Edisi Selasa 25 Pebruari 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 24 FEBRUARI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 286 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Reses Nyayu Ernawati, S.Sos (Ketua Fraksi PDI Perjuangan)

Berkomitmen Bantu Persoalan Masyarakat

(Suara NTB/ist)

ASPIRASI - Nyayu Ernawati, S.Sos., saat menjawab aspirasi masyarakat dari kalangan perwakilan pemerhati anak dan perempuan se Kota Mataram.

Mataram (Suara NTB) Anggota DPRD Kota Mataram dari daerah pemilihan Ampenan melaksanakan kegiatan reses (penyerapan aspirasi masyarakat) selama sepekan. Kegiatan yang berlangsung tanggal 12 - 17 Februari 2020 ini merangkul berbagai kalangan. Mulai dari nelayan hingga pemerhati perempuan dan anak. Reses kali ini digelar di Lingkungan Pejeruk, Telaga Mas, Dende Seleh, Pondok Perasi, Lingkungan Sintung serta di Sekretariat LPA (Lembaga Perlindungan Anak) dengan mengundang perwakilan pemerhati anak dan perem-

puan se Kota Mataram.

Dalam reses itu, beragam persoalan disampaikan masyarakat kepada Ketua Fraksi PDIP Kota Mataram ini. Warga Lingkungan Sintung bernama Ibu Fuji mengkritik bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan) yang dinilai tidak adil.

Pembagian yang tidak merata membuat wanita yang kerap berjualan di arena CFD, tidak pernah kebagian bantuan sosial tersebut. Senada dengan Ibu Fuji, Ibu Sri Murniati mengaku, meski memiliki kartu Indonesia Pintar dan kartu PKH, namun dirinya tidak pernah mendapatkan bantuan apapun.

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Lingkungan Telaga Mas, bahwa penerima PKH banyak yang tidak sesuai. ‘’Banyak yang berkecukupan menerima,’’ ujarnya. Masih terkait PKH, Saofi menyampaikan, perlu adanya peningkatan honor dari Kota Mataram bagi pendamping PKH. Karena, lanjut dia, beban kerja yang cukup berat, bahkan hingga larut malam menyelesaikan pekerjaan. ‘’Ada teman saya sebagai pendamping PKH, honornya hanya Rp150 ribu dari kota. Sedangkan di NTT saja honornya jauh lebih besar,’’ sebutnya.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist)

RESES - Masyarakat memadati reses Nyayu Ernawati, S.Sos., di Daerah Pemilihan Ampenan.

Tiap Tahun, Pemprov Kehilangan Rp24 Miliar di Trawangan

Mataram (Suara NTB) Hasil uji petik tahun 2019 lalu, Pemprov kehilangan pemasukan Rp 24 miliar per tahun dari perputaran usaha pariwisata di Gili Trawangan. Menurut pengusaha setempat, kehilangan potensi itu akan terus berlanjut jika tidak ada sikap tegas Pemprov NTB menyelesaikan kontrak dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) yang telah wanprestasi.

Uji petik yang dirilis KPK pada November 2019 lalu, ada nilai pajak sebesar Rp2,3 triliun yang hilang setelah dilaku-

kan perhitungan dengan Ditjen Pajak dan Datun Kejati NTB. Selain itu, potensi pendapatan Pemprov yang hilang, yaitu dari

investasi masyarakat yang sudah melakukan kegiatan usaha di lokasi tersebut sebesar Rp24 miliar per tahun.

Karena hasil klarifikasi tim KPK, pengusaha yang meraup

untung di atas lahan tersebut tidak disetorkan ke kas daerah.

Para pelaku usaha di Gili Trawangan sadar dengan situasi tersebut. Mereka dalam posisi menggantung karena menempati lahan dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) PT. GTI, namun tidak bisa memberi kontribusi apapun secara langsung ke Pemda.

Jika akhirnya Pemprov men-

indaklanjuti rekomendasi KPK dan Kejaksaan agar GTI putus kontrak, para pengusaha mengaku sudah siap. ‘’Karena kalau dibiarkan begini terus, akan menggantung. Pengusaha tidak tahu persis seperti apa. Mau setor PAD, mau buat perizinan, kan harus jelas aturannya,’’ kata Ketua Gili Hotel Asociation (GHA), Lalu Kusnawan dihubungi Suara NTB, Minggu (23/2).

Saran dia, hal yang pertama harus dilakukan Pemprov NTB adalah perjelas status kontrak dengan PT. GTI. Jika akhirnya diputus, maka harus segera dilakukan karena berkaitan dengan jelelasan nasib usaha dan masyarakat di atas lahan 64 hektar di Trawangan. ‘’Dari saya win win solution.

GTI jika sesuai aturan sudah wanprestasi, maka harus

dikembalikan ke Pemda, nanti dibicarakan lagi ke pengusaha untuk pajak, retribusi dan perizinan lainnya,” kata Kusnawan.

Jika sudah ada keputusan dari Pemprov NTB, setidaknya pengusaha menurutnya akan lega karena status lahan yang ditempati sudah ada kejelasan. Setelah itu, akan lebih mudah pengurusan izin, Bersambung ke hal 11

TO K O H Jumlah Kamar Hotel Terbatas TAHUN depan, perhelatan MotoGP 2021 dilaksanakan di Sirkuit Mandalika. Diperkirakan jumlah pengunjung atau wisatawan yang akan menyaksikan balap motor tersebut mencapai 150.000 orang.

Melihat banyaknya orang yang akan datang ke daerah ini pada pelaksanaan MotoGP 2021, menjadi tantangan tersendiri bagi NTB dalam menyiapkan akomodasi bagi para pengunjung. Karena di sisi yang lain, jumlah kamar hotel di NTB berdasarkan data Dinas Pariwisata (Dispar) tahun 2018 baru 19.353 kamar, baik hotel bintang dan non bintang.

Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si mengatakan keterbatasan jumlah akomodasi menjadi peluang bisnis bagi pengusaha atau investor.

Bersambung ke hal 11 H.Lalu Gita Ariadi

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Diminta Ambil Sikap

H.Adam

PEJABAT Pemprov NTB yang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 diminta mengambil sikap.

Apabila sudah bertekad bulat maju dalam Pilkada, sebaiknya mereka mengajukan pengunduran diri sebagai PNS. Meskipun dalam aturan disebutkan bahwa PNS yang maju dalam Pilkada harus mundur ketika mendaftar sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. ‘’Sebetulnya kita sudah sampaikan. Sebaiknya dia itu kalau sudah punya niat, tekad yang bulat untuk maju sebaiknya dia itu harus mengambil sikap menjadi PNS. Atau politisi dalam hal ini dia mau ikut bertarung di Pilkada,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD NTB, Drs. H. Adam, MM dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (23/2) kemarin.

Bersambung ke hal 11

Banjir Terjang Sambelia, 250 Korban Mengungsi Selong (Suara NTB) Banjir menerjang dua dusun di Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Minggu (23/2). Dua dusun itu, Dusun Melembo dan Dusun Mentareng, Desa Obel-Obel. Banjir menerjang dua dusun itu sekitar pukul 16.00 Wita mengakibatkan setidaknya 250 jiwa atau 59 KK mengungsi.

Kepala Bidang Kedaruratan

dan Urusan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Lalu Rusnan, membenarkan bencana banjir tersebut. Dikatakannya, BPBD Lotim menerima laporan terjadinya bencana banjir bandang tersebut sekitar pukul 16.30 Wita. ‘’Kami sedang berada di lokasi banjir. Pendataan atau asesmen masih terus kita lakukan.

Sementara tidak ada korban

jiwa dan luka-luka,’’terangnya kepada Suara NTB. Dikatakan Lalu Rusnan, penyebab dari banjir akibat curah hujan terus dalam seminggu terakhir. Bahkan dalam beberapa hari ke depan diprediksi intensitas hujan masih berlangsung baik dengan skala rendah, sedang, tinggi di wilayah Kabupaten Lotim.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/BPBD Lotim)

BANJIR - Banjir yang menerjang Dusun Malembo dan Dusun Mentareng Kecamatan Sambelia, Minggu (23/2).

Ubah Rumah Warga Jadi ’’Homestay’’

Pemerintah Siapkan Pendaftar Jabatan Kepala BPKAD Masih Kosong Anggaran Rp35 Juta Per Unit

Mataram (Suara NTB) Pemenuhan fasilitas akomodasi penginapan untuk menyambut MotoGP menjadi atensi pemerintah saat ini.

Untuk 2020, Pemprov NTB menargetkan penanganan alih-fugsi rumah warga di se-

kitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika untuk menjadi homestay.

Kepala Dinas Perumahan dan Permuliman (Disperkim) NTB, Ir. I Gusti Bagus Sugihartha, MT., Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Empat hari pascapembukaan seleksi terbuka lima jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB, sebanyak delapan pejabat provinsi dan kabupaten/ kota sudah mendaftar secara online. Dari lima jabatan eselon II yang dilelang terbuka, jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Biro Pemerintahan paling banyak peminat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BPKAD) NTB, Drs.

H. Adam, MM yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (23/2) kemarin menyebutkan jumlah pejabat yang melamar sudah delapan orang. Terdiri dari tujuh pejabat provinsi dan satu pejabat kabupaten/kota.

Adam merincikan, untuk jabatan Kepala BKD NTB, jumlah pejabat yang mendaftar baru satu orang. Begitu juga untuk jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, baru satu pejabat yang mendaftar dari kabupaten.

Bersambung ke hal 11

Dua Kapal Hilang Kontak di Perairan NTB

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/SAR Mataram)

PENCARIAN - Tim SAR Mataram saat melakukan upaya pencarian dua kapal yang hilang sekitar Perairan Selatan NTB.

Mataram (Suara NTB) Dua kapal yang melayani penyeberangan antar pulau hilang kontak sekitar perairan NTB sejak Sabtu (22/ 2). Empat tim Basarnas langsung dikerahkan dari Surabaya dan Makassar, tim SAR Mataram, termasuk tim dari Bali. Hingga berita ini ditulis Minggu (23/2), kapal dan korban belum juga ditemukan.

Informasi kapal hilang kontak itu berawal dari laporan Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar. Kapal dengan nama lambung KLM Beringin Jaya berangkat Senin (17/2) dari Pulau Sanani, Desa Sabalana, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkep menuju Pelabuhan Bima.

Dalam perjalanannya, perahu dengan jumlah penumpang 5 orang tersebut hilang kontak. ‘’Kapal yang biasanya menempuh waktu dalam sehari dengan jarak 110 KM, hilang kontak dan belum tiba di tujuan hingga sekarang, ‘’ kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram, Nanang Sigit PH., S.IP., M.M. Data penumpang kapal atas nama Jumehan (30), Rudi (15) dan Rani (17) asal Sanani, Ahmad (17) asal Bantaeng dan Umbu (16), asal Bima.

Atas informasi itu, Sabtu (22/2) siang, kapal RB (Rescue Boat) 220 Mataram bergerak membantu pencarian menuju perairan Flores.

Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 24 Februari 2020

Halaman 2

Rumah Diubah Jadi Hotel

Pemkot Kehilangan Potensi PAD

Penggunaan Dana Harus Seimbang PEMANFAATAN dana kelurahan untuk tahun 2020 di kelurahan Mandalika harus seimbang antara pengalokasian ke ranah fisik dengan pemberdayaan.

Sesuai dengan arahan pada musyawarah pembangunan bermitra masyarakat (MPBM) di kecamatan Sandubaya, alokasi dana kelurahan juga harus bisa mencantumkan kebutuhan warga masyarakat.

“Alokasi dana kelurahan sudah tercantum dalam musyawarah mufakat kelurahan. Melalui musyawarah lingkungan juga di MPBM Kelurahan tingkat kecamatan, mu(Suara NTB/viq) ngkin lagi sebentar sudah cair Yusup Sahidin Hidayat dananya sesuai yang sudah kita ajukan di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram,” kata Lurah Mandalika, Yusup Sahidin Hidayat, Sabtu (22/2).

Seperti alokasi dana kelurahan tahun sebelumnya kata Yusup, penggunaan dana kelurahan tahun ini masih berpusat ke perbaikan fisik. Seperti rabat jalan dan perbaikan irigasi yang dilakukan di setiap lingkungan. “Untuk anggaran tahun 2020 kita akan menyambung sedikit (pembangunan, red) yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang jelas kita balanced antara fisik dan pemberdayaan masyarakat,” katanya.

Selain itu, kelurahan Mandalika juga, sesuai hasil dengan MPBM di Kecamatan, akan menghidupkan kembali Karang Taruna di kelurahan. Bukan hanya pembentukan Karang Taruna, kelurahan juga akan membentu kelompok wanita tani (KWT) dari beberapa orang petani di Mandalika.

“Lahan untuk KWT itu sudah ada, kelurahan dalam posisi masih nunggu pengadaan bibit tanaman. Pak camat Sandubaya sudah mengimbau agar petani kita ikut andil di KWT ini nanti.

Mudah-mudahan ini bisa berhasil programnya,” pungkasnya.

Dijelaskan Yusup, untuk pengawasan dana kelurahan, masyarakat bisa ikut mengawasi. Pengawasan juga dilakukan oleh tim di kelurahan. Semua elemen, kata Yusup, akan dimasukkan ke dalam tim pengawas untuk dana kelurahan. Baik masyarakat, kepala lingkungan, RT, dan para tokoh di tujuh lingkungan. “Begitu sudah kita cairkan dana itu, kita awasi langsung,” katanya.

“Jangan sampai dana kelurahan ini, baik yang dari pusat dan APBD tambahan ini tidak digunakan dengan tepat sasaran. Apa yang menjadi perintah Pemkot Mataram harus dilakukan dan dilaksanakan sesuai juga dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya. Kata Yusup, BKD akan mengeluarkan dana duluan sebelum penggunaan. Ada pun dana kelurahan yang diterima kelurahan Mandalika sekitar Rp1,8 miliar untuk anggaran tahun 2020. (viq)

Sekadar Program di Atas Kertas HASIL tangkapan nelayan di Pantai Mapak yang bercampur sampah, baru-baru ini sempat viral di sosial media. Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Shinta Primasari, ST., pun turut prihatin terhadap kenyataan tersebut. Menurut dia, persoalan sampah memang menjadi tangung jawab pemerintah. Namun demikian, kesadaraan masyarakat menjadi yang paling utama.

Sampah di laut, kata dia, tidak terlepas dari praktik pembuangan sampah di sungai yang masih marak saat ini.

Shinta menjelaskan, secara (Suara NTB/ist) nasional, data dari World EcoShinta Primasari nomic menyatakan, ada lebih dari 150 juta ton sampah plastik di samudra. Tiap tahun, 8 juta ton sampah plastik mengalir ke laut. ‘’Padahal plastik bisa berumur ratusan tahun di lautan dan terurai menjadi partikel kecil dalam waktu yang lebih lama lagi. Plastik bakal terakumulasi terus di laut,’’ sesalnya. Kondisi ini, kata Shinta hal ini, harus cepat ditanggapi oleh eksekutif. Politisi Demokrat ini menyebut sampah merupakan salah satu bom waktu bagi para nelayan yang setiap hari menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan.

Saat ini kondisi perairan selatan di Kota Mataram sudah sangat tercemar sampah kiriman dari hulu. Model pengelolaan sampah di Kota Mataram, sambung Shinta, harus dipikirkan dengan matang. Karena, setelah peralihan TPA Kebon Kongok menjadi TPA Regional, kendali ada di tangan Pemprov NTB. ‘’Konsep seperti di Semarang bisa juga diduplikasi di Mataram. Dimana pengelolan dilakukan oleh pihak Kampus Diponegoro. Jadi, sampah dikelola maksimal menjadi barang jadi. Ada biogas, listrik dan lain-lain,’’ terang anggota dari daerah pemilihan Mataram ini.

Apalagi, kata Shinta, volume sampah di Kota Mataram setiap hari mencapai 400 ton dan yang dikelola selama ini baru 40 persen. ‘’Banyak yang dibuang ke sungai, muaranya ya di laut,’’ cetusnya.

Shinta menyebutkan, banyak program penanganan sampah di Kota Mataram yang masih sekadar program di atas kertas. Tetapi realisasi masih minim. ‘’Nah, inilah yang menjadi pekerjaan bersama eksekutif, legislatif dan masyarakat serta pengiat lingkungan. Mau dibawa ke mana lingkungan ke depan. Kalau bukan sekarang kapan lagi,’’ ajaknya.

Shinta tidak menyangkal, persoalan sampah ini cukup pelik. ‘’Kalau tidak dari sekarang ada solusinya maka lingkungan semakin tercemar. Dampak juga cukup banyak dirasakan. Seperti persoalan banjir tidak lepas dari sampah,’’ pungkasnya. (fit)

Mataram (Suara NTB) – Rumah diubah menjadi penginapan atau hotel di Kota Mataram menjamur. Belum jelasnya regulasi menjadi tarik-ulur dilakukan penindakan. Pemkot Mataram terancam kehilangan potensi pendapatan asli daerah (PAD) jika tidak segera ditertibkan.

Pantauan Suara NTB, di sejumlah titik di Kota Mataram terutama di wilayah Kecamatan Cakranegara dan Kecamatan Mataram, banyak rumah disulap jadi hote. Wisatawan ditawarkan dengan konsep penginapan murah dengan fasilitas sederhana. Umumnya ini diminati oleh backpacker.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi memastikan, rumah disulap jadi hotel belum memiliki izin. Selama ini, pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin hotel kecuali yang telah terbit tahun sebelumnya. Pengelola sendiri tidak ada laporan. “Izinnya memang belum ada,” kata Denny dikonfirmasi pekan kemarin.

Dispar kesulitan mendeteksi kepemilikan izin. Konsep

rumah jadi hotel ini memiliki jaringan skala nasional. Pihaknya telah mengkomunikasikan dengan Badan Keuangan Daerah (BKD). Hanya saja, BKD belum memiliki solusi untuk menangani.

Denny menegaskan, jika dibiarkan beroperasi tanpa status izin yang jelas, maka Pemkot Mataram akan kehilangan potensi PAD dari sektor pajak hotel. “Jelas ada loss PAD dari pajak hotel,” tambahnya.

Pengusaha mengajukan investasi di bidang akomodasi (perhotelan) memiliki standarisasi. Paling utama adalah perizinan. Kedua, jumlah kamar yang akan dibuat. Ketiga, fasilitas pendukung lainnya. Dari sewa kamar pendapatan diperoleh pemerintah 10 persen.

Dispar dalam posisi dilema-

(Suara NTB/cem)

KEHILANGAN PAD - Hotel di Jalan Catur Warga, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, yang sebelumnya adalah rumah. Pemkot kehilangan potensi PAD dengan menjamurnya rumah disulap jadi penginapan. Penertiban belum bisa dilakukan karena aturannya masih samar. tis. Pemerintah mau menindak OPD terkait. Untuk penertiban irkan, hotel ini tidak memiliki tetapi terkendala regulasi. Jika dikoordinasikan apakah regu- standar itu. Misalnya, mushdibiarkan akan menjamur dan lasinya memang ada tapi sa- ala, tempat wudhu terpisah antara perempuan dan lakiterancam pemerintah kehilan- mar-samar,” jelasnya.

NTB umumnya dan Lom- laki, arah kiblat dan lainnya. gan pendapatan.

“Kalau soal pajak, BKD bok khususnya sedang Hal ini akan mengganggu ranahnya menjelaskan itu. Tapi menaikkan branding sebagai branding yang digaungkan harus cepat koordinasi dengan wisata halal. Dia mengkhawat- oleh pemerintah. (cem)

Calo TKI Masih Berkeliaran di Mataram Mataram (Suara NTB) Pemerintah kota Mataram mengatensi masih rawan adanya calo yang berkeliaran. Mereka menawarkan pemberangkatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan negara lainnya.

Kasus yang terjadi di berbagai daerah kabupaten/ kota, tak menutup kemungkinan bisa terjadi di Mataram.

Kapala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, Hariadi mengatakan, keberadaan para calo TKI masih ada. Mereka menjanjikan gaji lebih besar dan ibadah haji saat menjadi TKI di negara Arab Saudi. Bekerja di luar negeri kata dia, masih diminati oleh sebagian warga Mataram. Data yang dihimpun Disnaker menunjukkan, setidaknya dikeluarkan izin paspor sebanyak 2-4 orang per hari untuk keberangkatan tujuan negara Arab Saudi sebagai TKI. Dijelaskan Hariadi, untuk menangkal adanya calo TKI ini, dibutuhkan kerjasama dengan para tokoh masyarakat di masing-masing kelurahan. Keberadaan tokoh tadi, diharapkan bisa memberikan arahan kepada warga agar bisa menangkal iming-iming yang biasa ditawarkan calo TKI. Karena, biasanya masyarakat mudah percaya dengan imingiming yang ditawarkan calo.

“Warga yang ingin bekerja ke luar negeri jangan mudah percaya dengan penawaran yang diberikan calo,” katanya, Sabtu

(Suara NTB/viq)

Hariadi (22/2). Para calo cukup piawai menebarkan janji, seperti iming-iming gaji besar, bonus besar saat bekerja. Bukan hanya itu, warga yang ingin bekerja di luar negeri juga kerap diiming-imingi dengan bonus ibadah umroh saat bekerja di Arab Saudi.

Pemkot Mataram mengimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri untuk mendaftarkan diri ke PJTKI resmi. “Kalau resmi mereka akan terjamin kesehatan dan keamanan mereka. Baik selama di dalam penampungan dan di luar negeri,” katanya.

“Jadi ini bisa merepotkan kita. Sehingga jadi bermasalah ketika ada kejadian saat berada di luar negeri,” imbuhnya. Bukan hanya itu, biasanya juga calo ini juga datang dari pintu ke pintu menemui keluarga calon TKI untuk meyakinkan jika pihak kelu-

arganya akan mendapat gaji lebih besar. “Intinya dia datang dari rumah ke rumah, setelah itu warga ditawarkan yang bagus-bagus,” bebernya.

Hariadi mengakui selama ini Pemkot Mataram masih minim memberikan sosialisasi kepada warga Mataram terkait keberadaan calo TKI tersebut.

“Untuk tahun ini kita akan coba lebih menukik sosialisasinya.

Tapi, mungkin belum sampai pintu ke pintu,” jelasnya.

Sosialisasi yang dilakukan Disnaker kota Mataram, diupayakan dua kali dalam setahun ke tengah masyarakat.

Karena pada tahun sebelumnya dilakukan sosialisasi sebanyak dua kali d itingkat kelurahan dan kecamatan terkait keberadaan calo TKI di Mataram. “Karena kita lihat tren jumlah keberangkatan TKI asal Mataram untuk tahun 2019 kemarin pada posisi menurun dari tahun sebelumnya. Untuk tahun 2018 sekitar 555 orang. Sedangkan untuk tahun 2019 ada sekitar 450 orang,” kata Hariadi.

Hariadi mengklaim penurunan itu karena keberadaan lapangan pekerjaan cukup banyak di Mataram. Hal itu bisa menurunkan tren bekerja di luar negeri. Ia pun memprediksi jumlah TKI untuk tahun 2020 dengan tujuan negara Timur Tengah, berjumlah sekitar450 orang. “Insha Allah tidak lebih dari itu untuk tahun ini,” katanya kepada Suara NTB. (viq)

Pengelola Parkir RSUD NTB Diduga Nunggak Pajak

Mataram (Suara NTB) – Belum selesai menagih penunggak pajak lainnya, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram kembali disibukkan dengan menagih penunggak pajak lainnya. Pengelola parkir rumah sakit umum daerah (RSUD) NTB, diduga menunggak pajak senilai Rp400 juta.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan pada BKD Kota Mataram, Ahmad Amrin secara umum menjelaskan, perjalanan piutang pajak masih berjalan normal. Jarak antara SPDKB terbit dengan pembayaran berada pada koridor aturan. Pun, ada penunggak pajak hotel dan parkir sifatnya kasuistis. Khusus pengelola parkir RSUD NTB, menunggak pajak sekitar Rp400 juta dipicu ada permasalahan di internal perusahaan mereka.

“Kalau pengelola parkir di RSUD Kota Mataram sudah ada jalan keluar model pembayaran yang disepakati,” kata Amrin dikonfirmasi baru-baru ini. Saat ini, BKD menjalankan program pengawasan, uji petik dan pemeriksaan. Dalam waktu dekat, akan diperbanyak lagi sosialisasi tentang pentingnya disiplin kewajiban wajib pajak.

Sosialisasi sambungnya, pihaknya akan melibatkan aparat penegak hukum fokus berbicara soal kesadaran wajib pajak, agar tidak terjadi beberapa kasus pengusaha

(Suara NTB/cem)

BAYAR PARKIR - Pengunjung RSUD NTB membayar biaya parkir, Minggu (23/2) sore. Pengelola parkir rumah sakit plat merah diduga masih menunggak pajak parkr sekitar Rp400 juta. Badan Keuangan Daerah (BKD) secara persuasif melakukan penagihan ke wajib pajak. empel objek WP menunggak menunggak pajak.

Pengusaha diharapkan koop- pajak. “Makanya kita rekrut eratif membayar kewajiban tim OPD terkait dan APH agar mereka. Jangan sampai ditindak ada jalan keluar,” tandasnya.

Kepala Seksi Datun Kejari ke ranah hukum berpotensi yang mengarah ke penggelapan pajak. Mataram, I Putu Agus Ary Artha “Ada baiknya diselesaikan secara menambahkan, pengelola parkir RSUD NTB memiliki persuasif,” imbuhnya.

Amrin memberikan gam- tunggakan pajak sekitar Rp400 baran bahwa dari segi kepatu- juta. Namun untuk penagihan, han pembayaran pajak tidak BKD belum menerbitkan surat sampai 100 persen. Rata – kuasa khusus (SKK) ke Kejakrata SPDKB diterbitkan wa- saan. “Awalnya mau dikeluarjib pajak akan menyelesaikan kan SKK. Tapi sampai sekarang ini belum ada,” kata Ary. tunggakan mereka.

Kejaksaan berusaha memUntuk efek jera penunggak pajak, pada saatnya bantuan bantu pemerintah menagih hukum diberikan ke Kejaksaan pendapatan daerah dari sektor menagih memiliki batasan. pajak. Dari dua WP yang sudah Kejaksaan akan melihat poten- ditagih diakui Ary, cukup koopersi kerugian negara. BKD memi- atif. Pengusaha mau membayar liki kewenangan sebatas men- dengan cara mencicil. (cem)

Pertumbuhan Ekonomi di Mataram Melambat Mataram (Suara NTB) – Gejolak ekonomi secara nasional dirasakan langsung oleh daerah. Faktor utama ancaman penyebaran virus corona mewabah di Asia. Hal ini memicu pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram turut melambat.

Kepala Bappeda Kota Mataram, Ir. H. Amiruddin menegaskan, pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram mengalami pelambatan dari sebelumnya 8,11 persen di tahun 2019 menjadi 4,82 persen di awal tahun 2020.

Sektor paling terdampak adalah akomodasi. Banyak wisatawan dari Asia yang menunda penerbangan ke Lombok.

Hal ini berdampak ke turunnya pendapatan hotel yang menyebabkan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak hotel juga menurun. “Okupansi hotel menurun. Itu yang paling berdampak,” kata Amir.

Selain mengukur dari indikator tingkat kunjungan wisatawan, Bappeda juga melihat dari aspek daya beli masyarakat juga cenderung menurun. Daya beli masyarakat digambarkan dari year of year sebelumnya 3+-1 menjadi 3,1. Itu menunjukan daya beli masyarakat menurun.

Mendongkrak tingkat kunjungan maupun investasi, dia sudah berbicara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Irwan Rahadi, agar membuat program yang

menarik investor menanamkan modal mereka. Keran investasi telah dibuka dengan direvisinya rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Mataram.

Bappeda sambung Amir, hanya sebatas menyiapkan dokumen tersebut. Organisasi perangkat daerah (OPD) seharusnya mengeksekusi. Polanya memberikan insentif ke pengusaha agar mau berusaha. “Saya lihat teman-teman OPD ini belum gencar melakukan itu,” sesalnya.

Krisis global berpengaruh luar biasa ke daerah. Sejumlah wisatawan terutama dari Asia menunda keberangkatkan akibat wabah virus corona dari China. Sementara, sektor pendapatan yang diandalkan dari akomodasi. Dia menyadari, kunjungan wisatawan ke Indonesia berasal dari Asia. Tren wisatawan dari Eropa lebih rendah dibandingkan Asia. Oleh karena itu, sektor perizinan mesti bekerja mendorong investor berinvestasi di Mataram.

Amir melihat Dinas Pariwisata telah mula membuka keran untuk menarik kunjungan wisatawan. Sejumlah kalender kegiatan tahunan telah dirilis. Penataan destinasi wisata dimulai sejak 2019 dan berlanjut di tahun 2020. “OPD lainnya seperti PU bisa siapkan infrastruktur jalannya.

Perkim mengurus taman-tanam kota dan lain sebagainya,” demikian kata Amir. (cem)

Rencana Pembangunan IPAL Komunal dan Rusunawa Belum Jelas Mataram (Suara NTB) Rencana pembangunan instalasi pembuangan air limbah (IPAL) komunal di Tanjung Karang dan pembangunan rumah susun sewa sederhana (Rusunawa) di Kelurahan Bintaro masih belum jelas. Sampai saat ini, rencana pembangunan dua proyek tersebut belum juga ada informasi lelang.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Mataram, H. Mahmuddin Tura menjelaskan, sampai saat ini belum ada informasi terakhir terkait rencana pembangunan IPAL Komunal dan Rusunawa nelayan di Mataram. Padahal kata Mahmuddin, Pemkot Mataram sudah melakukan pembebasan lahan untuk kedua rencana pembangunan tersebut.

“Sejauh ini, belum ada informasi terakhir, apa sudah ditender atau tidak untuk IPAL dan Rusunawa. Rupanya ada pergantian pejabat di Kementerian PUPR pusat, sehingga komunikasi kita tidak nyambung,” katanya kepada Suara NTB, Jumat (21/2).

Akibat mutasi itu kata Mahmuddin, pembahasan master plan untuk pembangunan IPAL Komunal dan Rusunawa jadi terhambat.

Padahal, Pemkot Mataram sudah menargetkan, pembangunan IPAL Komunal dan Rusunawa bisa menjadikan penataan kawasan pantai di dua kelurahan itu menjadi lebih bagus dan tertata.

“Artinya banyak yang bisa masuk di sana,” jelasnya.

Menurutnya, bersama Dinas PUPR dan Disperkim kota Mataram dan Satker Kotaku akan membahas kelanjutan rencana kedua pembangunan tersebut. Selain kedua pembangunan itu juga, ada rencana pembangunan bendungan Babakan juga masih belum dibahas.

“Kita ajak BWS untuk bahas rencana pembangunan Bendungan itu. Artinya itu, banyak sekali pembangunan yang belum dilakukan,” imbuhnya.

“Pembangunan ini kan tidak akan pernah selesai. Tapi ada beberapa rencana pembangunan di Mataram masih jadi PR kita,” lanjut Mahmuddin. Ia menilai pembangunan infrastruktur di Mataram seiring perkembangan zaman dan perubahan tata ruang yang ada, selama itu pembangunan masih berjalan terus.

Mahmuddin menepis anggapan bahwa selama ini Pemkot Mataram hanya melakukan pembangunan fisik saja. Karena, data yang dihimpun Suara NTB, kasus DBD khusus di kesehatan terus mengalami peningkatan.

Bukan hanya itu, data dari BPS Nasional, tingkat pertumbuhan IPM Kota Mataram pada tahun 2019 masuk kategori rendah pada angka 0,85%.

Mahmuddin pun mengakui, selama ini, pembangunan fisik dan non-fisik di Mataram masih seimbang.(viq)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 24 Februari 2020

Halaman 3

Kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram dengan Harian Suara NTB Dari Kunjungan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin

Walikota Berharap Sisa Dana Rehab - Rekon Segera Terealisasi Mataram (Suara NTB) – Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Lombok selama dua hari, Rabu – Kamis (19 - 20/ 2) pekan kemarin. Kedatangan orang nomor dua di Indonesia ini dimanfaatkan oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan agar sisa dana rehabrekon sekira Rp21 miliar dan jaminan hidup direalisasikan.

Sebelum meninjau progres rehab-rekon di Lingkungan Gontoran, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya. Wapres didampingi Kepala Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo, Anggota DPR RI Dapil NTB, Helmi Faisal Zaini, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menggelar kuliah umum di Universitas Mataram dengan tema “Penangkalan Paham Radikalisme di Kalangan Mahasiswa.”

Usai dari kuliah umum, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia sekitar 15 menit meninjau progres rehab – rekon dan menyapa masyarakat. Wapres mengatakan, hasil pembangunan sudah mencapai 100 persen. Masyarakat diharapkan dapat menikmati dan merasakan bantuan pemerintah.

Musibah yang terjadi menjadi cobaan dan diharapkan menjadi semangat lebih baik. Pemerintah daerah telah bersusah payah dan berjuang dalam proses rehab-rekon tersebut.

Walikota Mataram, H. Ahyar

Abduh mengatakan, progres rehabrekon di Kota Mataram mulai dari

SK I – X telah rampung 100 persen. Namun, sisa perbaikan rumah

rumah kategori sedang dan ringan yang belum tercover di SK XI se-

dang diusulkan. “SK X sudah rampung 100 persen,” kata Walikota.

Secara keseluruhan dana bantuan yang diterima dari pemerintah pusat untuk rehab – rekon Rp271.565.000.000.

Sementara, dana yang telah tersalurkan ke rekening masyarakat Rp250.395.000.000.

Yang telah ditransfer ke rekening kelompok masyarakat Rp249.865.000.000. Dana yang berproses di rekening masyarakat Rp530.000.000.

Rumah yang telah rampung 100 persen 10.866 unit. Dengan rincian, rusak berat 1.337 unit, rusak sedang 2.572 unit dan rusak ringan 6.957 unit. Tahap perbaikan dari 3.311 terdiri dari 14 unit rumah kategori berat, 1.067 unit rusak sedang dan 2.230 rusak ringan.

Sementara, yang telah membuat laporan pertanggungjawaban yakni 1.101 kepala keluarga. Terdiri dari rusak berat 455 orang, 96 rusak sedang dan 550 rusak ringan. Sisa dana di rekening BPBD senilai Rp 21 miliar sambung Walikota, telah diusulkan kembali menangani rumah rusak di tahap XI. Sisa dana tersebut digunakan untuk memperbaiki 1.505 rumah kategori sedang dan ringan. “Saya sudah sampaikan ke Kepala BNPB. Dijanjikan secepatnya direalisasikan,” tambah Walikota. Untuk pola penyalurannya, Walikota menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Selain itu, Pemkot Mataram juga mengharapkan sisa dana jaminan hidup juga segera terealisasi. (cem/*)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 24 Februari 2020

Pengaruhi Angka Kemiskinan PROGRAM Keluarga Berencana (KB) diyakini memiliki pengaruh besar pada angka kemiskinan. Hal ini karena dalam keluarga diperlukan perencanaan hidup, sehingga tercipta ketahanan dan kesejahteran keluarga.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KB dan K3) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lotim, Abdul Hakim akhir pekan kemarin.

(Suara NTB/rus) Diakuinya, keluarga yang H. Abdul Hakim mengikuti KB akan jauh lebih sejahtera, karena dalam kesehariannya butuh perencanaan dan berpengaruh besar pada kesejahteraan. ‘’Semisal, memiliki cukup dua anak. Kunci hidup berkeluarga itu juga harus terencana. Ada pengaturan jarak melahirkan sehingga bisa mengatur keuangan dengan baik,’’ terangnya.

Tidak adanya pengaturan pada kehidupan keluarga, tambahnya, berpengaruh pada kondisi perekonomian keluarga.

Kehidupan keluarga yang terencana akan melahirkan keluarga yang kuat dan ana-anak yang dilahirkan diyakini akan jauh lebih berkualitas.

Mengingat pentingnya program KB ini, dikatakan Abdul Hakim, Pemkab Lotim terus menggenjot kemunculan dan optimalisasi peranan kampung KB. Saat ini sudah terdapat 42 unit kampung KB yang sudah resmi terbentuk dari 80 unit kampung KB yang siap dibentuk. (rus)

(Suara NTB/ist)

WISATAWAN - Ketua Asosiasi Homestay Lotim Jumaedy bersama para wisatawan saat berkunjung ke beberapa objek wisata di Lotim belum lama ini.

Okupansi ’’Homestay’’ di Lotim Meningkat Selong (Suara NTB) Pelaku wisata Lombok Timur (Lotim) menolak sebutan para wisatawan ke Lotim sekadar buang air kecil seperti dinyatakan Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Lotim H. Mugni beberapa waktu lalu. Sebaliknya, tingkat kunjungan wisatawan ke Lotim ini cukup besar. meski beberapa bulan terakhir ini masuk musim sepi. Okupansi homestay di Kabupaten Lotim ini justru meningkat.

Ketua Asosiasi Homestay Lotim, Jumaedi kepada Suara NTB, Sabtu(22/2),melihatfaktakunjungankeobjek-objekwisatadantingkat hunian homestay yang ada di Kabupaten Lotim cukup meningkat.

Menurut Edy – sapaan akrabnya, berwisata dengan menginap di homestay ini adalah wisatawan yang sebenarnya. Berbeda dengan wisatawan yang menginap di hotel. Tingkat okupansi di homestay saat ini sudah ada yang sampai lima sampai enam malam atau berada sepekan lamanya di homestay. “Homestay adalah the real tourism,” akuinya.

Ketua Asosiasi Homestay Lotim ini, berpendapat, menginap di homestay akan membuat wisatawan benar-benar datang berwisata. Selain bisa mengetahui kearifan lokal atau budaya masyarakat, paket-paket kunjungan wisata ke sejumlah objek wisata pun dipastikan jauh lebih lengkap.

Tidak hanya itu, tamu yang datang diyakini cukup puas. Hal ini dibuktikan dari booking kembali yang ada di situs-situs layanan pemesanan secara online.

“Kita lihat tamu-tamu di Tetebatu, Trengwilis, Jeruk Manis dan Kembang Kuning ini saja tamu-tamunya tidak pernah sepi,” ungkapnya.

Perkembangan homestay di Lotim pun terus meningkat. Hal ini menandakan se sepi-sepinya tamu yang datang, homestay tetap terisi. Disebut, jumlah homestay yang berada di asosiasi sebanyak 70 unit. Jumlah kamarnya rata-rata dua sampai empat.

Dilihat dari data kunjungan berdasarkan booking online sangat ramai tamu yang masuk. Dari fakta ini, memperlihatkan data nyata jumlah kamar dan angka kunjungan ke Lotim. Disarankan, pemerintah hendaknya melihat data kunjungan ke lapangan langsung.

Edy mengklaim, tamu yang datang menginap di homestay dikatakan jauh lebih diminati dibandingkan hotel. Terlihat saat ini, tidak saja di wilayah Lotim bagian utara, penginapan-penginapan di wilayah Lotim bagian selatan juga ramai membangun homestay. Hal ini karena faktanya, wisatawan yang menginap di homestay dipastikan tidak mengenal musim ramai dan sepi. (rus)

Polisi Dalami Kasus Hukum RTG Tanjung (Suara NTB) Polres Lombok Utara hingga saat ini masih mendalami kasus hukum yang terjadi di sejumlah kelompok masyarakat (pokmas) penerima bansos Rumah Tahan Gempa (RTG). Proses yang dijalankan polres tidak lepas dari laporanlaporan warga yang masuk.

Kasat Reskrim Polres Lombok Utara, AKP Elyas Ericson, Jumat (21/2) mengungkapkan, pihaknya akan mulai fokus menangani persoalan bantuan RTG di masyarakat. Dari setiap laporan yang masuk, pendalaman sementara kasus tersebut mengarah pada pidana umum dan juga korupsi.

“Kalau berbicara berapa pokmas saya tidak hafal, yang jelas semua pokmas yang bermasalah kita lidik dia. Memang RTG ini bisa jadi pidana umum, bisa juga korupsi, makanya kita masih dalami dulu,” ungkap Elyas Ericson.

Dikatakannya, dari setiap laporan masyarakat yang ma-

RISBA (rumah instan baja) tidak selesai. Uang tahap I sudah cair, tapi progres RTG diduga tidak sesuai volume,” ujarnya.

Usut punya usut, Maya mendapat informasi dari warga jika dana pokmas diduga digunakan oleh oknum untuk kegiatan kampanye. Sebab, pihak ketiga yang diduga terlibat dalam proses pengerjaan Risba itu berstatus caleg pada Pileg 2019 lalu. “Kalau sampai betul dana RTG digunakan untuk kampanye, ini sangat kerterlaluan. Polisi harus cepat bertindak,” dorongnya. (ari)

Warga Wakan Tanam Pohon di Tengah Jalan Selong (Suara NTB) Kecewa atas kondisi jalan yang buruk dan tak kunjung dilakukan perbaikan, warga Desa Wakan Kecamatan Jerowaru menanam pohon pisang di tengah jalan yang rusak. Penanaman pohon pisang di tengah jalan ini sebagai bentuk protes dan menuntut untuk segera dilakukan perbaikan oleh pemerintah.

Salah satu warga setempat, Tabula, mengatakan, keberadaan jalan di Desa Wakan ini sangat vital, yaitu menghubungkan antara desa yang satu dengan lainnya khususnya di Kecamatan Jerowaru. Sehingga sangat penting dilakukan perbaikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain melakukan penanaman pohon pisang, masyarakat juga menabur benih padi di sepanjang jalan berlubang yang dipenuhi genangan air sebagai bentuk protes mereka.

Ia menambahkan, jalan Desa Wakan menuju Batu Nampar atau merupakan daerah wisata yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara. Sementara akses jalan tersebut kondisinya cukup parah, sehingga sangat mendesak untuk segera dilakukan perbaikan. Terlebih dalam program bupati dan wakil

(Suara NTB/yon)

TANAM POHON - Aksi warga Desa Wakan yang menanam pohon pisang di jalan yang rusak, Sabtu (22/2). bupati saat kampanye, siap mewujudkan kondisi jalan mulus sepanjang jalan.

Diketahui, jalan di Desa Wakan hingga Batu Nampar ini terakhir kali diperbaiki pada tahun

Dua Terduga Pencuri Mesin Sampan Ditangkap Selong (Suara NTB) Sebanyak dua terduga pelaku pencurian mesin sampan nelayan Jum dan Juma warga Lombok Tengah (Loteng) diringkus aparat Polres Lombok Timur (Lotim).

Keduanya ditangkap usai melakukan aksinya mencuri mesin milik sampan nelayan di Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru akhir tahun 2019 lalu.

Modus yang digunakan oleh para pelaku, yaitu pada Kamis (21/11/2019) sekitar pukul 21.10 Wita. Pelaku yang berjumlah dua orang mendatangi sampan milik korban, setiba di TKP kedua pelaku langsung melakukan aksinya dengan cara pelaku memotong tali pengikat mesin perahu menggunakan sebilah parang, selanjutnya pelaku meninggalkan Pantai Teluk Ekas, Dusun Ekas, Desa Ekas Buana. Atas kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000.

Kasat Reskrim Polres

Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama,SE,SIK, akhir pekan kemarin, menjelaskan, penangkapan terhadap kedua pelaku berawal dari pengungkapan sebelumnya.

Kemudian tim melakukan pengembangan tentang pelaku yang kerap melakukan aksi serupa, selanjutnya pelaku ditangkap di rumahnya di Dusun Kidang dan Desa Mertak Kabupaten Loteng.

Dari tangan kedua pelaku, diamankan dua unit mesin sampan milik korban serta satu buah pisau yang digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya.

Dari pengakuan pelaku, bahwa ia juga pernah melakukan aksi serupa sebelumnya dengan modus yang sama. Pelaku mengakui akan menjual mesin perahu milik korban dengan cara diecer atau terpisah. “Saat ini pelaku dan barang bukti kami amankan di Polres Lotim untuk proses hukum lebih lanjut,”pungkas Yogi. (yon)

Tangani Sampah Tak Sekadar Jargon Banyaknya sampah plastik yang dibuang sembarangan mesti jadi perhatian kita bersama.

Jangan sampai, sampah plastik ini menjadi masalah yang menyebabkan kelestarian lingkungan terganggu dan penanganan sampah tak sekadara jargon.

Rencana membangun sekolah botol ini sedang dalam tahap persiapan. Namun, tidak saja botol bekas yang akan digunakan, bahan-bahan lainnya juga berasal dari sampah plastik juga dipakai.

Saat ini, ujarnya, terdapat sebanyak 900 botol kosong sudah terkumpul. Terdapat lebih dari 500 botol diisi sampah yang dipotong-potong setelah sebelumnya dibersihkan oleh tenaga pengajar dan warga setempat.

Mengingat banyaknya botol yang harus dikumpulkan, Husniati melakukan beberapa cara.

Di antaranya, menukar botol dengan durian. Dalam hal ini, pihaknya mempersilakan siapa saja menukar durian dengan botol dan sebanyak 20 botol bekas bisa ditukar satu durian.

Pembangunan sekolah dengan bahan baku sampah ini dikatakan Husniati menjadi salah satu cara nyata untuk memerangi sampah. Pihaknya tidak ingin penanganan sampah tidak sekadar jargon.

suk, bentuk penyelesaiannya beragam. Ada kelompok yang menyelesaikan sendiri, dan ada pula yang dibantu melalui proses mediasi.

Di antara RTG yang bermasalah, Elyas mengaku beberapa di antaranya mengarah pada dugaan penyimpangan konstruksi. Misalnya kata dia, ru-

mah tidak 100 persen dibangun, sedangkan aplikatornya tidak menuntaskan pembayaran.

“Memang yang menjadi prioritas kita adalah soal dana BOS dan RTG ini dulu,” tegasnya.

Terpisah, Ketua LSM Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (Amati), Wira Maya Arnadi, berharap ada kejelasan langkah penanganan RTG oleh aparat. Pasalnya, praktik moral hazard di Pokmas RTG tidak hanya terjadi di tempat lain, tetapi juga di dusunnya.

“Di dusun saya ada warga yang mengeluh karena Pokmas

Tuntut Perbaikan

Bangun Sekolah Botol

INILAH menjadi atensi Kepala Taman Kanak-kanak Rinjani Dusun Orong Gerisak Desa Tetebatu Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Husniati. Dirinya ingin membuktikan menangani sampah plastik tak sekadar jargon, tapi memberikan contoh pada anak didiknya dan masyarakat cara penanganan sampah yang baik dan benar.

Dalam merealisasikan tekadnya, Husniati berencana membangun sekolah botol di tempatnya mengajar. Dibutuhkan sekitar 3 ribu botol bekas air mineral ukuran 1.500 liter.

Menjawab Suara NTB, Sabtu (22/2) lalu, Husniati menerangkan sudah ada desain sekolah ukuran 8 x 6 meter yang akan dibangun. Perancangnya, merupakan orang Brazil yang membantu Husniati membangun sekolah dari dengan berbahan sampah tersebut. “Saat ini desainer saya ini sedang berada di Vietnam,” ucapnya.

Halaman 4

(Suara NTB/rus)

SEKOLAH BOTOL - Para guru di TK Rinjani Tetebatu sedang memasukkan potongan-potongan sampah ke dalam botol yang akan digunakan untuk membangun dinding sekolah.

Upaya yang dilakukan TK Rinjani Tetebatu ini, 61 siswanya dan para saat ini sudah orang tuanya menyadari sampah juga ada manfaatnya. Dipastikan sudah tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan.

Sampah yang dihasilkan di rumah pun dibawa ke sekolahnya.

Adapun pembangunan sekolah ini rencana akan mulai pasca lebaran Idul Fitri mendatang. Husniati yang juga pelaku wisata di Orong Gerisak Desa Tetebatu ini menyebut desain bangunan sekolah botol ini bertingkat. Karenanya, setelah se-

lesai tidak kemudian diam.

Sekolah botol ini pun ke depan ditarget bisa mendatangkan uang. “Kita rencana akan bangun warung di lantai dua,” papar pemilik Terrace Homestay Tetebatu ini menambahkan.

Pihaknya yakin, hasil pembangunan miniatur sekolah menggunakan botol ini menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan. Salah satu caranya, bisa menjadi tempat berswafoto. Apalagi, di lokasi pembangunan sekolah ini juga terlihat jelas pemandangan Gunung Rinjani di sebelah timur. (rus)

2008. Akibat kondisi jalan yang mengalami kerusakan cukup parah itu berakibat fatal dengan terjadi insiden kecelakan. Termasuk menghambat mobilisasi perekonomian masyarakat.

Untuk itu, aksi protes dengan penanaman pisang ini diharapkan dapat menjadi pengetuk pintu hati para pemangku kebijakan di daerah ini.

“Kami berharap jalan ini

secepatnya diperbaikan. Jika tidak, maka pohon pisang yang akan kami tanam akan semakin banyak hingga berbuah,”ancam masyarakat lainnya, Muhrim. (yon)

Pembangunan Jembatan Bailey Tampes Tertunda Tanjung (Suara NTB) Balai Jalan Nasional Wilayah IX NTB, hingga Minggu (23/2) kemarin belum melakukan perbaikan jembatan di jalur jalan nasional Dusun Tampes, Desa Selengen Kecamatan Kayangan. Rencana pengalihan jalur dengan membangun jembatan Bailey (sementara) disebut-sebut tertunda.

Kepala Dusun Tampes, Multazam kepada koran ini mengaku, belum ada aktivitas sejak jembatan lama putus akibat banjir bandang, Jumat (21/2) dini hari. Warga mendapat informasi, jika material baja yang dikirim untuk jembatan tidak cocok.

“Belum mulai, sampai hari ini (kemarin) masih tidak ada aktivitas. Informasi yang kami peroleh, pihak yang mengerjakan sudah meminjamkan material dari Surabaya. Tetapi karena pondasi beronjong jembatan tidak layak, akhirnya ditunda,” ujar Multazam.

Dijelaskan Kadus Tampes, awal pengerjaan jembatan Bailey pascaputus 1 Januari lalu, terkendala kesepakatan sewa lahan warga. Ketika itu, tidak ada penyelesaian dari Pemda Lombok Utara. Kesepakatan sewa lahan (jalur baru) baru tercapai pada mediasi, Jumat (21/2) sore.

Namun demikian, kata dia, pihak Balai Jalan Wilayah IX te-

(Suara NTB/ari)

RUSAK - Kondisi Jembatan Tampes yang rusak akibat banjir, Jumat (21/2) dini hari lalu. lah memulai membuat pondasi beronjong Jembatan Bailey di bagian hulu jembatan yang rusak. Hanya saja, ketinggian pondasi dikabarkan tidak sesuai.

“Pondasi beronjong harusnya ditinggikan lagi. Tapi kalau dibuat lebih tinggi, khawatirnya saat pemasangan plat baja kabel listrik nyangkut,” sambungnya.

Di sisi lain, material besi baja yang didatangkan dan menumpuk di sebelah masjid darurat Tampes, menganggur. Material itu sejatinya sudah dirakit untuk dipasang. Hanya saja, manuver alat berat saat pemasangan diyakini mengganggu prasarana listrik PLN. “Masih dipikirkan cara mengatasinya, karena katanya akan mengganti material,”

imbuhnya.

Menurut Kadus Tampes, akan memerlukan waktu bagi masyarakat untuk bisa melewati jalur tersebut. Jika berpatokan pada penggantian material, waktu pengiriman sampai ke lokasi bisa memakan waktu.

Sebab, besi baja yang didatangkan sebelumnya harus menunggu waktu sampai 1 bulan. “Kita berharap akses ini bisa cepat dicarikan solusinya. Karena untuk lahan sendiri sudah tidak ada masalah,” tandasnya.

Pada bagian lain, pihak Balai Jalan Nasional yang coba dikonfirmasi Suara NTB belum memberikan respons. Beberapa kali coba dihubungi juga tidak menjawab. (ari/bul)

Desa Sukadana Dicanangkan sebagai Desa Bebas KDRT Tanjung (Suara NTB) Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, dicanangkan sebagai salah satu desa bebas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan penguatan Perempuan Tangguh Bencana (PTB). Pencanangan itu berlangsung, Jumat (21/2) lalu, yang dihadiri Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak (TKA), Nahar, SH, dan Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., beserta OPD. Mewakili Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, SE. M.Si., Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak (TKA), Nahar, SH., menyampaikan, bahwa Kementerian PPPA fokus pada programprogram pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pemberdayaan perempuan dimaksud terkait juga dengan perlindungan hak perempuan yang diimplementasikan dalam berbagai macam kegiatan.

Ia menjelaskan, Desa Bebas KDRT merupakan salah satu indikator perwujudan membangun Desa Layak Anak tahun 2030. Melalui desa layak anak maka perlindungan dan hak anak di desa itu harus lebih baik

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Bupati KLU H. Najmul Akhyar dan jajaran bersama Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA, Nahar usai pencanangan desa bebas KDRT di Desa Sukadana Kecamatan Bayan. dibanding desa lainnya.

Selain harapan itu, Desa Sukadana dapat berperan meningkatkan fungsi keluarga dalam perlindungan anak dan perempuan. Desa ini, harus menjadi contoh bagi desa lain dalam mencegah eksploitasi anak, perdagangan orang dan tindakan kekerasan yang terjadi di internal rumah tangga.

Sementara, Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar mengutarakan pihaknya berupaya maksimal untuk mewujudkan hak anak, perempuan dalam program

pelayanan. Upaya tersebut tercermin pada program Pra-Musrenbang. Di mana aspirasi anak, perempuan, pelajar mahasiswa dan disabilitas, diserap melalui satu Musrenbang khusus.

Ia mengklaim, musrenbang anak, perempuan, pelajar, mahasiswa, lansia dan disabilitas ternyata memiliki nilai positif tersendiri. KLU tidak hanya bertindak sebagai kabupaten pertama yang menyelenggarakan musrenbang itu, tetapi juga tersalurnya program khusus bagi kelompok-kelompok dimaksud. (ari)

SUARA NTB Senin, 24 Februari 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Jam Operasional BIZAM Dikurangi

(Suara NTB/her)

Aktifkan Koperasi Pertambangan

Kasus Aset, Pemda Lapor ke APH Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) melaporkan sejumlah oknum yang diduga melakukan penggergahan aset daerah di wilayah Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar. Lahan seluas enam hektar tersebut saat ini dikuasai oknum, padahal lahan ini resmi tercatat sebagai aset daerah. Tidak saja di Desa Batu Mekar, aset daerah yang coba ingin dikuasai oknum di Desa Batu Kumbung. Belum lagi ditambah permasalahan aset di Batu Kuta dan Desa Selat yang saat ini diusut Aparat Penegak Hukum (APH) akibat diduga disewakan bahkan dijual oknum.

Banyaknya aset daerah yang dikuasai melalui proses sengketa ini maupun dijual dengan cara diam-diam tersebut, diduga akibat adanya permainan mafia. Mafia ini secara terorganisir ingin menguasai aset daerah dengan modus menggugat lahan, namun tidak menggugat Pemda. Melainkan pihak lain yang bisa diajak kong kali kong. Bahkan ada pihak yang diduga penyandang dana.

Kabid Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penatausahaan (P3) pada BPKAD Lobar, L. Gde Ramadhan Ayub menegaskan pihaknya tengah mempersiapkan langkah hukum melaporkan oknum yang diduga menggergah aset daerah di Batu Mekar seluas enam hektar. Pihaknya mengambil langkah hukum atas dasar bahwa lahan itu tercatat di neraca aset. “Kami laporkan ke APH, pilihannya Polda NTB atau kejaksaan nanti,” tegas dia akhir pekan kemarin.

Pihaknya mencurigai karena dalam sengketa aset ini pemda tidak digugat melainkan penggarap. Padahal aset ini tercatat sebagai aset daerah. Ia menambahkan, terkait masalah aset Selat pihaknya sudah melayangkan surat pengosongan kedua selanjutnya pihaknya akan melayangkan surat ketiga. Warga yang mengelola lahan itu meminta dimediasi, sebab dia sudah menyewa lahan itu. Namun mediasi belum terlaksana sampai saat ini.

Diakui aset ini memang belum bersertifikat, namun di neraca dan buku kuning tercatat, sehingga itu menjadi dasarnya mengeluarkan surat pengosongan. Ia menambahkan, terkait kasus ini diakui pihaknya sudah diperiksa oleh pihak kepolisian.Terkait keterlibatan oknum dewan dalam aset ini, pihaknya tidak berani mengomentari.”Saya sudah dipanggil Polda (Diskrimsus),” tegas dia Anggota DPRD Lobar H. Sardian mengungkapkan ada indikasi mafia di balik banyaknya kasus aset. Pasalnya modus yang dipakai di beberapa sengketa sama, menggunakan modus lama. Di mana, penggugat melakukan gugatan, namun bukan menggugat pemda. Seperti masalah aset di Batu Mekar dan Batu Kumbung Kecamatan Lingsar. ‘’ Ini kan modus lama, di mana pemda menggugat lahan, tapi yang digugat bukan pemda melainkan kades dan pihak lain. Sehingga pemda kalah, ini diduga melibatkan mafia aset,” kritik politisi Dapil Lingsar-Narmada ini. (her)

Dewan Minta Pemda Tegakkan Aturan Praya (Suara NTB) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), M. Tauhid, S.IP., angkat bicara terkait adanya beberapa proyek daerah yang tidak tuntas tepat waktu di tahun 2019. Selain itu, ada kontraktor yang terancam putus kontrak lantaran tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang diberikan.

Menurutnya dalam kasus ini pemerintah daerah harus tegas dan berani menegakkan aturan yang ada. “Tegakkan aturan. Aturan bilang apa, jalankan. Jangan kemudian pemerintah daerah terkesan lemah dalam hal ini,” tegas Tauhid, kepada Suara NTB, Sabtu (22/2).

Dalam hal ini, ujarnya, pemerintah daerah tidak boleh main-main dengan aturan dan jangan sampai pemerintah daerah yang nantinya justru disalahkan, lantaran mainmain dengan aturan. “Kalau memang memenuhi syarat untuk putus kontrak dan mem-blacklist rekanan yang ada, jalankan. Jangan ada ruang-ruang negosiasi dalam persoalan ini,” imbuhnya.

Sebelumnya, beberapa proyek daerah yang tidak selesai tepat waktu di antaranya pembangunan GOR Praya. Kemudian pembangunan pendopo Bupati Loteng tahap pertama serta pembangunan tiga kantor camat, yakni Kantor Camat Jonggat, Pujut serta kantor Camat Kopang. Dari beberapa proyek tersebut, hanya pembangunan tiga kantor camat senilai Rp 8 miliar lebih yang tidak tuntas sampai batas waktu pemberian kesempatan oleh pemerintah daerah. (kir)

Praya (Suara NTB) Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) saat ini sudah menerapkan jam operasional selama 24 jam penuh.

Namun berhubung adanya kegiatan pembangunan yang direncanakan dimulai akhir bulan Februari ini, jam operasional BIZAM kemungkinan akan berkurang, yakni sekitar 18 jam sehari.

Pengurangan jam operasional BIZAM tersebut, ungkap Comunication and Legal Section Head PT. Angkasa Pura (AP) I BIZAM, Arif Hariyanto, dilakukan supaya kegiatan penerbangan tidak sampai terganggu dengan adanya kegiatan pembangunan. Terlebih yang akan dibangun bukan hanya terminal tetapi juga runway (landasan pacu).

Pun demikian, Arif mengaku belum bisa memastikan kapan kebijakan pengurangan jam operasional BIZAM tersebut akan mulai diterapkan. Untuk saat ini, jam operasional BIZAM masih normal. Tetap 24 jam penuh.

“Nanti saat proyek sudah running (berjalan) baru disesuaikan,” terangnya pada Suara NTB, Sabtu (22/2).

Dikatakannya, dengan adanya ak-

tivitas pembangunan terminal dan runway tersebut, mau tidak mau berdampak pada jam operasional BIZAM, karena kegiatan penerbangan harus disesuaikan dengan proses pembangunan yang ada. Jangan sampai karena ada pembangunan, justru mengganggu jadwal penerbangan.

Total ada lima kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Mulai dari perluasan terminal hingga perpanjangan runway serta peningkatan sarana terminal kargo dan pembangunan taxi way pararel dan direncanakan berjalan selama dua tahun hingga tahun 2021.

“Dari lima kegiatan yang ada, tidak selesai bersamaan. Ada yang cepat, ada yang selesai di akhir

(Suara NTB/kir)

TUNGGU - Sejumlah calon penumpang sedang menunggu pemberangkatan di terminal keberangkatan BIZAM. Sehubungan dengan pembangunan sejumlah fasilitas di BIZAM, dalam waktu dekat ini jam operasional BIZAM akan dikurangi. tahun,” tambah Arif.

Seperti diberitakan sebelumnya, PT. AP I sendiri telah menyiapkan alokasi anggaran hingga Rp 1,5 triliun untuk membiayai pengembangan BIZAM. Pengembangan dilakukan se-

lain untuk menyambut gelaran balap MotoGP Mandalika tahun 2021 sekaligus mengantisipasi lonjakan penumpang pesawat di BIZAM yang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda positif pascamusibah gempa bumi. (kir)

(Suara NTB/her)

PEMDA Lombok Barat (Lobar) berupaya mengaktifkan kembali puluhan koperasi pertambangan yang tidak aktif alias kolaps di wilayah Sekotong. Dalam upaya menghidupkan lagi puluhan koperasi tambang ini, pihak Pemda dibantu oleh salah satu lembaga luar negeri, yakni United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB. ‘’Di samping itu, pihak pemda juga dibantu dalam program pelatihan bagi para ibu rumah tangga yang berada di lingkar tambang Sekotong,’’ ungkap Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lobar H. M. Fajar Taufik kepada Suara NTB, akhir pekan kemarin.

Dikatakan, pihak UNDP sudah menggelar kegiatan di mana pihak terkait ingin mengaktifkan koperasi tambang di Sekotong. Dalam mendukung ini, pihaknya pun bakal melakukan verifikasi data, dari 66 koperasi tambang yang pernah beroperasi di Sekotong akan dipilah mana yang potensial untuk diaktifkan. Ataukah ada koperasi tambang yang baru muncul.

Sejauh ini jelas dia ada tiga koperasi tambang, selain itu ada tiga koperasi yang potensial diaktifkan.

Dalam upaya penanganan koperasi tidak aktif alias kolaps, pihaknya hanya bisa meminta dan mempermaklumkan untuk mengaktifkan lagi. Setelah berbagai macam cara tidak bisa juga, maka pihaknya bisa bersurat ke Kementerian Koperasi dan UMKM. Sebab sesuai ketentuan peraturan menteri, bahwa yang berhak membubarkan koperasi adalah pusat.

Pihaknya berharap agar koperasi ini aktif lagi, namun kendalanya di lapangan tidak ditemukan pengurus dan anggota. Untuk menyatakan koperasi aktif lagi harus ada pernyataan dari 2/3 Anggota. Pihaknya akan turun mengumpulkan anggota melakukan pengecekan. Kalau tidak bisa mengumpulkan 2/3 maka diusulkan dibubarkan. Hanya saja dikhawatirkan koperasikoperasi ini ada sangkut paut pinjaman di bank.

Disamping koperasi pengelola tambang, pihaknya juga akan melatih ibu rumah tangga di kawasan sekitar tambang untuk berusaha sesuai dengan potensi yang dimiliki. Para ibu rumah tangga ini nantinya akan diberikan bantuan peralatan oleh UNDP. (her) H. M. Fajar Taufik

Halaman 5

SEKOLAH - Bangunan SDN 2 Bengkel terancam dieksekusi, karena pemerintah kalah dalam sengketa lahan.

SDN 2 Bengkel Terancam Dieksekusi Giri Menang (Suara NTB) SDN 2 Bengkel Kecamatan Labuapi Lombok Barat (Lobar) terancam dieksekusi kalau Pemda Lobar tidak melaksanakan putusan MA membayar lahan sekolah. Sesuai dengan permintaan pihak penggugat, pemda diminta membayar Rp 1 miliar.

Komisi I DPRD Lobar men-

dorong agar Pemda segera mengambil langkah agar tidak terjadi, seperti kasus SMPN 2 Gunungsari. “Pemda diminta ganti Rp 1 miliar, kalau ndak melaksanakan putusan itu maka dianggap tidak patuh. Dan bisa-bisa dieksekusi lahan (SDN 2 Bengkel),” tegas Ketua Komisi I DPRD Lobar Romi Rahman akhir

pekan kemarin.

Lahan ini, jelas Romi digugat oleh pihak yang mengklaim. Sengketa ini sudah disidang pada pengadilan tingkat pertama, kedua hingga MA. Sehingga keluar diputuskan MA tahun 2018 lalu di mana Pemda kalah. Putusan ini pun dinilai inkracht, karena tidak ada lagi upaya hukum

yang dilakukan pemda.

Sementara itu, Kepala BPKAD Lobar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Fauzan Husniadi mengakui pemda kalah sengketa lahan SDN 2 Bengkel di tingkat MA. Menurut dia tanah itu milik Kementerian Sosial sedangkan bangunannya milik pemda. “Hanya saja pem-

da yang digugat seharusnya Kemensos,” jelas dia.

Selain itu, ada juga masalah lahan seluas 38 are lebih di sekitar SDN 3 Bengkel yang diklaim oknum, menurut dia aset ini milik daerah dibuktikan dengan sertifikat. Terkait perusakan plang milik pemda di lokasi tersebut, pihaknya akan melaporkan ke APH. (her)

Dua Bakal Pasangan Calon Perseorangan Serahkan Dukungan

(Suara NTB/kir)

KETERANGAN - Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahali Fikri, memberikan keterangan terkait bakal calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada Loteng mendatang, di Praya, Minggu (23/2).

Mahali Fikri Tegaskan Demokrat Usung Ahmad Ziadi Praya (Suara NTB) Partai Demokrat bisa dipastikan bakal mengusung Ahmad Ziadi, S.IP., sebagai calon Bupati Lombok Tengah (Loteng) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng mendatang.

Ketua DPC Partai Demokrat Loteng tersebut kini tinggal menunggu waktu saja, untuk memperoleh rekomendasi dari DPP Partai Demokrat. Hal itu ditegaskan Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahali Fikri, di Praya, Minggu (23/2).

Berbicara di hadapan para pengurus dan kader Partai Demokrat Loteng, Wakil Ketua

DPRD NTB ini mengatakan, kalau Partai Demokrat tidak membuka pendaftaran seleksi calon kepala daerah di Loteng. Layaknya partai politik lainya. Alasannya, ada kader Partai Demokrat yang akan maju di Pilkada Loteng.

“Selama ada kader partai yang punya niat untuk maju di pilkada, kita berikan keutamaan. Nah, kebetulan di Loteng ada kader yang ingin maju, maka kita utamakan dan prioritaskan,” jelasnya. Terlebih dari hasil survei yang dilakukan, kader partai tersebut cukup potensial dan punya peluang besar untuk menang.

Hanya saja lanjutnya, untuk

surat rekomendasi Partai Demokrat kepada Ahmad Ziadi sampai saat ini belum akan dikeluarkan oleh DPP. Pasalnya, DPP Partai Demokrat saat ini masih fokus pada persiapan pelaksanaan kongres yang direncanakan digelar pertengahan tahun ini.

Sembari menunggu rekomendasi turun, pihaknya sudah meminta kepada Ahmad Ziadi, selaku calon kepala daerah yang akan diusung untuk mencari pasangan yang akan digandeng di Pilkada Loteng mendatang.

Termasuk partai politik yang potensial dijadikan mitra koalisi Partai Demokrat. (kir)

Berharap Produk Olahan Diserap untuk MotoGP Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bersama para pelaku UMKM serta Industri Kecil Menengah (IKM) berharap agar produk olahan yang dihasilkan bisa diserap untuk menyuplai kebutuhan MotoGP. Pasalnya sebagai penyangga Kawasan KEK, Lobar seharusnya mendapatkan prioritas dari penyelenggara. ‘’Pemda Lobar sendiri terus menyiapkan UKM dengan melengkapi perizinan para pelaku usaha tersebut, sehingga bisa diserap dan dijual pada saat penyelenggaraan MotoGP,’’ ujar Kepala Diskop dan

UMKM Lobar H. M. Fajar Taufik akhir pekan kemarin.

Dalam hal ini, pihak Pemprov perlu mengakomodir produk olahan UKM Lobar untuk perhelatan MotoGP. Menurutnya Pemprov yang mestinya mengatur berapa untuk UKM di Lobar dan berapa untuk daerah lain. Pelaku UKM, sangat berharap bisa diserap produknya, sebab untuk apa mereka produksi kalau tidak dipasarkan. “Kami berharap Pemprov memberikan solusi agar juga mengakomodir produk UKM Lobar dan daerah lain, bukan hanya Loteng saja”tegas dia.

Kaitan dengan upaya menyambut penyelenggaraan MotoGP

tahun 2021 di Mandalika Loteng sebagai salah satu daerah penyangga. Lobar kata dia secara otomatis mempersiapkan diri sebagai alternatif lain wisatawan selain berkunjung ke Mandalika.

Pemda harus menyiapkan apaapa yang tidak ada di sana, ataupun menyiapkan apa yang ada di sana sebagai alternatif. “Kalau bicara dari sisi UKM, teman-teman UKM di Lobar sudah siap.

Tapi kesiapan ini belum bisa 100 persen, kita harus menyiapkan dari sisi perizinan, kemudian labelisasi, standarisasi kesehatan segala macam. Apalagi terkait olahan makanan, tidak bisa seenaknya menjual,” jelas dia. (her)

Praya (Suara NTB) Dua dari empat bakal pasangan calon kepala daerah dari jalur perseorangan atau independen menyerahkan syarat dukungan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng). Pasangan Drs. H.L. Saswadi, M.M – Ir. H. Dahrun, M.M., menjadi yang pertama menyerahkan syarat dukungan, Sabtu (21/ 2). Sehari berselang giliran pasangan Ir. H.L. Moh. Amin, M.M – TGH L. Farhan RM, S.Pd.I., yang menyerahkan syarat dukungan.

Pasangan Drs. H.L. Saswadi, M.M – Ir. H. Dahrun, M.M., menyerahkan sebanyak 59.231 dukungan. Sementara pasangan Ir. H.L. Moh. Amin, M.M – TGH L. Farhan RM, S.Pd.I., datang dengan menyerahkan 65.396 dukungan. Adapun dua bakal pasangan calon kepala daerah jalur perseorangan lainnya, Drs. Kurniawan Armin, M.M – Drs. L. Fadlan Prayanegara, M.Pd dan L. Zulkifli, S.H. S.Ag – H.L. Makbul, hingga Minggu (23/2) sore, tidak kunjung datang menyerahkan syarat dukungan ke KPU Loteng.

“Sudah ada dua bakal pasangan calon independen yang menyerahkan berkas dukunganya ke KPU Loteng,” ungkap Komisioner KPU Loteng, Zaeroni, S.H. Namun sebelum dinyatakan diterima, seluruh berkas akan dicek terlebih dahulu kelengkapannya, karena hanya berkas yang lengkap saja yang akan diterima oleh KPU Loteng.

Baru kemudian, syarat dukungan tersebut divalidasi kepada masyarakat pendukung bakal pasangan calon kepala daerah tersebut. “Berkas syarat dukungan tidak begitu saja kita terima. Semua harus dicek terlebih dahulu kelengkapannya. Kalau sudah lengkap, barulah kemudian diterbitkan surat tanda terima oleh KPU Loteng,” jelasnya.

Kelengkapan berkas yang dimaksud pertama terkait jumlah syarat dukungan yang diserahkan minimal 57.037 dukungan. Yang dibuktikan dengan surat pernyataan dukungan lengkap dengan salinan kartu indentitas penduduk bersangkutan. Termasuk kelengkapan syarat-syarat lainnya.

Sementara itu, dari hasil pengawasan terhadap proses pemeriksaan berkas syarat dukungan bakal pasangan calon atas nama Drs. H.L. Saswadi, M.M – Ir. H. Dahrun, M.M., ungkap Ketua Bawaslu Loteng, Abdul Hanan, pihaknya merekomendasikan untuk dikembalikan kepada bakal pasangan calon bersangkutan. Hal dikarenakan banyak ditemukan dalam berkas syarat dukungan yang disampaikan ke KPU Loteng.

Salah satunya, antara formulir B.1-KWK yang berisikan surat pernyataan dukungan bakal paslon perseorangan yang ditandatangani oleh pendukung dengan formulir B.1.1-KWK yang berisi surat pernyataan daftar nama pendukung yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon, tidak sesuai. Kemudian ada nama pendukung yang tercantum di formulir B.1-KWK tidak ada di formulir B.1.1-KWK dan beberapa kesalahan lainnya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Bawaslu Loteng meminta berkas dukungan dikembalikan kepada bakal pasangan calon perseorangan untuk dilakukan perbaikan. Baru kemudian diserahkan lagi oleh bakal pasangan calon perseorangan ke KPU Loteng.

Adapun berkas syarat dukungan pasangan Ir. H.L. Moh. Amin, M.M – TGH L. Farhan RM, S.Pd.I.,hingga Minggu sore masih dalam tahap pengecekan.

“Pengecekan terhadap kelengkapan dan keabsahan syarat dukungan dilakukan sampai Minggu pukul 24.00 wita,” tambah Zaeroni. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 24 Februari 2020

Halaman 6

23.000 Peserta BPJS Kesehatan PBI Dinonaktifkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 23.000 peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Sumbawa kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) dinonaktifkan. Peserta PBI yang didanai APBD ini sudah dinonaktifkan sejak Januari lalu.

“Dari 82.853 PBI APBD, ada sekitar 23.000 yang kita nonaktif. Karena terindikasi tidak ada dalam Basis Data Terpadu (BDT). Ini mulai Januari kemarin,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Mirajuddin, S.T. Langkah ini dilakukan,

karena sudah menjadi ketentuan dari pusat, bahwa semua penerima bantuan harus tercantum namanya dalam BDT. Selain itu, karena adanya kenaikan iuran BPJS, sementara anggaran daerah terbatas.

“Dulu Jamkesmas segala macam itu, ternyata tidak berdasarkan data terpadu. Bahkan

tidak dicantumkan ada NIK segala macam. Dimasukkan semuanya, tanpa dilihat masuk BDT atau tidak. Kan dulu BDT belum. Termasuk KIS. Kalau tidak ada dalam BDT, terpaksa dinonaktifkan,” sebutnya.

Kelemahaannya, kata Mirajuddin, pemutakhiran tidak dilakukan secara rutin. Sehing-

ga diharapkan melalui desa dan kelurahan agar memverifikasi kembali data tersebut.

Sehingga jika dari verifikasi dinilai layak masuk ke BDT melalui Musdes dan Muskel, nantinya bisa diusulkan berdasarkan kuota yang tersedia.

“Yang dinonaktifkan ini, kalau memang mendesak harapan kami bisa mandiri dulu untuk berobat. Tetapi ketika sudah diverifikasi dan layak masuk BDT, baru kita usulkan untuk dialihkan lagi ke BPJS gratisnya,” terangnya.

Sejauh ini, pihaknya sudah

menyampaikan ke pihak desa.

Di mana setiap pertemuan dengan kepala desa dan camat, diinformasikan bahwa penerima bantuan BPJS, PKH termasuk Sembako, harus masuk dalam BDT. Makanya desa atau kelurahan harus rutin melakukan musdes atau muskel. Supaya masyarakat yang betulbetul butuh bantuan dan belum masuk BDT harus dimasukkan. Sehingga pada saat ada bantuan bisa langsung diberikan. “Kami memang keterbatasan SDM. Sehingga hanya sampai desa saja kami sam-

paikan. Harapan kami desa untuk meneruskan terutama aktif melakukan pemutakhiran. Karena pemutakhiran ini ada di desa atau kelurahan.

Data yang sudah dilakukan verifikasi validasi tidak akan diproses oleh sistem kalau tidak ada berita acara musdes atau muskel. Itu yang menjadi kuncinya,” jelasnya.

Dijelaskan lebih jauh, Kemensos menjamin semua yang ada dalam BDT akan dicover oleh PBI APBN. Buktinya beberapa waktu lalu ada sekitar 21 ribu kuota Sumbawa dari

APBN. Pihaknya pun mendapatkan informasi dari BPJS ada sekitar 15 ribu yang harus didistribusikan dari dana APBN. Pemerintah pusat juga akan terus mendata di dalam BDT masyarakat yang belum memiliki BPJS akan diakomodir.

“BDT itu diberikan kesempatan 4 kali dalam setahun, Januari, April, Juli dan Oktober. Artinya kalau sudah diverifikasi dimasukkan di April, kalau sudah di SK-kan oleh Menteri BDT-nya, baru nanti kita daftarkan lagi di BPJS,” pungkasnya. (ind)

Kondisi Jalan Pemukiman Rumah Apung Mengkhawatirkan

(Suara NTB/ist)

RESES - Suasana kegiatan reses yang digelar Anggota DPRD Sumbawa, M. Tahir di Pulau Bungin, Kabupaten Sumbawa.

Reses M. Tahir Serap Aspirasi Masyarakat Pulau Bungin Sumbawa Besar (Suara NTB) Anggota DPRD Sumbawa dari Fraksi Gerindra Muhammad Tahir menyerap sejumlah aspirasi yang berkembang dalam reses pertama DPRD tahun 2020, yang dilaksanakannya di Pulau Bungin. Diantaranya soal kebutuhan air bersih dan jamban masyarakat Pulau. Serta perbaikan jalan penghubung ke Bungin.

Reses di dusun Tanjung, dusun Sekatek dan dusun Bungin Pulau Bungin kcamatan Alas, dilaksanakan 17-19 Februari lalu. Beragam aspiraasi warga muncul dalam kegiatan tersebut. Terutama soal kelanjutan pengaspalan jalan lintas Alas Pulau Bungin. Kemudian program trekait air bersih yang selama ini menjadi persoalan mendasar masyarakat Pulau.

Termasuk program jambanisasi dalam mensukseskan program Bebas Buang Air Besar Sembarangan. “Program air bersih ini sangat penting termasuk penyaluran air bersihnya sampai ke sambungan rumah penduduk,” terangnya.

Ada pula berkembang aspirasi soal kebuttuhan akan lampu penerangan jalan. Bantuan modal usaha dan bantuan alat bagi nelayan Bungin. Termasuk pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Mengingat hampir seluruh warga Bungin bekerja sebagai nelayan dan di sektor perikanan lainnya. Selanjutnya, bantuan perbengkelan dan pertukangan.

Sektor penting lainnya ada penguatan desa wisata Pulau Bungin yang telah ditetapkan Pemprov NTB sesuai SK Gubernur. Pengembangannya bisa dalam bentuk pelatihan Pokdarwis, pelatihan peglolaan home stay, kunjungan wisata hingga tata boga. Serta interevensi DAK bagi infrastruktur dan akses destinasi wisata.

Semua aspirasi ini, lanjut M. Tahir, akan dikoordinasikan dengan Pemkab melalui OPD teknis terkait.

Untuk mencari solusi bersama atas persoalan yang dialami warga. Termasuk dengan dinas di Pemprov yang menjad ranah kewenangannya. (arn/*)

Kemenkop UKM Buka Peluang Kembangkan Kampung Kuliner di KSB Taliwang (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendapat penawaran menggiurkan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM). Kementerian ini mengonfirmasi siap membuka peluang membantu KSB mengembangkan kampung kuliner sebagai penopang industri pariwisata daerah.

Kesanggupan pihak Kemenkop UKM membantu KSB ini diperoleh oleh Komisi II DPRD KSB yang baru-baru ini telah menggelar kunjungan kerja ke kementerian bersangkutan.

“Dari hasil kunker kami ke Kemenkop hari Jumat lalu. Saya kira ini yang paling menggembirakan. Karena mereka mau bantu kita mengembangkan sentra-sentra kuliner kita,” cetus ketua Komisi II DPRD KSB, Aheruddin Sidik, SE., ME kepada Suara NTB, Minggu (23/2).

Kesediaan Kemenkop UKM membantu KSB bukan sekedar isapan jempol. Menurut Aheruddin, bahkan dalam pertemuannya tersebut pihak kementerian langsung menyampaikan kesiapannya membawa program pengembangan kampung kuliner itu ke KSB pada tahun ini juga. “Jadi kita tidak tunggu tahun depan. Kemenkop siapkan programnya tahun ini digelontorkan,” sebutnya.

Mendapat tawaran itu, Komisi II tidak tinggal diam.

Pihaknya kata Aheruddin langsung menyatakan akan segera mengawalnya. Namun terlebih dahulu hal tersebut akan disampaikan ke pemerintah terutama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang membidangi kegiatan tersebut.

“Kami akan sampaikan hal ini ke Dinas Perindagkop sebagai leading sektor. Kita minta mereka proaktif jemput programnya ke kementerian dan kami juga siap mengawal,” janjinya.

Politisi Partai Keadailan Persatuan (PKP) Indonesia ini menyebutkan, peluang program pengembangan kampung kuliner dari Kemenkop UKM ini sangat dibutuhkan oleh KSB yang saat ini tengah berjuang menghidupkan sektorsektor baru perekonomian masyarakatnya. Terlebih kampung kuliner memiliki afiliasi lekat dengan sektor pariwisata sebagai salah satu destinasi.

“Sekarang kan ada istilah tujuan wisata kuliner.

Jadi program ini akan membantu kita menambah destinasi wisata kita pastinya,” timpalnya.

Selanjutnya ia memaparkan, sebenarnya banyak program di tingkat pusat untuk membantu daerah mengembangkan potensinya. Dan untuk mendapatkannya daerah hanya perlu jeli dan rajin mencari informasi di setiap kementerian.

“Makanya kami mendorong dinas apa saja rajin-rajin cari info ke pusat. Terutama kepala dinasnya harus gesit.

Jangan hanya taunya habiskan anggaran daerah saja tapi cari program ke Kementerian. Saya yakin banyak kok,” tandas anggota DPRD KSB tiga periode ini. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Puluhan kepala keluarga (KK) yang bermukim di rumah apung, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang berharap jalan pemukiman yang kondisinya mengkhawatirkan segera diperbaiki. Pasalnya, banyak warga setempat yang terpeleset lantaran jalan yang bolong karena papannya banyak patah.

Tak hanya itu, masalah lampu permukiman juga dianggap belum optimal, sehingga rawan terjadi masalah.

“Saya mewakili warga di rumah apung, meminta kepada Pemkab untuk segera menyikapi masalah jalan pemukiman yang saat ini dalam kondisi kritis. Karena jujur saja sudah empat tahun warga kami tinggal disitu, belum ada penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah. Masalah ini juga sudah sering disuarakan, tapi sampai dengan saat ini tidak kunjung ada penanganan maksimal.

Jika kondisi ini dibiarkan terus berlarut, maka masyarakatlah yang paling dirugikan,” ujar Kepala Desa Labuhan Lalar, Rahmanuddin, kepada Suara NTB. Dikatakannya, jalan pemukiman yang berada dalam kondisi rusak saat ini merupakan akses satu-satunya yang bisa digunakan oleh masyarakat.

Maka dari itu, penanganan secara maksimal harus bisa dilakukan secara cepat supaya tidak ada lagi kejadian warga yang terpeleset dan jatuh.

Pihaknya sudah mengupayakan supaya jalan ini bisa ditangani melalui anggaran APBDes, tetapi di aturan tidak membolehkan untuk hal tersebut. Apalagi aset puluhan unit rumah apung tersebut masih belum jelas statusnya apakah sudah dihibahkan daerah atau masih kewenangan pemerintah pusat.

Jika aset rumah tersebut diserahkan ke Desa, maka berapapun dana yang dibutuhkan untuk perbaikan jalan tersebut tetap diberikan karena kondisinya sudah sangat mendesak.

Belum lagi selama empat tahun jalan yang terbuat dari papan tersebut tidak ada penanganan apapun dari Pemerintah baik kabupaten maupun Pusat. Sehingga masyarakat dengan secara terpaksa melakukan pengumpulan dana untuk melakukan perbaikan akses jalan tersebut secara mandiri meskipun tidak bisa bertahan lama.

“Kami sangat berharap agar masalah jalan ini bisa segera diperbaiki agar warga kami tidak merasa was-was lagi ketika melintas. Jika pemerintah tidak mampu, hibahkan ke Desa

(Suara NTB/ils)

TAK TERAWAT - Nampak akses jalan menuju rumah apung, desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang yang sudah tidak lagi terawat. saja biar kami yang akan tangani karena kondisinya sudah sangat mendesak untuk dilakukan perbaikan,” tukasnya.

Menanggapi masalah tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) KSB, H. Abdul Azis, SH., MH mengatakan, memang untuk penanganan akses jalan ke rumah apung sudah dipikirkan sejak lama dan akan diupayakan bisa ditangani segera. Bahkan pihaknya akan mencoba meng-

Berhenti Bom Ikan, Kelompok Nelayan Diberi Bantuan Sumbawa Besar (Suara NTB) Bantuan sarana prasarana budidaya bagi kelompok nelayan di Dusun Prajak, Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyo Hilir segera direalisasikan. Bantuan ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah, karena kelompok nelayan setempat telah menyatakan diri berhenti melakukan penangkapan ikan dengan cara merusak atau destructive fishing tahun 2019 lalu.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Pengendalian Usaha Perikanan, Zulkifli, S.Pi., M.Si mengakui, bantuan sarana prasarana budidaya bagi mantan pelaku pengeboman di Prajak menjadi PR yang paling besar. Guna memberdayakan kelompok nelayan tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan provinsi terkait hal tersebut. Rencananya, jika tidak ada halangan mereka sudah bisa menerima bantuan bulan Maret mendatang.

“Insya Allah triwulan pertama itu sudah bisa turun bantuan tentang sarana prasara-

(Suara NTB/ist)

Zulkifli na budidaya,” ujarnya.

Disebutkannya, ada tiga kelompok nelayan di dusun setempat yang menyatakan diri berhenti melakukan destructive fishing. Dari tiga kelompok ini, terdapat sekitar 30-an nelayan. Nantinya jika bantuan sudah diterima, pihaknya berharap kepada kelompok nelay-

an untuk mengembangkan bantuan supaya menjadi mata pencaharian utama. “Kedepan Prajak itu bisa menjadi pusat pariwisata. Teman-teman ini saya berharap mereka bisa berperan di situ,” harapnya.

Selain itu, kata Zul, jika nantinya kelompok nelayan ini berhasil mengembangkan budidaya, bisa menjadi percontohan bagi desa-desa lainnya yang masih terjadi destructive fishing. “Pusat pun juga punya kepentingan terhadap kelompok ini. Karena memang awalnya program deklarasi kampanye destruktif fishing itu pusat yang mengadakan.

Runtutan dari deklarasi itu, perubahan sikap dari para pelaku. Dari mengebom menjadi berhenti, kemudian menjadi budidaya atau yang lain.

Ini yang kita harap,” jelasnya.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Balai Budidaya di Sekotong untuk melatih kelompok nelayan ini. Sehingga bantuan yang diperoleh nantinya tidak di sia-siakan. Tetapi dapat mengembangkannya dan membuat programnya berhasil. (ind)

ganti jalan yang terbuat dari papan saat ini dengan beton supaya bisa kuat dan tidak mudah rusak. Sehingga masyarakat tidak lagi merasa khawatir pada saat melintasi jalan tersebut.

Karena pada prinsipnya pelayanan kepada masyarakat merupakan hal yang paling utama untuk diwujudkan.

Pihaknya juga berencana untuk penanganan jalan tersebut bisa dilakukan di APBD-P karena di APBD murni sudah ditutup. Kalaupun tidak bisa di

APBD-P, maka akan dilanjutkan di APBD murni tahun 2021 sebagai penanganan prioritas yang harus dilakukan.

“Kami tetap akan upayakan jalan yang saat ini mengkhawatirkan bisa ditangani, sehingga tidak ada masyarakat yang merasa khawatir pada saat melintasi. Kami juga akan terus mendorong supaya perbaikan jalan tersebut tidak lagi menggunakan papan melainkan beton supaya lebih kuat dan tahan lama,” pungkasnya. (ils)

Festival Hijab Gairahkan Kaum Muslimah Berkarya di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Praktik diskriminasi terhadap perempuan banyak terjadi. Antara lain kekerasan fisik maupun psikis, stigma negatif, domestikasi dan marginalisasi. Dengan diglarnya, Sumbawa Hijab Festival semakin menggairahkan kaum muslimah untuk terus berkarya. Serta meningkatkan wawasan, dan menggelorakan spirit keIslaman dalam segala aktivitas.

Hal itu disampaikan Ketua TP PKK Sumbawa melalui Wakil Ketua II, Irine Silviani Wirawan, S.P, M.M, saat membuka Sumbawa Hijab Festival (SHF) dengan tema “Love Your Self, Love Your Hijab” yang digelar Volunteer Sumbawa Hijab, Sabtu (22/2) di Mesjid Agung Nurul Huda Sumbawa Besar.

PKK mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bentuk ikhtiar bersama untuk menggerakkan kaum muslimah menjadi perempuan-perempuan tangguh. Yang berkarakter, berkualitas, dan senantiasa memegang teguh aqidah keIslaman.

Dalam kegiatan ketiga kalinya tersebut, Ketua PKK berharap dapat menjadi agenda rutin. Agar kaum muslimah memiliki wadah untuk berkiprah, menyalurkan berbagai talenta dan wadah ide-ide kreatif. Serta berkontribusi dalam meredam tindakan-tindakan diskriminatif terhadap kaum perempuan. (arn)

Suara Dinas Sosial Sumbawa

Pastikan Program Sembako Lancar, Kadis Sosial Turun ke Sejumlah Lokasi

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Sumbawa, Ir. Ahmad Yani turun langsung mengecek pelaksanaan bantuan program sembako di lapangan. Selain membangun koordinasi dengan sejumlah pihak, juga untuk menggali permasalahan yang mungkin terjadi.

“Saya melakukan monitor, tentu disamping melakukan rapat koordinasi dengan tim koordinasi, juga sekaligus sosialisasi program, saya menyentuh juga ke bawah. Ingin menggali apa permasalahan-permasalahannya,” kata Yani saat ditemui Suara NTB di ruang kerjanya.

Monitoring ini, jelasnya, sudah dilakukan di beberapa tempat. Terutama di wilayahwilayah yang dekat dengan kota. Bahkan upaya ini akan terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik.

“Alhamdulillah pada dasarnya pelaksanaan di lapangan cukup baik. Tentu saya juga melihat dan menilai pendamping kita tingkat koordinasinya di lapangan. Apakah melibatkan pimpinan wilayah, para stakeholder, termasuk Babinsa dan Bhabibkamtibmas. Karena nanti ketika ada permasalahan atau temuan di lapangan, bisa saling kordinasi dan informasikan. Sehingga program ini berjalan dengan baik,” bebernya.

Disampaikannya, program

(Suara NTB/ist)

PEMANTAUAN - Kadis Sosial Sumbawa, A. Yani bersama KPM saat melakukan pemantauan di desa Olat Rawa kecamatan Moyo Hilir (foto kiri). A. Yani menyerahkan program sembako di desa Boak kecamatan Unter Iwes (foto kanan).

Sembako ini merupakan transpormasi dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Meskipun mekanismenya sama, tetapi ada perubahan indeks bantuan. Dari yang sebelumnya Rp 110 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) perbulan, menjadi Rp 150 ribu per KPM setiap bulan.

Pendistribusian sudah dimulai sejak Januari dan saat ini pendistribusian bulan Februari. Hajat dari program ini, selain untuk memenuhi kebutuhan pokok KPM seperti beras, juga ada tambahan untuk asupan gizi. Sehingga secara fisik penerma manfaat sehat. Tentu harapannya ada penurunan angka kemiskinan, dan di sisi lain ada penurunan terkait program stunting.

“Itu sudah tercakup salah

satu indikatornya adalah melihat kemiskinan. Tentu saya menjaga, melihat memonitor langsung, karena program ini menggunakan sistem aplikasi perbankan. Karena punya sistem edisi, kemudian ada ATM kartunya digesek. Jadi nilai Rp 150 ribu itu penggunaannya harus habis sesuai dengan varian Sembako atau pangan yang ada. Karena sesungguhnya bahan pangan itu harus memenuhi karbohidrat.

Kemudian protein hewani, protein nabati, dan vitamin mineral. Ini harus memenuhi empat komponen ini,” ungkapnya.

Di sisi lain, kata Yani, berdasarkan kesepakatan secara nasional, ada beberapa kebutuhan yang tidak diperbolehkan seperti minyak, tepung terigu, empiasi tambahan,

makanan kaleng, pulsa, termasuk gula. “Jadi memang ada yang memenuhi kriteria, tetapi ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak boleh. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan dasarnya Sembako,” terangnya.

Adapun sasaran program sembako di Sumbawa yakni untuk 33.017 KPM. Dengan diberikan bantuan sembako, yang termasuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, ketika sudah mandiri maka akan dikeluarkan dari sistem.

Karena data terpadu kesejahteraan sosial dengan aplikasi SIK NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Soail Next Generation) tersebut, tercakup tingkatan kemiskinan secara keseuluruhan, desil 1, desil 2, desil 3, dan desil 4.

“Desil atau tingkatan 1 itu

sangat miskin. Tentu yang bisa kita berikan program Bansos adalah PKH, Sembako, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat. Desil 2 miskin, diberikan program Sembako atau BPNT, bisa KIP, KIS. Desil 3 hampir miskin, yang bisa kita berikan BPNT atau Sembako dan KIS. Kemudian desil 4 rentan miskin adalah KIS. Kalau sudah sejahtera, inilah program kewirausahaan sosial, itu kita bisa subsidi usaha dalam rangka untuk pembinaan lebih lanjut,” tandasnya.

Pihaknya juga terus membangun komunikasi dengan tim koordinasi bantuan pangan dan sosialisasi program sembako.

Yang dilakukan dengan Camat, Kades, Pendamping lappangan hingga agen e-warung binaan pihak BRI. (arn/ind/*)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 24 Februari 2020

Halaman 7

Kerjasama Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB Asuransi Usaha Pertanian dan KUR (2-Habis)

Semua Petani Diharapkan Ikut Asuransi, Perbankan Perlu Beri Kelonggaran Dompu (Suara NTB) Serangan hama ulat grayak dan kekeringan berkepanjangan beberapa waktu lalu menyebabkan tanaman padi dan jagung petani banyak yang gagal panen.

Ketika ikut asuransi, petani tidak akan mengalami rugi total, karena mendapat dana klaim asuransi untuk bercocok tanam kembali. Perbankan juga didorong melakukan penjadwalan ulang masa pengembalian kredit petani akibat anomali iklim yang menyebabkan petani gagal panen.

Hal itu terungkap dalam sosialisasi tentang asuransi usaha pertanian dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Direktur pembiayaan pertanian Dirjen PSP Kementrian Pertanian RI Ir Indah Megahwati, MP yang diwakili oleh Kasubditnya, Waldeni Virgo Marpaung di

(Suara NTB/ula)

Ilham, SP aula Pandopo Bupati Dompu, Jumat (21/2). Sosialisasi ini juga dihadiri oleh Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, MSI mewakili Bupati Dompu.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu,

Empat Warga di Bima Kembali Digigit Anjing Gila Bima (Suara NTB) Empat warga Desa Ndano Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima terpaksa dilarikan ke Puskesmas untuk mendapat penanganan medis, usai digigit anjing gila (rabies), Minggu (23/2) pagi.

Empat orang warga yang digigit anjing gila itu antara lain, H. M. Tayeb, Arsyad Ahmad, Fitria, dan Rosdiana. Saat ini mereka, menjalani perawatan intesif di Puskesmas Bolo dan Mapangga.

Kepala Desa Ndano Kecamatan Madapangga, Mulyadi H. M. Syukur mengaku, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 06.10 wita. Saat itu, salah seorang korban, bernama H. Tayeb mengecek kambing di belakang rumahnya.

“Saat mengecek kambingnya ini, korban tiba-tiba diserang dan digigit anjing dari belakang dan sontak berteriak meminta tolong,” katanya.

Usai menyerang Tayeb, lanjut Kades, anjing yang sama juga menyerang dan menggigit tiga korban lainnya. Akibatnya sejumlah mereka menderita luka yang cukup serius sehingga terpaksa dilarikan ke Puskemas terdekat.

“Dari keempat korban yang digigit, dua orang kondisinya aman. Sedangkan dua orang lainnya, Tayeb dan Rosdiana menjalani perawatan di Puskesmas Bolo karena luka yang dialami cukup serius,” katanya.

Terpisah Kabid Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, Rifai S.Sos M.Ap membenarkan empat warga yang diigigt anjing tersebut. “Kasus ini (gigitan anjing.red) kedua kali terjadi selama satu minggu terakhir ini,” katanya.

Sebelumnya lanjut dia, hari Selasa (18/2) pagi, salaseorang warga Dusun Manggekompo Desa Kala Kecamatan Donggo bernama Sa’amu juga digigit anjing gila (rabies). “Akibat gigitan ini korban sampai dilarikan ke RSUD Bima. Saat ini kondisinya sudah membaik,” katanya.

Menurut Rifai, kasus gigitan anjing yang terjadi di Kecamatan Madapangga dan Donggo terjadi pada pagi hari, pada saat para korban berada di dalam kediamannya. “Di Donggo misalnya, korban digigit saat sedang menyapu halaman rumah. Sementara di Mapangga, korban saat melihat kandang kambing,” katanya.

Rifai menambahkan, wilayah Kecamatan Donggo dan Madapangga dipetakan rawan terjadi kasus anjing rabies dan dinyatakan wilayah Kejadian Luar Biasa (KLB) karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Dompu.

“Untuk langkah pencegahan, kita terus melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan OPD teknis terkait (Disnak) untuk mengeleminasi anjing yang diduga terkena rabies,” pungkasnya. (uki)

Diduga Pesta Miras dan Sabu, Puluhan Remaja Digelandang Polisi Dompu (Suara NTB) Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu, mengamankan puluhan remaja pada sebuah kamar kos di Dusun Selaparang Barat Desa Matua, Sabtu (22/2) Pukul 23.30 Wita. Mereka kedapatan mengkonsumsi Minuman Keras (Miras) dan sabu-sabu.

Kepala Desa Matua, Syam Firdaus kepada Suara NTB disela penggeledahan berlangsung menyampaikan, penggerebekan remaja yang tengah pesta barang haram tersebut berawal dari kecurigaannya melihat salah seorang dari mereka yang hendak membeli korek gas modifikasi di sebuah kios.

Kecurigaan itu lantas ditindaklanjutinya dengan membuntuti salah seorang tersebut. Sampai akhirnya diketahui menuju sebuah kamar kos yang ditempati Ulfah. Atas temuan ini ia kemudian menghubungi beberapa staf desa untuk melakukan pengintaian hingga penggerebakan.

“Saat digerebek salah seorang dari mereka langsung menuju kamar mandi untuk membuang sabu, namun cepat saya tahan bersama kadus dan ketua RT,” ungkapnya.

Selain mendapati klip berisi sabu pada salah seorang dimaksud, sembilan pelajar lainnya ditemukan asik mengonsumsi miras. Oleh ia langsung menghubungi jajaran Polsek Woja untuk dilakukan pengamanan, dan tak lama disusul tim opsnal Satresnarkoba Polres Dompu.

Terpisah Kasat Narkoba Polres Dompu, Iptu Tamrin, S.Sos., melalui Paur Kasubag Humas Polres Dompu Aiptu Hujaifah dikonfirmasi Suara NTB membenarkan adanya penggerebekan 10 orang remaja yang tengah pesta miras dan sabu-sabu tersebut. Namun demikian, dari total jumlah mereka itu hanya tiga orang kedapatan positif narkoba, yakni Al (18) Ma (16) dan AI (17).

Sementara tujuh orang lain yang sebagian besar masih berstatus pelajar hanya sebatas mengkonsumsi minuman beralkohol. “Sekarang mereka sudah kita amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Satresnarkoba,” jelasnya.

Untuk barang bukti, lanjut dia, salain dua plastik klip berisi sabu turut disita 1 buah bong, masing-masing 1 botol alkohol dan arak serta duah buah korek api yang sudah dimodifikasi. (jun)

(Suara NTB/jun)

DIGELEDAH – Puluhan remaja saat digeledah tim opsnal Satresnarkoba Polres Dompu, Sabtu (22/2).

Ilham, SP mengharapkan kedepan semakin banyak petani padi maupun jagung yang bergabung dalam asuransi usaha pertanian. Pemerintah mensubsidi premi, sehingga dibayar petani hanya Rp36 ribu per ha. Ketika terjadi gagal panen akibat kekeringan dan serangan hama seperti sekarang, petani tidak rugi total. Uang klaim asuransinya bisa digunakan untuk bercocok tanam kembali.

“Subsidi premi asuransi ini ada jatahnya. Kita berharap tahun 2020 ini Kabupaten Dompu dapat 5 ribuan hektare dari pusat,” katanya.

Ilham juga mengungkapkan, gagal panen akibat kekeringan dan serangan hama ulat di Dompu hampir seluas 400 ha untuk tanaman jagung dan padi. Petani terdampak dan masuk sebagai peserta asuran-

(Suara NTB/ula)

Riyanto si untuk segera dibayarkan klaimnya. Terhadap mereka yang menggunakan dana pinjaman bank program KUR, bisa dibantu penjadwalan ulang masa pengembalian.

“Kaitan dengan KUR, kesep-

akatan tadi diberi toleransi pembayarannya. Mengingat ini kejadian luar biasa, anomali iklim. Jadi teman – teman yang mengambil KUR diberi tolaransi sampai batas penanaman ulang petani kita,” kata Ilham.

Pemimpin BRI Cabang Dompu, Riyanto mengaku, tidak masalah dengan penjadwalan kembali masa pengembalian bagi petani yang mengalami gagal panen akibat serangan hama ulat grayak maupun kekeringan. “Yang namanya pinjam harus tetap dikembalikan. Tapi yang namanya dijadwalkan kembali, bisa,” katanya.

Ia mengaku, realisasi KUR tahun 2019 lalu di Kabupaten Dompu mencapai Rp108 M dari target Rp91 M. KUR tahun 2020 juga mengalami peningkatan nominal dari maksimal Rp25 juta menjadi

(Suara NTB/ula)

Aditya Rahmat P Rp50 juta. Sementara target KUR untuk BRI Dompu ditetapkan sebesar Rp147 M. KUR ini diberikan untuk usaha produktif yang layak, kendati tidak memiliki agunan.

Sementara Kepala Kantor

Perwakilan Bima, Aditya Rahmat P mengatakan, sudah bekerjasama dengan PD BPR NTB Dompu, PD Bank Pesisir Akbar dan saat ini dalam proses dengan PT BNI Bima. Petani yang mengajukan KUR usahanya, otomatis dikafer asuransi. “Jadi mereka ndak perlu khawatir lagi, tinggal fokus saja menanam.

Untuk resiko, kami yang akan memberikan pertanggungan yang dihadapi,” terangnya.

Seperti saat ini, petani di Dompu sedang dihadapkan pada serangan hama ulat grayak dan kekeringan sehingga banyak yang mengalami gagal panen. Mereka yang terkafer asuransi akan dibayarkan klaim asuransi sebesar biaya modalnya. “Ada 48 orang yang serangan ulat grayak dan kekeringan di Dompu yang sedang diurus klaimnya,” katanya. (ula/*)

Pemprov NTB Diharap Komandoi Penanganan Rabies di Pulau Sumbawa Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu, kewalahan menekan kasus gigitan Hewan Pembawa Rabies (HPR) di wilayah ini. Hal itu bukan karena lemahnya upaya vaksinasi dan eliminasi. Minimnya gerakan serupa di Kabupaten/Kota lain Se-Pulau Sumbawa di tengah status wabah rabies dianggap sebagai pemicu utama. Karenanya, Pemprov NTB diharap mengomandoi gerakan bersama tersebut di lapangan.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Dompu, Ir. Zainal Arifin, M.Si, kepada Suara NTB di kantornya menjelaskan, adanya harapan agar Pemprov NTB turun tangan menggerakan semua stakholder di lima Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Sumbawa, menyusul statusnya yang telah ditetapkan sebagai

daerah wabah rabies.

Jika hanya mengandalkan langkah vaksinasi dan eliminasi Pemda Dompu dengan status KLB-nya saat ini, dirasa mustahil bisa menekan penyakit mematikan tersebut.

Apalagi HPR sumber gigitan terus berpindah-pindah.

“Harapan kita itu ada gerakan bersama yang dimotori

provinsi. Sebab percuma kalau hanya Dompu saja yang bergerak, sementara kabupaten lain tidak. HPR inikan berpindah-pindah,” ungkapnya.

Gerakan bersama di bawah komando langsung Pemprov NTB, lanjut dia, minimal untuk membangun kesadaran masyarakat khususnya pemilik HPR agar mau menvaksinasi hewan

peliharaan mereka. Atau mengerahkan tim gabungan untuk kegiatan eliminasi.

Jika tetap memilih diam atau hanya mengandalkan upaya daerah saja, dipastikan sulit menghapus status KLB atau wabah rabies di Pulau Sumbawa. Akibatnya, potensial menambah korban gigitan meninggal dunia dan luka-luka.

“Orang yang sadar sekarang ini kebanyakan keluarga dari korban gigitan saja. Tapi yang tidak punya anjing atau yang punya tapi tidak pernah digigit mereka tetap tidak mau peduli,” jelasnya.

Dua bulan terakhir, tambah Zainal Arifin, kasus gigitan HPR

di wilayah ini memang cenderung menurun. Namun, tidak berarti itu mengurangi tingkat ancamannya di lapangan. Seperti di Kecamatan Pajo dan Manggelewa beberapa hari lalu misalnya, terdapat dua bocah dan satu orang tua terluka diserang HPR. Ancaman ini diperkirakan terus meningkat di tengah banyak HPR baru yang berkeliaran. “Sekarang saja sudah ada lewat depan kantor anjing-anjing liar ini. Makanya kita imbau masyarakat tetap waspada. Untuk petani saya harap anjing yang dimanfaatkan menjaga lahan jangan dilepas, tetapi harus diikat dan diwaspadai,” pungkasnya. (jun)

Pasangan Manir Resmi Serahkan Dukungan Perseorangan di KPU

(Suara NTB/jun)

PIALA - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin saat menyerahkan piala bergilir pada perwakilan atlet Kota Bima yang keluar sebagai juara Danrem Cup tahun 2020, Sabtu (22/2).

Bola Voli Danrem Cup 2020, Kota Bima Juara Dompu (Suara NTB) Turnamen bola voli Danrem Cup tahun 2020 di Makodim 1614/Dompu berakhir, Sabtu (22/2) malam. Atlet putra andalah Kota Bima keluar sebagai pemenang setelah menumbangkan perwakilan Kabupaten Bima dengan skor 3-1. Hadir dalam acara penutupan itu, Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin, Kapolres Dompu AKBP. Syarif Hidayat, SH. S.IK, Dandim 1614/Dompu Letkol Czi Ali Cahyono, S. Kom, serta jajaran BRI dan PBVSI. Pertandingan kedua tim berlangsung cukup menegangkan.

Setelah unggul dua set langsung, perjuangan atlet Kota Bima sempat tertahan di set ke III. Namun, permainan apik yang konsisten ditunjukan Ikbal dan kawan-kawan pada set ke IV memuluskan perjalanan mereka menjadi juara.

Dandim 1614/Dompu, Letkol Czi Ali Cahyono, S. Kom., dalam sambutan penutupnya pada rangkaian acara Hut Korem 162/WB Ke 59 tersebut menyampaikan, apresiasinya terhadap sportivitas dan profesionalisme yang ditunjukan para atlet dalam bertanding.

Pun tak terkecuali ratusan suporter yang memadati lapangan olahraga Makodim.

“Mudah-mudahan dengan berakhirnya Danrem Cup ini akan lahir atlet-atlet andalan Provinsi NTB, khususnya di Kabupaten/Kota Dompu dan Bima,” ungkapnya.

Keseruan dan ketegangan selama pertandingan berjalan jadi kebanggan tersendiri pihaknya selaku penyelenggara. Dan ini akan jauh lebih seru ketika yang bertemu adalah atlet andalan Dompu dan Kabupaten/Kota Bima. Namun sayangnya, per-

wakilan wilayah ini sudah tersingkir di perempat final.

“Insa Allah apabila kami dipercaya tahun depan menyelenggarakan pertandingan bola voli, harapan kami putra putri Dompu bisa tapil ke final,” harapnya.

Sementara itu Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin pun mengungkap kebanggannya atas semangat serta perjuangan para atlet dalam memperebuatkan juara bola voli Danrem Cup tahun 2020 ini. Sebagai ajang penjaringan atlet semoga dilain waktu even serupa dapat digelar Se Pulau Sumbawa.

“Sungguh ini pertandingan yang luar biasa, membuat kita yang menjadi penonton ikut capek, lelah dan menegangkan.

Semoga pada kesempatan berikutnya akan bisa menyaksikan club-club di Pulau Sumbawa,” pungkasnya. (jun)

Pilkada Bima, Sembilan Figur Berebut Rekomendasi PPP Bima (Suara NTB) Sembilan figur berebut rekomendasi PPP dalam Pilkada Kabupaten Bima 2020.

Mereka terdiri dari lima Bakal Calon Bupati (Bacabup) dan empat Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup).

Lima Bacabup itu antara lain, petahana Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, Drs. H. Syafruddin H. M. Noer, H. Ahmad Abbas, Nimran Abdurahman, H. Abdollah.

Sedangkan empat Bacawabup yakni, Drs. Dahlan M. Noer, H. Syamsudin, H. Abdullah H. Abbas, dan Suryadin.

Sebelum dikeluarkan rekomendasi secara resmi, sembilan figur tersebut menyampaikan satu persatu visi-misi yang digelar oleh Desk Pilkada PPP Kabu-

paten Bima, di gedung Sakinah Kecamatan Bolo, Sabtu (22/2).

Ketua DPC PPP Kabupaten Bima, Hj. Nurhayati M.Si mengaku sembilan figur atau nama yang menyampaikan visi misi tersebut adalah yang mendaftar di PPP beberapa waktu lalu. Lima bacabup dan empat bacawabup. “Ada sembilan nama yang mendaftar ke PPP dan hingga kini belum berpasangan,” katanya.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima ini, hingga kini pihaknya telah membentuk tim dari tingkat Kabupaten hingga Desa untuk memenangkan figur atau pasangan calon (Paslon) yang diusung PPP nanti. “Yang jelas kita akan solid memenangkan figur atau

paslon yang diusung PPP dalam Pilkada 2020,” katanya.

Sementara, Ketua DPW PPP Provinsi NTB, Hj. Wartiah menegaskan, figur atau paslon yang diusung oleh PPP, harus memiliki komitmen untuk kemajuan masyarakat Kabupaten Bima. “Sesuai komitmen PPP, semua harus berlandaskan umat, untuk kesejahteraan umat,” katanya.

Anggota DPR RI Dapil NTB ini menambahkan, siapapun figur atau paslon yan diusung PPP, seluruh kader diharapkan harus kompak dan solid untuk memenangkannya. “Wajib hukumnya untuk dimenangkan siapapun figur atau paslon yang diusung PPP. Harus 100 persen,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) Pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon wakil Bupati Dompu, Prof Dr Mansyur, MSI – Aris Ansyari, ST, MT (Manis) resmi menyerahkan dukungan calon perseorangan di KPU Dompu. Sebanyak 18.845 dukungan dibawa saat penyerahan dukungan dan ini menjadi satu – satunya calon perseorangan yang terdaftar di sistem pencalonan (Silon) KPU hingga hari terakhir, Minggu (23/2).

Bakal pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati Dompu, Prof Dr Mansyur, MSI – Aris Ansyari, ST, MT ke KPU Dompu, Minggu (23/2) siang sekitar pukul 14.35 wita dihadiri langsung kedua bakala calon bersama tim suksesnya.

Ketua KPU Dompu, Drs Arifudin bersama komisioner KPU langsung memimpin acara penyerahan dukungan calon perseorangan yang disaksikan langsung Ketua Bawaslu Dompu, Drs Irwan bersama komisionernya, Swastari HAZ, SH. Proses penyerahan dukungan ini tidak dilanjutkan karena ada lampiran yang belum dilengkapi berupa form model B1.1-KWK dan form model B2-KWK, sehingga bakal pasangan calon bersama timnya diberi waktu untuk melengkapi. Sekitar pukul 17.30 wita, dokumen akhirnya bisa dilengkapi dan dilanjutkan dengan pemeriksaan dokuman.

Ketua KPU Dompu, Drs Arifuddin kepada Suara NTB mengatakan, pihaknya memberi waktu untuk melengkapi karena bukan terkait dengan syarat minimal dukungan, tapi terkait lampiran dokuman yang kurang. “Kalau ter-

kait syarat dukungan, kita akan langsung tolak. Syarat dukungannya sudah terpenuhi. Data di Silon, itu sudah di atas minimal dukungan. Tapi ini terkait lampiran, ada yang kurang,” kata Arifuddin.

Ia juga menyampaikan, bakal pasangan Prof Dr Mansyur, MSI – Aris Ansyari, ST, MT menjadi satu – satunya bakal pasangan calon dari perseorangan di Silon KPU dari 2 bakal pasangan calon. Ir Khairul Usman – A Rasul A Gani, S.Pd hingga Minggu sore di Silon KPU belum mengimput data dukungan. “Kita ndak tau nanti malam. Karena batas waktu penyerahan dukungan kita buka sampai jam 24.00 wita. Tapi sebelum penyerahan dukungan ke KPU, dukungannya harus diimput di Silon KPU,” jelas Arifuddin.

Prof Dr Mansyur, MSI di sela pemeriksaan berkas dukungan di KPU Dompu merasa optimis bisa lolos menjadi calon Bupati dan wakil Bupati Dompu di Pilkada Dompu tahun 2020 melalui jalur perseorangan. Ia pun percaya dengan kinerja KPU Dompu bersama jajarannya yang akan bekerja secara profesional dari setiap tahapan Pilkada tahun 2020 ini. “Kami optimis bisa lolos. karena dukungan yang kami terima, ril adanya,” jelasnya.

Ia pun kembali menegaskan, komitmennya maju di Pilkada Dompu bukan untuk mencari kekayaaan, tapi semata – mata untuk mencari nama baik dalam pengabdian pada daerah kelahirannya.

“Niat saya hanya ingin mencari nama. Tentu nama baik.

Ketika saya sudah meninggal, orang akan mengatakan nama saya dan itu akan mengalir pahala,” uangkapnya. (ula)

(Suara NTB/ula)

BERBINCANG - Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu, Mansyur-Aris Ansyari, saat bincang-bincang dengan Ketua KPU Dompu, Arifuddin dan komisioner KPU Dompu, Anshori, di sela penyerahan dokumen dukungan di KPU Dompu, Minggu (23/2) sore.

SUARA NTB Senin, 24 Februari 2020

Kaji Sanksi Selain Pidana POLDA NTB menyelesaikan klarifikasi praktik dokter di tiga Gili Desa Gili Indah, Pemenang, Lombok Utara. Begitu juga dengan pengecekan lapangan. Kegiatan pemberian layananan kesehatan itu awalnya diduga tidak berizin.

“Sembilan tempat sudah kita cek. Orangnya sudah diklarifikasi. Pemeriksaan saksi dan turun ke lapangan, sudah,” ungkap Kasubdit IV Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Hery Indra Cahyono, Kamis (20/2) kemarin.

(Suara NTB/why) Langkah penyelidiHery Indra Cahyono kan selanjutnya, imbuh dia, penyidik meminta keterangan ahli kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Ahli tersebut akan menentukan arah penanganan kasus. “Ahli dari Dinas Kesehatan terkait dengan kegiatan mereka ini apakah ada unsur pidananya atau tidak. Sesuai dengan perizinannya atau tidak,” terangnya.

Hasilnya lagi, imbuh Hery, penyidik akan melakukan gelar perkara. Kasusnya ini masih di tahap penyelidikan. Apakah kasus ini bisa ditingkatkan ke penyidikan atau tidak.

Atau hanya sanksi administrasi. “Apakah nanti sebatas pembinaan dan pengawasan dari instansi Pemda setempat,” ujarnya. Dia memastikan penyidik bekerja profesional dalam penyelidikan kasus tersebut. Sejauh ini, sudah sembilan tenaga dan layanan kesehatan diklarifikasi. Selain perizinan, pengelolaan limbah juga jadi bahan klarifikasi.

“Kalau limbah, mereka sudah meenggunakan pihak ketiga. Kita juga cek itu pelaksanaannya sesuai UU 32 (Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup),” tandas Hery. Kasus ini mulai ditangani setelah ada laporan klinik yang beroperasi di kawasan tiga Gili diduga bodong. Hanya satu yang memiliki izin dari total 25 klinik yang buka praktik. Dari 25 klinik tersebut, Klinik GMC di Gili Air, Desa Gili Indah, Pemenang, Lombok Utara sudah ditutup Desember 2019 lalu.

Klinik tersebut jelmaan praktik dokter yang izinnya diduga tidak lengkap. Klinik yang tidak memiliki izin lengkap diduga melalaikan kewajiban mengelola limbah medis. Yang mana prasyarat Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) diduga tidak dipenuhi. (why)

Kasus Marching Band 2017 Jalan di Tempat Mataram (Suara NTB) – Penyidik masih bergulat dengan petunjuk P-19 jaksa dalam penanganan kasus pengadaan alat peraga kesenian marching band pada Dinas Dikbud Provinsi NTB tahun 2017.

Kasus jalan di tempat karena jaksa dan penyidik belum sepakat soal kerugian negara. “Yang penting ada kerugian negara,” ungkap Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana akhir pekan lalu.

Dia mengatakan, jaksa masih belum sepakat soal hasil hitung kerugian negara mengenai harga item pengadaan yang kemahalan. Harga dinilai lebih mahal harus punya pembanding. “Ya itu kalau pakai metode (hitung kerugian) yang ini bagaimana. Metode yang itu bagaimana. Tinggal yang mana yang dipakai,” terangnya.

Eka meyakinkan kasus itu tidak akan dihentikan karena berkas yang belum kunjung lengkap. Penyidik Subdit III Tipikor sedang mengupayakan agar jaksa yakin dengan kontruksi hukumnya. “Yang jelas perbuatan melawan hukumnya tercapai,” tegasnya.

Dalam kasus itu, dua orang ditetapkan sebagai tersangka. Yakni mantan Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud Provinsi NTB Muhammad Irwin selaku PPK proyek. Kemudian Lalu Buntaran, Direktur CV Embun Emas, rekanan pemenang tender ditetapkan sebagai tersangka. Mereka disangka korupsi yang merugikan negara sebesar Rp702 juta, sesuai dengan hasil penghitungan BPKP Perwakilan NTB. Modus korupsinya, harga perkiraan sendiri (HPS) diduga disusun dengan pengaturan sejak awal perencanaan. Yakni untuk dua paket proyek. Paket pertama untuk pengadaan di lima SMA Negeri dimenangi CV Embun Emas dengan penawaran Rp1,57 miliar. Paket proyek kedua ditender senilai Rp1,062 miliar. Paket kedua ini untuk pembagian ke empat SMA swasta. Pada tender paket kedua ini, CV Embun Emas memenangi tender dengan penawaran Rp982,43 juta. (why)

POLHUKAM

Halaman 8

Resmi Didukung PDIP, Selly Ajukan Pengunduran Diri sebagai ASN Mataram (Suara NTB) – Setelah resmi mengantongi dukungan dari DPP PDIP sebagai kandidat bakal calon Walikota Mataram pada pilkada serentak 2020 mendatang. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si langsung mengajukan pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov NTB. Menurut Hajjah Selly, yang dikonfirmasi wartawan pekan kemarin menyatakan bahwa dirinya sudah melakukan konsultasi dengan Kepala BKD Provinsi NTB terkait dengan status ASN-nya pasca didukung PDIP sebagai bakal calon walikota Mataram.

Dari hasil konsultasinya dengan pihak BKD, Selly pun mengaku langsung memproses penguduran dirinya sebagai ASN ke Badan Kepegawaian

Negara (BKN). Karena ia menyadari bahwa tak ingin mencampuradukkan statusnya sebagai ASN dengan proses maju di Pilkada 2020. ”Prinsipnya, saya ini paham akan aturan kepegawaian dan UU Pilkada. Insya Allah, berkas pensiun saya sudah masuk kok ke BKN Pusat, jadi ya kita tunggu saja kelanjutan proses yang masih berjalan terkait hal itu,” katanya.

Diketahui, Selly yang ber-

pasangan dengan Ketua MUI, TGH. Abdul Manan sebagai calon wakilnya diberikan SK dukungan oleh DPP PDIP pada Rabu (19/2) lalu. SK dukungan itu diterima Selly langsung di Kantor DPP PDIP bersamaan diberikan dengan sejumlah daerah lainnya yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020.

“Alhamdulillah, saya diundang ke DPP PDIP untuk menerima rekomendasi penu-

gasan langsung menjadi Bakal Calon Wali Kota Mataram bersama pak TGH. Abdul Manan selaku Bakal Calon Wakil Walikota Mataram untuk Pilkada 2020,” ujarnya.

Ia mengaku, kedatangannya menerima SK rekomendasi itu, lantaran pihak DPP melalui tim penjaringan DPP telah melihat dan memantau langsung hasil survei yang mereka lakukan selama ini.

Menurut Hajjah Selly, dari hasil survei terlihat elektabilitas pasangan Selly-Manan cukup tinggi dan baik penerimaannya oleh masyarakat di ibukota Provinsi NTB. “Ya, saya bersyukur atas amanah yang diberikan DPP

PDIP, khususnya Bu Mega atas kepercayaannya pada saya dan Pak TGH. Abdul Manan untuk menjadi paslon di Pilkada Mataram kali ini,” tegasnya.

Ia menuturkan, surat rekomendasi yang diperolehnya dari DPP PDIP itu, dipastikan akan siap diamankan untuk maju dalam persaingan kontestasi Pilkada Mataram 2020. “Insya Allah, saya bersama Pak TGH Abdul Manan sedari awal dalam ikhtiar kami sudah siap lahir dan batin untuk menaruhkan sisa umur yang kami miliki untuk sama-sama mengabdi dan berjuang bersama rakyat Mataram,” pungkasnya. (ndi)

Danrem 162/WB Pimpin Ziarah Taman Makam Pahlawan Mataram (Suara NTB) Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Korem 162/WB ke 59 tahun 2020, Korem 162/WB melaksanakan ziarah rombongan, Jumat (21/2). Ziarah dipimpin Komandan Korem (Danrem) 162/ WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH., M.Han di Taman Makam Pahlawan Majeluk Mataram.

Ziarah rombongan yang dihadiri para Dandim dan Kasi Korem, Danyonif 742/SWY, komandan, kepala satuan dinas jawatan (Satdisjan), para Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS jajaran se Garnizun Mataram.

Hadir juga Legiun Veteran RI (LVRI) NTB serta Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Koordinator Cabang Korem 162/WB. Kegiatan ziarah ditandai dengan peletakan karangan bunga di Tugu Makam Pahlawan Majeluk Mataram dan dilanjutkan dengan tabur bunga.

Kepala Penerangan Korem 162/WB Mayor Inf Dahlan, S.Sos mengatakan, ziarah rombongan dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan para pahlawan kusuma bangsa yang telah gugur mendahului. Para pahlawan menurutnya gugur demi membela

(Suara NTB/ist_penrem)

ZIARAH - Danrem 162/WB Kol CZI saat memimpin upacara dan ziarah di TMP Majeluk Mataram. bangsa dan negara. “Berkat jasa para pahlawan, sehingga saat ini kita bisa nikmati sebagai bangsa yang merdeka lepas dari belenggu penjajahan kolonialisme,” ujarnya.

Menurutnya, melalui kegiatan ziarah rombongan, diharapkan sebagai generasi penerus bangsa tidak melupakan sejarah. Karena bangsa dan negara berdiri tidak lepas dari se-

jarah panjang perjuangan bangsa oleh para pendahulu.

“Untuk itu, kita wajib mengisi kemerdekaan melalui pengabdian di bidang masing masing dengan hal-hal yang

positif dalam melanjutkan cita-cita para Pahlawan yang telah merintis bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang besar dan bermartabat,” pungkasnya. (ars/*)

Kapolda NTB Bekali Calon Bintara Sempat Ricuh, PPP Bima Mataram (Suara NTB) – Kapolda NTB Irjen Pol Tomsi Tohir membekali 154 siswa Pendidikan Pembentukan Bintara tahun ajaran 2019/2020. Ratusan calon Bintara Polri itu diberi arahan sebagai bekal mengabdi ke masyarakat. Mereka sebentara lagi menyelesaikan proses pendidikannya.Tomsi mengingatkan para calon Bintara untuk melandasi pengabdiannya pada UUD 1945 dan Pancasila. Pemahaman tersebut untuk menuntut calon anggota Polri melaksanakan tugas pokok, peran, kewajiban, dan kewenangannya.

Tantangan anggota Polri datang dari segala arah. “Dari eksternal antara lain ideologi radikalisme, sosial budaya, aspek keamanan, dan bencana alam,” ujar Kapolda di Mataram, Sabtu (22/2) lalu. Sementara dari internal, masih

Putuskan Dukung IDP

(Suara NTB/ist_Humas Polda NTB)

PLAKAT - Kapolda NTB Tomsi Tohir (kiri) memberi plakat kepada siswa calon Bintara 2019/2020 dalam pembekalan di Mapolda NTB, Sabtu (23/2) kemarin. terbukanya peluang ego sektoral, lemahnya soliditas, ancaman korupsi, kesehatan organisasi, mental, dan integritas. “Maka peningkatkan kepercayaan publik atas personel dilaksanakan dengan kinerja, reformasi kultur, dan manajemen media,” ucapnya.

Tomsi pun menyatakan komitmen yang perlu dipahami calon anggota Polri. Diantaranya, pertama mewujudkan soliditas antara TNI dengan Polri serta semua pemangku kepentingan, ketiga mewujudkan pengembangan kerja keras, kerja cerdas, kerja cepat, dan kerja ikhlas.

Keempat, pembinaan karir

yang anti korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan berbasis prestasi kinerja, kelima mewujudkan pelayanan prima kepolisian yang profesional bebas dari praktik KKN dan keenam, mengupayakan deteksi dini untuk menangkis potensi kerawanan yang mengganggu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. “Saya tidak pernah takut untuk gagal. Hanya orang optimis yang bisa memberikan yang terbaik. Bekerja keraslah, bermimpilah lebih besar dan jadilah yang terbaik,” tandas Tomsi mengakhiri pembekalannya. (why)

Mataram (Suara NTB) – DPC PPP Kabupaten Bima akhirnya memutuskan arah dukungannya pada Pilkada serentak 2020 kepada kandidat petahana bakal calon Bupati, Indah Dhamayanti Putri (IDP). Keputusan tersebut diambil dalam Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab) DPC PPP Kabupaten Bima, pekan kemarin.

Kepastian arah dukungan PPP di Pilkada Bima itu disampaikan langsung oleh Sekretaris DPW PPP NTB, Muhammad Akri yang dikonfirmasi Minggu (23/2) kemarin saat ditemui di kediaman pribadinya. Akri menyampaikan PPP mantap mendukung IDP. ”Ya hasil Mukercab DPC PPP Bima kemarin itu diputuskan mendukung Indah, calon petahana. Kebetulan saya juga ikut hadir dalam Mukercab itu dari pengurus wilayah,” ujarnya.

Menurut Akri, bahwa keputusan dukungan kepada IDP tersebut tentu sudah dipertimbangkan segala aspeknya oleh DPC PPP Bima, sehingga bisa lahir keputusan tersebut. Salah satunya ada hasil survei.

“Di PPP itu kita percayakan kepada DPC untuk memutuskan arah dukungannya masingmasing. Karena sistem kami usulan itu berasal dari bawah.

Sekarang tinggal kita menungu hasil Mukercab itu disampaikan ke DPW untuk kita sampaikan ke DPP,” ujarnya.

Lanjut disampaikan oleh Ketua Fraksi PPP di DPRD Provinsi NTB itu, bahwa sebe-

lum PPP memutuskan arah dukungannya melalui forum Mukercab. Terlebih dahulu partainya memberikan kesempatan kepada para kandidat untuk menyampaikan visi-misinya.

Semua kandidat yang sudah mendaftar akan dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.

“Sebelum Mukerwil itu ada fit and propertest kepada calon. Kita berikan kesempatan mereka memaparkan visi misinya, karana itu juga jadi item penilaian kami selain hasil survei elektabilitas,” jelasnya.

Namun demikian diketahui pada saat proses penyampaian visi-misi para kandidat itu, sempat diwarnai dengan kericuhan di arena tempat proses Fit And Propertest digelar.

Bahkan sejumlah orang dikabarkan sempat sampai adu jotos dan saling lempar kursi.

Akri yang dikonfirmasi terkait dengan insiden itu tak menampiknya. Ia membenarkan bahwa proses Fit And Propertest sempat diwarnai dengan ketegangan. Akan tetapi, insiden yang terjadi itu tidak ada hubungannya dengan proses internal PPP. “Ya kemarin memang ada kejadian itu, kebetulan saya juga ada di lokasi. Kejadiannya itu terjadi antar pendukung para kandidat yang ikut menyaksikan proses Fit And Propertest.

Tapi kejadiannya itu setelah selesai acara, antar pendukung, tidak ada kaitannya dengan partai, hanya saja itu terjadi di lokasi acara kita,” jelasnya. (ndi)

Pathul dan Ziadi Bersaing

Berkarya Putuskan Arah Dukungan Pilkada Loteng Bulan Maret Mataram (Suara NTB) Partai Berkarya NTB memastikan arah dukungannya di Pilkada Kabupaten Lombok Tengah bakal final pada Bulan Maret mendatang. Karena sesuai dengan jadwal, pada bulan Maret itulah DPP akan mengeluarkan keputusan rekomendasi dukungan pada Pilkada serentak 2020.

“Insya Allah Bulan Maret sudah akan kita ketahui keputusan final DPP,” ujar Ketua DPW Partai Berkarya NTB, H. Darmawan saat dikonfirmasi, Sabtu kemarin.

Darmawan menyampaikan, bahwa pihaknya akan mengusulkan dua paket pasangan claon ke DPP kemudian untuk

diputuskan salah satunya. Ditegaskannya bahwa hasil survei dipastikan akan jadi acuan utama DPP dalam menerbitkan SK rekomendasi dukungan di Pilkada 2020.

Partai Berkarya saat ini sedang melakukan survei tingkat elektabilitas sejumlah kandidat yang sudah mendaftar di Berkarya. Direncanakan akhir Februari atau awal Maret mendatang, pihaknya sudah mengantongi hasil survei simulasi elektabilitas berpasangan tersebut. “Dalam waktu dekat ini hasil survei sudah akan kita kantongi,” paparnya.

Akan tetapi, diungkapkan Darmawan meskipun proses survei sedang berlangsung. Pada

dasarnya arah dukungan Partai Berkarya di Pilkada Lombok Tengah mengerucut pada dua figur yakni Lalu Pathul Bahri dan Ahmad Ziadi.

“Untuk Pilkada Loteng, mengerucut ke Lalu Pathul dan Ahmad Ziadi,” katanya. Mereka selain sudah mendaftar dan mengikuti proses penjaringan di internal Partai Berkarya.

Dua balon Bupati itu relatif paling aktif dan intens menjalin komunikasi politik dengan Partai Berkarya.

Ketika dipertegas, soal arah kecondongan Berkarya diantara dua figur tersebut. Darmawan menegaskan bahwa semuanya akan bergantung pada hasil survei simulasi ber-

pasangan elektabilitas dan popularitas kandidat tersebut.

Dalam survei itu dilakukan simulasi berpasangan. Lalu Pathul berpasangan Ferdian Elmiansyah, dan Ahmad Ziadi berpasangan Lalu Normal Suzana. Siapa diantara dua paket paslon itu paling tinggi tingkat elektabilitas. Itu tentu lebih berpeluang didukung dan usung parpol besutan Tommy Soeharto tersebut. ”Dan dua balon Bupati itu yang sudah berikan jaminan parpol jadi mitra koalisi Partai Berkarya di Pilkada.

Berkarya hanya punya satu raihan kursi. Sehingga harus punya mitra koalisi,” pungkasnya. (ndi)

SUARA NTB

Senin, 24 Februari 2020

Halaman 10

Resmikan UPTD PPA

Pemprov Tunjukkan Komitmen Perlindungan Perempuan dan Anak Mataram (Suara NTB) – Upaya perlindungan anak dan perempuan di NTB semakin dimatangkan. Hal tersebut ditandai dengan peresmian Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB di Jalan Kaktus, Gomong, Mataram, Jumat (21/2).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E., M.Si., yang langsung hadir meresmikan menerangkan bahwa UPTD PPA adalah bentuk komitmen Pemprov NTB. Khususnya dalam mewujudkan perempuan yang berdaya dan melahirkan anak-anak berkualitas.

Hal itu dinilai menjadi bentuk nya-

ta perhatian pemerintah daerah dalam memberikan perhatian terhadap perlindungan perempuan dan anak. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., dan Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati.

UPTD PPA ditujukan sebagai wadah konsultasi, serta memberikan pendidikan, sosialisasi, pelatihan, dan advokasi. Selain itu, apresiasi juga diberikan terhadap beberapa program Pemprov NTB untuk mengupayakan perlindungan terhadap perempuan dan anak, di antaranya program revitalisasi posyandu di NTB yang saat ini diupayakan menjadi posyandu keluarga.

“Remaja dan orang tua dapat berkonsultasi ke posyandu keluarga, bagaimana tentang pernikahan di bawah umur dan dampaknya bagi

bayi. Ini salah satu fungsinya,” ujar Darmawati dalam sambutannya.

Di sisi lain, peran orang tua, guru, dan semua pihak juga dibutuhkan untuk mendukung tumbuh kembang anak yang berhubungan dengan pemberian perlindungan.

Dicontohkannya seperti perkembangan teknologi dan informasi digital, di mana anak-anak saat ini berhadapan dengan media sosial yang sangat cepat arus informasinya. “Banyak kasus sering terjadi berawal dari media sosial. Remaja berkenalan dan menjadi korban kekerasan. Begitu pun bullying terhadap anak-anak tersebar lewat media sosial,” ujar Darmawati.

Kementerian PPPA memiliki isu prioritas yang menjadi agenda untuk diselesaikan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Di antaranya pemberdayaan perempuan di bidang

kewirausahaan, peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak, penurunan angka kekerasan pada perempuan dan anak, menurunkan angka pekerja anak dan pencegahan perkawinan anak di bawah umur.

Sepanjang 2019, diterangkan Darmawati hanya terbentuk 56 unit UPTD PPA di 34 provinsi dan 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Darmawati mendorong pemerintah daerah hingga tingkat kabupaten/kota untuk mengupayakan pembentukan UPTD PPA. Khususnya untuk menekan dan memfasilitasi serta memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak.

Dalam sambutannya wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi juga melaporkan sejumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2018 di NTB terdapat 1.311

kekerarasan, dari yang ringan hingga yang berat. Tetapi tahun 2019, angka tersebut dapat ditekan, turun menjadi 705 kasus. “Ini pekerjaan rumah yang perlu terus dilakukan agar bisa menekan kasus ini,” ujarnya.

Menurut Ummi Rohmi, pemerintah daerah akan terus memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang peran dan pemberdayaan perempuan dan anak yang berkualitas, mandiri, memiliki karakter dan kepribadian yang baik. Hal tersebut salah satunya dapat diwujudkan melalui program revitalisasi posyandu.

“Di NTB saat ini memiliki jumlah Posyandu yang sangat banyak. Yakni mencapai lebih dari 7.207 posyandu.

Bahkan di setiap desa bisa ditemukan 3 sampai 4 posyandu,” ujar Ummi Rohmi. Hingga akhir tahun 2019, ada sekitar 1.000 posyandu yang telah dire-

vitalisasi menjadi posyandu keluarga.

Melalui posyandu keluarga tersebut masyarakat diberikan pemahaman dan pelayanan strategis. Antara lain Posyandu KIA, Posbindu, posyandu lansia mencakup pelayanan kesehatan dan deteksi dini penyakit, Posyandu Remaja mencakup pendewasaan usia perkawinan, bahaya narkoba dan berbagai permasalahan remaja lainnya.

Selain itu, Pemprov NTB juga menyiapkan kanal lain seperti NTB Care untuk mengakomodir pengaduan masyarakat. Di mana seluruh fasilitas tersebut dibuat untuk memberikan informasi sekaligus menjalin komunikasi langsung antara pemerintah daerah dan masyarakat. “Kami ingin mendorong agar perempuan dan anak berani berbicara bila merasa mendapat perlakuan yang tidak baik,” tegas wagub. (bay/*)

FOTO BERSAMA - Foto bersama Menteri PPPA RI, Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E., M.Si. (tengah), dengan Wagub NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. (kedua dari kanan), Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati (kanan), Kepala DP3AP2KB NTB, Ir. Andi Pramaria, M.Si (kedua kiri) dan Kepala UPTD PPA NTB (kiri)

TANDATANGANI - Menteri PPPA RI, Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E., M.Si., menandatangani prasasti peresmian UPTD PPA NTB.

GUNTING PITA - Menteri PPPA RI, Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E., M.Si. (tengah) didampingi Wagub NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. (kiri) dan Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati (kanan) menggunting pita peresmian UPTD PPA NTB (Suara NTB/bay)

RAGAM

SUARA NTB Senin, 24 Februari 2020

Halaman 11

Wujudkan NTB Hijau

Kelompok Pemuda Tanam 1.000 Pohon di Pusuk Mataram (Suara NTB) – Keterlibatan berbagai kelompok untuk menyukseskan visi NTB menjadi hijau dan lestari terus mendapat dukungan dari banyak pihak. Salah satunya dari kelompok pemuda yang tergabung dalam event Mavilla

Competition 3.0 2020.

Mengambil tema “It’s Easy Being Green”, ratusan pemuda yang tergabung dalam kegiatan tersebut melakukan penanaman 1.000 bibit pohon di kawasan Pusuk Bike Park, Desa Pusuk Lestari. Rincian peserta antara lain

Diminta Ambil Sikap Dari Hal. 1 Sejumlah pejabat Pemprov menunjukkan keseriusan maju dalam Pilkada serentak 2020.

Mereka adalah Kepala Dinas Perdagangan NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si yang akan maju menjadi Calon Walikota Mataram. Selly bahkan sudah mengantongi dukungan dari DPP PDI Perjuangan berpasangan dengan TGH. Abdul Manan yang diusung PKS sebagai Calon Wakil Walikota Mataram.

Kemudian, Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Drs. H. Lalu Saswadi, MM menunjukkan keseriusan maju sebagai Calon Bupati Lombok Tengah lewat jalur independen. Bahkan Saswadi sudah menyerahkan syarat dukungan calon perseorangan atau independen ke KPU Lombok Tengah, Sabtu (22/2).

Selain itu, ada juga pejabat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Dewi Noviany yang akan maju sebagai Calon Wakil Bupati di Pilkada Sumbawa. Ia digadang-gadang akan berpasangan dengan calon petahana, Wakil Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah yang akan maju menjadi Calon Bupati Sumbawa. ‘’Jadi dia harus mengambil sikap,’’ katanya.

Adam menjelaskan sesuai payung hukum, PNS yang maju Pilkada wajib mundur sebagai PNS ketika mendaftar di KPU

sebagai calon kepala/wakil kepala daerah. Meskipun sudah ada aturan seperti itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus memantau PNS yang diduga terlibat politik praktis.

Bahkan Bawaslu sudah mengklarifikasi sejumlah pejabat Pemprov yang akan maju di Pilkada. Tetapi, BKD belum menerima hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu terkait PNS yang diduga terlibat politik praktis.

“Bawaslu sedang bekerja dan dia sudah beberapa kali klarifikasi dengan calon kepala dan wakil kepala daerah. Hasilnya masih belum kita diberikan,” katanya.

Ia menjelaskan, apabila ada pelanggaran yang dilakukan PNS dengan terlibat politik praktis, maka Bawaslu NTB menyampaikan ke Bawaslu Pusat. Selanjutnya, Bawaslu Pusat akan menyerahkan hasil dugaan pelanggaran yang dilakukan PNS ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). ‘’Dari KASN hasilnya turun ke Sekda. Nanti ke PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).

PPK yang memerintahkan nanti apabila ada rekomendasi dari KASN. Sehingga apa rekomendasi Bawaslu, itu juga akan kita bahas di tingkat pimpinan untuk kita eksekusi ataukah ada pendapat lain nanti,’’ terangnya. (nas)

Tiap Tahun, Pemprov Kehilangan Rp24 Miliar di Trawangan Dari Hal. 3 pengusaha juga akan lebih aman berinvestasi. ‘’Paling penting keberlangsungan bisnis di sana,’’ tandasnya.

Pihaknya juga akan siap diatur sesuai tata ruang pemanfaatan lahan untuk zonasi tempat.

Seperti ruang untuk bisnis perhotelan, rumah makan atau tempat hiburan lainnya, sehingga persaingan bisnis lebih sehat.

Saat ini penataan area bisnis di Trawangan menurutnya belum jelas. Ditambah lagi sebagian kawasan sudah dikuasai oleh masyarakat. Maka dari itu pentingnya win win solution, agar pengusaha dan masyarakat tetap bisa menempati kawasan tersebut dengan catatan membayar retribusi tertentu kepada Pemprov NTB. Tidak dipungkirinya soal besarnya perputaran uang di Gili Trawangan hasil dari aktivitas bisnis, khususnya pada lahan 65 hektar tersebut. Apakah ada penarikan selama ini? ‘’Kalau soal itu (penarikan) tidak kapasitas saya menjawab itu. Tapi yang namanya pengusaha, ada duit yang ditanamkan, hitam di atas

putihnya seperti apa saya tidak tahu,’’ jelasnya.

Kalau pun Pemda yang melakukan penarikan, tidak ada dasar hukumnya.

Menurut dia penyelesaian lahan di Gili Trawangan sebaiknya secepatnya dilakukan. Terlebih 70 persen wisatawan yang masuk ke NTB, lebih banyak ke Gili Trawangan dan dua gili lainnya, Gili Meno dan Gili Air. Rencana perhelatan MotoGP 2021 sudah dekat, sehingga masalah lahan di Trawangan harus segera dituntaskan. ‘’Jangan sampai kita berkutat pada masalah lahan, sementara MotoGP sebentar lagi. Kita di gili ini kan supporting system di Mandalika. Jangan sampai kita tertinggal,’’ tandasnya.

Rekomendasi Kejaksaan Tinggi NTB sebelumnya tetap pada dorongan agar GTI diputus kontrak secara sepihak. Jika ada upaya perlawanan hukum, maka pihak Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Bidang Datun Kejati NTB akan melakukan pendampingan. (ars)

Berkomitmen Bantu Persoalan Masyarakat Dari Hal. 1 Ayu juga menyuarakan perlunya peningkatan honor bagi kader Posyandu. Selama ini, honor yang mereka terima masih minim. Selain PKH, masyarakat juga mengeluhkan layanan BPJS. Gawi, misalnya, anak berkebutuhan khusus ini mengungkapkan masih adanya ragam obat yang tidak ditanggung BPJS. Sehingga, mau tidak mau, masyarakat harus rela merogoh koceksendiriuntukmembayarobat yang tidak ditanggung oleh BPJS tersebut. Kenaikan tarif BPJS mandiri, membuat masyarakat banyak yang turun kelas. Bahkan, kata Kepala Lingkungan Telaga Mas, Zack, mereka meminta agar diakomodir oleh BPJS yang ditanggung pemerintah, atau JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

Sementara itu dalam bidang pendidikan, pelajar bernama Tari mengatakan, pada beberapa ekstrakurikuler di sekolah, masih ada praktik perpeloncoan. Praktik ini, kata Tari, sebetulnya sudah dilaporkan kepada guru di sekolah itu, namun dari pihak sekolah tidak menanggapi. Siswa lainnya bernama Bentang memprotes larangan dan penyitaan HP siswa.

Padahal, katanya, Madrasah Aliyah tersebut sudah memberlakukan ujian menggunakan HP. ‘’’Masih banyak PR juga padahal sudah full day school,’’ keluhnya.

Pada bagian lain, Via menyebutkan bahwa praktik bullying atau perundungan, masih banyak terjadi di sekolah. Sedangkan seorang ibu bernama Trisna tidak menampik anak banyak menghabiskan waktu mereka di depan layar HP maupun komputer untuk bermaingameonline.Pemicunyamenurut dia, karena minimnya taman bermain di Mataram.

Kalaupun ada, sambung Indah Puji, fasilitas bermain anak banyak yang sudah tidak layak. Indah

mencontohkan di Taman Abian Tubuh. Karena kondisi yang tidak layak, membuat anak anak bermain ke jalan, padahal itusangatmembahayakan.‘’Perlu juga tempat bermain bagi anakberkebutuhankhusus,’’pintanya. Tidak itu saja, kata M. Riadussyah, pasar juga perlu menyediakan ruang untuk bermain anak. ‘’Semacam pasar ramah anak,’’ katanya.

Joko Jumadi menuturkan perlunya pelatihan guru BK. Untuk mencegah hal hal yang tidak diinginkan, guru BK agar meneruskannya kepada orang tua siswa. ‘’Ini perlu dibuat sistemnya,’’ cetusnya. Kata Joko, perlu adanya rapor mental agar sekolah mengetahui secara mendalam tentang siswa. Sehingga dapat mencegah hal yang tidak diinginkan.

Terhadap berbagai persoalan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut, Nyayu berkomitmen membantu masyarakat menyelesaikan keluhan keluhan mereka. ‘’Saya akan berkoordinasi dengan dinas terkait,’’ katanya. Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram ini akan berusaha menganggarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat melalui APBD Kota Mataram, berikut membuat aturan yang berpihak kepada masyarakat.

Nyayu tidak menyangkal bahwa masih ada persoalan serupa muncul kembali pada reses kali ini. Seperti persoalan bantuan sosial. Persoalan ini, kata Nyayu, sebetulnya sudah disampaikan kepada Dinas Sosial. Kedepan, Nyayu mengajak masyarakat mengawasi pemberian bantuan itu. ‘’Jika tidak tepat sasaran, ya harus dilakukan penggantian kepada yang berhak menerimanya,’’ demikian Nyayu. (fit/*)

150 orang driver GOJEK, 40 orang siswa SDN 1 Desa Pusuk Lestari, 50 orang masyarakat, serta 20 orang pejabat Pemprov NTB. “Kami ingin menunjukkan kalau anak muda harus ambil bagian dan berkontribusi dalam kegiatan positif, dalam hal ini salah satunya lingkungan,” ujar Ketua Panitia Mavilla Competition 3.0 2020, Yassir Aulia, S.T, Sabtu (22/2).

Menurut Yassir, hal tersebut juga ditujukan untuk menyukseskan program pemerintah daerah saat ini dengan mengedepankan kolaborasi aktif. Mavilla Competition 3.0 2020 sendiri merupakan kelanjutan atas suksesnya penyelenggaraan turnamen futsal tingkat SMA sederajat se-Pulau

Lombok pada 2017-2019 lalu.

Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi dan aksi bersama GOJEK Mataram yang berperan sebagai penyokong kegiatan. Tidak ketinggalan, Pemprov NTB Juga memberikan dukungan dengan kehadiran langsung Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd di lokasi kegiatan.

Dalam sambutannya Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi tersebut menerangkan bahwa warisan terbaik yang kita berikan kepada anak-cucu kita adalah lingkungan yang baik, hijau, asri dan lestari. “Saya sangat mengapresiasi baik dari Mavilla maupun GOJEK dan seluruh komuni-

tas dan stakeholder di NTB untuk bergandengan tangan,” ujarnya.

Menurut Umi Rohmi Pemprov NTB saat ini tidak dapat berjalan sendirian untuk mewujudkan seluruh visi-misi yang ingin dicapai.

Untuk itu dibutuhkan kontribusi aktif dari kelompok-kelompok yang memiliki frekuensi tujuan yang sama dengan pemerintah daerah. Terutama untuk menjaga lingkungan.

Hal itu terkait dengan peningkatan daya tawar dari daerah, khususnya untuk sektor pariwisata. “Saya bayangkan jika dibuatkan video yang indah, dengan merepresentasikan keindahan dari tempat ini. Lalu dibagikan, maka seluruh dunia akan

HUT Ke-59 Korem 162/WB

Anjangsana Dikemas Olahraga Bersama Mataram (Suara NTB) Kegiatan anjangsana Minggu (23/2) dalam rangka memperingati HUT Korem 162/WB ke 59 tahun 2020 berbeda dengan tahun sebelumnya. Kali ini dikemas dengan olahraga bersama yang diawali dengan jalan santai dan senam di lapangan voli perumahan Pepabri Pagesangan, Kota Mataram.

Komandan Korem 162/ WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han dalam sambutannya di hadapan para sesepuh TNI menjelaskan, kegiatan dikemas dengan olahraga sengaja dilakukan, karena sesuai dengan petunjuk Kepala Staf TNI AD. “Kami yang masih aktif berdinas agar melaksanakan olahraga setiap hari minimal 1 jam, sehingga kondisi tubuh tetap prima dan siap menghadapi tantangan tugas kedepan,” jelasnya.

Dia bersyukur, bisa olahraga bersama dengan sesepuh TNI yang terlihat masih tetap sehat, segar dan bugar diumur yang sudah tidak muda lagi.

Perwira TNI kelahiran Jakarta ini juga mengungkap-

kan pepatah lama, “Untuk menjadi sukses, maka kita harus berbhakti kepada orang tua”. Sehingga sebagai keluarga besar TNI, pihanya di Korem 162/WB aktif melaksanakan anjangsana kepada orang tua dan para sesepuh TNI di Kota Mataram.

Untuk itu, ia meminta do’a restu kepada para sesepuh. Karena Senin Korem 162/WB akan melaksanakan syukuran ulang tahun ke 59. “Agar Korem 162/ WB selalu dapat memberikan pengabdian terbaiknya kepada

masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai,” ujarnya.

Usai melaksanakan olahraga bersama, Danrem 162/WB bersama rombongan melaksanakan silaturahmi kepada anggota Pepabri NTB yang sedang sakit, anjangsana ke rumah Kapten Anumerta Mursidi dan Peltu (Pur) Ida Bgs Kade Suweta di lingkungan BTN Pepabri Pagesangan NTB. (ars/*)

(Suara NTB/penrem)

Danrem 162/WB Kol CZI Ahmad Rizal Ramdhani memantau kegiatan pemeriksaan kesehatan dan dialog dengan sesepuh TNI di Perumahan Pepabri.

Pemerintah Siapkan Anggaran Rp35 Juta Per Unit Dari Hal. 1 menerangkan upaya tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan penginapan bagi potensi wisatawan yang diperkirakan akan mencapai 150 ribu orang. ‘’Di provinsi kita akan intervensi 24 unit (rumah warga) jadi homestay. Pemerintah pusat juga akan bangun, tapi jumlahnya masih keluar masuk dalam tahap verifikasi dan validasi data mereka,’’ ujar Sugihartha, Minggu (23/2).

Menurutnya, masing-masing warga yang rumahnya dipilih menjadi homestay akan mendapatkan alokasi dana bantuan sebesar Rp35 juta. Sasarannya untuk rehabilitasi kondisi rumah, mulai dari akses masuk sampai dengan jamban keluarga. ‘’Itu yang harus berkualitas sesuai standar. Sehingga tamutamu yang menginap di homestay itu akan merasa aman dan nyaman,’’ ujar Sugihartha. Saat ini, Disperkim NTB telah menetapkan nama-nama warga penerima yang difokuskan di sekitar kawasan KEK Mandalika.A Di sisi lain, untuk program se-

rupa dari pemerintah pusat masing-masing warga disebut akan menerima dana bantuan mencapai Rp80 juta per unit. Jumlah tersebut memiliki kemungkinan diperbesar jika rumah warga yang akan dijadikan homestay berada di dalam KEK Mandalika. ‘’Yang misalnya perpindahan dari KEK Mandalika itu nilainya sedikit lebih tinggi, karena ada yang sifatnya khusus. Yang di sana nanti bisa lebih Rp80 juta, tapi semuanya akan ditentukan pemerintah pusat,’’ ujar Sugihartha. Dana tersebut diharapkan dapat mengakomodir pembuatan unit rumah baru sebagai homestay.

Diterangkan Sugiharta, pemerintah pusat akan fokus mengerjakan pembangunan rumah warga yang berada di dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) untuk menjadi homestay, sementara Pemprov NTB akan mengurus yang di luar KSPN. Pembangunan homestay hanya dilakukan di desa-desa wisata yang telah ditunjuk oleh Pemprov NTB. Untuk 2020, pemerintah pusat fokus menanganani

daerah KSPN NTB. ‘’Itu dari lingkar bandara sampai KEK Mandalika, kemudian di kawasan Tiga Gili dan di kawasan Sembalun,’’ ujar Sugihartha.

Untuk Pemprov NTB, akan dilakukan penanganan homestay di daerah Lombok Tengah dan Pulau Sumbawa. Seluruh pemilihan rumah warga menjadi homestay tersebut didasarkan pada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata (Dispar) NTB. Ditegaskan Sugihartha, Disperkim NTB dalam penanganan homestay akan berperan sebagai pelaku konstruksi. ‘’Yang menentukan kesiapan dari masyarakat itu dari Dinas Pariwisata. Karena mereka yang lebih paham kelanjutan homestay tersebut,’’ ujarnya.

Jaminan untuk keberlanjutan homestay ditegaskannya menjadi salah satu aspek penilaian dari rekomendasi yang akan diterima Disperkim NTB. ‘’Kita tidak menginginkan bantuan homestay itu hanya sekadar mendapatkan bantuan. Ternyata, di sisi lain tidak melakukan aktifitas kepariwisataan,’’ pungkasnya. (bay)

Dua Kapal Hilang Kontak di Perairan NTB Dari Hal. 1 Sementara Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya juga melaporkan kapal dengan nama KM Surgamu hilang kontak. Penumpang 9 orang atas nama Jamik sebagai Nahkoda, 3 ABK atasnama Firman, Sulemen, Rijau)dan 5 penumpang atasnama Hauwa, Ita, Dinging, Sailan, Sukdin.

Sama dengan kejadian dialami KLM Beringin Jaya, Kapal Surgamu hilang kontak setelah bertolak dari Pulau Sapuka, Kabupaten Pangkep menuju Pelabuhan Tanjung Kiaok Pulau Sapeken Sumenep Jawa Timur.

“Hari ini kami menerjunkan personel untuk membantu Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar dan Surabaya dalam melakukan pencarian terhadap

dua kapal yang hilang kontak, dimulai dari perairan Utara Bali hingga Utara perairan NTB,’’ kata Sigit.

Timnya mengerahkan kapal Rescue Boat 220 Mataram melakukan pencarian di perairan Flores hingga Pelabuhan Bima hingga ke wilayah Utara perairan NTB. ‘’Ini adalah radius pencarian kami,’’ jelasnya.

Upaya yang sama juga dilakukan Kapal KN SAR Arjuna, milik Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar yang berada di Pelabuhan Sapeken, juga bergerak melakukan pencarian di perairan Pulau Kangean bagian selatan atau Utara Pulau Bali.

Area pencarian kapal Rescue Boat 220 Mataram dan KN SAR Arjuna ditentukan berdasarkan SAR MAP hari kelima yang

diberikan oleh Basarnas. Area tersebut sudah mencakup lokasi hilangnya dua kapal. ‘’Selama pencarian dari kemarin malam hingga saat ini, kami terus melakukan koordinasi dengan VTS Lembar, SROP, KSOP dan unsur terkait lainnya,’’ tambahnya.

Namun hingga pukul 21.15 Wita belum ada tanda- tanda ditemukan. Kapal RB 220 Mataram masih berada di perairan utara Pulau Sumbawa. Pencarian telah dilakukan sebelah barat dan utara perairan NTB serta sekitar perairan sebelah selatan Pulau Kangean yang dilakukan oleh KN SAR Arjuna. Namun hasil sementara masih nihil. Hingga kini RB 220 Mataram masih melanjutkan perjalannya menuju Pelabuhan Bima. (ars)

(Suara NTB/ist)

Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah, foto bersama peserta penanaman 1.000 bibit pohon di Desa Pusuk Lestari, Sabtu (22/2). melihatnya dan mengindamidamkan untuk berkunjung ke tempat ini,” ujarnya.

Diterangkan Wagub, Pemprov NTB menargetkan pada 2023 NTB yang bersih dapat terwujud dengan keterlibatan aktif berbagai pihak. Jika komunitas, sekolah, desa, dan pihak lainnya berperan aktif, maka dalam tiga tahun ke depan 152.000 hektare lahan keritis di NTB disebut akan dapat dipulihkan.

Terpisah perwakilan GOJEK Mataram, Raden, menerangkan bahwa kolaborasi yang dilakukan pihaknya dengan panitia Mavilla

Competition 3.0 2020 adalah upaya untuk menjadikan NTB yang hijau dan asri. Mengingat lingkungan merupakan bagian penting dari perwajahan NTB sebagai rumah bagi masyarakatnya.

Menurut Raden NTB memiliki potensi yang luar biasa, khususnya untuk menarik wisatawan dengan keindahan alamnya. Untuk memasimalkan potensi itu dibutuhkan peran berbagai pihak.

“Kami yakin Indonesia, khususnya NTB, butuh anak-anak muda yang dapat berkontribusi positif terhadap daerah dan negaranya,” pungkasnya. (bay)

Jumlah Kamar Hotel Terbatas Dari Hal. 1 Mereka dapat menyiapkan sarana akomodasi dengan membangun tenda-tenda penginapan di sekitar KEK Mandalika lengkap dengan fasilitas kamar mandi dan toilet. ‘’Ini kan peluang bisnis.

Mudah-mudahan ada yang tergerak untuk mengantisipasi itu.

Tempat kan nanti bisa (di KEK Mandalika). ITDC kan kawasannya luas, di tempat-tempat yang lain (dalam KEK Mandalika) bisa kita sediakan,’’ kata Sekda dikonfirmasi usai rapat membahas kesiapan menyambut MotoGP Mandalika 2021 di Kantor Gubernur, pekan kemarin.

Sekda memastikan berapapun pengunjung yang datang menyaksikan MotoGP Mandalika 2021, akan mendapatkan layanan akomodasi yang terbaik sesuai dengan pilihannya. ‘’Yang jelas apapun dan berapapun pengunjung yang datang dipastikan harus mendapatkan layanan akomodasi yang terbaik sesuai dengan pilihan,’’ katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) NTB, Ir. I Gusti Bagus Sugihartha, MT mengatakan pihaknya akan melakukan inventarisasi jumlah kebutuhan akomodasi atau kamar penginapan untuk pengunjung MotoGP Mandalika 2021. Namun, jika melihat ketersediaan kamar hotel yang ada di NTB, jumlahnya memang masih sangat terbatas. ‘’Soal angka (jumlah penginapan) masih belum bisa saya pastikan. Peluang lebih besar untuk pemanfaatan rumah-rumah masyarakat dibandingkan ketersediaan hotel, homestay, kos-kosan, sejenisnya lebih besar nanti kebutuhan dari rumah-rumah masyarakat yang siap untuk dijual dalam eventevent itu,’’ kata Sugihartha.

Meskipun Pemerintah Pusat dan Provinsi membangun homestay tahun 2020 ini, kata Sugihartha, secara kuantitas tidak mungkin untuk diandalkan mendukung MotoGP 2021.

Karena jumlahnya hanya sera-

tusan unit.

Begitu juga homestay yang dibangun Pemprov untuk masyarakat, tahun 2020, jumlahnya hanya 24 unit. “Itu belum menunjang untuk kegiatan MotoGP. Namun, di balik itu semua, kebutuhan hunian semua nanti wisatawan yang ikut menonton MotoGP ini, kita perlu siapkan huniannya,” katanya.

Melihat banyaknya kebutuhan penginapan, maka altenatifnya adalahmenyiapkanrumah-rumah masyarakat yang bisa dijual untuk dijadikan penginapan. Menurut Sugihartha, rumah-rumah masyarakat yang dapat dijual menjadipenginapanuntukpengunjung MotoGP, justru itu yang jumlahnya nanti cukup besar.

Bukan saja rumah masyarakat yang berada di sekitar KEK Mandalika. Tetapi nanti akan dipublish ke masyarakat. Siapa saja yang memiliki penginapan di rumahnya maka akan difasilitasi untuk disewakan pada event MotoGP 2021.

“Rumah-rumah di Mataram juga, nanti mereka untuk ke sana ada sistem transportasi lagi. Karena hunian hotel dan sejenisnya sangat tidak tak mendukung, jauh dari kebutuhan,” tandasnya.

Berdasarkan data Dispar tahun 2018 dalam NTB Satu Data, jumlah hotel bintang sebanyak 88 hotel dengan jumlah 7.675 kamar dan hotel non bintang 1.244 hotel dengan jumlah 11.678 kamar. Sebanyak 88 hotel bintang di NTB tersebar di Kota Mataram 28 hotel, Lombok Barat 37 hotel, Lombok Tengah 4 hotel, Lombok Timur 2 hotel, Lombok Utara 9 hotel, Sumbawa Barat 1 hotel dan Sumbawa 7 hotel.

Sedangkan 1.244 hotel non bintang yang ada di NTB tersebar di Kota Mataram 122 hotel, Lombok Barat 149 hotel, Lombok Utara 566 hotel, Lombok Tengah 105 hotel. Selanjutnya Lombok Timur 143 hotel, Sumbawa Barat 39 hotel, Sumbawa 53 hotel, Dompu 35 hotel, Bima 14 hotel dan Kota Bima 18 hotel non bintang. Hotel non bintang ini berupa hotel melati dan pondok wisata. (nas)

Banjir Terjang Sambelia, 250 Korban Mengungsi Dari Hal. 1 ‘’Air sungai juga meluap sehingga menggenangi pemukiman warga,’’jelasnya.

BPBD Lotim sudah menerjunkan TRC dan TSBD dengan fokus utama melakukan evakuasi dan penyelamatan. Termasuk melakukan pemasangan tenda pengungsi yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat selain logistik makanan. Kendala yang dihadapi berupa jarak tempuh Kecamatan Sambelia dengan Kota Selong cukup jauh.

Sementara, Dandim 1615 Lotim, Letkol. Inf. Agus Prihanto Donny,S.Sos,mengungkapkanjika personel dari Koramil Sembelia sudah siap di lokasi untuk melakukan pemantauan dan evakuasi. ‘’Benar terjadi di Sambelia. Kita masih melakukan pemantauan dan pendataan,’’terangnya.

Sekda Lotim, Drs. H.M. Juaini

Taofik, MAP, menyampaikan bahwa Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD keLokasi.Iaberharapdampakdari banjir ini tidak terlalu meluas.

Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos.MH mengatakan, sejauh ini tidak ada korban dan kerusakan infrastruktur jalan maupun jembatan. Hanya dilaporkan ada satu rumah rusak dan saat ini air sudah mulai surut. Karena masyarakat khawatir ada banjir susulan sehingga masyarakat saat ini dalam kondisi waspada.

Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, kata Khalik juga sudah berada di lokasi. Dari laporan yang diterima BPBD, dampak banjir tidak terlalu parah namun perlu ditangani segera seperti pipa-pipa air minum yang hanyut. ‘’Kampung Malempo ini yang dibantu penuh oleh KH Yusuf Mansur dulu waktu gempa,’’terang Khalik. (yon)

Pendaftar Jabatan Kepala BPKAD Masih Kosong Dari Hal. 1 Sementara untuk jabatan Kepala DPMPTSP dan Biro Pemerintahan, jumlah pejabat yang mendaftar masing-masing tiga orang. Semuanya merupakan pejabat provinsi, yakni tiga orang pejabat mendaftar untuk jabatan Kepala DPMPTSP NTB dan tiga orang pejabat mendaftar untuk jabatan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB. ‘’Yang masih belum ada pendaftarnya, jabatan Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), itu masih kosong, belum ada pejabat mendaftar,’’ kata Adam.

Meskipun belum ada

pendaftarnya, Adam mengatakan bisa saja berubah nanti malam.

Karena pejabat yang berminat ikut seleksi terbuka lima jabatan Kepala OPD dapat dilakukan secara online. Panitia Seleksi (Pansel) membuka pendaftaran sampai 5 Maret mendatang. Sehingga pejabatyangmemenuhisyaratikutseleksi terbuka masih punya kesempatan sampai 5 Maret mendatang untuk mendaftar.

“Insya Allah terpenuhi jumlah pendaftar untuk semua jabatan yang diseleksi. Karena banyak sekali pejabat kita yang memenuhi syarat. Dari kabupaten/kota juga banyak sekali yang memenuhi syarat,’’ terangnya.

Persyaratan khusus pejabat

yang boleh mendaftar sebagai calon Kepala OPD yang dilakukan seleksi terbuka. Antara lain, mendapatkan rekomendasi dari atasan, kualifikasi pendidikan paling rendah S1 atau diploma IV. Kemudian memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara akumulatif paling singkat ima tahun.

Selain itu, sedang atau pernah menduduki jabatan eselon III a atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 tahun atau jabatan eselon III b paling singkat 3 tahun. Kemudian usia paling tinggi 56 tahun pada saat pelantikan 27 Maret 2020.

Selanjutnya, telah mengikuti Diklatpim III kecuali bagi pelamar yang berasal dari pemangku jabatan fungsional jenjang ahli madya. Serta, sekurangkurangnya memiliki pangkat pembina tingkat I (IV/b) kecuali untuk Kepala Biro Pemerintahan sekurang-kurangnya memiliki pangkat pembina (IV/a).

Pansel juga sudah menyusun jadwal seleksi lima jabatan eselon II Pemprov NTB tersebut.

Dimana untuk pengumuman seleksi dan pendaftaran secara online dimulai 20 Fabruari - 5 Maret 2020. Sedangkan untuk penyerahan berkas persyaratan administrasi mulai 21 Februari - 7 Maret.

Selanjutnya, Pansel akan melakukan seleksi administrasi pada 9 Maret dan pengumuman seleksi administrasi 10 Maret.

Untuk tes kompetensi manajerial/psikologi akan dilaksanakan 11 - 12 Maret, penulisan makalah 13 Maret, presentasi dan wawancara 16 - 18 Maret.

Pansel juga akan melakukan penelusuran rekam jejak bagi pendaftar yang lulus seleksi administrasi. Penelusuran rekam jejak direncanakan mulai 10 - 18 Maret dan penetapan hasil seleksi 19 Maret. Sedangkan penyampaian laporan hasil Pansel ke gubernur direncanakan 20 Maret dan rencana pelantikan pada 27 Maret 2020. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 24 Februari 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Bersih-bersih Pantai

Golden Palace Hotel Dukung Pariwisata Kota Mataram Mataram (Suara NTB) – Golden Palace Hotel Lombok kembali melaksanakan kegiatan bersih-bersih tempat wisata di sekitar Kota Mataram, Sabtu (23/2). Hal tersebut ditujukan untuk mendukung peningkatan potensi objek wisata di Ibu Kota Provinsi tersebut.

Marketing Communication Manager Golden Palace Hotel Lombok, Ida Ayu Nyoman Sri Utami, menerangkan pihaknya akan terus berupaya mendukung segala program pemerintah. Termasuk dalam hal peningkatan potensi pariwisata di Kota Mataram.

“Hari ini kita khusus bersih-bersih pantai Loang Baloq,” ujarnya.

Pantai Loang Baloq dipilih sebagai lokasi kegiatan karena lokasinya yang dekat dengan Golden Palace Hotel Lombok. Selain itu, kebersihan pantai yang dinilai masih kurang juga menarik per-

(Suara NTB/ist)

BERSIH PANTAI - Kru dan manajemen Golden Palace Hotel Lombok berfoto bersama seusai bersih-bersih Pantai Loang Baloq, Sabtu (23/2). hatian seluruh kru dan manaje- pa juga pernah dilakukan di bemen hotel. “Padahal pantai Loang berapa destinasi wisata lainnya.

Selain bersih-bersih objek Baloq berpotensi untuk menjadi tempat wisata pilihan di Kota Ma- wisata, CSR Golden Palace Hotel juga dimanfaatkan untuk kegtaram,” ujar Utami.

Kegiatan bersih-bersih pantai iatan pemberian santunan dan melibatkan 40 orang personel hiburan di Panti Jompo, Panti Golden Palace Hotel. Kegiatan Tuna Netra, dan Panti Asuhan. tersebut juga merupakan bagian Selain itu, beberapa kali diadadari corporate social responsibility kan juga kegiatan donor darah (CSR) yang dilakukan Golden Pal- dan penyumbangan buku bagi ace Hotel. Di mana kegiatan seru- komunitas-komunitas. (bay)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pebisnis Pariwisata Gili Indah Hasilkan Enam ”Startup” Tanjung (Suara NTB) Gili Hotels Association (GHA) berkolaborasi dengan KITAPIXEL menggelar event Start Up Innovate Gili Islands di Gili Trawangan sejak Jumat (21/2) hingga Minggu (23/2). Event yang diikuti para peserta dari kalangan pebisnis pariwisata di kawasan Gili Indah, Kabupaten Lombok Utara, NTB ini menghasilkan enam startup.

Kawasan Gili Indah memiliki tiga gili yang terkenal keindahannya yaitu Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air. StartUp Innovate Gili Islands menyajikan tema ‘Redefining Hospitality and Tourism Industry’.

Event StartUp Innovate Gili Islands menjadi event digital pertama yang dilaksanakan di Gili Trawangan. Gili Trawangan dipilih karena ekosistemnya yang dinamis sekaligus populer sebagai pulau wisata paling eksis di NTB. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan insan pariwisata demi meraih target milenial yang lebih luas dengan memanfaatkan teknologi digital.

K e t u a GHA, Lalu Kusnawan menyampaikan rasa bangga dapat menginisiasi tersenggaran-

ya StartUp Innovate Gili Islands.

“Saya sangat mengapresiasi antusiasme para peserta StartUp Innovate. Nantinya, saya harapkan event ini menjadi pendorong lahirnya ekosistem digital yang lebih maju di Gili Trawangan. Semoga startup-startup yang baru ini bisa meningkatkan kreativitas dan mendorong peningkatan aspek lainnya di bisnis pariwisata di Gili khususnya, juga di Lombok dan NTB,” katanya.

Kadek Umaya Yogie, mewakili GHA juga menyebutkan bahwa event StartUp Innovate Gili Islands ini termasuk salah satu program kerja GHA. Yaitu melaksanakan program edukasi untuk menemukan solusi serta inovasi digital dari masalah-masalah pariwisata di kawasan Gili Indah.

Tim KITAPIXEL Lombok bertindak sebagai pelaksana StartUp Innovate Gili Islands.

Founder KITAPIXEL, Indria Trisni Puspita menegaskan kesiapan tim Kitapixel Lombok untuk berkolaborasi dan mengadakan event-event teknologi demi mengembangkan ekosistem digital menuju Indonesia 4.0 “Setelah 2019 masyarakat Lombok sangat antusias dengan keberhasilan StartUp Weekend Indonesia di kota Mataram, maka 2020 ini KITAPIXEL hadir lagi dengan event StartUp Innovate Gili Islands. Ini menjadi satu bentuk program

baru, dengan tema khusus yaitu Hotel dan Pariwisata. Harapannya, NTB mampu melahirkan startup unggulan dari beragam sektor,” kata Indria.

Startup Innovate Gili Islands ini menghadirkan empat mentor yang ahli di bidangnya masingmasing. Mereka berbagi ilmu dan membimbing para peserta membangun ide startupnya selama 3 hari event berlangsung. Dimulai dari Daniel Santoso dan Indria Trisni Puspita, startuper dari team @kitapixel. Mentor ketiga, Supiandi, Founder @berugaklombok.

Mentor keempat, Askar DG Kamis, Founder @kakijalan.

Selama tiga hari, para peserta yang terdiri dari kalangan Hacker (IT), Hustler (Bisnis) dan Hipster (Art Design) melakukan brainstorming dan bekerjasama secara langsung dalam proses menciptakan sebuah startup.

Di awali dengan Ideation, Business Model Canvas, Market Research, Customer Validation hingga Prototyping. Selama proses ini para mentor yang memiliki latar belakang berbeda memberikan lebih banyak sudut pandang

kepada peserta dalam membangun startup.

Yang paling penting, para peserta juga mempelajari Basic SEO dan SEM, mengikuti talkshow dengan para stakeholder pariwisata dan membangun networking yang lebih luas dengan tujuan memaksimalkan pemasaran hotel serta destinasi di Gili Trawangan.

Pada hari terakhir, semua startup yang terbentuk akan melakukan pitching di hadapan lima juri. Setelah itu, tim juri akan memberikan penilaian dan menentukan tiga startup terbaik.

“Event ini menggambarkan bahwa industri pariwisata memang harus segera bersiap menyambut Indonesia 4.0 melalui sentuhan teknologi pada setiap aspek layanan mereka. Itu sebabnya saya memutuskan untuk hadir langsung untuk menyaksikan proses dari lahirnya startup yang fokus pada sektor pariwisata,” kata Ketua IHGMA, Ernanda Agung Dewabroto yang bertindak sebagai salah satu juri. (nas)