KSB untuk diamankan sambil menunggu jadwal rekap tingkat kabupaten.
KPU KSB Rencana Rekap Kabupaten Senin Depan Taliwang (Suara NTB) Rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu tingkat kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tinggal menyisakan kecamatan Taliwang. Rabu (24/4), KPU KSB menyatakan, kecamatan Poto Tano telah menyelesaikan kegiatannya setelah sejak tanggal 19 April lalu menggelar rekapitulasi. “Tano hari ini selesai. Jadi total kecamatan yang sudah melakukan rekap ada 7 kecamatan minus kota Taliwang,” kata Ketua KPU KSB, Denny Saputra, S.Pd kepada Suara NTB. Untuk kecamatan Taliwang, Denny menjelaskan, se-
mentara ini PPK telah menyelesaikan perhitungan 7 desa/ kelurahan. Dan hari ini ditargetkan tuntas 10 desa/kelurahan. “Kami sudah hubungi PPK mereka upayakan sampai nanti malam selesai 10 desa/kelurahan,” ujarnya. Lambatnya proses rekapitulasi di kecamatan Taliwang itu, dikarenakan banyaknya jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 15 desa/ kelurahan. Belum lagi wilayah yang menjadi Daerah Pemilihan (Dapil) I untuk DPRD KSB itu menjadi konsentrasi jumlah pemilih terbanyak. Denny menyatakan, untuk mempercepat proses perhitun-
gan PPK kecamatan Taliwang telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya membagi beberapa kelompok perhitungan dalam satu waktu secara bersamaan. “Jadi dibuat lebih dari satu kelompoknya. Tiap kelompok menangani satu desa/kelurahan,” paparnya. Melihat progres sementara ini di kecamatan Taliwang, ia memperkirakan penyelesian rekapitulasi di wilayah kota itu baru akan tuntas pada hari Sabtu akhir pekan ini. “Kalau selesai 10 hari ini artinya masih ada 5 desa yang tersisa. Saya kira 2 hari bisa selesai,” klaimnya. Jika perhitungan di kecamatan Taliwang selesai sesuai
target. Pihaknya lanjut Denny akan menjadwalkan proses rekapitulasi tingkat kabupaten mulai Senin, 29 April. “Catatannya selesai di hari Sabtu ini ya. Kalau molor Taliwang ya jadwal kita di kabupaten juga akan molor,” tukasnya. Bagi kecamatan yang telah menyelesaikan perhitungan, seluruh surat suara dan dokumen perhitungannya telah diterima pihak KPU KSB. “Taliwang juga yang sudah selesai dihitung sudah kami terima. Sekarang kami tempatkan di gudang dalam pengamanan ketat,” cetusnya. Sementara itu ditanya mengenai informasi akan di-
lakukannya pemungutan suara ulang (PSU) di salah satu TPS di desa Poto Tano setelah sebelumnya Bawaslu menemukan indikasi pelanggaran? Denny mengatakan sejauh ini pihaknya belum menerima kabar atau rekomendasi dari Bawaslu. Menurutnya sesuai aturan, PSU atau PSL (lanjutan) dilakukan jika ada rekomendasi Bawaslu kepada KPU. “Sampai sekrang kami belum ada komunikasi dengan Bawaslu soal PSU di TPS 2 Poto Tano itu. Makanya kita tetap lanjutkan perhitungan di TPS bersangkutan di tingkat kecamatan,” imbuhnya. (bug)
Sengketa Batas Sumbawa dan KSB Dianggap Selesai Sumbawa Besar (Suara NTB) Garis batas Kabupaten Sumbawa (KS) dengan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sudah jelas. Apabila masih ada keberatan dari Pemkab KSB dapat mengajukan keberatan melalui jalur hukum. Dari kondisi tersebut maka
pada sisi Pemkab Sumbawa permasalahan tersebut dipandang sudah terselesaikan. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, pada Sidang Paripurna DPRD dengan agenda pengantar Laporan Keterangan Pertanggungawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2018, Rabu (24/
4) kemarin. Mengenai penegasan batas wilayah yang diselenggarakan untuk menjamin kepastian batas wilayah antar daerah. Sengketa batas wilayah yang dihadapi Pemkab Sumbawa pada 2018 adalah penegasan batas wilayah antara KS dan KSB sebagai konsekuensi dari pemekaran wilayah kabupaten.
Sengketa yang dimaksud, lanjut Wabup, lebih pada perbedaan penafsiran Pemkab KSB terhadap Permendagri Nomor 123 tahun 2017 tentang batas daerah KS ddan KSB, yang menganggap terdapat inkonsistensi antara batang tubuh khususnya ketentuan pasal 2 angka 2 dan angka 3 dengan lampiran gam-
bar peta batas daerah. Penafsiran Pemkab KSB bahwa penarikan garis batas dari titik koordinat 01 ke pilar acuan batas utama hingga ke pilar batas utama tanpa melalui lima ratus meter dari garis batas. Terhadap hal tersebut dapat dijelaskan, telah dilakukan konsultasi dan koordinasi antara KS
dan KSB secara bersama-sama dengan Pemprov NTB yang difasilitasi oleh Direktur Toponimi dan Batas Daerah Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri di Jakarta pada 13 November 2018. Tim penegasan batas daerah pusat yang dipimpin oleh Direktur Toponimi dan batas daerah menjelaskan bahwa garis batas
sudah jelas. Namun apabila perbedaan penafsiran yang disampaikan oleh Pemkab Sumbawa Barat terkait inkonsistensi antara batang tubuh dengan lampiran peta dalam peraturan tersebut dapat direvisi dengan catatan garis batas daerah dalam lampiran peta tidak diubah. (arn)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Kamis, 25 April 2019
Ketua PPK Madapangga Dilarikan ke Puskesmas
Cetakan Soal Buram Warnai UN SD di KSB Taliwang (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diwarnai hasil cetakan soal buram (tidak jelas). Bahkan sekitar 50 persen soal IPA yang diujikan, masuk kategori rusak parah dan sulit diketahui kebenarannya. Akibatnya, para siswa dan guru mengeluhkan akan hal itu, karena akan berdampak terhadap nilai akhir yang akan diterima oleh para siswa nantinya. “Memang sekitar 50 persen soal mengalami buram terutama di soal (Suara NTB/ils) bergambar. Kondisi ini Mukhlis baru kita sadari di mata ujian IPA karena rata-rata banyak soal bergambar. Kendati demikian, kami sudah menyiasatinya dengan segera mengirimkan soal berbentuk PDF sekaligus menambah waktu pelaksanaan soal selama 30 menit. Sehingga apa yang dikhawatirkan terjadi oleh guru dan siswa bisa diminimalisir,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Drs. Mukhlis M. Si kepada Suara NTB, Rabu (24/4). Dikatakannya, berdasarkan data yang masuk saat ini sudah ada sekitar empat titik yakni di Dusun Jelenga, Desa Kertasari, Labuhan Lalar dan didalam Kota Taliwang. Tentu persoalan soal yang buram ini tidak hanya di tahun 2019 saja melainkan sudah sering terjadi di setiap tahunnya. Hanya saja untuk tahun 2019 diakui memang yang paling parah karena hampir separuh (50 persen) soal yang diujikan tidak terbaca dengan baik. Sebelum tercetak, soal ini diyakini tidak bermasalah, karena pihaknya tetap intens melakukan pengawasan. Tetapi di persoalan soal ujian IPA yang buram itu murni kesalahan percetakan. Pihaknya juga sangat menyayangkan hal itu terjadi, karena akan berdampak tidak baik terhadap hasil ujian para siswa itu sendiri. Terhadap masalah ini dinas berencana untuk memanggil rekanan supaya bisa memberikan klarifikasi atas masalah itu. Karena jika masalah ini berlarut dikhawatirkan akan terus terjadi. “Kami sudah berencana untuk memanggil percetakan, untuk segera memberikan klarifikasi terhadap masalah ini. Itu kita lakukan supaya masalah ini tidak lagi terulang di tahun-tahun yang akan datang,” imbuhnya. Ditambahkannya, terkait persoalan soal yang tercetak buram ini, pihak terkait juga akan mengambil langkah tegas dengan langsung memblacklist rekanan bersangkutan untuk memberikan efek jerah. Karena masalah yang sangat kecil ini bisa menjadi preseden buruk bagi daerah. Bahkan rekanan juga terancam tidak akan dbayar, karena dianggap tidak sesuai dengan perjanjian yang disepati kedua belah pihak. Apalagi persoalan soal buram ini sudah sering terjadi. Maka dari itu, dinas akan lebih selektif lagi untuk mencari rekanan. Hal itu dilakukan, supaya tidak terulang lagi soal yang tidak terbaca tersebut. Selain masalah tersebut, pihaknya juga akan lebih intens lagi untuk mengawasi proses dalam mencetak soal yang diujikan supaya tidak berlarut. “Kita langsung mem-blacklist perusahan tersebut karena dianggap tidak maksimal bekerja. Kita juga akan lebih intens melakukan pengawasan sebelum soal tersebut selesai di cetak,” tukasnya. (ils)
Bima (Suara NTB) – Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Madapangga, Mustafa SE, terpaksa dilarikan ke Puskesmas Madapangga, lantaran kelelahan mengurus proses rekapitulasi suara Pemilu 2019. Karena kondisinya lemah, penglihatan sedikit memudar lantaran faktor tensi darah yang menurun hingga 90 akibat kurang tidur, Mustafa bahkan sempat diberikan infus oleh petugas medis setempat. “Selasa (23/4) siang kemarin saya dibawa ke Puskesmas Madapangga dan sempat diinfus karena drop,” katanya, Rabu (24/5). Mustafa mengaku hanya diberikan tindakan medis dan diinfus selama 24 jam atau sehari. Ia memilih untuk pulang meski kondisinya belum pulih total karena tanggungjawab masih banyak yang harus diselesaikan. “Syukurnya juga tim medis Puskesmas Madapangga mengizinkan saya pulang serta memberikan obat dan vitamin,” katanya. Sebelum dilarikan ke Puskesmas oleh anggota PPK dan Keluarga, Ia mengaku mengeluhkan lemas dan mata berkunangkunang karena beberapa hari kurang istirahat (tidur) tepat waktu. “Setelah ditensi darah
turun 90. Kata tim medis karena saya kurang tidur,” ujarnya. Hal yang sama juga dirasakan oleh Ketua PPK Monta, Alfurqan S.Sos. Menurut anggota PPS Sakuru Kecamatan Monta, Suharto S.Pd, Ketua PPK Monta, mengeluhkan drop dan staminanya menurun drastis beberapa hari terakhir ini. “Tadi pagi saat rekap, Ketua PPK Monta terlihat pucat. Tapi sekarang sudah kita sarankan untuk istirahat di rumah. Mungkin saat ini sudah diberikan perawatan oleh tim medis,” katanya. Terpisah, Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, mengaku telah memerintahkan tenaga medis Puskesmas di seluruh Kecamatan untuk memberikan layanan kesehatan bagi anggota KPPS, PPK, hingga Aparat yang melaksanakan tugas rekapitulasi suara. “Ini sebagai bentuk perhatian Pemerintah daerah terhadap penyelenggara yang sedang bertugas merekap suara di tingkat PPK,” pungkasnya. (uki)
(Suara NTB/Ist)
DIRAWAT - Ketua PPK Madapangga, Mustafa mendapat perawatan medis karena kondisi kesehatannya menurun akibat mengurus rekapitulasi suara Pemilu 2019, Selasa (23/4).
Satgas Pangan Sita Minuman Disnakeswan Akui Kedaluwarsa di Poto Tano Pengiriman Ternak Taliwang (Suara NTB) Satgas Pangan Polres Kabupaten Sumbawa Barat, berhasil mengamankan puluhan botol minuman dari berbagai macam merek yang terindikasi kedaluwarsa di sejumlah warung di pelabuhan Poto Tano. Bahkan puluhan botol minuman tersebut saat ini sudah disita untuk dimusnahkan. Jika tidak, pedagang tetap akan menjualnya. Ketua Satgas Kompol Teuku Ardiansyah SH, kepada Suara NTB, Rabu (24/4) mengatakan, pelaksanaan operasi pasar terkait minuman yang kedaluwarsa ini dilakukan karena sudah banyak laporan dari masyarakat. Maka dari itu satgas yang dibantu para petugas Puskesmas turun melakukan sidak dan ternyata benar ditemukan minuman demikian. Selain laporan, pengecakan ini juga dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang masuk ke Pulau Sumbawa. Karena rata-rata barang dan minuman yang dijual di lokasi pelabuhan banyak ditemukan yang sudah habis masa penggunaannya. Sehingga sangat rawan terjadinya keracunan makanan pada saat masyarakat membeli makanan di warung pelabuhan Poto Tano. Masalah pangan juga tengah menjadi atensi bersama jelang bulan Ramadhan beberapa hari kedepan, jika tidak segera dilakukan penyitaan terhadap barang ini dikhawatirkan akan kembali dijual. “Barang bukti yang kita temukan sudah kita sita untuk proses pemusnahan. Kita juga tetap
(Suara NTB/jun)
UJIAN – Siswa SMPN 3 Woja tengah fokus mengisi soal Ujian Akhir Nasional (UAN). Mereka terpaksa memakai sistem UNKP lantaran terkendala sarana prasarana komputer untuk UNBK, Rabu (24/4).
Hanya 28 SMP Laksanakan UNBK di Dompu
Tidak Terkontrol
(Suara NTB/ils)
DISITA - Nampak puluhan botol minuman dan kaleng susu saat disita jajaran aparat dari sejumlah warung di pelabuhan PotoTano. akan melakukan patroli rutin ke sejumlah pasar dan warung masyarakat,” ungkapnya. Dikatakannya, tidak hanya minuman saja yang berhasil disita, tetapi puluhan bungkus pop mie dan kaleng susu juga diamankan. Bahkan satu kaleng susu yang ditemukan, sudah tidak berbentuk dan berkarat. Terkait barang yang ditemukan itu, pihak terkait juga memberikan surat teguran tertulis dan peringatan kepada pemilik warung untuk tidak menjual barang yang kedaluwarsa. Jika masih ditemukan ada praktik tersebut, maka pihaknya tidak segan-segan untuk memberikan sanksi tegas lainnya sesuai dengan aturan ber-
laku. Selain masalah itu, satgas pangan juga mencatat pergerakan harga di sejumlah pasar juga mulai naik jelang bulan Ramadhan. Maka dari itu, pihaknya saat ini tengah memberikan atensi serius kepada anggota agar tetap memantau kondisi harga di pasar. Jika ditemukan ada permainan harga maka pihaknya akan langsung mengambil tindakan tegas. “Tim kita sudah rutin turun ke lapangan untuk memantau kondisi terkini di sejumlah pasar. Jika ditemukan pedagang yang sengaja menaikan harga secara sepihak, maka sanksinya sudah sangat jelas dan tidak ada toleransi lagi,” tandasnya. (ils)
Pasien Isolasi Ternyata Belum Divaksin Rabies Dompu (Suara NTB) Arif Rahman warga Cempi Jaya Huu yang dirawat intensif di ruang Isolasi RSUD Dompu karena menderita sakit dengan gejala rabies akhirnya meninggal dunia. Kabar meninggalnya Arif Rahman ini menambah jumlah korban jiwa akibat digigit anjing di Dompu,
(Suara NTB/ula)
Dompu (Suara NTB) – Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP/ Sederajat di Dompu, sudah memasuki hari ketiga, Rabu (24/4) kemarin. Belum ada kendala berarti yang dijumpai selama pelaksanaannya. Apakah itu gangguan jaringan, pemadaman listrik maupun kerusakan perangkat ujian. Tetapi sayangnya, dari 60 SMP yang berada dibawah naungan Dikpora hanya 28 sekolah yang bisa menerapkan UNBK. Sisanya masih memakai sistem ujian nasional berbasis kertas dan pensil atau UNKP. Kabid Dikdas Dikpora Kabupaten Dompu, Zainal Afrodi, S. Pd, M. Pd., kepada wartawan di ruang kerjanya menjelaskan, tak diterapkannya UNBK oleh 32 SMP/Sederajat tahun ini menyusul keterbatasan sarana prasarana ujian yang dimiliki sekolah. Sehingga memaksa mereka untuk tetap memakai sistem UNKP seperti biasa. “Ini menyangkut keberadaan sarana prasarana ujian saja yang tidak dimiliki sekolah. Mudah-mudahan pusat dibantu provinsi dan daerah lewat APBD I, II maupun APBN bisa membantu memenuhi kendala ini,” harapnya. Jika kebutuhan leptop saja bisa dihadirkan pemerintah daerah atau elemen terkait ke tiap lingkungan sekolah. Zainal Afrodi memastikan, tahun 2020 mendatang sudah tidak ada lagi sekolah yang akan melaksanakan UNKP. Apalagi dukungan SDM pendidik saat ini cukup memadai. Keterbatasan sarana prasaran ujian itu, lanjut dia, tidak saja dialami 32 sekolah tersebut. Tetapi 28 sekolah yang tengah UNBK pun mengalami hal serupa. Hanya memang kendala itu bisa ditanggulangi dengan meminta bantuan pada masing-masing orang tua siswa untuk memenuhi kebutuhan ujian tersebut. Baik diperolehnya dengan membeli sendiri atau meminjam leptop milik keluarga dan kerabatnya. “Ini hampir disemua sekolah kita undang orang tuanya siapa yang bisa membantu ya dikasi, seperti misalnya di SMPN 1 Dompu ada banyak siswa yang membawa leptop sendiri sekarang,” ungkapnya. Disinggung kendala yang ditemukan selama tiga hari mengawal pelaksanaan ujian. Zainal Afrodi mengaku, secara umum masih cukup aman. Mulai dari penyaluran soal untuk peserta ujian UNKP hingga masalah jaringan dan pemadaman listrik bergilir yang sempat dikhawatirkan sebelumnya. “Ini berkat kerjasama kita dengan semua elemen mulai TNI, Polri termasuk PLN dan telkom. Sehingga pelaksanaannya sejauh cukup aman,” pungkasnya. Sementara itu, Wakasek SMPN 3 Woja, Abdul Azis ditemui terpisah Suara NTB mengaku, UNKP terpaksa diterapkan menyusul ketersediaan sarana prasana komputer milik sekolah sangat minim. Untuk mengandalkan leptop milik guru yang juga terbatas dirasa tidak mungkin bisa maksimal dengan banyaknya peserta ujian ini. “Target kami paling tidak 2020 nanti sudah bisa UNBK, semoga saja ada bantuan dari pemerintah,” tandasnya. (jun)
Halaman 7
Hj. Iris Juita Kastianti
dan sebagian besarnya berasal dari Kempo. Arif yang berasal dari Huu ini menjadi korban gigitan anjing saat berkunjung ke Kempo 4 bulan lalu dan ia dikabarkan enggan melakukan vaksin anti rabies pasca digigit anjing. “Cerita keluarganya kemarin, dia belum divaksin. Dia merasa yakin tidak terjangkit rabies, makanya dia ndak lakukan vaksin walaupun disuruh teman dan keluarganya,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Hj. Iris Juita, SKM, MMKes kepada Suara NTB, Rabu (24/4). Arif Rahman meninggal dunia pada Selasa (23/4) setelah mendapat perawatan intensif di ruang isolasi RSUD Dompu sejak Minggu (21/4) sore. Ia dirujuk oleh Puskesmas Rasabou H u u setel a h s e -
hari sebelumnya menderita sakit di kediamannya Desa Cempi Jaya Huu. Karena menderita sakit dengan gejala rabies, Arif Rahman langsung dimasukan di ruang Isolasi. Selama di ruang isolasi, Arif tetap memperlihatkan gejala takut pada cahaya, takut udara dan takut air, sehingga harus diikat. Itupun tetap memberontak, sehingga cairan infusnya terlepas. Hj. Iris mengingatkan kepada warga agar segera melakukan penanganan secara medis setelah dicuci dengan sabun pada bekas gigitan anjing. Dicuci dengan sabun akan mematikan virus yang disebar melalui air liur anjing hingga 80 persen dan 20 persennya dilengkapi dengan vaksin anti rabies. Ketersediaan vaksin, lanjut Hj. Iris, tersebar di semua Puskesmas dan RSUD. Vaksin rabies kembali diadakan melalui dana tanggap darurat beberapa waktu lalu. Saat ini korban gigitan anjing yang sudah diberi vaksin sudah mencapai 981 orang. “Kita berharap tidak ada lagi korban jiwa. Sebelum ini, yang terakhir meninggal itu warga Kesi (Desa Tolokalo Kecamatan Kempo),” katanya. (ula)
Dompu (Suara NTB) – Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Dompu, Zainal Arifin mengakui, pengiriman ternak keluar daerah tidak terkontrol. Hal itu menyusul tidak lagi ditempatkannya petugas khusus di pos pantau di perbatasan. Selain berpengaruh terhadap gejolak harga daging, juga kegiatan itu mengancam keberlangsungan populasi. Karena besar kemungkinan ada sapi betina produktif yang ikut dikirim. “Pengiriman ternak kita saat ini memang tidak terkontrol,” akunya ditemui Suara NTB, Rabu (24/4). Beberapa tahun terakhir, petugas di pos pantau di perbatasan Bima, Dompu dan Sumbawa memang sudah ditarik. Karena sebelumnya dikhawatirkan bermain dengan para pengusaha untuk melegalkan pengiriman sapi betina produktif keluar daerah. Kendati begitu, diakui oknum-oknum ini masih ada dan ikut mempermudah kegiatan tersebut di lapangan. Untuk itu, selain meminta UPTD Peternakan memantau kegiatan ini di wilayah masing-masing. Zainal Arifin menegaskan sudah membentuk tim pemantau khusus dijalur keluar masuknya ternak.
“Tim itu kita betuk di setiap kecamatan dengan melibatkan Babinsa, Babinkamtibmas dan unsur terkait. Jadi pengawasannya nanti akan rutin dilakukan,” ujarnya. Pengiriman ternak sapi untuk pembibitan atau pemotongan keluar daerah memang tidak dilarang. Tetapi untuk mengantisipasi ikut keluarnya sapi betina produktif Disnakeswan berencana mewajibkan setiap pengusaha membuat surat jalan sebelum pengakutan ternak dilakukan. Selain untuk menekan pemotongan betina produktif, langkah yang akan diambil itu salah satu upaya menjaga keberlangsungan populasi ternak di wilayah ini. “Kalau sapi betina kita banyak yang terus dikeluarkan untuk dipotong ya bahaya juga populasi di sini. Makanya harus betul-betu dijaga dan diingatkan masyarakat untuk tidak dulu menjual indukan tersebut,” jelasnya. Sementara itu, disinggung persoalan harga daging yang menurut sebagian piha naik akibat pengiriman ternak yang tidak terkontrol itu, Zainal Arifin mengaku, dampaknya memang ada. Namun sejauh mana perubahan harga akibat kegiatan ini belum diketahui pasti. (jun)
1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Bima (Suara NTB) – kan surat suara yang ter1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Tempat Pemungutan coblos melebihi daftar had1234567890123456789012345678901212 Suara (TPS) 5 Desa Maria ir pemilih. “Jadwal PSU di 1234567890123456789012345678901212 Kecamatan Wawo Kabu- dua TPS ini digelar bersa1234567890123456789012345678901212 paten Bima menggelar Pe- maan hari Rabu (24/4) ini,” 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 mungutan Suara Ulang katanya. 1234567890123456789012345678901212 (PSU) pada Rabu (24/4), Imran menyebutkan, 1234567890123456789012345678901212 berdasarkan rekomendasi pada dua TPS tersebut di1234567890123456789012345678901212 Bawaslu Kabupaten Bima lakukan PSU semua jenis 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 karena ada temuan dugaan surat suara pemilu 2019. 1234567890123456789012345678901212 pelanggaran. Mulai dari Presiden, DPR 1234567890123456789012345678901212 Pantauan Suara NTB, RI, DPD, DPRD Provinsi 1234567890123456789012345678901212 proses PSU berjalan lancar, hingga pemilihan DPRD 1234567890123456789012345678901212 tanpa ada kendala. Warga Kabupaten. “Alhamdulillah 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 yang tercatat dalam Daftar PSU dua TPS ini berjalan 1234567890123456789012345678901212 Pemilih Tetap (DPT) pun lancar. Saat ini masih 1234567890123456789012345678901212 cukup antusias datang ke dalam proses perhitungan 1234567890123456789012345678901212 TPS untuk memberikan surat suara,” katanya. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 hak pilihnya. Selain TPS di Desa Mar1234567890123456789012345678901212 Komisi Pemilihan ia dan Kawinda Toi, Imran 1234567890123456789012345678901212 Umum (KPU) Kabupaten mengaku pihaknya juga te1234567890123456789012345678901212 Bima, Imran S.Pd menga- lah mengumumkan akan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 takan, PSU digelar di TPS menggelar PSU di Desa 1234567890123456789012345678901212 5 Desa Maria. Berdasarkan Tente Kecamatan Woha 1234567890123456789012345678901212 rekomendasi Bawaslu dan Desa Belo Kecamatan 1234567890123456789012345678901212 adanya temuan pemilih Palibelo. “Rencana PSU 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 yang tidak terdaftar dalam dua TPS ini dijadwalkan 1234567890123456789012345678901212 DPT, tidak terdaftar dalam pada Sabtu (27/4) menda1234567890123456789012345678901212 DPTb serta tidak memiliki tang,” katanya. 1234567890123456789012345678901212 E-KTP atau Suket, namun Ia menegaskan, PSU di1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 memberikan hak pilih. lakukan oleh pihaknya 1234567890123456789012345678901212 “PSU digelar Di TPS 5 tersebut berdasarkan reko1234567890123456789012345678901212 Desa Maria karena ada te- mendasi dari Bawaslu 1234567890123456789012345678901212 muan yakni satu pemilih di Kabupaten serta hasil koor1234567890123456789012345678901212 bawah umur,” katanya. dinasi dan kajian dengan pi1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Imran mengatakan, PSU hak KPU Provinsi NTB be1234567890123456789012345678901212 tidak hanya digelar di Desa lum lama ini. “Setelah dite1234567890123456789012345678901212 Maria. Namun pada hari laah dan dikaji, satu TPS 1234567890123456789012345678901212 yang juga di gelar PSU di di Tente dan Belo memenu1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Kawinda Toi Kecamatan hi unsur untuk dilakukan 1234567890123456789012345678901212 Tambora. Kasunya ditemu- PSU,” pungkasnya. (uki) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212
Ditemukan Pemilih di Bawah Umur, TPS 5 Maria Gelar PSU
SUARA NTB
Kamis, 25 April 2019
Halaman 8
Muscab V
Agus Hidayat Terpilih Pimpin BPC Gapensi Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Mataram sukses menyelenggarakan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-V tahun 2019. Kegiatan lima tahunan ini dilaksanakan Kamis (24/4) kemarin, sejak pagi hingga malam hari di Hotel Lombok Raya. Melalui mekanisme pemilihan, Agus Hidayat akhirnya terpilih sebagai ketua Gapensi Kota Mataram, periode 20192024 mendatang. Agus Hidayat terpilih dengan 64 suara. Sementara Saefuddin sebanyak 7 suara dan suara batal 17. Sebanyak 88 peserta dalam
forum ini yang berhak memberikan suara. Sebelumnya, pada Muscab V Gapensi Kota Mataram ini, dua nama mencuat sebagai kandidat. Saefuddin, Ketua IV Gapensi Kota Mataram dan Sekretaris Gapensi Kota Mataram, Agus
Hidayat. Nama Edhi Sophiaan, Mantan Ketua I Gapensi Kota Mataram juga sebelumnya mengemuka sebagai kandidat. Sampai penutupan pendaftaran, nyatanya hanya Eef Saefuddin dan Agus Hidayat yang akhirnya bersaing. Agus Hidayat resmi dinyatakan sebagai Ketua Gapensi Kota Mataram, menggantikan H. Puji Raharjo. Muscab ini dihadiri langsung Pengurus BPP Gapensi, H. Faurani. Ketua BPD Gapensi NTB, H. Kukuh Sugiarto, Ketua Gapensi Lombok Barat, H. Salman dan sejumlah pengurus lainnya. Pelantikan pengurus langsung oleh Ketua BPD Gapensi NTB, H. Kukuh Sugiarto, prosesnya juga berlangsung khidmat. (bul/*)
Ketua BPD Gapensi NTB, H. Kukuh Sugiarto menyerahkan pataka kepada Agus Hidayat sebagai tanda resmi pelantikan pengurus baru BPC Gapensi Kota Mataram.
Foto bersama keluarga besar Gapensi.
Pelantikan pengurus.
Pengurus BPP Gapensi, H. Faurani memberi ucapan selamat kepada pengurus baru BPC Gapensi Kota Mataram.
Panitia Muscab dan pengurus BPC Gapensi Kota Mataram.
Pemberian hak suara.
Pemilu 2019, Politik Uang Dominasi Tippilu Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 13 kasus Tippilu (tindak pidana Pemilu) mewarnai perhelatan Pileg dan Pilpres 2019. Polda NTB mencatat politik uang sebagai tindak pidana yang paling banyak terjadi. Menyusul kemudian pelanggaran etik penyelenggara negara dan ASN yang ikut politik praktis. “10 kasus yang ditangani melalui Gakkumdu berkasnya sudah P21. Tersangka dan barang bukti juga sudah dilimpahkan tahap dua ke jaksa penuntut umum,” beber Kabid Humas Polda NTB AKBP H. Purnama, Rabu (24/4). Dia menyebutkan, ragam kasus yang terjadi meliputi politik uang dengan berbagai modus, pelibatan penyelenggara negara dalam kampanye dan menghalangi kampanye peserta Pileg. “Kasus-kasus naik ke tahapan penuntuan oleh jaksa di pengadilan. Ada juga yang masih proses penyidikan,” jelasnya. Contoh kasusnya yakni Kadis Pariwisata Lombok Tengah Lalu Muhammad Putria yang diduga menguntungkan atau merugikan Caleg peserta Pemilu 2019 dalam pidatonya di Pujut, Lombok Tengah, Januari lalu. Kemudian Caleg PAN Dapil Kota Mataram 6, Fahrul Rizky Hidayat
yang diduga kampanye terselubung dengan modus pengobatan gratis kepada masyarakat yang tidak punya BPJS. “Dia mendatangi masyarakat sambil membagikan kartu berobat yang di dalamnya ada spesimen surat suara yang mencantumkan nama dirinya,” ungkap Purnama. Caleg lain yang diduga memberi imbalan jasa atau uang kepada calon pemilih antara lain Agus Kamarwan Caleg DPR RI Dapil Lobar-KLU dari Partai Berkarya; Muhammad Ali Akbar Caleg DPRD Dapil I Kabupaten Lombok Timur diduga memberi amplop masing-masing berisi Rp25 ribu dan kartu pintar saat masa tenang jelang pemungutan suara. Sementara Rajiman, Caleg DPRD Dapil I Kabupaten Bima dari PPP diduga mengerahkan PNS saat kampanye di Donggo, Woha, Bima dalam bentuk kegiatan sila-
turahmi dan doa bersama. Kemudian Baiq Sumarni mantan Caleg DPRD Kabupaten Lombok Tengah dari Partai Golkar yang diduga mengerahkan Kades Pengembur, Pujut dan ASN saat kampanye. Kasus lainnya menjerat penyelenggara negara yakni Kades Ketare, Pujut, Lombok Tengah Lalu Buntaran yang ikut kampanye bersama Baiq Sumarni. Kades Sebeok, Orong Telu, Sumbawa Syamsul Hidayat yang berkampanye untuk Agus Mutahir, Caleg DPRD Kabupaten Sumbawa dari Partai Golkar. Kemudian Hasanudin alias Rais, warga Sape, Kabupaten Bima mengerahkan massa untuk menghalangi kampanye Mori Hanafi Caleg DPRD Provinsi NTB dari Partai Gerindra. “Semua kasus itu mulanya ditangani Gakkumdu kemudian diserahkan ke kami untuk penyidikannya,” tandas Purnama. (why)
Lagi, Berkas Tersangka Marching Band Dikbud NTB P-19 Mataram (Suara NTB) Berkas dua tersangka dugaan korupsi pengadaan marching band SMA/SMK Dikbud Provinsi NTB dikembalikan lagi. Untuk kali ketiga, berkas masih dinyatakan belum lengkap. Petunjuk jaksa seputar harga pembanding alat kesenian pelajar senilai Rp2,7 miliar yang diduga kemahalan. Kabid Humas Polda NTB AKBP H. Purnama menjelaskan, penyidik Subdit III Tipikor akan kembali memeriksa saksi-saksi. “Berkas dikembalikan itu hal biasa dalam penyidikan memang itu prosesnya. Penyidik sedang melengkapi petunjuk P-19 jaksa,” ujarnya dikonfirmasi Rabu (24/4) kemarin. Petunjuk jaksa, sambung dia, sebagai acuan penyidik memanggil saksi-saksi yang diperlukan. Termasuk menambah alat bukti dokumen terkait penanganan kasus tersebut. “Yang jelasnya kasusnya tidak ada yang SP3. Masih lanjut,” kata Purnama. Dugaan korupsi pengadaan alat kesenian marching band pada SMA/SMK mencuat masuk pe-
2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Anggaran pengadaan alat marching band bersumber dari APBD NTB tahun 2017 yang total nilainya Rp2,7 miliar. Proyek belanja modal senilai Rp1,7 miliar, diperuntukkan bagi lima SMA/ SMK negeri. Sementara, belanja hibah senilai Rp1,06 miliar bagi empat sekolah swasta. Belanja modal dipakai untuk pengadaan marching band bagi lima sekolah negeri. Kemudian empat paket untuk sekolah swasta. Proyek diduga dikorupsi dengan modus mark-up harga barang. Kerugian negaranya sebesar Rp702 juta sesuai hitungan BPKP Perwakilan H. Purnama NTB. (why)
nyidikan Polda NTB pada tahun 2018 lalu. Kasus ini menjadi salah satu target tunggakan kasus yang akan diselesaikan pada tahun 2019. Dalam kasus ini, sudah ditetapkan dua tersangka yakni mantan Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA berinisial MI, dan Direktur CV Embun Emas, LB. M e r e k a dijerat dengan pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No 20/
(Suara NTB/why)
(Suara NTB/why)
VONIS - General Manager Hotel Puri Bunga Marcel Lothar Manfred Navest beranjak dari kursi usai mendengarkan vonis hakim, Rabu (24/4). Terdakwa pelanggaran hak cipta siaran Piala Dunia 2014 ini dihukum penjara selama enam bulan.
Pelanggar Hak Cipta Siaran Piala Dunia 2014
Manajer Hotel Puri Bunga Dihukum Enam Bulan Penjara Mataram (Suara NTB) – Warga negara Belanda, Marcel Lothar Manfred Navest dihukum masuk jeruji besi selama enam bulan. Manajer Umum Hotel Puri Bunga ini terbukti bersalah mengkomersilkan siaran Piala Dunia 2014 Brazil tanpa lisensi. Terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar UU No 28/2014 tentang Hak Cipta. Ketua majelis hakim, Achmad Sugeng Jauhari mengetok palu vonis pada Rabu (24/4) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mataram. Terdakwa Marcel masih pikir-pikir atas vonis tersebut. Sementara pelapor, PT Intersport Marketing mengapresiasi. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marcel Lothar Manfred Navest pidana penjara selama enam bulan,” kata Sugeng membacakan amar putusan didampingi hakim anggota Hiras Sitanggang dan Rosana Irawati. Hakim berpendapat konten siaran Piala Dunia 2014 Brazil merupakan hak cipta yang mengandung
hak ekonomi bagi pemegang lisensinya. Hotel Puri Bunga terbukti menyiarkan siaran tersebut di area restoran tanpa izin pemilik lisensi. Meski demikian vonis hakim tersebut masih lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, Adi Helmi. Sebelumnya jaksa menuntut hakim untuk menghukum terdakwa Marcel selama 10 bulan penjara. Masing-masing jaksa dan terdakwa melalui penasihat hukumnya masih pikir-pikir atau vonis yang dijatuhkan hakim tersebut. Terdakwa Marcel terbukti melanggar hak ekonomi PT Inter Sport Marketing (ISM). PT ISM sebagai satu-satunya pemegang lisensi hak media untuk seluruh wilayah Indonesia dari FIFA. PT ISM memberi sublisensi free to air ke lembaga penyiaran AnTV dan TVOne dan pay to air kepada K-Vision dan Viva+. Selain itu, PT ISM menunjuk PT Nonbar sebagai koordinator tunggal pemasaran, sosialisasi, pengawasan, penertiban, perizinan, dan nonton bareng
di area komersial seperti hotel, restoran, mal, dan tempat hiburan lainnya. Hotel Puri Bunga menyiarkan pertandangan Piala Dunia 2014 menggunakan digital receiver dan antena UHF tanpa izin atau hak siar dari PT Nonbar sehingga PT Nonbar merugi Rp60 juta. Terpisah, Kepala Cabang Bali Nusra PT Nonbar Anton Indarto Gunawan sejatinya tidak ingin menjerumuskan orang ke penjara. “Kami hanya ingin hak cipta kami dihargai,” ucapnya ditemui usai persidangan. Dia mengungkapkan, masih ada tiga laporan di Polda NTB untuk tiga hotel berbeda di Lombok perihal dugaan pelanggaran yang sama. Pihaknya masih membuka jalan mediasi. “Kita berharap (putusan) ini dijadikan pelajaran agar masyarakat menghargai hak cipta. Kita harap juga Polda berani untuk meningkatkan penanganan kasus dari laporan kami yang ada di sana. Ini bisa jadi yurisprudensi,” pungkasnya. (why)
EKONOMI DAN BISNIS
SUARA NTB Kamis, 25 April 2019
Halaman 9
Aman, Stok Pangan Saat Puasa Mataram (Suara NTB) Perum Bulog Divre NTB memastikan stok untuk sejumlah kebutuhan pangan cukup aman. Masyarakat diimbau tak perlu khawatir, apalagi panik “buying”. Hal ini ditegaskan Kepala Perum Bulog Divre NTB, Ramlan UE bersama jajarannya di kantor Perum Bulog NTB, Kamis (24/4) kemarin. Dengan ketersediaan stok sejumlah komoditas pangan, kecil peluang tengkulak memainkan harga. Untuk beras misalnya, Perum Bulog Divre NTB memiliki cadangan kualitas medium sebanyak 35.000 ton. Demikian juga untuk beras kualitas premium, stok Bulog 3.800 ton. Sementara gula pasir, stok yang tersedia 525 ton. Belum termasuk yang
akan dibongkar sebanyak 150 ton. Total sekitar 670 ton nantinya gula pasir tersedia. Masih menurut Ramlan UE, untuk minyak goreng, tersedia 68.000 liter. Kekuatan stok minyak goreng ini bahkan mencapai 4 bulan ke depan. “Sekarang sedang proses pengajuan kembali. Sehingga sampai lebaran akan tetap berlanjut penguatan stok,”
demikian Kadivre. Dengan ketersediaan stok yang demikian besar, Perum Bulog juga akan melakukan operasi pasar, serta penjualan dengan melibatkan Rumah Pangan Kita (RPK) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Serta mitra-mitranya yang telah memiliki komitmen. Operasi pasar terutama sekali dilakukan di pasar-
pasar percontohan yang ada di Kota Mataram atau pasar – pasar induk yang biasanya menjadi acuan harga bagi pedagang di pasar-pasar lainnya. Perum Bulog, katanya juga menawarkan paket-pakat penjualan komoditas pangan. Dengan strategi-strategi pemasaran ini, Ramlan mengatakan, harga kebutuhan pangan selama puasa tetap stabil. “Terutama sekali pasarpasar yang jadi sentra pencatatan harga BPS (Badan Pusat Statistik),” jelas Ramlan. Tak menunggu puasa. Untuk operasi pasar, Perum Bulog Divre NTB telah
melakukannya sejak Januari. Hasilnya, khusus untuk beras, permintaan di tingkat pasar terus mengalami penurunan. Kemungkinannya, beras-beras yang disediakan Bulog kurang penjualan karena bersamaan dengan masuknya musim panen. “Tetapi kita akan tetap konsisten melakukannya (operasi pasar),” tegas Ramlan. Harga beras, berdasarkan hasil pemantauannya, berkisar antara Rp9.000/Kg - Rp11.000/ Kg untuk kualitas premium. Harga ini masih di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar
Rp12.800/Kg. Sementara beras kualitas medium harga yang berkembang di pasaran Rp8.900/Kg, sampai Rp9.200/ Kg. Sementara HETnya Rp9.450/ Kg. (bul)
Ramlan UE
(Suara NTB/bul)
Pemkab Lotim Optimis Retribusi Menara Telekomunikasi Lampaui Target Selong (Suara NTB) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi menara telekomunikasi cukup potensial. Sejak diberlakukan penarikan retribusi tahun 2018 lalu, Pemkab Lotim optimis melampaui target yang sudah ditentukan yakni sekitar Rp1.725 miliar pertahun. Disebutkan Kadis Kominfo dan Persandian Kabupaten Lotim, H. Ridatul Yasa Sutaryadi, Kabupaten Lotim pada tahun 2018 lalu sudah melampaui target yang ditetapkan sejak diberlakukannya Perda retribusi menara telekomunikasi nomor 1 tahun 2018 tentang retribusi jasa umum. Dari jumlah menara telekomunikasi atau BTS di Lotim sekitar 343 BTS. Sementara untuk tahun 2019 yang sudah masuk sekitar 40 persen atau sekitar Rp600 juta dari target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp1,725 miliar. Diskominfo mendorong supaya provider yang ada di Kabupaten Lotim patuh terhadap kewajibannya membayar retribusi. Imbauan tersebut menyusul adanya sinyalemen bahwa Kabupaten Lotim dinilai terlalu mahal menerapkan pembayaran retribusi. Dimana untuk satu menara telekomunikasi dipatok sekitar Rp6 juta. “Nominal inilah yang dinilai cukup mahal oleh provider,” sebut dia. Adapun Pemkab Lotim menerapkan nilai retribusi sekitar Rp6,2 juta per tahun untuk satu provider dikarenakan penggunaan BTS cukup banyak untuk di Kabupaten Lotim serta dihitung biaya pengawasan dan monitoring selama satu tahun. Sehingga itu harus dipahami oleh provider bahwa Lotim memiliki potensi besar. Maka dari itu, diyakini bahwa provider-provider tersebut tidak akan merugi. “Namun sosialisasi-sosialisasi dan pendekatan terus kita lakukan ke provider untuk memahami itu,” jelasnya. “Dari sisi penerimaan retribusi menara telekomunikasi cukup potensial. Tidak hanya itu, Pemkab Lotim tetap melihat izin dan keamanan dari menara telekomunikasi itu sendiri,” tambah Yaya-sapaan akrabnya. Sementara provider yang tidak memenuhi kewajibannya membayar retribusi, maka Pemkab Lotim akan mengambil tindakan tegas. Apakah dilakukan penyegelan dan lainnya, namun terlebih dahulu akan mendengar alasannya karena menyangkut kepentingan umum. “Sejauh ini BTS-BTS yang ada di Kabupaten Lotim rata-rata sudah mengantongi izin,” sebutnya. Kendati demikian, terhadap provider atau perusahaan yang belum membayar retribusi tidak dapat dikatakan membandel. Melainkan kondisi itu disebabkan belum dapat tersambungnya komunikasi secara baik. Sehingga sosialisasi dan pendekatanpendekatan terus dilakukan. (yon)
(Suara NTB/kir)
JOB FAIR - Para pencari kerja menyerbu stand perusahaan penyedia lowong kerja saat job fair Disnakertrans Loteng, Rabu (24/4) kemarin.
Job Fair Disnakertrans Loteng Diserbu Pencari Kerja Praya (Suara NTB) Job fair atau bursa kerja yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Tengah (Loteng), Rabu (24/4) kemarin, disambut positif para pencari kerja. Terbukti, begitu dibuka oleh Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., ribuan pencari kerja langsung menyerbu stan-stan perusahaan yang ada. Bahkan banyak diantaranya para pencari kerja yang langsung memasukkan lamaran pekerjaan di perusahaan yang diincar. “Total ada 35 perusahaan yang ikut dalam job fair ini. Dengan 5.255 lowong pekerjaan tersedia,” ungkap Kepa-
la Disnakertrans Loteng, H. Masrun, S.H. Mulai dari perbankan, perusahaan pembiayaan, hotel dan usaha dagang (UD). Selain itu ada juga program magang ke luar negeri. Para pencari kerja yang datang pun bukan hanya dari Loteng saja. Banyak juga dari luar Loteng. Seperti Mataram dan Lombok Timur. Karena memang job fair tersebut sifatnya terbuka. Sehingga siapa yang mau mendaftar tidak ada larangan. Job fair itu digelar, ujar Masrun sebagai bentuk kehadiran pemerintahan dalam upaya membantu persoalan masyarakat. Terutama dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan. Termasuk perusa-
haan yang mencari pekerja dalam hal ini juga terbantu. “Kita hanya memfasilitasi saja. Agar bagaimana para pencari kerja dengan perusahaan bisa bertemu,” terangnya. Karena memang selama ini, banyak angkatan kerja tidak bisa terserap di dunia kerja padahal lowongan pekerjaan cukup banyak tersedia lantaran informasi antara perusahaan dengan pencari kerja tidak sampai. Sehingga dengan adanya kegiatan job fair tersebut, antara kedua belah pihak bisa saling terhubung. Lebih lanjut, Masrun menambahkan, sebenarnya kegiatan job fair direncanakan pada perayaan HUT Loteng
PLN Akhiri Persoalan Listrik di Dusun Pasir Putih H. Ridatul Yasa Sutaryadi (Suara NTB/yon)
Mataram (Suara NTB) PT PLN (Persero) terus berupaya mengaliri listrik ke seluruh wilayah di pelosok. Salah satunya Dusun Pasir Putih, sebuah dusun yang be-
Lotim dan Loteng Lumbung TKI Nasional Praya (Suara NTB) Dua kabupaten di NTB yakni Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dan Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini tercatat sebagai lumbung TKI nasional. Karena kontribusi dua daerah ini, NTB pun masuk sebagai salah satu provinsi pengirim TKI terbesar di Indonesia. Dengan Malaysia, sebagai negara tujuan yang utamanya. Demikian diungkapkan Kepala BP3TKI NTB, Yohanes Salan, saat ditemui wartawan, di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Loteng, Rabu (24/4) kemarin. Ia mengatakan, saat ini tercatat ada sekitar 23 ribu warga NTB mengadu nasib sebagai TKI. Itu sesuai data resmi yang dimiliki pihaknya. Artinya itu data TKI yang diberangkatkan secara resmi. Sedangkan untuk TKI yang berangkat secara ilegal, pihaknya tidak bisa memperkirakan. “Yang resmi jumlahnya sekitar 23 ribu lebih. Tapi pada kenyatan banyak juga yang berangkat secara ilegal,” ujarnya.
Dari jumlah TKI resmi yang terdata, lebih dari setengah berasal dari Lotim dan Loteng. Baru kemudian Kabupaten Sumbawa. “Kalau secara nasional, Lotim masih menjadi kabupaten sebagai pengirim TKI terbesar. Sedangkan Loteng berada di posisi tiga besar,” imbuhnya. Tingginya minat masyarakat di dua kabupaten tersebut untuk menjadi TKI didasari banyak faktor. Yang paling utama tentu faktor ekonomi. Karena keinginan untuk mengubah nasib dan peruntungan. Selain itu, ada juga faktor gengsi. Karena kalau bicara penghasilan, bekerja di dalam negeri di sektor perkebunan justru lebih tinggi jika dibandingkan dengan Malaysia misalnya. “Tapi kenapa kemudian banyak yang memilih menjadi TKI, itu juga ada pengaruh gengsi. Jadi kalau ndak bekerja di luar negeri tidak kurang bergengsi,” ujar Yohanes. Dalam hal ini pihaknya tidak bisa membatasi ataupun melarang masyarakat bekerja sebagai TKI ke luar negeri. Tapi yang paling utama kalau mau bekerja ke luar negeri harus se-
cara resmi. Jangan secara ilegal. Karena kalau resmi, TKI bisa terlindungi. Baik itu sebelum, selama berada di luar negeri sampai pulang kembali ke rumah, itu dilindungi. “Tapi kalau berangkat secara ilegal, bagaimana bisa dilindung. Karena berangkat saja tidak diketahui,” timpalnya. Memang banyak anggapan kalau berangkat secara ilegal cepat mendapat pekerjaan dengan gaji yang jauh lebih tinggi. Padahal anggapan tersebut tidak benar. Karena secara logika, mana ada perusahaan yang mau membawa pekerja ilegal dengan gaji tinggi. Justru yang terjadi pekerja ilegal rentan jadi target kerja paksa dengan gaji rendah. “Kalau yang resmi besaran gaji serta tugasnya sudah jelas. Perusahaan tentu tidak akan berani memberikan tugas tambahan jika itu tidak masuk dalam kontrak kerja. Jadi dalam urusan tugas saja, TKI resmi sudah terlindungi dengan perjanjian yang ada,” tambah Kepala Disnankertrans Loteng, H. Masrun. (kir)
rada di pulau kecil bagian timur Pulau Sumbawa. Dusun tersebut masuk ke wilayah Desa Bajo Pulau, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi NTB. Harapan masyarakat di pulau tersebut untuk menikmati listrik PLN akhirnya terwujud, setelah pada Bulan April 2019, PLN berhasil menyambung jaringan listrik ke dusun itu. “Saat ini sekitar 100 KK (Kepala Keluarga) sudah dapat menikmati listrik dari PLN,” terang General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTB, Rudi Purnomoloka di Mataram, Kamis (24/4) kemarin. Dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan, menurutnya listrik sangat penting untuk meningkatkan perekonomian warga. Sebelum hadirnya listrik dari PLN, beberapa warga menggunakan PLTS bantuan pemerintah, dan mayoritas menggunakan genset pribadi untuk mendapatkan listrik. Meskipun demikian, harganya sangat mahal. Jika menggunakan genset, biaya yang dikeluarkan oleh warganya untuk mendapatkan listrik bisa mencapai 1,5 juta per bulan. Listrik yang dihasilkan pun hanya untuk lampu penerangan dan televisi. Rudi berharap dengan hadirnya listrik di Dusun Pasir Putih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Muncul usaha-usaha baru, nelayan yang sebelumnya hanya menjual hasil tangkapan, dapat membuat olahan, ikan hasil tangkapannya juga dapat disimpan di lemari pendingin. Semuanya dapat meningkatkan penghasilan
kata Rudi. Pembangunan listrik ke Dusun Pasir Putih dimulai sejak Oktober, PLN membangun jaringan listrik sepanjang 1,3 kilometer sirkuit (kms) untuk mengalirkan listrik ke dusun terpencil tersebut. Kelistrikan di Dusun Pasir Putih merupakan interkoneksi dengan kelistrikan Bajo Pulau, dengan pasokan listrik dari PLTD Bajo Pulau berkapasitas 195 kW dengan beban puncak sebesar 90 kW. Pembangunan jaringan listrik menuju Dusun Pasir Putih tidaklah mudah karena harus melintasi laut. Sepanjang 450 meter diantaranya melintasi perairan selat Sape. Dimana 200 meter dari PLTD Bajo Pulau ke Pulau Lansa dan 250 meter dari Pulau Lansa ke Pulau Dusun Pasir Putih. “Membangun listrik di lokasi terpencil tidak semudah di kota besar. Di sini untuk mengangkut peralatan saja sudah lebih sulit. Namun kami komitmen meningkatkan rasio elektrifikasi. Bertahap seluruh masyarakat harus kita listriki,” paparnya. Pada tahun 2017 rasio elektrifikasi di Provinsi NTB sebesar 83,5 persen. Meningkat menjadi 93 persen pada tahun 2018. PLN menargetkan pada akhir tahun 2019 rasio elektrifikasi telah mencapai 99 persen. Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi NTB, PLN juga tengah menyelesaikan pembangunan beberapa pembangkit baru, antara lain PLTMGU Lombok Peaker berkapasitas 150 MW, PLTMG Sumbawa berkapasitas 50 MW, PLTMG Bima 50 MW, PLTU Sumbawa Barat berkapasitas 14 MW. (bul)
Oktober mendatang. Tapi karena beberapa pertimbangan, pelaksanaan kegiatan job fair dimajukan. Salah satu pertimbangannya ialah untuk mengantisipasi dampak banyak karyawan yang dirumahkan pascagempa Pulau Lombok tahun 2018 lalu. “Akibat gempa yang lalu, banyak karyawan yang dirumahkan oleh perusahaanya. Terutama pengelola hotel. Sehingga kalau tidak diantisipa-
si dengan job fair, dikhawatirkan bisa menimbulkan persoalan sosial,” tandasnya. Dari semua lowongan perkerjaan yang tersedia, pihaknya sangat berharap bisa terserap seluruhnya. Karena jika melihat pengalaman kegiatan serupa sebelumnya-sebelumnya, dari lowongan yang tersedia hanya setengahnya yang terpenuhi. Sisanya tidak terpenuhi karena berbagai persoalan. (kir)
Penyaluran KUR Bank NTB Syariah Tersandera Klaim Dua Perusahaan Asuransi Mataram (Suara NTB) PT. Bank NTB Syariah ‘’tersandera’’ dua perusahaan asuransi nasional yang belum membayarkan klaim kredit nasabah. Akibatnya, Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTB ini belum mendapat izin menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dua perusahaan asuransi nasional tersebut yakni, Jamkrindo dan Askrindo. Kredit sejumlah nasabah Bank NTB Syariah mandek akibat dampak gempa dan bencana lain yang menimpa sejumlah wilayah di NTB. Di Lombok Barat saja, sekitar Rp600 jutaan KUR mandek. Terutama akibat gempa. Kemudian di Pulau Sumbawa, petani mengalami gagal panen karena hama tikus, dan angin yang merusak tanaman padi petani. Bukan sematamata karena faktor ketidakmapuan nasabah membayar kreditnya karena ekonominya. Seluruh nasabah KUR ini telah dijamin kreditnya oleh perusahaan asuransi. Artinya, ketika kredit nasabah mengalami masalah, maka perusahaan asuransi yang mengcovernya. Klaim seharusnya dibayarkan langsung oleh dua perusahaan asuransi ini. “Kita sudah bersurat kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) agar membantu mem push perusahaan asuransi ini,” kata Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Rahardjo. Akibat belum terbayarnya tanggungan perusahaan asuransi ini, Non Performing Financing (NPF) atau kredit macet/bermasalah dalam instilah industri keuangan syariah di Bank NTB Syariah sebesar 5,7 persen. Jika dirupiahkan, kredit yang harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi sebesar Rp5,1 miliar dari Rp90 miliar KUR yang di kucurkan Bank NTB Syariah. Bank NTB Syariah mendapat alokasi penyaluran KUR
(Suara NTB/bul)
H. Kukuh Rahardjo sebesar Rp60 miliar tahun 2019 ini. Oleh Kementerian Keuangan RI, BPD NTB ini belum diberi lampu hijau untuk menyalurkan plafon yang telah diterima. Kendalanya, kata H. Kukuh, karena tingkat NPFnya yang belum memungkinkan. Setidaknya, Bank NTB Syariah dapat mengurangi NPFnya sebesar 0,7 persen dari total NPF KURnya sebesar 5,7 persen. “Minimal harus masuk Rp1 miliaran yang harus dibayarkan klaimnya oleh perusahaan asuransi. Baru kita dikasi menyalurkan KUR,” demikian H. Kukuh. KUR sebesar Rp60 miliar yang disiapkan untuk disalurkan oleh Bank NTB Syariah, lanjut H. Kukuh, rencananya akan dialokasikan untuk masyarakat petani secara umum. Termasuk di dalamnya nelayan. Secara khusus, terkait harapan Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar untuk membebaskan para nelayan dari jeratan rentenir, H. Kukuh juga menyatakan Bank NTB Syariah akan melakukan intervensi dengan menyalurkan KUR yang saat ini masih ditunggu izin penyalurannya. (bul)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Kamis, 25 April 2019
Halaman 10
Zonasi Penerimaan Siswa untuk Pemerataan Mutu Mataram (Suara NTB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mematangkan konsep zonasi untuk persebaran siswa, guru, dan sarana dan prasarana. Zonasi dilaksanakan untuk pemerataan mutu pendidikan. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Minhajul Ngabidin, S.Pd., M.Si., ditemui di ruang kerjanya menjelaskan, tujuan utama dari zonasi untuk pemerataan mutu. “Zonasi diadakan agar semua sekolah di satu zona, secara pelan-pelan mutunya disamakan, tentu tidak bisa sama persis, tapi kesenjangan antara satu sekolah dengan sekolah lain, tidak terlalu tinggi,” jelasnya. Menurutnya, selama ini ter-
utama dalam beberapa tahun belakangan yang lalu, ada semacam kasta di antara sekolah, ada sekolah yang dianggap sekolah favorit, sedang, dan tidak favorit. Biasanya di sekolah yang dianggap favorit, menerima siswa yang memang pintar, ekonomi dari orang tuanya mampu, dan memiliki daya dukung yang baik. Siswa dari keluarga tidak mampu atau yang memiliki nilai kurang baik, akan sulit masuk ke sekolah tersebut.
Padahal mestinya dalam pendidikan, semua masyarakat berhak memperoleh layanan pendidikan terbaik. Bagi siswa yang memiliki nilai yang kurang akan mendapatkan pendidikan di sekolah yang kondisinya belum bagus. “Dari sisi hak, semua anak berhak mendapatkan pendidikan terbaik. Ini yang mau dijembatani (melalui zonasi),” jelas Minhajul. Dengan adanya zonasi, ke depan seluruh siswa bisa mendapatkan pendidikan ter-
baik. Siswa tidak perlu harus berkompetisi habis-habisan atau harus menempuh perjuangan untuk menuju sekolah yang letaknya sangat jauh. “Siswa bisa memperoleh sekolah yang baik di dekat tempat dia tinggal,” kata Minhajul. Konsekuensinya, sekolah harus ditingkatkan mutunya. Minhajul menekankan, tidak boleh ada keegoisan antara satu sekolah dengan sekolah lain. Seharusnya tidak ada sekolah yang merasa lebih hebat, sekolah harus melayani masyarakat dan tidak boleh memilih-milih siswa. Siapapun harus diterima masuk ke sekolah. “Karena pembiayaan dari pemerintah, uang pemerintah
itu adalah uang dari rakyat. Maka dengan zonasi ini semua sekolah yang berada di satu zona akan dikondisikan antara satu dengan lainnya saling mendukung, sehingga bisa memberikan layanan bersama-sama bagi masyarakat,” jelas Minhajul. Minhajul menyampaikan, zonasi akan dimulai dari penataan siswa yang diawali saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Nantinya tidak boleh lagi siswa berebut di satu SMA tertentu. Siswa yang pintar akan tersebar, dan tidak terkumpul di sekolah yang dianggap favorit saja. “Karena salah satu faktor sekolah favorit karena input siswa yang pintar dan memil-
(Suara NTB/ist)
Susan Rahmah Stewart
membuatnya terus giat latihan. Susan panggilan akrabnya sudah berhasil memperoleh berbagai juara di kejuaraan taekwondo usia dini. Pada tahun 2015 memperoleh juara 1 se Pulau Lombok dan tahun 2016 mengikuti gelaran taekwondo di Jakarta dan tahun 2017 memperoleh juara 2 dan 3 di Bali. Sejak umur 4 tahun Susan menekuni latihan taekwondo di SMAN 7 Mataram. Susan yang saat ini Kelas 6 SD dan menempuh Pendidikan di Sekolah Dasar Negrei 26 Mataram, menyukai berbagai jenis olahraga antaranya taekwondo dan sepak bola. Meski demikian, baginya, pendidikan adalah yang utama, ia membagi kegiatan sesuai dengan waktu dan porsinya. Sepulang sekolah ia mengulang kembali pelajarannya dan setelah Ashar akan latihan taekwondo. “Kalau sekolah itu yang utama, latihan taekwondo bisa setelah Ashar setiap hari Jumat dan Minggu,” tuturnya, Rabu (24/4). Ke depannya Susan ingin terus berlatih untuk dapat memperoleh prestasi. Apalagi perjalanannya masih panjang. Termasuk, akan terus berlatih untuk bisa meraih prestasi dan fokus ujian untuk bisa masuk SMP yang diharapkan. Sebagai generasi muda yang semangat untuk meraih prestasi dan mengharumkan nama NTB di kancah nasional maupun internasional, Susan mengajak teman – teman sebayanya untuk jangan mudah menyerah dan terus berprestasi. “Kita semua punya mimpi untuk dapat dicapai, jadi jangan pernah menyerah untuk menggapai mimpi dan teruslah berprestasi,” tutupnya. (ham)
(Suara NTB/ist)
TABLE MANNER - Siswa-siswi SMKN 2 Mataram sedang diajari table manner sebagai bekal untuk hidup di masyarakat.
Pelajari Etika Dunia Perhotelan
Siswa SMK diajari Tata Cara Makan Mataram (Suara NTB) Mendidik sisiwa tidaklah mudah, karena para pendidik harus sungguh-sungguh mendidik dengan benar dan sepenuh hati. Pengajaran tata cara makan atau table manner yang baik dan tepat akan membentuk karakter dan perilaku siswa yang baik pula. Hal demikian seperti dilakukan SMKN 2 Mataram terhadap para siswanya. Kepala SMKN 2 Mataram, Hudri Achmad, menjelaskan siswa sekolah, kelak akan tumbuh dewasa dan perlu menjalin relasi dengan berbagai macam orang dari berbagai bangsa. Oleh sebab itu penting bagi siswa untuk diajarkan kepada mereka tata cara dalam jamuan makan. Hal itu penting agar mereka tidak akan canggung ketika mereka pergi ke luar negeri atau menjalin relasi dengan orang asing. Jika siswa mampu menunjukkan sopan santun di meja makan, maka
Raih Penghargaan PT. Marimas
Sekolah di Nurul Hakim Terapkan ’’Ecobrick’’ Dukung ’’Zero Waste’’ Giri Menang (Suara NTB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Plus Nurul Hakim Kecamatan Kediri Lombok Barat (Lobar) mengembangkan pengolahan limbah atau sampah dengan sistem ecobrick. Pengembangan ecobrick ini dalam rangka menggugah kesadaran masyarakat, khususnya dunia pendidikan tentang memanfaatkan sampah plastik. Ecobricks ini juga merupakan salah satu bagian yang mendukung jalannya keberlangsungan program Zero Waste Pemprov NTB tentang pengelolaan sampah, sehingga dapat meminimalisir pengurangan sampah menuju NTB bebas sampah. Berkat konsisten dalam mengembangkan ecobrick, pihak sekolah pun diganjar penghargaan oleh PT Marimas Putra Kencana. Penyerahan hadiah berupa laptop ini dilakukan bersamaan saat sosialisasi penerapan program ecobrick di SMK Plus Nurul Hakim, Rabu (24/4). Kepala SMK Plus Nurul Hakim Winardi, SPd, MT dalam sambutannya mengatakan, dalam rangka mengikhtiarkan Zero Waste di lingkungan sekolah, pihaknya mengajak seluruh sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK sederajat, untuk turut memberikan edukasi lingkungan kepada siswa dengan cara mengelola plastik yang tidak terpakai dengan metode ecobricks. “Dengan ecobrick ini, dapat mengurangi jumlah sampah di lingkungan sekolah, sehingga dapat menjamin kenyamanan dalam proses belajar mengajar,” terangnya. Program Ecobricks bagi SMK Nurul Hakim, hanya merupakan bagian dari zero waste. Sebab sebelum ada zero waste, SMK Plus Nurul Hakim sudah memulai melakukan pengelolaan sampah organik. “Ada dua sampah yang dikelola oleh sekolah kami yakni sampah plastik dan sampah dedaunan,” terangnya. Kepala UPT layanan Dikmen PKPL Lobar-Mataram H. Rosidin mengapresiasi kegiatan sosialisa-
(Suara NTB/ron)
Minhajul Ngabidin
Sekolah Harapkan Masyarakat Patuhi Aturan PPDB
Berlatih untuk Berprestasi JALAN-jalan menjadi awal Susan Rahmah Stewart untuk jatuh cinta pada cabang olahraga (cabor) bela diri taekwondo. Bagaimana tidak, saat jalan-jalan dirinya bertemu dengan seorang pelatih taekwondo yang berhasil membuatnya jatuh cinta dengan bela diri asal Korea Selatan ini. Susan yang kini berusia 11 tahun ini berhasil meraih berbagai prestasi yang membuatnya terus bersemangat menjadi seorang atlet profesional taekwondo.Apalagi sosok ayahnya, Roger Douglas Stewart dan ibunya Atika Solatiah yang
iki daya dukung yang baik,” katanya. Tahap kedua, juga akan dilakukan pemerataan guru. Nantinya bukan hal tabu lagi guru di SMA tertentu dipindahkan ke sekolah lain. Dan ketiga, berkaitan dengan sarana dan prasarana. Saat ini masih ada kesenjangan sarana antara satu sekolah dengan sekolah lain, nantinya akan ada upaya untuk menyamaratakan meskipun tentu tidak akan sama persis. Minhajul mengatakan, tahap awal yang akan dilakukan yaitu berbagi sumber daya atau resource sharing antar sekolah. “Zonasi ini untuk penataan sekolah negeri,” kata Minhajul. (ron)
(Suara NTB/ist)
ECOBRICK - Pengembangan ecobrick oleh sekolah di Nurul Hakim Kediri.
(Suara NTB/ist)
HADIAH - Penyerahan hadiah dari pihak Marimas kepada SMK Plus Nurul Hakim. si program Marimas Ecobricks, karena program ini merupakan bentuk kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia usaha, sehingga bisa mengedukasi tentang pengelolaan sampah plastik di lingkungan sekolah. “Ecobrick ini sesuatu yang sangat bagus, sebab bisa mengurangi jumlah sampah, sehingga menciptakan sekolah yang ramah lingkungan,” terangnya. Sementara itu, Salesman Menejer PT Marimas Putra Kencana Chaterine menjelaskan, acara ini atas prakarsai oleh SMK Nurul Hakim dalam rangka penyerahan hadiah laptop yang memang sudah diformasi dalam program CSR pihaknya. SMK ini merupakan sekolah pertama di Lombok yang menerima hadiah laptop.
“Program Marimas Ecobrick gratis 1.000 laptop ini yang memang program CSR yang dilakukan di tahun ini sifatnya nasional di mana setiap sekolah yang berhasil mengumpulkan 100 botol ecobrick itu akan diberikan hadiah laptop,” ujarnya. Mengenai ecobrick sendiri kata Caterine hanya dengan mengisi plastik atau bekas sachet ke dalam botol plastik dengan spesifikasi tertentu. Minimal bobot satu botol itukan mencapai 600 mg dan tinggal dimasukkan plastik sekitar bobot 200 ml dan akan menghasilkan isi yang padat.”Ecobrick ini kan bisa untuk membuat beberapa aplikasi seperti bangku, meja, taman dan bahkan bisa membuat rumah seperti bata pada umumnya,” terangnya. (her)
secara tidak langsung akan menunjukkan kualitas pergaulan, intelektualitas dan etika pergaulan. Dikatakan, etika makan dan tata cara makan tidak dibentuk secara tiba-tiba. Kualitas etika makan yang baik harus dilakukan sejak usia anak dan remaja. Bila etika makan dibentuk secara instan, akan menghasilkan kualitas etika makan yang canggung dan tidak luwes. Sementara etiket pergaulan adalah ketentuan sopan santun yang dipakai oleh manusia untuk saling bergaul. Etiket ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tata susila dan adat istiadat. Ketentuan sopan santun ini meliputi berbagai segi dan bidang kehidupan sehari-hari. “Kadang-kadang suatu hal yang diangggap sopan di suatu daerah ternyata sangat tidak sopan di daerah lain. Tidak terkecuali tata cara makan atau table manner,” ujarnya. Diakuinya, istilah table manner atau tata cara makan, selama ini identik dengan acara jamuan makan resmi bergaya Barat, namun, tidak demikian. Tata cara makan tidak hanya ada di negara-negara barat. Di negara lain seperti Jepang, Cina, termasuk di Indonesia pun ada tata cara makan. Tata cara dan etiket makan merupakan alat bantu komunikasi. Dijelaskannya pula, memahami tata cara makan dan etiket di meja makan akan mempermudah orang dalam pergaulan. Dalam acara jamuan makan, tata cara makan merupakan hal utama yang penting diperhatikan. Tata cara dan etiket makan akan menunjukkan siapakah diri kita sebenarnya. Pembelajaran tata cara makan bagi siswa akan membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dan implementasi dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat menjadi baik. Dengan pembelajaran etiket dan tata cara makan diharapkan akan lebih bermakna bagi siswa di kehidupan masa depan siswa. Hal-hal paling utama yang harus diperhatikan dalam hal etiket makan, misalnya, datanglah tepat waktu, jenis dan sifat kegiatan yang akan dihadiri acara resmi atau acara tidak resmi. Halhal yang perlu dihindari dalam jamuan makan contohnya, jangan membersihkan gigi di depan tamu, tutup mulut dengan serbet atau napkin apabila batuk. Perlu diperhatikan pula jangan menggunakan alat makan seadanya. (dys)
FKIP Beri Penghargaan bagi Mantan Dekan Mataram (Suara NTB) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram (Unram) memberikan penghargaan kepada jajaran Dekan FKIP terdahulu periode masa jabatan 1981 hingga 2018. Pemberian penghargaan sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih atas bakti selama masa menjabat sebagai dekan di FKIP. Pemberian penghargaan ini merupakan rangkaian dari acara gathering dan silaturahim serta memperingati Hari Kartini. Acara kali ini juga diisi dengan pelepasan Dosen Purna Tugas periode akhir tahun 2018 silam yaitu Drs. H. Mumbrita Sulaimi, M.Pd., dari Prodi PKn dan Drs. Syukran Ma’sum, M.Pd. dari Prodi PG-PAUD. Adapun jajaran dekan FKIP terdahulu yang diberikan penghargaan ialah Prof. Dr. Hj. Dwi Soelistya Dyah Jekti, M.Kes., Prof. Dr. H. Agil Al Idrus, M.Si., Prof. Dr. H. Mahsun, MS., H. M. Husni Mu’adz, MA., Ph.D. Drs. H. Syahdan, M.Ed., Ph.D. Dr. H. Rusdiawan, M.Pd., dan Dr. H. Wildan, M.Pd. Dekan FKIP Universitas Mataram, Prof. Dr. H. A. Wahab Jufri, M.Sc., mengungkapkan melalui adanya silaturahmi ini ke depannya akan semakin mempererat ikatan kekeluargaan di lingkungan keluarga besar FKIP Unram dan Dharma Wanita FKIP. Dekan juga menekankan asas Jas Merah yaitu jangan sekali-kali melupakan sejarah karena berdasarkan perkataan Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah bangsanya sendiri. Dekan pertama FKIP Unram Prof. Dr. Hj. Dwi Soelistya Dyah Jekti, M.Kes., menceritakan secara singkat perjalanan FKIP Unram pada periode awal mulai berdirinya dan perkembangannya hingga kini. (dys)
Mataram (Suara NTB) Aturan teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP di Kota Mataram tengah dibahas. Sekolah mengharapkan agar masyarakat bisa mematahui ketentuan PPDB terutama berkaitan dengan zonasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB. Kepala SMPN 5 Mataram, H. Muhamad Ali, Rabu (24/4) mengatakan, pihaknya bersama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram sudah membahas mengenai PPDB tahun 2019. Namun keputusan teknis belum final. Secara umum aturan PPDB akan mengacau pada Permendikbud tentang PPDB. Ali berharap masyarakat bisa ikut mematuhi ketentuan PPDB nantinya. Karena berkaca dengan PPDB tahun sebelumnya, seringkali penerapannya di sekolah belum sempurna. “Aturannya baik, tapi cara melaksanakannya yang belum baik, masyarakat yang kerap memaksakan, bukan hnaya yang tidak mengerti, tapi yang mengerti pun ndak mau paham,” ujar Ali. Permendikbud terbaru tentang PPDB ini memiliki sejumlah penyesuaian dibandingkan tahun lalu. Terutama berkaitan dengan kuota zonasi di mana sekolah harus menerima siswa yang berasal dari zona sekolah itu se-
banyak 90 persen dari daya tampung. Sedangkan kuota di luar zona sebanyak lima persen dari daya tampung sekolah untuk jalur prestasi. Serta, kuota lima persen bagi siswa yang mengikuti orang tua/wali bekerja atau mutasi antar daerah. Ali juga mengatakan, setiap kali PPDB, SMPN 5 Mataram selalu dibanjiri pendaftar. Jika masyarakat atau aturan tidak dilaksanakan dengan baik, maka pihaknya pun akan kesulitan. “Yang daftar biasanya berlebih, ini yang kita antisipasi. Yang jelas kita harus ketat, karena kewalahan juga kalau menerima siswa melebih daya tampung. Sebaiknya ikuti aturan yang dibuat pemerintah, kami juga akan kesulitan, ruangan juga kurang kalau siswa yang mendaftar berlebih,” ujarnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd. mengatakan, Disdik Kota Mataram akan menerapkan PPDB sesuai Permendikbud tentang PPDB. Namun, ia menekankan pihaknya harus pandai dalam menerjemahkan aturan dari Permendikbud itu. “PPDB akan ikut Permendikbud, semua berawal dari Permendikbud itu, kita tidak boleh lari dari itu, tapi kita harus pandai-pandai menerjemahkan zonasi, prestasi, dan sebagainya agar tidak salah kaprah,” katanya. (ron)
Festival ’’Science and Technology’’
MAN 1 Lotim Juara Umum Selong (Suara NTB) MAN 1 Lombok Timur (Lotim) keluar sebagai juara umum pada Festival Science and Technology se-NTB yang diselenggarakan Universitas Hamzanwadi Pancor, Selasa (23/4). Pada setiap mata lomba yang diikuti MAN 1 Lotim keluar sebagai juara mulai dari juara 1 sampai juara 3. Pada Olimpiade Fisika mampu meraih juara 2, Olimpiade Matematika meraih juara 3, LCC Matematika lolos sebagai juara 3, untuk Karya Fisika mampu menyabet juara 1. Desain Grafis keluar sebagai juara 3, sedangkan pada lomba Karya Ilmiah Remaja mampu menduduki peringkat ke2, lomba Herbarium Biologi mampu menjadi juara 1, lomba Fotografi mampu menjadi juara 2 dan pada lomba Vlog mampu meraih dua juara sekaligus yakni juara 1 dan 3. Banyaknya prestasi siswa MAN 1 Lotim yang diraih pada event ini mampu menjadikan MAN 1 Lotim meraih juara umum mengalahkan sekolahsekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Hal ini membuktikan kualitas madrasah tidak bisa dipandang sebelah mata, pasalnya madrasah juga mampu unggul dalam bidang sains dan teknologi. Tidak hanya unggul dalam bidang pengamalan nilai-nilai agama, inilah nilai tambah anak madrasah. Kepala MAN 1 Lotim, M. Nurul Wathoni, M.Pd., usai memberikan apresiasi kepada para juara,
menuturkan kunci kesuksesan sebuah lembaga pendidikan yakni berani mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan materi dalam membina. Karena pembinaan yang baik sudah pasti mendatangkan hasil yang baik pula. Jangan bermimpi menjadi sekolah atau madrasah yang unggul jika kepala sekolah atau madrasah hanya duduk di balik meja sambil santai-santai, namun kepala sekolah juga harus terjun langsung mengawasi proses pembinaan dan memastikan semua program yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan maksimal. Sementara itu, Ida, Pembina SC Matematika bersyukur kepada Tuhan atas torehan prestasi yang diraih anak binaannya. Hal senada juga diungkapkan oleh Pembina Fisika, Ely Solihati, S.Pd, “Alhamdulillah tahun ini SC Fisika mampu menunjukkan prestasi untuk madrasah,” ujarnya. Rasa bahagia dan haru juga datang dari pembian KIR dan Jurnalistik, Bukhori Muslim, M.Pd., pasalnya dua ekstra binaannya mampu keluar sebagai juara II Lomba karya ilmiah dan Juara 1 dan 3 pada lomba vlog. Tim peraih juara 1 dalam lomba Fisika merasa bersyukur bisa memberikan yang terbaik untuk madrasah. Ia tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada madrasah yang telah mendukung sepenuh hati. ‘’Semoga MAN 1 Lotim senantiasa menjadi madrasah hebat bermartabat,’’ ujarnya. (r)
(Suara NTB/ist)
POSE BERSAMA - Siswa MAN 1 Lotim yang meraih juara di Festival Science and Technologi yang digelar Universitas Hamzanwadi, pose bersama.
SUARA NTB
Kamis, 25 April 2019
Halaman 11
Rohani Segera Jadi Atlet Pelatnas Mataram (Suara NTB) Penantian Rohani menjadi atlet nasional tinggal menunggu hitungan hari. Peraih medali perak di Kejurnas Atletik Jatim Open 2019 ini akan segera menyandang status atlet Pemusan Latihan Nasional (Pelatnas) yang dipersiapkan mewakili NTB di ajang Internasional. Informasinya Rohani sudah menerima surat pemanggilan mengikuti pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) tahun 2019. Rohani akan mengikuti pelatnas di Jakarta mulai bulan Juni mendatang. Rohani yang dikonfirmasi Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (24/4) kemarin membenarkan bila dirinya sudah menerima surat pemanggilan mengikuti Pelatnas persiapan SEA Games 2019. “Setelah puasa saya berangkat ke Jakarta mulai Pelatnas. Bulan Juni baru masuk Pelatnas,” ucapnya. Ditanya soal SK pemanggilan
mengikuti Pelatnas, Rohani belum bisa menunjukan karena saat itu dia masih tengah persiapan mengikuti latihan. Namun demikian Rohani menegaskan bahwa dia sudah didapatkan masuk Pelatnas setelah bulan Puasa atau sekitar bulan enam. Di tempat terpisah, Pelatih Atletik NTB, H. Muhdar membenarkan bila Rohani dipanggil mengikuti Pelatnas tahun 2019. Pemanggilan Rohani mengikuti Pelatnas atas capaian prestasi Rohani di kancah nasional belum lama ini. Sebagiannya diketahui atlet asal Dompu itu berhasil meraih medali perak di nomor lompat jauh di Kejurnas Atletik Jatim Open di Jawa Timur (Jatim), 28-31 Maret lalu. “Rohani dipanggil mengikuti Pelatnas karena dia merupakan atlet peringkat dua nasional. Dia terbaik kedua setelah atlet asal Bali Maria Londa yang berhasil meraih medali emas di Jatim Open,” jelasnya. (fan)
Dispora NTB Perkuat Regenerasi Atlet Lompat Jauh Mataram (Suara NTB) Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) NTB mengatakan selain nomor lari dan tolak peluru, nomor lompat jauh menjadi salah satu nomor andalan NTB di level nasional. Hal ini telah dibuktikan oleh atlet NTB, Safwaturahman yang sukses meraih medali perunggu di Asian Games 2018. Selain meraih medali perunggu, Safwaturahman juga telah membuat rekor baru nasional dengan lompatan sejauh 08.09 meter di Asian Games 2019. Lompatan yang dibuat atlet Sumbawa tersebut merupakan lompatan terjauh yang baru dibukukan di level nasional sepanjang sejarah. Tak sampai disitu, Safwaturahman saat ini juga tengah memperkuat tim atletik
Indonesia di Kejuaraan Atletik Asia di Doha, Qatar, 22-25 April 2019. Informasi yang dihimpun Suara NTB Safwaturahman telah lolos babak final usai melompat sejauh, 07, 72 meter di babak qualifikasi. Terkait dengan prestasi atlet senior NTB itu, pihak Dispora NTB selaku pengelola PPLP NTB sudah mulai mempersiapkan regenerasi atlet nomor lompat jauh. Kabarnya tahun ini Dispora NTB telah menjaring beberapa atlet pelajar untuk dipersiapakan mengikat event nasional. “Untuk pembinaan atlet lompat jauh baru kita mulai di PPLPD tahun ini. Kalau yang perempuan sudah dimulai tapi yang tinggi seperti yang diharap sedang dicari,” ucap Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin yang dikonfirmasi Suara NTB, di Mataram, Rabu (24/4). (fan)
Pelatih Dompu Protes Soal Nilai Bonus Mataram (Suara NTB) Bonus atlet dan pelatih Kabupaten Dompu peraih medali emas, perak dan perunggu di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB tahun 2018 yang dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu baru-baru ini mendapat protes dari pelatih cabor tarung derajat. Pelatih Tarung Derajat Dompu, Abdul Khair kepada Suara NTB, via ponselnya, Rabu (24/4) menilai jumlah bonus yang diterima atlet dan pelatih tidak dihitung secara proporsional karena tak sesuai dengan nominal bonus yang dijanjikan KONI Dompu sebelumnya. Namun, tuduhan pelatih tarung derajat itu dibantah oleh Ketua KONI Dompu, Putra Taufan. Pasalnya, Taufan menilai pihaknya tidak pernah menjanjikan bonus sebesar Rp15 juta untuk atlet peraih medali emas. “KONI Dompu tidak pernah menjanjikan bonus peraih medali emas Rp15 juta,” ujarnya. Menurutnya, KONI Dompu hanya mengusulkan besaran bonus untuk peraih medali emas Rp15 juta dan pelatih setengah dari bonus atlet sehingga total usulan KONI Dompu Rp1.5 Miliar. Tetapi karena pemerintah menyetujui bonusnya hanya Rp1 Miliar dan telah mengeluarkan SK, KONI tidak bisa berbuat apa-apa. “Karena tugas KONI hanya meneruskan amanat yang diberikan pemerintah,” ucap Ketua KONI Dompu, Putra Taufan saat dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya. Dikatakan Taufan, berdasarkan SK Bupati, bonus untuk atlet Dompu peraih medali emas Porprov sebesar Rp12 juta, perak Rp7,5 juta dan perunggu Rp5
juta. Selain atlet, bonus juga diberikan untuk pelatih cabor yang sukses membawa atlet meraih medali emas, perak dan perunggu di Porprov NTB 2018. Menurutnya, nominal bonus yang diberikan kepada pelatih disesuaikan dengan raihan medali di Porprov NTB. Untuk pelatih cabor panjat tebing peraih medali emas terbanyak Rp10 juta, tarung derajat Rp9 juta, kempo, pencak silat, catur dan tinju masing-masing Rp7 juta. Selanjutnya atletik dan menembak Rp6 juta, bola voli Rp5 juta. Sedangkan cabor peraih perak Rp4 juta, perunggu Rp3 juta. Dan total bonus yang diterima oleh atlet dan pelatih cabor sebesar Rp1 Miliar. Taufan mengatakan bonus yang diterima oleh atlet dan pelatih peraih medali di Porprov NTB 2018 diklaimnya relatif besar bila dibandingkan bonus Porprov NTB tahun 2014. Dalam hal ini atlet peraih medali emas di Porprov NTB sebelumnya mendapat bonus kurang dari Rp12 juta. Dijelaskannya,bonusyangdicairkanoleh Kadispora Dompu, tanggal 10 April melalui rekening para atlet dan pelatih itu berdasarkan SK Bupati, bukan atas keinginan KONI Dompu. Diharapkan para pelatih dan atlet bisa menerima karena bonus tersebut disesuaikan dengan besarnya anggaran yang dicairkan oleh Pemda Dompu. Sementara itu Abdul Khair yang juga menjabat Ketua Pengcab Kodrat Dompu menilai besaran bonus untuk atlet tidak sesuai dengan bonus yang dijanjikan oleh KONI Dompu sebelum Porprov NTB. Khair mengatakan KONI Dompu menjanjikan bonus Rp15 juta untuk atlet peraih medali emas, Rp10 juta atlet peraih medali perak dan Rp7,5 juta peraih perunggu. (fan)
Delapan Atlet Tenis Meja Berlaga di Kejuaraan Nasional Mataram (Suara NTB) Pengurus tenis meja NTB memboyong delapan atlet mengikuti Kejuaraan Tenis Meja Terbuka Nasional di Bali, 2627 April 2019. Delapan atlet itu terdiri dari empat atlet putra dan empat putri yang tengah digodok dalam Training Center (TC) persiapan Pra-PON 2019. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) PTMSI NTB, Feri Supendi yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Rabu (24/4) mengatakan delapan atlet itu bertandang ke Bali, Rabu (24/4) kemarin. “Atlet berangkat hari ini ke Bali. Mereka mengikuti kejuaraan tenis meja terbuka nasional di Bali,” ucapnya. Delapan atlet yang berbakat itu terdiri empat atlet putri, yakni Reza Amanda Aulia, Mayang, Regina Aysi dan Yuana. Sementara empat atlet putranya tidak disebut karena hanya mengikuti pertandingan eksebisi.
Feri hanya menyebutkan empat atlet putri saja yang akan mengikuti pertandingan, karena empat atlet putranya hanya tanding eksebisi saja (tidak dihitung). Sementara empat atlet putri akan turun di kelas perorangan dan ganda putri. Ditanya soal target, Feri tidak memberikan target medali kepada empat atlet putrinya. Dia berharap keempat atletnya dapat menunjukan permainan yang apik, sehingga hasil event itu dapat dijadikan ajang evaluasi atlet menghadapi ajang Pra-PON di Jakarta bulan September 2019. “Event itu sebagai ajang uji coba dan penilaian performa atlet serta menambah pengalaman dan jam terbang. Supaya ada persiapan menghadapi Pra-PON nanti. Bisa cepat dievaluasi bila masih banyak yang perlu diperbaiki,” terangnya. (fan)
(Suara NTB/Kapolsek Huu)
MELAYAT - Kapolsek Huu, Balok Suswanto saat melayat di depan jenazah Surya, Rabu (24/4). Almarhum meninggal dunia akibat kelelahan menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu,.
Anggota KPPS di Dompu Meninggal
Dompu (Suara NTB) Diduga akibat kelelahan, anggota KPPS TPS 10 Dusun Nangadoro Desa Huu Dompu meninggal. Surya (31) warga Huu ini tidak tidur selama dua hari sejak menunggu logistik Pemilu hingga proses rekapitulasi suara rampung. Selain Surya, puluhan penyelenggara Pemilu di Dompu juga mengalami penurunan daya tahan tubuh akibat kelelahan. Kapolsek Huu, IPTU Balok Suswanto dalam rilis yang diterima wartawan, Rabu (24/4) menyampaikan berita duka meninggalnya Surya warga Huu Dompu. Surya meninggal pada Rabu sekitar pukul 10.00 wita di kediamannya. Pada Rabu pagi, Surya sempat sarapan bersama anak dan istrinya. Usai sarapan, ia duduk santai di depan rumahnya dan beberapa saat kemudian ia memanggil istrinya dan mengeluhkan bahwa dirinya sudah tidak kuat. Tidak lama kemudian,
ia menghembuskan nafas terakhirnya. “Korban meninggal diduga akibat kelelahan dan tidak tidur selama dua hari,” katanya. Komisioner KPU Dompu, Agus Setiawan, SH yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, berita meninggalnya Surya anggota KPPS TPS 10 Desa Huu cukup menyedihkan bagi penyelenggara Pemilu. Penggabungan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif memberi beban tambahan bagi penyelenggara. Terlebih logistik terlambat diterima dan tun-
tutan kehati - hatian agar logistik tidak basah dan rusak. Agus pun menyampaikan, saat ini KPU Provinsi NTB sedang melakukan pendataan penyelenggara Pemilu yang meninggal maupun sakit. Di Dompu sendiri, Surya menjadi korban meninggal pertama dan berharap tidak ada korban lainnya. Tapi untuk yang sakit akibat kelelahan cukup banyak, termasuk lima orang komisioner mengalami penurunan daya tahan tubuh akibat kelelahan. “Begitu ada penyelenggara yang mulai kelelahan, kita langsung koordinasi dengan Bupati. Alhamdulillah sudah langsung disikapi dengan pemeriksaan dan cek up gratis,” kata Agus Setiawan. Kepala Bagian Humas Setda Dompu, Muhammad Ikhsan, S. St, MM yang dikonfirmasi membenarkan adanya instruksi Bupati Dom-
pu, Drs H Bambang M Yasin melalui Dinas Kesehatan kepada Puskesmas se Kabupaten Dompu untuk melakukan lelayanan cek up dan pemerimsaan kesehatan gratis bagi penyelenggara Pemilu. “Bupati sudah menginstruksikan Puskesmas melalui Dinas Kesehatan untuk melakukan pelayanan cek up kesehatan gratis bagi penyelenggara Pemilu. Alhamdulillah sudah ditindak lanjuti teman - teman di puskesmas seperti Kempo, Ranggo dan yang lain sedang melakukan,” kata Ikhsan. Kasus meninggalnya Surya, petugas KPPS di Huu membuat pihaknya ikut prihatin. Karena ini hajat nasional, pemerintah pasti akan memberikan perhatian. “Kita cukup prihatin dan ini merupakan Pemilu yang cukup berat. Semoga keluarga yang ditinggal diberi ketabahan,” katanya. (ula)
KPU Upayakan Santunan Bagi Penyelenggara yang Meninggal
Lahmudin
Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa telah mengirimkan identitas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia dalam bertugas kepada KPU RI. Diharapkan pahlawan demokrasi yang bernama Sanapiah Amin tersebut mendapatkan santunan atas dedikasinya. Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa, Lahmudin, S.E yang dikonfirmasi, Rabu (24/4) menyampaikan, bahwa Ketua PPS di Desa Jotang Beru Kecamatan Empang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas. Saat ini pihaknya sudah mengirimkan identitas yang bersangkutan kepada KPU RI
melalui KPU Provinsi untuk didata. Karena diharapkan pahlawan demokrasi tersebut mendapatkan santunan dari negara. “KPU Kabupaten Sumbawa sudah mengirim namanya ke KPU RI untuk didata. Informasi yang kita dapat bahwa KPU pusat sedang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, bagaimana supaya petugas kami yang meninggal dunia dalam tugas mendapat santunan dari negara,” ujarnya. Dijelaskannya, di Kabupaten Sumbawa terdapat satu orang penyelenggara yang meninggal dunia. Kemudian penyelenggara juga banyak yang kelelahan bah-
kan ada yang jatuh sakit. Meskipun demikian, tidak ada yang sampai dilakukan rawat inap dan semuanya sudah tertangani. Karena pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Pemda agar bisa membantu para penyelenggara diberikan pelayanan medis. “Kalau untuk kesehatan kami koordinasi dengan pemda kemarin. Bahkan Pak Wakil Bupati sudah memerintahkan Dinas Kesehatan untuk menurunkan tenaga medis untuk menyebar di seluruh wilayah memberikan pelayanan kesehatan terhadap petugas yang melakukan rekapitulasi,” pungkasnya. (ind)
SUARA NTB Dibutuhkan Tata Kelola Ruang yang Tepat untuk SLB
Kamis, 25 April 2019
Mataram (Suara NTB) SLBN 2 Mataram rencananya akan direlokasi atau dipindahkan ke lahan eks BKMM. Gedung yang ditempati saat ini belum cukup representatif untuk pengelolaan SLB. Dibutuhkan tata kelola ruang yang tepat untuk SLB.
(Suara NTB/ron)
Winarna
Kepala SLBN 2 Mataram, Winarna, M.Pd., mengatakan, pihaknya ingin memperbaiki tata kelola ruang dan pelayanan pembelajaran non akademis. SLBN 2 Mataram saat ini terletak di Lingkungan Majeluk, Kelurahan Pejanggik, Kota Mataram. Jika nantinya sudah dipastikan proses renovasi di gedung eks BKMM, diharapkan ruangan bisa ditata ulang menyesuaikan dengan kebutuhan SLB. “Kita masih meunggu pemerintah daerah kita melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB yang sudah mengajukan renovasi gedung eks BKMM, nanti kita akan tempati karena sudah ada SK-nya, nanti
kalau sudah terwujud ruangruangan itu, tentu nanti kita akan tata ulang,” kata Winarna, Selasa (24/4). Winarna mengatakan, ruangan yang ada harus dibagi seefektif mungkin, karena selain ruang kelas, SLB juga membutuhkan berbagai ruang terapi, ruang bina diri, ruang keterampilan, ruang UKS, dan lainnya. Selama di gedung yang digunakan saat ini, ruangan yang ada digunakan secara tumpang tindih, karena kekurangan ruangan. “Selama ini ruang yang ada kita bergantian pakai. Padahal ruangan-ruangan
itu penting. Saya harapkan ke depan lebih bagus,” harapnya. Menurutnya gedung bekas klinik sudah memiliki banyak ruangan, tapi bentuk bangunan klinik yang berbeda dengan SLB. Seperti toilet yang sebenarnya sudah banyak, tapi kurang lapang bagi anak berkebutuhan khusus. Ia juga memastikan perpindahan ke gedung eks BKMM hampir pasti dilakukan, kare-
na dari BPKAD sudah menetapkan dan sudah ada SK bahwa bangunan itu diperuntukkan untuk SLBN 2 Mataram. “Saya harapkan akhir tahun ini sudah mulai dikerjakan dan tahun depan sudah ditempatkan,” katanya. Sementara itu, dihubungi terpisah, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan
Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Dinas Dikbud NTB, H. Saiful Islam, M. Pd., mengatakan, pihaknya masih menunggu proses rehabilitasi gedung eks BKMM untuk bisa ditempati oleh SLBN 2 Mataram. “Insya Allah tahun pelajaran baru bisa ditempati,” harapnya. (ron)
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
HILANG HLG STNK R4 TOYOTA HI ACE DR.7401 NOKA/NOSIN : JTFSS22XG0157500/2KDA916211 AN.BKD DAN DIKLAT ROV.NTB HLG ;SKTR JL.PENDIDIKAN KOTA MATARAM
RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
RUPA-RUPA
q
PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
Halaman 12
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Kamis, 25 April 2019
RUKO - VILA - KOST
500.000
Halaman 13
SUARA NTB
Kamis, 25 April 2019
Halaman 14
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 dan bermental baja. Melalui isasikan perpustakaan sebagai depan. Bila perlu kita buat Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 sarana dalam mencerdaskan aturan yang membuat anak Perpustakaan Nasional pendidikan, cita-cita Proklam12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 dan melestarikan nasionalis- SMA/SMK merasa wajib ke (Perpusnas) RI melalui UPT ator Bung Karno bisa tercapai. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Ia menjelaskan sesuai tume. Sedangkan manfaat yang perpustakaan,” katanya. Perpustakaan Proklamator 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Ia menceritakan dulu kediharapkan tersosialisasinya Bung Karno bekerjasama juan negara didirikan, salah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 nasionalisme Indonesia dan tika masih menjadi mahadengan Dinas Perpustakaan satunya mencerdaskan kehidu12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 siswa. Salah satu persyaraidealisme Bung Karno. dan Kearsipan Provinsi pan bangsa. Ia menyebut per12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Sekaligus sebagai titik balik tan yudisium adalah harus (DPKP) NTB menggelar keg- pustakaan adalah jantungnya 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 membangun kembali rasa na- pernah berkunjung ke periatan Internalisasi Pemiki- pendidikan. Ilmu pengetahuan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 sionalisme Indonesia melalui pustakaan. Kemudian ran Proklamator Bung Kar- bisa diperoleh dari membaca. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Melalui membaca, maka perpustakaan dan pendidikan harus punya surat keteranno di Gedung Graha Bhakti 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 karakter bangsa. Manggaukang gan bebas pinjaman buku Praja Kantor Gubernur, Rabu akan dapat memengaruhi sese12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 mengatakan kegiatan tersebut dari perpustakaan. (24/4) kemarin. Melalui keg- orang. Jika yang dibaca nega12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 “Ini sangat perlu. Karemenghadirkan narasumber dari iatan ini diharapkan genera- tif, maka akan membuat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Perpusnas dalam hal ini Kepala na gudang ilmu itu di persi muda Indonesia khususn- prilaku seseorang negatif pula. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 UPT Perpustakaan Proklamator pustakaan. Kita bisa memya di NTB memiliki patrio- Sebaliknya, membaca tentang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Bung Karno dan Budayawan baca pikiran siapa saja, tisme progresif revolusioner. ilmu, membaca kitab suci 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 tokoh dunia. Apa saja bisa NTB, Mustakim Biawan. ‘’Kita tidak hanya mem- maka akan mengajarkan orang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Sedangkan para peserta kita baca,” kata Rosiady. butuhkan patriotisme yang tentang kesucian, membaca 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Sekda meminta Kepala adalah Kepala OPD lingkup defensif. Kita membutuh- buku akhlak akan mengajar12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Pemprov NTB, mahasiswa DPKP NTB untuk menjadikan patriotisme yang pro- kan tentang akhlak yang baik. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Apabila seseorang hanya dan siswa SMA/SMK, tokoh kan program membedah gresif revolusioner,’’ kata 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 masyarakat dan tokoh agama pemikiran para tokoh ini daKepala UPT Perpustakaan membaca satu buku. Maka 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 pat dilaksanakan berkala di yang ada di NTB. Proklamator Bung Karno, pikirannya sebatas hanya satu 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 NTB. Apalagi tokoh sekelas buku itu saja. Cara pandangnya Sementara itu, Gubernur Dra. Hj. D. Susmarini, MM 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Bung Karno. Yang tidak hansaat membacakan sambu- tidak akan luas dan penge12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 SE, M. Sc yang diwakili Sekda ya pandai berorasi, tapi juga tan Kepala Perpusnas RI, tahuannya akan terbatas. Se12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 baiknya, apabila seseorang NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, produktif dalam menulis. Muh. Syarif Bando. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 “Kita bisa mengetahui M. Sc, Ph.D mengatakan kegeIa melanjutkan Indonesia membaca banyak buku, maka 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 maran masyarakat membaca apa yang mendasari beliau bukan hanya butuh patrio- pandangannya akan luas, terbu12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 buku sekarang sudah relatif menjadi aktivis kemerdetisme defensif, yang hanya ka dan dapat memetakan se12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 menurun. Dengan adanya kaan bangsa. Apa pikiran mempertahankan. Melain- suatu hal secara komprehensif. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 “Manfaat membaca dapat teknologi informasi, orang sudah beliau tentang Indonesia kan patriotisme progresif 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 masa depan,” katanya. bisa membaca buku lewat HP. revolusioner yang memper- memahami fenomena alam. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Menurut Sekda, seseor“Saking mudahnya membaiki keadaan negeri untuk Seseorang akan rendah hati 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 baca buka, orang menjadi ang tidak akan mungkin mengentaskan dari berbagai dan hati-hati dalam ber12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 sikap,” katanya. merasa tak perlu ke perpus- mengetahui pemikiran seorpersolan bangsa hari ini. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 ang tokoh apabila tidak Susmarini menjelaskan Pertakaan,” kata Sekda. “Patriotisme progresif 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Sehingga hal ini menjadi tan- membaca buku yang berdituntut menghadirkan ke- pustakaan Nasional RI 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 tangan ke depan. Bagaimana kaitan dengan tokoh tersemandirian dan ketahanan mengemban fungsi salah satu12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 nya sebagai pelestari budaya strategi pemerintah agar genera- but. “Saya menyambut kegbangsa,” katanya. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 si muda tetap berkunjung ke per- iatan ini. Mudah-mudahan Untuk itu, gerakan na- bangsa. Dalam pelaksanaannya 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 pustakaan. Pasalnya, kata Sek- dapat menginspirasi kegiasionalisme dan revolusi men- tidak hanya pelestarian karya Kepala UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno, D. Susmarini menyerahkan buku tentang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 da, pasti beda membaca buku tan yang sama dengan tokoh tal sangat diperlukan untuk cipta. Tetapi juga melestarikan Bung Karno kepada Sekda NTB, H. Rosiady H. Sayuti 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 lewat HP dengan berkunjung ke yang sama atau berbeda. menggembleng manusia In- ide, gagasan, cita-cita bapak 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 meningkatkan minat belajar. peluang. Namun juga tantan- perpustakaan mencari referen- Seperti Bung Hatta dengan donesia agar berbudi luhur pendiri bangsa, utamanya na- sionalisme dan patriotisme. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 ‘’Hal tersebut sesuai visi gan,’’ katanya. Dengan adanya hal tersebut, ekonomi kerakyatannya,” si yang ingin dibaca. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 didirikanlah UPT Perpusta- Perpustakaan Nasional RI Setiap zaman, lanjutnya, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 “Ini menjadi tantangan ke pungkasnya. (nas/*) kaan Proklamator Bung Karno yaitu terwujudnya Indonesia memiliki tantangan. Oleh kare12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 di Blitar dan UPT Perpusta- cerdas melalui gemar mem- na itu setiap zaman harus 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 kaan Bung Hatta di Bukit Ting- baca dengan memberdayakan dikembangkan respons tentang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 gi yang dipersembahkan untuk perpustakaan,’’ ujarnya. nasionalisme dan patriotisme 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Ia menyebut kegiatan yang di- serta semangat kepahlawanan bangsa Indonesia. Semangat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Bung Karno dalam mempersat- lakukan seperti di NTB ini meru- yang sesuai dengan zamannya 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 ukan nusantara harus kita gali pakan program tahunan yang untuk membangun negara. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 melalui buku-buku yang meru- bertujuan untuk menguatkan Kepala Dinas Perpustakaan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 pakan api perjuangan nasion- rasa nasionalisme kepada gen- dan Kearsipan Provinsi (DPKP) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 erasi muda dan masyarakat. Se- NTB, Dr. Ir. Manggaukang Raba, alisme dan patriotisme. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Hal tersebut bisa didapat- lain itu, kegiatan ini sebagai mo- MM menyebutkan beberapa tu12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 kan dari bermacam-macam men reflektif untuk mengungkap juan diadakannya kegiatan terse12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 buku yang ditulis oleh Bung kembali konsep-konsep pemiki- but. Pertama, menumbuhkan se12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Karo dan buku yang ditulis oleh ran nasionalisme, patriotisme, mangat nasionalisme bagi gen12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 orang lain tentang Bung Karno serta perjuangan Bung Karno erasi penerus bangsa dalam era 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 dan para pejuang bangsa. Den- dalam memerdekakan bangsa. globalisasi. Kedua, menggali ide, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 ‘’Era sekarang merupakan pemikiran dan idealisme Bung gan mengenal lebih dekat sosSekda NTB, H. Rosiady H. Sayuti menyerahkan buku 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 ok Bung Karno maka generasi era milenial, era digital. Infor- Karno sebagai sumber inspirasi Ikhtiar Membangun NTB kepada Kepala UPT 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 muda dan masyarakat akan masi yang serba cepat. Hal nasionalisme Indonesia. Perpustakaan Proklamator Bung Karno, D. Susmarini Kepala DPKP NTB, H. Manggaukang Raba menyampaikan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 mencintai buku dan sekaligus tersebut bukan hanya sebagai Serta terakhir, mensosialdisaksikan Kepala DPKP NTB, H. Manggaukang Raba. laporan saat pembukaan acara. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
Internalisasi Pemikiran Bung Karno
Indonesia Butuh Patriotisme Progresif Revolusioner
(Suara NTB/nas)
(Suara NTB/nas)
(Suara NTB/nas)
RAGAM
SUARA NTB Kamis, 25 April 2019
Teken Sekarang, Besok Dapat Rumah Dari Hal. 1 ‘’Event ini ditujukan bagi masyarakat NTB, atas kerjasama Bank NTB Syariah bersama REI NTB dan PPDPP. Target permohonannya ini bisa mencapai 1.000 orang selama 3 hari penyelenggaraan, dengan nilai sekitar Rp148 miliar,’’ jelas H. Kukuh. Saat ini permintaan property terus meningkat sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Maka dari itu, ia meyakini bisa mencapai target tersebut. ‘’Permintaan property terus tinggi karena rumah menjadi kebutuhan pokok manusia sehingga akan terus dikejar,’’ imbuhnya. Selain itu, ada juga faktor yang mendukung seperti meningkatnya kesadaran milenial, gesitnya program satu juta rumah oleh pemerintah hingga pesatnya pembangunan infrastruktur jalan, serta sarana transportasi. Gelaran pameran ini juga memberikan promosi, kemudahan seperti: instant preapproval (persetujuan prinsip), bebas biaya administrasi bank, subsidi uang muka sebesar Rp4 juta dan DP (uang muka) yang terjangkau mulai dari 1% sesuai dengan kemampuan nasabah. ‘’Ibaratnya, konsumen hanya bawa foto copy KTP. Data konsumen akan terkoneksi langsung dengan Dukcapil dan BI checking, maksimal 10 menit. Proses selesai dan berlanjut di pengembangnya,’’ jelas H. Kukuh. Karena itu, ini kesempatan menarik dan jarang dilakukan. Dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh BPD NTB ini untuk pembiayaan. Kemudahan lain yang diberikan dalam kegiatan expo ini diantaranya, melayani pembukaan tabungan Tambora iB Amanah, Taharah (Tabungan Haji Umrah) iB Amanah, Setoran dan Penarikan Tunai, Penukaran Kartu
Debit GPN (Gerbang Pembayaran Nontunai), aktivasi mobile banking & SMS notifikasi, serta program Wakaf Al- Quran. Selain itu, terdapat produk pembiayaan perumahan bersubsidi Bank NTB Syariah ‘’Tapak Sejahtera iB Amanah’’, yang merupakan pembiayaan dalam rangka kepemilikan rumah subsidi bagi MBR dari program Kementerian PUPR dan Bank NTB Syariah. Produk pembiayaan ini memiliki fasilitas/kemudahan berupa, jangka waktu (tenor) sampai 20 tahun, bebas PPn, bebas premi asuransi, angsuran terjangkau, uang muka ringan (mulai 1%) dan tingkat margin rendah. Event ini diharapkan akan semakin mendorong pertumbuhan bisnis bank, di mana telah menunjukkan trend positif. Ditandai dengan pertumbuhan aset yang meningkat dari periode Desember 2018 sebesar Rp7 triliun menjadi Rp8,3 triliun pada bulan Maret dan Rp8,6 triliun pada pertengahan April tahun ini. Salah satu bentuk kesiapan Bank NTB Syariah terhadap kesuksesan program FLPP dalam event Gelegar Property Expo 2019 ini, Bank NTB Syariah menyiapkan processing center dengan 14 tenaga analis dan 10 admin pembiayaan yang di back-up oleh beberapa kantor cabang. Kemudian booth dengan nuansa modern dan futuristic untuk mendukung kenyamanan pengunjung. ‘’Dengan beragam program dan layanan barunya, Bank NTB Syariah ingin memastikan bahwa bank daerah yang telah berusia 55 tahun ini juga layak disebut sebagai Digital Friendly Company,” demikian H. Kukuh.(bul/*)
Diputuskan Pekan Depan Dari Hal. 1 kata Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph. Dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Rabu (24/4) siang. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) telah memberikan tenggat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Gubernur dan Bupati/ Walikota sampai 30 April. Apabila PPK tidak memecat ASN mantan napi korupsi, maka terancam diberhentikan sementara sebagai kepala daerah. Rosiady mengatakan, belum dipecatnya ASN mantan napi korupsi ini karena Pemda masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, perkara ini sedang bergulir di MK, yakni langkah hukum yang ditempuh Lembaga Bantuan Hukum Korpri. Namun, informasi yang diperoleh, MK akan segera memutuskan perkara tersebut pekan depan. ‘’Kita masih ada waktu sampai 30 April,’’ katanya. Sebenarnya, kata Sekda, ada atau tidaknya putusan MK tersebut, surat edaran Men PANRB harus dipatuhi. Sehingga, untuk menyamakan langkah, Pemprov mengundang kabupaten/kota membahas masalah ini, Senin pekan depan. Pemprov NTB memastikan
menindaklanjuti perintah Men PANRB soal pemecetan PNS mantan koruptor sebelum 30 April mendatang. Karena kepala daerah, baik gubernur dan bupati/walikota terancam diberhentikan sementara apabila tidak menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Men PANRB Nomor B/50/ M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Februari 2019 mengenai petunjuk pelaksanaan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) PNS mantan koruptor yang ditujukan kepada Pejabat Pembina kepegawaian baik pusat maupun daerah, paling lambat 30 April 2019. Jumlah ASN mantan napi korupsi di NTB sebanyak 73 orang. Khusus untuk Pemprov NTB sebanyak delapan orang. Angka tersebut kemungkinan bisa bertambah karena adanya ASN kabupaten/kota yang beralih ke provinsi. Sebelumnya, Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota mengambil kebijakan merumahkan 73 Aparatur Sipil Negara (ASN) mantan napi koruptor. ASN mantan napi korupsi tersebut mulai 1 Januari 2019 sudah tak diberikan lagi gaji dan hak-hak keuangan lainnya. (nas)
PSU Digelar Bertahap Dari Hal. 1 Dijelaskan, pelaksanaan PSU dilakukan secara bertahap untuk alasan efektivitas. Wilayah Dompu dan Bima mendapatkan prioritas pertama, untuk didahulukan karena merupakan daerah yang paling jauh dan dengan pertimbangan distribusi logistik. ‘’Kalau ada yang bertanya kenapa ada yang duluan ada yang belakangan karena logistik PSU akan siap pada saat itu. Ke dua Dompu dan Kabupaten Bima kita dahulukan, dengan pertimbangan prioritas daerah terjauh dan mereka melaporkan PSU terbilang cepat,’’ jelasnya. Adapun kebutuhan surat suara untuk PSU telah disediakan di Kabupaten/Kota sebanyak 1.000 lembar per dapil. Namun hal itu tidak cukup, sehingga harus ditambah dari pabrik tempat suara
dicetak. ‘’Surat suara untuk keperluan PSU itu hanya tersedia sebanyak 1.000 lembar per dapil, dan surat suara tersebut ada di KPU Provinsi. Sedangkan surat suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota ada di kabupaten/kota. Logistik untuk PSU bagi wilayah lainnya insya Allah akan dikirimkan besok dari pabrik, dan insya Allah besok malam sudah kita terima di KPU Provinsi,’’ katanya. Terkait dengan harapan Bawaslu agar PSU digelar secara serentak. Menurut Ansori hal itu tidak memungkinkan, mengingat ketersediaan dan kesiapan surat suara juga Bawaslu sendiri tidak secara serentak merekomendasikan TPS yang akan melakukan PSU. (ndi)
TKW Asal NTB Lolos dari Hukuman Mati Dari Hal. 1 Informasi tambahan disampaikan Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, saat ini kedua WNI tersebut sudah berada di Jakarta untuk persiapan serah terima kepada pihak keluarga. Sementara Agus Maftuh Abegebriel menambahkan,
sejak ditugaskan Presiden sebagai pelayan WNI di Arab Saudi selama 3 tahun 41 hari, pembebasan dua WNI itu adalah untuk kesembilan kalinya. “Semoga Allah memberikan kebebasan para WNI yang kasus hukumnya masih dalam proses pengadilan,” harapnya. (ars)
Halaman 15
Sumbang Pengangguran, Pemprov Revitalisasi Satu SMK Mataram (Suara NTB) Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih menjadi penyumbang angka pengangguran di NTB setelah lulusan SMA. Untuk itu, Pemprov telah merevitalisasi salah satu SMK Negeri di Kota Mataram menjadi SMA. Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji mengatakan sejak pengelolaan pendidikan jenjang SMA/SMK beralih ke provinsi, Pemprov mulai melakukan reengineering dan revitalisasi SMK. Ia mengatakan lulusan SMK yang menjadi penyumbang pengangguran sekarang sudah jauh lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. ‘’Kelihatan dampaknya tiga tahun ke depan. Artinya ini baru mulai. Jadi tidak serta merta seperti orang main sulap,’’ kata Suruji dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (24/4). Suruji mengatakan, Pemprov mulai melakukan revitalisasi SMK. Di Kota Mataram, ada salah satu SMK yang diubah menjadi SMA, yakni SMAN 8 Kota Mataram. Kemudian ada ada SMK yang digabung. Suruji tak memungkiri SMK swasta juga menjamur di NTB. Namun untuk mendirikan suatu sekolah, harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. “Pemerintah tak bisa melarang masyarakat kalau membangun sekolah. Kalau kita di Dinas Dikbud menegakkan aturan,” katanya. Ketika memenuhi persyaratan Dinas Dikbud akan memproses. Banyaknya pendirian sekolah swasta seperti SMK menurut Suruji merupakan konsekuensi dari belum mampunya negara menang-
gung beban pendidikan. ‘’Tetapi harus memenuhi syarat. Misalnya mengajukan permohonan menerima siswa baru. Kalau tidak memenuhi syarat kita tak berikan izin. Setelah 2 tahun berjalan baik, dia mengajukan izin operasional kita proses. Kalau tak memenuhi syarat kita tolak,’’ terangnya. Terkait dengan fasilitas praktik siswa-siswi SMK, Suruji mengatakan masih terbatas. Jangankan sekolah swasta, SMK negeri saja fasilitas praktikum yang dimiliki masih minim. Karena banyak SMK yang tak didukung fasilitas praktikum dan tenaga pendidik yang mumpuni membina siswa SMK menjadi tenaga kerja terampil kelas menengah. Sehingga terbit Inpres No. 9 Tahun 2016. Yang meminta sejumlah kementerian/lembaga melakukan penguatan sisi vokasi SMK. “Fasilitas praktik per kompetensi keahlian. Kalau ada SMK membuka 9 kompetensi keahlian, artinya harus ada 9 tempat praktikum. Di SMK negeri masih sebagian kecil yang sudah kita lengkapi,” katanya. Namun, kata Suruji, tempat praktik siswa SMK tak mesti di sekolah. Tetapi dapat juga bekerjasama dengan dunia usaha dan industri. Salah satu terobosan yang dilakukan Pemprov dengan kerjasama dengan PT. ITDC khususnya untuk SMK Pariwisata. Ledakan lulusan SMK dan pendidikan vokasi tiap tahun turut menyumbang angka pengangguran baru di NTB. Untuk itu, Pemprov sesuai dengan kewenangannya mulai melakukan reengineering dan revitalisasi SMK. Kepala Bidang Perencanaan
Pembangunan Sosial dan Budaya Bappeda NTB, Hasbul Wadi membenarkan bahwa lulusan SMK dan pendidikan vokasi menyumbang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di NTB. Merujuk data BPS NTB pada posisi Agustus 2018, angka pengangguran terbuka mencapai 3,72 persen. Data ini belum termasuk Kabupaten Lombok Utara (KLU). Dilihat dari tingkat pendidikan pada Agustus 2018, TPT untuk Diploma I/II/III paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 8,39 persen. Hasbul Wadi menyebut lulusan Diploma I, II, III dan IV merupakan lulusan pendidikan vokasi. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada Sekolah Mengengah Umum (SMU) 6,52 persen, diikuti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 5,52 persen. Sedangkan TPT SD ke bawah paling kecil diantara semua tingkat pendidikan yaitu sebesar 2,35 persen. “Reengineering dan revitalisasi ini terus dilakukan sesuai tuntutan kebutuhan dunia usaha dan industri. Program, bidang keahlian yang sudah tidak dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri, maka program dan kompetensi keahlian tersebut secara berangsur-angsur sampai dengan penutupan,” kata Hasbul Wadi. Ia mengatakan pendidikan jenjang SMK menjadi kewenangan provinsi. Namun untuk pendidikan vokasi, menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Kemenristekdikti. Melihat besarnya sumbangan pendidikan vokasi dan SMK dalam meningkatkan angka pengangguran baru, Has-
DPRD NTB Diprediksi Didominasi Wajah Baru Dari Hal. 1 Sedangkan di Dapil IV Lombok timur selatan, dari enam orang anggota DPRD NTB dari sana, dua dipastikan tidak akan kembali lagi, pertama adalah H. Syafari Asy’ari dari Partai Golkar yang mencalonkan diri ke DPR RI. Kedua adalah M. Sakdudin, Caleg petahana dari Partai Gerindra. Sakdudin juga diprediksi sulit terpilih kembali, sebab perolehan suaranya tertinggal jauh dari H. Khaerul Warisin, yang tak lain mantan Wabup Lotim. Di Dapil VII dan Dapil VIII Kabupaten Lombok Tengah, juga ada beberapa anggota DPRD NTB yang tidak akan kembali. Mereka adalah H. Lalu Wiraginawang dari Partai Golkar. Ia meninggalkan kursi Udayana karena mencalonkan diri ke DPR RI. Begitu juga dengan Humaidi. Caleg Partai Golkar ini juga mengambil pertaruhan yang sama dengan Wiraginawang, yaitu mencalonkan diri ke DPR RI. Kursi yang mereka tinggalkan kini akan diisi wajah baru. Sementara, di Dapil V Sumbawa-KSB, dua kursi dipastikan akan diisi oleh wajah baru, yakni kursi yang ditinggalkan oleh Nurdin Ranggabarani dan Johan Rosihan yang mencalonkan diri sebagai Caleg DPR RI. Di Dapil VI, Bima, setidaknya satu nama baru akan tampil menggantikan H. Wahidin H. M.
Noer, anggota DPRD NTB petahana yang beberapa waktu lalu meninggal dunia. Dengan demikian, berdasarkan hasil rekapitulasi sementara hingga Rabu (24/ 4), terdapat sekitar 16 kursi anggota DPRD NTB yang diperkirakan akan diduduki oleh wajah baru. Tunggu Keputusan KPU Sementara itu, Ketua Tim Koordinasi Pemenangan calon DPD RI H. Lalu Gde Syamsul Mujahidin untuk DPD RI, H. Syarif Waliyullah kepada Suara NTB di Selong, Rabu (24/ 4), saling klaim dan dominasi suara di suatu Daerah Pemilihan (Dapil) di NTB mestinya tidak perlu ditunjukkan. ‘’Harus diakui bahwa perolehan suara masing-masing calon DPD tersebut belumlah final. Jadi kita harus menunggu ketetapan perolehan suara dari KPU,’’ katanya. Bagi Syarif Waliyullah yang juga mantan Sekretaris KPU Lombok Timur (Lotim) ini, menunjukkan angka-angka perolehan suara dengan klaim-klaim suara mayoritas bagi calon senator tertentu di suatu daerah kecamatan maupun kabupaten/kota di NTB dapat menimbulkan kegelisahan. ‘’Apalagi kalau calon senator yang berasal dan direkomendasikan oleh organisasi massa (ormas) tertentu, maka klaim-klaim perolehan suara tersebut dapat menimbulkan
kecemburuan dari warga ormas lainnya,’’ katanya. Dikatakan Syarif, pihaknya berencana melaporkan pihakpihak yang secara sengaja menyebarluaskan angka perolehan suara yang bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. ‘’Kita ingin agar pelaksanaan Pemilu berlangsung aman dan damai. Sebab untuk apa menang tetapi masyarakat ribut dan menimbulkan gejolak?’’ katanya. Kalau masalah klaimmengklaim kemenangan dan perolehan suara tertinggi di suatu daerah, kata Syarif, maka calon senator H. Lalu Gde Syamsul Mujahidin yang merupakan satu-satunya cucu Pahlawan Nasional Almagfurulahu Maulanasyeikh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid yang maju sebagai calon DPD RI, tentulah optimis bahwa suara yang diperoleh tidak kecil. “Basis kami juga data dokumen C1,’’ katanya. Tetapi pihaknya tidak ingin latah seperti halnya calon-calon senator lainnya yang senang mengumbar angka perolehan suaranya di medsos. ‘’Kita tunggu saja dengan tenang dan terus berikhtiar agar calon kita masing-masing menang sesuai ekspektasi kita,’’ demikian Syarif, seraya berharap semua pihak dapat memahami bahwa saling klaim perolehan suara dapat menimbulkan opini publik yang menjurus ke hal negatif. (ndi/038/aan)
TNI dan KPU Temukan Petugas Kelelahan Dari Hal. 1 Agar petugas PPK tidak tumbang, pihaknya membatasi rekapitulasi yang masih enam kelurahan dilakukan sampai Pukul 22.00 Wita. Sementara yang baru dituntaskan tiga kelurahan selama lima hari terakhir. Panwascam Mataram, Muhammad Alimin juga menyampaikan hal sama bahwa petugas teler akibat kelelahan. ‘’Karena sebelum pencoblosan, teman-teman petugas ini sudah lembur. Saat pencoblosan sampai rekapitulasi juga lembur. Makanya kurang fit kondisinya,’’ aku Muhammad Alimin terkait temuannya. Sidak berlanjut di Cakranegara dan Kecamatan Narmada Lombok Barat. Ketua PPK Narmada Haryadi Susanto menyampaikan rekapitulasi di tingkat PPK dimulai Sabtu lalu dan sudah menyelesaikan 17 desa. “Hanya tinggal satu desa,” sebutnya. Keseluruhan kondisi petugas
PPK Narmada diakuinya masih fit. Namun diakui ada yang sempat drop karena kelelahan namun sudah pulih. Secara keseluruhan diakuinya lancar. Sidak Danrem 162/WB bersama Sekretaris KPU NTB tersebut dalam rangka melihat secara langsung proses rekapitulasi tingkat kecamatan, sekaligus mengecek kondisi kesehatan petugas. ‘’Kita sangat berharap banyak dari para petugas ini. Karena mereka ujung tombak suksesnya Pemilu. Kasihan kalau kondisinya drop. Makanya kita bawakan petugas medis untuk berikan pelayanan kesehatan,’’ katanya. Danrem mengaku prihatin. Sebab para petugas PPK nonstop bertugas mulai dari persiapan pelaksanaan pencoblosan sampai dengan penghitungan suara. Pemilu serentak mulai dari Pilpres hingga Pileg membuat pekerjaan menjadi menumpuk dan menguras energi. ‘’Tim medis kita bawa un-
tuk mengecek kesehatan mereka mulai dari tensi hingga pemberian vitamin dengan harapan proses rakapitulasi berjalan lancar,’’ kata Danrem. Sementara Sekretaris KPU NTB Mars Anzhori mengakui, situasi dialami petugas PPK itu terjadi secara nasional. mereka harus bertugas siang malam sampai 28 April mendatang. Jika belum juga selesai, maka akan dikoordinasikan untuk penambahan waktu. Beban kerja yang tinggi, selain membuat petugas kelelahan, juga ada yang meninggal dunia. Dalam catatannya, selain tiga orang meninggal dunia, ratusan lainnya sakit akibat drop. Jumlah yang sakit se NTB tercatat 114 orang. Baik yang sakit maupun meninggal dunia, akan diberikan tunjuangan dari KPU RI. ‘’Ini sudah kami laporkan kepada KPU RI, insya Allah KPU RI nanti rencananya akan memberikan santunan baik kepada yang meninggal maupun yang sakit,’’ ujarnya. (ars)
Tambang dan Pariwisata Sekotong Bisa ’’Dikawinkan’’ Dari Hal. 1 Saat ini, kepemilikan tambang sudah beralih dari Indotan ke investor lain. PT Ancora Indonesia Resources Tbk (OKAS) dan telah menandatangi perjanjian dengan Southem Arc Minerals Inc untuk mengakuisisi 100 persen kepemilikan pada Indotan Lombok Pte Ltd yang memiliki 90 persen saham pada PT Indotan Lombok Barat Bangkit. PT Indotan Lombok Barat
Bangkit dimiliki oleh Indotan Lombok Pte Ltd sebesar 90 persen dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebesar 10 persen yang memiliki IUP eksplorasi tambang emas di Lombok Barat dengan luas 10.088 hektare. Tahun 2004, Indotan melakukan survei dan menemukan prospek emas di daerah Sekotong Barat. PT Indotan sendiri memiliki 3 prospek lokasi tambang yaitu di Pelangan, Mecanggah dan Selodong.
Tahun 2013, berdasarkan data ekplorasi, diperoleh estimasi sumberdaya tereka sebesar 1,49 juta ons emas (42,24 ton) dengan rata rata kandungan 2,69 gram per ton, 1,82 juta ons perak (80 ton) dan 397,3 juta pon tembaga (180.215 ton) serta 3 deposit emas epitermal di Raja, Bising dan Tibu Serai yang diperkirakan mengandung 11.783 juta ton emas dengan rata rata kandungan 1,5 gram per ton. (nas)
bul Wadi mengatakan memang harus dibuat desain atau pemetaan arah pengembangan SMK dan pendidikan vokasi. Artinya harus dibuat peta jalan pengembangan vokasi di perguruan tinggi. Begitu juga di pendidikan jenjang SMK. Jangan sampai hanya asal bentuk pendidikan vokasi atau mendirikan SMK. “Artinya perlu dibuat peta jalan, proyeksi kebutuhan tenaga kerja ke depan khusus vokasi dan SMK di berbagai bidang keahlian, program keahlian, kompetensi keahlian,” katanya. Hasbul Wadi mengatakan Pemprov NTB sebenarnya punya program reengineering SMK. Yakni penataan kembali bidang keahlian, program keahlian, kompetensi keahlian di SMK. Setelah melakukan reengineering, kemudian diikuti dengan revitalisasi SMK. “Sudah dilakukan dan terus akan dilakukan sesuai tuntutan kebutuhan dunia usaha dan industri. Sehingga link and match apa yang dilakukan di SMK, pendidikan vokasi dengan tuntutan kebutuhan dunia usaha dan industri,” terangnya. Persoalan yang dihadapi di NTB, kata Hasbul Wadi, jumlah lulusan SMK dan pendidikan vokasi yang tidak seimbang dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Sehingga perlu penciptaan lapangan kerja baru. “Reengineering dan revitalisasi SMK diperlukan. Lalu membuat proyeksi kebutuhan tenaga kerja di berbagai bidang kita lakukan. Sangat prospek ke depan,” ujarnya. Hasbul Wadi menambahkan, Pemprov akan terus berupaya menekan angka pengangguran terbuka di NTB. Perguruan tinggi diharapkan bukan hanya mencetak pengangguran baru. Tetapi melakukan juga reengineering dan revitalisasi pendidikan vokasi. Perguruan tinggi perlu membuat dokumen penelusu-
ran lulusan. Setelah lulusan mereka tamat, perguruan tinggi harus mengetahui mereka bekerja dimana. “Kehadiran lembaga pendidikan kesehatan seperti STIKES, jangan sampai mencetak pengangguran-pengangguran baru. Perlu ada maping. Kalau dirasakan lebih banyak yang menganggur, setop saja,” katanya. Berdasarkan data BPS, Angkatan Kerja NTB pada Agustus 2018 sebanyak 2.237.380 orang, menurun 221.640 orang dibanding Februari 2018 Dan turun 158.790 orang dibanding Agustus 2017. Dengan catatan, data ketenagakerjaan bulan Agustus 2018 belum termasuk data Kabupaten Lombok Utara. Komponen pembentuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2018 sebanyak 2.154.120 orang, turun 221.690 orang dibanding keadaan semester sebelumnya. Dan berkurang 162.600 orang dibanding keadaan setahun yang sebelumnya. Sementara itu, jumlah pengangguran sebanyak 83.260 orang, mengalami kenaikan sekitar 5.000 orang dibanding semester sebelumnya dan meningkat sebanyak 3.810 orang dibanding setahun sebelumnya. Sejalan dengan turunnya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami penurunan. TPAK pada Agustus 2018 tercatat sebesar 65,91 persen, turun 3,92 poin dibanding semester lalu dan turun sebesar 2,58 poin dibanding setahun yang lalu. Penurunan TPAK disebabkan terjadinya kejadian bencana gempa pada Bulan Agustus 2018 sehingga pekerja bebas dan pekerja tidak dibayar / pekerja keluarga kebanyakan tidak bekerja sehingga penduduk tersebut tergolong sebagai bukan angkatan kerja. (nas)
Sungai Pemicu Banjir di Sekotong Timur Dipasangi Beronjong Giri Menang (Suara NTB) BPBD Lombok Barat tengah memangun beronjong sungai di wilayah Sekotong Timur yang menjadi salah satu pemicu bencana banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. Beronjong yang dibangun sepanjang 80 meter dengan ketinggian 3 meter ini dilaksanakan melalui program darurat. Diharapkan dengan dibangunnya beronjong ini mampu mencegah banjir tahunan di wilayah setempat. Selain membangun beronjong, Pemda melalui Dinas PU akan melakukan restorasi sungai di daerah itu. Selain BPBD, pihak Dinas Ketahanan pangan juga akan mendroping bantuan beras dari cadangan pemerintah kepada korban bencana banjir di daerah setempat. “Sedang dikerjakan pembangunan beronjong sungai di Sekotong Timur, sungai ini menjadi salah satu pemicu banjir,” kata Kepala pelaksana BPBD Lobar, H.M. Najib, Rabu (24/4). Dijelaskan beronjong yang dibangun di beberapa titik, ada sepanjang 50 meter, 15 meter dan 15 meter. Akibat sungai tak memiliki beronjong kata dia menjadi salah satu penyebab meluapnya air ke pemukiman warga. Lebih lanjut ditanya soal penanganan jangka panjang seperti rekonstruksi sungai, menurut dia itu sifatnya teknis yang nanti ditangani oleh Dinas PU. Sedangkan BPBD sendiri mengerjakan yang bersifat darurat untuk mengantisipasi hujan yang bisa terjadi kapan saja. “Penanganan jangka panjang ada di dinas PU,”kata Najib. Terkait adanya protes kepala desa tak diberitahu soal pengerjaan beronjong ini, Najib mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak desa dalam pengerjaan beronjong ini. Menurut dia pengerjaan beronjong ini melalui darurat berbeda dengan kondisi normal. Sementara itu Kades Sekotong Timur, H. Ahmad mengaku kaget ketika diberitahu oleh Kalak BPBD bahwa pengerjaan beronjong sudah dimulai. Ia mengaku belum ada pemberitahuan dari dinas terkait. “Tadi saya kaget diberitahu kalau sudah dimulai pembangunan beronjong itu,” aku dia. Namun demikian Ia berterimakasih atas pembangunan beronjong untuk mengantisipasi banjir ini. Ia berharap ada penanganan jangka panjang dari pemda agar banjir tak lagi terjadi di wilayahnya. Persoalan lain yang perlu ditangani pemda juga kata dia terkait penanganan lahan pertanian yang terdampak banjir. Terdapat 100 hektar lahan terdampak banjir, sebagian besar kondisi padi siap panen. Namun akibat hanyut dan tertimbun material yang terbawa banjir sehingga tak bisa dipanen. Bahkan kata dia, ada padi yang sudah dipanen ikut hanyut terbawa banjir. Banyak juga padi milik petani yang sudah disabit ikut hanyut. Menindaklanjuti persoalan ini pihaknya sudah bersurat ke pemda dengan tujuan ke sejumlah dinas terkait yang membidangi persoalan ini. “Ada 100 hektar tanaman padi milik petani gagal panen akibat banjir kemarin,” jelas dia. (her)
Partisipasi Pemilih di PSU Turun Dari Hal. 1 Diantaranya karena banyak pemilih yang kembali ke ladang dan kuliah setelah menggunakan hak pilihnya pada 17 April lalu. Terlebih PSU ini hanya dilakukan untuk Pilpres dan DPD RI. Sementara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten tidak dilakukan pencoblosan ulang. ‘’Faktor Pileg khususnya untuk DPRD Kabupaten sangat besar pengaruhnya atas partisipasi pemilih menggunakan hak pilih,’’ ungkap Agus. Terkait proses rekapitulasi secara keseluruhan di Kabupaten Dompu, Agus mengaku, pihaknya menargetkan rampung pada 27 April 2019 ini di tingkat PPK. Walaupun jadwal rekapitulasi di PPK hingga 4 Mei 2019. ‘’Kemarin kita menargetkan rekap di kecamatan selama lima hari. Tapi rupanya ndak seperti yang kita perkirakan. Kita tunggu sampai mereka selesai (rekapitulasi di kecamatan),’’ katanya.
Pada hari yang sama juga berlangsung PSU di TPS 5 Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Pantauan Suara NTB, proses PSU berjalan lancar, tanpa ada kendala. Warga yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pun cukup antusias datang ke TPS untuk memberikan hak pilihnya. Komisioner KPU Kabupaten Bima, Imran S.Pd mengatakan, PSU digelar di TPS 5 Desa Maria berdasarkan rekomendasi Bawaslu adanya temuan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, tidak terdaftar dalam DPTb serta tidak memiliki E-KTP atau Suket memberikan hak pilih. “PSU di gelar Di TPS 5 Desa Maria karena ada temuan yakni satu pemilih di bawah umur,” katanya. Imran mengatakan, PSU digelar di Kawinda Toi Kecamatan Tambora. Kasusnya ditemukan surat suara yang tercoblos melebihi daftar hadir pemilih. (ula/uki)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Kamis, 25 April 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Bersambung
Unram Teken Kerjasama dengan Unsyiah dan Untad Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) menandatangani kerjasama dengan Universitas Siyah Kuala Banda Aceh dan Universitas Tadolako terkait Konsorsium Penguatan Kapasitas Perguruan Tinggi Untuk Penanggulangan Bencana Berbasis Sains dan Teknologi, Rabu (24/4) di Jakarta. Kerjasama tersebut ditandatangani langsung oleh Rektor Unram Prof. Lalu Husni, SH., M.Hum, Penandatanganan kerjasama tersebut juga dirangkai dengan kegiatan Workshop Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Pengembangan Konsorsium Penguatan Kapasitas
Perguruan Tinggi Untuk Penanggulangan Bencana Berbasis Sains dan Teknologi. Kegiatan itu sekaligus menghadirkan narasumber dari Kemenristekdikti, Bappenas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional. Dalam sambutannya, Rektor Unram Prof. Lalu Husni, SH., M.Hum menuturkan bahwa konsorsium yang dibentuk merupakan wujud kepedulian perguruan tinggi terhadap potensi terjadinya bencana alam di Indonesia. Konsorsium ini lanjutnya, dibentuk sebagai wujud kepedulian perguruan tinggi. Karena potensi bencana di Indonesia sangat tinggi karena berada pada lingkungan cincin api atau ring of fire. “Karena itu perlu mengantisipasinya dengan memerankan perguruan tinggi sebagi basis Sumber Daya Manusia (SDM),� terang Husni menjelaskan. Lebih jauh Husni juga mengatakan bahwa konsorsium yang telah dibentuk diarahkan untuk melakukan riset kebencanaan, baik gempa, tsunami, banjir dan gunung meletus. Prof. Husni berharap luaran dari riset yang dilakukan dapat memberikan manfaat dalam mitigasi bencana mulai dari mengurangi resiko, penyadaran dan peningkatan kemampuan masyrakat menghadapi bencana. (dys)
(Suara NTB/ist)
KERJASAMA - Rektor Unram, Prof. Lalu Husni menunjukkan naskah kerjasama yang sudah ditandatangani bersama dengan rektor Universitas Siyah Kuala Banda Aceh dan Universitas Tadolako terkait Konsorsium Penguatan Kapasitas Perguruan Tinggi Untuk Penanggulangan Bencana Berbasis Sains dan Teknologi, Rabu (24/4) di Jakarta.